Ahmad Sastra.com

RAKYAT DIPAKSA TERIAK MERDEKA, SEMENTARA OLIGARKI ONGKANG-ONGKANG MENIKMATI HASIL JAJAHANNYA

2026-08-04T15:33:13.303+07:00

Oleh : Ahmad Sastra

Di tengah gegap gempita jelang perayaan kemerdekaan RI ke 81, muncul pertanyaan reflektif yang layak diajukan: apakah kemerdekaan telah benar-benar dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat, ataukah hanya menjadi simbol politik yang belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan ekonomi dan sosial ?

Berbagai kajian ekonomi politik menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oleh pemerataan kesejahteraan. Ketika kepemilikan aset, akses terhadap modal, sumber daya alam, dan pengaruh terhadap proses pengambilan kebijakan terkonsentrasi pada segelintir kelompok, sebagian masyarakat tetap menghadapi keterbatasan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Dalam situasi seperti ini, kritik terhadap kapitalisme bukan semata ditujukan pada mekanisme pasar itu sendiri, melainkan pada praktik kapitalisme yang dipadukan dengan patronase, monopoli, rent seeking, dan pengaruh oligarkis yang dapat menggeser orientasi kebijakan publik dari kepentingan bersama menuju kepentingan kelompok tertentu.

Akibatnya, kemerdekaan yang secara konstitusional dimiliki seluruh warga negara dapat dipersepsikan belum sepenuhnya bermakna apabila mobilitas sosial, keadilan ekonomi, dan akses terhadap peluang masih dinikmati secara tidak proporsional. Jangan sampai rakyat ditarik pajak dan dipaksa teriak merdeka, sementara para oligarki justru ongkang-ongkang sambil menikmati hasil jajahannya di negeri ini.

Kapitalisme Sebagai Bencana Nasional

Indonesia sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah, namun ironisnya masih tergolong sebagai negara berkembang dengan tingkat kemiskinan yang signifikan. Sementara kapitalisme terus dipraktikkan dalam sistem ekonomi-politik nasional, ketimpangan semakin melebar dan penguasaan asing atas sumber daya alam semakin kuat.

Neo-imperialisme hari ini tidak datang dalam bentuk kolonialisme bersenjata, tetapi dalam bentuk penguasaan ekonomi oleh kekuatan asing, utang luar negeri, investasi asing langsung (FDI), dan intervensi institusi global seperti IMF dan Bank Dunia. Melalui sistem ini, Indonesia tetap berada dalam cengkeraman kekuatan kapitalis global.

Kapitalisme modern memungkinkan korporasi transnasional dan negara adidaya mengontrol negara-negara berkembang melalui: (1) Privatisasi sektor strategis (2) Utang luar negeri dengan syarat liberalisasi ekonomi (3) Penguasaan pasar domestik oleh produk dan modal asing (4) Eksploitasi tenaga kerja murah.

Melalui instrumen hukum dan ekonomi, negara berkembang seperti Indonesia kehilangan kedaulatan atas kebijakan ekonomi dan sumber dayanya sendiri. Kebijakan negara banyak diintervensi oleh korporasi dan lembaga multinasional demi stabilitas pasar dan keuntungan kapital.

Praktik neo‑kolonialisme dan neo‑imperialisme yang berkembang dalam kerangka sistem kapitalisme neoliberal, berkontribusi terhadap kemiskinan struktural di Indonesia. Sebabnya adalah kelemahan dalam penguasaan sumber daya alam, ketergantungan pada utang luar negeri, serta dominasi modal asing yang melemahkan industri dalam negeri dan memperburuk ketimpangan ekonomi.

Indonesia kaya sumber daya alam, tetapi masih menghadapi angka kemiskinan signifikan: pada Maret 2025, sebanyak 8,47 % penduduk atau sekitar 23,85 juta jiwa masih hidup di bawah garis kemiskinan. Fenomena ini menciptakan pertanyaan kritis: bagaimana negeri dengan kekayaan alam berlimpah gagal mensejahterakan rakyatnya?

Kapitalisme modern di Indonesia berwajah neoliberal, ditandai oleh liberalisasi ekonomi, privatisasi BUMN, dan intervensi seragam terhadap mekanisme pasar. Peran negara sebagai pengatur melemah, sementara peran modal, khususnya asing, menjulang.

Neo‑kolonialisme melibatkan kontrol terselubung ekononomik tanpa pendudukan langsung: kontrol investasi, utang, dan kebijakan. Dalam konteks Indonesia disebut sebagai "nekolim" (neo‑kolonialisme–imperialisme), di mana negara tetap tergantung secara struktural.

Indonesia sangat bergantung pada investasi asing di sektor pertambangan, energi, dan perkebunan. Contohnya: Freeport di Papua, Chevron di Blok Rokan, serta BP di LNG Tangguh, yang dieksploitasi oleh perusahaan luar negeri hingga merugikan rakyat dan lingkungan.

Lebih dari 90 % lahan, kekayaan migas, dan mineral dikuasai modal asing. Akibatnya, meski Indonesia kaya SDA, tetap menjadi importir migas, dan industri bernilai tambah domestik terpuruk.

Kebijakan seperti PP No. 20/1994 membebaskan perusahaan asing dari kewajiban divestasi, sehingga Indonesia hanya memegang saham tipis di sektor tambang besar: e.g. Freeport hanya sekitar 9,36 %.

Indonesia menanggung utang luar negeri triliunan rupiah kepada lembaga seperti IMF dan Bank Dunia, yang sering mensyaratkan liberalisasi ekonomi dan privatisasi sebagai imbalannya. Ini menciptakan tekanan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.

Penguasaan SDA oleh kapitalis menyebabkan kemiskinan yang bersifat struktural: akses rakyat terhadap kekayaan alam dibatasi, sementara modal dan keuntungan terkonsentrasi pada segelintir elit.

Sejumlah laporan menunjukkan bahwa segelintir orang terkaya mendominasi kekayaan nasional seperti yang diklaim oleh Oxfam bahwa empat orang terkaya memiliki kekayaan setara dengan 100 juta orang termiskin. Dominasi kapital membuat jurang kemiskinan dan oligarki semakin melebar.

Eksploitasi lahan oleh modal asing dan domestik menyebabkan deforestasi, bencana ekologis, serta konflik agrarian, terutama terhadap masyarakat adat dan petani.

Neo‑kolonialisme dan neo‑imperialisme dalam bingkai kapitalisme neoliberal di Indonesia bertumpu pada: (1) Ketergantungan pada modal asing dan utang luar negeri; (2) Penguasaan sumber daya oleh korporat asing yang melemahkan pengelolaan nasional; (3) Kesenjangan akses dan distribusi, memperkuat kemiskinan struktural; (4) Kelemahan regulasi dan korupsi memperparah kerugian sosial dan lingkungan.

Selain itu akibat penjajahan gaya bari sistem kapitalisme di negeri ini adalah : (1) Ketimpangan sosial-ekonomi meningkat tajam; segelintir elit menguasai sebagian besar kekayaan nasional. (2) Eksploitasi sumber daya alam oleh asing mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan hak masyarakat lokal. (3) Ketergantungan utang luar negeri menjerat APBN dan membatasi ruang gerak kebijakan. (4) Kemiskinan struktural tetap bertahan meski berbagai program bantuan digulirkan.

Dalam perspektif ekonomi politik, kondisi tersebut sering dikaitkan dengan menguatnya pengaruh oligarki, yaitu ketika kelompok yang memiliki konsentrasi kekayaan dan sumber daya memperoleh pengaruh yang sangat besar terhadap proses politik dan kebijakan publik.

Apabila mekanisme demokrasi, penegakan hukum, dan tata kelola pemerintahan tidak mampu menjaga keseimbangan antara kekuatan pasar dan kepentingan publik, maka ketimpangan sosial berpotensi semakin melebar dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara ikut menurun. Dari perspektif Islam, kekayaan dipandang sebagai amanah yang mengandung fungsi sosial, bukan semata hak individual yang bebas dari tanggung jawab.

Al-Qur'an mengingatkan agar harta "jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu" (QS. Al-Hasyr [59]: 7), sebuah prinsip yang menegaskan pentingnya keadilan distributif dan perlindungan terhadap kelompok yang lemah.

Tantangan utama pembangunan bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan bahwa pertumbuhan tersebut berlangsung secara inklusif, menghadirkan pemerataan kesempatan, memperkuat institusi yang akuntabel, serta menjadikan negara sebagai pelindung kepentingan seluruh rakyat, bukan alat yang mudah dipengaruhi oleh kepentingan segelintir elite ekonomi maupun politik.

Islam Solusi

Solusi memerlukan kedaulatan ekonomi, termasuk reformasi agraria, penguatan regulasi atas SDA, transparansi utang dan pemanfaatan subsidi sosial agar rakyat bisa “berdiri di kaki sendiri” (Berdikari).

Indonesia akan terbebas dari penjajahan gaya bari sistem kapitalisme jika mau menerapkan sistem Islam secara kaffah. Sebab Islam adalah agama sekaligus ideologi anti penjajahan. Sistem Islam adalah sistem komprehensif yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pemerintahan, politik luar negeri, dan distribusi kekayaan. Islam bukan sekadar agama ritual, tetapi juga sistem peradaban.

Dalam Islam, kepemilikan dibagi menjadi: (1) Kepemilikan individu (20 Kepemilikan umum (milkiyah ‘ammah) seperti tambang, energi, laut, hutan (3) Kepemilikan negara. Sumber daya strategis seperti minyak, gas, tambang, dan hutan tidak boleh dimiliki oleh individu atau swasta (apalagi asing). Ia adalah milik umum yang wajib dikelola negara dan hasilnya untuk rakyat (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi).

Negara Islam (Khilafah) berkewajiban menyediakan kebutuhan dasar rakyat: pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Negara bukan fasilitator bisnis, tapi pengurus umat (raa’in) (HR. Al-Bukhari).

Islam tidak mengutamakan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan distribusi kekayaan. Dalam Islam: (1) Zakat, infaq, shodaqah, dan wakaf diperkuat (2) Riba dilarang keras (QS. Al-Baqarah: 275-279). (3) Pasar diawasi negara agar bebas dari praktik curang (4) Tidak ada pajak kecuali pada kondisi darurat dan terbatas

Dalam sistem Islam, negara memiliki politik luar negeri independen, yang berlandaskan dakwah dan jihad, bukan diplomasi kapitalistik. Islam melarang tunduk kepada negara penjajah (QS. Al-Anfal: 60), serta tidak menjalin hubungan yang menjadikan kaum kafir sebagai penentu kebijakan (QS. An-Nisa: 141).

Studi Komparatif: Kapitalisme vs Sistem Islam

Aspek	Kapitalisme	Sistem Islam
Kepemilikan SDA	Bisa dimiliki korporasi dan asing	Milik umum, dikelola negara
Tujuan Ekonomi	Akumulasi laba, pertumbuhan	Keadilan, distribusi kekayaan
Peran Negara	Regulator, fasilitator pasar	Pengurus umat, pelindung rakyat
Hubungan Luar Negeri	Terbuka untuk investasi asing	Mandiri, independen dari penjajah
Solusi Kemiskinan	Subsidi & bantuan sementara	Distribusi kekayaan, larangan riba, zakat

Sistem kapitalisme dengan wajah neo-imperialisme telah terbukti menjadikan Indonesia tidak berdaulat secara ekonomi, menciptakan ketimpangan, dan memperdalam kemiskinan struktural.

Sistem Islam menawarkan solusi mendasar dan menyeluruh dengan mengatur kepemilikan, distribusi, pengelolaan negara, serta hubungan luar negeri. Untuk membebaskan Indonesia dari cengkeraman neo-imperialisme, diperlukan transformasi sistemik menuju sistem Islam kaffah, yang menjamin kedaulatan negara, keadilan sosial, dan kemakmuran rakyat.

REFERENSI

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty. Crown Publishers.

Al-Ghazālī, A. H. M. (2011). Iḥyā' 'ulūm al-dīn. Dār al-Minhāj.

Al-Māwardī, A. A. H. (1996). Al-aḥkām al-sulṭāniyyah wa al-wilāyāt al-dīniyyah. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Qur'an al-Karim.

Al-Zuḥaylī, W. (2009). Al-tafsīr al-munīr fī al-'aqīdah wa al-syarī'ah wa al-manhaj. Dār al-Fikr.

Amsden, A. H. (2001). The rise of "The rest": Challenges to the West from late-industrializing economies. Oxford University Press.

Hadar, I. A. (2015). Ekonomi politik oligarki Indonesia. LP3ES.

Hefner, R. W. (2000). Civil Islam: Muslims and democratization in Indonesia. Princeton University Press.

Ibn Kathīr, I. (1999). Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm. Dār Ṭayyibah.

Marx, K. (1867/1976). Capital: A critique of political economy (Vol. 1, B. Fowkes, Trans.). Penguin Books.

Milanovic, B. (2016). Global inequality: A new approach for the age of globalization. Harvard University Press.

North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University Press.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). Government at a glance 2024. OECD Publishing.

Piketty, T. (2014). Capital in the twenty-first century (A. Goldhammer, Trans.). Harvard University Press.

Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets. Routledge.

Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). Corruption and government: Causes, consequences, and reform (2nd ed.). Cambridge University Press.

Stiglitz, J. E. (2012). The price of inequality: How today's divided society endangers our future. W. W. Norton & Company.

Transparency International. (2024). Corruption perceptions index 2024. Transparency International.

Winters, J. A. (2011). Oligarchy. Cambridge University Press.

World Bank. (2017). World development report 2017: Governance and the law. World Bank.

(Ahmad Sastra, Kota Hujan, No.1409/04/08/26 : 14.57 WIB)

__________________________________________ Website : https://www.ahmadsastra.com Twitter : https://twitter.com/@ahmadsastra1 Facebook : https://facebook.com/sastraahmad FansPage: https://facebook.com/ahmadsastra76 Channel Telegram : https://t.me/ahmadsastraofficial Instagram : https://instagram.com/sastraahmad

DOA LINTAS AGAMA MENYALAHI AJARAN ISLAM

2026-08-02T16:07:45.627+07:00

Oleh : Ahmad Sastra

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Sabtu (01/08/2026) malam, menjadi ruang kebersamaan bagi para pemuka agama dan masyarakat untuk memanjatkan doa bagi bangsa. Momentum tersebut sekaligus menegaskan bahwa keberagaman Indonesia merupakan kekuatan yang terus dirawat melalui semangat persatuan, toleransi, dan gotong royong.

Jika doa kebangsaan yang dimaksud adalah doa lintas agama, maka terlarang dalam Islam. Doa dalam pandangan Islam adalah bagian dari Ibadah. Islam dengan tegas melarang adanya mencampuradukkan ibadah Islam dengan ibadah non muslim. Dalam pandangan Islam, non muslim diberikan ruang untuk beribadah dan berdoa menurut agamanya masing-masing, tanpa harus duduk bersama dan memanjatkan doa bersama. Doa bersama dalam pandangan Islam bagian dari paham sinkretisme agama yang merupakan kelanjutan dari paham pluralisme.

Islam adalah dien yang menyeluruh dan sempurna dan pasti mempunyai solusi (pemecah) atas segenap persoalan yang terjadi di antara ummat manusia, termasuk salah satunya adalah bagaimana mengatur hubungan di dalam anggota masyarakat. Sudah terlalu banyak fakta yang bisa dibuktikan bahwa selama berabad-abad ketika seluruh aturan-aturan Islam diterapkan secara keseluruhan maka disitulah Islam sebagai “rahmatan lil ‘alamin”.

Janganlah mencampur adukkan suatu ajaran agama dengan ajaran agama lain, karena merupakan perkara yang dilarang dalam agama Islam karena sama dengan mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Allah dengan tegas telah berfirman : Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui (QS Al Baqarah : 42)

Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku". (QS Al Kafirun : 1-6)

Surat Al Baqarah ayat 42 menegaskan bahwa dalam Islam dilarang mencampuraduk ajaran Islam dengan ajaran agama lain, keyakinan Islam dengan keyakinan agama lain, ritual Islam dengan ritual agama lain. Doa adalah bagian dari ritual agama-agama, termasuk dalam Islam.

Sikretisme adalah bagian dari pluralisme yang bersifat teologis, bukan sosiologis. Secara teologis, makna toleransi adalah sebatas membiarkan, bukan mencampur aduk. Islam tidak melarang kolaborasi sosiologis, selama tidak melanggar syariat. Dalam lintas agama sama kedudukannya dengan doa lintas agama yang sifatnya teologis yang karenanya terlarang dalam Islam. Sebagaimana haramnya pluralisme, maka sinkretisme juga diharamkan dalam Islam.

Plularisme yang menghasilkan sinkretisme adalah bagian dari ghazwul fikri yang harus disadari oleh umat Islam dalam rangka menjaga dan merawat aqidah Islam. Pintu masuk menuju paham pluralisme dan sikkretisme adalah narasi moderasi agama atau beragama. Moderasi beragama adalah anak kandung pluralisme yang bersifat teologis, bukan sosiologis.

Berbagai apologi untuk membolehkan moderasi beragama hanyalah suara orang-orang yang sudah mabok moderasi atau mendapatkan proyek merusak Islam dari musuh-musuh agama ini. Dunia memang menggiurkan bagi para pemujanya. Allah sendiri menyinggung agar tidak menjual agama dengan harga sedikit.

Berimanlah kamu kepada apa (Al-Qur’an) yang telah Aku turunkan sebagai pembenar bagi apa yang ada pada kamu (Taurat) dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga murah dan bertakwalah hanya kepada-Ku. (QS Al Baqarah : 40)

Tuntunan pada ayat di atas dipertegas lagi dengan mengajak mereka memeluk Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan berimanlah kamu kepada apa, yakni Al-Qur'an, yang telah Aku turunkan kepada Nabi Muhammad yang membenarkan apa, yakni Taurat, Zabur, dan lain-lain, yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama, yakni yang paling gigih dan paling keras mengingkari dan kafir kepadanya. Janganlah kamu jual, campakkan, atau tukar ayat-ayat Ku dengan kemegahan duniawi dan dengan harga yang pada hakikatnya murah walaupun tampak mahal, dan bertakwalah hanya kepada-Ku, sebab dengan itu kamu akan dapat menjalankan perintah-Ku dan meninggalkan larangan-Ku, sehingga kamu tidak terjerumus dalam kesesatan.

Secara etimologis, sinkretisme berasal dari perkataan syin dan kretiozein atau kerannynai, yang berarti mencampurkan elemen-elemen yang saling bertentangan. Adapun pengertian sinkretisme menurut istilah, adalah suatu gerakan di bidang filsafat dan teologi untuk menghadirkan sikap kompromi pada hal-hal yang berbeda dan bertentangan.

Tercatat pada abad ke-2 dan ke-4 aliran neo platonisme berusaha menyatukan agama-agama penyembah berhala. Selanjutnya pada masa renaisan muncul usaha untuk menyatukan antara gereja Katholik Timur dan katholik barat. Pernah juga muncul gerakan untuk mengawinkan antara aliran lutherian dengan aliran-aliran lain dalam protestan. Sementara dalam bidang filsafat, pernah muncul usaha untuk mengharmoniskan pertentangan antara pemikiran Plato dan Aritoteles mengenai sinkretisme. Ada beberapa definisi sinkretisme menurut beberapa tokoh, ialah :

Niels Mulder merumuskan, sinkretisme adalah upaya untuk menenggelamkan berbagai perbedaan dan menghasilkan kesatuan di antara berbagai sekte atau aliran filsafat. Dengan kata lain upaya menghasilkan kesatuan itu merupakan tujuan tertinggi, dan demi hal itu dianggap pantas untuk mengorbankan prinsip dan dogma. Sedangkan Akbar S Ahmed sebagaimana mengatakan pengertian sinkretisme Islam artinya percampuran antara islam dengan unsur - unsur lokal (jawa) dalam cara yang tidak genuine dan sedikit agak dipaksakan.

Sebutan sinkretisme memang mengandung nada ejekan (pejoratif), yakni bahwa Islam tidak lagi tampil sebagai dalam wujudnya yang asli tetapi sudah tercampur dengan unsur-unsur eksternal. Islam yang “sinkretis” sebagaimana kita lihat dalam masyarakat Jawa dengan demikian menggambarkan suatu genuine keagamaan yang sudah jauh dari sifatnya yang “murni” yang datang dari Allah melalui Rasulullah SAW.

Adalah tepat jika MUI menyebutkan bahwa penggabungan ajaran berbagai agama termasuk pengucapan salam dengan menyertakan salam berbagai agama dengan alasan toleransi dan / atau moderasi beragama bukanlah makna toleransi yang dibenarkan. Dalam Islam, pengucapan salam merupakan doa yang bersifat ubudiah, karenanya harus mengikuti ketentuan syariat Islam dan tidak boleh dicampuradukkan dengan ucapan salam dari agama lain.

Pengucapan salam yang berdimensi doa khusus agama lain oleh umat Islam hukumnya haram. Pengucapan salam dengan cara menyertakan salam berbagai agama bukan merupakan implementasi dari toleransi dan/atau moderasi beragama yang dibenarkan. Sebab sebagaimana ditegaskan di awal tulisan ini, bahwa inti toleransi adalah membiarkan ritual agama lain. Toleransi itu bukan bermakna mengakui kebenaran agama lain, mengikuti ritual agama lain atau mencampur aduk ajaran Islam dengan ajaran agama lain. Sinkretisme bukan bagian dari praktek toleransi, tapi praktek dari sebuah kesesatan beragama, khususnya bagi umat Islam.

Genealogi Sinkretisme

Membaca lahirnya sinkretisme Islam-Jawa ada baiknya jika dihubungkan dengan masuknya Islam di Jawa. Ada tiga hal yang sangat penting untuk diketahui berkaitan dengan latar belakang sejarah sinkretisme Islam-Jawa.

Pertama, pada waktu itu sejarah Islam tercatat dalam periode kemunduran. Runtuhnya Dinasti Abbasiyah oleh serangan Mongol pada 1258 M., dan tersingkirnya Dinasti Al-Ahmar (Andalusia/Spanyol) oleh gabungan tentara Aragon dan Castella pada 1492 M menjadi pertanda kemunduran politik Islam. Begitu juga arus keilmuan dan pemikiran Islam saat itu terjadi stagnasi. Hal ini berpengaruh pada tipologi penyiaran Islam yang elastis dan adaptif terhadap kekuatan unsur-unsur lokal, mengingat kekuatan Islam baik secara politik maupun keilmuan sedang melemah. Bertepatan pada akhir abad XV di mana terjadi Islamisasi secara besar-besaran di tanah Jawa, maka metode dakwah Islam seperti pada umumnya waktu itu bercorak apresiatif dan toleran terhadap budaya dan tradisi setempat.

Kedua, pandangan hidup masyarakat Jawa sangat tepo seliro dan bersedia membuka diri serta berinteraksi dengan orang lain. Menurut Marbangun Hardjowirogo, masyarakat Jawa lebih menekankan sikap atau etika dalam berbaur dengan seluruh komponen bangsa yang bermacam-macam suku dan bahasa, adat dan termasuk agama. Karena manusia Jawa sadar bahwa tak mungkin orang Jawa dapat hidup sendiri.

Pandangan demikian senada dengan filsafat Tantularism khas Jawa yang mengajarkan humanisme dalam segala bidang sinkretismeme. Pandangan hidup masyarakat Jawa seperti ini lebih mempermudah dalam menerima ajaran Islam yang kategorinya paham asing. Akhirnya proses interaksi antara keduanya tidak bersifat konfrontatif, sebaliknya bersifat akomodatif dan toleran. Kedua hal itulah yang melatarbelakangi sinkretisme Islam dengan budaya kejawen terjadi sangat mudah dan seakan tanpa sekat.

Ketiga, sebelum Islam membumi di Jawa, yang membingkai corak kehidupan masyarakat adalah agama Hindu-Budha serta kepercayaan animisme maupun dinamisme. Hindu, Budha, animisme maupun dinamisme yang menjadi system kepercayaan atau agama tentunya (sesuai agama-agama lain) telah mengajarkan konsep-konsep religiusitas yang mengatur hubungan menusia dengan Tuhan yang diyakini sebagai pencipta alam.

Spiritualitas dan religiusitas yang menjadi pijakan keberagamaan orang Jawa yang terkandung dari keempat unsur tersebut jika kita benturkan dalam “kesalihan” Jawa tidak lain adalah untuk mencapai satu titik tertinggi, yaitu kasunyatan atau kesejatian hidup. Tak berbeda dengan Islam, sebagai ajaran agama nilai-nilai ajaran yang ada di dalamnya pun memuat prinsip-prinsip kepercayaan masyarakat Jawa, khususnya berkaitan dengan keberadaan sang pencipta atau Tuhan.

Dalam semua tradisi tersebut, termasuk Islam, Tuhan merupakan wujud kekuatan adikodrati yang mengendalikan segala sesuatu yang manusia harus tunduk kepada-Nya dalam bentuk pengabdian. Dengan menggunakan kerangka berpikir sedemikian, Islam menjadi mudah diterima dan menyatu di dalam masyarakat merupakan sebuah keniscayaan yang tak terhindarkan.

Pandangan Jawa yang meyakini agama ageming aji, adalah falsafah yang mengajarkan bahwa agama merupakan sebuah ajaran agar kehidupan yang dijalani mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai ketuhanan.Tiga hal inilah yang melatarbelakangi masuknya Islam di tanah Jawa terhitung cukup mudah dan bisa berinteraksi secara damai dengan masyarakat. Tetapi di samping itu, tidak terlepas pula peran besar Walisongo yang menggunakan metode yang toleran dan akomodatif terhadap budaya dan agama Jawa.

Genealogi dan Kritik Pluralisme

Secara genealogis, paham pluralisme agama berawal dari agama kristen yang dimulai setelah Konsili Vatikan II pada permulaan tahun 60-an yang mendeklarasikan “keselamatan umum” bahkan untuk agama-agama diluar kristen. Paham pluralisme agama juga berasal dari India, pencetusnya Rammohan Ray (1773-1833) pencetus gerakan Brahma Samaj, ia mencetuskan pemikiran Tuhan satu dan persamaan antar agama (ajaran ini penggabungan antara Hindu-Islam).

Pluralisme dalam bahasa Inggris yaitu pluralism, terdiri dari dua kata plural berarti beragam dan isme berarti paham, aqidah atau ideologi, jadi pluralisme berarti beragam pemahaman, atau bermacam-macam paham. Arti dasar dari plural adalah keragaman. Pluralitas adalah keragaman sosiologis. Adapun pluralisme adalah keragaman teologis. Sebagai fakta sosiologis, kita tidak bisa menafikan. Namun jika ada kesamaan dalam keragaman agama, sama-sama masuk syurga adalah pemahaman menyesatkan. Pluralitas dalah fakta, pluralisme adalah bentuk kemungkaran karena mencampuraduk yang hak dan yang batil.

Legitimasi paham pluralisme agama dengan ayat-ayat tertentu dalam kitab suci masing-masing agama mendapatkan perlawanan keras dari tiap agama. Tahun 2000, Vatikan telah menolak paham pluralisme dengan mengeluarkan dekrit Dominus Jesus. Tahun 2004, seorang pendeta Kristen di Malang menulis buku serius tentang paham pluralisme agama berjudul 'Theologia Abu-Abu: Tantangan dan Ancaman Racun Pluralisme dalam Teologi Kristen Masa Kini'. Tahun 2005, MUI juga mengeluarkan fatwa yang menolak paham pluralisme agama. Dan tahun 2006, Media Hindu juga menerbitkan satu buku berjudul 'Semua Agama Tidak Sama'. Buku ini juga membantah penggunaan ayat dalam Bhagawat Gita IV:11 untuk mendukung paham penyamaan agama yang disebut juga dalam buku ini sebagai paham universalisme radikal.

Pernyataan semua agama adalah sama dalam pandangan Islam adalah sesat dan menyesatkan. Logika sesat pluralisme jelas mengancam akidah umat Islam. seorang muslim yang meyakini kebenaran pluralisme jelas telah keluar dari ajaran Islam sekaligus mengingkari berbagai firman Allah yang menegaskan akan kebenaran Islam. MUI telah mengharamkan paham pluralisme ini.

Menurut fatwa MUI, definisi pluralisme agama adalah suatu paham yang meng-ajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Pluralitas agama adalah sebuah kenyataan bahwa di negara atau daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan.

Sementara definisi liberalisme agama adalah memahami nash-nash agama (Al-Qur’an dan Sunnah) dengan menggunakan akal pikiran yangg bebas; dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata. Sekularisme agama adalah memisahkan urusan dunia dari agama; agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan, sedangkan hubungan sesama manusia diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan sosial.

Pada Juli 2005, Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebuah lembaga ulama Islam semi-resmi di Indonesia, mengeluarkan sebuah fatwa menentang pluralisme agama liberalisme, dan sekularisme. Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dimaksud adalah fatwa no.7/Kongres Nasional VII/MUI/11/2005 tentang Pluralisme, Liberalisme, dan Sekularisme Agama. Setidaknya ada empat ayat yang dijadikan sebagai dalil bagi MUI yang menegaskan bahwa paham pluralisme agama adalah haram hukumnya.

Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. (QS. Ali Imran [3]: 85). Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam.... (QS. Ali Imran [3]: 19). Untukmulah agamamu, dan untukkulah, agamaku”. (QS. al-Kafirun [109] : 6). Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu’min, apabila Allah dan Rasul- Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. (QS. al-Ahzab [33]: 36).

Menurut M Shiddiq Al Jawi setidaknya ada empat hal yang bisa dijadikan kritik atas pemikiran pluralisme agama ini. Pertama, aspek normatif. Secara normatif, yaitu dari kacamata Aqidah Islamiyah, pluralisme agama bertentangan secara total dengan Aqidah Islamiyah. Sebab pluralisme agama menyatakan bahwa semua agama adalah benar. Jadi, Islam benar, Kristen benar, Yahudi benar, dan semua agama apa pun juga adalah sama-sama benar. Ini menurut Pluralisme. Adapun menurut Islam, hanya Islam yang benar (Qs. Ali-Imran [3]: 19), agama selain Islam adalah tidak benar dan tidak diterima oleh Allah SWT (Qs. Ali-Imran [3]: 85).

Kedua, aspek orisinalitas. Asal-usul paham pluralisme bukanlah dari umat Islam, tapi dari orang-orang Barat, yang mengalami trauma konflik dan perang antara Katolik dan Protestan, juga Ortodok. Misalnya pada 1527, di Paris terjadi peristiwa yang disebut The St Bartholomeus Day’s Massacre. Pada suatu malam di tahun itu, sebanyak 10.000 jiwa orang Protestan dibantai oleh orang Katolik. Peristiwa mengerikan semacam inilah yang lalu mengilhami revisi teologi Katolik dalam Konsili Vatikan II (1962-1965). Semula diyakini bahwa extra ecclesiam nulla salus (outside the church no salvation), tak ada keselamatan di luar gereja. Lalu diubah, bahwa kebenaran dan keselamatan itu bisa saja ada di luar gereja (di luar agama Katolik/Protestan). Jadi, paham pluralisme agama ini tidak memiliki akar sosio historis yang genuine dalam sejarah dan tradisi Islam, tapi diimpor dari setting sosiohistoris kaum Kristen di Eropa dan AS.

Ketiga, aspek inkonsistensi gereja. Andaikata hasil Konsili Vatikan II diamalkan secara konsisten, tentunya gereja harus menganggap agama Islam juga benar, tidak hanya agama Kristen saja yang benar. Tapi, fakta menunjukkan bahwa gereja tidak konsisten. Buktinya, gereja terus saja melakukan kristenisasi yang menurut mereka guna menyelamatkan domba-domba yang sesat (baca: umat Islam) yang belum pernah mendengar kabar gembira dari Tuhan Yesus. Kalau agama Islam benar, mengapa kritenisasi terus saja berlangsung? Ini artinya, pihak Kristen sendiri tidak konsisten dalam menjalankan keputusan Konsili Vatikan II tersebut.

Keempat, aspek politis. Secara politis, wacana pluralisme agama dilancarkan di tengah dominasi kapitalisme yang Kristen, atas Dunia Islam. Maka dari itu, arah atau sasaran pluralisme patut dicurigai dan dipertanyakan, kalau pluralisme tujuannya adalah untuk menumbuhkan hidup berdampingan secara damai (peacefull co-existence), toleransi, dan hormat menghormati antar umat beragama. Menurut Amnesti Internasional, AS adalah pelanggar HAM terbesar di dunia. Sejak Maret 2003 ketika AS menginvasi Irak, sudah 100.000 jiwa umat Islam yang dibunuh oleh AS.

Bahaya Pluralisme

Munculnya paham pluralisme agama di tengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat muslim telah banyak memberikan dampak buruk yang berbahaya bagi kehidupan masyarakat khususnya terhadap akidah masyarakat muslim. Adapun beberapa bahaya yang ditimbulkan pluralisme agama diantaranya, yaitu:

Pertama, adalah penghapusan identitas-identitas agama. Dalam kasus Islam, misalnya, Barat berupaya mempreteli identitas Islam. Ambil contoh, jihad yang secara syar’i bermakna perang melawan orang-orang kafir yang menjadi penghalang dakwah dikebiri sebatas upaya bersungguh-sungguh. Pemakaian hijab (jilbab) oleh Muslimah dalam kehidupan umum dihalangi demi “menjaga wilayah publik yang sekular dari campur tangan agama.” Lebih jauh, penegakan syariah Islam dalam negara pun pada akhirnya terus dicegah karena dianggap bisa mengancam pluralisme. Ringkasnya, pluralisme agama menegaskan adanya sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan).

Kedua, pluralisme agama menyebabkan munculnya agama-agama baru yang diramu dari berbagai agama yang ada. Munculnya sejumlah aliran sesat di Tanah Air seperti Ahmadiyah pimpinan Mirza Ghulam Ahmad, Jamaah Salamullah pimpinan Lia Eden, al-Qiyadah al-Islamiyah pimpinan Ahmad Mosadeq, dan lain-lain. Lalu dengan alasan pluralisme pula, pendukung pluralisme agama menolak pelarangan terhadap berbagai aliran tersebut, meski itu berarti penodaan terhadap Islam.

Ketiga, pluralisme agama tidak bisa dilepaskan dari agenda penjajahan Barat melalui isu globalisasi. Globalisasi merupakan upaya penjajah Barat untuk mengglobalkan nilai-nilai Kapitalismenya, termasuk di dalamnya gagasan “agama baru” yang bernama pluralisme agama. Karena itu, jika kita menerima pluralisme agama berarti kita harus siap menerima Kapitalisme itu sendiri.

Merujuk pada pengertian dan fakta pluralisme tentu akan melahirkan bahaya bagi Islam dan umat Islam. Bahaya pertama adalah penghapusan identitas-identitas agama. Dalam kasus Islam, misalnya, Barat berupaya mempreteli identitas Islam. Ambil contoh, jihad yang secara syar’i bermakna perang melawan orang-orang kafir yang menjadi penghalang dakwah dikebiri sebatas upaya bersungguh-sungguh. Pemakaian hijab (jilbab) oleh Muslimah dalam kehidupan umum dihalangi demi “menjaga wilayah publik yang sekular dari campur tangan agama.” Lebih jauh, penegakan syariah Islam dalam negara pun pada akhirnya terus dicegah karena dianggap bisa mengancam pluralisme. Ringkasnya, pluralisme agama menegaskan adanya sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan).

Bahaya lainnya, pluralisme agama tidak bisa dilepaskan dari agenda penjajahan Barat melalui isu globalisasi. Globalisasi merupakan upaya penjajah Barat untuk mengglobalkan nilai-nilai Kapitalismenya, termasuk di dalamnya gagasan “agama baru” yang bernama pluralisme agama. Karena itu, jika kita menerima pluralisme agama berarti kita harus siap menerima Kapitalisme itu sendiri. Inilah akibat jika kepemimpinan Islam tak lagi berkuasa. Kekuasaan Islam dengan ideologi Islamnya akan bisa mengatasi pemikiran sesat secara efektif.

(Ahmad Sastra, Kota Hujan, No.1408/02/08/26 : 16.01 WIB)

DEMOKRASI : DARI PATRONASE MENUJU KLEPTOKRASI

2026-08-02T09:45:15.717+07:00

Oleh : Ahmad Sastra

Politik berbiaya tinggi telah menjadi salah satu tantangan paling serius dalam praktik demokrasi modern. Kontestasi politik, baik dalam pemilihan legislatif maupun eksekutif, menuntut biaya yang sangat besar untuk membiayai kampanye, mobilisasi massa, pencitraan politik, survei, logistik, hingga operasional tim pemenangan.

Kondisi ini mendorong banyak kandidat bergantung pada dukungan finansial dari donor, kelompok kepentingan, atau jejaring ekonomi-politik yang memiliki sumber daya besar. Ketergantungan tersebut berpotensi menciptakan hubungan timbal balik yang tidak sehat, di mana dukungan politik dibalas dengan akses terhadap proyek pemerintah, jabatan strategis, konsesi bisnis, atau kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu setelah kandidat terpilih.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingginya biaya politik dapat meningkatkan risiko politik transaksional, patronase, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan kekuasaan apabila tidak diimbangi oleh sistem akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum yang efektif, serta mekanisme pengawasan publik yang kuat.

Dalam konteks inilah demokrasi menghadapi paradoks: di satu sisi memberikan ruang partisipasi dan kompetisi politik yang terbuka, namun di sisi lain dapat memunculkan tekanan finansial yang menguji integritas para pemimpin dan kualitas tata kelola pemerintahan.

Tantangan utama demokrasi modern bukan semata-mata memperluas kebebasan politik, tetapi juga memastikan bahwa proses memperoleh dan menggunakan kekuasaan tetap berpijak pada prinsip kejujuran, meritokrasi, akuntabilitas, dan keberpihakan terhadap kepentingan umum, sehingga jabatan publik benar-benar menjadi amanah untuk melayani rakyat, bukan instrumen untuk mengembalikan biaya politik atau memperkaya kelompok tertentu.

Biaya Politik Tinggi sebagai Faktor Risiko

Biaya politik yang tinggi merupakan salah satu faktor risiko yang dapat mendorong lahirnya berbagai penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan apabila tidak diimbangi oleh sistem pengawasan yang kuat dan tata kelola yang akuntabel. Dalam praktik demokrasi modern, besarnya kebutuhan dana untuk membiayai kampanye, konsolidasi partai, mobilisasi pemilih, pencitraan media, hingga operasional tim sukses sering kali melampaui kemampuan finansial pribadi seorang kandidat.

Kondisi ini mendorong sebagian calon pemimpin bergantung pada dukungan para penyandang dana, kelompok oligarki, maupun jejaring patronase yang memiliki kepentingan ekonomi dan politik tertentu.

Hubungan tersebut berpotensi melahirkan politik transaksional, di mana dukungan finansial selama kontestasi berubah menjadi tuntutan balas jasa setelah kekuasaan diraih, baik dalam bentuk pemberian proyek pemerintah, pengangkatan pejabat berdasarkan kedekatan, pemberian konsesi sumber daya alam, maupun penyusunan kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu.

Dalam situasi seperti ini, politik uang tidak lagi dipahami sebagai pelanggaran yang terjadi pada masa kampanye semata, tetapi berkembang menjadi pola relasi kekuasaan yang mengikis prinsip meritokrasi, menciptakan konflik kepentingan, dan memperlemah independensi penyelenggara negara.

Apabila mekanisme transparansi, penegakan hukum, serta pengawasan oleh lembaga negara, media, dan masyarakat sipil tidak berjalan efektif, tingginya biaya politik dapat meningkatkan insentif bagi sebagian pejabat untuk menyalahgunakan kewenangan, melakukan korupsi, menerima gratifikasi, atau memanfaatkan jabatan sebagai sarana mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan.

Persoalan utama bukan semata-mata besarnya biaya pemilu, melainkan bagaimana membangun sistem politik yang mampu membatasi pengaruh uang terhadap proses pengambilan keputusan publik, sehingga kekuasaan tetap dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat, integritas moral, dan prinsip keadilan, bukan oleh kekuatan modal atau kepentingan segelintir elite.

Dari Patronase Menuju Kleptokrasi

Dalam kajian ilmu politik, kleptokrasi (dari bahasa Yunani klepto yang berarti "mencuri" dan kratos yang berarti "kekuasaan") merujuk pada suatu kondisi ketika kekuasaan negara disalahgunakan secara sistematis oleh para penguasa atau elite politik untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, kroni, atau kelompok pendukungnya melalui penyalahgunaan kewenangan publik.

Kleptokrasi umumnya tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan berkembang secara bertahap dari praktik patronase politik yang menempatkan loyalitas dan kedekatan sebagai dasar distribusi jabatan, proyek, maupun sumber daya negara. Ketika jabatan publik diberikan sebagai balas jasa politik, meritokrasi mulai tergeser oleh kepentingan kelompok, sementara hubungan antara pemegang kekuasaan dan para pendukungnya berubah menjadi relasi timbal balik yang bersifat transaksional.

Dalam situasi demikian, sumber daya negara berisiko diperlakukan sebagai instrumen untuk mempertahankan kekuasaan, membiayai jaringan patronase, atau mengembalikan investasi politik yang telah dikeluarkan selama kontestasi.

Berbagai penelitian mengenai tata kelola pemerintahan menunjukkan bahwa praktik semacam ini lebih mudah berkembang ketika mekanisme akuntabilitas publik lemah, transparansi pengelolaan keuangan negara rendah, lembaga pengawasan kehilangan independensinya, penegakan hukum tidak konsisten, serta media dan masyarakat sipil tidak memiliki ruang yang memadai untuk melakukan kontrol sosial.

Dalam kondisi tersebut, korupsi tidak lagi bersifat insidental, melainkan berpotensi menjadi bagian dari pola pengelolaan kekuasaan yang terorganisasi. Penting dicatat bahwa risiko kleptokrasi bukan merupakan karakter bawaan dari satu bentuk sistem pemerintahan tertentu, melainkan dapat muncul dalam berbagai sistem politik, baik demokrasi, otoritarianisme, monarki, maupun rezim hibrida, apabila institusi negara tidak mampu membatasi penyalahgunaan kekuasaan melalui supremasi hukum, sistem pengawasan yang efektif, transparansi, serta budaya integritas yang kuat.

benteng utama terhadap kleptokrasi bukan semata-mata desain sistem politik, melainkan kualitas institusi, kepemimpinan yang berintegritas, dan komitmen seluruh elemen bangsa untuk menempatkan kekuasaan sebagai amanah publik yang harus dipertanggungjawabkan, bukan sebagai sarana akumulasi kekayaan dan pelanggengan kekuasaan.

Perspektif Tata Kelola Pemerintahan

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan (good governance), pencegahan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan tidak cukup hanya mengandalkan integritas pribadi seorang pemimpin, tetapi harus ditopang oleh institusi yang kuat, aturan yang jelas, dan mekanisme pengawasan yang efektif.

Program pembangunan yang baik mensyaratkan tegaknya supremasi hukum (rule of law), yakni penegakan hukum yang adil, konsisten, dan bebas dari intervensi politik sehingga setiap warga negara, termasuk pejabat tinggi, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Di samping itu, transparansi menjadi prasyarat penting agar proses pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dapat diakses dan diawasi oleh publik, sehingga mempersempit ruang bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Prinsip akuntabilitas mengharuskan setiap pemegang jabatan untuk mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan, penggunaan sumber daya negara, dan hasil kinerjanya kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan, sementara partisipasi publik memastikan bahwa warga negara, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga independen memiliki ruang untuk mengawasi, mengkritisi, serta memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Di sisi lain, efektivitas dan efisiensi pemerintahan menuntut agar setiap kebijakan benar-benar berorientasi pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar memenuhi kepentingan elite atau kelompok tertentu. Seluruh prinsip tersebut akan sulit diwujudkan tanpa penerapan meritokrasi, yaitu sistem yang menempatkan kompetensi, integritas, profesionalisme, dan prestasi sebagai dasar utama dalam rekrutmen, promosi, dan pengisian jabatan publik.

Berbagai kajian dari World Bank, Organisation for Economic Co-operation and Development, dan United Nations Development Programme menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil membangun birokrasi profesional, memperkuat supremasi hukum, meningkatkan transparansi fiskal, dan menerapkan sistem merit secara konsisten cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah serta kualitas pelayanan publik yang lebih baik.

Upaya mencegah lahirnya praktik kleptokrasi bukan hanya bergantung pada pergantian figur pemimpin, tetapi terutama pada kemampuan negara membangun tata kelola pemerintahan yang menjadikan hukum sebagai panglima, integritas sebagai budaya, meritokrasi sebagai mekanisme rekrutmen, dan akuntabilitas sebagai fondasi utama penyelenggaraan kekuasaan.

Perspektif Islam tentang Kekuasaan sebagai Amanah

Dalam perspektif Islam, kekuasaan bukanlah hak istimewa yang dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan amanah dari Allah SWT yang akan dimintai pertanggungjawaban di dunia maupun di akhirat.

Prinsip ini ditegaskan dalam firman Allah, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil" (QS. An-Nisa' [4]: 58), yang menjadi fondasi etik dalam pengangkatan pejabat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Amanah tersebut harus diberikan kepada orang yang memiliki kompetensi dan integritas sebagaimana ditegaskan dalam kisah Nabi Musa a.s., ketika putri Nabi Syu'aib berkata kepada ayahnya, "Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya" (al-qawiyy al-amīn) (QS. Al-Qashash [28]: 26).

Ayat ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam mensyaratkan dua karakter utama, yaitu kapasitas profesional dan integritas moral. Di sisi lain, Allah juga memerintahkan agar setiap urusan publik diselesaikan melalui musyawarah sebagaimana firman-Nya, "...sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka..." (QS. Asy-Syura [42]: 38), sehingga kekuasaan tidak dijalankan secara otoriter atau semata-mata berdasarkan kepentingan segelintir elite.

Islam secara tegas melarang segala bentuk penyalahgunaan jabatan, termasuk risywah (suap), sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ, "Allah melaknat pemberi suap dan penerima suap" (HR. Abu Dawud, al-Tirmidzi, dan Ahmad), karena praktik tersebut merusak keadilan dan menghancurkan kepercayaan publik.

Demikian pula ghulul, yaitu penggelapan atau pengkhianatan terhadap harta publik, diperingatkan dalam firman Allah, "Barang siapa berkhianat dalam urusan harta rampasan perang, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu" (QS. Ali 'Imran [3]: 161), yang oleh para ulama dipahami sebagai larangan keras menyalahgunakan setiap bentuk amanah publik.

Rasulullah ﷺ juga mengingatkan, "Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya" (HR. al-Bukhari), sebuah peringatan bahwa penempatan jabatan berdasarkan kedekatan, patronase, atau kepentingan politik tanpa mempertimbangkan kompetensi akan membawa kerusakan bagi masyarakat.

Kepemimpinan dalam Islam tidak hanya ditentukan oleh kemampuan administratif, tetapi juga harus mencerminkan empat sifat utama kenabian, yaitu ṣiddīq (jujur dan berintegritas), amānah (bertanggung jawab dan dapat dipercaya), tablīgh (transparan serta menyampaikan kebenaran kepada masyarakat), dan faṭānah (cerdas, bijaksana, dan profesional dalam mengambil keputusan).

Keempat sifat tersebut menjadi fondasi kepemimpinan yang berkeadilan (al-'adl), berorientasi pada kemaslahatan (maṣlaḥah), serta menjauhkan penyelenggara negara dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, dalam paradigma Islam, kekuasaan bukanlah instrumen akumulasi kekayaan maupun pelanggeng kekuasaan, melainkan ibadah dan amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT, sehingga setiap pemimpin dituntut menjadikan integritas moral sebagai landasan utama dalam menjalankan seluruh kewenangannya.

Transformasi Politik dan Kepemimpinan Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, transformasi politik tidak cukup dilakukan melalui perubahan regulasi, pergantian elite, atau penguatan kelembagaan semata, tetapi harus dimulai dari reformasi moral para pemimpin dan masyarakat yang menjadi fondasi tegaknya pemerintahan yang adil. Islam memandang bahwa krisis kepemimpinan pada hakikatnya merupakan krisis amanah, sehingga pembangunan sistem politik harus berjalan seiring dengan pembinaan akhlak, integritas, dan ketakwaan para penyelenggara negara.

Penguatan integritas pejabat publik menjadi prasyarat utama agar setiap kewenangan dijalankan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT dan pelayanan kepada masyarakat, bukan sebagai sarana memperkaya diri, keluarga, atau kelompok politiknya. Di samping itu, transparansi pendanaan politik merupakan langkah penting untuk meminimalkan konflik kepentingan dan mencegah praktik politik transaksional yang berpotensi melahirkan korupsi setelah seseorang memperoleh kekuasaan.

Islam juga menempatkan pengawasan (hisbah) sebagai instrumen strategis dalam menjaga kemaslahatan publik, sehingga keberadaan lembaga pengawas yang independen, penegakan hukum yang adil, media yang bebas dan bertanggung jawab, serta partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan kontrol sosial merupakan implementasi nyata dari prinsip al-amr bi al-ma'rūf wa al-nahy 'an al-munkar.

Di sisi lain, reformasi politik harus diiringi dengan pendidikan politik yang berorientasi pada nilai Islam, agar masyarakat tidak memilih pemimpin berdasarkan uang, popularitas, kesukuan, ataupun sentimen primordial, melainkan atas dasar kapasitas, integritas, dan rekam jejak.

Pendidikan tersebut juga harus disertai dengan pembinaan akhlak sejak lingkungan keluarga, lembaga pendidikan, pesantren, hingga ruang publik, karena sistem politik yang baik tidak akan menghasilkan pemerintahan yang bersih apabila dijalankan oleh manusia yang miskin moral dan lemah integritas.

Al-Qur'an mengingatkan, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil" (QS. An-Nisa' [4]: 58).

Sementara Rasulullah ﷺ bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya" (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Kedua nash tersebut menegaskan bahwa kekuasaan bukanlah hak milik pribadi, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di dunia melalui mekanisme hukum, akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan publik, serta di akhirat di hadapan Allah SWT.

Pencegahan kleptokrasi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan hukum setelah korupsi terjadi, tetapi memerlukan sinergi antara institusi negara yang kuat, sistem merit yang adil, supremasi hukum yang konsisten, pengawasan yang independen, budaya antikorupsi yang kokoh, serta lahirnya pemimpin-pemimpin yang meneladani sifat-sifat kenabian: ṣiddīq (jujur), amānah (dapat dipercaya), tablīgh (transparan dan komunikatif), dan faṭānah (cerdas serta bijaksana).

Ketika transformasi kelembagaan berpadu dengan reformasi moral, kekuasaan akan kembali ditempatkan sebagai instrumen mewujudkan keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maṣlaḥah), dan kesejahteraan rakyat, bukan sebagai alat akumulasi kekayaan maupun pelanggeng dominasi politik. keseluruhan prinsip transformasi ini harus mengarah kepada pendirian daulah Islam atau khilafah Islam. sebab hanya khilafah yang bisa mewujudkan pemerintahan yang baik dengan menerapkan syariah secara kaffah.

REFERENSI

Abū Dāwūd, S. ibn al-A. (2009). Sunan Abī Dāwūd. Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah.

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty. Crown Publishers.

Al-Ghazālī, A. H. M. (2011). Iḥyā' 'ulūm al-dīn. Dār al-Minhāj.

Al-Māwardī, A. A. H. (1996). Al-aḥkām al-sulṭāniyyah wa al-wilāyāt al-dīniyyah. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Qur'an al-Karim.

Al-Tirmidhī, M. ibn 'Īsā. (1998). Sunan al-Tirmidhī. Dār al-Gharb al-Islāmī.

Al-Zuḥaylī, W. (2009). Al-tafsīr al-munīr fī al-'aqīdah wa al-syarī'ah wa al-manhaj. Dār al-Fikr.

Anechiarico, F., & Jacobs, J. B. (1996). The pursuit of absolute integrity: How corruption control makes government ineffective. University of Chicago Press.

Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. European Law Journal, 13(4), 447–468.

Fukuyama, F. (2014). Political order and political decay: From the industrial revolution to the globalization of democracy. Farrar, Straus and Giroux.

Heidenheimer, A. J., & Johnston, M. (Eds.). (2002). Political corruption: Concepts and contexts (3rd ed.). Transaction Publishers.

Huntington, S. P. (1968). Political order in changing societies. Yale University Press.

Ibn Kathīr, I. (1999). Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm. Dār Ṭayyibah.

Johnston, M. (2005). Syndromes of corruption: Wealth, power, and democracy. Cambridge University Press.

Klitgaard, R. (1988). Controlling corruption. University of California Press.

Michels, R. (1915). Political parties: A sociological study of the oligarchical tendencies of modern democracy. Hearst's International Library.

Muslim ibn al-Ḥajjāj. (2006). Ṣaḥīḥ Muslim. Dār Ṭayyibah.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). OECD guidelines on corporate governance of state-owned enterprises. OECD Publishing.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). OECD public governance reviews. OECD Publishing.

Pope, J. (2000). Confronting corruption: The elements of a national integrity system. Transparency International.

Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). Corruption and government: Causes, consequences, and reform (2nd ed.). Cambridge University Press.

Transparency International. (2024). Corruption perceptions index 2024. Transparency International.

United Nations Development Programme. (1997). Governance for sustainable human development. UNDP.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2004). United Nations Convention against Corruption. United Nations.

Weber, M. (1978). Economy and society: An outline of interpretive sociology (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press.

World Bank. (1992). Governance and development. World Bank.

World Bank. (2017). World development report 2017: Governance and the law. World Bank.

(Ahmad Sastra, Kota Hujan, No. 1407/02/08/26 : 09.43 WIB)

RENCANA PENDIRIAN URI DI TENGAH TEKANAN FISKAL DAN SEABREK PERSOALAN FUNDAMENTAL BANGSA

2026-07-29T12:30:07.240+07:00

Oleh : Ahmad Sastra

Dalam setiap negara, pendidikan tinggi merupakan investasi strategis yang menentukan kualitas sumber daya manusia, daya saing bangsa, dan kemajuan peradaban. Universitas bukan sekadar tempat menghasilkan lulusan, melainkan pusat pengembangan ilmu pengetahuan, riset, inovasi, dan kepemimpinan.

Setiap kebijakan yang berkaitan dengan pendirian perguruan tinggi baru seharusnya didasarkan pada kebutuhan yang jelas, landasan hukum yang kuat, perencanaan yang matang, serta analisis manfaat dan biaya (cost-benefit analysis) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Di tengah kondisi fiskal yang masih menghadapi berbagai tantangan, muncul rencana pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI). Gagasan tersebut memunculkan beragam tanggapan di ruang publik.

Sebagian pihak melihatnya sebagai peluang menghadirkan model pendidikan kepemimpinan baru, sementara sebagian lainnya mempertanyakan urgensi, dasar hukum, serta relevansinya di tengah berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi pendidikan tinggi Indonesia.

Dalam negara yang mengadopsi demokrasi, perbedaan pandangan semacam ini merupakan bagian dari proses pengawasan publik yang sehat terhadap setiap kebijakan strategis.

Pendidikan Tinggi Masih Menghadapi Persoalan Mendasar

Sebelum membentuk institusi baru, penting untuk melihat kondisi pendidikan tinggi Indonesia secara menyeluruh. Berbagai laporan menunjukkan bahwa perguruan tinggi masih menghadapi tantangan dalam aspek kualitas dosen, produktivitas riset, pemerataan akses pendidikan, internasionalisasi, pendanaan penelitian, hingga relevansi lulusan dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Sebagian perguruan tinggi negeri juga masih menghadapi keterbatasan sarana laboratorium, kualitas perpustakaan, digitalisasi pembelajaran, dan kapasitas inovasi.

Laporan World Bank dalam World Development Report 2018 menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup dilakukan melalui perluasan akses semata, tetapi memerlukan peningkatan kualitas pembelajaran, kapasitas pendidik, tata kelola, dan sistem evaluasi.

Demikian pula Organisation for Economic Co-operation and Development menekankan bahwa investasi pendidikan akan memberikan dampak maksimal apabila disertai tata kelola yang efektif, akuntabilitas yang kuat, dan pengalokasian sumber daya secara efisien.

Dalam konteks tersebut, muncul pertanyaan kebijakan yang wajar: apakah persoalan pendidikan tinggi lebih efektif diselesaikan melalui pembentukan institusi baru, atau melalui penguatan institusi yang telah ada?

Konsekuensi Fiskal Pendirian Lembaga Baru

Mendirikan sebuah universitas baru bukan hanya persoalan nama, gedung, atau struktur organisasi. Di baliknya terdapat konsekuensi fiskal yang besar, mulai dari penyediaan lahan, pembangunan infrastruktur, pengadaan fasilitas laboratorium, perpustakaan, teknologi informasi, rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan, hingga biaya operasional yang harus ditanggung secara berkelanjutan.

Dalam ilmu administrasi publik, pembentukan organisasi baru harus memenuhi prinsip efektivitas, efisiensi, dan nilai tambah (public value). Setiap institusi baru seharusnya mampu menyelesaikan persoalan yang tidak dapat ditangani oleh lembaga yang sudah ada. Jika tidak, maka terdapat risiko terjadinya tumpang tindih fungsi, pembengkakan birokrasi, serta penggunaan anggaran yang kurang optimal.

Oleh sebab itu, dalam situasi fiskal yang terbatas, pemerintah perlu menunjukkan argumentasi akademik, hukum, dan kebijakan yang komprehensif mengenai urgensi pendirian URI, termasuk indikator keberhasilan, mekanisme evaluasi, serta kontribusinya terhadap sistem pendidikan tinggi nasional.

Indonesia sesungguhnya telah memiliki banyak perguruan tinggi negeri dengan pengalaman panjang dalam menghasilkan birokrat, pemimpin publik, maupun profesional di berbagai bidang. Selain universitas negeri, terdapat pula lembaga pendidikan kedinasan dan lembaga pengembangan kepemimpinan yang memiliki mandat khusus dalam menyiapkan aparatur negara.

Dari perspektif kebijakan publik, salah satu pilihan yang patut dipertimbangkan adalah memperkuat kapasitas institusi-institusi tersebut melalui peningkatan kualitas kurikulum, penguatan riset, peningkatan kesejahteraan dosen, modernisasi fasilitas pembelajaran, digitalisasi layanan akademik, serta perluasan kolaborasi internasional.

Pendekatan ini sering kali lebih efisien dibandingkan membangun organisasi baru dari awal karena memanfaatkan sumber daya, pengalaman, dan jaringan kelembagaan yang telah tersedia.

Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, pengelolaan keuangan negara merupakan amanah yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat.

Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya; dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nisa': 58)

Ayat ini mengandung prinsip bahwa setiap bentuk kekuasaan dan pengelolaan sumber daya publik harus dilaksanakan secara amanah, profesional, dan berorientasi pada keadilan.

Allah SWT juga mengingatkan: "Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan." (QS. Al-Isra': 26–27)

Ayat tersebut tidak hanya berbicara mengenai perilaku individu, tetapi juga mengandung nilai universal tentang pentingnya pengelolaan sumber daya secara bijaksana, menghindari pemborosan, dan memastikan setiap pengeluaran memberikan manfaat yang nyata.

Rasulullah ﷺ juga bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. Sahih al-Bukhari; Sahih Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa setiap pemegang amanah, termasuk penyelenggara negara, bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil dan dampaknya terhadap masyarakat.

Pendidikan Tinggi sebagai Investasi Peradaban

Islam menempatkan ilmu pengetahuan sebagai fondasi kemajuan peradaban. Wahyu pertama yang diturunkan adalah perintah membaca (QS. Al-'Alaq: 1–5), sedangkan Allah SWT meninggikan derajat orang-orang yang berilmu (QS. Al-Mujadilah: 11).

Karena itu, pembangunan pendidikan tinggi seharusnya diarahkan untuk memperkuat kualitas ilmu pengetahuan, melahirkan inovasi, memperluas riset, dan membangun karakter kepemimpinan yang berintegritas.

Apabila sumber daya negara terbatas, maka prinsip prioritas (fiqh al-awlawiyyat) menjadi sangat penting. Investasi yang langsung meningkatkan mutu dosen, memperkuat laboratorium, memperluas beasiswa, meningkatkan kapasitas perpustakaan, memperkuat pendanaan riset, dan memperbaiki tata kelola perguruan tinggi berpotensi memberikan dampak yang luas terhadap kualitas pendidikan nasional.

Keberhasilan suatu pemerintahan tidak semata-mata diukur dari banyaknya lembaga yang dibentuk, tetapi dari kemampuan lembaga-lembaga tersebut menyelesaikan persoalan masyarakat secara efektif.

Dalam teori tata kelola publik modern, kualitas institusi lebih penting daripada kuantitas institusi. Lembaga yang sedikit tetapi efektif sering kali menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dibandingkan organisasi yang banyak tetapi memiliki fungsi yang saling tumpang tindih.

Karena itu, apabila pemerintah memandang pendirian Universitas Republik Indonesia sebagai kebutuhan strategis, maka argumentasi mengenai urgensi, dasar hukum, desain kelembagaan, kebutuhan fiskal, mekanisme akuntabilitas, serta indikator keberhasilannya perlu disampaikan secara terbuka kepada publik.

Sebaliknya, apabila tujuan yang ingin dicapai sebenarnya dapat diwujudkan melalui penguatan perguruan tinggi dan lembaga yang telah ada, maka langkah tersebut patut dipertimbangkan sebagai alternatif yang lebih efisien.

Pada akhirnya, pendidikan tinggi bukanlah proyek jangka pendek, melainkan investasi antargenerasi. Yang dibutuhkan bangsa bukan sekadar institusi baru, melainkan institusi yang benar-benar mampu menghasilkan ilmu pengetahuan, kepemimpinan, inovasi, dan solusi atas persoalan bangsa.

Kebijakan yang berorientasi pada efektivitas, akuntabilitas, dan kemaslahatan publik akan lebih berpeluang mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara maju yang berkeadaban.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). Education at a Glance 2023: OECD Indicators. OECD Publishing.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/53f23881-en

Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Sahih al-Bukhari.

Sahih Muslim.

UNESCO. (2021). Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education. UNESCO Publishing.

World Bank. (2018). World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise. World Bank.

(Ahmad Sastra, Kota Hujan, No.1406/29/07/26 : 12.27 WIB)

MENGAPA SELAMA 40 HARI SANTRI BARU TAK BOLEH DITENGOK, INI RAHASIANYA

2026-07-29T06:14:25.034+07:00

Oleh : Ahmad Sastra

"Kesabaran adalah pintu pertama menuju ilmu, dan perpisahan adalah ujian pertama menuju kedewasaan."

Di banyak pesantren di Indonesia, terdapat tradisi yang sering mengundang tanda tanya, terutama bagi para orang tua santri baru: mengapa selama kurang lebih empat puluh hari santri tidak diperkenankan dijenguk? Bagi sebagian orang, aturan ini mungkin terasa berat, bahkan dianggap terlalu keras.

Padahal, hakikatnya bukan angka empat puluh yang menjadi inti pendidikan pesantren. Tidak ada dalil syariat yang mewajibkan masa empat puluh hari sebagai ketentuan universal dalam pendidikan Islam. Angka tersebut lebih merupakan strategi pendidikan (tarbiyah) yang lahir dari pengalaman panjang pesantren dalam membentuk karakter santri.

Yang hendak dibangun bukan sekadar kemampuan bertahan jauh dari keluarga, melainkan kemampuan menumbuhkan akar kepribadian baru. Setiap perubahan besar membutuhkan ruang, waktu, dan proses. Benih yang baru ditanam tidak boleh setiap hari dicabut hanya untuk memastikan apakah akarnya sudah tumbuh. Justru karena akar itu tidak terlihat, ia membutuhkan ketenangan untuk menguat.

Allah Swt. mengingatkan bahwa kehidupan manusia memang dibangun melalui tahapan-tahapan pertumbuhan. Firman-Nya: "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah." (QS. Al-Balad [90]: 4).

Demikian pula Allah berfirman: "...Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu..." (QS. Al-Baqarah [2]: 216).

Kedua ayat tersebut mengajarkan bahwa proses pendidikan tidak selalu identik dengan kenyamanan. Jalan menuju kematangan justru sering kali diawali oleh rasa asing, kesulitan, dan perjuangan. Pendidikan yang hanya menawarkan kenyamanan berpotensi melahirkan pribadi yang rapuh, sedangkan pendidikan yang menghadirkan tantangan secara proporsional akan melahirkan manusia yang tangguh.

Empat puluh hari pertama adalah masa ketika seorang santri mulai melepaskan identitas lamanya sebagai "anak rumah" untuk perlahan tumbuh menjadi "anak ilmu". Ia sedang belajar mencintai kitab sebelum memahami seluruh isinya, menghormati guru sebelum mengenal seluruh ilmunya, dan mencintai pesantren sebelum sepenuhnya merasa betah di dalamnya.

Di sinilah letak rahasia pendidikan pesantren. Cinta tidak selalu lahir dari pemahaman; sering kali pemahaman justru lahir setelah seseorang bertahan dalam proses panjang mencintai. Seorang santri tidak langsung jatuh cinta kepada kitab kuning pada hari pertama.

Ia mencintainya sedikit demi sedikit: melalui suara guru yang sabar mengajar, lantunan Al-Qur'an sebelum Subuh, antre mengambil makan, membersihkan asrama bersama teman-teman, hingga bangun malam untuk salat tahajud. Semua pengalaman itu perlahan membentuk ikatan batin yang tidak mungkin tumbuh apabila setiap kali rindu datang, ia segera kembali ke pelukan rumah.

Dalam psikologi pendidikan, masa-masa awal memasuki lingkungan baru dikenal sebagai fase adaptasi, yaitu periode ketika seseorang sedang menyesuaikan diri dengan budaya, aturan, hubungan sosial, dan ritme kehidupan yang berbeda. Para ahli perkembangan seperti Erik Erikson menjelaskan bahwa pembentukan identitas yang matang lahir melalui proses menghadapi tantangan, bukan dengan menghindarinya.

Demikian pula teori grit yang dikembangkan oleh Angela Duckworth menunjukkan bahwa ketangguhan merupakan hasil dari ketekunan dan konsistensi menghadapi kesulitan dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks pesantren, empat puluh hari pertama merupakan laboratorium kehidupan, tempat santri belajar mengelola rasa rindu, mengatur emosi, membangun kemandirian, dan menemukan makna perjuangan.

Karena itu, ketika seorang santri baru berkata lirih, "Abi…, Umi…, aku ingin pulang," kalimat tersebut sesungguhnya bukan pertanda kegagalan. Itu adalah bahasa jiwa yang sedang bertumbuh. Hampir setiap santri pernah melewati fase tersebut. Yang sedang diuji bukan hanya keberanian anak, tetapi juga kebijaksanaan orang tua.

Jika setiap tangisan langsung dijawab dengan penjemputan, maka anak akan belajar bahwa setiap kesulitan selalu dapat dihindari. Sebaliknya, jika orang tua memilih mendoakan sambil tetap memberikan kepercayaan kepada guru, anak akan belajar bahwa setiap kesulitan dapat dihadapi.

Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia menguji mereka..." (HR. Sunan al-Tirmidhi). Hadis ini mengajarkan bahwa ujian bukan selalu tanda kebencian Allah, tetapi sering kali merupakan jalan menuju kematangan iman dan kepribadian.

Tradisi ulama terdahulu memberikan teladan yang jauh lebih berat. Imam al-Bukhari meninggalkan kampung halamannya untuk mengembara mencari hadis selama bertahun-tahun. Imam al-Nawawi menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk belajar dan mengajar dengan disiplin yang luar biasa. Imam al-Syafi'i berpindah dari Makkah, Madinah, Yaman, Baghdad, hingga Mesir demi memperdalam ilmu.

Mereka memahami satu prinsip yang kemudian dirumuskan para ulama: "Ilmu tidak akan diperoleh dengan badan yang dimanjakan." Imam Yahya ibn Abi Kathir pernah berkata: "Ilmu tidak akan diraih dengan tubuh yang selalu mencari kenyamanan." (Diriwayatkan oleh Sahih Muslim). Kalimat ini bukan glorifikasi terhadap penderitaan, melainkan penegasan bahwa ilmu menuntut kesungguhan, disiplin, dan kesabaran.

Menariknya, "tarikat empat puluh hari" sesungguhnya bukan hanya diperuntukkan bagi santri, melainkan juga bagi orang tua. Justru orang tualah yang sering kali mengalami ujian yang lebih berat. Anak belajar tidur tanpa pelukan ibu, sedangkan ibu belajar mencintai tanpa selalu memeluk.

Anak belajar mandiri, sementara ayah belajar melepaskan. Pendidikan pesantren bukan hanya mendidik santri, tetapi juga mendidik keluarga agar percaya bahwa proses pendidikan memerlukan ruang bagi guru untuk membimbing tanpa intervensi yang berlebihan. Dalam Islam, guru memiliki kedudukan yang sangat mulia.

Allah berfirman: "Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat." (QS. Al-Mujadilah [58]: 11). Rasulullah ﷺ juga bersabda: "Sesungguhnya aku diutus hanyalah sebagai seorang pendidik." (HR. Sunan Ibn Majah). Ayat dan hadis tersebut menunjukkan bahwa proses pendidikan memerlukan kepercayaan kepada para pendidik yang mengemban amanah membina ilmu dan akhlak.

Mengapa empat puluh hari? Dalam tradisi Islam, angka empat puluh memang beberapa kali disebut dalam Al-Qur'an dan hadis dalam konteks yang berbeda, seperti usia kematangan (QS. Al-Ahqaf [46]: 15), masa Nabi Musa bermunajat (QS. Al-A'raf [7]: 142), atau beberapa riwayat tentang pembentukan manusia di dalam rahim.

Namun, para ulama tidak menjadikan angka tersebut sebagai ketentuan umum yang wajib diterapkan dalam pendidikan pesantren. penggunaan masa empat puluh hari di pesantren lebih tepat dipahami sebagai kebijakan pedagogis, bukan sebagai kewajiban syariat. Angka itu hanyalah simbol bahwa perubahan karakter memerlukan kontinuitas, fokus, dan kesempatan untuk beradaptasi.

Meski demikian angka 40 juga sering disebut dalam Al Qur’an. Dalam Al-Qur'an dan hadis, angka 40 muncul dalam beberapa peristiwa penting yang berkaitan dengan para nabi. Namun, penting dicatat bahwa tidak semua peristiwa tersebut berbentuk "40 hari", ada yang berupa 40 malam, 40 tahun, atau usia 40 tahun. Para ulama umumnya memandang penyebutan angka 40 dalam nash sebagai bagian dari konteks peristiwa tertentu, bukan sebagai dasar untuk menetapkan suatu ritual atau aturan umum.

Nabi Musa AS bermunajat selama 40 malam sebagai salah satu peristiwa yang paling jelas adalah ketika Nabi Musa dipanggil Allah untuk bermunajat di Bukit Thur yang terkait dengan angka 40 hari.

Allah berfirman: "Dan telah Kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah berlalu waktu tiga puluh malam, lalu Kami sempurnakan jumlahnya dengan sepuluh (malam lagi), maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam." (QS. Al-A'raf [7]: 142)

Menurut Tafsir Ibn Kathir dan Tafsir al-Tabari, tiga puluh malam pertama kemudian disempurnakan menjadi empat puluh malam sebelum Nabi Musa menerima Taurat. Peristiwa ini menggambarkan masa persiapan spiritual yang mendalam sebelum menerima amanah besar.

Terdapat beberapa hadis yang menyebut angka 40, misalnya mengenai proses penciptaan manusia dalam rahim. Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibunya selama empat puluh hari..." (HR. Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim). Hadis ini berbicara tentang tahapan penciptaan manusia, bukan menetapkan amalan khusus selama empat puluh hari.

Tidak ada ayat Al-Qur'an maupun hadis sahih yang memerintahkan santri tidak boleh dijenguk selama 40 hari. Tradisi "40 hari" di pesantren merupakan kebijakan pendidikan (tarbiyah) yang bertujuan : (1) memberi waktu bagi santri beradaptasi dengan lingkungan baru; (2) membangun kemandirian dan kedisiplinan; (3) menumbuhkan kedekatan dengan guru, teman, dan budaya belajar; dan (4) mengurangi ketergantungan emosional pada keluarga pada masa awal pendidikan. Dengan demikian, praktik tersebut bukan ibadah yang diwajibkan syariat, melainkan metode pendidikan yang dapat berbeda antara satu pesantren dan pesantren lainnya.

Pada akhirnya, rahasia terbesar dari empat puluh hari bukanlah tentang tidak bertemu orang tua, melainkan tentang lahirnya manusia baru. Seorang santri memasuki gerbang pesantren dengan membawa kebiasaan rumah, lalu perlahan dibentuk menjadi pribadi yang mencintai ilmu, menghormati guru, memuliakan adab, serta mampu mengendalikan dirinya.

Orang tua pun keluar dari fase itu dengan membawa pelajaran yang sama berharganya: belajar percaya, belajar bersabar, dan belajar menyerahkan pendidikan kepada orang-orang yang telah mengabdikan hidupnya untuk membentuk generasi berilmu dan berakhlak.

Ketika empat puluh hari itu berlalu, yang pulang bukan sekadar anak yang pernah menangis karena rindu, melainkan jiwa yang mulai mengenal makna perjuangan. Sebab pesantren sejatinya tidak hanya mengajarkan cara membaca kitab, tetapi juga mengajarkan cara membaca kehidupan. Dan kehidupan, sebagaimana ilmu, selalu meminta harga berupa kesabaran sebelum menghadiahkan keberkahan.

Referensi

Al-Ghazali, A. H. M. (n.d.). Ihya' 'ulum al-din. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Qur'an al-Karim.

Az-Zarnuji, B. (2003). Ta'lim al-Muta'allim Tariq al-Ta'allum. Dar Ibn Kathir.

Duckworth, A. (2016). Grit: The power of passion and perseverance. Scribner.

Erikson, E. H. (1968). Identity: Youth and crisis. W. W. Norton.

(Ahmad Sastra, Kota Hujan, No. 1405/29/07/26 : 06.04 WIB)

MAIN HAKIM SENDIRI, HARAM HUKUMNYA

2026-07-29T05:36:20.935+07:00

Oleh : Ahmad Sastra

Fenomena main hakim sendiri (eigenrichting) merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang masih kerap terjadi di Indonesia. Tidak jarang seseorang yang baru diduga melakukan tindak pidana langsung menjadi sasaran amuk massa tanpa melalui proses hukum yang sah.

Tindakan yang semula dipicu oleh dugaan kejahatan justru berubah menjadi tindak pidana baru berupa penganiayaan, pengeroyokan, bahkan pembunuhan. Dalam negara hukum (rechtstaat), setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum dan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan, baik menurut hukum positif maupun menurut syariat Islam. Islam sangat menjunjung tinggi perlindungan jiwa manusia (ḥifẓ al-nafs), keadilan, dan penyelesaian sengketa melalui otoritas yang berwenang, bukan melalui luapan emosi massa.

Dari perspektif hukum pidana Indonesia, tindakan main hakim sendiri merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dijerat dengan berbagai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bergantung pada akibat yang ditimbulkannya.

Jika mengakibatkan luka berat, kematian, atau dilakukan secara bersama-sama, pelaku dapat dikenai pasal mengenai penganiayaan, pengeroyokan, atau tindak pidana terhadap nyawa sesuai unsur-unsur yang terpenuhi.

Negara memberikan kewenangan penegakan hukum hanya kepada aparat yang sah, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Konstitusi Indonesia juga menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945), sehingga penyelesaian suatu dugaan tindak pidana harus dilakukan melalui mekanisme hukum, bukan melalui pembalasan massa.

Kasus pengeroyokan tragis yang dialami terduga maling ayam (KD) asal Buleleng di Banjar Dinas Juwuk Legi, Tabanan, Bali pada Jumat (24/7) lalu menyita perhatian publik. Akademisi Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H., menanggapi aksi massa yang melakukan pengeroyokan hingga menyebabkan KD meninggal dunia bukanlah solusi atas permasalahan. Justru, ini adalah bukti bahwa telah terjadi krisis kepercayaan publik kepada Aparat Penegak Hukum.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa tindakan ini dapat memunculkan pidana baru yang mencederai prinsip hukum. Tindakan masyarakat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai penganiayaan berat atau pengeroyokan yang mengakibatkan meninggal dunia, dimana pelaku dapat dijerat Pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Seseorang yang diduga melakukan pencurian tetap memiliki hak untuk diperiksa secara adil, didampingi dalam proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku, dan diadili oleh pengadilan yang berwenang.

Secara sosiologis, praktik main hakim sendiri biasanya muncul karena kombinasi berbagai faktor, antara lain rendahnya kesadaran hukum, lemahnya kepercayaan terhadap penegakan hukum, tekanan psikologi massa, serta budaya balas dendam. Dalam teori crowd behavior yang dikemukakan oleh Gustave Le Bon, individu yang berada di tengah kerumunan dapat kehilangan kontrol diri dan terdorong melakukan tindakan yang tidak akan dilakukannya ketika sendirian.

Selain itu, teori social learning dari Albert Bandura menjelaskan bahwa perilaku kekerasan dapat dipelajari melalui pengamatan terhadap lingkungan dan media. Ketika masyarakat berulang kali menyaksikan tindakan kekerasan yang dianggap berhasil menyelesaikan masalah, tindakan tersebut berpotensi ditiru.

Sementara itu, menurut Emile Durkheim, lemahnya norma sosial (anomie) dapat mendorong masyarakat mengambil jalan pintas di luar mekanisme hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa main hakim sendiri bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan budaya hukum (legal culture) dan pendidikan karakter masyarakat.

Islam secara tegas melarang segala bentuk tindakan yang menghilangkan nyawa atau melukai seseorang tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Allah Swt. berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." (QS. Al-Ma'idah [5]: 8).

Ayat ini menegaskan bahwa rasa marah, kebencian, atau dugaan kesalahan seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk meninggalkan prinsip keadilan. Bahkan terhadap orang yang diduga bersalah sekalipun, umat Islam diperintahkan tetap berlaku adil dan menyerahkan penyelesaian perkara melalui mekanisme yang benar.

Allah juga berfirman: "Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar." (QS. Al-Isra' [17]: 33).

Demikian pula dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 32, Allah menegaskan bahwa siapa yang membunuh satu jiwa tanpa alasan yang dibenarkan, seolah-olah ia telah membunuh seluruh manusia. Ayat ini menunjukkan betapa agungnya nilai kehidupan manusia dalam Islam.

Rasulullah ﷺ juga memberikan peringatan keras terhadap tindakan melampaui batas dalam menyelesaikan suatu perkara. Beliau bersabda: "Hilangnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang Muslim tanpa hak." (HR. Sunan al-Tirmidhi).

Dalam hadis lain beliau bersabda: "Tidak halal darah seorang Muslim kecuali karena salah satu dari tiga perkara..." (HR. Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim).

Hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa hak untuk menjatuhkan sanksi pidana tidak berada di tangan masyarakat secara individual, melainkan melalui proses hukum yang sah sesuai ketentuan syariat maupun otoritas pemerintahan yang berwenang. Tindakan pengeroyokan hingga menyebabkan kematian tidak dapat dibenarkan atas nama apa pun.

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, larangan main hakim sendiri berkaitan erat dengan tujuan utama syariat, yaitu perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs). Menurut Abu Ishaq al-Shatibi dalam Al-Muwafaqat, syariat Islam diturunkan untuk menjaga lima kebutuhan pokok manusia (al-daruriyyat al-khams), yaitu agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl).

Perlindungan jiwa menempati posisi yang sangat fundamental karena tanpa terjaganya kehidupan manusia, tujuan-tujuan syariat lainnya tidak dapat diwujudkan. Oleh sebab itu, Islam memberikan prosedur yang ketat dalam pembuktian tindak pidana, menjunjung asas keadilan, serta melarang penghukuman tanpa proses yang sah.

Prinsip ini juga sejalan dengan kaidah fikih: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Main hakim sendiri tidak hanya merusak jiwa korban, tetapi juga menimbulkan kerusakan sosial berupa rasa takut, konflik antarkelompok, dan hilangnya kepercayaan terhadap supremasi hukum.

Dalam konteks kehidupan berbangsa, solusi terhadap fenomena main hakim sendiri harus dilakukan secara komprehensif. Pertama, negara harus memperkuat profesionalisme aparat penegak hukum agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap proses peradilan.

Kedua, pendidikan hukum dan pendidikan karakter perlu ditanamkan sejak dini agar masyarakat memahami bahwa menghukum pelaku kejahatan bukanlah hak individu atau massa. Ketiga, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab moral untuk mengajarkan pentingnya kesabaran, pengendalian emosi, penyelesaian konflik secara damai, serta penghormatan terhadap hukum.

Keempat, media massa dan media sosial perlu mengedepankan pemberitaan yang edukatif agar tidak memicu kemarahan publik yang berujung pada tindakan anarkis. Kelima, masyarakat harus membangun budaya melapor kepada aparat ketika menemukan dugaan tindak pidana, bukan mengambil tindakan sendiri.

Main hakim sendiri merupakan pelanggaran terhadap hukum negara sekaligus bertentangan dengan nilai-nilai luhur Islam. Negara hukum menuntut setiap warga menghormati proses peradilan, sedangkan syariat Islam menempatkan keadilan dan perlindungan jiwa sebagai tujuan utama hukum. Ketika masyarakat memilih kekerasan daripada hukum, sesungguhnya mereka telah membuka pintu lahirnya kezaliman baru.

Setiap dugaan tindak pidana harus diserahkan kepada aparat yang berwenang agar keadilan dapat ditegakkan secara objektif, proporsional, dan bermartabat. Inilah jalan yang sejalan dengan konstitusi, prinsip negara hukum, dan ajaran Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kasih sayang, serta kemuliaan setiap jiwa manusia.

Referensi

Al-Qur'an al-Karim.

Al-Shatibi, A. I. (1997). Al-Muwafaqat fi usul al-shari'ah. Dar Ibn 'Affan.

Bandura, A. (1977). Social learning theory. Prentice Hall.

Durkheim, E. (1984). The division of labor in society (W. D. Halls, Trans.). Free Press. (Original work published 1893).

Le Bon, G. (1895/2001). The crowd: A study of the popular mind. Batoche Books.

Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim dan Sunan al-Tirmidhi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(Ahmad Sastra, Kota Hujan, No.1404/29/07/26 : 05.27 WIB)

MENEMUKAN RELASI ANTARA FISIKA KUANTUM DAN EKSISTENSI TUHAN

2026-07-26T14:48:29.431+07:00

Oleh : Ahmad Sastra

Fisika kuantum pasca fisika klasik Newton adalah salah satu topik paling ramai diperdebatkan sejak 100 tahun terakhir. Termasuk yang menjadi perdebatan fundamental adalah apakah fisika kuantum secara saintifik berkorelasi dengan eksistensi Tuhan. Singkatnya, fisika kuantum tidak membuktikan dan tidak membantah Tuhan.

Fisika kuantum merupakan studi tentang perilaku materi dan energi pada tingkat molekuler, atom, nuklir, dan juga tingkat mikroskopis, dan bahkan lebih kecil lagi. Kuantum adalah terjemahan langsung dari “quantum” dari bahasa latin yang berarti “berapa banyak”.

Sementara mekanika kuantum adalah cabang ilmu fisika yang bisa memprediksi dengan sangat akurat fenomena yang melibatkan benda-benda berukuran sangat kecil, misalnya perilaku atom dan unsur pembentuknya.

Cara kerja alam di level kuantum membuat banyak orang, ilmuwan dan filsuf, kembali bertanya tentang "siapa yang menjalankan semua ini". Albert Einstein mengatakan bahwa “Tuhan tidak sedang bermain dadu”. Tulisan ini sebenarnya sedang mengkaji sains dengan pendekatan filsafat, khususnya pemikiran tentang rasionalitas, sesuai bidang keilmuwan penulis.

Biar jernih kita bedah 3 hal : Fakta kuantumnya, lalu 3 tafsir besarnya, lalu batasannya. Ada 3 penemuan kuantum yang sering dihubungkan ke teologi:

Pertama, Prinsip Ketidakpastian Heisenberg. Di level atom, kita tidak bisa tahu posisi dan kecepatan partikel secara pasti bersamaan. Alam bersifat probabilistik, bukan deterministik. Dulu Laplace bilang: "Kalau Tuhan tahu semua kondisi awal, Dia bisa hitung semua masa depan". Kuantum bilang: "Tidak bisa. Masa depan memang terbuka secara peluang".

Kedua, Efek Pengamat / Observer Effect. Eksperimen celah ganda: elektron "memutuskan" jadi gelombang atau partikel tergantung apakah kita mengukurnya. Seolah realitas "menjadi nyata" saat diamati. Ini memunculkan pertanyaan: Apakah kesadaran ikut menciptakan realitas?

Ketiga, Keterikatan Kuantum / Entanglement. Dua partikel bisa "terkait" walau terpisah miliaran km. Ubah 1, satunya langsung berubah. Einstein menyebutnya "aksi menyeramkan dari jarak jauh". Ini menantang ide ruang, waktu, dan sebab-akibat klasik.

Bagaimana Orang Menghubungkannya ke Tuhan ?. Interpretasi pertama, celah untuk Tuhan yang didasari oleh argumen theistik. Digunakan sebagian teolog dan ilmuwan percaya. Logikanya adalah (1) alam klasik deterministik itu tidak butuh "penjaga". Jalan sendiri seperti jam. (2) Alam kuantum probabilistic plus butuh pengamat, maka ada ruang bagi Tuhan untuk "menyelenggarakan" tanpa melanggar hukum alam.

(3) Fine-tuning konstanta alam yang artinya nilai konstanta fisika pas banget untuk kehidupan. Di level kuantum, perubahan kecil saja alam runtuh. Bagi mereka ini tanda desain. Gagasan ini dimotori oleh John Polkinghorne, fisikawan sekaligus pendeta Anglikan. Dia bilang kuantum menunjukkan alam "terbuka" dan butuh Tuhan sebagai fondasi.

Interpretasi kedua, tidak perlu Tuhan yang didasarkan oleh argumen naturalistik. Digunakan sebagian ilmuwan ateis. Logika adalah : (1) Probabilistik bukan berarti acak tanpa hukum. Ada persamaan Schrodinger yang sangat presisi. (2) "Pengamat" tidak harus manusia/sadar. Alat ukur saja sudah cukup. Jadi tidak perlu "Kesadaran Kosmik".

(3) Multiverse, dimana semua kemungkinan terjadi di alam semesta lain. Jadi kita hanya ada di 1 alam semesta yang kebetulan cocok. Tidak perlu desainer. Gagasan ini dipelopori oleh Stephen Hawking, Lawrence Krauss. Krauss nulis buku A Universe from Nothing dan bilang fluktuasi kuantum bisa menciptakan alam dari "tidak ada".

Interpretasi ketiga, Tuhan bukan di dalam sistem yang didasari oleh argumen filosofis. Ini posisi mayoritas filsuf agama. Logikanya adalah bahwa sains menjawab "bagaimana" alam bekerja. Agama menjawab "mengapa" ada alam dan "dari mana" hukum itu berasal. Fisika kuantum menjelaskan aturan catur.

Tapi tidak menjelaskan siapa yang menciptakan papan catur dan aturannya. Jadi kuantum dan Tuhan berada di level pertanyaan berbeda. Tidak saling tabrakan. Gagasan ini dipelopori oleh Thomas Aquinas versi modern, Al-Ghazali dalam konteks Islam. Dalam Islam, konsep sunnatullah sama dengan hukum alam, dan iradah yang artinya kehendak Tuhan. Keduanya jalan bareng.

Para ilmuwan barat menegaskan beberapa hal. Kuantum bukan bukti Tuhan. Sains tidak bisa membuktikan entitas metafisik. Kuantum juga bukan bukti tidak ada Tuhan. Ketidak-tahuan kita bukan bukti ketiadaan. Hati-hati "Quantum Mysticism". Banyak buku self-help pakai istilah "energi kuantum", "manifestasi kuantum" tanpa dasar ilmiah. Itu penyalahgunaan istilah. Fisikawan Niels Bohr pernah bilang: "Barangsiapa tidak terkejut dengan teori kuantum, berarti dia tidak memahaminya". Tapi terkejut tidak sama dengan langsung loncat ke kesimpulan teologis.

Rasionalitasnya Kuantum tentang Eksistensi Tuhan

Premis dasarnya adalah dari keteraturan ke pengatur. Logikanya sederhana dan sudah dipakai sejak Aristoteles, Al-Ghazali dan Leibniz.

Premis 1: Di alam kita menemukan keteraturan yang sangat presisi. Contoh kuantum: Persamaan Schrodinger, konstanta Planck $h = 6.626 \times 10^{-34} Js$, spin elektron, hukum kekekalan energi. Semua jalan dengan presisi 10 desimal. Premis 2 : Keteraturan yang kompleks + presisi + bertujuan, secara pengalaman kita, selalu berasal dari kecerdasan. Contoh: Kode komputer, DNA, jam tangan. Kita tidak pernah melihat kode sekompleks DNA "kebetulan" muncul.

Kesimpulan : Maka keteraturan alam, termasuk hukum-hukum kuantum, paling rasional disimpulkan berasal dari "Pengatur" yang cerdas. Fisikawan Paul Dirac pernah bilang: "Tuhan adalah matematikawan yang sangat hebat". Dia kaget karena persamaan fisika bisa sedeskriptif itu.

Bukti "keteraturan" di level kuantum yang sering dijadikan pijakan. Fenomena kuantum kenapa disebut "Teratur". Pertanyaan Filosofisnya. (1) Konstanta Fundamental, 26 konstanta seperti $h$, $c$, $G$ kalau meleset 1% saja atom tidak bisa terbentuk. Ini "fine-tuning" kenapa angkanya "pas" untuk kehidupan? Kebetulan?.

(2) Hukum dan Simetri Alam taat pada hukum kekekalan, simetri gauge, persamaan. Rusak 1, semua runtuh. Dari mana "hukum" ini berasal? Hukum butuh pembuat hukum. (3) Struktur Probabilistik, walau acak, peluangnya tetap mengikuti distribusi yang teratur.

Tidak pernah kacau total. Siapa yang menetapkan "aturan main" untuk yang acak ini?

Inilah yang bikin Einstein tidak nyaman: "Tuhan tidak bermain dadu". Maksudnya: di balik probabilitas pasti ada keteraturan yang lebih dalam. Dalam pemikiran Taquiddin An Nabhani, setiap benda memiliki khosiah yang Allah ciptakan.

Jawaban Filosofis Terhadap Premis Ini. Pertama, jawaban teistik : "Ya, ada Pengatur". Digunakan dalam teologi Islam, Kristen, Yahudi. Nama Tuhan dalam Islam: Al-Mudabbir artinya Yang Maha Mengatur, Al-Hakim artinya Yang Maha Bijaksana. Kuantum dilihat sebagai "cara" Tuhan mengatur, bukan "pengganti" Tuhan. Ibarat: Kita lihat aplikasi berjalan rapi di HP. Kita tahu ada Programmer. Kode kuantum adalah bahasa pemrograman alam.

Jawaban Naturalis : "Keteraturan muncul sendiri". (1) Multiverse: Ada triliunan alam semesta dengan hukum berbeda. Kita kebetulan ada di alam yang "pas". (2) Emergence : Keteraturan muncul dari kekacauan lewat seleksi alam dan waktu miliaran tahun. (3) Platonisme Matematika : Matematika/hukum memang sudah "ada" secara abadi. Tidak perlu pencipta.

Jawaban Agnostik/Filosofis : "Keteraturan itu real, tapi penyebabnya di luar jangkauan sains". Sains bisa deskripsikan "bagaimana" hukum bekerja. Tapi tidak bisa jawab "mengapa ada hukum" atau "mengapa hukumnya matematika". Itu wilayah metafisika.

Ada kritik terhadap argumen "ada pengatur". Pertama, Fallasi Analogi. Jam tangan punya pembuat karena kita tahu jam dibuat manusia. Tapi kita belum pernah lihat "alam semesta lain dibuat" untuk disimpulkan polanya sama. Kedua, Siapa Pengatur Pengaturnya?. Kalau semua yang teratur butuh pengatur, lalu siapa yang mengatur Pengatur? Jawaban teistik: Pengatur itu "Wajibul Wujud" - tidak butuh sebab.

Dalam logika, argumen "keteraturan, maka ada pengatur" itu induktif, bukan deduktif. Artinya: paling masuk akal, bukan kepastian matematika. Fisika kuantum tidak membuktikan Tuhan. Tapi ia memperkuat 1 hal: Alam bukan kacau. Bahkan di level paling acak sekalipun, ada persamaan, ada peluang, ada hukum. Dan keteraturan itu yang membuat sains itu sendiri mungkin.

Jadi bagi banyak filsuf dan ilmuwan, kuantum tidak menjawab "Ada Tuhan atau tidak". Tapi kuantum membuat pertanyaan "Kalau tidak ada Pengatur, dari mana semua keteraturan se-presisi ini?" jadi semakin sulit diabaikan.

Perspektif Al Qur’an

Ada beberapa ayat yang secara langsung menyebut Allah Maha Mengetahui yang ghaib, sampai hal sekecil "basah, kering, dan daun yang jatuh". Ayat-ayat ini tentu saja sangat relevan dengan fenomena kuantum dan semua keteraturannya. Sebagaimana firmanNya :

Dan kunci-kunci semua yang ghaib ada pada-Nya; tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh). (QS Al An’am : 59)

Ayat ini puncak dari sifat Al-'Alim dan Al-Khabir. Bahkan hal yang manusia anggap "acak" seperti daun jatuh, biji di tanah, tetesan air, sudah Allah catat dan ketahui.

Allah juga berfirman : Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal. (QS Luqman : 34)

Di lain ayat, Allah berfirman : Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha Mengetahui segala isi hati. (QS. At-Taghabun: 4)

Korelasi dengan "Keteraturan ada karena ada yang Mengatur" Berdasarkan ayat-ayat di atas jadi dasar rasionalitas Islam. Pertama, uasnya kemahatahuan Allah. Tidak ada "zona abu-abu" bagi Allah. Dari galaksi sampai daun jatuh. Kedua, detailnya catatan Allah. Tertulis dalam Kitab yang nyata menunjukkan bahwa semua ada sistem, ada hukum, ada catatan. Itulah bentuk keteraturan.

Ketiga, penolakan acak. Kalau daun jatuh saja diketahui, berarti alam ini tidak berjalan acak. Ada yang mencatat, mengatur, dan menjaga. Ibnu Katsir menafsirkan QS Al-An'am 59: "Ini dalil bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu, baik yang kecil maupun besar, yang tampak maupun tersembunyi".

Referensi

Carroll, S. (2019). Something deeply hidden: Quantum worlds and the emergence of spacetime. Dutton.

Dance of the photons: From Einstein to quantum teleportation. Farrar, Straus and Giroux.

Feynman, R. P., Leighton, R. B., & Sands, M. (2011). The Feynman lectures on physics, Vol. 3: Quantum mechanics. Basic Books.

Greene, B. (2004). The fabric of the cosmos: Space, time, and the texture of reality. Knopf.

Griffiths, D. J. (2018). Introduction to quantum mechanics (3rd ed.). Cambridge University Press.

Krauss, L. M. (2012). A universe from nothing: Why there is something rather than nothing. Free Press.

Sakurai, J. J., & Napolitano, J. (2020). Modern quantum mechanics (3rd ed.). Cambridge University Press.

Tipler, P. A., & Llewellyn, R. A. (2019). Modern physics (6th ed.). W.H. Freeman.

(Ahmad Sastra, Kota Hujan, No.1403/26/07/26 : 14.38 WIB)

PENENTUAN BAKAT MINAT BERBASIS SIDIK JARI TIDAK DIDUKUNG OLEH KONSENSUS ILMIAH

2026-07-26T09:43:03.404+07:00

Oleh : Ahmad Sastra

Sidik jari sering disebut sebagai "barcode manusia". Unik, tidak berubah seumur hidup, dan dipakai untuk identifikasi sejak era kriminalistik. Karena sifatnya yang unik dan permanen itu, muncul gagasan : kalau sidik jari bisa dipakai untuk mengenali identitas, bisakah ia juga dipakai untuk mengenali bakat dan minat?

Dari sinilah lahir jasa "tes sidik jari untuk bakat". Banyak lembaga, sekolah, hingga perusahaan di Indonesia yang menawarkannya. Klaimnya beragam : bisa memetakan 9 jenis kecerdasan, gaya belajar, tipe kepribadian, hingga rekomendasi jurusan kuliah hanya dari scan 10 jari. Biayanya pun tidak murah, bisa jutaan rupiah.

Pertanyaannya : apakah klaim ini punya dasar ilmiah? Jawabannya singkat : tidak. Hingga hari ini, penentuan bakat dan minat berbasis sidik jari tidak didukung oleh konsensus ilmiah.

Dari Mana Asal Gagasan "Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test"?. Metode ini dikenal dengan nama DMIT - Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test. Asalnya bukan dari psikologi modern, tapi dari 2 bidang yang digabung secara spekulatif.

Pertama, Dermatoglyphics. Ini cabang ilmu kedokteran yang mempelajari pola sidik jari, telapak tangan, dan telapak kaki. Ilmu ini memang valid dan dipakai untuk diagnosis kelainan genetik. Contoh: anak dengan Down syndrome punya pola sidik jari dan garis tangan yang khas. Pola ini terbentuk saat janin usia 13-19 minggu dan tidak berubah lagi (Cummins & Midlo, 1961).

Kedua, Teori Kecerdasan Majemuk Howard Gardner. Gardner (1983) mengusulkan manusia punya 8-9 jenis kecerdasan: linguistik, logika-matematika, kinestetik, musikal, interpersonal, intrapersonal, visual-spasial, naturalis. Teori ini populer di dunia pendidikan.

Para penggagas DMIT lalu menghubungkan keduanya: mereka mengklaim bahwa area otak yang terkait 9 kecerdasan itu terhubung dengan "area" tertentu di 10 jari. Bentuk pusaran, loop, atau lengkung di setiap jari disebut mencerminkan dominansi kecerdasan tertentu. Rasio panjang jari, jumlah ridge, juga dihitung.Masalahnya: hubungan itu tidak pernah dibuktikan secara ilmiah. Itu lompatan logika besar.

Apa Kata Riset dan Konsensus Ilmiah?. Sampai 2026, tidak ada satupun jurnal psikologi bereputasi, jurnal genetika, atau jurnal neuroscience yang memvalidasi DMIT. Berikut temuan utama dari literatur ilmiah :

Pertama, Tidak Ada Mekanisme Biologis yang Masuk Akal. Otak memang berkembang bersamaan dengan kulit saat janin. Tapi tidak ada jalur saraf atau gen tunggal yang membuat "pusaran di jempol = kecerdasan musik". Neurosains modern menunjukkan bakat adalah hasil interaksi kompleks antara gen, lingkungan, latihan, dan motivasi (Plomin & Deary, 2015). Tidak bisa direduksi jadi pola di ujung jari.

Kedua, Uji Validitas dan Reliabilitas Gagal. Sebuah studi di International Journal of Scientific and Research Publications menguji DMIT pada 100 siswa. Hasilnya: tidak ada korelasi signifikan antara hasil DMIT dengan tes psikologi standar dan prestasi akademik (Mehta et al., 2014). Meta-analisis lain juga menyimpulkan DMIT memiliki validitas konstruk dan validitas prediktif yang sangat rendah (Chandran et al., 2018).

Pernyataan Organisasi Profesi (1) American Psychological Association (APA) tidak pernah mengakui DMIT sebagai alat asesmen psikologi yang sah. (2) Ikatan Psikologi Klinis Indonesia (IPKI) dan (3) Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) secara resmi tidak merekomendasikan DMIT. Tes psikologi yang diakui harus melalui uji validitas, reliabilitas, dan standarisasi.

Kementerian Pendidikan di beberapa negara seperti Singapura dan Malaysia sudah mengeluarkan imbauan agar sekolah tidak memakai DMIT untuk penjurusan karena tidak berbasis bukti. Singkatnya: komunitas ilmiah global belum menemukan bukti bahwa sidik jari bisa memprediksi bakat.

Kalau tidak ilmiah, kenapa masih banyak peminatnya? Ada 3 faktor psikologi di baliknya: pertama, Efek Barnum / Forer Effect. Laporan DMIT biasanya berisi kalimat umum yang terasa "kena banget". Contoh: "Anak Anda kreatif tapi kadang kurang fokus". Hampir semua orang merasa cocok. Kita cenderung percaya deskripsi umum sebagai deskripsi spesifik untuk diri kita (Forer, 1949).

Kedua, Butuh Kepastian Instan. Orang tua dan siswa cemas memilih jurusan. DMIT menawarkan jawaban cepat, visual, dan "ilmiah" dengan grafik warna-warni. Lebih mudah daripada tes minat 2 jam + konseling.

Ketiga, Kemasan Sains yang Meyakinkan. Laporan DMIT penuh istilah: "neuroscience", "dermatoglyphics", "rasio 2D:4D", "kuadran otak". Padahal itu jargon yang disusun agar terdengar kredibel, bukan hasil riset.

Menggunakan DMIT sebagai satu-satunya dasar penjurusan bisa berisiko: (1) Label Dini yang Membatasi. Anak dilabel "tidak punya bakat matematika" karena lengkung di jari telunjuk rendah. Padahal minat bisa tumbuh lewat latihan dan guru yang tepat. Label bisa jadi self-fulfilling prophecy.

(2) Pemborosan Biaya. Orang tua mengeluarkan 2-5 juta untuk laporan yang secara ilmiah tidak bisa dipertanggungjawabkan.

(3) Mengabaikan Metode yang Terbukti. Ada banyak tes minat dan bakat yang valid: Holland RIASEC, MBTI untuk preferensi, tes IQ untuk kemampuan kognitif, dan yang paling penting: observasi, portofolio, dan konseling karir. Energi dan uang lebih baik dialihkan ke sana.

Lalu Bagaimana Cara Menentukan Bakat dan Minat yang Benar?. Psikologi modern menyarankan pendekatan 3 pilar. Pertama, Tes Psikologi Standar . Gunakan tes minat seperti Holland Occupational Themes atau Strong Interest Inventory. Gunakan tes kemampuan seperti Tes Bakat Skolastik. Tes ini sudah diuji validitasnya puluhan tahun (Holland, 1997).

Kedua, Observasi dan Pengalaman. Bakat paling terlihat dari apa yang anak lakukan saat tidak disuruh. Apa yang dia tekuni berjam-jam? Mata pelajaran apa yang nilainya konsisten bagus? Ekstrakurikuler apa yang dia pilih sendiri?

Ketiga, Konseling Karir dengan Psikolog. Psikolog tidak akan memberi "vonis". Tugasnya membantu anak memadukan hasil tes, minat, nilai, dan kondisi lingkungan untuk membuat keputusan.

Sidik jari adalah penanda identitas biologis yang luar biasa. Tapi ia bukan bola kristal untuk masa depan. Gagasan bahwa pola di 10 jari bisa menentukan apakah Anda cocok jadi dokter, insinyur, atau musisi adalah gagasan yang menarik secara komersial, tapi rapuh secara ilmiah. Hingga ada bukti kuat dari penelitian sejawat dan replikasi, DMIT harus diperlakukan sebagai hiburan, bukan asesmen.

Dalam dunia pendidikan dan karir, kita butuh keputusan berdasarkan bukti, bukan berdasarkan harapan. Konsensus ilmiah saat ini jelas: jangan serahkan masa depan anak hanya pada tinta dan kertas scan sidik jari.Lebih baik investasikan waktu untuk mencoba, gagal, belajar, dan menemukan sendiri apa yang benar-benar membuat kita bersemangat.

Referensi

Chandran, S., Binu, V. S., & Kamath, V. (2018). Dermatoglyphics as a tool for personality assessment: A systematic review. Journal of Clinical and Diagnostic Research, 12(5), ZE01–ZE04. https://doi.org/10.7860/JCDR/2018/34287.11567

Cummins, H., & Midlo, C. (1961). Finger prints, palms and soles: An introduction to dermatoglyphics. Dover Publications.

Forer, B. R. (1949). The fallacy of personal validation: A classroom demonstration of gullibility. Journal of Abnormal and Social Psychology, 44(1), 118–123. https://doi.org/10.1037/h0059240

Gardner, H. (1983). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. Basic Books.

Holland, J. L. (1997). Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work environments (3rd ed.). Psychological Assessment Resources.

Mehta, S., Joshi, S., & Solanki, A. (2014). A study to assess the effectiveness of dermatoglyphics multiple intelligence test in predicting intelligence. International Journal of Scientific and Research Publications, 4(8), 1–5.

Plomin, R., & Deary, I. J. (2015). Genetics and intelligence differences: Five special findings. Molecular Psychiatry, 20(1), 98–108. https://doi.org/10.1038/mp.2014.105

(Ahmad Sastra, Kota Hujan, No.1402/26/07/26 : 09.40 WIB)

KETIKA NEGARA TAK PEDULI LITERASI

2026-07-20T18:44:48.120+07:00

Oleh : Ahmad Sastra

"Iqra'..."—"Bacalah!" Itulah wahyu pertama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad ﷺ (QS. Al-'Alaq: 1–5). Menariknya, Islam tidak memulai peradabannya dengan perintah berperang, berdagang, atau membangun kekuatan ekonomi, melainkan dengan perintah membaca.

Hal ini menunjukkan bahwa literasi merupakan fondasi utama lahirnya peradaban. Bangsa yang membaca akan melahirkan ilmu; ilmu melahirkan inovasi; inovasi melahirkan kemajuan. Sebaliknya, melemahnya budaya literasi akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia, daya saing bangsa, bahkan kualitas demokrasi.

Dalam konteks tersebut, informasi mengenai penurunan anggaran Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) pada tahun 2026 menjadi perhatian yang layak dikaji. Kepala Perpusnas, Aminudin Aziz, menyampaikan bahwa pemotongan anggaran yang cukup besar berdampak pada sejumlah program literasi, termasuk distribusi bantuan buku ke berbagai daerah.

Anggaran Perpusnas tahun 2026 tercatat sekitar Rp377,9 miliar, lebih rendah dibandingkan pagu tahun sebelumnya yang sebesar Rp721 miliar sebelum dilakukan efisiensi anggaran. Menurut penjelasan tersebut, keterbatasan anggaran berpotensi memengaruhi pelaksanaan berbagai program penguatan literasi nasional.

Persoalan ini tidak semata-mata menyangkut besar kecilnya angka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lebih dari itu, ia mengundang pertanyaan mendasar : sejauh mana literasi ditempatkan sebagai prioritas pembangunan bangsa? Sebab, sejarah menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil melakukan lompatan kemajuan hampir selalu diawali dengan investasi besar pada pendidikan, perpustakaan, riset, dan budaya membaca.

Literasi Adalah Fondasi Peradaban

Dalam kajian pembangunan manusia, literasi tidak lagi dipahami sebatas kemampuan membaca dan menulis. UNESCO mendefinisikan literasi sebagai kemampuan mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, mencipta, berkomunikasi, dan menggunakan informasi untuk berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Literasi menjadi prasyarat bagi pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning) dan pembangunan berkelanjutan.

Pandangan tersebut sejalan dengan berbagai hasil penelitian internasional. Organisation for Economic Co-operation and Development melalui berbagai publikasi Programme for International Student Assessment (PISA) menunjukkan bahwa kemampuan literasi memiliki hubungan yang kuat dengan kualitas pendidikan, produktivitas tenaga kerja, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (OECD, 2023). Dengan kata lain, investasi pada literasi merupakan investasi terhadap masa depan bangsa.

Karena itu, perpustakaan bukan sekadar tempat menyimpan buku. Ia merupakan infrastruktur intelektual sebuah negara. Ketika perpustakaan berkembang, akses masyarakat terhadap ilmu semakin luas. Sebaliknya, ketika ekosistem perpustakaan melemah, kesempatan masyarakat memperoleh pengetahuan juga berpotensi ikut berkurang.

Islam Memulai Peradaban dengan "Iqra'"

Islam memiliki hubungan yang sangat erat dengan literasi. Wahyu pertama yang diterima Rasulullah ﷺ berbunyi: "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Mulia, yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." (QS. Al-'Alaq [96]: 1–5)

Ayat tersebut mengandung tiga pilar utama peradaban Islam, yaitu membaca (iqra'), menulis (al-qalam), dan mengembangkan ilmu pengetahuan ('allama al-insān). Ketiganya menjadi fondasi lahirnya tradisi ilmiah Islam yang kemudian melahirkan pusat-pusat ilmu seperti Bayt al-Hikmah di Baghdad, perpustakaan-perpustakaan besar di Andalusia, dan ribuan karya ilmiah yang memengaruhi perkembangan sains dunia.

Allah SWT juga berfirman: "Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" (QS. Az-Zumar: 9). Demikian pula firman-Nya: "Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat." (QS. Al-Mujadilah: 11). Ayat-ayat tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan ilmu merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat beriman.

Dalam perspektif kebijakan publik, pengembangan literasi bukan hanya tugas keluarga atau sekolah. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amanat tersebut kemudian dijabarkan melalui berbagai kebijakan di bidang pendidikan, perpustakaan, dan pengembangan budaya baca.

Dalam perspektif Islam, tanggung jawab negara terhadap ilmu pengetahuan juga memiliki dasar normatif. Rasulullah ﷺ bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim)

Hadis tersebut menegaskan bahwa pemegang amanah kekuasaan memiliki tanggung jawab memastikan kemaslahatan masyarakat, termasuk menyediakan akses terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Namun demikian, perlu diingat bahwa kebijakan anggaran negara selalu melibatkan proses penentuan prioritas di tengah keterbatasan fiskal. Karena itu, pembahasan mengenai besaran anggaran literasi seyogianya dipahami sebagai bagian dari diskusi kebijakan publik yang terbuka dan berbasis data.

Tantangan utamanya bukan hanya besaran anggaran, tetapi juga efektivitas pengelolaannya agar benar-benar memperluas akses masyarakat terhadap bacaan berkualitas.

Bangsa Besar Dibangun oleh Budaya Membaca

Sejarah memperlihatkan bahwa negara-negara dengan tingkat inovasi tinggi umumnya memiliki budaya membaca yang kuat, jaringan perpustakaan yang luas, dan investasi berkelanjutan pada riset. Perpustakaan modern tidak lagi sekadar ruang penyimpanan koleksi, tetapi menjadi pusat pembelajaran masyarakat, ruang kolaborasi, inkubator kreativitas, dan simpul transformasi digital.

Di era kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), kemampuan membaca justru menjadi semakin penting. Informasi memang tersedia dalam jumlah yang melimpah, tetapi tanpa kemampuan literasi yang baik, masyarakat akan kesulitan membedakan informasi yang valid dari hoaks, propaganda, maupun disinformasi. Dengan demikian, literasi bukan hanya persoalan akademik, melainkan juga persoalan ketahanan sosial dan demokrasi.

Literasi Adalah Investasi Peradaban

Sejarah Islam memberikan pelajaran yang sangat berharga. Pada masa keemasan peradaban Islam, para khalifah, ulama, ilmuwan, dan dermawan berlomba-lomba membangun perpustakaan, menerjemahkan buku, mendanai penelitian, dan memuliakan para pencari ilmu. Investasi terbesar mereka bukan hanya pada pembangunan fisik, tetapi pada pembangunan manusia.

Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa kemajuan suatu peradaban sangat dipengaruhi oleh kualitas ilmu pengetahuan, pendidikan, dan tata kelola negara. Ketika tradisi ilmu melemah, daya saing masyarakat pun ikut menurun. Pandangan tersebut masih relevan hingga kini, ketika ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge economy) menjadi penentu utama daya saing bangsa.

Pada akhirnya, penguatan literasi tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah. Keluarga, sekolah, perguruan tinggi, pesantren, organisasi masyarakat, dunia usaha, media massa, dan komunitas literasi memiliki peran yang saling melengkapi.

Namun demikian, negara tetap memegang posisi strategis sebagai penyedia kebijakan, infrastruktur, dan dukungan pembiayaan agar seluruh ekosistem tersebut dapat berkembang secara berkelanjutan.

Literasi adalah investasi yang hasilnya mungkin tidak langsung terlihat dalam satu atau dua tahun. Akan tetapi, dalam jangka panjang, ia menentukan kualitas sumber daya manusia, produktivitas ekonomi, kekuatan inovasi, serta ketahanan moral suatu bangsa.

Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut pendidikan, perpustakaan, dan budaya membaca layak dipertimbangkan secara cermat dengan menimbang dampak jangka panjangnya terhadap pembangunan nasional.

Perintah pertama Al-Qur'an adalah "Iqra'". Pesan ini mengingatkan bahwa kebangkitan sebuah bangsa selalu dimulai dari budaya membaca, belajar, dan menghargai ilmu. Apabila seluruh elemen bangsa, termasuk negara terus memperkuat ekosistem literasi, maka fondasi menuju Indonesia yang maju akan semakin kokoh.

Sebaliknya, apabila literasi kehilangan perhatian sebagai prioritas pembangunan, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar jumlah buku yang didistribusikan, melainkan kualitas generasi yang akan memimpin masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). PISA 2022 results (Volume I): The state of learning and equity in education. OECD Publishing.

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Sahih al-Bukhari.

Sahih Muslim.

UNESCO. (2005). Education for All Global Monitoring Report 2006: Literacy for Life. UNESCO Publishing.

UNESCO. (2021). Reimagining our futures together: A new social contract for education. UNESCO Publishing.

(Ahmad Sastra, Kota Hujan, No.1401/20/07/26 : 18.42 WIB)

DARI LAPANGAN HIJAU PIALA DUNIA MENUJU MEMORI ANDALUSIA

2026-07-20T15:36:09.559+07:00

Oleh : Ahmad Sastra

Piala Dunia FIFA 2026 bukan hanya menyajikan drama, rivalitas, dan pesta olahraga terbesar di dunia. Lebih dari itu, turnamen ini kembali menunjukkan bahwa sepak bola tidak pernah berdiri di ruang hampa. Ia menjadi panggung tempat identitas, sejarah, politik, dan solidaritas kemanusiaan saling berkelindan.

Salah satu momen yang menarik perhatian dunia terjadi ketika warga Palestina di Jalur Gaza bersorak merayakan kemenangan Spanyol atas Argentina pada final Piala Dunia 2026.

Di berbagai kafe sederhana di kamp pengungsi Nuseirat, mereka berkumpul untuk menyaksikan pertandingan, bukan semata-mata karena kecintaan terhadap sepak bola, tetapi sebagai ungkapan penghormatan kepada Spanyol yang selama beberapa tahun terakhir dinilai konsisten menyuarakan dukungan terhadap hak-hak rakyat Palestina.

Seorang warga Gaza, Numan Abdullah, sebagaimana dikutip Anadolu Agency dan diberitakan Kompas.com, menyatakan bahwa mereka mendukung Spanyol karena negara tersebut telah membela perjuangan Palestina selama bertahun-tahun.

Pemandangan tersebut mengandung makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar euforia kemenangan sebuah tim nasional. Di tengah blokade, perang, dan penderitaan yang berkepanjangan, pertandingan sepak bola menjadi ruang singkat bagi rakyat Palestina untuk merasakan kegembiraan.

Namun, dukungan terhadap Spanyol juga menyimpan dimensi historis yang menarik. Bagi sebagian umat Islam, nama Spanyol bukan hanya mengingatkan pada negara Eropa modern, melainkan juga menghidupkan kembali memori tentang Al-Andalus, salah satu puncak kejayaan peradaban Islam yang berlangsung selama hampir delapan abad.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa olahraga dapat menjadi media diplomasi publik (public diplomacy) sekaligus membangun solidaritas lintas bangsa. Joseph Nye (2004) menjelaskan bahwa kekuatan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh militer atau ekonomi (hard power), tetapi juga oleh kemampuan membangun simpati melalui budaya, nilai, dan kebijakan luar negeri (soft power).

Dalam konteks ini, dukungan sebagian masyarakat Palestina terhadap Spanyol mencerminkan bagaimana kebijakan politik luar negeri dapat membentuk citra positif suatu negara bahkan dalam arena olahraga.

Palestina: Luka Kemanusiaan yang Belum Sembuh

Palestina hingga kini masih menjadi salah satu wilayah dengan krisis kemanusiaan paling panjang di dunia. Berbagai laporan United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), UNRWA, dan Amnesty International menunjukkan bahwa konflik berkepanjangan telah menyebabkan ribuan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, pengungsian massal, serta krisis pangan dan kesehatan. Di tengah situasi tersebut, kehidupan normal hampir menjadi kemewahan yang sulit dirasakan.

Karena itu, ketika warga Gaza berkumpul menyaksikan final Piala Dunia, sesungguhnya mereka sedang mencari jeda dari trauma perang. Sepak bola menjadi ruang psikologis untuk mengingat bahwa mereka masih memiliki harapan dan identitas sebagai bagian dari masyarakat dunia.

Islam mengajarkan pentingnya solidaritas terhadap kaum yang tertindas. Allah Swt. berfirman: "Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa: 'Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang penduduknya zalim'." (QS. An-Nisā' [4]: 75).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa membela kaum tertindas merupakan bagian dari tanggung jawab moral umat Islam. Solidaritas terhadap Palestina bukan didasarkan pada sentimen etnis semata, melainkan pada nilai keadilan dan kemanusiaan yang diajarkan Islam.

Rasulullah ﷺ juga bersabda: "Perumpamaan kaum mukmin dalam saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi adalah seperti satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan demam dan tidak bisa tidur." (HR. al-Bukhari No. 6011; Muslim No. 2586).

Hadis ini menggambarkan bahwa penderitaan Palestina bukanlah persoalan lokal, melainkan bagian dari kepedulian kolektif umat Islam.

Spanyol dan Memori Al-Andalus

Dukungan warga Palestina kepada Spanyol juga membangkitkan memori sejarah yang sangat penting dalam peradaban Islam, yaitu Al-Andalus. Wilayah yang kini menjadi bagian dari Spanyol dan Portugal pernah berada di bawah pemerintahan Islam sejak tahun 711 M hingga jatuhnya Granada pada tahun 1492 M. Selama hampir delapan abad, Al-Andalus berkembang menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan, ekonomi, seni, arsitektur, dan toleransi yang paling maju di dunia.

Masuknya Islam ke Semenanjung Iberia dipimpin oleh Tariq bin Ziyad, seorang panglima Muslim yang menyeberangi Selat Gibraltar pada tahun 711 M atas perintah Musa bin Nushair. Dalam waktu relatif singkat, pemerintahan Islam berhasil membangun masyarakat yang maju melalui pengembangan ilmu pengetahuan, perdagangan, pertanian, teknologi irigasi, kedokteran, matematika, astronomi, dan filsafat.

Kota-kota seperti Cordoba (Qurthubah), Seville (Isybiliyah), Granada (Gharnathah), dan Toledo (Thulaithulah) menjadi mercusuar ilmu pengetahuan dunia. Sejarawan Philip K. Hitti (1970) menyebut Cordoba sebagai kota paling maju di Eropa pada abad ke-10 dengan perpustakaan yang menyimpan ratusan ribu manuskrip, jalan-jalan yang telah diterangi lampu, sistem sanitasi yang baik, serta universitas yang menjadi tujuan para pelajar dari berbagai negeri.

Marshall G. S. Hodgson (1974) juga menegaskan bahwa peradaban Islam memainkan peran penting dalam mentransmisikan ilmu pengetahuan Yunani, Persia, dan India ke Eropa. Banyak karya ilmiah yang kemudian menjadi fondasi kebangkitan Renaissance diterjemahkan melalui pusat-pusat ilmu di Al-Andalus.

Islam Membangun Peradaban Berbasis Ilmu

Kejayaan Al-Andalus tidak lahir secara kebetulan. Fondasinya adalah penghormatan Islam terhadap ilmu pengetahuan. Allah Swt. berfirman: "Katakanlah: Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" (QS. Az-Zumar [39]: 9).

Allah juga berfirman: "...Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat." (QS. Al-Mujādilah [58]: 11).

Ayat-ayat tersebut menjadi dasar epistemologi Islam bahwa ilmu merupakan jalan menuju kemuliaan. Karena itu, tidak mengherankan apabila pada masa kejayaan Islam lahir tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Rusyd (Averroes), Az-Zahrawi, Ibnu Hazm, Al-Zarqali, hingga Abbas Ibn Firnas, yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan kedokteran, filsafat, astronomi, teknik, dan ilmu pengetahuan dunia.

Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga." (HR. Muslim No. 2699). Hadis ini menunjukkan bahwa pencarian ilmu merupakan aktivitas yang memiliki dimensi spiritual sekaligus peradaban.

Al-Andalus: Bukti Islam dan Toleransi

Salah satu keistimewaan Al-Andalus adalah kemampuannya membangun masyarakat multikultural. Sejarawan María Rosa Menocal (2002) menjelaskan bahwa masyarakat Muslim, Yahudi, dan Kristen hidup berdampingan dalam banyak aspek kehidupan sosial dan intelektual. Walaupun tidak selalu bebas dari konflik, Al-Andalus menunjukkan bahwa peradaban Islam mampu menciptakan ruang dialog, pertukaran ilmu, dan kehidupan bersama yang relatif maju dibandingkan banyak wilayah Eropa pada masa itu.

Hal ini sejalan dengan prinsip Al-Qur'an: "Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal." (QS. Al-Hujurāt [49]: 13).

Ayat tersebut menegaskan bahwa keberagaman bukan alasan untuk saling membenci, melainkan menjadi sarana membangun kerja sama dalam kebaikan.

Islam juga memberikan ruang bagi aktivitas olahraga selama tidak melalaikan kewajiban kepada Allah dan tidak disertai kemaksiatan. Rasulullah ﷺ mendorong umatnya memiliki fisik yang kuat.

Beliau bersabda: "Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah." (HR. Muslim No. 2664).

Karena itu, olahraga pada dasarnya merupakan aktivitas yang mubah, bahkan dapat bernilai ibadah apabila menjadi sarana menjaga kesehatan, mempererat ukhuwah, dan membangun karakter.

Namun demikian, Islam juga mengingatkan agar olahraga tidak berubah menjadi sarana fanatisme, perjudian, permusuhan, atau eksploitasi ekonomi. Nilai sportivitas harus tetap menjadi ruh setiap pertandingan.

Pelajaran bagi Dunia Islam

Peristiwa dukungan warga Palestina kepada Spanyol sesungguhnya mengandung pelajaran yang sangat penting bagi dunia Islam. Pertama, simpati internasional lahir melalui keberanian membela nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Kedua, kejayaan suatu bangsa tidak hanya diukur dari prestasi olahraga, tetapi dari kontribusinya terhadap peradaban manusia. Ketiga, sejarah Al-Andalus mengajarkan bahwa ketika Islam menjadikan tauhid, ilmu pengetahuan, keadilan, dan akhlak sebagai fondasi kehidupan, lahirlah peradaban yang dihormati dunia.

Sayangnya, banyak negeri Muslim saat ini justru menghadapi tantangan berupa konflik internal, ketertinggalan ilmu pengetahuan, ketergantungan teknologi, dan lemahnya tata kelola pemerintahan. Padahal Al-Qur'an telah mengingatkan: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." (QS. Ar-Ra'd [13]: 11).

Ayat ini menegaskan bahwa kebangkitan umat tidak akan terjadi tanpa perubahan mendasar dalam kualitas iman, ilmu, kepemimpinan, dan sistem kehidupan.

Kemenangan Spanyol di Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekadar catatan olahraga. Di mata rakyat Palestina, kemenangan itu menghadirkan secercah kegembiraan di tengah luka peperangan sekaligus simbol penghargaan terhadap negara yang dianggap menunjukkan solidaritas kemanusiaan.

Bagi umat Islam, peristiwa tersebut juga membangkitkan memori tentang Al-Andalus, sebuah babak gemilang ketika Islam memimpin dunia melalui ilmu pengetahuan, keadilan, toleransi, dan peradaban.

Sejarah menunjukkan bahwa kejayaan Islam tidak dibangun di atas fanatisme sempit, tetapi di atas fondasi tauhid, ilmu, akhlak, dan kepemimpinan yang amanah. Oleh karena itu, pelajaran terbesar dari Piala Dunia kali ini bukanlah siapa yang mengangkat trofi, melainkan bagaimana olahraga mengingatkan kita bahwa sebuah bangsa akan dikenang bukan hanya karena kemenangan di lapangan hijau, tetapi karena kontribusinya terhadap kemanusiaan dan peradaban.

Referensi

Al-Bukhari, M. ibn Isma'il. (2002). Sahih al-Bukhari. Dar Tuq al-Najah.

Al-Qur'an al-Karim.

Hitti, P. K. (1970). History of the Arabs (10th ed.). Macmillan.

Hodgson, M. G. S. (1974). The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization (Vol. 2). University of Chicago Press.

Kompas.com. (2026, Juli 20). Warga Palestina Rayakan Kemenangan Spanyol di Piala Dunia 2026.

Menocal, M. R. (2002). The Ornament of the World: How Muslims, Jews, and Christians Created a Culture of Tolerance in Medieval Spain. Little, Brown and Company.

Muslim ibn al-Hajjaj. (2006). Sahih Muslim. Dar Taybah.

Nye, J. S. (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics. PublicAffairs.

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2025). Occupied Palestinian Territory Humanitarian Situation Report. UNOCHA.

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. (2025). Annual Operational Report. UNRWA.

(Ahmad Sastra, Kota Hujan,No.1400/20/07/26 : 15.32 WIB)

PENDIDIKAN DAN ROBOHNYA TANGGUNGJAWAB NEGARA

2026-07-20T15:17:30.215+07:00

Oleh : Ahmad Sastra

Pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan sebuah bangsa. Kualitas sumber daya manusia tidak pernah lahir secara instan, tetapi dibangun melalui sistem pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap gangguan terhadap penyelenggaraan pendidikan sesungguhnya merupakan ancaman terhadap masa depan bangsa.

Peristiwa ambruknya atap ruang kelas VI di SDN 1 Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali, pada akhir Juni 2026 menjadi pengingat bahwa persoalan pendidikan Indonesia bukan hanya menyangkut kurikulum, kompetensi guru, atau capaian akademik, tetapi juga menyentuh persoalan paling mendasar, yakni keselamatan peserta didik dan lemahnya penyediaan sarana pendidikan.

Akibat insiden tersebut, sebanyak 165 siswa terpaksa dipindahkan sementara ke SDN 3 Anturan agar proses belajar mengajar tetap berlangsung (Kompas.com, 2026).

Beruntung, kejadian itu berlangsung saat masa libur sekolah sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Namun, apabila peristiwa tersebut terjadi ketika kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung, dampaknya dapat menjadi tragedi kemanusiaan yang jauh lebih besar.

Fakta bahwa bangunan sekolah mengalami pelapukan hingga akhirnya roboh menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem pemeliharaan aset pendidikan. Sekolah bukan sekadar bangunan fisik, melainkan tempat negara menjalankan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketika ruang belajar tidak lagi aman, sesungguhnya negara sedang gagal memberikan perlindungan terhadap hak dasar anak-anak.

Kasus di Buleleng bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai daerah di Indonesia menghadapi persoalan serupa. Atap sekolah roboh, ruang kelas rusak berat, lantai ambles, dinding retak, hingga fasilitas sanitasi yang tidak layak masih menjadi realitas di berbagai pelosok negeri.

Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam berbagai laporan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) menunjukkan bahwa puluhan ribu ruang kelas di Indonesia masih berada dalam kondisi rusak ringan, rusak sedang, maupun rusak berat. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat masih adanya ketimpangan infrastruktur pendidikan antarwilayah, terutama antara kawasan perkotaan dan daerah terpencil (BPS, 2024).

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pendidikan Indonesia bukan semata persoalan teknis pembangunan gedung, melainkan persoalan tata kelola. Infrastruktur pendidikan sering kali menjadi korban dari perencanaan anggaran yang kurang tepat, lemahnya pengawasan proyek, lambatnya rehabilitasi sekolah, bahkan dalam beberapa kasus diwarnai praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Akibatnya, sekolah yang seharusnya menjadi tempat tumbuhnya ilmu pengetahuan justru berubah menjadi bangunan yang mengancam keselamatan peserta didik.

Dalam perspektif ilmu pendidikan, lingkungan belajar merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kualitas pembelajaran. UNESCO (2021) menegaskan bahwa sekolah yang aman, sehat, inklusif, dan memiliki infrastruktur memadai merupakan prasyarat tercapainya pendidikan berkualitas (quality education).

Demikian pula laporan World Bank (2018) menunjukkan bahwa kualitas fasilitas pendidikan berkorelasi positif dengan motivasi belajar, kehadiran siswa, dan hasil belajar. Dengan kata lain, membangun sekolah bukan sekadar membangun tembok dan atap, tetapi membangun masa depan generasi.

Namun demikian, krisis pendidikan Indonesia sesungguhnya jauh lebih kompleks daripada sekadar persoalan gedung sekolah. Persoalan mendasar lainnya adalah ketimpangan akses pendidikan, rendahnya kesejahteraan sebagian guru, komersialisasi pendidikan, kesenjangan mutu antardaerah, lemahnya pendidikan karakter, hingga minimnya integrasi nilai moral dan spiritual dalam proses pembelajaran. Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa krisis pendidikan bukanlah krisis sektoral, melainkan krisis sistemik.

Pendidikan dalam Pandangan Islam: Hak Dasar yang Dijamin Negara

Islam memandang pendidikan sebagai kebutuhan primer manusia sekaligus kewajiban negara. Wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad ﷺ bahkan diawali dengan perintah membaca. "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan." (QS. Al-'Alaq [96]: 1).

Ayat pertama yang turun tersebut menunjukkan bahwa pembangunan peradaban Islam dimulai dari pendidikan. Perintah membaca bukan sekadar aktivitas literasi, melainkan simbol bahwa ilmu pengetahuan menjadi fondasi utama kebangkitan umat.

Allah Swt. juga berfirman: "...Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat." (QS. Al-Mujādilah [58]: 11).

Ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan suatu masyarakat ditentukan oleh kualitas keimanan dan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, negara memiliki kewajiban menciptakan sistem pendidikan yang memungkinkan seluruh warga memperoleh akses pendidikan yang layak tanpa diskriminasi.

Rasulullah ﷺ juga memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan. Beliau bersabda: "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim." (HR. Ibnu Majah No. 224, dinilai hasan oleh sebagian ulama).

Hadis ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan sekadar hak warga negara, tetapi juga kewajiban agama. Apabila menuntut ilmu diwajibkan kepada setiap Muslim, maka negara berkewajiban menyediakan sarana yang memungkinkan kewajiban tersebut dapat dilaksanakan.

Negara sebagai Penanggung Jawab Pendidikan

Dalam konsep Islam, negara bukan sekadar regulator pendidikan, melainkan penanggung jawab utama penyelenggaraan pendidikan. Rasulullah ﷺ bersabda: "Imam (pemimpin) adalah pemelihara dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya." (HR. al-Bukhari No. 7138; Muslim No. 1829).

Hadis tersebut memberikan prinsip dasar bahwa seluruh kebutuhan publik yang bersifat mendasar, termasuk pendidikan, berada dalam tanggung jawab negara. Negara tidak boleh menyerahkan sepenuhnya pembiayaan pendidikan kepada mekanisme pasar ataupun kemampuan ekonomi masyarakat.

Sejarah peradaban Islam memperlihatkan bagaimana negara memberikan perhatian besar terhadap pendidikan. Pada masa Khilafah Abbasiyah, berdiri Bayt al-Hikmah di Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia.

Pada masa Dinasti Seljuk, Nizam al-Mulk mendirikan jaringan Madrasah Nizamiyah yang memberikan pendidikan berkualitas secara gratis kepada masyarakat. Pendanaan pendidikan berasal dari Baitul Mal, wakaf produktif, dan pengelolaan aset publik. Sistem tersebut memungkinkan lahirnya ilmuwan besar seperti Imam al-Ghazali, Ibn Sina, Al-Biruni, Al-Khawarizmi, hingga Ibn Khaldun.

Model tersebut menunjukkan bahwa pendidikan dalam Islam dipandang sebagai investasi peradaban, bukan beban anggaran. Negara berkewajiban memastikan seluruh warga memperoleh pendidikan tanpa terbebani biaya yang menghambat akses terhadap ilmu.

Mengapa Krisis Pendidikan Terus Berulang?

Pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah mengapa kerusakan sekolah masih terus terjadi meskipun anggaran pendidikan Indonesia secara konstitusional mencapai minimal 20 persen dari APBN dan APBD sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945?

Persoalannya bukan semata besarnya anggaran, tetapi efektivitas tata kelola. Anggaran pendidikan yang besar sering kali terserap untuk belanja rutin, administrasi, atau program-program yang kurang menyentuh kebutuhan riil sekolah. Di sisi lain, proses rehabilitasi bangunan sekolah berjalan lambat akibat birokrasi yang panjang, lemahnya koordinasi pusat dan daerah, serta minimnya pengawasan terhadap kualitas pembangunan.

Dalam perspektif Islam, setiap penyalahgunaan amanah publik merupakan bentuk pengkhianatan. Allah Swt. berfirman: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..." (QS. An-Nisa' [4]: 58).

Rasulullah ﷺ juga bersabda: "Barang siapa yang kami angkat menjadi pejabat, lalu ia menyembunyikan satu jarum saja dari harta publik, maka itu adalah ghulul (pengkhianatan)." (HR. Muslim No. 1833).

Ayat dan hadis tersebut menegaskan bahwa pengelolaan anggaran pendidikan bukan sekadar urusan administratif, melainkan amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.

Islam Menawarkan Solusi Sistemik

Berbagai persoalan pendidikan yang terus berulang menunjukkan bahwa solusi parsial tidak lagi memadai. Islam menawarkan pendekatan yang bersifat sistemik melalui beberapa prinsip utama.

Pertama, pendidikan diposisikan sebagai hak dasar rakyat, bukan komoditas ekonomi. Negara wajib menyediakan layanan pendidikan berkualitas secara merata tanpa diskriminasi sosial maupun ekonomi.

Kedua, pendidikan dibangun di atas fondasi akidah Islam sehingga tidak hanya menghasilkan manusia cerdas secara intelektual, tetapi juga berkepribadian mulia (syakhsiyyah islamiyyah). Tujuan pendidikan bukan sekadar mencetak tenaga kerja, melainkan membentuk manusia yang bertakwa, berilmu, dan mampu membangun peradaban.

Ketiga, pembiayaan pendidikan berasal dari pengelolaan kekayaan negara yang amanah melalui Baitul Mal, termasuk hasil pengelolaan sumber daya alam yang merupakan kepemilikan umum. Dengan demikian, kualitas pendidikan tidak bergantung pada kemampuan ekonomi masyarakat.

Keempat, guru ditempatkan sebagai profesi yang sangat dimuliakan. Negara berkewajiban memberikan kesejahteraan yang layak agar guru dapat menjalankan tugas mendidik secara optimal. Rasulullah ﷺ bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya." (HR. al-Bukhari No. 5027).

Hadis ini menunjukkan tingginya kedudukan para pendidik dalam Islam. Oleh karena itu, penghormatan terhadap guru tidak cukup diwujudkan dalam bentuk retorika, tetapi juga melalui kebijakan yang menjamin kesejahteraan dan profesionalisme mereka.

Peristiwa robohnya ruang kelas di SDN 1 Anturan hendaknya tidak dipandang sebagai musibah biasa. Ia merupakan alarm keras bahwa sistem pendidikan Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar dalam penyediaan layanan publik yang aman, berkualitas, dan berkeadilan.

Selama pendidikan masih diperlakukan sebagai sektor administratif yang bergantung pada efisiensi anggaran dan birokrasi yang berbelit, berbagai persoalan serupa akan terus berulang.

Islam menawarkan paradigma yang berbeda. Pendidikan ditempatkan sebagai fondasi pembangunan manusia dan peradaban, sehingga negara memikul tanggung jawab penuh dalam penyelenggaraannya.

Dengan tata kelola yang amanah, pembiayaan yang berkeadilan, orientasi yang berbasis nilai, serta komitmen menjadikan ilmu sebagai pilar kemajuan, pendidikan tidak hanya melahirkan generasi yang cerdas, tetapi juga generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan mampu membangun peradaban yang bermartabat. Krisis pendidikan hanya dapat diselesaikan secara tuntas apabila yang dibenahi bukan sekadar gedung sekolah, melainkan sistem yang melandasinya.

Referensi

Al-Bukhari, M. ibn Isma'il. (2002). Sahih al-Bukhari. Dar Tuq al-Najah.

Al-Qur'an al-Karim.

Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Pendidikan Indonesia 2024. BPS.

Ibn Majah, M. Y. (n.d.). Sunan Ibn Majah.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). Data Pokok Pendidikan (Dapodik): Statistik Sarana dan Prasarana Pendidikan. Jakarta: Kemendikbudristek.

Kompas.com. (2026). 165 Siswa SDN 1 Anturan Dipindahkan setelah Atap Kelas Ambruk. (Berita, Juni 2026).

Muslim ibn al-Hajjaj. (2006). Sahih Muslim. Dar Taybah.

UNESCO. (2021). Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education. Paris: UNESCO.

World Bank. (2018). World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise. Washington, DC: World Bank.

(Ahmad Sastra, Kota Hujan,No.1399/20/07/26 : 15.14 WIB)

PAJAK DI NEGARA SEKULER, HANYA MENAMBAH KESUSAHAN RAKYAT

2026-07-20T15:00:11.834+07:00

Oleh: Ahmad Sastra

Pemerintah Indonesia terus mendorong digitalisasi sektor usaha melalui berbagai kebijakan. Salah satu yang mulai diberlakukan sejak 18 Juni adalah kewajiban memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi kreator konten dan pelaku usaha daring (e-commerce) yang telah memenuhi kriteria tertentu, khususnya mereka yang memiliki penghasilan di atas batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

NIB merupakan identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan menjadi pintu masuk berbagai layanan legalitas usaha. Di atas kertas, kebijakan tersebut tampak positif.

Pemerintah menjelaskan bahwa NIB bertujuan memberikan kepastian hukum, memudahkan akses pembiayaan perbankan, membuka peluang memperoleh bantuan pemerintah, hingga memperluas kesempatan pengembangan usaha. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya bahkan menegaskan bahwa legalitas merupakan modal penting bagi tumbuhnya ekonomi kreatif nasional.

Namun, di ruang publik muncul gelombang kekhawatiran. Tidak sedikit warganet yang menduga bahwa kewajiban memiliki NIB hanyalah langkah awal pemerintah untuk memperluas basis pemungutan pajak dari para kreator digital dan pedagang online. Dugaan tersebut bukan tanpa alasan.

Di tengah meningkatnya kebutuhan pendapatan negara, beban utang pemerintah yang terus bertambah, serta rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola fiskal, setiap kebijakan administrasi baru sering kali dipersepsikan sebagai instrumen memperbesar penerimaan negara melalui perpajakan.

Sesungguhnya, tanpa memiliki NIB pun pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan perpajakan tetap berkewajiban membayar Pajak Penghasilan (PPh) melalui mekanisme Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Dengan demikian, NIB bukanlah instrumen pajak, melainkan legalitas usaha. Persoalan utamanya justru terletak pada implementasi.

Banyak pelaku usaha mengeluhkan lambatnya sistem OSS, perubahan klasifikasi KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang memerlukan biaya tambahan karena harus mengubah dokumen melalui notaris, hingga ancaman penangguhan toko daring apabila proses administrasi belum selesai.

Pengalaman buruk masyarakat terhadap sistem Coretax yang sempat mengalami berbagai gangguan teknis semakin memperkuat kekhawatiran bahwa digitalisasi birokrasi belum sepenuhnya siap melayani masyarakat.

Kritik terhadap aspek teknis tersebut memang penting. Akan tetapi, dari sudut pandang ekonomi Islam, terdapat persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni apakah pajak merupakan instrumen keuangan publik yang sesuai dengan syariat Islam? Pertanyaan inilah yang menjadi perdebatan panjang di kalangan para ulama klasik maupun kontemporer.

Keuangan Negara dalam Islam Berbeda dengan Negara Modern

Dalam sistem ekonomi modern, pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Di Indonesia, lebih dari 70 persen pendapatan negara berasal dari sektor perpajakan. Hampir seluruh aktivitas ekonomi masyarakat dikenai pajak, mulai dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, hingga berbagai jenis retribusi lainnya.

Berbeda dengan sistem tersebut, Islam membangun sistem keuangan negara yang memiliki sumber-sumber pendapatan yang telah ditetapkan syariat. Pendapatan negara dalam Islam tidak bertumpu pada pajak, melainkan pada berbagai pos Baitul Mal, seperti zakat, kharaj, jizyah, fai', ghanimah, usyur, pengelolaan kepemilikan umum, hasil tambang, serta berbagai aset negara lainnya.

Imam Abu Ubaid dalam Al-Amwal dan Imam al-Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sulthaniyyah menjelaskan bahwa negara Islam memiliki struktur pendapatan yang sangat beragam sehingga kebutuhan publik tidak bergantung pada pungutan pajak yang bersifat permanen. Negara bertugas mengelola kekayaan umat secara amanah, bukan menjadikan rakyat sebagai objek utama penerimaan negara.

Allah Swt. berfirman: "Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." (QS. Al-Hasyr [59]: 7).

Ayat ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam bertujuan menciptakan distribusi kekayaan yang adil. Negara tidak boleh membiarkan kekayaan terkonsentrasi pada kelompok tertentu, tetapi juga tidak dibenarkan membebani masyarakat dengan pungutan yang berlebihan apabila masih tersedia sumber pendapatan lain yang telah ditetapkan syariat.

Tidak Ada Pajak Tetap dalam Syariat Islam

Secara prinsip, Islam tidak mengenal pajak sebagai kewajiban tetap yang dipungut secara rutin sebagaimana praktik negara modern. Syariat telah menetapkan kewajiban finansial yang bersifat permanen, yaitu zakat, yang memiliki objek, kadar (nisab), waktu (haul), dan kelompok penerima (asnaf) yang telah ditentukan secara rinci.

Allah Swt. berfirman: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka." (QS. At-Taubah [9]: 103).

Zakat bukan sekadar instrumen ibadah, melainkan juga instrumen fiskal yang berfungsi menjaga pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial. Rasulullah ﷺ juga bersabda: "Islam dibangun atas lima perkara... di antaranya menunaikan zakat." (HR. al-Bukhari No. 8; Muslim No. 16).

Menariknya, ketika Nabi ﷺ menjelaskan kewajiban-kewajiban pokok dalam Islam, beliau tidak pernah menyebut adanya kewajiban pajak tahunan sebagaimana dikenal saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban finansial permanen yang ditetapkan syariat adalah zakat, bukan pajak.

Bahkan terdapat hadis yang cukup tegas mengenai larangan pemungutan pajak yang zalim (maks). Rasulullah ﷺ bersabda: "Pemungut cukai (maks) tidak akan masuk surga."
(HR. Abu Dawud No. 2937; dinilai sahih oleh sebagian ulama).

Dalam hadis lain disebutkan: "Sesungguhnya pemungut cukai berada di dalam neraka." (HR. Ahmad). Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud maks adalah pungutan yang diambil secara zalim di luar ketentuan syariat untuk memperkaya penguasa atau membebani rakyat.

Berbeda dengan pajak yang cenderung zolim, karena dipungut dari orang miskin. Dharibah adalah pungutan sementara yang diberlakukan dalam kondisi darurat ketika kas negara kosong dan kebutuhan masyarakat tidak dapat dipenuhi dari sumber-sumber syar'i.

Imam al-Juwaini, Imam al-Ghazali, Ibn Hazm, hingga Syekh Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa negara dapat meminta kontribusi sementara kepada orang-orang kaya apabila benar-benar terjadi keadaan darurat dan seluruh sumber keuangan negara telah habis.

Namun, syaratnya sangat ketat : (1) Kas negara (Baitul Mal) benar-benar kosong. (2) Pungutan dilakukan hanya untuk kebutuhan yang bersifat mendesak. (3) Dipungut secara adil. (4) Bersifat sementara, bukan permanen. (5) Tidak digunakan untuk pemborosan atau kepentingan elite. Artinya, konsep ini sangat berbeda dengan sistem perpajakan modern yang menjadi sumber utama pembiayaan negara secara terus-menerus.

Dalam konteks Indonesia, keresahan masyarakat terhadap pajak sesungguhnya tidak semata-mata disebabkan oleh besarnya tarif pajak. Persoalan yang lebih serius adalah krisis kepercayaan. Berbagai kasus korupsi di sektor perpajakan, kebocoran anggaran, proyek-proyek yang dinilai kurang prioritas, serta meningkatnya utang negara membuat masyarakat mempertanyakan efektivitas penggunaan uang pajak.

Ekonom pemenang Nobel, Joseph E. Stiglitz (1988), menegaskan bahwa legitimasi perpajakan sangat bergantung pada kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika masyarakat meyakini bahwa pajak dikelola secara transparan, adil, dan memberikan manfaat nyata, kepatuhan pajak akan meningkat. Sebaliknya, ketika kepercayaan runtuh, setiap kebijakan fiskal akan dipandang sebagai beban tambahan.

Islam jauh-jauh hari telah memberikan peringatan mengenai amanah pengelolaan harta publik. Allah Swt. berfirman: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..." (QS. An-Nisa' [4]: 58).

Hadis ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara merupakan amanah yang sangat berat. Penyalahgunaan anggaran bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan dosa yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah.

Kembali kepada kebijakan NIB, legalitas usaha pada dasarnya merupakan langkah yang baik. Kepastian hukum memang penting agar pelaku usaha memperoleh perlindungan hukum, akses pembiayaan, kemudahan ekspor, hingga berbagai fasilitas pengembangan usaha. Namun, legalitas tidak boleh berubah menjadi birokrasi yang berbelit-belit.

Pemerintah seharusnya memastikan sistem OSS berjalan stabil, proses perubahan KBLI mudah dilakukan, biaya administrasi ditekan seminimal mungkin, dan pelayanan kepada masyarakat berlangsung cepat serta profesional. Digitalisasi birokrasi seharusnya mengurangi biaya transaksi (transaction cost), bukan justru menambah beban waktu, tenaga, dan biaya bagi masyarakat.

Dalam kaidah fikih ditegaskan: "Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan." (Tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah). Artinya, setiap kebijakan publik wajib menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, bukan sekadar meningkatkan penerimaan negara dengan cara memeras rakyat yang memang sudah hidup susah karena kemiskinan.

Islam mengajarkan bahwa negara hadir untuk melayani rakyat, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, sistem keuangan negara harus dibangun di atas prinsip keadilan, amanah, transparansi, dan kemaslahatan.

Dalam konsep syariat, sumber utama pembiayaan negara bukanlah pajak permanen, melainkan pengelolaan optimal terhadap berbagai sumber pendapatan yang telah ditetapkan Allah melalui mekanisme Baitul Mal. Pajak hanya dikenal sebagai pungutan yang bersifat insidental dalam kondisi darurat dengan syarat-syarat yang sangat ketat.

Karena itu, polemik mengenai NIB seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk tidak hanya memperbaiki sistem administrasi digital, tetapi juga membangun kembali kepercayaan publik melalui tata kelola keuangan negara yang bersih, efisien, dan berpihak kepada rakyat.

Sebab, negara yang kuat bukanlah negara yang mampu memungut pajak sebanyak-banyaknya, melainkan negara yang mampu mengelola amanah publik dengan adil, jujur, dan bertanggung jawab. Itulah prinsip yang diajarkan Islam: kekuasaan adalah amanah, harta publik adalah titipan, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt.

Referensi

Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam. (1989). Al-Amwal. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Bukhari, M. ibn Isma'il. Sahih al-Bukhari.

Al-Ghazali. (1997). Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Mawardi. (1996). Al-Ahkam al-Sulthaniyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Qur'an al-Karim.

Ibn Hazm. (1988). Al-Muhalla. Beirut: Dar al-Fikr.

Muslim ibn al-Hajjaj. Sahih Muslim.

(Ahmad Sastra, Kota Hujan, No.1398/20/07/26 : 14.57 WIB)

JADILAH GURU, APAPUN PROFESIMU

2026-07-18T08:49:44.965+07:00

Oleh : Ahmad Sastra

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." (HR. Ahmad)

Di tengah dunia yang semakin kompleks, kemajuan suatu bangsa tidak lagi hanya ditentukan oleh melimpahnya sumber daya alam, tetapi oleh kualitas sumber daya manusianya. Bangsa-bangsa yang memimpin dunia adalah bangsa yang berhasil membangun budaya ilmu, menghormati para pendidik, dan menjadikan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan peradaban.

Di sinilah Islam menawarkan sebuah paradigma yang sangat luhur: setiap Muslim pada hakikatnya adalah seorang pendidik. Mengajar bukan monopoli profesi guru di sekolah atau dosen di perguruan tinggi, melainkan misi setiap orang yang dikaruniai ilmu pengetahuan.

Karena itu, pesan yang relevan bagi setiap Muslim adalah: jadilah guru, apa pun profesimu. Seorang dokter mengajarkan hidup sehat kepada pasiennya. Seorang pengusaha mengajarkan etika bisnis kepada karyawannya. Seorang notaris mengajarkan kepastian hukum kepada masyarakat.

Seorang petani mengajarkan ketekunan dalam mengolah tanah. Seorang ayah dan ibu mendidik anak-anaknya. Bahkan seorang pelajar pun dapat menjadi guru bagi temannya melalui ilmu yang dimilikinya. Dalam Islam, setiap ilmu yang bermanfaat mengandung amanah untuk diajarkan dan diamalkan.

Rasulullah ﷺ: Guru Terbaik Sepanjang Sejarah

Misi utama kerasulan Nabi Muhammad ﷺ adalah misi pendidikan. Allah SWT berfirman:

"Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, menyucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata." (QS. Al-Jumu'ah: 2)

Ayat ini menunjukkan bahwa tugas Rasulullah ﷺ bukan hanya menyampaikan wahyu, tetapi juga mendidik manusia (ta'līm), menyucikan jiwa (tazkiyah), dan membangun peradaban (tamdun). Oleh sebab itu, setiap Muslim yang mengikuti sunnah beliau sejatinya mewarisi sebagian dari misi pendidikan tersebut.

Rasulullah ﷺ sendiri menegaskan: "Sesungguhnya aku diutus hanyalah sebagai seorang pendidik." (HR. Sunan Ibn Majah). Hadis ini memperlihatkan bahwa pendidikan merupakan inti dakwah Islam. Mengajar bukan sekadar aktivitas profesi, tetapi bagian dari ibadah dan jalan menyebarkan rahmat kepada seluruh manusia.

Islam tidak memisahkan antara belajar dan mengajar. Keduanya merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Rasulullah ﷺ bersabda: "Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim." (HR. Sunan Ibn Majah)

Namun kewajiban itu tidak berhenti pada memperoleh ilmu. Ilmu harus diamalkan dan disebarkan. Rasulullah ﷺ bersabda: "Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat." (HR. Sahih al-Bukhari)

Hadis tersebut mengajarkan bahwa siapa pun yang memiliki pengetahuan memiliki tanggung jawab moral untuk membagikannya sesuai kapasitasnya. Tidak harus menjadi profesor terlebih dahulu untuk mengajar. Tidak harus menjadi ulama besar untuk berbagi ilmu. Bahkan satu ayat, satu nilai, atau satu pengalaman yang bermanfaat dapat menjadi amal jariyah yang pahalanya terus mengalir.

Kemuliaan Orang Berilmu

Islam memberikan penghormatan yang sangat tinggi kepada orang yang berilmu. Allah SWT berfirman: "Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat." (QS. Al-Mujadilah: 11)

Ayat ini menunjukkan bahwa kemuliaan seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh jabatan, kekayaan, atau popularitas, tetapi oleh iman dan ilmu yang dimilikinya. Dalam sejarah Islam, para ulama, guru, dan ilmuwan memperoleh penghormatan tinggi karena mereka menjadi penjaga ilmu dan pembimbing masyarakat.

Al-Ghazali dalam Ihya' 'Ulum al-Din menjelaskan bahwa guru memiliki kedudukan yang sangat mulia karena pekerjaannya berkaitan langsung dengan penyempurnaan akhlak dan kecerdasan manusia. Menurutnya, tidak ada pekerjaan yang lebih luhur daripada membimbing manusia menuju kebaikan.

Mengajar dalam Islam bukanlah sekadar pekerjaan mencari nafkah. Mengajar merupakan ibadah yang menuntut keikhlasan. Allah SWT berfirman: "Padahal mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya." (QS. Al-Bayyinah: 5)

Keikhlasan menjadi ruh seluruh aktivitas pendidikan. Guru yang ikhlas tidak hanya mengejar penghargaan duniawi, tetapi menjadikan setiap pelajaran yang disampaikan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Keikhlasan inilah yang melahirkan keteladanan, kesabaran, dan kasih sayang dalam mendidik.

Meski demikian, keikhlasan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kesejahteraan guru. Islam mengajarkan bahwa penghargaan terhadap suatu pekerjaan juga diwujudkan melalui pemberian hak yang layak.

Jika guru memegang amanah membangun manusia, maka negara memegang amanah membangun sistem yang memungkinkan guru menjalankan tugasnya secara optimal. Guru yang hidup dalam kesulitan ekonomi berpotensi menghadapi hambatan dalam mengembangkan kompetensi profesionalnya. Oleh karena itu, kesejahteraan guru bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi investasi strategis bagi masa depan bangsa.

Banyak negara yang berhasil meningkatkan kualitas pendidikannya menjadikan profesi guru sebagai profesi yang bergengsi, selektif, dan sejahtera. Kajian Organisation for Economic Co-operation and Development menunjukkan bahwa kualitas guru merupakan salah satu faktor yang paling menentukan keberhasilan sistem pendidikan.

Negara-negara dengan performa pendidikan tinggi umumnya memiliki kebijakan yang kuat dalam rekrutmen, pengembangan profesional, dan dukungan terhadap kesejahteraan guru (OECD, 2019).

Di Indonesia, amanat tersebut juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menegaskan bahwa guru merupakan tenaga profesional yang berhak memperoleh penghasilan yang layak, perlindungan profesi, dan kesempatan mengembangkan kompetensi. Pemenuhan hak-hak tersebut bukan sekadar bentuk penghargaan kepada individu guru, tetapi bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pendidikan tidak hanya berlangsung di ruang kelas. Seluruh ruang kehidupan merupakan sekolah besar tempat manusia belajar dan mengajar. Seorang pemimpin mendidik melalui kebijakannya.

Seorang jurnalis mendidik melalui informasi yang akurat. Seorang hakim mendidik melalui keadilan putusannya. Seorang pedagang mendidik melalui kejujuran dalam transaksi. Seorang ilmuwan mendidik melalui penelitian yang bermanfaat.

Dalam perspektif Islam, seluruh profesi memiliki dimensi pendidikan apabila dijalankan dengan ilmu, akhlak, dan keteladanan. Karena itu, ukuran keberhasilan seseorang bukan hanya apa yang ia miliki, tetapi juga seberapa besar manfaat ilmu yang ia wariskan kepada orang lain.

Rasulullah ﷺ bersabda: "Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya." (HR. Sahih Muslim)

Hadis ini menempatkan ilmu yang bermanfaat sebagai salah satu amal yang pahalanya terus mengalir setelah seseorang meninggal dunia. Dengan demikian, mengajar sesungguhnya merupakan investasi akhirat yang nilainya melampaui usia manusia.

Menjadi Guru untuk Membangun Peradaban

Sejarah membuktikan bahwa kebangkitan peradaban Islam pada masa klasik tidak hanya ditopang oleh para penguasa, tetapi juga oleh ribuan guru, ulama, ilmuwan, dan cendekiawan yang membangun tradisi ilmu di masjid, madrasah, perpustakaan, dan pusat-pusat kajian.

Mereka mengajarkan ilmu dengan penuh dedikasi sehingga lahirlah generasi yang melahirkan berbagai inovasi dalam bidang fikih, kedokteran, matematika, astronomi, filsafat, dan teknologi.

Pelajaran besar dari sejarah tersebut adalah bahwa kemajuan bangsa selalu dimulai dari ruang-ruang pendidikan. Ketika masyarakat menghormati guru, memuliakan ilmu, dan membangun budaya belajar sepanjang hayat, maka fondasi peradaban akan menjadi kokoh.

Karena itu, marilah kita menjadikan diri sebagai guru, apa pun profesi yang kita jalani. Jadikan ilmu sebagai amanah, pekerjaan sebagai ladang dakwah, dan pengabdian sebagai jalan menuju rida Allah SWT. Pada saat yang sama, negara dan masyarakat perlu terus memperkuat kualitas serta kesejahteraan para guru sebagai investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa.

Sebab, dari tangan para guru lahir generasi yang akan menentukan arah masa depan. Membangun guru berarti membangun manusia, dan membangun manusia berarti membangun peradaban.

REFERENSI

Al-Ghazali. (n.d.). Ihya' 'ulum al-din [The revival of the religious sciences]. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). TALIS 2018 results (Volume I): Teachers and school leaders as lifelong learners. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/1d0bc92a-en

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

UNESCO. (1996). Learning: The treasure within. Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-First Century (J. Delors, Chair). UNESCO Publishing.

UNESCO. (2015). Rethinking education: Towards a global common good? UNESCO Publishing.

(Ahmad Sastra, Kota Hujan, No.1397/18/07/26 : 08.43 WIB)

BUDAYA ORDAL LAHIRKAN BANGSA PEMALAS

2026-07-15T19:31:51.991+07:00

Oleh : Ahmad Sastra

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..." (QS. An-Nisa' [4]: 58)

Setiap generasi muda tentu mendambakan karier yang gemilang. Semangat untuk belajar, bekerja keras, meningkatkan kompetensi, dan mengukir prestasi merupakan bagian dari ikhtiar yang patut diapresiasi.

Namun, harapan tersebut perlahan memudar ketika masyarakat menyaksikan kenyataan bahwa sebagian jabatan strategis justru lebih mudah diperoleh melalui orang dalam (ordal), kedekatan politik, hubungan keluarga, atau loyalitas kepada elite kekuasaan dibandingkan melalui kompetensi dan rekam jejak profesional.

Fenomena pengangkatan sejumlah komisaris BUMN yang menuai sorotan publik kembali membuka luka lama mengenai budaya patronase di Indonesia. Di usia 27 tahun, Ginka Febriyanti Br. Ginting diangkat sebagai Komisaris PT Pertamina Retail meskipun rekam jejaknya lebih banyak dikenal sebagai koordinator relawan politik pada Pilpres 2024.

Demikian pula Mufli Budi Ananda, asisten pribadi seorang figur publik, yang dipercaya menjadi komisaris PT Krakatau Posco meskipun latar belakang akademik maupun profesionalnya tidak berada pada sektor industri baja. Persoalannya bukan semata usia muda, melainkan munculnya pertanyaan publik mengenai kesesuaian kompetensi, pengalaman, dan kualifikasi terhadap jabatan yang diemban.

Generasi muda memang layak diberi ruang seluas-luasnya untuk memimpin. Akan tetapi, kesempatan tersebut harus dibangun di atas prinsip meritokrasi, bukan patronase. Jabatan publik bukan hadiah politik, melainkan amanah yang harus diberikan kepada orang yang paling mampu menjalankannya.

Ordal : Wajah Modern Nepotisme

Dalam ilmu administrasi publik, praktik pengangkatan berdasarkan hubungan personal dikenal sebagai nepotisme atau patronage system. Berbeda dengan sistem merit yang menempatkan kompetensi sebagai dasar utama promosi jabatan, patronase menjadikan kedekatan sebagai mata uang utama.

Laporan Transparency International Indonesia (TII) menunjukkan bahwa sekitar 165 dari 562 posisi komisaris pada 59 BUMN dan anak usahanya ditempati oleh politisi, relawan, maupun individu yang memiliki afiliasi politik, sementara kalangan profesional justru menjadi minoritas. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pengaruh politik dalam tata kelola BUMN masih sangat kuat.

Padahal, OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) dalam OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises menegaskan bahwa komisaris perusahaan negara seharusnya dipilih berdasarkan kompetensi profesional, independensi, integritas, dan kemampuan memberikan pengawasan yang efektif. Ketika jabatan diberikan atas dasar kedekatan politik, independensi dewan komisaris berpotensi terganggu.

Matinya Meritokrasi

Meritokrasi merupakan sistem yang memberikan penghargaan berdasarkan prestasi, kompetensi, integritas, dan kapasitas kerja. Konsep ini telah lama menjadi fondasi birokrasi modern sebagaimana dikemukakan oleh sosiolog Jerman, Max Weber, yang menekankan pentingnya birokrasi rasional dengan rekrutmen berdasarkan kualifikasi, bukan hubungan pribadi.

Apabila meritokrasi dikalahkan oleh ordal, maka muncul beberapa konsekuensi serius.

Pertama, talenta terbaik kehilangan kesempatan berkembang. Anak-anak muda yang belajar bertahun-tahun, memperoleh prestasi akademik tinggi, serta membangun pengalaman profesional akan merasa usahanya sia-sia ketika jabatan lebih mudah diperoleh melalui koneksi.

Kedua, motivasi masyarakat untuk bekerja keras menurun. Mengapa harus bersusah payah meningkatkan kompetensi jika kedekatan dengan elite lebih menentukan masa depan dibandingkan kemampuan?

Ketiga, kualitas organisasi ikut menurun. Jabatan strategis membutuhkan kemampuan mengambil keputusan yang kompleks. Ketika posisi tersebut diisi oleh individu yang belum memiliki pengalaman memadai, risiko kesalahan manajemen menjadi semakin besar.

Keempat, kepercayaan publik terkikis. Masyarakat mulai memandang institusi negara bukan lagi sebagai organisasi profesional, melainkan sebagai arena pembagian kekuasaan.

Budaya Ordal Melahirkan Bangsa Pemalas

Bahaya terbesar dari budaya ordal bukan hanya munculnya pejabat yang kurang kompeten, tetapi terbentuknya mentalitas sosial yang keliru. Anak muda dapat menyimpulkan bahwa keberhasilan lebih ditentukan oleh siapa yang dikenal daripada apa yang dikerjakan.

Dalam jangka panjang, budaya ini melahirkan masyarakat yang kehilangan etos kerja. Semangat belajar menurun, kreativitas melemah, inovasi terhambat, dan produktivitas nasional ikut merosot. Seseorang tidak lagi fokus membangun kapasitas diri, melainkan sibuk membangun jaringan kekuasaan.

Fenomena ini bertentangan dengan berbagai penelitian mengenai pembangunan ekonomi. Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam Why Nations Fail menjelaskan bahwa negara berkembang apabila memiliki institusi yang inklusif, yakni institusi yang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga berdasarkan kemampuan, bukan kedekatan politik. Sebaliknya, institusi yang bersifat ekstraktif cenderung melahirkan korupsi, patronase, dan stagnasi pembangunan.

Perspektif Islam: Jabatan adalah Amanah, Bukan Hadiah

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap amanah kepemimpinan. Jabatan bukan hak istimewa, tetapi tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Allah berfirman: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..." (QS. An-Nisa' [4]: 58). Ayat ini menjadi prinsip universal dalam tata kelola pemerintahan. Amanah harus diberikan kepada pihak yang memiliki kelayakan, bukan sekadar kedekatan.

Dalam ayat lain Allah berfirman: "Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (QS. Al-Qashash [28]: 26).

Dua syarat kepemimpinan dalam Islam adalah al-quwwah (kompetensi) dan al-amanah (integritas). Kompetensi tanpa amanah melahirkan penyalahgunaan kekuasaan, sedangkan amanah tanpa kompetensi menghasilkan ketidakmampuan mengelola urusan publik.

Rasulullah ﷺ juga mengingatkan: "Apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran." Para sahabat bertanya, "Bagaimana amanah disia-siakan?" Beliau menjawab, "Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya." (HR. al-Bukhari, No. 6496).

Hadis ini menunjukkan bahwa menempatkan seseorang pada posisi yang tidak sesuai keahlian bukan hanya persoalan administratif, melainkan penyimpangan terhadap prinsip amanah yang dapat membawa kerusakan.

Dalam hadis lain Rasulullah ﷺ bersabda: "Kami tidak mengangkat seseorang pada jabatan ini karena ia memintanya atau karena ambisi terhadapnya." (HR. Muslim). Prinsip tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam harus didasarkan pada kelayakan, bukan kedekatan, popularitas, ataupun loyalitas politik.

Pemberantasan budaya ordal tidak cukup hanya dengan kritik di media sosial. Diperlukan reformasi kelembagaan yang nyata. Pertama, seluruh proses seleksi komisaris BUMN harus berlangsung secara transparan dengan indikator kompetensi yang dapat diuji publik.

Kedua, pemerintah perlu memperkuat penerapan sistem merit sebagaimana diamanatkan dalam reformasi birokrasi dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Ketiga, publik harus memperoleh akses terhadap rekam jejak, kompetensi, serta alasan pengangkatan setiap pejabat strategis agar akuntabilitas dapat dijaga. Keempat, partai politik perlu membangun budaya kaderisasi berbasis kapasitas sehingga kader yang diusulkan memang memenuhi standar profesional.

Kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya alam, tetapi terutama oleh kualitas sumber daya manusianya. Negara yang menjadikan kompetensi sebagai dasar pengangkatan jabatan akan melahirkan inovasi, produktivitas, dan kepercayaan publik.

Sebaliknya, negara yang membiarkan budaya ordal berkembang akan menuai birokrasi yang lemah, perusahaan negara yang tidak kompetitif, serta generasi muda yang kehilangan keyakinan bahwa kerja keras masih memiliki nilai.

Islam telah mengajarkan sejak lebih dari empat belas abad lalu bahwa jabatan adalah amanah yang wajib diberikan kepada ahlinya. Prinsip tersebut sejalan dengan teori meritokrasi modern dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Karena itu, menghentikan budaya ordal bukan sekadar memperbaiki mekanisme rekrutmen pejabat, tetapi juga membangun kembali etika publik bahwa prestasi harus mengalahkan kedekatan, kompetensi harus mengalahkan koneksi, dan amanah harus mengalahkan kepentingan politik.

Hanya dengan cara itulah Indonesia dapat membangun birokrasi yang profesional, BUMN yang kompetitif, dan generasi muda yang percaya bahwa masa depan dapat diraih melalui ilmu, integritas, dan kerja keras, bukan melalui pintu belakang kekuasaan.

Referensi

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty. Crown Publishers.

Al-Bukhari, M. ibn I. (2002). Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Dār Ṭawq al-Najāh.

Al-Qur'an al-Karim.

Muslim ibn al-Ḥajjāj. (2006). Ṣaḥīḥ Muslim. Dār Ṭayyibah.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Transparency International Indonesia. (2025). Laporan pemetaan komisaris BUMN dan afiliasi politik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Weber, M. (1978). Economy and society: An outline of interpretive sociology (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press.

(Ahmad Sastra, Kota Hujan, No.1396/15/07/26 : 19.28 WIB)

MAHASISWA MUNDUR, INDONESIA SURAM

2026-07-15T12:16:29.830+07:00

Oleh : Ahmad Sastra

Pendidikan selalu dipandang sebagai investasi paling strategis bagi kemajuan suatu bangsa. Negara-negara yang berhasil melompat menjadi negara maju hampir selalu diawali oleh komitmen kuat terhadap pendidikan yang berkualitas, merata, dan terjangkau.

Indonesia pun telah menegaskan komitmen tersebut dalam konstitusi. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah "mencerdaskan kehidupan bangsa."

Lebih tegas lagi, Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, sedangkan ayat (4) mengamanatkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD.

Amanat tersebut dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menempatkan pendidikan sebagai hak setiap warga negara.

Namun realitas di lapangan menunjukkan ironi yang memprihatinkan. Setiap tahun muncul berita mengenai calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi masuk perguruan tinggi, tetapi akhirnya mengundurkan diri karena tidak mampu membayar Iuran Pengembangan Institusi (IPI), Uang Kuliah Tunggal (UKT), maupun biaya penunjang lainnya.

Bagi sebagian keluarga Indonesia, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan menengah, biaya pendidikan tinggi telah menjadi beban yang sulit dijangkau. Akibatnya, kesempatan memperoleh pendidikan tinggi bukan lagi semata ditentukan oleh kemampuan akademik, melainkan juga oleh kemampuan ekonomi keluarga.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran rumah tangga Indonesia masih didominasi oleh kebutuhan pangan, perumahan, dan transportasi, sehingga ruang fiskal keluarga untuk membiayai pendidikan tinggi relatif terbatas.

Di sisi lain, laporan OECD dalam Education at a Glance menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat partisipasi pendidikan tinggi yang tinggi umumnya memiliki dukungan pembiayaan publik yang kuat sehingga hambatan ekonomi bagi mahasiswa dapat diminimalkan. Ketika akses pendidikan semakin bergantung pada kemampuan finansial, maka kesenjangan sosial pun akan semakin melebar.

Persoalan tersebut sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan besarnya UKT atau IPI, tetapi juga mencerminkan persoalan struktural dalam tata kelola pendidikan tinggi. Sejak beberapa dekade terakhir, perguruan tinggi negeri didorong untuk memperoleh sumber pendanaan yang lebih beragam melalui skema otonomi kelembagaan.

Di satu sisi, kebijakan ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan akademik dan keuangan. Namun di sisi lain, sejumlah pengamat pendidikan menilai bahwa ketergantungan yang semakin besar pada penerimaan mahasiswa berpotensi meningkatkan biaya pendidikan yang harus ditanggung masyarakat apabila tidak diimbangi dengan subsidi negara yang memadai.

Kritik semacam ini telah lama disampaikan oleh para ahli pendidikan kritis, seperti Henry Giroux dan Michael Apple, yang mengingatkan bahwa ketika logika pasar semakin dominan dalam pendidikan, terdapat risiko bergesernya orientasi pendidikan dari pelayanan publik menuju mekanisme yang lebih bercorak kompetitif dan ekonomis.

Ironisnya, persoalan tersebut terjadi di tengah bonus demografi yang sedang dinikmati Indonesia. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berulang kali menegaskan bahwa Indonesia Emas 2045 hanya mungkin dicapai apabila kualitas sumber daya manusia meningkat secara signifikan.

Bonus demografi akan berubah menjadi beban demografi apabila jutaan generasi muda gagal memperoleh akses terhadap pendidikan yang bermutu. Perguruan tinggi seharusnya menjadi instrumen mobilitas sosial yang membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup, bukan justru menjadi ruang yang hanya mudah diakses oleh kelompok ekonomi tertentu.

Di sisi lain, tantangan pendidikan tinggi tidak hanya dirasakan mahasiswa. Kondisi kesejahteraan sebagian dosen juga menjadi perhatian serius. Berbagai organisasi profesi dan forum dosen telah menyuarakan persoalan mengenai kesejahteraan, ketimpangan penghasilan, keterlambatan tunjangan, hingga beban administrasi yang semakin besar.

UNESCO dalam Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching Personnel menegaskan bahwa dosen memegang peranan strategis dalam menjaga mutu pendidikan tinggi sehingga mereka memerlukan jaminan kesejahteraan, kebebasan akademik, dan dukungan profesional yang memadai. Sulit membayangkan pendidikan berkualitas apabila para pendidiknya sendiri menghadapi tekanan ekonomi yang berkepanjangan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendidikan tinggi bukanlah persoalan tunggal mengenai mahalnya biaya kuliah, melainkan menyangkut ekosistem pendidikan secara keseluruhan.

Mahasiswa menghadapi hambatan ekonomi untuk masuk perguruan tinggi, sementara dosen menghadapi tantangan kesejahteraan dan profesionalisme. Apabila kedua persoalan ini terus berlangsung, maka kualitas lulusan, daya saing bangsa, dan produktivitas nasional akan ikut terdampak.

Dalam perspektif Islam, pendidikan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ﷺ dimulai dengan perintah membaca: "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan." (QS. Al-'Alaq [96]: 1)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pembangunan peradaban dimulai dari ilmu pengetahuan. Bahkan Allah SWT meninggikan derajat orang-orang yang berilmu sebagaimana firman-Nya: "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat." (QS. Al-Mujadilah [58]: 11)

Rasulullah ﷺ juga bersabda: "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim." (HR. Ibnu Majah). Hadis tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap ilmu bukan sekadar kebutuhan ekonomi, tetapi merupakan bagian dari kewajiban agama dan pembangunan masyarakat.

Berangkat dari prinsip tersebut, pendidikan dalam tradisi Islam dipandang sebagai kemaslahatan publik (maslahah 'ammah), bukan semata-mata komoditas ekonomi. Negara berkewajiban menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu, mudah diakses, dan mampu membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.

Dalam literatur fikih siyasah, para ulama seperti Al-Mawardi menjelaskan bahwa penguasa memiliki tanggung jawab mengurus kemaslahatan rakyat (ri'ayah syu'un al-ummah), termasuk penyelenggaraan pendidikan sebagai bagian dari penjagaan akal (hifz al-'aql), salah satu tujuan utama maqashid syariah.

Karena itu, sistem pendidikan Islam menawarkan sejumlah prinsip yang relevan untuk memperkuat pendidikan nasional. Pertama, pendidikan dipandang sebagai pelayanan publik yang harus dapat diakses seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi ekonomi.

Kedua, negara bertanggung jawab menyediakan pembiayaan yang memadai sehingga biaya pendidikan tidak menjadi penghalang bagi masyarakat. Ketiga, kesejahteraan guru dan dosen menjadi bagian integral dari pembangunan mutu pendidikan karena kualitas pendidik sangat menentukan kualitas peserta didik.

Keempat, kurikulum tidak hanya menekankan kompetensi akademik, tetapi juga pembentukan akhlak, integritas, tanggung jawab sosial, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara seimbang.

Tentu saja, berbagai prinsip tersebut perlu diterjemahkan dalam kebijakan publik. Upaya memperluas beasiswa, meningkatkan efektivitas subsidi pendidikan, memperbaiki tata kelola perguruan tinggi, memperkuat transparansi pembiayaan, serta meningkatkan kesejahteraan dosen merupakan langkah-langkah konkret yang dapat ditempuh untuk memperkuat akses dan mutu pendidikan tinggi.

Indonesia tidak kekurangan generasi cerdas. Yang sering menjadi persoalan adalah belum meratanya kesempatan untuk berkembang. Ketika mahasiswa yang berprestasi terpaksa mengundurkan diri karena alasan ekonomi, bangsa ini sesungguhnya kehilangan potensi besar yang mungkin kelak menjadi ilmuwan, dokter, insinyur, notaris, guru, atau pemimpin masa depan.

Demikian pula ketika dosen harus berjuang menghadapi persoalan kesejahteraan, kualitas pendidikan jangka panjang ikut dipertaruhkan. Apabila hambatan akses pendidikan tinggi tidak segera diatasi, cita-cita Indonesia Emas 2045 akan menghadapi tantangan yang sangat besar, jika tidak hendak dikatakan sebagai hayalan dan isapan jempol belaka. Masa depan negeri ini akan suram dan gelap, jika generasinya tidak terdidik.

Sebaliknya, apabila pendidikan benar-benar ditempatkan sebagai investasi strategis bangsa, sebagaimana amanat konstitusi dan selaras dengan nilai-nilai Islam yang memuliakan ilmu, Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun generasi yang unggul secara intelektual, kuat secara moral, dan mampu membawa bangsa menuju masa depan yang lebih adil, sejahtera, dan berkeadaban.

REFERENSI

Al-Mawardi. (1996). Al-Ahkam al-Sulthaniyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Qur'an al-Karim.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2019). Visi Indonesia 2045. Jakarta: Bappenas.

Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Indonesia 2024. Jakarta: BPS.

Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah.

Michael W. Apple. (2004). Ideology and Curriculum (3rd ed.). New York: Routledge.

OECD. (2024). Education at a Glance 2024: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UNESCO. (1997). Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching Personnel. Paris: UNESCO.

(Ahmad Sastra, Kota Hujan, No.1395/15/07/26 : 12.10 WIB)

MENYOAL NORMALISASI LGBT

2026-07-15T11:47:42.878+07:00

Oleh : Ahmad Sastra

Normalisasi LGBT adalah istilah yang umumnya digunakan untuk menggambarkan proses ketika identitas, orientasi seksual, atau ekspresi gender lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) semakin diterima, dianggap wajar, atau diintegrasikan ke dalam kehidupan sosial, budaya, hukum, pendidikan, dan media.

Istilah ini bukan istilah teknis yang memiliki satu definisi baku dalam ilmu sosial, sehingga maknanya bergantung pada konteks penggunaannya. Dalam kajian akademik, "normalisasi" dapat dipahami dari beberapa perspektif berikut.

Pertama, Perspektif sosiologi. Dalam sosiologi, normalisasi adalah proses ketika suatu perilaku, identitas, atau praktik yang sebelumnya dianggap menyimpang (deviant) berubah menjadi sesuatu yang diterima sebagai bagian dari norma sosial. Proses ini terjadi melalui perubahan nilai masyarakat, media, pendidikan, kebijakan publik, dan interaksi sosial.

Dasarnya antara lain berasal dari teori: Peter L. Berger dan Thomas Luckmann tentang The Social Construction of Reality, yang menjelaskan bahwa realitas sosial dibentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Michel Foucault mengenai konsep normalization, yaitu bagaimana institusi membentuk definisi tentang apa yang dianggap "normal" atau "tidak normal".

Kedua, Perspektif psikologi dan kesehatan. Pada masa lalu homoseksualitas pernah diklasifikasikan sebagai gangguan mental dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM).

Perubahan penting yang sering dijadikan dasar normalisasi di bidang kesehatan adalah: Tahun 1973, American Psychiatric Association menghapus homoseksualitas dari DSM berdasarkan evaluasi ilmiah saat itu. Tahun 1990, World Health Organization menghapus homoseksualitas dari International Classification of Diseases (ICD).

Dasar yang dikemukakan organisasi-organisasi tersebut adalah bahwa orientasi homoseksual, dengan sendirinya, tidak memenuhi kriteria sebagai gangguan mental apabila tidak disertai distres klinis atau gangguan fungsi psikologis.

Ketiga, Perspektif hak asasi manusia. Dalam perspektif HAM internasional, normalisasi sering dipahami sebagai upaya: mengurangi diskriminasi, mencegah kekerasan, menjamin akses terhadap pekerjaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan perlindungan hukum. Dasarnya antara lain mengacu pada prinsip-prinsip nondiskriminasi dalam berbagai instrumen HAM internasional.

Keempat, Perspektif budaya dan media. Normalisasi juga berlangsung melalui: film, serial televisi, media sosial, iklan, dunia hiburan, kurikulum pendidikan, dan kebijakan perusahaan.

Dalam ilmu komunikasi, semakin sering suatu kelompok ditampilkan secara positif, semakin tinggi kemungkinan masyarakat menganggapnya sebagai bagian yang biasa dari kehidupan sosial.

Kelima, Perspektif Islam. Dalam fikih Islam klasik, istilah normalisasi LGBT tidak dikenal. Namun, para ulama membahas hukum mengenai perilaku homoseksual (liwāṭ bagi laki-laki dan siḥāq bagi perempuan).

Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa praktik hubungan seksual sesama jenis adalah haram berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, terutama kisah kaum Nabi Luth dalam: QS. Al-A'raf: 80–84, QS. Hud: 77–83, QS. Asy-Syu'ara: 165–166 dan QS. An-Naml: 54–55

Dari perspektif ini, "normalisasi LGBT" biasanya dipahami sebagai penerimaan sosial atau pembenaran terhadap perilaku yang oleh syariat dipandang sebagai perbuatan yang dilarang.

Karena itu, banyak ulama kontemporer menolak normalisasi dalam arti pembenaran terhadap perilaku homoseksual, sembari tetap menekankan kewajiban menjaga martabat setiap manusia, menghindari perundungan, serta mengedepankan dakwah dengan hikmah dan kasih sayang.

Makna "normalisasi LGBT" bergantung pada kerangka yang digunakan:

Perspektif	Dasar normalisasi
Sosiologi	Perubahan norma sosial dan konstruksi sosial masyarakat
Psikologi	Perubahan klasifikasi diagnosis berdasarkan kajian ilmiah oleh APA dan WHO
HAM	Prinsip nondiskriminasi dan perlindungan hak setiap individu
Komunikasi	Representasi positif dalam media dan budaya populer
Islam	Mayoritas ulama tidak menerima normalisasi jika dimaknai sebagai pembenaran perilaku homoseksual, dengan dasar Al-Qur'an, hadis, dan fikih klasik; namun tetap menekankan penghormatan terhadap martabat manusia dan larangan berbuat zalim kepada siapa pun.

Berbagai laporan epidemiologi menunjukkan bahwa penularan HIV di Indonesia masih menjadi persoalan kesehatan masyarakat yang serius. Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Laporan Perkembangan HIV AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual menunjukkan bahwa proporsi kasus HIV yang ditemukan lebih banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan, dengan kisaran sekitar 70–71% dari seluruh kasus baru pada beberapa tahun terakhir.

Di sisi lain, kelompok ibu rumah tangga merupakan salah satu kelompok perempuan dengan jumlah kasus HIV yang tinggi, yang umumnya berkaitan dengan penularan dari pasangan tetap melalui hubungan heteroseksual tanpa perlindungan, bukan karena perilaku berisiko yang dilakukan oleh ibu rumah tangga itu sendiri.

Dalam pemetaan faktor risiko, hubungan seksual laki-laki dengan laki-laki (men who have sex with men atau MSM) merupakan salah satu kelompok dengan prevalensi HIV tertinggi dan menjadi fokus utama program pencegahan karena tingginya risiko penularan biologis melalui hubungan seksual anal tanpa proteksi.

Namun demikian, epidemiologi HIV dipengaruhi oleh berbagai faktor perilaku, akses terhadap layanan kesehatan, penggunaan kondom, dan cakupan terapi antiretroviral, sehingga pendekatan kesehatan masyarakat menekankan pencegahan berbasis bukti serta menghindari penyederhanaan penyebab hanya pada satu kelompok tertentu (Kementerian Kesehatan RI, 2024; Joint United Nations Programme on HIV/AIDS [UNAIDS], 2024).

REFERENSI

Al-Bukhari, M. ibn I. (2002). Sahih al-Bukhari. Damascus: Dar Ibn Kathir.

Al-Ghazali. (2011). Ihya' 'Ulum al-Din (terj.). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Nawawi, Y. (1991). Al-Majmu' Sharh al-Muhadzdzab. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Qur'an al-Karim. (QS. Al-A'raf [7]: 80–84; QS. Hud [11]: 77–83; QS. Asy-Syu'ara [26]: 165–166; QS. An-Naml [27]: 54–55; QS. Az-Zumar [39]: 53).

Al-Tirmidhi, M. ibn 'Isa. (1998). Sunan al-Tirmidhi. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif.

Al-Zuhayli, W. (2009). Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj. Damascus: Dar al-Fikr.

Centers for Disease Control and Prevention. (2024). HIV Risk and Prevention. https://www.cdc.gov/hiv/

Ganna, A., Verweij, K. J. H., Nivard, M. G., Maier, R., Wedow, R., Busch, A. S., ... & Zietsch, B. P. (2019). Large-scale GWAS reveals insights into the genetic architecture of same-sex sexual behavior. Science, 365(6456), eaat7693. https://doi.org/10.1126/science.aat7693

Ibn Kathir, I. (1999). Tafsir al-Qur'an al-'Azim. Riyadh: Dar Tayyibah.

Ibn Qudamah, M. (1997). Al-Mughni. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub.

Joint United Nations Programme on HIV/AIDS. (2024). Global AIDS Update 2024. Geneva: UNAIDS.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Laporan Perkembangan HIV AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) Triwulan IV Tahun 2024. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Muslim ibn al-Hajjaj. (2006). Sahih Muslim. Riyadh: Dar Taibah.

World Health Organization. (2024). HIV. Geneva: WHO. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids

(Ahmad Sastra, Kota Hujan, No.1394/15/07/26 : 11.43 WIB)

PIALA DUNIA YANG TERNODA

2026-07-15T06:17:40.119+07:00

Oleh : Ahmad Sastra

Piala Dunia FIFA 2026 kembali menjadi pusat perhatian dunia. Turnamen sepak bola terbesar di muka bumi ini bukan hanya menghadirkan pertandingan-pertandingan berkualitas tinggi, tetapi juga menyuguhkan berbagai kontroversi yang mengusik nurani para pencinta olahraga.

Salah satu peristiwa yang paling menyita perhatian adalah dugaan campur tangan politik dalam keputusan FIFA terkait penundaan sanksi kartu merah terhadap penyerang tim nasional Amerika Serikat, Folarin Balogun. Keputusan tersebut memungkinkan Balogun tetap tampil pada babak 16 besar menghadapi Belgia.

Berbagai laporan media internasional menyebutkan bahwa keputusan tersebut muncul setelah Presiden FIFA Gianni Infantino menerima komunikasi dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang meminta agar keputusan wasit ditinjau kembali. Trump bahkan mengakui telah melakukan komunikasi tersebut melalui media sosialnya.

Terlepas dari benar atau tidaknya seluruh dugaan tersebut, kontroversi ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai independensi FIFA sebagai organisasi pengelola sepak bola dunia. Beruntung, Belgia berhasil mengalahkan Amerika Serikat dengan skor telak 4-1 sehingga hasil pertandingan tetap ditentukan oleh kualitas permainan di lapangan, bukan oleh keputusan administratif. Namun demikian, peristiwa tersebut meninggalkan luka bagi nilai sportivitas yang selama ini menjadi esensi olahraga.

Kontroversi tersebut bukanlah satu-satunya noda dalam penyelenggaraan Piala Dunia kali ini. Sejak awal, turnamen telah dibayangi berbagai isu politik, mulai dari penunjukan Amerika Serikat sebagai tuan rumah yang dianggap dipengaruhi kedekatan elite politik dengan petinggi FIFA, ketegangan geopolitik yang melibatkan Iran, hingga kritik terhadap berbagai kebijakan FIFA yang dinilai semakin berorientasi pada keuntungan finansial dibandingkan pembinaan olahraga.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sepak bola modern telah berkembang jauh melampaui sekadar permainan. Ia telah menjadi industri global bernilai ratusan miliar dolar yang melibatkan kepentingan politik, ekonomi, media, sponsor, hingga diplomasi internasional.

Dalam perspektif ilmu sosial, olahraga memang tidak pernah benar-benar steril dari kepentingan. Eric Dunning dan Norbert Elias menjelaskan bahwa olahraga modern merupakan bagian dari proses peradaban yang selalu berhubungan dengan kekuasaan, identitas, dan struktur sosial (Elias & Dunning, 1986). Pierre Bourdieu juga menunjukkan bahwa olahraga merupakan arena perebutan modal ekonomi, simbolik, dan politik (Bourdieu, 1984). Dengan demikian, sepak bola bukan hanya pertandingan sebelas lawan sebelas, tetapi juga ruang kontestasi berbagai kepentingan global.

Namun demikian, ketika kepentingan tersebut mengalahkan prinsip keadilan, olahraga kehilangan makna sejatinya. FIFA sendiri dalam statuta resminya menegaskan komitmen terhadap integritas, independensi, serta prinsip fair play. Ironisnya, organisasi yang mengusung slogan For the Game. For the World. ini justru berkali-kali diterpa berbagai skandal korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Kasus korupsi FIFA pada tahun 2015 yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi organisasi tersebut menjadi bukti bahwa bahkan institusi olahraga terbesar dunia pun tidak kebal terhadap godaan kekuasaan dan uang.

Dalam Islam, keadilan merupakan prinsip yang tidak boleh dikompromikan, bahkan terhadap diri sendiri ataupun kelompok yang dicintai. Allah Swt. berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." (QS. Al-Mā'idah [5]: 8).

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan bukanlah pilihan, melainkan kewajiban moral. Dalam konteks olahraga, keputusan wasit, federasi, maupun penyelenggara harus bebas dari tekanan politik, ekonomi, maupun kepentingan kelompok tertentu. Ketika aturan dapat diubah demi menguntungkan pihak yang memiliki kekuasaan, maka prinsip keadilan telah kehilangan maknanya.

Islam juga mengajarkan pentingnya amanah dalam setiap bentuk kepemimpinan. Rasulullah ﷺ bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. al-Bukhari No. 7138 dan Muslim No. 1829).

Hadis ini mengingatkan bahwa para pengelola organisasi olahraga tidak hanya bertanggung jawab kepada publik, tetapi juga kepada Allah Swt. Kekuasaan bukanlah hak istimewa untuk menguntungkan pihak tertentu, melainkan amanah yang harus dijalankan secara jujur dan adil.

Dalam perspektif fikih, hukum bermain sepak bola pada dasarnya adalah mubah (boleh). Para ulama kontemporer menjelaskan bahwa olahraga termasuk aktivitas yang dianjurkan selama membawa manfaat bagi kesehatan jasmani, mempererat ukhuwah, serta tidak melalaikan kewajiban agama. Rasulullah ﷺ sendiri mendorong umatnya memiliki fisik yang kuat. Beliau bersabda: "Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah." (HR. Muslim No. 2664).

Hadis ini menjadi dasar bahwa aktivitas olahraga merupakan bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan dan kekuatan umat. Karena itu, sepak bola sebagai cabang olahraga pada hakikatnya tidak bertentangan dengan syariat.

Akan tetapi, persoalannya bukan terletak pada sepak bolanya, melainkan pada berbagai praktik yang mengiringinya. Di balik gemerlap stadion dan megahnya seremoni pembukaan, pertandingan sepak bola modern sering kali disertai berbagai aktivitas yang diharamkan oleh Islam.

Industri perjudian berkembang pesat memanfaatkan pertandingan sepak bola. Sponsor minuman keras masih menjadi bagian dari kompetisi internasional. Peredaran narkotika, prostitusi, hingga eksploitasi komersial sering mengikuti event olahraga berskala besar. Tidak sedikit pula pertandingan yang memicu kerusuhan antarsuporter hingga menyebabkan korban jiwa.

Allah Swt. secara tegas melarang perjudian dan minuman keras: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya khamar, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung." (QS. Al-Mā'idah [5]: 90).

Ayat ini menunjukkan bahwa perjudian bukan sekadar pelanggaran hukum positif, tetapi juga perusak moral dan kehidupan sosial. Ironisnya, industri taruhan olahraga kini menjadi salah satu sumber keuntungan terbesar dalam ekosistem sepak bola global.

Lebih jauh lagi, sepak bola modern juga menunjukkan gejala kapitalisasi olahraga. Klub, pemain, liga, bahkan federasi berubah menjadi entitas bisnis yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya.

Nilai transfer pemain mencapai ratusan juta dolar, hak siar televisi bernilai miliaran dolar, sementara sponsor global menjadikan olahraga sebagai alat pemasaran. Dalam kondisi demikian, kemenangan sering kali bukan lagi tujuan olahraga, melainkan instrumen untuk mempertahankan keuntungan ekonomi.

Karl Marx menyebut fenomena semacam ini sebagai komodifikasi, yaitu ketika seluruh aspek kehidupan berubah menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan. Dalam perspektif Islam, orientasi materi semata akan melahirkan pragmatisme yang mengikis nilai-nilai moral. Allah mengingatkan: "Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya." (QS. Al-'Ankabūt [29]: 64).

Ayat tersebut bukan berarti Islam melarang hiburan atau olahraga, tetapi mengingatkan agar manusia tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama hingga mengabaikan nilai kejujuran, keadilan, dan ketakwaan.

Fenomena lain yang patut menjadi perhatian ialah fanatisme berlebihan terhadap klub maupun negara. Tidak sedikit pertandingan sepak bola yang berakhir dengan bentrokan, kebencian, bahkan pembunuhan. Rivalitas yang seharusnya hanya berlangsung selama 90 menit berubah menjadi permusuhan berkepanjangan. Padahal Islam melarang segala bentuk permusuhan tanpa alasan yang dibenarkan.

Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling membelakangi, tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara." (HR. al-Bukhari No. 6065 dan Muslim No. 2559).

Semangat sportivitas sejatinya adalah menghormati lawan, menerima kekalahan dengan lapang dada, dan memenangkan pertandingan secara terhormat. Ungkapan yang sempat viral, "Even if you lose, lose like Cape Verde," menggambarkan bahwa kehormatan jauh lebih berharga daripada kemenangan yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak adil.

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, olahraga seharusnya menjadi sarana menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), menjaga akal (ḥifẓ al-'aql), mempererat persaudaraan (ukhuwwah), serta membangun karakter mulia. Ketika olahraga berubah menjadi instrumen perjudian, politik, korupsi, eksploitasi ekonomi, dan permusuhan, maka tujuan syariat tersebut justru mengalami kerusakan (mafsadah).

Karena itu, reformasi tata kelola olahraga internasional menjadi kebutuhan mendesak. FIFA harus memperkuat independensi kelembagaannya, meningkatkan transparansi pengambilan keputusan, menolak segala bentuk intervensi politik, serta memastikan seluruh peserta diperlakukan sama di hadapan aturan.

Organisasi olahraga tidak boleh tunduk kepada kekuatan ekonomi ataupun tekanan negara-negara besar. Kepercayaan publik hanya dapat dipulihkan apabila integritas dijadikan prinsip yang tidak dapat ditawar.

Bagi umat Islam, Piala Dunia hendaknya dipandang secara proporsional. Menikmati pertandingan sepak bola merupakan sesuatu yang dibolehkan selama tidak melalaikan salat, kewajiban keluarga, pekerjaan, ataupun kewajiban agama lainnya.

Namun, umat Islam juga dituntut bersikap kritis terhadap berbagai penyimpangan yang mengiringinya. Kekaguman terhadap olahraga tidak boleh membuat seseorang membenarkan ketidakadilan, korupsi, perjudian, fanatisme buta, ataupun eksploitasi ekonomi.

Pada akhirnya, olahraga akan kembali menjadi sarana membangun persaudaraan umat manusia apabila nilai-nilai kejujuran, keadilan, amanah, dan sportivitas benar-benar ditegakkan. Sebaliknya, apabila sepak bola terus dikuasai kepentingan politik dan kapitalisme global, maka Piala Dunia bukan lagi pesta olahraga dunia, melainkan panggung perebutan kekuasaan yang kehilangan ruh kemanusiaannya, bahkan kehilangan esensinya.

Dalam pandangan Islam, kemenangan sejati bukanlah mengangkat trofi dengan cara apa pun, melainkan menjaga integritas, menegakkan keadilan, dan meraih ridha Allah Swt. Sebab, kalah dengan terhormat jauh lebih mulia daripada menang melalui kecurangan. Jika demikian, apakah umat Islam masih ada yang bisa menikmati tontonan piala dunia sampai begadang menghabiskan waktu dengan sia-sia ?.

REFERENSI

Al-Bukhari, M. ibn Isma'il. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī.

Al-Qur'an al-Karim.

Bourdieu, P. (1984). Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Harvard University Press.

Elias, N., & Dunning, E. (1986). Quest for Excitement: Sport and Leisure in the Civilizing Process. Basil Blackwell.

FIFA. (2025). FIFA Statutes. Fédération Internationale de Football Association.

Muslim ibn al-Hajjaj. Ṣaḥīḥ Muslim.

Yusuf al-Qaradawi. (1994). Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fi al-Islām. Cairo: Maktabah Wahbah.

(Ahmad Sastra, Kota Hujan, No.1393/15/07/26 : 06.13 WIB)

LGBT DAN PATOLOGI SOSIAL

2026-07-10T06:05:01.949+07:00

Oleh : Ahmad Sastra

Ketidakwarasan sosial (social insanity atau social pathology) dalam perspektif sosiologi merujuk pada kondisi ketika suatu masyarakat mengalami penyimpangan kolektif sehingga nilai, norma, dan institusi sosial tidak lagi berfungsi secara sehat dalam mengatur kehidupan bersama.

Patologi sosial adalah kajian sosiologi mengenai berbagai gejala yang dianggap mengganggu keteraturan, integrasi, dan fungsi kehidupan masyarakat. Istilah ini digunakan untuk menganalisis penyimpangan sosial (social deviance), disorganisasi sosial (social disorganization), konflik nilai, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, kekerasan, korupsi, dan berbagai fenomena lain yang dinilai menghambat terciptanya keteraturan sosial.

Menurut Émile Durkheim, suatu fenomena sosial menjadi masalah ketika mengganggu solidaritas dan integrasi sosial. Sementara itu, Robert K. Merton menjelaskan bahwa penyimpangan dapat muncul akibat ketegangan antara tujuan budaya dan struktur sosial yang tersedia.

Perspektif Patologi Sosial terhadap Fenomena LGBT

Dalam literatur sosiologi, terdapat beberapa pendekatan yang berbeda. Pertama, Pendekatan Normatif-Konservatif. Dalam pendekatan ini, suatu masyarakat dapat memandang praktik hubungan sesama jenis sebagai penyimpangan dari norma sosial, agama, atau budaya yang berlaku.

Dari sudut pandang ini, perhatian utama diarahkan pada dampaknya terhadap nilai keluarga, pola sosialisasi, atau kohesi sosial menurut sistem nilai yang dianut masyarakat tersebut. Pendekatan ini sering ditemukan dalam masyarakat yang memiliki norma keagamaan atau budaya yang secara eksplisit menolak hubungan sesama jenis.

Kedua, Pendekatan Konstruksionis Sosial. Sebaliknya, banyak sosiolog kontemporer berpendapat bahwa kategori "patologi sosial" tidak melekat pada orientasi seksual itu sendiri, melainkan dibentuk oleh norma dan proses sosial.

Dalam perspektif ini, yang menjadi objek analisis adalah bagaimana suatu masyarakat mendefinisikan perilaku sebagai "menyimpang", bagaimana stigma terbentuk, serta bagaimana norma berubah dari waktu ke waktu.

Ketiga, Pendekatan Konflik Sosial. Teori konflik melihat perdebatan mengenai LGBT sebagai bagian dari pertarungan nilai, kekuasaan, dan kepentingan di masyarakat. Konflik dapat terjadi antara kelompok yang mengutamakan kebebasan individu dan kelompok yang mengutamakan nilai agama atau tradisi. Fokus analisisnya adalah dinamika sosial dan politik yang muncul dari perbedaan tersebut.

Ironi Gerakan Normalisasi LGBT Di Indonesia

Fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) dalam beberapa dekade terakhir menjadi isu global yang terus diperdebatkan. Di banyak negara Barat, praktik LGBT dipandang sebagai bagian dari kebebasan individu dan hak asasi manusia. Pandangan tersebut lahir dari paradigma liberalisme yang menempatkan kebebasan manusia sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan.

Liberalisme merupakan paham yang menjunjung tinggi kebebasan individu. Dalam perkembangan modern, liberalisme melahirkan relativisme moral, yaitu pandangan bahwa tidak ada standar benar dan salah yang bersifat mutlak.

Sesuatu dianggap benar selama dianggap tidak merugikan individu lain dan disepakati secara sosial. Akibatnya, norma agama sering dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak boleh mengatur ruang publik. Virus liberalisme dan relativitas moral ini juga telah lama masuk ke Indonesia, negeri mayoritas muslim.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi mendesak pemerintah dan legislatif untuk segera merumuskan regulasi hukum yang tegas dan spesifik guna menjerat pelaku serta pengkampanye gerakan sesama jenis (LGBT) di Indonesia.

Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menilai absennya hukum pidana khusus (lex specialis) membuat penanganan isu ini di tingkat daerah menjadi tidak pasti dan hanya bersifat pembinaan sementara. Menurutnya, sanksi bagi tindakan ini idealnya lebih berat dari delik perzinaan konvensional karena mengandung dua pelanggaran sekaligus: tindakan asusila dan pelanggaran terhadap kodrat kemanusiaan.

Tak tangung-tanggung, usulan MUI agar kaum LGBT mendapat sanksi berat mendapat penentangan dari 37 LSM. Melalui keterangan tertulis pada Kamis (18/6/2026), Jaringan Masyarakat Sipil menilai bahwa wacana regulasi tersebut berpotensi mengkriminalisasi individu berdasarkan identitas gender dan orientasi seksualnya, serta membungkam suara-suara yang memperjuangkan hak asasi manusia (HAM).

Para pendukung perilaku menyimpang LGBT selalu berapologi dibalik kata Hak Asasi Manusia atau HAM. Menurut mereka, orientasi seksual dipandang sebagai hak personal yang tidak boleh dibatasi oleh agama maupun budaya.

Bahkan banyak negara Barat melegalkan pernikahan sesama jenis dan menjadikan kritik terhadap LGBT sebagai bentuk diskriminasi. Fenomena ini menunjukkan bagaimana liberalisme berkedok HAM telah menggeser standar moral masyarakat menuju kebebasan manusia tanpa batas.

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (BEM Psikologi UI) yang mengutip pandangan psikologi modern bahwa homoseksualitas tidak lagi dikategorikan sebagai gangguan mental.

Belakangan, pernyataan BEM UI dibantah oleh pihak kampus, “Rujukan akademik atas literatur keilmuan berbeda secara mendasar dari kampanye atau penyebaran gaya hidup. Universitas Indonesia tidak menyelenggarakan, tidak memfasilitasi, dan tidak mendukung kampanye penyebaran gaya hidup apa pun," demikian pernyataan Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Dr. Erwin Agustian Panigoro, M.M., pada Jumat (3/7).⁠

Lembaga Pers Mercusuar (persmercusuar,1 Juni 2026, Penulis: Naysilla, Editor: Li), misalnya, pernah menerbitkan liputan yang membahas komunitas queer dan momentum Pride Month dengan judul Merayakan Pride Month 2026: Apakah Ruang Aman Benar-benar Sudah Tercipta Untuk Queer?.

Perayaan ini menjadi momen solidaritas global dan ruang kolektif untuk meningkatkan kesadaran dan penerimaan LGBTQ+ di tengah masyarakat. LGBTQ+ atau singkatan dari Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer/Questioning, dan Lainnya merupakan kelompok identitas yang ada dan hidup di tengah masyarakat sebagai manusia.

Publikasi tersebut memunculkan beragam polemik di masyarakat, mulai dari dukungan atas kebebasan akademik dan kebebasan pers mahasiswa hingga kritik yang berangkat dari perspektif agama, budaya, maupun norma sosial yang berkembang di Indonesia.

Di Indonesia pada faktanya memang telah menjadi salah satu negara yang tempat berkembangnya kaum LGBTQ. Kementerian Kesehatan, misalnya, pada 2022 mencatat sekitar 1.095.970 jiwa atau 0,44 persen populasi Indonesia masuk dalam kategori LGBT. Namun, angka tersebut lebih banyak digunakan sebagai basis intervensi kesehatan masyarakat dibandingkan pemetaan demografi menyeluruh.

Di Kota Bekasi, Yayasan Lembaga Kasih Indonesia Kita mencatat 6.176 individu LGBT tersebar di 12 kecamatan. Jumlah itu meningkat dibandingkan data 2023 yang mencatat 544 orang. Kenaikan tersebut dinilai bukan semata pertumbuhan populasi, melainkan juga dipengaruhi intensifikasi metode pendataan.

Di Jawa Barat, estimasi populasi LGBT disebut mencapai 300.198 orang. Dengan karakter wilayah urban yang lebih dinamis, kota penyangga seperti Bekasi dinilai memiliki potensi jumlah yang signifikan.

Terlepas dari berbagai bantahan, Central Intelligence Agency (CIA) menyebut Indonesia berada di peringkat kelima dunia dengan jumlah populasi LGBT terbanyak. Klaim tersebut menyatakan bahwa sekitar 3 persen penduduk Indonesia atau sekitar 7,5 juta orang merupakan bagian dari kelompok LGBT.

Dalam perspektif ilmiah, penelitian mengenai orientasi seksual menunjukkan bahwa hingga kini belum ditemukan satu gen tunggal yang dapat menjelaskan orientasi homoseksual secara deterministik.

Studi genom berskala besar menyimpulkan bahwa orientasi seksual merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor genetik dan non-genetik, sehingga tidak dapat dijelaskan hanya oleh faktor biologis maupun hanya oleh faktor lingkungan (Ganna et al., 2019).

Sementara itu, dari perspektif kesehatan masyarakat, hubungan seksual anal reseptif tanpa perlindungan diketahui memiliki risiko penularan HIV yang lebih tinggi dibandingkan bentuk hubungan seksual lainnya, dan juga dikaitkan dengan peningkatan risiko infeksi Human papillomavirus infection yang dapat berkontribusi terhadap kanker anus, khususnya pada individu dengan infeksi HIV atau sistem imun yang terganggu (World Health Organization, 2024; Centers for Disease Control and Prevention, 2024).

LGBTQ Haran Dan Dosa Besar

Dalam perspektif syariat Islam, perilaku hubungan seksual sesama jenis dipandang sebagai perbuatan yang diharamkan karena bertentangan dengan ketentuan syariat mengenai hubungan seksual yang hanya dibenarkan dalam ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan.

Landasan utama pandangan ini adalah kisah kaum Nabi Luth yang berulang kali disebutkan dalam Al-Qur'an, antara lain pada QS. Al-A'raf [7]: 80–84, QS. Hud [11]: 77–83, QS. Asy-Syu'ara [26]: 165–166, dan QS. An-Naml [27]: 54–55.

Allah Swt. Berfirman : Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. (QS Al A’raf : 81)

Selain itu, Islam juga melarang laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki dalam cara berpakaian maupun penampilan yang merupakan ciri khas jenis kelamin lainnya. Rasulullah saw. bersabda, "Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki" (HR. al-Bukhari, no. 5885).

Berdasarkan nash-nash tersebut, jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali bersepakat bahwa praktik homoseksual merupakan dosa besar (kabā'ir), meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai bentuk dan mekanisme sanksi pidana yang dapat diterapkan dalam sistem peradilan Islam.

Dalam fikih jinayah, mazhab Maliki dan Hanbali, memandang bahwa praktik liwāṭ (hubungan seksual anal antara laki-laki) dikenai hukuman yang sangat berat berdasarkan hadis-hadis yang mereka jadikan landasan ijtihad, sedangkan mazhab Hanafi dan sebagian ulama Syafi'iyah memiliki rincian pendapat yang berbeda mengenai jenis pembuktiannya maupun bentuk hukumannya.

Adapun perilaku seksual sesama perempuan (siḥāq), serta bentuk penyimpangan seksual lain yang tidak memenuhi unsur tindak pidana ḥudūd, pada umumnya ditempatkan dalam kategori ta'zīr, yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya ditetapkan oleh hakim atau penguasa dalam daulah Islam.

Di samping aspek penegakan hukum, Islam sangat menekankan pintu taubat, pembinaan akhlak, dan pendampingan secara hikmah. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt : Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Az Zumar : 53)

Rasulullah saw. juga bersabda, "Setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertaubat" (HR. al-Tirmidzi, no. 2499; dinilai hasan).

Oleh karena itu, pendekatan Islam terhadap pelaku dosa tidak hanya menekankan aspek pencegahan dan penegakan hukum, tetapi juga dakwah, pendidikan iman, pembinaan keluarga, konseling yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, serta pendampingan untuk membantu individu meninggalkan perilaku yang diharamkan dan istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Swt.

Ironis, meski telah jelas keburukan dan penyimpangan perilaku LGBTQ dari berbagai aspeknya, namun ideologi demokrasi sekuler justru legalkan LGBTQ sebagai HAM. Sementara Islam sebagai ajaran yang datang dari Allah, Tuhan Pencipta Manusia dengan sangat tegas mengharamkan perilaku homoseksual.

Karena itu hanya dengan penerapan syari'at Islam di bawah naungan khilafah, LGBTQ dapat dituntaskan mulai dari akarnya. Khilafah akan menjadi pelindung rakyatnya dari berbagai bentuk penyimpangan seksual dan pengaruh buruk ideologi barat sekuler, karena tugas utama seorang khalifah mengurus urusan rakyat dengan syariat Islam diantaranya adalah menjaga agama, akal, keturunan seluruh warganya, tanpa kecuali.

REFERENSI

American Psychiatric Association Foundation. (n.d.). History of DSM and homosexuality.

Clinard, M. B., & Meier, R. F. (2016). Sociology of deviant behavior (15th ed.). Cengage Learning.

Drescher, J. (2015). Out of DSM: Depathologizing homosexuality. Behavioral Sciences, 5(4), 565–575. https://doi.org/10.3390/bs5040565

Durkheim, É. (1895/1982). The rules of sociological method (W. D. Halls, Trans.). Free Press. (Original work published 1895).

Durkheim, É. (1897/1951). Suicide: A study in sociology (J. A. Spaulding & G. Simpson, Trans.). Free Press.

Goode, E. (2016). Deviant behavior (11th ed.). Routledge.

Merton, R. K. (1968). Social theory and social structure (Enlarged ed.). Free Press.

Parsons, T. (1951). The social system. Free Press.

Rubington, E., & Weinberg, M. S. (2010). The study of social problems: Seven perspectives (7th ed.). Oxford University Press.

Wakefield, J. C. (2024). R. Spitzer and the depathologization of homosexuality: Some considerations on the 50th anniversary. World Psychiatry, 23(2), 285–286. https://doi.org/10.1002/wps.21206

(Ahmad Sastra, Kota Hujan, No.1392/10/07/26 : 05.59 WIB)

SENJAKALA PERGURUAN TINGGI

2026-07-09T05:44:36.503+07:00

Oleh : Ahmad Sastra

Perguruan tinggi sejak dahulu dipandang sebagai mercusuar peradaban. Di sanalah ilmu pengetahuan dikembangkan, gagasan-gagasan besar diuji, dan generasi intelektual dipersiapkan untuk menjawab tantangan zaman.

Kampus bukan sekadar tempat menyampaikan materi kuliah, tetapi ruang tempat akal, etika, dan nurani bertemu dalam sebuah tradisi ilmiah yang menjunjung tinggi objektivitas dan pencarian kebenaran. Karena itu, kekuatan utama sebuah universitas tidak hanya diukur dari megahnya gedung, banyaknya mahasiswa, atau tingginya akreditasi, melainkan dari keberaniannya menjaga integritas akademik.

Di tengah perkembangan dunia yang semakin kompleks, muncul kekhawatiran bahwa sebagian perguruan tinggi menghadapi tantangan dalam mempertahankan ruang kebebasan akademik. Sebagian akademisi mengemukakan bahwa terdapat tekanan yang dapat memengaruhi kebebasan dosen maupun peneliti dalam menyampaikan pandangan, melakukan penelitian, atau mengkritisi kebijakan publik.

Terlepas dari variasi pengalaman di setiap institusi, fenomena ini layak menjadi bahan refleksi bersama. Sebab, apabila ruang akademik kehilangan kemerdekaannya, universitas berisiko kehilangan salah satu identitas terpentingnya.

Kampus sejatinya dibangun di atas tradisi dialog. Perbedaan pendapat bukanlah ancaman, melainkan kekuatan yang memungkinkan ilmu berkembang. Hampir semua teori besar dalam sejarah lahir melalui perdebatan, kritik, revisi, dan pengujian yang panjang. Tanpa perbedaan pandangan, ilmu pengetahuan akan berhenti pada dogma.

Oleh karena itu, tradisi akademik selalu menghargai keberanian mengemukakan argumentasi selama didasarkan pada metodologi yang benar, data yang dapat dipertanggungjawabkan, dan etika ilmiah.

Dalam tradisi universitas modern, kebebasan akademik (academic freedom) merupakan salah satu prinsip fundamental. UNESCO melalui Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching Personnel (1997) menegaskan bahwa dosen memiliki hak untuk mengajar, meneliti, mempublikasikan hasil penelitian, dan menyampaikan pandangan akademiknya tanpa tekanan yang tidak semestinya. Kebebasan tersebut bukanlah kebebasan tanpa batas, tetapi kebebasan yang disertai tanggung jawab ilmiah dan etika profesi.

Di Indonesia, prinsip tersebut juga memperoleh pengakuan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menjamin kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

Ketiga prinsip tersebut merupakan fondasi agar perguruan tinggi mampu menjalankan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara independen dan profesional. Tanpa ketiga pilar tersebut, universitas akan kesulitan menjalankan perannya sebagai penghasil pengetahuan yang kredibel.

Persoalan muncul ketika ruang dialog mulai menyempit. Dalam berbagai diskusi publik, tidak sedikit akademisi menyampaikan kekhawatiran bahwa perbedaan pandangan terkadang dipersepsikan sebagai bentuk pembangkangan atau ancaman terhadap institusi.

Padahal, kritik yang disampaikan berdasarkan data dan argumentasi ilmiah merupakan bagian dari mekanisme evaluasi yang sehat. Kritik akademik berbeda dengan serangan personal atau propaganda politik; kritik bertujuan menguji, memperbaiki, dan menyempurnakan kebijakan maupun praktik yang ada.

Sejarah ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa banyak gagasan besar pada awalnya ditolak sebelum akhirnya diterima. Tokoh-tokoh seperti Galileo Galilei dan Charles Darwin menghadapi penolakan keras terhadap ide-idenya.

Dalam konteks yang berbeda, pelajaran yang dapat dipetik adalah bahwa pencarian kebenaran ilmiah sering kali membutuhkan waktu, keberanian, dan kesediaan untuk terus menguji bukti. Karena itu, universitas tidak semestinya menilai benar atau salahnya sebuah gagasan berdasarkan popularitas atau tekanan sosial, melainkan melalui proses ilmiah yang terbuka.

Di sinilah posisi dosen menjadi sangat strategis. Dosen bukan hanya penyampai materi kuliah, tetapi juga penjaga integritas ilmu pengetahuan. Tugas seorang dosen tidak berhenti pada mengajar di ruang kelas, melainkan mencakup penelitian, publikasi, dan penyampaian gagasan yang berkontribusi bagi kemajuan masyarakat.

Integritas seorang akademisi tercermin dari keberaniannya menyampaikan hasil penelitian secara jujur, mengakui keterbatasan data, serta bersedia menerima kritik yang konstruktif.

Keberanian akademik tentu tidak identik dengan sikap konfrontatif. Justru sebaliknya, keberanian akademik harus selalu berjalan bersama kerendahan hati ilmiah. Seorang dosen yang baik memahami bahwa setiap kesimpulan ilmiah bersifat terbuka untuk dikaji ulang apabila ditemukan bukti yang lebih kuat. Dengan demikian, tradisi akademik bukanlah tradisi saling membungkam, melainkan tradisi saling mengoreksi melalui argumentasi yang rasional.

Hubungan antara perguruan tinggi dan negara juga memerlukan keseimbangan yang sehat. Negara memiliki tanggung jawab menyediakan regulasi, pendanaan, dan dukungan bagi pengembangan pendidikan tinggi. Sebaliknya, perguruan tinggi memberikan kontribusi melalui penelitian, inovasi, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.

Keseimbangan ini penting agar universitas tetap akuntabel kepada publik tanpa kehilangan independensi keilmuannya. Organisation for Economic Co-operation and Development menekankan bahwa tata kelola pendidikan tinggi yang baik mensyaratkan keseimbangan antara otonomi kelembagaan dan akuntabilitas publik (OECD, 2008).

Bagi bangsa yang sedang membangun, keberadaan perguruan tinggi yang kuat merupakan kebutuhan strategis. Kemajuan teknologi, transformasi digital, kecerdasan buatan, transisi energi, hingga ketahanan pangan membutuhkan kontribusi nyata dari universitas. Semua itu hanya dapat dicapai apabila dosen dan peneliti memiliki ruang yang cukup untuk mengeksplorasi gagasan baru, menguji hipotesis, dan mengemukakan hasil penelitian secara jujur.

Lebih jauh lagi, universitas memiliki fungsi moral sebagai penjaga nalar publik. Ketika masyarakat dibanjiri informasi yang belum tentu benar, perguruan tinggi diharapkan hadir sebagai sumber pengetahuan yang dapat dipercaya. Kredibilitas tersebut hanya dapat dipertahankan apabila budaya ilmiah tetap hidup: data dihargai, metodologi dijaga, dan kritik diterima sebagai bagian dari proses penyempurnaan ilmu.

Dalam perspektif Islam, pencarian ilmu merupakan amanah yang sangat mulia. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad ﷺ adalah perintah untuk membaca (QS. Al-'Alaq: 1–5), sedangkan Allah menegaskan bahwa Dia akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu (QS. Al-Mujadilah: 11).

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dalam Islam bukan sekadar instrumen ekonomi, tetapi bagian dari ibadah dan pembangunan peradaban. Oleh sebab itu, menjaga integritas akademik merupakan bagian dari menjaga amanah keilmuan.

Refleksi tentang kondisi perguruan tinggi pada akhirnya bukanlah ajakan untuk bersikap pesimistis. Sebaliknya, refleksi ini merupakan undangan untuk memperkuat kembali nilai-nilai dasar universitas: kebebasan akademik, objektivitas ilmiah, integritas, dan keterbukaan terhadap dialog. Kampus yang sehat bukanlah kampus yang bebas dari kritik, tetapi kampus yang mampu mengelola kritik melalui mekanisme ilmiah yang dewasa.

Masa depan bangsa sangat bergantung pada kualitas perguruan tingginya. Jika kampus tetap menjadi ruang yang merawat keberanian berpikir, menghargai data, dan membuka diri terhadap perbedaan pendapat, maka universitas akan terus melahirkan generasi yang mampu memimpin perubahan.

Namun apabila ruang akademik semakin kehilangan independensinya, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi perguruan tinggi, melainkan juga kemampuan bangsa dalam menghasilkan ilmu pengetahuan, inovasi, dan solusi bagi berbagai persoalan kehidupan.

Senjakala perguruan tinggi bukanlah sebuah takdir. Ia adalah peringatan agar seluruh sivitas akademika, pemimpin perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat kembali mengingat hakikat universitas sebagai rumah ilmu pengetahuan.

Selama integritas akademik tetap dijaga, selama ruang dialog tetap dibuka, dan selama kebenaran ilmiah tetap ditempatkan di atas kepentingan sesaat, harapan bagi kebangkitan perguruan tinggi akan selalu ada. Universitas yang berani menjaga marwah akademiknya bukan hanya akan menghasilkan lulusan yang cerdas, tetapi juga membentuk peradaban yang lebih rasional, adil, dan bermartabat.

DAFTAR

Altbach, P. G. (2001). Academic freedom: International realities and challenges. Higher Education, 41(1–2), 205–219.

Altbach, P. G., Reisberg, L., & Rumbley, L. E. (2010). Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution. UNESCO.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2008). Tertiary Education for the Knowledge Society (Vols. 1–2). OECD Publishing.

Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Jakarta: Sekretariat Negara.

UNESCO. (1997). Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching Personnel. Paris: UNESCO.

(Ahmad Sastra, Kota Hujan, No.1391/09/07/26 : 05.38 WIB)

IRONI DOSEN PENJUAL BUBUR BAYI DEMI HIDUPI KELUARGA

2026-07-08T14:07:38.456+07:00

Oleh : Ahmad Sastra

Imam Ahmad masih mengingat betul perjalanan panjang yang membawanya menjadi dosen aparatur sipil negara (ASN) di salah satu perguruan tinggi negeri Kota Bandung. Ia pernah menjadi guru honorer, menyisihkan gaji sekitar Rp 2 juta untuk melanjutkan pendidikan magister, lalu berjuang menembus seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang persaingannya mencapai satu kursi untuk 30 pelamar.

Bagi Imam, keberhasilan menjadi dosen ASN seharusnya menjadi titik awal kehidupan yang lebih baik. Namun, kenyataan justru berkata sebaliknya. Karena minimnya gaji sebagai dosen, maka Imam Ahmad terpaksa berjualan bubur bayi dan menjadi driver demi menghidupi keluarga. Imam Ahmad tentu saja tidak sendirian. Sebab sudah sejak lama nasib guru dan atau dosen tidaklah beruntung di negeri ini.

Saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang uji materi Undang-Undang Guru dan Dosen di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (6/7/2026), Imam mengisahkan bahwa gaji yang diterimanya pada awal menjadi CPNS dosen hanya sekitar Rp 2,2 juta hingga Rp 2,5 juta, termasuk tunjangan. (Sumber : kompas.com)

Guru atau Dosen sebagai Pekerjaan Mulia

Guru adalah sosok penting dalam kehidupan manusia. Melalui guru, ilmu pengetahuan ditransfer, karakter dibentuk, dan peradaban dibangun. Dalam Islam, guru mendapat tempat yang sangat mulia, bahkan diposisikan sebagai pewaris para nabi. Penghargaan tinggi terhadap guru ini menjadi bagian dari visi besar Islam dalam menjunjung ilmu dan orang-orang yang mengajarkannya.

Kemualiaan pertama dalam Islam, guru sebagai pewaris nabi. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi). Dalam konteks ini, guru, khususnya yang mengajarkan ilmu agama, mendapat kehormatan setara dengan para pewaris kenabian. Para nabi tidak mewariskan harta, tetapi ilmu. Maka, guru sebagai penyampai ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam.

Dalam Islam, ilmu menjadi jalan kemuliaan. Islam menempatkan ilmu sebagai landasan utama bagi kemajuan umat. Ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah "Iqra" (bacalah), yang menunjukkan pentingnya pendidikan. Dalam Surah Al-Mujadalah ayat 11 disebutkan: "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat."
Ketinggian derajat ini tidak hanya untuk yang mencari ilmu, tetapi juga bagi yang mengajarkannya, yakni para guru.

Islam memuliakan guru, karena itu adab terhadap guru dalam tradisi Islam. Dalam tradisi pendidikan Islam klasik, adab terhadap guru adalah bagian penting dari proses menuntut ilmu. Imam Syafi’i, seorang ulama besar dalam Islam, pernah berkata, "Aku membuka lembaran kitab di depan guruku dengan pelan karena aku merasa segan padanya."

Hal ini mencerminkan bagaimana rasa hormat terhadap guru ditanamkan sejak awal, bahkan lebih utama dari sekadar menyerap ilmu. Murid tidak hanya belajar isi pelajaran, tapi juga akhlak, tata krama, dan penghormatan kepada orang yang memberi ilmu.

Dalam Islam, menghormati guru sama dengan menghormati ilmu. Dalam banyak pesantren dan madrasah tradisional di Indonesia, penghormatan terhadap guru merupakan nilai dasar yang dijunjung tinggi. Santri diajarkan untuk tidak membantah guru, menjaga ucapan di hadapannya, serta mendengarkan dengan penuh perhatian. Ini merupakan manifestasi dari prinsip Islam bahwa menghormati guru berarti memuliakan ilmu itu sendiri.

Dalam Islam dilarangan menyakiti dan meremehkan guru. Islam melarang keras perbuatan yang dapat merendahkan atau menyakiti guru. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwa "Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang tua, tidak menyayangi anak muda, dan tidak mengetahui hak ulama."

Guru, apalagi yang memiliki ilmu agama, termasuk dalam kategori yang wajib dihormati. Meremehkan guru sama saja dengan merendahkan ilmu dan melecehkan proses pendidikan yang mulia dalam Islam.

Kemuliaan seorang guru dalam Islam juga dibuktikan dengan tingginya pahala mengajarkan ilmu yang pahalasanya terus mengalir. Guru tidak hanya dimuliakan karena kedudukannya, tapi juga karena amal jariyah yang terus mengalir dari ilmunya.

Rasulullah SAW bersabda: "Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakannya." (HR. Muslim). Guru yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat akan terus mendapatkan pahala meski telah meninggal dunia, selama ilmunya masih digunakan oleh orang lain.

Dalam Islam, adalah kewajiban negara dan masyarakat memuliakan guru. Dalam konteks kekinian, memuliakan guru tidak cukup hanya dengan ucapan hormat atau perayaan seremonial. Islam mendorong pemimpin dan masyarakat untuk memberikan perhatian terhadap kesejahteraan guru. Memberikan gaji yang layak, fasilitas mengajar yang memadai, dan lingkungan kerja yang mendukung adalah bentuk nyata dari penghormatan yang sejalan dengan ajaran Islam.

Dalam Islam, Nabi Muhammad sebagai teladan bagi guru. Nabi Muhammad SAW sendiri adalah guru terbaik bagi umatnya. Beliau mengajarkan dengan kelembutan, kesabaran, dan kasih sayang. Dalam setiap dakwahnya, beliau tidak hanya menyampaikan wahyu, tapi juga mendidik umat dengan contoh nyata. Cara beliau menyampaikan ilmu menjadi inspirasi bagi para guru muslim hingga kini: mengajar bukan sekadar profesi, tetapi ibadah.

Islam memuliakan guru dengan menempatkannya pada kedudukan tinggi sebagai pewaris para nabi, penjaga ilmu, dan pembimbing umat. Penghormatan terhadap guru bukan hanya budaya, tetapi merupakan perintah agama yang berakar dari nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis. Di era modern ini, semangat tersebut harus terus dihidupkan dalam bentuk konkret: menghargai jasa guru, memberikan dukungan, dan memperjuangkan kesejahteraannya. Sebab di tangan para guru, masa depan umat dan peradaban Islam dibentuk.

Tingginya Kesejahteraan Guru di Masa Kejayaan Islam

Pada masa kejayaan Islam, terutama antara abad ke-8 hingga ke-13 M, dunia Islam mengalami kemajuan pesat dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Salah satu faktor utama di balik perkembangan ini adalah penghargaan tinggi terhadap guru dan ilmuwan. Dalam peradaban Islam klasik, guru tidak hanya dimuliakan secara sosial, tetapi juga dijamin kesejahteraannya oleh negara dan masyarakat.

Pemerintahan Islam kala itu, seperti di era Dinasti Abbasiyah dan Umayyah di Andalusia, menyediakan tunjangan tetap bagi para guru, ulama, dan ilmuwan. Khalifah Al-Ma’mun, pendiri Bayt al-Hikmah (Rumah Kebijaksanaan) di Baghdad, memberikan gaji tinggi kepada para guru dan penerjemah yang mengembangkan ilmu-ilmu filsafat, matematika, kedokteran, dan astronomi. Mereka tidak perlu mencari penghasilan lain karena kehidupan mereka dijamin negara.

Selain negara, sistem wakaf juga berperan besar dalam menunjang kesejahteraan guru. Banyak madrasah dan lembaga pendidikan yang didanai oleh wakaf dari para hartawan muslim. Dana ini digunakan untuk membayar gaji guru, menyediakan perpustakaan, dan mendanai riset. Dengan begitu, guru dapat mengajar dan meneliti secara fokus tanpa dibebani kekhawatiran ekonomi.

Guru dan ulama diposisikan sebagai tokoh masyarakat yang dihormati. Mereka dijadikan penasihat raja, pengajar anak bangsawan, dan pemimpin komunitas. Masyarakat menjunjung tinggi para guru, bahkan ada yang rela mewakafkan harta demi keberlangsungan pendidikan. Sikap ini menciptakan budaya ilmiah yang kuat dan mempercepat kemajuan peradaban Islam.

Tingginya kesejahteraan guru di masa kejayaan Islam menunjukkan bahwa investasi pada pendidikan dan pengajar akan menghasilkan kemajuan jangka panjang. Saat ini, ketika banyak guru menghadapi tantangan ekonomi, sejarah ini menjadi pengingat bahwa penghormatan sejati terhadap guru harus diwujudkan melalui tindakan nyata: gaji yang layak, jaminan sosial, dan dukungan moral.

Guru di banyak negara tidak menjadi mulia karena dibawah sistem sekulerisme, termasuk di Indonesia. Dengan meneladani sistem pendidikan Islam masa lalu, umat Islam masa kini dapat kembali menghidupkan semangat keilmuan dan peradaban yang unggul. Dengan menjadikan Islam sebagai landasan konstitusi, maka guru akan mulia dan sejahtera.

(Ahmad Sastra, Kota Hujan, No.1390/08/07/26 : 14.00 WIB)

LGBTQ : DARI PROPAGANDA KE MALAPETAKA

2026-07-06T14:00:59.200+07:00

Oleh : Ahmad Sastra

Sejarah Malapetaka Kaum Sodom

Islam memandang perilaku homoseksual sebagai perbuatan fahisyah (keji) yang bertentangan dengan fitrah manusia. Al-Qur’an secara tegas mengabadikan kisah kaum Nabi Luth AS sebagai pelajaran sepanjang zaman tentang bahaya penyimpangan seksual.

Kaum Sodom begitu diketahui akan kejahatannya lantaran mereka menjalani kehidupan dengan merampok, sodomi hingga mengerjakan maksiat di tempat terbuka. Dan mereka terkenal enggan menghentikan perbuatan mungkarnya itu. Umat Luth AS ini pula yang pertama kali melakukan hubungan seks sejenis (homoseksual), yang bahkan belum pernah ada sebelumnya. Penduduk laki-lakinya menolak untuk menikahi (menggauli) kaum wanita dari kalangan mereka.

Allah SWT menurunkan azab yang sangat dahsyat kepada kaum tersebut karena mereka menolak dakwah Nabi Luth dan terus melakukan perilaku homoseksual secara terang-terangan. Oleh sebab itu, isu LGBTQ dalam pandangan Islam tidak hanya dipahami sebagai persoalan sosial, tetapi juga menyangkut aspek akidah, moral, dan ketahanan peradaban.

Melalui Surat Hud ayat 82-83, Allah SWT berfirman: "Maka, ketika keputusan Kami datang, Kami menjungkirbalikkannya (negeri kaum Lut) dan Kami menghujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar secara bertubi-tubi. (Batu-batu itu) diberi tanda dari sisi Tuhanmu. Siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim."

Ibnu Katsir menerangkan maksud ayat di atas, "'Sijjil' adalah batu yang sangat keras dan kuat. Adapun 'mandhud' artinya bertubi-tubi. Maksudnya, batu yang diturunkan serentak dan susul menyusul dari langit hingga menimpa mereka. Pada setiap batu itu tertulis nama orang yang menjadi sasarannya."

Allah SWT mengazab kaum Sodom dengan membalikkan bumi di mana mereka pijak hingga hancur lebur. Juga Dia mengirim hujan batu yang terbakar, keras dan kuat secara bertubi-tubi kepada umat Nabi Luth itu. Yang mana di setiap batunya terdapat nama orang yang menjadi tujuannya.

Sesat Pikir Normalisasi LGBTQ

Tapi ironis, oleh ideologi sekuler perilaku abnormal LGBT yang kotor dan menjijikkan dianggap perilaku yang legal. WHO telah menghapus LGBT dari daftar penyakit mental (Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorders), ditegaskan bahwa LGBT normal bukan kelainan mental. Kini ada Hari Gay Sedunia, ada 14 negara yang membolehkan pernikahan sejenis, namun hanya 3 negara yang menganggap LGBT kriminal.(Republika, 12/02/2016).

LGBT saat ini bukan lagi perilaku individu melainkan sudah menjadi sebuah gerakan global yang terorganisir. Gerakan LGBT antara lain via : Pertama, jalur akademik / intelektual Misalnya : 6-9 Nopember 2006 ada pertemuan 29 pakar HAM di UGM. Lahir ”Prinsip-Prinsip Yogyakarta” (The Yogyakarta Principles) yang mendukung LGBT. Contoh lain : Muncul lembaga pro LGBT di UI, bernama SGRC (Support Group and Resource Center on Sexuality Studies) bulan Januari 2016 yang lalu.

Kedua, jalur sosial budaya : LGBT dipropagandakan lewat advokasi, konsultasi, film, aksi lapangan, seni, media massa, dan sebagainya. Tujuannya agar masyarakat menerima LGBT.

Ketiga, jalur jaringan / komunitas : Saat ini di Indonesia ada 2 jaringan nasional pendukung LGBT. Dan ada 119 kelompok LGBT di 28 propinsi (dari 34 propinsi) dengan jutaan pengikut. Atas sponsor UNDP dan USAID, pada 13-14 Juni 2013 di Nusa Dua Bali berlangsung dialog Komunitas LGBT Nasional Indonesia. Pesertanya 71 orang dari 49 lembaga pro LGBT di Indonesia. Sumber : docplayer.info (diakses 15/2/2016)

Keempat, jalur bisnis : LGBT mendapat dukungan opini dan juga dana dari dunia bisnis. Merek-merek dagang dunia telah terang-terangan berkampanye pro LGBT. Misalnya : Facebook, Whatsapp, LINE, Starbucks. LINE mempunyai simbol atau emoticon yang pro LGBT. Starbucks mendonasikan sebagian keuntungannya untuk mendukung LGBT.

Kelima, jalur politik / diplomasi : Komnas HAM telah mengakui komunitas LGBT lewat Pernyataan Sikap Komnas HAM 4 Pebruari 2016. LGBT oleh Komnas HAM dianggap legal dengan dalih HAM sesuai pasal 28 UUD 1945. Peraturan Menteri Sosial No 8/2012 terkait kelompok Minoritas, menyebut adanya gay, waria, dan lesbian. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27/2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Kerja th 2015 yang memasukkan gay, waria, dan lesbian ke dalam peraturan tsb.

Keenam, jalur politik / diplomasi : Dalam dokumen UNDP PBB, ada program pro LGBT bernama The Being LGBT in Asia Phase 2 Initiative (BLIA-2). Program ini didukung Kedubes Swedia di Bangkok, Thailand, dan USAID. Sasaran program BLIA-2 adalah Cina, Indonesia, Filipina, dan Thailand. Proyek BLIA-2 tsb berlangsung tahun 2014-2017 dengan dana senilai 8 juta dolar AS. (Republika, 12/02/2016). Dokumen asli program tsb berjudul “Being LGBT In Asia” di situs : www.asiapacific.undp.

Di koran Republika (12/2/2016) hlm. 9 pada judul “Dubes AS Dukung LGBT” terdapat berita : “Pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia menegaskan dukungannya terhadap pernikahan sejenis di kalangan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Dubes AS untuk Indonesia Robert O Blake bahkan mendesak Pemerintah Indonesia mengambil sikap serupa.”

Pola manusia yang menyelurkan dorongan seksual dalam dirinya tanpa mengikuti adab dan nilai agama telah terjangkiti virus sekulerisme. Virus sekulerisme memandang dorongan seksual adalah alamiah dan harus disalurkan secara alamiah pula tanpa harus terikat dengan nilai-nilai agama. Pandangan seperti ini berkembang pesat di dunia Barat yang memang sekuler. Tokoh pencetus sekulerisasi seksualitas adalah Sigmund Freud dengan teori psikoanalisanya. Manusia, dalam pandangan filsafat komunisme tak ubahnya sebagai binatang ekonomi [economic animals].

Psikoanalisa Freud mengawali asumsinya tentang hukum kausalitas atau psychological determination. Teori ini menyatakan bahwa segala sebab pasti ada akibatnya dan segala akibat pasti ada sebabnya. Tidak ada suatu aktivitas yang dibuat oleh manusia kecuali ada sebab yang mendorongnya melakukan tindakan tersebut. Mungkin sebab itu nyata dan bisa jadi tidak nyata. Mungkin sebab itu logis dan bisa jadi tidak logis.

Dalam prinsip psikoanalisa pertama ini, kasus prostitusi gay dengan korban sejumlah anak laki-laki yang dijajakan kepada para pria homoseksual setidaknya disebabkan oleh tiga faktor. Pertama karena adanya motif ekonomi yang ditangkap oleh sang germo ketika ada peluang permintaan para lelaki homoseksual untuk melampiaskan libido seksualnya.

Kedua karena adanya penyimpangan seksual para kaum homo yang oleh semua agama di larang. Ketiga ketidakberdayaan anak-anak untuk menolak tekanan orang dewasa. Keempat sebagai faktor utama adalah tidak adanya kesadaran spiritual dalam diri sang germo, anak-anak korban prostitusi dan para lelaki kaum homoseksual.

Psikoanalisa Freud juga mengenal istilah psychological forces atau kekuatan psikologis. Prinsip ini mengasumsikan bahwa terdapat kekuatan asas dalam alam nyata dan kekuatan psikologis adalah salah satu jenisnya. Dari berbagai makanan yang dikonsumsi, prinsip kekuatan psikologi mengasumsikan akan menimbulkan semacam kekuatan yang diekspresikan dalam bentuk tindakan seperti tanggapan, pernafasan dan aktivitas gerak. Kekuatan ini juga bisa terekspresikan dalam bentuk psikologis seperti penanggapan, pemikiran, dan ingatan.

Paradigma sekuler yang menjauhkan nilai-nilai etis agama dalam kehidupan manusia mendorong orang untuk berfikir dan bertindak sekuleristik dalam segala hal. Setiap pikiran dan tindakan yang diekspresikan bukanlah lahir dari kesadaran agama seseorang, melainkan berakar dari nafsu dan keinginan untuk mendapatkan manfaat pragmatis dan hedonis. Sebab paradigma sekulerisme tidak menimbang tindakan berdasarkan hala dan haram, melainkan berdasarkan manfaat pragmatis yang akan didapatkan. Dari sinilah munculnya dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan amoral yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Dalam kasus prostitusi gay ini yang disebut dengan dorongan dalam diri adalah dorongan untuk mendapatkan manfaat pragmatis berupa kepuasan seksual oleh kaum homoseks dan manfaat pragmatis ekonomis oleh sang germo. Keduanya adalah orang yang telah terlepas dari kesadaran agama demi meraih manfaat pragmatis, tanpa mengindahkan hukum halal dan haram. Sekulerisme telah menjadi energi kuat bagi perilaku menyimpang.

Psikoanalisa Freud beranggapan bahwa manusia telah dipersiapkan dengan kesanggupan untuk memberikan reaksi terhadap berbagai perangsang yang menimpanya, baik dari luar maupun dari dalam dirinya. Kesanggupan merespons setiap rangsangan ini merupakan hal istimewa yang dimiliki makhluk hidup, bukan hanya manusia. Ketika manusia dihadapkan dengan perangsang, maka ia berada dalam kondisi terangsang dan risau dan mengalami ketidakseimbangan psikologis.

Pada saat risau inilah manusia ada yang berusaha untuk dapat menurunkan tingkat rangsangan hingga mencapai kondisi seimbang kembali, meski ada yang tidak mampu melakukannya. Prinsip inilah yang disebut sebagai prinsip ketetapan dan keseimbangan (constancy and equilibration).

Dalam kondisi ketidakseimbangan psikologis, manusia mencoba mendapatkan tingkat keseimbangan dirinya dengan berada pada posisi sebelum mendapat rangsangan. Upaya ini bisa berupa tindakan jasmani atau intelektual tertentu sehingga ia mampu melepaskan dirinya dari kondisi risau karena berhadapan dengan rangsangan. Kerisauan akibat ketidakseimbangan ini membuat kesal dan jengkel, sementara kondisi keseimbangan akan menimbulkan kegembiraan. Prinsip ini dalam psikoanalisa Freud disebut sebagai pleasure.

Ketidakseimbangan psikologis akibat tingginya dorongan seksual (libido) seseorang akan mengakibatkan kondisi ketidaknyamanan hingga ada katarsitas yang dilakukan. Katarsitas psikologis dalam paradigma sekuler adalah upaya penyaluran kegalauan psikologis tanpa disandarkan oleh etika. Sandaran katarsitas psikologis sekuleristik hanya bertumpu kepada kepuasan psikologis. Sekulerisme menganggap psikologi seseorang berdiri sendiri tanpa ikatan etika agama tertentu.

Dengan demikian upaya katarsitas psikologisnya tanpa terlebih dahulu menimbang dengan etika agama. Dalam kondisi inilah manusia akan lebih banyak dikuasai oleh nafsu dibandingkan keimanan dalam dirinya. Ketiadaan kesadaran etika agama mendorong manusia untuk melanggar nilai-nilai agama.

Meski kadang mereka tidak menyadari itu. Meskipun ada kesadaran, namun jika dorongan nafsu lebih mendominasi, maka tindakan amoralpun akan dilakukan. Jika masih ada sedikit kesadaran etika agama, biasanya setelah melakukan tindakan amoral, mereka akan mengalami penyesalan dan kegelisahan yang semakin mendalam.

Berbeda dengan orang yang tidak memiliki kesadaran etika agama sama sekali. Mereka akan melakukan tindakan apapun demi memenuhi dorongan nafsunya, meskipun bertentangan dengan hati nuraninya. Dalam belenggu paradigma sekulerisme dan tiadanya kesadaran etika agama dalam diri seseorang terbukti akan menimbulkan berbagai keruskan moral dan berpotensi menghancurkan peradaban manusia.

Orientasi ekonomi yang kapitalistik sekuler akan melahirkan perilaku ekonomi yang melanggar etika agama. orientasi seksual yang sekuleristik akan melahirkan perilaku seksual yang amoral dan menyimpang dari kodrat manusia itu sendiri. Penguatan sistem etika agama dan membuang jauh-jauh paradigma sekulerisme adalah langkah awal untuk menyelesaikan berbagai kasus penyimpangan seksual di negeri ini, tentu saja dengan menerapkan Islam kaffah. Selanjutnya tentu saja menjadikan agama (Islam) sebagai tolok ukur setiap pemikiran dan tindakan.

Bahaya Mental dan Kesehatan LGBT serta Solusinya Menurut Islam

Perilaku abnormal LGBT akan berdampak kepada malapetaka sosial jika terus dibiarkan. Penelitian menyatakan seorang gay memiliki pasangan antara 20 sampai 106 orang pertahun. Sedangkan pasangan zina seseorang tidak lebih dari 8 orang pertahun. [Corey, L. And Holmes, K. Sexual Transmissions of Hepatitis A In Homosexual Men. New England J. Med, 1980, pp 435-438].

Empatpuluh tiga [43] persen dari golongan kaum gay yang berhasil di data mengaku melakukan homoseksual lebih dari 500 orang, 28 persen lebih dari 1000 orang. Bahkan 79 persen pasangan homonya adalah orang yang tidak dikenali sebelumnya. Pasangan mereka banyak yang hanya semalam atau beberapa menit saja [Bell, A and Weinberg, M. Homosexualities “ A Syudy of Diversity Among Men and Women. New York : Simon and Schuster. 1978].

Kaum homoseksual menyebabkan 33 persen pelecehan seksual pada anak-anak di Amerika, padahal populasi mereka hanya 2 persen. Hal ini artinya 1 dari 20 kasus homo seksual merupakan pelecehan kepada anak-anak, sedangkan dari 490 kasus perzinahan 1 diantaranya merupakan pelecehan seksual pada anak-anak [Psychological Report, 1986]. Perzinahan dan LGBT adalah mesin pembunuh sosial yang berdampak buruk bagi kelangsungan ras manusia.

Bahaya kesehatan perilaku LGBT [Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender] bisa ditunjukkan melalui data berikut : Data dari CDC (Centers for Disease Control and Prevention) AS th 2010 menunjukkan dari 50 ribu infeksi HIV baru, dua pertiganya adalah gay-MSM (male sex male). Data 2010 ini bila dibanding 2008 menunjukkan peningkatan 20%. Wanita transgender risiko terinfeksi HIV 34 kali lebih tinggi dibanding wanita biasa. (Republika, 12/02/2016)

Data CDC AS tahun 2013, dari screening gay yang usianya 13 th ke atas, 81% terinfeksi HIV dan 55% terdiagnosis AIDS. Penularan HIV di kalangan LGBT di Indonesia juga meningkat secara signifikan. Jumlah penderita HIV di Indonesia di kalangan gay terus meningkat dari 6% (2008) => 8% (2010) => 12% (2014). Sedang jumlah penderita HIV di kalangan PSK cenderung stabil (8-9%). (Republika, 12/02/2016).

Islam dengan tegas melarang hubungan manusia sesama jenis. Islam menganjurkan hubungan normal antara laki-laki dan perempuan. Terkait dengan hubungan manusia dengan sesama manusia, terlebih hubungan antara laki-laki dan perempuan, Islam telah menggariskan hukum yang tegas dan jelas. Allah telah menciptakan makhluk-makhlukNya dengan berpasang-pasangan.

Hukum Allah terkait hubungan laki-laki dan perempuan terikat dengan hukum perkawinan yang hanya berlaku bagi manusia. Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk mendapatkan keturunan, berkembang dan demi kelestarian hidupnya. Dengan catatan masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Perkawinan merupakan pokok dari pola hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sebab dengan berlangsungnya sebuah perkawinan, maka akan melahirkan hubungan kebapakan, hubungan keibuan, hubungan suami dan istri dan hubungan yang lainnya. Hubungan perkawinan dengan demikian merupakan hubungan pokok dan hubungan kebapakan dan keibuan merupakan derivasi sebagai hubungan cabang dari hubungan perkawinan.

Pada awalnya pernikahan dimulai dari adanya naluri manusia yang mesti dipenuhi, yakni naluri seksual (gharizah an naw’). Naluri seksual membutuhkan pemenuhan yang bergerak menurut pergerakan aspek keibuan atau kekanakan, sebagimana juga menuntut pemenuhan sesuai dengan pergerakan penampakan dari pertemuan yang bersifat seksual. Penyaluran kebutuhan seks yang islami adalah melalui pernikahan, bukan perzinahan sebagaimana dianjurkan oleh sekulerisme.

Islam memberikan jawaban yang tuntas terkait dengan dorongan seksualitas seseorang yakni melalui lembaga pernikahan. Islam juga sangat tegas memberikan sanksi bagi kaum homoseksual atau lesbian. Islam juga telah menjadikan seorang pezina sebagai pendosa besar dan layak dihukum berat.

Kesemuanya itu bukan untuk menghambat dorongan seksualitas seseorang, namun Islam pola penyaluran dorongan seksualitas manusia agar sejalan dengan nilai-nilai ilahi yang jelas akan mendatangkan kebaikan manusia. Sebaliknya sekulerisasi seksualitas akan mendatangkan berbagai kerusakan dan bencana kemanusiaan. Saatnya Islam diterapkan secara kaffah, agar segala problematika manusia bisa diselesaikan secara menyeluruh menuju kebahagiaan dan keberkahan hakiki.

Islam memandang LGBT sebagai perilaku haram, ayatnya tersebar dalam Al Qur’an, diantaranya adalah (QS. Al-A'raf [7]: 80–84; QS. Hud [11]: 77–83; QS. Asy-Syu'ara [26]: 165–166; QS. An-Naml [27]: 54–55; QS. Az-Zumar [39]: 53). Karena itu Islam memandang LGBT : (1) sebagai kriminal. (2) harus dihukum dengan sanksi tegas. LGBT disebut kriminal, karena hukumnya haram dalam Islam. Kriminal (al jariimah) dalam Islam adalah perbuatan melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib. (Abdurrahman Al Maliki, Nizhamul ‘Uqubat, hlm. 15).

Haramnya Lesbianisme : Dalam kitab-kitab fiqih disebut dengan istilah as-sihaaq atau almusahaqah. Tak ada khilafiyah di kalangan fuqaha bahwa lesbianisme hukumnya haram. Dalil keharamannya antara lain sabda Rasulullah SAW : "Lesbianisme adalah [bagaikan] zina di antara wanita" (as-sahaq zina annisaa` bainahunna). (HR Thabrani, dalam al-Mu’jam al-Kabir, 22/63)

Sanksi untuk lesbianisme adalah hukuman ta’zir, yaitu hukuman yang tidak dijelaskan oleh sebuah nash khusus. Jenis dan kadar hukumannya diserahkan kepada qadhi (hakim). Ta’zir ini bisa berupa hukuman cambuk, penjara, publikasi (tasyhir), dan sebagainya. (Sa’ud al-Utaibi, AlMausu’ah Al-Jina`iyah al-Islamiyah, hal. 452; Abdurrahman Al-Maliki, Nizham Al-Uqubat, hal. 9).

Haramnya Gay (Homoseksual) : Dalam kitab-kitab fiqih disebut dengan istilah al liwaath. Tak ada khilafiyah di kalangan fuqaha bahwa lesbianisme hukumnya haram. Imam Ibnu Qudamah mengatakan bahwa telah sepakat (ijma’) seluruh ulama mengenai haramnya homoseksual (ajma’a ahlul ‘ilmi ‘ala tahrim al-liwaath). (Ibnu Qudamah, Al-Mughni, 12/348).

Dalil keharaman liwaath antara lain Sabda Nabi SAW : Allah telah mengutuk siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Luth, Allah telah mengutuk siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Luth Allah telah mengutuk siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Luth." (HR Ahmad, no 2817).

Sanksi untuk homoseks adalah hukuman mati, Tak ada khilafiyah di antara para fuqoha. Sabda Nabi SAW : "Siapa saja yang kalian dapati melakukan perbuatan kaumnya Nabi Luth, maka bunuhlah keduanya." (HR Al Khamsah, kecuali an-Nasa`i).

Biseksual adalah perbuatan zina jika dilakukan dengan lain jenis. Jika dilakukan di antara sesama laki-laki, tergolong homoseksual, jika dilakukan di antara sesama wanita, tergolong lesbianisme. Semuanya perbuatan maksiat dan haram, tak ada satu pun yang dihalalkan dalam Islam.

Sanksinya disesuaikan dengan faktanya sbb : Jika tergolong zina, hukumnya rajam (dilempar batu sampai mati) jika pelakunya muhshan (sudah menikah) atau dicambuk seratus kali jika pelakunya bukan muhshan. Jika tergolong homoseksual, hukumannya hukuman mati. Jika tergolong lesbianisne, hukumannya ta’zir.

Haramnya Transgender : Islam mengharamkan perbuatan menyerupai lain jenis, baik dalam berbicara, berbusana, maupun dalam berbuat, termasuk dalam aktivitas seksual. Islam mengharamkan perbuatan menyerupai lain jenis sesuai hadits bahwa Nabi SAW mengutuk lakilaki yang menyerupai wanita dan mengutuk wanita yang menyerupai laki-laki (HR Ahmad, 1/227 & 339).

Ibnu Abbas berkata : Rasulullah SAW mengutuk laki-laki yang berperilaku menyerupai wanita dan mengutuk wanita yang berperilaku menyerupai laki-laki. Sabda Nabi SAW,”Keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian.” (HR Ahmad, no 1982).

Sanksi untuk transgender jika sekedar berbicara atau berbusana menyerupai lawan jenis, adalah diusir dari pemukiman atau perkampungan. Jika melakukan hubungan seksual sesama laki-laki, dijatuhkan hukuman homoseksual. Jika sesama wanita, dijatuhkan hukuman lesbianisme. Jika dengan lain jenis, dijatuhkan hukuman zina.

Tentang Khuntsa : Khuntsa (hermaphrodite) adalah individu yang mempunyai alat kelamin ganda, jadi dia punya penis dan vagina sekaligus. Khuntsa juga dapat berupa individu yang sama sekali tidak mempunyai penis atau vagina tetapi hanya mempunyai sebuah lubang untuk kencing. (Rawwas Qal’ah Jie, Mu’jam Lughah Al Fuqoha`, hlm. 155).

Khuntsa diakui keberadaannya dalam fiqih Islam dan sudah dibahas hukumnya oleh para fuqoha’ sejak dulu secara rinci. Misal bagaimana ketegasan jenis kelaminnya, batas auratnya, batal atau tidak wudhu jika bersentuhan kulit dengannya, posisinya dalam sholat jamaah apakah di shaf laki-laki atau perempuan, bolehkah dia menjadi imam sholat, hukum nikahnya, kesaksiannya dalam peradilan, bagian warisnya, dan sebagainya. (Al Mausu’ah Al Fiqhiyyah, Juz 20 hlm. 22- 33).

Istilah khuntsa beda dengan mukhannats (effeminate), yaitu lakilaki yang alat kelaminnya sempurna sebagai laki-laki (penis) tapi dia berperilaku seperti perempuan, baik dalam cara bicara, cara berjalan, cara berbusana, dan perilaku lainnya yang lembut (feminin). (Rawwas Qal’ah Jie, Mu’jam Lughah Al Fuqoha`, hlm. 155; Al Mausu’ah Al Fiqhiyyah, Juz 20 hlm. 21-22).

Mukhannats ini ada dua golongan; Pertama, yang memang asli demikian sejak diciptakan Allah, misalnya suaranya memang cempreng seperti perempuan sejak dari sononya. Orang seperti ini tidak berdosa. Kedua, yang tidak asli dari sononya tapi sengaja menyerupai perempuan misal dalam hal cara berbicara atau berjalannya. Mukhannats golongan kedua inilah yang dikutuk oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai hadits shahih. (Al Mausu’ah Al Fiqhiyyah, 20/21-22).

Inilah ketegasan dan kesempurnaan hukum Islam, termasuk hukum dalam permasalahan LGBT. Hukum Islam, selain mampu menjadi pencegah perbuatan buruk, juga memberikan sanksi tegas pagi para pelanggarnya. Berbeda dengan hukum Barat sekuler liberal yang justru memberikan ruang lebar dan propaganda untuk perilaku menyimpang dengan dalih HAM namun menghalangi perbuatan baik yang sesuai dengan Islam, sebab mereka memang menginginkan kehancuran umat manusia.

Jelas propaganda normalisasi LGBT akan mengundang malapetaka dan bencana kemanusiaan. Untuk itu hanya Islam yang bisa memberikan solusi komprehensif atas masalah perilaku menyimpang LGBT ini, sebab Islam memiliki hukum yang sempurna. Kesempurnaan Islam tidak mungkin bisa menjadi kenyataan jika tidak diterapkan secara kaffah dalam naungan institusi khilafah Islamiyah. Hanya khilafah yang mempu menjadi pelanjut kehidupan Islam, bukan demoKERAsi sekuler.