Arkilaus Baho

Islamisasi Papua Berjubah Pendidikan Gratis

papua.untuk@gmail.com (Anonymous) — Sun, 26 May 2013 16:08:00 +0700

fairfax media

Oleh: Good Weekend dan Fairfax Media

Papua telah digarap dari beragam sudut kepentingan. Ini cara-cara yang dipakai untuk merubah orang Papua. Visi misi dari pemerintah, organisasi masyarakat dan pelopor ekonomi imperialis pun sama. Apakah yang salah dengan rakyat Papua sehingga metamorfosis kepentingan- kepentingan terselubung dengan legalnya begitu mudah masuk dan menggayang orang-orang disini. Inikah filsafat Papua yang mengatakan: satu piring beragam sendok?

Rekrutmen para penghulu agama untuk berdakwah disini bukan baru. Setelah kepala suku Asmat masuk islam, ratusan orang dari suku Nebes di Sorong Selatan ramai-ramai membaca kalimat syahadat sebagai syarat menjadi seorang mualaf. Kini ada penelusuran (investigasi) dan menjijikkan. Ya, karena misinya sudah penipuan berjubah pendidikan gratis. Sarana pendidikan dijarah hanya demi kepentingan golongan dan pemeluk agama. Apalagi sistem pendidikan saat ini yang materi kurikulumnya bias agama pula.

Beda, jika menjadi mualaf hanya karena keyakinan pribadi dan bukan paksaan terselubung. Beberapa artis dan pemain bola yang akhir akhir ini menjadi mualaf atas keiklasan pribadi tanpa kepentingan apapun dibalik itu. Konon misi pendidikan gratis demi meng-islamkan anak anak Papua sungguh kemunafikan yang tak berperikemanusiaan.

Jubah Pendidikan Gratis Sebagai Tameng Semata

Ada kepala polisi di pedalaman Papua tepatnya di sekitar pegunungan tengah tugasnya merekrut anak-anak usia dini, laki laki maupun perempuan yang ada disini untuk menghubungkannya dengan ormas tersebut untuk dibawa ke pulau Jawa dan di jebloskan kedalam pesantren. Setelah tamat, anak anak itu akan menjadi ustad di bumi Papua. Begitulah penelusuran yang dilakukan oleh Good Weekend[1]; Mereka mengambil anak-anak kita. Publikasi investigasi ini pada 4 Mei 2013 oleh Michael Bachelard dari Indonesia koresponden Fairfax Media.

Pemuda Papua Barat dipindahkan ke sekolah-sekolah agama Islam di Jawa untuk "pendidikan ulang", tulis Michael Bachelard. Orang-orang yang mengambil Yope adalah bagian dari lalu lintas terorganisir orang orang yang mengincar anak anak muda Papua Barat. Selama enam bulan, Good Weekend investigasi telah mengkonfirmasi bahwa anak-anak, diperkirakan jumlahnya ribuan, telah tertarik pergi selama satu dekade terakhir atau lebih. dengan janji pendidikan gratis. Wilayah dimana sekolah-sekolah miskin dan keluarga miskin, tanpa biaya sekolah dengan mudah direkrut.

Tapi untuk beberapa anak-anak, yang mungkin seusia lima tahun, ketika mereka tiba di lokasi, mereka sadar mereka telah direkrut oleh "pesantren", dimana waktu untuk mempelajari matematika, ilmu pengetahuan atau bahasa dikerdilkan oleh jam yang dihabiskan di masjid. Seperti seorang pemimpin pesantren mengatakan, "Mereka belajar untuk menghormati Allah, yang merupakan hal utama." Sekolah-sekolah ini memiliki satu tujuan: untuk mengirim lulusan mereka kembali ke wilayah dimana mayoritas Papua kristen untuk menyebarkan misi tentang Islam.

Ketika ditanyakan kepada 100 anak laki-laki dan perempuan Papua di sekolah Rasul Daarur yang terletak diluar Jakarta, ingin jadi apa ketika mereka tumbuh dewasa? dan mereka pun berteriak, Ustad, Ustad (guru agama)

Lanjut investigasi ini, di Papua, khususnya di dataran tinggi, masalah identitas agama dan budaya eskalasinya cukup tinggi. Data sensus selama empat dekade terakhir menunjukkan bahwa penduduk pribumi kini dicocokkan jumlahnya dengan pendatang baru, sebagian besar Muslim, dari bagian lain Indonesia. Dominasi pendatang dengan ekonomi baru, khususnya di bagian barat provinsi, efektif meminggirkan penduduk asli. Imigrasi Ini berarti bahwa masyarakat adat Papua memiliki ketakutan nyata menjadi etnis minoritas dan agama di negari mereka sendiri – dan ini realistis.

Cerita orang merampas anak-anak mereka menambahkan keunggulan emotif dan memiliki potensi untuk mengobarkan ketegangan di wilayah yang sudah rentan.

Selama sekitar 50 tahun, pemberontakan separatis telah aktif di Papua dan ratusan ribu orang meninggal dalam upaya mereka untuk mendapatkan kemerdekaan untuk provinsi. Kristen, yang dibawa oleh para misionaris Belanda dan Jerman, menjadi iman dari sebagian besar penduduk pribumi, dan bagian penting dari identitas mereka.

Islam sebenarnya memiliki sejarah yang lebih lama di Papua daripada Kristen, tapi lebih lunak dibandingan dengan yang dikhotbahkan di masjid-masjid garis keras di Jawa (dari khotbah khotbah di Mesjid jsutru menunjukan budaya garis keras yang di tularkan dari Jawa-Pen), untuk saat ini setidaknya, agama minoritas. Tapi ketika anak-anak pesantren kembali dari Jawa, iman mereka telah berubah.

"Mereka menjadi orang yang berbeda," Salah seorang pemimpin Kristen Papua, Benny Giay, memberitahu saya. "Mereka telah dicuci otak".

Sekolah-sekolah bersikeras mereka merekrut hanya siswa yang sudah muslim, tapi jelas mereka tidak terlalu rewel. Pada Daarur Rasul, saya dengan cepat menemukan dua anak kecil, Filipus dan Aldi, yang mualaf - baru mengkonversi (menjadi mualaf) dari agama mereka yang kristen. Salah satu organisasi Islam radikal, Al Fatih Kafah Nusantara (AFKN), tidak mengubah niatnya, dan menggunakan agama untuk tujuan politik.

Pemimpin Fadzlan Garamatan mengatakan AFKN telah membawa 2.200 anak dari Papua sebagai bagian dari program nasionalistiknya "Islamisasi". "Ketika [Papua] Islam, keinginan mereka untuk mandiri (pisah dari Indonesia) berkurang," kata Fadzlan pada halaman internet AFKN itu.

Daarur Rasul adalah setengah pesantren, setengah bangunan di kota satelit Jakarta yang disebut Cibinong. Di sini,100 anak laki-laki dari dataran rendah (selatan ) berdiri dalam kerumunan dibalik pintu gerbang untuk menyambut kami.

Pintu gerbang terkunci karena menurut salah satu anggota staf, "mereka ingin melarikan diri". Empat puluh atau lebih anak perempuan hidup bawah dengan lebih banyak kebebasan bergerak. Kepala sekolah Ahmad Baihaqi menegaskan ia mengajarkan Islam moderat, dan anak-anak setidaknya ada tujuh, tetapi beberapa terlihat lebih muda. Dia tidak menyangkal mereka dikurung, tetapi mengatakan itu hanya selama jam belajar "untuk menempatkan disiplin pada mereka".

Kisah Kisah Anak Papua

Februari 2013 lalu, kasus telantarnya anak anak Papua dari sebuah pesantren di Tangerang mendapat tanggapan dari komnas ham Papua. Kabar ini menghilang tiba tiba karena motif negara dibalik ini? Johanes Lokobal menghangatkan tangannya di api di tengah rau. Dari waktu ke waktu ia menjerit dan membanting dirinya sendiri dengan keras melawan dinding disebelahnya.

Desa Megapura di dataran tinggi tengah (pegunungan tengah) provinsi paling timur Indonesia, Papua Barat begitu jauh dari persediaan yang datang melalui udara atau hanya berjalan kaki. Johanes Lokobal telah tinggal di sini sepanjang hidupnya. Dia tidak tahu usia persisnya: "Hanya tua," katanya. Dia juga miskin. "Saya membantu di ladang. Saya peroleh sekitar 20.000 rupiah [$ 2] per hari. Aku membersihkan taman sekolah." Tapi dalam kehidupan yang keras, salah satu kesulitan terutama menyinggung dia.

Pada tahun 2005, putra satu-satunya, Yope, dibawa jauh ke Jakarta. Lokobal tidak ingin Yope pergi. Anak itu mungkin (diperkirakan ) 14 tahun usianya, tapi besar dan kuat, seorang pekerja yang baik. Orang-orang yang tak bertanggung jawab membawanya. Beberapa tahun kemudian, Yope meninggal. Tidak ada yang bisa mengatakan kapan wakyunya kepada Lokobal, atau kapan tepatnya, dan dia tidak tahu di mana anaknya dimakamkan. Yang dia tahu, secara tegas, adalah bahwa ini tidak seharusnya terjadi. Good Weekend melansir investigasi mereka tentang perjumpaan dengan sang ayah.

"Jika dia masih hidup, dia akan menjadi orang yang merawat keluarga," kata Lokobal. "Dia akan pergi ke hutan untuk mengumpulkan kayu bakar untuk keluarga. Saya jadi sedih."

Yope muda adalah salah satu anak laki-laki tersebut. Meskipun ia memiliki ibu tiri, ibu kandungnya telah meninggal. Baik Lani maupun Kowenip pernah mengunjungi ayah Yope itu, Johanes Lokobal, untuk menjelaskan keadaan mereka. Ini masih melukai. "Orang-orang harus meminta izin kepada orang tua," kata Lokobal. Namun sebaliknya, mereka hanya meminta kepada Yope muda sendiri, yang antusias tentang petualangan ini. Beberapa teman sudah tahun sebelumnya pergi dan ia tertarik untuk bergabung dengan mereka. Ketika tiba saatnya untuk Yope untuk berangkat, itu terjadi dalam sekejap, saudara tiri Elias mengingat.

"Aku pergi ke sekolah, dan ketika saya datang kembali tidak ada orang di rumah."

Andreas Asso adalah bagian dari kelompok yang sama. Seeorang pemuda pemalu yang mencari nafkah di Jayapura, ibukota Papua, ia 15 tahun pada saat itu. Seperti Yope, Andreas hanya memiliki satu orang tua. Ayahnya sudah meninggal dan, meskipun ibunya masih hidup, ia tinggal dengan ibu tirinya.

Seperti Yope, ia didekati secara langsung. "Mereka bertanya apakah saya ingin melanjutkan studi saya di Jakarta secara gratis," kata Andreas. "Kepala polisi tidak pernah berbicara dengan ibu tiri saya tapi dia berbicara dengan paman saya, adik ayahku, dan dia setuju. Saya lahir Kristen dan saya akan selalu menjadi orang Kristen. Kepala polisi hanya berkata kita akan dimasukkan ke dalam kost ... Jika dia memberitahu kami itu adalah pesantren, tidak satupun dari kita akan ingin pergi. "

Dukungan Militer Pada Misi Ini

Binaan binaan militer memang marak di bumi Indonesia. Kasus Poso, Jogja, ormas ormas anarkis, tak terlepas dari campur tangan teritorial kemiliteran yang tak bertanggungjawab yang hanya mengisi indonesia dengan kekacauan belaka.

Ini tidak diketahui berapa banyak kelompok anak-anak yang telah diambil Amir Lani dan Aloysius Kowenip. Teronce Sorasi, seorang ibu dari Wamena, mengatakan bahwa ia didekati pada 2007 atau 2008 oleh "kepala polisi", yang memintanya untuk mengirim putrinya, Yanti 5, dan putranya, Yance 11, ke Jakarta, meskipun "Kami adalah keluarga Kristen". "Aku berkata, 'tidak' karena suami saya baru saja meninggal dan kami masih berduka," kata Sorasi.

Amir Lani masih tinggal di sebuah villa di perbukitan dekat Megapura. Menurut Elias, setiap kali orang bertanya kepadanya tentang anak yang hilang dari Wamena, "dia hanya menghindari mereka". Ketika saya menghubungi Aloysius Kowenip melalui telepon, ia memberikan penjelasannya.

"Jika salah satu dari mereka telah merektrut satu orang lagi, maka, sebagai Papua, saya bangga dengan itu." Namun ketika ditanya tentang orang yang meninggal atau gagal, Kowenip tiba-tiba berakhir panggilan.

Beberapa hari kemudian, temannya Ismail Asso telepon dengan marah, maka dikirim dua ancaman melalui SMS.

"Saya mengingatkan Anda ... tidak untuk menggali informasi tentang Islam dari Wamena," tulisnya, jika tidak "wartawan asing provokatif" akan "dideportasi dari Indonesia", atau "dipecat, dibunuh oleh [orang] Wamena"

Tulis Weekend; Dalam pergolakan Papua Barat, gerakan dan konversi anak-anak adalah ledakan politik. Kami memperingatkan beberapa kali untuk tidak mengejar cerita. Ini tidak pernah dilaporkan dalam pers Indonesia.

Ketika datang hari untuk meninggalkan, Andreas mengatakan sekelompok (satu keberangkatan terdiri dari ) 19 anak laki-laki yang diangkut menggunakan pesawat Hercules C-130 pesawat udara Indonesia di Wamena. Dengan beberapa tiket, yang termuda dari mereka hanya lima. Pesawat itu diawaki oleh orang-orang berseragam. Sudah sulit untuk memverifikasi apakah militer secara resmi terlibat.

tetapi seorang mantan panglima militer mengatakan warga sipil Papua yang diizinkan untuk membeli tiket murah untuk terbang pada pesawat militer sebagai bagian dari "corporate social responsibility" militer. "Kami tidak berbicara kepada para prajurit," kenang Andreas. "Kami takut."

Butuh waktu dua hari untuk pesawat untuk mencapai Jakarta dan, "kami tidak diberi makan atau minuman yang ditawarkan. Beberapa, terutama yang kecil, jatuh sakit ... yang muntah beberapa," kata Andreas.

"Ketika mereka datang ke desa saya, saya pikir saya ingin pergi. Tapi ketika saya berada di pesawat, semua saya pikirkan adalah, 'Saya ingin kembali ke desa saya."

"Ketika mereka mendarat di Jakarta, anak-anak didorong sekitar tiga jam ke rumah baru mereka - Jamiyyah Al-Wafa Al-Islamiyah pesantren, tinggi di lereng gunung berapi, Gunung Salak, di belakang kota regional Bogor. Kepala yayasan sekolah Al-Wafa, Harun Al Rasyid, mengingat Andreas Asso dan anak-anak dari Wamena, dan orang-orang yang membawa mereka, Amir Lani dan Aloysius Kowenip, yang ia tahu sebagai "Aloy". Kedua orang telah datang dan "menawarkan siswa" pada tahun 2005, kenangnya.

"Aloy ambisius dalam politik, dan membawa anak-anak untuk pesantren saya adalah cara untuk meningkatkan posisinya atau citra di masyarakat," kata Al Rasyid.

Pengakuan andreas Asso dan itu berbeda dalam banyak hal tetapi mereka setuju pada satu hal : anak-anak dari desa di dataran tinggi Papua liar hanya tidak cocok masuk "Itu tidak seperti sekolah nyata karena di sekolah mereka memiliki kelas," Andreas kata.

"Dalam hal ini, kami hanya pergi ke sebuah masjid besar dan semua kita belajar tentang Islam, hanya membaca Alquran. Kadang-kadang mereka menampar kami di wajah, memukuli kami dengan tongkat kayu.Mereka memberitahu kita orang Papua yang hitam, kita memiliki kulit gelap. "

Makanan dan pendidikan di Al-Wafa gratis tetapi agama diajarkan dengan ketat. Memiliki guru dari Yaman dan pendanaan dari Saudi dan website yang menggambarkan tentang Salafi sholeh, atau "Salafi saleh".

Tujuannya: "Menyiapkan kader pengkhotbah dan orang-orang yang bisa memanggil orang lain untuk Islam." Andreas menegaskan bahwa, seperti dia, beberapa anak-anak lain adalah orang Kristen, dan bahwa kepala sekolah merubah nama mereka untuk membuat mereka terdengar lebih Islami - tuduhan Al Rasyid membantah.

Sementara itu, Al Rasyid mengatakan orang Papua itu merupakan rakyat jelata nakal yang menyusahkan guru mereka "karena latar belakang budaya mereka berbeda".

Dia mengatakan anak laki-laki kencing dan buang air besar di halaman sekolah dan mencuri hasil panen petani tetangga. Dia mengakui menghukum mereka dengan "memarahi" dan memukul mereka "dengan rotan di kaki". Sekitar dua atau tiga bulan setelah mereka tiba, seorang anak sakit-sakitan, Nison Asso, meninggal.

"Dia berusia 10 tahun," kata Andreas. "Dia sudah sakit di Wamena tapi ... dia meninggal. Jasadnya masih ada di Bogor karena pondok pesantren tidak memiliki uang untuk mengirim jenasah kembali, meskipun orang tuanya ingin anak mereka dikirim kembali." Al Rasyid tidak akan mengomentari nasib Nison itu. Setelah kurang dari satu tahun, itu jelas untuk kedua anak laki-laki dan sekolah bahwa percobaan itu gagal, sehingga Amir Lani dipanggil.

Andreas mengatakan ia memohon Lani membawanya pulang, namun ditolak. Sebaliknya, Lani membawa mereka ke Jakarta untuk pria Papua lain, Ismail Asso, yang dirinya pernah menjadi murid impor yang namanya diubah. Ismail mengatakan kepada anak-anak tidak ada uang untuk mengembalikan mereka ke Papua. Orang tua mereka, tampaknya, tidak pernah dikonsultasikan.

Beberapa siswa menemukan pesantren baru di Tangerang, dekat Jakarta. Kemudian mereka harus diusir dari sana karena, menurut Ismail Asso, "Anak-anak ini sudah anak yang nakal di Papua." Tapi Andreas tinggal keluar dari sekolah dan bukannya bekerja sama dengan anak lain, Muslim Lokobal, "yang juga seorang Kristen tetapi diberi nama 'Muslim'". Pasangan ini pergi untuk membuat cara mereka sendiri di kota besar.

Lagi tulis weekend, sebuah masalah terus-menerus dalam meneliti cerita ini telah menjepit turun rincian - nama, waktu dan usia. Nama telah berubah, akar budaya dihapus, dan anak-anak desa jarang tahu usia mereka sendiri. Yang tragis sebelum mengakhiri cerita Yope Lokobal menyarankan, bagaimanapun, bahwa ia mungkin anak yang sama yang Andreas Asso tahu sebagai Lokobal Muslim.

Andreas mengatakan bahwa satu malam Muslim mabuk. Tidak ada saksi mata apa yang terjadi berikutnya, dan itu adalah subjek dari lima atau lebih berbeda, account kedua tangan. Andreas adalah yang paling mengerikan.

"Dalam perjalanan kembali ke rumah kos, Muslim membuat masalah dengan masyarakat setempat, sehingga mereka memukulinya dan membunuhnya. Mereka menempatkan tubuhnya di dalam asrama. Dan karena mereka membencinya, mereka mengeluarkan salah satu matanya dan menempatkan botol di rongga mata. " Apakah adegan ini mengerikan menggambarkan kematian Yope ini? Ataukah Muslim anak laki-laki yang berbeda?

Kembali di desa Megapura, mereka dapat menumpahkan sedikit cahaya. "Ada telepon dari Jakarta ke masjid di Megapura, dan orang-orang dari masjid memberi kami berita," kenang Johanes Lokobal.

"Tidak ada penjelasan tentang bagaimana Yope meninggal." Kata saudara tiri Elias: "Itu adalah tahun 2009 atau 2010 Kami hanya mengadakan upacara berkabung di rumah, berdoa..

" Tidak ada yang tahu di mana tubuh Yope dikuburkan.

Sisa anak laki-laki yang diangkut menggunakan pesawat Hercules saat itu kini tersisa 20-an. Terakhir kali Andreas Asso mendengar dari mereka, mereka berada di Jakarta sebagai sedikit lebih baik dari pengemis - "pengamen jalanan atau bekerja di angkutan umum - asisten pembalap, mengumpulkan penumpang," katanya.

Transportasi Internal anak memiliki sejarah panjang dan terhormat di Indonesia. Sekitar 4500 anak telah dihapus dari Timor Leste selama 24 tahun pendudukan Indonesia untuk melayani, dalam kata-kata penulis Helene van Klinken dalam bukunya Making them Indonesia, sebuah "agama Islam dakwah", dan untuk mengikat daerah lebih dekat ke Jakarta. Anak-anak, ia menulis, dipilih karena mereka "mudah dipengaruhi dan mudah dimanipulasi untuk melayani tujuan-tujuan politik, ras, ideologi dan agama".

Papua telah target di masa lalu, juga. Pada tahun 1969, mantan presiden Soeharto mengusulkan mentransfer 200.000 anak-anak dari "terbelakang dan primitif Papua, masih hidup di zaman batu" ke Jawa untuk pendidikan. Kelompok lain yang didukung Saudi, DDII, digunakan untuk membawa anak-anak dari Timor Timur dan Papua. Dan hari ini, AFKN, yang terkait dengan premanisme, garis keras Front Pembela Islam (FPI), secara aktif mencari anak-anak untuk merekrut.

Atasnama Negara!

Interprestasi penafsiran sila pertama pancasila menuai masalah keagamaan di kemudian hari. Ketuhanan yang Maha Esa di tafsirkan sebagai negara beragama. Bahkan dipersepsikan mewujudkan ajaran ajaran tertu dengan cara apapun sesuai titah ketuhanan. Padahal, ketuhanan yang maha esa lebih pada Tuhan itu maha kuasa, tak bisa disamakan. Pemikiran tentang Tuhan tak akan sama dengan Tuhan itu sendiri.

Ahli hukum di Indonesia harus lebih adil dalam menafsirkan sila pancasila agar tak dikebiri dikemudian hari. Meletakkan dasar filosofi pancasila tak harus menimbulkan persepsi pengelompokan. Agama dikelompokkan dengan stigma Tuhan masing masing, padahal sama, satu Tuhan. Mari lihat lingkungan dan realitas apa yang terjadi, daripada berharap menyamakan dirimu dengan Tuhan adalah tindakan GILA!.

Akhir dari investigasi weekend menemukan komentar dari mereka yang dianggap harus bicara masalah begini. Kepala Satuan berbasis di Jakarta pemerintah Indonesia untuk Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat, Bambang Darmono, merendahkan sebagai salah satu dari "banyak masalah di Papua", dan direktur Kementerian Agama tentang pesantren, Saefudin, katanya belum pernah mendengar tentang hal itu.

Namun upaya saya (investigator) untuk menelusuri kehidupan dan kematian salah satu anak Papua telah mengungkapkan bahwa perdagangan berlangsung. Dan, dalam pelayanan tujuan agama dan politik besar, kehidupan terkadang muda yang rusak.

Daarur Rasul adalah setengah pesantren, setengah bangunan di kota satelit Jakarta yang disebut Cibinong. Di sini, anak laki-laki 100 dari dataran rendah dalam setengah kerumunan barat Papua sampai ke bar berat gerbang untuk menyambut kami. Pintu gerbang terkunci karena menurut salah satu anggota staf, "mereka ingin melarikan diri".

Empat puluh atau lebih anak perempuan hidup bawah dengan lebih banyak kebebasan bergerak. Kepala sekolah Ahmad Baihaqi menegaskan ia mengajarkan Islam moderat, dan anak-anak setidaknya ada tujuh, tetapi beberapa terlihat lebih muda. Dia tidak menyangkal mereka dikurung, tetapi mengatakan itu hanya selama jam belajar "untuk menempatkan disiplin pada mereka".

Pada tahun 2011, empat anak laki-laki melakukan pelarian dan diklaim tidak hanya bahwa mereka telah dipaksa untuk bekerja di lokasi konstruksi, tapi itu di sekolah, mereka telah meninggalkan lapar, mengingat air mentah untuk minum dan hanya diajarkan Islam, bahasa Indonesia dan matematika.

Baihaqi menegaskan anak-anak membesar-besarkan, mengatakan mereka telah "nakal" dari sebelum mereka tiba. Dia setuju bahwa kadang-kadang murid-muridnya melakukan pekerjaan di lokasi konstruksi, tetapi mengatakan mereka menikmatinya.

Pelajaran anak laki-laki dimulai pada 4 am dengan doa. Sekolah berlanjut, dengan istirahat dan tidur siang, sampai 9, di mana ada tujuh jam doa dan membaca Al-Quran dan hanya 3 1/2 jam untuk "ilmu alam, ilmu sosial, membaca dan menulis".

Baihaqi mengatakan ia merekrut mahasiswa baru di Papua setiap tahun dan bersumpah orang tua memberikan persetujuan mereka. Tapi anak-anak hanya melakukan perjalanan pulang setiap tiga tahun. Mereka jangan lewatkan tua mereka, katanya, dan orang tua sadar setuju untuk pengaturan.

Arist Merdeka Sirait, kepala perlindungan anak non-pemerintah kelompok Komnas PA di Indonesia, mengatakan;

memisahkan anak-anak selama itu "berarti menghapus akar budaya mereka", terutama jika nama dan agama mereka juga berubah. "Ini sangat berbahaya," tambahnya. Tapi Departemen Agama yang kuat di Indonesia tidak memiliki masalah dengan itu. Ini didorong, pada kenyataannya, kata direktur divisi pesantren Saefudin, karena, "Semakin lama Anda tinggal [di pesantren], semakin Anda akan mendapatkan berkah."

Komisi Perlindungan Anak pemerintah Indonesia, KPAI, juga optimis. Wakil ketua Asrorun Ni'am, yang juga anggota senior Dewan Fatwa MUI, badan penasehat Islam pemerintah, lebih khawatir tentang "sentimen keagamaan" kita mungkin membangkitkan dengan menulis cerita.

"Itu melawan semua upaya untuk membangun suasana yang harmonis," ia memperingatkan kita.

Hukum jelas. Konvensi PBB tentang Hak Anak, di mana Indonesia merupakan salah satu pihak, mengatakan anak-anak tidak boleh dipisahkan dari keluarga mereka karena alasan apapun, bahkan kemiskinan.

Dan UU Perlindungan Anak Indonesia meliputi hukuman penjara lima tahun bagi mereka yang mengkonversi anak untuk agama yang berbeda dari keluarga mereka. Di Papua Barat, tokoh agama memiliki sedikit keraguan bahwa memindahkan anak-anak merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk membanjiri penduduk pribumi,

"Ini adalah proyek jangka panjang Indonesia untuk membuat Papua tempat Islam," kata kepala gereja Baptis provinsi, Socratez Yoman. "Kalau Jakarta ingin mendidik anak-anak Papua," kata Benny Giay pemimpin Kristen, "mengapa mereka tidak membangun sekolah di Papua?"

Kita tidak bisa memastikan apakah pemerintah Indonesia atau lembaga yang aktif dalam gerakan anak-anak. Tetapi beberapa organisasi memiliki dukungan tingkat tinggi. AFKN didanai oleh zakat (sedekah Islam) disampaikan melalui lengan amal milik negara Bank BRI Indonesia; Aloysius Kowenip berbicara tentang "pemerintah daerah" pendanaan; donor Daarur Rasul meliputi "beberapa petugas polisi dan militer" bertindak secara pribadi, dan setidaknya satu kelompok tergerak oleh sebuah pesawat militer.

Mungkin, seperti gerakan terdokumentasi dengan baik anak-anak di Timor Timur, operasi Papua tidak memiliki dukungan pemerintah tetapi menikmati persetujuan aman/legal di tingkat tinggi masyarakat Indonesia.

Andreas Asso selamat untuk menceritakan kisahnya, tapi tetap marah pada bagaimana ia ditipu meninggalkan rumah dataran tinggi, lalu ditinggalkan nasibnya.

"Aku bisa memiliki pendidikan ada di Wamena. Beberapa teman saya yang tinggal telah lulus dari sekolah ... pekerjaan impian saya adalah menjadi seorang polisi. Tapi aku melihat ke belakang, dan saya telah mencapai apa-apa.", akhir.

Pasal 25 Piagam Jakarta yang penulis kutip berikut ini semoga bukan maksud dari misi Papua diatas; Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga.

Prilaku kita sudah kebablasan. Selain ribuan muda mudi Papua yang di islamkan, sebuah penelitian di Mesir mengungkapkan, dari jumlah seluruh anggota pejuang oposisi yang hendak menumbangkan rezim mubarak saat ini, 60 persen anggotanya berasal dari muslim Indonesia yang berjihad disana. Laporan tersebut menghawatirkan adanya balasan serangan dilancarkan Amerika kepada Indonesia tinggal tunggu saatnya saja.

Kita juga perlu sadari, negara terakhir yang di akui PBB selain palestina adalah sudan selatan. Hanya karena faktor ribut ribut kepercayaan agama, Sudan terbelah menjadi dua bagian negara terpisah yang diakui dunia. Bedanya, Papua menjadi satu pulau dua negara saat ini hanya karena faktor kepentingan ekonomi dunia. Apa jadinya dengan misi "islamisasi" Papua saat ini? “Pancasila Rumah Kita” telah pergi dan terkubur bersamaan dengan penyanyinya Franky Sahilatua...

[1] ). http://www.smh.com.au/lifestyle/theyre-taking-our-kids-20130429-2inhf.html

Surat TPN OPM Tolak Kado "UP4B dan Negara Federal" dariJakarta

papua.untuk@gmail.com (Anonymous) — Wed, 24 Oct 2012 05:52:00 +0700

Surat ini menyatakan bahwa kehadiran UP4B dan Pencetusan Negara Federal Papua Barat Sangat Ilegal di Tanah ini

Sepuluh Kontroversi Lubang Buaya

papua.untuk@gmail.com (Anonymous) — Tue, 2 Oct 2012 13:04:00 +0700

Tragedi Kemanusian 65/66 dan Rezim Politik Paling Berdarah dalam Sejarah Indonesia Modern, Rezim Orde Baru.

ASVI WARMAN ADAM

Sejarawan LIPI

01 October 2012Entah di tempat itu dulunya terdapat kubangan hewan, daerah yang dinamakan Lubang Buaya itu secara berkala menimbulkan kontroversi sejarah sejak setengah abad lalu yang tidak pernah dijernihkan.

Di situ dibangun Monumen Pancasila Sakti dan setiap tanggal 1 Oktober sejak tahun 1966 diperingati Hari Kesaktian Pancasila. Acara itu diadakan untuk mengenang enam jenderal dan seorang perwira yang meninggal dan dibuang dalam sebuah sumur di kebun karet yang ada di sana. Peringatan itu tidak ada hubungannya dengan Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Indonesia. Bila makna kata “sakti” terkait dengan kekebalan dan kehebatan fisik seorang pendekar, tidak tepat bila Pancasila disebut sakti.

Kita menjunjung dan mengamalkan Pancasila, tetapi bukan mengeramatkannya. Jadi lebih masuk akal misalnya Hari Kesaktian Pancasila itu dinamakan Hari Berkabung Nasional. Kontroversi kedua menyangkut penyamaan Lubang Buaya dengan Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdanakusumah. Kuburan para jenderal itu berada di luar areal Pangkalan AURI.

Oleh sebab itu Persatuan Purnawirawan Angkatan Udara Republik Indonesia (PP AURI) berang ketika Halim disebut sebagai “sarang G30S” sebagaimana antara lain tergambar dalam film Pengkhianatan G30S/PKI yang wajib diputar semasa Orde Baru setiap malam menjelang 1 Oktober. Film dengan biaya sangat besar tersebut (waktu itu) menjadi kontroversi ketiga sebagai film yang paling banyak ditonton ratusan juta rakyat Indonesia.

Sejak tahun 1998 film itu tidak lagi wajib tayang. Marsekal Saleh Basarah mewakili PP AURI mengaku bahwa beliau menelepon Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Juwono Sudarsono serta Menteri Penerangan Junus Yosfiah meminta agar film itu tidak disiarkan lagi. Kontroversi keempat tentang diorama di Lubang Buaya menyangkut perempuan dari organisasi Gerwani yang m elakukan pesta seks bebas dan menarikan tari seksual yang dikenalkan sebagai “tari harum bunga”.

Peristiwa itu tidak pernah terjadi. Juga, ini kontroversi kelima, tidak ada kemaluan para jenderal yang disilet serta mata mereka yang dicungkil di Lubang Buaya seperti diberitakan pers militer selepas 1 Oktober 1965. Visum et repertum yang dibuat dokter forensik membuktikan bahwa semuanya itu tidak benar. Kontroversi keenam adalah pertentangan keterangan yang diberikan petugas polisi Sukitman dengan ajudan Presiden Maulwi Saelan mengenai proses pencarian dan penemuan jenazah di Lubang Buaya.

Hal berikutnya yang menjadi kontroversial adalah penyebutan “pahlawan revolusi” terhadap enam jendera l , s e o r a n g p e r w i r a muda, dan seorang polisi di Jakarta serta dua perwira menengah di Yogyakarta. Saat itu tidak terjadi revolusi kecuali upaya percobaan kudeta yang gagal.Sepuluh tokoh militer/polisi itu tidaklah melakukan revolusi, bahkan mereka gugur tidak dalam peperangan. Jadi lebih tepat mereka diangkat sebagai “pahlawan nasional” bukan “pahlawan revolusi”.

Pada era Orde Baru setiap tanggal 30 September dinaikkan bendera Merah Putih setengah tiang dan tanggal 1 Oktober satu tiang penuh. Maksudnya penaikan bendera setengah tiang sebagai berkabung atas gugurnya para jenderal dan satu tiang penuh untuk Hari Kesaktian Pancasila. Dewasa ini hampir tidak ada yang menaikkan bendera kecuali pada instansi militer. Ini menjadi kontroversi kedelapan, keenam jenderal itu meninggal dini hari 1 Oktober, oleh sebab itu bendera setengah tiang lebih tepat dikibarkan tanggal 1 Oktober, bukan 30 September.

Kontroversi kesembilan menyangkut pemakaian istilah “malam jahanam” untuk malam ketika terjadi pembunuhan terhadap para jenderal tersebut seperti yang digunakan Prof Taufik Abdullah. Istilah yang berasal dari drama karya Motinggo Busye itu memang puitis sekaligus sadis. Tapi persoalannya “malam jahanam” itu tidak hanya semalam, yakni pada malam tanggal 30 September 1965 saja, tetapi juga pada “1.001 malam”berikutnya ketika terjadi pembantaian terhadap sekitar 500.000 orang pasca- G30S.

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya sebagai judul sebuah buku, istilah itu diganti dengan “malam bencana”. Kontroversi ke-10 mengenai apakah presiden dan seluruh ketua lembaga tinggi negara wajib hadir dalam upacara peringatan yang diadakan di Lubang Buaya setiap tanggal 1 Oktober.Tanggal 17 September 1966 Jenderal Soeharto selaku panglima Angkatan Darat mengeluarkan surat keputusan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila yang harus diperingati seluruh slagorde Angkatan Darat.

sejarah hitam, bahwa budaya pembantaian di Indonesia tak bisa di sembunyikan. Apalagi kondisi kemanusiaan di Papua yg kian parah merupakan prilaku para militer Indonesia. Mengaku diri saja bahwa punahnya rumpun melanesia di Papua ada benarnya dengan pembantaian rakyat Papua dengan stigmatisasi separatis dll.

Tanggal 24 September 1966 Panglima Angkatan Kepolisian mengusulkan peringatan itu oleh seluruh Angkatan Bersenjata. Tanggal 29 September 1966 Jenderal Soeharto selaku menteri utama bidang pertahanan keamanan memutuskan peringatan itu oleh seluruh slagorde Angkatan Bersenjata. Peringatan itu tidak wajib di Lubang Buaya, bisa juga di Istana Negara atau lebih tepat lagi di Taman Pahlawan Kalibata karena delapan jenazah pahlawan revolusi itu disemayamkan di sana. Sumber

Gambar Kelly Kwalik Tewas Mengenaskan

papua.untuk@gmail.com (Anonymous) — Tue, 21 Aug 2012 01:15:00 +0700

Panglima OPM Wilayah Timika Yang Juga Gigih
Menolak Kehadiran PT. Freeport Tewas mengenaskan
oleh Tim Densus 88 Mabes Polri.

Liputan Berita Nasional Dibawah ini:

Bukan Kelly Kwalik Pelaku Teror di Freeport

Penulis : IGN sawabi | Senin, 16 November 2009 | 14:45 WIB
JAYAPURA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yobiosembut, di Jayapura, Senin (16/11), mengatakan, bukan Kelly Kwalik atau kelompoknya yang telah melakukan serangkaian aksi teror di areal PT Freeport Indonesia, Tembaga Pura, Mimika, Papua.

"Saya sudah berkomunikasi dengan Kelly, dan ia mengatakan bukan dia yang melakukan serangkaian aksi teror itu," kata Forkorus, Senin. Forkorus menjelaskan, pascaserangan bersenjata oleh penembak misterius di areal Freeport Timika beberapa bulan lalu, yang mengakibatkan tewasnya seorang warga negara Australia, Drew Nicholas Grant, dirinya langsung menanyakan hal tersebut kepada Kelly Kwalik tentang kemungkinan keterlibatannya. "Melalui kurirnya yang menemui saya, Kelly Kwalik mengatakan kalau dia tidak terlibat," ujarnya.

Bahkan, kata Forkorus, kurir dari Kelly Kwalik sendiri mengatakan kalau dia (Kelly Kwalik) telah mengirimkan surat resmi kepada Pemerintah Australia yang menyatakan bahwa bukan dirinya dan kelompok pimpinannya yang bertanggung jawab atas serangkaian teror di areal Freeport. Lebih lanjut Forkorus meminta kepada semua pihak terkait agar tidak saling menuding, tetapi bekerja sama mencari tahu dan menangkap siapa sebenarnya pelaku teror di areal Freeport tersebut. "Ini menjadi tugas aparat keamanan dan kita semua agar segera menangkap dalang dari teror itu," ungkapnya.

Pernyataan Forkorus ini senada dengan mantan Kapolda Papua Irjen Bagus Ekodanto, yang dalam suatu kesempatan mengatakan kepada wartawan bahwa pihaknya telah berhasil menemui pimpinan kelompok bersenjata di daerah Timika, yakni Kelly Kwalik.

Dari hasil pertemuan tersebut, Kelly Kwalik telah mengakui kalau ia dan kelompoknya sama sekali tidak terlibat dalam serangkaian aksi teror di areal PT Freeport Indonesia.

Hal ini bertentangan dengan keterangan Pangdam XVII Cenderawasih saat memberikan materi dalam debat yang dilakukan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Papua, beberapa waktu lalu.

Saat itu Pangdam Nasution sambil memutar sebuah video yang menggambarkan seorang lelaki dengan senjata lengkap (dikatakan sebagai Kelly Kwalik) yang sedang memerintahkan anak buahnya untuk melakukan teror di areal PT Freeport. Hal ini yang membuat Pangdam mengatakan bahwa kelompok Kelly Kwalik sebagai pelaku serangkaian aksi teror di PT Freeport.

Panglima OPM Kelly Kwalik Ditembak Mati
Penulis : Ichwan Susanto | Rabu, 16 Desember 2009 | 07:53 WIB
JAYAPURA, KOMPAS.com — Tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang Polda Papua, Kelly Kwalik, Rabu (16/12/2009) pagi sekitar pukul 03.00, disergap aparat. Kelly Kwalik yang mengaku sebagai Pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka diduga tewas dalam penyergapan di sekitar gorong-gorong Timika, Kabupaten Mimika, Papua.

Kelly disebut-sebut sebagai tersangka kasus penembakan di Freeport pada 2002. Oleh TNI, ia juga dituding sebagai pelaku penembakan di Freeport pada bulan Juli hingga Oktober 2009 lalu.

Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Agus Rianto menuturkan, polisi mendapat laporan dari warga bahwa di sebuah rumah di gorong-gorong terdapat Kelly Kwalik. Aparat kemudian menggerebek rumah itu.

Seorang yang diduga Kelly nekat menodongkan senjata api ke polisi. Ini membuat aparat melumpuhkannya. Saat tertembak, laki-laki itu masih hidup dan dilarikan ke RS Kuala Kencana. Namun, ia meninggal saat di perjalanan.

Di dalam rumah itu terdapat enam orang termasuk seorang perempuan dan anak-anak. "Kami masih mendalami kasus itu dan memastikan apa betul dia Kelly Kwalik," ujar Agus.
http://regional.kompas.com/read/2009/12/16/07535084/panglima.opm.kelly.kwalik.ditembak.mati

TNI Siap Berdialog dengan Bos OPM Keli Kwalik
Penulis : R Adhi Kusumaputra | Senin, 28 September 2009 | 17:15 WIB
TIMIKA, KOMPAS.com - Jajaran TNI di Papua terutama Korem 171 Praja Vira Tama (PVT) Sorong siap berdialog dengan Pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) wilayah Timika, Keli Kwalik.

"Kalau memang dia (Keli Kwalik-red) mau, kita siap berdialog. Saya jamin aman dan tidak akan diapa-apakan," kata Komandan Korem 171 PVT Sorong, Kolonel Inf Fransen Siahaan di Timika, Senin (28/9).

Kelompok TPN-OPM wilayah Timika pimpinan Keli Kwalik selama ini disebut-sebut berada di balik aksi teror penembakan di areal PT Freeport Indonesia yang terjadi sejak Juli-September.

Aksi teror di areal Freeport telah mengakibatkan tiga orang tewas, dua di antaranya karyawan perusahaan masing-masing Drew Nicholas Grant (warga Australia) dan Markus Rate Alo serta seorang lainnya, Briptu Marson Petipelohi, anggota Propam Polda Papua.

Menurut Siahaan, setiap saat TNI membuka diri untuk berdialog dengan jajaran pimpinan TPN-OPM untuk mengetahui aspirasi mereka sekaligus bisa kembali ke masyarakat untuk membangun Papua secara bersama-sama.

Fransen Siahaan juga memberikan perhatian khusus bagi terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif di Mimika, khususnya di areal kerja PT Freeport Indonesia yang dilanda teror penembakan sejak Juli lalu.

Terkait hal itu, Siahaan menegaskan penanganan masalah gangguan kamtibmas sepenuhnya menjadi kewenangan pihak Kepolisian dengan dukungan TNI.

Ia berharap situasi yang mulai kondusif di areal Freeport saat ini tetap terjaga dengan baik agar operasional perusahaan tetap berlangsung dan masyarakat sekitar tidak dilanda ketakutan dan kekhawatiran.

Berkaitan dengan kunjungan kerja Cawapres RI terpilih periode 2009-2014, Boediono ke Timika, Senin, TNI dan Polri mengerahkan sedikitnya 300 personel gabungan yang bertugas mengamankan area sekitar Bandara Mozes Kilangin Timika.

Selama kunjungan Boediono di Timika yang berlangsung hanya setengah jam untuk melanjutkan perjalanan menuju Wamena, Jayawijaya, kondisi kamtibmas di wilayah ini cukup aman. "Situasi di Timika saat ini sangat aman, mudah-mudahan masyarakat tetap membantu menjaga keamanan agar Timika bisa menjadi zona damai," harap Siahaan.
http://regional.kompas.com/read/2009/09/28/17150960/TNI.Siap.Berdialog.dengan.Bos.OPM.Keli.Kwalik

KORUPSI DALAM KACAMATA MARXISME

papua.untuk@gmail.com (Anonymous) — Mon, 4 Jun 2012 21:46:00 +0700

Bung Isman

Oleh: Ismantoro Dwi Yuwono

Pada 4 Juni 2012 pukul 20:00 ·

--Pembelajar Sosialisme-Ilmiah--, Yogyakartoen Berhawa Mak Nyosssss (Pendopo, Senin 4 Juni 2012)

--bersama semilir angin dingin mengepungku di Pendopo--

Selama ini orang menyoroti korupsi dari berbagai sudut pandang. Ada yang menyorotinya dari sudut pandang bobroknya moral, agama, hukum, kebudayaan, dan lain sebagainya.... Tapi, sepanjang pengamatanku, belum ada yang menyorotinya dari sudut pandang Marxisme. Nah, untuk itulah dalam kesempatan aku online di Pendopo Universitas Widya Mataram ini (4-Juni-20012) aku ingin mengisi kekosongan itu dan sebagai pengisi kesempatanku tentang apa yang aku pikirkan belakangan ini.

Berangkat dari ulasanku tentang korupsi dalam kacamata Marxisme ini dapatlah ditarik sebentuk garis pemahaman bahwa proyek pengganyangan terhadap korupsi bukan saja proyek dari rakyat Indonesia yang menginginkan para koruptor itu dibersihkan, tetapi juga proyek dari para imperialis yang beroperasi di Indonesia. Dengan demikian, akan sangat lucu apabila gerakan anti korupsi ini tidak dibarengi dengan gerakan mengusir para imperialis-imperialis yang tengah beroperasi di Indonesia.

Mereka itu, para imperialis itu, kata Soekarno adalah tidak lebih dari sosok Rahwana Dasmuka Bermulut Sepuluh dimana kelakuannya ibarat ular naga nyai blorong, mulutnya dengan rakus mencari makan di Indonesia tetapi perutnya ada di luar negeri.

Dalam literatur Marxisme dikenal istilah AKUMULASI PRIMITIF (dalam bahasa David Harvey di sebut dengan AKUMULASI MELALUI PENJARAHAN). Apa itu akumulasi primitif? Secara sederhana akumulasi primitif itu memiliki pengertian PROSES PEMISAHAN PEKERJA DENGAN ALAT PRODUKSINYA. Itu pengertian sederhananya, tetapi dalam pengertian yang luas, akumulasi primitif, menurut David Harvey, menjelma dalam bentuk-bentuk privatisasi, proses hegemoni dan penciptaan ruang.

Mari kita ulas tentang penciptaan ruang dalam tradisi kapitalisme: Penciptaan ruang yang dimaksud di sini adalah aktivitas para kapitalisme mencari tempat-tempat yang strategis untuk melakukan penetrasi modalnya dan kemudian melakukan akumulasi kapital (penumpukan keuntungan). Munculnya berbagai kota-kota di negara, dalam perspektif Marxisme, sebenarnya ulah dari para pemilik modal besar (kapitalisme) dalam menciptakan ruang demi untuk menjalankan bisnis-nya yang bercorak kapital.

Dalam hal menciptakan ruang (akumulasi primitif) demi untuk akumulasi kapital, para kapitalis tidak saja mendorong terbangunnya berbagai kota-kota di suatu negara, tetapi juga para kapitalis itu juga berusaha untuk mendorong terciptanya ruang-ruang abstrak dalam bentuk prilaku manusia-manusia yang memegang jabatan di suatu negara. Bentuk konkrit dari penciptaan ruang abstrak tersebut adalah mendorong para pejabat atau para pemimpin disuatu negara untuk menumbuh kembangkan penyakit korup atau rakus akan kekayaan materiil.

Pertanyaannya adalah: Mengapa para kapitalis itu (kapitalis yang aku maksud di sini adalah kapitalis-multinasional/imperialis) mendorong agar para pejabat itu menumbuh kembangkan penyakit korup? Jawabannya sederhana: Bahwa dengan dimilikinya penyakit korup tersebut, maka para kapitalis tersebut dapat dengan mudah membeli mereka. Bukti yang paling nyata yang terjadi di Indonesia adalah, telah terbelinya pejabat-pejabat Indonesia oleh asing yang ditandai dengan menggilanya produk-produk hukum (kebijakan pemerintah) yang terlahir atas dasar seruan atau perintah dari asing, undang-undang dasar 1945 amandemen misalnya, atau undang-undang nomor 22 Tahun 2002 tentang Minyak dan Gas Bumi misalnya, atau undang-undang tentang ketenagakerjaan yang melegalkan tentang kerja kontrak (outsourching).

Jadi, MENTAL KORUP dari para pejabat tersebut sebenarnya sangat dibutuhkan oleh para kapitalis dalam tataran akumulasi primitif atau akumulasi melalui penjarahan.

Mungkin kawan-kawan ada yang bertanya, bukankah kelakuan korup tersebut akan merugikan para kapitalis dalam mengakumulasi kapitalnya (penumpukan keuntungan)? Itu benar sekali kawan, tapi dalam tataran ketika akumulasi primitif itu telah tercipta.

Perlu selalu diingat watak dari kapitalisme adalah PENGORBANAN SEDIKIT, DEMI UNTUK MENGERUK KEUNTUNGAN SEBESAR-BESARNYA! Pada tataran penciptaan ruang abstrak, para kapitalis itu telah berhitung untung dan ruginya mendorong para pejabat-pejabat negara itu memiliki sifat rakus atau korup. Mereka tentunya berpikir, pengeluaran kita para kapitalis luar biasa sangat kecil untuk mendorong tumbuhnya sifat rakus, ketimbang keuntungan yang kita peroleh dengan mengeruk kekayaan di suatu negeri, di Indonesia salah satunya.

Yang menggeletik adalah kenapa para korporasi asing yang tahu betul bahwa Soeharto dan kaki tangannya itu adalah para pejabat KORUP bersedia untuk menyuntikan dana segarnya melalui IMF? Sudah jelas apabila dipakai analisis Marxisme dalam landscap penciptaan ruang, justru prilaku korup tersebutlah yang akan memberikan peluang besar bagi para kapitalis untuk melakukan penetrasi modalnya di Indonesia demi untuk kepentingan akumulasi modalnya lebih lanjut.

Naaaaah, ketika ruang-ruang tersebut telah tercipta, dan kapitalis-kapitalis multinasional itu telah mapan dalam berbisnis di suatu negeri (baca: Indonesia) pada saat itulah para kapitalis ini menyerukan: GANYANG PARA KORUPTOR! GANTUNG PARA KORUPTOR! BANTAI PARA KORUPTOR! Seruan ini jelas, dilakukan oleh para kapitalis tersebut untuk mengamankan aktivitasnya dalam mengakumulasi modal-nya. TERKUTUKLAH PARA KAPITALIS ITU!

Editor:

Lima Negara Desak Indonesia Berunding Dengan Papua

papua.untuk@gmail.com (Anonymous) — Wed, 30 May 2012 04:21:00 +0700

Oleh: Arkilaus Baho

Jerman, Kanada, Inggris, Belanda, dan Perancis mendesak Indonesia untuk menyelenggarakan suatu perundingan dengan rakyat Papua. Perundingan yang dimaksudkan tidak lain merupakan upaya yang juga telah di lakukan secara bersama. Ada pertemuan sejumlah tokoh Papua dengan presiden indonesia dengan komitmen bahwa berunding. Terkait pernyataan lima negara tersebut dalam forum resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam hal ini bahwa badan dunia telah membuka mata terkait masalah Papua. Sorotan utamanya pada pertemuan tersebut pada perjuangan HAM di Papua dan seputar penyelesaian masalah dengan jalan damai.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengkaji pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam pembahasan Universal Periodic Review. Dalam forum yang berlangsung sejak 23 Mei lalu di Jenewa, Swiss, ada sejumlah delegasi yang mempertanyakan mengenai indikasi pelanggaran HAM di Papua. Dari 13 negara itu, setidaknya lima negara yang menanyakan mengenai masih adanya serangkaian kekerasan di Papua. Apalagi, lima negara itu menilai pelaku pelanggaran HAM tak kunjung terungkap.

Laporan keprihatinan masalah Papua yang beredar di media massa pun diakui oleh tokoh Papua. Adanya keprihatinan dunia internasional tersebut seperti diungkapkan Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua, Socratez Sofyan Yoman melalui jaringan mereka, baik yang ada di Jakarta maupun dari luar negeri. “Berita ini kami akses melalui jaringan kami yang terpercaya,”jelasnya saat dihubungi Bintang Papua, semalam Rabu (23/5).

Menurut Tokoh Agama yang terkenal vocal ini, Sudah saatnya Pemerintah Indonesia dan rakyat Papua untuk duduk berunding dan berdialog dalam semangat kesetaraan untuk mengakhiri kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di Tanah Papua. “Tekanan Internasional ini juga tidak terlepas dari kegagalan Otonomi Khusus sebagai solusi politik tentang masalah Papua. Amanat Otsus seperti perlindungan (protektion), keberpihakan (affirmative action) dan pemberdayaan (empowering) mengalami kegagalan tolal dan sebaliknya kejahatan dan kekerasan Negara semakin meningkat dan menyengsarakan penduduk asli Papua,” demikian Socratez Sofyan Yoman dalanm Pressreleasenya yang dikirim ke redaksi Bintang Papua.

http://bintangpapua.com/headline/23116-pbb-mulai-buka-mata-soal-papua

Atas desakan tersebut, Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional, Teuku Faizasyah mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia sudah melakukan hal-hal yang ada dalam rekomendasi itu. Misalnya dialog dengan masyarakat Papua, hal itu sudah dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak lama. Faizasyah mengatakan, dalam pertemuan dengan kepala negara atau diplomat negara lain, Presiden belum pernah menerima komentar atau respon mengenai pelanggaran HAM di Papua. “Saya tidak mencatat adanya penyampaian keprihatinan (soal Papua) dari pertemuan dengan presiden selama ini,” tutur Faiza.

http://www.indonesiamedia.com/2012/05/28/dunia-kembali-sorot-pelanggaran-ham-di-papua/

Sebelumnya, Presiden pun mengatakan bahwa upaya pemerintah untuk memajukan warga Papua bukanlah omong kosong. “Inti dari kebijakan dasar kita (pemerintah) menyangkut Papua telah kita ubah, dari yang sebelumnya security approach (pendekatan keamanan) menjadi prosperity approach (pendekatan kesejahteraan). Itu bukan hanya lip service, tapi telah kita lakukan dengan anggaran besar,” kata Presiden. Selain itu, Presiden juga mengatakan ada masalah internal di Papua, namun tidak dilihat masyarakat dunia. Malahan, Presiden mengakui ada upaya separatis di Papua. “Masih ada penembakan-penembakan, elemen separatis di sana. Dunia juga harus tahu ini,” kata dia.

Forum HAM PBB tersebut juga menyoroti beberapa hal yang kemudian menjadi rekomendasi. Selain sejumlah kejadian pelanggaran HAM di Papua, kelima negara itu pun memberikan empat rekomendasi untuk Pemerintah Indonesia, yang dalam sesi itu diwakili Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. Rekomendasi itu adalah:

1. Mendesak Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan dialog dengan perwakilan Papua;

2. Mendesak Pemerintah Indonesia untuk melanjutkan reformasi sektor keamanan: TNI, Polisi dan Intelejen;

3. Mendesak Pemerintah Indonesia untuk melindungi Para Pembela HAM dan Rakyat Papua dari tindak kekerasan;

4. Mendesak Pemerintah Indonesia untuk melibatkan partisipasi rakyat dalam pembangunan di Papua.

Secara terperinci alasan rekomendasi tersebut, menurut aktivis Imparsial ada empat hal penyebab dunia menoroti masalah Papua. Pertama, Poengki menjelaskan, kelima negara itu kemudian merinci sejumlah pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Pertama, di Papua diketahui sering terjadi penembakan terhadap warga sipil. Namun, polisi tidak pernah bisa menangkap para pelaku. “Polisi selalu gagal memburu para pelaku, meskipun ada banyak satuan keamanan yang ditempatkan di Freeport dan Puncak Jaya, antara lain aparat kepolisian, TNI dan intelejen,” lanjutnya.

Kedua, Poengki mengatakan lima negara itu menyoroti meningkatnya kekerasan pada hari-hari tertentu di Papua. Misalnya pada hari jadi Organisasi Papua Merdeka tiap 1 Desember, juga pada acara-acara khusus seperti Kongres Rakyat Papua Ke-III pada bulan Oktober 2011 dan acara West Papua National Committee seminar di bulan Agustus 2011.

Ketiga, lima negara itu juga mempertanyakan pembatasan kebebasan berekspresi di Papua. Misalnya, yang terjadi saat acara Kongres Rakyat Papua tahun lalu. aparat keamanan Indonesia membubarkan Kongres Rakyat Papua dan menangkap lebih dari 200 orang. Para pemimpin kongres ditahan dan proses pidana dengan dakwaan makar,” jelas Poengki.

Dan yang terakhir, saat ini masyarakat asli Papua kerap dicurigai dan banyak dianggap pemberontak. Ini menyebabkan banyak orang asli Papua yang masih distigma sebagai separatis. “Hal ini juga digunakan oleh Pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan, misalnya ketika pemerintah membuat satu kebijakan tentang intelejen yang mengijinkan intelejen untuk menginterogasi, menyadap, dan mengecek arus keuangan seseorang yang diduga separatis,” paparnya.

Menurut Poengki, ketimbang memenuhi janjinya untuk mengadakan dialog dengan rakyat Papua, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono malah justru lebih memfokuskan perhatian kepada percepatan pembangunan di Papua dengan mendirikan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), yang lebih menitikberatkan pada isu pembangunan. “Ironisnya, pembangunan yang dilaksanakan di Papua tidak berdasarkan partisipasi rakyat, contohnya proyek MIFEE yang menjadi proyek Pemerintah Pusat yang justru meminggirkan orang asli Papua”.

Desakan lima negara soal masalah Papua merupakan suatu langkah maju dalam dinamika politik orang Papua. Namun, akan menjadi kotor bila agenda penuntasan HAM di jadikan alat barter semata. Semoga saja desakan ataupun rekomendasi semacam ini dapat di tindak lanjuti oleh negara Indonesia sebelum masalah Papua kian kronis bahkan pintu-pintu perdamaian kian tertutup rapat. Rekomendasi lima negara merupakan perhatian serius atas masalah Papua sehingga butuh tindakan pemerintah Indonesia untuk segera berunding dengan rakyat Papua, dalam hal ini para tokoh ataupun pentolan perjuangan Papua.

Indonesia Dan Australia Bisnis Hak Asasi Papua

papua.untuk@gmail.com (Anonymous) — Wed, 30 May 2012 02:12:00 +0700

Tragedi barter Hak Asasi Papua

Oleh: Arkilaus Baho

Konflik di Papua menggiurkan bagi kedua negara ( RI-Ausie ). Data-data pelanggaran HAM yang menggiurkan pula bikin negara ini pakai untuk saling baku barter. Rakyat Papua sendiri berjuang hak asasi mereka secara sungguh-sungguh. Kampanye untuk mencari dukungan demi penegakan HAM di Papua, toh ujung-ujungnya negara tertentu ambil untung dari kempanye ini. Grasi Presiden RI kepada warga negara Australia kian terang apa penyebabnya.

Australia bukan kali ini bikin Indonesia menginjak-injak moral bangsa sendiri, tetapi sudah terjadi beberapa kasus hukum sebelumnya. Masih ingat suaka politik 43 Warga Papua tahun 2006 silam?. Pencari suaka, didalam benak mereka bahwa mereka melakukan tindakan semacam itu demi dunia menjawab tuntutan aspirasi merdeka. Tapi mereka para pencari suaka tara mengerti kalau itu hanya sebuah rekayasa RI-Australia demi mengalihkan isu freeport semata. Apa yang terjadi? Suaka politik Papua berakhir dengan kepulangan secara sia-sia saudara-saudariku yang niatnya berjuang demi tanah Papua.

Grasi Presiden kepada Corby benar-benar atas dasar kasus Papua. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin mengakui pemberian grasi kepada Corby sebagai upaya diplomasi. Namun, Amir membantah tudingan bahwa kebijakan grasi ini merupakan barter dengan Australia. Kemudian secara tegas, Wakil Menteri Hukum dan Ham (Wamenkumham), Denny Indrayana mengaku pemebrian grasi kepada Corby agar Australia tidak mengganggu Papua,. "Pemberian grasi dari presiden terhadap warga negara Australia, Corby, menurut Denny, salah satu alasannya agar Australia mendukung Indonesia dan tidak mengganggu Papua.

http://www.gatra.com/nasional-cp/1-nasional/13281-anggota-dpr-nilai-alasan-denny-indrayana-ngawur

http://nasional.vivanews.com/news/read/317368--grasi-corby-jangan-untuk-bargain-soal-papua-

Pernyataan diatas adalah yang sebenarnya setelah di desak publik atas alasan pemberian grasi. Sebelumnya pemerintah menyatakan bahwa grasi diberikan agar tahanan Indonesia di Australia juga di bebaskan. Alasan kubu Istana tersebut di bantah habis oleh rakyat Indonesia sendiri, sehingga terpaksa, alasan sesungguhnya di lontarkan, yang tentunya pernyataan pejabat Indonesia ini mengindikasikan bahwa sebenarnya persoalan HAM di Papua sudah dijadikan bahan bisnis kemanusiaan antara negara RI dengan Australia.

Bangsa pasar kapitalisme memang cenderung mempermaikan hak asasi. Bahkan HAM sudah menjadi alat politik negara-negara kapitalisme di dunia, sehingga perjuangan Hak Asasi Manusia bergeser dari pemenuhan akan hak itu sendiri. Hak hidup, bebas dari ancaman, menyatakan pendapat dan segalanya yang terkait dengan hak asasi menjadi kewajiban semua pihak untuk di wujudkan tanpa harus di jadikan barter semata.

Final CAS: PSSI Denda Persipura 50 Juta "

papua.untuk@gmail.com (Anonymous) — Tue, 8 May 2012 18:16:00 +0700

Oleh: Arkilaus Baho

Sejarah sepak bola di bumi Papua selama ini hanya di kenang pada setiap laga di lapangan hijau, tapi kali ini, Persipura Jayapura membuat sejarah lagi. Iya, gugatan tim mutiara hitam yang juga mendapat sponsor dana dari PT. Freeport ini pun berhasil dan mendapat putusan hukum tetap. Walaupun dalam perjalanannya, tidak semua tuntutan persipura di terima, tetapi apa yang sudah di tempuh di pengadilan olahraga ( sepak bola ) dunia sungguh membuat sejarah baru bagi Papua.

Jumat, 27 April 2012, CAS mengeluarkan keputusan tetap yang mengharuskan PSSI dan AFC menanggung biaya persidangan serta membayar masing-masing 50 juta rupiah, masing-masing untuk Persipura dan Adelaide. Persipura sendiri akhirnya kalah 3-0 dari Adelaide United di laga kualifikasi.

Berikut bunyi surat keputusan CAS, yang ditandatangani ketua panel, Romano Subiotto:

CAS memutuskan bahwa:

1. Kasus CAS 2011/A/2665 Persipura Jayapura v/ PSSI, AFC dan Adelaide United dihentikan.

2. Biaya arbitrase, yang akan dihitung oleh CAS dan diumumkan secara terpisah kepada pihak yang bersangkutan, harus ditanggung sebagai berikut: 40% oleh PSSI, 40% oleh AFC, 10% oleh Persipura Jayapura dan 10% oleh Adelaide United.

3. PSSI dan AFC masing-masing harus membayar 50 ribu Swiss Franc kepada persipura Jayapura dan 50 ribu Swiss Franc kepada Adelaide United sebagai kontribusi terhadap biaya yang telah mereka keluarkan.

4. Panel tidak memiliki yurisdiksi untuk untuk memberikan ganti rugi atas kerugian potensial terkait pengabulan permintaan keputusan sela.

5. Klaim lain terkait keputusan ini ditolak.

http://id.berita.yahoo.com/cas-pssi-harus-bayar-persipura-50-juta-rupiah-121800398--sow.html, sumber lain disini

Sekali lagi, dengan putusan tetap CAS ini, maka Kasus CAS 2011/A/2665 Persipura Jayapura v/ PSSI, AFC dan Adelaide United dihentikan. Dan kami pun bangga atas perjuangan persipura ini. Persipura menunjukan suatu kebenaran hukum terhadap apa yang menjadi pilihan sikapnya dalam berkompetisi di liga profesional. Tim tiga bintang ini memberi pelajaran, sekaligus teguran kepada siapapun, baik pengurus sepak bola Indonesia maupun dunia bahwa anda jangan seenaknya bikin aturan dan kebijakan seenaknya.

Sebelum putusan akhir ini diberikan, sebelumnya CAS sudah mengeluarkan putusan sela ( sementara ), bahkan akibat dari putusan sela tersebut persipura masuk Liga champion Asia. Ini artinya bahwa tembok " kepura-puraan " yang dipasang PSSI Johar Arifin untuk melarang persipura ke LCA akhirnya jebol.

Efek dari gugatan persipura ini turut mengubah bahkan merubah sikap-sikap PSSI kubu Arifin Panigoro untuk tahu diri. Saya mencatat ada sejumlah sanksi PSSI sudah di cabut. Bahkan ISL yang di sebut ilegal kini diakui. Haaaa........mereka telan ludah mereka sendiri ( GILA ).

Persipura Jayapura, satu-satunya tim sepak bola asal Papua yang walaupun mereka sudah menarik gugatannya, tapi dengan putusan tetap CAS ini persipura bikin sejarah di Indonesia. Saya harus bangga dengan hasil yang diraih persipura dari perjuangannya mengajukan gugatan kepada badan sepak bola dunia. Di catat dalam sejarah karena -persipura menang dan mendapat kepastian hukum yang tetap pula.

Dan akhirnya tulisan saya tentang gugatan persipura ke CAS yang begitu banyak selama ini, tulisan ini mengaminkan seluruh artikel saya terkait topik ini sebelumnya.

http://olahraga.kompasiana.com/bola/2012/02/21/afc-bakal-menangkan-persipura-di-play-off-lca/

http://olahraga.kompasiana.com/bola/2012/02/16/cas-resmi-menangkan-persipura-fakta-johar-arifin-rampok-harga-diri-papua/

http://olahraga.kompasiana.com/bola/2012/02/11/play-off-lca-adelaide-vs-persipura-16-februari-2012/

http://olahraga.kompasiana.com/bola/2012/02/10/menanti-kabar-cas/

http://olahraga.kompasiana.com/bola/2012/02/06/setelah-didesak-kubu-johar-serahkan-formulir-lca-ke-persipura/

http://politik.kompasiana.com/2012/02/05/sby-dan-johar-arifin-berupaya-sembunyikan-papua/

http://olahraga.kompasiana.com/bola/2012/02/04/afc-dan-pssi-kocar-kacir-hadapi-putusan-sela-cas/

http://olahraga.kompasiana.com/bola/2012/02/02/pengacara-persipura-menang-di-cas/

http://olahraga.kompasiana.com/bola/2012/01/28/laga-penentuan-kasta-isl-persipura-vs-sriwijaya/

http://olahraga.kompasiana.com/bola/2012/01/18/diusir-suporter-papua-polisi-amankan-utusan-pssi/

http://olahraga.kompasiana.com/bola/2012/01/17/tim-kursus-pelatih-pssi-bakal-ditolak-suporter-papua/

http://olahraga.kompasiana.com/bola/2012/01/15/inilah-jawaban-persipura-terkait-sanksi-eepen-kah-dengan-pssi-johar-arifin/

http://olahraga.kompasiana.com/bola/2012/01/13/komdis-hukum-persipura-siapa-hukum-siapa/

http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2012/01/10/made-in-persipura/

http://hukum.kompasiana.com/2012/01/03/nasib-persipura-ikut-liga-champion-asia-tunggu-putusan-badan-arbitrase-dunia/

http://olahraga.kompasiana.com/bola/2012/01/03/bendera-fifa-berkibar-di-laga-awal-tahun-isl-2012/

http://olahraga.kompasiana.com/bola/2011/12/23/persipura-resmi-tunjuk-pengacara-eropa-gugat-pssi/

http://olahraga.kompasiana.com/bola/2011/12/22/sanksi-komdis-pssi-sama-saja-dengan-membuang-garam-ke-laut-persipura-bakal-maen-di-liga-oceana-ofc/

http://olahraga.kompasiana.com/bola/2011/12/20/pemerintah-maupun-anggota-pssi-anggap-geng-johar-arifin-ilegal/

http://olahraga.kompasiana.com/bola/2011/12/16/kisruh-pssi-antara-boneka-pajangan-dengan-disintegrasi-bangsa/

http://olahraga.kompasiana.com/bola/2011/12/14/ini-dia-surat-afc-untuk-persipura/

http://olahraga.kompasiana.com/bola/2011/12/13/inilah-fakta-retorika-pssi/

http://olahraga.kompasiana.com/bola/2011/12/13/surat-keputusan-kongres-tahunan-pssi-ke-2-di-bali-sahkan-isl/

http://olahraga.kompasiana.com/bola/2011/12/12/pssi-berkantor-di-rumah-arifin-panigoro/

http://olahraga.kompasiana.com/bola/2011/12/08/pssi-jangan-rampok-harga-diri-orang-papua/

http://olahraga.kompasiana.com/bola/2011/12/05/revolusi-pssi-demi-prestasi/

http://olahraga.kompasiana.com/bola/2011/12/04/persipura-di-gagalkan-masuk-lca-ketua-pssi-mundur/

http://olahraga.kompasiana.com/bola/2011/12/01/pancasila-rumah-kita-bergulir-dalam-indonesia-super-ligue/

http://olahraga.kompasiana.com/bola/2011/11/28/fifa-akan-bekukan-pssi-persipura-main-di-liga-brasil/

http://olahraga.kompasiana.com/sport/2011/11/24/persipura-berkibar-di-asia/

http://olahraga.kompasiana.com/sport/2011/11/23/konflik-lpi-isl-pssi-maen-ancam/

Integrasi Papua Faktor Orang-orang Gila

papua.untuk@gmail.com (Anonymous) — Tue, 1 May 2012 11:40:00 +0700

Gambar: Potret pakai kamera HP dari buku ” Jenderal TNI Anumerta BASOEKI RAHMAT DAN SUPER SEMAR” Penulis: Dasman Djamaluddin. PenerbitPT.Grasindo, Jakarta 1998

Oleh: Arkilaus Baho

Dunia hanya mengenal dua model pendirian Negara baru. Negara yang lahir dari suku bangsa di kawasan eropa sebelum revolusi industri dan negara paska perang ideologi yang dikenal selama ini adanya blok barat vs blok timur atau dalam kancah sistem ideologinya di kenal baku hantam antara kubu kapitalis dengan kubu sosialis.

Sejak perang ideologi tersebut, negara baru bermunculan. Sampai pada jaman sekarang era pasar bebas pun, munculnya embrio suatu negara baru akibat dari kolonialisme itu sendiri. Indonesia menjadi negara baru akibat kolonialisme Belanda, itu fakta. Jadi, republik Indonesia lahir atas dasar rasa nasionalisme yang di tindas oleh kaum penjajah itu sendiri dan bukan karena nasionalisme suku yang selama ini dianut seperti beberapa kerajaan yang pernah ada seperti Sriwijaya, Mataram dan Goa Talo.

Spirit untuk merdeka dari kolonialisme dalam sebuah negara berdaulat bikin people power Indonesia cari akal dan terus berjuang. Sukarno hadir dengan semboyan nasionalismenya yang di kenal membangun karakter bangsa yang merdeka National Character Building. Selain itu, manifesto yang di kenal adalah Nasakom ( Nasionalis-Agama-Komunisme). Supaya tetap fight, berbagai upaya di lakukan. Poros Jakarta-Peking-Moskow bikin dunia yakin bahwa Indonesia pantas punya negara sendiri. Poros politik dan ekonomi ersebut sampai saat ini menggoreskan sejarah bahwa Indonesia pernah menjadi macan Asian di era kepemimpinan Sukarno.

Perjalanan Sukarno dan idiom perjuangannya tersebut diatas, meninggalkan bekas sejarah yang sampai sekarang di peringati di Tanah Papua ( Papua-Papua Barat ). Adalah 1 Mei 1963, di bukukan sebagai hari integrasi Papua ke Indonesia karena pada saat itu, di tengah perayaan hut perjuangan buruh pula, Sukarno pakai kesempatan semangat para buruh untuk merebut Irian Barat ( kala itu ). Dikenal lah Trikora di kumandangkan dari Alun-alun Utara Yogyakarta.

Sukarno memang termasuk golongan orang orang gila karena berani mengklaim Papua bagian dari wilayah NKRI berdasarkan wilayah bekas jajahan Belanda. Padahal, Papua pada era Belanda, Indonesia oleh Belanda diberikan satu daerah provinsi tersendiri dan beda dengan provinsi Belanda di Papua. Bekas jajahan Belanda di Indonesia disebut Hindia Belanda, sedangkan Papua di beri nama Holandia. Jadi, Sukarno, dengan memanfaatkan poros internasional yang sudah di rintis, lalu ditambah lagi dengan tesis-tesisnya yang brilian, pemimpin satu ini seakan “ sudah gila “ mau rebut Papua tanpa dasar yang sah.

Prilaku Gila Sukarno itu kini nyata dalam praktik ekonomi kapitalistik yang menggurita ( gila-gilaan ) mengeruk Papua. Karena faktor gila tadi, lihat saja, niat pembebasan Papua yang di prakarsai sang penggila aneksasi Papua itu, pupus seketika Freeport tancap gas ke Papua.

Lah, 1 Mei 2012 yang di peringati di Papua itu hanya sebatas mengingat perjuangan orang orang gila yang kenyataanya bikin celaka Papua. Padahal, ambisi mereka yang gila pembebasan ( revolusi ) di Indonesia itu hancur lebur bila kita simak apa yang terjadi di Papua saat ini.

Tak salah kalau filsuf George Bernard Shaw mengatakan bahwa perubahan yang dilakukan selama ini bergantung pada orang-orang yang dianggap gila, orang-orang yang menyimpang “ the unreasonable man “. Lanjut Shaw bahwa Orang-orang gila tadi selalu mencoba untuk mengubah dunianya agar sesuai dengan dirinya. Maka itu integrasi Papua yang kini di peringati itu akibat dari “kegilaan Sukarno”

Sukarno, gara-gara Papua sampai harus beru rusan dengan Belanda, hingga tamat riwayatnya akibat Papua. Suharto pun sama. Agenda Repelita yang dia gagas setelah berhasil memenangkan PEPERA saat itu, Papua di prioritaskan dalam repelita. Sampai-sampai, menteri dalam negeri yang juga tokoh nasional, Jenderal Basuki Rahmat usai membacakan pidatonya tentang pembangunan repelita ( termasuk Irian Barat), beliau putus napas sesaat setelah menyerahkan dokumen pembangunan tersebut di atas meja ruang rapat. Gila..kok bisa yah (lihat gambar 2 ).

Upacara rutin setiap tanggal 1 Mei hanyalah proses mendidik generasi Papua bahwa negeri ini punya sejarah kolonialisme yang belum tuntas. Dan ingat, goresan kolonialisme itu akan lahir negara baru seperti sudah saya uraikan sebelumnya.

Jadi, karena orang gila punya kerjaan di bumi ini ada yang menghasilkan perubahan semesta, tapi ada juga yang hanya sia-sia saja. Pahlawan Indonesia yang merintis terang pembangunan ke Papua niat mereka baik, tapi sering menuai kendala. Panglima Tertinggi Militer Indonesia Ir. Sukarno GAGAL menggapai ambisinya merebut Papua karena justru Papua saat ini antek ekonomi asing yang kuasai. Lalu Pak Basoeki yang juga namanya di jadikan nama jalan utama di Papua pun harus mengakhiri ambisi membangun Papua dengan Repelita.

Sekarang, era reformasi hingga saat ini, pemerintahan berikutnya kasi otonomi khusus ke Papua, toh otsus jalan mundur sehingga “ terpaksa “ di obati dengan kebijakan baru yang bernama UP4B maupun MP3Ei. Repelita di jaman Suharto, Pak Basoeki sebagai Jenderal teriak dari departemen dalam negeri untuk wujudkan repelita di Papua, apa bedanya dengan hari gini UP4B kepalanya seorang purnawiran Jenderal juga. Woyo!

Freeport Tolak Divestasi

papua.untuk@gmail.com (Anonymous) — Mon, 23 Apr 2012 18:42:00 +0700

Oleh: Arkilaus Baho

PT. Freeport Indonesia resmi menolak upaya Divestasi yang di kembangkan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono saat ini. Menolak divestasi berarti secara langsung meniadakan Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mewajibkan perusahaan tambang asing menjual sahamnya (divestasi) kepada investor lokal sebanyak 51%.

Divestasi memang tak layak untuk di perjuangkan. Kenapa? karena beban utang perusahaan akan di tanggung oleh pembeli saham perusahaan. Artinya, pinjaman freeport di bank asing akan di tanggung pemerintah kalau memang menyepakati pembelian atau penyerahan saham yang menurut pemerintah sejumlah 51 persen itu.

Alasan penolakan bahwa, mereka ( FMC ) sudah memiliki kontrak karya (KK) dalam menjalankan pertambangan Grasberg dan tambang emas di Indonesia. Dalam KK tersebut sudah disepakati soal pembayaran royalti ataupun tarif pajak kepada Pemerintah Indonesia. Kontrak ini, menurut Freeport-McMoRan, sudah diteken sejak 1991. Demikian di lansir situs kompas.com

Tak hanya itu, alasan lainnya, kewajiban divestasi tahap pertama PTFI sudah dilaksanakan. Pada tahun 1991, perusahaan emas dan tembaga asing itu melepas 9,36 persen ke pihak nasional lewat PT Indocopper Investama. Sayangnya, untuk kewajiban divestasi tahap kedua gugur setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1994. Di dalam PP tersebut, kepemilikan saham asing pada anak perusahaannya di Indonesia boleh sampai 100 persen. Dengan demikian, sampai sekarang kepemilikan saham nasional di PTFI masih kecil.

Perusahaan tambang asal Paman Sam ini menyatakan perusahaannya tidak tunduk pada persyaratan divestasi sebesar 20 persen seperti yang diamanatkan aturan baru tentang pertambangan di Indonesia.

Isu divestasi yang mencuat awal tahun 2012 ini baru berwujud dalam bentuk PP. Di sisi lain, dengan keharusan divestasi 51% kepada investor lokal, akan membuat emiten di sektor pertambangan tidak lagi didominasi oleh asing. Divestasi bertujuan mendorong ekonomi domestik maupun memperkuat rasa kebangsaan.

Freeport sebagai perusahaan asing pertama yang dianggap bermasalah saat ini, dengan menolak divestasi, membuktikan bahwa upaya pemerintahan SBY-Budiono untuk mengatur perusahaan asing di Indonesia demi mendongkrak ekonomi nasional Indonesia sia-sia saja. Alasannya, ketika freeport menolak, efek domino pasar akan satu suara, lalu kemana saja PP N0. 24 tersebut punya gigi?.

Pemerintahan yang terkenal dengan semboyan kabinet bersatu saat ini suka bikin kebijakan tapi efektifitasnya nihil. Ada banyak satgas yang di hasilkan pemerintahan ini, tapi satu pun tidak efektif. Jangankan dari segi pengaturan SDA yang belum berjalan saja sudah di tolak, bahkan perusahaan asing tak takut dengan rezim ini sehingga masih terus " ngeyel".

Freeport sebagai ikon perusahaan asing di Indonesia sudah menolak divestasi, anggap saja, PP 24 tahun 2012 tak ada giginya. Sama dengan SBY punya berbagai satgas yang kaco balo. Mulai dari satgas mafia pajak, satgas UP4B, satgas MP3Ei, dan satgas lainnya yang tak berati apa-apa. Itu artinya, SBY merana bahkan boleh di kata " mati rasa " dengan kebijakannya selama ini.

BP Migas Milik Amerika Pindah Ke Papua

papua.untuk@gmail.com (Anonymous) — Sat, 31 Mar 2012 22:24:00 +0700

Oleh: Arkilaus Baho

Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) optimistis pengalihan gas dari perusahaan asal Amerika Serikat (AS), Sempra, ke Tangguh di Papua akan dapat selesai di akhir April hingga awal Mei.

"Negosiasinya sudah mencapai 98 persen, yang dua persen lagi nanti kita ajukan ke Menteri ESDM, sebab untuk persoalan harga ada di beliau. Lebih banyak masalah administrasi saja," ujar Kepala BP Migas R Priyono ditemui di Kantor BP Migas, Jakarta Kamis (29/3/2012).

Berita di atas membuktikan bahwa Papua begitu strategis bagi ekstradisi perusahaan besar dari negara lain. Ladang gas dan minyak, ladang emas dan batu bara, ladang segalanya, kini sudah terbukti dengan kedantangan sejumlah MNC internasional. Pemerintah senang menjual Papua ke luar negeri.

Iya, masih ada 19 blok migas yang salah satu arealnya di Papua sudah di lelang ke pengusaha dunia. Dirjen Migas Kementerian ESDM, Evita Legowo sebelumnya mengatakan, pada 2012 pemerintah menargetkan pelelangan sebanyak 40 blok migas konvensional dan 25 lainnya nonkonvensional. "Penawaran 40 blok migas konvensional akan dilakukan dalam dua kali putaran. Untuk putaran kedua sekitar Oktober-November," ujarnya.

Dua blog gas yang sudah final di tawarkan adalah Aru (Papua Barat), dan Udan Emas (Papua Barat). Selain di Papua, blok penawaran langsung adalah Bireun Sigli (Aceh), Bohorok (Sumut), Mahato (Riau-Sumut), Bukit Batu (Riau), South Lirik (Riau-Jambi-Sumbar), Bengkulu I Mentawai (Bengkulu), Marlin (Kepri), Palangkaraya (Kalteng), Babai (Kalteng), Telen (Kaltim), East Sepinggan (Selat Makassar), Tatihu (Maluku).

Jadwal tender reguler adalah pengambilan dokumen paling lambat 25 Juli 2012 dan pemasukannya 26 Juli 2012.Sedangkan penawaran langsung, pengambilan paling lambat 11 Mei 2012 dan pemasukan 14 Mei 2012. Dirjen Migas Kementerian ESDM, Evita Legowo sebelumnya mengatakan, pada 2012 pemerintah menargetkan pelelangan sebanyak 40 blok migas konvensional dan 25 lainnya nonkonvensional.

Pengalihan atau perpindahan gas milik Amerika Serikat ke Papua ini menambah daya investasi yang boleh di bilang bahwa tanah Papua kini tersohor karena investasinya. Sekaligus, mari kita mencatat bahwa dengan hadirnya perusahaan gas dari Amerika ini, nyata sudah, raksasa Washington kini genggam Papua. Peningkatan investasi asing juga pasti meningkatkan jumlah pemantauan masalah Papua.

Papua terus di pantau agar jangan ribut dan bikin kaco, nanti perusahaan dong lari ke tempat lain dan pemerintah Indonesia di tuntut atasi masalah Papua.

Tunjang Investasi, Tanah Papua Tambah Kabupaten Baru

papua.untuk@gmail.com (Anonymous) — Sat, 31 Mar 2012 21:40:00 +0700

Oleh: Arkilaus Baho

Saat ini pemekaran kabupaten atau wilayah admisnistrasi di Tanah Papua sudah menjadi keharusan di tengah arus peningkatan investasi yang kian meningkat di negeri ini.

Bukannya jumlah penduduk yang banyak sehingga butuh pemekaran, tapi akibat dari laju pertumbuhan ekonomi internasional yang sudah menggerogoti selama ini. Tak ada cara lain, bahwa pemekaran wilayah demi memangkas kepengurusan birokrasi di tubuh perusahaan.

Dari puluhan wilayah yang rencana akan di mekarkan, baru kali ini nada positif dari Jakarta hanya dua kabupaten baru di Papua bagian barat. Adalah Komisi II DPR-RI akhirnya menyetujui pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Arfak di Papua Barat.

Menurut Ganjar, Komisi II akan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyetujui pembentukan kedua kabupaten tersebut sesuai janji pemerintah.

Komisi II setuju atas pembentukan itu setelah pemda, tokoh adat, dan masyarakat Papua Barat mendatangi dan mendesak pimpinan Komisi II DPR.

Tak ketinggalan pula, dari DPD punya sikap juga. Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah, Paulus Yohanes Sumino, mengatakan pihaknya akan memperjuangkan sejumlah aspirasi pemekaran/pembentukan daerah otonomi baru di Kabupaten Pegunungan Bintang dan Yahukimo Provinsi Papua yang diajukan oleh pemerintahan setempat.

Departemen Dalam Negeri ( Depdagri ) sendiri sudah mengatakan bahwa di Tanah Papua sudah sekitar 55 wilayah pemekaran yang di ajukan. Namun, pernyataan departemen ini mendapat tantangan dari sejumlah kalangan yang mendesak diadakannya moratorium pemekaran yang rencananya akan di sepakati DPR dan Pemerintah pada April ini.

Sejumlah daerah pemekaran bakal ada yang di gabungkan kembali bahkan di hapus. Toh, niat moratorium harus tunda demi kepentingan investor yang butuh wilayah pemekaran baru untuk jaminan birokrasinya.

Gara Gara BBM, Di Papua TNI Bunuh Polisi

papua.untuk@gmail.com (Anonymous) — Sat, 31 Mar 2012 20:35:00 +0700

Oleh: Arkilaus Baho

Bisnis apa saja sudah menjadi panglima bagi penjaga keamanan negara. Apalagi di Papua yang jauh dari pengawasan publik, sarat dengan praktik bisnis militer, baik individu maupun institusi. Kali ini, terungkap sudah.

Aparat negara di Papua sudah biasa menjalankan bisnis ilegal dengan keuntungan pribadi maupun institusi yang cukup lumayan. Sayangnya, untuk saat ini, mafia perminyakan asongan yang juga aparat negara itu berakhir dengan makan korban sesama aparat.

Korban kali ini dialami seorang angota kepolisian berpangkat Briptu Alexi. Dia diduga ditikam oleh salah seorang anggota TNI dari kesatuan kodim 1709 Yapen Warpen, yang berinisial Kopda Bo.

Kejadiannya pada Senin 26 Maret lalu. Korban, setelah disemayamkan di Mapolres Kota Jayapura, Briptu Alexi Arnold Tutkey dimakamkan di Taman Makan Pahlawan Kusuma Trikora, Padang Bulan, Jayapura, Papua, Kamis (29/3/2012).

Alasan penikaman yang berakhir dengan nyawa melayang ini, Menurut Kapolda Papua Inspektur Jenderal Polisi Bigman Lumban Tobing, pelaku menusuk korban karena tidak terima saat polisi tersebut merazia pembeli BBM di sebuah pom.

Pertikaian keduanya diduga akibat salah paham, namun untuk penyelidikan lebih lanjut pelaku diamankan di Markas Polisi Militer Kodim 1709/Yapen Waropen. Semua proses hukum diserahkan ke pihak TNI dalam hal ini Polisi Militer. Pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan, pinta kapolda Papua.

Kasus penikaman yang terjadi di Papua ini hanyalah bola salju dari praktik terselubung yang di jalankan aparat. Bermental pegang senjata, mereka ( aparat ) bikin tau-tau dengan dalih jaga negara di Papua. Padahal, aktivitas sejatinya mereka hanya untuk mengais rejeki dari negeri ufuk timur Indonesia ini.

Briptu Alexi ( alm ) ini bertugas di Satuan Kawasan Pelabuhan Laut Yapen. Dia meninggalkan seorang istri dan dua anak. Pertikaian keduanya diduga akibat salah paham, namun untuk penyelidikan lebih lanjut pelaku diamankan di Markas Polisi Militer Kodim 1709/Yapen Waropen. Kapolda Papua mengungkapan semua proses hukum diserahkan ke pihak TNI dalam hal ini Polisi Militer. Pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan.

Kelakukan tentara yang menimbun BBM tersebut yang marah karena di rasia polisi, ada kemiripannya dengan kelakuan Susilo Bambang Yudhoyono yang se-enaknya merubah ayat dalam UU perminyakan demi memuluskan kebijakannya menaikkan harga BBM.

Karena di sorot rakyat, tak diam, presiden suruh polisi hajar warga yang protes. Itulah, negara ini sudah sama seperti perusahaan yang setiap direkturnya ( presiden ) mengejar keuntungan masing-masing dengan mengatasnamakan " demi kepentingan kesejahteraan rakyat ".

SBY dan Investor Korsel Teken Investasi ke Papua Barat

papua.untuk@gmail.com (Anonymous) — Thu, 29 Mar 2012 18:24:00 +0700

Oleh: Arkilaus Baho

Salah satu agenda kunjungan presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke negara Korea Selatan saat ini, adalah menyaksikan penandatanganan kerjasama pendirian pabrik petrokimia milik negara korea selatan di Papua Barat. Pabrik tersebut dibangun atas kerjasama investor asal korea dibawah payung LG Internasional Corp dengan PT. Duta Firza.

Head of Agreement (HoA) antara Duta Firza dan LG International dilaksanakan hari ini di Seoul, Korea Selatan disaksikan langsung oleh Menteri Perindustrian M.S Hidayat dan Menteri Perdagangan/Kepala BKPM Gita Wiryawan dan dihadiri Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Chief Executive Officer Duta Firza, Firlie Gandinduto usai penandatangan yang disakiskan kepala negara itu, dalam keterangan tertulis yang diterima VIVAnews.com, Rabu 28 Maret 2012. "PT Duta Firza dan LG Internasional akan membentuk JV company untuk merealisasikan proyek tersebut.

Untuk mewujudkan rencana pembangunan pabrik tersebut, kedua pihak juga sepakat menyerahkan tugas kepada perusahaan patungan yang akan dibangun. Perusahaan ini bertugas melakukan investasi, pembangunan, hingga operator pabrik petrokimia. "Instalasi dan commissioning pabrik petrokimia itu juga akan dimanajemeni oleh JV company.

Perusahaan asal Korea Selatan, LG International Corp, menggandeng PT Duta Firza untuk membangun pabrik petrokimia di Tangguh, Papua Barat. Pembangunan pabrik petrokimia itu diperkirakan menelan investasi Rp27 triliun atau sekitar US$3 miliar.

Rencananya, seluruh program kerja HoA akan dilakukan oleh pihak ketiga diharapkan selesai pada kuartal-III 2012. Sementara tahap pengembangan akan dilakukan pada kuartal-I 2013. Diharapkan peletakan batu pertama pembangunan fasilitas pendukung pabrik petrokimia dapat dimulai pertengahan 2014.

Sejak pedoman bagi para investor di teken oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2011 silam, MP3Ei kini menunjukan hasilnya. Banjir investasi meningkat di Indonesia. Papua dan Papua Barat menjadi ladang empuk bagi investasi asing. Gejala peningkatan investasi tersebut mewajibkan pemerintah harus menjaga Tanah Papua harus damai demi keamanan investasi.

Investor Korea Selatan tak hanya bangun pabrik petrokimia saja, tapi juga pada bisnis perhotelan. Sebelumnya, perusahaan Korea Selatan JSK International Co Ltd menanamkan investasinya senilai 50 juta dolar AS di bidang perhotelan dan perikanan di Kabupaten Biak Numfor, Papua.

Direktur Operasional JSK International Korsel perwakilan Indonesia Cores Were di Biak, Jumat, mengatakan persetujuan kerja sama investasi sektor perikanan dan perhotelan dengan Pemkab Biak Numfor melalui perusahaan daerah telah disepakati dan ditandatangani di Biak, 22 Maret 2012.

"Salah satu isi kesepakatan kerja sama itu Pemkab Biak akan menyediakan lahan untuk kegiatan usaha JSK International bidang perikanan dan perhotelan," katanya.

Di satu sisi, tragedi kemanusiaan di Papua yang sampai sekarang belum teratasi justru akan menjadi bebas politis bagi pemerintah untuk menanggung resiko di kemudian hari. Artinya, status politik Papua yang sampai sekarang masih tarik menarik, akan mengganggu dinamika ekonomi Jakarta di Papua.

Amien Rais Sebut Freeport Buang UUD 1945 Ke Sampah

papua.untuk@gmail.com (Anonymous) — Thu, 29 Mar 2012 00:37:00 +0700

Oleh: Arkilaus Baho

Kemana saja mas Amien selama ini? itulah pertanyaan yang di ajukan oleh salah satu host acara Kick Andy, Andy F. Noya yang di tayangkan metro tv itu. Entah karena pertanyaan tersebut bikin hati panas pak Amien Rais atau tidak, rupanya pada suatu acara dialog yang bertajuk " Merah Putih " oleh TVRI Jakarta pada Rabu 28 Maret 2012.

Amien Rais bertutur dengan nada seakan mengeluh dengan realitas penguasaan aset kekayaan negara Indonesia yang sampai sekarang justru di kuasasi oleh negara asing. Ia mencontohkan adanya perusahaan milik Amerika di Papua yang bernama Freeport. "Dari dulu saya sudah teriak-teriak itu Freeport McMoRan itu bentuk penjajahan asing. Itu tambang emas terbesar di muka bumi tapi kita cuma dapat satu persen saja," katanya.

Kekesalan salah satu tokoh nasional Indonesia ini bukanlah hal baru, tapi hampir seluruh rakyat Indonesia punya kekesalan yang sama. Menurut mantan ketua MPR RI yang juga bekas calon presiden dari PAN tersebut, bahwa bangsa ( Indonesia ) masih punya penyakit kronis.

"Kalau saya menjadi dokter masyarakat dan politik, diagnosis saya bangsa ini tidak maju-maju, tetap terbelakang, dengan banyak pengangguran dan angka kemiskinan tinggi, karena ada penyakit kronis yakni mentalitas bangsa inlander," katanya dalam acara dialog "Merah Putih" yang disiarkan langsung oleh TVRI Jakarta, Rabu.

Amien Rais, profesor yang memimpin reformasi 1998 pun mengatakan bahwa "Semua kekayaan kita diangkut orang asing, dan kita hanya mendapatkan sisa ekologi yang hancur, kemiskinan dan mental minder,". Menurut dia, mentalitas yang dicirikan dengan sifat rendah diri, tidak percaya diri dan menganggap diri sebagai bangsa kelas dua itu telah membuat sebagian anak bangsa mengabdikan diri pada kepentingan bangsa asing dan menyerahkan pengelolaan sumber daya alam pada bangsa asing.

Kelakuan pemerintah yang tunduk pada perusahaan asing yang tak berpihak pada kepentingan rakyat sendiri bikin undang-undang dasar yang semestinya di jalankan demi kepentingan rakyat justru tidak ada artinya sama sekali.

Undang-undang dasar dengan jelas menyebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan bahwa bumi, air, udara dan kekayaan yang ada di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Akibat dari dominasi perusahaan asing yang mengeruk untung semata, misalnya freeport di Papua bagi Amien Rais, sepertinya ini ( UUD 1945 ) dimasukkan ke tempat sampah,". Penggerak reformasi tahun 1998 yang pernah menjabat sebagai Ketua MPR RI, mengatakan sampai sekarang bangsa Indonesia masih menderita penyakit kronis, penyakit yang sudah sejak lama menggerogoti tubuh.

Pernyataan Amien Rais yang di lansir antaranews tersebut semakin meramaikan ribuan pernyataan orang-orang di Indonesia yang sudah jengkel dengan proyek neoliberalisme di Indonesia. Apalagi dengan kenaikan BBM saat ini, para tokoh bangsa negeri ini semakin gelisah, sama dengan rakyat jelata yang gelisah dengan prilaku para penguasa negara Indonesia.

Petinggi Freeport Calon Walikota Payakumbuh

papua.untuk@gmail.com (Anonymous) — Fri, 23 Mar 2012 10:09:00 +0700

Oleh: Arkilaus Baho

Jebolan freeport jadi penguasa suatu wilayah bukan hal baru. Bahkan itulah tali kekuatan yang di butuhkan freeport untuk tetap kokoh. Tak hanya orang-orang penting di suatu negara yang harus di rekrut perusahaan ini saja, tetapi pensiunan atau pejabat freeport pun kapan saja mereka ambil alih kekuasaan dimana saja itu sudah hal biasa. Bahkan orang merasa bangga diri bila berada di tubuh freeport. Sumber berkkat berupa dana dan akses politik hanya ada di perusahaan besar, apa lagi dunia pasar bebas saat ini kendali mainstream politik praktis ada di tangan pemodal.

Sudah banyak siluman freeport menyebar di sendir-sendiri politik rakyat. Sebut saja eks jenderal di tanah air yang bekerja bagi freeport sudah terbaktu memegang kendali stragis dan komndo militer di Indonesia. Mulai dari panglima TNI hingga danjen kopassus, sebagian dari karier para kombatan ini berawal dari mengamankan freeport. Apalagi, kali ini yang hendak ambil alih birokasi di Payakumbuh, Sumbar adalah orang kedua di jajaran manajemen freeport Papua.

Salah satu kandidat walikota Payakumbuh dari jajaran freeport, Nurhadi alias Andi memang bukan petinggi biasa di PT Freeport. Saat ini, dia merupakan orang kedua di perusahaan penambang emas tersebut. Nurhadi Sabirin pernah menemani Musliar ( wamendiknas ) yang sebelumnya rektor Unand berkunjung ke Papua. Nurhadi alias Andi memang bukan petinggi biasa di PT Freeport. Saat ini, dia merupakan orang kedua di perusahaan penambang emas tersebut, demikian tertulis pada situs padangekspres.

Lama kelamaan negeri ini terkendali oleh prajurit freeport. Jangankan Indonesia, Amerika pun sudah di susupi para monsters pertambangan yang nyatanya merusak lingkungan dan tatanan rakyat lainnya. Budaya spion perusahaan raksasa terus di kembangkan demi membangun kekuatan mutlak bagi perlindungan perusahaan selama mengeruk.

Di satu sisi, eksistensi warga luar Papua yang bernaung di bawah manajemen freeport memicu satu kisruh baru. Diskriminasi pekerja pun muncul. Ada sentimen pekerja pribumi dan pendatang. Tetapi saya mau katakan, permasalahan pekerja bukan hanya sebatas diskriminasi saja, tetapi keringat para pekerja yang di eksploitasi selama perusahaan beroperasi, tak sebanding dengan apa yang mereka ( buruh ) dapatkan.

Lebih parah lagi mereka yang bekerja untuk mengamankan freeport dengan berbagai cara. Jarang orang yang dapat untung dari Tanah Papua tak bisa terjun membangun Papua, tetapi mereka incar uang banyak-banyak untuk bawa keluar. Prilaku yang sama di jalankan freeport selama ini.

Kerajaan sumatra memang sudah kuat di freeport. Tak salah, satu per satu mereka beranjak ke panggung politik praktis seperti yang dilakukan di pemilu walikota payakumbuh ini. Entah nantinya lolos atau tidak, tetapi hubungan incumbent yang juga orang penting di tubuh freeport sangat strategis bagi upaya freeport menggenggam Indonesia.

Program Bedah Rumah Sampai Ke Papua

papua.untuk@gmail.com (Anonymous) — Fri, 23 Mar 2012 09:01:00 +0700

Ilustrasi: bedah rumah

Oleh: Arkilaus Baho

Ada banyak cara yang dilakukan negara untuk membangun Tanah Papua berupa pembangunan fisik seperti rumah bagi rakyat. Kali ini, bukan dilakukan langsung oleh sentra pemerintah yang menangani pembangunan. Tapi dilakukan oleh suatu projek yang disebut " bedah rumah". Acara ini pernah di tayangkan pada beberapa episode bedah rumah di salah satu televisi nasional.

Rupayanya program itu mendapat sejumlah impati dari berbagai kalangan. Bahkan kali ini kementerian perumahan rakyat sebagai penyelenggara kegiatan tersebut mengajak berbagai perusahaan di Indonesia maupun untuk terlibat mendukung pendanaan ini. Salah satu perusahaan yang menyatakan terlibat mendukung dana ialah PT. Freeport di Papua. Wow...mau rumah dengan cara " bedah rumah " gini emangnya selama ini bantuan perumahan freeport berupa rumah jadi sudah tutup kah?

Jumlah pendanaan pelaksanaan program bedah rumah dimungkinkan meningkatkan lebih dari Rp6 juta per kepala keluarga (KK), bisa bertambah jika pihak swasta mendukung kegiatan tersebut. Kemenpera menggandeng PT. Freeport untuk program bedah rumah. Bagi kemenpera, PT Freeport yang sudah menyanggupi tiga kabupaten yang akan menjalankan program bedah rumah.

Tarada cara lain untuk mengais rejeki dari perusahaan internasioanal ini. Pemerintah terus memikirkan cara apa saja untuk mengeruk uang perusahaan besar seperti freeport atau newmont dan lainnya untuk turut memberi uang bagi pembangunan fisik berupa perumahan. Wajar saja kalau kehadiran perusahaan besar di Indonesia selalu menjadi sumber dana, entah sumber dana resmi maupun tak resmi.

Untuk Papua, program bedah rumah pun tidak mudah. Menurut Menpera Djan Faridz, kalau daerah lain menggunakan PNPM Mandiri, di sana pendekatannya kepada kepala adat, kepala suku atau pemuka agama,” imbuhnya. Bila program ini berjalan mulus, Djan yakin kehidupan masyarakat akan lebih baik. Sebab, dengan rumah yang layak, dapat mempengaruhi kesehatan dan psikologi penghuninya. Djan melanjutkan, besaran bantuan itu juga berbeda dengan di Papua.

“Di sana bantuannya bisa lebih. Kalau Rp6 juta dirasa tidak akan cukup. Tapi ini kan baru anggaran. Pengajuan anggaran diratakan dulu Rp6 juta rupiah itu. Kalau kurang tinggal mengajukan lagi, " papar Djan seperti di muat di situs okezone.

Anda yang punya televisi sudah pernah nonton acara bedah rumah yang di maksud kemenpera ini. Keluarga yang rumahnya di bedah, mereka dibawa ke suatu tempat dan saat itulah pekerja bangunan merombak rumah kumuh menjadi rumah moderen. Penghuni rumah menangis tersedu-sedu karena rumah mereka sudah di sulap dari kumuh menjadi rumah berperabotan moderen. Program tersebut semacam suatu rejeki yang didapat oleh keluarga yang mendapatkannya.

Bicara soal rumah bagi rakyat, ada banyak rakyat di negeri ini butuh rumah. Namun, pemerintah pakai cara yang berbeda untuk memenuhinya. Bukannya setiap tahun harus bangun rumah bagi rakyat, namun justru kebalikan yang terjadi. Setiap tahun, ada program bedah rumah. Artinya, rumah bagi rakyat sudah di kelompokan bahkan di klasifikasikan sehingga tidak merata.

Pasar globalisasi yang bergulir di Indonesia sudah bikin segalanya menjadi kebijakan serba pasar. Bangun rumah saja harus susah payah cari dana ke perusahaan yang punya uang. Lah, uang negara kemana saja? Sudah begitu, hak rakyat berupa mendapatkan rumah layak di jaman globalisasi sekarang sudah seperti menyambut keberuntungan saja. " Bedah Rumah" salah satu hadiah neoliberalisme yang nyata di Indonesia hingga ke Papua.

Ada saja alasan yang di pakai Jakarta untuk mencari peluang mengais rejeki uang dari freeport. Kalau mau bangun Papua, tak perlu todong-todong freeport untuk dapat uang receh begitu, ambil saja freeport, bila perlu 50 persen uang freeport pakai untuk bangun rumah. Susah amat sih...

Partai Hijau Australia Kampanye Untuk Papua

papua.untuk@gmail.com (Anonymous) — Wed, 21 Mar 2012 21:15:00 +0700

Menlu Australia, Bob Carr

Oleh: Arkilaus Baho

Green Party sebuah partai oposisi terbesar di negeri kanguru Australia itu setia berkampanye demi penentuan nasib sendiri rakyat Papua. Bahkan kabar bahwa Australia desak salah satu perusahaan raksasa di Papua untuk bayar pajak ke negara Papua, merupakan agenda utama yang terus di suarakan di bawah payung partai hijau ini. Dukungan green party tersebut mengindikasikan bahwa klaim Indonesia atas Papua bukanlah harga mati.

Sebelumnya sudah tersiar secara terbuka bahwa politisi Australia dan Pasifik siapkan gerakan Papua Merdeka. Kabar mengejutkan itu bikin komisi 1 DPR RI sempat melayangkan kecaman mereka. Toh, kecaman tersebut tak di gubris elit partai di Australia ini.

Februari lalu, surat kabar Indonesia ( republika ) memuat kabar ini. Bergejolaknya 'bumi' Papua belakangan ini ternyata mendapatkan perhatian serius dari dunia internasional. Bahkan, bagi beberapa negara yang memang kerap menyatakan dukungannya terhadap Papua agar memisahkan diri dari Indonesia, seperti Amerika Serikat dan Australia.

Rangkaian kampanye Papua Merdeka memang sudah nyata di berbagai negara. Inggris yang bermarkas kelompok pengacara hukum, lalu dari Belanda sudah terbukti adanya dukungan dari partai kristen konserfativ, lalu bagian negara pasifik lainnya seperti vanuatu yang juga bercokol pentolan pejuang Papua disana.

Menghadapi kenyataan semacam itu, pemerintah Indonesia mau berlomba menunjukan bahwa negara Indonesia serius tangani Papua. Satuan satgas yang bernama UP4B pun di luncurkan ke Papua. Hadirnya UP4B membuktikan bahwa Indonesia tangani Papua dari segala sisi pun tak akan mampu membatasi kampanye Papua merdeka yang kian meningkat.

Saat ini, Partai Hijau Australia telah mendesak Menteri Luar Negeri Australia yang baru Bob Carr agar memberi prioritas pada masalah Papua. Desakan tersebut di layangkan pada saat sejumlah petinggi NKRI berkunjung ke Australia. Hadirnya Marty Natalegawa maupun Purnomo Yusgiantoro, di manfaatkan oleh petinggi politik daerah australia untuk mengangkat masalah Papua.

Radio australia melansir pernyataan Senator Richard Di Natale mengatakan, Menlu Carr didesak merespon keprihatinan tentang Papua. Menlu Bob Car gagal mengemukakan masalah-masalah seperti kekerasan politik yang terus berlangsung dan akses bagi jurnalis dan pemantau hak asasi manusia ketika ia bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa dan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro minggu lalu.

Entah kampanye Papua merdeka yang di galang sejumlah petinggi negara diatas, toh belum satu pun keputusan resmi negara tersebut terkait dukungannya terhadap penentuan nasib sendiri di Papua. Ada banyak forum kemanusian untuk Papua, tetapi itu sebatas membangun hubungan antar negara untuk menekan Indonesia memperhatikan persoalan kemanusiaan di Papua.

Perjuangan ham sudah universal sehingga tak bisa di batasi. Kebebasan merupakan pokok utama dari kemanusiaan itu sendiri. Tetapi, penjajahan yang akut di Papua terjadi akibat sejumlah negara menitipkan perusahaan mereka ke Indonesia, lalu praktiknya menghancurkan suprastruktur politik dan demokrasi rakyat Papua. Toh, itu tidak menjadi nalar politik mereka di dunia barat, tetapi satu-satunya jalan penyelsaian ham di pakai untuk menekan pemerintah Indonesia memperhatikan Papua.

Terkesan Mengatasnamakan "DAP Baliem Dukung UP4B"

papua.untuk@gmail.com (Anonymous) — Tue, 20 Mar 2012 00:11:00 +0700

Oleh: Arkilaus Baho

Tak lama setelah pentolan Dewan Adat Papua di jatuhi hukuman penjara tiga tahun, sejumlah orang yang mengaku sebagai dewan adat wilayah Baliem ( Wamena ) menyuarakan dukungan mereka terkait program percepatan pembangunan melalui UP4B.

Komentar semacam ini bukan hal baru, beberapa waktu lalu sejumlah kepala daerah dari pegunungan tengah Papua yang berjumlah 16 orang mengeluarkan 16 rekomendasi kepada UP4B yang salah satunya percepat pembangunan jalan trans Papua.

Sumber Cepos melansir, Dewan Adat Papua Wilayah Balim medukung pelaksanaan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat ( UP4B ). Dukungan tersebut diberikan karena UP4B dalam rangka mempercepat pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat baik pada aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan pembangunan infrastruktur.

Entah karena mendapat penolakan dari mayoritas rakyat Papua, hanya dengan cara mengiming-iming program kepada sejumlah daerah, hal itulah yang kini menjadi prioritas pasukan UP4B.

Bangun infrastruktur dengan perangkat otsus saja sudah kacau sana sini apalagi hanya dengan mengandalkan kebijakan pribadi presiden melalui perangkat yang di kepalai Bambang Darmono. Aneh bukan?

Bersamaan dengan statemen mendukung UP4B itu, ternyata mahasiswa Papua yang juga berasal dari pegunungan tengah malah menolaknya. Penolakan terhadap UP4B dilakukan dalam bentuk unjuk rasa di luar Papua.

Sebut saja pimpinan aksi, Rinto Kogoya meminta pemerintah segera menarik produk politik, seperti otonomi khusus, pemekaran wilayah, dan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B).

"Kebijakan produk politik tidak akan mampu memadamkan keinginan rakyat Papua untuk berdiri sebagai sebuah negara," ungkap Rinto lagi.

Memang terkesan mengatasnamakan DAP Wamena karena pernyataan salah satu personil tersebut sama sekali tidak sejalan dengan perjuangan Dewan Adat Papua di daerah lain. Sebut saja salah satu pemuda Baliem yang terpidana bersama Ferkorus Yaboisembut merupakan pejuang DAP Baliem.

Lalu, dengan di keluarkannya statemen dukungan kepada proyek percepatan tersebut, sungguh di luar cita-cita perjuangan masyarakat adat di Wamena.

Menurut Mebel, selain empat hal dasar yang menjadi perhatian Pemprov Papua dan pemerintah Pusat melalui program UP4B, ada juga satu persolan yang juga sangat urgen yakni upaya pemberantasan tindak pidana kasus korupsi yang sampai saat ini belum tuntas diselesaikan secara baik oleh pemerintah.

Dan penanganannya, lanjut Mabel, terkesan jauh dari harapan sebab sesuai denghan hasil laporang BPK RI dan Polda Papua yang dipublikasikan lewat media cetak. Dan itupun belum dilakukan secara keseluruhan pada semua kabupaten / kota yang ada di Papua dan Papua Barat.

Saya belum pernah lihat DAP masuk dalam relawan pejuang anti korupsi di Papua, sehingga pernyataan diatas berani saya duga hanyalah bisikan para jenderal yang pakai situasi Papua sekarang sebagai pengalihan isu saja.

Sayangnya, para penjaga tanah Papua bila kelakuannya seperti apa yang terjadi di Baliem, mereka boleh di bilang turut ramai-ramai makan proyek haram dari pemerintahan neoliberal Indonesia atas Papua.

Emas Papua Lebih Berkualitas

papua.untuk@gmail.com (Anonymous) — Mon, 19 Mar 2012 23:28:00 +0700

Oleh: Arkilaus Baho

Pengguna pasar emas di Indonesia kini beralih selera mereka dalam memakai logam emas di Indonesia. Emas Papua memiliki kualitas berbeda daripada emas dari daerah lainnya di Indonesia. Baik pemakai individu maupun para pemodal internasional yang terjun di dunia jual beli emas serbu emas di Papua. Karena kualitasnya yang lebih baik, tak salah harga pun meninggi.

Menurut dosen fakultas ekonomi Uncen yang juga pengamat emas, Julius Ary Mollet, SE,MBA, MTDev PhD, Dip. LED, kandungan karat emas yang berasal dari berbagai tambang di wilayah Papua memang lebih berkualitas. "Mengapa harga emas Papua lebih mahal dari pada emas dari luar Papua, ini disebabkan karena kualitas emas Papua lebih baik, memiliki warna kuning lebih `menyala`. Ketajaman warna ini menunjukan bahwa deposit karat emas di Papua itu lebih baik daripada emas yang didatangkan dari daerah lain," katanya.

Perburuan emas Papua yang meningkat karena kualitasnya lebih baik dari emas di daerah lain seperti emas yang didatangkan dari Makasar Sulawesi Selatan atau daerah lain di Indonesia.

Tak salah, para pedagang emas di kawasan Abepura, Kota Jayapura, mengatakan kualitas emas Papua lebih baik dibandingkan emas dari daerah lain. Karena itu, harga emas Papua dijual pada kisaran Rp560.000 per gram, sementara emas dari daerah lain dijual dengan harga Rp530.000 per gram. Harga emas Papua, menurut Jumiati, salah seorang pedagang emas di Abepura kepada antaranews, diakui lebih tinggi dan ini sudah bertahan sejak bulan lalu. Harga emas Papua akan dijual lebih mahal jika terdapat ukiran khas Papua seperti burung cendrawasih dan ukiran khas suku Asmat.

Pantas saja ketika perusahaan emas dunia seperti freeport maupun lainnya punya banyak pembeli karena kualitas emas Papua. Bahkan harga emas Papua selama ini oleh freeport di jual dengan kurs emas standar london. Freeport menjual emas dengan standar harga emas inggris yang jauh lebih tinggi daripada standar Amerika. Tak salah kalau pedagang emas Papua menaruh harga emas Papua lebih tinggi.

Ferkorus Yaboisembut dkk Korban Konspirasi Freeport

papua.untuk@gmail.com (Anonymous) — Sun, 18 Mar 2012 03:49:00 +0700

Gambar satu

Oleh: Arkilaus Baho

Banyak kalangan yang pro Papua Merdeka melihat fenomena yang muncul pada kongres III Papua sebagai kemajuan perjuangan menegakkan hak rakyat di Papua. Hak ber-politik dan hak menyatakan kehendak. Soal hak memang tidak bisa di batasi oleh siapa pun di dunia ini. Namun, menarik bagi saya memandang masalah ini dari segi tangan tak kelihatan yang cenderung di praktikkan oleh para pemodal, khusus pada masalah yang di alami ketua DAP dan kawan-kawannya yang berakhir pada hukuman penjara tiga ( 3 ) tahun.

Perlu di catat, kongres III pecah setelah sebelumnya terjadi demo dan pemblokiran jalan di seputar freeport. Toh, bentrokan berdarah yang lahir di Jayapura sebagai imbalan pengalihan isu tersebut tidak bikin niat mengatasi persoalan buruh di tubuh freeport kendor. Justru keinginan buruh di capai walaupun ada pengalihan isu dengan bentrokan pasca kongres III di Jayapura.

Memori yang timbul dalam sejarah konspirasi freeport selama keliling dunia, tak bisa di atasi dengan suatu pencarian fakta hukum yang falid, karena proyek semacam pengalihan isu merupakan alat ampuh bagi freeport yang terus masih berlaku sejak tahun 1965 injak kaki di Indonesia dan ke Papua.

Dahulu, bila freeport terancam, pasti dialihkan dengan perang suku atau bentrokan budaya masyarakat setempat. Selain politik pengalihan itu secara sistematis tersebut, cara lain yang di pakai untuk mengamankan perusahaan amerika tersebut dilakukan dengan kekerasan nyata yang melibatkan oknum jenderal NKRI. Pelanggaran HAM yang di catat selama pertumpahan darah demi pengamanan freeport sampai sekarang tertutup rapat.

Gambar Dua

Nah, hadirnya konflik yang terjadi pada kongres III Papua tahun lalu, justru memberi peluang ampuh bagi berbagai kepentingan yang berdiri menopang keamanan freeport. Mereka pukul pemerintah Indonesia dengan menggunakan isu HAM yang terjadi pada kasus pembubaran paksa kongres yang mengakibatkan jatuh korban, sampai pada upaya mencari sensasi dengan menjadikan tuan Ferkorus dkk yang di tahan sebagai alat kampanye mereka.

Bicara soal kongres III Papua sendiri, sebelum di gelar, memang ada pro dan kontra dari rakyat Papua. Beberapa organisasi menyatakan menolak, bahkan pihak Tentara Pembebasan Nasional pun terpecah dalam mengambil sikap mendukung atau tidak. Nampak hanya TPN dari Manokwari saja yang ikut ambil bagian pada forum tersebut.

Terlepas dari orang luar yang punya kepentingan ekonomi di Papua memanfaatkan kasus ini sebagai bergaining untuk tawar-menawar dengan pemerintah RI, saya percaya penyelenggaraan kongres III Papua lebih pada bagaimana mengutamakan aspirasi rakyat Papua untuk menegaskan bahwa negara Papua terus nyata di dunia. Maka itu, kepeloporan tuan Ferkorus Yaboisembut merupakan bagian perjalanan panjang dalam menoreh sejarah perjuangan Papua.

Gambar Tiga

Negara Papua di deklarasikan awalnya hanya menamai simbol negara dan batas negara. Namun, KRP III lebih memperjelas garis negara yang di maksud west papua tersebut. Seperti batas negara, pemerintahan bentuknya seperti apa dan calon presiden pun di umumkan di publik.

Seraya mendukung sikap gentel dari pejuang Papua yang kini di penjara tersebut, tulisan ini lebih mempertegas sikap bahwa apapun aspirasi orang Papua janganlah di manfaatkan hanya sekedar menggertak Indonesia di Papua. Tapi, benar-benar mendukung perjuangan Papua.

Begitu pun bagi pejuang Papua di kemudian hari harus merefleksikan perjuangan yang dilakukan. Baik yang sudah ada maupun akan dilakukan di kemudian hari. Caranya menjauhi aspirasi perjuangan negara Papua dari upaya kelompok tertentu untuk memanfaatkan sikap orang Papua demi mengamankan kepentingan ekonomi maupun politik tertentu yang selama ini menggurita di bumi Papua bagian barat.

Publik sadar sekali, seketika dua kasus berdarah yang timbul bersamaan di Papua, sudah dapat di petakan siapa yang mengambil untung dari semuanya. Kalau karyawan freeport yang tertembak, saya belum lihat kecaman yang brilian dari organisasi HAM semacam HRW di Amerika Serikat, tapi justru kecaman bahkan pengawalan terus di berikan kepada penggagas kongres III yang kini di jatuhi hukuman tiga tahun penjara.

Mestinya, sebagai pejuang kemanusiaan, kekerasan yang memakan korban nyawa, harus di suarakan merata, dan tidak pandang bulu. Namun, kedua kasus yang terjadi sudah jelas dimana keberpihakannya selama ini.

Maka itu persoalan hukum yang dialami tuan Ferkorus dan teman-temannya sekarang, bagi saya ada kelompok tertentu yang memanfaatkan kasus tersebut. Di manfaatkan untuk pengalihan isu, di manfaatkan untuk gertak menggertak pemerintah karena kita tahu saat ini pemerintah Indonesia sedang berupaya me-renegosiasi ulang kontrak yang di bilang sudah keramat di Papua, yaitu freeport.

Hasil dari bentrokan yang memakan korban nyawa baik di freeport maupun di Jayapura ( KRP III ) sudah nyata efektifitasnya. Di freeport, walaupun ada korban nyawa, saat ini presiden freeport yang baru adalah bekas ESDM NKRI.

Lalu, pasca bentrokan berdarah pada KRP III, walaupun mendapat banyak kecaman dari dunia, toh tokoh Papua tetap di penjara dan sejak itu UP4B jaya di Papua dengan di pimpin oleh jenderal berpakaian sipil.

Dengan demikian masalah hukum yang kini di hadapi Yaboisembut dkk semakin jelas bahwa sejarah konspirasi freeport kini bertambah lagi dengan menjadikan ketua Dewan Adat Papua sebagai tumbal. Entah siapa lagi yang giliran di jadikan korban kapitalisme di Papua di kemudian hari, rakyat Papua harus berkaca dari sekarang.

Tentang Gambar:

Gambar Satu:

Gara-gara perang saudara, Sudan Selatan oleh PBB di berikan kemerdekaan penuh sebagai negara sendiri. Nampak Sekjend PBB Baanki Moon Saat Mengumumkan Negara Sudan selatan.

Gambar Dua:

Petrus/Pieter Ayamiseba, salah satu dari karyawan freeport yang tewas di berondong peluru aparat NKRI yang bertugas mengamankan freeport. Suara pegiat HAM seakan tenggelam disini.

Gambar Tiga:

Ketua Dewan Adat Papua sekaligus terpidana tiga tahun penjara, Ferkorus Yaboisembut dkk sedang berada di penjara.

Low Center Papua Demi Melayani Perusahaan

papua.untuk@gmail.com (Anonymous) — Thu, 15 Mar 2012 02:39:00 +0700

Penandatangan MOU Low Center. Foto: Kemenkumham

Oleh: Arkilaus Baho

Pusat Pelayanan Hukum dan HAM yang baru saja di buka oleh menteri hukum dan ham di jayapura hampir mirip dengan suburnya LSM di Papua berbarengan dengan suburnya investasi ke Papua lewat program MP3Ei. Mereka bilang pusat pelayanan ham itu demi melayani rakyat Papua, sama dengan LSM karbitan bilang untuk mendukung rakyat Papua, tau-tau mereka dapat dana dari perusahaan.

Website remis kemenkumham di Jakarta melansir bahwa, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin saat meresmikan Pusat Pelayanan Hukum Terpadu (Law Center) sekaligus peresmikan Desa dan Kelurahan Sadar Hukum Kanwil Papua. Bertempat di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua (5/3) dia mengatakan, low center tersebut demi implementasi hukum dan ham yang menjadi tugas pokok dan fungsi kementerian kita maka diharuskan meningkatkan pelayanan public yang baik dan terbuka untuk melayani masyarakat di sekitar Papua.

Sedangkan untuk tugas yang beraspek fasilitasi dan lingkup peraturan daerah, program legislasi daerah, penyusunan naskah akademis kiranya dapat mempererat kerjasama dengan pemerintahan daerah guna tercapainya kualitas pembentukan peraturan daerah yang baik dan berdaya guna.

Pak menteri sebenarnya mau omong bahwa pusat pelayanan hukum tersebut demi memperkuat pelayanan hukum bagi para investor yang datang ke Papua melalui koridor ekonomi nasional yang di canangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bernama MP3Ei. Ya sebenarnya tujuan menkuham untuk demi meminimalisir fasilitasi hukum yang rumit bagi perusahaan.

Mungkin karena para investor ribut karena mereka selalu urus soal hukum ke Jakarta terus bikin biaya mahal jadi mending Jakarta kamorang datang bangun pusat hukum di Papua saja biar kami ( investor ) tra setengah mati urus birokrasi hukum.

Hukum memang milik semua orang, sehingga implementasinya tidak memangdang perbedaan maupun kasta. Nyatanya, Indonesia hari ini hukum dan ham tajam ke bawah lalu tumpul ke atas. Kasus hukum dalam ilegal loging di seluruh Indonesia, belum termasuk Papua yang merugikan negara 9,146 trilyun terjadi demikian karena pemerintah mementingkan pelayanan hukum kepada para cukong kayu toh?

Birokrasi hukum yang masih sulit harus urus ke Jakarta saja sudah bikin malapetaka kehancuran Papua yang berakibatkan pelanggaran hak-hak dasar orang Papua, apalagi pelayanan hukum semakin mudah dengan low center di Jayapura? Oh Papua tunggu para pencuri lebih gila kas habis kamorang pung kekayaan diatas tanah ini.

Indonesia Jual Perempuan Sampai Pelosok Papua

papua.untuk@gmail.com (Anonymous) — Thu, 15 Mar 2012 02:31:00 +0700

Karena tergiur dengan tawaran akan dijadikan sebagai pegawai honor di Distrik Wamare, Manokwari, Papua Barat, tiga perempuan asal Ambon, menjadi korban Trafficking atau korban penjualan orang. ilustrasi foto: okezone.com

Oleh: Arkilaus Baho

Trafiking atau di kenal dengan perdagangan manusia memang subur di Papua. Kalau saja proyek perdagangan yang resmi selama ini semacam WTS ( Wanita Tuna Susila ) marak di Papua sehingga mengakibatkan meningginya ancaman genosida orang Papua akibat racun mematikan bernama AIDS. Cara perdagangan wanita lewat jalur resmi yang juga menjadi sumber pajak daerah setempat, kini belum kurang sehingga jalan pintas pun dilakukan oleh mereka yang tak bertanggungjawab.

Di Papua akhir-akhir ini banyak mama angkat yang sudah terbongkat kasus mereka. Para mucikari yang menyamar sebagai malaikat penyambung hidup ini tak bisa stop dengan agenda mereka jual perempuan ke Papua. Masih ingat kasus bintang iklan cilik yang mama angkatnya berada di sorong?.

Kali ini penjualan wanita terjadi di Papua Barat, tepatnya di daerah Warmare, jaraknya 60 kilometer dari pusat provinsi Papua Barat. Kasus ini menjadi kasus trafiking untuk kesekian kalinya Papua menjadi sorotan perdagangan wanita.

Biasanya, rute perdangan perempuan ke Papua sejak dulu jalur pendropan wanita pakai rute Jakarta-Batam lalu terkahir para wanita jula diri tamat atau pensiun di Papua. Kemudian, saat ini gencar-gencarnya pemasok wanita didatangkan dari Jawa, Sulawesi dan Maluku, secara langsung dengan berbagai cara, alias doktrin dapat uang besar di Papua.

Parahnya lagi, hanya sedikit saja yang bisa ditampung di tempat resmi seperti lokalisasi, sisanya di bawa ke pondok-pondok darurat di hutan. Kasus penemuan transaksi seks di bayar dengan kayu gaharu di Merauke, merupakan peristiwa yang belum habis di berantas sampai sekarang.

Kali ini, di tahun 2012, metrotvnews melaporkan dari sepuluh wanita yang di tipu bekerja sebagai guru di Papua Barat, dua dari tiga wanita asal Ambon nyaris menjadi korban perdagangan perempuan. Para korban ini dijanjikan pelaku menjadi guru di Manokwari, Papua Barat. Menurut pengakuan korban, Septin Watimena dan Deby, mereka dijanjikan menjadi guru saat mereka di Ambon oleh pelaku, ET. Pada 7 Februari lalu kedua korban tiba di Bandara Manokwari dan dijemput oleh anak pelaku, HT. Mereka langsung dibawa ke Kecamatan Warmare, sekitar 60 kilometer dari Kota Manokwari.

Ternyata, menurut laporan tersebut, wanita tersebut didatangkan untuk menikah dengan pria yang sedang mencari pasangan hidup. Wah, kalo mau cari wanita pasangan hidup, datang saja ke jakarta lalu daftar masuk ke program mencari menantu, yang di tanyangkan secara resmi di televisi besar di Indonesia, kenapa harus susah-susah pesan perempuan macam pesan barang dagangan saja...

Papua memang lumbung uang bagi siapa saja yang menggunakan akal sesatnya untuk mengais keuntungan. Tak saja prostitusi murahan yang terbongkar ini, aset kekayaan alam Papua pun di keruk sembarangan akibat mereka yang kerjanya mendatangkan perusahaan banyak-banyak.

Semua di keruk, pohon di tebang, uang untuk bayar perempuan yang di jual juga mahal. Akhirnya tinggal tunggu tanah makan kamorang semua yang rakus dan picik di negeri ini.

Pemda Sentani Babat Sagu Untuk Tanam Padi

papua.untuk@gmail.com (Anonymous) — Wed, 14 Mar 2012 02:41:00 +0700

Pohon Sagu merupakan ciri khas danau sentani

Oleh: Arkilaus Baho

Ada saja prilaku mengadopsi kebijakan seputar Jawa lalu di terrapkan di Papua. Bagaimana tidak? Pemerintah Daerah Jayapura, yang memiliki kewenangan mengatur eko pariwisata di Danau Sentani sudah mencanangkan penanaman padi sepanjang danau sentani. Pilihannya pemerintah akan musnahkan pohon sagu yang ada untuk di jadikan sawah. Pola yang di terapkan di Jawa terus di datangkan sebagai pola yang tak pernah putus. Padahal, masih ada cara lain yang bisa di pakai untuk mengatur pesona alam Papua. Sagu sudah menjadi ciri khas bagi panorama danau sentani.

Kepada redaksi Bintang Papua ( binpa ), Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Jayapura, Ir. Ruddy Saragih memaparkan, pengembangan lahan sawah tipologi ini akan di buka di lahan sagu yang masuk kategori lahan sagu non komsumsi dan non ekonomis. “Lahan sagu ini akan di konversi menjadi lahan sawah dengan ditanami padi,” Kendati demikian lanjut dia, dinas akan tetap melakukan upaya-upaya dalam menjaga kestabilan komunitas lingkungan danau dengan kembali menanami sagu yang mengandung nilai ekonomis bagi masyarakat setempat.

Bicara soal daya serap, pepohonan sagu memiliki daya serap air yang banyak sabagai sumber bagi kelangsungan danau sentani. Daripada padi hanya mengeruk air dari danau untuk pengairan. Kontaminasi bahan kimia dari perawatan padi pun cukup meracuni ekosistem danau yang saat ini terkenal dengan festival danau. Mungkin karena semakin banyak dunia datang ke danau sentani akhir-akhir ini, pemerintah justru cari sensasi lain yang tak masuk akal, dan justru budaya menanam padi tersebut hanya bikin kotor lingkungan saja.

Bagi pemda setempat, “Pengembangan lahan padi tipologi pesisir Danau Sentani seluas 50 hektar pada tahun ini, telah di lakukan percobaan atau percontohan”.

“Sebagai contoh padi tipologi pesisir Danau Sentani kami buat di Kampung Yahim Distrik Sentani Kota. Dan ternyata berhasil, sehingga berdasarkan keberhasilan tersebut maka kami komitmen untuk kembangkan lagi".

Papua memang mulai dari tata kota sampai tata pariwisata selalu saja mengadopsi cara yang di terapkan di Jawa. Padahal cara kelola di Jawa belum tentu menjamin kelestarian dana atau apa saja di Papua yang hendak di kelola. Lihat saja tata kelola jalan di Papua yang blue print ( sampel ) didatangkan dari sulawesi dan jakarta. Model seperti perempatan di depan tokoh megah atau pusat militer berada di pusat jalan utama, itulah pola adopsi yang di terapkan di Papua.

Padahal, untuk membangun Papua, entah apa saja, mestnya apa yang terkandung di sini yang di angkat. Danau Sentani seharusnya di kelola secara baik dengan menanam pepohonan yang rindang, justru akan mempesona. Daratan eropa terkenal dengan sungai amazon yang menyimpan banyak misteri karena rindamnya pepohonan dan jarang di rusak, kenapa Danau Sentani tara bisa seperti itu kah? malah sagu di tebang untuk tanam padi. Ada ada saja praktik adopsi di Papua yang bukannya menambah suasana asri tapi "BIKIN KOTOR PEMANDANGAN!"

Anggota Pembina Persipura Maju Ketum PSSI

papua.untuk@gmail.com (Anonymous) — Wed, 14 Mar 2012 01:32:00 +0700

MR. Kambut maju dalam bursa calon ketua umum PSSI.
Foto: VIVAnews/Fernando Randy

Oleh: Arkilaus Baho

Publik sudah menyaksikan kehebatan tim bertajuk mutiara hitam di lapangan hijau, kini mantan orang nomor satu Persipura Jayapura yang kini duduk sebagai dewan pembina maju dalam bursa calon ketua umum Persatuan Sepak Bola Selulurh Indonesia ( Federasi Sepak Bola ). Dialah Manase Roberth Kambu yang sering di kenal dengan nama MR. Kambu. Om botak ( begitulah kalau saya memanggil paman saya ini ), beliau di bilang tergerak hati untuk melangkah ke pucuk pimpinan PSSI.

"Saya berada di sini, bukan kehendak pribadi. Tapi, saya maju sebagai calon Ketum PSSI di KLB nanti karena dorongan masyarakat Indonesia Timur yang menaruh banyak keprihatinan serta memiliki harapan dengan sepakbola Indonesia," kata ujar mantan Ketua Umum Persipura Jayapura tersebut. "Karena itu, saya yakin bisa memenuhi harapan. Saya menargetkan bisa membawa Indonesia ke peringkat 50 besar FIFA, lima besar Asia, dan Malaysia tidak akan menang ketika berhadapan lagi dengan Indonesia," ujar Kambu yang melakukan debat dengan Herman Chaniago dan Rizal Hafidz.

Selanjutnya seperti di lansir VIVAbola bahwa Salah satu calon Ketua Umum PSSI dalam Kongres Luar Biasa (KLB) KPSI, Manase Robert Kambu, optimistis bisa membawa Indonesia menembus peringkat 50 besar FIFA jika terpilih sebagai Ketua Umum dalam KLB, 18 Maret mendatang. Hal tersebut diungkapkan Kambu dalam "Debat Visi dan Misi" calon Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Komite Eksekutif di Kantor Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI), Senayan, Jakarta, Selasa 6 Maret 2012.

Papua ikut dalam bursa ketum PSSI versi KPSI ini membulatkan tekad bahwa rezim Djohar Arifin saat ini sudah tidak bisa di harapakan memimpin dunia sepak bola di Tanah Papua. Maka itu penyelamatan terhadap talenta lapangan hijau di negeri ufuk timur itu patut di dilakukan dengan berbagai cara yang tentunya dilakukan bersama-sama dengan para patriot sepak bola lainnya di Indonesia.

Menuju kursi utama federasi sepak bola di Indonesia bukan hal gampang. Apa lagi selama ini pimpinan PSSI pusat jarang di pegang oleh orang Papua. MR. Kambu bila saja menang pada kongres nanti, beliau mencatat sejarah di Papua. Selama ini memang tanah Papua menyumbang aset terbaik sepak bola ke Indonesia, tetapi disatu sisi, masih di permainkan. Seperti masalah yang di hadapai Persipura Jayapura pasca periode kepemimpinan anak buah Arifin Panigoro ( Djohar Arifin Husin ).