Agus Rahmat

Kerja Jurnalis Melupakan Dirinya (?)

noreply@blogger.com (Agus Rahmat) — Sun, 25 Sep 2011 12:51:00 +0000

Semasa SMP, pasti yang dipikirkan adalah bagaimana nanti saya SMA. Jelang tamat SMA, akan berpikir bagaimana biaya kuliah, kemana saya akan kuliah dan akan mengambil jurusan apa saya kuliah.
Oke, itu semua sudah berlalu. Kini aku sudah menempuh tahap menjadi seorang jurnalis. Tapi bukan berarti itu lepas dari tahapan selanjutnya. Tentu yang menjadi pertanyaan besar adalah "Kapan nikah?". Beberapa rekan bahkan sering ngejek dengan bilang "Emang sudah ada calonnya? Emang ada yang suka?,"....

Kadang memilih untuk cuek tapi kadang juga menjadi beban bagi ku. Tentu semua orang yang notabene sudah bisa menghasilkan penghasilan pasti ingin bersanding di pelaminan. Entah aku orang peragu untuk mengambil resiko besar atau tidak, tetapi menjadi beban tersendiri dalam diri ku. Kadang berpikir untuk mencari sosok perempuan yang akan diajak untuk menikah...

Hemmmm...aku realistis. Beban kerja setidaknya turut 'ikut andil'. Kerja dengan tekanan tinggi sebagai jurnalis online (deadline tanpa batas), membuat sebagian besar waktu terkuras habis. Dalam 1 minggu hanya libur 1 hari (kadang2 2 hari), atau izin sakit (sebenarnya pengen istrahat). Itupun dihabiskan untuk bermanja-manja di atas tempat tidur atau depan televisi.

Teman-teman juga menyadari hal itu. Bahkan, ada pemahaman bahwa profesi jurnalis justru meninggalkan kehidupan sosial di sekitar tempat dia tinggal. Logis, karena berangkat kerja ketika pagi atau menuju siang (jam 8 hingga 9-an). Dan pulang larut, bahkan tengah malam jika ada kejadian yang mengharuskan kita melakukan kegiatan jurnalistik.

So....apapun alasan di atas, tentu sebagai bahan pertimbangan. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Tinggal, manajemen waktu saja. Itu yang belum saya miliki.

Jakarta, Minggu (25/9/2011)

Inilah 10 Komitmen Sentul Partai Demokrat

noreply@blogger.com (Agus Rahmat) — Mon, 25 Jul 2011 11:23:00 +0000

Agus Rahmat
Bogor - Hasil Rakornas Partai Demokrat (PD) merumuskan 10 rekomendasi. Rekomendasi ini diberi nama 10 komitmen sentul.
Inilah 10 Komitmen Sentul yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPP PD Jhonny Allen Marbun dalam penutupan Rakornas di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor Jawa Barat,Minggu (24/7/2011) :

1. Partai Demokrat harus meneguhkan jati diri sebagai partai tengah, nasionalis, religius, reformis dan memegang etika politik bersih, cerdas dan santun.

2. Partai Demokrat harus terus konsentrasi melakukan konsolidasi internal.

3. Partai Demokrat harus terus melakukan koreksi, perbaikan dan penyempurnaan atas berbagai kekurangan yang ada, dan bekerja keras membangun Partai Demokrat yang modern, kuat dan dicintai rakyat.

4. Partai Demokrat harus memperkuat kaderisasi sebagai mata air sumber daya manusia yang berkualitas untuk kemajuan partai, kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

5. Parta Demokrat harus semakin meningkatkan keberhasilan dalam pemilukada untuk menyejahterakan rakyat di daerah.

6. Partai Demokrat harus terus meningkatkan pengelolaan partai berdasarkan hasil kongres di Bandung.

7. Partai Demokrat harus semakin mampu menjalankan komunikasi yang cerdas, dan menyambung dengan aspirasi rakyat.

8. Partai Demokrat menegakkan disiplin kader, dan sinergi kerja seluruh kader.

9. Para kader Partai Demokrat yang bertugas di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus semakin mampu menjalankan tugas di parlemen dan daerah pemilihan masing-masing.

10. Para kader Demokrat harus konsisten dan disiplin menjalankan fungsi partai yang mendukung pemerintahan yang baik.

Balada Kebingungan Patrialis Akbar 'Diserang' Yusril

noreply@blogger.com (Agus Rahmat) — Mon, 27 Jun 2011 15:49:00 +0000

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar

JAKARTA - Bagaimana jadinya jika seorang Menteri bingung menghadapi serangan pihak lain? Itulah yang dialami oleh Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Mendapat serangan dari Yusril Ihza Mahendra atas perpanjangan pencekalan dirinya, Patrialis terlihat tak ubahnya bukan seorang Menteri. Yusril mempermasalahkan digunakannya UU No.9 tahun 1992 yang sudah tidak berlaku untuk pencekalan terhadap dirinya. Sebab UU tersebut sudah diganti dengan UU No.6 tahun 2011.
Masa tahanan pun dianggap janggal karena berlaku 1 tahun, sementara seharusnya 6 bulan.
Menjawab serangan ini, Menkumham Patrialis Akbar dibuat bingung. Seusai raker dengan Komisi III DPR, Senin (27/6/2011), Patrialis langsung 'diserbu' wartawan.
Menteri dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini mencoba mengelak. "Bagaimana dengan aduan Yusril tentang pencekalannya. Bahwa Imigrasi menggunakan UU yang lama, padahal ada yang baru. Pencekalan maksimal 6 bulan bukan 1 tahun?," tanya wartawan. Dengan muka bingung, Patrialis nampak mengelak dan menghindar. Bahkan, dia mengatakan masalah itu adalah urusan Kejaksaan Agung (Kejagung). "Kami menindaklanjuti permintaan dari Kejaksaan Agung. Itu saja. Kalau keberatan, sama Jaksa Agung," ujar Patrialis.
"Tapi seharusnya anda tahu kalau UU itu sudah tidak berlaku?," lanjut seorang wartawan. Patrialis tetap bersikukuh pada jawabannya. Bahkan, dengan nada yang meninggi mengulang lagi pernyataannya diawal. "Kami melaksanakan permintaannya Jaksa Agung," katanya.
"Bukankah Kejaksaan Agung dan Kemenkumham adalah lembaga yang terintegral?," lanjut seorang wartawan. "Kita melaksanakan permintaan Jaksa Agung. Keberatan silahkan ke Jaksa Agung," jawab Patrialis lagi. "Bapak mengecek surat itu?," lanjut wartawan bertanya. Namun, karena kehabisan akal, Patrialis tetap pada jawabannya bahwa dia hanya melaksanakan permintaan Jaksa Agung. "masa direspon langsung begitu?," cecar wartawan lainnya. "Wajib dilaksanakan karena penegak hukum," jawabnya.
"Meskipun UU sudah diganti? Dan bapak menandatangani UU itu juga kan pak?!," lanjut wartawan mencecar Menteri. Namun, Patrialis tetap bersikukuh pada pernyataannya.
Beberapa saat kemudian terhenti karena maghrib. Tetapi para wartawan belum menyerah meminta konfirmasi dan kejelasannya. Setelah melaksanakan sholat maghrib, Patrialis kembali setelah ditunggui oleh wartawan. "Tadi sebelum sholat, biasa emosinya tinggi," katanya tersenyum memulai perbincangan.
Setelah itu, wartawan masih pada pertanyaan sebelumnya. Namun, kali ini Patrialis mendapatkan jawaban yang baru. "Jaksa Agung minta 1 tahun, kita laksanakan tapi pelaksanannya 2 kali. Kalau sebelumnya 6 bulan, kalau minta dicabut kita akan cabut. Surat pertama 6 bulan dulu, tertulis 6 bulan," jelasnya.
Namun, wartawan kembali mencercanya. Sebab, sudah jelas-jelas dalam surat tersebut pencekalannya hingga 1 tahun. Patrialis kembali kebingungan dan mengulang lagi jawabannya bahwa pelaksanannya adalah 2 kali, yaitu 6 bulan pertama baru dilanjutkan 6 bulan berikutnya. Tapi dia tidak bisa berkelit ketika dipertegas lagi bahwa dalam surat permintaan Kejaksaan Agung tersebut, tercantum 1 tahun, bukan 6 bulan+6 bulan. Patrialis kehabisan akal. Begitu juga saat Dirjen Keimigrasian BM Irawan dipanggil oleh Patrialis. Dia malah tampak lebih bingung dan mengulang lagi pernyataan dari Patrialis. Karena kehabisan akal untuk menjawab, Patrialis terlihat santai menjawab berbagai cercaan Yusril yang dikonfirmasikan ke dirinya.
Saat wartawan menanyakan tanggapannya terkait tudingan bahwa dirinya goblok, Patrialis nampak tidak mau meladeninya, bahkan dengan santai dan tersenyum, dia mengatakan alhamdulillah. "Kalau tidak cerdas kita bersyukur masih banyak yang pintar. Alhamdulillah (dibilang goblok, red)," katanya tersenyum. Termasuk dengan tuntutan Yusril agar dirinya mundur. Dia mempersilahkan semuanya. Cecaran pertanyaan dari wartawan tidak berhenti sebelum Sekretaris Dirjen Imigrasi M.Indra menjelaskan ke para wartawan.

Anekdot Penghasilan Jurnalis

noreply@blogger.com (Agus Rahmat) — Thu, 16 Jun 2011 16:20:00 +0000

Jurnalis, entah mau dibilang sebagai buruh atau kuli (padahal sama aja yah…), adalah pekerja professional. Setiap pekerjaan, masalah penghasilan alias gaji adalah hal yang tidak pernah habis untuk dibahas. Gimana tidak, lha wong anggota DPR aja yang penghasilan sebagai anggota sudah banyak gitu masih aja mempermasalahkan gajinya. Buktinya kan seperti korupsi dan sejenisnya. Pejabat Negara juga demikian lah lagaknya.

Nah, kalau yang ini, tentang jurnalis. Mungkin karena saat ini saya juga berprofesi sebagai jurnalis (belum tahu masa depan seperti apa). Mulai membahas satu persatu:


Wartawan Balaikota DKI bertandang ke rumah dinas Gubernur DKI Fauzi Bowo

Pertama, “MILITANSI TANPA BATAS, PENGHASILAN TERBATAS”. Militansi seorang jurnalis terhadap informasi memang sangat tinggi. Bayangkan jika jurnalis tidak militant dengan informasi, mau buat apa? Lalu, keenakan mereka (pejabat-pejabat dan oknum yg mau merusak negara) kalau kita tidak mengkorek informasi lebih dalam. Walau, kadang dengan resiko yang tidak kecil. Walau, kadang dengan perjuangan yang susah apalagi kalau tidak ada informasi yang A1 (istilah A1 sama dengan valid), pasti dimarahin tuh sama redaktur. Di DPR, ada rapat dengar pendapat (RDP) hingga larut malam pun harus ditongkrongin. Walau, besok jam 9 pagi sudah harus hadir (bahkan sebelum jam 9) karena ada rapat paripurna (untuk Jakarta, belum lagi macetnya). Ketinggalan suatu informasi atau statemen atau kejadian adalah musibah yang susah untuk dilupakan, pasti disesali, dan lebih pasti lagi dimarahi redaktur.

Lalu, terkait penghasilan terbatas. Orang bilang kalau mau kaya jangan jadi wartawan. Walau tidak selamanya seperti itu, tapi justru ini yang dijadikan ‘kitab’ bagi orang-orang tertentu sehingga tidak mau menjadi jurnalis. Tapi, secara riil memang penghasilan jurnalis sangat kecil. Cuma jurnalis tentu punya cara sehingga bisa ngepulin asap di dapur. Buktinya hingga sekarang banyak jurnalis yang bisa menghidupi anak dan istrinya. Mau tahu caranya? Makanya jadi jurnalis dunkz!!!!!!

Anekdot kedua ” DIKIRIM DARI SMART PHONE KREDITAN, GAJI DIPOTONG KANTOR, NASIB JADI JURNALIS”. Ini biasanya sering dilihat saat bagi-bagi transkrip wawancara. Kalau teks aslinya adalah “Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!”. Seorang teman pernah bertanya “Gus lu kagak beli BB (BlackBerry, red)?,” Tanya teman. Aku jawab enteng saja, “Tabungan gue belum cukup,” kataku. Dia mengaku, BB itu juga didapatkan dengan kreditan. Kalaupun harus membeli lunas, butuh waktu hingga bertahun-tahun (kecuali dapat bonus gede dari kantor).

Anekdot ketiga “GAJI GUE LIMA KOMA, TANGGAL LIMA UDAH KOMA”. Orang mengira gaji jurnalis adalah Rp 5,…juta. Tapi, gaji jurnalis itu tanggal 5 saja udah mulai menipis. Buat apa saja? Ya seperti kebutuhan orang-orang pada umumnya lah. Apalagi yang harus membayar kos-kosan tiap bulan.

Tapi, walau bagaimanapun juga, aku bangga menjadi jurnalis. Aku bangga menjadi bagian dari pilar keempat dalam demokrasi selain eksekutif, legislative dan yudikatif.

DPR Sok Tahu Masalah MK

noreply@blogger.com (Agus Rahmat) — Thu, 16 Jun 2011 14:52:00 +0000

JAKARTA – Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK) No.24 tahun 2003, dinilai janggal. Bahkan, mantan Ketua MK Jimly Asshidiqie menilai DPR terlalu gegabah mengambil keputusan. Apalagi, dirinya yang adalah penggagas UU MK dan orang pertama yang membuat buku tentang MK, tidak pernah dilibatkan.

Bahkan, dengan sedikit menyindir, Jimly malah heran kenapa dirinya justru diundang untuk memberikan masukan terkait UU Pembalakan Liar. Jimly ‘menceramahi’ DPR terkait dengan bagaimana sebenarnya ultra petita yang sekarang dipermasalahkan oleh DPR. Berikut petikan wawancara lengkap dengan Jimly Asshidiqie saat di DPR, Kamis (16/6/2011).

Bagaimana sebenarnya pandangan anda tentang revisi UU MK yang sudah disahkan di Badan Legislasi (Baleg) DPR?

Saya nggak mengerti ya, kok siapa yang merumuskan itu. Saya tunggu ditelepon tapi tidak pernah ada. Masa urusan pembalakan liar saya ditelepon kok tentang MK tidak sama sekali.
Saya dengar mereka sudah melakukan stud banding. Saya kan 5 tahun jadi ketua MK, saya yang merumuskan Undang-undang MK, saya juga ikut merumuskan UUD mengenai MK dan waktu itu buku tentang MK itu tidak ada di Indonesia kecuali buku saya. Lalu selama di MK saya sudah menulis 15 buku tentang MK, kok mereka tidak menelepon saya, malah menelepon urusan pembalakan liar yang sudah saya tolak karena bukan bidang saya tapi saya paksa juga. Tentu saya tidak mengerti apa itu isi rancangan undang-undang itu, kalau saya dengar banyak ngawurnya

Lalu, terkait dengan ultra petita (penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau mememutus melebihi dari pada yang diminta) yang juga dipersoalkan oleh DPR?

Larangan ultra petita itu keliru. Tanya pak Mahfud MD sebelum jadi anggota MK, tiap hari menulis dan ngomong larangan ultra petita. Dia kritik MK, saya bilang nanti kalau anda masuk jadi MK ganti saya, saya sudah bilang dari dulu, itu nanti akan tahu larangan ultra petita. Sekarang dia lebih banyak ultra petita daripada saya. Karena larangan ultra petita itu mutlak dalam perdata itu orang tidak mengerti. Sejarah judicial review pertama kali umat manusia tahun 1803 kasus di Amerika kasus Marbury versus Madison yang dimohon pemohonnya adalah Keppres, oleh hakimnya yang dikabulkan adalah membatalkan undang-undag, apa itu bukan ultra petita? Bukan hanya ultra petita tapi ultra petita sekali. Jadi kalau ada orang mengatakan, keliru dia tidak paham tentu ada soal apa sih yang menjadi masalah dirinci masalahnya. Jadi jangan menggunakan istilah keliru, misalnya MK memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan persoalan pidana, dalam kaitan pemilu dan pilkada, mestinya bukan MK memutus bukan MK menilai. Oke kalau begitu anda atur kalau misalnya ada persoalan pidana maka pengadilan negeri harus memutuskan lebih dulu dan putusan MK harus ditunda, begitu ngaturnya. Jangan mengatakan tidak boleh ultra petita, terlalu umum.

Dalam revisi UU MK juga menempatkan 1 orang anggota DPR masuk di Majelis Kehormatan Hakim (MKH) MK. Menurut anda apakah perlu??

Mestinya tidak apa-apa, cuma kalau bisa jangan anggota DPR, tapi ditentukan oleh DPR. Alasan moralnya adalah majelis kehormatan 5 orang, dua dari dalam tiga dari luar. Maksudnya supaya tiga itu lebih banyak, sehingga lebih independen. Tapi dalam praktek 3 orang itu diminta dari dalam juga, bisik-bisik saja lewat telepon, itu tetap jadi masalah. Maka supaya independen tiga orang itu betul-betul dari luar, kedua karena jumlah hakim 9 orang, masing-masing berasal dari pilihan DPR 3, pilihan Presiden 3, pilihan MA 3. Maka lembaga yang tiga ini punya hak secara moral untuk ikut mengawasi perilakunya, jadi kalau dibentuk lembaga kehormatan tiga lembaga ini boleh terlibat. Cuma dia yang mengusulkan bukan dari dia.

Lalu baiknya seperti apa?
Jangan dari anggota DPR tapi DPR yang mengusulkna nama, bisa saja mantan anggota DPR, dari perguruan tinggi, jangan dia sendiri. Kalau dia sendiri nanti bias, nanti bekerjanya di dalam atas nama DPR, padahal bukan begitu. Ini kan memberikan hak moral untuk mengontrol dia, supaya hakim, juga jangan semaunya sendiri. Ada check and belances. (Agus Rahmat)

(Susahnya) Menjadi Jurnalis Online

noreply@blogger.com (Agus Rahmat) — Tue, 14 Jun 2011 16:56:00 +0000

John Naisbitt pernah memprediksi bahwa perkembangan teknologi informasi akan meningkat pesat. Bahkan, jauh lebih cepat dari peralihan masa-masa sebelumnya.

Jurnalis. Jika dulu orang familiar menyebut jurnalis cetak dan televisi, sekarang ada tambahan. Tentu jurnalis online. Kebutuhan informasi yang cepat, membuat online menjadi pilihan utama. Tidak hanya itu, perkembangan teknologi seperti HP juga mempengaruhi keberadaan media online ini.

Masyarakat dengan tingkat kesibukan yang luar biasa seperti di Jakarta, menjadikan waktu semakin sempit untuk sekedar membaca koran. Praktis, media online lah yang menjadi panduan. Sebab, dapat diakses dimana saja dan kapan saja tanpa harus kerepotan menenteng lembar demi lembar yang tebal dari cetakan koran atau majalah. Update informasinya juga lebih cepat karena hampir dalam hitungan menit selalu saja ada berita. Ada isu-isu baru. Ada informasi baru. Masyarakat dimanjakan dengan informasi. Tidak salah memang jika kemudian disebut abad informasi.

Mungkin itu yang bisa dinikmati oleh konsumen informasi ini. Lalu, bagaimana dengan produsen informasi? Mereka yang berada di lapangan untuk mengais kata demi kata untuk dijadikan berita? Bagaimana bagian redaksi membincang dan menganalisa apa yang terjadi di lapangan sehingga mampu menjadikan ramuan informasi yang selama ini tidak diketahui publik? Semua itu hampir tidak banyak yang tahu.

Ini hanya sebuah pengalaman ku sekarang saat menjadi jurnalis media online. Tuntutan kerja yang tinggi dan harus selalu waspada. Itu prinsip utama online. Lengah sedikit, adalah kesalahan. Terlambat mengirim berita ke kantor dalam hitungan jam saja, sudah menjadi musibah.
"Wah, itu kita kebobolan" Seperti itu pemahamannya. Bobol karena telat mengirim berita. Praktis, harus bisa mengambil lead yang lain. Atau, masih dengan kasus yang sama tapi berbeda narasumber alias beda narsum.

Dalam situasi tertentu, media online harus menggambarkan suasana terkini. Seperti kebakaran. Jurnalis online di lapangan harus turut melihat kondisi. Sehingga, masyarakat yang ingin tahu tidak perlu mendatangi lokasi. Hal yang utama memang adalah kondisi di lokasi. Jika memang kondisi sudah mulai reda, barulah konfirmasi-konfirmasi dilakukan.

Hanya saja, bagi jurnalis online harus lebih ekstra. Kerja ini tidak mengenal waktu. Tidak boleh berleha-leha. Dan tentu, team work dengan sesama jurnalis harus terbangun. Satu sama lain saling mendukung. Sehingga, informasi di setiap media online ada walau tentu harus berbeda lead.

Ini keunggulannya jika dibandingkan media televisi dan atau cetak. Media televisi, harus menyesuaikan visual dan audio. Suatu peristiwa, mereka harus mendapatkan gambar. Tapi, terkadang karena berita memiliki space dan waktu tertentu, sehingga masalah isu-isu tertentu sudah disalip oleh media online. Termasuk juga media cetak. Karena terbitan harian, sehingga praktis isu dalam 1 hari sudah dibahas tuntas oleh media online. Praktis, yang harus dilakukan adalah mencari dan meramu kata demi kata agar memiliki ciri yang beda dengan online. Atau, mengambil sisi lain dari sebuah isu yang sudah ramai dibahas di media online tersebut.

Bagaimanapun, harus diakui bahwa media online adalah panduan bagi jurnalis. Tidak hanya jurnalis tv atau cetak, tapi juga jurnalis online yang lainnya.
Semua memiliki kelebihan dan keunggulan. Yang pasti, jurnalis adalah jurnalis yang bekerja tidak seperti birokrat. Kualitas adalah modal utama untuk meniti karier.

Artis dan Publik Figure

noreply@blogger.com (Agus Rahmat) — Thu, 09 Jun 2011 16:40:00 +0000

Seorang teman sempat berucap: "Sebagai publik figur, seharusnya dia ngasi contoh yang baik dunkz!!! Masa udah jadi publik figur malah menyalahgunakan narkoba!!,"

Sebuah tayangan televisi yang menyoroti artis lain menyebut dengan tegas kata-kata "Publik Figur".

Benarkah mereka publik figur?
Saya masih sanksi!!! Sebab, ketenaran mereka, saat ini kebanyakan karena kontroversi mereka. Tapi, kontroversi yang dibuat bukan dalam arti perdebatan intelektual. Melainkan, kontroversi yang justru negativ dan amoral.

Bukan rahasia lagi, rebutan pacar,saling lapor polisi, tuding-tudingan, hingga yang paling sering terjadi adalah foto-foto dan video panas alias porno. Hemmmm..itulah yang membuat mereka tenar. Oh ya, ada 1 lagi, mereka tenar jika si perempuan tampil vulgar/sexy atau yang paling di sebut adalah tampil berani walau modal pas-pasan. Kalau cowok? hampir sama, tidak jauh berbeda.

Dalam dunia tarik suara, susah kalau mau dinilai bagus. Beda era-era sebelumnya yang memang mengedepankan kualitas. Malu rasanya jika tidak berkualitas tapi sok tampil di publik. So sekarang berarti tidak punya malu dunkz? Anda lah yang bisa menjawab.
Ok, kembali ke persoalan artis sebagai publik figur!! Dia bisa menjadi publik figur atau tidak, adalah masalah truth atau kepercayaan dari masyarakat. Hanya, saat masyarakat mempercayainya sebagai publik figur, apakah bagi artis sudah cukup? Jawabnya Tidak!!! Sebab, ketika si artis ini 'dinobatkan' sebagai publik figur, disitulah si artis menganggap dirinya sukses, sudah dikenal orang. Dengan begitu, sikap blagu-nya keluar, sok tenar dan sok-sok-an. Dulunya sebagai orang yang lugu, kini sudah mulai sok moderen. Akhirnya, bertebaran lah yang namanya video dan foto-foto syur mereka ini.

Sebagai publik figur, seharusnya ada kesadaran bahwa publik figur adalah guru, orang yang mengajar dan ditiru. Namun, ini tidak berlaku bagi para artis publik figur ini. Publik figur bagi mereka adalah dikenal publik, kalau ke mall atau ke tempat umum, mereka dikerubuti dan dimintai foto bareng atau sekedar tanda tangan.

Mungkin, ada pemikiran, kalau ini semua sandiwara karena mereka banyak memainkan karakter yang hanya sekedar karakter semu. Atau mungkin mereka memang tidak paham dengan ini?

Saya terkadang ingin ketawa saat mereka begitu alimnya. Tak lama kemudian, mereka begitu beringasnya. Disinggung masalah Tuhan, mereka mencucurkan air mata. Tapi saat disuguhi skenario film 'panas' dan mengharuskan tampil 90% telanjang, mereka lakukan. Beberapa teman berkelakar, "Mungkin biar imbang antara dosa dan pahala,".....ya mungkin saja, urusan itu hanya Tuhan yang tahu. Tapi kita yang kritis, melihat keanehan, justru menertawakan mereka.

Walau demikian, harus diakui juga kalau banyak diantara mereka yang memang sangat bagus dan bisa kita jadikan publik figur. Tidak semua menyamaratakan artis karena ada juga yang lebih baik.

Ini sebagai gambaran kita. Bukan berarti mengidolakan seseorang adalah tidak boleh. Tapi, jadilah pengidola kritis. Karena tidak semua sisi-sisi mereka ini patut ditiru.

Mengidolakan mereka adalah sah. Asalkan tidak menjadikannya sebagai idiologi.

Fastabiqul khoirot

Depok, 14 April 2011

Pidato Soekarno 1 Juni 1945

noreply@blogger.com (Agus Rahmat) — Wed, 01 Jun 2011 17:55:00 +0000

Paduka Tuan Ketua Jang Mulia!

Sesudah tiga hari berturut-turut anggota-anggota Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai mengeluarkan pendapat-pendapatnya, maka sekarang saja mendapat kehormatan dari Paduka Tuan Ketua Jang Mulia untuk mengemukakan pula pendapat saja. Saja akan menetapi permintaan Paduka Tuan Ketua Jang Mulia. Apakah permintaan Paduka Tuan Ketua Jang Mullia? Paduka Tuan Ketua Jang Mulia minta kepada sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai untuk mengemukakan dasar Indonesia Merdeka. Dasar inilah nanti akan saja kemukakan didalam pidato saja ini.

Ma'af, beribu ma'af! Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka tuan Ketua jang mulia, jaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saja, jang diminta oleh Paduka tuan ketua jang mulia ialah, dalam bahasa Belanda: "Philosofische grondslag" dari pada Indonesia merdeka. Philosofische grondslag itulah pundamen, filsafat, pikiran jang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat jang sedalam-dalamnya untuk diatasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka jang kekal dan abadi. Hal ini nanti akan saja kemukakan, Paduka Tuan Ketua Jang Mulia, tetapi lebih dahulu izinkanlah saja membitjarakan, memberi tahukan kepada tuan-tuan sekalian, apakah jang saja artikan dengan perkataan "merdeka".

Merdeka buat saja ialah: "political indepence", politieke onafhankelijkheid. Apakah jang dinamakan politieke onafhankelijkheid?

Tuan-tuan sekalian! Dengan terus-terang saja saja berkata: Tatkala Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai akan bersidang, maka saja, didalam hati saja banyak chawatir, kalau-kalau banyak anggota jang - saja katakan didalam bahasa asing, ma'afkan perkataan ini — "zwaarwichtig" akan perkara jang kecil-kecil. "Zwaarwichtig" sampai — kata orang Jawa — "djelimet". Djikalau sudah membicarakan hal jang kecil-kecil sampai djelimet, barulah mereka berani menjatakan kemerdekaan.

Tuan-tuan jang terhormat! Lihatlah didalam sedjarah dunia, lihatlah kepada perdjalanan dunia itu.

Banyak sekali negara-negara jang merdeka, tetapi bandingkanlah kemerdekaan negara-negara itu satu sama lain! Samakah isinya, samakah deradjatnja negara-negara jang merdeka itu? Djermania merdeka, Saudi Arabia merdeka, Iran merdeka, Tiongkok merdeka, Nippon merdeka, Amerika merdeka, Inggeris merdeka, Rusia merdeka, Mesir merdeka. Namanja semuanja merdeka, tetapi bandingkanlah isinja!

Alangkah berbedanja isi itu! Djikalau kita berkata: Sebelum Negara merdeka, maka harus lebih dahulu ini selesai,itu selesai, itu selesai, sampai djelimet!, maka saja bertanja kepada tuan-tuan sekalian kenapa Saudi Arabia merdeka, padahal 80% dari rakjatnja terdiri kaum Badui, jang sama sekali tidak mengerti hal ini atau itu.

Batjalah buku Armstrong jang mentjeriterakan tentang Ibn Saud! Disitu ternjata, bahwa tatkala Ibn Saud mendirikan pemerintahan Saudi Arabia, rakjat Arabia sebagian besar belum mengetahui bahwa otomobil perlu minum bensin. Pada suatu hari otomobil Ibn Saud dikasih makan gandum oleh orang-orang Badui di Saudi Arabia itu!! Toch Saudi Arabia merdeka!

Lihatlah pula - djikalau tuan-tuan kehendaki tjontoh jang lebih hebat — Sovjet Rusia! Pada masa Lenin mendirikan Negara Sovjet, adakah rakjat Sovjet sudah tjerdas? Seratus lima puluh miljun rakjat Rusia, adalah rakjat Musjik jang lebih dari pada 80% tidak dapat membatja dan menulis; bahkan dari buku-buku jang terkenal dari Leo Tolstoi dan Fulop Miller, tuan-tuan mengetahui betapa keadaan rakjat Sovjet Rusia pada waktu Lenin mendirikan negara Sovjet itu. Dan kita sekarang disini mau mendirikan negara Indonesia merdeka. Terlalu banjak matjam-matjam soal kita kemukakan!

Maaf, P.T. Zimukyokutyoo! Berdirilah saja punja bulu, kalau saja membatja tuan punja surat, jang minta kepada kita supaja dirantjangkan sampai djelimet hal ini dan itu dahulu semuanja! Kalau benar semua hal ini harus diselesaikan lebih dulu, sampai djelimet, maka saja tidak akan mengalami Indonesia Merdeka, tuan tidak akan mengalami Indonesia Merdeka, kita semuanja tidak akan mengalami Indonesia Merdeka, — sampai dilobang kubur! (Tepuk tangan riuh).
Saudara-saudara! Apakah jang dinamakan merdeka? Didalam tahun '33 saja telah menulis satu risalah, Risalah jang bernama "Mentjapai Indonesia Merdeka". Maka didalam risalah tahun '33 itu, telah saja katakan, bahwa kemerdekaan, politieke onafhankelijkheid, political independence, ta' lain dan ta' bukan, ialah satu djembatan emas. Saja katakan didalam kitab itu, bahwa diseberangnja djembatan itulah kita sempurnakan kita punja masjarakat.

Ibn Saud mengadakan satu negara didalam satu malam, — in one night only! —, kata Armstrong didalam kitabnya. Ibn Saud mendirikan Saudi Arabia Merdeka disatu malam sesudah ia masuk kota Riad dengan 6 orang! Sesudah "djembatan" itu diletakkan oleh Ibn Saud, maka diseberang djembatan, artinja kemudian dari pada itu, Ibn Saud barulah memperbaiki masjarakat Saudi Arabia. Orang tidak dapat membatja diwajibkan belajar membatja, orang jang tadinja bergelandangan sebagai nomade jaitu orang Badui, diberi peladjaran oleh Ibn Saud jangan bergelandangan, dikasih tempat untuk bertjotjok-tanam. Nomade dirubah oleh Ibn Saud mendjadi kaum tani, - semuanja diseberang djembatan.

Adakah Lenin ketika dia mendirikan negara Sovjet Rusia Merdeka, telah mempunjai Djnepprprostoff, dam jang maha besar di sungai Djneppr? Apa ia telah mempunjai radio-station, jang menjundul keangkasa? Apa ia telah mempunjai kereta-kereta api tjukup, untuk meliputi seluruh negara Rusia? Apakah tiap-tiap orang Rusia pada waktu Lenin mendirikan Sovjet Rusia Merdeka telah dapat membatja dan menulis? Tidak, tuan-tuan jang terhormat! Diseberang djembatan emas jang diadakan oleh Lenin itulah, Lenin baru mengadakan radio-station, baru mengadakan sekolahan, baru mengadakan Creche, baru mengadakan Djnepprostoff! Maka oleh karena itu saja minta kepada tuan-tuan sekalian, djanganlah tuan-tuan gentar didalam hati, djanganlah mengingat bahwa ini dan itu lebih dulu harus selesai dengan djelimet, dan kalau sudah selesai, baru kita dapat merdeka. Alangkah berlainannja tuan-tuan punja semangat, - djikalau tuan-tuan demikian -, dengan semangat pemuda-pemuda kita jang 2 miljun banjaknja. Dua miljun pemuda ini menjampaikan seruan pada saja, 2 miljun pemuda ini semua berhasrat Indonesia Merdeka Sekarang! (Tepuk tangan riuh).

Saudara-saudara, kenapa kita sebagai pemimpin rakjat, jang mengetahui sedjarah, mendjadi zwaarwichtig, mendjadi gentar, pada hal sembojan Indonesia Merdeka bukan sekarang saja kita siarkan? Berpuluh-puluh tahun jang lalu, kita telah menjiarkan sembojan Indonesia Merdeka, bahkan sedjak tahun 1932 dengan njata-njata kita mempunjai sembojan “INDONESIA MERDEKA SEKARANG”. Bahkan 3 kali sekarang, jaitu Indonesia Merdeka sekarang, sekarang, sekarang! (Tepuk tangan riuh).

Dan sekarang kita menghadapi kesempatan untuk menjusun Indonesia Merdeka, - kok lantas kita zwaarwichtig dan gentar hati! Saudara-saudara, saja peringatkan sekali lagi, Indonesia Merdeka, political independence, politieke onafhankelijkheid, tidak lain dan tidak bukan ialah satu djembatan! Jangan gentar! Djikalau umpamanja kita pada saat sekarang ini diberikan kesempatan oleh Dai Nippon untuk merdeka, maka dengan mudah Gunseikan diganti dengan orang jang bernama Tjondro Asmoro, atau Soomubutyoo diganti dengan orang jang bernama Abdul Halim. Djikalau umpamanya Butyoo-Butyoo diganti dengan orang-orang Indonesia, pada sekarang ini, sebenarnja kita telah mendapat political independence, politieke onafhankelijkheid, - in one night, didalam satu malam!

Saudara-saudara, pemuda-pemuda jang 2 miljun, semuanja bersembojan: Indonesia merdeka, sekarang! Djikalau umpamanja Balatentera Dai Nippon sekarang menjerahkan urusan negara kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara akan menolak, serta berkata: mangke-rumijin, tunggu dulu, minta ini dan itu selesai dulu, baru kita berani menerima urusan negara Indonesia Merdeka?

(Seruan: Tidak! Tidak).

Saudara-saudara, kalau umpamanja pada saat sekarang ini Balatentara Dai Nippon menjerahkan urusan negara kepada kita, maka satu menitpun kita tidak akan menolak, sekarang pun kita menerima urusan itu, sekarang pun kita mulai dengan negara Indonesia jang Merdeka!

(Tepuk tangan menggemparkan).

Saudara-saudara, tadi saja berkata, ada perbedaan antara Sovjet-Rusia, Saudi Arabia, Inggeris, Amerika dan lain-lain tentang isinja: tetapi ada satu jang sama, jaitu, rakjat Saudi Arabia sanggup mempertahankan negaranja. Musjik-musjik di Rusia sanggup mempertahankan negaranja. Rakjat Amerika sanggup mempertahankan negaranja. Inilah jang mendjadi minimum-eis. Artinja, kalau ada ketjakapan jang lain, tentu lebih baik, tetapi manakala sesuatu bangsa telah sanggup mempertahankan negerinja dengan darahnja sendiri, dengan dagingnja sendiri, pada saat itu bangsa itu telah masak untuk kemerdekaan. Kalau bangsa kita, Indonesia, walaupun dengan bambu runtjing, saudara-saudara, semua siap-sedia mati, mempertahankan tanah air kita Indonesia, pada saat itu bangsa Indonesia adalah siap-sedia, masak untuk merdeka. (Tepuk tangan riuh).

Tjobalah pikirkan hal ini dengan memperbandingkannja dengan manusia. Manusia pun demikian, saudara-saudara! Ibaratnja, kemerdekaan saja bandingkan dengan perkawinan. Ada jang berani kawin, lekas berani kawin, ada jang takut kawin. Ada jang berkata: Ah saja belum berani kawin, tunggu dulu gadjih f. 500. Kalau saja sudah mempunjai rumah gedung, sudah ada permadani, sudah ada lampu listrik, sudah mempunjai tempat tidur jang mentul-mentul, sudah mempunjai sudah mempunjai medja-kursi jang selengkap-lengkapnja, sendok-garpu perak satu kaset, sudah mempunjai ini dan itu, bahkan sudah mempunjai kinder-uitzet, barulah saja berani kawin.

Ada orang lain jang berkata: saja sudah berani kawin kalau saja sudah mempunjai medja satu, kursi empat, jaitu "medja-makan", lantas satu zitje, lantas satu tempat tidur.

Ada orang jang lebih berani lagi dari itu, jaitu saudara-saudara Marhaen! Kalau dia sudah mempunjai gubug sadja dengan satu tikar, dengan satu periuk: dia kawin. Marhaen dengan satu tikar, satu gubug: kawin. Sang klerk dengan satu medja, empat kursi, satu zitje, satu tempat-tidur: kawin.

Sang Ndoro jang mempunjai rumah gedung, elektrische kookplaat, tempat tidur, uang bertimbun-timbun: kawin. Belum tentu mana jang lebih gelukkig, belum tentu mana jang lebih bahagia, Sang Ndoro dengan tempat tidurnja jang mentul-mentul, atau Sarinem dan Samiun jang hanja mempunjai satu tikar dan satu periuk, saudara-saudara! (Tepuk tangan, dan tertawa). Tekad hatinja jang perlu, tekad hatinja Samiun kawin dengan satu tikar dan satu periuk, dan hati Sang Ndoro jang baru berani kawin kalau sudah mempunjai gerozilver satu kaset plus kinderuitzet, — buat 3 tahun lamanja! (Tertawa).

Saudara-saudara, soalnja adalah demikian: kita ini berani merdeka atau tidak? Inilah, saudara-saudara sekalian, Paduka tuan Ketua jang mulia, ukuran saja jang terlebih dulu saja kemukakan sebelum saja bitjarakan hal-hal jang mengenai dasarnja satu negara jang merdeka. Saja mendengar uraian P.T. Soetardjo beberapa hari jang lalu, tatkala menjawab apakah jang dinamakan merdeka, beliau mengatakan: kalau tiap-tiap orang didalam hatinja telah merdeka, itulah kemerdekaan. Saudara-saudara, jika tiap-tiap orang Indonesia jang 70 miljun ini lebih dulu harus merdeka didalam hatinja, sebelum kita dapat mentjapai political independence, saja ulangi lagi, sampai lebur kiamat kita belum dapat Indonesia merdeka! (Tepuk tangan riuh).

Didalam Indonesia Merdeka itulah kita memerdekakan rakjat kita!! Didalam Indonesia Merdeka itulah kita memerdekakan hatinja bangsa kita! Didalam Saudi Arabia Merdeka, Ibn Saud memerdekakan rakjat Arabia satu persatu. Didalam Sovjet Rusia Merdeka Stalin memerdekakan hati bangsa Sovjet Rusia satu persatu.

Saudara-saudara! Sebagai juga salah seorang pembitjara berkata: kita bangsa Indonesia tidak sehat badan, banjak penjakit malaria, banjak dysenterie, banyak penyakit hongerudeem, banyak ini banyak itu. "Sehatkan dulu bangsa kita, baru kemudian merdeka".

Saja berkata, kalau inipun harus diselesaikan lebih dulu, 20 tahun lagi kita belum merdeka. Didalam Indonesia Merdeka itulah kita menjehatkan rakjat kita, walaupun misalnja tidak dengan kinine, tetapi kita kerahkan segenap masjarakat kita untuk menghilangkan penjakit malaria dengan menanam ketepeng kerbau. Didalam Indonesia Merdeka kita melatih pemuda kita agar supaja mendjadi kuat, di dalam Indonesia Merdeka kita menjehatkan rakjat sebaik-baiknja. Inilah maksud saja dengan perkataan "djembatan". Diseberang djembatan, djembatan emas, inilah, baru kita leluasa menjusun masjarakat Indonesia Merdeka jang gagah, kuat, sehat, kekal dan abadi.

Tuan-tuan sekalian! Kita sekarang menghadapi satu saat jang maha penting. Tidakkah kita mengetahui, sebagaimana telah diutarakan oleh berpuluh-puluh pembitjara, bahwa sebenarnja internationaalrecht, hukum internasional, menggampangkan pekerdjaan kita? Untuk menjusun, mengadakan, mengakui satu negara jang merdeka, tidak diadakan sjarat jang neko-neko, jang mendjelimet, tidak! Sjaratnja sekedar bumi, rakjat, pemerintah jang teguh! Ini sudah tjukup untuk internationaalrecht. Tjukup, saudara-saudara. Asal ada buminja, ada rakjatnja, ada pemerintahnja, kemudian diakui oleh salah satu negara jang lain, jang merdeka, inilah jang sudah bernama: merdeka. Tidak peduli rakjat dapat batja atau tidak, tidak peduli rakjat hebat ekonominja atau tidak, tidak peduli rakjat bodoh atau pintar, asal menurut hukum internasional mempunjai sjarat-sjarat suatu negara merdeka, jaitu ada rakjatnja, ada buminja dan ada pemerintahnja, - sudahlah ia merdeka.

Janganlah kita gentar, zwaarwichtig, lantas mau menjelesaikan lebih dulu 1001 soal jang bukan-bukan! Sekali lagi saja bertanja: Mau merdeka apa tidak? Mau merdeka atau tidak? (Djawab hadiirin: Mau!).

Saudara-saudara! Sesudah saja bicarakan tentang hal "merdeka", maka sekarang saja bitjarakan tentang hal dasar.

Paduka Tuan Ketua Jang Mulia! Saja mengerti apakah jang paduka tuan Ketua kehendaki! Paduka Tuan Ketua minta dasar, minta philosophische grondslag, atau, djikalau kita boleh memakai perkataan jang muluk-muluk, Paduka tuan Ketua jang mulia meminta suatu "Weltanschauung", diatas mana kita mendirikan negara Indonesia itu.

Kita melihat dalam dunia ini, bahwa banjak negeri-negeri jang merdeka, dan banyak diantara negeri-negeri jang merdeka itu berdiri diatas suatu "Weltanschauung". Hitler mendirikan Djermania diatas "national-sozialistische Weltanschauung", - filsafat nasional-sosialisme telah mendjadi dasar negara Djermania jang didirikan oleh Adolf Hitler itu. Lenin mendirikan negara Sovjet diatas satu "Weltanschauung", jaitu Marxistische, Historisch-materialistische Weltanschauung. Nippon mendirikan negara Dai Nippon diatas satu "Weltanschauung", jaitu jang dinamakan "Tennoo Koodoo Seishin". Diatas "Tennoo Koodoo Seishin" inilah negara Dai Nippon didirikan. Saudi Arabia, Ibn Saud, mendirikan negara Arabia diatas satu "Weltanschauung", bahkan diatas satu dasar agama, jaitu Islam. Demikian itulah jang diminta oleh paduka tuan Ketua jang mulia: Apakah "Weltanschauung" kita, djikalau kita hendak mendirikan Indonesia jang merdeka?

Tuan-tuan sekalian, "Weltanschauung" ini sudah lama harus kita bulatkan didalam hati kita dan didalam pikiran kita, sebelum Indonesia Merdeka datang. Idealis-idealis diseluruh dunia bekerdja mati-matian untuk mengadakan bermatjam-matjam "Weltanschauung", bekerdja mati-matian untuk me"realiteitkan" "Weltanschauung" mereka itu. Maka oleh karena itu, sebenarnja tidak benar perkataan anggota jang terhormat Abikoesno, bila beliau berkata, bahwa banjak sekali negara-negara merdeka didirikan dengan isi seadanja sadja, menurut keadaan, Tidak! Sebab misalnja, walaupun menurut perkataan John Reed: "Sovjet Rusia didirikan didalam 10 hari oleh Lenin c.s.", — John Reed, didalam kitabnja "Ten days that shook the world", "sepuluh hari jang menggontjangkan dunia" -, walaupun Lenin mendirikan Sovjet Rusia didalam 10 hari, tetapi "Weltanschauung"-nja, telah tersedia berpuluh-puluh tahun. Terlebih dulu telah tersedia “Weltanschauung”-nja dan di dalam 10 hari itu hanja sekedar direbut kekuasaan, dan ditempatkan negara baru itu diatas "Weltanschauung" jang sudah ada. Dari 1895 "Weltanschauung" itu telah disusun. Bahkan dalam revolutie 1905, Weltanschauung itu "dicobakan", di "generale-repetitie-kan".

Lenin didalam revolusi tahun 1905 telah mengerdjakan apa jang dikatakan oleh beliau sendiri "generale-repetitie" dari pada revolusi tahun 1917. Sudah lama sebelum 1917, "Weltanschauung" itu disedia-sediakan, bahkan diichtiar-ichtiarkan. Kemudian, hanja dalam 10 hari, sebagai dikatakan oleh John Reed, hanja dalam 10 hari itulah didirikan negara baru, direbut kekuasaan, ditaruhkan kekuasaan itu diatas "Weltanschauung" jang telah berpuluh-puluh tahun umurnja itu. Tidakkah pula Hitler demikian?

Didalam tahun 1933 Hitler menaiki singgasana kekuasaan, mendirikan negara Djermania diatas National-sozialistische Weltanschauung.

Tetapi kapankah Hitler mulai menjediakan diapunja "Weltanschauung" itu? Bukan didalam tahun 1933, tetapi didalam tahun 1921 dan 1922 beliau telah bekerdja, kemudian mengichtiarkan pula, agar supaja Naziisme ini, "Weltanschauung" ini, dapat mendjelma dengan diapunja "Munschener Putsch", tetapi gagal. Didalam 1933 barulah datang saatnja jang beliau dapat merebut kekuasaan, dan negara diletakkan oleh beliau diatas dasar "Weltanschauung" jang telah dipropagandakan berpuluh-puluh tahun itu.

Maka demikian pula, djika kita hendak mendirikan negara Indonesia Merdeka, Paduka tuan Ketua, timbullah pertanjaan: Apakah "Weltanschauung" kita, untuk mendirikan negara Indonesia Merdeka diatasnja? Apakah nasional-sosialisme? Apakah historisch-materialisme? Apakah San Min Chu I, sebagai dikatakan doktor Sun Yat Sen?

Didalam tahun 1912 Sun Yat Sen mendirikan negara Tiongkok merdeka, tetapi “Weltanschauung” nya telah dalam tahun 1885, kalau saja tidak salah, dipikirkan, dirantjangkan. Didalam buku "The three people's principles" San Min Chu I, - Mintsu, Minchuan, Min Sheng, - nasionalisme, demokrasi, sosialisme, - telah digambarkan oleh doktor Sun Yat Sen Weltanschauung itu, tetapi baru dalam tahun 1912 beliau mendirikan negara baru diatas "Weltanschauung" San Min Chu I itu, jang telah disediakan terdahulu berpuluh-puluh tahun.

Kita hendak mendirikan negara Indonesia merdeka diatas "Weltanschauung" apa? Nasional-sosialisme-kah, Marxisme-kah, San Min Chu I-kah, atau "Weltanschauung" apakah?

Saudara-saudara sekalian, kita telah bersidang tiga hari lamanja, banjak pikiran telah dikemukakan, - matjam-matjam - , tetapi alangkah benarnja perkataan dr. Soekiman, perkataan Ki Bagoes Hadikoesoemo, bahwa kita harus mentjari persetujuan, mentjari persetujuan faham. Kita bersama-sama mentjari persatuan philosophische grondslag, mencari satu "Weltanschauung" jang kita semua setudju. Saja katakan lagi setuju! Jang saudara Yamin setudjui, jang Ki Bagoes setudjui, jang Ki Hadjar setudjui, jang sdr. Sanoesi setudjui, jang sdr. Abikoesno setudjui, jang sdr. Lim Koen Hian setudjui, pendeknja kita semua mentjari satu modus. Tuan Yamin, ini bukan compromis, tetapi kita bersama-sama mentjari satu hal jang kita bersama-sama setudjui. Apakah itu? Pertama-tama, saudara-saudara, saja bertanja: Apakah kita hendak mendirikan Indonesia merdeka untuk sesuatu orang, untuk sesuatu golongan? Mendirikan negara Indonesia Merdeka jang namanja saja Indonesia Merdeka, tetapi sebenarnja hanja untuk mengagungkan satu orang, untuk memberi kekuasaan kepada satu golongan jang kaja, untuk memberi kekuasaan pada satu golongan bangsawan?

Apakah maksud kita begitu? Sudah tentu tidak! Baik saudara-saudara jang bernama kaum kebangsaan jang disini, maupun saudara-saudara jang dinamakan kaum Islam, semuanja telah mufakat, bahwa bukan jang demikian itulah kita punja tudjuan. Kita hendak mendirikan suatu negara "semua buat semua". Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan jang kaja, - tetapi "semua buat semua". Inilah salah satu dasar pikiran jang nanti akan saja kupas lagi. Maka, jang selalu mendengung didalam saja punja djiwa, bukan sadja didalam beberapa hari di dalam sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai ini, akan tetapi sedjak tahun 1918, 25 tahun jang lebih, ialah: Dasar pertama, jang baik didjadikan dasar buat negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan.

Kita mendirikan satu negara kebangsaan Indonesia.

Saja minta saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo dan saudara-saudara Islam lain: maafkanlah saja memakai perkataan "kebangsaan" ini! Sajapun orang Islam. Tetapi saja minta kepada saudara-saudara, djanganlah saudara-saudara salah faham djikalau saja katakan bahwa dasar pertama buat Indonesia ialah dasar kebangsaan. Itu bukan berarti satu kebangsaan dalam arti jang sempit, tetapi saja menghendaki satu nationale staat, seperti jang saja katakan dalam rapat di Taman Raden Saleh beberapa hari jang lalu. Satu Nationale Staat Indonesia bukan berarti staat jang sempit. Sebagai saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo katakan kemarin, maka tuan adalah orang bangsa Indonesia, bapak tuanpun adalah orang Indonesia, nenek tuanpun bangsa Indonesia, datuk-datuk tuan, nenek-mojang tuanpun bangsa Indonesia. Diatas satu kebangsaan Indonesia, dalam arti jang dimaksudkan oleh saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo itulah, kita dasarkan negara Indonesia.

Satu Nationale Staat! Hal ini perlu diterangkan lebih dahulu, meski saja didalam rapat besar di Taman Raden Saleh sedikit-sedikit telah menerangkannja. Marilah saja uraikan lebih djelas dengan mengambil tempoh sedikit: Apakah jang dinamakan bangsa? Apakah sjaratnja bangsa?

Menurut Renan sjarat bangsa ialah "kehendak akan bersatu". Perlu orang-orangnja merasa diri bersatu dan mau bersatu.

Ernest Renan menjebut sjarat bangsa: "le desir d’etre ensemble", jaitu kehendak akan bersatu. Menurut definisi Ernest Renan, maka jang mendjadi bangsa, jaitu satu gerombolan manusia jang mau bersatu, jang merasa dirinja bersatu.

Kalau kita lihat definisi orang lain, jaitu definisi Otto Bauer, didalam bukunja "Die Nationalitatenfrage", disitu ditanjakan: "Was ist eine Nation?" dan jawabnja ialah: "Eine Nation ist eine aus Schiksalsgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft". Inilah menurut Otto Bauer satu natie. (Bangsa adalah satu persatuan perangai jang timbul karena persatuan nasib).

Tetapi kemarinpun, tatkala, kalau tidak salah, Prof. Soepomo mensitir Ernest Renan, maka anggota jang terhormat Mr. Yamin berkata: "verouderd", "sudah tua". Memang tuan-tuan sekalian, definisi Ernest Renan sudah "verouderd", sudah tua. Definisi Otto Bauer pun sudah tua. Sebab tatkala Otto Bauer mengadakan definisinja itu, tatkala itu belum timbul satu wetenschap baru, satu ilmu baru, jang dinamakan Geopolitik.

Kemarin, kalau tidak salah, saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo, atau tuan Moenandar, mengatakan tentang "Persatuan antara orang dan tempat". Persatuan antara orang dan tempat, tuan-tuan sekalian, persatuan antara manusia dan tempatnja!

Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan! Tidak dapat dipisahkan rakjat dari bumi jang ada dibawah kakinja. Ernest Renan dan Otto Bauer hanja sekedar melihat orangnja. Mereka hanja memikirkan "Gemeinschaft" nja dan perasaan orangnja, "l'ame et desir". Mereka hanja mengingat karakter, tidak mengingat tempat, tidak mengingat bumi, bumi jang didiami manusia itu, Apakah tempat itu? Tempat itu jaitu tanah air. Tanah air itu adalah satu kesatuan. Allah SWT membuat peta dunia, menjusun peta dunia. Kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menundjukkan dimana "kesatuan-kesatuan" disitu. Seorang anak ketjilpun, djikalau ia melihat peta dunia, ia dapat menundjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta itu dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau-pulau diantara 2 lautan jang besar, lautan Pacific dan lautan Hindia, dan diantara 2 benua, jaitu benua Asia dan benua Australia. Seorang anak ketjil dapat mengatakan, bahwa pulau-pulau Djawa, Sumatera, Borneo, Selebes, Halmaheira, Kepulauan Sunda Ketjil, Maluku, dan lain-lain pulau ketjil diantaranja, adalah satu kesatuan. Demikian pula tiap-tiap anak ketjil dapat melihat pada peta bumi, bahwa pulau-pulau Nippon jang membentang pada pinggir Timur benua Asia sebagai "golfbreker" atau pengadang gelombang lautan Pacific, adalah satu kesatuan.

Anak ketjilpun dapat melihat, bahwa tanah India adalah satu kesatuan di Asia Selatan, dibatasi oleh lautan Hindia jang luas dan gunung Himalaya. Seorang anak ketjil pula dapat mengatakan, bahwa kepulauan Inggeris adalah satu kesatuan.

Griekenland atau Junani dapat ditundjukkan sebagai kesatuan pula, Itu ditaruhkan oleh Allah SWT demikian rupa. Bukan Sparta saja, bukan Athene saja, bukan Macedonia saja, tetapi Sparta plus Athene plus Macedonia plus daerah Junani jang lain-lain, segenap kepulauan Junani, adalah satu kesatuan.

Maka manakah jang dinamakan tanah tumpah-darah kita, tanah air kita? Menurut geopolitik, maka Indonesialah tanah air kita. Indonesia jang bulat, bukan Djawa sadja, bukan Sumatera sadja, atau Borneo sadja, atau Selebes sadja, atau Ambon sadja, atau Maluku sadja, tetapi segenap kepulauan uang ditunjuk oleh Allah SWT mendjadi suatu kesatuan antara dua benua dan dua samudera, itulah tanah air kita!

Maka djikalau saja ingat perhubungan antara orang dan tempat, antara rakjat dan buminja, maka tidak tjukuplah definisi jang dikatakan oeh Ernest Renan dan Otto Bauer itu. Tidak tjukup "le desir d’etre ensembles", tidak tjukup definisi Otto Bauer "aus Schiksalsgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft" itu. Maaf saudara-saudara, saja mengambil tjontoh Minangkabau, diantara bangsa di Indonesia, jang paling ada "desir d’entre ensemble", adalah rakjat Minangkabau, jang banjaknja kira-kira 2,1/2 miljun. Rakjat ini merasa dirinja satu keluarga. Tetapi Minangkabau bukan satu kesatuaan, melainkan hanja satu bahagian ketjil dari pada satu kesatuan! Penduduk Jogjapun adalah merasa "le desir d'etre ensemble", tetapi Djogjapun hanja satu bahagian ketjil dari pada satu kesatuan. Di Djawa Barat rakjat Pasundan sangat merasakan "le desir d’etre ensemble", tetapi Sundapun hanja satu bahagian ketjil dari pada satu kesatuan.

Pendek kata, bangsa Indonesia, Natie Indonesia, bukanlah sekedar satu golongan orang jang hidup dengan "le desir d’etre ensemble" diatas daerah ketjil seperti Minangkabau, atau Madura, atau Jogja, atau Sunda, atau Bugis, tetapi bangsa Indonesia ialah seluruh manusia-manusia jang, menurut geopolitik jang telah ditentukan oleh Allah SWT, tinggal dikesatuannja semua pulau-pulau Indonesia dari udjung Utara Sumatera sampai ke Irian! Seluruhnja!, karena antara manusia 70.000.000 ini sudah ada "le desir d’etre enemble", sudah terdjadi "Charaktergemeinschaft"! Natie Indonesia, bangsa Indonesia, ummat Indonesia djumlah orangnja adalah 70.000.000, tetapi 70.000.000 jang telah mendjadi satu, satu, sekali lagi satu! (Tepuk tangan hebat).

Kesinilah kita semua harus menudju: mendirikan satu Nationale staat, diatas kesatuan bumi Indonesia dari Udjung Sumatera sampai ke Irian. Saja jakin tidak ada satu golongan diatara tuan-tuan jang tidak mufakat, baik Islam maupun golongan jang dinamakan "golongan kebangsaan". Kesinilah kita harus menudju semuanja.

Saudara-saudara, djangan orang mengira bahwa tiap-tiap negara merdeka adalah satu nationale staat! Bukan Pruisen, bukan Beieren, bukan Saksen adalah nationale staat, tetapi seluruh Djermanialah satu nationale staat. Bukan bagian ketjil-ketjil, bukan Venetia, bukan Lombardia, tetapi seluruh Italialah, jaitu seluruh semenandjung di Laut Tengah, jang diutara dibatasi pegunungan Alpen, adalah nationale staat. Bukan Benggala, bukan Punjab, bukan Bihar dan Orissa, tetapi seluruh segi-tiga Indialah nanti harus mendjadi nationale staat.

Demikian pula bukan semua negeri-negeri ditanah air kita jang merdeka didjaman dahulu, adalah nationale staat. Kita hanja 2 kali mengalami nationale staat, jaitu didjaman Sri Widjaja dan didjaman Madjapahit. Diluar dari itu kita tidak mengalami nationale staat. Saja berkata dengan penuh hormat kepada kita punja radja-radja dahulu, saja berkata dengan beribu-ribu hormat kepada Sultan Agung Hanjokrokoesoemo, bahwa Mataram, meskipun merdeka, bukan nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Siliwangi di Padjadjaran, saja berkata, bahwa keradjaannja bukan nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Sultan Agung Tirtajasa, berkata, bahwa keradjaannja di Banten, meskipun merdeka, bukan satu nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Sultan Hasanoeddin di Sulawesi jang telah membentuk keradjaan Bugis, saja berkata, bahwa tanah Bugis jang merdeka itu bukan nationale staat.

Nationale staat hanja Indonesia seluruhnja, jang telah berdiri didjaman Sri Wijaja dan Madjapahit dan jang kini pula kita harus dirikan bersama-sama. Karena itu, djikalau tuan-tuan terima baik, marilah kita mengambil sebagai dasar Negara jang pertama: Kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia jang bulat! Bukan kebangsaan Djawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia, jang bersama-sama mendjadi dasar satu nationale staat. Maaf, Tuan Lim Koen Hian, Tuan tidak mau akan kebangsaan? Di dalam pidato Tuan, waktu ditanja sekali lagi oleh Paduka Tuan Fuku-Kaitjoo, Tuan menjawab: "Saja tidak mau akan kebangsaan".

TUAN LIM KOEN HIAN: Bukan begitu. Ada sambungannja lagi.

TUAN SUKARNO: Kalau begitu, maaf, dan saja mengutjapkan terima kasih, karena tuan Lim Koen Hian pun menjetudjui dasar kebangsaan. Saja tahu, banjak juga orang-orang Tionghoa klasik jang tidak mau akan dasar kebangsaan, karena mereka memeluk faham kosmopolitisme, jang mengatakan tidak ada kebangsaan, tidak ada bangsa. Bangsa Tionghoa dahulu banjak jang kena penjakit kosmopolitisme, sehingga mereka berkata bahwa tidak ada bangsa Tionghoa, tidak ada bangsa Nippon, tidak ada bangsa India, tidak ada bangsa Arab, tetapi semuanja "menschheid", "peri kemanusiaan". Tetapi Dr. Sun Yat Sen bangkit, memberi pengadjaran kepada rakjat Tionghoa, bahwa ada kebangsaan Tionghoa! Saja mengaku, pada waktu saja berumur 16 tahun, duduk dibangku sekolah HBS di Surabaja, saja dipengaruhi oleh seorang sosialis jang bernama A. Baars, jang memberi peladjaran kepada saja, - katanja: djangan berfaham kebangsaan, tetapi berfahamlah rasa kemanusiaan sedunia, jangan mempunjai rasa kebangsaan sedikitpun. Itu terdjadi pada tahun 17. Tetapi pada tahun 1918, alhamdulillah, ada orang lain jang memperingatkan saja, — ialah Dr. Sun Yat Sen! Di dalam tulisannya "San Min Chu I" atau "The Three People’s Principles", saja mendapat peladjaran jang membongkar kosmopolitisme jang diadjarkan oleh A. Baars itu. Dalam hati saja sejak itu tertanamlah rasa kebangsaan, oleh pengaruh "The Three People's Principles" itu. Maka oleh karena itu, djikalau seluruh bangsa Tionghoa menganggap Dr. Sun Yat Sen sebagai pengandjurnja, jakinlah, bahwa Bung Karno djuga seorang Indonesia jang dengan perasaan hormat-sehormat-hormatnja merasa berterima kasih kepada Dr. Sun Yat Sen, - sampai masuk kelobang kubur. (Anggota-anggota Tionghoa bertepuk tangan).

Saudara-saudara. Tetapi… tetapi… memang prinsip kebangsaan ini ada bahajanja! Bahajanja ialah mungkin orang meruntjingkan nasionalisme mendjadi chauvinisme, sehingga berfaham "Indonesia uber Alles". Inilah bahajanja! Kita tjinta tanah air jang satu, merasa berbangsa jang satu, mempunjai bahasa jang satu. Tetapi Tanah Air kita Indonesia hanja satu bahagian ketjil saja dari pada dunia! Ingatlah akan hal ini!

Gandhi berkata: "Saja seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saja adalah perikemanusiaan “My nationalism is humanity".

Kebangsaan jang kita andjurkan bukan kebangsaan jang menyendiri, bukan chauvinisme, sebagai dikobar-kobarkan orang di Eropah, jang mengatakan "Deutschland uber Alles", tidak ada jang setinggi Djermania, jang katanja, bangsanja minuljo, berambut djagung dan bermata biru, "bangsa Aria", jang dianggapnja tertinggi diatas dunia, sedang bangsa lain-lain tidak ada harganja. Djangan kita berdiri diatas azas demikian, Tuan-tuan, jangan berkata, bahwa bangsa Indonesialah jang terbagus dan termulja, serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menudju persatuan dunia, persaudaraan dunia.

Kita bukan sadja harus mendirikan negara Indonesia Merdeka, tetapi kita harus menudju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa.

Djustru inilah prinsip saja jang kedua. Inilah filosofisch principe jang nomor dua, jang saja usulkan kepada Tuan-tuan, jang boleh saja namakan "internasionalime". Tetapi djikalau saja katakan internasionalisme, bukanlah saja bermaksud kosmopolitisme, jang tidak mau adanja kebangsaan, jang mengatakan tidak ada Indonesia, tidak ada Nippon, tidak ada Birma, tidak ada Inggeris, tidak ada Amerika, dan lain-lainnja.

Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar didalam buminja nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman-sarinja internasionalisme. Djadi, dua hal ini, saudara-saudara, prinsip 1 dan prinsip 2, jang pertama-tama saja usulkan kepada tuan-tuan sekalian, adalah bergandengan erat satu sama lain.

Kemudian, apakah dasar jang ke-3? Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusjawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaja. Tetapi kita mendirikan negara "semua buat semua", "satu buat semua, semua buat satu". Saja jakin sjarat jang mutlak untuk kuatnja negara Indonesia ialah permusjawaratan perwakilan.

Untuk pihak Islam, inilah tempat jang terbaik untuk memelihara agama. Kita, sajapun, adalah orang Islam, - maaf beribu-ribu maaf, ke saja djauh belum sempurna, - tetapi kalau saudara-saudara membuka saja punja dada, dan melihat saja punja hati, tuan-tuan akan dapati tidak lain tidak bukan hati Islam. Dan hati Islam Bung Karno ini, ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusjawaratan. Dengan tjara mufakat, kita perbaiki segala hal, juga keselamatan agama, jaitu dengan djalan pembitjaraan atau permusjawaratan didalam Badan Perwakilan Rakjat.

Apa-apa jang belum memuaskan, kita bitjarakan didalam permusjawaratan. Badan perwakilan, inilah tempat kita untuk mengemukakan tuntutan-tuntutan Islam. Disinilah kita usulkan kepada pemimpin-pemimpin rakjat, apa-apa jang kita rasa perlu bagi perbaikan. Djikalau memang kita rakjat Islam, marilah kita bekerdja sehebat-hebatnja, agar-supaja sebagian jang terbesar dari pada kursi-kursi badan perwakilan Rakjat jang kita adakan, diduduki oleh utusan Islam. Djikalau memang rakjat Indonesia rakjat jang bagian besarnja rakjat Islam, dan djikalau memang Islam disini agama jang hidup berkobar-kobar didalam kalangan rakjat, marilah kita pemimpin-pemimpin menggerakkan segenap rakjat itu, agar supaja mengerahkan sebanjak mungkin utusan-utusan Islam kedalam badan perwakilan ini. Ibaratnja badan perwakilan Rakjat 100 orang anggautanja, marilah kita bekerdja, bekerdja sekeras-kerasnja, agar supaja 60,70, 80, 90 utusan jang duduk dalam perwakilan rakjat ini orang Islam, pemuka-pemuka Islam. Dengan sendirinja hukum-hukum jang keluar dari badan perwakilan rakjat itu, hukum Islam pula. Malahan saja jakin, djikalau hal jang demikian itu njata terdjadi, barulah boleh dikatakan bahwa agama Islam benar-benar hidup didalam djiwa rakjat, sehingga 60%, 70%, 80%, 90% utusan adalah orang Islam, pemuka-pemuka Islam, ulama-ulama Islam. Maka saja berkata, baru djikalau demikian, baru djikalau demikian, hiduplah Islam Indonesia, dan bukan Islam jang hanja diatas bibir sadja. Kita berkata, 90% dari pada kita beragama Islam, tetapi lihatlah didalam sidang ini berapa persen jang memberikan suaranja kepada Islam? Maaf seribu maaf, saja tanja hal itu! Bagi saja hal itu adalah satu bukti, bahwa Islam belum hidup sehidup-hidupnja didalam kalangan rakjat. Oleh karena itu, saja minta kepada saudara-saudara sekalian, baik jang bukan Islam, maupun terutama jang Islam, setujuilah prinsip nomor 3 ini, jaitu prinsip permusjawaratan, perwakilan. Dalam perwakilan nanti ada perdjoangan sehebat-hebatnja. Tidak ada satu staat jang hidup betul-betul hidup, djikalau didalam badan-perwakilannja tidak seakan-akan bergolak mendidih kawah Tjandradimuka, kalau tidak ada perdjoangan faham didalamnja. Baik didalam staat Islam, maupun didalam staat Kristen, perdjoangan selamanja ada. Terimalah prinsip nomor 3, prinsip mufakat, prinsip perwakilan rakjat! Didalam perwakilan rakjat saudara-saudara Islam dan saudara-saudara Kristen bekerjalah sehebat-hebatnja. Kalau misalnja orang Kristen ingin bahwa tiap-tiap letter didalam peraturan-peraturan negara Indonesia harus menurut Indjil, bekerjalah mati-matian, agar supaja sebagian besar dari pada utusan-utusan jang masuk badan perwakilan Indonesia ialah orang Kristen, itu adil, - fair play! Tidak ada satu negara boleh dikatakan negara hidup, kalau tidak ada perdjoangan didalamnja. Jangan kira di Turki tidak ada perdjoangan. Jangan kira dalam negara Nippon tidak ada pergeseran pikiran. Allah Subhanahuwa Ta’ala memberi pikiran kepada kita, agar supaja dalam pergaulan kita sehari-hari, kita selalu bergosok, seakan-akan menumbuk membersihkan gabah, supaja keluar dari padanja beras, dan beras akan mendjadi nasi Indonesia jang sebaik-baiknja. Terimalah saudara-saudara, prinsip nomor 3, jaitu prinsip permusjawaratan!

Prinsip Nomor 4 sekarang saja usulkan, Saja didalam 3 hari ini belum mendengarkan prinsip itu, jaitu prinsip kesedjahteraan, prinsip: tidak akan kemiskinan didalam Indonesia Merdeka. Saja katakan tadi: prinsipnja San Min Chu I ialah Mintsu, Min Chuan, Min Sheng: nationalism, democracy, sosialism. Maka prinsip kita harus: Apakah kita mau Indonesia Merdeka, jang kaum kapitalnja meradjalela, ataukah jang semua rakjat sedjahtera, jang semua orang cukup makan, tjukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi jang tjukup memberi sandang-pangan kepadanja? Mana jang kita pilih, saudara-saudara? Djangan saudara kira, bahwa kalau Badan Perwakilan Rakjat sudah ada, kita dengan sendirinja sudah mentjapai kesejahteraan ini. Kita sudah lihat, dinegara-negara Eropah adalah Badan Perwakilan, adalah parlementaire democratie. Tetapi tidakkah di Eropah djustru kaum kapitalis meradjalela?

Di Amerika ada suatu badan perwakilan rakjat, dan tidakkah di Amerika kaum kapitalis meradjalela? Tidakkah diseluruh benua Barat kaum kapitalis meradjalela? Pada hal ada badan perwakilan rakjat! Ta' lain ta' bukan sebabnja, ialah oleh karena badan- badan perwakilan rakjat jang diadakan disana itu, sekedar menurut resepnja Fransche Revolutie. Ta' lain ta' bukan adalah jang dinamakan democratie disana itu hanjalah politiek democratie sadja; semata-mata tidak ada sociale rechtvaardigheid, - ta' ada keadilan sosial, tidak ada ekonomische democratie sama sekali. Saudara-saudara, saja ingat akan kalimat seorang pemimpin Perantjis, Jean Jaures, jang menggambarkan politieke democratie. "Didalam Parlementaire Democratie, kata Jean Jaures, didalam Parlementaire Democratie, tiap-tiap orang mempunjai hak sama. Hak politiek jang sama, tiap orang boleh memilih, tiap-tiap orang boleh masuk didalam parlement. Tetapi adakah Sociale rechtvaardigheid, adakah kenjataan kesejahteraan dikalangan rakjat?" Maka oleh karena itu Jean Jaures berkata lagi:

"Wakil kaum buruh jang mempunjai hak politiek itu, didalam Parlement dapat mendjatuhkan minister. Ia seperti Radja! Tetapi didalam dia punja tempat bekerdja, didalam paberik, - sekarang ia mendjatuhkan minister, besok dia dapat dilempar keluar kedjalan raja, dibikin werkloos, tidak dapat makan suatu apa".

Adakah keadaan jang demikian ini jang kita kehendaki?

Saudara-saudara, saja usulkan: Kalau kita mentjari demokrasi, hendaknja bukan demokrasi barat, tetapi permusjawaratan jang memberi hidup, ja'ni politiek ecomische democratie jang mampu mendatangkan kesedjahteraan sosial! Rakjat Indonesia sudah lama bicara tentang hal ini. Apakah jang dimaksud dengan Ratu Adil? Jang dimakksud dengan faham Ratu Adil, ialah sociale rechtvaardigheid. Rakjat ingin sedjahtera. Rakjat jang tadinja merasa dirinja kurang makan kurang pakaian, mentjiptakan dunia-baru jang didalamnja ada keadilan dibawah pimpinan Ratu Adil. Maka oleh karena itu, djikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat mentjinta rakjat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini, jaitu bukan saja persamaan politiek, saudara-saudara, tetapi pun diatas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinja kesedjahteraan bersama jang sebaik-baiknja.

Saudara-saudara, badan permusjawaratan jang kita akan buat, hendaknja bukan badan permusjawaratan politieke democratie saja, tetapi badan jang bersama dengan masjarakat dapat mewudjudkan dua prinsip: politieke rechtvaardigheid dan sociale rechtvaardigheid.

Kita akan bitjarakan hal-hal ini bersama-sama, saudara-saudara, didalam badan permusjawaratan. Saja ulangi lagi, segala hal akan kita selesaikan, segala hal! Juga didalam urusan kepada negara, saja terus terang, saja tidak akan memilih monarchie. Apa sebab? Oleh karena monarchie "vooronderstelt erfelijkheid", - turun-temurun. Saja seorang Islam, saja demokrat karena saja orang Islam, saja menghendaki mufakat, maka saja minta supaja tiap-tiap kepala negara pun dipilih. Tidakkah agama Islam mengatakan bahwa kepala-kepala negara, baik kalif, maupun Amirul mu’minin, harus dipilih oleh Rakjat? Tiap-tiap kali kita mengadakan kepala negara, kita pilih. Djikalau pada suatu hari Ki Bagus Hadikoesoemo misalnja, mendjadi kepala negara Indonesia, dan mangkat, meninggal dunia, djangan anaknja Ki Hadikoesoemo dengan sendirinja, dengan automatis mendjadi pengganti Ki Hadikoesoemo. Maka oleh karena itu saja tidak mufakat kepada prinsip monarchie itu.

Saudara-saudara, apakah prinsip kelima? Saja telah mengemukakan 4 prinsip:
1. Kebangsaan Indonesia.
2. Internasionalisme,- atau peri-kemanusiaan.
3. Mufakat, - atau demokrasi.
4. Kesedjahteraan sosial.

Prinsip jang kelima hendaknja: Menjusun Indonesia Merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan jang Maha Esa.

Prinsip Ketuhanan! Bukan sadja bangsa Indonesia berTuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknja bertuhan Tuhannja sendiri. Jang Kristen menjembah Tuhan menurut petunjuk Isa al Masih, jang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad s.a.w., orang Buddha mendjalankan ibadatnja menurut kitab-kitab jang ada padanja. Tetapi marilah kita semuanja ber-Tuhan. Hendaknja negara Indonesia ialah negara jang tiap-tiap orangnja dapat menjembah Tuhannja dengan tjara jang leluasa. Segenap rakjat hendaknja ber-Tuhan setjara kebudajaan, ja'ni dengan tiada "egoisme-agama". Dan hendaknja Negara Indonesia satu Negara jang bertuhan!

Marilah kita amalkan, djalankan agama, baik Islam, maupun Kristen, dengan tjara jang berkeadaban. Apakah tjara jang berkeadaban itu? Ialah hormat-menghormati satu sama lain. (Tepuk tangan sebagian hadlirin). Nabi Muhammad s.a.w. telah memberi bukti jang tjukup tentang verdraagzaamheid, tentang menghormati agama-agama lain. Nabi Isa pun telah menundjukkan verdraagzaamheid. Marilah kita didalam Indonesia. Merdeka jang kita susun ini, sesuai dengan itu, menjatakan: bahwa prinsip kelima dari pada Negara kita, ialah Ketuhanan jang berkebudajaan, Ketuhanan jang berbudi pekerti jang luhur, Ketuhanan jang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raja, djikalau saudara-saudara menjetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka berazaskan Ketuhanan Jang Maha Esa!

Disinilah, dalam pangkuan azas jang kelima inilah, saudara-saudara, segenap agama jang ada di Indonesia sekarang ini, akan mendapat tempat jang sebaik-baiknja. Dan Negara kita akan bertuhan pula!

Ingatlah, prinsip ketiga, permufakatan, perwakilan, disitulah tempatnja kita mempropagandakan idee kita masing-masing dengan tjara jang berkebudajaan!

Saudara-saudara! "Dasar-dasar Negara" telah saja usulkan. Lima bilangannja. Inikah Pantja Dharma? Bukan! Nama Pantja Dharma tidak tepat disini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membitjarakan dasar. Saja senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam lima djumlahnja. Djari kita lima setangan. Kita mempunjai Pantja Inderia. Apa lagi jang lima bilangannja? (Seorang jang hadlir: Pendawa lima). Pendawapun lima orangnja. Sekarang banjaknja prinsip; kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesedjahteraan dan ketuhanan, lima pula bilangannja.

Namanja bukan Pantja Dharma, tetapi — saja namakan ini dengan petundjuk seorang teman kita ahli bahasa namanja ialah Pantja Sila. Sila artinja azas atau dasar, dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi. (Tepuk tangan riuh).

Atau, barangkali ada saudara-saudara jang tidak suka akan bilangan lima itu? Saja boleh peras, sehingga tinggal 3 saja. Saudara-saudara tanja kepada saja, apakah "perasan" jang tiga itu? Berpuluh-puluh tahun sudah saja pikirkan dia, ialah dasar-dasarnja Indonesia Merdeka, Weltanschauung kita. Dua dasar jang pertama, kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan peri-kemanusiaan, saja peras mendjadi satu: itulah jang dahulu saja namakan socio - nationalisme.

Dan demokrasi jang bukan demokrasi barat, tetapi politiek-economische demokratie, jaitu politieke demokrasi dengan sociale rechtvaardigheid, demokrasi dengan kesejahteraan, saja peraskan pula mendjadi satu: Inilah jang dulu saja namakan socio-democratie.

Tinggal lagi ketuhanan jang menghormati satu sama lain.

Djadi jang asalnja lima itu telah mendjadi tiga: socio-nationalisme, socio-demokratie, dan ketuhanan. Kalau Tuan senang kepada simbolik tiga, ambillah jang tiga ini. Tetapi barangkali tidak semua Tuan-tuan senang kepada trisila ini, dan minta satu, satu dasar saja? Baiklah, saja djadikan satu, saja kumpulkan lagi mendjadi satu. Apakah jang satu itu?

Sebagai tadi telah saja katakan: kita mendirikan negara Indonesia, jang kita semua harus mendukungnja. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito jang kaja buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia, — semua buat semua! Djikalau saja peras jang lima mendjadi tiga, dan jang tiga mendjadi satu, maka dapatlah saja satu perkataan Indonesia jang tulen, jaitu perkataan "gotong-rojong". Negara Indonesia jang kita dirikan haruslah negara gotong rojong! Alangkah hebatnja! Negara Gotong Rojong! (Tepuk tangan riuh-rendah).

"Gotong Rojong" adalah faham jang dinamis , lebih dinamis dari "kekeluargaan", saudara-saudara! Kekeluargaan adalah satu faham jang statis, tetapi gotong-rojong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerdjaan, jang dinamakan anggota jang terhormat Soekardjo satu karjo, satu gawe. Marilah kita menjelesaikan karjo, gawe, pekerjaan, amal ini, bersama-sama! Gotong-rojong adalah pembantingan-tulang bersama, pemerasan-keringat bersama, perdjoangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama! Itulah Gotong Rojong! (Tepuk tangan riuh-rendah).

Prinsip Gotong Rojong diantara jang kaja dan jang tidak kaja, antara jang Islam dan jang Kristen, antara jang bukan Indonesia tulen dengan peranakan jang mendjadi bangsa Indonesia. Inilah, saudara-saudara, jang saja usulkan kepada saudara-saudara.

Pantja Sila mendjadi Trisila, Trisila mendjadi Eka Sila. Tetapi terserah kepada tuan-tuan, mana jang Tuan-tuan pilih: trisila, ekasila ataukah pantjasila? Isinja telah saja katakan kepada saudara-saudara semuanja. Prinsip-prinsip seperti jang saja usulkan kepada saudara-saudara ini, adalah prinsip untuk Indonesia Merdeka jang abadi. Puluhan tahun dadaku telah menggelora dengan prinsip-prinsip itu. Tetapi jangan lupa, kita hidup didalam masa peperangan, saudara-saudara. Didalam masa peperangan itulah kita mendirikan negara Indonesia, - didalam gunturnja peperangan! Bahkan saja mengutjap sjukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wata'ala, bahwa kita mendirikan negara Indonesia bukan didalam sinarnja bulan purnama, tetapi dibawah palu godam peperangan dan di dalam api peperangan. Timbullah Indonesia Merdeka, Indonesia jang gemblengan, Indonesia Merdeka jang digembleng dalam api peperangan, dan Indonesia Merdeka jang demikian itu adalah negara Indonesia jang kuat, bukan negara Indonesia jang lambat laun mendjadi bubur. Karena itulah saja mengutjap sjukur kepada Allah SWT.

Berhubung dengan itu, sebagai jang diusulkan oleh beberapa pembitjara-pembitjara tadi, barangkali perlu diadakan noodmaatregel, peraturan bersifat sementara. Tetapi dasarnja, isinja Indonesia Merdeka jang kekal abadi menurut pendapat saja, haruslah Pantja Sila. Sebagai dikatakan tadi, saudara-saudara, itulah harus Weltanschauung kita. Entah saudara-saudara mufakatinja atau tidak, tetapi saja berdjoang sejak tahun 1918 sampai 1945 sekarang ini untuk Weltanschauung itu. Untuk membentuk nasionalistis Indonesia, untuk kebangsaan Indonesia; untuk kebangsaan Indonesia jang hidup didalam peri-kemanusiaan; untuk permufakatan; untuk sociale rechtvaardigheid; untuk ke-Tuhananan. Pantja Sila, itulah jang berkobar-kobar didalam dada saja sejak berpuluh-puluh tahun. Tetapi, saudara-saudara, diterima atau tidak, terserah saudara-saudara. Tetapi saja sendiri mengerti seinsjaf-insjafnja, bahwa tidak satu Weltaschauung dapat menjelma dengan sendirinja, mendjadi realiteit dengan sendirinja. Tidak ada satu Weltanschauung dapat mendjadi kenjataan, mendjadi realiteit , jika tidak dengan perdjoangan!

Djanganpun Weltanschauung jang diadakan oleh manusia, janganpun jang diadakan Hitler, oleh Stalin, oleh Lenin, oleh Sun Yat Sen!

"De Mensch", — manusia! —, harus perdjoangkan itu. Zonder perdjoangan itu tidaklah ia akan mendjadi realiteit! Leninisme tidak bisa mendjadi realiteit zonder perdjoangan seluruh rakjat Rusia, San Min Chu I tidak dapat mendjadi kenjataan zonder perdjoangan bangsa Tionghoa, saudara-saudara! Tidak! Bahkan saja berkata lebih lagi dari itu: zonder perdjoangan manusia, tidak ada satu hal agama, tidak ada satu tjita-tjita agama, jang dapat mendjadi realiteit. Djanganpun buatan manusia, sedangkan perintah Tuhan jang tertulis didalam kitab Qur'an, zwart op wit (tertulis diatas kertas), tidak dapat mendjelma mendjadi realiteit zonder perdjoangan manusia jang dinamakan ummat Islam. Begitu pula perkataan-perkataan jang tertulis didalam kitab Injil, tjita-tjita jang termasuk didalamnja tidak dapat menjelma zonder perdjoangan ummat Kristen.

Maka dari itu, djikalau bangsa Indonesia ingin supaja Pantja Sila jang saja usulkan itu, mendjadi satu realiteit, ja’ni djikalau kita ingin hidup mendjadi satu bangsa, satu nationaliteit jang merdeka, ingin hidup sebagai anggota dunia jang merdeka, jang penuh dengan perikemanusiaan, ingin hidup diatas dasar permusjawaratan, ingin hidup sempurna dengan sociale rechtvaardigheid, ingin hidup dengan sejahtera dan aman, dengan ke-Tuhanan jang luas dan sempurna, — janganlah lupa akan sjarat untuk menjelenggarakannja, ialah perdjoangan, perdjoangan, dan sekali lagi perdjoangan. Jangan mengira bahwa dengan berdirinja negara Indonesia Merdeka itu pedjoangan kita telah berakhir. Tidak! Bahkan saja berkata: Didalam Indonesia Merdeka itu perdjoangan kita harus berdjalan terus, hanja lain sifatnja dengan perdjoangan sekarang, lain tjoraknja. Nanti kita, bersama-sama, sebagai bangsa jang bersatu padu, berdjoang terus menjelenggarakan apa jang kita tjita-tjitakan didalam Pantja Sila. Dan terutama didalam djaman peperangan ini, jakinlah, insjaflah, tanamkanlah dalam kalbu saudara-saudara, bawa Indonesia Merdeka tidak dapat datang jika bangsa Indonesia tidak mengambil risiko, — tidak berani terjun menjelami mutiara didalam samudera jang sedalam-dalamnja. Djikalau bangsa Indonesia tidak bersatu dan tidak menekad-mati-matian untuk mentjapai merdeka, tidaklah kemerdekaan Indonesia itu akan mendjadi milik bangsa Indonesia buat selama-lamanja, sampai keakhir djaman! Kemerdekaan hanjalah diperdapat dan dimiliki oleh bangsa, jang djiwanja berkobar-kobar dengan tekad "Merdeka, — merdeka atau mati"!(Tepuk tangan riuh).

Saudara-sauadara! Demikianlah saja punja djawab atas pertanjaan Paduka Tuan Ketua. Saja minta maaf, bahwa pidato saja ini mendjadi panjang lebar, dan sudah meminta tempo jang sedikit lama, dan saja djuga minta maaf, karena saja telah mengadakan kritik terhadap tjatatan Zimukyokutyoo yang saja anggap "verschrikkelijk zwaarwichtig" itu.

Terima kasih!

(Tepuk tangan riuh rendah dari segenap hadlirin).

Pidato Kebangsaan Megawati Soekarnoputri 1 Juni 2011

noreply@blogger.com (Agus Rahmat) — Wed, 01 Jun 2011 15:50:00 +0000

Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om Swasti Astu,
Perkenankanlah saya menyampaikan salam nasional Indonesia.
Merdeka!!!

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa ta’ala atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga pada hari ini, kita dapat berkumpul di gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia guna memperingati 66 Tahun Pidato Bung Karno di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada 1 Juni 1945 atau yang kita kenal sebagai Hari Lahirnya Pancasila.

Peringatan ini sungguh menggembirakan bagi saya, bukan hanya dalam kapasitas sebagai Presiden Republik Indonesia Kelima, ataupun sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, namun juga sebagai seorang warga bangsa yang mencintai negeri ini. Mengapa? Karena di tengah-tengah krisis ideologi yang melanda bangsa ini, dan di tengah kegamangan kita melihat masa depan, Pancasila kembali menghadirkan diri sebagai pelita besar bagi kita semua dan sebagai perekat bangsa. Sebagai salah satu bukti bahwa Pancasila mampu tetap menjadi perekat bangsa yaitu pergantian kekuasaan pada periode 1998 – 2004, telah terjadi 4 (empat) kali pergantian kepemimpinan nasional tetapi Bangsa Indonesia tetap masih bersatu, sama halnya dengan apa yang terjadi masa-masa krisis yang lalu, Pancasila hadir sebagai solusi kebangsaan.
Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,

Berbicara tentang Pancasila, tidak bisa tidak kita mesti berbicara tentang Bung Karno, bukan karena beliau Bapak Saya, tetapi justru sebagai penggali Pancasila dan sekaligus sebagai Proklamator Bangsa. Karena itulah, dengan penuh kerendahan hati, saya ingin mengajak setiap warga bangsa, terutama para pemimpin bangsa untuk mengkontemplasikan rentang panjang benang merah alur pikiran Bung Karno melalui perjuangan yang dilakukan oleh Beliau sejak masih muda, termasuk ketika di penjara dan dibuang ke pengasingan.

Dialektika perjuangan politik dan pemikiran ideologis Bung Karno telah muncul sejak berusia lima belas tahun ketika bersekolah di HBS Surabaya dan tinggal di rumah tokoh pergerakan nasional HOS Tjokroaminoto. Eksistensi Beliau sebagai pemikir pejuang dan pejuang pemikir tidak pernah berhenti, meskipun telah berulangkali di buang, keluar masuk penjara sebagai tahanan politik Pemerintah Belanda, antara lain di penjara Banceuy, penjara Sukamiskin, Bandung (1929-1931); ke Ende, Flores (1934-1938); ke Bengkulu (1938-1942); dan setelah kemerdekaan ke Berastagi dan Prapat, Sumatera (1948); ke Mentok, Bangka (1949) bersama para tokoh pejuang bangsa lainnya.

Saudara-saudara sekalian,
Perjuangan panjang disertai pemikiran yang berakar dari sanubarinya rakyat Indonesia, bukan datang begitu saja, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, maka gagasan dari sebuah bangsa merdeka dan bagaimana kehendak menjadikan sebuah bangsa itu untuk merdeka, telah lama dipikirkan oleh Bung Karno. Hal ini nampak, ketika Bung Karno menyampaikan pledoinya yang sangat legendaris di pengadilan pemerintah kolonial, yang dikenal dengan Indonesia Menggugat. Dengan demikian, menarik benang merah dari keseluruhan gagasan pikiran Bung Karno, sangatlah penting dan merupakan keharusan bahwa Pancasila itu tidak bisa dilepaskan dalam kesejarahan dengan Bung Karno. Penegasan ini diperlukan untuk menghindarkan bangsa ini dari cara berpikir instan, bahkan seolah-olah mengandaikan Pancasila sebagai produk sekali jadi, yang jauh dari proses perenungan dan steril dari dialektika sejarah panjang masyarakat Indonesia. Hal lain yang sangat penting, guna menghindarkan keraguan sebagian pimpinan bangsa yang masih tetap menempatkan Beliau di sudut gelap dan abu-abu dari sejarah bangsa, sehingga akibatnya membuat sosok Bung Karno terasa asing di hadapan sebagian warga bangsanya sendiri.

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,
Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, BPUPK telah melaksanakan sidang yang pertama kalinya, dengan agenda membahas tentang Beginsel atau Dasar dari sebuah Negara Indonesia Merdeka yang hendak didirikan. Marilah kita mencoba merenungkan, mengapa Bung Karno dapat menguraikan dasar Indonesia Merdeka tersebut secara lisan dengan baik dan lancar. Hal ini sesuai dengan kesaksian Dr. Radjiman Wedyodiningrat, Ketua BPUPK dalam Kata Pengantar buku “Lahirnya Pancasila” tahun 1947. “Buku Lahirnya Pancasila ini adalah buah stenografisch verslag dari Pidato Bung Karno yang diucapkan dengan tidak tertulis dahulu dalam sidang pertama pada tanggal 1 Juni 1945 ketika sidang membicarakan apa yang akan menjadi “Dasar Negara kita”, sebagai penjelmaan dari angan-angannya. Sudah barang tentu kalimat-kalimat sesuatu pidato yang tidak tertulis dahulu, kurang sempurna tersusunnya. Tetapi yang paling penting ialah ISINYA!”

“Bila kita pelajari dan selidiki sungguh-sungguh Lahirnya Pancasila, ternyata ini adalah suatu Demokratisch Beginsel, suatu Beginsel yang menjadi dasar Negara kita, yang menjadi dasar hukum ideologi Negara kita; suatu Beginsel yang meresap dan berurat berakar dalam jiwa Bung Karno, dan yang telah keluar dari jiwanya secara spontan, meskipun kalau kita imajinasikan, sidang pada waktu itu di bawah ancaman yang keras dari Pemerintah Balatentara Jepang. Memang jiwa yang berhasrat merdeka, tak mungkin dikekang-kekang”.

Saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air,
Mari kita dengar pendapat Prof. Mr. Drs. Notonagoro, Guru Besar Universitas Gajah Mada pada saat Pidato pemberian gelar Doktor Honoris Causa kepada Bung Karno, tanggal 19 September 1951 di Yogyakarta. Beliau mengatakan bahwa pengakuan terhadap Bung Karno sebagai Pencipta Pancasila dan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahirnya Pancasila bukan terletak pada urut-urutan sila Pancasila, yang berbeda dengan urutan sila Pancasila sebagaimana terdapat dalam alinea ke empat Pembukaan UUD 1945. Pengakuan yang diberikan justru terletak dalam asas dan pengertiannya, yang tetap sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia. Bukan pada bentuk formilnya, akan tetapi sifat materiil yang dimaksudkannya.

Penjelasan tersebut hendaklah dapat kita jadikan sebuah pegangan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila ini bukannya untuk merubah sila-sila Pancasila yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yang telah kita sepakati dengan final sebagai Konstitusi Negara Indonesia, tetapi justru untuk memberikan makna filosofis akan sifat materiil dari Pancasila itu sendiri.

Saudara-saudara,
Penerimaan atas pidato 1 Juni 1945 oleh keseluruhan anggota BPUPK sangat mudah dimengerti, mengapa Pancasila diterima secara aklamasi. Hal ini bukan saja karena intisari dari substansi yang dirumuskan Bung Karno memiliki akar yang kuat dalam sejarah panjang Indonesia, tapi nilai-nilai yang melekat di dalamnya melewati sekat-sekat subyektivitas dari sebuah peradaban dan waktu. Oleh karenannya, Pancasila dengan spirit kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, bukan sebatas konsep ideologis, tetapi ia sekaligus menjadi sebuah konsep etis. Contoh pesan etis ini terlihat jelas, dalam pelantikan Menteri Agama, tanggal 2 Maret 1962, Bung Karno memberikan wejangan pada KH. Saifuddin Zuhri yang menggantikan KH. Wahib Wahab sebagai Menteri agama, ”Saudara adalah bukan saja tokoh dari masyarakat agama Islam, tetapi saudara adalah pula tokoh dari bangsa Indonesia seluruhnya.....” Pesan etis ini menjadi sangat penting guna mengakhiri dikotomi Nasionalisme dan Islam yang telah berjalan lama dalam politik Indonesia.

Demikian juga, Pancasila pernah disalahtafsirkan semata-mata sebagai suatu konsep politik dalam kerangka membangun persatuan nasional. Padahal persatuan nasional yang dimaksudkan oleh Bung Karno adalah untuk menghadapi kapitalisme dan imperialisme sebagai penyebab dari ”kerusakan yang hebat pada kemanusiaan”. Kerusakan yang hebat pada kemanusiaan tersebut pernah disampaikan oleh Bung Karno sebagai manusia yang berada di abad 20. Bayangkan, kini yang berada di abad 21, dan terbukti, bahwa apa yang diprediksikan ternyata sangat visioner dan jauh kedepan, kini menjadi kebenaran dan fakta sejarah. (Silahkan saudara-saudara baca Kompas tanggal 23 Mei dan 25 Mei 2011).

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,
Dari sinilah kita mengerti, dalam suatu alur pikir Bung Karno yang termaktub di dalam Trisakti (1964), yang digagas melalui perjuangan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Apakah cita-cita di atas terlampau naif untuk dapat dicapai bangsa ini? Apakah kita tidak boleh bercita-cita seperti itu? Salahkah jika sebagai bangsa memiliki cita-cita agar berdaulat secara politik? Saya merasa pasti dan dengan tegas mengatakan bahwa kita semua akan menyatakan tidak!. Bukankah sekarang kita merasakan adanya kebenarannya, bahwa dalam mencukupi kebutuhan pangan, energi, dan didalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, kita merasa tidak lagi berdaulat sepenuhnya?

Karena itulah, hal yang lebih penting melalui peringatan Pancasila 1 Juni ini, bukanlah terletak pada acara seremoni belaka, tetapi kita letakkan pada hikmah dan manfaat bagi bangsa ke depan untuk menghadapi berbagai tantangan jaman yang kian hari semakin kompleks.

Bagi saya peringatan kali ini mestinya merupakan jalan baru, jalan ideologis, untuk mempertegas bahwa tidak ada bangsa besar jika tidak bertumpu pada ideologi yang mengakar pada nurani rakyatnya. Kita bisa memberikan contoh negara seperti Jepang, Jerman, Amerika, Inggris, dan RRT, menemukan kekokohannya pada fondasi ideologi yang mengakar kuat dalam budaya masyarakatnya. Sebab ideologi menjadi alasan, sekaligus penuntun arah sebuah bangsa dalam meraih kebesarannya. Ideologilah yang menjadi motif sekaligus penjaga harapan bagi rakyatnya. Memudarnya Pancasila di mata dan hati sanubari rakyatnya sendiri, telah berakibat jelas, yakni negeri ini kehilangan orientasi, jatidiri, dan harapan. Tanpa harapan negeri ini akan sulit menjadi bangsa yang besar karena harapan adalah salah satu kekuatan yang mampu memelihara daya juang sebuah bangsa. Harapan yang dibangun dari sebuah ideologi akan mempunyai kekuatan yang maha dahsyat bagi sebuah bangsa, dan harapan merupakan pelita besar dalam jati diri bangsa.

Guna menjawab harapan di atas, masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Sebab Pancasila akan dinilai, ditimbang, dan menemukan jalan kebesarannya melalui jejak-jejak tapak perjuangan. Perjuangan setiap pemimpin dan rakyat Indonesia sendiri. Perjuangan agar Pancasila bukan saja menjadi bintang penunjuk, tetapi menjadi kenyataan yang membumi. Tanpa itu kita akan terus membincangkan Pancasila, tetapi tidak mampu membumikan dan melaksanakannya hingga akhirnya kita terlelap dalam pelukan Neo-kapitalisme dan Neo-imperialisme serta terbangunnya Fundamentalisme yang saat ini menjadi ancaman besar bagi bangsa dan negara kita. Demikian pula, Pancasila tidak akan pernah mencapai fase penerimaan sempurna secara sosial, politik, dan budaya oleh rakyatnya, justru ketika alur benang merah sejarah bangsa dalam perjalanan Pancasila dilupakan oleh bangsanya, dan dipisahkan dengan penggalinya sendiri. Inilah salah satu tugas sejarah yang harus segera diselesaikan.

Demikian pula halnya dengan persoalan sumber rujukan, ketika kita menyatakan Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum negara. Pertanyaan yang menohok bagi kita adalah, ketika para penyelenggara negara dan pembuat Undang-undang harus merujuk, dokumen apakah yang bisa digunakan oleh mereka sebagai referensi tentang Pancasila? Pancasila yang bukan terus diperbincangkan, tetapi referensi Pancasila yang membumi. Pertanyaan tersebut sangat sederhana, tetapi saya berkeyakinan dalam kurun 13 tahun reformasi, menunjukkan kealpaan kita semua terhadap dokumen penting sebagai rujukan Pancasila dalam proses ketata-negaraan kita. Bukan Pancasila yang harus diperbincangkan, tetapi referensi Pancasila yang membumi.

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,
Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan apresiasi kepada lembaga MPR RI yang telah berproses di dalam mensosialisasikan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, yaitu sosialisasi Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final Negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai sistem sosial bangsa Indonesia. Saya menghimbau kepada segenap bangsa, hendaknya tugas mulia sosialisasi dan institusionalisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab MPR RI, tetapi juga menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga Negara lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah dan juga dilakukan oleh segenap komponen bangsa. Khusus kepada lembaga-lembaga negara yang bertanggung jawab pada penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, untuk dapat memastikan kembali agar mata pelajaran ideologi Pancasila beserta penggalinya dapat diajarkan dengan baik dan benar mengikuti benang merah sejarah bangsa di setiap jenjang pendidikan anak didik kita.

Sebelum mengakhiri pidato ini, saya ingin menyampaikan sedikit cuplikan lagu yang begitu indah, yang disampaikan oleh almarhum Franky Sahilatua, sahabat saya, dalam syair Pancasila Rumah Kita: Pancasila rumah kita / Rumah untuk kita semua / Nilai dasar Indonesia / rumah kita selamanya. Untuk semua keluarga menyatu / untuk semua saling membagi. Pada setiap insan / sama dapat…sama rasa…oh Indonesiaku.

Selamat Memperingati 66 Tahun Hari Lahirnya Pancasila! Terima kasih

Wassalamualikum Wr Wb.
Merdeka !!!

Megawati Soekarnoputri

Pidato Kebangsaan BJ Habibie 1 Juni 2011

noreply@blogger.com (Agus Rahmat) — Wed, 01 Jun 2011 15:28:00 +0000

Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Yth. Presiden RI, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono
Yth. Presiden ke-5, Ibu Megawati Soekarnoputri
Yth. Para mantan Wakil Presiden
Yth. Pimpinan MPR dan Lembaga Tinggi Negara lainnya
Bapak-bapak dan Ibu-ibu para anggota MPR yang saya hormati
Serta seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai,

Assalamu ‘alaikum wr wb, salam sejahtera untuk kita semua.
Hari ini tanggal 1 Juni 2011, enam puluh enam tahun lalu, tepatnya 1 Juni 1945, di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Bung Karno menyampaikan pandangannya tentang fondasi dasar Indonesia Merdeka yang beliau sebut dengan istilah Pancasila sebagai philosofische grondslag (dasar filosofis) atau sebagai weltanschauung (pandangan hidup) bagi Indonesia Merdeka.

Selama enam puluh enam tahun perjalanan bangsa, Pancasila telah mengalami berbagai batu ujian dan dinamika sejarah sistem politik, sejak jaman demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, era Orde Baru hingga demokrasi multipartai di era reformasi saat ini. Di setiap jaman, Pancasila harus melewati alur dialektika peradaban yang menguji ketangguhannya sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia yang terus berkembang dan tak pernah berhenti di satu titik terminal sejarah.

Sejak 1998, kita memasuki era reformasi. Di satu sisi, kita menyambut gembira
munculnya fajar reformasi yang diikuti gelombang demokratisasi di berbagai bidang. Namun bersamaan dengan kemajuan kehidupan demokrasi tersebut, ada sebuah pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan bersama: Di manakah Pancasila kini berada?

Pertanyaan ini penting dikemukakan karena sejak reformasi 1998, Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik.

Mengapa hal itu terjadi? Mengapa seolah kita melupakan Pancasila?
Para hadirin yang berbahagia,
Ada sejumlah penjelasan, mengapa Pancasila seolah "lenyap" dari kehidupan kita. Pertama, situasi dan lingkungan kehidupan bangsa yang telah berubah baik di tingkat domestik, regional maupun global. Situasi dan lingkungan kehidupan bangsa pada tahun 1945 -- 66 tahun yang lalu -- telah mengalami perubahan yang amat nyata pada saat ini, dan akan terus berubah pada masa yang akan datang. Beberapa perubahan yang kita alami antara lain:
(1) terjadinya proses globalisasi dalam segala aspeknya;
(2) perkembangan gagasan hak asasi manusia (HAM) yang tidak diimbagi dengan kewajiban asasi manusia (KAM);
(3) lonjakan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat, di mana informasi menjadi kekuatan yang amat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, tapi juga yang rentan terhadap "manipulasi" informasi dengan segala dampaknya.

Ketiga perubahan tersebut telah mendorong terjadinya pergeseran nilai yang dialami bangsa Indonesia, sebagaimana terlihat dalam pola hidup masyarakat pada umumnya, termasuk dalam corak perilaku kehidupan politik dan ekonomi yang terjadi saat ini. Dengan terjadinya perubahan tersebut diperlukan reaktualisasi nilai-nilai pancasila agar dapat dijadikan acuan bagi bangsa Indonesia dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi saat ini dan yang akan datang, baik persoalan yang datang dari dalam maupun dari luar.

Kebelum-berhasilan kita melakukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila tersebut menyebabkan keterasingan Pancasila dari kehidupan nyata bangsa Indonesia.

Kedua, terjadinya euphoria reformasi sebagai akibat dari traumatisnya masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasnamakan Pancasila. Semangat generasi reformasi untuk menanggalkan segala hal yang dipahaminya sebagai bagian dari masa lalu dan menggantinya dengan sesuatu yang baru, berimplikasi pada munculnya ‘amnesia nasional' tentang pentingnya kehadiran Pancasila sebagai grundnorm (norma dasar) yang mampu menjadi payung kebangsaan yang menaungi seluruh warga yang beragam suku bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa, agama dan afiliasi politik. Memang, secara formal Pancasila diakui sebagai dasar negara, tetapi tidak dijadikan pilar dalam membangun bangsa yang penuh problematika saat ini.

Sebagai ilustrasi misalnya, penolakan terhadap segala hal yang berhubungan dengan Orde Baru, menjadi penyebab mengapa Pancasila kini absen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Harus diakui, di masa lalu memang terjadi mistifikasi dan ideologisasi Pancasila secara sistematis, terstruktur dan massif yang tidak jarang kemudian menjadi senjata ideologis untuk mengelompokkan mereka yang tak sepaham dengan pemerintah sebagai "tidak Pancasilais" atau "anti Pancasila" . Pancasila diposisikan sebagai alat penguasa melalui monopoli pemaknaan dan penafsiran Pancasila yang digunakan untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan. Akibatnya, ketika terjadi pergantian rezim di era reformasi, muncullah demistifikasi dan dekonstruksi Pancasila yang dianggapnya sebagai simbol, sebagai ikon dan instrumen politik rezim sebelumnya. Pancasila ikut dipersalahkan karena dianggap menjadi ornamen sistem politik yang represif dan bersifat monolitik sehingga membekas sebagai trauma sejarah yang harus dilupakan.

Pengaitan Pancasila dengan sebuah rezim pemerintahan tententu, menurut saya, merupakan kesalahan mendasar. Pancasila bukan milik sebuah era atau ornamen kekuasaan pemerintahan pada masa tertentu. Pancasila juga bukan representasi sekelompok orang, golongan atau orde tertentu. Pancasila adalah dasar negara yang akan menjadi pilar penyangga bangunan arsitektural yang bernama Indonesia. Sepanjang Indonesia masih ada, Pancasila akan menyertai perjalanannya. Rezim pemerintahan akan berganti setiap waktu dan akan pergi menjadi masa lalu, akan tetapi dasar negara akan tetap ada dan tak akan menyertai kepergian sebuah era pemerintahan!

Para hadirin yang berbahagia,
Pada refleksi Pancasila 1 Juni 2011 saat ini, saya ingin menggarisbawahi apa yang sudah dikemukakan banyak kalangan yakni perlunya kita melakukan reaktualisasi, restorasi atau revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam rangka menghadapi berbagai permasalahan bangsa masa kini dan masa datang. Problema kebangsaan yang kita hadapi semakin kompleks, baik dalam skala nasional, regional maupun global, memerlukan solusi yang tepat, terencana dan terarah dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pemandu arah menuju hari esok Indonesia yang lebih baik.

Oleh karena Pancasila tak terkait dengan sebuah era pemerintahan, termasuk Orde Lama, Orde Baru dan orde manapun, maka Pancasila seharusnya terus menerus diaktualisasikan dan menjadi jati diri bangsa yang akan mengilhami setiap perilaku kebangsaan dan kenegaraan, dari waktu ke waktu. Tanpa aktualisasi nilai-nilai dasar negara, kita akan kehilangan arah perjalanan bangsa dalam memasuki era globalisasi di berbagai bidang yang kian kompleks dan rumit.
Reformasi dan demokratisasi di segala bidang akan menemukan arah yang tepat manakala kita menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam praksis kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh toleransi di tengah keberagaman bangsa yang majemuk ini. Reaktualisasi Pancasila semakin menemukan relevansinya di tengah menguatnya paham radikalisme, fanatisme kelompok dan kekerasan yang mengatasnamakan agama yang kembali marak beberapa waktu terakhir ini.

Saat infrastruktur demokrasi terus dikonsolidasikan, sikap intoleransi dan kecenderungan mempergunakan kekerasan dalam menyelesaikan perbedaan, apalagi mengatasnamakan agama, menjadi kontraproduktif bagi perjalanan bangsa yang multikultural ini. Fenomena fanatisme kelompok, penolakan terhadap kemajemukan dan tindakan teror kekerasan tersebut menunjukkan bahwa obsesi membangun budaya demokrasi yang beradab, etis dan eksotis serta menjunjung tinggi keberagaman dan menghargai perbedaan masih jauh dari kenyataan.

Krisis ini terjadi karena luruhnya kesadaran akan keragaman dan hilangnya ruang publik sebagai ajang negosiasi dan ruang pertukaran komunikasi bersama atas dasar solidaritas warganegara. Demokrasi kemudian hanya menjadi jalur antara bagi hadirnya pengukuhan egoisme kelompok dan partisipasi politik atas nama pengedepanan politik komunal dan pengabaian terhadap hak-hak sipil warganegara serta pelecehan terhadap supremasi hukum.

Dalam perspektif itulah, reaktualisasi Pancasila diperlukan untuk memperkuat paham kebangsaan kita yang majemuk dan memberikan jawaban atas sebuah pertanyaan akan dibawa ke mana biduk peradaban bangsa ini berlayar di tengah lautan zaman yang penuh tantangan dan ketidakpastian? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu menyegarkan kembali pemahaman kita terhadap Pancasila dan dalam waktu yang bersamaan, kita melepaskan Pancasila dari stigma lama yang penuh mistis bahwa Pancasila itu sakti, keramat dan sakral, yang justru membuatnya teraleinasi dari keseharian hidup warga dalam berbangsa dan bernegara. Sebagai sebuah tata nilai luhur (noble values), Pancasila perlu diaktualisasikan dalam tataran praksis yang lebih ‘membumi' sehingga mudah diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan.

Para hadirin yang berbahagia,
Sebagai ilustrasi misalnya, kalau sila kelima Pancasila mengamanatkan terpenuhinya "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", bagaimana implementasinya pada kehidupan ekonomi yang sudah menggobal sekarang ini?
Kita tahu bahwa fenomena globalisasi mempunyai berbagai bentuk, tergantung pada pandangan dan sikap suatu Negara dalam merespon fenomena tersebut. Salah satu manifestasi globalisasi dalam bidang ekonomi, misalnya, adalah pengalihan kekayaan alam suatu Negara ke Negara lain, yang setelah diolah dengan nilai tambah yang tinggi, kemudian menjual produk-produk ke Negara asal, sedemikian rupa sehingga rakyat harus "membeli jam kerja" bangsa lain. Ini adalah penjajahan dalam bentuk baru, neo-colonialism, atau dalam pengertian sejarah kita, suatu "VOC (Verenigte Oostindische Companie) dengan baju baru".

Implementasi sila ke-5 untuk menghadapi globalisasi dalam makna neo-colnialism atau "VOC-baju baru" itu adalah bagaimana kita memperhatikan dan memperjuangkan "jam kerja" bagi rakyat Indonesia sendiri, dengan cara meningkatkan kesempatan kerja melalui berbagai kebijakan dan strategi yang berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan usaha meningkatkan "Neraca Jam Kerja" tersebut, kita juga harus mampu meningkatkan "nilai tambah" berbagai produk kita agar menjadi lebih tinggi dari "biaya tambah"; dengan ungkapan lain, "value added" harus lebih besar dari "added cost". Hal itu dapat dicapai dengan peningkatan produktivitas dan kualitas sumberdaya manusia dengan mengembangkan, menerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam forum yang terhormat ini, saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya para tokoh dan cendekiawan di kampus-kampus serta di lembaga-lembaga kajian lain untuk secara serius merumuskan implementasi nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam lima silanya dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dalam konteks masa kini dan masa depan. Yang juga tidak kalah penting adalah peran para penyelenggara Negara dan pemerintahan untuk secara cerdas dan konsekuen serta konsisten menjabarkan implementasi nilai-nilai Pancasila tersebut dalam berbagai kebijakan yang dirumuskan dan program yang dilaksanakan. Hanya dengan cara demikian sajalah, Pancasila sebagai dasar Negara dan sebagai pandangan hidup akan dapat ‘diaktualisasikan' lagi dalam kehidupan kita.

Memang, reaktualisasi Pancasila juga mencakup upaya yang serius dari seluruh komponen bangsa untuk menjadikan Pancasila sebagai sebuah visi yang menuntun perjalanan bangsa di masa datang sehingga memposisikan Pancasila menjadi solusi atas berbagai macam persoalan bangsa. Melalui reaktualisasi Pancasila, dasar negara itu akan ditempatkan dalam kesadaran baru, semangat baru dan paradigma baru dalam dinamika perubahan sosial politik masyarakat Indonesia.

Para hadirin yang saya hormati,
Oleh karena itu saya menyambut gembira upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akhir-akhir ini gencar menyosialisasikan kembali empat pilar kebangsaan yang fundamental: Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Keempat pilar itu sebenarnya telah lama dipancangkan ke dalam bumi pertiwi oleh para founding fathers kita di masa lalu. Akan tetapi, karena jaman terus berubah yang kadang berdampak pada terjadinya diskotinuitas memori sejarah, maka menyegarkan kembali empat pilar tersebut, sangat relevan dengan problematika bangsa saat ini. Sejalan dengan itu, upaya penyegaran kembali juga perlu dilengkapi dengan upaya mengaktualisasikan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam keempat pilar kebangsaan tersebut.

Marilah kita jadikan momentum untuk memperkuat empat pilar kebangsaan itu melalui aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai weltanschauung, yang dapat menjadi fondasi, perekat sekaligus payung kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan membumikan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian kita, seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai permusyawaratan dan keadilan sosial, saya yakin bangsa ini akan dapat meraih kejayaan di masa depan. Nilai-nilai itu harus diinternalisasikan dalam sanubari bangsa sehingga Pancasila hidup dan berkembang di seluruh pelosok nusantara.
Aktualisasi nilai-nilai Pancasila harus menjadi gerakan nasional yang terencana dengan baik sehingga tidak menjadi slogan politik yang tidak ada implementasinya. Saya yakin, meskipun kita berbeda suku, agama, adat istiadat dan afiliasi politik, kalau kita mau bekerja keras kita akan menjadi bangsa besar yang kuat dan maju di masa yang akan datang.

Melalui gerakan nasional reaktualisasi nilai-nilai Pancasila, bukan saja akan menghidupkan kembali memori publik tentang dasar negaranya tetapi juga akan menjadi inspirasi bagi para penyelenggara negara di tingkat pusat sampai di daerah dalam menjalankan roda pemerintahan yang telah diamanahkan rakyat melalui proses pemilihan langsung yang demokratis. Saya percaya, demokratisasi yang saat ini sedang bergulir dan proses reformasi di berbagai bidang yang sedang berlangsung akan lebih terarah manakala nilai-nilai Pancasila diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demikian yang bisa saya sampaikan. Terimakasih atas perhatiannya.
Wassalamu ‘alaikum wr wb.

Jakarta 1 Juni 2011

Bacharuddin Jusuf Habibie

Hari-Hari Bersama Front Pembela Islam (FPI)

noreply@blogger.com (Agus Rahmat) — Sat, 07 May 2011 14:34:00 +0000

Gus, nanti siang ke FPI ya. Mereka mua demo film Pocong Mandi Goyang Pinggul ke kantor PH film K2K di Tebet. Tapi kamu ikut mereka dari markasnya…

Perintah itu saat aku masih bergelut kemacetan Ibukota dari Pasar Minggu. Sejenak berhenti, hanya untuk mendengarkan arahan. Selanjutnya, berusaha lebih cepat tiba di Balaikota DKI alias kantor Gubernur. Ingin istrahat, minum teh susu dan sarapan karena belum ada energi yang masuk.

Menjelang siang, motor butut yang aku kendarai sudah meluncur. Menuju markas FPI DKI. Sebelumnya, sempat memastikan ke ketua FPI DKI, Habib Salim Alatas. Sempat kesulitan mencari alamat ini. Apalagi, sekretariatnya berada di kawasan padat dan agak masuk ke dalam. Sebelum Dzuhur, Alhamdulillah ketemu juga.

Sebuah rumah yang
sederhana dan dihapit rumah-rumah lain. Gang nya pun sempit, motor harus diparkir pinggir sekali. Memasuki rumah, tampak beberapa anggota FPI DKI sedang asyik-asyik ngobrol. Kepulan asap rokok menyeruak hingga teras. Untungnya, di dalam rumah ada kipas angin jadi asapnya bisa terurai ke luar. Rumah ini sekaligus adalah kediaman Ketua FPI DKI Habib Salim Alatas.

Perbincangan Nampak cair. Selingan dengan cekikan ketawaan. Begitu juga ketika Habib Salim keluar dari dalam. Kepulan asap rokok kembali menyeruak karena memang dia termasuk perokok atau yang biasa disebut ‘ahli hisab’. Beberapa alat kebugaran juga terlihat di dalam rumah bercat putih ini.

Hampir 30 menit saya berada di tempat tersebut. Tidak ada nuansa sebagai yang disebut fundamentalisme. Namun, pemahaman mereka menyikapi masalah adalah seperti itu. “Itu justru berbahaya, apalagi artis porno di undang ke Indonesia,” kata Habib Salim. Beberapa media cetak menjadi rujukan mereka. Namun, entah apakah mereka juga menyaksikan film itu untuk pembuktian kalau film itu porno atau tidak, aku juga belum sejauh itu. Namun, suasana di dalam rumah itu sangat akrab, dengan tema canda tawa antar anggota dan bahkan pimpinan.
Jam menunjukkan pukul 13.00, puluhan massa FPI mulai bergerak menuju kantor Production House (PH) K2K di daerah Saharjo, Tebet Jaksel. Rombongan itu ada yang menggunakan mobil tapi lebih bayak menggunakan motor, termasuk aku yang ikut rombongan motor.

Namun, di jalan raya, aku melihat sebuah kontra ketika di rumah. Mobil pimpinan itu dikawal oleh beberapa motor. Ibarat mobil pejabat Negara, beberapa mobil lain dan angkutan, mereka halau. Sebuah taxi yang hendak memasuki jalan raya, juga mereka halau. Ada sedikit raut kemarahan kepada taxi itu. Aku menjadi berpikir, mungkin ini yang membuat banyak pihak menilai FPI kelompok Islam yang keras.

Tiba di kantor K2K yang tidak jauh dari markas FPI DKI, aksi langsung dilakukan. Ada 2 poster film yang dibintangi artis porno Sasha Gray ini dirobek langsung oleh Habib Salim. Setelah itu, mereka membakar poster ini sambil melakukan orasi. Aksi diakhiri dengan pelemparan ke arah kantor yang berderetan dengan ruko-ruko lainnya dengan menggunakan telur busuk. Puluhan butir telur busuk pecah dan berserakan di depan kantor tersebut.

Hari berikutnya, lagi-lagi diintruksikan untuk memantau aksi doa untuk Osama Bin Laden oleh FPI. Namun, kali ini di markas pusat FPI, daerah Petamburan Jakarta Barat. Ada 2 tempat yang dijadikan markas, yang 1 difungsikan sebagai secretariat dan 1 lagi adalah markas sekaligus kediaman resmi Ketua FPI Habib Rizieq Syihab. Jarak keduanya tidak jauh, hanya sekitar 50 meter saja.

Karena masih siang, aku memilih istrahat di secretariat FPI Pusat (bukan di kediamannya habib Rizieq). Tidak ada yang istimewa. Tidak ada aturan-aturan yang ketat layaknya yang terjadi di luar. Tidak ada raut wajah keras, bahkan sangat familiar. Segelas kopi dan air mineral, serta ditemani kepular asap rokok, itulah yang dilakukan bersama-sama. Sebagian berbaring di lantai, dan beberapa asyik menyaksikan televisi termasuk saya.

Di markas atau kediaman Habib Rizieq, kondisi hampir sama. Hanya saja, tidak boleh merokok di dalam rumah dan area bagian dalam. Tapi kalau di luar tidak masalah, bahkan di emperan rumah pun tidak masalah asal bukan di dalam.

Berbagai cerita mulai diungkapkan setelah keakraban selama beberapa jam terjalin. “Kita sebenarnya bukan seperti itu (aksi kekerasan seperti yang sering dilihat di televise, red). Yang kita lakukan, jika penegak hukum sudah tidak melakukannya dengan tegas. Kita ini amar makruf nahi munkar,” kata seorang saat berbincang-bincang di teras markas tersebut.
Diskusi mulai mengalir. Termasuk kekecewaan mereka jika ada pemberitaan yang menurut mereka tidak berimbang. Selalu menyudutkan kelompok mereka. Walau saya ada di pihak media, mereka begitu terbuka. Tapi apa mau dikata, toh yang terjadi Nampak jelas dimata dan benak masyarakat bagaimana beberapa tindakan itu terjadi. Toh media hanya menyampaikan, masyarakatlah yang menilainya.

Jelang maghrib, suasana semakin ramai. Acara doa dimulai setelah sholat isya. Dan semakin ramai dengan kehadiran para jurnalis, baik cetak, elektronik, online hingga wartawan luar negeri. Mereka yang perempuan, harus mengenakan penutup kepala, semacam kerudung.
Makin malam, semakin tempat itu penuh sesak. Kumandang suara takbir terus menggema. Warna putih-putih khas kebesaran FPI mulai memenuhi tempat itu. Tidak ada kehadiran Habib Rizieq karena dia sedang sakit. Praktis, yang ada hanya beberapa pengurus termasuk Munarman.

Lama-lama, aku mulai terhentak. Sebuah ucapan lantang karena menggunakan pengeras suara, mengatakan “Semoga Amerika diturunkan tsunami besar…,” dan seterusnya. Teringat sebuah nasehat, Ucapan Adalah Do’a. Entah itu bisa aku kategorikan sebagai doa atau bukan. Tapi apakah harus seperti itu? Menurut ku, doa adalah pengharapan kepada Tuhan untuk kebaikan. Berdoa agar Osama Bin Laden diberi tempat disisi-Nya adalah hak setiap orang, terlepas dari kontroversinya. Namun, mengharapkan suatu Negara seperti tersebut di atas, nampaknya kurang bijak.

Semua orang bebas mengklaim sesuatu. Tapi lebih baik tidak menyapu ratakan satu permasalahan untuk semua. Seperti kita, umat muslim, yang tidak ingin dikatakan sebagai ‘teroris’ akibat perbuatan sebagian umat muslim yang melakukan aksi terror seperti pengeboman.

Dan kurelakan tetap bertahan di markas itu walau jam sudah pukul 21.00. Kurelakan tidak ikut karaokean bareng teman-teman wartawan Balaikota DKI.

Depok, 07 Mei 2011

Siapa Kita?

noreply@blogger.com (Agus Rahmat) — Sun, 01 May 2011 06:26:00 +0000

Sebuah diskusi LSO FISIP UI sabtu (30/4/2011) kemarin, mengingatkan pada sebuah buku Yasraf Amir Piliang. Dunia yang Dilipat. Seperti itu bukunya. Sedikit-sedikit mengingat intisari dari buku itu.
Memang benar, dunia tidak lagi sejauh mata memandang. Tapi dunia kini ada disaku kita. Punya HP BB atau yang lain, kita sudah bisa menyaksikannya. Sebagai contoh, yang ernikahan William-Kate disaksikan miliaran mata masyarakat di dunia. Kita bahkan sangat tahu, siapa Kate, siapa William. Siapa pangeran Charles, alm.putri Diana, pangeran Harry. Kita tahu seluk beluk mereka. Bahkan, kita tahu hingga ruang privat mereka yang sebelumnya hanya orang-orang tersebut yang tahu. Inilah bukti dunia yang dilipat.
Tragedi di Libiya, bisa kita saksikan langsung. Bahkan, sambil tiduran atau saat membuang hajat di toilet. Intinya kita tahulah apa yang terjadi di belahan dunia itu.
Namun, benarkah kita juga tahu siapa kita? Apa yang ingin kita perjuangkan? Ini yang patut menjadi pertanyaan. Dan menurut saya, perlu selalu kita tanam dalam benak kita. Sebab, ketika kita merasa SANGAT TAHU SIAPA SAYA, saya yakin kita akan stagnan, tidak akan berusaha lagi mencari tahu siapa kita. Sebab, kita bukanlah matematika yang habis perkara ketika cocok dengan hasil akhir. Kita adalah mahluk sosial yang setiap saat akan mengalami perubahan.
SIAPA SAYA? adalah pertanyaan besar menghinggapi di tengah stagnasi perjuangan generasi muda. Mereka kuliah, tidak tahu nanti mau jadi apa. Mereka berorganisasi, tidak tahu akan berbuat apa, tidak tahu akan menghasilkan apa. Bahkan, lebih parahnya lagi, menganggap diri sudah mapan saat berada dalam organisasi. Sungguh pemikiran yang teramat sempit. Tapi coba saja tanya, apakah kamu mengenal pangeran William? Seabrek jawaban pasti akan kita dengarkan.
Ketidak tahuan SIAPA SAYA? inilah yang menyebabkan miss oreantasi. Hanya bisa berapologi "biarkan hidup mengalir seperti air". Namun, kedangkalan pemahaman terhadap moto inilah yang membuat kita stagnan. Justru, seharusnya kitalah yang membuat air itu mengalir kemana. Kita seharusnya bisa membuat aliran air ini. Bukan sekedar menjadi pengikut setia air mengalir.
Ketika banyak orang mengatakan bahwa pergerakan pemuda sekarang ini tidak memiliki kelamin, ada benarnya. Karena itu tadi, kita tidak berupaya membuat 'kelamin' itu. Kita tergolek mesra dalam aliran air yang membawa kita.
Jika generasi 1908 membuat aliran penyatuan bangsa, 1928 membuat aliran bersatunya pemuda hingga generasi 1945 membuat aliran kemandirian bangsa dalam bingkai kemerdekaan dari jajahan asing, aliran apa yang ingin kita buat sekarang? Jangan heran jika pengaruh buruk NII semakin marak. Itu karena kita tidak punya arah. Semoga menjadi renungan bersama.

Fastaibuqul khairot

Kisah Nyata Ku, Benarkah Aku Mati Suri?

noreply@blogger.com (Agus Rahmat) — Wed, 09 Feb 2011 10:46:00 +0000

Setelah menyaksikan acara Bukan Empat Mata di Trans7 pada selasa (8/2/2011) lalu tentang mati suri, saya jadi teringat kisah pribadi ini. Namun, saya belum bisa memastikan apakah kejadian puluhan tahun silam itu adalah kisah mati suri atau apa.

Ketika itu, sekitar tahun 1998 (masih duduk di kelas 2 SMP). Aku sakit panas, lalu dilarikan ke RS di kecamatan, tepatnya kecamatan Bolo kabupaten Bima, NTB. Setelah pemeriksaan darah, akhirnya aku divonis terkena demam berdarah. Sehingga harus rawat inap.

Kondisi saya semakin parah saat sehari sebelum lebaran. Kumandang takbir, tahlil dan tahmid hanya bisa ku dengar didalam pembaringan kasur RS dengan infus yang masih menancap di tangan ku.

Pasca itu, aku mulai merasa semakin parah. Memang diruangan ketika itu banyak pengunjung yang datang. Apalagi, aku ketika itu masuk di kelas III dimana 1 ruangan bisa hingga lebih dari 4 pasien. Aku merasakan dingin yang luar biasa (sama dengan ceritanya Agust Melaz di Bukan Emapt Mata), dari ujung kaki hingga kepala dan rasanya seperti berada di himpitan salju. Aku yang merintih kedinginan, diberi beberapa potong sarung. Tapi ternyata masih dingin, terus seperti itu hingga aku berontak karena sudah tidak tahan.

Beberapa keluarga termasuk kedua orang tua memijit-mijit seluruh badan ku. Tidak mempan, aku merasa dingin luar biasa. Aku teriak-teriak hingga semua yang ada di ruangan itu takut dan sedih. Mungkin, kini saatnya aku menghadap-Nya.

Aku membuka mata, dan astagfirullah, aku melihat orang-orang disekelilingku seperti hantu. Muka mereka menyeramkan. Kembali aku meronta, tidak hanya karena tubuh ini yang kedinginan tapi takut dengan muka mereka. Sampai-sampai aku meludahi mereka, meminta untuk pergi. Entah apa yang terjadi seterusnya aku sudah tidak sadarkan diri. Sempat aku muntah darah yang sangat banyak. Ketika itu, Ibu bilang kalau sudah tidak ada harapan lagi bagiku untuk hidup. Orang-orang meminta ibu untuk bersabar. Sementara aku terus meronta-ronta, berteriak walau darah sudah aku muntahkan.

Malam itu juga, aku dibawa ke RSUD Kabupaten. Jaraknya lumayan jauh. Disini kisah yang membuat aku bertanya-tanya apakah aku mati suri atau tidak? Dalam perjalanan dari ruangan menuju ambulans, aku merasa berada di bawah tanah dan hendak naik ke atas. Aku terus berusaha naik karena ketika itu aku dikejar-kejar sebuah ular kobra besar dan hendak mematuk ku. Aku terus menghindar dan sekuat tenaga secepatnya naik. Aku merasa sudah mentok, hingga ketika kobra itu ingin mematok ku, namun keburu diangkat oleh orang. Ternyata aku sudah diangkut ke dalam ambulans.

Disitu, aku merasa berada dalam kendaraan yang melaju di bawah tanah, gelap, itu yang aku rasakan. Seketika itu, aku muntah darah lagi. Kali ini jauh lebih banyak. Aku bisa merasakan jika sisa-sisa darah itu masih menempel di bibir ku.

Lalu yang aku rasakan adalah aku ditahan oleh sekelompok pasukan. Ada lebih dari 10 orang yang ditawan, diikat tangannya. Lalu datang seorang eksekutor, ternyata kami yang diikat itu akan dibunuh. Aku berada pada urutan kedua. Dan aku bisa menyaksikan orang pertama yang dibunuh, aku teriak.

Kini giliran ku tiba. Walau pikiran ini diantara sadar atau tidak, dimana aku berada aku juga hingga kini masih menerka-nerka, namun yang jelas rasa takut itu muncul. Aku teriak sejadi-jadinya agar tidak dibunuh. “jangan bunuh aku,” teriakku, dan itu memang diakui ibu. Lalu, oleh eksekutor, aku belum jadi dieksekusi. Hingga dia melanjutkan ke orang ketiga dan seterusnya. Saat itu, aku bisa meloloskan diri. Aku berlari dan aku temui sebuah sungai. Aku berlari dipinggirnya karena tidak ada jembatan.

Dari pelarian inilah, aku melihat secercah sinar yang kilau (begitu juga yang diceritakan Agus Melaz). Tapi letaknya diseberang sana sehingga aku berusaha mencari jembatan untuk menyeberang. Saat itu, aku merasa ada suara yang memanggil-manggil. Betul, ternyata itu tetangga yang ada di dekat sinar itu. Aku bingung, dimana letak jembatannya, sementara aku juga masih takut. Hingga kemudian, beberapa suara kembali muncul. Muka mereka yang sebelumnya aku lihat seperti hantu yang menyeramkan, kini tidak lagi. Walau belum terlalu sempurna, aku sudah bisa mengenali wajah-wajah itu.

Aku membacakan ayat-ayat pendek AlQuran. Bahkan, dengan lancar lantunan surah Yasin aku lalap habis. Padahal, aku tidak hafal surah Yasin itu. Hingga kemudian tiba di RSUD Kabupaten Bima, aku mulai normal. Beruntungnya lagi, setelah sempat dirawat hampir 1 minggu lebih, aku diperbolehkan pulang pagi hari. Eh sorenya terjadi kerusuhan di Bima. Kalau mungkin aku pulang telat, pasti akan tertahan lagi.

Gaji PNS Naik?

noreply@blogger.com (Agus Rahmat) — Sat, 05 Feb 2011 03:38:00 +0000

KEPRES NO. 354/VII/10 Tgl. 1/11/10
Perihal: Perbaikan Gaji dan Tunjangan PNS TMT: 1/01/2011

Golongan I penerimaan Rp. 3.000.000,-
Golongan II penerimaan Rp. 5.000.000,-
Golongan III/a – III/b penerimaan Rp. 7.500.000,-
Golongan III/c – III/d penerimaan Rp. 8.500.000,-
Golongan IV/a – IV/b penerimaan Rp. 9.000.000,-
Golongan IV/c – IV/e penerimaan Rp. 12.000.000,-

Gaji berlaku sampai masa pensiun
Departemen dan pemerintahan: 55 Tahun
Guru dan Dokter: 60 Tahun
Dibayarkan Tanggal: 1/4/2011
Tunjangan Hari Tua/ Pensiun: Tidak ada

Catatan penting: Belum ada kepastian terkait Kepres ini. Apalagi, Kepres hanya seuprit seperti ini. Orang tua saya, sempat bertanya kebenaran info ini. Namun, ternyata hampir semua bilang kalau masalah ini baru sekedar isu.

Ini Penerbit Bagi Penulis Pemula

noreply@blogger.com (Agus Rahmat) — Tue, 01 Feb 2011 03:11:00 +0000

Menulis adalah aplikasi dari sebuah hobi, cita-cita, profesionalisme, bahkan sebuah luapan harapan dan emosi melihat realita yang ada. Namun, biasanya menulis akan tersendak pada 1 pertanyaan klasik, mau dikirim kemana naskah yang saya tulis? Itu pertanyaan klasik bagi kita dan terutama saya yang baru mulai belajar menulis.
Sedikit belajar dari sebuah sejarah pribadi saya, pertanyaan ini sempat melekat kuat saat memasuki dunia kuliah. Menulis hanya terhenti pada sebuah catatan kecil bernama diary (maklum dulu belum menjamur yang namanya computer, laptop atau netbook). Kini, semua serba canggih.
Dalam sebuah komunitas ketika kuliah, saya mulai mengeksplore diri dan kemampuan walau dalam batas minim. Saya libatkan diri dalam komunitas kajian Renaissance Political Research and Studies (RePORT) Malang. Aktualisasi menulis mulai dikembangkan. Tak heran, Koran lokal seperti Radar Malang, Malangpost maupun Posinfo, menjadi langganan. Sampai, dengan sangat bersyukur pernah dipercaya oleh Kompas Jatim untuk memuat tulisan saya. Ini sekedar catatan ringan saja.
Setelah itu, keinginan dan hasrat lebih tinggi pasti muncul. Satu cita-cita besar yang belum terwujud adalah menulis buku. Wowwww…tapi itulah keinginan besar. Namun, namanya penulis pemula, pasti susah menembus penerbit yang matang, siapa Loe? Mungkin seperti itu. Beda dengan penulis yang sudah memiliki nama besar.
Berharap penerbit indie? Itu satu-satunya cara. Tapi, lagi terkendala dana. Namun, setidaknya kita terus mencoba dan mencoba adalah hal yang harus terus dijaga. Berikut info penerbit indie yang didaptkan dari penulislepas.
http://www.nulisbuku.com
http://www.indie-publishing.com
Semoga bermanfaat bagi saya, anda dan kita semua yang terus ingin menulis. Karena menulis adalah membuat sejarah, dan menancapkan sejarah dalam catatan yang tidak akan pernah punah.
Thankz for all
Agus Rahmat

noreply@blogger.com (Agus Rahmat) — Sat, 08 Jan 2011 17:40:00 +0000

IPL Versus ISL = Masyarakat Rugi
By: Agus Rahmat

Di depan layar Televisi itu, aku dan beberapa rekan menyaksikan adu fisik, lempar-lemparan hingga tak jarang bercucuran darah saat bentrok antara polisi dengan suporter. "Gimana mau sepakbola Indonesia maju kalau gini terus?" ujar seorang teman miris. "Coba bandingkan, nonton liga Inggris setelah itu nonton liga Indonesia? Gak uenak blass!!!," kata seorang teman lagi.

Itu realitas yang memang terjadi. Itu percakapan beberapa tahun lalu. Itu sikap skeptis ataupun pesimis kami tahun lalu. Seiring sejalan dengan prestasi timnas ketika itu yang sangat mengecewakan. Kalah dari Laos sungguh harga diri sepakbola kita berada di titik nadir terendah.

Namun itu dulu, walau tidak lama. Aku hanya menyaksikan itu lewat layar televisi. Aku tidak ikut berbaur dengan jiwa mereka yang mengalami langsung.

Tapi akhir tahun 2010, berkenaan dengan ajang Asian Federation Football (AFF) 2010, aku melihat kondisi terbalik. Beberapa hari sebelum digelar, aku tidak begitu perduli. "Ah biasa, paling gitu-gitu aja," gerutu ku dalam hati. Aku hanya menyibukkan diri dalam dunia jurnalis yang aku geluti. Walau sesekali aku menyaksikan itu dari layar kaca, persiapan hingga issue naturalisasi yang begitu kuat berhembus.

Hari H (pelaksanaan) piala AFF untuk group yang dilaksanakan di Indonesia, Gelora Bung Karno (GBK). Hari pertama kala itu, aku ditugaskan ngepos di Polda Metro Jaya. Jelang sore, disuruh memantau kondisi GBK yang kebetulan sangat dekat dengan Polda Metro. Semua ku laporkan hingga semua penonton pulang. Tapi sangat antusias? Suporter sangat tertib dan sungguh luar biasa.

Penasaran, setelah pulang (sekitar jam 12 malam) dari GBK aku menyaksikan previeuw pertandingan Indonesia versus Laos itu. Luar biasa. GBK bergemuruh, pemain dan pelatih gembira, dan yang paling penting adalah suporter tertib.

Aku mulai tertarik. Terus aku selalu bertugas meliput walau di luar GBK setiap timnas berlaga. Hingga malam aku tidak ingin meninggalkan kenangan ini, situasi yang kondusif selama menonton sepakbola.

Banyak kejadian unik yang saya pikir memang menjadi harapan semua orang. Semua ingin menjadikan sepakbola sebagai sebuah hiburan, tidak ada rasa takut ketika menyaksikan langsung di lapangan atau stadion. Dan itu aku rasakan ketika di GBK, semua keinginan terwujud seketika dalam perhelatan AFF 2010 itu.

Seorang anak berusia 3 tahun, dengan ceria menempelkan tempelan bendera merah putih di pipinya. Gemes melihatnya, apalagi baju dengan kostum nomor 9 milik Gonzales. Kepala dihiasi topi gurita yang khas. Bapaknya hampir sama, sang ibu pun demikian. Hampir tidak ada kostum lain selain GARUDA!!!

Lifestyle? Ohhh jangan salah. Di GBK juga terlihat. Perempuan yang biasa memperagakannya. Seksi dan cantik, pipi mereka juga banyak yang ditempel sticker bendera merah putih, hingga menggunakan bando berwarna-warni. Sungguh peragaan lifestyle yang jarang kita jumpai. Tapi ada juga yang berpenampilan seadanya, yang penting bisa menyaksikan. Ada yang seksi dengan balutan serba minimalis, ada juga yang tertutup dengan jilbab besar yang menutupi semua yang memang harus ditutup.

Hingga laga terakhir, antusias masyarakat semakin terlihat. Sebelumnya, layar lebar di luar GBK hanya 1. Lalu di final (timnas udah tertinggal 0-3 dari Malaysia) ditambah 1 lagi. Dari area pintu selatan GBK, layar yang baru bisa dilihat dan lebih besar tentunya. Hingga saat pertandingan, suporter tumpah ruah. Hampir tidak ada tempat yang tersedia walau hanya nonton bareng di luar GBK. Kalah? tidak masalah, semua tenang. Semua masih bisa tersenyum. Orang tua, muda, anak-anak, perempuan hingga semuanya luap dalam kegembiraan walau rona kecewa karena tidak berhasil menjadi juara. Hingga beberapa hari setelah AFF, bahkan ketika malam tahun baru 2011 antusias terhadap timnas tetap tinggi.

Kini, keceriaan ini seolah ingin direnggut oleh 'mereka' yang bagi saya adalah 'orang asing'. Mereka dengan segala kelimpahan yang dimilikinya bisa saja berbuat semau mereka. Bisa saja berbuat apa saja yang mereka inginkan.

Kini hal yang ditakutkan tercipta. Mulai sudah perdebatan masalah sepakbola. Mulai sudah sepakbola harus menjadi rumit karena ulah para elit yang sok memikirkan rakyat, yang sok memikirkan sepakbola.

Liga Primer Indonesia (LPI) dan Liga Super Indonesia (LSI) kini 'beradu'. Terlepas siapa mendukung siapa, siapa berkualitas yang mana, tapi telisik lebih dalam. Siapa mereka dan motif apa mereka? Ok lah biarkan itu urusan mereka. Namun, kini muncul orang-orang yang satu menganggap LSI lebih baik dan legal, sementara yang satu berkata LPI jauh lebih baik.

Sadar atau tidak, kita sudah dikotak-kotakan dalam pemikiran seperti itu. Kita sadar atau tidak, mulai berdebat sepakbola layaknya berdebat politik yang tidak ada pangkalnya dan tidak menunjukkan prestasi gemilang.

Kini sepakbola menjadi perdebatan elit. Kini masyarakat bisa menyaksikan pertarungan antar elit dalam berdebat masalah LPI versus LSI. Kini kita termenung, terbengong tanpa bisa berbicara tentang hal itu. Siapa kita? Ah kita pun tidak akan dimintai keterangan oleh media untuk ini. Kita hanya bisa melihat dan menyaksikan perdebatan mereka ini. Kita pun tidak akan sanggup melerai mereka. Dan kita yang menjadi korban pertengkaran elit ini.

Lalu bagaimana nasib anak kecil tadi? apakah dia masih bisa memakai baju Gonzales dengan bangga? masihkah dia bisa menempel stiker bendera merah putih di pipinya yang tembem itu? Ahhh kalau seperti ini aku pun pesimis. Kini, masyarakat terancam tidak bisa menikmati indahnya sepakbola. Kini, sepakbola kembali direbut oleh elit-elit yang sok pintar dan berkuasa itu!!!!!

Mau bagus atau tidak, LPI atau LSI, silahkan saja. Satu yang kami minta. JANGAN REBUT KESENANGAN KAMI UNTUK MENCINTAI DAN MENYAKSIKAN SEPAKBOLA. KAMI MUAK DENGAN PERDEBATAN POLITIK KALIAN YANG SOK SUCI DAN SOK BENAR!! SEPAKBOLA ALTERNATIF KAMI MENJADI BAHAGIA WALAU KAMI ADALAH ORANG MISKIN YANG ANDA SENDIRI TERLANTARKAN. BIARKAN HARAPAN KAMI SATU-SATUNYA DI SEPAKBOLA MASIH BISA KAMI NIKMATI DENGAN PENUH GEMBIRA DAN SEMANGAT. MEMBUAT KAMI CERIA WALAU KAMI HANYA ORANG MISKIN YANG KALIAN TERLANTARKAN.

Berdiskusi Kemacetan Jakarta (1)

noreply@blogger.com (Agus Rahmat) — Mon, 06 Dec 2010 11:08:00 +0000

Sore itu, Senin 06 Desember 2010. Saya mencoba mencari suasana baru setelah di Polda Metro sepi berita. "Kamu ke R.E.Martadinata, pantau kondisi jalan," perintah korlip. Bergegas saya meluncur, lumayan jauh dan so pasti macet. Untung tidak hujan karena so pasti banjir pula.
Sesampai di lokasi, berita sudah di ketik dg HP yg minim karakter (hanya 1000 karakter, jd beritanya sedikit-sedikit). Kemudian berbincang dengan seorang yang bisa dibilang selalu intens berada di jalan. Dia selalu melihat situasi kenapa di banyak titik di Jakarta ini selalu saja macet. Ada banyak yang dibahas, pertama adalah soal angkutan. Memang benar jika kita membandingkan antara jumlah angkutan (mikrolet, kopaja, metromini, bajai, dll) dan penumpang. Sekarang, jumlah orang yang mau naik angkutan itu sudah jauh menurun. Sementara itu, penambahan armada semakin menggila, ditambah kondisi jalan yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah kendaraan tersebut.
Ada kutipan seorang supir yang dia bertahu ke saya, sopir itu bilang "ORANG YANG SEDANG BUANG HAJAT PUN AKAN SAYA TUNGGU,". Luar biasa!!! Bingung? Maksudnya begini, mungkin kita heran kenapa banyak angkutan yang ngetem. Sebab, jumlah angkutan terlalu banyak sementara volume penumpang jauh menurun. Akhirnya, mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus ngetem, menunggu serpihan receh yang tak kunjung datang. Mereka harus berjuang dengan banyak angkutan lainnya. Padahal, dulu penumpang lah yang menunggu angkutan, sekarang angkutan yang menunggu penumpang. Maka keluarlah istilah di atas, SEDANG BUANG HAJAT PUN AKAN SAYA TUNGGU.
Benarkah kendaraan pribadi menjadi biang kemacetan? Ada asumsi mengatakan YA, tapi ada perspektif lain yang mengatakan TIDAK. Tapi yang menjadi sumber kemacetan adalah adanya selisih yang jauh antara angkutan umum (kecuali busway) dengan jumlah penumpangnya. Pergerakan mereka sudah hitungan detik. Satu angkutan umum tiba, maka yang dibelakang sudah ada. Sehingga, ketika mereka ini ngetem maka terjadilah kemacetan. Disuruh jalan? gimana mau jalan lha wong gak ada penumpangnya! Trus gimana mau ngisi bensin kalau tidak ada penumpangnya? Disisi lain, jumlah armada bertambah.
Masalah fasilitas jalan. Beberapa tambahan jalan kini sudah mulai digarap. Pelebaran pun sudah beberapa dilakukan. Tapi ingat, itu akan selesai dalam hitungan tahun, atau puluhan bulan lah biar agak terlihat tidak terlalu lama. Kita bisa saja 'terhipnotis' dengan kondisi itu. Tapi apakah kita pernah berpikir kalau 1 atau 2 tahun lagi saat pelebaran atau penambahan jalan itu akan bisa mengurai kemacetan? saya kurang yakin, tidak yakin sama sekali. Sebab, regulasi tentang jumlah kendaraan dan angkutan hingga kini masih belum jelas. 1 atau 2 tahun lagi sudah pasti akan ada penambahan jumlah kendaraan. Jadi, walau pun jumlah jalan ditambah tapi dari bulan ke bulan hingga tahun ke tahun jumlah kendaraan terus tidak distop, maka penambahan jalan tersebut hanya sebuah proyek infrastruktur semata. Tidak menjadi solusi tapi justru menjadi mubazir.....(Bersambung)

(Catatanku Obama Di Indonesia 9-10 November 2010)

noreply@blogger.com (Agus Rahmat) — Wed, 10 Nov 2010 07:21:00 +0000

Obama Hadir Menjadi Indonesia

"Apa kabar?", "Selamat sore", kata-kata yang pertama kali publik indonesia dengar ketika Obama, Presiden AS tiba di Istana kemarin (09/11/2010). Jamuan makan malam pun tersaji dengan sebuah citra bahwa Indonesia adalah Obama. "Bakso, nasi goreng, emping, krupuk, enak semua" ujar Obama setelah menikmati makanan yang notabenenya adalah kesukaan Obama sejak kecil.
Gayung bersambut keesokan harinya, atau hari ini, rabu 10 november 2010. Saat mengisi kuliah tamu di Universitas Indonesia, Depok, kembali Obama hadir menjadi orang Indonesia.
Semua orang tersenyum, bertepuk tangan, hingga berdiri berdecak kagum ketika beberapa bahasa Indonesia dengan faseh dia ucapkan lagi. Bahkan, dengan semangat Obama menyebut Bhinneka Tunggal Ika, sebagai simbol keberagaman bangsa Indonesia.
Obama juga bilang, "Balik kampung nih!" yang sangat identik dengan Indonesia, apalagi ketika mudik. Balik kampung adalah hal yang selalu identik dengan masyarakat Indonesia terutama saat mudik lebaran.
Hal lain yang terucap adalah "Assalamualaikum" yang merupakan identitas kuat dalam setiap sambutan dimulai. Tentu ini Indonesia banget. Kemudian dipertegas dengan ucapannya "Saya adalah bagian dari Indonesia", membuat merinding seluruh bulu kuduk masyarakat kita. Untuk pertama kalinya, seorang Presiden AS yang begitu populer di dunia, mengatakan hal itu.
Banyak hal yang bisa kita lihat dari sebuah kunjungan Barrack Obama ini. Komarudin Hidayat mengatakan bahwa bahasa Indonesia menjadi mendunia saat Obama mengucapkan kata-kata bahkan kalimat dalam bahasa Indonesia.
Namun, ada persepsi yang jauh lebih besar dan dominan dalam hal ini. Pencitraan Obama sebagai 'orang Indonesia' jauh lebih dominan ketimbang masalah Israel dan Timur-Tengah yang masih menjadi perdebatan pelik hingga banyak orang termasuk beberapa kelompok di Indonesia memvonis AS sebagai 'tersangka' dalam kasus ini.
Kasus Timur-Tengah dan Israel ini, seolah menjadi ternafikkan ketika Obama datang. Beda saat mantan Presiden AS Josh Walker Bush, datang ke Indonesia beberapa tahun silam.
Saya masih ingat, ketika itu saya masih menjadi mahasiswa. Ratusan massa turun menuju balaikota Malang. Isu yang diangkat adalah masalah kebiadapan AS terkait Timur-Tengah dan tentu Palestina. Seolah, kedatangan Bush tidak memiliki arti besar dan bahkan tidak penting sama-sekali.
Beberapa paranormal pun ingin menyantet Bush ketika itu.
Sebuah diplomasi yang bagus, mengena. Apalagi, Indonesia begitu merindukan bangsa ini mendunia. Sepakbola, bulutangkis, tinju menjadi harapan agar Indonesia berbicara banyak didunia internasional.
Namun, kehadiran Obama dengan membawa 'ciri Indonesia' ini telah membius sebagian kita. Walau AS sebagai 'terdakwa' dalam kasus konflik Israel-Palestina, Irak, Iran, Afghanistan, dan sebagian Timur-Tengah, tapi Obama telah berhasil datang ke Indonesia.
Kedatangan Obama, seolah bukan menjadi orang Amerika. Tapi, orang Indonesia yang dipercaya Amerika Serikat untuk menjadi Presiden.

Usulan 'Jalanan' Koruptor dan Markus Jadi Voluntir Merapi-Mentawai

noreply@blogger.com (Agus Rahmat) — Mon, 08 Nov 2010 04:53:00 +0000

Usulan 'Jalanan' Koruptor dan Markus Jadi Voluntir Merapi-Mentawai

Mulai dari tenaga medis, Polisi, TNI, SAR, masyarakat LSM bahkan hingga Presiden turun ke Merapi. Tanpa berpikir apakah tubuh ini akan selamat, mereka 'merelakan' separoh hidup dan nyawanya untuk menolong saudara-saudara kita yang menjadi korban merapi. Bahkan, banyak yang menilai mereka "Relawan Merapi, Pengabdian hingga Akhir Khayat" (baca; www.inilah.com).
Lihat saja, tidak hanya warga di sekitar merapi yang jadi korban. Tapi, dari Polisi hingga relawan pun harus menghembuskan nafasnya karena keganasan awan panas alias wedhus gembel ini. Sungguh, pengabdian hingga akhir khayat memang.
Di sudut lain negara ini, tergopoh-gopoh hukum berputar. Mencari keadilan yang semakin rumit. Menembus tembok tebal nan keras dari yang namanya korupsi dan makelar kasus alias Markus. Berputar-putar sidang di Pengadilan hanya untuk membuktikan mereka bersalah meraup uang negara hingga milyaran rupiah. Berapa saksi yang dihadirkan, bahkan hanya perdebatan yang ada. "Saya tidak bersalah, dialah yang bersalah" begitu yang bisa kita lihat. Mereka masih bisa tertawa, merokok, makan dengan enak, bahkan mungkin kebutuhan yang lain mereka masih dapat. Hanya beda tempat saja, tidak lagi dirumah mewah tapi dalam penjara 'mewah'. Terus berputar menyaksikan kasus-kasus mereka ini. Bersalah pun paling tidak mengubah tabeat secara substansial. Penjara seolah bukan lagi menjadi efek jera, tapi hanya sebuah perpindahan tempat selama 1,2,3 hingga beberapa tahun. Kadang mereka juga bisa keluar, menghirup udara segar.
Kembali ke sudut merapi dan Mentawai. Apakah mereka bisa menikmati kebutuhan dasar (makan, MCK, dan kebutuhan biologis) yang seharusnya mereka dapatkan? Bahkan, ada posko yang tidak bisa ditembus lampu PLN. Bayangkan juga di Mentawai. Susahnya bantuan masuk kesana karena cuaca. Kalau seperti itu, apakah mereka bisa nyaman hidupnya? sudah tersiksa karena disapu tsunami, merapi, dan gempa tapi kebutuhan dasar tidak bisa terpenuhi.
Kita korelasikan sekarang. Banyak yang bilang jika korupsi ini sudah menjadi budaya. Berarti, budaya harus dirubah, dan budaya itu lahir dari kebiasaan dan hati. Tidak bisa diselesaikan dengan sistem sepenuhnya. Ini hanya usulan 'jalanan' saya, setelah beberapa saat bercanda dengan teman-teman lainnya. "Bagaimana kalau koruptor dan markus ini jadi relawan?" Mungkin usulan ini sangat lucu. Tapi bagi saya, inilah upaya konkrit. Kalau dana bencana saja bisa dikorupsi, kenapa mereka yang mengkorupsi tersebut tidak diterjunkan langsung mengurusi bencana? setidaknya menjadi relawan atau volountir?.
Coba bayangkan, ratusan ribu pengungsi hanya ditangani sebagian kecil relawan. Coba saja koruptur dan markus ini turun? siapa tau hati mereka terketuk sehingga mereka bisa mentraktir makan para pengungsi ini. Bisa membelikan pakaian pengungsi ini. Sebab, walau dihukum penjara, dana mereka tetap ada. Bayangkan jika mereka dihukum sosial, siapa tau bisa berubah.
Banyak orang pintar di negara ini, tapi sedikit dari mereka yang punya kepekaan terhadap sesama. Intelektual-Religi-Humanitas adalah kombinasi sempurna.

Fastabiqul khairot
'Suara keresahan kami'

Agus Rahmat

Biografi Afan Gaffar

noreply@blogger.com (Agus Rahmat) — Sun, 03 Oct 2010 13:13:00 +0000

Meskipun ibunya buta huruf (Latin) dan ayahnya cuma pegawai di kantor pendidikan setempat, kehidupan masa kecil Affan Gafar dalam suasana intelektualitas. Ayahnya, Ahmad Daeng Ta’asia, juga memiliki toko buku terlengkap di kota kelahiran Affan di Tente, Bima, Nusatenggarabarat. Di sana dijual buku-buku agama (Islam), ilmiah dan sastra. “Saya sering membaca buku-buku sastra,“ kata Prof. Drs. Affan Gafar, MA, PhD., pengajar dan pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Melihat jabatan dan gelar yang disandangnya, kita tak akan menyangka betapa bersahajanya kehidupan masa kecil dan remaja Affan Gafar. Karena di Tente pada 1960-an tidak ada SMP, ia harus bersekolah di Bima-Raba, dan untuk mencapainya ia harus berjalan kaki sejauh lima kilometer.

Sejak SMA, anak kesepuluh dari sebelas bersaudara ini juga harus membiayai sekolahnya sendiri. Ini gara-gara perbedaan keinginan antara ibunya, Hamimah binti Haji Yusuf, dan Affan. Kalau sang ibu menginginkan anaknya masuk ke Sekolah Guru Atas (SGA) – dan menjadi guru seperti kakak-kakaknya – si anak malah memilih SMA, dengan diam-diam. “Saya termasuk orang nekat,” katanya. Lambat laun kebohongannya terungkap juga. “Ibu marah sekali,” papar Affan yang bercita-cita menjadi pejabat tinggi ketimbang guru. Akhirnya Ibu Hamimah yang berwatak keras itu membiarkannya masuk SMA, tapi dengan syarat: sang anak harus membiayai sendiri sekolahnya.

Sebenarnya, sejak SMP pun Affan sudah “bekerja”. Sejak ayahnya meninggal ketika Affan berumur 10 tahun, ia menumpang di rumah orang dan itu bukan dengan cuma-cuma. “Pekerjaan saya mulai dari membersihkan rumah, mencuci, hingga menyeterika. Pokoknya pekerjaan rumah saya tangani semua. Istilahnya, tahu dirilah sebagai orang yang menumpang,” tutur Affan. Itu semua agar ia tetap bisa melanjutkan sekolahnya.

Lain pula keinginan ayahnya, yang mengharapkannya menjadi dokter. “Ayah sering membangga-banggakan saya kepada teman-temannya, anaknya ini kelak menjadi seorang dokter,” ujar Affan. Sayang, nilai pelajaran aljabarnya tidak bagus. Ia pun memilih jurusan yang “tidak popular”, jurusan budaya. “Saya menyukai pelajaran sejarah dan sastra,” kata Affan yang akhirnya masuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. “Saya gagal memenuhi harapan ayah untuk menjadi dokter. Tetapi saya berhasil menjadi doktor,” tambahnya.

Menjadi mahasiswa di negeri orang tak mudah bagi anak Bugis ini. “Saya bekerja sebagai penjaga malam di sebuah proyek bangunan. Setiap hari saya mendapat upah Rp 50, dan seminggu Rp 350. Untuk menghemat, saya makan bersama buruh bangunan. Jadi ikut makan di proyek,” kisah Affan, yang melakoni pekerjaan ini ia sejak 1969 hingga 1970. Setelah lulus dari Fisipol (1973), Affan diangkat menjadi dosen – sebelumnya asisten dosen --jurusan Ilmu Pemerintahan di almamaternya.

Pada 1976, ia pun mendapatkan dua tawaran beasiswa S-2. Beasiswa pertama berasal dari Konrad Adenauer Stichtung untuk studi ke Jerman. “Tetapi tidak saya gunakan karena saya berpikir akan mengalami kesulitan dalam bahasa,” katanya. Ia pun menerima tawaran kedua, beasiswa The Rockefeller Foundation dari Amerika Serikat, yang memungkinkannya meraih gelar master dari Northern Illinois University.

Pada awal semester, Affan harus belajar ekstrakeras, yang sempat membuatnya shock. Tiba di sana dan langsung kuliah, otomatis ia harus belajar ekstra tidak hanya bahasa Inggris tetapi juga pola belajar yang menuntutnya banyak membaca buku. Pada semester pertama itu, ia juga terpaksa meninggalkan istri dan dua anaknya di Indonesia. “Semester berikutnya, saya memboyong keluarga ke Amerika, setelah saya mengenal situasi dan mendapatkan rumah yang layak bagi mereka,” ucap mantan ketua Permias, organisasi mahasiswa Indonesia di Amerika, ini. Meskipun nilai beasiswa lebih dari cukup, Affan juga bekerja paruh waktu di perpustakaan.

Sebagaimana pada 1999, Affan juga menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2004. Apa harapannya? “Saya yakin suatu saat nanti Indonesia akn memiliki pemilu yang jurdil (jujur dan adil) yang diharapkan mampu menampung aspirasi rakyat,” kata mantan Deputi Menteri Otonomi Daerah (Ryaas Rasyid) itu.

Pengalamanan yang tak terlupakan dan paling menyakitkan dilakoninya ketika ibunya meninggal saat ia mengambil gelar Ph.D. di Ohio State University (1988). “Saya tidak sempat menungguinya. Mudah-mudahan Ibu bangga atas prestasi saya,” katanya. Bagaimanapun, dengan jalan agak berbelit, Affan telah memenuhi keinginan ibunya agar ia menjadi guru – bukan guru biasa, tapi guru sekolah tinggi.

Affan muda menggemari olah raga Kempo, bahkan sempat menjadi ketua Perkemi DIY (1991-1993), kini menjalani olah raganya golf dan renang. Ia masih tetap gemar membaca buku cerita, terutama karya John Grisham.

Ia kenal dengan Sudjiatmi Purwaningsih, yang menjadi istrinya sejak 1972, di Pagelaran Alun-alun Utara. Kebetulan Fakultas Hukum, di sini Sudjiatmi kuliah, berdampingan dengn Fisipol, tempat Affan menimba ilmu. “Perannya besar sekali bagi karir saya,” aku ayah empat anak ini.

Biodata:
Nama :
Afan Gaffar

Lahir :
Bima, Nusatenggarabarat, 21 Juni 1947

Agama :
Islam

Pendidikan :
1. Sekolah Rakyat, Tente II (1959)
2. SMP Negeri Tente (1963)
3. SMA Negeri Bima (1966)
4. Ilmu Pemerintahan, Fisipol, UGM, (B.A., 1970)
5. Fisipol, Universitas Gadjah Mada (S1, 1973)
6. M.A., Political Science, Northern Illnois University (M.A., 1979)
7. Political Science, The Ohio State University (Ph.D., 1988).

Karir :
1. Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisipol, UGM, (1974- sekarang)
2. Dosen Pascasarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM (1988)
3. Pendiri dan editor Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada
4. Pengelola Program Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada
5. Ketua dan sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisipol, Universitas Gadjah Mada; Dosen Luar Biasa pada Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Negara Universitas Tujuh Belas Agustus, Surabaya (sampai 2000)
6. Anggota MPR-RI, Fraksi Utusan Golongan, (1998)
7. Anggota Tim Tujuh, Departemen Dalam Negeri RI , Perancang UU Politik (1988)
8. Anggota Tim Verifikasi Partai Politik, Pemilihan Umum (1999)
9. Anggota Tim Komisi Pemilihan Umum (KPU; 1999-2000)
10. Anggota Tim Ahli , Panitia Ad Hoc I, Badan Pekerja MPR; 2001)
11. Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Kabinet Pembangunan (1999)
12. Deputi Menteri Negara Otonomi Daerah (2002)
13. Anggota Dewan Penasihat Badan Pertimbangan Otonomi Daerah , (2001)
14. Bersama Dr. Nasikun dan Dr. Maria Sumardjono mendirikan Program Pasca-Ketahanan Nasional, Universitas Gadjah Mada.

Kegiatan Lain :
1. Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Pusat
2. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)
3. Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI)

Karya :
1. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi , (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999)
2. Javanese Voters: A Case Study of an Election Under A Hegemonic Party System in Indonesia, Gadjah Mada, Yogyakarta, Vol.1, July 1, 1997)

Penghargaan :
1. Bintang Jasa Utama RI (1999) 2. Satya Lencana Kesetiaan 15 Tahun 3. Satya Lencana Kesetiaan 20 Tahun 4. Piagam Penghargaan Pengabdian 25 Tahun dari UGM

Keluarga :
Istri : Sudjiatun Purwaningsih Anak : 1. Nina Ulfah Nulatutadjie 2.Adi Prasetyo 3. Erlangga D.A. Gaffar 4. Ika Ujiwulansari

Alamat Rumah :
Perumahan Sidoarum II, Jalan Durian B11, Sidoarum, Godean, Yogyakarta 55564

Alamat Kantor :
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, Bulaksumur, Yogyakarta.

sumber: http://www.pdat.co.id/ads/html/A/ads,20030701-24,A.html

noreply@blogger.com (Agus Rahmat) — Thu, 16 Sep 2010 06:06:00 +0000

Sejarah Bima

Kabupaten Bima berdiri pada tanggal 5 Juli 1640 M, ketika Sultan Abdul Kahir dinobatkan sebagai Sultan Bima I yang menjalankan Pemerintahan berdasarkan Syariat Islam. Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Bima yang diperingati setiap tahun. Bukti-bukti sejarah kepurbakalaan yang ditemukan di Kabupaten Bima seperti Wadu Pa’a, Wadu Nocu, Wadu Tunti (batu bertulis) di dusun Padende Kecamatan Donggo menunjukkan bahwa daerah ini sudah lama dihuni manusia. Dalam sejarah kebudayaan penduduk Indonesia terbagi atas bangsa Melayu Purba dan bangsa Melayu baru. Demikian pula halnya dengan penduduk yang mendiami Daerah Kabupaten Bima, mereka yang menyebut dirinya Dou Mbojo, Dou Donggo yang mendiami kawasan pesisir pantai. Disamping penduduk asli, juga terdapat penduduk pendatang yang berasal dari Sulawesi Selatan, Jawa, Madura, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur dan Maluku.
Kerajaan Bima dahulu terpecah –pecah dalam kelompok-kelompok kecil yang masing-masing dipimpin oleh Ncuhi. Ada lima Ncuhi yang menguasai lima wilayah yaitu:

1. Ncuhi Dara, memegang kekuasaan wilayah Bima Tengah
2. Ncuhi Parewa, memegang kekuasaan wilayah Bima Selatan
3. Ncuhi Padolo, memegang kekuasaan wilayah Bima Barat
4. Ncuhi Banggapupa, memegang kekuasaan wilayah Bima Utara
5. Ncuhi Dorowani, memegang kekuasaan wilayah Bima Timur.

Kelima Ncuhi ini hidup berdampingan secara damai, saling hormat menghormati dan selalu mengadakan musyawarah mufakat bila ada sesuatu yang menyangkut Profil Kabupaten Bima tahun 2008 2 kepentingan bersama. Dari kelima Ncuhi tersebut, yang bertindak selaku pemimpin dari Ncuhi lainnya adalah Ncuhi Dara. Pada masa-masa berikutnya, para Ncuhi ini dipersatukan oleh seorang utusan yang berasal dari Jawa. Menurut legenda yang dipercaya secara turun temurun oleh masyarakat Bima. Cikal bakal Kerajaan Bima adalah Maharaja Pandu Dewata yang mempunyai 5 orang putra yaitu :

1. Darmawangsa
2. Sang Bima
3. Sang Arjuna
4. Sang Kula
5. Sang Dewa.

Salah seorang dari lima bersaudara ini yakni Sang Bima berlayar ke arah timur dan mendarat disebuah pulau kecil disebelah utara Kecamatan Sanggar yang bernama Satonda. Sang Bima inilah yang mempersatukan kelima Ncuhi dalam satu kerajaan yakni Kerajaan Bima, dan Sang Bima sebagai raja pertama bergelar Sangaji. Sejak saat itulah Bima menjadi sebuah kerajaan yang berdasarkan Hadat, dan saat itu pulalah Hadat Kerajaan Bima ditetapkan berlaku bagi seluruh rakyat tanpa kecuali. Hadat ini berlaku terus menerus dan mengalami perubahan pada masa pemerintahan raja Ma Wa’a Bilmana. Setelah menanamkan sendi-sendi dasar pemerintahan berdasarkan Hadat, Sang Bima meninggalkan Kerajaan Bima menuju timur, tahta kerajaan selanjutnya diserahkan kepada Ncuhi Dara hingga putra Sang Bima yang bernama Indra Zamrud sebagai pewaris tahta datang kembali ke Bima pada abad XIV/ XV.
Beberapa perubahan Pemerintahan yang semula berdasarkan Hadat ketika pemerintahan Raja Ma Wa’a Bilmana adalah :
- Istilah Tureli Nggampo diganti dengan istilah Raja Bicara.
- Tahta Kerajaan yang seharusnya diduduki oleh garis lurus keturunan raja sempat diduduki oleh yang bukan garis lurus keturunan raja.

Perubahan yang melanggar Hadat ini terjadi dengan diangkatnya adik kandung Raja Ma Wa’a Bilmana yaitu Manggampo Donggo yang menjabat Raja Bicara untuk menduduki tahta kerajaan. Pada saat pengukuhan Manggampo Donggo sebagai raja dilakukan dengan sumpah bahwa keturunannya tetap sebagai Raja sementara keturunan Raja Ma Wa’a Bilmana sebagai Raja Bicara. Kebijaksanaan ini dilakukan Raja Ma Wa’a Bilmana karena keadaan rakyat pada saat itu sangat memprihatinkan, kemiskinan merajalela, perampokan dimana-mana sehingga rakyat sangat menderita. Keadaan yang memprihatinkan ini hanya bisa di atasi oleh Raja Bicara. Akan tetapi karena berbagai kekacauan tersebut tidak mampu juga diatasi oleh Manggampo Donggo akhirnya tahta kerajaan kembali di ambil alih oleh Raja Ma Wa’a Bilmana. Kira-kira pada awal abad ke XVI Kerajaan Bima mendapat pengaruh Islam dengan raja pertamanya Sultan Abdul Kahir yang penobatannya tanggal 5 Juli tahun 1640 M. Pada masa ini susunan dan penyelenggaraan pemerintahan disesuaikan dengan tata pemerintahan Kerajaan Goa yang memberi pengaruh besar terhadap masuknya Agama Islam di Bima. Gelar Ncuhi diganti menjadi Galarang (Kepala Desa). Struktur Pemerintahan diganti berdasarkan Majelis Hadat yang terdiri atas unsur Hadat, unsur Sara dan Majelis Hukum yang mengemban tugas pelaksanaan hukum Islam. Dalam penyelenggaraan pemerintahan ini Sultan dibantu Oleh : 1. Majelis Tureli ( Dewan Menteri ) yang terdiri dari Tureli Bolo, Woha, Belo, Sakuru, Parado dan Tureli Donggo yang dipimpin oleh Tureli Nggampo/ Raja Bicara. 2. Majelis Hadat yang dikepalai oleh Kepala Hadat yang bergelar Bumi Lumah Rasa NaE dibantu oleh Bumi Lumah Bolo. Majelis Hadat ini beranggotakan 12 orang dan merupakan wakil rakyat yang menggantikan hak Ncuhi untuk mengangkat/ melantik atau memberhentikan Sultan. 3. Majelis Agama dikepalai oleh seorang Qadhi ( Imam Kerajaan ) yang beranggotakan 4 orang Khotib Pusat yang dibantu oleh 17 orang Lebe Na’E.
Seiring dengan perjalanan waktu, Kabupaten Bima juga mengalami perkembangan kearah yang lebih maju. Dengan adanya kewenangan otonomi yang luas dan bertanggungjawab yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bingkai otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang (UU) No. 22 tahun 1999 dan direvisi menjadi UU No. 33 tahun 2004, Kabuapten Bima telah memanfaatakan kewenangan itu dengan Profil Kabupaten Bima tahun 2008 3 terus menggali potensi-potensi daerah baik potensi sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pertumbuhan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk memenuhi tuntutan dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat, Kabupaten Bima telah mengalami beberapa kali pemekaran wilayah mulai tingkat dusun, desa, kecamatan, dan bahkan dimekarkan menjadi Kota Bima pada tahun 2001. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk memenuhi semakin meningkatkan tuntutan untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat yang terus berkembang dari tahun ke tahun tetapi juga karena adanya daya dukung wilayah. Sejarah telah mencatat bahwa Kabuapten Bima sebelum otonomi daerah hanya terdiri dari 10 kecamatan, kemudian setelah otonomi daerah kecamatan sebagai pusat ibukota Kabupaten Bima dimekarkan menjadi Kota Bima, dan Kabupaten Bima memekarkan beberapa wilayah kecamatannya menjadi 14 kecamatan dan pada tahun 2006 dimekarkan lagi menjadi 18 kecamatan dengan pusat ibukota kabupaten Bima yang baru dipusatkan di Kecamatan Woha. (Bappeda Kab. Bima)

Hubungan Darah Bima-Bugis-Makassar
Arus modernisasi dan demokratisasi disegala bidang kehidupan telah mempengaruhi cara pandang dan cara berpikir seluruh element masyarakat. Hubungan keakrabatan antar etnis dan bahkan hubungan darah sekalipun terpisahkan oleh tembok modernisasi dan demokrasi hari ini. Hubungan keakrabatan dan kekeluargaan yang terjalin selama kurun waktu 1625 – 1819 (194 tahun) pun terputus hingga hari ini. Hubungan kekeluargaan antara dua kesultanan besar dikawasan Timur Indonesia yaitu Kesultanan Gowa dan Kesultanan Bima terjalin sampai pada turunan yang ke- VII. Hubungan ini merupakan perkawinan silang antara Putra Mahkota Kesultanan Bima dan Putri Mahkota Kesultanan Gowa terjalin sampai turunan ke- VI. Sedangkan yang ke- VII adalah pernikahan Putri Mahkota Kesultanan Bima dan Putra Mahkota Kesultanan Gowa. Berikut urutan pernikahan dari silsilah kedua kerajaan ini :

1. Sultan Abdul Kahir (Sultan Bima I) menikah dengan Daeng Sikontu, Putri Karaeng Kasuarang, yang merupakan adik iparnya Sultan Alauddin pada tahun 1625. dari pernikahan ini melahirkan Sultan Abil Khair (Sultan Bima ke-II)
2. Sultan Abil Khair (Sultan Bima ke- II) menikah dengan Karaeng Bonto Je'ne. Adalah adik kandung Sultan Hasanuddin, Gowa pada tanggal 13 April 1646. dari pernikahan ini melahirkan Sultan Nuruddin (Sultan Bima ke-III) pada tahun 1651.
3. Sultan Nuruddin (Sultan Bima ke-III) menikah dengan Daeng Ta Memang anaknya Raja Tallo pada tanggal 7 mei 1684. dari pernikahan tersebut melahirkan Sultan Jamaluddin (Sultan Bima ke-IV)
4. Sultan Jamaluddin (Sultan Bima ke IV) menikah dengan Fatimah Karaeng Tanatana yang merupakan putri Karaeng Bessei pada tanggal 8 Agustus 1693. dari pernikan tersebut melahirkan Sultan Hasanuddin (sultan Bima ke- V).
5. Sultan Hasanuddin (Sultan Bima ke- V) menikah dengan Karaeng Bissa Mpole anaknya Karaeng Parang Bone dengan Karaeng Bonto Mate'ne, pada tanggal 12 september 1704. dari pernikahan ini melahirkan Sultan Alaudin Muhammad Syah pada tahun 1707 (Sultan Bima ke- VI)
6. Sultan Alaudin Muhammad Syah (Sultan Bima ke- VI) menikah dengan Karaeng Tana Sanga Mamonca Raji putrinya sultan Gowa yaitu Sultan Sirajuddin pada tahun 1727. pernikahan ini melahirkan Kumala Bumi Pertiga dan Abdul Kadim yang kemudian diangkat menjadi Sultan Bima ke- VII pada tahun 1747. ketika itu beliau baru berumur 13 tahun. Kumala Bumi Pertiga putrinya Sultan Alauddin Muhammad Syah dengan Karaeng Tana Sanga Mamonca Raji ini kemudian menikah dengan Abdul Kudus Putra Sultan Gowa pada tahun 1747. dan dari pernikahan ini melahirkan Amas Madina Batara Gowa ke-II. Sementara Sultan Abdul Kadim yang lahir pada tahun 1729 dari pernikahan dari pernikahannya melahirkan Sultan Abdul Hamid (Sultan Bima ke- VIII). Sultan Abdul Hamid (La Hami) dilahirkan pada tahun 1762 kemudian diangkat menjadi sultan Bima tahun 1773.
7. Sultan Abdul Kadim (Sultan Bima ke- VII) dari pernikahannya (Istrinya tidak terlacak oleh dalam referensi sejarah yang kami baca- mohon Maaf) melahirkan Sultan Abdul Hamid pada tahun 1762 dan Sultan Abdul Hamid diangkat menjadi Sultan Bima ke- VIII pada tahun 1773.
8. Sultan Abdul Hamid (Sultan Bima ke- VIII) dari pernikahannya (Istrinya tidak terlacak oleh dalam referensi sejarah yang kami baca- Mohon Maaf) melahirkan Sultan Ismail pada tahun 1795. ketika sultan Abdul Hamid meninggal dunia pada tahun 1819, pada tahun ini juga Sultan Ismail diangkat menjadi Sultan Bima ke- IX
9. Sultan Ismail (Sultan Bima ke- IX) dari pernikahannya (Istrinya tidak terlacak oleh dalam referensi sejarah yang kami baca- Mohon Maaf) melahirkan sultan Abdullah pada tahun 1827
10. Sultan Abdullah (Sultan Bima ke- X) menikah dengan Sitti Saleha Bumi Pertiga, putrinya Tureli Belo. Dari pernikahan ini abdul Aziz dan Sultan Ibrahim.
11. Sultan Ibrahim (Sultan Bima ke- XI) dari pernikahannya melahirkan Sultan Salahuddin yang kemudian diangkat menjadi Sultan Bima ke- XII pada tahun 1888 dan memimpin kesultanan hingga tahun 1917.
12. Sultan Salahuddin (Sultan Bima ke- XII) sebagai Sultan Bima terakhir dari pernikahannya melahirkan Abdul Kahir II (Ama Ka'u Kahi) yang biasa dipanggil dengan Putra Kahi dan St Maryam Rahman (Ina Ka'u Mari). Putra Kahir ini kemudian Menikah dengan Putri dari Keturunan Raja Banten (Saudari Kandung Bapak Ekky Syachruddin) dan dari pernikahannya melahirkan Bapak Fery Zulkarnaen
Adalah sangat Ironi memang jika pada hari ini generasi baru dari kedua Kesultanan Besar ini kemudian tidak saling kenal satu sama lain. Bahkan pada zaman kerajaan, pertumbuhan dan perkembangan penduduk Gowa dan Bima merupakan Etnis yang tidak bisa dipisahkan dan bahkan masyarakat Gowa pada umumnya tidak bisa dipisahkan dengan Etnis Bima (Mbojo) sebagai salah satu Etnis terpenting dalam perkembangan kekuatan kerajaan Gowa. Dari catatan sejarah yang dapat dikumpulkan dan dianalisa, hubungan kekeluargaan antara kedua kesultanan tersebut berjalan sampai pada keturunan ke- IX dari masing-masing kesultanan, dan jika dihitung hal ini berjalan selama 194 tahun. Dari data yang berhasil dikumpulkan, dapat disimpulkan bahwa hubungan kesultanan Bima dan Gowa dengan pendekatan kekeluargaan (Darah) terjalin sampai pada tahun 1819. Analisa ini berawal dari pemikiran bahwa ada hubungan darah yang masih dekat antara Amas Madina Batara Gowa Ke- II anaknya Kumala Bumi Pertiga dengan Sultan Abdul Hamid (Sultan Bima ke- VIII). Karena keduanya masih merupakan saudara sepupu satu kali. Bahkan ada kemungkinan yang lebih lama lagi hubungan ini terjalin. Yaitu ketika Sultan Abdul Hamid meninggal pada tahun 1819 dan pada tahun itu juga langsung digantikan oleh putra mahkotanya yaitu Sultan Ismail sebagai sultan Bima ke- IX. Karena Sultan Ismail ini kalau dilihat keturunannya masih merupakan kemenakan langsungnya Amas Madina Batara Gowa Ke- II, jadi hubungan ini ternyata berjalan kurang lebih 194 tahun.

Pada beberapa catatan yang kami temukan, bahwa pernikahan Salah satu Keturunan Sultan Ibrahim (Sultan Bima ke- XI) masih terjadi dengan keturunan Sultan Gowa. Sebab pada tahun 1900 (pada kepemimpinan Sultan Ibrahim), terjadi acara melamar oleh Kesultanan Bima ke Kesultanan Gowa. Mahar pada lamaran tersebut adalah Tanah Manggarai. Sebab Manggarai dikuasai oleh kesultanan Bima sejak abad 17. Namun, pada catatan sejarah tersebut tidak tercatat secara jelas.(dari berbagai sumber)

noreply@blogger.com (Agus Rahmat) — Sun, 22 Aug 2010 08:34:00 +0000

(Lebih) Memahami Apa Itu Publik Relations
oleh: Agus Rahmat*)

Isitilah Public Relations (PR) dalam perkembangan dewasa ini, bukan lagi hal yang baru. Bukan sekedar menjadi diskursus keilmuan semata, tapi sudah merambah pada ruang profesi. Lembaga pendidikan seperti universitas telah menjadikan PR sebagai salah satu disiplin keilmuan. Bahkan, telah banyak dijumpai lembaga pendidikan yang memfokuskan studinya pada PR.

Selain itu, PR juga menjadi sebuah profesi. Beberapa instansi swasta, selalu menempatkan PR sebagai bagian penting dalam membangun instansi. Lembaga pemerintahan pun tidak ketinggalan. Sebagai upaya untuk mampu mengkomunikasikan berbagai kebijakan pemerintah dan upayanya sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat.

Bahkan, strategi PR ini pun sudah banyak digunakan dalam urusan politik pencitraan maupun pemilu. Semua tidak akan menyangkal jika kemenangan SBY pada pilpres 2004 (bahkan 2009 silam) tidak terlepas dari strategi PR timnya yang sangat jitu. Kemenangan Obama pun sama halnya.

Namun, yang perlu dipahamai adalah bagaimana PR sebenarnya? Sebab memahami PR dengan kompleksitas perkembangannya tidak semata memahami secara konvensional atau tradisional. Perkembangan PR akan terus terjadi seiring dengan kompleksitas masalah yang terjadi. PR akan terus berkembang dan di re-interpretasi lebih baik lagi oleh lembaga pemerintahan karena perkembangan pemahaman masyarakat yang semakin bergerak maju. PR tidak stagnan, dan berikut ini sekedar gambaran untuk bisa dipahami lebih lanjut.

PR dalam pemahaman beberapa ahli

Berkembangnya PR sebagai suatu profesi, ternyata tidak terlepas dari sebuah kepentingan. Sejenak menengok historisitasnya, maka pemahaman ini akan mengulang kisah selama Perang dunia (PD I). Amerika Serikat adalah Negara yang mengembangkan ini untuk kepentingan selama terjadi PD I tersebut. Maka, lahirlah tokoh-tokoh seperti Ivy Lee, Edward L.Bernays, maupun Carl Byoir kemudian tergabung dalam Committee on Public Information (Creel Commission). Mereka melakukan publisitas untuk kepentingan AS selama PD I.

Edward Bernays, berkomentar: ”When I came back to the United States, I decided that if you could use propaganda for war, you could certainly use it for peace. And propaganda got to be a bad word because of the Germans.. using it. So what I did was to try to find some other words, so we found the words Council on Public Relations”.

Bernays juga memandang PR sebagai ilmu social terapan yang menggunakan insights dari berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi dan psikologi untuk mengelola secara ilmiah dan memanipulasi pikiran serta perilaku public yang irasional dan seperti sekawan (herdlike). ”The conscious and intelligent manipulation of the organized habits and opinions of the messages is an important element in democratic society”.

Sementara Ivy Lee seperti dalam kata-kata Public relations Society of America (PRSA), ”Public relations helps an organization and its public adapt mutually to each other”. Lee adalah pengembang model press release dan penganut paham two-way street approach (pendekatan jalur dua arah) terhadap PR. Paham two-way street approach ini adalah dimana PR bisa membantu klien mendengar dan juga mengkomunikasikan pesan kepada public mereka.

Philip Lesly (1976) memandang PR sebagai seni atau ilmu. ”Public relations is the science and art of understanding, adjusting to and influencing the human climate. Its main instrument is mass communication”. Ungkapan Lesly ini nampaknya diamini oleh Asosiasi Public Relations dan Forum Public Realtions saat mengadakan pertemuan pada 1978 di Mexico city. ”Praktik public relations adalah seni dan ilmu yang menganalisis kecendrungan, memprediksi konsekuensi-konsekuensinya, memberi nasehat para pemimpin organisasi, dan mengimplementasikan program aksi terencana yang sekaligus akan melayani kepentingan organisasi dan public”.

Prof. Jerry A.Hendrix (2004) dalam bukunya Public Relations Cases (edisi ke-6), mengungkapkan dengan membalikkan istilah PR menjadi relations with public atau lebih dikenal dengan interrelationships with public (kesalingterhubungan dengan publik). Menurutnya, ini lebih baik dari PR kontemporer. Sebab, khalayak yang dituju memberi umpan balik informasi ke organisasi melalui upaya-upaya riset dan mereka sering berpartisipasi dalam program PR itu sendiri.

Public relations dalam instansi pemerintah

Kerja pemerintahan adalah kerja yang tersistem dan lebih dikenal dengan kerja birokrasi. Permasalahannya adalah pada persoalan birokrasi. Karl Heinzen mengatakan bahwa kerja para birokrat ini sangat tertutup tanpa ada yang mengetahui. Kerja ini pula yang menggiring kita pada analisa adanya korupsi, nepotisme, atau bahkan tidak maksimalnya kinerja birokrasi pemerintah dalam melayani masyarakat.

Dalam The English Constitution (1867), Bagehot mengungkapkan, karena birokrasi bergantung kepada kerutinan, maka dalam hal situasi, birokrasi tidak cukup fleksibel untuk menghadapi berbagai masalah. Dalam menangani problematika itu, maka kebiasaan akan rutinitas dalam birokrasi harus di tiadakan sehingga nantinya muncul orang baru yang lebih peka terhadap perkembangan yang terjadi di luar.

Kinerja pemerintah yang tidak terlepas dari peran birokrasi dengan rutinitas yang selalu terjadi di atas, tentu bertolak belakang. Pemerintah harus melayani masyarakat sebagai objek utama dari sebuah kinerja. Namun, di sisi yang lain, pemerintah justru menutup diri dengan system birokrasi yang cenderung tertutup dan njlimet.

Jika menyimak sekilas pembahasan tentang public relations dan problem dalam pemerintahan birokrasi, tentu kita bisa menganalisa dari sisi public relations. Baik PR sebagai seni, ilmu atau profesi sekalipun. Untuk memaksimalkan kerja dan kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat, metode PR adalah salah satu yang perlu dimaksimalkan.

Sejauh ini, hampir semua instansi pemerintah baik tingkat pusat hingga tingkat kelurahan sekalipun, unsur PR di dalamnya pasti ada. Hanya saja, bagaimana PR pemerintahan dilaksanakan? Apa saja metode yang digunakan? Efektifkah PR pemerintah ini dalam melayani dan memperbaiki kondisi masyarakat?

Dari perspektif penulis, PR pemerintah cenderung bersifat one-way street approach. Kebanyakan hanya menyediakan fasilitas seperti website, madding, atau press release. Sementara isinya cenderung berdasarkan 1 aspek dan bersifat manipulative.

Artinya, kerja PR pemerintah lebih bersifat informative. Sementara itu, tidak ada feedback dari masyarakat. Sehingga, kerja PR ini tidak mampu untuk menganalisa atau memprediksi setiap program aksi apakah itu cocok diterapkan atau tidak. Sehingga, tidak heran jika banyak program pemerintah yang justru tidak menyentuh sendi utama dari problem yang dialami oleh masyarakat. Banyak juga problem yang ada di masyarakat yang justru tidak ditanggapi dengan baik oleh pemerintah. Ini semua tidak terlepas dari strategi PR yang tidak berjalan sesuai makna sebenarnya.

Kerja PR pemerintah, kecenderungannya dijadikan sebagai lembaga pembangun image pemerintah. Bukan sebagai lembaga yang mampu menghubungkan antara kepentingan masyarakat dengan pemerintah. Hal ini pula yang sempat ditakutkan oleh Edward Bernays. Bernays pernah bercerita saat seorang perempuan muda meminta nasehatnya. Bernays menanyakan apa yang dilakukannya untuk hidup. ”Saya di bidang public relations” ungkap gadis itu. Lanjut perempuan itu, ia membantu para penerbang.

Seorang Edward Bernays tentu menyayangkan model-model praktik PR seperti perempuan itu. Bahkan, kalau pun dia tahu metode PR di pemerintahan kita, Bernays pasti kecewa juga. Kebanyakan orang menilai bahwa public relations sekedar ramah-tamah, kehangatan atau senyuman agar orang terpesona dan merasa senang.

Lalu, haruskah pelayanan pemerintah melalui PR hanya sekedar lips service? Hanya membuat image positif yang dimanipulatif? Sekedar membuat masyarakat ‘tersenyum’ dalam kesusahan? Tentu kerja dan kinerja PR dalam pemerintahan perlu ditinjau lagi.

*) Ketua Umum IMM Renaissance FISIP periode 2006-2007

(Seri mengawal demokrasi lokal Mbojo – 2 habis)

noreply@blogger.com (Agus Rahmat) — Wed, 28 Jul 2010 04:34:00 +0000

Rakyat dan Media adalah Gatekeeper Demokrasi
Oleh: Agus Rahmat*)
*) Aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Menulis di berbagai media massa.

Ketika pemimpin sudah diperoleh dari sebuah pemilihan yang demokratis, bagaimana selanjutnya? Ruang demokrasi yang sempat membuat masyarakat terkubu-kubu pada masing-masing calon, harus segera disatukan. Bukan lagi mendukung siapa, tapi saatnya adalah menjadi pengawal atau gatekeeper.
Dalam istilah media massa, dikenal gatekeeper atau penjaga. Ada juga yang menyebut media sebagai watchdog atau anjing penjaga. Jika JJ Rousevelt mengutarakan 3 pilar demokrasi yaitu eksekutif, legislative dan yudikatif, maka ada 1 tambahan yaitu media massa sebagai pilar keempatnya.
Jauh tahun sebelumnya, panglima perang Perancis, Napoleon Bonaparte telah mengatakan hal serupa. Dia bilang, hadapkan aku pada ratusan prajurit, aku tidak takut. Tapi jangan hadapkan aku pada 1 pena wartawan. Sungguh luar biasa kekuatan dari media massa. Bahkan rezim orba pun harus rela melepaskan tahtanya akibat dari gempuran media yang bertubi-tubi.
Fakta terbaru yang masih hangat adalah terkait surat pembaca seorang warga di salah satu Koran harian nasional. Dia mengeluhkan parade iring-iringan presiden yang pulang ke Cikeas. Protes warga di Koran itu pun ditanggapi oleh protokoler kepresidenan. Presiden berangkat dari Cikeas menuju istana jam 05.30 subuh. Padahal biasanya berangkat jam 06.00 pagi.
Banyak sisi-sisi lain dari kekuatan media massa. Bahkan, Peterson dkk memberikan sebuah pengibaratan kekuatan media massa: ”Walau kekuatannya tidak seperti gelombang laut yang menghancurkan, tetapi dia seperti air yang mengalir tenang di sungai. Dia tidak menghanyutkan, tidak pula menghancurkan. Tapi, dia bisa membuat aliran baru, tidak mengikuti aliran air yang sudah ada”.
Media massa, perlahan tapi pasti, di tengah berbagai kritik dan cibiran, bisa saja menjadi penentu arah social culture. Dia bisa juga menjadi penentu arah kebijakan politik, dan itu terjadi. Dalam demokrasi modern dewasa ini, baik pemilukada maupun pilpres, sangat bodoh jika ada calon yang tidak memanfaatkan media massa dalam meraih kemenangan.
Kemajuan teknologi informasi (termasuk media massa) pun bisa saja menjadi pisau tajam yang siap menghujam jantung social jika tidak disikapi dengan baik. Sosiolog Kanada yang juga pakar media, Marshal McLuhan mengatakan perkembangan teknologi informasi (VCD, DVD, hingga teknologi HP) sesungguhnya lebih berbahaya jika dibandingkan dengan perang dengan persenjataan modern sekalipun. Sebab, dia bersifat dehumanisasi. Merusak system moral dan sendi-sendi kehidupan social masyarakat. Tentu, ungkapan ini sebagai reflex dari ketidak bijakan kita dalam memanfaatkan teknologi informasi dan media massa. Contoh paling kongkrit adalah maraknya video porno yang diproduksi oleh generasi bangsa ini dengan hanya menggunakan HP.
Lalu, apa kaitannya dengan demokrasi terutama pemilukada (kabupaten Bima)? Pemaparan di atas, setidaknya telah mewakilkan dua aspek penting. Yaitu terkait kekuatan media massa dan kewaspadaan kita terhadap perkembangannya. Dia ibarat pisau, kalau digunakan untuk memotong sayuran maka pisau itu positif. Tetapi kalau digunakan untuk membunuh orang, maka valuenya menjadi negative.
Media massa adalah informan penting dalam era informasi. Tidak bisa dinafikkan jika banyak pihak termasuk instansi pemerintah menggunakan media massa sebagai barometer dalam berbagai aspek. Seorang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah berhasil menggunakan media sebagai wadah kampanye. Popularitas dia naik drastis jelang pilpres 2004, begitu juga seterusnya.
Nah, setelah seorang pemimpin daerah telah terpilih, media tidak boleh bergerak pada ruang vakum. Artinya, hanya menjadi informan dari beberapa kejadian. Sifat yang paling mendasar dari seorang jurnalis adalah harus pesimis. Sehingga, dengan begitu akan muncul berbagai pertanyaan terhadap beberapa kejanggalan yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi ini. Disinilah lahirnya pengawasan dari media massa.
Ketika point ini telah terjadi, masyarakat akan mendapatkan fungsi edukasi dari keberadaan media massa. Satu catatan penting yang saya lihat dari berbagai tampilan media massa di lokal Mbojo. Mereka cenderung bersifat reaktif dari pada memilih jalur in-dept. Liputannya cenderung bersifat kejadian dari pada mengulas secara mendalam. Hampir tidak ditemukan grand issue dari media tersebut. Sehingga, secara tidak langsung, hanya bersifat informasi kontemporer semata. Belum masuk pada ranah media massa yang berfungsi sebagai pendidik atau to educations.
Media harus terus menghadirkan in-dept news dari sebuah janji demokrasi yang telah termenangkan. Sebab, selain media massa siapa lagi yang bisa diharapkan? Ketiga unsur demokrasi yaitu eksekutif, legislative dan yudikatif adalah eksekutor. Mereka adalah pengambil segala kebijakan (tentu dengan tendensi politis tertentu). Sedangkan masyarakat dan media adalah bebas politis, warga sipil dan institusi social.
Ketika media massa memberikan informasi dan melakukan pengawalan terhadap jalannya demokrasi, maka masyarakat bisa menilai. Masyarakat bisa menilai sejauh mana sebuah janji ini hipokrit atau tidak. Masyarakat bisa menilai pemimpin mereka yang telah mereka percayakan.
Terkadang, masyarakat bisa juga menjadi eksekutor dari penghianatan sebuah janji. Kisah reformasi 1998 adalah catatan sejarah penting juga dari perlawanan masyarakat. Media massa terus menggempur kebobrokan suatu rezim. Kisah silam terjadi di Perancis era Louis XIV. Disitulah lahirnya vox populi vox dei ketika penyerbuan penjara Bastile sebagai symbol korupnya penguasa. Kisah people of power di Filipina decade 1980-an pun perlu dilihat lagi.
Apakah dalam prosesnya di mbojo bisa demikian? Tentu kita tidak ingin kekacauan terjadi. Tapi setidaknya menjadi peringatan bagi pemimpin yang korup dan pembohong. Tapi, ketika pemimpin bisa membawa kemaslahatan bagi masyarakatnya, jangankan sakali wali sakali rai, untuk rai ncau-ncau pun bisa terwujud. So, tetaplah menjadi pengawal dalam perjalanan demokrasi ke depannya dengan mengedepankan akal sehat dan lebih bijak. Bukan untuk saya, bukan untuk mereka tapi untuk kita semua, dana ro rasa mbojo yang kita cintai dan rindukan bersama. Amien ya Allah humma amien.

*) Tulisan ini juga di muat di koran lokal Suara Mandiri di Bima-NTB edisi 30 Juli 2010

(Seri mengawal demokrasi lokal Mbojo – 1)

noreply@blogger.com (Agus Rahmat) — Wed, 28 Jul 2010 04:30:00 +0000

(Akankah) Janji Hipokrit Kampanye?

Kampanye telah usai, sengketa pemilukada pun telah tertuntaskan di MK. Tidak ada lagi teriakan pendidikan gratis, KTP gratis, atau propaganda sakali wali sakali rai. Deru motor dengan suara kencang dan jumlah massa yang membludak, kini telah habis masanya.

OLEH: AGUS RAHMAT

Sekitar pukul 09.00, aku terbangun dari lelap ku. Ba’da subuh, aku ‘ngebut’ untuk menyelesaikan karya novel ku hingga aku tidak sadar sempat terlelap beberapa jam. Aku tersadarkan setelah suara bising hinggap ke telinga ku. Beberapa orang yang mengendari motor menggunakan knalpot racing (tentu suaranya nyaring dan kencang), asyik beratraksi hingga memasuki gang-gang.
Beberapa orang nampak tergesa-gesa menuju jalan besar. Dari rumah ku, memang terdengar kegaduhan suara manusia dan kendaraan. Ada apa? Itu yang terbesit dalam benakku. Tak kuasa dihantui rasa penasaran, aku pun mengikuti jejak kaki beberapa orang. Ternyata, sedang ada konvoi kendaraan kampanye salah satu pasangan cabup-cawabup kabupaten Bima 2010-2015.
Konvoi ini sangat meriah. Segala kendaraan bisa dipastikan berjejer meriah seolah tidak mau kalah dalam menyambut pesta yang notabenenya adalah pesta rakyat. Tapi memang benar-benar terasa pesta rakyat. Karena rakyatlah yang menikmati ini walau mungkin hanya sesaat, hanya beberapa hari ini, dan hanya perasaan. Tetapi mungkin saja nasib mereka akan tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya.
”Hidup zaman…hidup zaman…” teriak para konvoter. ”Mai ra cina ro angi, ta kandiha menaku kampanye zaman” imbuh seorang orator perempuan yang sangat fasih melafazkan kalimat propaganda itu. ”Aina nefa tanggal 7 makento ta caki menaku nomor tolu, ederu zaman bersatu. Hidup zaman..hidup zaman..” lanjutnya dengan teriakan yang lantang dan penuh semangat.
Sementara itu, iring-iringan kendaraan bermotor tetap semangat menancapkan gas-gasnya. Walau tanpa irama, tetapi keriuhan ini semakin terasa. Beberapa kendaraan besar seperti truk, bus hingga mobil pribadi melengkapi kemeriahan ini. Anak-anak hingga yang tua, pria dan wanita, bercampur baur dalam ‘pesta rakyat’ ini.
Beberapa kalimat kampanye terdengar jelas. Pendidikan gratis, KTP gratis, Bima yang religious, dan masih banyak lagi. Berjam-jam aku menikmati hal ini. Rona senyum terpancar dari hati ku. Semangat pun aku raih kembali. Inspirasi seolah menghampiri ku untuk segera menyelesaikan novel ku, maklum novel yang aku buat, juga memiliki kandungan terkait demokrasi lokal dalam pemilukada kabupaten Bima (he..he..he..sekalian promosi). Setelah konvoi berlalu, aku kembali ke rumah.
Jelang siang, suara serupa yang aku dengar pagi tadi, kembali mencuat. Tidak jauh berbeda. Aku bisa menebak, pasti ini lanjutan kampanye. Hanya bedanya, rombongan ini merupakan rombongan lain. Mereka adalah massa pasangan ferrsy rakyat dengan nomor urut 1. Pasangan ini merupakan pasangat terkuat dan menjadi lawan terkuat dari pasangan nomor urut 3.
”Mai lenga, lao batu kampanye Ferrsy. Cumpukaina ke, ake kampanye akbar” ajak seorang teman. Aku sempat berpikir panjang. Walau aku bukanlah orang yang suka dengan hal seperti ini, tapi akhirnya aku menyetujuinya. Berharap ada sesuatu yang aku dapatkan. Walau belum makan siang, tapi rasa penasaran telah membuat ku kenyang untuk sesaat.
Luasnya lapangan kara, seolah tak bercelah. Dipenuhi lautan manusia yang menjadi pendukung setia pasangan nomor urut 1. Aku sempat terpesona. Tapi tidak adil juga mengatakan bahwa pasangan ini akan menang sebab aku belum pernah melihat kampanye pasangan lain.
Banyak janji yang terucap juga. Aku tidak bisa mengkalkulasikan secara jelas. Diantaranya adalah rencana infrastruktur jalan, bendungan, pupuk yang mudah diperoleh, rencana pembangunan universitas di Bima, hingga nasib para guru sukarela. Tentu banyak lagi.
Sempat berpikir, bisakah janji kampanye dari para pasangan ini terpenuhi? Benarkah masyarakat akan menikmati seperti yang dijanjikan oleh mereka? Aku masih belum tahu. Walau beberapa pembangunan telah berjalan dengan baik pada periode sebelumnya, tetapi pertanyaan ini terus saja muncul (mungkin insting ku sebagai jurnalis ya? He..he..he..).
Pertanyaan ini bukan karena pesimis dari putra terbaik mbojo yang berkompetisi. Tetapi, ini karena pengalaman dan realita yang banyak sekali dijumpai. Kampanye seolah menjadi ajang untuk obral janji hipokrit (janji bohong disaat kampanye). Menawarkan program yang begitu merakyat tetapi hanya sebagai symbol untuk memperoleh kekuasaan dari suara rakyat.
Mereka sadar bahwa vox populi vox dei, suara rakyat adalah suara ‘Tuhan’. Tetapi, banyak juga yang ingkar pada suara ‘Tuhan’ ini. Ongkos menjadi calon hingga masa kampanye, membuat mereka harus menguras kantong berlebihan. Sehingga, kebanyakan dari mereka juga menghalalkan segala cara untuk meraih dukungan vox dei ini.
Apa untungnya bagi ku untuk berpikiran seperti ini? ”Kamu aja nggak menetap di Bima, ngapain harus repot-repot!?” sindir seorang teman dengan nada bercanda. Memang benar yang dia katakan. Aku sempat gagal menjadi anggota KPPS karena aku tidak masuk dalam DPT. Aku juga tidak punya hak suara karena tidak masuk DPT. Intinya, aku adalah masyarakat mbojo yang golput karena system. Tapi aku tidak berontak. Lebih baik seperti ini dari pada harus menjadi boneka-boneka para politikus itu. Lebih baik aku seperti ini dari pada menjadi bagian dari kelompok tertentu yang membuat daya kritis ku tumpul. Toh, yang penting bagi ku adalah dana mbojo yang lebih baik dari sebelumnya.
Permasalahan sebenarnya adalah kemakmuran dan kemudahan. Makmur menjalani hidup tanpa harus ada tekanan-tekanan akibat ekonomi yang melilit. Kemudahan berarti tidak rumit ketika harus menjadi masyarakat sipil yang diatur oleh para birokrat dan aparat. Tentu impelementasinya akan semakin luas.
Kembali pada beberapa petuah mbojo. Toho mpa nahu sura dou labo dana, dan nggahi rawi pahu, serta banyak lagi. Falsafah ini saja mengandung makna sebuah kesejahteraan masyarakat. Kedua makna dari falsafah ini jelas-jelas mengisyaratkan bahwa seorang pemimpin (baik formal maupun non-formal), mengharamkan yang namanya hipokrit, janji bohong untuk sekedar memperoleh kekuasaan. Toh, para raja dan sultan terdahulu tidak dipilih oleh rakyat tetapi mereka sudah mengkampanyekan kesejahteraan rakyat dan tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Apakah dengan demokrasi langsung ini, kita masih ingin membohongi rakyat? Sungguh dosa yang berlipat ganda yang harus diterima. (bersambung)

MEDIA DAN PEMILU

noreply@blogger.com (Agus Rahmat) — Fri, 14 May 2010 06:28:00 +0000

Jauh tahun sebelumnya, para pengamat media telah merumuskan kesimpulan global village. Dunia bukan lagi suatu yang berada di awang-awang manusia. Dunia tidak lagi menjadi khayalan atau hanya sebuah dongeng pengantar tidur. Tapi, dunia ada di depan mata. Sudah semakin jelas nampak terlihat.

Era informasi adalah era kebebasan informasi. Sebab, informasi bukan lagi menjadi hal yang mewah, tidak juga menjadi sesuatu yang privat. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan tingkat akses informasi yang belum merata, menjadi momok yang agak menakutkan. Keterbatasan informasi membuat masyarakat berada pada posisi yang tertindas. Tertindas oleh politik, budaya, ekonomi, dan segala aspek. Bahkan, tertindas oleh bangsa sendiri dan bangsa lain.

Oleh sebab itu, faktor yang mampu memediasi itu adalah media massa. Disadari atau tidak, media adalah hal terpenting dewasa ini, dan bahkan jauh ke depan. Sebab, media menjadi wadah sosial dalam melihat sebuah peradaban dan perilaku. Negara yang mengatakan dirinya sebagai negara demokrasi, maka media massa menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan di dalamnya.

Pasca reformasi 1998, setidaknya ada 2 (dua) prestasi yang bisa dilihat. Pertama adalah lahirnya kebebasan pers yang termuat dalam UU No. 4o tahun 1999. Kedua adalah lahirnya otonomi daerah melalui UU No.32 tahun 2002. Selain proses politik yang mulai disebarkan hingga ke daerah, maka peran media lokal pun menjadi begitu urgen. Potensi daerah harus digali secara maksimal guna kesejateraan daerah itu sendiri. Maka, media lokal menjadi bagian yang terpenting juga dalam mewujudkan hal itu.

Indonesia, dengan beragam potensi dan kesenjangan pembangunannya, sangat memerlukan keberadaan media massa. Juga, memerlukan para jurnalis yang handal. Beragam kasus yang terjadi di negara ini, menempatkan media massa sebagai pahlawan. Media massa mampu mengungkap beberapa kejanggalan yang terjadi. Masyarakat pun akhirnya mampu melakukan kontrol, penilaian bahkan sekedar mengetahui sesuatu yang terjadi.

Profesi jurnalis atau wartawan, bukanlah sebagai profesi secara umum yang ditentukan oleh waktu. Bukan pula oreantasi materi. Tetapi dia bekerja untuk mampu menceritakan, memberitahukan dan membangun wacana masyarakat. Sebab, di era sekarang ini, jika masyarakat tidak mampu terpenuhi kebutuhan akan informasi maka proses pembangunan dan demokrasi bisa saja terhambat.

Panglima Demokrasi

Disadari atau tidak, ‘kesuksesan’ Orba dalam menjaga kepemimpinan rezim adalah ketika rezim ‘berhasil’ membungkam media massa. Berbagai kasus yang melibatkan media merupakan bukti kongkrit takutnya rezim terhadap media massa.

Kasus seperti ditutupnya surat kabar Indonesia Raya hingga ditahannya pimpinannya yaitu Muhtar Lubis. Beberapa media kampus seperti Salemba UI. Dan puncak dari hal itu adalah saat terjadinya peristiwa Malari 1975. Beberapa media nasional seperti Kompas maupun Tempo pun tidak luput dari tindakan pembredelan oleh rezim.

Pada tahun 1994, tiga media yaitu Tempo, DeTIK dan Editor menjadi korban pembredelan. Ketika itu, beberapa wartawan dan pimpinan ketiga media tersebut melakukan aksi protes. Bahkan, beberapa simpatisan dan jurnalis dari media lain seperti Kompas pun memprotes tindakan tersebut. Sehingga, pada tahun itu juga, para jurnalis dan simpatisan media berkumpul di Sirnagalih dan melahirkan Aliansi Jurnalis Independen atau yang lebih dikenal sekarang ini adalah AJI Indonesia.

Bukti-bukti sejarah tersebut, kiranya menjadi pelajaran berarti bagi kita. Bahwa ketika media massa dikekang oleh rezim maupun massa, maka sulit untuk menegakkan demokrasi. Karena, tidak semua masyarakat memiliki akses dalam lembaga eksekutif maupun legislative dan yudikatif. Apalagi di tengah masyarakat yang apriori dan apatis terhadap politik kebangsaan.

Ditengah kondisi inilah, hadir media massa sebagai jembatan antara pemerintah dengan masyarakat. Sehingga, masyarakat pun bisa melakukan control terhadap kebijakan yang tidak pro rakyat. Masyarakat pun mampu secara selektif dan tepat dalam melihat dan memilih para calon pimpinan mereka.

UU No. 40 tahun 1999 terkait pers dan UU No. 32 tahun 2002 tentang Otoda, adalah buah hukum dalam penegakan demokrasi. Pemilihan presiden, legislative hingga kepala daerah, sudah di tentukan oleh masyarakat. Sehingga, masyarakat pun harus selektif dan tidak terjebak pada perspektif gossip para calon pimpinannya.

Di lain pihak, media seharusnya bisa memberikan porsi tersendiri bagi masyarakat dalam melihat para calon pimpinannya. Sebab, itulah peran media massa. Itu juga merupakan tanggungjawab social oleh media massa terhadap masyarakat.

Oleh: Agus Rahmat

Alumnus Ilmu Komunikasi Unmuh Malang, dan mantan sekjen PC IMM Malang