Ahmad Sastra.com

MENGENAL KARAKTER MUSA DAN FIR'AUN

2026-06-16T12:52:43.004+07:00

Oleh: Ahmad Sastra

Di antara kisah yang paling banyak diulang dalam Al-Qur'an adalah kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa pengulangan tersebut menunjukkan pentingnya pelajaran yang terkandung di dalamnya bagi kehidupan manusia sepanjang zaman.

Kisah Nabi Musa bukan sekadar catatan sejarah ribuan tahun yang lalu, melainkan gambaran tentang pertarungan abadi antara kebenaran dan kebatilan, antara keimanan dan kesombongan, antara keadilan dan kezaliman.

Al-Qur'an menyebut nama Nabi Musa lebih dari seratus kali dalam berbagai surah. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan beliau memiliki relevansi yang sangat besar bagi umat manusia.

Nabi Musa AS tampil sebagai utusan Allah yang membawa risalah tauhid dan pembebasan manusia dari segala bentuk penindasan. Sebaliknya, Fir'aun menjadi simbol kekuasaan yang melampaui batas, kesombongan politik, dan penolakan terhadap hukum Allah.

Dalam kehidupan modern, karakter Musa dan Fir'aun sesungguhnya tidak hanya hadir dalam tokoh-tokoh sejarah, tetapi juga dapat muncul dalam pola pikir, perilaku, sistem sosial, dan kepemimpinan manusia.

Oleh karena itu, memahami karakter keduanya menjadi sangat penting agar manusia mampu memilih jalan yang benar dalam kehidupannya.

Musa: Pembawa Risalah Tauhid dan Keadilan

Nabi Musa AS merupakan salah satu rasul ulul azmi yang mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah SWT. Beliau diutus kepada Bani Israil dan Fir'aun untuk mengajak manusia kembali kepada tauhid, yaitu menyembah Allah semata dan meninggalkan segala bentuk kemusyrikan.

Allah SWT berfirman: "Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas." (QS. Thaha: 24). Ayat ini menunjukkan bahwa misi utama Nabi Musa adalah menghadapi penguasa zalim yang telah melakukan berbagai bentuk penyimpangan dan penindasan terhadap rakyatnya.

Karakter pertama Nabi Musa adalah keberanian dalam menyampaikan kebenaran. Meskipun mengetahui bahwa Fir'aun adalah penguasa paling kuat pada zamannya, Musa tetap menjalankan tugas dakwah dengan penuh keteguhan. Keberanian beliau bukan lahir dari ambisi politik atau kepentingan pribadi, melainkan dari keyakinan kepada Allah SWT.

Karakter kedua adalah kelembutan dan kasih sayang dalam berdakwah. Menariknya, ketika Allah mengutus Musa dan Harun kepada Fir'aun, Allah memerintahkan keduanya agar tetap menggunakan kata-kata yang baik.

Allah berfirman: "Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut." (QS. Thaha: 44). Ayat ini menunjukkan bahwa dakwah Islam tidak dibangun di atas kebencian, melainkan di atas kasih sayang dan harapan agar manusia mendapatkan hidayah.

Karakter ketiga Nabi Musa adalah kesabaran. Dakwah beliau berlangsung bertahun-tahun menghadapi penolakan, ancaman, dan berbagai ujian berat. Namun beliau tidak pernah menyerah. Kesabaran Musa menunjukkan bahwa perubahan besar membutuhkan ketekunan dan pengorbanan.

Karakter keempat adalah ketundukan total kepada Allah SWT. Dalam setiap situasi sulit, Musa selalu mengandalkan pertolongan Allah. Ketika dikejar Fir'aun hingga berada di tepi Laut Merah, sebagian pengikutnya merasa putus asa.

Mereka berkata: "Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul." (QS. Asy-Syu'ara: 61). Namun Musa menjawab dengan penuh keyakinan: "Sekali-kali tidak! Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku." (QS. Asy-Syu'ara: 62)

Inilah karakter seorang mukmin sejati: tetap optimis dan percaya kepada pertolongan Allah dalam kondisi yang paling sulit sekalipun.

Fir'aun: Simbol Kesombongan dan Kezaliman

Jika Musa adalah simbol tauhid dan keadilan, maka Fir'aun adalah simbol kesombongan dan kezaliman. Dalam sejarah Mesir kuno, Fir'aun merupakan penguasa yang memiliki kekuatan politik, ekonomi, dan militer yang sangat besar. Namun kekuasaan tersebut justru membuatnya lupa diri.

Al-Qur'an menggambarkan kesombongan Fir'aun melalui pernyataannya yang terkenal: "Akulah tuhanmu yang paling tinggi." (QS. An-Nazi'at: 24)

Pernyataan ini menunjukkan puncak kesombongan manusia. Fir'aun tidak hanya menolak ajaran Allah, tetapi juga mengklaim dirinya sebagai tuhan yang harus disembah. Karakter pertama Fir'aun adalah kesombongan intelektual dan spiritual.

Ia merasa dirinya paling benar dan tidak membutuhkan petunjuk Allah. Kesombongan semacam ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya karena menutup pintu hidayah. Karakter kedua adalah kezaliman terhadap rakyat.

Fir'aun menggunakan kekuasaan untuk menindas dan mempertahankan kepentingannya sendiri. Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah." (QS. Al-Qashash: 4). Ayat ini menunjukkan bahwa salah satu ciri penguasa zalim adalah memecah-belah masyarakat demi mempertahankan kekuasaannya.

Karakter ketiga Fir'aun adalah kekerasan dan intimidasi. Ketika para penyihir Mesir beriman kepada Allah setelah menyaksikan mukjizat Nabi Musa, Fir'aun langsung mengancam mereka.

Fir'aun berkata: "Sungguh aku akan memotong tangan dan kakimu secara bersilang, kemudian aku akan menyalib kamu semuanya." (QS. Al-A'raf: 124). Ancaman ini menunjukkan bahwa penguasa zalim selalu menggunakan ketakutan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan.

Karakter keempat adalah penolakan terhadap kebenaran meskipun telah melihat bukti yang nyata. Fir'aun menyaksikan berbagai mukjizat Nabi Musa, mulai dari tongkat yang berubah menjadi ular hingga terbelahnya laut. Namun kesombongannya membuat ia tetap menolak beriman.

Pertarungan Musa dan Fir'aun: Pelajaran Sepanjang Zaman

Kisah Musa dan Fir'aun sesungguhnya menggambarkan pertarungan nilai yang terus berlangsung dalam sejarah manusia. Musa mewakili nilai tauhid, keadilan, kejujuran, dan ketundukan kepada Allah. Sebaliknya, Fir'aun mewakili kesombongan, penindasan, penyalahgunaan kekuasaan, dan pengingkaran terhadap kebenaran.

Dalam kehidupan modern, karakter Fir'aun dapat muncul dalam berbagai bentuk. Ia tidak selalu hadir sebagai raja yang mengaku tuhan, tetapi dapat hadir dalam bentuk kesombongan intelektual, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, ketidakadilan, dan penolakan terhadap nilai-nilai moral.

Sebaliknya, karakter Musa dapat hadir dalam diri siapa saja yang berjuang menegakkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, mengajak kepada kebaikan, dan tetap istiqamah di jalan Allah meskipun menghadapi berbagai tekanan.

Karena itu, kisah ini bukan sekadar tentang dua tokoh masa lalu, melainkan cermin bagi setiap manusia untuk menilai dirinya sendiri: apakah lebih dekat kepada karakter Musa atau justru memiliki sifat-sifat Fir'aun dalam dirinya.

Akhir Tragis Fir'aun

Puncak kisah ini terjadi ketika Fir'aun bersama pasukannya mengejar Nabi Musa dan kaum beriman hingga ke tepi laut. Dalam kesombongannya, Fir'aun tetap berusaha menghancurkan dakwah Musa.

Namun Allah SWT menunjukkan kekuasaan-Nya. Laut terbelah sehingga Musa dan pengikutnya dapat menyeberang dengan selamat. Ketika Fir'aun dan pasukannya masuk ke dalamnya, Allah menutup kembali laut tersebut dan menenggelamkan mereka.

Allah SWT berfirman: "Maka Kami tenggelamkan dia beserta bala tentaranya." (QS. Al-Qashash: 40). Peristiwa ini menjadi pelajaran besar bahwa kezaliman mungkin tampak kuat untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya akan hancur oleh keadilan Allah SWT.

Rasulullah SAW juga mengingatkan: "Takutlah kalian terhadap doa orang yang dizalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah." (HR. Bukhari). Hadis ini menunjukkan bahwa kekuasaan yang dibangun di atas kezaliman pada akhirnya akan menghadapi pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.

Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun merupakan salah satu pelajaran terbesar dalam Al-Qur'an. Musa tampil sebagai teladan keberanian, kesabaran, kelembutan, dan keteguhan dalam menegakkan kebenaran. Fir'aun menjadi simbol kesombongan, kezaliman, dan penolakan terhadap petunjuk Allah.

Pertarungan antara Musa dan Fir'aun sesungguhnya adalah pertarungan nilai yang terus berlangsung dalam kehidupan manusia hingga hari ini. Setiap individu, pemimpin, lembaga, bahkan bangsa akan selalu dihadapkan pada pilihan antara jalan Musa atau jalan Fir'aun.

Sejarah akhirnya membuktikan bahwa kebenaran akan menang dan kezaliman akan binasa. Musa diselamatkan dan dimuliakan oleh Allah, sementara Fir'aun yang sombong ditenggelamkan sebagai pelajaran bagi seluruh generasi. Karena itu, tugas setiap muslim adalah meneladani karakter Musa dalam kehidupan pribadi maupun sosial, serta menjauhi segala sifat Fir'aun agar memperoleh keselamatan di dunia dan akhirat.

REFERENSI

Al-Qur'an al-Karim.

Fi Zhilal al-Qur'an.

Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an.

Muhammad Abu Zahrah, Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah.

Qashash al-Anbiya.

Shahih al-Bukhari.

Shahih Muslim.

Tafsir Ibnu Katsir.

(Ahmad Sastra, Kota Hujan, No.1382/16/06/26 : 12.50 WIB)

__________________________________________ Website : https://www.ahmadsastra.com Twitter : https://twitter.com/@ahmadsastra1 Facebook : https://facebook.com/sastraahmad FansPage: https://facebook.com/ahmadsastra76 Channel Telegram : https://t.me/ahmadsastraofficial Instagram : https://instagram.com/sastraahmad

INDONESIA: HIJRAH ATAU TERJAJAH ?

2026-06-16T06:23:24.678+07:00

Oleh: Ahmad Sastra

Bulan Muharram selalu mengingatkan umat Islam pada salah satu peristiwa paling monumental dalam sejarah peradaban manusia, yaitu hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah.

Peristiwa ini bukan sekadar perpindahan geografis, melainkan transformasi sosial, politik, hukum, dan peradaban yang mengubah arah sejarah dunia. Dari sebuah komunitas muslim yang tertindas di Makkah, lahirlah masyarakat yang berdaulat di Madinah dengan sistem kehidupan yang dibangun berdasarkan wahyu Allah SWT.

Karena itu, hijrah sesungguhnya bukan hanya perpindahan tempat, tetapi perpindahan dari kondisi yang tidak ideal menuju kondisi yang lebih baik; dari ketertindasan menuju kemerdekaan; dari kebodohan menuju ilmu; dari ketidakadilan menuju keadilan; serta dari dominasi nilai-nilai jahiliah menuju kehidupan yang dibimbing oleh petunjuk Allah SWT.

Pertanyaan yang relevan untuk direnungkan pada momentum Muharram saat ini adalah: apakah umat Islam, termasuk Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, telah benar-benar mewujudkan spirit hijrah tersebut dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya?

Makkah dan Madinah: Dua Gambaran Peradaban

Dalam sirah Nabawiyah, Makkah pada masa awal dakwah merupakan masyarakat yang masih didominasi tradisi jahiliah. Praktik penyembahan berhala, ketimpangan sosial, eksploitasi ekonomi, fanatisme kesukuan, serta penolakan terhadap risalah tauhid menjadi karakter utama masyarakat saat itu.

Al-Qur'an menggambarkan kerasnya penolakan kaum Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW. Bahkan kaum muslim mengalami intimidasi, pemboikotan, penyiksaan, hingga pembunuhan. Dalam situasi seperti itu, dakwah Islam belum memiliki ruang yang cukup untuk membangun masyarakat secara menyeluruh.

Sebaliknya, Madinah menjadi tempat lahirnya masyarakat baru yang dibangun berdasarkan prinsip tauhid, keadilan, persaudaraan, musyawarah, dan penegakan hukum. Di kota inilah Rasulullah SAW membangun masjid sebagai pusat peradaban, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar, menyusun Piagam Madinah, serta menerapkan berbagai ketentuan Islam dalam kehidupan sosial.

Allah SWT berfirman: “Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan, mereka itulah yang saling melindungi.” (QS. Al-Anfal: 72). Ayat ini menunjukkan bahwa hijrah merupakan fondasi lahirnya masyarakat yang merdeka dalam menjalankan ajaran Islam.

Hakikat Hijrah: Transformasi Menuju Kemerdekaan

Secara filosofis, hijrah merupakan proses perubahan menuju keadaan yang lebih baik sesuai petunjuk Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda: “Seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini memperluas makna hijrah menjadi transformasi nilai dan perilaku. Hijrah bukan hanya berpindah lokasi, tetapi berpindah dari sistem kehidupan yang bertentangan dengan ajaran Allah menuju kehidupan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam perspektif peradaban, hijrah dapat dimaknai sebagai upaya membangun masyarakat yang menjunjung keadilan, amanah, kemaslahatan, dan kesejahteraan. Karena itu, semangat hijrah selalu relevan untuk setiap zaman.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai simbol dan praktik keagamaan tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat. Masjid berdiri di berbagai tempat, lembaga pendidikan Islam berkembang, dan aktivitas keagamaan berlangsung secara luas.

Namun demikian, banyak kalangan menilai bahwa bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan serius, seperti korupsi, kesenjangan ekonomi, kemiskinan struktural, kerusakan lingkungan, budaya konsumtif, serta berbagai problem moral dan sosial lainnya.

Dalam kajian ilmu sosial, banyak pengamat mengaitkan fenomena tersebut dengan dominasi paradigma materialisme, konsumerisme, dan orientasi ekonomi yang sangat menekankan pertumbuhan materi. Kritik terhadap kapitalisme modern juga muncul dari berbagai kalangan akademisi, baik Barat maupun Timur.

Ekonom peraih Nobel, Joseph Stiglitz, misalnya, dalam berbagai karyanya mengkritik ketimpangan yang dihasilkan sistem ekonomi modern. Demikian pula berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata.

Dari sudut pandang sebagian pemikir Islam, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan kembali nilai-nilai syariah dalam kehidupan publik, terutama prinsip keadilan, amanah, distribusi kekayaan yang berimbang, perlindungan terhadap kelompok lemah, serta orientasi kemaslahatan umum.

Dalam khazanah pemikiran Islam, syariah tidak hanya dipahami sebagai hukum pidana atau aturan ibadah semata, tetapi mencakup nilai-nilai yang lebih luas, seperti keadilan, perlindungan hak-hak manusia, tanggung jawab sosial, kejujuran, dan kesejahteraan masyarakat.

Ulama besar Abu Ishaq al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan syariah (maqashid syariah) adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, keberhasilan penerapan nilai-nilai Islam dapat diukur dari sejauh mana lima tujuan tersebut terwujud dalam kehidupan masyarakat.

Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.” (QS. An-Nahl: 90). Ayat ini menunjukkan bahwa inti syariah adalah menghadirkan keadilan dan kemaslahatan bagi manusia.

Karena itu, pembahasan mengenai hubungan Islam dan kehidupan bernegara tidak seharusnya berhenti pada simbol-simbol formal, tetapi juga mencakup substansi nilai yang ingin diwujudkan, yaitu keadilan sosial, pemerintahan yang amanah, penegakan hukum yang jujur, serta perlindungan terhadap kepentingan rakyat.

Apabila spirit hijrah hendak diaktualisasikan dalam konteks Indonesia modern, maka salah satu agenda terpenting adalah hijrah intelektual dan sistem. Bangsa ini membutuhkan generasi yang tidak hanya religius secara ritual, tetapi juga unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan kepemimpinan. Indonesia juga harus berhijrah dari sistem jahiliah modern kapitalisme sekuler menuju sistem Islam dengan menerapkan syariah kaffah.

Al-Qur'an memberikan penegasan: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra'd: 11)

Perubahan sosial tidak akan terjadi tanpa perubahan kualitas manusia dan sistem aturan. Karena itu, kebangkitan bangsa memerlukan pendidikan yang bermutu, budaya literasi yang kuat, integritas moral, serta kepemimpinan yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat.

Dalam sejarah Islam, kejayaan peradaban tidak lahir semata karena kekuatan politik, tetapi karena kuatnya tradisi ilmu, riset, pendidikan, dan akhlak. Peradaban Baghdad, Cordoba, dan Kairo menjadi besar karena melahirkan para ilmuwan, pemikir, dan negarawan yang menggabungkan keimanan dengan kecerdasan.

Muharram mengajarkan bahwa hijrah adalah jalan perubahan menuju kondisi yang lebih baik. Hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah merupakan simbol transformasi peradaban dari keterbelakangan menuju kemajuan, dari ketidakadilan menuju keadilan, dan dari penindasan menuju kemerdekaan.

Dalam konteks Indonesia, spirit hijrah dapat menjadi inspirasi untuk melakukan pembaruan di berbagai bidang kehidupan. Tantangan terbesar bangsa bukan hanya persoalan ekonomi atau politik, tetapi juga persoalan moral, intelektual, dan peradaban. Oleh karena itu, nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, amanah, ilmu pengetahuan, dan kemaslahatan perlu terus dihidupkan dalam kehidupan masyarakat.

Jika hijrah dimaknai sebagai proses memperbaiki kualitas manusia, memperkuat ilmu pengetahuan, menegakkan keadilan, dan menghadirkan kesejahteraan yang bermartabat, maka semangat hijrah akan selalu relevan bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan zaman modern.

Dengan demikian, Muharram bukan hanya peringatan sejarah, tetapi juga momentum refleksi untuk membangun masa depan bangsa yang lebih adil, beradab, dan bermartabat. Jika Indonesia tak berhijrah, maka negeri ini akan terus terjajah. Jika ingin merdeka, maka negeri ini harus berhijrah dari kapitalisme penjajah menuju Islam kaffah.

REFERENSI

Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah.

Al-Qur'an al-Karim.

Fazlur Rahman, Islam and Modernity.

Ibn Hisyam, Sirah Nabawiyah.

John L. Esposito, Islam: The Straight Path.

Joseph E. Stiglitz, The Price of Inequality.

Karen Armstrong, Muhammad: Prophet for Our Time.

Marshall G.S. Hodgson, The Venture of Islam.

Shahih al-Bukhari.

Shahih Muslim.

(Ahmad Sastra, Kota Hujan, No.1381/16/06/26 : 06.20

WIB)

HIJRAH INTELEKTUAL

2026-06-16T06:00:00.958+07:00

Oleh: Ahmad Sastra

Setiap datangnya bulan Muharam, umat Islam kembali mengenang peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Hijrah bukan sekadar perpindahan geografis dari satu tempat ke tempat lain, tetapi merupakan transformasi besar yang mengubah arah sejarah manusia.

Hijrah melahirkan peradaban baru yang dibangun di atas fondasi tauhid, ilmu pengetahuan, keadilan, dan akhlak mulia. Dari Madinah, cahaya Islam menyebar ke berbagai penjuru dunia dan melahirkan salah satu peradaban terbesar dalam sejarah umat manusia.

Dalam konteks kekinian, makna hijrah tidak cukup dipahami sebagai perpindahan fisik atau perubahan simbolik semata. Umat Islam saat ini membutuhkan bentuk hijrah yang lebih mendasar, yaitu hijrah intelektual, sebuah transformasi pola pikir, budaya ilmu, dan orientasi peradaban menuju kebangkitan kembali umat Islam.

Di tengah kemunduran yang dialami sebagian besar dunia Islam dalam bidang pendidikan, sains, teknologi, ekonomi, dan kebudayaan, spirit hijrah Rasulullah SAW harus menjadi inspirasi untuk membangun kembali tradisi ilmu yang pernah mengantarkan umat Islam menjadi pelopor peradaban dunia.

Keistimewaan Islam terletak pada kesempurnaannya sebagai agama yang memadukan tiga unsur utama kehidupan manusia: iman, ilmu, dan amal. Iman memberikan landasan spiritual, ilmu memberikan petunjuk rasional, dan amal menjadi manifestasi nyata dari keyakinan dan pengetahuan.

Al-Qur'an menempatkan ilmu pada posisi yang sangat tinggi. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW bukanlah perintah beribadah secara ritual, melainkan perintah membaca dan belajar: "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan."(QS. Al-'Alaq: 1)

Ayat ini menunjukkan bahwa kebangkitan Islam dimulai dari gerakan literasi dan pencarian ilmu. Bahkan Allah SWT memberikan penghormatan khusus kepada orang-orang berilmu: "Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat." (QS. Al-Mujadilah: 11)

Islam tidak mengenal dikotomi antara ilmu agama dan ilmu dunia. Semua ilmu yang membawa kemaslahatan manusia merupakan bagian dari amanah kekhalifahan yang diberikan Allah kepada manusia. Karena itu, seorang muslim ideal adalah pribadi yang memiliki keimanan yang kokoh, wawasan yang luas, dan amal yang produktif.

Tradisi Ilmu sebagai Karakter Peradaban Islam

Sejarah membuktikan bahwa kejayaan Islam tidak lahir dari kekuatan militer semata, melainkan dari kekuatan ilmu pengetahuan. Ketika Eropa masih berada dalam masa yang sering disebut sebagai "Dark Ages", dunia Islam telah melahirkan pusat-pusat ilmu pengetahuan yang menjadi rujukan dunia.

Kota Baghdad dengan Bait al-Hikmah, Cordoba di Andalusia, Kairo dengan Universitas Al-Azhar, serta berbagai pusat keilmuan lainnya menjadi simbol kemajuan intelektual umat Islam. Para ilmuwan muslim tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga mengembangkan matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, geografi, dan berbagai disiplin ilmu lainnya.

Nama-nama besar seperti Ibnu Sina, penulis Al-Qanun fi al-Tibb yang menjadi rujukan kedokteran dunia selama berabad-abad; Al-Khawarizmi, peletak dasar aljabar; Ibnu al-Haytham, pelopor optika modern; Al-Biruni, ahli astronomi dan geografi; serta Ibnu Khaldun, bapak sosiologi dunia, merupakan bukti bahwa tradisi ilmu merupakan identitas peradaban Islam.

Menurut sejarawan sains George Sarton dalam Introduction to the History of Science, periode abad ke-8 hingga abad ke-13 merupakan era dominasi ilmuwan muslim dalam perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Fakta historis ini menunjukkan bahwa kemajuan ilmu bukan sesuatu yang asing bagi umat Islam, melainkan bagian dari jati diri peradaban mereka.

Menuntut Ilmu : Kewajiban Agama

Islam menjadikan pencarian ilmu sebagai kewajiban, bukan sekadar pilihan. Rasulullah SAW bersabda: "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim." (HR. Ibnu Majah)

Hadis ini menunjukkan bahwa budaya belajar merupakan bagian integral dari keislaman seseorang. Seorang muslim tidak boleh berhenti belajar sepanjang hidupnya. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga." (HR. Muslim)

Kedudukan ilmu yang demikian tinggi menunjukkan bahwa Islam memandang kemajuan intelektual sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Semakin luas ilmu seseorang, semakin besar peluangnya memahami tanda-tanda kebesaran Allah yang tersebar di alam semesta.

Karena itu, kemunduran umat Islam dalam bidang ilmu pengetahuan sesungguhnya bukan hanya masalah sosial atau ekonomi, tetapi juga masalah keagamaan. Ketika budaya ilmu melemah, kualitas peradaban pun ikut menurun.

Krisis Literasi dan Kemunduran Umat Islam

Salah satu tantangan besar umat Islam saat ini adalah melemahnya budaya literasi. Di era digital, informasi memang berlimpah, tetapi kedalaman ilmu justru sering kali berkurang. Banyak orang lebih senang mengonsumsi informasi singkat daripada membaca karya-karya ilmiah yang mendalam. Akibatnya, muncul budaya instan yang miskin refleksi dan analisis.

Laporan berbagai lembaga internasional menunjukkan bahwa banyak negara mayoritas muslim masih menghadapi persoalan rendahnya kualitas pendidikan, riset, inovasi, dan produktivitas ilmiah. Jumlah publikasi ilmiah, paten teknologi, maupun kontribusi terhadap perkembangan sains global masih relatif tertinggal dibandingkan negara-negara maju.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ajaran Islam yang sangat menghargai ilmu dengan realitas kehidupan umat Islam saat ini. Padahal, kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan budaya intelektual yang dimilikinya.

Dalam konteks inilah umat Islam perlu melakukan evaluasi mendalam. Kebangkitan umat tidak mungkin dicapai hanya melalui slogan-slogan keagamaan tanpa disertai penguatan ilmu pengetahuan, penelitian, inovasi, dan budaya membaca.

Hijrah Rasulullah SAW merupakan momentum transformasi peradaban yang luar biasa. Di Madinah, Rasulullah tidak hanya membangun masjid sebagai pusat ibadah, tetapi juga membangun sistem pendidikan, ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Masyarakat Madinah dibentuk menjadi masyarakat yang menghargai ilmu, musyawarah, keadilan, dan persaudaraan. Dari komunitas kecil inilah lahir generasi sahabat yang mampu mengubah wajah dunia.

Spirit hijrah mengajarkan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari perubahan cara berpikir. Rasulullah SAW mengubah masyarakat jahiliyah yang diliputi kebodohan menjadi masyarakat yang mencintai ilmu dan peradaban. Oleh karena itu, makna hijrah yang paling relevan bagi umat Islam saat ini adalah hijrah dari kebodohan menuju pengetahuan, dari kemalasan menuju produktivitas, dan dari ketertinggalan menuju kemajuan.

Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." (QS. Ar-Ra'd: 11). Ayat ini menegaskan bahwa perubahan sosial dan peradaban harus diawali oleh perubahan internal, termasuk perubahan pola pikir dan budaya intelektual.

Hijrah Intelektual untuk Peradaban Masa Depan

Hijrah intelektual berarti menghidupkan kembali semangat belajar, membaca, meneliti, menulis, dan berinovasi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Hijrah intelektual juga berarti menjadikan ilmu sebagai basis pengambilan keputusan dalam kehidupan pribadi maupun sosial.

Di tengah krisis moral, materialisme, hedonisme, dan disorientasi peradaban modern, dunia membutuhkan kontribusi pemikiran Islam yang mampu menghadirkan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan. Islam memiliki konsep tauhid, keadilan, amanah, maqashid syariah, dan akhlak yang dapat menjadi solusi atas berbagai problem global.

Namun kontribusi tersebut hanya dapat diberikan apabila umat Islam kembali menjadi umat yang unggul dalam ilmu pengetahuan. Karena itu, lembaga pendidikan Islam, pesantren, sekolah, universitas, masjid, dan keluarga harus menjadi pusat lahirnya generasi pembelajar yang mencintai ilmu dan budaya literasi.

Hijrah intelektual juga menuntut perubahan orientasi pendidikan. Pendidikan tidak boleh hanya menghasilkan pencari kerja, tetapi juga pencipta peradaban. Generasi muslim harus didorong untuk menjadi ilmuwan, peneliti, penulis, inovator, dan pemimpin yang mampu memberikan manfaat bagi umat manusia.

Hijrah Rasulullah SAW bukan hanya peristiwa sejarah, melainkan inspirasi abadi bagi kebangkitan umat Islam. Jika dahulu hijrah melahirkan peradaban Madinah yang gemilang, maka hari ini umat Islam memerlukan hijrah intelektual untuk menghadapi tantangan zaman modern.

Islam adalah agama yang memadukan iman, ilmu, dan amal. Tradisi ilmu merupakan karakter asli umat Islam yang telah melahirkan peradaban besar dalam sejarah dunia. Oleh karena itu, budaya literasi, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan harus kembali dihidupkan.

Kebangkitan umat Islam tidak akan terwujud tanpa kebangkitan intelektual. Dengan menghidupkan kembali semangat membaca, belajar, berpikir kritis, meneliti, dan berkarya, umat Islam dapat kembali menjadi pelopor peradaban yang menghadirkan rahmat bagi seluruh alam.

Inilah makna hijrah yang sesungguhnya: berpindah dari keterbelakangan menuju kemajuan, dari kebodohan menuju ilmu, dan dari krisis peradaban menuju kebangkitan Islam yang berlandaskan wahyu dan akal sekaligus.

REFERENSI

Al-Qanun fi al-Tibb.

Al-Qur'an al-Karim.

George Sarton, Introduction to the History of Science.

Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah.

Islamic World Educational, Scientific and Cultural Organization, laporan pengembangan pendidikan dan sains di dunia Islam

Muqaddimah, Ibnu Khaldun

Muslim bin al-Hajjaj. Shahih Muslim.

UNESCO, laporan pendidikan dan literasi global.

(Ahmad Sastra, Kota Hujan,No.1380/16/06/26 : 05.54 WIB)

SPIRIT HIJRAH DAN REFLEKSI SEJARAH UNTUK KEBANGKITAN PERADABAN ISLAM

2026-06-15T11:49:09.044+07:00

Oleh : Ahmad Sastra

Bulan Muharam memiliki kedudukan istimewa dalam sejarah Islam. Selain termasuk salah satu dari empat bulan haram (al-asyhur al-hurum) yang dimuliakan Allah SWT, Muharam juga menjadi penanda dimulainya kalender Hijriah yang ditetapkan pada masa Khalifah Umar ibn al-Khattab. Penetapan kalender Islam berdasarkan peristiwa hijrah Rasulullah ﷺ dari Makkah ke Madinah bukanlah tanpa alasan.

Para sahabat memahami bahwa hijrah merupakan titik balik yang mengubah perjalanan dakwah Islam dari fase penindasan menuju fase kekuatan, dari komunitas yang tertindas menjadi masyarakat yang berdaulat, serta dari sekadar penyampaian ajaran menjadi implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan hukum.

Karena itu, Muharam tidak hanya mengingatkan umat Islam pada perpindahan geografis Rasulullah ﷺ, tetapi juga mengandung pesan transformasi peradaban. Hijrah merupakan momentum perubahan menyeluruh yang mengantarkan lahirnya masyarakat Islam yang memiliki identitas, kepemimpinan, dan tatanan sosial yang dibangun di atas wahyu Allah SWT.

Dalam konteks kekinian, semangat hijrah sering dipahami sebagai ajakan untuk melakukan perubahan menuju kehidupan yang lebih baik, baik pada level individu maupun masyarakat.

Makna Hijrah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis

Secara bahasa, hijrah berarti meninggalkan atau berpindah. Dalam pengertian syar'i, hijrah mencakup perpindahan dari kondisi yang bertentangan dengan petunjuk Allah menuju kondisi yang lebih sesuai dengan tuntunan Islam. Allah SWT berfirman: "Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak." (QS. An-Nisa' [4]: 100)

Ayat ini menunjukkan bahwa hijrah merupakan bagian dari perjuangan menegakkan agama Allah dan mengharapkan pertolongan-Nya. Hijrah bukan sekadar perpindahan fisik, melainkan perpindahan nilai, orientasi hidup, dan sistem kehidupan.

Rasulullah ﷺ juga bersabda: "Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah." (HR. Sahih al-Bukhari). Hadis ini memperluas makna hijrah sebagai proses meninggalkan segala bentuk kemaksiatan, kezaliman, dan penyimpangan menuju ketaatan kepada Allah SWT.

Hijrah Rasulullah dan Transformasi Peradaban

Sejarawan Islam sepakat bahwa hijrah ke Madinah merupakan peristiwa paling menentukan dalam sejarah perkembangan Islam. Sebelum hijrah, kaum Muslimin di Makkah berada dalam posisi lemah dan mengalami tekanan sosial, politik, serta ekonomi dari kaum Quraisy. Setelah hijrah, Rasulullah ﷺ membangun masyarakat baru yang berlandaskan akidah Islam dan persaudaraan umat.

Di Madinah, Rasulullah ﷺ mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar, membangun masjid sebagai pusat kehidupan masyarakat, menyusun Piagam Madinah sebagai landasan hubungan sosial, serta menegakkan hukum berdasarkan wahyu Allah. Sejumlah akademisi seperti Muhammad Hamidullah menyebut Piagam Madinah sebagai salah satu konstitusi tertulis pertama dalam sejarah yang mengatur kehidupan masyarakat majemuk secara sistematis.

Transformasi yang terjadi setelah hijrah menunjukkan bahwa Islam tidak hanya hadir sebagai ajaran spiritual, tetapi juga sebagai panduan kehidupan sosial. Dalam waktu yang relatif singkat, Madinah berkembang menjadi pusat peradaban yang melahirkan stabilitas politik, solidaritas sosial, dan kemajuan ekonomi yang belum pernah dirasakan kaum Muslimin sebelumnya.

Hijrah dari Jahiliah Menuju Hidayah

Al-Qur'an menggambarkan kondisi masyarakat sebelum Islam sebagai masa jahiliah, yaitu kehidupan yang dibangun di atas penyembahan berhala, ketidakadilan, fanatisme kesukuan, dan penindasan terhadap kelompok lemah. Islam datang membawa perubahan mendasar terhadap paradigma hidup manusia.

Allah SWT berfirman: "Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya." (QS. Al-Baqarah [2]: 257)

Hijrah Rasulullah ﷺ merupakan manifestasi nyata dari perpindahan dari kegelapan menuju cahaya tersebut. Perubahan yang terjadi bukan hanya pada aspek keyakinan, tetapi juga mencakup sistem hukum, tata kelola pemerintahan, hubungan sosial, dan kehidupan ekonomi masyarakat.

Dalam perspektif sejarah, keberhasilan Madinah menunjukkan bahwa perubahan peradaban memerlukan fondasi nilai yang kuat, kepemimpinan yang visioner, serta komitmen masyarakat terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kebaikan bersama.

Spirit Hijrah dan Tantangan Dunia Modern

Memasuki abad ke-21, umat Islam menghadapi berbagai tantangan global yang kompleks. Globalisasi ekonomi, revolusi digital, perubahan geopolitik, ketimpangan sosial, krisis lingkungan, serta tantangan moral menjadi realitas yang harus dihadapi bersama. Dalam konteks ini, semangat hijrah dapat dimaknai sebagai upaya melakukan pembaruan dan perbaikan berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai Islam.

Banyak pemikir Muslim kontemporer menekankan bahwa kebangkitan umat memerlukan penguatan pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi yang berkeadilan, serta tata kelola pemerintahan yang amanah. Semangat hijrah mengajarkan bahwa perubahan tidak cukup berhenti pada slogan, tetapi harus diwujudkan dalam kerja nyata yang menghasilkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Al-Qur'an memberikan prinsip perubahan yang sangat fundamental: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." (QS. Ar-Ra'd [13]: 11). Ayat ini menunjukkan bahwa transformasi sosial memerlukan kesadaran kolektif, perubahan mentalitas, dan ikhtiar yang sungguh-sungguh.

Indonesia dan Inspirasi Hijrah

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semangat hijrah dapat menjadi inspirasi untuk memperkuat integritas, keadilan sosial, solidaritas kemanusiaan, pemberantasan korupsi, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan ekonomi umat.

Nilai-nilai Islam seperti keadilan (al-'adl), amanah, musyawarah (syura), persaudaraan (ukhuwah), dan kepedulian terhadap kaum lemah memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab berbagai persoalan bangsa. Oleh karena itu, momentum Muharam hendaknya dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen moral dan spiritual umat dalam membangun masyarakat yang lebih baik.

Rasulullah ﷺ bersabda: "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." (HR. Al-Mu'jam al-Awsath) Hadis ini menegaskan bahwa tujuan perubahan dalam Islam adalah menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh manusia.

Muharam adalah momentum untuk merenungkan kembali makna hijrah Rasulullah ﷺ sebagai titik balik perubahan peradaban. Hijrah bukan hanya peristiwa sejarah, melainkan pelajaran abadi tentang keberanian meninggalkan keburukan menuju kebaikan, meninggalkan ketidakadilan menuju keadilan, serta meninggalkan kelemahan menuju kekuatan yang diridhai Allah SWT.

Melalui semangat hijrah, umat Islam diajak untuk memperkuat keimanan, memperbaiki akhlak, meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan, membangun persatuan, dan menghadirkan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat.

Dengan demikian, Muharam tidak hanya menjadi pergantian tahun dalam kalender Islam, tetapi juga menjadi momentum pembaruan diri dan kebangkitan peradaban yang berlandaskan nilai-nilai wahyu demi memperoleh keberkahan dan ridha Allah SWT. Dalam sejarah daulah khilafah-lah yang telah berhasil membangun peradaban Islam sekaligus mewujudkan zaman keemasan.

REFERENSI

Al-Mu'jam al-Awsath.

Al-Qur'an al-Karim: QS. An-Nisa' [4]: 100; QS. Al-Baqarah [2]: 257; QS. Ar-Ra'd [13]: 11.

Karen Armstrong, Muhammad: A Prophet for Our Time.

Martin Lings, Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources.

Muhammad Hamidullah, The First Written Constitution in the World.

Sahih al-Bukhari.

W. Montgomery Watt, Muhammad at Medina.

Yusuf al-Qaradawi, Fiqh al-Daulah fi al-Islam.

(Ahmad Sastra, Kota Hujan, No.1379/15/06/26 : 11.45 WIB)

MENYOAL REVISI UU POLRI

2026-06-15T11:29:53.208+07:00

Oleh : Ahmad Sastra

Pengesahan revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri) kembali memunculkan perdebatan di ruang publik. Berbagai kalangan, mulai dari akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga pemerhati demokrasi, menyampaikan kritik terhadap proses maupun substansi revisi tersebut. Kritik utama yang mengemuka adalah bahwa pembahasan revisi UU Polri dinilai berlangsung terlalu cepat, kurang transparan, serta minim partisipasi publik.

Di sisi lain, sejumlah ketentuan baru yang mengatur perluasan peran anggota kepolisian dan perpanjangan usia pensiun dipandang berpotensi menimbulkan persoalan dalam tata kelola pemerintahan dan reformasi sektor keamanan.

Perdebatan ini sesungguhnya tidak hanya menyangkut aspek teknis legislasi, melainkan juga menyentuh prinsip-prinsip dasar negara hukum demokratis. Dalam sistem demokrasi modern, setiap regulasi yang berkaitan dengan lembaga penegak hukum harus disusun secara terbuka, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Hal ini penting karena kepolisian merupakan institusi yang memiliki kewenangan besar dalam penggunaan kekuasaan negara, termasuk dalam bidang keamanan, penyidikan, dan penegakan hukum.

Legislasi yang Dinilai Terburu-Buru

Salah satu kritik utama terhadap revisi UU Polri adalah proses legislasinya yang dianggap terlalu cepat. Sejumlah pengamat hukum tata negara menilai bahwa pembahasan revisi belum memberikan ruang yang memadai bagi publik untuk mempelajari, mengkritisi, dan memberikan masukan terhadap substansi rancangan undang-undang tersebut. Padahal, prinsip partisipasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai Undang-Undang Cipta Kerja menegaskan pentingnya prinsip meaningful participation atau partisipasi publik yang bermakna. Prinsip tersebut mengandung tiga unsur utama, yaitu hak masyarakat untuk memperoleh informasi, hak untuk menyampaikan pendapat, dan hak agar pendapat tersebut dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Ketika proses legislasi berlangsung secara tertutup atau terburu-buru, maka kualitas demokrasi prosedural berpotensi mengalami penurunan.

Selain itu, pengalaman reformasi politik Indonesia pasca-1998 menunjukkan bahwa keterbukaan merupakan prasyarat utama untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Transparansi bukan sekadar formalitas administratif, tetapi menjadi mekanisme pengawasan agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat luas, bukan hanya kepentingan elite politik atau institusi tertentu.

Polemik Perpanjangan Usia Pensiun

Substansi lain yang menuai kritik adalah ketentuan mengenai perpanjangan usia pensiun anggota kepolisian. Pendukung kebijakan ini berargumen bahwa perpanjangan usia pensiun diperlukan untuk mempertahankan pengalaman, kompetensi, dan stabilitas organisasi. Dalam banyak institusi keamanan di dunia, pengalaman personel senior memang sering dianggap sebagai aset strategis yang perlu dipertahankan.

Namun para pengkritik melihat adanya konsekuensi lain yang perlu dipertimbangkan. Perpanjangan usia pensiun dapat memperlambat regenerasi kepemimpinan di tubuh kepolisian dan mengurangi kesempatan promosi bagi generasi yang lebih muda. Dalam perspektif manajemen organisasi modern, regenerasi merupakan faktor penting untuk mendorong inovasi, adaptasi terhadap perubahan teknologi, dan peningkatan profesionalisme kelembagaan.

Lebih jauh lagi, kebijakan tersebut berpotensi menambah beban anggaran negara dalam jangka panjang, terutama terkait pengelolaan sumber daya manusia dan sistem remunerasi. Oleh karena itu, setiap perubahan mengenai usia pensiun seharusnya didasarkan pada kajian akademik yang komprehensif, analisis kebutuhan organisasi, serta evaluasi dampak fiskal yang transparan.

Jabatan Sipil dan Kekhawatiran Kembalinya Dwifungsi

Ketentuan yang memungkinkan anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil juga menjadi sorotan publik. Kritik ini terutama muncul karena Indonesia memiliki pengalaman historis panjang terkait dominasi institusi keamanan dalam ruang-ruang sipil pada masa Orde Baru. Reformasi 1998 secara tegas berupaya memisahkan fungsi militer dan kepolisian dari birokrasi sipil guna memperkuat prinsip demokrasi dan supremasi sipil.

Para akademisi berpendapat bahwa penempatan aparat keamanan aktif pada jabatan sipil harus dilakukan secara sangat terbatas, selektif, dan memiliki dasar kebutuhan yang jelas. Jika tidak diatur secara ketat, kebijakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, mengganggu sistem merit dalam birokrasi, serta mengurangi kesempatan karier bagi aparatur sipil negara yang telah dibina melalui mekanisme profesional.

Laporan berbagai lembaga internasional seperti Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan United Nations Development Programme (UNDP) menunjukkan bahwa profesionalisme birokrasi sangat berkaitan dengan penerapan sistem merit, netralitas aparatur, dan pemisahan yang jelas antara institusi sipil dan institusi keamanan.

Karena itu, kekhawatiran masyarakat terhadap perluasan peran polisi dalam jabatan sipil bukanlah persoalan yang mengada-ada, melainkan bagian dari upaya menjaga capaian reformasi demokrasi yang telah diperjuangkan selama lebih dari dua dekade.

Polisi dan Negara Hukum

Dalam negara hukum, lembaga kepolisian memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi instrumen utama penegakan hukum dan perlindungan warga negara. Oleh sebab itu, penguatan institusi kepolisian memang diperlukan. Akan tetapi, penguatan kelembagaan tidak boleh mengurangi prinsip akuntabilitas dan pengawasan publik.

Samuel P. Huntington dalam teori civil-military relations menekankan bahwa profesionalisme aparat keamanan justru tumbuh ketika terdapat pembagian peran yang jelas antara institusi keamanan dan institusi sipil.

Sementara itu, Robert Dahl dalam teori demokrasi partisipatif menjelaskan bahwa legitimasi kebijakan publik sangat bergantung pada keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Kedua perspektif ini menunjukkan bahwa reformasi institusi keamanan harus berjalan beriringan dengan penguatan demokrasi, bukan sebaliknya.

Kepolisian yang profesional bukan hanya diukur dari kekuatan kewenangannya, tetapi juga dari tingkat kepercayaan publik yang dimilikinya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum meningkat ketika lembaga tersebut terbuka terhadap kritik, tunduk pada mekanisme pengawasan, dan menjalankan kewenangannya secara proporsional.

Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas

Kontroversi revisi UU Polri menjadi pengingat bahwa kualitas sebuah undang-undang tidak hanya ditentukan oleh isi pasalnya, tetapi juga oleh proses pembentukannya. Transparansi dan partisipasi publik merupakan bagian integral dari demokrasi konstitusional. Ketika masyarakat merasa tidak dilibatkan, maka legitimasi sosial terhadap produk hukum akan melemah meskipun secara formal telah memenuhi prosedur legislasi.

Karena itu, tuntutan akademisi dan masyarakat sipil agar proses legislasi dilakukan secara terbuka patut dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pemerintah dan DPR perlu memastikan bahwa setiap perubahan regulasi strategis didasarkan pada kajian ilmiah yang dapat diakses publik, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta memberikan ruang dialog yang memadai.

Pengesahan revisi UU Polri telah memunculkan perdebatan penting mengenai hubungan antara reformasi institusi keamanan dan negara hukum. Kritik terhadap proses legislasi yang dinilai terburu-buru, polemik perpanjangan usia pensiun, serta kemungkinan anggota polisi aktif menduduki jabatan sipil menunjukkan bahwa masyarakat memiliki perhatian besar terhadap masa depan reformasi sektor keamanan di Indonesia.

Kritik semacam ini tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai bentuk partisipasi warga negara dalam mengawal kebijakan publik. Oleh karena itu, penguatan institusi kepolisian harus selalu berjalan seiring dengan peningkatan transparansi, akuntabilitas, supremasi sipil, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Hanya dengan cara demikian reformasi kelembagaan dapat memperoleh legitimasi publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara dan hukum.

Polisi dalam Islam

Dalam sistem pemerintahan Islam, kepolisian (asy-syurthah) merupakan salah satu perangkat negara yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban umum, dan menegakkan hukum berdasarkan syariat Islam. Keberadaan polisi bukan sebagai institusi yang berdiri di atas hukum, melainkan sebagai pelaksana hukum yang tunduk kepada ketentuan Allah SWT dan kebijakan pemimpin (ulil amri).

Tugas utama mereka adalah melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan, menjaga keamanan publik, membantu pelaksanaan putusan peradilan, serta memastikan hak-hak warga negara terlindungi. Oleh karena itu, fungsi kepolisian dalam Islam lebih berorientasi pada pelayanan dan penjagaan kemaslahatan umat daripada sekadar instrumen kekuasaan.

Secara historis, institusi kepolisian telah dikenal sejak masa Rasulullah ﷺ dan berkembang lebih sistematis pada masa Khulafaur Rasyidin serta dinasti-dinasti Islam berikutnya. Para ulama siyasah syar'iyyah menjelaskan bahwa aparat keamanan merupakan bagian dari kewajiban negara dalam mewujudkan keamanan (al-amn) yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sulthaniyyah menjelaskan bahwa negara berkewajiban menjaga agama dan mengatur urusan dunia masyarakat, yang salah satu instrumennya adalah aparat keamanan. Keamanan dipandang sebagai nikmat besar yang memungkinkan terlaksananya ibadah, pendidikan, perdagangan, dan seluruh aktivitas sosial.

Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa di antara kalian yang pada pagi hari merasa aman di lingkungannya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dunia telah diberikan kepadanya." (HR. Sunan at-Tirmidhi).

Dalam negara Islam, polisi tidak memiliki fungsi politik untuk mempertahankan kekuasaan penguasa secara zalim, melainkan berfungsi menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat. Mereka wajib menjalankan tugas secara profesional, amanah, dan tidak boleh menyalahgunakan kewenangan.

Al-Qur'an memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan hukum ditegakkan dengan adil: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil" (QS. An-Nisa' [4]: 58).

Karena itu, kedudukan polisi dalam negara Islam adalah sebagai pelayan keamanan rakyat dan penegak hukum syariat yang bertugas menjaga stabilitas masyarakat, bukan sebagai alat represi yang kebal dari pengawasan dan pertanggungjawaban hukum.

REFERENSI

Dahl, Robert A. Democracy and Its Critics. Yale University Press, 1989.

Huntington, Samuel P. The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations. Harvard University Press, 1957.

Jimly Asshiddiqie. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.

Larry Diamond. Developing Democracy: Toward Consolidation. Johns Hopkins University Press, 1999.

Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama.

Moh. Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia. LP3ES.

OECD. Government at a Glance (berbagai edisi).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Uji Formil UU Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

UNDP. Governance for Sustainable Development Reports.

(Ahmad Sastra, Kota Hujan, No.1378/15/06/26 : 11.24 WIB)

SOLUSI IDEOLOGIS UNTUK EKONOMI INDONESIA

2026-06-13T16:08:56.165+07:00

Oleh : Ahmad Sastra

Rupiah terus mengalami tekanan terhadap dolar Amerika Serikat hingga menembus level psikologis Rp18.000 per dolar AS. Pelemahan ini bukan sekadar persoalan angka di pasar valuta asing, melainkan memiliki dampak nyata terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Sejumlah ekonom mengingatkan bahwa depresiasi rupiah berpotensi memicu inflasi impor, meningkatkan biaya produksi industri yang bergantung pada bahan baku luar negeri, serta mendorong kenaikan harga berbagai kebutuhan konsumsi.

Akibatnya, daya beli masyarakat tergerus karena pendapatan riil tidak bertambah secepat kenaikan harga barang dan jasa. Bahkan Bank Indonesia terpaksa menaikkan suku bunga acuannya pada Mei 2026 sebagai langkah mempertahankan stabilitas rupiah dan mengendalikan risiko inflasi. (Reuters, May 20, 20262:31 PM GMT+7Updated May 20, 2026)

Pernyataan bahwa pelemahan rupiah tidak memengaruhi rakyat perlu diuji dengan realitas di lapangan. Berbagai laporan menunjukkan bahwa sektor manufaktur mulai menghadapi kenaikan biaya produksi akibat mahalnya bahan baku impor, sehingga ruang untuk menahan kenaikan harga semakin sempit. Kondisi ini berpotensi menekan penjualan, mengurangi aktivitas usaha, dan mendorong efisiensi tenaga kerja yang dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK).

Di sisi lain, data Bank Dunia juga menunjukkan bahwa tantangan pasar kerja Indonesia masih cukup serius, ditandai dengan banyaknya pekerjaan berupah rendah dan penurunan upah riil dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, ketika rupiah melemah tajam, kelompok masyarakat berpendapatan tetap dan kelas menengah menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya melalui menurunnya daya beli, meningkatnya biaya hidup, dan semakin terbatasnya kesempatan kerja. (https://www.worldbank.org/ : Indonesia’s Economy Maintains Resilience Amid Global Uncertainty)

Penyebab Rupiah Melemah

Pertama, melemahnya rupiah tidak dapat dilepaskan dari persoalan fundamental ekonomi Indonesia yang masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor dan aliran modal asing. Meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, berbagai sektor strategis masih bergantung pada barang impor, mulai dari bahan baku industri, mesin produksi, teknologi, energi, hingga sebagian kebutuhan pangan tertentu seperti gandum dan kedelai.

Data dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa impor bahan baku dan barang modal masih mendominasi struktur impor nasional, menandakan bahwa sektor produksi dalam negeri belum sepenuhnya mandiri.

Kedua, ketergantungan terhadap investasi asing juga membuat nilai tukar rupiah rentan terhadap gejolak global. Dalam sistem ekonomi yang liberal kapitalistik, arus modal asing dapat masuk dengan cepat ketika prospek keuntungan tinggi, tetapi juga dapat keluar secara besar-besaran ketika terjadi ketidakpastian ekonomi atau kenaikan suku bunga di negara maju.

Ketika investor asing menarik dananya dari pasar saham maupun obligasi Indonesia, permintaan terhadap dolar meningkat karena modal yang keluar dikonversi ke mata uang asalnya.

Ketiga, persoalan utang negara yang terus meningkat turut menjadi faktor yang membebani stabilitas rupiah. Berdasarkan data resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pemerintah menghadapi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang dalam jumlah yang sangat besar dalam beberapa tahun mendatang.

Sejumlah ekonom menyebut tahun 2026 sebagai periode yang berat karena jatuh tempo utang ribawi pemerintah mencapai sekitar Rp. 833,96 triliun. Kondisi ini sering disebut sebagai debt wall atau “tembok utang”, yaitu situasi ketika kewajiban pembayaran menumpuk dalam satu periode tertentu sehingga membutuhkan pembiayaan yang sangat besar.

Keempat, besarnya kebutuhan dana untuk membayar utang dapat memengaruhi persepsi investor terhadap risiko ekonomi Indonesia. Meskipun pemerintah memiliki berbagai instrumen untuk mengelola utang, pasar keuangan tetap memperhatikan kemampuan fiskal negara dalam memenuhi kewajiban tersebut.

Jika investor menilai risiko meningkat, mereka cenderung mengalihkan aset ke instrumen yang dianggap lebih aman. Dalam teori ekonomi internasional, kondisi ini dikenal sebagai meningkatnya country risk premium, yaitu tambahan risiko yang harus ditanggung negara berkembang dibandingkan negara maju.

Kelima, dominasi dolar Amerika Serikat dalam sistem keuangan global juga menjadi penyebab struktural melemahnya rupiah. Dolar masih menjadi mata uang utama dalam perdagangan internasional, cadangan devisa, transaksi komoditas, dan pembayaran utang luar negeri. Ketika Federal Reserve System menaikkan suku bunga acuannya, aset-aset berdenominasi dolar menjadi lebih menarik bagi investor global.

Keenam, pelemahan rupiah pada akhirnya mencerminkan kombinasi antara faktor domestik dan global. Ketergantungan pada impor, tingginya kebutuhan pembiayaan utang, serta dominasi dolar dalam sistem ekonomi dunia menciptakan tekanan berlapis terhadap mata uang nasional. Penguatan sistem ekonomi agar berdaulat tidak cukup dilakukan melalui intervensi jangka pendek di pasar valuta asing, tetapi memerlukan perbaikan sistemik, struktural dan ideologis.

Berdaulat Dengan Syariat

Dalam perspektif Islam, berbagai krisis ekonomi dan hilangnya keberkahan yang menimpa negeri ini, pada hakikatnya tidak semata-mata disebabkan oleh faktor teknis ekonomis, melainkan faktor ideologis, yakni diterapkannya sistem ekononi kapitalisme sekuler yang menjauhi petunjuk dan hukum Allah SWT. Al-Qur'an menjelaskan bahwa keberkahan hidup sangat terkait dengan keimanan dan ketakwaan.

Hal ini sebagaimana firman Allah : Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (QS Al A’raf : 96)

Dengan penerapan sistem ekonomi kapitalisme sekuler dan meninggalkan syariat Allah, negeri ini telah melakukan kemaksiatan dan kekufuran sistemik, khususnya bidang ekonomi. Ketika negeri meninggalkan syariat Allah dan menggantinya dengan sistem yang bertentangan dengan hukum-Nya, berbagai bentuk kerusakan dan ketimpangan akan muncul.

Hal ini sebagaimana peringatan Allah SWT : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS Ar Rum : 41)

Diantara sumber persoalan ekonomi modern adalah dominasi sistem ribawi yang menjadi fondasi kapitalisme global pimpinan AS. Sayangnya, Indonesia sebagai negeri muslim terbesar di dunia telah menjerumuskan diri dalam ekonomi kapitalisme yang sarat dengan transaksi ribawi ini dengan menjadikan AS sebagai rujukan. Padahal Islam secara tegas mengharamkan riba karena menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi.

Hal ini sebagaimana firman Allah SWT : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS Al Baqarah : 275).

Karena itu, salah satu langkah praktis yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melepaskan diri dari ketergantungan pada sistem utang berbasis bunga serta membangun sistem keuangan yang berlandaskan syariah. Dengan syariah, bukan hanya akan melahirkan keberkahan, tapi juga akan mewujudkan kedaulatan ekonomi negeri ini.

Tingginya tekanan rupiah hingga menembus level psikologis Rp18.000 per dolar AS adalah karena kesalahan mengelola sistem ekonomi negeri ini, tidak berhubungan dengan keyakinan atas rejeki Allah. Umat Islam mesti memisahkan antara kesalahan sistem dengan keyakinan rejeki Allah. Kesalahan sistem adalah masalah kemaksiatan, sementara rejeki Allah adalah masalah keimanan.

Selain meninggalkan ekonomi ribawi, Islam mewujudkan kedaulatan ekonomi dengan menyembalikan pengelolaan sumber daya alam oleh negara dan diperuntukkan untuk kepentingan Kesejahteraan rakyat. Dalam Islam haram hukumnya privatisasi SDA, apalagi menyerahkan pengelolaan SDA kepada pihak asing atau aseng.

Dalam hadis riwayat Sunan Abu Dawud dan Sunan Ibn Majah, Rasulullah SAW bersabda: Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.

Sistem ekonomi kapitalisme sekuler liberal telah merampok sumber daya alam milik rakyat di negeri ini dan menjadikan ekonomi hanya dikuasai oleh segelintir koorporasi dan oligarki rakus dan menyebabkan kemiskinan strukutral yang tidak pernah ada ujung pangkalnya.

Padahal Allah telah melarang dalam firmanNya : …supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. (QS Al Hasyr : 7)

Untuk mewujudkan keberkahan dan kedaulatan ekonomi di negeri ini, baiknya beralih pada mata uang dinar dan dirham sebagai alternatif terhadap dominasi mata uang fiat internasional yang berpusat pada dolar AS. Secara historis, dinar emas dan dirham perak pernah menjadi alat tukar yang digunakan selama berabad-abad dalam negeri-negeri Islam dibawah daulah khilafah Islam dibawah kepemimpinan seorang khalifah yang menerapkan Islam secara kaffah.

Rasulullah SAW bersabda: “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya” (HR. Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim). Karena itu , kedaulatan ekonomi tak mungkin tercapai dengan kapitalisme sekuler liberal, tapi hanya dengan syariat Islam dalam naungan khilafah Islamiyyah.

(Ahmad Sastra, Kota Hujan, No.1377/13/06/26 : 16.02 WIB)

PESANTREN MASIH YANG TERBAIK [?!]

2026-06-10T15:54:06.936+07:00

Oleh: Ahmad Sastra

Tidak ada suatu bidang kehidupan yang lebih kompeks dari bidang pendidikan. Sebab pendidikan menyangkut pembentukan manusia dalam jangka panjang sekaligus menyangkut masa depan suatu peradaban bangsa. Kegagalan sistem pendidikan akan menjerumuskan suatu negara dalam kubangan peradaban yang gagal pula.

Jadi, sebenarnya keberhasilan dan atau kegagalan sistem pendidikan adalah bergantung negaranya. Dilema dunia saat ini yang paling fundamental adalah adanya sekulerisasi dan liberalisasi pendidikan. Hampir di seluruh dunia, negara menerapkan ideologi sekulerisme yang pada akhirnya berimbas ke aspek pendidikan. Dalam situasi ini, umat Islam dihadapkan dengan dilema yang tidak mudah.

Suatu Diskursus

Perdebatan mengenai pendidikan Islam dan pendidikan sekuler merupakan diskursus yang terus berkembang dalam kajian filsafat pendidikan. Pendidikan sekuler pada umumnya memisahkan agama dari proses pendidikan formal dan menempatkan rasionalitas, sains, serta kebutuhan duniawi sebagai orientasi utama pembelajaran.

Sebaliknya, pendidikan Islam memandang bahwa pendidikan harus mengintegrasikan dimensi spiritualitas, rasionalitas, moralitas, intelektualitas, sosial, dan fisik dalam satu kesatuan yang utuh.

Dalam perspektif Islam, tujuan pendidikan tidak hanya menghasilkan manusia yang cerdas secara akademik sebagaimana pendidikan sekuler, tetapi juga manusia yang beriman, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi.

Di tengah krisis moral global, meningkatnya kekerasan remaja, penyalahgunaan narkoba, gangguan kesehatan mental, dan berbagai bentuk degradasi etika, muncul pertanyaan mendasar : apakah model pendidikan yang hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual dan kebutuhan pasar kerja cukup untuk membangun peradaban manusia?. Apa pula keunggulan pendidikan Islam dibandingkan pendidikan sekuler.

Perspektif Normatif : Pendidikan Islam Berbasis Akal dan Wahyu

Keunggulan utama pendidikan Islam terletak pada landasan normatifnya yang bersumber dari wahyu Allah SWT. Selain wahyu, Pendidikan Islam juga dibangun dengan pondasi konstruksi pemikiran rasional dan saintifik yang melahirkan kemajuan peradaban. Sementara Al-Qur'an dan Sunnah dijadikan petunjuk dan arah pendidikan yang sempurna.

Allah SWT berfirman: "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan." (QS. Al-'Alaq: 1). Ayat pertama yang turun tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pendidikan dalam Islam selalu dikaitkan dengan dimensi spiritualitas. Secara aksiologis, ilmu tidak berdiri bebas dari nilai, tetapi harus mengantarkan manusia semakin mengenal dan mengabdi kepada Allah SWT.

Tujuan pendidikan Islam juga ditegaskan dalam firman Allah: "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku." (QS. Adz-Dzariyat: 56).

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (QS Al Baqarah : 30)

Berbeda dengan pendidikan sekuler yang umumnya berorientasi pada pencapaian duniawi, pendidikan Islam mengintegrasikan tujuan dunia dan akhirat sekaligus. Menurut Syed Muhammad Naquib al-Attas, tujuan pendidikan Islam adalah melahirkan "manusia yang baik" (good man), bukan sekadar "warga negara yang baik" (good citizen) atau tenaga kerja yang produktif.

Perspektif Empirik : Pendidikan Islam dan Pembentukan Karakter

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendidikan berbasis agama memiliki kontribusi signifikan terhadap pembentukan karakter peserta didik. Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Moral Education menemukan bahwa pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan moral memiliki korelasi positif dengan perkembangan empati, pengendalian diri, integritas, serta perilaku prososial peserta didik.

Penelitian lain yang diterbitkan dalam International Journal of Islamic Educational Psychology (2023) menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan Islam yang menekankan pembiasaan ibadah, keteladanan guru, dan pendidikan akhlak berkontribusi terhadap rendahnya perilaku menyimpang serta meningkatnya kemampuan regulasi diri peserta didik.

Secara empiris, pesantren sebagai salah satu model pendidikan Islam terbukti memiliki kemampuan membangun karakter disiplin, kemandirian, kesederhanaan, dan tanggung jawab sosial. Sistem pendidikan yang berlangsung selama 24 jam melalui pembiasaan hidup sehari-hari menjadikan pendidikan karakter tidak hanya diajarkan tetapi juga dipraktikkan secara nyata.

Meski demikian, pesantren harus terus berbenah, sebab pesantren harus terus mempertahankan nilai Islam sekaligus harus cepat dan tepat merespons modernitas dengan adanya kemajuan ilmu dan teknologi. Sebab Islam menghendaki umatnya sukses dunia dan akhirat sekaligus.

Peradaban Islam masa lalu harus menjadi inspirasi dengan lahirnya para ilmuwan saintis sekaligus orang-orang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah. Peradaban pendidikan Islam masa lalu telah melahirkan generasi polymath yang melampaui zaman.

Jika lembaga pendidikan Islam, dari dasar hingga tinggi, khususnya pesantren mampu kembali meraih mahkota yang hilang ini, maka pesantren adalah pendidikan terbaik saat ini. Pendidikan sekuler terbukti telah melahirkan generasi yang tak berkarakter, meski secara keilmuwan duniawi mungkin bisa unggul. Pesantren bisa meraih dua-duanya, jika benar-benar mau berbenah.

Sebaliknya, banyak kritik terhadap pendidikan sekuler modern yang terlalu menitikberatkan aspek kognitif dan prestasi akademik sehingga mengabaikan pembentukan moral peserta didik. Fenomena meningkatnya kecemasan, depresi, individualisme, dan krisis makna hidup pada generasi muda menjadi salah satu indikator keterbatasan pendekatan pendidikan yang terlalu materialistik.

Perspektif Historis : Kontribusi Pendidikan Islam terhadap Peradaban Dunia

Secara historis, pendidikan Islam memiliki rekam jejak yang sangat kuat dalam membangun peradaban manusia. Pada masa keemasan Islam (abad ke-8 hingga ke-14 M), dunia Islam menjadi pusat ilmu pengetahuan global.

Institusi seperti Bayt al-Hikmah di Baghdad, Al-Azhar University di Mesir, dan University of al-Qarawiyyin di Maroko menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang melahirkan ilmuwan besar seperti Ibn Sina, Al-Khawarizmi, Al-Biruni, dan Ibn Khaldun.

Menurut sejarawan George Sarton, selama beberapa abad dunia Islam menjadi pemimpin peradaban ilmiah dunia. Kemajuan tersebut lahir karena pendidikan Islam tidak memisahkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan.

Sebaliknya, sekularisasi pendidikan di Barat muncul sebagai respons terhadap dominasi gereja pada Abad Pertengahan. Meskipun menghasilkan kemajuan teknologi yang luar biasa, sekularisasi juga melahirkan dikotomi ilmu dan nilai yang hingga kini menjadi salah satu kritik utama terhadap pendidikan modern.

Perspektif Sosiologis : Pendidikan Islam dan Kohesi Sosial

Dari perspektif sosiologis, pendidikan Islam memiliki keunggulan dalam membangun solidaritas sosial dan modal sosial (social capital). Konsep ukhuwah Islamiyah, ta'awun (tolong-menolong), musyawarah, dan tanggung jawab sosial yang diajarkan dalam pendidikan Islam membentuk individu yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan pribadi tetapi juga kepentingan masyarakat.

Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Muslim Minority Affairs (2022) menunjukkan bahwa pendidikan berbasis nilai-nilai keagamaan memiliki pengaruh positif terhadap partisipasi sosial, kepedulian masyarakat, dan perilaku sukarela (volunteering behavior).

Pesantren di Indonesia merupakan contoh nyata bagaimana pendidikan Islam berfungsi sebagai pusat pemberdayaan sosial. Selain mengajarkan ilmu agama, banyak pesantren yang aktif dalam pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, pendidikan masyarakat, dan pengembangan kewirausahaan sosial.

Sementara itu, sejumlah sosiolog mengkritik pendidikan sekuler yang terlalu kompetitif dan individualistik. Orientasi yang berlebihan pada prestasi individual sering kali mengurangi dimensi kebersamaan dan solidaritas sosial dalam proses pendidikan.

Perspektif Saintifik : Kesesuaian Pendidikan Islam dengan Temuan Ilmu Modern

Salah satu anggapan yang sering muncul adalah bahwa pendidikan Islam kurang ilmiah dibandingkan pendidikan sekuler. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya benar. Berbagai penelitian dalam bidang psikologi, neurosains, dan pendidikan modern justru menunjukkan kesesuaian antara prinsip-prinsip pendidikan Islam dan temuan ilmiah kontemporer.

Penelitian dalam bidang positive psychology yang dipelopori oleh Martin Seligman menunjukkan bahwa makna hidup, spiritualitas, rasa syukur, dan hubungan sosial yang sehat merupakan faktor penting dalam kebahagiaan dan kesejahteraan psikologis manusia. Nilai-nilai tersebut telah lama menjadi bagian integral pendidikan Islam.

Penelitian neurosains juga menunjukkan bahwa praktik spiritual seperti doa, meditasi, dan refleksi dapat meningkatkan keseimbangan emosional, kemampuan pengendalian diri, serta kesehatan mental. Temuan ini sejalan dengan praktik ibadah dalam Islam seperti salat, zikir, tilawah Al-Qur'an, dan muhasabah.

Kajian yang dipublikasikan dalam Frontiers in Psychology (2023) menunjukkan bahwa spiritualitas memiliki hubungan positif dengan resiliensi, kesehatan mental, dan kesejahteraan psikologis.

Selain itu, konsep pendidikan karakter yang saat ini menjadi fokus pendidikan global sejatinya telah lama menjadi inti pendidikan Islam melalui konsep tazkiyatun nafs (penyucian jiwa), tarbiyah akhlaqiyah (pendidikan moral), dan ta'dib (pembentukan adab).

Kritik terhadap Dikotomi Pendidikan Islam dan Sekuler

Meskipun memiliki banyak keunggulan, pendidikan Islam tidak boleh terjebak pada romantisme historis atau sikap anti-sains. Tantangan terbesar pendidikan Islam saat ini adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebaliknya, pendidikan sekuler juga tidak sepenuhnya dapat ditolak karena banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan metodologi ilmiah, teknologi, dan inovasi.

Karena itu, yang diperlukan bukanlah mempertentangkan pendidikan Islam dan pendidikan sekuler secara ekstrem, melainkan membangun paradigma pendidikan integratif yang menggabungkan kekuatan keduanya. Pendidikan Islam harus mampu mempertahankan fondasi moral dan spiritual sekaligus mengembangkan sains, teknologi, literasi digital, dan keterampilan abad ke-21.

Analisis normatif, empiris, historis, sosiologis, dan saintifik menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki keunggulan yang signifikan dibandingkan model pendidikan sekuler yang murni berorientasi duniawi. Pendidikan Islam menawarkan pendekatan yang lebih holistik karena mengintegrasikan dimensi spiritual, moral, intelektual, sosial, dan emosional dalam satu kesatuan yang utuh.

Secara normatif, pendidikan Islam berlandaskan wahyu yang memberikan arah dan tujuan hidup yang jelas. Secara empiris, pendidikan Islam terbukti efektif dalam membangun karakter. Secara historis, pendidikan Islam telah melahirkan peradaban ilmu pengetahuan yang gemilang. Secara sosiologis, pendidikan Islam memperkuat solidaritas sosial dan kepedulian masyarakat. Secara saintifik, banyak prinsip pendidikan Islam yang justru mendapatkan dukungan dari temuan ilmu pengetahuan modern.

Di tengah krisis moral, kesehatan mental, dan disorientasi nilai yang melanda dunia modern, pendidikan Islam memiliki peluang besar untuk menjadi model pendidikan masa depan yang lebih manusiawi, berkarakter, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia secara menyeluruh.

REFERENSI

Al-Attas, S. M. N. (1991). The Concept of Education in Islam. Kuala Lumpur: ISTAC.

Azra, A. (2019). Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III. Jakarta: Kencana.

Halstead, J. M. (2004). An Islamic concept of education. Comparative Education, 40(4), 517–529.

Hefner, R. W. (2009). Making Modern Muslims: The Politics of Islamic Education in Southeast Asia. Honolulu: University of Hawai'i Press.

Seligman, M. E. P. (2011). Flourish. New York: Free Press.

Sulaiman, M., Abdullah, A., & Rahman, F. (2023). Spirituality and character formation in Islamic education. International Journal of Islamic Educational Psychology, 4(2), 115–130.

UNESCO. (2021). Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education. Paris: UNESCO.

Yusuf, M., & Karim, A. (2023). Religious education and youth character development: A systematic review. Journal of Moral Education, 52(3), 345–362.

Zarkasyi, H. F. (2020). Pendidikan Islam dan Tantangan Peradaban Modern. Ponorogo: CIOS.

(Ahmad Sastra, Kota Hujan, No.1376/10/06/26 : 15.52 WIB)

TUJUH ‘DOKTER’ TERBAIK DI DUNIA

2026-06-09T21:11:33.067+07:00

Oleh : Ahmad Sastra

Di tengah kemajuan teknologi kedokteran modern, manusia sering kali menganggap kesehatan hanya bergantung pada rumah sakit, obat-obatan, dan tenaga medis profesional. Padahal, banyak penelitian ilmiah menunjukkan bahwa faktor gaya hidup memiliki pengaruh yang jauh lebih besar terhadap kesehatan dibandingkan pengobatan setelah penyakit muncul.

Organisasi kesehatan dunia menegaskan bahwa sebagian besar penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, diabetes, obesitas, hipertensi, dan beberapa jenis kanker sangat berkaitan dengan pola hidup manusia.

Para pakar kesehatan preventif sering menyebut bahwa terdapat “tujuh dokter terbaik di dunia” yang selalu tersedia, tidak memerlukan biaya mahal, dan dapat diakses oleh siapa saja. Ketujuh dokter tersebut bukanlah manusia, melainkan air putih, sinar matahari, olahraga, istirahat yang cukup, pikiran positif, makanan sehat, dan rasa syukur. Jika dimanfaatkan secara optimal, ketujuh faktor ini mampu menjaga kesehatan fisik, mental, dan spiritual manusia.

Dalam perspektif Islam, menjaga kesehatan merupakan bagian dari amanah Allah SWT yang harus dipelihara. Rasulullah SAW bersabda: “Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu padanya, yaitu kesehatan dan waktu luang.” (HR. Bukhari). Hadis ini menunjukkan bahwa kesehatan adalah nikmat besar yang sering kali baru disadari nilainya ketika telah hilang.

Dokter Pertama: Air Putih. Tubuh manusia terdiri dari sekitar 60 persen air. Air berfungsi mengatur suhu tubuh, mengangkut nutrisi, membantu proses metabolisme, melumasi sendi, serta membuang racun melalui urin dan keringat.

Menurut World Health Organization (WHO), kecukupan cairan sangat penting untuk menjaga fungsi fisiologis tubuh secara optimal. Dehidrasi ringan sekalipun dapat menurunkan konsentrasi, mengganggu fungsi ginjal, dan menyebabkan kelelahan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa konsumsi air yang cukup membantu menjaga kesehatan ginjal, mengurangi risiko batu ginjal, memperbaiki fungsi pencernaan, serta mendukung kesehatan kulit. Karena itu, air putih dapat disebut sebagai dokter pertama yang setiap hari bekerja menjaga keseimbangan tubuh manusia.

Al-Qur'an juga mengingatkan pentingnya air sebagai sumber kehidupan: "Dan Kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup." (QS. Al-Anbiya: 30). Ayat ini menunjukkan bahwa kehidupan biologis manusia sangat bergantung pada keberadaan air.

Dokter Kedua: Sinar Matahari. Selama bertahun-tahun banyak orang menghindari sinar matahari karena khawatir terhadap paparan panas dan risiko kerusakan kulit. Padahal, paparan sinar matahari yang cukup, terutama pada pagi hari, memiliki manfaat besar bagi kesehatan.

Sinar matahari membantu tubuh memproduksi vitamin D yang berperan penting dalam penyerapan kalsium, kesehatan tulang, fungsi imun, dan kesehatan mental. Menurut National Institutes of Health, kekurangan vitamin D berkaitan dengan peningkatan risiko osteoporosis, gangguan imun, dan berbagai penyakit kronis.

Paparan sinar matahari pagi selama 10–30 menit beberapa kali dalam seminggu dapat membantu memenuhi kebutuhan vitamin D sebagian besar orang. Selain itu, cahaya matahari membantu mengatur ritme sirkadian tubuh sehingga kualitas tidur menjadi lebih baik.

Karena itu, sinar matahari layak disebut sebagai dokter kedua yang bekerja secara alami menjaga kesehatan manusia.

Dokter Ketiga: Olahraga. Olahraga merupakan obat alami yang hampir tidak memiliki efek samping jika dilakukan secara benar. Aktivitas fisik membantu memperkuat jantung, meningkatkan sirkulasi darah, menjaga berat badan ideal, memperbaiki metabolisme, dan meningkatkan kesehatan mental.

Menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC), aktivitas fisik teratur dapat menurunkan risiko penyakit jantung, stroke, diabetes tipe 2, obesitas, depresi, dan beberapa jenis kanker.

WHO merekomendasikan orang dewasa melakukan aktivitas fisik sedang minimal 150 menit per minggu. Bentuknya dapat berupa berjalan kaki, bersepeda, berenang, berkebun, maupun olahraga lainnya.

Rasulullah SAW juga mendorong umat Islam untuk memiliki fisik yang kuat. Beliau bersabda: “Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah.” (HR. Muslim).

Kekuatan yang dimaksud mencakup kekuatan iman, ilmu, dan juga kesehatan fisik yang diperoleh melalui aktivitas yang menyehatkan.

Dokter Keempat: Istirahat yang Cukup. Dalam budaya modern, kurang tidur sering dianggap sebagai simbol produktivitas. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa kekurangan tidur merupakan faktor risiko berbagai penyakit serius.

Saat tidur, tubuh melakukan proses pemulihan jaringan, memperkuat sistem kekebalan, mengatur hormon, dan mengonsolidasikan memori. Menurut American Academy of Sleep Medicine, orang dewasa membutuhkan sekitar 7–9 jam tidur berkualitas setiap malam.

Kurang tidur dapat meningkatkan risiko hipertensi, diabetes, obesitas, depresi, gangguan konsentrasi, dan penyakit jantung. Sebaliknya, tidur yang cukup membantu menjaga kesehatan fisik dan mental.

Allah SWT menjadikan malam sebagai waktu beristirahat: “Dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat.” (QS. An-Naba: 9). Ayat ini menunjukkan bahwa istirahat merupakan bagian dari sunnatullah yang tidak boleh diabaikan manusia.

Dokter Kelima: Pikiran Positif. Hubungan antara pikiran dan tubuh telah menjadi perhatian utama dalam ilmu kesehatan modern. Kondisi psikologis seseorang sangat memengaruhi kesehatan fisiknya.

Penelitian dalam bidang psikoneuroimunologi menunjukkan bahwa stres kronis dapat meningkatkan hormon kortisol yang berdampak negatif terhadap sistem imun, kesehatan jantung, dan metabolisme tubuh. Sebaliknya, sikap optimis dan pikiran positif berhubungan dengan umur yang lebih panjang serta risiko penyakit yang lebih rendah.

Menurut Harvard Medical School, optimisme memiliki hubungan kuat dengan kesehatan kardiovaskular dan kesejahteraan psikologis.

Islam mengajarkan umatnya untuk selalu berbaik sangka kepada Allah SWT. Dalam hadis qudsi Allah berfirman: “Aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku kepada-Ku.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Pikiran positif bukan berarti mengabaikan masalah, tetapi memandang setiap ujian sebagai peluang untuk bertumbuh dan mendekatkan diri kepada Allah.

Dokter Keenam: Makanan Sehat. Makanan merupakan bahan bakar utama tubuh. Kualitas makanan yang dikonsumsi akan menentukan kualitas kesehatan seseorang.

Pola makan sehat ditandai dengan konsumsi buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, protein berkualitas, dan lemak sehat, serta membatasi gula, garam, dan makanan ultra-proses.

Laporan Food and Agriculture Organization dan WHO menunjukkan bahwa pola makan tidak sehat menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya penyakit tidak menular di seluruh dunia.

Islam sangat memperhatikan aspek makanan. Allah SWT berfirman: “Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik.” (QS. Al-Baqarah: 168).

Konsep halalan thayyiban tidak hanya menekankan kehalalan, tetapi juga kualitas dan manfaat makanan bagi kesehatan manusia. Makanan sehat ibarat dokter yang setiap hari membangun, memperbaiki, dan mempertahankan fungsi tubuh manusia.

Dokter Ketujuh: Selalu Bersyukur. Dokter terakhir sekaligus yang paling sering diabaikan adalah rasa syukur. Banyak orang sehat secara fisik tetapi mengalami gangguan mental akibat ketidakpuasan, kecemasan, dan tekanan hidup.

Penelitian dalam bidang psikologi positif menunjukkan bahwa praktik syukur dapat meningkatkan kebahagiaan, memperbaiki kualitas tidur, mengurangi stres, menurunkan gejala depresi, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Studi yang dipublikasikan dalam Journal of Personality and Social Psychology oleh Robert Emmons dan Michael McCullough menunjukkan bahwa individu yang secara rutin melatih rasa syukur memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak melakukannya.

Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu.” (QS. Ibrahim: 7). Rasa syukur melahirkan ketenangan batin, sedangkan ketenangan batin berdampak langsung terhadap kesehatan fisik melalui penurunan stres dan peningkatan kualitas hidup.

Integrasi Tujuh Dokter dalam Kehidupan Sehari-hari

Ketujuh dokter ini sebenarnya saling berkaitan. Air putih membantu metabolisme tubuh, sinar matahari mendukung produksi vitamin D, olahraga memperkuat organ tubuh, tidur memulihkan energi, pikiran positif menjaga kesehatan mental, makanan sehat menyediakan nutrisi, dan rasa syukur menciptakan ketenangan jiwa.

Kesehatan yang optimal tidak lahir dari satu faktor saja, melainkan dari sinergi seluruh aspek tersebut. Menariknya, sebagian besar dari ketujuh dokter ini tidak memerlukan biaya besar. Yang dibutuhkan adalah kesadaran, disiplin, dan kemauan untuk menjalankannya secara konsisten.

Kemajuan dunia medis merupakan anugerah besar bagi umat manusia. Namun, pengobatan terbaik tetaplah pencegahan. Air putih, sinar matahari, olahraga, istirahat yang cukup, pikiran positif, makanan sehat, dan rasa syukur merupakan tujuh dokter terbaik yang telah disediakan Allah SWT bagi manusia. Ketujuhnya bekerja setiap hari menjaga tubuh, pikiran, dan jiwa agar tetap sehat.

Karena itu, sebelum mencari obat ketika sakit, sudah sepatutnya manusia terlebih dahulu bersahabat dengan tujuh dokter alami ini. Dengan menjalankan gaya hidup sehat yang seimbang serta dibingkai oleh nilai-nilai keimanan, manusia tidak hanya memperoleh kesehatan jasmani, tetapi juga ketenangan ruhani yang menjadi fondasi kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat.

REFERENSI

Al-Qur'an al-Karim.

American Academy of Sleep Medicine. Recommended Amount of Sleep for Adults.

Centers for Disease Control and Prevention. Benefits of Physical Activity.

Emmons, R. A., & McCullough, M. E. (2003). Counting Blessings versus Burdens: An Experimental Investigation of Gratitude and Subjective Well-Being. Journal of Personality and Social Psychology, 84(2), 377–389.

Food and Agriculture Organization. Healthy Diet and Nutrition Reports.

Harvard Medical School. Positive Thinking and Health.

National Institutes of Health. Office of Dietary Supplements. Vitamin D Fact Sheet.

Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim

World Health Organization. (2024). Healthy Diet Fact Sheet.

World Health Organization. (2024). Physical Activity Guidelines.

(Ahmad Sastra, Kota Hujan, No.1375/09/06/26 : 21.03 WIB)

PERUBAHAN, PILIHAN, DAN PRINSIP

2026-06-09T08:47:14.284+07:00

Oleh : Ahmad Sastra

Perubahan adalah hukum kehidupan. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat menghindarinya. Waktu terus bergerak, usia bertambah, kondisi sosial berubah, teknologi berkembang, dan peradaban terus mengalami transformasi. Hari ini tidak pernah sama dengan kemarin, dan esok tidak akan pernah sama dengan hari ini. Dalam perspektif kehidupan, perubahan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sebuah keniscayaan yang harus dipahami dan dikelola dengan bijaksana.

Allah SWT menciptakan alam semesta dalam dinamika perubahan yang terus berlangsung. Pergantian siang dan malam, pergiliran musim, pertumbuhan manusia dari bayi hingga dewasa, bahkan naik dan turunnya suatu bangsa merupakan bukti bahwa perubahan adalah sunnatullah.

Allah berfirman: “Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berakal.” (QS. Ali Imran: 190)

Ayat ini menunjukkan bahwa perubahan bukanlah peristiwa yang terjadi secara kebetulan, melainkan bagian dari sistem kehidupan yang telah Allah tetapkan. Karena itu, manusia yang bijaksana bukanlah mereka yang menolak perubahan, tetapi mereka yang mampu mengambil pelajaran dari setiap perubahan yang terjadi.

Perubahan Sebagai Tanda Kehidupan

Dalam kajian filsafat, perubahan sering dipandang sebagai tanda adanya kehidupan. Filsuf Yunani, Heraclitus, pernah menyatakan bahwa tidak ada sesuatu yang tetap selain perubahan itu sendiri. Meskipun pandangan tersebut lahir dari tradisi filsafat Barat, Islam jauh sebelumnya telah mengajarkan bahwa kehidupan memang bergerak secara dinamis sesuai kehendak Allah SWT.

Seseorang yang berhenti belajar akan tertinggal. Sebuah lembaga yang enggan berbenah akan kehilangan relevansi. Sebuah masyarakat yang menolak perubahan positif akan mengalami kemunduran. Karena itu, perubahan sejatinya merupakan sarana untuk bertumbuh, berkembang, dan menjadi lebih baik.

Islam mendorong umatnya untuk terus melakukan perbaikan diri. Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka ia termasuk orang yang beruntung.” (Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman)

Hadis ini mengandung pesan mendalam bahwa kehidupan seorang muslim harus selalu bergerak menuju kualitas yang lebih baik. Perubahan yang bernilai bukan sekadar perubahan fisik atau materi, tetapi perubahan yang mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Di Tengah Perubahan Selalu Ada Pilihan

Perubahan selalu menghadirkan pilihan. Ketika teknologi berkembang, manusia dapat memilih menggunakannya untuk kebaikan atau keburukan. Ketika memperoleh kekayaan, seseorang dapat memilih bersyukur atau menjadi sombong. Ketika menghadapi kesulitan, seseorang dapat memilih bersabar atau berputus asa.

Pilihan merupakan salah satu anugerah terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Dengan kemampuan memilih, manusia menjadi makhluk yang bertanggung jawab atas setiap tindakannya. Allah SWT berfirman: “Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan.” (QS. Al-Balad: 10)

Ayat ini menegaskan bahwa manusia diberikan kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya. Namun kebebasan tersebut bukan tanpa batas. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, baik di dunia maupun di akhirat.

Sering kali manusia terjebak pada pilihan yang didasarkan semata-mata pada pertimbangan duniawi. Ukuran keberhasilan kemudian hanya diukur dari kekayaan, popularitas, jabatan, atau kenikmatan materi. Akibatnya, banyak orang rela mengorbankan nilai-nilai moral demi mencapai ambisi pribadi. Mereka berubah, tetapi perubahan itu justru menjauhkan diri dari tujuan penciptaan manusia sebagai hamba Allah.

Dalam realitas kehidupan modern, godaan semacam ini semakin kuat. Media sosial sering menjadikan popularitas sebagai ukuran kesuksesan. Budaya konsumtif mendorong manusia mengejar kemewahan tanpa batas. Persaingan ekonomi terkadang membuat sebagian orang menghalalkan segala cara. Di sinilah pentingnya prinsip sebagai penuntun dalam mengambil keputusan.

Prinsip: Kompas Kehidupan Seorang Muslim

Perubahan tanpa prinsip ibarat kapal yang berlayar tanpa kompas. Ia mungkin bergerak cepat, tetapi tidak memiliki arah yang jelas. Sebaliknya, prinsip memberikan arah sehingga setiap perubahan tetap berada dalam koridor yang benar.

Bagi seorang muslim, prinsip hidup yang paling kokoh adalah ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Nilai-nilai Islam tidak berubah oleh perkembangan zaman. Kejujuran tetap bernilai meskipun dunia dipenuhi manipulasi. Amanah tetap mulia meskipun pengkhianatan dianggap biasa. Kesederhanaan tetap terhormat meskipun budaya materialisme semakin menguat.

Allah SWT berfirman: “Maka tetaplah engkau pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu.” (QS. Hud: 112)

Ayat ini menegaskan pentingnya istiqamah dalam memegang prinsip. Dunia boleh berubah, tetapi prinsip Islam harus tetap menjadi fondasi kehidupan. Seorang muslim boleh mengadopsi teknologi modern, mengembangkan ilmu pengetahuan, memperbaiki sistem pendidikan, dan meningkatkan kualitas ekonomi, tetapi semua itu harus dilakukan dalam bingkai nilai-nilai syariat.

Prinsip Islam berfungsi sebagai filter yang membedakan antara perubahan yang membawa kemaslahatan dan perubahan yang justru membawa kerusakan. Tidak semua yang baru pasti baik, dan tidak semua yang lama pasti buruk. Ukuran kebenaran bukan terletak pada popularitas atau tren, melainkan pada kesesuaiannya dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya.

Berubah untuk Kesuksesan Dunia dan Keselamatan Akhirat

Islam tidak mengajarkan umatnya untuk meninggalkan dunia. Sebaliknya, Islam mendorong umatnya untuk meraih keberhasilan dunia sekaligus kebahagiaan akhirat. Allah SWT mengabadikan doa yang sangat terkenal: “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta lindungilah kami dari azab neraka.” (QS. Al-Baqarah: 201)

Ayat ini menunjukkan keseimbangan yang menjadi ciri khas ajaran Islam. Perubahan yang benar adalah perubahan yang membawa kemajuan duniawi sekaligus meningkatkan kualitas spiritual. Menjadi kaya bukanlah masalah jika kekayaan itu diperoleh secara halal dan digunakan untuk kemaslahatan. Menjadi pemimpin bukanlah persoalan jika kepemimpinan tersebut dijalankan dengan amanah dan keadilan. Menguasai teknologi juga bukan masalah selama digunakan untuk kebaikan umat manusia.

Dalam perspektif maqashid syariah yang dikembangkan oleh para ulama seperti Abu Ishaq al-Syatibi, tujuan syariat adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap perubahan yang mendukung terjaganya lima aspek tersebut merupakan perubahan yang sejalan dengan prinsip Islam. Sebaliknya, perubahan yang merusak salah satu dari tujuan tersebut patut diwaspadai dan ditolak.

Refleksi: Menjadi Muslim yang Adaptif dan Berprinsip

Tantangan terbesar kehidupan modern bukanlah perubahan itu sendiri, melainkan kemampuan menjaga prinsip di tengah perubahan. Banyak orang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, tetapi kehilangan identitas dan nilai-nilai moral. Sebaliknya, ada pula yang begitu takut terhadap perubahan sehingga terjebak dalam stagnasi.

Islam mengajarkan jalan tengah. Seorang muslim harus adaptif terhadap kemajuan, namun tetap kokoh dalam prinsip. Ia harus terbuka terhadap inovasi, tetapi tetap kritis dalam menilai dampaknya. Ia harus mampu bergerak maju tanpa kehilangan arah.

Perubahan akan terus datang silih berganti. Dunia akan terus berkembang dengan segala dinamikanya. Namun satu hal yang harus selalu dijaga adalah prinsip hidup yang bersumber dari wahyu Allah SWT. Ketika prinsip Islam menjadi fondasi, maka setiap perubahan akan menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki kualitas kehidupan, serta menghadirkan kemaslahatan bagi sesama manusia.

Pada akhirnya, yang terpenting bukanlah seberapa banyak perubahan yang kita alami, tetapi ke mana perubahan itu membawa kita. Jika perubahan mengantarkan kepada ketakwaan, kemuliaan akhlak, keberkahan hidup, dan keridhaan Allah SWT, maka itulah perubahan yang sejati. Sebab kesuksesan seorang muslim tidak hanya diukur oleh pencapaian dunia, melainkan juga oleh keselamatan dan kebahagiaan abadi di akhirat kelak.

REFERENSI

Al-Qur'an al-Karim.

Tafsir Ibnu Katsir.

Riyadhus Shalihin.

Abu Ishaq al-Syatibi. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah.

Al-Ghazali. Ihya' Ulum al-Din.

UNESCO. Learning: The Treasure Within (1996), tentang pembelajaran sepanjang hayat dan adaptasi terhadap perubahan.

(Ahmad Sastra, Kota Hujan, No.1374/09/06/26 : 08.42 WIB)

MBG DAN STUNTING MORALITAS

2026-06-07T21:59:58.887+07:00

Oleh : Ahmad Sastra

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dari sebuah cita-cita besar: meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia, menekan angka stunting, memperkuat kualitas sumber daya manusia, dan mempersiapkan Indonesia menuju bonus demografi yang produktif.

Secara konseptual, tujuan tersebut sangat mulia. Negara berupaya memastikan bahwa anak-anak Indonesia memperoleh asupan nutrisi yang memadai agar tumbuh sehat, cerdas, dan mampu bersaing di masa depan.

Namun, di balik upaya mengatasi stunting fisik, muncul pertanyaan yang tidak kalah penting: bagaimana jika program yang bertujuan memperbaiki gizi anak-anak justru menghadapi ancaman dari apa yang dapat disebut sebagai stunting moralitas dalam tata kelola pemerintahan?

Istilah stunting moralitas dalam tulisan ini digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan kemerosotan nilai-nilai integritas, amanah, kejujuran, dan tanggung jawab dalam pengelolaan urusan publik.

Jika stunting fisik menghambat pertumbuhan tubuh anak, maka stunting moralitas menghambat pertumbuhan kualitas tata kelola negara. Keduanya sama-sama berbahaya karena berpotensi merusak masa depan bangsa.

Persoalan ini menjadi relevan karena program MBG merupakan program publik berskala sangat besar yang melibatkan anggaran negara dalam jumlah masif, rantai pengadaan yang kompleks, dan interaksi banyak pihak. Dalam konteks seperti itu, risiko penyimpangan tidak dapat diabaikan.

Fenomena korupsi dalam pengadaan barang dan jasa bukan hanya terjadi di Indonesia. Masalah ini menjadi perhatian dunia internasional karena hampir seluruh negara menghadapi tantangan yang sama.

Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development, pengadaan publik merupakan salah satu area pemerintahan yang paling rentan terhadap korupsi. Kerentanan tersebut muncul karena pengadaan melibatkan aliran dana dalam jumlah besar, proses administrasi yang kompleks, serta interaksi intensif antara pejabat publik dan sektor swasta.

OECD memperkirakan bahwa pengadaan publik menyerap sekitar 12–20 persen produk domestik bruto (PDB) di banyak negara. Dalam skala sebesar itu, bahkan kebocoran kecil sekalipun dapat menghasilkan kerugian yang sangat besar bagi keuangan negara.

Karena itu, organisasi-organisasi internasional seperti World Bank, United Nations Office on Drugs and Crime, dan Transparency International secara konsisten menempatkan sektor pengadaan sebagai titik kritis dalam agenda pemberantasan korupsi.

Program MBG memiliki karakteristik yang membuatnya sangat menantang dari perspektif tata kelola. Program ini membutuhkan pasokan makanan setiap hari untuk jutaan penerima manfaat. Untuk mewujudkannya, diperlukan jaringan pemasok bahan pangan, pengolahan makanan, distribusi logistik, pengawasan kualitas, serta mekanisme pelaporan yang sangat luas.

Setiap tahapan tersebut melibatkan penggunaan dana publik dan keputusan administratif yang dapat menjadi titik rawan penyimpangan. Misalnya, pemerintah harus menentukan siapa yang menjadi pemasok bahan makanan, bagaimana standar kualitas ditetapkan, siapa yang mengawasi distribusi, dan bagaimana mekanisme evaluasi dijalankan. Semakin besar program yang dijalankan, semakin besar pula kebutuhan akan integritas para pelaksananya.

Dalam situasi seperti ini, persoalan utama bukan hanya apakah makanan sampai kepada penerima manfaat, tetapi juga apakah seluruh proses berlangsung secara jujur, transparan, dan akuntabel.

Ketika Stunting Fisik Bertemu Stunting Moralitas

Ironisnya, program yang bertujuan mengatasi stunting fisik dapat menghadapi ancaman dari stunting moralitas. Stunting fisik terjadi ketika anak mengalami kekurangan gizi kronis yang menghambat pertumbuhan tubuh dan perkembangan kognitifnya. Sebaliknya, stunting moralitas terjadi ketika nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan amanah tidak berkembang secara baik dalam sistem pemerintahan.

Jika stunting fisik menghasilkan generasi yang lemah secara biologis, maka stunting moralitas menghasilkan birokrasi yang lemah secara etis. Kondisi tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk: (1) Penggelembungan harga bahan makanan. (2) Pengurangan kualitas makanan. (3) Pengaturan pemenang tender. (4) Konflik kepentingan dalam penunjukan vendor. (5) Penyalahgunaan kewenangan dalam distribusi proyek. (6) Manipulasi laporan pelaksanaan program.

Dalam semua kasus tersebut, persoalan utamanya bukan kurangnya anggaran, melainkan kurangnya integritas. Dalam teori Fraud Triangle yang dikembangkan oleh Donald Cressey, korupsi muncul karena kombinasi tiga faktor: tekanan, peluang, dan rasionalisasi.

Pertama, adanya tekanan ekonomi, politik, atau sosial yang mendorong seseorang mencari keuntungan tambahan. Kedua, adanya peluang akibat lemahnya pengawasan atau sistem kontrol. Ketiga, adanya rasionalisasi, yaitu upaya membenarkan tindakan yang sebenarnya salah.

Program besar seperti MBG berpotensi menyediakan peluang yang cukup besar apabila tata kelolanya belum matang. Karena itu, penguatan sistem pengawasan menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.

Namun perlu dipahami bahwa teknologi pengawasan secanggih apa pun tidak akan mampu sepenuhnya menggantikan integritas manusia. Sistem dapat diperkuat, tetapi apabila pelaksananya kehilangan komitmen moral, penyimpangan tetap dapat terjadi.

Krisis Integritas

Korupsi sesungguhnya bukan hanya masalah hukum atau ekonomi. Korupsi adalah masalah moral dan peradaban. Pemikir politik Amerika, Samuel P Huntington, pernah menegaskan bahwa modernisasi tanpa pembangunan institusi yang kuat dapat melahirkan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

Hal yang sama berlaku dalam pengelolaan program publik. Besarnya anggaran tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan apabila tidak disertai budaya integritas. Dalam konteks ini, ancaman terbesar bagi MBG bukan semata-mata keterbatasan dana atau kendala teknis, melainkan kemungkinan munculnya budaya permisif terhadap penyimpangan.

Ketika masyarakat mulai menganggap korupsi sebagai sesuatu yang biasa, ketika konflik kepentingan dianggap lumrah, dan ketika penyalahgunaan jabatan tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran moral yang serius, maka sesungguhnya bangsa sedang mengalami stunting moralitas.

Perspektif Islam tentang Amanah Publik

Dalam ajaran Islam, pengelolaan harta publik merupakan amanah yang sangat berat.

Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...” (QS. An-Nisa: 58). Ayat ini menegaskan bahwa seluruh kewenangan publik harus dijalankan secara bertanggung jawab dan ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat.

Rasulullah SAW juga memperingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada mereka. Dalam hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.

Dalam perspektif Islam, korupsi bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap amanah Allah dan amanah rakyat. Karena itu, pembangunan bangsa tidak cukup hanya melalui perbaikan infrastruktur atau peningkatan anggaran sosial. Pembangunan karakter dan integritas harus menjadi prioritas yang sama pentingnya.

Mencegah Stunting Moralitas

Jika stunting fisik dicegah melalui perbaikan gizi, maka stunting moralitas harus dicegah melalui pembangunan budaya integritas. Beberapa langkah penting yang perlu dilakukan antara lain: (1) Meningkatkan transparansi seluruh proses pengadaan dan distribusi. (2) Memperkuat audit dan pengawasan independen.

(3) Menegakkan aturan konflik kepentingan secara tegas. (4) Melindungi pelapor pelanggaran (whistleblower). (5) Mengembangkan sistem digital yang memungkinkan pengawasan publik. (6) Memperkuat pendidikan etika dan integritas bagi seluruh penyelenggara negara. Langkah-langkah tersebut tidak hanya penting bagi MBG, tetapi juga bagi seluruh program pembangunan nasional.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi besar bagi masa depan Indonesia. Program ini memiliki potensi besar untuk mengurangi stunting, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperkuat daya saing bangsa.

Namun keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh jumlah makanan yang dibagikan atau besarnya anggaran yang diserap. Keberhasilan juga ditentukan oleh kualitas moral para pengelolanya.

Sebagaimana stunting fisik dapat menghambat pertumbuhan generasi muda, stunting moralitas dapat menghambat kemajuan bangsa melalui korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan hilangnya kepercayaan publik. Karena itu, upaya membangun generasi yang sehat harus berjalan seiring dengan upaya membangun tata kelola yang berintegritas.

Indonesia membutuhkan anak-anak yang sehat secara fisik sekaligus negara yang sehat secara moral. Sebab bangsa yang berhasil mengatasi stunting fisik tetapi gagal mengatasi stunting moralitas tetap akan menghadapi kesulitan dalam mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

REFERENSI

Donald Cressey. (1953). Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2016). Preventing Corruption in Public Procurement.

Samuel P Huntington. (1968). Political Order in Changing Societies.

Transparency International. Berbagai laporan mengenai integritas sektor publik dan pengadaan pemerintah.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2013). Guidebook on Anti-Corruption in Public Procurement.

World Bank. (2020). Enhancing Government Effectiveness and Transparency.

(Ahmad Sastra, Kota Hujan, No.1373/07/06/26 : 21.57 WIB)

MBG DAN PATRONASE POLITIK

2026-06-07T21:20:00.462+07:00

Oleh : Ahmad Sastra

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program sosial terbesar yang pernah dijalankan pemerintah Indonesia. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi peserta didik, menurunkan angka stunting, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang.

Dengan cakupan puluhan juta penerima manfaat serta alokasi anggaran yang sangat besar, MBG menjadi salah satu program strategis nasional yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

Di balik tujuan mulia tersebut, para ahli tata kelola publik mengingatkan bahwa program dengan skala anggaran besar selalu memiliki risiko penyimpangan yang tinggi apabila tidak disertai sistem pengawasan yang kuat. Selain korupsi dan kolusi, salah satu ancaman serius yang sering luput dari perhatian adalah nepotisme.

Jika korupsi berhubungan dengan penyalahgunaan uang negara dan kolusi berkaitan dengan persekongkolan untuk memperoleh keuntungan tertentu, maka nepotisme berkaitan dengan penggunaan kekuasaan untuk memberikan keuntungan kepada keluarga, kerabat, kelompok politik, atau jaringan kedekatan tertentu.

Dalam konteks program sebesar MBG, risiko nepotisme dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari penunjukan vendor yang memiliki hubungan keluarga dengan pejabat, penempatan pejabat pelaksana berdasarkan kedekatan politik, pemberian proyek kepada kelompok pendukung tertentu, hingga distribusi keuntungan ekonomi kepada jaringan patronase politik.

Risiko-risiko tersebut perlu dianalisis secara kritis agar program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak berubah menjadi instrumen distribusi keuntungan bagi kelompok tertentu.

Memahami Nepotisme dalam Tata Kelola Publik

Secara konseptual, nepotisme berasal dari kata Latin nepos yang berarti keponakan atau kerabat. Dalam ilmu administrasi publik, nepotisme dipahami sebagai praktik memberikan jabatan, fasilitas, kontrak, atau keuntungan tertentu kepada anggota keluarga atau kelompok yang memiliki hubungan kedekatan dengan pemegang kekuasaan tanpa mempertimbangkan prinsip meritokrasi dan kompetensi.

Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development, nepotisme merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merusak integritas lembaga publik karena keputusan tidak lagi didasarkan pada kepentingan umum, melainkan pada loyalitas pribadi dan hubungan sosial.

Dalam banyak negara berkembang, nepotisme sering kali berkelindan dengan praktik patronase politik, yaitu penggunaan sumber daya negara untuk memperkuat jaringan kekuasaan dan mempertahankan dukungan politik.

Pertama, penunjukan vendor yang memiliki hubungan keluarga dengan pejabat. Bentuk nepotisme yang paling mudah dikenali adalah penunjukan vendor yang memiliki hubungan keluarga dengan pejabat yang berwenang.

Program MBG membutuhkan jaringan penyedia yang sangat besar, mulai dari pemasok beras, sayuran, telur, daging, ikan, susu, peralatan dapur, jasa distribusi, hingga layanan pendukung lainnya. Nilai ekonominya mencapai puluhan bahkan ratusan triliun rupiah dalam jangka panjang.

Dalam situasi seperti ini, selalu terdapat risiko bahwa kontrak pengadaan diberikan kepada perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh keluarga, kerabat, atau relasi dekat pejabat pengambil keputusan.

Masalah utama dari praktik tersebut bukan semata-mata hubungan kekerabatannya, tetapi hilangnya prinsip kompetisi yang sehat. Vendor yang dipilih karena hubungan keluarga belum tentu memiliki kualitas terbaik, harga paling kompetitif, atau kapasitas operasional yang memadai.

Akibatnya, negara berpotensi membayar lebih mahal untuk layanan yang kualitasnya lebih rendah. Pada akhirnya, masyarakat sebagai penerima manfaat yang akan menanggung dampak dari buruknya tata kelola tersebut.

Kedua, penempatan pejabat berdasarkan kedekatan politik. Risiko nepotisme berikutnya berkaitan dengan proses rekrutmen dan penempatan pejabat pelaksana program. Dalam tata kelola modern, pengelolaan program publik seharusnya didasarkan pada prinsip merit system, yaitu penempatan seseorang berdasarkan kompetensi, pengalaman, integritas, dan kapasitas profesional.

Namun dalam praktik politik di berbagai negara, termasuk negara-negara demokrasi, sering ditemukan fenomena political appointment, yakni pengisian posisi strategis berdasarkan kedekatan politik dengan penguasa atau kelompok pemenang pemilu.

Dalam konteks MBG, risiko ini dapat muncul ketika posisi-posisi penting dalam pelaksanaan program diberikan kepada individu yang memiliki loyalitas politik, tetapi tidak memiliki kapasitas teknis yang memadai.

Menurut World Bank, birokrasi yang tidak berbasis merit cenderung menghasilkan kinerja yang lebih rendah, tingkat akuntabilitas yang lemah, dan peluang penyalahgunaan kewenangan yang lebih tinggi.

Ketika profesionalisme dikalahkan oleh kedekatan politik, kualitas pengelolaan program akan mengalami penurunan. Kesalahan perencanaan, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kualitas pelayanan menjadi konsekuensi yang sulit dihindari.

Ketiga, pemberian proyek kepada kelompok pendukung tertentu. Risiko lain yang perlu diwaspadai adalah penggunaan program publik sebagai instrumen balas jasa politik. Dalam kajian ilmu politik, praktik ini dikenal sebagai clientelism atau politik klientelistik. Pemegang kekuasaan menggunakan sumber daya negara untuk memberikan keuntungan kepada kelompok yang telah memberikan dukungan politik.

Program MBG yang memiliki jaringan pengadaan dan distribusi sangat luas berpotensi menjadi sasaran praktik semacam ini. Misalnya, proyek-proyek tertentu diberikan kepada kelompok yang memiliki hubungan dengan partai politik tertentu, organisasi pendukung pemerintah, atau kelompok yang berperan dalam memenangkan kontestasi politik.

Praktik seperti ini tidak selalu mudah dibuktikan secara hukum karena sering kali dilakukan melalui mekanisme yang tampak formal dan sah. Namun dari perspektif etika pemerintahan, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan kesempatan. Negara seharusnya melayani seluruh warga negara secara setara, bukan hanya kelompok yang memiliki kedekatan politik dengan penguasa.

Keempat, distribusi keuntungan kepada jaringan patronase politik. Dalam literatur ekonomi politik, patronase merupakan sistem hubungan antara pemegang kekuasaan dan kelompok pendukung yang saling memberikan keuntungan. Pemimpin politik memperoleh dukungan, sedangkan para pendukung memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi dan jabatan publik.

Fenomena ini banyak dikaji oleh ilmuwan politik seperti Richard Robison dan Vedi R Hadiz yang menjelaskan bagaimana jaringan oligarki dan patronase dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan di negara berkembang.

Dalam konteks MBG, distribusi keuntungan kepada jaringan patronase dapat terjadi melalui berbagai mekanisme, seperti: (1) Penunjukan kontraktor yang memiliki afiliasi politik. (2) Pembagian proyek kepada kelompok pendukung tertentu. (3) Pemberian akses eksklusif terhadap rantai pasok program. (4) Pengalokasian keuntungan ekonomi kepada jaringan yang memiliki kedekatan dengan elite kekuasaan.

Jika hal tersebut terjadi, maka program publik yang seharusnya berorientasi pada kepentingan masyarakat luas akan bergeser menjadi instrumen reproduksi kekuasaan politik.

Nepotisme bukan sekadar persoalan etika, tetapi juga memiliki konsekuensi ekonomi dan sosial yang serius. Pertama, nepotisme menurunkan efisiensi penggunaan anggaran negara. Kontrak yang diberikan bukan kepada pihak terbaik menyebabkan biaya menjadi lebih mahal dan kualitas layanan menurun.

Kedua, nepotisme mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Masyarakat akan memandang bahwa program publik hanya menguntungkan kelompok tertentu. Ketiga, nepotisme memperlemah daya saing dunia usaha. Pelaku usaha yang kompeten kehilangan kesempatan karena kalah oleh faktor kedekatan politik. Keempat, nepotisme membuka jalan bagi korupsi dan kolusi. Dalam banyak kasus, ketiga praktik tersebut saling berkaitan dan saling memperkuat satu sama lain.

Perspektif Islam tentang Nepotisme

Dalam perspektif Islam, jabatan publik merupakan amanah yang harus diberikan kepada orang yang memiliki kapasitas dan integritas. Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.” (QS. An-Nisa: 58). Ayat ini menegaskan bahwa amanah harus diberikan kepada pihak yang berhak, bukan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga atau kedekatan pribadi semata.

Rasulullah SAW juga memperingatkan bahaya menyerahkan urusan kepada orang yang tidak kompeten: “Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.” (HR. al-Bukhari). Hadis ini menjadi dasar penting dalam konsep meritokrasi dan profesionalisme dalam pemerintahan Islam.

Untuk mencegah munculnya nepotisme dalam program MBG, beberapa langkah strategis perlu dilakukan: (1) Mewajibkan deklarasi konflik kepentingan bagi seluruh pejabat yang terlibat. (2) Membuka seluruh proses pengadaan secara transparan. (3) Menerapkan sistem seleksi berbasis kompetensi dalam penempatan pejabat pelaksana. (4) Melibatkan lembaga pengawas independen dalam proses evaluasi.

(5) Menyediakan mekanisme pelaporan publik terhadap dugaan konflik kepentingan. (6) Memperkuat audit dan pengawasan digital terhadap seluruh rantai pengadaan dan distribusi. Semakin tinggi tingkat transparansi suatu program, semakin kecil peluang munculnya praktik nepotisme.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi besar bagi masa depan Indonesia. Namun besarnya anggaran dan luasnya jaringan pelaksanaan menjadikan program ini rentan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk nepotisme.

Penunjukan vendor yang memiliki hubungan keluarga dengan pejabat, penempatan pejabat berdasarkan kedekatan politik, pemberian proyek kepada kelompok pendukung tertentu, dan distribusi keuntungan kepada jaringan patronase politik merupakan risiko yang harus diantisipasi secara serius.

Keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan atau besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari kemampuan negara menjaga program tersebut tetap bersih, profesional, transparan, dan bebas dari praktik nepotisme. Tanpa tata kelola yang baik, program sosial yang mulia sekalipun dapat kehilangan legitimasi publik dan gagal mencapai tujuan utamanya.

REFERENSI

Al-Qur'an al-Karim, QS. An-Nisa: 58.

HR. Al-Bukhari tentang amanah dan kompetensi kepemimpinan.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2017). Preventing Corruption and Promoting Integrity in Public Institutions.

Richard Robison & Vedi R Hadiz. (2004). Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets.

Transparency International. Berbagai laporan mengenai nepotisme dan integritas sektor publik.

World Bank. (2020). Enhancing Government Effectiveness and Transparency.

(Ahmad Sastra, Kota Hujan, No.1372/07/06/26 : 21.17 WIB)

MBG LADANG EMPUK KORUPSI

2026-06-07T21:06:33.405+07:00

Oleh : Ahmad Sastra

Korupsi masih menjadi salah satu tantangan terbesar dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Meskipun berbagai reformasi birokrasi telah dilakukan, praktik penyalahgunaan anggaran negara masih terus ditemukan di berbagai sektor. Dari sekian banyak bidang yang rentan terhadap korupsi, sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah menempati posisi yang paling rawan.

Fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian dunia internasional. Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development, pengadaan publik merupakan salah satu area pemerintahan yang paling rentan terhadap korupsi karena melibatkan aliran dana dalam jumlah besar, proses administrasi yang kompleks, serta interaksi intensif antara pejabat publik dan pihak swasta.

Di Indonesia, sebagian besar kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengadaan bukan sekadar proses administratif, melainkan titik kritis yang menentukan apakah anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat atau justru bocor melalui praktik korupsi.

Mengapa Pengadaan Menjadi Sasaran Korupsi ?

Secara sederhana, pengadaan barang dan jasa adalah proses pemerintah memperoleh barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, atau jasa lainnya yang dibutuhkan untuk menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.

Nilai transaksi pengadaan pemerintah setiap tahun mencapai ratusan bahkan ribuan triliun rupiah. Anggaran tersebut tersebar dalam berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, bantuan sosial, hingga program ketahanan pangan.

Besarnya nilai anggaran inilah yang menciptakan godaan besar bagi berbagai pihak untuk memperoleh keuntungan ilegal. Dalam banyak kasus, korupsi tidak terjadi pada tahap akhir proyek, tetapi sudah dimulai sejak tahap perencanaan, penganggaran, pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan, hingga proses pembayaran.

Bank Dunia dan OECD berulang kali menegaskan bahwa semakin besar nilai kontrak pemerintah, semakin tinggi pula risiko terjadinya korupsi apabila pengawasan tidak berjalan secara efektif.

Pertama, Mark-Up Harga: Memperbesar Anggaran demi Keuntungan Pribadi. Salah satu modus korupsi yang paling sering ditemukan adalah mark-up harga. Mark-up terjadi ketika harga barang atau jasa yang diajukan dalam kontrak dibuat jauh lebih tinggi daripada harga pasar yang sebenarnya. Selisih harga tersebut kemudian menjadi sumber keuntungan ilegal bagi pihak-pihak yang terlibat.

Misalnya, bahan pangan yang di pasar bernilai Rp10.000 per kilogram dicatat dalam kontrak pemerintah dengan harga Rp15.000 atau bahkan Rp20.000 per kilogram. Selisih harga tersebut tidak memberikan manfaat apa pun bagi masyarakat, melainkan hanya memperkaya pelaku korupsi.

Praktik mark-up sering sulit dideteksi karena pelaku biasanya menggunakan berbagai dokumen pendukung, survei harga fiktif, atau kerja sama dengan penyedia barang untuk menciptakan kesan bahwa harga yang diajukan sudah sesuai prosedur.

Akibatnya, negara membayar jauh lebih mahal dari nilai yang sebenarnya diperlukan.

Pengurangan Kualitas Barang: Rakyat Mendapat Produk di Bawah Standar Bentuk korupsi lain yang sering terjadi adalah pengurangan kualitas barang atau jasa.

Dalam praktik ini, spesifikasi barang yang diterima pemerintah tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak. Barang yang seharusnya berkualitas tinggi diganti dengan produk yang lebih murah dan berkualitas rendah. Fenomena ini sering ditemukan dalam proyek infrastruktur, pengadaan alat kesehatan, bantuan sosial, maupun program pangan.

Dampaknya sangat serius. Jalan menjadi cepat rusak, bangunan pemerintah mengalami kerusakan dini, alat kesehatan tidak berfungsi optimal, atau makanan yang diberikan kepada masyarakat tidak memenuhi standar gizi yang ditetapkan.

Secara ekonomi, negara mengalami kerugian ganda. Pertama, karena membayar harga tinggi untuk barang berkualitas rendah. Kedua, karena harus mengeluarkan biaya tambahan untuk perbaikan atau pengadaan ulang.

Kedua, pengaturan pemenang tender: kompetisi yang hanya formalitas. Sistem pengadaan modern pada dasarnya dirancang untuk menciptakan persaingan yang sehat dan transparan melalui mekanisme tender. Namun dalam banyak kasus, tender hanya menjadi formalitas karena pemenangnya telah ditentukan sejak awal.

Praktik ini dikenal sebagai bid rigging atau pengaturan tender. Menurut OECD, pengaturan tender merupakan salah satu bentuk korupsi dan kolusi yang paling merugikan keuangan publik. Dalam praktiknya, sejumlah perusahaan dapat bekerja sama untuk mengatur hasil tender sehingga perusahaan tertentu selalu menjadi pemenang.

Kadang-kadang praktik tersebut juga melibatkan pejabat pemerintah yang secara sengaja menyusun persyaratan tender agar hanya dapat dipenuhi oleh perusahaan tertentu. Akibatnya, kompetisi yang seharusnya menghasilkan harga terbaik dan kualitas terbaik menjadi hilang. Negara akhirnya membayar lebih mahal karena tidak memperoleh manfaat dari persaingan yang sehat.

Ketiga, pengadaan fiktif: anggaran cair, barang tidak pernah ada. Modus yang lebih ekstrem adalah pengadaan fiktif. Dalam kasus ini, dokumen administrasi menunjukkan bahwa suatu barang atau jasa telah dibeli, tetapi pada kenyataannya barang tersebut tidak pernah ada.

Semua dokumen tampak lengkap. Terdapat kontrak, kuitansi, laporan serah terima, bahkan dokumentasi kegiatan. Namun setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, ditemukan bahwa barang yang dilaporkan tidak pernah diproduksi, tidak pernah dikirim, atau tidak pernah diterima oleh instansi yang bersangkutan.

Pengadaan fiktif sering melibatkan kerja sama antara pejabat pemerintah dan penyedia yang sengaja menciptakan dokumen palsu untuk mencairkan anggaran negara. Dalam berbagai kasus yang ditangani KPK dan aparat penegak hukum lainnya, pengadaan fiktif terbukti menjadi salah satu sumber kerugian negara terbesar.

Ketiga, Manipulasi Volume Distribusi: Mengurangi Hak Masyarakat. Korupsi juga dapat terjadi melalui manipulasi volume distribusi. Modus ini dilakukan dengan cara melaporkan jumlah barang yang didistribusikan lebih besar daripada jumlah yang sebenarnya diterima masyarakat.

Sebagai contoh, laporan menyebutkan bahwa 10.000 paket bantuan telah disalurkan. Namun setelah diverifikasi, ternyata hanya 8.000 paket yang benar-benar diterima penerima manfaat.

Selisih tersebut kemudian menjadi sumber keuntungan ilegal bagi pihak tertentu. Praktik ini sangat berbahaya karena secara langsung mengurangi hak masyarakat yang seharusnya menerima manfaat dari program pemerintah.

Dalam program bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, maupun pangan, manipulasi volume distribusi dapat menyebabkan kelompok rentan kehilangan akses terhadap layanan yang sangat mereka butuhkan.

Keempat, suap dalam penunjukan penyedia. Korupsi dalam pengadaan sering kali diawali oleh praktik suap. Suap diberikan oleh calon penyedia kepada pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan dengan tujuan memperoleh proyek pemerintah.

Dalam situasi seperti ini, keputusan tidak lagi didasarkan pada kualitas penawaran atau kompetensi perusahaan, melainkan pada besarnya imbalan yang diberikan kepada pengambil keputusan.

Akibatnya, perusahaan yang sebenarnya paling kompeten belum tentu memenangkan tender. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki akses terhadap praktik suap justru memperoleh proyek. Praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak iklim usaha yang sehat dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.

Mengapa Korupsi Pengadaan Sulit Diberantas?

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan korupsi pengadaan sulit diberantas. Pertama, proses pengadaan melibatkan banyak tahapan sehingga membuka banyak titik rawan penyimpangan.

Kedua, pelaku sering memiliki kemampuan teknis untuk memanipulasi dokumen sehingga korupsi sulit dideteksi. Ketiga, adanya hubungan erat antara pejabat publik, kontraktor, dan jaringan politik tertentu yang saling melindungi.

Keempat, lemahnya pengawasan internal maupun eksternal. Dalam teori Fraud Triangle yang dikembangkan oleh Donald Cressey, korupsi muncul karena kombinasi antara tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Pengadaan pemerintah sering kali menyediakan ketiga faktor tersebut sekaligus.

Membangun Sistem Pencegahan

Pemberantasan korupsi pengadaan tidak cukup hanya melalui penindakan hukum. Yang lebih penting adalah membangun sistem yang mampu mencegah korupsi sejak awal. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain: (1) Memperkuat sistem pengadaan elektronik yang transparan. (2) Membuka seluruh data kontrak kepada publik. (3) Meningkatkan kualitas audit dan pengawasan independen.

(4) Melindungi pelapor pelanggaran (whistleblower). (5) Memanfaatkan teknologi digital untuk memantau distribusi barang secara real time. (3) Memberikan sanksi tegas kepada pelaku korupsi maupun perusahaan yang terlibat. Prinsip dasarnya sederhana: semakin terbuka suatu proses pengadaan, semakin kecil peluang terjadinya korupsi.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan instrumen penting untuk mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik. Namun besarnya nilai anggaran yang dikelola menjadikan sektor ini sangat rentan terhadap korupsi.

Praktik mark-up harga, pengurangan kualitas barang, pengaturan pemenang tender, pengadaan fiktif, manipulasi volume distribusi, dan suap dalam penunjukan penyedia menunjukkan bahwa korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk yang sering kali saling berkaitan.

Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh kemampuan negara memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Tanpa tata kelola yang transparan dan akuntabel, pengadaan barang dan jasa dapat berubah dari instrumen pembangunan menjadi sumber kebocoran anggaran yang merugikan masyarakat luas.

REFERENSI

Donald Cressey. (1953). Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement.

Komisi Pemberantasan Korupsi. Berbagai laporan tahunan dan kajian pencegahan korupsi pengadaan.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berbagai regulasi dan pedoman pengadaan pemerintah.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2016). Preventing Corruption in Public Procurement.

Transparency International. Berbagai laporan mengenai korupsi dalam pengadaan publik.

World Bank. Berbagai publikasi tentang Public Procurement and Governance.

(Ahmad Sastra, Kota Hujan, No.1371/07/06/26 : 21.03 WIB)

MENIMBANG RISIKO TATA KELOLA MBG DI TENGAH TRADISI KORUPSI BIROKRASI

2026-06-07T20:52:25.263+07:00

Oleh : Ahmad Sastra

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program sosial terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, menurunkan angka stunting, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia nasional. Secara normatif, tujuan tersebut sangat mulia dan sejalan dengan amanat konstitusi untuk melindungi serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Namun, dalam perspektif tata kelola pemerintahan, besarnya anggaran dan luasnya cakupan program justru menghadirkan tantangan yang tidak kecil. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa semakin besar anggaran publik yang dikelola, semakin besar pula peluang munculnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) apabila tidak disertai sistem pengawasan yang kuat.

Karena itu, analisis terhadap risiko KKN dalam Program MBG tidak boleh dipahami sebagai bentuk penolakan terhadap tujuan program, melainkan sebagai upaya mendorong tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bebas penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam ilmu administrasi publik dikenal prinsip bahwa semakin besar skala proyek pemerintah, semakin tinggi pula tingkat kerentanan korupsi yang menyertainya. Hal ini terjadi karena terdapat banyak titik transaksi, pengadaan barang dan jasa, distribusi anggaran, penunjukan mitra kerja, serta pengawasan yang melibatkan banyak aktor.

Transparency International Indonesia (TII) melalui kajian Corruption Risk Assessment (CRA) menilai bahwa Program MBG memiliki sejumlah kerentanan tata kelola yang berpotensi membuka ruang korupsi sistemik apabila tidak segera dibenahi. Risiko tersebut antara lain berkaitan dengan lemahnya regulasi, konflik kepentingan, proses pengadaan, dan mekanisme pengawasan.

Kajian tersebut menjadi penting karena MBG bukan program kecil. Program ini menyasar puluhan juta penerima manfaat dan melibatkan anggaran negara dalam jumlah yang sangat besar. Dalam kondisi seperti itu, kebocoran kecil sekalipun dapat menghasilkan kerugian negara yang sangat besar.

Ada beberapa titik rawan terjadinya KKN dalam proyek MBG. Pertama, Potensi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Salah satu titik rawan terbesar terletak pada pengadaan bahan makanan dan logistik. Setiap hari program MBG membutuhkan pasokan beras, telur, daging, ikan, sayuran, buah-buahan, susu, serta berbagai kebutuhan pendukung lainnya. Nilai ekonominya mencapai triliunan rupiah dalam satu tahun anggaran.

Dalam pengalaman berbagai proyek pemerintah di Indonesia, sektor pengadaan merupakan area yang paling sering menjadi sumber korupsi. Bentuknya dapat berupa: (1) Mark-up harga bahan pangan. (2) Pengurangan kualitas barang. (3) Pengaturan pemenang tender. (4) Pengadaan fiktif. (5) Manipulasi volume distribusi. (6) Suap dalam proses penunjukan penyedia.

Apabila mekanisme pengadaan tidak dilakukan secara transparan dan kompetitif, maka peluang penyimpangan akan semakin besar. Karena itu, seluruh proses pengadaan MBG harus dapat diawasi publik secara terbuka.

Kedua, kolusi dalam penunjukan mitra pelaksana. Selain korupsi langsung, terdapat pula risiko kolusi dalam penunjukan mitra pelaksana. TII secara khusus menyoroti pentingnya transparansi dalam proses penunjukan mitra pelaksana MBG. Ketertutupan informasi dapat membuka peluang terjadinya hubungan istimewa antara pengambil kebijakan dengan pihak tertentu yang memperoleh keuntungan ekonomi dari proyek tersebut.

Kolusi biasanya tidak selalu berbentuk suap yang mudah dibuktikan secara hukum. Dalam banyak kasus, kolusi terjadi melalui hubungan informal antara pejabat, pengusaha, jaringan politik, maupun kelompok kepentingan tertentu.

Akibatnya, perusahaan yang sebenarnya kurang kompeten dapat memperoleh proyek besar hanya karena memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan. Dalam jangka panjang, praktik seperti ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menurunkan kualitas layanan yang diterima masyarakat.

Ketiga, nepotisme dan politik patronase. Potensi lain yang perlu diwaspadai adalah nepotisme. Nepotisme terjadi ketika jabatan, proyek, atau keuntungan ekonomi diberikan kepada keluarga, kerabat, relasi politik, atau kelompok tertentu tanpa mempertimbangkan kompetensi dan profesionalitas.

Dalam konteks program sebesar MBG, risiko nepotisme dapat muncul dalam berbagai bentuk: (1) Penunjukan vendor yang memiliki hubungan keluarga dengan pejabat. (2) Penempatan pejabat pelaksana berdasarkan kedekatan politik. (3) Pemberian proyek kepada kelompok pendukung tertentu. (4) Distribusi keuntungan ekonomi kepada jaringan patronase politik.

Dalam studi ekonomi politik, praktik semacam ini dikenal sebagai clientelism atau politik patronase, yaitu penggunaan sumber daya negara untuk memperkuat jaringan kekuasaan politik. Jika hal tersebut terjadi, maka tujuan sosial program akan bergeser menjadi instrumen distribusi keuntungan bagi kelompok tertentu.

Keempat, kelemahan pengawasan dan akuntabilitas. Korupsi tidak muncul hanya karena ada niat, tetapi juga karena adanya kesempatan. Teori fraud triangle yang dikembangkan oleh Donald Cressey menjelaskan bahwa kecurangan biasanya muncul karena kombinasi tekanan, peluang, dan rasionalisasi.

Dalam konteks MBG, peluang tersebut dapat muncul apabila: (1) Sistem audit belum matang. (2) Pengawasan internal lemah. (3) Data penerima manfaat tidak akurat. (4) Pelaporan keuangan tidak transparan. (5) Evaluasi program tidak terbuka kepada publik.

Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi pernah mengingatkan adanya kerentanan korupsi dalam program-program strategis nasional yang memiliki anggaran besar dan tata kelola yang belum matang. Pada 2026, KPK juga menyoroti risiko pengelolaan anggaran MBG yang terus membesar sehingga membutuhkan sistem mitigasi yang kuat.

Temuan serupa juga disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia yang menemukan berbagai potensi maladministrasi dalam pelaksanaan MBG, termasuk persoalan verifikasi mitra dan penyimpangan prosedur pelayanan.

Kelima, risiko sentralisasi anggaran. Aspek lain yang perlu mendapat perhatian adalah sentralisasi pengelolaan anggaran. Dalam administrasi publik, sentralisasi dapat mempercepat koordinasi, tetapi juga meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan apabila mekanisme kontrol tidak berjalan efektif.

Semakin besar kewenangan yang terkonsentrasi pada satu institusi, semakin besar pula risiko terjadinya: (1) Monopoli informasi. (2) Monopoli keputusan. (4) Monopoli penunjukan mitra. (4) Monopoli distribusi anggaran.

Karena itu, prinsip transparansi dan partisipasi publik menjadi sangat penting agar pengelolaan program tidak hanya diawasi oleh birokrasi internal, tetapi juga oleh masyarakat sipil, akademisi, media, dan lembaga pengawas independen.

Perspektif Islam tentang Amanah Publik

Dalam perspektif Islam, pengelolaan anggaran negara merupakan amanah yang sangat berat. Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...” (QS. An-Nisa: 58).

Rasulullah SAW juga memperingatkan keras para pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menegaskan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang dipimpinnya.

Karena itu, korupsi dalam program sosial yang ditujukan untuk anak-anak dan masyarakat rentan tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan moral terhadap amanah publik.

Daripada menunggu munculnya kasus korupsi, pendekatan yang lebih penting adalah membangun sistem pencegahan sejak awal. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain: (1) Membuka seluruh data pengadaan kepada publik. (2) Melaksanakan tender secara terbuka dan kompetitif. (3) Memperkuat audit independen. (4) Mengintegrasikan pengawasan digital secara real time.

(5) Melibatkan masyarakat sipil dalam pemantauan. (6) Memberikan perlindungan kepada pelapor penyimpangan (whistleblower). (7) Menindak tegas seluruh pelaku korupsi tanpa pandang jabatan. Prinsip dasarnya adalah semakin transparan suatu program, semakin kecil peluang terjadinya korupsi.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang memiliki tujuan sosial yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Namun, besarnya anggaran, luasnya cakupan penerima manfaat, serta kompleksitas rantai distribusi menjadikan program ini rentan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme apabila tidak disertai tata kelola yang kuat.

Berbagai kajian dari lembaga antikorupsi dan pengawas pelayanan publik menunjukkan bahwa risiko tersebut bukan sekadar asumsi, melainkan potensi nyata yang harus diantisipasi sejak awal.

Karena itu, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan atau besarnya anggaran yang diserap, tetapi juga dari kemampuan negara menjaga program tersebut tetap bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik KKN.

Jika tata kelola yang baik berhasil diwujudkan, MBG dapat menjadi instrumen pembangunan manusia yang efektif. Sebaliknya, jika pengawasan gagal, program yang mulia ini berisiko berubah menjadi ladang penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan rakyat dan negara. Dengan ditangkapnya kepala MBG membuktikan hal ini.

REFERENSI

Al-Qur'an al-Karim, QS. An-Nisa: 58.

Donald Cressey. Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement.

HR. Al-Bukhari dan Muslim tentang amanah kepemimpinan

Komisi Pemberantasan Korupsi, berbagai kajian pencegahan korupsi program strategis nasional.

Ombudsman Republik Indonesia, Kajian Potensi Maladministrasi Program MBG, 2025.

Transparency International Indonesia (TII), Risiko Korupsi di Balik Hidangan Makan Bergizi Gratis, 2025.

(Ahmad Sastra, Kota Hujan, No.1370/07/06/26 : 20.38 WIB)

PEMIMPIN BERWATAK MALING

2026-06-06T05:39:22.240+07:00

Oleh : Ahmad Sastra

Korupsi merupakan salah satu persoalan paling serius yang dihadapi Indonesia sejak era reformasi. Hampir setiap tahun publik disuguhi berita penangkapan pejabat negara oleh aparat penegak hukum. Mulai dari menteri, gubernur, bupati, wali kota, anggota legislatif, hakim, hingga pejabat berbagai lembaga negara, silih berganti tersandung kasus korupsi.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa korupsi terus berulang meskipun sistem demokrasi diklaim sebagai sistem politik yang paling mampu melahirkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel?

Kasus demi kasus menunjukkan bahwa persoalan korupsi tidak lagi sekadar menyangkut moral individu, melainkan telah menjadi gejala yang bersifat struktural dan sistemik. Banyak pejabat yang sebelumnya tampil sebagai sosok santun, religius, dan dekat dengan rakyat, ternyata terjerat praktik penyalahgunaan kekuasaan setelah menduduki jabatan publik.

Fenomena tersebut menimbulkan kritik bahwa sistem politik demokrasi modern yang berbiaya tinggi justru menciptakan lingkungan yang subur bagi lahirnya pemimpin yang berorientasi pada kekuasaan dan keuntungan ekonomi, bukan pengabdian kepada rakyat.

Kasus terbaru yang menyeret pejabat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), meskipun proses hukumnya harus tetap dihormati sesuai asas praduga tak bersalah, semakin memperkuat kekhawatiran publik mengenai masih kuatnya budaya korupsi dalam birokrasi dan politik Indonesia. Peristiwa tersebut menambah panjang daftar pejabat yang tersandung kasus penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran publik.

Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan bahwa sejak lembaga tersebut berdiri pada tahun 2002, ratusan kepala daerah telah diproses dalam perkara korupsi. Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi pada tingkat pusat, tetapi juga telah mengakar pada pemerintahan daerah.

Ironisnya, sebagian besar pejabat tersebut memperoleh kekuasaan melalui proses pemilu yang dianggap demokratis. Mereka dipilih rakyat melalui mekanisme yang secara teoritis dirancang untuk menghasilkan pemimpin terbaik. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang kemudian menyalahgunakan amanah publik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok politik, atau jaringan bisnis tertentu.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah persoalannya terletak pada individu semata, atau terdapat masalah yang lebih dalam pada sistem politik yang melahirkan para pemimpin tersebut?

Dalam teori demokrasi modern, pemilu dipandang sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin yang mendapat legitimasi rakyat. Namun dalam praktiknya, proses pemilu sering kali membutuhkan biaya politik yang sangat besar.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa biaya kampanye politik terus meningkat dari waktu ke waktu. Kandidat harus membiayai pemasangan alat peraga, kegiatan kampanye, konsolidasi tim, survei politik, operasional saksi, promosi media, hingga berbagai aktivitas politik lainnya. Akibatnya, kontestasi politik sering kali lebih mudah dimenangkan oleh mereka yang memiliki akses terhadap modal besar.

Kondisi tersebut melahirkan apa yang oleh para ilmuwan politik disebut sebagai politik oligarkis, yaitu situasi ketika kekuasaan politik semakin dipengaruhi oleh kelompok pemilik modal.

Pemikir politik Indonesia Richard Robison dan Vedi R Hadiz dalam berbagai kajiannya menjelaskan bahwa oligarki dapat berkembang ketika kekayaan ekonomi mampu memengaruhi proses politik dan pengambilan keputusan negara.

Dalam situasi demikian, kualitas moral, integritas, dan kapasitas intelektual sering kali kalah oleh kekuatan finansial. Bukan rahasia lagi bahwa banyak kandidat harus mengeluarkan biaya sangat besar untuk memperoleh jabatan politik. Ketika jabatan berhasil diraih, muncul godaan untuk mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan selama proses pemilu.

Jabatan sebagai Investasi Politik

Salah satu kritik terhadap demokrasi berbiaya tinggi adalah kecenderungannya mengubah jabatan publik menjadi instrumen investasi politik. Jabatan tidak lagi dipandang sebagai amanah untuk melayani rakyat, melainkan sebagai aset yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi.

Dalam perspektif ekonomi politik, kondisi ini dikenal sebagai rent-seeking behavior, yaitu upaya memperoleh keuntungan melalui akses terhadap kekuasaan politik, bukan melalui produktivitas ekonomi yang sehat.

Ketika jabatan dipersepsikan sebagai investasi, maka muncul dorongan untuk memanfaatkan kewenangan demi memperoleh keuntungan finansial. Bentuknya bisa berupa suap, gratifikasi, mark-up anggaran, proyek fiktif, pengaturan tender, jual beli jabatan, hingga berbagai bentuk korupsi lainnya.

Akibatnya, rakyat yang seharusnya menjadi penerima manfaat pembangunan justru menjadi korban dari praktik penyalahgunaan kekuasaan tersebut.

Persoalan lain yang sering dikritik adalah lemahnya proses rekrutmen politik dalam sistem demokrasi modern. Partai politik idealnya berfungsi sebagai lembaga kaderisasi yang menghasilkan pemimpin berkualitas. Namun dalam praktiknya, banyak partai lebih menekankan aspek elektabilitas dibandingkan integritas.

Elektabilitas sering kali diukur dari popularitas, kemampuan finansial, dan peluang kemenangan. Sementara aspek moralitas, keteladanan, keilmuan, serta rekam jejak pengabdian masyarakat tidak selalu menjadi faktor utama.

Akibatnya, seseorang dapat memperoleh jabatan politik bukan karena kualitas kepemimpinannya, melainkan karena kekuatan modal, jaringan kekuasaan, atau kemampuan membangun citra politik.

Fenomena ini menjelaskan mengapa sebagian pejabat yang terpilih melalui proses demokrasi ternyata tidak memiliki karakter kepemimpinan yang kuat ketika menghadapi godaan kekuasaan.

Korupsi sebagai Masalah Sistemik

Penting untuk dipahami bahwa tidak semua pejabat hasil pemilu melakukan korupsi. Banyak pula pemimpin yang bekerja dengan jujur dan berintegritas. Namun tingginya angka korupsi menunjukkan adanya persoalan sistemik yang perlu mendapat perhatian serius.

Dalam perspektif ilmu politik, perilaku individu sangat dipengaruhi oleh struktur dan insentif yang dibangun oleh sistem. Jika suatu sistem menciptakan biaya politik tinggi, membuka peluang transaksi kepentingan, serta memberikan akses besar terhadap sumber daya publik tanpa pengawasan yang memadai, maka risiko korupsi akan meningkat.

Karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan hukum. Reformasi kelembagaan, pembenahan sistem politik, transparansi anggaran, penguatan pengawasan publik, serta pendidikan integritas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pencegahan korupsi.

Perspektif Islam tentang Kepemimpinan

Dalam Islam, kepemimpinan dipandang sebagai amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim) Hadis ini menegaskan bahwa jabatan bukanlah sarana memperkaya diri, melainkan tanggung jawab moral yang sangat berat.

Al-Qur'an juga mengingatkan: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.” (QS. An-Nisa: 58). Prinsip amanah tersebut menempatkan integritas sebagai syarat utama kepemimpinan. Dalam tradisi politik Islam klasik, para ulama menekankan pentingnya sifat adil, jujur, amanah, dan kompeten bagi seorang pemimpin.

Karena itu, korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan amanah Allah SWT. Rentetan kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik memberikan pelajaran penting bahwa pembangunan bangsa tidak cukup hanya mengandalkan prosedur demokrasi formal. Pemilu memang penting sebagai sarana pergantian kekuasaan secara damai, tetapi pemilu saja tidak otomatis menghasilkan pemimpin yang berintegritas.

Kualitas kepemimpinan sangat ditentukan oleh kualitas sistem rekrutmen politik, budaya politik masyarakat, pendidikan moral, serta efektivitas pengawasan terhadap penyelenggara negara. Bangsa yang hanya mengandalkan popularitas dan kekuatan modal dalam memilih pemimpin berisiko melahirkan elite politik yang lebih fokus pada kepentingan pribadi dari pada kepentingan rakyat.

Maraknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. Persoalan tersebut tidak dapat dijelaskan semata-mata sebagai kegagalan moral individu, tetapi juga harus dilihat dalam konteks sistem politik yang memungkinkan munculnya biaya politik tinggi, dominasi modal, dan lemahnya kaderisasi kepemimpinan.

Menyebut seluruh pemimpin hasil demokrasi sebagai "berwatak maling" tentu merupakan generalisasi yang tidak tepat karena banyak pemimpin yang tetap bekerja secara jujur dan profesional. Namun tingginya angka korupsi di kalangan pejabat publik menjadi alarm serius bahwa sistem rekrutmen dan pengawasan politik memerlukan pembenahan mendasar.

Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya populer dan memiliki sumber daya politik, tetapi juga memiliki integritas, kapasitas intelektual, keberanian moral, dan kesadaran bahwa jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan kesempatan untuk memperkaya diri.

Tanpa fondasi tersebut, pergantian pemimpin hanya akan menghasilkan pergantian pelaku, sementara praktik korupsi terus berulang dalam wajah yang berbeda. Perspektif Islam dalam kepemimpinan sebagaimana dahulu para khalifah seperti Umar Bin Khatab dan Umar Bin Abdul Aziz semestinya menjadi inpirasi perubahan sistem di negeri ini agar melahirkan pemimpin yang lebih baik.

REFERENSI

Komisi Pemberantasan Korupsi. Berbagai Laporan Tahunan KPK.

Richard Robison, & Vedi R Hadiz. (2004). Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets.

Samuel P Huntington. (1968). Political Order in Changing Societies.

Transparency International. Berbagai laporan Corruption Perceptions Index.

(Ahmad Sastra, Kota Hujan, No.1369/06/06/2026 : 05.36 WIB)

MENYOAL KEBIJAKAN BAHASA PRANCIS DAN PORTUGIS DI SEKOLAH

2026-06-05T15:04:25.469+07:00

Oleh: Ahmad Sastra

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraannya ke Prancis dan Brasil yang menyebutkan rencana mendorong pembelajaran bahasa Prancis dan bahasa Portugis di sekolah-sekolah Indonesia memunculkan perdebatan luas di ruang publik.

Sebagian pihak memandang gagasan tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat hubungan diplomatik, ekonomi, dan pendidikan dengan negara-negara mitra. Namun tidak sedikit yang mempertanyakan urgensi dan relevansinya di tengah berbagai tantangan pendidikan nasional yang masih belum terselesaikan.

Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan bahasa bukan sekadar persoalan linguistik, melainkan juga berkaitan dengan identitas nasional, arah pembangunan pendidikan, diplomasi internasional, kebutuhan pasar kerja, hingga politik kebudayaan.

Karena itu, wacana memasukkan bahasa Prancis atau Portugis ke dalam sistem pendidikan nasional perlu dikaji secara komprehensif dan berbasis kebutuhan strategis bangsa, bukan semata-mata berdasarkan momentum diplomatik sesaat.

Dalam konteks Indonesia yang memiliki lebih dari 270 juta penduduk, ratusan bahasa daerah, dan tantangan literasi yang masih cukup besar, pertanyaan mendasarnya adalah: apakah pembelajaran bahasa Prancis dan Portugis merupakan kebutuhan nasional yang mendesak, atau justru berpotensi menambah beban sistem pendidikan yang sudah kompleks?

Bahasa bukan sekadar alat komunikasi. Menurut ahli linguistik Edward Sapir dan Benjamin Lee Whorf, bahasa merupakan instrumen pembentukan cara berpikir dan cara pandang suatu masyarakat. Melalui bahasa, nilai, budaya, pengetahuan, dan identitas diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya.

Karena itu, kebijakan bahasa selalu memiliki dimensi strategis. Negara-negara besar menjadikan bahasa sebagai instrumen soft power untuk memperluas pengaruh global mereka. Bahasa Inggris berkembang bersama dominasi ekonomi dan politik negara-negara berbahasa Inggris.

Bahasa Mandarin berkembang seiring meningkatnya kekuatan ekonomi Tiongkok. Demikian pula bahasa Prancis yang selama berabad-abad menjadi bahasa diplomasi internasional.

Dalam konteks tersebut, keinginan memperluas penguasaan bahasa asing sebenarnya bukan sesuatu yang keliru. Penguasaan bahasa asing dapat membuka akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, perdagangan internasional, dan kerja sama global. Namun pertanyaannya bukan apakah bahasa asing penting atau tidak, melainkan bahasa apa yang paling relevan dengan kebutuhan strategis Indonesia.

Menurut data UNESCO dan berbagai laporan pendidikan internasional, tantangan utama pendidikan Indonesia saat ini masih berkisar pada kualitas literasi membaca, numerasi, kemampuan berpikir kritis, dan kualitas sumber daya manusia secara umum.

Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kemampuan literasi peserta didik Indonesia masih memerlukan perbaikan yang signifikan.

Dalam kondisi seperti itu, banyak pakar pendidikan berpendapat bahwa prioritas utama pendidikan nasional seharusnya adalah memperkuat kemampuan dasar peserta didik, meningkatkan kualitas guru, memperluas akses pendidikan bermutu, serta mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti critical thinking, kreativitas, kolaborasi, dan literasi digital.

Penambahan bahasa asing baru ke dalam kurikulum nasional tentu memerlukan biaya besar, mulai dari penyediaan guru, penyusunan kurikulum, pengembangan buku ajar, pelatihan tenaga pendidik, hingga evaluasi pembelajaran. Tanpa kajian yang matang, kebijakan tersebut berpotensi menambah beban pendidikan tanpa memberikan manfaat yang sebanding.

Karena itu, banyak kalangan mempertanyakan apakah pembelajaran bahasa Prancis dan Portugis merupakan kebutuhan mendesak bagi mayoritas peserta didik Indonesia dibandingkan penguatan kompetensi dasar yang masih menjadi pekerjaan rumah nasional.

Pelajaran dari Negara-Negara Maju

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa kebijakan bahasa yang berhasil selalu didasarkan pada kepentingan nasional jangka panjang. Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok misalnya, tetap menjadikan bahasa nasional sebagai instrumen utama pembangunan bangsa sambil mendorong penguasaan bahasa asing yang dianggap strategis.

Jepang tidak pernah mengorbankan bahasa Jepangnya demi bahasa asing. Korea Selatan juga tidak mewajibkan bahasa asing tertentu hanya karena hubungan diplomatik dengan negara lain. Sebaliknya, mereka memperkuat bahasa nasional sekaligus memilih bahasa asing yang paling mendukung daya saing global.

Indonesia sebenarnya telah memiliki kebijakan yang relatif jelas mengenai bahasa asing prioritas, terutama bahasa Inggris yang telah menjadi lingua franca dunia dalam bidang sains, teknologi, bisnis, dan diplomasi internasional. Oleh karena itu, jika tujuan utama adalah meningkatkan daya saing global, penguatan kualitas pembelajaran bahasa Inggris mungkin masih jauh lebih mendesak dibandingkan perluasan bahasa asing lainnya.

Ironisnya, di saat muncul wacana memperluas pembelajaran bahasa asing, bahasa Indonesia sendiri masih menghadapi berbagai tantangan. Data dari berbagai lembaga kebahasaan menunjukkan bahwa minat warga negara asing untuk mempelajari bahasa Indonesia mengalami fluktuasi. Sementara itu, sejumlah bahasa daerah di Indonesia menghadapi ancaman kepunahan akibat berkurangnya jumlah penutur.

Menurut data Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, puluhan bahasa daerah berada dalam kondisi rentan dan terancam punah. Jika tidak dilakukan upaya pelestarian yang serius, Indonesia berpotensi kehilangan sebagian kekayaan linguistik dan budaya yang dimilikinya.

Di sisi lain, bahasa Indonesia justru sedang memperoleh pengakuan internasional yang semakin luas. Pengakuan bahasa Indonesia dalam forum internasional dan meningkatnya penggunaan bahasa Indonesia di berbagai negara merupakan peluang strategis yang seharusnya terus diperkuat.

Perspektif Politik Bahasa

Dalam kajian sosiolinguistik, kebijakan bahasa selalu berkaitan dengan relasi kekuasaan. Bahasa yang diajarkan secara luas biasanya memiliki nilai ekonomi, politik, atau budaya tertentu. Karena itu, keputusan menjadikan suatu bahasa sebagai bagian dari kurikulum nasional harus didasarkan pada analisis kebutuhan yang objektif.

Bahasa Prancis memang penting dalam dunia diplomasi internasional. Bahasa Portugis juga digunakan di sejumlah negara seperti Brasil, Portugal, Angola, dan Mozambik. Namun pengguna kedua bahasa tersebut secara global masih jauh lebih kecil dibandingkan bahasa Inggris, Mandarin, atau bahkan bahasa Arab yang memiliki relevansi besar bagi mayoritas masyarakat Muslim Indonesia.

Karena itu, jika pemerintah ingin memperluas pembelajaran bahasa asing, diperlukan kajian yang mempertimbangkan kebutuhan ekonomi nasional, peluang kerja, hubungan perdagangan, kepentingan geopolitik, serta kesiapan sistem pendidikan Indonesia.

Kebijakan pendidikan yang baik harus berbasis data dan kebutuhan jangka panjang, bukan semata-mata berdasarkan kedekatan diplomatik atau momentum kunjungan kenegaraan.

Perspektif Pendidikan Islam

Dalam perspektif Islam, penguasaan bahasa asing merupakan sesuatu yang dianjurkan selama membawa kemaslahatan. Rasulullah ﷺ bahkan pernah memerintahkan Zaid bin Tsabit untuk mempelajari bahasa asing guna mendukung komunikasi dan diplomasi umat Islam.

Namun Islam juga mengajarkan prinsip prioritas (fiqh al-awlawiyyat). Tidak semua hal yang baik harus didahulukan pada waktu yang sama. Sesuatu yang lebih mendesak dan lebih besar manfaatnya harus mendapatkan perhatian utama.

Kaidah fikih menyebutkan: "Mendahulukan yang lebih penting daripada yang penting." Dalam konteks pendidikan Indonesia, memperbaiki kualitas literasi, meningkatkan mutu guru, memperkuat pendidikan karakter, serta menyelamatkan bahasa daerah mungkin merupakan kebutuhan yang lebih mendesak dibandingkan mewajibkan pembelajaran bahasa asing baru secara nasional.

Menuju Kebijakan Bahasa yang Berbasis Kebutuhan

Daripada mewajibkan bahasa Prancis atau Portugis bagi seluruh peserta didik Indonesia, pendekatan yang lebih realistis adalah menjadikannya sebagai program pilihan berdasarkan kebutuhan dan minat. Sekolah-sekolah tertentu yang memiliki kerja sama internasional dengan negara-negara berbahasa Prancis atau Portugis dapat mengembangkan program tersebut secara khusus.

Model seperti ini memungkinkan pengembangan kompetensi bahasa asing tanpa membebani seluruh sistem pendidikan nasional. Di sisi lain, pemerintah dapat tetap mendorong diplomasi budaya dengan memperkuat program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), memperluas promosi bahasa Indonesia di dunia internasional, dan melestarikan bahasa daerah yang terancam punah.

Wacana memasukkan bahasa Prancis dan Portugis ke dalam sistem pendidikan Indonesia menunjukkan pentingnya perumusan kebijakan pendidikan yang berbasis kebutuhan nasional, kajian akademik yang mendalam, dan visi jangka panjang. Penguasaan bahasa asing memang penting dalam era globalisasi, tetapi tidak semua bahasa harus menjadi prioritas nasional.

Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar dalam peningkatan kualitas pendidikan, penguatan literasi, pelestarian bahasa daerah, serta pengembangan sumber daya manusia yang unggul. Karena itu, setiap kebijakan bahasa harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional yang lebih luas.

Bahasa asing perlu dipelajari sebagai jendela menuju dunia, tetapi bahasa Indonesia harus tetap menjadi rumah peradaban bangsa. Di saat yang sama, bahasa-bahasa daerah perlu dijaga sebagai akar budaya yang memperkaya identitas Indonesia.

Dengan demikian, politik bahasa Indonesia tidak sekadar mengikuti arus diplomasi sesaat, melainkan menjadi bagian dari strategi besar membangun bangsa yang berdaulat secara budaya, kuat secara intelektual, dan percaya diri di tengah pergaulan global.

Referensi

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2024). Peta Vitalitas Bahasa Daerah di Indonesia. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Crystal, D. (2019). The Cambridge Encyclopedia of Language (4th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Fishman, J. A. (2010). Language and Ethnicity in Minority Sociolinguistic Perspective. Bristol: Multilingual Matters.

Sapir, E. (1949). Language: An Introduction to the Study of Speech. New York: Harcourt Brace.

UNESCO. (2023). Global Education Monitoring Report. Paris: UNESCO.

Whorf, B. L. (1956). Language, Thought, and Reality. Cambridge, MA: MIT Press.

(Ahmad Sastra, Kota Hujan,No.1368/05/06/26 : 15.00 WIB)

TUJUH FAKTOR PENYEBAB SEKOLAH TIDAK BERKEMBANG

2026-06-03T21:05:06.309+07:00

Oleh: Ahmad Sastra

Di tengah derasnya arus perubahan global, Revolusi Industri 4.0, Society 5.0, dan perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), lembaga pendidikan dituntut untuk terus beradaptasi dan berkembang.

Sekolah tidak lagi cukup hanya menjalankan fungsi administratif pembelajaran, tetapi harus mampu menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia yang unggul, kreatif, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan zaman.

Namun realitas menunjukkan bahwa tidak semua sekolah mampu berkembang secara optimal. Sebagian sekolah mengalami stagnasi bahkan kemunduran meskipun telah memiliki gedung yang baik, kurikulum yang memadai, dan dukungan kebijakan pemerintah.

Pakar pendidikan Haruna Rasyid mengidentifikasi sedikitnya tujuh faktor utama yang menyebabkan sekolah tidak berkembang, yaitu: (1) kepemimpinan yang tidak visioner, (2) guru yang tidak mau belajar, (3) budaya sekolah yang toxic, (4) minimnya keterlibatan orang tua, (5) fokus berlebihan pada nilai akademik, (6) ketidakmampuan mengelola perubahan, dan (7) tidak adanya refleksi kolektif. Ketujuh faktor tersebut sesungguhnya saling berkaitan dan membentuk sebuah ekosistem yang menentukan maju atau mundurnya sebuah lembaga pendidikan.

Dalam perspektif pendidikan Islam, persoalan tersebut bukan sekadar masalah manajerial, tetapi juga menyangkut krisis nilai, budaya organisasi, dan kepemimpinan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam agar sekolah mampu menjadi organisasi pembelajar (learning organization) yang terus berkembang secara berkelanjutan.

Pertama, Kepemimpinan yang Tidak Visioner. Faktor pertama yang menyebabkan sekolah tidak berkembang adalah kepemimpinan yang tidak visioner. Pemimpin sekolah memiliki posisi strategis dalam menentukan arah, budaya, dan masa depan lembaga pendidikan. Sekolah yang dipimpin secara administratif semata biasanya hanya sibuk mengurus rutinitas harian tanpa memiliki arah jangka panjang yang jelas.

Menurut Peter Senge, organisasi yang berhasil adalah organisasi yang memiliki visi bersama (shared vision) yang dipahami dan diperjuangkan oleh seluruh anggota organisasi. Kepala sekolah yang visioner tidak hanya mengelola administrasi, tetapi mampu menginspirasi guru, siswa, dan seluruh warga sekolah untuk bergerak menuju tujuan yang lebih besar.

Dalam perspektif Islam, kepemimpinan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Rasulullah ﷺ bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Sekolah yang dipimpin tanpa visi biasanya berjalan di tempat, kehilangan arah pengembangan, dan sulit menghadapi perubahan zaman.

Kedua, Guru yang Tidak Mau Belajar. Faktor kedua adalah guru yang berhenti belajar. Di era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi. Peserta didik dapat memperoleh pengetahuan dari internet, media sosial, platform pembelajaran digital, bahkan dari AI.

Karena itu, guru dituntut menjadi pembelajar sepanjang hayat (lifelong learner). Guru yang merasa cukup dengan pengetahuan lama akan tertinggal dari perkembangan zaman. Akibatnya, proses pembelajaran menjadi monoton, kurang relevan, dan tidak mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik.

UNESCO menegaskan bahwa salah satu kompetensi utama guru abad ke-21 adalah kemampuan belajar secara berkelanjutan dan beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Guru harus terus meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadiannya.

Dalam Islam, semangat belajar sepanjang hayat merupakan bagian dari ajaran agama. Wahyu pertama yang diturunkan Allah adalah perintah membaca: "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan." (QS. Al-'Alaq: 1). Perintah tersebut menunjukkan bahwa budaya belajar harus menjadi identitas utama dunia pendidikan.

Ketiga, Budaya Sekolah yang Toxic. Faktor ketiga adalah budaya sekolah yang tidak sehat atau toxic. Budaya organisasi merupakan sekumpulan nilai, kebiasaan, keyakinan, dan pola perilaku yang berkembang dalam suatu lembaga. Budaya sekolah yang negatif biasanya ditandai dengan konflik internal, saling menyalahkan, komunikasi yang buruk, politik kelompok, serta rendahnya rasa saling percaya.

Dalam lingkungan seperti itu, kreativitas dan inovasi sulit tumbuh. Guru bekerja hanya untuk menggugurkan kewajiban, sementara peserta didik kehilangan motivasi belajar. Budaya kerja yang buruk juga menyebabkan rendahnya komitmen terhadap mutu pendidikan.

Edgar Schein menjelaskan bahwa budaya organisasi merupakan faktor yang paling menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu institusi. Sekolah yang berkembang umumnya memiliki budaya kolaboratif, saling menghargai, terbuka terhadap kritik, dan berorientasi pada pembelajaran.

Dalam perspektif Islam, budaya organisasi harus dibangun di atas nilai ukhuwah, amanah, musyawarah, dan ta'awun (kerja sama). Allah SWT berfirman: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa." (QS. Al-Maidah: 2).

Keempat, Minimnya Keterlibatan Orang Tua. Pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di rumah dan masyarakat. Karena itu, keterlibatan orang tua merupakan faktor penting dalam keberhasilan pendidikan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa peserta didik yang mendapatkan dukungan aktif dari orang tua cenderung memiliki prestasi akademik yang lebih baik, karakter yang lebih positif, dan motivasi belajar yang lebih tinggi. Sebaliknya, ketika orang tua menyerahkan seluruh tanggung jawab pendidikan kepada sekolah, proses pendidikan menjadi tidak optimal.

Menurut Joyce Epstein, keberhasilan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemitraan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pendidikan yang efektif membutuhkan sinergi ketiga unsur tersebut.

Dalam pendidikan Islam, keluarga bahkan merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama. Allah SWT berfirman: "Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." (QS. At-Tahrim: 6). Ayat ini menunjukkan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab langsung terhadap pendidikan anak-anaknya.

Kelima, Fokus Berlebihan pada Nilai Akademik. Faktor kelima adalah orientasi pendidikan yang terlalu menekankan capaian akademik. Banyak sekolah mengukur keberhasilan hanya berdasarkan nilai ujian, ranking, dan prestasi akademik semata. Akibatnya, pendidikan karakter, kreativitas, kepemimpinan, keterampilan sosial, dan kesehatan mental sering terabaikan.

Paradigma seperti ini bertentangan dengan hakikat pendidikan yang sesungguhnya. Pendidikan bukan sekadar menghasilkan siswa yang pintar secara kognitif, tetapi juga manusia yang matang secara emosional, sosial, spiritual, dan moral.

Laporan UNESCO tentang pendidikan abad ke-21 menegaskan pentingnya empat pilar pendidikan, yaitu learning to know, learning to do, learning to live together, dan learning to be. Keempat pilar tersebut menunjukkan bahwa pendidikan harus mengembangkan manusia secara utuh. Dalam pendidikan Islam, keberhasilan tidak hanya diukur melalui kecerdasan intelektual, tetapi juga kualitas akhlak dan ketakwaan.

Keenam, Ketidakmampuan Mengelola Perubahan. Faktor keenam adalah rendahnya kemampuan sekolah dalam mengelola perubahan. Dunia pendidikan saat ini mengalami perubahan yang sangat cepat. Kurikulum berubah, teknologi berkembang, kebutuhan masyarakat bergeser, dan karakter peserta didik juga mengalami transformasi.

Sekolah yang menolak perubahan biasanya akan tertinggal. Sebaliknya, sekolah yang mampu beradaptasi akan lebih mudah berkembang dan mempertahankan relevansinya.

John Kotter menjelaskan bahwa organisasi yang berhasil adalah organisasi yang mampu membangun budaya perubahan secara sistematis. Perubahan tidak boleh dipandang sebagai ancaman, tetapi sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas.

Dalam tradisi Islam, perubahan yang mengarah kepada perbaikan merupakan bagian dari sunnatullah. Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." (QS. Ar-Ra'd: 11). Ayat ini menegaskan pentingnya transformasi dan perbaikan berkelanjutan dalam kehidupan manusia dan organisasi.

Ketujuh, Tidak Adanya Refleksi Kolektif. Faktor terakhir yang sering diabaikan adalah tidak adanya refleksi kolektif. Banyak sekolah sibuk menjalankan program tetapi jarang melakukan evaluasi mendalam terhadap apa yang telah dilakukan. Akibatnya, kesalahan yang sama terus berulang dan peluang perbaikan tidak dimanfaatkan.

Dalam konsep Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management/TQM), evaluasi dan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) merupakan prinsip utama. Siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) menekankan pentingnya refleksi sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dalam perspektif Islam, refleksi dikenal dengan konsep muhasabah. Umar bin Khattab pernah berpesan: "Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab." Muhasabah bukan hanya aktivitas individu, tetapi juga dapat diterapkan dalam organisasi melalui evaluasi bersama, diskusi terbuka, dan perbaikan berkelanjutan.

Tujuh faktor yang dikemukakan Haruna Rasyid menunjukkan bahwa persoalan utama sekolah yang tidak berkembang bukan semata-mata terletak pada keterbatasan dana atau sarana prasarana, tetapi lebih pada persoalan kepemimpinan, budaya organisasi, kualitas sumber daya manusia, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan.

Kepemimpinan yang tidak visioner, guru yang berhenti belajar, budaya sekolah yang toxic, minimnya keterlibatan orang tua, orientasi akademik yang sempit, ketidakmampuan mengelola perubahan, serta absennya refleksi kolektif merupakan kombinasi faktor yang dapat menghambat kemajuan sekolah.

Dalam perspektif pendidikan Islam, solusi terhadap persoalan tersebut terletak pada pembangunan budaya mutu yang berlandaskan nilai-nilai Islam, kepemimpinan yang amanah dan visioner, guru sebagai pembelajar sepanjang hayat, kemitraan yang kuat dengan keluarga, serta komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan (continuous improvement).

Jika ketujuh faktor tersebut dapat dikelola dengan baik, maka sekolah tidak hanya akan berkembang sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga menjadi pusat lahirnya generasi berilmu, berakhlak, dan mampu menghadapi tantangan zaman.

REFERENSI

Epstein, J. L. (2018). School, Family, and Community Partnerships. New York: Routledge.

Kotter, J. P. (2012). Leading Change. Boston: Harvard Business Review Press.

Sallis, E. (2014). Total Quality Management in Education (3rd ed.). London: Routledge.

Schein, E. H. (2017). Organizational Culture and Leadership (5th ed.). Hoboken, NJ: Wiley.

Senge, P. M. (2006). The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization. New York: Doubleday.

Tilaar, H. A. R. (2012). Manajemen Pendidikan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta.

UNESCO. (2021). Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education. Paris: UNESCO.

(Ahmad Sastra, Kota Hujan, No.1367/03/06/26 : 21.00 WIB)

MODEL MANAJEMEN MUTU TERPADU PENDIDIKAN ISLAM ERA DISRUPSI

2026-06-02T15:39:06.761+07:00

Oleh: Ahmad Sastra

Dunia pendidikan sedang memasuki babak baru yang ditandai oleh Revolusi Industri 4.0, Society 5.0, dan perkembangan pesat kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Perubahan ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Teknologi digital, big data, Internet of Things (IoT), robotika, dan AI telah mengubah cara manusia belajar, bekerja, berkomunikasi, bahkan mengambil keputusan. Berbagai profesi baru muncul, sementara sejumlah pekerjaan konvensional mulai tergantikan oleh mesin dan algoritma.

Dalam konteks tersebut, lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, sekolah Islam, dan perguruan tinggi Islam dituntut untuk melakukan transformasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Namun transformasi tersebut tidak boleh menghilangkan identitas dan tujuan utama pendidikan Islam, yaitu membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, dan mampu menjadi khalifah di muka bumi.

Karena itu, diperlukan sebuah model Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan Islam yang tidak hanya berorientasi pada mutu akademik, tetapi juga mengintegrasikan mutu karakter, mutu digital, dan mutu spiritual. Model ini harus mampu menjawab tantangan modernitas sekaligus menjaga nilai-nilai dasar pendidikan Islam.

Tantangan Pendidikan Islam di Era AI

Laporan World Economic Forum dalam Future of Jobs Report menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis, kreativitas, literasi teknologi, kemampuan memecahkan masalah kompleks, dan kecerdasan emosional akan menjadi kompetensi utama abad ke-21. Pada saat yang sama, perkembangan AI memungkinkan berbagai tugas rutin dilakukan oleh mesin secara lebih cepat dan akurat.

Tantangan terbesar pendidikan Islam bukan sekadar mengajarkan teknologi, melainkan menyiapkan generasi yang mampu mengendalikan teknologi secara etis dan bertanggung jawab. Krisis moral, penyebaran hoaks, cyberbullying, kecanduan digital, degradasi lingkungan, dan individualisme merupakan sebagian dampak negatif yang menyertai kemajuan teknologi.

Dalam kondisi seperti ini, pendidikan Islam memiliki peluang besar untuk menawarkan paradigma pendidikan yang lebih holistik dengan memadukan kecerdasan intelektual, spiritual, sosial, dan digital.

Landasan Filosofis Pendidikan Islam

Model mutu pendidikan Islam harus dibangun di atas fondasi filosofis yang kuat. Dalam perspektif Islam, manusia diciptakan dengan dua misi utama, yaitu sebagai hamba Allah (abdullah) dan sebagai khalifah di bumi (khalifatullah).

Allah SWT berfirman: "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku." (QS. Adz-Dzariyat [51]: 56). Allah juga berfirman: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." (QS. Al-Baqarah [2]: 30)

Dua ayat tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak hanya bertujuan menghasilkan manusia yang cerdas secara intelektual, tetapi juga manusia yang memiliki kesadaran spiritual dan tanggung jawab sosial.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Syed Muhammad Naquib al-Attas yang menegaskan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah melahirkan manusia beradab (insan adabi), yaitu manusia yang mampu menempatkan segala sesuatu secara proporsional berdasarkan pandangan hidup Islam.

Model IQDS, Integrated Quality for Digital and Spiritual Civilization

Untuk menjawab tantangan abad ke-21, penulis menawarkan model konseptual IQDS (Integrated Quality for Digital and Spiritual Civilization), yaitu Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan Islam yang mengintegrasikan empat pilar mutu utama : pertama, Mutu Akademik. Mutu akademik mencakup kualitas pembelajaran, penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan riset, literasi, numerasi, dan pengembangan keilmuan.

Dalam era AI, mutu akademik tidak cukup berorientasi pada hafalan. Peserta didik harus memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills/HOTS) yang meliputi: (1) Critical Thinking (2) Creative Thinking (3) Analytical Thinking (4) Problem Solving (5) Decision Making. Pendidikan Islam harus bergerak dari paradigma teaching menuju learning, dari transfer pengetahuan menuju transformasi pengetahuan.

Kedua, Mutu Karakter. Kemajuan teknologi tanpa karakter akan melahirkan generasi yang cerdas tetapi berbahaya. Karena itu, mutu karakter harus menjadi inti pendidikan Islam.

Karakter yang perlu dikembangkan meliputi: (1) Integritas (2) Amanah (3) Disiplin (4) Tanggung jawab (5) Kepemimpinan (6) Kepedulian sosial (7) Kejujuran akademik

Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." (HR. Ahmad). Hadis ini menegaskan bahwa pembentukan karakter merupakan tujuan utama pendidikan Islam.

Ketiga, Mutu Digital. Mutu digital merupakan dimensi baru yang sangat penting dalam era Society 5.0. Mutu digital mencakup: (1) Literasi digital (2) Literasi data (3) Literasi media (4) Literasi AI (5) Etika digital (6) Keamanan siber (7) Pemanfaatan teknologi secara produktif. Peserta didik tidak cukup hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga harus mampu memahami dampak sosial, budaya, politik, dan etika dari teknologi tersebut.

Keempat, Mutu Spiritual. Mutu spiritual menjadi pembeda utama pendidikan Islam dengan pendidikan sekuler. Indikator mutu spiritual meliputi: (1) Kualitas ibadah (2) Keimanan (3) Ketakwaan (4) Keikhlasan (5) Kesadaran muraqabah (6) Akhlak mulia. Mutu spiritual berfungsi sebagai fondasi moral yang mengarahkan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar tetap berada dalam koridor syariat Islam.

Kepemimpinan Transformasional dan Kolektif

Keberhasilan model mutu tidak dapat dilepaskan dari faktor kepemimpinan. Lembaga pendidikan Islam membutuhkan model kepemimpinan yang mampu mengelola perubahan secara efektif. Kepemimpinan transformasional menuntut pemimpin menjadi: (1) Visioner (2) Inspiratif (3) Inovatif dan (4) Adaptif terhadap perubahan. Pemimpin tidak hanya mengelola administrasi, tetapi juga membangun budaya belajar dan budaya mutu.

Di sisi lain, kompleksitas tantangan modern menuntut lahirnya collective leadership atau kepemimpinan kolektif. Tidak ada satu orang yang mampu menguasai seluruh bidang keilmuan dan teknologi. Karena itu, pesantren dan lembaga pendidikan Islam perlu membangun kolaborasi antara: kiai, guru, akademisi, praktisi teknologi, alumni, dunia usaha dan masyarakat. Melalui kepemimpinan kolektif, lembaga pendidikan akan lebih adaptif terhadap perubahan dan inovasi.

Pengembangan HOTS dan Literasi Digital Berbasis Pesantren

Dalam era AI, kemampuan menghafal tidak lagi menjadi keunggulan utama karena mesin dapat menyimpan dan mengakses informasi jauh lebih cepat dibanding manusia. Keunggulan manusia terletak pada kemampuan berpikir kritis, reflektif, kreatif, dan etis. Karena itu, pembelajaran di pesantren dan sekolah Islam harus mendorong pengembangan HOTS melalui:

Pertama, Critical Thinking. Santri dilatih mengkritisi informasi, membedakan fakta dan opini, serta menghindari hoaks. Kedua, Creative Thinking. Santri didorong menciptakan inovasi dan solusi baru bagi berbagai persoalan umat.

Ketiga, Problem Solving. Santri dilatih menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan secara sistematis. Keempat, Reflective Thinking. Santri dibiasakan melakukan muhasabah dan refleksi terhadap proses pembelajaran dan kehidupannya. Tradisi bahtsul masail di pesantren sesungguhnya merupakan contoh nyata pembelajaran berbasis HOTS yang telah dipraktikkan jauh sebelum konsep tersebut dikenal dalam pendidikan modern.

Siklus Mutu Berkelanjutan

Model IQDS menggunakan prinsip mutu berkelanjutan yang mengintegrasikan: PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan) dengan konsep Islam yakni muhasabah (evaluasi diri), islah (perbaikan) dan tajdid (pembaruan).

Integrasi kedua pendekatan tersebut akan membangun budaya mutu yang tidak hanya administratif tetapi juga spiritual.

Keberhasilan model ini dapat diukur melalui empat dimensi utama. Indikator Akademik : (1) Prestasi akademik meningkat (2) Kemampuan riset berkembang (3) Literasi dan numerasi meningkat dan (4) Penguasaan bahasa asing bertambah.

Indikator karakter diantaranya adalah menurunnya perilaku menyimpang, meningkatnya integritas dan kedisiplinan dan tumbuhnya kepemimpinan santri. Indikator digital diantaranya adalah kemampuan teknologi meningkat, literasi ai berkembang dan pemanfaatan teknologi secara produktif. Sedangkan indikator spiritual diantaranya adalah : kualitas ibadah meningkat, penguatan akhlak dan adab dan meningkatnya kesadaran moral dan sosial.

Selain itu, indikator keberhasilan juga dapat dilihat dari tingkat kepuasan stakeholder, kontribusi sosial alumni, serta kemampuan lembaga beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan identitas keislamannya.

Revolusi Industri 4.0, Society 5.0, dan perkembangan Artificial Intelligence telah mengubah lanskap pendidikan global secara fundamental. Dalam menghadapi perubahan tersebut, pendidikan Islam memerlukan paradigma mutu yang lebih komprehensif daripada sekadar peningkatan capaian akademik.

Model Integrated Quality for Digital and Spiritual Civilization (IQDS) menawarkan pendekatan Manajemen Mutu Terpadu yang mengintegrasikan mutu akademik, mutu karakter, mutu digital, dan mutu spiritual dalam satu kesatuan yang utuh. Model ini berlandaskan filosofi pendidikan Islam yang memandang manusia sebagai hamba Allah sekaligus khalifah di bumi.

Dengan kepemimpinan transformasional dan kolektif, pengembangan HOTS, literasi digital, serta penguatan pendidikan karakter dan spiritual, lembaga pendidikan Islam memiliki peluang besar untuk menjadi pusat lahirnya generasi masa depan yang unggul, beradab, dan mampu mengarahkan perkembangan teknologi untuk kemaslahatan umat dan peradaban manusia.

REFERENSI

Al-Attas, S. M. N. (1999). The Concept of Education in Islam. Kuala Lumpur: ISTAC.

Arcaro, J. S. (2005). Quality in Education: An Implementation Handbook. Boca Raton, FL: CRC Press.

Deming, W. E. (1986). Out of the Crisis. Cambridge, MA: MIT Press.

Juran, J. M. (1992). Juran on Quality by Design. New York: Free Press.

Muhaimin. (2012). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Nata, A. (2019). Manajemen Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana.

Sallis, E. (2014). Total Quality Management in Education (3rd ed.). London: Routledge.

Schwab, K. (2017). The Fourth Industrial Revolution. New York: Crown Business.

World Economic Forum. (2025). Future of Jobs Report 2025. Geneva: WEF

(Ahmad Sastra, Kota Hujan, No.1366/02/06/26 : 15.25 WIB)

MANAJEMEN MUTU TERPADU PENDIDIKAN ISLAM : MERUMUSKAN STAKEHOLDER

2026-06-02T15:18:29.187+07:00

Oleh: Ahmad Sastra

Salah satu konsep utama dalam Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management/TQM) adalah orientasi pada pelanggan (customer focus). Dalam dunia bisnis, konsep ini relatif mudah dipahami karena pelanggan adalah pihak yang membeli produk atau jasa.

Keberhasilan organisasi diukur dari sejauh mana produk yang dihasilkan mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Namun ketika konsep tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam, muncul perdebatan konseptual yang cukup serius.

Siapakah sebenarnya pelanggan lembaga pendidikan Islam? Apakah peserta didik? Orang tua? Masyarakat? Dunia kerja? Pemerintah? Ataukah seluruhnya?

Perdebatan ini menjadi semakin penting karena pendidikan bukanlah industri biasa. Pendidikan bukan sekadar menghasilkan produk yang dapat diperjualbelikan, melainkan membentuk manusia yang memiliki dimensi intelektual, moral, spiritual, dan sosial.

Dalam konteks pendidikan Islam, persoalan menjadi lebih kompleks karena tujuan pendidikan tidak hanya mencetak sumber daya manusia yang kompeten, tetapi juga membentuk insan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan mampu menjadi khalifah di muka bumi.

Karena itu, konsep customer satisfaction dalam pendidikan Islam tidak dapat dipahami secara sederhana dengan mengadopsi logika pasar sebagaimana dalam dunia bisnis. Diperlukan analisis yang lebih mendalam agar prinsip mutu dapat diterapkan tanpa terjebak pada komersialisasi pendidikan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Konsep Pelanggan dalam Total Quality Management

Dalam literatur TQM, tokoh-tokoh seperti W. Edwards Deming, Joseph M. Juran, dan Philip B. Crosby menempatkan pelanggan sebagai pusat seluruh aktivitas organisasi. Mutu didefinisikan sebagai kemampuan memenuhi atau bahkan melampaui harapan pelanggan.

Menurut Edward Sallis dalam Total Quality Management in Education, konsep pelanggan dalam pendidikan harus dipahami lebih luas dibandingkan sektor bisnis. Pendidikan memiliki berbagai kelompok pelanggan dengan kebutuhan yang berbeda-beda sehingga pengelola pendidikan harus mampu mengidentifikasi siapa saja pihak yang berkepentingan terhadap layanan pendidikan.

Dalam perspektif TQM, pelanggan dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Pelanggan internal adalah seluruh pihak yang berada di dalam organisasi dan saling menerima layanan satu sama lain. Dalam lembaga pendidikan Islam, pelanggan internal meliputi pimpinan lembaga, guru, dosen, ustaz, tenaga kependidikan, serta peserta didik.

Guru misalnya, merupakan penyedia layanan pendidikan bagi peserta didik, tetapi pada saat yang sama guru juga merupakan pelanggan dari sistem administrasi, manajemen, dan kepemimpinan lembaga. Demikian pula peserta didik merupakan penerima layanan pendidikan sekaligus bagian dari proses mutu itu sendiri.

Karena itu, peningkatan mutu pendidikan tidak akan berhasil apabila kebutuhan pelanggan internal diabaikan. Kesejahteraan guru, kualitas kepemimpinan, budaya kerja, dan iklim akademik menjadi faktor penting dalam membangun mutu lembaga pendidikan Islam.

Pelanggan eksternal adalah pihak-pihak di luar organisasi yang menerima manfaat dari hasil pendidikan. Dalam konteks pendidikan Islam, pelanggan eksternal meliputi orang tua, masyarakat, pemerintah, dunia kerja, alumni, dan umat Islam secara luas.

Orang tua menginginkan anak-anak mereka memperoleh pendidikan yang berkualitas dan berkarakter. Pemerintah mengharapkan lembaga pendidikan menghasilkan warga negara yang baik dan produktif. Dunia kerja membutuhkan lulusan yang kompeten dan profesional. Masyarakat mengharapkan pendidikan mampu melahirkan generasi yang berkontribusi bagi pembangunan sosial.

Karena itu, pendidikan Islam sesungguhnya melayani banyak stakeholder sekaligus. Tidak ada satu kelompok pelanggan yang dapat dianggap sebagai pelanggan tunggal.

Siapakah Pelanggan Utama Pendidikan Islam?

Pertanyaan mengenai pelanggan utama pendidikan Islam tidak mudah dijawab. Sebagian pakar pendidikan menyebut peserta didik sebagai pelanggan utama karena merekalah penerima langsung layanan pendidikan. Namun pandangan ini tidak sepenuhnya tepat.

Jika peserta didik dianggap sebagai pelanggan dalam pengertian bisnis, maka muncul konsekuensi bahwa lembaga pendidikan harus selalu mengikuti keinginan peserta didik. Padahal tidak semua keinginan peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan. Banyak hal yang justru harus diarahkan, dikoreksi, dan dibimbing.

Pendidikan bukan restoran yang harus selalu mengikuti selera pelanggan. Pendidikan adalah proses transformasi manusia menuju kondisi yang lebih baik. Karena itu, peserta didik lebih tepat dipahami sebagai subjek pendidikan daripada sekadar pelanggan.

Sebagian pakar lain memandang orang tua sebagai pelanggan utama karena mereka mempercayakan pendidikan anak-anaknya kepada lembaga pendidikan. Pandangan ini juga memiliki keterbatasan karena pendidikan tidak semata-mata bertujuan memenuhi harapan orang tua.

Dalam perspektif pendidikan Islam, sesungguhnya terdapat "pelanggan tertinggi" yang sering dilupakan, yaitu Allah SWT. Seluruh aktivitas pendidikan pada akhirnya harus diarahkan untuk memperoleh ridha Allah dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia.

Allah SWT berfirman: "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku." (QS. Adz-Dzariyat [51]: 56). Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan akhir pendidikan Islam bukan sekadar kepuasan manusia, tetapi pembentukan manusia yang mampu menjalankan fungsi pengabdian kepada Allah dan tugas kekhalifahan di bumi.

Penerapan konsep pelanggan dalam pendidikan sering menimbulkan kecenderungan komersialisasi. Dalam paradigma pasar, pelanggan dianggap selalu benar (customer is always right). Jika logika ini diterapkan secara ekstrem dalam pendidikan, maka pendidikan berisiko berubah menjadi komoditas ekonomi.

Fenomena tersebut mulai terlihat di berbagai lembaga pendidikan modern. Sekolah dan perguruan tinggi berlomba-lomba membangun citra pemasaran, menawarkan berbagai fasilitas mewah, dan menjadikan peserta didik sebagai konsumen. Keberhasilan pendidikan sering diukur berdasarkan jumlah pendaftar, besarnya pendapatan lembaga, atau tingkat kepuasan pelanggan dalam arti sempit.

Kondisi ini mendapat kritik dari banyak pakar pendidikan, termasuk Paulo Freire yang mengingatkan bahwa pendidikan tidak boleh direduksi menjadi instrumen pasar. Pendidikan harus tetap menjadi sarana pembebasan manusia, pengembangan kesadaran kritis, dan pembangunan peradaban.

Dalam perspektif Islam, pendidikan merupakan amanah dan tanggung jawab moral. Rasulullah ﷺ bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. al-Bukhari dan Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa pengelola pendidikan memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada sekadar memuaskan pelanggan.

Customer Satisfaction dalam Perspektif Maqashid Syariah

Untuk menghindari jebakan komersialisasi, konsep kepuasan pelanggan dalam pendidikan Islam perlu direkonstruksi melalui pendekatan maqashid syariah. Menurut Abu Ishaq Al-Shatibi, tujuan utama syariah adalah mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).

Dalam konteks pendidikan Islam, kepuasan stakeholder tidak boleh hanya diukur berdasarkan aspek material atau layanan administratif. Kepuasan harus diukur berdasarkan sejauh mana pendidikan mampu mewujudkan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat.

Dengan pendekatan maqashid syariah, keberhasilan pendidikan Islam dapat dilihat dari beberapa indikator: Pertama, kemaslahatan spiritual. Lembaga pendidikan berhasil meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, dan akhlak peserta didik.

Kedua, kemaslahatan intelektual. Peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis, literasi yang baik, dan penguasaan ilmu pengetahuan. Ketiga, kemaslahatan sosial. Lulusan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat serta memiliki kepedulian terhadap persoalan sosial.

Keempat, kemaslahatan ekonomi. Lulusan memiliki keterampilan dan kompetensi yang memungkinkan mereka hidup mandiri dan produktif. Kelima, kemaslahatan peradaban. Pendidikan mampu melahirkan generasi yang menjaga nilai-nilai Islam sekaligus mampu menghadapi tantangan modernitas.

Berdasarkan perspektif mutu terpadu dan maqashid syariah, model kepuasan stakeholder dalam pendidikan Islam harus bersifat multidimensional. Peserta didik merasa puas karena memperoleh pendidikan yang berkualitas dan membentuk karakter. Orang tua merasa puas karena anak-anak mereka berkembang secara akademik, moral, dan spiritual.

Masyarakat merasa puas karena memperoleh generasi yang bermanfaat dan berkontribusi. Pemerintah merasa puas karena tujuan pendidikan nasional dapat tercapai.

Dunia kerja merasa puas karena memperoleh lulusan yang kompeten dan berintegritas. Namun di atas semua itu, pendidikan Islam harus tetap berorientasi pada kemaslahatan dan ridha Allah SWT sebagai tujuan tertinggi.

Konsep pelanggan dalam Manajemen Mutu Terpadu memberikan kontribusi penting bagi pengembangan pendidikan Islam karena mendorong lembaga pendidikan untuk memperhatikan kebutuhan para pemangku kepentingan. Namun konsep tersebut tidak boleh diadopsi secara mentah dari dunia bisnis.

Pendidikan Islam memiliki karakteristik yang berbeda karena tujuannya bukan hanya memenuhi kebutuhan pasar, tetapi juga membentuk manusia beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, konsep customer satisfaction dalam pendidikan Islam harus ditempatkan dalam kerangka maqashid syariah dan kemaslahatan umat.

Pada akhirnya, mutu pendidikan Islam tidak hanya diukur dari tingkat kepuasan pelanggan dalam arti sempit, tetapi dari kemampuannya melahirkan insan yang unggul secara akademik, kuat secara spiritual, serta mampu menjadi agen peradaban yang membawa rahmat bagi seluruh alam.

REFERENSI

Al-Shatibi, A. I. (1997). Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Arcaro, J. S. (2005). Quality in Education: An Implementation Handbook. Boca Raton, FL: CRC Press.

Deming, W. E. (1986). Out of the Crisis. Cambridge, MA: MIT Press.

Freire, P. (2005). Pedagogy of the Oppressed (30th Anniversary Edition). New York: Continuum.

Juran, J. M. (1992). Juran on Quality by Design. New York: Free Press.

Muhaimin. (2012). Manajemen Pendidikan: Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah. Jakarta: Kencana.

Nata, A. (2019). Manajemen Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana.

Sallis, E. (2014). Total Quality Management in Education (3rd ed.). London: Routledge.

(Ahmad Sastra, Kota Hujan, No.1365/02/06/26 : 15.13 WIB)

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENDIDIKAN ISLAM

2026-06-02T15:09:20.533+07:00

Oleh: Ahmad Sastra

Dalam dua dekade terakhir, isu mutu menjadi salah satu perhatian utama dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia. Berbagai regulasi pemerintah mendorong setiap lembaga pendidikan untuk membangun sistem penjaminan mutu yang sistematis dan berkelanjutan.

Di lingkungan pendidikan tinggi, lahirlah Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang menjadi instrumen penting untuk memastikan kualitas pendidikan terus meningkat. Sementara itu, madrasah, sekolah Islam, dan pesantren juga mulai mengadopsi berbagai standar mutu sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing kelembagaan.

Namun demikian, fenomena menarik sekaligus memprihatinkan masih banyak ditemukan di lapangan. Tidak sedikit lembaga pendidikan Islam yang memiliki dokumen mutu yang lengkap, standar operasional prosedur (SOP) yang rapi, serta laporan evaluasi yang baik, tetapi gagal membangun budaya mutu dalam kehidupan organisasi sehari-hari.

Mutu hanya hidup dalam dokumen, bukan dalam perilaku. Akreditasi menjadi tujuan utama, bukan kualitas pendidikan itu sendiri. Akibatnya, berbagai instrumen mutu sering kali berhenti sebagai formalitas administratif tanpa menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap kualitas pembelajaran dan layanan pendidikan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan utama dalam penjaminan mutu pendidikan Islam bukan terletak pada kurangnya dokumen, melainkan pada kegagalan membangun budaya mutu yang hidup dalam seluruh elemen organisasi. Karena itu, perlu dilakukan analisis kritis terhadap implementasi SPMI agar mutu tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar menjadi karakter lembaga pendidikan Islam.

Sistem Penjaminan Mutu Internal

Secara konseptual, SPMI merupakan sistem yang dirancang untuk menjamin bahwa seluruh proses pendidikan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan serta mengalami peningkatan secara berkelanjutan. Dalam regulasi pendidikan Indonesia, SPMI dilaksanakan melalui siklus PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar mutu.

Siklus ini sebenarnya memiliki kesamaan dengan konsep continuous improvement yang dikembangkan oleh W. Edwards Deming melalui model Plan-Do-Check-Act (PDCA). Tujuan akhirnya adalah menciptakan budaya organisasi yang selalu belajar, memperbaiki diri, dan meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Dalam konteks pendidikan Islam, mutu tidak hanya berkaitan dengan pencapaian akademik, tetapi juga mencakup pembentukan akhlak, spiritualitas, integritas moral, dan kontribusi sosial. Oleh karena itu, sistem mutu dalam pendidikan Islam harus memiliki orientasi yang lebih luas dibandingkan sistem mutu dalam dunia industri.

Allah SWT berfirman: “Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya.” (QS. Al-Mulk [67]: 2). Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan kualitas (ahsanu amala), bukan sekadar kuantitas. Budaya mutu sejatinya merupakan bagian integral dari ajaran Islam.

Compliance-Oriented Quality versus Culture-Oriented Quality

Salah satu penyebab utama kegagalan implementasi mutu adalah dominannya paradigma compliance-oriented quality dibandingkan culture-oriented quality. Compliance-oriented quality adalah pendekatan mutu yang berorientasi pada kepatuhan administratif terhadap aturan, standar, atau instrumen akreditasi. Dalam paradigma ini, fokus utama organisasi adalah memenuhi persyaratan dokumen, menyusun laporan, dan mendapatkan nilai akreditasi yang baik.

Akibatnya, mutu dipersepsikan sebagai proyek sesaat yang muncul menjelang audit atau akreditasi. Ketika proses penilaian selesai, semangat mutu pun ikut menghilang. Banyak lembaga pendidikan Islam terjebak dalam pola ini. Dokumen mutu tersusun rapi di lemari, tetapi praktik pembelajaran, pelayanan administrasi, dan budaya kerja tetap berjalan seperti biasa.

Sebaliknya, culture-oriented quality memandang mutu sebagai budaya organisasi yang hidup dalam perilaku sehari-hari. Mutu tidak bergantung pada audit eksternal, tetapi menjadi kesadaran kolektif seluruh warga lembaga. Dalam paradigma ini, guru berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran bukan karena tuntutan akreditasi, tetapi karena kesadaran profesional dan tanggung jawab moral.

Inilah perbedaan mendasar antara organisasi yang memiliki dokumen mutu dan organisasi yang memiliki budaya mutu. Yang pertama menghasilkan administrasi yang baik, sedangkan yang kedua menghasilkan kualitas yang nyata.

Siklus PPEPP: Antara Konsep dan Realitas

Secara teoritis, PPEPP merupakan instrumen yang sangat baik untuk membangun peningkatan mutu berkelanjutan. Tahap pertama adalah Penetapan, yaitu menetapkan standar mutu yang ingin dicapai. Standar ini harus realistis, terukur, dan sesuai dengan visi lembaga.

Tahap kedua adalah Pelaksanaan, yaitu menjalankan seluruh program sesuai standar yang telah ditetapkan. Tahap ketiga adalah Evaluasi, yaitu mengukur sejauh mana standar telah tercapai. Tahap keempat adalah Pengendalian, yaitu melakukan tindakan korektif terhadap berbagai penyimpangan yang ditemukan. Tahap kelima adalah Peningkatan, yaitu memperbaiki standar agar mutu terus berkembang dari waktu ke waktu.

Masalahnya, banyak lembaga pendidikan Islam hanya berhenti pada tahap penetapan dan pelaksanaan. Evaluasi sering dilakukan sekadar formalitas, sementara hasil evaluasi jarang digunakan sebagai dasar perbaikan. Siklus PPEPP berubah menjadi siklus administratif, bukan siklus peningkatan mutu.

Akibatnya, lembaga memiliki banyak dokumen evaluasi, tetapi sedikit perubahan nyata. Inilah yang menyebabkan mutu menjadi stagnan meskipun instrumen penjaminan mutu telah diterapkan bertahun-tahun.

Kepemimpinan sebagai Kunci Budaya Mutu

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi mutu sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan. Dalam konteks pendidikan Islam, faktor ini menjadi semakin penting karena budaya organisasi umumnya sangat dipengaruhi oleh figur pemimpin.

Di pesantren, misalnya, peran kiai tidak hanya sebagai pengambil keputusan administratif, tetapi juga sebagai sumber nilai, inspirasi, dan keteladanan. Menurut Zamakhsyari Dhofier, otoritas moral kiai merupakan salah satu unsur utama yang membentuk kultur pesantren.

Karena itu, budaya mutu tidak akan tumbuh jika pimpinan hanya memerintahkan tanpa memberikan keteladanan. Pemimpin harus menjadi orang pertama yang menunjukkan disiplin, integritas, keterbukaan terhadap evaluasi, dan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan.

Dalam perspektif Islam, kepemimpinan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Rasulullah ﷺ bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa mutu kepemimpinan memiliki implikasi moral dan spiritual yang sangat besar.

Budaya mutu tidak dapat dibangun hanya oleh pimpinan. Ia membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), mulai dari guru, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, alumni, hingga masyarakat.

Banyak lembaga pendidikan Islam gagal membangun mutu karena mutu dianggap sebagai urusan unit penjaminan mutu semata. Padahal, mutu adalah tanggung jawab bersama. Ketika guru merasa mutu bukan urusannya, tenaga administrasi bekerja sekadar menggugurkan kewajiban, dan peserta didik tidak dilibatkan dalam proses evaluasi, maka budaya mutu tidak akan pernah terbentuk.

Budaya mutu lahir ketika seluruh anggota organisasi memiliki rasa memiliki (sense of ownership) terhadap lembaga. Mereka merasa bahwa keberhasilan maupun kegagalan mutu adalah tanggung jawab bersama. Dalam tradisi Islam, konsep ini sejalan dengan prinsip ta'awun (kerja sama), musyawarah, dan jama'ah yang menekankan pentingnya partisipasi kolektif dalam mencapai tujuan bersama.

Transformasi Budaya Mutu

Untuk membangun budaya mutu yang sesungguhnya, diperlukan transformasi paradigma dari mutu administratif menuju mutu substantif. Pertama, mutu harus dipahami sebagai ibadah. Setiap aktivitas pendidikan harus dilandasi semangat ihsan, yaitu melakukan pekerjaan secara terbaik karena Allah SWT.

Kedua, penjaminan mutu harus difokuskan pada perubahan perilaku, bukan sekadar penyusunan dokumen. Keberhasilan mutu diukur dari meningkatnya kualitas pembelajaran, layanan, dan karakter peserta didik.

Ketiga, pimpinan harus menjadi teladan utama budaya mutu. Komitmen mutu tidak boleh berhenti pada pidato dan slogan. Keempat, evaluasi harus menjadi instrumen pembelajaran organisasi, bukan sekadar alat kontrol administratif. Temuan evaluasi harus diikuti dengan tindakan perbaikan yang nyata.

Kelima, seluruh stakeholder harus dilibatkan dalam proses penjaminan mutu. Budaya mutu hanya dapat tumbuh melalui partisipasi kolektif. Keenam, lembaga pendidikan Islam perlu mengembangkan model mutu yang mengintegrasikan dimensi akademik, spiritual, dan sosial. Mutu tidak cukup diukur melalui angka kelulusan dan akreditasi, tetapi juga melalui kualitas akhlak, kepedulian sosial, dan integritas lulusan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Namun keberhasilan SPMI tidak ditentukan oleh banyaknya dokumen yang dimiliki, melainkan oleh kemampuan lembaga membangun budaya mutu yang hidup dalam seluruh aktivitas organisasi.

Perbedaan antara compliance-oriented quality dan culture-oriented quality menjadi kunci untuk memahami mengapa banyak lembaga memiliki dokumen mutu yang baik tetapi gagal menghasilkan kualitas yang unggul.

Ketika mutu hanya dipahami sebagai kepatuhan administratif, maka mutu akan berhenti pada dokumen. Sebaliknya, ketika mutu menjadi budaya organisasi, maka perbaikan berkelanjutan akan terjadi secara alami.

Karena itu, tantangan terbesar pendidikan Islam saat ini bukan menyusun lebih banyak dokumen mutu, melainkan membangun ekosistem yang menjadikan mutu sebagai bagian dari nilai, karakter, dan peradaban lembaga. Hanya dengan cara itulah pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam dapat menjadi lembaga pendidikan unggul yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan ruh keislamannya.

REFERENSI

Arcaro, J. S. (2005). Quality in Education: An Implementation Handbook. Boca Raton, FL: CRC Press.

Deming, W. E. (1986). Out of the Crisis. Cambridge, MA: MIT Press.

Dhofier, Z. (2011). Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai. Jakarta: LP3ES.

Juran, J. M. (1992). Juran on Quality by Design. New York: Free Press.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2021). Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi. Jakarta: Kemendikbudristek.

Muhaimin. (2012). Manajemen Pendidikan: Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah. Jakarta: Kencana.

Nata, A. (2019). Manajemen Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana.

Sallis, E. (2014). Total Quality Management in Education (3rd ed.). London: Routledge.

(Ahmad Sastra, Kota Hujan, No.1364/02/06/26 : 15.07 WIB)

MANAJEMEN MUTU TERPADU UNTUK PESANTREN UNGGUL DI ERA GLOBAL

2026-06-02T14:59:21.726+07:00

Oleh: Ahmad Sastra

Pesantren merupakan salah satu institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia yang telah berkontribusi besar dalam membangun peradaban bangsa. Sejak masa penyebaran Islam di Nusantara hingga era kemerdekaan dan pembangunan nasional, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai pusat dakwah, pemberdayaan masyarakat, dan pembentukan karakter umat.

Dari lingkungan pesantren lahir para ulama, intelektual, pemimpin bangsa, dan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh besar dalam perjalanan sejarah Indonesia.

Namun, memasuki abad ke-21, pesantren menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Globalisasi, revolusi digital, perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), persaingan pendidikan yang semakin ketat, serta perubahan orientasi masyarakat menuntut pesantren untuk meningkatkan kualitas dan daya saingnya.

Di sisi lain, pesantren juga menghadapi tuntutan untuk tetap menjaga identitas, tradisi, dan nilai-nilai keislaman yang menjadi ruh keberadaannya. Dalam konteks inilah pendekatan Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management/TQM) menjadi relevan untuk dikaji sebagai strategi membangun pesantren unggul tanpa kehilangan jati dirinya.

Persoalan yang muncul bukan sekadar bagaimana pesantren menjadi modern, tetapi bagaimana pesantren mampu melakukan transformasi secara cerdas dengan tetap mempertahankan karakter dan tradisi keilmuan Islam yang telah menjadi kekuatannya selama berabad-abad.

Manajemen Mutu Terpadu dan Pesantren

Konsep Total Quality Management (TQM) berkembang melalui pemikiran para pakar mutu seperti W. Edwards Deming, Joseph M. Juran, dan Philip B. Crosby. Secara sederhana, TQM merupakan pendekatan manajemen yang menekankan perbaikan berkelanjutan, keterlibatan seluruh anggota organisasi, kepuasan pemangku kepentingan, dan budaya mutu dalam seluruh aktivitas lembaga.

Dalam konteks pesantren, mutu tidak boleh dipahami hanya sebagai pencapaian akademik atau jumlah santri semata. Mutu pesantren harus mencakup kualitas keilmuan, akhlak, spiritualitas, kepemimpinan, kemandirian, dan kontribusi sosial. Oleh karena itu, penerapan TQM dalam pesantren harus disesuaikan dengan filosofi pendidikan Islam yang bertujuan membentuk manusia beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan mampu menjadi khalifah di muka bumi.

Allah SWT berfirman: "Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya." (QS. Al-Mulk [67]: 2)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mengajarkan orientasi mutu melalui konsep ihsan dan ahsanu amala (amal terbaik). Dengan demikian, budaya mutu sebenarnya telah menjadi bagian integral dari ajaran Islam jauh sebelum lahirnya teori manajemen modern.

Continuous Improvement: Kunci Pesantren Bertahan dan Berkembang

Salah satu prinsip utama TQM adalah continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan. Menurut Deming, organisasi yang berhenti melakukan perbaikan akan tertinggal dan kehilangan relevansinya. Prinsip ini sangat penting bagi pesantren yang hidup di tengah perubahan sosial yang sangat cepat.

Perbaikan berkelanjutan bukan berarti meninggalkan tradisi, tetapi melakukan penyempurnaan terhadap berbagai aspek pengelolaan pesantren secara terus-menerus. Misalnya, penguatan sistem administrasi, peningkatan kompetensi guru dan ustaz, digitalisasi layanan pendidikan, pengembangan kurikulum integratif, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana.

Dalam perspektif Islam, konsep perbaikan berkelanjutan sejalan dengan semangat islah (perbaikan) dan tajdid (pembaruan). Rasulullah ﷺ mengajarkan umat Islam untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri dan amalnya dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, pesantren yang ingin tetap eksis harus membangun budaya belajar, evaluasi, dan inovasi secara berkelanjutan tanpa kehilangan orientasi nilai.

Mutu, Budaya Organisasi, dan Kepemimpinan Kiai

Keberhasilan implementasi manajemen mutu dalam pesantren sangat bergantung pada budaya organisasi dan kepemimpinan kiai. Berbeda dengan sekolah atau perusahaan modern, pesantren memiliki karakteristik unik karena kiai bukan hanya pemimpin administratif, tetapi juga pemimpin spiritual, moral, dan kultural.

Menurut penelitian Zamakhsyari Dhofier, otoritas kiai merupakan salah satu unsur utama yang membentuk identitas pesantren. Karena itu, perubahan dan peningkatan mutu di pesantren akan lebih efektif apabila dipimpin langsung oleh kiai sebagai figur sentral.

Dalam pendekatan TQM, pemimpin memiliki peran sebagai agen perubahan dan penggerak budaya mutu. Kiai tidak cukup hanya menjadi simbol moral, tetapi juga harus menjadi motor inovasi, pembelajar sepanjang hayat, dan inspirator bagi seluruh warga pesantren. Kepemimpinan seperti ini sering disebut sebagai transformational leadership, yaitu kepemimpinan yang mampu menggerakkan perubahan melalui visi, keteladanan, dan pemberdayaan.

Budaya mutu di pesantren tidak akan lahir hanya melalui dokumen atau aturan formal. Budaya tersebut harus tumbuh melalui keteladanan, pembiasaan, dan nilai-nilai yang hidup dalam keseharian santri dan pengelola pesantren.

Menjaga Tsawabit dan Mengelola Mutaghayyirat

Salah satu tantangan terbesar pesantren adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara tsawabit dan mutaghayyirat. Tsawabit adalah nilai-nilai permanen yang tidak boleh berubah, seperti akidah Islam, ibadah, akhlak, adab kepada guru, tradisi keilmuan Islam, pengkajian Al-Qur'an dan hadis, serta orientasi pendidikan yang berlandaskan keikhlasan dan pengabdian kepada Allah SWT.

Sementara itu, mutaghayyirat adalah aspek-aspek yang dapat berubah sesuai perkembangan zaman, seperti metode pembelajaran, teknologi pendidikan, sistem administrasi, strategi komunikasi, manajemen kelembagaan, dan model pengembangan ekonomi pesantren.

Kesalahan yang sering terjadi adalah ketika modernisasi dipahami sebagai penggantian seluruh tradisi lama. Sebaliknya, ada pula pesantren yang menolak seluruh bentuk perubahan karena dianggap mengancam identitas kelembagaan. Kedua sikap tersebut sama-sama tidak produktif.

Prinsip yang lebih tepat adalah sebagaimana kaidah yang sering digunakan para ulama: "Al-muhafazhatu 'ala al-qadim ash-shalih wal akhdzu bil jadid al-ashlah." "Memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik." Prinsip ini menjadi fondasi penting bagi transformasi pesantren di era modern.

Indikator Mutu Pesantren Abad ke-21

Pesantren abad ke-21 memerlukan indikator mutu yang lebih komprehensif dibandingkan masa lalu. Keunggulan pesantren tidak cukup diukur dari banyaknya santri atau luasnya lahan, tetapi dari kualitas lulusan dan kontribusinya terhadap masyarakat.

Pertama, mutu spiritual, yaitu kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak, kedisiplinan ibadah, dan integritas moral santri. Kedua, mutu akademik, yaitu kemampuan berpikir kritis, penguasaan ilmu agama dan ilmu umum, literasi, numerasi, serta kemampuan penelitian.

Ketiga, mutu kepemimpinan, yaitu kemampuan santri menjadi pemimpin yang amanah, visioner, dan mampu bekerja sama dengan berbagai pihak. Keempat, mutu sosial, yaitu kepedulian terhadap masyarakat, kemampuan dakwah, pemberdayaan umat, dan kontribusi terhadap penyelesaian masalah sosial.

Kelima, mutu digital, yaitu kemampuan memanfaatkan teknologi informasi secara produktif, kreatif, dan bertanggung jawab. Keenam, mutu kewirausahaan, yaitu kemampuan menciptakan peluang ekonomi, membangun kemandirian, dan mengembangkan usaha berbasis nilai-nilai syariah.

Ketujuh, mutu global, yaitu kemampuan berbahasa asing, memahami perkembangan dunia internasional, dan berinteraksi dalam masyarakat global tanpa kehilangan identitas keislaman.

Menuju Pesantren Berkelas Dunia

Pesantren memiliki modal sosial, spiritual, dan budaya yang sangat besar untuk menjadi lembaga pendidikan unggul di tingkat nasional maupun global. Keunggulan pesantren terletak pada sistem pendidikan yang berlangsung selama 24 jam, kedekatan hubungan guru dan murid, pendidikan karakter yang kuat, serta integrasi antara ilmu dan akhlak.

Karena itu, pesantren tidak perlu meninggalkan identitasnya untuk menjadi modern. Yang dibutuhkan adalah kemampuan mengelola perubahan secara bijaksana melalui pendekatan manajemen mutu terpadu yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Pesantren harus mampu menjadi lembaga yang unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, kepemimpinan, dan pemberdayaan masyarakat, sekaligus tetap menjadi pusat pembentukan akhlak dan spiritualitas. Dengan demikian, pesantren dapat tampil sebagai model pendidikan masa depan yang tidak hanya menghasilkan manusia cerdas, tetapi juga manusia beradab (insan adabi) sebagaimana dicita-citakan oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas.

REFERENSI

Al-Attas, S. M. N. (1999). The Concept of Education in Islam. Kuala Lumpur: ISTAC.

Arcaro, J. S. (2005). Quality in Education: An Implementation Handbook. Boca Raton: CRC Press.

Crosby, P. B. (1979). Quality Is Free: The Art of Making Quality Certain. New York: McGraw-Hill.

Deming, W. E. (1986). Out of the Crisis. Cambridge, MA: MIT Press.

Dhofier, Z. (2011). Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai. Jakarta: LP3ES.

Juran, J. M. (1992). Juran on Quality by Design. New York: Free Press.

Nata, A. (2019). Manajemen Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana.

Sallis, E. (2014). Total Quality Management in Education (3rd ed.). London: Routledge.

(Ahmad Sastra, Kota Hujan, No.1363/02/06/26 : 14.57 WIB)

MANAJEMEN MUTU TERPADU PENDIDIKAN ISLAM : RELEVANSI, PELUANG, DAN TANTANGAN

2026-06-02T14:51:15.534+07:00

Oleh: Ahmad Sastra

Dalam era globalisasi dan kompetisi pendidikan yang semakin ketat, isu mutu menjadi salah satu perhatian utama dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Tidak terkecuali lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam yang dituntut mampu menghasilkan lulusan berkualitas, berdaya saing, dan tetap berkarakter Islami.

Di tengah tuntutan tersebut, konsep Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management/TQM) sering dipandang sebagai salah satu pendekatan yang dapat meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga pendidikan.

TQM pada awalnya lahir dan berkembang dalam dunia industri dan bisnis. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas produk dan layanan melalui perbaikan berkelanjutan (continuous improvement), keterlibatan seluruh anggota organisasi, dan orientasi pada kepuasan pelanggan.

Namun dalam perkembangannya, prinsip-prinsip TQM mulai diterapkan dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan. Pertanyaannya, sejauh mana konsep yang lahir dari dunia bisnis ini relevan diterapkan dalam pendidikan Islam yang memiliki tujuan bukan hanya akademik, tetapi juga spiritual dan sosial?

Pertanyaan ini penting karena pendidikan Islam tidak sekadar menghasilkan lulusan yang kompeten secara intelektual, tetapi juga membentuk manusia beriman, berakhlak mulia, dan memiliki tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, penerapan TQM dalam pendidikan Islam memerlukan kajian kritis agar tidak terjebak pada orientasi mutu yang semata-mata bersifat teknokratis dan pragmatis.

Konsep Mutu

Pembahasan tentang TQM tidak dapat dilepaskan dari pemikiran para tokohnya. Salah satu tokoh paling berpengaruh adalah W. Edwards Deming yang menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dalam seluruh proses organisasi.

Menurut Deming, mutu tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir, tetapi juga kualitas proses yang menghasilkan produk atau layanan tersebut. Ia mengembangkan konsep Plan-Do-Check-Act (PDCA) sebagai siklus peningkatan mutu yang terus menerus.

Tokoh kedua adalah Joseph M. Juran yang memperkenalkan konsep Juran Trilogy, yaitu perencanaan mutu (quality planning), pengendalian mutu (quality control), dan peningkatan mutu (quality improvement). Juran menekankan bahwa mutu harus dirancang sejak awal dan menjadi bagian integral dari seluruh aktivitas organisasi.

Sementara itu, Philip B. Crosby terkenal dengan konsep zero defects atau “tanpa cacat”. Menurut Crosby, mutu adalah kesesuaian terhadap standar yang telah ditetapkan (conformance to requirements). Ia menegaskan bahwa kualitas bukanlah sesuatu yang mahal, tetapi justru kegagalan mutu yang menyebabkan biaya tinggi.

Ketiga pemikir tersebut sepakat bahwa mutu bukanlah hasil kebetulan, melainkan buah dari sistem manajemen yang dirancang secara serius dan dilakukan secara konsisten.

Konsep Mutu dalam Perspektif Islam

Meskipun istilah TQM berasal dari dunia modern, prinsip-prinsip mutu sesungguhnya telah lama diajarkan dalam Islam. Al-Qur'an dan hadis banyak menekankan pentingnya profesionalisme, kesungguhan, amanah, dan kualitas kerja.

Allah SWT berfirman: "Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya." (QS. Al-Mulk [67]: 2). Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menilai banyaknya amal, tetapi juga kualitas amal (ahsanu amala). Konsep mutu dalam Islam berorientasi pada keunggulan (ihsan) dan kesempurnaan kerja.

Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila melakukan suatu pekerjaan, ia menyempurnakannya." (HR. Al-Baihaqi). Hadis ini menjadi landasan penting bahwa kualitas kerja merupakan bagian dari nilai keislaman. Dengan demikian, budaya mutu sejatinya memiliki akar yang kuat dalam ajaran Islam.

Dalam perspektif Islam, mutu tidak hanya diukur dari efisiensi dan produktivitas, tetapi juga dari nilai moral, kebermanfaatan sosial, dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Oleh karena itu, konsep mutu dalam pendidikan Islam memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan mutu dalam dunia industri.

Penerapan TQM dalam lembaga pendidikan Islam memiliki relevansi yang cukup kuat. Pertama, TQM mendorong budaya perbaikan berkelanjutan yang sangat dibutuhkan oleh pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam. Banyak lembaga pendidikan Islam masih menghadapi persoalan manajemen, administrasi, kualitas tenaga pendidik, dan pelayanan pendidikan yang belum optimal.

Melalui pendekatan TQM, lembaga pendidikan dapat membangun sistem evaluasi yang berkelanjutan sehingga setiap kelemahan dapat segera diperbaiki. Budaya mutu tidak lagi bergantung pada figur tertentu, tetapi menjadi bagian dari sistem organisasi.

Kedua, TQM mendorong keterlibatan seluruh unsur organisasi. Dalam konteks pendidikan Islam, mutu tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala sekolah, direktur, atau kiai, tetapi juga melibatkan guru, tenaga kependidikan, peserta didik, alumni, dan masyarakat.

Ketiga, TQM menekankan pentingnya kepuasan pelanggan (customer satisfaction). Dalam pendidikan Islam, konsep ini dapat dimaknai sebagai upaya memenuhi harapan peserta didik, orang tua, masyarakat, dan pengguna lulusan tanpa mengorbankan nilai-nilai pendidikan Islam.

Peluang penerapan TQM dalam pendidikan Islam semakin terbuka seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas pendidikan. Orang tua kini tidak hanya mencari lembaga yang mengajarkan agama, tetapi juga mampu menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik dan memiliki keterampilan abad ke-21.

Selain itu, perkembangan teknologi digital memungkinkan proses pengelolaan mutu dilakukan secara lebih efektif melalui sistem informasi manajemen, evaluasi berbasis data, dan monitoring kinerja yang lebih akurat.

Pesantren modern yang berhasil mengintegrasikan pendidikan agama, sains, teknologi, bahasa asing, dan pengembangan karakter menunjukkan bahwa mutu pendidikan Islam dapat ditingkatkan tanpa kehilangan identitas keislamannya.

Meski memiliki banyak peluang, penerapan TQM dalam pendidikan Islam juga menghadapi berbagai tantangan. Pertama, masih kuatnya budaya administratif dibanding budaya mutu. Tidak sedikit lembaga pendidikan yang memiliki dokumen mutu lengkap tetapi belum mampu membangun perilaku dan budaya kerja yang berkualitas. Mutu sering dipahami sekadar memenuhi akreditasi atau persyaratan administratif.

Kedua, keterbatasan sumber daya manusia. Banyak lembaga pendidikan Islam, terutama di daerah, masih menghadapi keterbatasan dalam kualitas tenaga pendidik, manajer pendidikan, serta penguasaan teknologi informasi.

Ketiga, resistensi terhadap perubahan. Sebagian kalangan memandang modernisasi manajemen sebagai ancaman terhadap tradisi pendidikan Islam. Akibatnya, inovasi sering berjalan lambat karena adanya kekhawatiran kehilangan identitas kelembagaan.

Keempat, persoalan pendanaan. Implementasi sistem mutu membutuhkan investasi dalam pelatihan, pengembangan kurikulum, teknologi, dan peningkatan fasilitas pendidikan. Tidak semua lembaga pendidikan Islam memiliki kemampuan finansial yang memadai.

Kelima, adanya kecenderungan mengadopsi TQM secara mekanis tanpa melakukan adaptasi terhadap nilai-nilai Islam. Akibatnya, mutu hanya diukur melalui indikator kuantitatif seperti nilai akademik dan jumlah lulusan, sementara aspek spiritual dan moral terabaikan.

Model Integrasi Mutu

Pendidikan Islam memerlukan model mutu yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan bisnis konvensional. Karena itu, diperlukan integrasi antara tiga dimensi mutu utama, yaitu mutu akademik, mutu spiritual, dan mutu sosial.

Pertama, Mutu Akademik. Mutu akademik berkaitan dengan kualitas pembelajaran, kompetensi guru, kurikulum, penelitian, literasi, serta prestasi peserta didik. Indikatornya meliputi kemampuan berpikir kritis, penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan teknologi, dan kesiapan menghadapi tantangan global.

Kedua, Mutu Spiritual. Mutu spiritual mencakup kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, kedisiplinan ibadah, dan integritas moral. Dimensi ini menjadi ciri khas utama pendidikan Islam yang membedakannya dari pendidikan sekuler.

Ketiga, Mutu Sosial. Mutu sosial berkaitan dengan kemampuan peserta didik berkontribusi bagi masyarakat, memiliki kepedulian sosial, semangat gotong royong, toleransi, dan kemampuan menjadi agen perubahan sosial.

Ketiga dimensi tersebut harus berjalan secara terpadu. Pendidikan Islam tidak boleh hanya menghasilkan lulusan pintar tetapi miskin moral, atau saleh secara individual tetapi tidak memiliki kompetensi profesional dan kepedulian sosial.

Manajemen Mutu Terpadu (TQM) menawarkan berbagai prinsip yang relevan untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam. Konsep perbaikan berkelanjutan, keterlibatan seluruh anggota organisasi, kepemimpinan yang visioner, dan orientasi pada kepuasan pemangku kepentingan dapat membantu pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam menghadapi tantangan zaman.

Namun demikian, penerapan TQM dalam pendidikan Islam tidak boleh dilakukan secara mentah dengan meniru dunia industri. Pendidikan Islam memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar menghasilkan lulusan yang siap kerja. Pendidikan Islam bertujuan membentuk manusia berilmu, beriman, berakhlak mulia, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Karena itu, model mutu pendidikan Islam harus mengintegrasikan mutu akademik, mutu spiritual, dan mutu sosial secara seimbang. Dengan pendekatan tersebut, lembaga pendidikan Islam tidak hanya menjadi institusi yang unggul secara manajerial, tetapi juga menjadi pusat pembentukan insan beradab yang mampu menjawab tantangan modernitas tanpa kehilangan nilai-nilai keislamannya.

REFERENSI

Al-Attas, S. M. N. (1999). The Concept of Education in Islam. Kuala Lumpur: ISTAC.

Al-Baihaqi, A. H. Syu'ab al-Iman.

Arcaro, J. S. (2005). Quality in Education: An Implementation Handbook. Boca Raton: CRC Press.

Crosby, P. B. (1979). Quality Is Free: The Art of Making Quality Certain. New York: McGraw-Hill.

Deming, W. E. (1986). Out of the Crisis. Cambridge, MA: MIT Press.

Juran, J. M. (1992). Juran on Quality by Design. New York: Free Press.

Muhaimin. (2012). Manajemen Pendidikan: Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah. Jakarta: Kencana.

Nata, A. (2019). Manajemen Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana.

Sallis, E. (2014). Total Quality Management in Education (3rd ed.). London: Routledge.

(Ahmad Sastra, Kota Hujan, No.1362/02/06/26 : 14.47 WIB)

PEMBELAJARAN PAI BERBASIS LIFE SKILL

2026-06-02T09:32:34.255+07:00

Oleh: Ahmad Sastra

Perkembangan zaman yang ditandai dengan revolusi digital, globalisasi, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), serta perubahan sosial yang sangat cepat telah menghadirkan tantangan baru bagi dunia pendidikan. Pendidikan tidak lagi cukup hanya berorientasi pada penguasaan materi pelajaran dan pencapaian nilai akademik semata.

Lembaga pendidikan dituntut mampu membekali peserta didik dengan berbagai keterampilan hidup (life skills) yang memungkinkan mereka bertahan, beradaptasi, dan berhasil dalam kehidupan nyata.

Tantangan tersebut juga berlaku bagi Pendidikan Agama Islam (PAI). Selama ini, pembelajaran PAI di berbagai sekolah sering kali masih berorientasi pada aspek kognitif, yaitu penguasaan teori, hafalan ayat, hadis, dan konsep-konsep keagamaan. Akibatnya, tidak sedikit peserta didik yang memahami ajaran Islam secara teoritis, tetapi mengalami kesulitan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Fenomena meningkatnya kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, cyberbullying, hingga rendahnya etos kerja menunjukkan bahwa pendidikan agama belum sepenuhnya berhasil membentuk keterampilan hidup yang dibutuhkan generasi muda.

Karena itu, diperlukan transformasi paradigma pembelajaran PAI dari sekadar transfer of knowledge menuju transformation of character and life competence. Salah satu pendekatan yang relevan adalah pembelajaran PAI berbasis life skill, yaitu model pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kecakapan hidup yang dibutuhkan peserta didik dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan modern.

Memahami Konsep Life Skill dalam Pendidikan Islam

Menurut World Health Organization, life skills adalah kemampuan adaptif dan positif yang memungkinkan seseorang menghadapi tuntutan dan tantangan kehidupan sehari-hari secara efektif. Kecakapan hidup bukan hanya keterampilan teknis atau vokasional, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, berkomunikasi, bekerja sama, mengambil keputusan, mengelola emosi, dan membangun hubungan sosial yang sehat.

Dalam perspektif Islam, konsep life skill sesungguhnya telah lama diajarkan melalui Al-Qur'an dan Sunnah. Islam tidak hanya mengajarkan ibadah ritual, tetapi juga membimbing manusia agar mampu menjalani kehidupan secara produktif, bertanggung jawab, dan bermakna. Tujuan pendidikan Islam bukan hanya mencetak manusia yang saleh secara individual, tetapi juga manusia yang mampu menjadi khalifah Allah di muka bumi.

Allah SWT berfirman: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia." (QS. Al-Qashash [28]: 77)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mengajarkan keseimbangan antara orientasi spiritual dan kemampuan menghadapi realitas kehidupan dunia. Pendidikan Islam harus mampu melahirkan manusia yang memiliki kecerdasan intelektual, spiritual, sosial, dan keterampilan hidup yang memadai.

Sebuah Kebutuhan

Perubahan dunia yang begitu cepat menuntut generasi muda memiliki berbagai kompetensi baru. Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) menyebutkan bahwa keterampilan utama abad ke-21 meliputi critical thinking, creative thinking, problem solving, komunikasi, kolaborasi, dan literasi digital. Keterampilan tersebut tidak dapat diperoleh hanya melalui metode ceramah dan hafalan.

Pembelajaran PAI yang berbasis life skill menjadi penting karena mampu menjembatani antara nilai-nilai agama dengan kebutuhan nyata kehidupan. Peserta didik tidak hanya belajar tentang kejujuran, tetapi juga berlatih menerapkannya dalam aktivitas sehari-hari.

Mereka tidak hanya mempelajari konsep ukhuwah Islamiyah, tetapi juga mengembangkan kemampuan bekerja sama dan menyelesaikan konflik secara damai.

Dengan demikian, pembelajaran agama tidak berhenti pada tataran pengetahuan, tetapi berkembang menjadi kemampuan hidup yang konkret dan aplikatif.

Jenis-Jenis Life Skill dalam Pembelajaran PAI. Pertama, Kecakapan Personal (Personal Skill). Kecakapan personal merupakan kemampuan mengelola diri sendiri secara efektif. Dalam Islam, kemampuan ini berkaitan dengan pengendalian diri (mujahadah an-nafs), disiplin, tanggung jawab, dan kesadaran spiritual.

Pembelajaran PAI dapat mengembangkan kecakapan personal melalui pembiasaan ibadah, muhasabah, manajemen waktu berbasis jadwal salat, serta latihan pengendalian emosi. Puasa, misalnya, bukan hanya ibadah ritual, tetapi juga sarana melatih pengendalian diri, kesabaran, dan kedisiplinan.

Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." (QS. Ar-Ra'd [13]: 11). Ayat ini menegaskan pentingnya kemampuan mengelola diri sebagai fondasi perubahan dan keberhasilan hidup.

Kedua, Kecakapan Sosial (Social Skill). Islam adalah agama yang sangat menekankan kehidupan sosial. Karena itu, pembelajaran PAI harus mampu membangun kemampuan komunikasi, kerja sama, empati, dan kepedulian sosial. Materi tentang ukhuwah Islamiyah, toleransi, zakat, infak, sedekah, dan amar makruf nahi mungkar dapat dikembangkan menjadi berbagai aktivitas sosial yang melibatkan peserta didik secara langsung.

Misalnya, program bakti sosial, kunjungan ke panti asuhan, atau kegiatan pengabdian masyarakat dapat menjadi sarana efektif untuk menanamkan nilai kepedulian sosial sekaligus melatih keterampilan berinteraksi dengan berbagai kelompok masyarakat.

Ketiga, Kecakapan Akademik (Academic Skill). Kecakapan akademik berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis, analitis, reflektif, dan kreatif. Dalam Islam, tradisi berpikir kritis telah lama berkembang melalui kajian tafsir, fikih, ushul fikih, dan tradisi ijtihad.

Al-Qur'an berulang kali mengajak manusia untuk berpikir dan merenungkan berbagai fenomena kehidupan. "Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal." (QS. Ali Imran [3]: 190)

Karena itu, pembelajaran PAI seharusnya tidak hanya menekankan hafalan, tetapi juga mendorong peserta didik untuk bertanya, menganalisis, mengevaluasi, dan mencari solusi atas berbagai persoalan kontemporer.

Keempat, Kecakapan Vokasional (Vocational Skill). Kecakapan vokasional merupakan kemampuan yang berkaitan dengan dunia kerja, kewirausahaan, dan produktivitas ekonomi. Islam sangat menghargai kerja keras dan kemandirian ekonomi.

Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangannya sendiri." (HR. Bukhari)

Pembelajaran PAI dapat mengintegrasikan pendidikan kewirausahaan syariah, pengelolaan usaha kecil, ekonomi Islam, dan etika bisnis dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, peserta didik memiliki bekal untuk hidup mandiri sekaligus memahami nilai-nilai ekonomi yang sesuai dengan syariat.

Implementasi

Agar pembelajaran PAI berbasis life skill dapat berjalan efektif, diperlukan perubahan pendekatan pembelajaran. Pertama, guru perlu menerapkan pembelajaran kontekstual (contextual teaching and learning). Materi agama harus dikaitkan dengan realitas kehidupan peserta didik. Misalnya, pembahasan tentang kejujuran dapat dikaitkan dengan etika penggunaan media sosial atau praktik jual beli online.

Kedua, perlu dikembangkan pembelajaran berbasis proyek (project-based learning). Peserta didik diberi kesempatan mengerjakan proyek nyata seperti program sedekah, kampanye lingkungan, dakwah digital, atau kewirausahaan syariah.

Ketiga, guru dapat menggunakan pembelajaran berbasis masalah (problem-based learning). Peserta didik diajak menganalisis persoalan nyata seperti bullying, hoaks, penyalahgunaan teknologi, atau kerusakan lingkungan dari perspektif Islam.

Keempat, pembelajaran perlu memperkuat pengalaman langsung (experiential learning). Kegiatan praktik ibadah, pengabdian masyarakat, simulasi musyawarah, dan praktik kewirausahaan akan jauh lebih efektif dibanding sekadar pembelajaran teoritis.

Di era kecerdasan buatan dan revolusi industri 4.0, keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga oleh kemampuan beradaptasi, bekerja sama, berkomunikasi, dan menyelesaikan masalah.

Karena itu, pembelajaran PAI harus mampu menghasilkan generasi yang memiliki: (1) Kecerdasan spiritual (spiritual intelligence) (2) Kecerdasan emosional (emotional intelligence) (3) Kecerdasan sosial (social intelligence) (4) Kecerdasan intelektual (intellectual intelligence) (5) Kecakapan hidup (life skills)

Generasi seperti inilah yang akan mampu menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan identitas keislamannya. Pembelajaran PAI berbasis life skill merupakan kebutuhan mendesak dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Pendidikan agama tidak boleh berhenti pada penguasaan teori dan hafalan, tetapi harus mampu membentuk keterampilan hidup yang memungkinkan peserta didik menjadi pribadi yang beriman, berakhlak, mandiri, produktif, dan bertanggung jawab.

Melalui integrasi nilai-nilai Islam dengan pengembangan kecakapan personal, sosial, akademik, dan vokasional, pembelajaran PAI dapat menjadi instrumen efektif dalam melahirkan generasi yang tidak hanya memahami agama secara tekstual, tetapi juga mampu mengimplementasikan ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan.

Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam akan benar-benar menjadi sarana pembentukan manusia paripurna (insan kamil), yang mampu menjalankan perannya sebagai hamba Allah sekaligus khalifah yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan peradaban.

Strategi Integrasi Kurikulum

Strategi integrasi kurikulum PAI berbasis life skill dapat dilakukan melalui pendekatan pembelajaran kontekstual yang menghubungkan materi agama dengan realitas kehidupan peserta didik. Selama ini, pembelajaran PAI sering kali terjebak pada aspek hafalan dan penguasaan teori, sehingga kurang mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi peserta didik.

Oleh karena itu, setiap materi PAI perlu dikaitkan dengan keterampilan hidup yang relevan. Misalnya, materi tentang kejujuran tidak hanya dipahami sebagai konsep akhlak, tetapi juga dilatihkan dalam aktivitas sehari-hari seperti kejujuran akademik, penggunaan media sosial yang bertanggung jawab, dan praktik bisnis yang amanah.

Demikian pula materi zakat, infak, dan sedekah dapat diintegrasikan dengan pendidikan kepedulian sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dengan pendekatan ini, peserta didik tidak hanya memahami ajaran Islam secara kognitif, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata.

Strategi kedua adalah mengembangkan pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) yang memungkinkan peserta didik belajar melalui pengalaman langsung. Dalam model ini, siswa diberi kesempatan merancang dan melaksanakan kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai Islam sekaligus mengembangkan keterampilan hidup.

Misalnya, peserta didik dapat membuat program kewirausahaan syariah, gerakan peduli lingkungan, kampanye anti-bullying, atau dakwah digital berbasis media sosial. Kegiatan semacam ini tidak hanya memperkuat pemahaman keagamaan, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan kepemimpinan. Dengan demikian, pembelajaran PAI menjadi lebih bermakna karena peserta didik belajar melalui proses mengalami, melakukan, dan merefleksikan.

Strategi ketiga adalah mengintegrasikan Higher Order Thinking Skills (HOTS) ke dalam seluruh proses pembelajaran PAI. Peserta didik perlu dilatih untuk berpikir kritis, analitis, reflektif, dan problem solving dalam menghadapi berbagai persoalan keagamaan maupun sosial.

Guru tidak cukup hanya menyampaikan materi, tetapi juga perlu menghadirkan berbagai studi kasus yang menantang peserta didik untuk mencari solusi berdasarkan nilai-nilai Islam. Misalnya, bagaimana Islam memandang fenomena hoaks, perundungan digital, kerusakan lingkungan, atau tantangan kecerdasan buatan (AI).

Pendekatan ini akan melahirkan generasi Muslim yang tidak hanya taat secara ritual, tetapi juga memiliki kemampuan intelektual dalam membaca dan menyelesaikan persoalan zaman secara bijaksana dan bertanggung jawab.

Strategi keempat adalah membangun budaya sekolah atau pesantren yang mendukung pengembangan life skill secara menyeluruh. Integrasi kurikulum tidak cukup dilakukan di ruang kelas, tetapi harus menjadi bagian dari keseluruhan ekosistem pendidikan.

Program pembiasaan ibadah berjamaah, organisasi santri, kegiatan kewirausahaan, bakti sosial, musyawarah, kepemimpinan, dan pengabdian masyarakat perlu dirancang sebagai laboratorium kehidupan yang memungkinkan peserta didik mempraktikkan nilai-nilai Islam secara langsung.

Pendidikan agama tidak hanya menghasilkan peserta didik yang memahami ajaran Islam, tetapi juga melahirkan generasi yang beriman, berakhlak mulia, mandiri, produktif, memiliki kecakapan hidup, serta siap menghadapi tantangan modernitas tanpa kehilangan identitas keislamannya.

REFERENSI

Al-Attas, S. M. N. (1999). The Concept of Education in Islam. Kuala Lumpur: ISTAC.

Al-Bukhari, M. I. Shahih al-Bukhari.

Al-Qur'an al-Karim.

Anwar, M. (2015). Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills Education). Bandung: Alfabeta.

Mulyasa, E. (2018). Pengembangan dan Implementasi Kurikulum. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nata, A. (2012). Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana.

Shihab, M. Q. (2007). Membumikan Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati.

UNESCO. (2021). Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education. Paris: UNESCO.

World Health Organization. (1997). Life Skills Education for Children and Adolescents in Schools. Geneva: WHO.

(Ahmad Sastra, Kota Hujan, No.1361/02/06/26 : 09.30 WIB)

KETIKA KAPITALISME MEMBUNUH PANCASILA

2026-05-31T20:59:55.469+07:00

Oleh : Ahmad Sastra

Sejak Indonesia merdeka, para pendiri bangsa telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup nasional. Pancasila bukan sekadar simbol politik, melainkan sistem nilai yang menjadi pedoman dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam perspektif para pendiri bangsa, Indonesia tidak dibangun di atas fondasi liberalisme Barat, sosialisme ateistik, ataupun kapitalisme yang menempatkan keuntungan ekonomi sebagai tujuan utama kehidupan. Indonesia dibangun di atas nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial.

Namun dalam praktik pembangunan ekonomi selama beberapa dekade terakhir, muncul kritik bahwa Indonesia justru semakin bergerak ke arah kapitalisme global. Dominasi korporasi besar, konsentrasi kekayaan pada segelintir kelompok, privatisasi sumber daya strategis, serta semakin lebarnya kesenjangan sosial dianggap sebagai gejala menguatnya sistem kapitalisme dalam kehidupan ekonomi nasional.

Kapitalisme dan Logika Materialisme

Secara sederhana, kapitalisme adalah sistem ekonomi yang menempatkan kepemilikan pribadi atas alat produksi, kebebasan pasar, dan akumulasi keuntungan sebagai prinsip utama. Tokoh-tokoh seperti Adam Smith memandang bahwa kepentingan individu yang dikejar secara bebas akan menghasilkan kesejahteraan kolektif melalui mekanisme pasar.

Dalam perkembangan sejarahnya, kapitalisme modern tidak hanya menjadi sistem ekonomi, tetapi juga melahirkan cara pandang hidup yang sangat materialistik. Keberhasilan manusia sering diukur dari akumulasi modal, kepemilikan aset, dan kemampuan menguasai pasar. Akibatnya, aspek spiritual, moral, dan sosial sering kali ditempatkan di posisi sekunder.

Pemikir ekonomi politik seperti Karl Polanyi dalam bukunya The Great Transformation menjelaskan bahwa kapitalisme pasar cenderung mengubah seluruh aspek kehidupan menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan, termasuk tenaga kerja, tanah, bahkan relasi sosial. Ketika logika pasar menjadi ukuran utama, nilai-nilai kemanusiaan berpotensi terpinggirkan.

Menurut Chapra, kelemahan utama kapitalisme modern terletak pada cara pandangnya terhadap manusia dan kesejahteraan. Sistem ekonomi modern cenderung mendefinisikan manusia sebagai economic man yang selalu bertindak berdasarkan kepentingan pribadi dan rasionalitas keuntungan.

Pandangan ini melahirkan kompetisi tanpa batas, individualisme ekonomi, dan legitimasi terhadap akumulasi modal secara berlebihan. Dalam praktiknya, kondisi tersebut menciptakan ketimpangan sosial yang semakin tajam serta mengikis solidaritas sosial dalam masyarakat.

Chapra menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu identik dengan terciptanya kesejahteraan sosial. Banyak negara mengalami peningkatan produk domestik bruto (PDB), tetapi pada saat yang sama masih menghadapi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan distribusi kekayaan.

Chapra, menegaskan bahwa indikator keberhasilan ekonomi seharusnya tidak hanya diukur melalui pertumbuhan material, tetapi juga melalui pemerataan kesejahteraan, keadilan distribusi, dan kualitas moral masyarakat.

Kapitalisme sebagai sistem ekonomi modern pada dasarnya bersifat sekuler, tak mengenal Tuhan. Sistem ini tidak memerlukan keberadaan Tuhan sebagai dasar pengaturan ekonomi. Baik transaksi, produksi, distribusi, maupun konsumsi ditentukan oleh mekanisme pasar dan kepentingan ekonomi, bukan oleh wahyu atau norma ketuhanan.

Karena itu, kapitalisme tidak mengenal konsep halal dan haram dalam aktivitas ekonomi. Selama suatu aktivitas menghasilkan keuntungan dan tidak melanggar hukum positif, aktivitas tersebut dianggap sah. Dalam pandangan Islam, paradigma semacam ini jelas bermasalah karena mengabaikan dimensi moral dan spiritual dalam kehidupan ekonomi.

Bung Hatta, yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, pernah mengingatkan bahwa perekonomian Indonesia tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme kapitalisme karena akan melahirkan eksploitasi manusia atas manusia dan mengikis nilai-nilai moral bangsa. Kapitalisme telah membunuh nilai ketuhanan dan kemanusiaan.

Kapitalisme sejak masa Karl Marx adalah kecenderungannya menjadikan tenaga kerja sebagai komoditas, tak mengenal nilai kemanusiaan. Dalam sistem pasar bebas, nilai seseorang sering ditentukan oleh produktivitas ekonominya, bukan oleh martabat kemanusiaannya.

Fenomena upah murah, eksploitasi buruh, ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan, serta praktik kerja yang tidak manusiawi di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa mekanisme pasar tidak selalu menghasilkan keadilan kemanusiaan. Sekali lagi, kapitalisme jelas membunuh nilai kemanusiaan.

Sistem kapitalisme yang melahirkan oligarki rakus dan serakah selalu menjadi perusak lingkungan. Kapitalisme adalah bentuk sistem ekonomi dan politik di mana kekayaan serta kekuasaan terkonsentrasi di tangan segelintir elite (oligarki). Sistem kapitalistik yang mendasarinya mendorong eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran demi keuntungan materi semata, mengabaikan etika agama dan nilai kemanusiaan.

Syed Nawab Haider Naqvi berangkat dari kritik terhadap ekonomi modern yang dianggap terlalu sekuler dan positivistik. Menurutnya, ilmu ekonomi modern berkembang dengan asumsi bahwa ekonomi dapat dipisahkan dari moralitas dan agama. Dalam paradigma kapitalisme, keberhasilan ekonomi umumnya diukur berdasarkan efisiensi pasar, produktivitas, dan keuntungan material. Akibatnya, nilai-nilai kemanusiaan sering kali ditempatkan sebagai persoalan sekunder.

Dalam pandangan Naqvi, pemisahan antara etika dan ekonomi merupakan akar dari berbagai krisis kemanusiaan modern. Ketika ekonomi hanya berorientasi pada keuntungan, manusia cenderung dipandang sebagai alat produksi dan konsumen semata. Kondisi ini melahirkan eksploitasi tenaga kerja, konsumerisme berlebihan, kerusakan lingkungan, dan melemahnya solidaritas sosial dalam masyarakat modern.

Naqvi menjelaskan bahwa Islam memiliki pandangan yang berbeda mengenai manusia dan aktivitas ekonomi. Dalam Islam, manusia bukan hanya homo economicus yang bebas mengejar kepentingan pribadi, tetapi juga makhluk moral yang memiliki tanggung jawab kepada Tuhan dan masyarakat. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi harus didasarkan pada prinsip tauhid, keadilan, keseimbangan, dan persaudaraan sosial.

Laporan berbagai lembaga internasional menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis menghapus ketimpangan sosial. Sebaliknya, dalam banyak kasus, kekayaan justru semakin terkonsentrasi pada kelompok yang memiliki akses terhadap modal dan sumber daya. Kapitalisme bersifat oligarkis yang jauh dari orientasi Kesejahteraan sosial.

Kapitalisme bekerja melalui kekuatan modal. Dalam praktiknya, semakin besar modal yang dimiliki seseorang atau korporasi, semakin besar pula pengaruh yang dapat dimainkannya dalam menentukan arah kebijakan ekonomi. Tak ada istilah musyawarah dalam kapitalisme.

Dalam sistem ekonomi kapitalistik, keputusan strategis sering kali ditentukan oleh pemilik modal, investor besar, lembaga keuangan, atau korporasi multinasional. Akibatnya, kepentingan rakyat banyak dapat tersisih oleh kepentingan segelintir elite ekonomi yang disebut oligarki.

Oligarki adalah bentuk kekuasaan yang dikendalikan oleh kelompok kecil, biasanya elite kaya dan berpengaruh secara politik. Ambisi tak terbatas untuk menumpuk kekayaan melalui penguasaan tanah, tambang, hutan, dan sumber daya alam lainnya adalah karena karakter rakus dan serakah kaum oligarki ini. Pengejaran keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan masyarakat.

Fenomena oligarki ekonomi yang menjadi perhatian banyak ilmuwan politik menunjukkan bahwa kekuatan modal sering kali mampu memengaruhi kebijakan publik secara signifikan. Ketika kekuasaan ekonomi terkonsentrasi pada segelintir kelompok, prinsip musyawarah dan partisipasi rakyat menjadi semakin lemah.

Kapitalisme pada dasarnya tidak menjadikan pemerataan sebagai tujuan utama. Tujuan utamanya adalah pertumbuhan ekonomi dan akumulasi modal. Pemerataan dianggap akan terjadi secara otomatis melalui mekanisme pasar.

Fakta empiris menunjukkan bahwa asumsi tersebut tidak selalu terbukti. Banyak negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi tetap menghadapi kesenjangan sosial yang lebar. Kekayaan nasional sering terkonsentrasi pada kelompok kecil masyarakat, sementara sebagian besar rakyat hanya menikmati porsi yang sangat terbatas.

Pasal 33 juga menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rumusan ini menunjukkan bahwa para pendiri bangsa tidak menghendaki dominasi kapitalisme laissez-faire dalam kehidupan ekonomi nasional.

Al-Qur'an menegaskan: “Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr: 7). Ayat ini mengandung prinsip distribusi kekayaan dan keadilan sosial. Islam juga menempatkan aspek ketuhanan, kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan sebagai fondasi kehidupan sosial. Kapitalisme bertumpu pada kebebasan individu, mekanisme pasar, dan akumulasi modal. Dalam kapitalisme, nilai ketuhanan digantikan oleh materialisme, kemanusiaan digantikan oleh kalkulasi keuntungan, musyawarah digantikan oleh dominasi modal, dan keadilan sosial digantikan oleh konsentrasi kekayaan pada segelintir oligarki.

Krisis keadilan global dalam kapitalisme modern bukan sekadar fenomena sosial atau ekonomi sederhana, melainkan problem struktural yang berkaitan dengan cara produksi, distribusi, dan akumulasi modal. Banyak negara kapitalis maju justru menunjukkan ketimpangan besar antara kelompok kaya dan miskin yang kian melebar, sementara sistem sosial dan kesejahteraan tidak mampu menjamin akses terhadap kebutuhan dasar bagi seluruh warganya.

Dalam banyak kajian, para peneliti ekonomi Islam menilai kapitalisme kontemporer tak mampu menyelesaikan masalah fundamental seperti kemiskinan kronis, pengangguran struktural, dan perlindungan sumber daya alam. Sistem yang terlalu bergantung pada akumulasi modal dan pasar bebas cenderung memprioritaskan keuntungan di atas kesejahteraan umum. Kesimpulannya, kapitalisme telah dengan jelas membunuh nilai pancasila. Saatnya sistem ekonomi Islam menggantikan kapitalisme.

REFERENSI

Adam Smith. (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.

Al-Qur'an al-Karim, QS. Al-Hasyr: 7.

Karl Marx. (1867). Das Kapital.

Karl Polanyi. (1944). The Great Transformation. Boston: Beacon Press.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mohammad Hatta. (1970). Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun.

Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

(Ahmad Sastra, Kota Hujan, No.1360/31/05/26 : 20.53 WIB)

BAITUL MAL VERSUS APBN

2026-05-31T05:37:33.734+07:00

Oleh : Ahmad Sastra

Salah satu perbedaan mendasar antara sistem pemerintahan Islam dan sistem pemerintahan sekuler terletak pada cara negara mengelola keuangan publik. Dalam tradisi pemerintahan Islam, dikenal institusi yang disebut Baitul Mal, yaitu lembaga yang bertugas mengelola seluruh pemasukan dan pengeluaran negara berdasarkan ketentuan syariat Islam.

Sementara itu, dalam negara modern yang berlandaskan sistem sekuler kapitalistik, fungsi tersebut dijalankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan konstitusi, undang-undang, dan kesepakatan politik manusia, tidak ada hubungannya dengan hukum Islam sama sekali. Sebab sekulerisme yang telah diharamkan oleh MUI tahun 2005 adalah pemisahan antara negara dengan agama.

Meskipun secara administratif keduanya sama-sama berfungsi sebagai instrumen pengelolaan keuangan negara, namun antara keduanya terdapat perbedaan yang sangat mendasar pada aspek filosofis, sumber pendapatan, pola pengeluaran, konsep kepemilikan, hingga mekanisme pembiayaan negara.

Perbedaan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut paradigma dasar mengenai hubungan manusia, negara, dan Tuhan dalam mengatur kehidupan sosial ekonomi. Paradigma Islam dalam bernegara adalah bahwa kedaulatan hukum ada mutlak ada pada Allah, sementara negara sekuler menjadikan kedaulatan hukum di tangan manusia. Tentu saja berbada antara wahyu dan nafsu.

Baitul Mal : Institusi Keuangan Berbasis Wahyu

Secara historis, Baitul Mal mulai berkembang secara sistematis pada masa pemerintahan Rasulullah SAW dan mengalami penyempurnaan pada masa khilafah Islam, terutama pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Dalam konsep Islam, negara bukanlah pemilik mutlak harta publik, melainkan pengelola amanah yang harus menjalankan hukum Allah dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk pengelolaan keuangan negara.

Allah SWT berfirman: “Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat dari urusan itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (QS. Al-Jatsiyah: 18)

Ayat ini menunjukkan bahwa seluruh aktivitas pemerintahan, termasuk kebijakan fiskal dan ekonomi, harus tunduk kepada syariat Islam. Baitul Mal tidak sekadar berfungsi sebagai kas negara, tetapi juga sebagai instrumen pelaksanaan hukum Islam dalam bidang ekonomi. Landasan pengelolaan baitul mal dalam pemerintahan Islam adalah hukum Allah, bukan kesepakatan manusia.

Menurut Abu Ubaid dalam Kitab al-Amwal, seluruh pemasukan dan pengeluaran Baitul Mal harus mengikuti ketentuan syariat yang telah ditetapkan melalui Al-Qur’an, Sunnah, ijma sahabat, dan ijtihad yang sah. Negara tidak memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan sumber pemasukan maupun alokasi pengeluaran sebagaimana terjadi dalam sistem modern.

APBN dalam Paradigma Negara Sekuler

Berbeda dengan Baitul Mal, APBN lahir dari paradigma negara modern yang memisahkan agama dari urusan publik. Dalam sistem sekuler, sumber legitimasi kebijakan berasal dari rakyat melalui mekanisme politik dan legislasi, bukan dari wahyu.

Konsep ini berkembang sejak munculnya negara-bangsa modern di Eropa pasca-Revolusi Prancis yang menempatkan kedaulatan di tangan manusia. Akibatnya, kebijakan fiskal menjadi produk kompromi politik yang dapat berubah sesuai dinamika pemerintahan, ideologi partai, maupun kebutuhan ekonomi.

Dalam sistem APBN, pemerintah memiliki kewenangan untuk menciptakan jenis pajak baru, mengubah tarif pajak, menambah utang negara, atau mengalihkan pos anggaran selama mendapat legitimasi hukum dan politik. Dengan kata lain, sumber dan penggunaan dana negara bersifat fleksibel serta ditentukan oleh keputusan manusia.

Pajak sendiri secara prinsip tidak ada dalam Islam. hutang ribawi juga diharamkan dalam Islam. kerharaman dalam negara sekuler tidaklah dikenal, karena tidak menjadikan wahyu sebagai pedoman dalam mengelola ekonomi negara.

Perbedaan yang paling mudah diamati adalah pada sumber pemasukan negara antara baitul mal dalam pemerintahan Islam dengan APBN dalam negara sekuler kapitalistik.. Dalam sistem Baitul Mal, sumber pendapatan utama telah ditetapkan oleh syariat, antara lain zakat, kharaj (pajak tanah produktif), jizyah, fai’, ghanimah, usyur, pengelolaan kepemilikan umum, serta berbagai aset negara lainnya. Jadi seluruh sumber Pendapatan baitul mal adalah harta yang halal.

Di antara sumber pemasukan tersebut, zakat memiliki posisi yang sangat penting. Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para muallaf, untuk memerdekakan budak, orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan.” (QS. At-Taubah: 60)

Berbeda dengan pajak modern yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan negara, zakat memiliki ketentuan distribusi yang sudah ditetapkan secara rinci dalam Al-Qur’an. Zakat berasal dari sumber yang halal, karena telah ditetapkan oleh Allah. Sementara pajak bersumber dari mana saja, tergantung kesepakatan. Termasuk bisa bersumber dari aktivitas haram, seperti judi, pelacuran, bisnis minuman keras dan sejenisnya.

Sementara itu, APBN modern bertumpu pada berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bea cukai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hasil pengelolaan BUMN, hingga pinjaman dalam dan luar negeri. Besarnya penerimaan negara sangat bergantung pada aktivitas ekonomi dan kebijakan pemerintah.

Sumber pemasukan Baitul Mal bersifat normatif dan relatif tetap, sedangkan sumber pemasukan APBN bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai kebutuhan negara. Pajak dalam negara sekuler diambil dari berbagai instrumen sejalan dengan perkembangan, tak peduli apakah halal atau haram.

Perbedaan lainnya terlihat pada cara memandang kepemilikan sumber daya alam. Pemerintahan Islam membagi kepemilikan menjadi tiga kategori: kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Sumber daya alam strategis yang menjadi kebutuhan masyarakat luas termasuk dalam kategori kepemilikan umum yang haram diprivatisasi.

Rasulullah SAW bersabda: “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud)

Banyak ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Wahbah az-Zuhaili dan Taqiuddin An Nabhani menafsirkan hadis ini sebagai dasar bahwa sumber daya strategis seperti minyak bumi, gas alam, energi, dan tambang besar haram dimiliki dan dimonopoli oleh individu atau korporasi tertentu. Sumber daya alam yang berkaitan dengan hidup orang banyak dikelola negara dan diperuntukkan untuk Kesejahteraan rakyat. Hal ini sangat berbeda dengan negera sekuler kapitalistik.

Dalam sistem Baitul Mal, hasil pengelolaan sumber daya tersebut masuk ke kas negara dan digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat. Sebaliknya, dalam sistem APBN modern, sumber daya alam dapat dikelola oleh negara, perusahaan swasta nasional, maupun perusahaan multinasional melalui berbagai bentuk kontrak dan konsesi. Negara memperoleh pendapatan melalui pajak, royalti, dividen, atau bagi hasil. Tentu saja dalam pandangan Islam hal ini jelas dilarang.

Aspek lain yang membedakan adalah mekanisme pembiayaan ketika negara mengalami kekurangan anggaran. Dalam literatur fikih klasik, negara Islam tidak menjadikan utang berbunga sebagai instrumen utama pembiayaan. Sebab Islam melarang praktik riba dalam seluruh aktivitas ekonomi. Allah SWT berfirman: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275)

Jika Baitul Mal mengalami kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat darurat, sebagian ulama membolehkan negara memungut kontribusi sementara (dharibah) dari kaum Muslim yang mampu hingga kebutuhan tersebut terpenuhi. Sementara kaum muslimin yang miskin tidak boleh ditarik dharibah yang sifatnya darurat.

Sebaliknya, dalam APBN modern, defisit anggaran merupakan instrumen yang lazim digunakan. Pemerintah dapat menerbitkan obligasi, surat utang negara, maupun meminjam dari lembaga keuangan internasional untuk menutupi kekurangan anggaran.

Bahkan dalam teori ekonomi Keynesian, defisit anggaran sering dipandang sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pajak dalam negara sekuler kapitalistik bahkan diwajibkan juga kepada rakyat miskin.

Baitul Mal dan APBN juga berbeda dalam menentukan prioritas pengeluaran. Dalam sistem Islam, pengeluaran negara diarahkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat, menjaga keamanan, membangun infrastruktur, menyediakan pendidikan dan kesehatan, serta mendukung penyebaran dakwah Islam. Negara bertanggung jawab memastikan tidak ada warga yang terlantar.

Khalifah Umar bin Khattab pernah menyatakan bahwa apabila ada seekor keledai yang terperosok di jalan Irak karena jalan rusak, ia khawatir akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Pernyataan ini menggambarkan betapa kuatnya konsep amanah dalam pengelolaan keuangan publik menurut Islam.

Sementara itu, dalam APBN modern, prioritas pengeluaran ditentukan melalui proses politik dan perencanaan pembangunan. Selain untuk pelayanan publik, sebagian anggaran juga dialokasikan untuk pembayaran bunga utang, subsidi, program ekonomi, maupun kebutuhan pemerintahan lainnya.

Pada tingkat yang lebih mendalam, perbedaan Baitul Mal dan APBN mencerminkan dua pandangan dunia yang berbeda. Dalam Islam, harta pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Manusia dan negara hanyalah pemegang amanah yang wajib mengelolanya sesuai petunjuk-Nya. Karena itu, kebijakan ekonomi tidak boleh semata-mata didasarkan pada efisiensi atau keuntungan material, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek halal-haram dan keadilan menurut syariat.

Sebaliknya, dalam paradigma sekuler, negara memperoleh legitimasi dari kesepakatan manusia. Akibatnya, kebijakan ekonomi lebih banyak ditentukan oleh pertimbangan pragmatis, politik, dan rasionalitas ekonomi yang berkembang pada suatu masa. Paradigma sekuler kapitalistik bersifat pragmatis materialistic yang tidak mengenal halal dan haram, karena mengabaikan hukum Allah.

Baitul Mal dan APBN sama-sama merupakan instrumen pengelolaan keuangan negara, namun keduanya berdiri di atas fondasi filosofis yang berbeda. Baitul Mal berakar pada wahyu dan syariat Islam, sedangkan APBN berakar pada kedaulatan manusia dan keputusan politik pragmatis materialistik. Perbedaan tersebut memengaruhi sumber pendapatan, konsep kepemilikan, mekanisme pembiayaan, serta tujuan pengeluaran negara.

Bagi umat Islam, kajian tentang Baitul Mal tidak hanya penting sebagai pembahasan sejarah pemerintahan Islam, tetapi juga sebagai bahan refleksi mengenai bagaimana prinsip-prinsip keadilan, amanah, dan kesejahteraan publik yang diajarkan Islam dapat menjadi inspirasi dalam pengelolaan keuangan negara pada masa kini yang menyelisihi hukum Allah.

Umat Islam juga memiliki kewajiban berdakwah dan berjuang untuk selalu menyadarkan bangsa ini untuk kembali kepada sistem Islam, bukan malah menjadi stempel pemerintahan sekuler. Hidup dan mati umat Islam itu hanyalah untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Allah menegaskan dalam firmanNya : Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam (QS Al An’am : 162)

REFERENSI

Abu Ubaid. (1989). Kitab al-Amwal. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Mawardi. (1996). Al-Ahkam al-Sulthaniyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Ibn Taimiyah. (2005). Al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah. Riyadh: Dar al-Wathan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (berbagai tahun). APBN Kita.

Wahbah az-Zuhaili. (2002). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr.

Yusuf al-Qaradawi. (1999). Fiqh az-Zakah. Beirut: Muassasah ar-Risalah.

Ahmad Sastra, Kota Hujan, No.1359/31/05/26 : 05.35 WIB)

ARTIFICIAL INTELLIGENCE DAN HILANGNYA GARIS ETIK

2026-05-29T06:03:51.575+07:00

Oleh: Ahmad Sastra

Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan besar dalam hampir seluruh bidang kehidupan manusia, termasuk dunia pendidikan dan penelitian ilmiah.

AI kini mampu membaca ribuan artikel dalam hitungan detik, menganalisis data dalam jumlah besar, mengenali pola tersembunyi, menyusun ringkasan akademik, hingga membantu penulisan laporan penelitian secara otomatis.

Teknologi ini menawarkan efisiensi luar biasa bagi para peneliti yang bekerja dalam tekanan waktu dan kompleksitas data yang semakin besar.

Namun di balik berbagai manfaat tersebut, muncul persoalan serius yang mulai mengancam integritas dunia akademik: hilangnya garis etik dalam penggunaan AI. Teknologi yang semula dirancang sebagai alat bantu ilmiah perlahan dapat berubah menjadi instrumen manipulasi pengetahuan ketika digunakan tanpa tanggung jawab moral dan pengawasan etik yang memadai.

Persoalan terbesar bukan sekadar AI menghasilkan jawaban yang keliru, melainkan ketika AI digunakan untuk menciptakan ilusi penelitian ilmiah yang sebenarnya tidak pernah dilakukan. Data dapat direkayasa tampak valid. Grafik bisa terlihat profesional. Abstrak terdengar ilmiah dan meyakinkan.

Bahkan daftar pustaka dapat muncul lengkap meskipun sebagian referensi sebenarnya tidak pernah ada. Dalam situasi seperti ini, fabrikasi data memasuki babak baru yang jauh lebih kompleks dan berbahaya dibanding era sebelumnya.

Penting dipahami bahwa AI bukan pelaku tunggal dalam persoalan ini. Teknologi pada dasarnya bersifat netral. AI dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat apabila digunakan secara bertanggung jawab, tetapi juga dapat menjadi alat manipulasi apabila berada di tangan yang tidak beretika.

Dalam penelitian yang sah, AI memiliki banyak manfaat nyata, antara lain: (1) Membantu telaah literatur (literature review). (2) Mengolah data besar (big data). (3) Menganalisis pola statistik. (4) Membantu translasi akademik. (5) Mempercepat analisis teks. (6) Membantu penyusunan ringkasan penelitian.

Menurut laporan UNESCO tentang etika AI (2021), pemanfaatan AI dalam pendidikan dan riset memiliki potensi besar meningkatkan efisiensi dan produktivitas ilmiah apabila diiringi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas.

Masalah muncul ketika AI digunakan bukan untuk membantu proses ilmiah, tetapi untuk mensimulasikan seolah-olah penelitian telah dilakukan. Dalam konteks inilah garis etik mulai menghilang.

Dunia akademik sebenarnya telah lama mengenal praktik manipulasi data. Namun AI membuat praktik tersebut menjadi jauh lebih mudah, cepat, dan sulit dideteksi.

Pada masa lalu, fabrikasi data membutuhkan rekayasa manual yang relatif rumit. Kini dengan bantuan AI, seseorang dapat menghasilkan: (1) Data statistik palsu yang tampak konsisten. (2) Grafik ilmiah yang terlihat valid. (3) Narasi akademik yang meyakinkan. (4) Referensi otomatis yang tampak otoritatif. (5) Hasil survei sintetis yang menyerupai data lapangan. Padahal penelitian sesungguhnya mungkin tidak pernah dilakukan.

Inilah yang menjadi ancaman serius bagi dunia ilmu pengetahuan. Ketika kebohongan dapat dikemas dengan tampilan akademik yang sangat meyakinkan, maka kepercayaan publik terhadap institusi ilmiah perlahan dapat runtuh.

Dalam penelitian yang sah, penggunaan data sintetis sebenarnya diperbolehkan untuk simulasi, pengujian model, atau pelatihan sistem AI. Namun etika ilmiah mengharuskan data tersebut dijelaskan secara terbuka sebagai data sintetis, bukan disamarkan sebagai hasil observasi lapangan atau eksperimen nyata.

Ketika batas ini dilanggar, AI tidak lagi menjadi alat bantu ilmiah, tetapi berubah menjadi alat pengabur kebohongan.

Krisis Integritas Akademik

Ilmu pengetahuan berdiri di atas fondasi kejujuran, keterbukaan, dan verifikasi. Setiap temuan ilmiah harus dapat diuji ulang, ditelusuri sumber datanya, dan diverifikasi oleh komunitas akademik. Karena itu, integritas merupakan jantung utama dunia penelitian.

Menurut Robert K. Merton (1973), sains memiliki empat norma dasar: (1) Communalism, ilmu bersifat terbuka untuk diuji bersama. (2) Universalism, penilaian berdasarkan standar ilmiah, bukan identitas. (3) Disinterestedness, ilmuwan harus mengutamakan kebenaran, bukan kepentingan pribadi. (4) Organized Skepticism, semua klaim ilmiah harus diuji secara kritis.

Praktik fabrikasi data dengan bantuan AI merusak seluruh prinsip tersebut. Ketika penelitian palsu dipublikasikan, maka proses ilmiah berubah menjadi sekadar produksi narasi akademik tanpa basis empiris.

Yang lebih berbahaya, kerusakan ini tidak hanya berdampak pada dunia akademik, tetapi juga masyarakat luas. Banyak kebijakan publik, keputusan medis, teknologi, bahkan regulasi negara dibangun berdasarkan hasil penelitian ilmiah. Jika penelitian tersebut palsu, maka dampaknya dapat sangat destruktif.

Dunia ilmu pengetahuan sebenarnya telah beberapa kali diguncang oleh kasus manipulasi data besar bahkan sebelum era AI berkembang pesat.

Pertama, Kasus Diederik Stapel. Diederik Stapel, seorang profesor psikologi sosial di Belanda, terbukti memalsukan data dalam puluhan publikasi ilmiah. Ia menciptakan data survei dan eksperimen yang sebenarnya tidak pernah dilakukan. Kasus ini mengejutkan dunia akademik karena Stapel dikenal sebagai peneliti ternama dengan publikasi di jurnal-jurnal bergengsi.

Kedua, Kasus Woo Suk Hwang. Woo Suk Hwang pernah diklaim sebagai pelopor penelitian sel punca dunia. Namun kemudian terbukti bahwa sebagian besar datanya direkayasa. Kasus ini menyebabkan krisis besar dalam dunia bioteknologi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap penelitian ilmiah.

Ketiga, Kasus Michael LaCour. Michael LaCour menjadi sorotan setelah artikel politiknya yang terbit di jurnal ilmiah bergengsi dipersoalkan karena data surveinya tidak dapat diverifikasi. Artikel tersebut akhirnya ditarik. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa manipulasi data bukan persoalan baru. Namun AI membuat praktik serupa berpotensi menjadi lebih massif dan lebih sulit dideteksi.

Salah satu persoalan serius AI adalah sifatnya yang sering disebut sebagai black box, yaitu sistem yang menghasilkan keputusan tanpa mudah dijelaskan proses logikanya.

Dalam dunia penelitian, transparansi metode merupakan syarat utama. Setiap langkah analisis harus dapat dipahami dan diuji ulang.

Namun banyak model AI modern bekerja melalui proses komputasi kompleks yang sulit dijelaskan secara rinci bahkan oleh pengembangnya sendiri.

Menurut Cathy O’Neil (2016), algoritma yang tidak transparan berpotensi menghasilkan bias dan kesalahan sistemik yang sulit dikoreksi.

Dalam konteks riset ilmiah, kondisi ini sangat berbahaya karena: (1) Kesimpulan sulit diverifikasi. (2) Bias data sulit diketahui. (4) Kesalahan analisis sulit dilacak. (4) Peneliti dapat terlalu bergantung pada mesin tanpa memahami prosesnya. Karena itu, penggunaan AI dalam penelitian harus selalu diiringi keterbukaan metodologis dan tanggung jawab akademik.

Perspektif Islam tentang Kejujuran Ilmiah

Islam menempatkan kejujuran sebagai prinsip fundamental dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk ilmu pengetahuan.

Allah SWT berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur." (QS. At-Taubah [9]: 119)

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman: "Dan janganlah kamu mencampuradukkan yang benar dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya." (QS. Al-Baqarah [2]: 42)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa manipulasi fakta dan penyembunyian kebenaran merupakan pelanggaran moral yang serius.

Rasulullah ﷺ juga bersabda: "Barang siapa menipu, maka ia bukan golongan kami." (HR. Muslim)

Dalam konteks akademik, fabrikasi data merupakan bentuk penipuan intelektual karena menghadirkan sesuatu yang seolah benar padahal palsu. Karena itu, penggunaan AI dalam penelitian harus tetap berada dalam koridor amanah ilmiah dan etika Islam.

Menghadapi tantangan ini, dunia pendidikan dan penelitian perlu membangun budaya etik baru dalam penggunaan AI. Beberapa langkah penting yang perlu dilakukan antara lain:

Pertama, Transparansi Penggunaan AI. Peneliti harus menjelaskan secara terbuka sejauh mana AI digunakan dalam proses penelitian.

Kedua, Penguatan Pendidikan Etika Akademik. Mahasiswa dan peneliti perlu dibekali pemahaman tentang integritas ilmiah, plagiarisme, dan batas etis penggunaan teknologi.

Ketiga, Pengembangan Sistem Verifikasi. Jurnal ilmiah dan institusi akademik perlu memperkuat mekanisme audit data dan verifikasi metodologi penelitian.

Keempat, Menempatkan AI sebagai Alat Bantu. AI harus tetap diposisikan sebagai pendukung analisis manusia, bukan pengganti tanggung jawab intelektual peneliti.

Kelima, Penguatan Moral dan Spiritualitas. Kemajuan teknologi harus diimbangi dengan penguatan karakter, amanah, dan kesadaran moral.

AI telah membawa revolusi besar dalam dunia penelitian dan ilmu pengetahuan. Teknologi ini memiliki manfaat luar biasa dalam mempercepat analisis data, memperluas akses pengetahuan, dan meningkatkan efisiensi riset. Namun di balik manfaat tersebut, muncul ancaman serius berupa hilangnya garis etik dalam praktik akademik.

Fabrikasi data berbasis AI bukan sekadar persoalan teknologi, melainkan krisis integritas dan kejujuran ilmiah. Ketika AI digunakan untuk menciptakan ilusi penelitian palsu, maka yang dirusak bukan hanya reputasi individu, tetapi juga fondasi kepercayaan publik terhadap ilmu pengetahuan.

Karena itu, masa depan dunia akademik tidak cukup hanya bergantung pada kecanggihan teknologi. Yang jauh lebih penting adalah kemampuan manusia menjaga nilai-nilai moral, integritas, dan tanggung jawab etik dalam menggunakan teknologi tersebut.

Sebab pada akhirnya, AI hanyalah alat. Manusialah yang menentukan apakah teknologi akan menjadi sarana kemajuan peradaban atau justru alat penghancur kepercayaan dan kebenaran.

REFERENSI

Al-Qur'an al-Karim.

Bostrom, N. (2014). Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies. Oxford: Oxford University Press.

Floridi, L. (2019). Establishing the Rules for Building Trustworthy AI. Nature Machine Intelligence, 1(6), 261–262.

Merton, R. K. (1973). The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations. Chicago: University of Chicago Press.

Muslim bin al-Hajjaj. Shahih Muslim.

O’Neil, C. (2016). Weapons of Math Destruction. New York: Crown Publishing.

Shihab, M. Q. (2007). Membumikan Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati

UNESCO. (2021). Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. Paris: UNESCO

Ahmad Sastra, Kota Hujan, No.1358/29/05/26 : 06.02 WIB)