sang peziarah

Kondisi Tindak Kekerasan Korea Utara Terhadap Seni Sastra dan Media

2014-12-06T15:07:00.000+07:00

Myourng-hak DO

Sekretaris Jenderal, PEN Center for Exiled North Korean Writers

Korea Utara memiliki 10 prinsip dalam ‘membangun rezim idola partai’ sebagai alat kontrol masyarakat di luar undang-undang dasar hukum negara. Jika seseorang melanggar aturan hukum pidana atau undang-undang, dia dapat dimaafkan. Tetapi jika melanggar 10 prinsip tersebut, maka akan ditahan dalam penjara khusus narapidana tanpa diadakan sidang di pengadilan.

Sesuai dalam Pasal 4 Ayat 7 dari 10 prinsip negara, ‘Laporan, diskusi, kuliah atau menulis sebuah artikel yang akan diterbitkan, isinya harus mengutip ajaran pemimpin tertinggi dan tidak boleh ada pelanggaran dalam tulisan atau ungkapannya.’

Para media, penerbit, kelompok sastra harus terbentuk berdasarkan dengan prinsip ini. Dan lembaga yang sudah terbentuk harus mematuhi prinsip-prinsip ini.

1. Partai Buruh Divisi Propaganda : Merupakan sebuah organisasi yang membatasi dan mengontrol di bidang media, penerbitan dan seni budaya.

- Divisi pembimbing penerbitan: Instansi ini untuk memonitor penerbitan yang menerbitkan sesuai dengan niat dan pelajaran dari pemimpin tertinggi. Instasi ini memberikan indikasi yang mengarah ke system penulisan dan penerbitan untuk para media dan perusahaan penerbitan.

- Badan Sensor Penerbitan: Lembaga ini yang berwenang memeriksa hasil penerbitan yang publikasikan tentang pemimpin tertinggi.

Divisi Media Cetak : Mengontrol semua surat kabar termasuk Koran Buruh, Josin Demokratis, Koran Tongil(Penyatuan)

Divisi Komunikasi: Mengatur dan menguasai semua sektor komunikasi yang ada.

- Divisi Penyiaran: Mengontrol Chosun Central TV, Pusat Penyiaran Korea, Chosun Central ke-tiga (Menargetkan siaran radio kable ke seluruh penduduk)

- Divisi Kesusastraan : Menguasai dan mengontrol lembaga pencipta sastra 4.15, Serikat enulis Chosun.

- Divisi Perfilman: Mengontrol dan menguasai aktivitas studio seni, pembuatan seni film, Studio film2.8, pencipta scenario.

- Divisi Pertunjukan : Mengontrol dan menguasai semua sektor seni pertunjukan.

2. Status para jurnalis dan penulis

Semua jurnalis dan penulis dapat melakukan kegiatan tapi harus terdaftar sebagai anggota sebuah organisasi. Para penulis berafiliasi di Serikat Penulis Chosun, para wartawan berafiliasi di Serikat Wartawan. Para artis juga berafiliasi untuk dikontrol diantara Serikat Musisi, Serikat Penari atau Serikat Film dibawah pengawasan Serikat Seni Budaya. Lembaga tersebut berdiri untuk mengatur dan menguasai bidang ini sesuai dengan perintah pemerintah bukan untuk melindungi kepentingan atau keharmonisasiannya sendiri.

3. Pemimpin tertinggi telah mendominasi sektor media dan seni budaya

- Mengarahkan keseluruhan hasil ciptaan untuk mengidolakan Kim Il Sung, Kim Jong Il dan Kim Jong Eun.

- Semua lembaga media seperti koran, penyiaran dan penerbitan tidak dapat mempublikasikan berita, hasil editan dan hasil penerbitannya tanpa periksa dulu oleh Partai Buruh.

- Menempatkan penulis yang handal di Lembaga Sastra Kreatif 4.15 untuk menciptakan karya yang mengidolakan Kim Il Sung secara profesional.

- Untuk mengendalikan kegiatan dan kehidupan pribadi para seniman, harus dilakukan tindakan untuk evaluasi siklus mingguan agar kehidupan pribadi, kegiatan kreatif dan kesetiaan dan sikapnya bias berubah jika pernah melakukan pelanggaran.

- Penekanan dan pengendalian secara sistematik membuat para jurnalis dan penulis memiliki keluhan dan membuat mereka untuk menciptakan sesuatu karya secara kreatif.

4. Kondisi penulis yang dipenjarakan dan dibunuh

- Ketua Lembaga Sastra Kreatif 4.15, Hyeon Seung Geol dan Choi Hak Su tahun 1992

Dalam sebuah jamuan makan malam Choi Hak Su mengatakan “Kapan kita dapat kebebasan menulis sesuatu yang ingin kita menulis?”. Hyeon Seung Geol menjawab, ”Jangan menyerah. Suatu saat pasti kita bisa menulis apa yang kita inginkan”. Perkataan dua orang tersebut dilaporkan kepada Kim Jong Il oleh sekretaris Lembaga Sastra Kreatif 4.15, dan akhirnya Hyeon Seung Geol dan Choi Hak Su dijebloskan ke penjara Yodok nomor 15 yang berlokasi di Hamgyeongnamdo.

- Song Geum Chul, seorang penulis dan wartawan di Siaran Pusat Chosun pada Oktober 1995. Dia mengeluhkan teori Kim Jong Il tentang kebebasan menulis kreatif dan akhirnya dijebloskan ke dalam penjara.

- Kim Jin Sung, seorang novelis pada tahun 2007

Salah satu novelis ternama Kim Jin Sung telah ditanggap dan dipenjarakan. Gosip yang beredar mengatakan dia terlibat dengan pengusaha kereta api saat terjadi kasus peledakan di stasiun Yongchun Chungun.

- Penulis skenario ternama dan terbaik di Korea Utara, Lee Chun Gu pada tahun 2008

Kim Jong Il memberitahukan bagian yang harus diperbaiki untuk skenarionya. Tapi dia menentang dengan mengatakan seperti diberikut ini, “ Bukankah saya lebih mahir daripada pemimpin tertinggi khusus di bidang sastra film?”. Kim Jongil langsung menurukan perintah, ‘Penjarakan dia sekarang!” Kasus-kasus seperti ini mungkin akan terus terjadi karena sstem pemerintahan Korea Utara dipimpin oleh seorang ditaktor.

-----------------------------------------------------------------------

Sumber: makalah ini berasal dari berbagai paper yang saya dapat ketika menjadi panitia untuk acara “Unspeakable Atrocities” in North Korea and the Road Ahead atau “Tindak-Tindak Kekejaman yang Tak Terucap” di Korea Utara dan Nasibnya pada Masa Depan yang diselenggarakan oleh Human Rights Working Group (HRWG) dan National Democratic Institute (NDI) pada 21 Agustus 2014 di Hotel Morrissey, Jakarta.

Makalah-makalah tersebut menyoroti berbagai isu di antaranya: belenggu terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi di Korea Utara, cara-cara untuk memperkuat akses Informasi rakyat Korea Utara di bawah pengawasan, perjuangan hidup tiada henti tanpa kebebasan untuk bertindak, dan penculikan warga negara asing dan praktek spionase. Saya tidak mengubah apa pun dalam isi maupun tata bahasanya.

Status Hak Asasi Manusia dan Karakteristik Rezim Korea Utara

2014-12-04T14:06:00.004+07:00

Saya ingin berbagai beberapa paper yang saya dapat ketika menjadi panitia untuk acara “Unspeakable Atrocities” in North Korea and the Road Ahead atau “Tindak-Tindak Kekejaman yang Tak Terucap” di Korea Utara dan Nasibnya pada Masa Depan yang diselenggarakan oleh Human Rights Working Group (HRWG) dan National Democratic Institute (NDI) pada 21 Agustus 2014 di Hotel Morrissey, Jakarta.

Status Hak Asasi Manusia dan Karakteristik Rezim Korea Utara

oleh In-hoPARK, Perwakilan, DailyNK (dailynk.com).

1. Karakteristik Rezim Korea Utara

Situasi Hak Asasi Manusia (HAM) yang buruk memiliki hubungan korelasi dengan karakterisitik rezim Korea Utara.

Pasca Perang Dunia II, negara Korea Utara mengadopsi filosofi Marx Lenin dalam mengembangkan negara sosialis dengan memanfaatkan budaya Konfusianisme Asia Timur, namun tetap memperkuat kekuasaan mutlak keluarga Kim seperti Kim Il Sung, Kim Jong Il dan Kim Jong Eun di Korea Utara.

Kekuasaan mutlak keluarga Kim di Korea Utara menyebabkan kultus kepribadian terhadap pemimpin menjadi nilai otokrasi tertinggi.

Korea Utara tetap mempertahankan mekanisme rezim yang tidak demokratis untuk mengendalikan penduduknya dan melakukan ‘Politik Militer’ untuk menekan keluhan masyarakat atas kegagalan pengelolaan sistem perekonomian.

Kim Jong Eun bahkan telah menjatuhkan hukuman mati terhadap Jang Sung Tae, Pamannya sendiri demi mempertahankan kekuasaannya.

Karena terus adanya tekanan dari pihak instansi tingkat internasional terhadap Korea Utara , Korea Utara telah mengumumkan dalam sebuah amandemen konstitusi pada tahun 2012 bahwa, “Pemerintah akan memberikan kebebasan dalam eksploitasi dan penindasan terhadap masyarakat demi menjaga kepentingan dan mempertahankan kehormatan atas nama HAM untuk kaum buruh, petani, tentara, intelijen dan juga termasuk rakyat biasa.

Pemerintah Korea Utara sendiri tidak mematuhi undang-undang yang mereka buat. Oleh karena itu tindakan tersebut diartikan sebagai sebuah kebohongan publik. Status HAM yang terjadi di Korea Utara berbeda dengan isu-isu HAM di daerah bahkan di negara berbeda lainnya.

1) Tidak ada keributan terkait masalah perbedaan agama dan etnis, serta masalah regional lainnya di Korea Utara.

Semenanjung Korea telah mempertahankan ras, bahasa dan budaya selama masa Dinasti Joseon yang dimulai sejak 600 tahun yang lalu dan masa imperial Jepang selama 36 tahun. Sejak berdirinya pemerintahan Korea Utara pada tahun 1947, karakteristik ini tetap terjaga hingga sekarang.Suku tertentu tidak mendominasi suku lain, tapi kelompok ini berbagi budaya tertentu bukan untuk mengatur kelompok lain yang memiliki budaya yang berbeda. Korea Utara tidak memiliki masalah konflik agama. Karena semua agama tidak diperbolehkan ada sejak berdirinya pemerintahan dan berlangsung sampai sekarang.

Sejak tahun 1970 pemerintah Korea Utara memberi toleransi kepada penduduknya untuk memeluk agama Katolik, Protestan, Buddha tetapi tindakan itu hanya untuk memberikan citra positif dari dunia luar.

Korea Utara tidak memiliki pendeta yang dibaptis, biksu pun rambutnya tidak dicukur.

Semua partai yang diterima dibawah perintah Kim Jongeun yang juga mengatur kelompok beragama. Tidak adanya konflik agama, ras dan budaya mengartikan penyebab masalah HAM dan tindak penyelesaiannya yang relatif sederhana.

Timbulnya isu HAM Korea Utara yang terjadi pada warga sipil dilakukan demi kepentingan dan keuntungan dari pemimpin tertinggi dan penguasa politik. Jika beralih ke sistem yang lebih demokratis, maka masalah HAM di Korea Utara akan dapat diselesaikan dengan sangat cepat.

2) Korea Utara pada umumnya menaati budaya Konfusianisme Asia Timur secara luas. Korea Utara menganut budaya Konfusianisme Asia Timur yang berakar kuat dari budaya Cina sejak lama. Dalam budaya Konfusianisme Asia Timur menekankan kepada para pemimpin nasional dan negara bahwa peran pria jauh lebih penting daripada wanita. Dalam budaya Konfusianisme Asia Timur bukan masyarakat yang mewakili Negara, melainkan raja yang mewakili negara dan pria yang bertanggung jawab atas rumah tangga dan menjadi kepala keluarga. Kim Il Sung berkesan menerapkan rezim sosialisme dalam pemerintahan Korea Utara dan berpura-pura menentang keras budaya konfusius, padahal dalam prakteknya dia menjalankan pemerintahan berdasarkan budaya konfusianisme sejati. Kim Il Sung didefinisikan sebagai ‘Ayah’ untuk negara Korea Utara, sedangkan Partai Buruh Korea Josun didefinisikan sebagai ‘Ibu’. Dalam budaya konfusius, seseorang harus menaati perintah ayah. Bahkan Kim Jongil diumpamakan sebagai pemimpin tertinggi yaitu ‘otak’. Partai Buruh sebagai ‘jantung’ dan masyarakat sebagai ‘tangan dan kaki’ Negara. Semua diktator di dunia ini lebih memilih totaliter. Diktator Korea Utara telah didefinisikan sebagai sebuah keluarga besar untuk mengembangkan logika totaliter. Totaliter Korea Utara yang telah menyalahgunakan budaya konfusianis menolak kebebasan individu dan kesetaraan. Hal ini melanggar logika sosialis secara umum ‘Semua Orang Setara’.

3) Kekuasaan otoriter mutlak di Korea Utara adalah kekuasaan seseorang.

Biasanya di Eropa Timur dan Cina nilai sosialisme merupakan ‘Kekuasaan otoriter mutlak oleh pemimpin Partai Komunis‘, bukan ‘Kekuasaan otoriter mutlak oleh seorang pemimpin tertinggi’. Namun sifat kekuasaan di Korea Utara diubah dari kepemimpinan Partai Komunis ke kekuasaan mutlak oleh pemimpin tertinggi sejak tahun 1970. Kim Il Sung telah membunuh rival politiknya dari tahun 1950 hingga tahun 1960-an untuk membentuk kekuasaan otoriter mutlak perseorangan. Sejak saat itu, Korea Utara menjadi Negara Kim Il Sung, bukan negara komunis yang memiliki kasta.

Hal tersebut menjadi latar belakang untuk putra tertua Kim Jong-Il mewariskan kekuasaannya tanpa mengadakan pemilu, atau setidaknya mengadakan diskusi seperti pada jaman feodal. Kim Jong Il juga menyerahkan kekuasaannya kepada putra ke-tiganya Kim Jong Eun tanpa sensus politik atau pemilihan umum. Kini Kim Jong Eun memiliki kekuasaan mutlak sebagai pemimpin tertinggi, panglima tertinggi, sekretariat pertama di Partai Buruh dan memegang jabatan Ketua Komisi Pertahanan.

4) Rezim Korea Utara tetap berjalan dalam penindasan terhadap HAM

Menghapus orang-orang yang menentang rezim sosialisme Kil Il Sung, menjadi latar belakang terjadinya isu HAM di Korea Utara. Penindasan HAM dikenal sebagai cara yang dipakai para penguasa otoriter dalam mengendalikan penduduknya. Tetapi Kim Il Sung mengelompokan lapisan masyarakat menjadi lapisan inti, fluktuasi, permusuhan dan manajemen lapisan itu dibagi lagi secara rinci hingga sebanyak 51 lapisan. Lapisan inti yang memimpin rezim Korea Utara diperkirakan mencapai sekitar 28% dari total penduduk. Sebanyak 200 ribu orang (1% dari populasi) yang merupakan keluarga dan kerabat dari Kim Il Sung dan Kim Jong Il menduduki jabatan tinggi dalam lapisan inti. Sisanya 26-27% menduduki jabatan pejabat di tingkat menengah ke bawah. Para pejabat tinggi dapat memiliki produk-produk keluaran terbaru , tempat tinggal mewah dan dapat menyekolahkan anak mereka ke sekolah eksklusif. Sebagian besar dari mereka berstatus keturunan keluarga pejabat hingga dapat tinggal di kota besar dan menerima perlakuan khusus untuk direkrut kembali sebagai pejabat tingkat tinggi di partai militer, pemerintahan termasuk pendidikan sekolah, penanganan medis dan rumah tinggal. Lapisan fluktuasi yang tidak termasuk lapisan inti dalam rezim Korea Utara yang berstatus sebagai pekerja umum, insinyur, petani, pegawai, guru dan anggota keluarganya diperkirakan mencapai 45% dari total populasi. Sebagian besar dari mereka tinggal di kota-kota kecil dan di daerah pedesaan dengan taraf hidup yang miskin dan mengalami diskriminasi yang parah dalam penanganan medis. Diantaranya mereka memiliki kesempatan untuk naik status sebagai lapisan inti sesui dengan loyalitas dan kontribusi masing-masing. Kelompok (Hirarki) adalah kelompok yang disingkirkan dan disiksa tanpa HAM oleh pemerintah. Kelompok ini diperkirakan mencapai sekitar 27% dari populasi yang ada. Mereka berasal dari pimpinan daerah dan keluarga dari pengusaha bermodal, pekerja yang berhubungan dengan nilai agama, dan orang-orang yang pernah ditangkap dan dipenjarakan termasuk anggota keluarganya yang pernah ditahan di lokasi konsentrasi dan orang yang punya keluarga yang tinggal di Korea Selatan. Pada prinsipnya, hak khusus mereka seperti masuk sekolah dan menjadi anggota dari partai militer telah dicabut. Mereka mengalami diskriminasi dalam semua bidang kehidupan sosial, seperti pekerjaan dan pendidikan, tempat tinggal dan pelayanan kesehatan. Pada umumnya mereka akan terlibat dalam pekerjaan yang sulit, keras dan berbahaya. Kim Il Sung membedakan mereka dengan memberikan hak khusus terhadap golongan orang yang setia mendukungnya dan tidak memberikan hak apapun ada orang yang tidak mendukung atau memberikan dukungan kecil kepadanya. Cara tersebut sangat efektif untuk mempekerjakan masyarakatnya namun tidak memberikan makanan dan upah yang sesuai. Dari hasil secara menyeluruh hal ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mencegah terjadinya persatuan dan keharmonisan antar penduduk Korea Utara. Sebagian besar dari lapisah inti tersebut tinggal di ibu kota Pyong-yang. Sekitar 1/9 penduduk yang tinggal di Pyong-yang mendapatkan upah yang lebih tinggi, dengan sandang pangan dan fasilitas budaya seperti menonton TV.

5) Tindak penindasan HAM di Korea Utara sama seperti yang terjadi di seluruh dunia.

Penduduk Korea Utara akan mengalami tindakan kekerasan HAM meski mereka melarikan diri dari Korea Utara. Masyarakat Korea Utara yang berhasil melarikan diri karena kasus kelaparan dan kemiskinan akan tetap terlacak oleh Pemerintah Korea Utara. Terutama penduduk yang melarikan diri ke Cina akan dipulangkan kembali dan dimusuhi masyarakat sekitarnya setelah kembali ke Korea Utara. Penduduk yang telah dipulangkan ini akan diperlakukan sebagai ‘pembelot’ dan ditahan di pusat pemasyarakatan setidaknya selama tiga tahun. Mereka dipaksa dan dikritik karena tindakannya yang telah mengkhianati pemimpin tertinggi dan akan kelaparan di pusat pemasyarakatan. Padahal Adolf Hitler pun tidak melakukan penangkapan terhadap orang Yahudi yang melarikan diri. Saat ini negara Cina, Laos, Kamboja, Rusia, dan Mongolia sedang gencar memulangkan warga Negara Korea Utara. Cina adalah negara yang paling rajin menjalin kerjasama dengan Korea Utara dalam kebijakan pemerintahan. Cina telah menjalin hubugan diplomatik dengan Korea Utara dan menyebabkan Negara ini mengabaikan kasus kekerasan HAM di Korea Utara. Para aktifis HAM diseluruh dunia pun mengambil langkah antipati terhadap pemerintah China karena tindakannya tersebut.

2. Isu Utama HAM di Korea Utara

1) Hak untuk hidup dan eksekusi umum.

Tindakan utama yang melanggar hak untuk hidup di Korea Utara adalah eksekusi mati terbuka. Eksekusi mati terbuka dilakukan di sekolah, perusahaan dan kebun tempat berkumpulnya masyarakat umum dan akan diberikan pengumuman terbuka kepada masyarakat setempat. Kim Jong Eun telah membuat perintah untuk menembak mati orang yang pernah melarikan diri ke Cina di tempat umum.

2) Kebebasan pribadi dan penahanan illegal.

Di Korea Utara, seseorang bisa ditahan walau tidak melanggar hukum negara hanya dengan alasan ‘melanggar instruksi dari pemimpin tertinggi’atau’menghina pemimpin tertinggi’. Tempat tahanan di Korea Utara serupa dengan pusat masyarakat seperti penjara umum dan tempat kerja paksa maksimal selama 6 bulan, Jipgyeolso menunggu sampai mendapatkan giliran ke pengadilan, tempat penahanan di Badan Keamanan Nasional atau Dewan Pertahanan Nasional. Di tahanan tersebut sering terjadi tindakan tidak manusiawi seperti pemukulan, penyiksaan dan banyak kasus kematian karena kekurangan gizi dan penyakit. Diantara tempat penahanan, tempat yang paling terkenal di Korea Utara adalah ‘Kamp Konsentrasi’. Menurut dokumen yang diperoleh dari Departemen Luar Negeri di AS saat perang Korea, Korea Utara terus mengoperasikan kamp-kamp penjara di Korea Utara sejak tahun 1947. Menurut kesaksian masyarakat Korea Utara yang kabur ke Korea Selatan, Korea Utara memiliki minimal 4 lokasi penahanan untuk narapidana yang diperkirakan mencapai 200 ribu orang didalamnya. Tahanan itu terdiri dari dua tipe, yaitu ‘Zona Kontrol’, tempat dimana tahanan tidak dapat kembali ke masyarakat umum lagi. Dan ‘Zona Revolusioner’ dimana para tahanan sewaktu- waktu dapat kembali ke dunia luar lagi. Jika seseorang ditahan di kamp tersebut, maka akan dipekerjakan sebagai mesin hidup tanpa HAM sedikit pun.

3) Sistem kontrol keterlibatan

Sistem tersebut salah dimanfaatkan sebagai cara penting untuk mempertahankan sistem kontrol. Sistem tersebut memberikan hukuman diskriminatif kepada keluarga yang bersangkutan. Walaupun telah melakukan kejahatan yang sama, tapi mendapatkan hukuman yang beda sesuai status keluarga masing-masing. Status yang rendah akan mendapat hukuman mati dan keluarga berstatus tinggi hanya akan dijatuhi hukuman penjara. Untuk anak yatim-piatu dan orang yang berasal dari latar belakang keluarga yang buruk kebanyakan dijatuhi hukuman mati tanpa ada pertimbangan.

4) Penyiksaan terhadap orang cacat

Sebanyak 3.41% atau setara dengan 760 ribu penduduk di Korea Utara dari total penduduknya mengalami kecacatan. Sesuai kesaksian bahwa pemukiman tempat tinggal untuk penduduk cacat pun dibatasi. Penyandang cacat dibatasi dengan ketat untuk memasuki daerah khusus seperti Pyongyang dan Nampo, Gaesung yang sering dikunjungi orang asing.

5) Penindasan HAM terhadap wanita

Wanita Korea Utara sudah terbiasa dengan tindakan kekerasan seksual kaum laki- laki dan sudah menyerah melawan tindakan kejahatan seks tersebut.

6) Penindasan HAM terhadap anak-anak

Pemerintah Korea Utara telah 3 kali melaporkan hasil pelaksanaan Konvensi sejak bergabung dengan Konvensi Internasional Hak Anak pada September tahun 1990. Meski berusaha untuk melaksanakan ketentuan sesuai dengan konvensi, tetapi tingkat kemiskinannya tetap sama karena kekurangan pangan dan kesulitan ekonomi sejak pertengahan tahun 1990-an. Lingkungan hidup anak-anak Korea Utara sangat miskin dan makin menurun secara signifikan. Terutama bagi pemuda berusia 16 tahun yang dipaksa masuk kesatuan militer.

7) Diskualifikasi kebebasan media dan media cetak

Media dilarang mengkritik atau memberitakan kehidupan privasi dari keluarga Kim Il Sung, Kim Jong Il, Kim Jong Eun. Komentar atau keluhan dari sudut pandang positif mengenai reformasi di Korea Selatan, tetap diklasifikasikan sebagai tindak pidana politik yang akan dijatuhi hukum berat. Selain itu, stasiun Televisi milik pemerintah tidak berperan untuk memberikan kritik politik dan menyampaikan informasi yang diperlukan oleh masyarakat, tapi berkonsentrasi untuk memberitakan dan mempublikasikan Kim Il Sung, Kim Jong Il dan Kim Jong Eun sebagai idola masyarakat. Mengontrol semua alat komunikasi untuk mencegah masuknya informasi dari luar negeri. Frekuensi radio di Korea Utara terpasang hanya untuk disiarkan oleh pusat stasiun yang dimiliki oleh pemerintah. Jika seseorang ketahuan menonton film atau drama asing, maka akan diberi hukuman. Signal ponsel di Korea Utara pun tidak dapat melakukan panggilan telepon ke luar negeri.

8) Perampasan kebebasan berserikat dan berkumpul

Tidak semua warga Korea Utara mulai dari usia enam tahun hingga usia lanjut berkewajiban untuk merasakan pendidikan TK, Pramuka, dan berbagai institusi pendidikan tinggi lain, Liga Pemuda Sosialis Kim Il Sung, Serikat Pekerja Galangan Kapal, Aliansi Pekerja Pertanian dan Pembuatan Kapal, Uni Demokrasi Wanita Korea, Partai Buruh Korea tapi ada beberapa golongan yang wajib untuk bergabung dengan organisasi tersebut Mobilisasi penduduk dalam kampanye utama bagi otoritas tersebut menjadi tujuan utama dari fungsi kontrol bagi masyarakat dari kelompok-kelompok sosial tertentu. Semua masyarakat adalah milik berbagai organisasi tertentu, termasuk jenis pekerjaan yang tunduk pada jumlah tersebut, dan pelatihan ilmu politik sekitar 1-2 kali dalam seminggu.

9) Diskualifikasi hak pemilih

Di Korea Utara hanya diadakan pemilihan untuk Ketua Majelis Pusat dan Daerah. Penduduk tidak memiliki hak untuk memilih anggota departemen administrasi atau pemimpin tertinggi negara. Semua pemilu akan dilakukan dalam pengawasan polisi dan kandidatnya hanya satu orang yang berasal dari partai buruh. Mereka hanya berhak untuk setuju atau tidak setuju. Jika bersuara tidak setuju maka akan ditetapkan sebagai narapidana. Pemerintah Korea Utara telah mengumumkan, dibawah ’99,97% dari seluruh penduduk berhak member suara untuk berpartisispasi dalam pemilihan dan mereka 100% setuju untuk memilih anggota majelis sebanyak 687 orang pada Maret 2014 lalu.

10) Penindasan HAM terhadap desertir Korea Utara

Hingga saat ini sebanyak 260ribu penduduk Korea Utara telah melarikan diri ke Korea Selatan pasca perang Korea pada tahun 1953. Sebagian besar dari mereka melarikan diri mulai dari akhir tahun 1990-an. Korea Utara mendefinisikan desertir Korea Utara sebagai pembelot dan menangkap mereka untuk ditarik lagi ke Korea Utara. Setelah dipulangkan mereka dipaksa bekerja di tempat tahanan lebih dari 3 tahun. Pemerintah Cina masih mempertahankan kebijakan memuulangkan semua deserter asal Korea Utara ke Korea Utara dan menyebut mereka sebagai ‘orang illegal’. Diperkirakan sekitar 200 ribu-300 ribu jiwa penduduk Korea Utara telah dipulangkan secara paksa setelah melarikan diri. Beberapa NGO mengira lebih dari 1 juta orang telah dipulangkan. Bahkan desertir wanita Korea Utara pun dijual atau dipaksa bekerja sebagai wanita penghibur di Cina.

Peran Media dalam Isu Pluralisme pada Era Jokowi[1]

2014-12-04T11:52:00.002+07:00

Daniel Awigra[2]

“A New Hope”. Begitulah cuplikan kata-kata bernada optimistis dalam headline majalah Time edisi 27 Oktober 2014 dengan wajah Joko Widodo sebagai sampul. Dalam liputan pada hari pelantikan Jokowi, Time menulis terdapat lima tantangan yang akan dihadapi pemerintahan Jokowi; kesemerawutan politik, perlambatan ekonomi, ekstrimisme agama, birokrasi kotor dan rasisme.[3]

Dua dari lima tantangan Jokowi versi Majalah Time yaitu ekstrimisme agama dan rasisme adalah isu pluralisme. Dua tantangan tersebut terkonfirmasi menjadi satu bentuk di lapangan; ekstrimisme agama bercampur sentimen ras. Lagi-lagi, Front Pembela Islam (FPI) menjadi contohnya. Mereka menentang rencana pelantikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok karena latarbelakang sosialnya; Tionghoa dan Kristen. Pada 3 Oktober yang lalu FPI kembali melakukan aksi dengan kekerasan yang mengakibatkan empat polisi jadi korban lemparan batu, kotoran hewan, dan beling.[4] Tak tinggal diam, Ahok pun mengirimkan surat rekomendasi kepada Kemenkumham dan Kemendagri untuk membubarkan FPI.

Dalam riuh politik semacam ini, bagaimana seharusnya media bersikap terhadap isu-isu pluralisme khususnya pada era kepemimpinan Jokowi, yang publik banyak harapkan? Tulisan ini, akan berangkat dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) terhadap media-media dalam memberitakan isu pluralisme, selanjutnya mendiskusikan peran apa saja yang seharusnya diambil oleh media.

Pemantauan

Melalui pemantauan, tercermin sejauh mana perubahan media massa di Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem demokrasi dan falsafah Bhinneka Tunggal Ika, dalam upayanya ikut membangun praktik jurnalisme keberagaman, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari jurnalisme damai. Karena itu kegiatan ini hendak menjawab pertanyaan penting terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan, apakah secara umum media di Indonesia mendukung, masih tidak peduli, atau malah makin menentang semangat keberagaman dan prinsip pluralisme?

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan SEJUK sejak 2008 maka jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas dapat disimpulkan bahwa masih banyak sekali media nasional yang cenderung antikeberagaman. Hal tersebut teridentifikasi mulai dari penggunaan diksi, pemilihan narasumber, pembuatan judul, sampai pada isi berita yang memojokkan para korban dan kalangan minoritas agama dan keyakinan.

Banyak media memilih narasumber-narasumber intoleran yang menyudutkan korban atau aparat-aparat yang diskriminatif, tidak tunduk pada jaminan konstitusi dan instrumen HAM yang mewajibkan negara menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dan kebebasan setiap warga negara untuk beragama, berkeyakinan, beribadah dan mendirikan rumah ibadah. Dalam pemberitaannya, bahkan, media tidak memberikan ruang sama sekali kepada para korban.

Kecenderungan media untuk mendiskreditkan korban dan kelompok minoritas agama dan keyakinan juga tampak dari pembuatan judul berita. Sehingga, selama ini masih banyak pemberitaan media-media yang lebih mengikuti dan mengamini opini mayoritas ataupun paham keagamaan mainstream. Sebab, ketika membuat berita tidak mudah bagi media dan jurnalisnya untuk berjarak dari keyakinan keagamaan yang dianutnya.

Fakta-fakta tersebut dikuatkan pula dengan laporan atau informasi pemberitaan media tentang keberagaman yang masuk ke SEJUK dari para korban dan kalangan agama atau keyakinan non-mainstream serta jaringan aktivis HAM KBB. Mereka juga menyampaikan laporan dan pandangan umum tahunan dalam Refleksi & Proyeksi Media dan Keberagaman yang digelar SEJUK setiap akhir tahun (2012 dan 2013).

Pemantauan SEJUK 2013 mengambil tema Wajah Jurnalisme Keberagaman di Indonesia: Monitoring Pemberitaan Media seputar Ahmadiyah, Syiah, dan Gereja. Alasan memilih tiga kelompok tersebut adalah ketiganya terus-menerus menghadapi berbagai persoalan diskriminasi, intoleransi dan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Jika mengacu pada laporan tahunan kebebasan beragama dan berkeyakinan The Wahid Institute dan Setara Institute, pemicu langgengnya persoalan yang menimpa Ahmadiyah, Syiah, dan gereja adalah: pertama, regulasi yang diskriminatif dan restriktif seperti UU No. 1 PNPS 1965, Perber tentang pendirian rumah ibadah (2006), dan SKB tentang pelarangan aktivitas Ahmadiyah (2008), yang turunannya adalah berbagai kebijakan dan tindakan aparat negara yang merampas hak-hak beragama dan berkeyakinan warga negaranya. Kedua, meningkatnya intoleransi beragama di kalangan masyarakat, yang secara sistematis di-“dakwah”-kan melalui pendidikan dan lembaga-lembaga keagamaan, terutama MUI melalui fatwa-fatwa “sesat”.

Sehingga, peta kecenderungan media massa dalam memberitakan keberagaman pada isu HAM KBB dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana pers di Indonesia menjalankan fungsi “kontrol” terhadap kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak dan kebebasan dasar setiap warga negara untuk beragama dan berkeyakinan. Sejauh mana pula media mengambil peran “edukasi” untuk mendorong toleransi dan semangat menghargai keberagaman di tengah masyarakat yang semakin intoleran. Pemantauan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh perubahan-perubahan positif atau negatif media massa di Indonesia, baik nasional maupun lokal (daerah), dalam memberitakan isu keberagaman, melaui indikator-indikator yang lebih terukur dan dengan lebih banyak media yang tercakup di dalamnya.

Sepanjang 2013 isu Ahmadiyah, Syiah, dan gereja cukup ramai diberitakan media. Ketakutan untuk memberitakan isu HAM KBB karena anggapan sensitif sudah makin tersingkir, terutama jika menyaksikan pemberitaan di media-media nasional. Kendati belum konsisten, peran sebagai anjing pengawas kekuasaan pemerintah yang melanggar HAM mulai dimainkan media-media nasional. Hal tersebut tampak dari banyaknya pemberitaan media yang mengkritisi kegagalan pemerintahan SBY dalam menjaga dan melindungi keberagaman. Begitupun kontrol media terhadap aparat negara atas tindakan diskriminatif terkait penyegelan dan pembongkaran gereja serta kriminalisasi pendeta HKBP Filadelfia. Media-media besar kembali melakukan hal yang sama.

Inkonsistensi media yang ditemukan dalam pemantauan lebih berupa pola yang berulang terkait pemberitaan mengenai Ahmadiyah, Syiah, dan gereja yang peristiwanya kebanyakan terjadi di daerah dan diberitakan oleh jurnalis daerah. Selain itu, nada negatif pemberitaan karena absennya fungsi kontrol dan pendidikan masih banyak ditemukan pada media online.

Pertanyaannya, jika berasal dari daerah, mengapa pada media-media yang tampak sekali menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan semangat keberagaman di tingkat editing masih meloloskan berita yang negatif? Apakah semata karena kelalaian, tuntutan kecepatan (pada media online), ataukah jurnalis dan editor yang bertanggung jawab memuat berita-berita negatif itu masih belum bisa memisahkan kerja-kerja jurnalistik dengan sentimen keyakinan yang dianutnya?

Media Cermin Realitas

Media cermin dari realitas sebuah masyarakat. Pada masyarakat yang demokrasinya dewasa, tingkat kematangan berpandangan, bersikap dan bertindak tergambar dalam berbagai informasi, berita, dan ragam tayangan yang tampil di media mereka. Begitupun sebaliknya, media menjadi corong kepentingan penguasa atau pihak-pihak dominan dalam masyarakat yang tidak demokratis.

Namun begitu, era demokrasi yang menyaratkan kebebasan pers bukan sekadar memposisikan media sebagai cermin pasif yang begitu saja merepresentasikan wajah suatu masyarakat. Ia adalah medium, ruang, yang mampu merekayasa wajah masyarakat menjadi lebih sehat atau sebaliknya.

“The media's the most powerful entity on earth. They have the power to make the innocent guilty and to make the guilty innocent, and that's power. Because they control the minds of the masses,” demikian Malcolm X, pejuang kesetaraan dan keadilan kulit hitam Amerika, mengingatkan betapa berkuasanya media massa.

Karena itulah dalam proses panjang mengkonsolidasikan demokrasi, Indonesia sangat membutuhkan peran media yang mengedukasi masyarakat agar bangsa ini menjadi lebih beradab dan bermartabat. Kontribusi besar media sangat diharapkan terutama dalam pemberitaan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan agama dan etnis. Sebab, agama dan etnis masih menjadi faktor paling penting yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan, beberapa survey yang mencoba memotret persepsi dan sikap keagamaan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin konservatif.

Demokrasi Substansial

Pada pemerintahan Jokowi, perjuangannya harus masuk pada tataran demokrasi yang lebih substansial. Tantangan bagi masyarakat sipil adalah bagaimana memenangkan demokrasi untuk memberikan jaminan pemenuhan HAM, khusunya pada mereka yang terpinggirkan hak-haknya, korban, dan sejumlah kelopok rentan.

Demokrasi juga berhadapan dengan tantangan tirani mayoritas dan korupsi. Tirani mayoritas mewujud dalam pemanfaatkan ruang keterbukaan dalam demokrasi untuk memenangkan kepentingan mereka yang menganggap dirinya kelompok mayoritas. Di titik inilah HAM diperlukan untuk menyediakan berbagai prinsip, norma-norma universal, serta mekanisme dan sistem hukum untuk memastikkan bahwa di dalam demokrasi, tidak diperbolehkan satu orang pun yang terdiskriminasi dan menjadi korban karena latar belakang atau status sosialnya.

Peran bersama yang bisa diambil insan pers dan lembaga payung adalah membangun sistem etik dan operasional dengan menyusun Panduan Meliput Keberagaman, yang SEJUK terlibat di dalamnya, penting juga untuk menciptakan sistem terpadu di internal masing-masing media, dari tingkat jurnalis lapangan, editor (newsroom), dan pimpinan redaksi, untuk secara rutin mengadakan “pembekalan” maupun mainstreaming HAM KBB melalui workshop dalam rangka mengembangkan komitmen keberagaman dalam pemberitaan.

Kerjasama dengan para ahli hukum, aktivis pendamping, dan korban atau kelompok minoritas dalam konteks HAM KBB dapat dilakukan dalam kegiatan-kegiatan pembelaan hak-hak korban. [ ]

[1] Tulisan ini digunakan sebagai pengantar diskusi “Pluralisme, Hak Minoritas, dan Kebebasan Berekspresi di Media” yang diselenggarakan oleh Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIPD) dan Yayasan Tifa, Selasa, 2 Desember 2014 di Jakarta.

[2] Salah satu pendiri Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK)

[3] http://www.tempo.co/read/news/2014/10/20/118615750/Lima-Tantangan-Jokowi-versi-Majalah-Time

[4] http://news.liputan6.com/read/2113894/demo-fpi-tolak-ahok-ricuh-4-polisi-jadi-korban-lemparan-batu

Hak Asasi Manusia dan Realisme

2014-11-27T15:36:00.002+07:00

Pada dasarnya Hak Assi Manusia (HAM) adalah intervensi nilai-nilai moral ke dalam ranah politik. Dalam “The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration” John Locke mengajukan sebuah postulat, semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh negara.[1]

Sekumpulan nilai-nilai dan mekanisme yang mengatur prilaku bagaimana hubungan antara penguasa dan warganya kemudian berkembang menjadi sebuah rezim.[2] Rezim HAM telah lama masuk dalam diskursus Hubungan Internasional dan baru memampatkan dirinya dan terjadi perubahan yang sangat signifikan, khususnya pada beberapa tiga dekade belakangan ini[3].

Sejak perjanjian Wesphalia (1648) sampai awal abad ke-20, hubungan internasional pada hakikatnya merupakan hubungan antara badan-badan pemerintahan yang masing-masing berdaulat.[4]

Usaha memasukkan rezim moral dalam politik sejatinya sudah dimulai sejak zaman Mesir dan China kuno —kira-kira abad ke-4 sebelum Masehi, ketika Sun Tzu menyusun sebuah aturan bagaimana perang seharusnya diselenggarakan. Persoalan HAM juga seiring dengan evolusi peradaban umat manusia itu sendiri, dalam hal ini, rakyat warga negara-bangsa, yang tidak saja diam ketika ditindas oleh penguasannya. Mereka melakukan perlawanan kritis-rasional terhadap penguasa yang dengan mudah menyalahgunakan kekuasaan (abused of power). Penyalahgunaan kekuasaan tersebut bisa jadi dalam bentuknya yang diskriminatif, rasis, imun terhadap hukum, dan lain sebagainya.

Dalam semangat perlawanan terhadap penyalahgunaan wewenang penguasa, terdapat sejumlah tonggak sejarah yang bisa dijadikan rujukan. Sebut saja peristiwa pada awal abad ke-12 ketika Inggris dipimpin oleh Raja John Lackland yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan bangsawannya. Tindakan sewenang-wenang Raja John mengakibatkan rasa tidak puas dari para bangsawan. Rakyat dan bangsawan bergerak dan berhasil memaksa Raja John untuk membuat suatu pakta perjanjian yang kemudian disebut Magna Charta (1215).

Di daratan Amerika pada abad ke-18, semangat perlawanan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa Inggris juga berhasil mendesakkan tuntutannya yang kemudian menjadi deklarasi kemerdekaan (declaration of independence, 1776) yang ditandatangani oleh 13 negara bagian. Selain itu, perlawanan rakyat Prancis (1789) melawan kekuasaan raja dan gereja semasa Raja Lois XVI. Perjuangan rakyat Prancis saat itu berbuah deklarasi hak asasi manusia dan warga negara (declaration des droit de l’homme et du citoyen).

Abad ke-16, di Prancis, hakim Jean Bodin menetapkan bahwa perang adalah setan utama dan domain resmi dari pemilik kedaulatan. Abad ke-17 seorang praktisi hukum Hugo Grotius menjadi saksi arsitek perang 30 tahun, dan menuliskan bagaimana seharusnya ada tindakan melindungi non-kombatan dan mempromosikan perdamian. Abad ke-19 dan awal abad ke-20 diselenggarakan Konvensi di Den Haag yang dilanjutkan di Jenewa dan menghasilkan hukum perang, dengan tujuan untuk melindungi kombatan dan non-kombatan perang. Aturan-aturan tersebut menjadikan perang menjadi semakin terlihat humanis. Meski demikian, belum dialamatkan sebagai pertanyaan-pertanyaan etis dari politik luar negeri. Kampanye internasional pertama kali dilakukan Quakers di Inggris dan Amerika Serikat (AS) guna menentang perbudakan dan hak bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum.[5]

Perang Dunia II juga dapat dimaknai sebagai perang terhadap kekuasaan fasis di Jerman, Italia, dan Jepang. Pasca Perang Dunia II, melalui pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dikumandangkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) untuk menjadikan nilai-nilainya sebagai norma yang bersifat universal. Jadi, bisa dikatakan bahwa semangat HAM adalah semangat perlawanan kritis rasional rakyat terhadap absolutisme penguasa. Dengan kata lain, HAM dapat dilihat sebagai sebuah pencapaian peradaban manusia melawan kekuasaan yang menindas.

Woodrow Wilson merupakan orang modern pertama yang meletakkan perdebatan etis dan nilai-nilai universal HAM masuk ke dalam jantung kebijakan luar negeri. Wilson mengundang siapa saja untuk melakukan penentuan nasib sendiri (self determination) dan demokrasi. Tokoh lainnya adalah Jimmy Carter. Ia medeklarasikan HAM sebagai prinsip absolut dalam tema kampanyenya. Meski fakta menunjukkan, selama pemerintahannya, Carter mendukung diktator di Argentina, Uruguay, dan Ethiopia. Ia juga abai dengan banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi di Filipina, Iran, dan Saudi Arabia.

Akhirnya, banyak pemimpin negara hanya sanggup membahasakan persoalan keamanan dalam bahasa yang lebih etis. Hal ini disebabkan salah satunya oleh dominasi perspektif realisme dalam HI.

Realisme Klasik dan Neorealis

Pendekatan Realis adalah pendekatan yang dominan berkembang pada masa Perang Dingin.[6] Realis menggambarkan HI sebagai pergumulan untuk meraih kekuasaan di antara kepentingan nasional negara-negara dan digeneralisasikan sebagai pendekatan yang pesimistis dalam menghapuskan konflik dan perang.

Pendekatan ini mendominasi pada masa Perang Dingin karena realis memberikan penjelasan yang sederhana, tetapi dengan penjelasan yang kuat tentang perang, aliansi, imperalisme, rintangan dalam berkerjasama dan fenomena internasional lainnya. Terdapat penekanan pada kompetisi. Realis secara konsisten terus menyoroti perseteruan antara AS dan Uni Soviet.[7]

Pendekatan Realis klasik yang dipelopori oleh Hans Morgenthau dan Reinhold Niebuhr, percaya bahwa negara seperti halnya manusia, memiliki sifat dasar untuk mendominasi satu sama lain, yang akhirnya berujung pada perang. Morgenthau menarik kesimpulan bahwa sistem dunia multipolar merupakan bentuk terbaik dari balance of power suatu sistem, sedangkan rivalitas antar dua kekuatan (bipolar) merupakan suatu sistem yang berbahaya.

Realisme klasik memandang sifat negara tidak ubahnya sifat dasar manusia yang pada dasarnya mau menang sendiri (selfish) dan serakah. Realisme klasik melihat individu secara alami adalah binatang politik. Mereka dilahirkan untuk mengejar kekuasaan dan untuk memperoleh hasil dari kekuasaan. Morgenthau menambahkan, manusia adalah haus kekuasaan (animus dominandi).[8]

Bagi kaum Realis, negara (state) adalah aktor utama dalam HI, sekaligus menekankan pada hubungan antarnegara (interstate relations). Negara dalam konteks ini diasumsikan sebagai entitas yang bersifat tunggal (unitary) dan rasional. Hal yang dimaksud adalah dalam tataran negara, perbedaan pandangan politis telah diselesaikan hingga menghasilkan satu suara. Sedangkan negara dianggap rasional karena mampu mengalkulasikan bagaimana cara mencapai kepentingan agar mendapat hasil yang maksimal.[9]

Pemikiran Realisme Klasik ini mendapat tantangan dari seorang bernama Neal Kenneth Waltz (lahir 1924) dari Columbia University. Waltz menjadi sangat terkemuka di dalam ilmu HI dengan teori Neorealisme atau Realisme strukturalnya. Meski demikian, Waltz sependapat dengan Realisme Klasik di mana konsep kedaulatan negara masih menjadi aspek normatif.

Neorealisme memandang keamanan internasional bersifat anarki karena struktur internasional yang terdiri atas negara-negara yang berdaulat, dan tidak ada pemerintahan dunia. Sehingga, Neorealisme menekankan studinya pada struktur sistem dan distribusi kekuasaan. Karena lahir merevisi Realisme Klasik, Neorealisme memandang aktor-aktor kurang begitu penting sebab struktur anarki inilah yang memaksa mereka beraksi dengan cara-cara tertentu. Struktur atau sitem internasional beserta efeknya, pada dasarnya adalah faktor utama yang menentukan tindakan.

Dalam buku “Man, the State, and War”, Waltz mendefinisikan anarki sebagai sebuah kondisi atas kemungkinan untuk atau penyebab yang memungkinkan terjadinya perang, memperdebatkan bahwa “perang terjadi karena tidak ada yang mencegahnya”. Anarki mungkin bertahan karena negara-negara ingin mempertahankan sifatnya yang otonom. Hal ini yang pada akhirnya menjadi kritik Alexander Wendt —seorang Konstruktivis— terhadap Waltz. Anarki menurut Wendt adalah apa yang negara buat sendiri[10].

Kenneth Waltz berpendapat, perhatian mendasar negara-negara adalah keamanan dan kelangsungan hidup. Ia juga menganggap masalah utama konflik negara berkekuatan besar adalah perang, dan tugas utama HI —di antara negara-negara berkekuatan besar— adalah perdamaian dan keamanan.[11]

Fokus Waltz dalam neorealismenya adalah bagaimana menciptakan sistem atau mengoperasikan sistem itu. Berbeda dari Morgenthau yang banyak mengupas sifat alami manusia, khususnya pemimpin negara, Waltz memandang pemimpin negara adalah sekadar tawanan dari struktur sistem negara dan logika determinasinya yang memberikan petunjuk tentang apa yang harus mereka lakukan dalam menjalankan kebijakan luar negerinya. Argumen ini pada dasarnya merupakan teori determinis di mana strukturlah yang menentukan kebijakan. Dalam sistem atau pun cara mengooperasikannya inilah, terdapat kemungkinan, perdebatan HAM bisa muncul dalam paradigma realis. Sejauh rezim HAM yang masuk ke dalam sistem internasional bisa lebih menambah power suatu negara, terdapat kemungkinan realis menerima HAM, dan sebaliknya.

HAM dan Kebijakan Luar Negeri

Hubungan HAM dalam HI mewujud dan dapat dijumpai pada kebijakan luar negeri suatu negara. Menurut Jack Donnelly, ada tiga macam hubungan antara HAM dan kebijakan luar negeri.[12]

Pertama, the realist argument. Kaum Realis melihat politik internasional sebagai perjuangan antara negara-negara yang mementingkan kepentingan nasionalnya masing-masing dalam lingkungan yang anarki. Berhadapan dengan dunia yang (berpotensi atau secara riil) bermusuhan satu sama lain, dan tidak ada pemerintahan global yang bisa melindungi, maka perhatian terhadap power menjadi mutlak dalam situasi apa pun untuk mendapatkan keadilan atau pengakuan. Hal ini akan membuat negara terbuka atau “mengundang” negara lain untuk menyerang.

Bagi Morgenthau, formula yang seharusnya mengenai kepentingan nasional dijelaskan dalam kaitannya dengan power. Memasukkan perhatian soal HAM dalam kebijakan luar negeri, sebagai instrumen untuk kepentingan nasional, sangat tidak tepat dan akan membawa bahaya tersendiri. Menurut Morgenthau;

“the principles of the defense human rights cannot be consistently applied in foreign policy because it can and must come in conflict with other interests that may be more important than the defense of human rights in a particular circumstances.”[13]

Baginya, hubungan antarnegera tidak didasarkan atas basis moral dan basis moral hanya berlaku antarindividu. Ronald Niebuhr’s dalam bukunya “Moral Man and Immoral Society” menekankan perbedaan antara individu dalam hubungan moral dengan dunia yang tidak bermoral yang menjadi fakta hubungan internasional.[14]

Kaum realis ingin mengeluarkan domain moral dari lanskap kebijakan luar negeri. George Kennan menggambarkan secara kontras hubungan antara kepentingan nasional dan moralitas. Ia membiarkan moralitas berada di bawah kepentingan nasional. Kepentingan moral tidak menurunkan power. Kaum Realis melihat bahwa tidak bijak menempatkan HAM dalam politik luar negeri. Ia harus dilihat kasus per kasus.[15]

Kedua, the statist (legalist) arguments. HI dibentuk dalam lingkaran kedaulatan, yang memberikan garansi ekslusif kepada negara untuk menegakkan yurisdiksinya di dalam teritori dan sumber dayanya serta penduduk masing-masing negara. Kedaulatan adalah hal yang menyebabkan prinsip non-intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain. Kaum statis melihat, HAM harus dikeluarkan dari kebijakan luar negeri sebab apa yang dilakukan oleh negara dengan pertimbangan respek atas teritorinya masing-masing. Argumentasi statis menekankan pada penerimaan secara luas yang dibatasi power yang dinamakan kedaulatan dan bentuk tradisional dari hukum internasional yang mengalir bersamanya. Kaum statis melihat struktur dan prinsip normatif adalah hal yang fundamental dari politik internasional.[16]

Argumen statis membahas pengaturan dunia (public world order), dan hukum internasional adalah inti (core) dari kedaulatan hukum. Secara virtual, semua negara di setiap wilayah tergabung dalam kedulatan dasar ini, kecuali jika negara itu itu dalam keadaan bahaya (at stake). Meski kedaulatan adalah titik awal dari hukum internasional, hal ini tidak menjadi titik akhir. Kenyataannya, hukum internasional dapat dilihat sebagai badan untuk membatasi (the body of restriction) dari kedaulatan melalui berbagai perjanjian yang diterima dan dibuat. Selama lebih dari setengah abad badan internasional hukum HAM (body of international human rights law) telah dan masih terus dibangun. HAM telah menjadi subjek yang memiliki legitimasi dalam HI meski berangkat dari pengaturan yang ketat tentang kedaulatan. Kelemahan dari implementasi internasional dan mekanisme memaksa (enforcement) dapat disebabkan karena prinsipnya bertentangan dengan prinsip non-intervensi. Tapi, penekanan secara paksa (coerchive) tidak diperkenankan.[17]

Ketiga, the relativist (pluralist) argument. Kalangan relativis menekankan pada prinsip “self determination” atau komitmen dalam international pluralism. Sebuah negara harus menghadapi yurisdiksi negaranya, di mana dalam terminologi HAM hal itu bisa direfleksikan dengan mempraktikkan HAM di negaranya masing-masing, seperti hak untuk berpartisipasi dalam politik. Bagi kaum relativis, hukum internasional HAM dipandang sebagai imperialisme moral.[18]

Studi Kasus Kebijakan Luar Negeri AS pada Masa Perang Dingin

Yang kerap menjadi persoalan adalah terdapat ketidaksesuaian antara kata dan laku dari negara-negara yang selama ini menegaskan prinsip demokrasi dan HAM dalam jantung kebijakan luar negerinya, namun berbeda dalam tataran praktiknya di lapangan.

Untuk melihat lebih jauh bagaimana ambivalensi ini bisa terjadi, studi kasus atas kebijakan luar negeri AS pada masa Perang Dingin, khususnya di Chile selama pemerintahan Augusto Pinochet menjadi relevan.

Fakta dukungan AS terhadap rezim-rezim anti demokrasi dan pelanggar HAM diungkap Naomi Klein dalam bukunya “Shock Doctrine”. Klein membongkar berbagai pengabaian persoalan HAM dengan menggunakan dalih pembendungan terhadap ancaman komunisme dalam kebijakan luar negeri AS. Peran AS mendukung rezim-rezim pelanggar HAM dan anti demokrasi, terjadi di Amerika Selatan, Asia, Eropa dan Afrika.[19]

Dukungan AS terhadap rezim diktator anti demokrasi ini, menurut Klein, dimulai dari era Dwight Eisenhower dari Partai Republik, yang berhasil menangkap fenomena developmentalism, berikut gagasan untuk memeranginya. Proyek ini diinisiasi oleh serangkaian kejadian di Iran dan Indonesia ketika Mohammad Mossadegh dan Soekarno melakukan berbagai proyek nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan minyak. Melalui serangkaian operasi, Central Intelligence Agency (CIA) sukses menggeser kekuasaan Mossadegh di Iran. CIA juga mendukung coup d’etat di Guatemala tahun 1953 dan 1954.[20]

Kesuksesan di Guatemala menuai tantangan yang lebih berat ketika memasuki belahan Selatan benua Amerika, di mana developmentalism memiliki akar ideologi dan massa yang kuat. Usaha ini dimulai ketika di Chile bertemu dua orang AS yaitu Albion Patterson, Direktur U.S International Cooperation Administration — badan ini kini menjadi USAID — dengan Theodore W. Schultz ketua program Departemen Ekonomi Universitas Chicago. Schultz berpendapat;

“What we need to do is to change the formation of the men, to influence the education, which is very bad”.[21]

Banyak bukti menunjukkan bahwa CIA berperan serta aktif dalam mendukung sejumlah pihak di Chile untuk menggulingkan pemerintahan Salvador Allende melalui jalan kudeta.[22]

Budiarto Shambazy dalam pengantar buku Membongkar Kegagalan CIA yang ditulis oleh wartawan The New York Times, Tim Weiner, menggambarkan peran CIA dalam kudeta Allende meneruskan model kesuksesan CIA di Indonesia yang mendukung Soeharto mengkudeta pemerintahan Soekarno.

“Saking suksesnya CIA memakai metode ini untuk menunggangi Jendral Augusto Pinochet menggulingkan pemerintahan Chile yang dipimpin Presiden Gustavo Allende yang pro-komunis tahun 1973. Nama covert operation itu “Operasi Djakarta.”[23]

Apa yang terjadi di Amerika Selatan sebelumnya terjadi di Benua Afrika. Pada pertengahan 1950-an Afrika Selatan memasuki babak paling kelam dengan pemerintahan apartheid. Nelson Mandela yang waktu itu adalah pemuda progresif yang tergabung dalam African Nationalist Congress (ANC) harus mengubur impiannya mewujudkan Afrika Selatan yang berdaulat dengan menjalankan Piagam Kebebasan (Freedom Charter). Politik apartheid yang dijalankan pemerintah tidak sekadar membagi kekuasaan politik termasuk hak suara bagi kulit putih, melainkan apartheid adalah satu bentuk sistem ekonomi yang menggunakan rasisme untuk menekan sejumlah perjanjian yang seluruhnya menguntungkan jumlah penduduk kulit putih, meski mereka sedikit jumlahnya.[24] F.W de Klerk adalah pemimpin Partai Nasional yang didukung oleh kepentingan modal asing untuk menghalangi usaha Mandela dan kawan-kawannya menjalankan Freedom Charter. Keterlibatan AS dalam mendukung rezim apartheid yang dimulai sejak pertengahan tahun 1950-an, terus menjadi sebuah tanda tanya besar bagi kebijakan politik luar negeri AS, terutama menyangkut persoalan HAM dan demokrasi, terutama di Afrika Selatan.

Pada masa pemerintahan Lyndon B. Johnson dari Partai Demokrat, AS banyak terlibat aktif melalui CIA-nya dalam kudeta militer di Indonesia yang dipimpin Soeharto tahun 1965. Kudeta militer tersebut diikuti dengan pembunuhan massal (massacre) dan penghilangan kader maupun simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) serta pemenjaraan orang-orang yang dituduh komunis dengan atau pun tanpa melalui proses pengadilan. Klein mencatat, dalam sekitar satu bulan, setengah juta dan mungkin sampai satu juta orang dibunuh.[25]

Tentu saja, perilaku politik AS seperti ini banyak menuai kecaman dari negara-negara lain karena Amerika sering membanggakan dirinya sebagai kampiun dan garda demokrasi, dengan tradisi demokrasi yang kuat sejak deklarasi kemerdekaannya; 4 Juli 1776 hingga kini.[26] Hal ini dipertegas dengan doktrin Carter (1980) yang berusaha mengaitkan masalah HAM dalam kebijakan luar negeri AS terhadap negara lain. Presiden Carter setidaknya menyampaikan tiga kategori hak yang hendak disampaikan AS ke seluruh penjuru dunia, di antaranya;

“the rights to be free from governmental violation of integrity of the person; the right to enjoy civil and political liberties; and the right to such vital needs as food, shelter, health care, and education”.[27]

Chile

Di Chile, Pemerintah AS pun berani mempengaruhi perubahan tradisi demokrasi negara itu yang sudah berlangsung sejak tahun 1930-an. Semasa pemerintahan Richard M. Nixon dari Partai Republik, CIA dan pejabat tinggi pemerintahan AS terlibat aktif dalam mendukung kudeta militer Augusto Pinochet, dalam menggulingkan pemerintahan Salvador Allende yang mendapat mandat sah dari pemilu yang demokratis. Setelah kudeta berlangsung, Direktur CIA William Colby mengkonfirmasi dan membenarkan dukungan ekonomi dengan jumlah US$ 6.476.166 kepada partai politik di Chile, media, dan organisasi sektor privat di Chile yang menentang Salvador Allende.[28] Padahal, selama Pinochet berkuasa, dia memimpin mejadi rezim pelanggar HAM dan anti-demokrasi. [29]

Tabel-tabel di bawah ini menjelaskan bagaimana dukungan pemerintah AS terhadap pemerintah Chile di bawah Augusto Pinochet[30]


Program or account		1974	1975	1976	1976TQ	1977	1978		1979		1980		1981
Bantuan Ekonomi, Total		9.8	95.5	78.3	5.1	33.25	7		13.44		10.18		12.04

Program or account		1982	1983	1984	1985	1986	1987		1988		1989		1990
Bantuan Ekonomi, Total		6.76	2.82	1.69	1.25	1.14	1.09		1.39		5.32		2.57


	Program or account							1974		1975		1989
	Bantuan Militer, Total							16.1		0.62		0.05
	Hibah Program Bantuan Militer							.		.		.
	Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional							1.14		0.62		0.05
	Program Pembiayaan Militer Asing							.		.		.
	Pembiayaan Militer Asing, Akun Program Pinjaman Langsung							15		.		.

Tabel 1: Bantuan-bantuan Luar Negeri AS untuk Chile Semasa Pinochet (1974-1990)

(dalam juta US$)

Sumber: US Overseas Loans & Grants [Greenbook]

Menurut Darren Hawkins dalam Encyclopedia of Human Rights, pemerintahan junta militer dipimpin oleh empat orang yaitu; Augusto Pinochet untuk Angkatan Darat, Jose Merino untuk Angkatan Laut, Gustavo Leigh untuk Angkatan Udara, dan untuk Kepolisian Cesar Mendoza.[31] Meski demikian, Angkatan daratlah yang pada akhirnya menjadi paling berpengaruh, terutama sejak Desember 1974 ketika Pinochet diangkat sebagai Presiden Chile. Di bawah Pinochet, pemerintahan Chile memiliki tiga misi utama: mengeliminasi Marxisme, membangun ulang ekonomi, dan stabilisasi sistem politik baru.[32]

Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) atau dinas intelijen nasional di bawah kepemimpinan Manuel Contreras adalah badan yang paling bertanggung jawab terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM selama 1973-1977 sebagai akibat dari politik eliminasi Marxis. [33]

Membangun ulang ekonomi dapat diartikan sebagai mengadopsi secara cepat prinsip-prisip ekonomi neoliberal. Prinsip-prinsip ini berfokus pada pengurangan peran pemerintahan dalam sektor ekonomi, terutama dengan memotong sejumlah anggaran subsidi; menurunkan pajak impor; dan menjual perusahaan milik negera. Stabilitas politik berarti pemerintahan akan dipimpin oleh junta militer selama beberapa waktu, karena demokrasi dan konstitusi tidak dapat berdiri bersama Marxisme. Otoritas resmi sering membuat klaim hanya militerlah yang mampu membasmi kangker Marxisme dari tubuh sistem politik Chile.[34]

Meski jumlah komprehensif pelanggaran HAM selama pemerintahan junta belum pernah terpublikasi secara utuh, pada tahun 1990 pemerintahan demokratik baru di bawah Presiden Aylwin membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Komisi inilah yang pada 1991 menerbitkan laporan tentang jumlah korban meninggal dunia dan orang yang dihilangkan di Chile.[35] National Corporation of Reparation and Reconciliation mencatat ada 1.792 korban (meninggal dunia) akibat pelanggaran HAM oleh pemerintahan Pinochet, selama periode September-Desember 1973.[36]

Tahun Provinsi Santiago Total

1973 182 65 247

1974 22 201 223

1975 21 55 76

1976 5 106 111

1977 7 5 12

Total 237 432 699

Tabel 2: Daftar Orang Hilang selama 1973-1977

Sumber: www.foia.state.gov

Organisasi di bawah otoritas Gereja Katolik juga banyak mencatat detail persoalan orang hilang dan korban di bawah kepemimpinan junta militer. Adalah Committee of Cooperation for Peace (COPACHI) yang kemudian menjelma menjadi organisasi bernama Vicariate of Solidarity (Solidaritas Korban). COPACHI bekerja sama dengan jaringan di luar Chile dan mampu melakukan advokasi internasional dengan mengirimkan laporan tersebut kepada Amnesti International, International Committee of the Red Cross (ICRC), American Watch, the International Commission of Jursits, PBB, Organization of American State (OAS), dan lain-lain.[37]

Akibat laporan ini, untuk pertama kali Majelis Umum PBB mengutuk pemerintahan Chile pada bulan Desember 1974. Dan untuk pertama kalinya, penyalahgunaan wewenang negara dengan pelanggaran HAM dikritisi, meski tanpa menghubungkan persoalan ini dengan masalah keamanan internasional. Pemerintah Inggris kemudian menghentikan penjualan senjata ke Chili pada 1974. Pemerintah AS setelah mendapat tekanan politik yang diinisiasi oleh Senator Edward Kennedy, pada akhirnya mengurangi bantuan ekonomi ke Chile. Akhirnnya, pemerintah AS menghentikan bantuan militer, namun tidak menghentikan penjualan senjata.[38]

Di titik inilah politik luar negeri AS kerap menjadi bertolak belakang terhadap nilai-nilai yang diyakini Pemerintah AS, yaitu dukungan terhadap nilai-nilai demokrasi dan pemajuan HAM. Pertanyaannya kemudian, mengapa hal itu bisa terjadi? Di mana posisi nilai-nilai tersebut dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri pemerintah AS?

American Exceptionalism

Politik luar negeri AS di Amerika Latin dan di tempat lain pada era Perang Dingin didominasi oleh doktrin “American Exceptionalism”. Menurut Noam Chomsky, AS tidak seperti great power lain — baik pada masa lalu maupun masa kini — karena menurutnya, AS memiliki “transcendcent purpose” yaitu ”the establishment of equality and freedom in America”. Chomsky juga sejalan dengan Morgenthau yang menyatakan, pada kenyataannya kebijakan luar negeri AS yang “transcendent purpose” mengingkari realitas sejarah yang ada. [39]

Chomsky mengkritik keras kebijakan luar negeri AS di Amerika Latin yang mana pemerintah AS sendiri justru melakukan kejahatan terhadap politik AS yang ideal, yaitu komitmennya untuk mempromosikan demokrasi dan HAM.[40] Ia menjelaskan ambivalensi persoalan ini dengan mengutip Samuel P. Huntington pada jurnal International Security: “AS melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan politik idealnya, yang bertujuan menjadi dan mempertahankan ‘international primacy’ dengan mempromosikan identitas nasionalnya.”[41] Hal tersebut tidak bisa dijelaskan secara empiris, seperti penjelasan 2 + 2 = 4. Jika dijelaskan secara empiris maka yang akan terjadi adalah penyangkalan terhadap realitas (abuse of reality).[42]

Identitas nasional AS itu sendiri bagi Huntington, adalah kumpulan dari nilai-nilai ekonomi dan politik universal; kebebasan (liberty), demokrasi (democracy), persamaan (equality), kepemilikan pribadi (private property), dan pasar (market). AS, bagi Huntington, merasa berkewajiban menjalankan sendiri keunggulan international (international primacy) untuk kepentingan dan keuntungan masyarakat-masyarakat lain di dunia.[43]

Huntington berpendapat bahwa nilai-nilai ini memang diperjuangkan oleh negara-negara besar lain dari waktu ke waktu dan dengan derajat tertentu, meski komitmennya tidak seperti AS. Hal ini tidak mengatakan bahwa persoalan ini selalu menjadi prioritas utama kebijakan luar negeri AS. Keprihatianan dan kebutuhan lainnya juga menjadi pertimbangan. Pernyataan tersebut juga bukan berarti bahwa promosi demokrasi, HAM, dan pasar jauh lebih penting bagi kebijakan AS daripada kebijakan negara lain. Mengikuti apa yang telah dicapai oleh Carter, dan Ronald Reagen, Bill Clinton telah berkomitmen untuk mendedikasikan diri pada kebijakan luar negeri “democrtatic realism” yang tujuan utamanya adalah promosi AS untuk demokrasi di dunia.[44]

Mempertahankan American primacy dan memperkuat pengaruh AS di dunia sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Argumentasi ini untuk menjelaskan bahwa primacy tidak dapat dicapai tanpa adanya argumentasi nilai-nilai politik dan ekonomi, dan nilai-nilai ini tidak dapat dicapai tanpa demokrasi.[45]

Studi yang dilakukan penulis mengenai dukungan pemerintah AS terhadap rezim antidemokratis seperti dukungan terhadap rezim Pinochet menunjukkan, kebijakan luar negeri HAM pemerintah AS mendapat tantangan serius ketika kepentingan strategis, ekonomi, dan keamanan AS terancam di negera lain. Persoalan ini kemudian menjadi pertarungan sengit di antara para pembuat kebijakan luar negeri AS dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya. Pragmatisme untuk mempertahankan kepentingan ekonomi dan mencapai stabilitas politiklah yang pada akhirnya harus mengalahkan isu HAM dalam kebijakan luar negeri AS pada masa Perang Dingin.[46]

Memperhatikan contoh kasus implementasi HAM dalam kebijakan luar negeri AS di Chile membuktikan bahwa HAM tidak cukup menjadi perhatian ketika kepentingan nasional suatu negara berhadapan dengan isu-isu keamanan dan ekonomi. Hard power masih mendominasi diskursus kebijakan luar negeri suatu negara.

Beberapa pertanyaan

Bagaimana HAM sebagai rezim yang diyakini mampu membawa politik ideal yang lebih bermartabat masuk ke dalam kancah diskursus Hubungan Internasional?
Apa makna nilai-nilai HAM dalam perspektif realisme atau neorealisme?
Di mana posisi nilai-nilai moral seperti HAM dan demokrasi pada kebijakan luar negeri (di negera Anda)?
Bagaimana mempromosikan HAM di dalam kebijakan luar negeri untuk membuat kebijakan luar negeri yang lebih bermartabat?
Mana yang lebih penting; satu nyawa seseorang di negara lain atau keuntungan ekonomi dan stabilitas politik?
Bagaimana diskursus HAM dalam HI pasca Perang Dingin?

[1] John Locke, The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration, disunting oleh J.W. Gough, Blackwell, Oxford, 1964

[2] Stephen D. Krasner, Structural Causes and Regime Consequences: Regime as Intervening Variables, Hal.1. Dalam esai tersebut Krasner mendefinisikan rezim sebagai “… principles, norms, rules, and decision-making procedures around which actor expectations converge in a given issue-area”.

[3] Leslie Gelb and Justine Rosenthal, “Morality and Forign Policy”, Foreign Affairs, vol. 82 (May/June, 2003), 2.

[4] Abdul Hakim Garuda Nusantara, “Kata Pengantar” dalam Antonio Cassese, Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah, terj. A. Rahman Zainuddin (Jakarta:Yayasan Obor, 2005), viii-ix.

[5] Ibid., 2-3

[6] Perang Dingin kerap disebut banyak orang sebagai masa berakhirnya Perang Dunia II sampai runtuhnya tembok Berlin pada 1989. Meski tidak ada perang secara langsung antara AS dan Uni Soviet, pada masa Perang Dingin terjadi beberapa kali perang di negara-negara periferi kedua superpower itu. Perang Dingin sendiri berlangsung selama empat dekade. Dari tahun 1947 sampai 1989. Puncaknya terjadi pada 1947-1963, ketika di sana ada ketegangan negosiasi antara AS dan Uni Soviet. Menurut Joseph S. Nye, Understanding International Conflicts: An Introduction to Theory and History (New York: Pearson Longman, 2009), apa yang membuat Perang Dingin menjadi begitu luar biasa adalah bahwa ada periode ketegangan yang berlarut-larut dan tidak berakhir dalam perang antara dua negara saingan (AS dan Uni Soviet).

[7] Kenneth Waltz, “International Relations: One World Many Theories”, Foreign Policy

No. 110, Special Edition: Frontiers of Knowledge (Spring, 1998), hal. 31.

[8] Robert Jackson dan Georg Sorensen, Introduction to International Relations (New York: Oxford University Press, 1999).

[9]Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond (New York: Prentice Hall, 1998).

[10] Alexander Wendt, Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics, International Organization Vol. 46, No. 2, The MIT Press (Spring, 1992)

[11] Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics, McGraw-Hill Higher Education, 1979, hal. 112.

[12] Jack Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornell University Press, 2003, hal 156

[13] Hans J. Morgenthau, "Human Rights and Foreign Policy," First Distinguished CRIA Lecture on Morality & Foreign Policy (New York: CRIA, 1979). (terjemahan: “Prinsip-prinsip mempertahankan HAM tidak bosa secara konsisten diaplikasikan dalam kebijakan luar negeri karena hal tersebut pasti akan membawa konflik antarkepentingan yang mungkin lebih penting dari mempertahankan HAM dalam banyak hal”).

[14] Donnelly, Ibid, 156

[15] Ibid., 156

[16] Ibid., 157

[17] Ibid., 158

[18] Ibid.

[19] Naomi Klein, The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism (London: Penguin Books, 2008), 57-59.

[20] Ibid.

[21] Ibid., hal. 59 (terjemahan: “Yang perlu kita lakukan adalah mengubah formasi orang-orangnya, mempengaruhi sistem pendidikan, yang sangat buruk.”)

[22] Grace Livingstone, America’s Backyard: The United States and Latin America from the Monroe Doctrine to the War on Terror (London: Zed Books Ltd., 2009), 58. Militer AS berkomunikasi sampai saat kudeta berlangsung, dan terus berkomunikasi mendukung junta militer. Dari dokumen yang telah dipublikasikan, AS tidak secara langsung mendukung kudeta, namun hanya menciptakan suasana yang tepat untuk melaksanakan kudeta. Tahun 1975, rapat senat mempertanyakan apakah AS secara langsung terlibat dalam kudeta. Komite menemukan tidak memiliki bukti untuk hal tersebut. Militer Chile dan stafnya yang melaksanakan kudeta.

[23] Tim Weiner, Membongkar Kegagalan CIA, Spionase Amatiran Sebuah Negara Adidaya, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), xv.

[24] Klein, The Shock Doctrine, 196.

[25] Ibid., 67.

[26] James Baker dalam Melvin I. Urofsky, Basic Readings in US Democracy (Washington DC: United States Information Agency, 1994), 354-355.

[27] Ibid (terjemhan: hak untuk bebas dari kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah karena integritas seseorang; hak untuk menikmati kebabasan sipil dan politik; dan hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar seperti pangan, rumah, perawatan kesehatan dan pendidikan).

[28] Jeremi Suri, Henry Kissinger and the American Century (Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2007), 239.

[29] Augusto José Ramón Pinochet Ugarte (Valparaíso, 25 November 1915–Providencia, 10 Desember 2006). Menurut Lois Hecth Oppenheim, Politics In Chile: Democracy, Authoritarianism, and the Search for Development, Second Edition (Boulder: Westview Press, 1999), Komisi HAM Chile melaporkan sebanyak 2.279 orang dibunuh selama pemerintahan Pinochet, 17,8 persennya berasal dari partai sosialis, 16,9 berasal dari MIR, dan 15,5 berasal dari komunis militan.

[30] U.S. Overseas Loans and Grants (Greenbook), Diakses di Information Resource Center, U.S. Embassy Jakarta pada Mei 2011

[31] Darren Hawkins, “Chile in the Pinochet Era” dalam Encyclopedia of Human Rights, David P. Forsythe (ed.), (New York: Oxford University Press, 2009), 309-319.

[32] Ibid.

[33] Adalah Kolonel Manuel Contreras, Kepala Dinas Intelijen di bawah Pinochet yang mengaku bertanggung jawab atas berbagai pembunuhan dan penyiksaan kejam tersebut. Dia menjadi agen bayaran CIA dan bertemu dengan petinggi CIA di Virginia dua tahun setelah kudeta. Contreras akhirnya dipenjara selama 7 tahun setelah rezim Pinochet yang berkuasa selama 17 tahun tumbang. Weiner, Membongkar Kegagalan CIA, 403-4.

[34] Forsythe (ed.), Encyclopedia of Human Rights, 310-1.

[35] Kumpulan dokumen resmi rahasia yang sudah dideklasifikasi dapat diakses di http://www.foia.state.gov/SearchColls/Results.asp?ResultMaxDocs=-1&ResultCount=50&SortField=DocDate&SortOrder=Desc&Page=1&Collection=state&DocumentClass=Kissinger&DocumentClass=foiaitar&DocumentClass=Pinochet&DocumentClass=Chile2&QueryText=&Search.x=35&Search.y=15#

[36]Forsythe (ed.), Encyclopedia of Human Rights, 311

[37] Ibid.

[38] Forsythe (ed.), Encyclopedia of Human Rights, 311-2.

[39] Noam Chomsky, Hopes and Prospect, (London: Penguin Books, 2010), 39.

[40] Ibid., 41.

[41] Ibid.

[42] Ibid., 39-40.

[43] Samuel P. Huntington, “Why International Primacy Matters”, International Security, Vol. 17, No. 4 (Spring 1993): 82.

[44] Ibid.

[45] Ibid., 83.

[46] Awigra, “Dukungan Amerika Serikat terhadap Rezim Antidemokrasi dan Rezim Pelanggar HAM dan Antidemokrasi; Studi Kasus Dukungan Amerika Serikat di Chile pada Pemerintahan Augusto Pinochet (1973-1990)”, tesis Pasca Sarjana Ilmu Hubungan Internasional UI, 2011.

Misi yang Tak Disengaja

2013-08-12T17:10:00.002+07:00

Bulan jingga merona melintas kembali. Dia seolah ingin mengajakku sejenak menjumpai kembali sejumput perasaan. Perasaan yang dahulu pernah aku titipkan pada bulan jingga merona. Sembilan belas hari jelang lima tahun tepatnya. Saat itu, rembulan menjadi satu-satunya saksi mata, tentang sejumput perasaan dan cerita yang muncul sepanjang jalan dari negeri batas senja.

Lima tahun pun berlalu. Cepat. Benih-benih perasaan antara aku dengan seorang gadis dari batas senja telah bertumbuh. Penuh dinamika. Hidup. Dan sampai saat ini survive. Rasanya, tiada satu kalimat pun yang cukup untuk mengungkapkan rasa syukurku. Barangkali, hanya bulan jingga merona itu, yang tahu bisa menggambarkannya, dengan caranya sendiri.

Perasaanku waktu itu, disambut dengan untaian kalimat sederhana. Dari gadis batas senja kudapati sepenggal kalimat ini, “Maka bulan jingga pun berpamitan, diucapkan sebuah kata penutup. Bukan ucapan selamat tinggal tetapi ‘sampai jumpa’”. Katanya kembali, "Sampai jumpa di seberang sana dengan selamat yah, karena keteguhan hatilah yang akan membawa kalian selamat sampai di sana, di sebuah bukit kebahagiaan bernama cinta".

Rasanya jawaban sederhana untuk semua perasaan dan persoalan yang aku titipkan lima tahun lalu pada bulan jingga merona sudah kuperoleh: keteguhan hati. Hanya dengan itu, menurut gadis batas senja, kita akan sampai pada sebuah tempat di mana kebahagiaan buah dari cinta berada. Aku percaya saja. Meski, harus kuakui, aku kerap terjatuh dalam menghidupkan dua kata itu. Dan ketika terjatuh, aku pun bangkit. Dan langkahku semakin kuat dan mantap. Tapi aku tidak mau menceritakan hal-hal itu pada bagian ini.

Ya. Lima tahun aku mencoba menghidupi dua-kata itu. Dan, kata-kata itulah yang barangkali bisa menghantarkanku sampai sejauh ini. Maksudku, bukan hanya aku, tetapi aku dan gadis itu.

Persoalan menghidupkan nilai –di sini adalah keteguhan hati, yang berasal dari tempat ideal nun jauh di sana, ke dalam kehidupan riil bukanlah persoalan sederhana. Ia tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus ditopang dengan sebuah nyali berani untuk melangkah dan mempertanggungjawabkan setiap resikonya. Pilihan dan niat itu sudah aku buat. Aku sampaikan melalui sepucuk surat tentang bulan jingga merona.

Lima tahun lalu, dalam sebuah persentuhan, aku bersama gadis batas senja menjalani sesuatu yang biasa saja, sesuatu yang hampir setiap kawula muda merasainya. Namun nyatanya, antara aku dan gadis batas senja, tidak sesederhana itu persoalannya. Hubunganku menuai tantangan demi tantangan. Yang dari sanalah, lahirlah sebuah misi. Misa yang tidak disengaja. Misi, yang cukup sederhana bila diungkapkan; “Semoga tak ada lagi cinta yang terhalang oleh apa pun di muka bumi ini” (lihat Bulan Jingga).

Begitulah kata-kataku. Lima tahun lalu. Tiada kuubah sedikitpun. Aku percaya, perjuangan seorang, dua orang, atau pun banyak orang untuk satu tujuan kemanusiaan tertentu, adalah perjuangan kemanusiaan seluruhnya. Aku harus percaya diri di bagian ini. Jika tidak, mudah sekali mereka –yang anti-kemanusiaan, dengan mudah akan menertawakanku.

Saat ini aku berbicara tentang kemanusiaan. Aku sebagai manusia, beginilah argumenku tentang esensi kemanusiaan. Latarbelakangnya adalah kisah asmaraku dengan gadis batas senja. Tetapi, setiap hubungan antarmanusia, membutuhkan rasa kemanusiaan. Bahkan, kini berkembang pesat di negara-negara yang lebih menghargai kemanusiaan, mereka lebih mencintai kehidupan seluruhnya; tidak sekadar hubungan antarmanusia, tetapi penghargaan atas seluruh mahluknya.

Rasa kemanusiaan. Rasa itu, nalurinya selalu mendamba kebahagiaan. Yang, oleh manusia-manusia sendiri, dibuat seolah-olah menjadi milik sebagian kelompok saja. Kebahagiaan bersyarat. Jadi, begitulah kira-kira bangunan usang antar-manusia masih kuwarisi dan kuhidupi. Ia walau usang, masih tetap kokoh berdiri. Banyak pendukungnya, dan mereka adalah manusia-manusia yang “ternama”.

Di titik itulah perasaan syukur pertamaku bisa kuungkapkan. Aku, ditemani seorang gadis batas senja yang terkadang terlihat rapuh, namun dalam dirinya menyimpan sebuah nyali pemberani. Dan saat ini aku baru menyadari, hal itulah yang aku paling suka.

Setiap ayunan langkah kita berdua, bukanlah perkara sederhana. Tetapi, aku tidak mau mendramatisirnya di sini. Sebenarnya, bisa dilihat biasa-biasa saja. Karena, kebiasaan dan budaya memendam persoalan juga masih diwariskan dari generasi ke generasi. Ia takut dengan konflik. Trauma. Bangsa ini sudah terlalu banyak cerita penguasa yang haus nyawa. Pertumpahan darah di mana-mana. Barangkali dari sana, kebiasaan memendam persoalan menjadi sebuah budaya. Ditahan saja, tak usah diucapkan. Dan, lama-kelamaan, ia akan menjadi bom waktu yang siap meledak jika, apa yang ditahannya terkonfirmasi di lapangan. “Tuh kan… gue bilang juga apa!”

Singkat cerita, lima tahun berlalu. Benih perasaan itu bertumbuh. Ia mulai menunjukkan dirinya. Belum mekar memang. Tetapi, kuncup-kuncupnya sudah menjulur, kentara di antara tanaman-tanaman lain di suatu taman bunga. Dengan modal menghidupi dua kata itu, aku dan gadis batas senja ingin lebih jauh masuk ke dalam hubungan terdalam antar-manusia: perkawinan.

Sederhananya, gadis batas senja adalah manusia yang mendamba kebahagiaan, sedangkan aku, sebagai peziarah, adalah pendamba keberartian. Dalam tarik menarik antara pilihan untuk menjadi bahagia –yang pada hakikatnya adalah insting alami, dan menjadi seseorang yang berarti bagi masyarakatnya bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Ia bukan lawan kata. Bisa disatukan. Bisa dikawinkan.

Bahagia dan berarti, bisa jalan bersama-sama. Aku memaknainya dengan mengusahakan yang esensi adalah perjuangan untuk keberartian, untuk sebuah peradaban dan untuk peningkatan rasa kemanusiaan itu sendiri. Yang esensi itu, bagiku adalah cinta tak bersyarat. Persis seperti yang aku tuliskan kepada bulan jingga. Cinta yang tak mengenal perbedaan. Equality.

Cinta sederhana antara aku dan gadis batas senja, sedang bertumbuh, mengusahakan apa yang disebut sebagai sebuah peningkatan hidup. Tentang sebuah peningkatan hidup, dalam “Eleven Minutes” Paulo Coelho berujar, “Namun kalau kita bicara tentang peningkatan hidup, hendaknya dipahami bahwa sesuatu yang "cukup indah" tentu jauh berbeda dengan "yang terindah".

Bulan purnama terakhir setelah lima tahun yang lalu ketika ia menjadi jingga merona!

Perebutan Tafsir Kebebasan di Ruang Publik

2012-02-29T18:19:00.002+07:00

Hanung Bramantyo berorasi di aksi gerkan Indonesia Tanpa FPI, Jakarta, (14/2)

Oleh Awigra*

Publik terbelah posisinya ketika merespon wacana pembubaran Front Pembela Islam (FPI). Terlebih, pasca aksi pengusiran sejumlah pengurus pusat FPI oleh masyarakat Dayak di Pangkaraya, Kalimantan Tengah, (11/2) ditambah aksi massa gerakan Indonesia tanpa FPI di Bundaran HI (14/2) baru-baru ini. Mengingat, semangat pembubaran bisa berbenturan dengan semangat kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh konstitusi.

Pertanyaannya, jika terbukti ada kelompok yang jelas-jelas memiliki rekam jejak (track record) panjang melakukan berbagai tindak kekerasan, apakah atas nama kebebasan, mereka tidak bisa dibubarkan? Di titik ini, terjadi pertempuran wacana yang sengit tentang hakikat kebebasan di ruang publik.

Di satu sisi, ormas anarkis kerap dengan dalih tafsir moral keagamaan tertentu merasa bebas memaksakan keyakinannya dan kebenarannya kepada publik yang belum tentu setuju dengan cara-cara kekerasan. Di sisi lain, orang-orang yang mengecam aksi-aksi kekerasan yang dilakukan FPI dan sampai pada tahap ingin membubarkan FPI, memiliki argumen bahwa kebebasan mereka selama ini dibelenggu, dan tak jarang diintimidasi oleh ormas anarkis.

Di titik ini, Isaiah Berlin dengan jeli pernah mendefinisikan tentang kebebasan. Berlin, mendefinisikan kebebasan dalam dua arti; positif dan negatif. Pertama, kebebasan positif adalah kebebasan untuk (freedom to), dan yang kedua kebebeasan negatif yaitu kebebasan dari (freedom from). Dari Berlin, kita bisa mengiris persoalan secara lebih cermat.

Dengan argumen tafsir sepihak moral keagamaan tertentu, apakah seseorang atau sekelompok orang bisa bebas untuk melakukan apa saja, termasuk melakukan sweeping, pembakaran, penghancuran, dan bahkan pembunuhan? Tentu saja makna kebebasan untuk (freedom to) ini harus dipertanyakan. Apakah hal itu adalah esensi dari kebebasan?

Sementara, massa aksi yang terus bergerak meski dalam bayang-bayang diserang, sudah berada pada titik nadir kesadaran yang jenuh, muak, dan jengkel dengan intimidasi dari aksi-aksi FPI. Perlu diketahui, gerakan Indonesia tanpa FPI melakukan aksi damai di bawah ancaman penyerangan dan dihantui perasaan tidak aman karena ada pernyataan polisi di lapangan yang mau lepas tanggung jawab jika terjadi serangan oleh FPI. Dan benar, koordinator lapangan dalam aksi itu menjadi target serangan oleh beberapa orang yang pada akhirnya terbukti sebagai anggota FPI.

“Daripada diam ditindas lebih baik bersuara,” demikian beberapa kali mereka berbagi semangat dalam koordinasi aksi yang dilakukan oleh beberapa orang melalui jejaring sosial twitter. Dalam situasi seperti inilah, sejatinya mereka ingin menyuarakan arti kebebasan dari (freedom from) rasa takut. Di Bundaran HI, mereka ingin menyerukan makna kebebasan dari berbagai tindak kesewenang-wenangan, intimidasi, dan aksi main hakim sendiri, yang dalam konteks ini, kerap dilakukan oleh FPI.

Apakah Solusinya UU Ormas?

Dalam tarik-menarik dua tafsir kebebasan di ruang publik ini, eksektif hadir sebagai regulator. Pemerintah, dalam hal ini Mendagri Gemawan Fauzi merespon –di beberapa media, persoalan ormas anarkis seperti FPI bisa dibekukan dan dibubarkan dengan jalan membuat peraturan baru yaitu merevisi UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Cara pandang pemerintah, dengan kata lain, melihat aksi-aksi ormas anarkis harus dibatasi dengan peraturan perundang-undangan. Ada persoalan dalam cara pandang pemerintah yang seperti ini. Pemerintah kerap berpikir bahwa solusi dari persoalan adalah dengan menerbitkan UU baru. Padahal, konstitusi telah memberi jaminan kebebasan berserikat dan berkumpul.

Pertanyaannya kemudian, intepretasi tentang kebebasan dalam pengertian seperti apa yang perlu diartikan di sini? Dalam konteks ini, saya mendukung argumen Berlin tentang kebebasan negatif, yang secara hakiki yaitu kebebasan dari (freedom from). Pemerintah, hanya perlu menjamin setiap warga negara dalam merayakan hak-hak dasarnya.

Oleh sebab itu, pemerintah tidak perlu repot-repot merumuskan revisi UU Ormas yang semangatnya masih bisa membekukan organisasi massa. UU tersebut sudah tidak selaras dengan semangat demokrasi, dan UU Ormas tersebut hanya perlu dicabut. UU Ormas berbenturan dengan semangat kebebasan berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat yang merupakan hak asasi manusia. Jika ada pihak yang ingin memaksakan kehendaknya dengan dalih apa pun –termasuk dalih keagamaan– dan melakukan penyerangan, intimidasi, pengeroyokan dan bahkan pembunuhan, maka instrumen Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) masih bisa digunakan.

KUHP kita, sudah lebih dari cukup untuk menjerat pelaku, yang turut serta, yang memerintahkan suatu tindak kejahatan, ataupun yang menyatakan permusuhan atau pun kebencian terhadap suatu golongan secara terbuka di muka umum. Seharusnya, tidak lagi ada alasan bagi Kepolisian untuk tidak menindak tegas para pelaku.

Jika memang suatu kelompok memiliki rekam jejak yang mengganggu ketertiban umum, maka pembubaran hanya bisa dilakukan melaui jalur peradilan. Hal ini selaras dengan semangat yang ada pada UU Yayasan. Dan apabila kelompok-kelompok tersebut tidak berbadan hukum yayasan, maka doronglah RUU Perkumpulan yang semangatnya mengikuti UU Yayasan di mana pembubaran tidak dilakukan sepihak di bawah institusi pemerintah, seperti Depdagri. Melainkan, pembubaran hanya bisa dilakukan setelah melalui proses peradilan. Di sanalah, sejatinya esensi Indonesia sebagai negara hukum. [ ]

*Aktivis Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK)

Muda, Beda, dan Berbahaya

2012-02-24T13:45:00.005+07:00

I Wayan Balawan and JRX SID @ Kemang, photo by: Awi

Balawan and Superman Is Dead!!!

JIKA KAMI BERSAMA

2012-02-24T04:33:00.003+07:00

Superman Is Dead is on Radio Show at Kemang, dawn of Friday, February 24, 2012. Photo: by Awi

Superman Is Dead feat Shaggy Dog

Jika kami bersama
Nyalakan tanda bahaya
Jika kami berpesta
Hening akan terpecah

Aku dia dan mereka
Memang gila memang beda
Tak perlu berpura pura
Memang begini adanya

Dan kami disini
Akan terus bernyanyi

Dan jika kami bersama
Nyalakan tanda bahaya
Music akan terhentak
Anda akan tersentak

Dan kami tau anda bosan
Dijejali rasa yang sama
Kami adalah kamu
Muda beda dan berbahaya

Lepaskan semua belenggu yang melingkari hidupmu
Berdiri tegak menantang disana garis depan
Aku berteriak lantang untuk jiwa yang hilang
Tuk mereka yang selalu kita singkirkan
Ketika tiada tempat lagi untuk berlari
Ketika tiada orang yang akan peduli
Aku dan dia selalu menunggumu disini
Tak akan skali lagi hyeeeee...

Dan kami disini
Akan terus bernyanyi

Dan jika kami bersama
Nyalakan tanda bahaya
Music akan terhentak
Anda akan tersentak

Aku dia dan mereka
Memang gila memang beda
Aku adalah kamu
Kita muda dan berbahaya

Mampukah Indonesia Fasilitasi Krisis Misil Korut?

2012-02-18T01:31:00.005+07:00

Pada Agustus 2006, Pemerintah Jepang melalui Menteri Pertahanannya Fukishiro Nukaga mengusulkan agar pemerintah Indonesia mengambil sikap pro-aktif terhadap krisis misil di Korea Utara. Jakarta, dinilai memiliki peran strategis karena kedekatan hubungannya dengan Pyongyang untuk menjembatani dialog akibat kebuntuan six party talks.

Kepercayaan ini perlu dibayar dengan kerja serius dari pemerintah Indonesia. Dalam waktu belakangan ini, Korut mengajukan tawaran kerjasama pangan ke Indonesia, akibat krisis pangan di Korut, terlebih pasca uji coba rudal Korut.

Krisis nuklir Korut juga terus berlanjut bahkan sepeninggal Kim Jong Il. Seharusnya, kepercayaan Jepang terus dijaga dan menjadi modal sosial Indonesia dalam pergaulan dunia untuk melaksanakan tugas konstitusi yaitu berperan serta aktif memelihara perdamaian dunia.

Berikut adalah straight news yang pernah saya buat sesaat setelah meliput pertemuan Menhan Jepang dan Menhan RI, Juwono Sudarsono.

Jakarta, 8 Agustus 2006 – Pemerintah Indonesia akan menjadi fasilitator pertemuan antara Menteri Pertahanan Korea Utara dan Menteri Pertahanan Korea Selatan untuk membahas krisis nuklir yang sedang melanda semenanjung Korea, setelah Korut melakukan percobaan peluncuran 7 roketnya.

“Saya mendapat tugas dari Presiden untuk tetap menjajaki pertemuan Menhan Korut dan Menhan Korsel bersedia bertemu di Indonesia. Dephan Indonesia bersedia memfasilitasi pertemuan itu,” ujar Menhan Juwono Sudarsono dalam jumpa pers usai menghadiri pertemuan dengan Menhan Jepang Fukishiro Nukaga di Gedung Dephan Jakarta, Selasa (8/8).

Yuwono melanjutkan, usai Presiden menunda kunjungannya ke Korsel dan Korut, Presiden berupaya untuk melakukan pendekatan-pendekatan di luar dari pembicaraan enam pihak (Six Party Talks) yang selama ini telah ditunda. Salah satu upayanya adalah mengirim Duta Besar Nana Sutresna ke Korut dan Korsel. Hasilnya adalah penjajakan pertemuan dua Menhan di Indonesia.

Namun, Yuwono belum bisa memastikan kapan pelaksanaan pertemuan dua Menhan tersebut. “Sesegera mungkin. Masih dijajaki. Belum ada perkiraan waktu yang pasti,” ujar Juwono.

Menurut situs resmi Departemen Luar Negeri RI, Pemerintah RI telah mengutus Nana Sutresna sebagai Utusan Khusus Presiden RI untuk melakukan courtesy call berkaitan dengan masalah ini. Rencana kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Korea Utara pada tanggal 17-19 Juli 2006 sampai saat ini juga masih belum dapat dikonfirmasikan karena terkait erat dengan hasil pertemuan utusan khusus RI dengan pihak Korea Utara tersebut.

Beberapa pesan dari berbagai negara diindikasikan telah diterima Pemerintah RI untuk disampaikan kepada pihak Korea Utara. Sebagaimana disampaikan oleh Jubir (Dr. Desra Percaya), pesan yang dimaksud juga merupakan posisi Pemerintah RI mengenai masalah ini, yaitu suatu himbauan agar dimulainya kembali six party talks.

Dikaitkan dengan posisi RI terhadap pembangunan instalasi nuklir oleh Korea Utara, Jubir menjelaskan bahwa Korea Utara telah menarik diri terhadap Non-Proliferation Treaty dengan mengambil dasar pada NPT pasal 10 mengenai masalah penarikan diri (withdrawal). Namun legalitas penarikan dirinya mengalami kontroversi dan dinyatakan tidak sah oleh beberapa negara sehingga dengan demikian masih dianggap pihak dari NPT tersebut. Dalam hal ini, Jubir menyampaikan bahwa posisi Indonesia akan mengacu pada hasil rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh IAEA terkait masalah ini.

Berkaitan dengan pertanyaan wartawan mengenai apakah diperlukannya suatu consent bagi Indonesia dari negara-negara yang terlibat six party talks untuk membahas masalah nuklir di Korea Utara, Jubir menegaskan bahwa sebagai negara merdeka Indonesia tidak memerlukan consent dari pihak manapun. Bahkan dalam pertemuan bersama anggota Kaukus Parlemen Indonesia-Jepang, Mr. Taku Yamazaki, pada hari Kamis kemarin, telah disampaikan bahwa Jepang juga mendorong agar kunjungan Presiden RI ke Korea Utara agar tetap dilakukan karena berbagai jalur yang ada telah tertutup semua.

Penyebab dari tindakan Korea Utara tersebut mungkin dilakukan karena isolasi masyarakat internasional, ancaman yang dirasakannya atau reaksi dari suatu situasi. Untuk itu, jalur-jalur kontak perlu digunakan sehingga penyelesaian masalah ini dan upaya klarifikasi mengenai alasan uji coba rudal oleh Korea Utara dapat ditemukan.

Sementara, Menhan Jepang masih sangat berharap Pemerintah Indonesia aktif ambil bagian dalam upaya penyelesaian krisis rudal di Korut. Menurutnya, Indonesia memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan Korut.

“Oleh karena itu, saya sampaikan kepada Menteri bahwa Jepang ingin bekerjasama dengan Indonesia,” kata Fukishiro.

Pemerintah Jepang saat ini sedang bersiap-siap apabila rudal Korut diluncurkan ke Jepang. Militer Jepang menurut Fukishiro sedang meningkatkan kekuatan pertahanan dalam negerinya.

Fukishiro menjelasakan, pada perinsipnya Jepang tidak akan mengalami perubahan berperang dengan negara lain dan juga pasukan bela diri Jepang dilarang memainkan kekuasaan militer di luar negeri, seperti tertuang dalam Undang-Undangnya. “Perinsip-perinsip militer tersebut akan dipertahankan meskipun terjadi krisis rudal yang terjadi di Korut,” tegasnya.

Berbeda dengan pemerintah Jepang yang begitu kahwatir dengan perkembangan militer Cina, yang dinilai tidak transparan dalam hal anggaran pertahanan, pemerintah Indonesia menganggap wajar kalau Cina ingin meningkatkan anggaran pertahanan sesuai dengan pertumbuhan ekonominya.

“Kita bisa menghargai. Yang penting, Cina jangan merasa dikepung oleh beberapa negara Asia termasuk Indonesia,” kata Yuwono.

Sejarah Singkat Hubungan Diplomatik

Seperti dilansir dalam situs resmi kemlu.go,id, hubungan diplomatik/politik RIRRDK secara resmi dibuka bulan Januari 1964, yang diawali dengan pendirian Konsulat Jenderal RI di Pyongyang, dengan Konjen Sufri Yusuf. Setahun kemudian, perwakilan RI di Pyongyang ini ditingkatkan menjadi Kedutaan Besar RI, dengan Dubes RI pertama di Pyongyang dijabat oleh R. Ahem Emingpradja.

Sejarah hubungan kedua negara diawali ketika Presiden RI, Soekarno melakukan kunjungan ke RRDK pada bulan November 1964, yang kemudian dibalas dengan kunjungan Presiden Kim Il Sung bersama putranya Kim Jong Il ke Indonesia pada bulan April 1965. Kunjungan kedua pemimpin RRDK ke Indonesia ini dianggap mempunyai arti penting bagi kedua bangsa dan selalu dikemukakan oleh para pemimpin RRDK dalam berbagai pertemuan.

Pada setiap kesempatan pertemuan bilateral Indonesia-RRDK, para pejabat RRDK senantiasa menekankan bahwa kedua pemimpin (Bung Karno dan Kim Il Sung) telah meletakkan dasar-dasar hubungan persahabatan kedua negara yang saat ini terus berkembang. Dalam kunjungan Presiden Kim Il Sung ke Indonesia, Bung Karno telah memberikan bunga anggrek yang kemudian diberi nama "Kimilsungia". Bunga itu selanjutnya ditetapkan sebagai salah satu bunga nasional RRDK yang menjadi perlambang hubungan kedua negara.

Sejak saat itu, hubungan RI-RRDK berkembang semakin baik. Hal ini ditandai dengan banyaknya dukungan yang diberikan RRDK pada Indonesia di forum Internasional maupun regional. Begitu sebaliknya, Indonesia juga senantiasa mendukung proses reunifikasi kedua Korea secara damai serta senantiasa mengusahakan peningkatan hubungan baik antara kedua negara di berbagai bidang.

Kerjasama dan Hubungan Politik

Hubungan bilateral RI-RRDK selama ini berjalan sangat baik. Indonesia tetap memegang komitmen untuk menganut prinsip “even-handed policy” dalam membina hubungan dengan RRDK dan Republik Korea. Berkenaan dengan hal ini pula, RRDK senantiasa mengharapkan dukungan Pemerintah RI terhadap berbagai kebijakan RRDK.

Indonesia senantiasa mendukung proses reunifikasi secara damai dan berpendirian bahwa penyatuan dua Korea adalah masalah bangsa Korea yang apabila terwujud akan mempunyai arti penting bagi terciptanya perdamaian dan keamanan di wilayah Asia Timur, khususnya Semenanjung Korea. Dengan terciptanya situasi yang aman dan damai di kawasan ini, pada gilirannya akan memberi kontribusi bagi terciptanya suasana yang kondusif bagi upaya pembangunan dan kerjasama yang konstruktif antara negara-negara di kawasan tersebut, termasuk Indonesia.

Hubungan di bidang politik kedua negara juga diimplementasikan dengan kerjasama yang erat di fora intemasional dimana RRDK hampir seluruhnya mendukung pencalonan Indonesia dalam berbagai jabatan di organisasi internasional (khususnya dalam forum PBB dan GNB).

Demikian pula Indonesia juga memberikan perhatian yang seksama menyangkut permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah dan masyarakat RRDK. Seperti halnya pada saat pemungutan suara resolusi mengenai country specific human rights resolution, termasuk dalam pembahasan Third Committee–Resolution address human rights situation in the Democratic People’s Republic of Korea, yang berlangsung di New York tanggal 21 November 2008.

Dalam pemungutan suara tersebut Delegasi Indonesia bersama dengan Delegasi dari negara-negara seperti Algeria, Belarus, China, Cuba, Democratic People’s Republic of Korea, Mesir, Papua New Guinea, Iran, Lao People’s Democratic Republic, Libya, Malaysia, Myanmar, Namibia, Nicaragua, Oman, Russian Federation, Somalia, Sudan, Syria, Uzbekistan, Venezuela, Viet Nam, Zimbabwe menyatakan menentang resolusi. Sementara sebanyak 95 negara mendukung dan 62 negara lain bersikap abstain.

Dalam pernyataannya Delegasi Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia mendukung keinginan masyarakat internasional dalam memperbaiki kondisi pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) di berbagai negara, termasuk perbaikan hak asasi manusia di RRDK. Namun demikian, upaya perbaikan kondisi (HAM) hendaknya ditempuh atas dasar dialog dan kerjasama. Delegasi Indonesia juga mendorong Pemerintah RRDK untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap isi resolusi termasuk menyangkut kasus penculikan warganegara asing.

SESUDAH HARI INI

2012-02-18T00:54:00.007+07:00

Lirik : dari puisi ”Masihkah Engkau?” oleh: J. Adi Wardaya, SJ

Arr. : Antonius Febri H

Dinyanyikan oleh : Agnes Sawitri L. dan KePingS

Date : Medio 2002

Perjalanan ini telah hisap habis kita

Masihkah kau ingin jadi lilin dalam gelap malam

Menerangi hati dan hangatkan tubuh letih

Bagi mereka yang terus jaga kesadaran diri

Perjalanan ini telah hempaskan kita

Masihkah kau sanggup jadi tongkat dalam amuk badai

Tuk menopang kuat langkah kecil nan letih

Pengembara muda damba makna cinta

Ref. : Sesudah hari ini

Adakah tersisa di dada

Keberanian membara tuk jadi saudara

Sesudah hari ini

Masihkah tersimpan di relung hati

Kehendak bebas dan segenggam niat tuk berbagi

Perjalanan ini seakan tak kunjung purna

Masihkah kau rela jadi air pelepas dahaga

Bagi jiwa muda yang haus arti dan makna

Dalam pergumulan yang tak kenal lelah

* lagu ini ditulis untuk mereka yang bertugas menemani peziarahan orangmuda, untuk mereka yang sungguh-sungguh memiliki hati untuk orangmuda dan untuk mereka yang berpihak pada orangmuda.

Toto Chan: Anak Adalah Subjek Pendidikan

2012-02-18T00:41:00.006+07:00

Totto Chan adalah kisah Tetsuko Kuroyanagi yang menceritakan kembali pengalamannya masa kecilnya ketika masih duduk di bangku Sekolah Dasar. Totto Chan (baca: Totto Cang) adalah sebutannya sewaktu masa kanak-kanak. Seperti lazimnya kanak-kanak di Jepang, Tetsuko mendapat tambahan kata Chan di belakang nama panggilannya. Selain sebagai tokoh utama, Totto Chan sekaligus menjadi judul dari karya Kuroyanagi.

Buku Totto Chan merupakan biografi sederhana yang mengambil setting di Jepang pada masa sekitar Perang Dunia II. Pengalaman kekaguman pada sosok kepala sekolah Sosaku Kobayashi (1893-1963), yang tidak bisa dilepaskan dari Tomoe Gakuen (Sekolah Dasar) yang didirikannya, serta lingkungan sekitarnya adalah cerita-cerita di dalam buku tersebut.

Pengalaman kekaguman yang bukan tanpa alasan. Kekaguman pada konsep mendidik yang bisa dikatakan berbeda dari seorang Mr. Kobayashi. Pendidikan yang mengajarkan siswa-siswi Tomoe Gakuen, mulai sejak dini untuk menjadi subjek dari pendidikan. Totto Chan dan teman-temannya mulai dilatih untuk menentukan sendiri mata pelajaran yang akan ia pelajari, menu makan siang, berpidato di depan teman-teman sekolahnya, serta berbagai aktivitas lain, tanpa harus mengabaikan perintah yang ditetapkan oleh sekolah. Lebih dari itu, kisah Totto Chan mampu memberikan inspirasi yang mampu memutarbalikkan cara pandang banyak orang terhadap suatu hal, yaitu bagaimana menilai dan mendidik seorang anak.

Tetsuko dalam bertutur, mengambil satu persatu kejadian menarik yang dialami Totto Chan sewaktu masih di Tomoe Gakuen. Setiap kisah dieksplorasi secara lebih mendalam walaupun dikemas dalam sebuah cerita sederhana. Dan dengan alur runtut, sehingga menarik pembaca untuk mengikuti dinamika seorang Totto Chan.

Cerita dibumbui dengan penggambaran situasi, watak, percakapan singkat, serta pergulatan batin Totto Chan dan orang-orang di sekitarnya dalam menghadapi suatu masalah. Selain itu, setiap cerita memiliki keunikan tersendiri dalam menyampaikan pesan moral maupun nilai-nilai kehidupan.

Totto Chan telah mengangkat suatu fenomena riil dan universal dalam masyarakat, khususnya dunia pendidikan. Fenomena yang menggambarkan hubungan anak dan orang tua, siswa dan guru, hubungan antarsiswa, hubungan guru dan orang tua siswa, hubungan mereka dengan orang lain, serta hubungan mereka dengan alam sekitarnya.

Oleh karena itu, walaupun kisah Totto Chan diangkat dari negri Matahari Terbit dan kisah tersebut berlangsung sekitar tahun 1940-an, kisah ini masih “hidup” sampai saat ini. Karena, masalah-masalah tersebut sebenarnya tidak hanya terjadi di Jepang saja. Permasalahan mengenai bagaimana anak-anak menginginkan sesuatu, bagimana orang tua mengerti keinginan anak, bagimana penilaian guru terhadap seorang anak didik, dan sebagainya, merupakan pengalaman umum yang ada di setiap tempat.

Membaca Totto Chan pikiran kita langsung bercermin kepada situasi pendidikan dasar di negara kita. Penulis dengan latar belakang emosi kebanggaannya pada sekolahnya, mampu menghadirkan Totto Chan polos hidup kembali di tengah-tengah kita. Totto Chan kecil secara tidak langsung mampu menggiring mata hati kita untuk bersama-sama berefleksi, dalam melihat kembali substansi pendidikan anak.

Tetsuko dalam menuliskan pengalamannya mengambil jarak dari Totto Chan. Sehingga meskipun merupakan sebuah “diary” pribadinya, kisah ini tetap enak untuk dibaca, karena tidak dalam satu sudut pandang orang tertentu saja.

Kisah ini akan selalu aktual selama dunia pendidikan masih ada.

oooOOOooo

Jakarta, pada Hari Sumpah Pemuda 2004

Gerakan Indonesia Tanpa FPI

2012-02-16T13:13:00.006+07:00

Hanung Bramantyo memberikan orasi dalam aksi Indonesia Tanpa FPI di Bundaran HI, Jakarta, (14/2)

Di Balik Operasi Djakarta

2012-02-15T22:00:00.002+07:00

Sejak berdirinya negara, Amerika Serikat (AS) telah memiliki filosofi untuk mendedikasikan dirinya mendukung demokarasi liberal dan penegakan hukum. Komitmen ini dapat ditemukan dalam beberapa dokumen penting termasuk deklarasi kemerdekaan (Declaration of Independence) 1776 –di mana di sana disebutkan bahwa kehidupan, kebebasan, dan meraih kebahagiaan adalah hak semua orang dan tidak dapat dihilangkan– Konstitusi, dan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Mulai dari George Washington sampai Barack Obama terus mengaku dirinya bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) selama menjalankan pemerintahan, baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam sejarah kebijakan luar negerinya, AS merupakan negara yang aktif melakukan ekspansi teritorial, ekonomi dan persebaran kultur negaranya. Akibatnya, sering terjadi konflik antara keinginannya mempromosikan demokrasi dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip HAM dengan tujuannya mengejar kepentingan nasionalnya dalam hal keamanan, maupun dalam memajukan ekonomi negaranya.[1]

Realitas yang menunjukkan sikap ganda ini menimbulkan akibat-akibat yang saling bertentangan. Pada waktu tertentu sikap ini berarti tidak melibatkan diri dalam urusan dalam negeri negara lain, untuk tidak mengatakan campur tangan, pada kesempatan lain, sikap ini berarti internasionalisme dan melibatkan diri dengan aktif dalam politik dunia.[2]

Kebijakan luar negeri AS adalah hasil dari pertarungan kekuasaan baik hasil dari konflik maupun kerjasama di antara para pembuat kebijakan luar negeri. Di sana terdapat tarik-menarik kepentingan, ideologi (realis yang menekankan kepentingan nasional maupun idealis yang lebih mengedepankan nilai-nilai AS) di antara para para pembuat kebijakan.

Masih menurut Baehr, secara singkat politik luar negeri AS ditandai oleh pemikiran dari sudut baik dan jahat, dari sudut moralisme, yang terwujud dalam sosok negarawan seperti Woodrow Wilson, John Foster Dulles, dan Jimmy Carter. Bersamaan dengan itu, ada sentuhan realisme yang kuat, yang didasarkan pada sejumlah alasan untuk kepentingan negara, yang terwujud dalam sosok mantan diplomat George Kennan dan mantan Menteri Luar Negeri Henry Kissinger. Kissinger, dengan tegas menolak HAM dimasukkan menjadi bagian dari tujuan politik luar negeri.[3]

Kedua garis pemikiran ini –moralisme dan kepentingan nasional– dijumpai dalam politik luar negeri AS, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Di satu pihak, tekanan kuat pada HAM mengandung kadar moral yang kuat seperti terlihat dalam politik luar negeri Presiden Jimmy Carter. Di pihak lain, politik luar negeri AS juga mengandung ciri instrumen yang kuat: dengan menekankan HAM, maka tujuan politik luar negeri lainnya yang lebih utama dapat dicapai, seperti dalam pemerintahan Reagan dan Bush.

Dukungan AS terhadap rezim-rezim anti demokrasi dan pelanggar HAM diuraikan oleh David F. Schmitz dalam bukunya yang berjudul “The United States and Right-Wing Dictatorships, 1965-1989” di mana ia menyimpulkan, melewati hampir seluruh abad ke-20, AS mendukung kediktatoran sayap kanan atas nama stabilitas, perdagangan, dan anti komunis. Sementara rezim-rezim diktator yang didukung berjanji untuk melaksanakan dan menjaga order, mencegah revolusi, dan menjaga investasi AS serta menjamin akses ke pasar.[4]

Fakta dukungan AS terhadap rezim-rezim anti demokrasi dan pelanggar HAM juga dipertegas oleh Naomi Klein dalam bukunya “Shock Doctrine”.[5] Klein membongkar berbagai pengabaian persoalan HAM dengan menggunakan dalih pembendungan terhadap ancaman komunisme dalam kebijakan luar negeri AS. Peran AS mendukung rezim-rezim pelanggar HAM dan anti demokrasi, terjadi di Amerika Selatan, Asia, Eropa dan Afrika.

Dukungan AS terhadap rezim diktator anti demokrasi ini, menurut Klein, dimulai dari era Dwight Eisenhower dari Partai Republik, yang berhasil menangkap fenomena developmentalism, berikut gagasan untuk memeranginya. Proyek ini diinisiasi oleh serangkaian kejadian di Iran dan Indonesia ketika Mohammad Mossadegh dan Soekarno melakukan berbagai proyek nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan minyak. Melalui serangkaian operasi, Central Intelligence Agency (CIA) sukses menggeser kekuasaan Mossadegh di Iran dan mendukung coup d’etat di Guatemala tahun 1953 dan 1954.

Kesuksesan di Guatemala menuai tantangan yang lebih berat ketika memasuki belahan Selatan benua Amerika, di mana developmentalism memiliki akar ideologi dan massa yang kuat. Usaha ini dimulai ketika di Chile bertemu dua orang AS yaitu Albion Patterson, Direktur U.S International Cooperation Administration –badan ini kini menjadi USAID– dengan Theodore W. Schultz ketua program Departemen Ekonomi Universitas Chicago. Schultz berpendapat;

“What we need to do is to change the formation of the men, to influence the education, which is very bad”. [6]

Banyak bukti menunjukkan bahwa CIA berperan serta aktif dalam mendukung sejumlah pihak di Chile untuk mengkudeta[7] pemerintahan Salvador Allende. Budiarto Shambazy dalam pengantar buku Membongkar Kegagalan CIA yang ditulis oleh wartawan The New York Times, Tim Weiner, menggambarkan peran CIA dalam kudeta Allende meneruskan model kesuksesan CIA di Indonesia yang mendukung Soeharto mengkudeta pemerintahan Soekarno.

Saking suksesnya CIA memakai metode ini untuk menunggangi Jendral Augusto Pinochet menggulingkan pemerintahan Chile yang dipimpin Presiden Gustavo Allende yang pro-komunis tahun 1973. Nama covert operation itu “Operasi Djakarta.”[8]

Apa yang terjadi di Amerika Selatan sebelumnya terjadi di Benua Afrika. Pada pertengahan 1950-an Afrika Selatan memasuki babak paling kelam dengan pemerintahan apartheid. Nelson Mandela yang waktu itu adalah pemuda progresif yang tergabung dalam African Nationalist Congress (ANC) harus mengubur impiannya mewujudkan Afrika Selatan yang berdaulat dengan menjalankan Freedom Charter-nya. Politik apartheid yang dijalankan pemerintah tidak sekadar membagi kekuasaan politik termasuk hak suara bagi kulit putih, melainkan apartheid adalah satu bentuk sistem ekonomi yang menggunakan rasisme untuk menekan sejumlah perjanjian yang seluruhnya menguntungkan jumlah penduduk kulit putih, meski mereka sedikit jumlahnya.[9] F.W de Klerk adalah pemimpin Partai Nasional yang didukung oleh kepentingan modal asing untuk menghalangi usaha Mandela dan kawan-kawannya menjalankan Freedom Charter. Keterlibatan AS dalam mendukung rezim apartheid ini sejak pertengahan tahun 1950-an menjadi tanda tanya besar bagi kebijakan politik luar negeri AS, terutama menyangkut persoalan HAM dan demokrasi.

Dalam masa pemerintahan Lyndon B. Johnson dari Partai Demokrat, AS banyak terlibat aktif melalui CIA-nya dalam kudeta militer di Indonesia yang dipimpin Soeharto tahun 1965. Kudeta militer tersebut diikuti dengan pembunuhan massal (massacre) dan penghilangan kader maupun simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) serta pemenjaraan orang-orang yang dituduh komunis dengan maupun tanpa proses pengadilan. Klein mencatat, dalam sekitar satu bulan, setengah juta dan mungkin sampai satu juta orang dibunuh.[10]

Tentu saja, perilaku politik Amerika seperti ini banyak menuai kecaman dari negara-negara lain karena Amerika sering membanggakan dirinya sebagai kampiun dan garda demokrasi, dengan tradisi demokrasi yang kuat sejak deklarasi kemerdekaannya 4 Juli 1776 hingga kini. [11] Hal ini dipertegas dengan doktrin Carter (1980) yang berusaha mengaitkan masalah HAM dalam kebijakan luar negeri AS terhadap negara lain. Presiden Carter setidaknya menyampaikan tiga kategori hak yang hendak disampaikan AS ke seluruh penjuru dunia, di antaranya;

Kebijakan luar negeri HAM AS ini, mendapat tantangan serius ketika kepentingan strategis, ekonomi, dan keamanan AS terancam di negera lain. Persoalan ini kemudian menjadi pertarungan sengit di antara para pembuat kebijakan luar negeri AS dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya.

Di Chile bahkan, AS pun berani mengubah tradisi demokrasi negara itu yang sudah berlangsung sejak tahun 1930-an, karena merasa kepentingan nasionalnya terganggu. Semasa pemerintahan Richard M. Nixon dari Partai Republik, CIA dan pejabat tinggi pemerintahan AS terlibat aktif dalam mendukung kudeta militer Augusto Pinochet, dalam menggulingkan pemerintahan Allende yang mendapat mandat sah dari pemilu yang demokratis. Setelah kudeta berlangsung, Direktur CIA William Colby mengkonfirmasi dan membenarkan dukungan ekonomi dengan jumlah US$ 6.476.166 kepada partai politik di Chile, media, dan organisasi sektor privat di Chile yang menentang Salvador Allende.[13] Padahal, selama Pinochet[14] berkuasa, dia memimpin mejadi rezim pelanggar HAM dan anti demokrasi.

Menurut Darren Hawkins dalam Encyclopedia of Human Rights,[15] pemerintahan junta militer dipimpin oleh empat orang yaitu; Augusto Pinochet untuk Angkatan Darat, Jose Merino untuk Angkatan Laut, Gustavo Leigh untuk Angkatan Udara, dan untuk Kepolisian Cesar Mendoza. Angkatan Darat secara tradisional menjadi paling berpengaruh dan sejak Desember 1974, Pinochet diangkat sebagai Presiden. Di bawah Pinochet, pemerintahan Chile memiliki tiga misi utama: mengeliminasi Marxisme, membangun ulang ekonomi, dan stabilisasi sistem politik baru.[16] Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) atau dinas intelijen nasional di bawah kepemimpinan Manuel Contreras[17] adalah badan yang paling bertanggung jawab terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM selama 1973-1977 sebagai akibat dari politik eliminasi Marxis.

Meski jumlah komprehensif pelanggaran HAM selama pemerintahan junta belum pernah terpublikasi[19] secara utuh, tahun 1990 pemerintahan demokratik baru di bawah Presiden Aylwin membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Komisi itulah yang pada 1991 menerbitkan laporan tentang jumlah korban meninggal dunia dan orang yang dihilangkan di Chile. National Corporation of Reparation and Reconciliation mencatat ada 1.792 orang mati akibat pelanggaran HAM oleh pemerintahan Pinochet, selama periode September-Desember 1973.

Organisasi di bawah otoritas Gereja Katolik banyak mencatat detail persoalan orang hilang dan korban di bawah kepemimpinan junta militer. Adalah Committee of Cooperation for Peace (COPACHI) yang kemudian menjelma menjadi organisasi bernama Vicariate of Solidarity (Solidaritas Korban). COPACHI bekerja sama dengan jaringan di luar Chile dan mampu melakukan advokasi internasional dengan mengirimkan laporan tersebut kepada Amnesti International, International Committee of the Red Cross (ICRC), American Watch, the International Commission of Jursits, PBB, Organization of American State (OAS), dan lain-lain.

Akibat laporan ini, untuk pertama kali Majelis Umum PBB mengutuk pemerintahan Chile pada bulan Desember 1974. Dan, untuk pertama kalinya, penyalahgunaan wewenang negara dengan pelanggaran HAM dikritisi, meski tanpa menghubungkan persoalan ini dengan masalah keamanan internasional. Inggris lantas menghentikan penjualan senjata ke Chili 1974, dan AS, berdasarkan tekanan yang dilakukan oleh Senator Edward Kennedy dan lain-lain, mengurangi bantuan ekonomi ke Chile. AS akhirnya menghentikan bantuan militer, namun tidak menghentikan penjualan senjata.[20]

Hal-hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip HAM yang diyakini pemerintah dan warga AS. Di titik inilah politik luar negeri AS kerap menjadi bertolak belakang terhadap nilai-nilai yang diyakini AS, yaitu dukungan terhadap demokrasi dan pemajuan HAM. Pertanyaannya kemudian, mengapa hal itu bisa terjadi? Di mana posisi nilai-nilai tersebut dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri?

Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian tesis ini adalah apa makna HAM dan demokrasi dalam politik luar negeri Amerika Serikat –yang memiliki iklim demokrasi di dalam negerinya? Bagaimana relevansi dukungan AS pada rezim yang anti demokrasi dan HAM terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM yang dianut oleh AS? Dan mengapa politik luar negeri AS di Chile, sejak masa pemerintahan Richard Nixon sampai George H.W. Bush, mendukung rezim Augusto Pinochet? Padahal, Pinochet dikenal sebagai presiden yang anti demokrasi dan telah banyak melakukan berbagai pelanggaran HAM, dan hal ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai AS seperti pemajuan demokrasi dan penghormatan serta perlindungan terhadap HAM.

[Jika kawan-kawan tertarik menyimak lebih lanjut jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas. Tesis penelitian ini adalah sebuah konsep yang penulis sebut sebagai “capital securitizing”. Konsep capital securitizing merupakan definisi operasional yang ingin menjelaskan bagaimana cara kerja dari proses pembuatan kebijakan luar negeri AS yang tidak sejalan dengan nilai-nilai ideal politiknya. Silahkan hubungi saya untuk mendapatkan versi lengkap pdf-nya, di awigra@gmail.com]

Berikut dua endorsement dari Baskara T. Wardaya dan Robert Bala setelah membaca tesis saya, berikut petikannya:

"Secara geografis boleh saja dikatakan bahwa negara Chile itu sangat jauh dari Indonesia. Namun demikian kasus-kasus yang dialami Chile dalam hal pengaruh Perang Dingin, cengkeraman modal asing serta ambiguitas pelaksanaan demokrasi sangat mirip dengan Indonesia. Dengan jeli buku ini menggambarkan semuanya itu dan kita bisa belajar banyak darinya."

Baskara T. Wardaya, penulis buku Cold War Shadow: United States Policy toward Indonesia 1953-1963.

Studi kasus Cile yang dibuat Daniel Awigra, menunjukkan bahwa idealisme demokrasi begitu kontradiktif di lapangan. Jaminan modal ternyata lebih kuat ketimbang idealisme demokrasi. Kasus yang sama akan terus melukai sejarah karena kata dan laku, idealisme dan praksis tidak hadir secara sinkron.

Robert Bala, Pemerhati Amerika Latin

[1] David F. Schmitz, The United States and Right-Wing Dictatorships, 1965-1989, Cambridge University Press, 2006, hal. 1

[2] Peter R. Baehr, Hak-hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri, Yayasan Obor Indonesia, 1998, hal.87

[3] Ibid., hal. 89

[4] David F. Schmitz, Op.Cit., hal. 241

[5] Naomi Klein, Shock Doctrine, Penguin Books, 2008, hal. 57-59

[6] Ibid., hal. 59

[7] Grace Livingstone, America’s Backyard: The United States and Latin America from the Manroe Doctrine to the War on Teror, Zed Books Ltd, 2009, hal. 58, militer AS berkomunikasi sampai saat kudeta berlangsung, dan terus berkomunikasi mendukung junta militer. Dari dokumen yang telah dipublikasikan, AS tidak secara langsung mendukung kudeta, namun hanya menciptakan suasana yang tepat untuk melaksanakan kudeta. Tahun 1975, rapat senat mempertanyakan apakah AS secara langsung terlibat dalam kudeta? Komite menemukan tidak memiliki bukti untuk hal tersebut. Militer Chile dan stafnya yang melaksanakan kudeta. Sampai sekarang cerita utuh tentang kudeta Allende belum bisa dikatakan. Banyak dokumen AS yang telah dipublikasikan, disensor habis-habisan.

[8] Tim Weiner, Membongkar Kegagalan CIA, Spionase Amatiran Sebuah Negara Adidaya, Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. xv

[9] Klein, Op.Cit., hal. 196

[10] Ibid., hal. 67

[11] James Baker dalam Mevelin I. Urofsky, Basic Readings in US Democracy, United States Information Agancy, Washington DC, 1994, hal. 354-355

[12] Ibid.

[13] Jeremi Suri, Henry Kissinger and the American Century, The Belknap Press of Harvard University Press, 2007, hal. 239

[14] Augusto José Ramón Pinochet Ugarte (Valparaíso, 25 November 1915–Providencia, 10 Desember 2006). Menurut Oppenheim, Lois Hecth, Politics In Chile: Democracy, Authoritarianism, and the Search for Development, Second Edition, Westview Press, 1999, Komisi HAM Chile melaporkan sebanyak 2.279 orang dibunuh selama pemerintahan Pinochet, 17,8 persennya berasal dari partai sosialis, 16,9 berasal dari MIR, dan 15,5 berasal dari komunis militan.

[15] David P. Forsythe (ed), Encyclopedia of Human Rights, on the article “Chile in the Pinochet Era” by Darren Hawkins, Oxford, 2009, hal. 309-319

[16] Ibid.

[17] Adalah Kolonel Manuel Contreras, Kepala Dinas Intelijen di bawah Pinochet yang mengaku bertanggung jawab atas berbagai pembunuhan dan penyiksaan kejam tersebut. Dia menjadi agen bayaran CIA dan bertemu dengan petinggi CIA di Virginia dua tahun setelah kudeta. Contreras akhirnya dipenjara selama 7 tahun setelah rezim Pinochet yang berkuasa selama 17 tahun tumbang, Tim Weiner, Op.Cit., hal. 403-404.

[18] Forsythe (ed), Op.Cit., hal. 310-311

[19] Kumpulan dokumen resmi rahasia yang sudah dirilis dapat diakses di sini; http://www.foia.state.gov/SearchColls/Results.asp?ResultMaxDocs=-1&ResultCount=50&SortField=DocDate&SortOrder=Desc&Page=1&Collection=state&DocumentClass=Kissinger&DocumentClass=foiaitar&DocumentClass=Pinochet&DocumentClass=Chile2&QueryText=&Search.x=35&Search.y=15#

[20] Ibid., hal. 311-312

Tantangan Keberagaman dalam Keberagamaan

2012-01-20T10:34:00.003+07:00

Sebuah Pengakuan

Barangkali, panggilan untuk masuk dan terlibat dalam arena persoalan keberagaman di Indonesia, saya terima ketika pada tahun 2002, saya dipercaya memimpin sebuah program Pekan Studi Islam dari Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Jakarta. Dalam program tersebut saya bersama sekitar 30 orang muda Katolik (OMK) tinggal, hidup, ngaji dan menjadi “santri” selama seminggu di Pesantren Assidiqiyah, pimpinan K.H Noor Iskandar, S.Q di Batu Ceper, Tangerang.

Pengalaman bertemu dan hidup bersama bukan saja merupakan perjumpaan, namun hal itu saya maknai sebagai persentuhan (baca: persen atau hadiah dari Tuhan). Dalam pengalaman persentuhan tersebut saya dan teman-teman OMK lain belajar apa yang disebut sebagai aqidah, konsep ketauhidan, jihad, dan sebagainya. Karena pondok pesantren tempat kami mengaji adalah pondok pesantren Nadhatul Ulama, maka nuansa kulturalnya begitu kuat terasa.

Rasanya wajah Islam yang rahmatan lil alamin (menjadi rahmat bagi sesama) yang saya dan teman-teman OMK lainnya pelajari dan rasakan di pesantren tahun 2002, sekarang semakin tidak mudah dijumpai di berbagai ruang pergaulan. Ada wajah-wajah baru yang mengaku membela agama dengan cara yang garang, sangar, dan bengis. Wajah-wajah baru yang waktu itu masih malu-malu, kini mereka tampil telanjang menunjukkan watak aslinya.

Dari wataknya yang anti keberagaman dan cenderung menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan persoalan, maka melihat lebih jauh dari mana asal-usul dan apa maksud eksistensinya serta bagaimana “berdamai” dengan mereka, tentu menjadi pertanyaan-pertanyaan saya selanjutnya.

Era kebangkitan agama

Disadari atau tidak, kita sedang menyaksikan dunia yang sedang berubah. Agama yang diprediksi akan memudar pengaruhnya pada abad baru ini justru disangkal oleh kenyataan yang berkata sebaliknya. Laporan utama majalah Times pada April 1996 berjudul “Is God Dead?” adalah semacam prediksi yang dengan percaya diri meramalkan era kebangkrutan agama. Contoh lain, pada awal milienium, The Economist juga menulis obituari tentang Tuhan. Tak lama berselang, tragedi 911 terjadi dan membenamkan itu semua. Sebuah zaman baru telah lahir. Tak berlebihan jika zaman baru itu disebut era kebangkitan agama.

Lihat saja Nigeria yang kini terpecah mejadi dua; Nigera utara yang Islam dan Nigeria selatan yang Kristen. Pentakosta berkembang pesat di Korea Selatan dan Brazil. Balkan terpecah antara Kosovo dan Bosnia yang Islam, sementara Serbia menganut Orthodoks, dan Kroasia yang Katolik. Partai berbasis Islam AKP kini berkuasa di negeri sekuler Turki.

Di Indonesia, gelombang radikalisme agama yang ditandai dengan kemunculan organisasi-organisasi Islam garis keras pada awal Reformasi yang masuk berbarengan saat rezim otoriter Soeharto tumbang. Paham radikal yang dibawa oleh kelompok-kelompok garis keras ini semakin percaya diri ketika gerakan ini menemukan jejak sejarah wacana pendirian Negara Islam di Indonesia yang seolah sedang mati suri.

Wacana negara Islam memang memiliki akar sejarah yang kuat di Indonesia bahkan sebelum Proklamasi Kemerdekaan. Ide pemberlakuan syari’at atau formalisasi syari’at Islam muncul dari kalangan pejuang Islam santri, yang berhadapan dengan pejuang Islam nasionalis di mana kemudian disepakati bahwa Indonesia bukanlah “Negara Agama”. Tetapi, keliompok-kelompok yang menginginkan formalisasi syariah tidak berhenti sampai di sana. Mereka mewariskan spirit dan ideologinya kepada generasi-generasi selanjutnya meski harus menghadapi berbagai opresi dari penguasa. Sampai pada kran kebebasan dalam alam demokrasi terbuka, mereka juga seolah terbebas dan hendak mewujudkan mimpi para pendahulunya; mendirikan Negara Islam.

Mengutip penelitian Ali Maschan Moesa yang dibuat tahun 2001-2003 tentang proyek radikalisme di Indonesia, ditemukan bahwa telah muncul “gerakan radikal” yang bertujuan memformalkan syari’at Islam dan menghendaki supaya syari’at Islam menjadi landasan berbangsa-bernegara. Target mereka adalah pencantuman kembali Piagam Jakarta dalam UUD 1945. Tetapi target tersebut hanyalah tujuan antara, sebab yang mereka inginkan adalah berdirinya Negara Syari’ah atau Negara Khilafah sebagai nama lain dari Negara Islam.

Masih menurut Maschan, adapun organisasi yang bisa digolongkan ke dalam gerakan ini adalah MMI (Majlis Mujahidin Indonesia), HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), Forum Komunikasi Ahlussunnah Waljama’ah, KAMMI (Kesatuan Aksi mahasiswa Muslim Indonesia), FPIS (Front Pemuda Islam), Jama’ah Muslim (Hisbullah), FPI (Front Pembela Islam), Laskar Jihad Ahlussunnah Waljama’ah, HAMMAS, Ikhwanul Muslimin, KISDI (Komite Indonesia Untuk Solidaritas Dunia Islam), dan PPMI (Persatuan Pekerja Muslim Indonesia).

Radikalisme di Indonesia dalam segala derajatnya dari yang paling rendah sampai yang tertinggi seperti dukungan terhadap aksi terorisme,[2] pernah diteliti dan hasilnya cukup mengejutkan. Sebuah survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), yang dirilis Maret 2005, menyatakan bahwa 1 dari 10 muslim Indonesia mendukung aksi pengeboman yang dilakukan Amrozi dan kawan-kawannya di Bali beberapa tahun lalu. Bagi peneliti LSI, hasil itu mencerminkan dukungan kepada radikalisme keagamaan ketika diterjemahkan ke dalam cara kekerasan demi agama. Hasil survei lain dari Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) terhadap 1.600-an siswa dan guru agama Islam di SMP dan SMA muslim di Jabodetabek, yang dilakukan dari Oktober 2010 hingga Januari 2011. Hasilnya, 41,8 hingga 63,8 persen responden menyatakan mendukung intoleransi dan kekerasan terhadap warga non-muslim.

Guntur Romli dalam artikelnya yang berjudul “Impor Fundamentalisme Islam dari Timur Tengah” memaparkan, sampai dalam tiga dekade ini, muncul aliran dan kelompok-kelompok Islam yang berbeda dari tipe-tipe Islam yang telah mengakar di Nusantara. Kelompok-kelompok Islam yang belakangan membanjiri Nusantara mengalami keterputusan sejarah dari aliran dan kelompok-kelompok Islam yang telah ada jauh sebelum Republik ini berdiri. Islam gaya baru ini justru memilih jalan yang berbeda dari ormas-ormas Islam yang lama. Mereka memilih jalur konfrontasi dengan Republik.

Mudah saja kita jumpai wajah-wajah mereka dalam berbagai aksi intoleran, misalnya pelarangan jemaat GKI Yasmin beribadah –dan bahkan merayakan natal tahun 2011- di tanah yang secara hukum sudah sah dan dikuatkan melalui kasasi Mahkamah Agung yang dimenangkan GKI Yasmin Bogor. Contoh lainnya adalah pembunuhan dan peneroyokan jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, pembakaran rumah ibadah Syiah di Sampang Madura, peristiwa perusakan gereja Katolik di Temanggung, Jawa Tengah, tragedi Monas berdarah, dan lain sebagainya.

Negara yang kalah

Persoalan keberagaman ini semakin berat ketika negara yang seharusnya menjamin keamanan warga negaranya justru kalah dengan kelompok-kelompok ini. Kasus pembunuhan terhadap tiga jemaah Ahmadiyah di Cikuesik Banten merupakan contoh yang bisa menjelaskan bagaimana kekalahan negara.

Polisi (sebagai aparat negara) telah mengetahui adanya rencana penyerangan tersebut. Polisi beralasan bahwa pihaknya kekuarangan aparat yang bertugas di lokasi. Tentu hal ini menjadi alasan bodoh karena sebenarnya mereka sudah mengetahui akan adanya rencana penyerangan.

Masalahnya di sini adalah polisi justru tidak bisa memberikan jaminan rasa aman bagi warga. Ketika polisi mengetahui rencana penyerangan yang akan terjadi di Cikeusik, hal yang justru dilakukan polisi adalah ingin “mengevakuasi” pemilik rumah dan tamu-tamunya. Sementara, merasa diri mereka tidak melakukan pelanggaran hukum, maka pemilik rumah beserta tamunya tiada mau menerima ajakan polisi untuk “diamankan”. Cara penanganan polisi yang tidak berani menangkap para penyerang dan justru “membiarkan” kejadian ini terjadi sampai merenggut nyawa 3 jemaah Ahmadiyah adalah hal yang patut dikutuk. Aparat kepolisian kalah terhadap para penyerang!

Apakah lantaran mereka yang ada di dalam rumah tersebut adalah penganut Ahmadiyah sehingga polisi membiarkan hal ini terjadi? Jika memang itu alasannya, maka polisi sudah melakukan diskriminasi terhadap warga Ahmadiyah yang juga warga negara Indonesia yang seluruhnya berhak mendapat rasa aman. Polisi (khususnya Polda Banten) dalam hal ini sebagai aparat negara telah gagal menjalankan fungsinya menjamin rasa aman tanpa diskriminasi bagi warna negara Indonesia. Jika ini tak segera dibenahi, apakah hukum rimba sebenarnya de facto telah menggantikan Indonesia sebagai negara hukum? Perlu ditegaskan di sini, polisi pun digaji dari APBN yang salah satu elemennya berasal dari pajak yang dibayarkan warga negara Indonesia, termasuk jemaat Ahmadiyah!

Vonis enam bulan penjara bagi anggota Ahmadiyah dalam kasus Cikeusik mencederai rasa keadilan, karena para pelaku pembunuhan pun diganjar hukuman yang kurang lebih sama. Celakanya, jaksa juga tidak menuntut mereka dengan pasal kriminal pembunuhan.

Memajukan demokrasi sekaligus membangun gerakan sosial riil bersama

Yang menjadi keprihatinan terutama di sini adalah cara pandang terhadap visi bernegara dari kelompok-kelompok tersebut yang perlu diperhatikan secara serius. Secara idiologis, kelompok-kelompok ini percaya sepenuhnya bahwa ruang publik harus ditata berdasarkan hukum yang berasal dari Tuhan. Mereka berkeyakinan bahwa manusia dilarang membuat hukum untuk manusia lain. Allahlah satu-satunya yang mutlak bisa membuat hukum bagi manusia. Maka syariat adalah harga mati dari kelompok-kelompok ini. Mereka tidak mau tunduk terhadap konstitusi dan hukum-hukum humaniter internasional, karena mereka hanya mau mengikuti hukum Allah. Intervensi moral agama dalam politik bernegara menjadi tujuan akhirnya.

Filusuf Jerman kontemporer Jurgen Habermas juga menegaskan hal ini. Dalam sebuah jurnal filsafat ia mendeskripsikan bahwa setelah tragedi 911 dunia memasuki era post-secularism, di mana ruang publik tidak bisa disterilkan dari urusan agama. Usaha pemisahan politik dari agama yang dilakukan oleh negara-negara yang mempromosikan sistem sekuler ternyata harus menerima kenyataan bahwa hal itu tidak bisa dipertahankan. Runtuhnya twin-towers WTC di jantung kapitalisme adalah bukti meledaknya usaha mengandangkan domain agama hanya masuk ke dalam kotak ruang privat.

Konsekuensi dari hal ini menimbulkan tantangan-tantangan tersendiri. Bagi kaum sekuler mereka harus siap pasang kuping untuk mendengarkan bahasa politik yang didasarkan pada keyakinan kebenaran atas tafsir satu agama tertentu dalam ruang publik. Sementara bagi orang-orang yang tidak mau memisahkan ruang publik dari keyakinan agamanya juga memiliki tantangan tersendiri yaitu mereka belajar mengartikulasikan keyakinannya di dalam alam demokrasi. Dalam tarik-menarik antara dua tegangan ini dinamika politik sejatinya kini sedang bergeliat membuat wajah barunya.

Orde Baru memang tampak berhasil mengatasi kelompok-kelompok ini, namun apakah untuk menyelesaikan persoalan ini justru kita kembali pada kekuasaan militer dan sentralistik ala Orba?

Demokrasi secara esensial harus dihidupkan karena demokrasi adalah penemuan sisi-sisi kesadaran manusiawi dalam mengatur kehidupan di dunia —karena yang diperbincangkan adalah kekuasaan manusiawi bukan Ilahi— menyediakan sebuah ruang dan tata-cara yang manusiawi pula.

Demokrasi bukan sekadar prosedur kekuasaan, bukan pula sebagai sistem yang ditentukan oleh mereka yang mayoritas. Demokrasi adalah pengakuan dan penerimaan terhadap prinsip-prinsip kesetaraan, kebebasan, toleransi, pluralisme, keadilan, pengakuan terhadap hak-hak kaum minoritas: agama, ras, aliran dan seksual. Demokrasi adalah pengakuan terhadap hak-hak dasar manusia yang tidak bisa dirampas atas nama apapun, misalnya hak berkeyakinan, hidup, kepemilikan, tidak disakiti dan lain-lain.

Selain itu, inisiatif untuk terus membangun civil society menjadi sebuah keniscayaan. Dalam civil society memungkinkan tumbuhnya diskusi dan kerja sama. Mengingat, perasaan kepercayaan dalam hubungan persaudaraan sejati hanya bisa tumbuh ketika terjadi kerja sama. Kerja sama dengan umat lain adalah modal sosial untuk meretas kecurigaan, melampaui rasa toleran, dan pada akhirnya membangun perasaan senasib sepenanggungan sebagai sesama anak bangsa.

Jujur, saya merindukan wajah keberagaman dengan sikap keberagamaan yang santun, ramah dan tak sepi humor.

[1] Campaign Manager di Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK)

[2] Kajian akademis tentang terorisme selalu berhadapan dengan kesulitan untuk mencari suatu definisi universal tentang terorisme. Masalah ini terungkap dengan baik dalam ungkapan “one person’s terrorist being another’s freedom fighter”. Bdk. Andy Widjajanto, Menangkal Terorisme Global, dalam buku kumpulan esai Terorisme yang diterbitkan oleh Imparsial, 2003

Hujan Penghujung Desember

2011-12-31T05:27:00.002+07:00

Musim panas lewat sudah. Daun-daun di pepohonan di sisi kanan dan kiri jalanan sisi kota terilhat hijau cerah memuda. Ketika tiba-tiba hujan mendadak mengguyur, tampak orang-orang berrebutan berteduh pada emper-emper rumah. Burung-burung pun demikan. Mereka mencari tempat untuk sekadar menghangatkan badan. Dalam gemuruh musim penghujan yang baru saja datang, air hujan sejatinya belum bisa membasahi tanah yang baru saja dibakar kemarau sampai kerontang. Kadang hujan turun lebat dalam sehari, dan kadang ia tidak muncul dalam beberapa minggu. Terang dan gelap, hujan dan panas berganti-gantian tiada terduga.

Musim yang sedang berganti itu juga menjadi masa –yang barangkali, yang terberat – bagi seorang gadis batas senja. Sinar mentari kadang menyemangati langkahnya untuk mengejar mimpi pada masa remajanya. Ia begitu memahami bahwa mimpinya harus dikejar. Ia hidupi cita-cita melalui semangat dan ketekunan. Ia lewatkan hari-hari dengan bekerja keras dan mengisi perasaannya dengan perjuangan mempertahankan komitmen yang telah dibuatnya bersama seorang pemuda yang ada di sana, yang seolah semakin hari semakin mempermainkan perasaannya. Persis seperti hujan musim ini yang kadang sesuka-sukanya datang tanpa memberi tanda kehadirannya.

Pemuda itu setiap hari memberatkan hati dan pikirannya. Belum habis ia merasai semua pedalaman soalnya, angin pagi dan sore yang ia temui dalam perjalanan pulang dan pergi dari dan ke kantor menerpa seakan menghentikan permenungannya. Luruh. Ia pun menjalani saja seperti putaran roda. Menggelinding. Naik dan turun. Kadang maju, dan tak jarang mundur.

Dalam laju roda-roda itu, ia rasai, pemuda itu tenggelam dalam dunianya. Semakin pemuda itu memasuki dunianya, semakin menjauh saja ia dari pedalaman mimpi gadis batas senja. Mimpi bersama pun dikompromikan. Bayangan hidup bersama dalam sebuah ikatan satu keluarga mulai lebih serius didiskusikan. Terlebih, ketika pemuda itu telah selesai masa studinya. Dan, lelaki yang menjadi kekasihnya itu sudah mulai meninggalkan masa mudanya.

Gadis batas senja kadang sabar menunggu, kadang tiada tahan mengungkapkan galau hatinya. Kala tertentu ia memilih diam, kala lain ia memilih mengikuti alur pikir pemuda itu dan sesekali mengungkapkan inginnya. Itu pun, susah sekali ia mencari celah kapan ia tepat menyampaikannya. Pedalaman jiwa pemuda itu halus, dan gadis batas senja tahu persis soal itu. Ia harus berhati-hati mencari cara dan suasana untuk sekadar berbagi perasaan. Hal itu ia pelajari pada tahun-tahun sebelumnya, ketika kesalahpahaman menjadi begitu sering terjadi.

Pasang-surut itu layaknya gelombang laut. Kadang arusnya deras dan terkadang tenang. Tergantung angin yang menerpanya. Pernah ia diterpa badai yang tentu sangat mengecewakan hati dan kepercayaannya. Hal itu terjadi ketika pemuda itu mencoba bermain api. Meski pada akhirnya, ia mengakui kekeliruannya. Sikap pasrah sudah menjadi keputusan pemuda itu dan ia serahkan “nasib” hubungannya ke dalam genggaman gadis batas senja. Apa komitmen mereka hendak dipertahankan atau dilempar, pemuda itu sudah seolah menerima saja.

Gadis batas senja menyadari bahwa perjalanannya bersama pemuda ini sudah cukup jauh juga. Ia memiliki pemahaman bahwa setiap orang bisa saja jatuh dalam situasi apa pun. Memang ia sempat berfikir untuk meninggalkan pemuda itu. Tapi mengapa jawaban selalu berkata sebaliknya? Apakah ini karma yang harus ditanggungnya? Menunggui pemuda –yang untuk beberapa hal sangat berbeda.

Sesekali romantisme masa lalu menguatkan pengharapannya, namun tak jarang jika melihat realitas yang ada, pengahrapannya seolah diuji kembali. Apalagi, ungkapan-ungkapan sederhana yang dahulu sering ia wakilkan dengan tulisan atau puisi kini tiada lagi datang.

Apakah cinta kepadaku sudah tiada hidup lagi di hati pemuda itu? Berkali-kali pertanyaan itu mengganggu kehidupannya yang sederhana.

Ya, tentu saja. Pemuda itu terus mengukuhkan perasaannya lewat berbagai ungkapan dalam korespondensi modern via hand phone. Merasai jawaban pemuda itu tentu maknanya kini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika pun benar apa yang dikatakannya, sekarang apa jaminannya? Sementara, ia sendiri seolah sedang terperosok dalam kubangan masalah baru setelah sebentar mencecap kebahagiaan.

Kini gadis batas senja tiada mau lagi berpangku tangan. Masalah pemuda itu juga menjadi masalahnya, begitu pun sebaliknya. Ia merasa harus berbuat yang terbaik yang ia bisa. Selebihnya, bukan menjadi proporsinya lagi.

Hujan penghujung bulan Desember mencairkan suasana barang sejenak. Ia semakin hari semakin pasti datangnya. Tanah tiada lagi mengalami kekeringan. Hati gadis batas senja pun kini tersapu oleh percikan terpercik air yang sedikit melegakan.

Beberapa bulan lelah menunggu kabar baik dari pemuda itu namun tak jua datang. Kini tanda-tanda pemuda itu mulai bergeliat mengusahakan mimpi bersamanya mulai samar terlihat lagi. Dan, pemuda itu mulai menulis lagi. Gadis batas senja sedikit mengembangkan senyumnya. Baginya, tanda ini bagaikan lumut yang mulai tumbuh pada musim penghujan ini. Jika ia tumbuh sumbur, niscaya pemuda itu akan datang membawa keriangan yang mampu mengisi kesepian.

Ia percayakan semuanya itu pada hujan bulan Desember, karena sejatinya, hujanlah pembawa kabar gembira semua mahluk di dunia. Air kehidupan, menetes dalam setiap kehadirannya. Gadis batas senja memeluk hujan erat untuk mendapatkan kembali cintanya. Dan ia lakukan itu pada saat matahari tertutup awan, persis sebelum ia pulang ke peraduan.

Cerita tentang Cinta dan Pengakuan

2011-12-31T02:57:00.003+07:00

Ada sepasang kekasih. Laki-laki dan perempuan. Suatu hari, lelaki itu menghadapi sebuah ujian akademis. Tampak lelaki itu gugup, tidak merasa siap. Kekasihnya pun larut dalam suasana tegang itu. Perempuan itu izin dari tempatnya bekerja. Ia memilih untuk menemani dan menyemangati lelakinya.

Beberapa hari sebelumnya, lelaki itu sudah berniat untuk tidak menghadiri ujian. Ia ingin menghidari kenyataan. Tahu bahwa kekasihnya sedang berada dalam masa-masa susah yang sangat menentukan, perempuan ini sudah bertekad membantu sekuat tenaga untuk menembuhkan kepercayaan diri dari lelakinya. Ia mencoba melibatkan diri meski ia sebenarnya tiada menguasai. Ia paksa dengan segala macam cara. Tujuan satu; lelakinya berani menghadapi kenyataan dan tidak melarikan diri.

Dengan modal dukungan perempuan itu, lelaki itu belajar mencoba sesuatu yang baru. Belajar berjuang. Bisa jadi berani menghadapi ujian saja sudah menjadi lompatan terbesar dalam hidupnya. Tapi, ia tahu, bahwa hal itu harus dicobanya. Sama seperti ia mencoba sesuatu yang digemarinya. Ujian akademis ini ingin ia hindarkan sejauh ia bisa. Karena ia sudah menyadari ini bukan bidang keterlibatannya. Tiada tampak kecintaan pada studi yang sudah ia lewati dua setengah tahun ini. Namun, hari penentuan itu datanglah. Ia sudah didukung mati-matian oleh perempuannya. Meski ia tahu, ia tiada mampu.

Mimpi buruknya tiba siang hari di sebuah ruangan 4 x 8 meter itu. Namanya dipanggil oleh para penguji. Ia sudah mencoba membuat catatan sebisanya untuk melengkapi penjelasan-penjelasannya. Argumentasi-argumentasi disusunnya dalam sebuah buku kecil. Sebuah handuk untuk menyeka keringat menemaninya. Perempuan kekasihnya tiada sampai hati melihat kekasihnya perlahan memasuki ruang persidangan. Ia tiada berani masuk, hanya doa barangkali yang ia bacakan di luar ruangan sembari mondar-mandir mengintip lewat jendela kaca.

Di dalam ruangan penentuan itu, lelaki itu menjelaskan sebisanya. Dewan penguji kecewa. Tiada runtutan logika yang bisa diikuti, argumentasinya lemah, tiada analisa yang bisa ditemukan untuk menjelaskan permasalahan yang lelaki itu sampaikan. Data-datanya berantakan, dan tiada kesesuaian antar bagian-bagiannya.

Dicecar habis-habisan oleh dewan penguji, ia hanya bisa tertunduk dan menyeka keringat dingin yang mengucuri mukanya. Kalimat yang bisa keluar dari mulutnya hanyalah sebuah pengakuan. Pengakuan atas jerih payah usahanya. Pengakuan bahwa karyanya juga dibantu pengerjaannya oleh orang lain sehingga tampak tiada kesesuaian. Pengakuan tentang maksud apa yang sebenarnya akan ia kerjakan meski hasilnya berbeda dari maksudnya. Pengakuan jujur itulah yang barangkali membuat rasa iba insane manusia yang masih memiliki hati nurani berbicara.

Lelaki itu dan kawan-kawan yang menemaninya dipersilahkan keluar ruang sidang. Dewan penguji akan menyampaikan maklumat penilaiannya. Lelaki itu keluar diiringi diam. Sunyi. Tiada seorang pun yang berani memulai. Pasrah? Barangkali. Kecewa? Mungkin. Tapi apa daya, penghakiman akan segera datang, dalam beberapa menit ke depan.

Namanya kembali dipanggil. Si perempuan kekasihnya tak kuasa memendam Tanya tentang apa yang sesungguhnya terjadi di dalam ruang penghakiman itu. Seorang menceritakan secara umum apa yang baru saja terjadi. Ia sudah mengetahui sebelumnya. Ini tidak mudah baginya dan terutama bagi kekasihnya. Teman yang memberinya kabar menyarankan untuk bisa memberi rasa pengharapan, apa pun hasilnya. Karena apa pun hasilnya, tidak menjadi hal yang terpenting lagi. Keberanian lelaki itu mencoba jauh-jauh lebih penting dari segala-galanya. Perempuan itu sudah tahu benar. Memen ini adalah momentum penentuan bagi keberanian lelakinya menghadapi kenyataan.

Lelaki itu kembali keluar dari ruang tempat sidang agung dijalankan. Ia tetap terunduk. Suasanya sunyi kembali menyergap. Tubuhnya ia lemparkan ke sofa tempat perempuannya duduk. Kawan-kawannya tiada sabar menanti keputusan apa yang diberikan dengan hasil sidangnya yang berjalan penuh cercaan. Hati telah bersiap, dan ungkapan untuk membesarkan hati lelaki itu sudah siap meluncur dari orang-orang yang ada di sekelilingnya.

“Aku lulus kok….” kata lelaki itu. Dipeluk dan diciuminya wajah lelaki itu oleh keasihnya. Air mata mereka berdua bercucuran. Kawan-kawannya bersorak riang. Kepalanya menjadi bulan-bulanan teman-temannya yang tidak tau lagi bagaimana harus mengungkap rasa syukur. Haru bercampur bahagia meraja.

Kekasihnya yang perempuan tahu persis kelemahan lelakinya. Tapi, ia setia di sisinya. Ia mendukung dengan cara apa pun. Cinta perempuan itulah yang menjadi kekuatan lelakinya. Ia maju meski tiada mampu.

[tulisan ini terinspirasi oleh kekuatan seorang perempuan muda yang tetap cinta pada kekurangan kekasihnya]

Mimpi-mimpi Malam

2011-12-31T01:25:00.003+07:00

Ruang ini rasanya sudah asing dengan dirinya sendiri. Padahal, tempat ini dahulu dicipta untuk menyampaikan sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang tidak terungkapkan, jeritan-jeritan lirih yang berteriak dari pedalaman hati. Memasuki ruang ini akhir-akhir ini, lebih seperti masuk ke dalam sebuah jurnal akademis dengan penulis tunggal. Ke mana kata hati? Ke mana engkau bersembunyi? Apakah ketika kognisi lebih diberi ruang, sisi afeksi kemudian menghilang, dan rasanya susah sekali untuk diungkapkan? Ah, rasanya tidak.

Ruang ini adalah gambaran apa-apa saja yang sedang melintas di pikiran dan perasaanku. Ini pun tetap menjadi jejak-jejak kecil peziarahanku dalam mencari makna kehidupan. Dari sini justru terlihat bahwa aku terus bergerak, terus berdinamika. Bahwa ketika masih ada pergerakkan, di sana sebenarnya aku masih hidup. Dan untuk kehidupan itu sendiri aku sungguh bersyukur. Rasa syukur yang justru aku layangkan untuk kemampuanku bertahan dalam melewati jalanan terjal, berliku dan menanjak. Semua itu tentu tidak mudah dijalani.

Semua yang terjadi pada 2011, aku bungkus dalam satu kotak yang aku namai pencapaian yang belum tuntas. Tuntas? Kapankah itu akan terjadi? Barangkali hanya maut yang memberi tanda titik terhadap hal tersebut. Tidak. Aku tidak mempersoalkan tuntas tidaknya sebuah pencapaian. Maaf, barangkali kotak itu tidak jadi aku namai pencapaian yang belum tuntas. Di samping terlalu panjang untuk sebuah nama, rasa-rasanya memang tidak tepat juga aku namai sebagai pencapaian, apalagi dengan embel-embel kata tuntas. Tidak. Aku tiada ingin menamai. Biarlah itu terbuka, dan bebas untuk dibingkai dalam kotak apa saja. Dan aku tidak mau membuat definisi. Karena itu akan membatasi. Toh, aku sendiri juga tidak suka diberi label. Cross cutting knowledge, perasaan, dan pengalaman tidak cukup hanya dibungkus dalam satu definisi. Itu terlalu menyederhanakan. Itu membuat kerdil.

Ruang ini yang dulu aku namai sebagai blog sang peziarah, dimaksudkan untuk berbagi kepada sesama peziarah lain yang masih sama-sama bergerak, berjalan, dan berefleksi tentu kali ini aku maknai bukanlah sebagai sebuah penamaan, namun sekadar menjadi arah dasarnya. Jadi, jangan harapkan bisa menemukan sebuah kesimpulan.

Apa yang tersaji di sini, sesungguhnya hal itu adalah sesuatu yang masih terbuka. Masih bisa direvisi, bisa jadi keliru. Karena, bisa jadi, dalam perjalanannya, sang peziarah menemukan makna baru dan berani mengganti makna yang lama.

Ya, peziarah selalu membutuhkan arah. Tanpa itu, dia bisa jadi hanya seorang petualang. Bertualang dan berziarah memang sama-sama memiliki kekuatan serta hasrat untuk mencari dan menemukan sesuatu. Namun, seseorang akan bertualang –hanya– untuk mengejar kepuasan diri sendiri. Sementara seseorang akan berziarah karena ada impian yang dirindukan dan ingin dialaminya sebagai kenyataan. Kesulitannya terletak pada bagaimana mengabstraksi realitas hidup keseharian yang acapkali mengalir sederhana—jauh dari kesan sensasional.

Begitu kurang lebih makna peziarahan dan petualangan yang pernah aku terima dari seseorang peziarah juga yang kini telah mengisi litani doa-doaku. Justru, ketakutan utamaku bukan pada tantangan apa yang akan terjadi selama perziarahanku selanjutnya. Ketakutanku hanya satu, aku hilang arah. Aku tiada bermimpi lagi.

Di sana, aku mengakui membutuhkan kawan yang bisa dipercaya. Yang setidaknya bisa saling mengingatkan jika aku lupa. Memberi semangat ketika aku jatuh. Siapa pun itu orangnya, aku akan memberi kasih, kasih dari sesama peziarah. Kasih itu bisa jadi hanya sebuah bentuk kunjungan, jamuan sederhana, percakapan yang menantang, atau bisa jadi candaan yang kelewatan. Tapi tentu, tiada noda setitik pun yang ingin menjatuhkan dan mempermalukan.

Tulisan singkat ini adalah tulisan pembaruan semangat, terutama untuk diriku sendiri. Yang kadang terlalu silau dengan hal-hal besar dan sensasional. Pada akhirnya, yang kecil dan lembut mengalir dan hanyut. Tidak, aku tiada mau lagi mudah tergoda. Aku harus menjadi peziarah yang tetap meneruskan langkah. Menemukan cinta sesungguhnya. Ya karena cinta itu adalah milikku, milik kita.

Tribute to My Thesis

2011-12-30T23:58:00.001+07:00

El camino se hace al andar

(Jalan itu ditemukan saat berjalan)

Adalah sebuah anugerah bagi penulis dapat menyelesaikan seluruh proses studi selama hampir dua tahun di Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Anugrah itu penulis yakini datang dariNya dan penulis terima melalui kebaikan hati orang-orang yang pada kesempatan ini ingin penulis sebutkan secara khusus.

Tesis ini tentu tidak bisa lahir tanpa dukungan penuh Dra. Dwi Ardhanariswari, MA. Rasa hormat, penghargaan dan apresiasi penulis sampaikan khusus untuk Mba Riris. Bagi penulis, Mba Riris bukan sekadar dosen pembimbing, namun ia adalah seorang sahabat dan teladan yang terus berbagi semangat pantang menyerah dan tidak mudah puas dengan hasil dari sebuah proses pencarian kebenaran ilmiah.

Rasa terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada dewan sidang tesis yang terhormat: Bpk. Bantarto Bandoro, SH, MA selaku Penguji Ahli, Bpk. Andi Widjajanto, MS, M.Sc selaku Ketua Sidang, Ibu Dra. Dwi Ardhanariswari, MA selaku Pembimbing, serta Ibu Asra Virgianita, MA selaku Sekretaris Sidang.

Penghargaan dan hormat juga penulis layangkan untuk seluruh keluarga besar civitas akademika Pascasarjana Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Kepada Mas Haryadi, Mas Edi, Mba Inung, Mba Ani, Pak Makmur, Pak Zainuddin, Mba Suzie, Mba Dhani, Mas Syamsul, Pak Fredy, Mas Tirta, Pak Erwin, Mas Ito, Mba Yuni, dan Mas Ali, terima kasih telah menjadi guru politik bagi penulis. Terima kasih juga untuk Pak Tamrin Tomagola yang mengajari penulis tentang esensi globalisasi. Terima kasih untuk Pak Udin, Mba Ice dan teman-teman di sekretariat di Salemba, yang melalui kerja keras mereka perkuliahan menjadi tidak pernah terkendala. Rasa terima kasih juga ingin secara khusus penulis sampaikan kepada Mas Rony pengelola Perpus UPDHI. Terima kasih juga untuk Mba Endang dari Information Resource Center, U.S. Embassy di Jakarta atas bantuannya menemukan sejumlah data yang tidak mungkin penulis temukan dari website.

Kepada Joseph Adi Prasetyo, Komisionaris KOMNASHAM, Choirul Anam (HRWG), Haris Azhar (KontraS), dan Irawan Saptono, Direktur ISAI, penulis ingn mengucapkan tarima kasih atas waktu yang disediakan bagi penulis dalam menggali persoalan HAM yang menjadi tema utama tesis ini. Terima kasih juga untuk Senor Roberto Bala, dan rekan-rekan CERVANTES yang telah mengajari penulis bahasa Spanyol. Terima kasih juga untuk Mba Rino Arna yang telah memberi masukan berharga dalam tesis ini.

Secara lebih personal, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga Yudokus Maryono yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan penuh kepada penulis untuk tumbuh menjadi diri sendiri. Terutama, kepada Ibunda tercinta, Legiyah. Mama tidak pernah meninggalkan penulis sendirian! Kepada saudara satu rahim: Thomas Airlangga (my only brother), Ana Dahlia, Kristina Viri, Klara Puspita, Rosi Melati dan Bunga Agata, penulis ingin berbagi makna atas pengalaman hidup bersama yang membuktikan bahwa kebersamaan kita tidak ada yang bisa memisahkan. Terlebih, dengan kehadiran Rafa dan Lala serta Mba Sara yang semakin menguatkan penulis bahwa harapan hari depan yang cerah harus terwujud, seberat apa pun itu!

Terima kasih untuk Sari Permataku, yang terus berbagi cinta sederhana. Dia yang mengajari bagaimana melangkah kembali setalah jatuh adalah hidup yang sesungguhnya.

Untuk Hilda, terima kasih telah menjadi kawan yang bisa diandalkan. Juga untuk Mr. John, Christian, Pondel, Komeng, Gope, Ponari, Gondes, Kathing, Shindu, Dicky, Om Peh, Rudi, Uwi, Jefri, dan Sigit, rasanya kepada kalianlah arti kata sahabat tepat mewujud. Terima kasih untuk Rm. Johanes Hariyanto, SJ, Mas Felix, Bayu, Mba Mike, Vic, Christa, dan Mas Lexy Rambadeta, beserta keluarga besar KOMJak (Angkatan I-III). Juga terima kasih atas dukungan dari Mas Junaidi, Saidiman, Towik, Budhi, Andy Budiman, Maliya, Rifah, Rika, dan teman-teman di SEJUK, serta Mba Nia, Bu Ndari, Ellen, Mba Ani, Mba Lia, Nike, Hanni, Mirza, Afank, Suma Mihardja, Xaxa, dan teman-teman dari jaringan ANBTI lainnya.

Ungkapan yang sama juga penulis berikan kepada rekan-rekan Agenda 18, terutama Ignatius Haryanto, yang telah mengajari bagaimana menjadi seorang penulis. Juga untuk dua rekan kerja baru penulis, Iam dan Moren, tarima kasih atas toleransinya. Salam suka cita untuk dua malaikat kecil dari Papua dan Talaud, Ruth dan Angel yang selalu memberi dukungan doa dan semangat tersendiri kepada penulis. Kepada mereka penulis juga ingin berbagi kebahagiaan. Tarima kasih untuk teman-teman di Bima Fotocopy Depok: H. Agus Abidin, dan Yayan yang membantu penulis dengan pelayanan tulus penuh keceriaan.

Last but not least, jelas ungkapan syukur dan terma kasih untuk seluruh teman-teman Pascasarjana HI UI angkatan ke-18, juga angkatan ke-16, 17, dan 19 penulis ingin mengucapkan dengan sepenuhnya, sesuatu yang pernah diungkapkan oleh Ernesto “Che” Guevara, “hasta la victoria siempre!”

Tentu saja penulis ingin berbagi rasa terima kasih terutama justru untuk mereka yang belum penulis sebutkan namanya satu per satu di sini. Juga, dengan penuh kerendahan hati ingin memohon maaf apabila selama proses bersama ini penulis telah banyak melakukan kesalahan baik disengaja atau pun tidak. Tesis ini penulis dedikasikan sepenuhnya untuk gerakan sosial di Indonesia, dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Pada hari tepat satu tahun meninggalnya nenek Lasiah,

Romo Adi Sang Pemula

2011-12-26T13:27:00.002+07:00

Semalam ia terjaga. Menanyakan tentang apa itu kematian? Apakah besok dirinya mau mati? Dan ia tidak bisa lagi mengenali penyakit apa sebenarnya yang sedang menggerogoti tubuhnya –yang sudah 5 tahun ini selalu rutin cuci darah.

Begitu kira-kira Pastor Kristiono Puspo, SJ menuturkan percakapannya dalam Bahasa Jawa bersama Romo Josephus Adi Wardaya, SJ empat hari sebelum Tuhan memanggilnya. Dari balik kaca bangsal ICU nomor 315 Rumah Sakit Saint Carolus, Jakarta, Minggu (4/12), Si Mbah –begitu Romo Adi akrab disapa sahabat-sahabatnya– terbaring dengan selang infus, alat bantu pernafasan, dan beberapa perangkat medis lain yang menempel di tubuhnya. Namun tiada pasrah terlihat dalam tidurnya. Penyakit itu ingin ia taklukkan.

***

“Ada seorang pemuda yang sangat menggandrungi sepak bola. Setiap sore, ia habiskan waktunya untuk berlatih dan bermain sepak bola. Sepak bola seolah menjadi satu-satunya kecintaannya. Ia adalah John Brechman, pemuda Belgia,” cerita Romo Adi dalam sebuah misa komunitas Rekoleksi Gereja Memasyarakat di Civita Youth Camp sekitar tahun 2003.

Dalam rutinitasnya berlatih sepak bola, Brechman mendadak dikejutkan dengan sebuah peristiwa yang pada akhirnya membuat ia tahu bahwa besok malam adalah hari terakhirnya. Ia akan “dipaksa” mangkat oleh Si Empunya kehidupan, lanjut Si Mbah dalam khotbahnya.

“Tau teman-teman apa yang dilakukan Brechman pada hari terakhir saat hidupnya?”

Anggota komunitas yang semuanya adalah orang-orang muda itu hanya saling beradu pandang. Tiada yang memberanikan diri untuk menjawab pertanyaan terbuka saat homili berlangsung. Memecah keheningan, Romo Adi menjawab pertanyaannya sendiri.

“Brechman sore itu seperti hari-hari sebelumnya, berlatih sepak bola. Tentu sebelumnya dia berfikir untuk pergi ke tempat ibadah untuk mengaku dosa atau menemui orang-orang tercintanya atau memuaskan keinginan yang selama ini belum ia dapatkan, atau bahkan menyumbangkan segala yang ia miliki untuk yang papa. Namun, pilihan-pilihan itu tidak diambil Brechman. Ia tetap menjalani kehidupan sesuai ‘lakon’ hidupnya, sebagai pesepakbola,” pungkas Pastor yang hampir seluruh masa kerjanya menjadi pendamping mahasiswa dan orang muda itu.

***

John Brechman siapa pun dia, entah itu tokoh yang benar-benar ada atau cerita rekaan Romo Adi tentu bukan hal yang ingin dipersoalkan. Namun, inti yang ingin disampaikan dari cerita itu tak lain adalah semangat kejujuran untuk menjadi diri sendiri dan tanpa kepura-puraan, meski maut segera menjemputnya. Cerita tersebut bisa jadi adalah kritik sosial Adi Wardaya terhadap praktik kepura-puraan dalam hidup beragama. Praktik yang lebih menunjukkan sisi simbolik daripada yang esensi pencarian dan perwujudan iman. Cerita Brechman adalah cerita kematian yang pernah keluar dari mulutnya.

Semasa aktif menjadi pendamping orang muda, Romo Adi terus menggelorakan semangat perlawanan kepada tirani kekuasaan yang korup. Dengan radikal, ia pernah berbagi semangat dalam satu makalah yang judulnmya terinspirasi sajak Widji Tukul, “Suatu Ketika Tembok-tembok Itu Harus Diruntuhkan”.

Meski tajam, keras dan langsung menusuk ke jantung persoalan, Romo Adi adalah sosok humanis dan pencinta damai sesungguhnya. Di sana, ia memompakan semangat aktif tanpa kekerasan. Ia juga menulis sebuah syair lagu apik, “Merombak Tanpa Merusak”.

“Tak Menanti Sempurna” adalah semangat lain yang ia ingin ada dalam batin setiap orang muda untuk mengambil bagian dalam hidup bermasyarakat. Sekecil apa pun itu. Semangat tak menanti sempurna adalah spirit Nabi Yeremia ketika ia mendapati panggilan Allah. “Janganlah katakan: Aku ini masih muda, tetapi kepada siapa pun engkau Kuutus, haruslah engkau pergi, dan apa pun yang Kuperintahkan kepadamu, haruslah engkau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab Aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau…” (Yeremia 1: 7-8).

Dalam hidup keseharian, perasaan rendah diri, tidak siap, malu-malu, tak jarang muncul dalam hati orang muda. Karena usia mudanya, sering orang muda menolak tawaran untuk berkarya, menolak diberi tanggungjawab, dan ragu-ragu mengambil keputusan. Orang muda kadang minder dan menunda tugas karena merasa belum banyak pengalaman, tidak layak, tidak mampu, dan belum sempurna. Tapi semangat tak menanti sempurna inilah yang mendobrak kecenderungan itu, menciptakan optimisme untuk mulai bergerak (bdk. Tak Menanti Sempurna: XV).

***

Pribadi Joseph Adi Wardaya terbilang langka sebab ia memiliki dua sifat mulia sekaligus; berani dan bijak atau yang tercermin dalam pribadi ksatria sekaligus brahmana. Jika Shindunata dalam “Anak Bajang Menggiring Angin” dengan sangat jenius mengilustrasikan kedua sifat tersebut dalam personifikasi sosok Kumbakarna yang lebih bersifat brahmana yang bijak sementara adiknya Wibisana yang bersifat ksatria yang berani dan tidak bisa sedikt pun memberi maaf melihat zalim kelakuan kakak sulungnya Rahwana. Wibisana dengan gagah berani menantang Rahwana meski nyawanya menjadi taruhannya (bdk. Anak Bajang Menggiring Angin: 188). Sementara, Kumbakarna tetap memilih membela negaranya yang –dengan sadar mengakui angkara murka di negaranya– dengan keyakinan benih-benih kebaikkan akan tumbuh di negeri Alengka. Lebih-kurang, Romo Adi adalah perpaduan keduanya.

Kepribadiannya yang unik tersebut diteruskan melalui pemikirannya yang menentang dikotomi-dikotomi sosial. Menurutnya cara pandang dikotomi tersebut menjadi masalah utama keberimanan seseorang. Di satu sisi mengaku beriman, namun di sisi lain tetap melakukan kejahatan dengan segala bentuk dan derajatnya. Ia kerap mengilustrasikan dengan contoh ini, “Kalau Sabtu atau Minggu ke gereja, sementara Senin sampai Jumat korupsi jalan terus!”

Sikap perlawanan terhadap dikotomi tersebut ia tuangkan juga dalam visi menggerejanya untuk membangun orang muda. Baginya, pendidikan iman bagi orang muda tidak bisa dilepaskan dari soal-soal kemanusiaan universal. Menggereja sekaligus memasyarat.

Orang muda Katolik, baginya adalah bagian dari gereja yang tak tarpisahkan dari masyarakatnya. Maka menurutnya, orang muda Katolik dituntut untuk aktif dalam bermasyarakat, bergaul dengan sesamanya, menggumuli persoalan sehari-hari, untuk terus mengusahakan terwujudnya kerajaan Allah di dunia hadir dan bisa dicecap bersama-sama anggota masyarakat lain.

Sewaktu menjabat sebagai Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Jakarta (1998-2004), pemikirannya terfragmen dalam program-program yang dijalankan bersama para volunteer-nya. Rekoleksi Gereja Memasyarakat, Pekan Studi Islam, Studi HAM dan Gender, adalah sedikit contoh nama programnya.

Metode pendampingan orang muda yang ia pakai adalah cara pembelajaran orang dewasa. Di mana, ia lebih memilih menjadi sebagai pendamping dari pada pembimbing orang muda.

Menurut penjelasannya, kata pendamping lebih menunjukkan sisi positif dalam melihat orang muda. Bahwa orang muda menyimpan potensi dan hanya perlu didampingi saja untuk berjalan bersama menuju visi pembaruan. Atau dalam istilah yang lebih popular, Romo Adi mengajak orang muda untuk “learning by doing.” Sementara pembimbing, maknanya lebih skeptis terhadap orang muda. Ada yang salah dalam diri orang muda sehingga mereka patut dibimbing.

“Bagaimana jika pembimbingnya adalah seorang koruptor?” tanya Adi Wardaya.

Dia juga memiliki harapan besar terhadap angkatan muda. Baginya, orang muda bukanlah generasi penerus masa depan, namun mereka adalah pemilik dan penentu hari depan. Argumentasinya, jika generasi muda disebut sebagai penerus, maka jika generasi sebelumnya adalah generasi yang korup dan perusak lingkungan apakah generasi muda akan meneruskan saja generasi sebelumnya?

***

Kamis malam di depan peti jenazah di dalam kapel Kolese Kanisius, Menteng, pastor itu terbaring dalam damai dikelilingi murid dan sahabat-sahabatnya. Romo Adi wafat tepat pada Hari Raya Maria Dikandung tanpa Noda, 8 Desember 2011 pukul 17.36 WIB. Adi Wardaya, meninggal dunia tepat setelah 33 tahun ditahbiskan. Si Mbah yang lahir di Jombor, Klaten, 31 Maret 1949 itu barangkali adalah John Brechman itu sendiri yang sederhana, bersahaja dan jauh dari kesan ingin populer. Namun demikian, Romo Adi adalah “Sang Pemula” yang memberikan kesempatan dan kepercayaan penuh kepada orang muda untuk terlibat aktif dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan di Indonesia. Romo, Selamat berpulang ke pangkuan Bapa! [ ]

Catatan: Pepatah Latin mengatakan, ‘de mortuis nihil nisi bene,’yang lebih kurang berarti 'tentang orang yang sudah meninggal, tak ada dikatakan kecuali yang baik’.

[Tulisan ini telah dimuat di Majalah HIDUP edisi 52 tanggal 25 Desember 2011. Namun menurut konfirmasi karena keterbatasan ruang maka pihak HIDUP memotong tulisan ini. Versi asli saya terbitkan di sini]

Mengutuk Polisi dalam Kasus Cikeusik

2011-12-05T01:54:00.001+07:00

Tragedi kemanusiaan terjadi di Cikeusik Banten pada Minggu pagi, 6 Februari 2011 ketika ratusan massa melakukan penyerangan, pengeroyokan dan penganiayaan terhadap jemaah Ahmadiyah yang pada akhirnya menewaskan 3 orang. Padahal, polisi (sebagai aparat negara) telah mengetahui adanya rencana penyerangan tersebut. Polisi beralasan bahwa pihaknya kekuarangan aparat yang bertugas di lokasi. Tentu hal ini menjadi alasan bodoh karena sebenarnya mereka sudah mengetahui akan adanya rencana penyerangan.

Cara penanganan polisi yang tidak berani menangkap para penyerang dan justru “membiarkan” kejadian ini terjadi sampai merenggut nyawa 3 jemaah Ahmadiyah adalah hal yang patut dikutuk. Aparat kepolisian kalah terhadap para penyerang!

Segala jenis tindakan yang dapat mengakibatkan hilangnya hak-hak dasar seseorang atau sekelompok orang untuk memperoleh kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat. Bagaimanapun, terutama hak untuk beragama dan berkeyakinan adalah non-derogable rights, yakni hak-hak yang tidak dapat ditunda atau ditangguhkan pemenuhannya. Hak dan kebebasan tersebut mendapat jaminan pemenuhannya pada konstitusi (amandemen UUD 1945 Pasal 28E ayat 1 dan 2, Pasal 28I ayat 1, dan Pasal 29 ayat 2) dan Pasal 18 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR 1966) yang sudah diratifikasi, termasuk juga pasal 20, 26, dan 27, serta Deklarasi PBB 1981 tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berdasarkan Agama atau Keyakinan.

Melihat alasan-alasan tersebut tentu polisi (khususnya Polda Banten) dalam hal ini sebagai aparat negara telah gagal menjalankan fungsinya menjamin rasa aman tanpa diskriminasi bagi warna negara Indonesia. Jika ini tak segera dibenahi, apakah hukum rimba sebenarnya de facto telah menggantikan Indonesia sebagai negara hukum? Perlu ditegaskan di sini, polisi pun digaji dari APBN yang salah satu elemennya berasal dari pajak yang dibayarkan warga negara Indonesia, termasuk jemaat Ahmadiyah!

Timor Leste dan Dosa-dosa Internasional

2011-11-28T20:45:00.001+07:00

Timor Leste adalah salah satu negara yang bisa mengirup udara merdeka pada abad ke-21 setelah melewati sejarah panjang konflik. Sejarah Timor Leste adalah sejarah invasi.[1] Invasi yang dilakukan oleh Portugal dan Indonesia, tidak lepas dari dukungan negara-negara besar di dunia. Dosa-dosa internasional inilah yang sedikit akan dibahas dalam tulisan singkat ini.

Pada tahun 1974, krisis politik di Portugal mengakibatkan Timor Portugal (Timor Leste) tidak memiliki status yang jelas. Portugal[2] tidak bisa secara efektif lagi memerintah Timor Portugis. Terjadi semacam kekosongan kekuasaan yang menyebabkan pertikaian antara asosiasi politik lokal UDT[3] dan ASDT (kemudian berubah namanya menjadi Fretelin).

Pada 28 November 1975 Fretelin mendeklarasikan kemerdekaannya. Kemudian anggota UDT, Apodeti, Trabnalista dan Kota menandatangangai Deklarasi Balibo di Bali, yang intinya mendukung integrasi ke wilayah RI. Hal ini dianggap sebuah pemberontakan oleh Fretelin dan mereka melakukan operasi militer yang menyebabkan perang sesama warga Timor.

Kejadian ini memicu masuknya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada Agustus 1975 masuk ke Timor Leste dan pada bulan Desember 1975 adalah tragedi berdarah paling mengerikan di sana. Diperkirakan sekitar 60 ribu penduduk Timor Leste tewas akibat invasi militer Indonesia. pada 27 Juli 1976, Timor Leste resmi menjadi Provinsi ke-27 RI dengan nama Timor-Timur.

Jakarta kepada dunia internasional menggunakan dalih perang melawan komunis sebagai justifikasi apa yang telah dilakukan oleh ABRI saat itu. Yang menjadi persoalan di sini adalah, mengapa selama masa pendudukan Indonesia di Timor Leste, pemerintah negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, dan khususnya Australia cenderung membiarkan hal ini terjadi. Padahal, mereka kerap mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Mengapa hal ini bisa terjadi? Apa alasan sejatinya mengapa mereka ‘pura-pura’ tidak tahu adanya pelanggaran HAM di sana? Padahal, banyak sumber menyebutkan, mereka justru terlibat secara tidak langsung dengan mendukung kebijakan Soeharto.

Berbagai dukungan atas sikap politik Soeharto pun datang. Saran Duta Besar Inggris Sir Archibald Ford ke London anatar lain:

“Bahkan tanpa intervensi Soviet atau China, wilayah tersebut dapat menjadi “anak bermasalah” [di kawaan ini]… Bagi Inggris, lebih baik jika Indonesia mengintegrasikan wilayah tersebut… dan jika ada krisis perdebatan di PBB, kita semua harus diam dan tidak mengambil posisi yang menentang Indonesia[4]”.

Sikap di ASEAN bermacam-macam, mulai dari Singapura yang sangsi terhadap niat Jakarta sampai Malaysia yang menjadi pendukung utama Jakarta. Persekutuan dalam Perang Dingin bukan menjadi satu-satunya alasan mengapa berbagai Negara di kawasan tersebut mendukung Indonesia. Jepang memiliki kepentingan ekonomi yang besar di Indonesia, dan menjadi semakin bergantung pada minyak dan gas alam Indonesia untuk mendorong ekomomi Jepang yang tengah berkembang pesat.

Kebijakan Australia mengenai Timor Portugis didasarkan pada keinginannya untuk membentuk kembali kebijakan luar negerinya secara keseluruhan dengan member warna regional dan khususnya memperbaiki hubungannya dengan Indonesia. PM Australia, Gough Whitlam, berpandangan sama dengan Indonesia, bahwa Timor –Leste yang merdeka bukanlah opsi yang baik dan diberi tahu bahwa aneksasi Timor Portugis sudah menjadi kebijakan Indonesia yang ‘tetap’. Apapun niat dia sebenarnya, dalam kedua pertemuan dengan Presiden Soeharto pada 1974-1975, Whitlam memberi Presiden Soeharto kesan yang kuat bahwa ia melihat perlunya pengambilalihan oleh Indonesia, bahkan meski mengakui pengtingnya menegaskan prinsip penentuan nasib sendiri[5].

Setelah invasi Timor-Leste, pejabat-pejabat Indonesia menghidupkan kembali argumen historis (dan etnis) bagi integrasi. Dalam pidatonya di hadapan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 13 Desember 1975, enam hari sesudah invasi Dili dan sepuluh hari setelah ia menyangkal mengenai ambisi territorial Indonesia di Timor Portugis, Duta Besar Indonesia untuk PBB Anwar Sani menyatakan[6]:

Perkenankan saya terlebih dahulu menjelaskan mengapa Indonesia sangat peduli akan apa yang terjadi di Timor Portugis. Timor Portugis adalah bagian dari Pulau Timor, bagian lain dari pulau tersebut adalah wilayah Indonesia. Timor terletak di tengah-tengah kepulauan Indonesia, satu dari ribuan pulau yang membentuk kepulauan. Penduduk Timor Portugis… berasal dari etnis yang sama dengan penduduk yang berada di wilayah Indonesia. Pemisahan selama 450 tahun karena dominasi kolonial tidak menghapuskan ikatan erat darah dan kultur antara penduduk wilayah ini dan kerabat mereka di Timor Indonesia. Kedekatan geografis dan kekerabatan etnis adalah alasan-alasan penting mengapa Indonesia sangat peduli dengan keamanan dan stabilitas di Timor Portugis, tidak hanya karena kepentingan Indonesia sendiri tetapi juga untuk kepentingan seluruh wilayah Asia Tenggara[7]

Tidak Sekadar Tanggungjawab Indonesia

Menurut laporan CAVR[8] yang berjudul Chega![9] didapati bahwa persoalan pelanggaran HAM di Timor Leste tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah Indonesia. Selain pemerintah Indonesia, dalam laporan tersebut juga berkesimpulan bahwa pemerintah Portugal, Australia, Amerika Serikat, dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) juga bertanggungjawab terhadap berbagai kasus yang menyebabkan jatuhnya ratusan ribu korban sipil di Timor Leste selama kurun waktu tahun 1974-1999[10].

Kesimpulan CAVR adalah Pemerintah Indonesia bertanggung jawab karena mengabaikan hak rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri dan melakukan pendudukan militer yang dicirikan oleh represi kekerasan, yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat[11]. Selain itu, CAVR juga menyimpulkan tanggung jawab Pemerintah Indonesia atas pelanggaran yang dilakukan anggota pasukan keamanan Indonesia dan petugas pemerintah[12].

Portugal juga melanggar hak rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri. Dalam pandangan CAVR, Portugal mengambil langkah yang tidak memadai untuk mencegah invasi Indonesia yang jelas bisa diperkirakan. Meskipun akhirnya Portugal akhirnya meminta bantuan masyarakat internasional, Portugal seharusnya melakukan ini lebih awal. Dengan alasan ini, CAVR berkesimpulan bahwa Portugal tidak memenuhi kewajibannya sebagai penguasa, termasuk kewajiban untuk melindung rakyat Timor Leste dari bahaya[13].

Australia punya andil besar dalam pengabaian hak rakyat dalam penentuan nasib sendiri sebelum dan sesudah pendudukan Indonesia. CAVR berkesimpulan kebijakan Australia tentang Indonsia dan Timor-Leste selama periode ini dipengaruhi tidak hanya oleh kepentingan menjaga hubunganbaik dengan Indonesia, tetapi juga oleh penilaian bahwa Australia akan bisa mengambil keuntungan dalam perlindungan mengenai batas maritim di Timor apabila melakukan perundingan dengan Indonesia dan bukannya Portugal atau sebuah Negara Timor-Leste yang merdeka.

CAVR juga berkesimpulan dari penelitiaannya bahwa cara Australia mempresentasikan pendiriannya memperkuat keinginan Pemerintah Indonesia untuk mengambil wilayah Timor-Leste[14]. Kesimpulan lain adalah selama pendudukan Indonesia berbagai pemerintahan di Australia tidak hanya mengabaikan hak rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri, tetapi secara aktif terlibat dalam pelanggaran hak rakyat Timor. Setelah mendukung resolusi pertama pada 1975 pemerintah Australia menentang atau bahkan abstain dari resolusi-resolusi Majelis Umum PBB setelahnya yang mengakui hak rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri.[15]

Selain tidak mendukung atas hak menentukan nasib sendiri Amerika Serikat juga member dukungan politik dan militernya dalam invasi dan pendudukan Indonesia.[16] Meski dalam tragedi Santa Cruz Amerika telah membatalkan kerjasama militer dengan Indonesia oleh CAVR dinilai sebagai tindakan reaktif. Sementara pelanggaran besar-besaran pada September 1999 ketika Presiden Clinton menggunakan pengaruh besar AS untuk menekan pemerintah Indonesia untuk menerima kehadiran pasukan internasional di wilayah Timor-Leste, CAVR berkesimpulan pengaruh besar AS mengapa tidak dimanfaatkan lebih awal jika saja AS mau[17].

Terhadap PBB, CAVR menyimpulan PBB mengambil tindakan yang tidak memadai untuk melindungi hak rakyat Timor Leste atas penentuan nasib sendiri selama periode invasi dan pendudukan. Sidang Umum mengeluarkan resolusi mengenai situasi di Timor-Leste setiap tahun sejak 1975-1982. Selama periode tersebut teks resolusi semakin melemah dan sejumlah Negara yang memilih mendukung resolusi semakin berkurang. Tahun 1981 hanya sekitar sepertiga Negara anggota PBB menyetujui resolusi yang mendukung tahun itu.

Dewan Keamanan sebagai lembaga PBB yang bertanggung jawab menjaga perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 24 [1] Piagam PBB), berada pada posisi paling sesuai untuk menyelesaikan persoalan Timor-Leste. Meskipun Dewan Kemanan mengutuk invasi Indonesia tahun 1975 dan sekali lagi pada 1976, menurut CAVR Dewan Kemanan tidak melakukan tindakan penegakan hukum sesuai pasal VII. Maka, CAVR berkesimpulan Dewan Keamanan tidak memenuhi kewajiban sesuai prinsip dan tujuan PBB serta kewajiban khusus yang tertuang dalam Piagam lembaga ini.

CAVR juga berkesimpulan, lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB serta Jepang –anggota tidak tetap- mengutamakan kepentingan ekonomi dan strategis –selama periode pendudukan Indonesia- di atas tujuan dan prinsip PBB, yang harus mereka junjung sebagai anggota Dewan Keamanan. Seperti Amerika Serikat yang menyetujui penjualan senjata yang digunakan untuk melawan perlawanan penduduk sipil Timor-Leste[18].

Joseph Navins juga menemukan keterlibatan aktor-aktor internasional pada persoalan ini. Sikap diam mereka terhadap pelanggaran HAM di Timor Leste menyisakan sebuah persoalan yang terus dicari sebabnya. Pada masa pendudukan Jakarta, Navins melihat Canberra justru memanfaatkan situasi dengan mengeksploitasi perang penaklukan Jakarta dengan efektif mencuri sumberdaya Timor-Timur, pasca pendudukan ia kembali melanjutkan pencurian tersebut dengan metode diplomasi bilateral[19]. Sumber daya itu tak lain adalah cadangan minyak dan gas yang terkandung dalam perut laut Timor yang bernilai miliaran dolar. Satu wilayah yang secara hukum internasional merupakan wilayah Timor Leste.

Meski demikian, masyarakat internasional pula yang pada akhirnya berperan serta penuh dalam campur tangan referendum dan kemerdekaan Timor Leste.

[1] Portugal memasuki Timor tahun 1500an untuk mencari kayu cendana. Gereja Katolik mendirikan sebuah gereja di Lifau, Oecusse tahun 1590. Perang Belanda-Portugis menentukan siapa yang akan menguasai koloni tersebut. Pada 1709 administrasi Portugis pindah ke Dili. Pada 1850an Portugis memperluas wilayahnya ke sueluruh Timor Leste dan memaksa penduduk un tuk menanam kopi. Pernah terjadi pemberontakan akibat kerja paksa ini dan mengakibatkan sekitar 25.000 masyarakat lokal tewas. Politik adu domba yang dijalankan Portugis, berhasil memecah belah persatuan raja-raja lokal. Jepang sempat menduduki Timor, namun setelah Perang II selesai, Portugal kembali lagi ke sana melanjutkan kekuasaannya di bawah Presiden Salazar. Pada 25 April 1974 terjadi kudeta di Portugal yang pada akhirnya tidak bisa lagi efektif menjalankan pemerintahannya di sana. Terjadilah semacam kekosongan pemerintahan. Sumber: film Dalan ba Dame, dirilis oleh Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi Timor –Leste (CAVR)

[2] Kepercayaan terhadap Presiden Salazar menurun dan terjadilah kup militer dipimpin oleh Jenderal Antònio Spínola-kemudia menjadi Presiden.

[3] UDT (União Democrática Timorense, Uni Demokratik Timor) didirikan 20 Mei 1974. Sembilan hari setelah berdirinya UDT, pada 20 Mei, Asosiasi Sosial Demokratik Timor (Asociação Social Democrata de Timor, ASDT) yang kemudian mengganti nama menjadi Fretelin didirikan pada September 1974

[4] J.R Walsh dan G.J Munster, Documents on Australian Defense and Foreign Policy 1968-1978, Hongkong, 1980. 192-193

[5] CAVR, Chega!, 175-176

[6] Ibid, 178.

[7] Dikutip dari pernyataan Duta Besar Sani kepada majelis Umum PBB 13 Desember 1975, dicetak ulang dalam Muchmuddin Noor, Lahirnya Propinsi Timor-Timur, Badan Penerbit Almanak Republik Indonesia, 1977. hal 271

[8] Comissiao de Acholhimento, Verdade e Reconciliacao atau Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi Timor –Leste (CAVR). Komisi ini adalah komisi kebenaran pertama di Wilauyah Asia Pasifik. CAVR berjalan selama empat tahun, 2002-2005, dan merupakan satu otoritas resmi independen Timor-Leste. Komisi ini diberi mandate untuk menetapkan kebenaran mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di semua sisi, 1974-199, untuk membantu rekonsiliasi komunitas pada tindak kejahatan yang kurang berat, dan melaporkan mengenai temuan dan rekomendasinya.

[9] Chega adalah kata dalam bahasa Portugis yang artinya “tak akan lagi, hentikan, cukup”.

[10] Laporan CAVR itu telah menetapkan secara ilmiah bahwa setidaknya 102.800 orang (penduduk sipil) mati dalam kurun waktu 1974-1999 karena sebab-sebab terkait konflik. Dari seluruh jumlah ini sekitar 18.600 orang dibunuh secara tidak sah atau hilang, dan setidaknya 84.200 orang mati karena kelaparan dan penyakit, Buku Panduan, hal 12

[11] Chega!, Vol. IV, Bagian 8: Tanggung jawab dan pertanggungjawaban, hal. 2622

[12] CAVR menyatakan bahwa Indonesia bertanggung jawab atas tindakan ABRI (baik TNI dan polisi pada 1999) serta tindakan unsur sipil pemerintah Indonesia (sesuai Pasal 4, ILC tentang Tanggung jawab Negara atas Tindak Pelanggaran Internasional). Serta terhadap pribadi-pribadi di mana Negara punya control atas orang tersebut, atau di mana orang tersebut bertindak atas perintah atau arahan Negara (Pasal 8, ILC tentang Tanggung jawab Negara atas Tindak Pelanggaran Internasional)

[13] Ibid. hal. 2626

[14] Ibid. hal. 2627

[15] Ibid. hal. 2628

[16] Atas dasar hubungan baik dengan Indonesia dan memandang Indonesia rezim antikomunis yang dinilai sebagai benteng penting menghadapi penyebaran paham komunis di Asia Tenggara. Ibid, hal 2629

[17] Ibid, 2630

[18] Ibid, 2631

[19] Joseph Navins, Pembantaian Timor-Timur, Horor Masyarakat Internasional, Galangpress, 2008, hal.

Di Balik Operasi Djakarta

2011-11-23T08:34:00.003+07:00

Sejak berdirinya negara, Amerika Serikat (AS) telah memiliki filosofi untuk mendedikasikan dirinya mendukung demokarasi liberal dan penegakan hukum. Komitmen ini dapat ditemukan dalam beberapa dokumen penting termasuk Declaration of Independence, Konstitusi, dan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Mulai dari George Washington sampai Barack Obama terus mengkliam dirinya bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) selama menjalankan pemerintahan baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam sejarah kebijakan luar negerinya, AS merupakan negara yang aktif melakukan ekspansi memperluas teritorialnya, ekonomi dan persebaran kultur negaranya. Akibatnya, sering terjadi konflik antara keinginannya mempromosikan demokrasi dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip HAM dengan kepentingan nasionalnya dalam hal keamanan maupun dalam memajukan ekonomi negaranya.

Pada masa Perang Dingin persoalan ini terjadi ketika AS mendukung sejumlah diktator sayap kanan di beberapa negara. Di Chile, AS mendukung kudeta militer pemerintahan Augusto Pinochet (1973-1990) yang didukung oleh operasi CIA dengan nama sandi "Operasi Djakarta." Pinochet kemudian, menjalankan pemerintahan secara otoriter yang kerap melakukan pelanggaran HAM dan anti demokrasi.

Persoalan ini tentu memunculkan beberapa pertanyaan di antaranya; Apa sebenarnya yang melandasi AS mendukung rezim Pinochet? Mengapa AS rela ‘mengorbankan’ politik idealnya? Dan apa sejatinya makna HAM dan demokrasi bagi politik luar negeri AS pada masa Perang Dingin?

Di titik inilah politik luar negeri AS kerap bertolak belakang terhadap nilai-nilai ideal yang diyakini AS, yaitu dukungan terhadap demokrasi dan pemajuan HAM. Pertanyaannya kemudian adalah, mengapa hal itu bisa terjadi? Di mana posisi nilai-nilai tersebut dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri AS?

Menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganilisis data terutama dari dokumen-dokumen yang sudah dirilis Departemen Luar Negeri AS, buku-buku, jurnal dan sejumlah artikel di website, penelitian ini ingin menjawab berbagai pertanyaan di atas.
Tesis penelitian ini adalah sebuah konsep yang penulis sebut sebagai “capital securitizing”. Konsep capital securitizing merupakan definisi operasional yang ingin menjelaskan bagaimana cara kerja dari proses pembuatan kebijakan luar negeri AS yang tidak sejalan dengan nilai-nilai ideal politiknya.

-------

Berikut dua endorsement dari Baskara T. Wardaya dan Robert Bala setelah membaca tesis saya, berikut petikannya:

Baskara T. Wardaya, penulis buku Cold War Shadow: United States Policy toward Indonesia 1953-1963.

Demokrasi Tanpa Kontrol Publik Menjadi “Bencana” HAM

2011-10-26T10:54:00.001+07:00

Tarik-menarik antarkepentingan politik, eknomi dan budaya dalam alam demokrasi sejak Reformasi 1998 telah menghidupkan dinamika sosial yang terus menuntut tantangan baru, salah satunya adalah penyelesaian berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

Tulisan singkat ini ingin menjawab beberapa pertanyaan berikut; mengapa demokrasi di Indonesia belum mampu memberi jaminan bagi pemajuan HAM di tanah air? Apa persoalannya? Dan bagaimana tantangan bagi aktivis di Indonesia untuk memajukan HAM dan demokrasi dalam konteks dunia yang terus berkembang?

Persoalan HAM Aktual

Kasus peringatan tujuh tahun dibunuhnya Munir[1] dan vonis ringan para pembunuh tiga jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Banten, setidaknya bisa menjadi cermin yang mampu memantulkan wajah penegakkan hukum dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Dua kasus tersebut menggambarkan bagaimana sikap pemerintah Indonesia yang tidak menganggap serius persoalan penegakkan HAM dan justru menjadi pelanggar HAM dengan melakukan pembiaran.

Pada 7 September lalu, sejumlah aktivis HAM memperingati tujuh tahun dibunuhnya Munir dengan menagih janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan mengusut tuntas persoalan ini. Kasus Munir yang sudah tujuh tahun dijanjikan untuk bisa diungkap secara tuntas, mendeg di tingkat eksekutif yang awalnya mengaku memiliki kehendak politik untuk menyelesaikan kasus ini, namun kini berlindung di balik alasan tidak mau mengintervensi kasus hukum.

Presiden SBY melalui juru bicaranya Julian Aldrin Pasha justru memandang, kasus Munir adalah kasus kriminal biasa. Sementara, Jaksa Agung Basrief Arief menyatakan kasus Munir telah selesai.[2] Pihak istana ingin mengail di air keruh. Politik pencitraan dihembuskan “memanfaatkan” berbarengan dengan momentum 7 tahun dibunuhnya Munir. Pemerintah, membanggakan diri mengaku Pemerintah SBY berprestasi karena selama kepemimpinannya, tidak ada pelanggaran HAM berat yang terjadi.

Pernyataan pihak istana ini sebenarnya mudah saja disangkal. Pelanggaran HAM yang terjadi dewasa ini berbeda dengan apa yang terjadi pada masa Orde Baru. Tragedi kemanusiaan terjadi di Cikeusik Banten pada Minggu pagi, 6 Februari 2011 ketika ratusan massa melakukan penyerangan, pengeroyokan dan penganiayaan terhadap jemaah Ahmadiyah yang pada akhirnya menewaskan 3 orang. Padahal, polisi (sebagai aparat negara) telah mengetahui adanya rencana penyerangan tersebut dan tidak berbuat apa-apa!

Celakanya, Deden Sudjana warga Ahmadiyah yang juga korban malah divonis 6 bulan penjara. Sementara, 12 pelaku pembunuhan, pengeroyokan dan penganiayaan hanya divonis ringan antara 3 sampai 6 bulan penjara. Vonis kasus Cikeusik bagi anggota Ahmadiyah dan warga dunia telah mencederai rasa keadilan.

Berbagai perlakuan diskriminatif negara terhadap jemaah Ahmadiyah terjadi di seluruh Indonesia. Di Nusa Tenggara Barat misalnya, pada 1 Desember 2010 warga Ahmadiyah diusir paksa dari tempat tinggalnya oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Islam, sementara pemerintah daerah dan polisi setempat tidak menindak pelaku pengusiran. Padahal, mereka telah merusak 20 dan membakar 1 rumah dan memaksa jemaah Ahmadiyah tetap tinggal di tempat pengungsian Transito di Mataram. Pengusiran pertama dengan kekerasan terjadi pada 4 Februari 2006. Kini, 133 warga Ahmadiyah yang menempati Transito telah menjadi pengungsi di negeranya sendiri!

Politik Pembiaran

Fakta-fakta di atas menunjukkan, pemerintah secara faktual melindungi pelaku kekerasan dengan melakukan politik pembiaran. Inilah persoalan dan tantangan aktual yang harus dihadapi oleh rakyat Indonesia saat ini, di mana negara kalah terhadap pelaku kekerasan. Mirisnya, menurut Wikileaks, pelaku-pelaku kekerasan seperti Front Pembela Islam (FPI) justru dibentuk dan didanai oleh petinggi polisi dan intelijen Indonesia.[3]

Majelis keagamaan dalam banyak kasus terlibat secara tidak langsung dalam kekerasan agama. Majelis Ulama Indonesia (MUI) misalnya, pada tahun 2005 mengeluarkan fatwa menyesatkan Ahmadiyah dan mengharamkan sekularisme, liberalisme, dan pluralisme turut menjadi pemantik bagi makin massif dan eksesifnya gairah intoleransi di negeri ini. Maka, tidak mengherankan jika laporan tahunan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dilansir The Wahid Institute dan Setara Institute sejak 2007 sampai 2010 mengonfirmasi mengerasnya kecenderungan intoleransi, diskriminasi, serta kekerasan yang berbasis etnis dan, terutama, agama yang dari tahun ke tahun makin meminggirkan kelompok-kelompok minoritas yang memiliki keyakinan, kepercayaan, pendapat, ekspresi, dan orientasi seksual yang berbeda.

Lebih ironis lagi, pemerintah tidak jarang memenjarakan warganya yang dianggap meresahkan masyarakat karena dituduh “sesat“ dan menodai pokok-pokok ajaran agama mainstream. Ini bukan saja tidak adil tetapi juga merupakan kejahatan kemanusiaan. Sebab, di samping negara telah melakukan pembiaran (crime by ommission) terhadap pelbagai tindak kekerasan atas nama agama yang dilakukan oleh warga atau kelompok agama tertentu, juga membuat pelanggaran langsung (crime by commission) karena membatasi, melarang, dan memenjarakan setiap warga atau kelompok yang dianggap sesat oleh kelompok agama mainstream. Begitupun negara secara nyata tidak sekadar memberikan dukungan dan pembenaran kepada otoritas non-pemerintah dalam menciptakan fatwa-fatwa yang intoleran dan diskriminatif, sebagaimana diproduksi MUI atas penyesatannya terhadap warga dan kelompok-kelompok keagamaan tertentu, tetapi, dalam beberapa kasus, juga mengadopsinya untuk dijadikan sebagai kebijakan dan regulasi.

Fakta-fakta di atas sangatlah memprihatinkan. Sebab, dengan mengatasnamakan agama ataupun alasan memurnikan pokok-pokok ajaran agama, kelompok mainstream dan atau pemerintah bisa sangat semena-mena melakukan pelbagai cara untuk tidak saja memasung dan memberangus paham keagamaan dan kepercayaan yang oleh mereka dianggap menyimpang atau ”sesat,” tetapi juga mengebiri ekspresi-ekspresi kebudayaan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut mereka. Maka, tidaklah mengherankan apabila kalangan agama mainstream semakin leluasa melakukan perusakan dan penyerangan rumah ibadah maupun simbol-simbol keagamaan dari kelompok minoritas. Mereka juga tidak segan menyerang dan mengusir Jemaah Ahmadiyah Indonesia ataupun kelompok-kelompok keagamaan lainnya yang dituduh “sesat”; melarang tari Jaipong karena dinilai bertentangan dengan norma atau nilai-nilai Islam; berencana membumihanguskan komunitas Suku Dayak Losarang, Indramayu; melarang dan menggagalkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan kalangan gay dan waria (di Tasikmalaya, Surabaya, Depok, dan yang paling mutakhir di Makassar, 1 Desember 2010). Dari kasus-kasus tersebut, tidak jarang pemerintah terlibat aktif merampas hak-hak warganya.

Yang pasti, segala jenis tindakan yang dapat mengakibatkan hilangnya hak-hak dasar seseorang atau sekelompok orang untuk memperoleh kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM) yang berat. Bagaimanapun, terutama hak untuk beragama dan berkeyakinan adalah non-derogable rights, yakni hak-hak yang tidak dapat ditunda atau ditangguhkan pemenuhannya. Hak dan kebebasan tersebut mendapat jaminan pemenuhannya pada konstitusi (amandemen UUD 1945 Pasal 28E ayat 1 dan 2, Pasal 28I ayat 1, dan Pasal 29 ayat 2) dan Pasal 18 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR 1966) yang sudah diratifikasi, termasuk juga pasal 20, 26, dan 27, serta Deklarasi PBB 1981 tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berdasarkan Agama atau Keyakinan.

Peristiwa 7 September lalu dan banyak peristiwa pelanggaran HAM lain menjadi sangkalan langsung atas pernyataan pihak istana bahwa selama kepemimpinan SBY tidaklah terjadi pelanggaran HAM berat. Meski berbagai fakta tersebut bisa menjadi semacam awan kelabu bagi masa depan pengungkapan kasus pelanggaran HAM lain yang rentang waktunya jauh lebih lama dari pada kasus Munir, sebut saja kasus Trisakti, Tanjung Priok, Talangsari, Malari, G-30S, dan sebagainya, namun bukan berarti bahwa tidak ada harapan atau celah yang bisa digunakan untuk memajukan HAM di Indonesia.

Pemajuan Demokrasi

Demokrasi dan HAM kerap mengasumsikan dan menempatkan dua hal ini dalam satu persoalan yang sama. Dukungan terhadap penghormatan HAM, disatukan dalam satu paket dukungan pemajuan demokrasi.[4] Padahal secara prinsip, aturan mainnya dan prakteknnya berbeda.

Secara konseptual, pada dasarnya HAM adalah bagian dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi dan HAM berbagai sebuah komitemen bersama untuk sebuah politik bermartabat yang ideal untuk semua. Selain itu, untuk melaksanakan prinsip-prinsip HAM diperlukan pemerintahan demokrasi. Demokrasi berkontribusi untuk merealisasikan HAM. Meski di mana demokrasi dan HAM tidak berkonflik secara langsung, mereka sering menuju ke arah yang berbeda.[5]

Bahkan dapat dikatakan bahwa munculnya paham negara demokrasi liberal adalah untuk menjaga adanya eksistensi penghormatan HAM. Sementara dalam tataran praksis hubungan yang serupa pun terbentuk dalam hubungan internasional. Promosi terhadap HAM dikemas dalam paket bantuan pembangunan (development aid) yang program, pemajuan demokrasi. Paket tersebut diberikan dengan indikator yang berbeda-beda, namun pada dasarnya, indikator tersebut menggunakan prinsip yang sama, yakni kasus pelanggaran HAM sebagai salah satu penentu tingkat demokrasi suatu negara. Dalam hal ini, hubungan yang terlihat antara HAM dan demokrasi adalah hubungan interdependent, di mana penghormatan HAM akan mungkin terjadi apabila negara yang bersangkutan menggunakan paham demokrasi. Begitu pula sebaliknya, negara yang demokratis akan jauh lebih memperhatikan masalah-masalah HAM dibanding negara yang tidak demokratis.

Mendukung proses demokrasi dalam hal ini dengan lebih banyak melibatkan publik mengontrol dan mempersoalkan kerja pemerintah, tentu akan mengurangi resiko terjadinya tindak pelanggaran HAM. Karena, demokrasi tanpa kontrol publik adalah “bencana” dalam bentuk lain.

Advokasi Internasional

Selain terus mengusahakan pemajuan demokrasi melalui pelibatan public dalam setiap pengambilan keputusan public dan pengawasan kerja pemerintah, advokasi pada level internasional sebaiknya terus digalakkan, mengingat Indonesia telah meratifikasi sejumlah konvensi internasional HAM, baik kovenan hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial dan budaya.

Tekanan dunia internasional, terutama dari negara-negara yang sudah memilki komitmen tinggi terhadap HAM terbukti efektif menjerat penjahat HAM. Tertangkapnya Presiden Chile, Augusto Pinochet di Inggris setelah menjalani perawatan medis pada 1998. Penangkapan ini, didorong oleh Pemerintah Spanyol yang menuduh Pinochet melakukan pembunuhan terhadap 7 warga Spanyol selama Pinochet berkuasa. Mekanisme International Criminal Court juga efektif menjerat Slobodan Milosevic.

Peluang lain dating dari dinamika reginalisme di kawasan Asia Tenggara. ASEAN juga kini menempatkan HAM sebagai salah satu isu yang akan didorong selain tiga pilarnya yang disepakati yaitu kerjasama ekonomi, budaya, dan keamanan. Indonesia yang kini mendapat giliran menjadi ketua ASEAN, belum (baca: tidak) memilki prestasi pemajuan HAM di tanah air. Posisi yang strategis ini tidak dimanfaatkan karena ketiadaan kemauan politik untuk memajukan HAM.

Selain itu, hambatan pemajuan HAM di ASEAN datang dari ASEAN Charter sendiri yaitu prinsip non intervention. Padahal, pelanggaran HAM dan iklim antidemokrasi masih menjadi penyakit sebagian besar negara anggota ASEAN. Berbagai kasus kekerasan atasnama agama di Indonesia, tindakan represeif pemerintahan junta militer Burma, tidak adanya kebebasan pers dan demokrasi di Malaysia dan Vietnam adalah agenda strategis yang harus segera diselesaikan. Maka, kerjasama bilateral antarnegara anggota ASEAN yang memiliki komitmen terhadap pemajuan HAM sangat strategis dilaksanakan.

Dengan kata lain, advokasi pada level internasional bisa dilakukan dengan dua pendekatan sekaligus; multilateral dan bilateral untuk saling melengkapi. Memahami mekanisme HAM regional dan internasional menjadi sebuah keniscayaan bagi setiap aktivis dan penegak hukum di tanah air.

[1] Alm. Munir Said Thalib, meninggal di pesawat Garuda Indonesia dalam perjalanan dari Jakara ke Belanda pada 7 September 2004. Berdasarkan hasil otopsi yang dilakukan pihak berwenang Belanda ditemukan bahwa Munir diracun dengan arsenik.

[2] http://nasional.kompas.com/read/2011/09/08/02465597/.Penegak.Hukum.Menolak.Presiden.Harus.Ambil.Alih

[3] http://nasional.kompas.com/read/2011/09/06/15024812/Sutanto.Enggak.Benar.yang.Gitugituan.Lah

[4] Hampir setiap tahunnya, pemerintah AS menyiapkan dana sebesar USD 700 juta yang sebagian besar disalurkan ke Centre or Democracy and Governance. Guilhot, Nicholas, The Democracy Makers; Human Rights and International Order, Columbia University Press, 2005, hal. 2-4

[5] Jack Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornell University Press, 2003, hal. 191

Rakyat Papua Menuntut Referendum

2011-08-04T10:31:00.001+07:00

Ribuan rakyat Papua membanjiri Abepura, Jayapura, berunjuk rasa damai menuntut referéndum kembali, Selasa (2/8). Aksi tersebut juga sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi 62 pengacara ternama di London, Inggris, yang pada hari yang sama yang membahas soal Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) atas nasib rakyat Papua bergabung dengan NKRI. Masalah Perpera di Papua tahun 1969 akan ditinjau ulang dan akan digugat legitimasinya di Mahkamah internasional.

Bergabungnya Papua ke dalam Republik Indonesia menurut Prof. P.J Drooglever dalam bukunya, Daad van Vrije Keuze, de Papuans van Westelijk Nieuw Guinea, en de grenzen van het Zelfbeschichtings recht, adalah suatu kecelakaan sejarah atau rekayasa dari proses persiapan sampai pelaksanaan Act of free Choice atau Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).

Drooglever menyebut, Sekjen PBB waktu itu U.Thant dari Birma, dalam laporan akhirnya kepada Majelis Umum PBB, menyimpulkan, Pepera yang berlangsung 1969 itu, adalah Penentuan Pendapat Rakyat. Dijelaskan, sebetulnya dalam perjanjian New York 15 Agustus 1962 diputuskan suatu proses plebisit, namun belakangan, diubah menjadi "the Act of Free Choice" yakni hak untuk menentukan nasib sendiri orang Papua.

Masalahnya, kalangan pejabat PBB yang ditugaskan mengawas Pepera, khususnya Ortiz Sans merasa sangat meragukan tentang seberapa jauh sebenarnya "the Act of Free Choice" itu benar-benar bisa dilakukan oleh penguasa Indonesia. Dengan kata lain, apakah pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan asas-asas yang diakui dunia internasional. Ortiz dan juga U. Thant mengambil kesimpulan, terdapat keberatan yang serius dari masyarakat internasional.

Bagi Drooglever, Pepera adalah suatu peristiwa historis dalam konteks Perang Dingin, 1962-1969. Di mana, sebuah konspirasi politik tingkat tinggi yang melibatkan Amerika dan Indonesia, untuk mengamankan rencana Jakarta, memenangkan Act of Free Choice, demi kepentingan Indonesia.
Perlahan-lahan, persoalan keabsahan hasil Pepera digugat kembali dan debat akan klaim kebenaran sejarah mulai dipersoalkan secara gambalng setelah terkubur selama 42 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, rakyat Papua dengan terpaksa harus menelan pil pahit, karena janji untuk berdaulat sebagai negara merdeka, telah berubah menjadi tragedi kemanusiaan.

Memang, Pemerintah Pusat telah memberlakuan status Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001. Namun, pelaksanaan Otsus juga dinilai gagal oleh berbagi elemen masyarakat di Papua. Eksploitasi kekayaan alam Papua sama sekali tidak dibarengi dengan upaya pemerataan hasil-hasilnya oleh Pemerintah Pusat di Jakarta, khususnya sejak masa pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto. Sehingga, rakyat Papua mengalami keterbelakangan dalam semua aspek kehidupan. Mirisnya adalah, pemerintah pusat membiarkan ketidakadilan ini terus-menerus berlangsung, sampai sekarang!

Sudah banyak cerita ketika rakyat Papua yang mulai membangun kepercayaan diri dan mengkritisi serta mempertanyakan nasibnya kepada Pemerintah Pusat. Namun, tuntutan mereka dijawab dengan pendekatan represi militer. Satu label dilekatkan erat-erat kepada para penuntut keadilan itu dengan sebutan; kaum separatis. Pemerintah khususnya lewat institusi militernya justru memusuhi rakyatnya sendiri, dan bukan melindungi dan melayani rakyatnya. Berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terjadi oleh oknum militer di Papua. Situasi ini tentu menambah berat posisi Indonesia jika benar kasus ini akan diajukan ke Mahkamah Internasional.

Foto: http://freewestpapua.files.wordpress.com/2010/07/west-papua-demo-jayapura.jpg

Ketika Radikalisme Masuk ke Ruang Redaksi

2011-07-27T20:37:00.001+07:00

Oleh Awigra [i]

“The media's the most powerful entity on earth. They have the power to make the innocent guilty and to make the guilty innocent, and that's power. Because they control the minds of the masses.” – Malcom X

Bagaimana jurnalis memberitakan isu terorisme di media? Hal ini menarik dicermati mengingat arus konservatisme yang menyebar di masyarakat juga mempengaruhi jurnalis, yang juga bagian tak terpisahkan dari masyarakat itu sendiri. Tulisan singkat ini, akan menawarkan sebuah gagasan bagaimana seharusnya posisi jurnalis dalam memberitakan isu keberagaman.

Tulisan ini, diawali dengan sebuah kesadaran penuh bahwa media memiliki kekuatan yang besar. Kemudian, tulisan ini ingin menarik persoalannya pada bagaimana posisi media dalam memberitakan isu radikalisme dan terorisme.

Power Media
Kekuatan media massa tergambar secara jelas seperti apa yang diutarakan Malcom X dalam kalimat pembuka paper ini. Power media massa pada dasarnya memiliki peran penting dalam menentukan pengetahuan masyarakat dan kemampuannya mempengaruhi persepsi publik dengan kekuatan untuk untuk mengubah yang salah menjadi benar dan sebaliknya. Kekuatan media juga mampu menentukan prioritas isu mana yang lebih penting dan yang lain tidak. Contohnya seperti dalam judul artikel ini, Mengapa Udin Sedunia lebih terkenal dibandingkan Transito?[ii] Selain media memiliki kekuatan menentukan mana yang “lebih penting”, judul artikel tersebut juga kental unsur bisnisnya. Media memilih hal mana yang memiliki nilai jual dan hal yang lain tidak. Udin Sedunia mungkin jauh lebih terkenal dan memiliki nilai jual dibandingkan Transito, meski mereka sama-sama berasal dari Nusa Tenggara Barat. Di Transito, terdapat 137 orang pengikut Ahamdiyah yang menjadi pengungsi di negaranya sendiri sudah lebih dari lima tahun. Media, tidak banyak menaruh perhatian pada persoalan ini karena bukan keuntungan yang akan didapat namun sebaliknya berpotensi melukai perasaan umat. Padahal, tugas utama media seperti sering diutarakan oleh Maria Hartiningsih adalah to voice the unvoicess.

Power media yang begitu besar harus disadari, pertama-tama justru oleh para jurnalisnya. Meski demikian, jurnalis adalah bagian dari masyarakat itu sendiri yang kehadirannya tidak bisa dilepaskan dari konteks masyarakatnya. Ketika radikalisme sedang menguat di masyarakat, maka bukan tidak mungkin jurnalis juga terpengaruh radikalisme yang sedang berkembang di masyarakat tempat hidup jurnalis tersebut.

Radikalisme dalam segala derajatnya dari yang paling rendah derajatnya sampai yang tertinggi seperti dukungan terhadap aksi terorisme pernah diteliti dan hasilnya cukup mengejutkan di Indonesia. Sebuah survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), yang dirilis Maret 2005, menyatakan bahwa 1 dari 10 muslim Indonesia mendukung aksi pengeboman yang dilakukan Amrozi dan kawan-kawannya di Bali dulu. Bagi peneliti LSI, hasil itu mencerminkan dukungan kepada “radikalisme keagamaan ketika diterjemahkan ke dalam cara kekerasan demi agama. Hasil survei lain dari Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) terhadap 1.600-an siswa dan guru agama Islam di SMP dan SMA muslim di Jabodetabek, yang dilakukan dari Oktober 2010 hingga Januari 2011. Hasilnya, 41,8 hingga 63,8 persen responden menyatakan mendukung intoleransi dan kekerasan terhadap warga non-muslim.

Jurnalis sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakatnya tentu memiliki tantangan tersendiri dalam melihat persoalan ini. Di satu sisi, ia adalah bagian dari masyarakat yang memiliki sebuah keyakinan keagamaan tertentu. Namun di sisi lain ia dituntut untuk menjadi seseorang yang memgang teguh prinsip-prinsip idependensi dalam melakukan berbagai peliputan peristiwa, termasuk peliputan keagamaan. Di sanalah jurnalis kerap mengalami dilema dalam memberitakan persoalan radikalisme agama maupun persoalan terorisme.

Apa yang seharusnya dilakukan oleh jurnalis ketika radikalisme telah masuk ke ruang redaksi? Jurnalis harus terus-menerus menyadari bahwa dirinya ketika sedang melaksanakan tugas jurnalismenya, selain mengemban misi menyampaikan informasi, jurnalis juga memiliki misi mengedukasi publik. Maka, reportase yang tidak dilandasi pengetahuan yang cukup justru dapat memperkeruh suasana.

Untuk mengatasi kondisi semacam ini, tidak bisa tidak seorang jurnalis mesti memiliki bekal keilmuan yang memadai. Seorang jurnalis tidak bisa sekadar memberi informasi yang tampak di permukaan. Ia harus melakukan pendalaman. Dalam hal ini, seorang jurnalis mesti memiliki pengetahuan mengenai latar belakang sebuah peristiwa dan dampaknya pada masa depan. Tanpa itu semua, maka seorang jurnalis hanya akan menjadi penyampai berita seputar kejadian di permukaan yang sangat mungkin akan membuat masyarakat penikmat berita bingung atau terjerumus ke dalam kesimpulan yang menyesatkan.

Pada peristiwa-peristiwa kekerasan dan konflik, tugas seorang jurnalis menjadi jauh lebih berat. Di samping dituntut memberi informasi yang mendalam, para jurnalis juga menanggung beban untuk terlibat dalam mengurangi kekerasan dan konflik, bukan malah aktif dalam menyulut kekerasan dan konflik tersebut.

Contohnya, saat pemakaman teroris Dr. Azhari. Sejumlah media menulis bahwa jenazah Dr. Azhari menyebarkan wangi. Wartawan lainnya melaporkan bahwa saat dimakamkan, ada merpati putih yang terbang di atasnya. Reportase ini, mirip dengan pandangan yang hidup di kalangan jihadis yang percaya bahwa jenazah mereka yang mati sahid akan menebar wangi dan merpati akan terbang di atas jasadnya.[iii]

Terorisme
Kajian akademis tentang terorisme selalu berhadapan dengan kesulitan untuk mencari suatu definisi universal tentang terorisme. Masalah ini terungkap dengan baik dalam ungkapan “one person’s terrorist being another’s freedom fighter”.[iv] Teror adalah fenomena yang cukup tua dalam sejarah. Menakut-nakuti, mengancam, memberi kejutan kekerasan, atau membunuh dengan maksud menyebarkan rasa takut adalah taktik-taktik yang sudah melekat dalam perjuangan kekuasaan, jauh sebelum hal-hal ini dinamai “teror” atau “terorisme”. Kata “assassin” mengacu pada gerakan dalam Perang Salib abad ke-11 Masehi.[v]

Kata “teror” masuk dalam kosakata politis baru pada Revolusi Prancis. Di akhir abad ke-19, awal abad ke-20, dan menjelang Perang Dunia II, “terorisme” menjadi teknik perjuangan revolusi. Misalnya, dalam rezim Stalin pada 1930-an yang juga disebut “pemerintahan teror”. Di era Perang Dingin, “teror” dikaitkan dengan ancaman senjata nuklir.[vi]

Terorisme adalah fenomena dalam masyarakat demokratis dan liberal atau masyarakat yang menuju transisi ke sana. Kaum teroris memanfaatkan kebebasan yang tersedia dalam masyarakat itu. Di dalam negara totaliter atau otoriter, situasi ini relatif terkendali. Yang berlaku di sini adalah terorisme oleh negara. Pada insiden 11 September 2001, teror mencapai dimensi barunya, bukan “sekadar” ingin menunjukkan sikap perlawanan atau menekan pada sebuah rezim, melainkan ingin memobilisasi sebuah konflik global dengan mengisi “kevakuman ideologis” yang ada sejak berakhirnya Perang Dingin. Skala gigantis dari teror ini ‘sukses’ memobilisasi opini politis global untuk mengarahkan pada antinomi “kawan” dan “lawan” pada skala global. Dan Al Qaeda adalah organisasi yang langsung menjadi target utama.

Terorisme termasuk dalam kekerasan politis (political violence), seperfti kerusuhan, pemberontakan, huru-hara, revolusi, perang saudara, gerilya dan pembantaian, dan sebagainya. Namun terorisme tidak selalu politis. Misalkan penyanderaan oleh seorang psikopat. Meski yang terakhir tidak masuk dalam kajian ini.
Terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut;[vii]

Merupakan intimidasi yang memaksa
Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu
Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni “bunuh satu orang untuk menakut-nakuti seribu orang”
Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, namun tujuannya adalah publisitas
Pesan aksi cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal
Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras. Misalnya, “berjuang demi agama dan kemanusiaan”

Ikhsan Ali Fauzi, sallah seorang pengajar Universitas Paramadina dalam sebuah tulisan yang berjudul “Radikal Dulu Teroris Kemudian” memaparkan hubungan terorisme dan radikalisme. Secara sederhana ia mengungkapkan bagaimana seseorang menjadi teroris awalnya adalah menjadi radikal terlebih dahulu.

Posisi Media
Dalam meliput persoalan radikalisme dan terorisme, seorang jurnalis selain harus memiliki bekal pengetahuan atas latar belakang persoalan, jurnalis juga harus menjadi pribadi yang independen dalam arti tidak bisa meneruskan keyakinan kebenaran keagamaannya dalam reportasenya. Karena, kebenaran iman dan keyakinan keagamaan bersifat subjektif. Dalam arti benar bagi agama itu sendiri. Contoh, Isa atau Yesus bagi orang Islam adalah seorang Nabi, sementara bagi umat Kristiani menganggapnya sebagai Tuhan. Dan kebenaran keyakinan Islam tidak tersebut tidak bisa dipaksakan kepada Kristen, juga sebaliknya.

Seorang jurnalis, menurut Bill Kovach juga harus ketat menerapkan prinsip diskiplin verifikasi untuk memperoleh sebuah kebenaran. Mengingat, akar jurnalisme adalah fakta. Sementara, akar dari keyakinan keagamaan adalah tafsir dari teks-teks suci, yang faktanya sulit untuk dikonfirmasi.

Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) khusus dalam melihat persoalan ini, memiliki metodologi tersendiri untuk menilai dan memetakan di mana posisi media dalam melihat persoalan keberagaman. SEJUK mengklasifikasikannya menjadi dua kategori. Media yang pro dan anti-keberagaman.

Media yang anti-keberagaman adalah media yang secara langsung memenuhi sejumlah unsur yang memungkin ia disebut bias dan mendukung gagasan dan penyebaran gagasan intoleran dan kekerasan dengan beberapa indikator berikut:
a) Apakah media menjadi corong sosialisasi peraturan-peraturan diskriminatif?
b) Apakah media lebih banyak memberi porsi publikasi bagi opini diskriminatif?
c) Apakah media lebih mengedepankan sumber informasi dari pihak negara dan tidak memberi ruang yang cukup bagi korban?
d) Apakah media lebih mengedepankan sumber informasi dari pihak mainstream dan tidak memberi ruang yang cukup bagi kelompok marginal, minoritas?
Pada dasarnya, definisi mayoritas (mainstream) dan minoritas sebenarnya kabur. Tidak jarang para pelaku kekerasan dan tindakan diskriminatif adalah kelompok minoritas juga, mayoritas masyarakat menginginkan hidup yang damai.
Menurut Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, tujuan utama jurnalisme adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan warga agar mereka bisa hidup merdeka dan mengatur diri sendiri. Dengan begitu, media memiliki fungsi sosial yang sangat penting. Tujuan fungsional inilah yang kemudian mengharuskan media tidak sekedar mengikuti pandangan umum, melainkan memberi alternatif pandangan agar masyarakat bisa menimbang-nimbang kebenaran. Alternatif itu muncul dari para korban dan mereka yang terpinggirkan.
e) Apakah media memanipulasi data dengan memasukkan opini dalam pemberitaan yang menyudutkan korban?
Salah satu prinsip utama dalam sebuah laporan jurnalisme adalah menyajikan kebenaran (Bill Kovach dan Tom Rosenstiel). Segala hal yang berkaitan dengan manipulasi data dengan tujuan menyudutkan pihak korban pastilah merupakan jurnalisme bias.

Media pro-keberagaman atau media yang pluralis adalah media yang mencoba menjadikan dirinya sebagai sarana bagi korban dan kelompok yang terpinggirkan untuk menyuarakan aspirasi. Ketegori ini diukut dengan beberapa indikator:
a) Apakah media memberi tempat yang lebih banyak kepada pihak korban dalam pemberitaan?
Rakyat membutuhkan keberpihakan media kepada kelompok korban dan masyarakat kecil. Media adalah satu di antara sangat sedikit tempat bagi warga marginal untuk bersuara. American Society of Newspaper Editors merumuskan suatu kode etik yang berbunyi: “independence: freedom from all obligations except that of fidelity to the public interest is vital (independensi: bebas dari semua kewajiban kecuali kesetiaan terhadap kepentingan publik adalah sangat penting).
b) Apakah media secara sengaja memberi perlindungan (to protect) terhadap korban dan kelompok-kelompok minoritas dalam pemberitaan?
Sekarang ini tidak sedikit media yang semakin subjektif bahkan menghakimi. Kita membutuhkan media yang secara sadar memberi perlindungan terhadap korban kekerasan dan diskriminasi dan bukan malah mengompori pertikaian. Perspektif hak asasi manusia, harus dimiliki oleh seorang jurnalis dalam meliput isu-isu kekerasan atasnama agama.
c) Apakah media berupaya untuk merayakan keberadaan (to promote) kelompok-kelompok kecil dan tertindas?
Salah satu kekurangan pada banyak media sekarang adalah lebih banyak memuat berita konflik daripada kondisi harmoni. Media pluralis juga adalah media yang mau menampilkan sisi-sisi paling harmonis yang menggugah kesadaran tentang pentingnya hidup damai dalam perbedaan.

[i] Campaign Manager di Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) dan baru saja menyelesaikan Studi Keamanan Internasional di Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia
[ii] http://sejuk.org/kolom/hak-asasi-manusia/72-why-udin-sedunia-is-more-famous-than-transito.html
[iii] Andy Budiman, Tersandra Tirani Mayoritas dalam buku Menentang Tirani Mayoritas, Sejuk, 2011, hal. 3
[iv] Andy Widjajanto, Menangkal Terorisme Global, dalam buku kumpulan esai Terorisme yang diterbitkan oleh Imparsial, 2003
[v] F. Budi Hardiman, Terorisme: Paradigma dan Definisi, dalam buku kumpulan esai Terorisme yang diterbitkan oleh Imparsial, 2003
[vi] Ibid., hal. 4
[vii] Ibid., hal. 5-6