Back To Islam For The Better Future

Jokowi Marah ke Pertamina dan PLN, Erick Thohir Buka Aib Presiden Jadi Penyebab

noreply@blogger.com (Pasir) — Sun, 21 Nov 2021 05:08:00 +0000

DEMOCRAZY.ID - Pada saat rapat kabinet, Presiden Joko Widodo atau yang biasa disapa Jokowi mengkritik Pertamina dan PLN.

Dalam kritikan tersebut, Jokowi berujar jika keruwetan yang ada di birokrasi membuat banyaknya investor sulit untuk berinvestasi di BUMN.

Selain itu, Jokowi menekankan jika BUMN seharusnya mengerti konsekuensi dari penugasan yang diberikan.

Dilansir dari YouTube Rocky Gerung Official, ia berujar jika kemarahan yang disampaikan Jokowi disebabkan karena orang nomor satu di Indonesia itu sedang mengalami frustrasi.

"Kalau bukan frustrasi artinya putus asa. Dua-duanya menimbulkan polemik juga. Sekarang kita menonton seseorang yang punya kemampuan untuk mengatur kabinetnya musti marah-marah di depan publik. Itu artinya dia diam saja di kabinet, mulai pecat satu-satu diam-diam, ini musti marah-marah dulu," kata Rocky Gerung.

Selain itu, alasan Jokowi marah-marah pada saat rapat kabinet disebutkan karena jengkel dengan tingkah Erick Thohir.

"Konteksnya adalah Presiden jengkel kenapa menterinya mengkritik dia. Erick Thohir buka aibnya Jokowi kan secara tidak langsung. Erick Thohir mau mengatakan yang memutuskan harga PCR itu bukan dia dan bukan pasar, tetapi Presiden," ujar Rocky.

Menurut Rocky, hal tersebut sama dengan membuka borok Presiden yang membuat Jokowi kesal.

"Makanya dia marahin Erick Thohir. Namun, sinyalnya hanya marah saja, jadi kita tahu itu enggak ada gunanya marah. Dia punya kemampuan untuk melakukan pemecatan, reshuffle, segala macam," tutur Rocky. [Democrazy/pkry]

let text = "DEMOCRAZY.ID"; let result = text.replace(/DEMOCRAZY.ID/gi, "MEDIA MUSLIM");

Indonesia Impor TKA China Berlebihan Saat Rakyat Sendiri Kesusahan, Rocky Gerung: Ini Semua Kesalahan Jokowi!

noreply@blogger.com (Pasir) — Sun, 21 Nov 2021 05:08:00 +0000

DEMOCRAZY.ID - Pengamat politik, Rocky Gerung menyebutkan jika impor tenaga kerja asing (TKA) dari China merupakan kesalahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Beberapa waktu lalu, puluhan TKA China terlihat memenuhi kedatangan internasional di sejumlah bandara.

Kedatangan TKA China ke Indonesia menjadi sorotan karena dipekerjakan oleh pemerintah ketika masyarakat di dalam negeri sedang kesulitan mencari pekerjaan akibat dampak Covid-19.

Selain itu, pada saat yang bersamaan, pemerintah justru membuka pintu bagi warga luar negeri ke Indonesia padahal kasus Covid-19 sedang tinggi.

Sebelumnya, alasan mendatangkan TKA China ke Indonesia disebut Luhut Binsar Pandjaitan karena tidak adanya tenaga terampil yang dibentuk di Indonesia.

Dilansir dari YouTube Rocky Gerung, ia menyebutkan jika alasan tersebut merupakan hal yang masuk akal, tetapi ada yang membuatnya tidak masuka akal.

"Hal yang enggak masuk akal adalah rakyat menganggap bisa untuk mengurus hal kecil-kecil tetapi pemerintah justru ambil dari China. Menyetir buldozer masyarakat Indonesia bisa, pemetaan sudah ada ahli geodesi. Apalagi di Indonesia itu tambangnya tambang terbuka dan tidak memerlukan teknologi canggih," kata Rocky Gerung.

Rocky Gerung menilai jika pernyataan Luhut tidak sesuai dengan keadaan di lapangan yang belum membutuhkan teknologi canggih.

"Jadi kaget pak Luhut menjelaskan sesuatu tapi tidak sesuai dengan keadaa di lapangan. Namun, sekali lagi, ini semua kesalahan Jokowi yang ingin segera jadi," ujar Rocky. [Democrazy/pkry]

let text = "DEMOCRAZY.ID"; let result = text.replace(/DEMOCRAZY.ID/gi, "MEDIA MUSLIM");

Megawati Curhat Diragukan Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN

noreply@blogger.com (Pasir) — Sun, 21 Nov 2021 05:08:00 +0000

DEMOCRAZY.ID - Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri melempar curhat soal keraguan banyak orang terhadap dirinya untuk mengisi jabatan yang sekarang didudukinya.

"Saya tadi minta sebetulnya boleh tidak ya CV (curriculum vitae/riwayat hidup) saya ditampilkan karena banyak orang meragukan saya," ujar Mega, sapaan akrabnya di acara Forum Komunikasi Riset dan Inovasi 2021, Jumat (19/11) di akun Youtube BRIN.

"Katanya kenapa Ibu Mega yang mesti masuk menjadi Ketua Dewan Pengarah (BRIN)? Kan bukan seorang akademisi. Saya lalu garuk-garuk kepala," sambungnya.

Padahal menurutnya, akademisi tidak hanya sekadar tokoh yang memiliki banyak gelar dan pengalaman di bidang ilmu pengetahuan.

Lebih dari itu, menurutnya, jabatan dewan pengarah sejatinya perlu orang yang punya pengalaman di lapangan.

"Sebetulnya yang disebut akademisi itu apa ya? Hanya teori atau sampai tingkat implementasi? Pasti semua akan bilang sampai tingkat implementasi, tidak mungkin teori saja," katanya.

Mega menjelaskan saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugasinya, kepala negara sejatinya berpesan bahwa riset ini untuk kepentingan bangsa. Artinya, riset bukan sekadar melakukan penelitian saja.

Kebetulan, katanya, ia juga tengah menjabat sebagai Ketua Dewan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Jokowi ingin pengembangan riset di Indonesia dilakukan secara membumi sejalan dengan ideologi Pancasila.

Maka dari itu, Jokowi memilih Mega, meski bukan dari kalangan akademisi.

"Saya langsung menanyakan kepada Bapak, 'Jadi menurut Bapak itu bukan research for research?' Tidak, katanya 'Research for nation. Bapak, saya kalau itu saya cocok'. Tapi bukan berarti para peneliti akan mengatakan riset bukan untuk riset, tentu boleh, tapi kan riset macam-macam, semua untuk kepentingan bangsa dan negara, ini intinya," tuturnya.

Di sisi lain, Mega sempat menyoroti anggaran riset yang sebelumnya terlalu minim.

Bahkan, anggaran riset sering kali cuma nol koma sekian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tidak pernah mencapai 1 persen.

"Saya sering kali katakan, lalu yang mau diriset apa ya? karena dananya hanya nol koma terus. Tapi Alhamdulillah sekarang sudah ada dana yang besar," pungkasnya. [Democrazy/cnn]

let text = "DEMOCRAZY.ID"; let result = text.replace(/DEMOCRAZY.ID/gi, "MEDIA MUSLIM");

Dukung MUI DKI Bikin Cyber Army Pembela Ulama dan Anies, PKS: Kebenaran Harus Dibela!

noreply@blogger.com (Pasir) — Sun, 21 Nov 2021 05:08:00 +0000

DEMOCRAZY.ID - Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta membentuk cyber army untuk melawan buzzer yang menyerang ulama dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKS Bukhori Yusuf mendukung rencana tersebut.

"Saya pikir jika berbagai hal yang kurang positif, bahkan yang negatif sekali pun juga disebarluaskan melalui medsos, bahkan memiliki cyber army sudah sepatutnya kebaikan lebih berhak untuk disebarluaskan," kata Bukhori saat dihubungi, Sabtu (20/11/2021).

Bukhori menyebut tidak jadi masalah jika MUI DKI ingin membuat cyber army selama dilakukan tanpa melanggar aturan.

Menurutnya, inilah saat yang tepat agar pemerhati kebenaran bisa terlibat membela kebenaran.

"Dengan berbagai cara yang elegan dan tidak melanggar aturan perundang-undangan sehingga tidak perlu ada yang dikhawatirkan kalau MUI harus juga menggunakan media sosial," ucapnya.

Ketua DPP PKS ini lantas menekankan pembentukan cyber ini tidak melanggar fatwa MUI. MUI sendiri pernah memfatwa bahwa buzzer itu haram.

"Jadi kuncinya bukan persoalan buzzer dan bukan buzzer, tetapi kebenaran harus di atas kebatilan. Saya kira persoalannya bukan di buzzer atau non-buzzer, tetapi kebenaran harus dibela," ujarnya.

MUI DKI soal Cyber Army

Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta membentuk tim cyber army untuk melawan buzzer yang menyerang ulama dan Gubernur DKI Anies Baswedan. Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar mengungkapkan alasan MUI DKI membentuk tim tersebut.

"Sebagai warga Jakarta tentu ketika ada kebijakan dan kinerja yang baik buat warganya, kenapa kita nggak dukung?" kata Munahar saat dihubungi, Sabtu (20/11/2021).

Munahar menilai wajar jika tim cyber army membela Anies sebagai bentuk dukungan untuk Jakarta yang lebih baik.

Sebab, kata Munahar, banyak buzzer yang selalu mendiskreditkan dan mencari kesalahan Anies.

"Sementara ada oknum buzzer-buzzer yang kerjanya selalu mendiskreditkan dan mencari kesalahan Pak Anies, wajar kalau kita dukung dan men-support kinerja yang baik Pak Anies demi untuk Jakarta yang lebih baik ke depannya," ujarnya. [Democrazy/dtk]

let text = "DEMOCRAZY.ID"; let result = text.replace(/DEMOCRAZY.ID/gi, "MEDIA MUSLIM");

Usai Jadi Kontroversi, Arteria Dahlan Akhirnya Luruskan Pernyataan Polisi-Hakim-Jaksa Tak Boleh Kena OTT

noreply@blogger.com (Pasir) — Sun, 21 Nov 2021 05:08:00 +0000

DEMOCRAZY.ID - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Arteria Dahlan meluruskan pernyataannya soal aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, tidak dijerat operasi tangkap tangan (OTT). Arteria menekankan semua sama di mata hukum.

"Mas Hasto (Sekjen PDIP) benar dan bahkan sangat benar. Toh nggak ada yang bertentangan. Saya dianggap salah kalau saya tidak mempersamakan polisi, jaksa, dan hakim di mata hukum. Kan faktanya tidak demikian," kata Arteria kepada wartawan, Sabtu (20/11/2021).

Arteria menjelaskan OTT yang dimaksud berkaitan dengan instrumen hukum.

Namun, dia menyebut itu bukan berarti aparat penegak hukum bebas dari pertanggungjawaban hukum atau dari penegakan hukum.

"Mohon bedakan OTT dengan pertanggungjawaban hukum maupun penegakan hukum. OTT itu instrumen, instrumen untuk meminta pertanggungjawaban hukum melalui serangkaian giat-giat penegakan hukum. Berbeda dari penegakan hukum itu sendiri," ucapnya.

Dia menegaskan polisi, hakim, dan jaksa tetap sama di mata hukum. Dia juga menegaskan tak ada pihak yang kebal hukum.

"Untuk penegakan hukum ya harus persamaan di mata hukum, tidak boleh ada satu orang pun yang diperlakukan berbeda, apalagi kebal, tapi instrumennya bisa beda-beda," tuturnya.

Arteria lantas memaparkan soal instrumen hukum. Dia memberikan sejumlah contoh.

"Contoh; untuk periksa anggota DPR atau APH harus izin tertentu, apa itu langgar persamaan di mata hukum? Kan tidak. Contoh, pengadilan anak, perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, apa itu diskriminatif? Kan tidak. Justru mempersamakan yang berbeda itu yang justru tidak adil," tuturnya. [Democrazy/dtk]

let text = "DEMOCRAZY.ID"; let result = text.replace(/DEMOCRAZY.ID/gi, "MEDIA MUSLIM");

Nepotisme Terang-terangan, Kapolda Papua Akui Utamakan Rekrutmen Anak Anggota Polri

noreply@blogger.com (Pasir) — Sun, 21 Nov 2021 04:08:00 +0000

DEMOCRAZY.ID - Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengakui dalam penerimaan calon bintara 2021 lebih mengutamakan anak anggota Polri terutama yang lahir dan besar di Papua.

Upaya itu dilakukan sebagai bentuk apresiasi terhadap orang tua yang sudah mengabdikan diri dan bertugas di Papua, selain itu juga anak dari tokoh agama serta masyarakat.

“Kami bersyukur upaya itu disambut baik Gubernur Papua sehingga dibantu menggunakan dana otonomi khusus namun kalian bukan polisi otsus tetapi polisi RI,” tegas Kapolda saat bertemu dengan 75 siswa calon bintara yang dididik di SPN Tjilik Riwut Palangkaraya, Sabtu.

Kapolda Papua pada kesempatan itu berharap agar ke 75 siswa yang saat ini dilatih di SPN Tjilik Riwut dan sebagian besar anak anggota Polri senantiasa menjaga nama baik hingga selesai pendidikan yang tinggal menghitung hari.

Setelah pelantikan yang dijadwalkan tanggal 22 Desember mendatang kalian akan kembali ke Papua dan sebelum penempatan di polres pengirim terlebih dahulu mengikuti pelatihan.

Dengan direkrutnya para pemuda dari kabupaten di Papua diharapkan ke depan tidak ada lagi kekerasan karena polisi yang bertugas berasal dari daerah itu dan memahami adat istiadat di daerahnya.

“Mudah-mudahan tidak ada lagi kekerasan sehingga pembangunan dapat dikerjakan dan hasilnya dirasa masyarakat,” harap Kapolda Papua Irjen Pol Fakhiri.

SPN Tjilik Riwut Palangkaraya saat ini mendidik 380 siswa dan 75 siswa diantaranya merupakan pengiriman Polda Papua. [Democrazy/fnn]

Eks Dirut Pertamina Blak-Blakan Soal Kebakaran Tangki Kilang Cilacap, Benarkah Ada Unsur Sabotase?

noreply@blogger.com (Pasir) — Sun, 21 Nov 2021 04:08:00 +0000

DEMOCRAZY.ID - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) periode 2006-2009, Ari Soemarno buka suara soal insiden kebakaran yang terjadi pada Tangki 36 T-102 Kilang RU IV Cilacap pada Sabtu (13/11/2021) kemarin.

Kejadian yang sama juga terjadi sebelumnya pada 11 Juni 2021 di lokasi yang sama, juga pada 29 Maret 2021 pada Tangki Kilang RU VI Balongan, Jawa Barat.

Ari Soemarno menyebut, insiden kebakaran pada fasilitas kilang minyak merupakan persoalan serius yang harus jadi perhatian bersama para pemangku kepentingan. Tidak bisa ditolerir, kejadian yang terjadi tiga kali dalam setahun itu perlu didalami penyebabnya dan dicarikan solusinya.

Meski demikian, ia mengaku sangat tidak setuju dengan opini liar yang menyebutkan bahwa kejadian tersebut merupakan aksi sabotase.

“Ini adalah persoalan teknis dan masalah kemampuan operasional kilang dan budaya kerja kilang, kemudian tanggung jawab korporasi, itu yang terjadi,” demikian disampaikan Ari Soemarno saat dihubungi pada Sabtu (20/11/2020).

Ari mensinyalir, penyebab dari kebakaran tangki yang berulang di kilang Pertamina karena terjadi degradasi budaya kerja operasional kilang, khususnya terkait dengan aspek keselamatan (safety/K3) dan pemeliharaan.

“Di mana tujuan untuk mencapai operational excellence sudah tidak menjadi pegangan lagi,” kata dia.

Maka itu, Ari menyebut terlalu jauh jika persoalan kebakaran dikaitkan dengan aksi sabotase.

“Sabotase dimana, kok saya gak percaya itu, kok orang jahat bener, saya gak percaya argumentasi itu. Saya yakin itu mau cari kambing hitam saja bahwa itu seolah adalah karena faktor dari eksternal Pertamina. Padahal itu murni akibat faktor internal Pertamina,” tegasnya.

Unsur Teknis Lebih Masuk Akal

Ari Soemarno yang telah sekian lama berkecimpung di sektor migas, bahkan di awal karir pernah menjadi operator tangki membagikan pengalamannya.

Ia juga begitu memahami bahwa seluruh fasilitas kilang Pertamina telah dilengkapi dengan teknologi penangkal petir.

Sehingga meski petir menyambar ke sebuah tangki, seharusnya tidak akan menyebabkan kebakaran jika tidak ada faktor teknis lainnya yang menjadi pemicu.

“Saya melihat kemungkinannya ada kebocoran dari atap floating roof-nya terlebih dahulu, akibat sealing antara floating dan dinding tangki ada kerusakan (hal yang umum bisa terjadi pada floating roof tank, sehingga uap ex Pertalite keluar ke udara di daerah atap tangki (model tangkinya sama seperti yang terbakar di Balongan bulan Maret lalu),” tuturnya.

Kemudian, akibat sambaran petir, kemudian terjadi getaran keras dan membuat floating roof-nya bergerak dan bergesekan dengan dinding tangki. Terjadinya gesekan metal dengan metal itulah yang kemudian menimbulkan percikan api.

“Dengan adanya kebocoran uap hydrocarbon ex Pertalite memantik kobaran api,” ungkapnya.

Itulah sebabnya ia menduga bahwa terjadinya kebakaran ini bukan akibat dari sambaran petir secara langsung, melainkan karena ada faktor teknis lainnya yang mendukung.

“Kecuali kalau memang sistem penangkal tidak berfungsi baik karena pemeliharaannya tidak bagus atau memang sudah terlalu tua dan perlu diganti,” pungkasnya. [Democrazy/fin]

let text = "DEMOCRAZY.ID"; let result = text.replace(/DEMOCRAZY.ID/gi, "MEDIA MUSLIM");

Pengacara Sebut Bahar Bin Smith Tidak Akan Pulang ke Rumah Usai Bebas, Tapi...

noreply@blogger.com (Pasir) — Sun, 21 Nov 2021 04:08:00 +0000

DEMOCRAZY.ID - Bahar bin Smith hari ini mulai menghirup udara bebas. Ia telah meninggalkan Lapas Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Kuasa hukum Bahar, Ichwan Tuankotta mengatakan setelah kebebasannya hari ini, kliennya tidak langsung ke rumah atau pondok pesantrennya di Kemang, Bogor.

"Tidak ke pulang ke rumah. Tapi ke suatu tempat, yang tahu hanya beliau dan keluarga. Ini mengantisipasi kejadian seperti lalu, karena muhibin beliau kan banyak. Yang pasti, alhamdulillah hari ini bebas," kata Ichwan melalui sambungan telepon. Ahad, 21 November 2021.

Ichwan mengatakan setelah proses hukum yang amat panjang dan melelahkan, Tim Advokasi mendatangi Lapas Gunung Sindur untuk menjemput Bahar bin Smith yang sudah habis masa penahanannya.

Ichwan menyebut Bahar menghirup udara bebas setelah menjalani vonis 3 bulan penjara dalam kasus penganiayaan terhadap pengendara taksi online.

Namun kedua pihak sebelumnya telah melakukan perdamaian. Korban juga telah memaafkan Bahar Smith.

"Pengadilan melihat ini ada unsur pidananya, namun beliau divonis hakim hanya pasal 351 ayat 1 tentang penganiayaan ringan dengan ancaman 2 tahun 8 bulan, dan hakim menjatuhkan hukuman 3 bulan penjara," ucap Ichwan.

Atas kebebasan kliennya itu, Ichwan mengatakan Tim Advokasi Habib Bahar bin Smith mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses pembebasan kliennya itu, terutama Kalapas dan jajaran Lapas Gunung Sindur.

"Semoga Allah selalu menjaga dan melindungi langkah kita. Khusus saya sampaikan Terima kasih ke pak Muji selaku Kalapas Gunung Sindur, karena beliau banyak jasanya dan menjaga habib selama di dalam sehingga habib tetap sehat wal afiat," kata Ichwan. [Democrazy/tmp]

let text = "DEMOCRAZY.ID"; let result = text.replace(/DEMOCRAZY.ID/gi, "MEDIA MUSLIM");

Kritik Permendikbud 30/2021, Akademisi Unas: Diduga Terdapat Pasal Selundupan Kapitalisme Global!

noreply@blogger.com (Pasir) — Sun, 21 Nov 2021 04:08:00 +0000

DEMOCRAZY.ID - Akademisi Unas TB Massa Djafar menyebut Permendikbud Ristek No 30/2021 yang di dalamnya diduga terdapat pasal selundupan merupakan paket agenda arus kapitalisme global.

Permendikbud-Ristek Nomor 30 tahun 2021 berisi tentang tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

“Kita sudah sangat berpengalaman, mulai dari dulu itu UU Perkawinan lalu banyak sekali itu. Memang ada satu perkembangan global yang masuk dalam satu paket,” papar akademisi Universitas Nasional (Unas) TB Massa Djafar, saat menjadi narasumber dalam webinar “Kontroversi Permendikbud-Ristek Nomor 30/2021, Cabut atau Gugat?”, Sabtu malam (20/11).

Tidak hanya dalam bentuk regulasi dalam sektor pendidikan tinggi melalui Permendikbud-Ristek, agenda global tersebut menyangkut investasi dan lain sebagainya, yang juga diikut oleh misi ideologi juga budaya.

“Jadi apa yang dikemukakan oleh Francis Fukuyama, ini adalah abad kemenangan Kapitalisme, dia juga masuk bukan soal investasi tapi juga value, apa? Seks bebas itu sepaket itu (di Permendikbud-Ristek),” tuturnya.

Selanjutnya, agenda perkembangan global ini berharap semua negara harus mengarah pada arus kapitalisme, sekularisme, bahkan hingga sosialisme komunisme.

“Itu kan kita bertubi-tubi menghadapi itu. Itu arahnya pada arus kapitalisme, tapi juga sosialisme komunisme. Ingin menggeser pada soal keyakinan pada setiap orang agama itu sebagai suatu pilihan, identitas,” tandasnya.

Sementara itu, Koordinator Presidium Majelis Nasional FORHATI Jakarta, Hanifah Husein menyebut ada beberapa pasal dalam Permendikbud-Ristek Nomor 30/2021 tentang tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, diduga merupakan pasal pesanan yang diindikasikan untuk melegalkan seks bebas.

Demikian disampaikan Koordinator Presidium Majelis Nasional FORHATI Jakarta, Hanifah Husein, saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk “Kontroversi Permendikbud-Ristek Nomor 30/2021, Cabut atau Gugat?” pada Sabtu malam (20/11).

“Yang kami takutkan di Pasal 5 Ayat 2 (Permendikbud-Ristek). Dari situ ada kata; kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ‘memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban’, itu artinya sebaliknya kalau dengan persetujuan boleh?” sesal Hanifah.

Menurut Hanifah, pasal tersebut sangar berbahaya bagi generasi penerus bangsa ke depannya lantaran tengah dipengaruhi pemikiran sekular. Padahal, semua hukum di Indonesia harus menganut Pancasila.

“Ini tidak ada unsur sedikit pun norma dan nilai sosial kemasyarakatan apalagi agama. Padahal semua UU kita hukum di atas hukum adalah Pancasila. Pasal 1 adalah ketuhanan YME, sehingga semua UU dan aturan harus menghargai nilai yang dianut oleh agama masing-masing yang diakui di Indonesia,” tegasnya.

Namun demikian, Hanifah menegaskan bahwa ketika pihaknya mempermasalahkan Permendikbud-Ristek 30/2021 tersebut bukan berarti pro terhadap kekerasan seksual.

Menurutnya, pihak-pihak yang mempermasalahkan peraturan menteri yang diteken Nadiem Makarim itu justru menolak dengan keras praktik kekerasan seksual, tetapi tidak sekular.

“Kekerasan kita harus lawan, perjuangkan betul, tapi di situ ada titipan seks bebas. Karena ada frasa suka sama suka,” katanya.

“Saya sudah ke DPR sudah kemana-mana memperjuangkan, mari kita berjuang bersama-sama, ini untuk masa depan anak-anak kita, masa depan bangsa kita. Karena di situ (Permendikbud-Ristek) ada pesan terselubung,” pungkasnya. [Democrazy/pojok]

let text = "DEMOCRAZY.ID"; let result = text.replace(/DEMOCRAZY.ID/gi, "MEDIA MUSLIM");

Jokowi Ngamuk ke Erick Thohir dan Ahok, Rocky Gerung: Kalau Bukan Frustasi, Ya Artinya Putus Asa Tuh!

noreply@blogger.com (Pasir) — Sun, 21 Nov 2021 04:08:00 +0000

DEMOCRAZY.ID - Presiden Jokowi ngamuk kepada Erick Thohir dalam sebuah rapat bersama komisaris beserta direksi Pertamina dan PLN beberapa waktu lalu.

Presiden Jokowi terlihat ngamuk karena merasa kesal dengan kinerja Erick Thohir dan jajarannya akibat minimnya minat investor yang ingin masuk ke Pertamina dan PLN.

Presiden Jokowi menilai, ruwetnya birokrasi khususnya di Kementerian BUMN menjadi salah satu hambatan investasi di BUMN tanah air.

"Saya melihat sebetulnya investasi yang ingin masuk ke Pertamina, ke PLN ini ngantri banyak sekali. Tapi ruwetnya ada di birokrasi kita dan juga ada di BUMN kita sendiri. Saya kadang-kadang pengen marah untuk sesuatu yang saya tahu tapi sulit banget dilakukan," kata Presiden Jokowi sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Sabtu, 20 November 2021 (direkam pada Selasa, 16 November 2021).

Aksi Presiden Jokowi yang terlihat ngamuk di depan publik menuai sorotan pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung.

Rocky Gerung menilai sikap Presiden Jokowi yang ngamuk kepada Erick Thohir dan ditonton publik sebagai bentuk frustasi dan putus asa.

Menurut alumni dan mantan pengajar Universitas Indonesia (UI) itu, Presiden Jokowi telah mempertontonkan sebuah 'politainment' karena sosok yang dianggap punya kemampuan untuk mengatur kabinet justru bersikap tak semestinya di depan publik.

"Kalau bukan frustasi artinya putus asa tuh, dua-duanya menimbulkan politainment juga. Karena kita menonton seseorang yang punya kemampuan untuk mengatur kabinetnya mesti marah-marah di depan publik tuh," ujar Rocky Gerung melalui video yang diunggah kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Minggu, 21 November 2021.

Rocky Gerung menyebut, sikap Presiden Jokowi yang ngamuk di depan Erick Thohir membawa sebuah pesan tersendiri.

Menurutnya, Presiden Jokowi sudah ingin memecat sejumlah menteri yang dianggap tak sejalan lagi dengan visi misinya secara diam-diam, apalagi karena Presiden Jokowi merasa tak terima dikritik oleh salah satu menterinya.

"Itu artinya, sebetulnya diem aja di kabinet terus mau main pecat satu-satu diem-diem, ini mesti marah-marah dulu nih. Tentu konteksnya adalah beliau sang presiden jengkel kenapa menterinya berani untuk mengkritik dia," katanya.

Dia juga menilai, Presiden Jokowi merasa tersinggung karena Erick Thohir telah membongkar aib atasannya di muka umum.

"Kemarin Erick Thohir buka aibnya Jokowi kan? Secara tidak langsung Erick Thohir mau mengatakan 'Yang memutuskan harga PCR itu bukan saya, juga bukan pasar, tapi kehendak presiden karena presiden yang memimpin kabinet', itu sama aja membuka borok presiden kan?," ujar dia.

Rocky Gerung juga menyebut kemarahan Presiden Jokowi kepada Erick Thohir hanyalah tindakan sia-sia belaka.

Menurutnya, Presiden Jokowi tak perlu melakukan hal tersebut di depan umum karena memiliki hak prerogatif untuk me-reshuffle para menterinya.

"Presiden kesel, makanya dia marahin Erick Thohir tapi sinyalnya marah doang. Dan kita tahu bahwa nggak ada gunanya marah, karena dia punya kemampuan untuk melakukan pemecatan, reshuffle, segala macem," tuturnya. [Democrazy/kabes]

let text = "DEMOCRAZY.ID"; let result = text.replace(/DEMOCRAZY.ID/gi, "MEDIA MUSLIM");

Moeldoko: Petani Itu Harus Pintar Cari Peluang, Tidak Tergantung pada Bantuan dan Miskin Terus

noreply@blogger.com (Pasir) — Sun, 21 Nov 2021 03:08:00 +0000

DEMOCRAZY.ID - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta para petani untuk pintar mencari peluang dan tidak tergantung pada bantuan pemerintah.

"Petani harus berdaya, jangan berharap bantuan terus, jangan mau miskin terus," kata Moeldoko saat berdialog dengan para petani cabai di Zona SP4 Desa Dehegila, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, sebagaimana siaran pers KSP diterima di Jakarta dikutip dari Antara, Minggu (21/11/2021).

Dalam dialog itu, Moeldoko merespons salah satu petani cabai SP4 di Desa Dehegila, Pulau Morotai bernama Imam yang mengadu kepada Moeldoko mengenai keterbatasan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta buruknya kondisi jalan menuju areal perkebunan yang masih berupa tanah liat.

"Kami masih butuh traktor untuk mengolah tanah Pak. Jalan menuju lahan juga masih begini (berupa tanah liat)," ujar Imam.

Kepala KSP menantang petani untuk terus memberdayakan diri dan memanfaatkan setiap peluang. Moeldoko, yang juga Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), mengatakan bahwa Pemerintah sudah membuka pintu lebar untuk pengembangan sektor pertanian, terutama untuk pengembangan tanaman hortikultura

"Pemerintah sudah berikan akses kredit usaha rakyat (KUR) yang bisa jadi modal usaha petani, seperti biaya pengolahan tanah, tenaga kerja, dan peralatan pertanian. Maka itu, segera bergabung dengan gapoktan (gabungan kelompok tani) agar bisa merasakan manfaatnya," katanya.

Menurut KSP, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai telah mengembangkan sektor tanaman hortikultura di wilayahnya.

Selain untuk memenuhi kebutuhan pasar, pengembangan tanamam hortikultura itu juga untuk meningkatkan mutu hasil panen produk pertanian Pulau Morotai agar dapat bersaing dengan daerah lain.

Pemerintah daerah setempat, kata dia, juga sudah berhasil mengendalikan harga mulai hulu hingga hlir.

Pada kesempatan tersebut, selain bertemu dan mendengarkan permasalahan petani hortikultura di zona SP4 Desa Dehegila, Moeldoko juga mengunjungi sentra kelautan perikanan terpadu (SKPT) di desa Daeko Majiko, Morotai Selatan.

Sejumlah nelayan yang hadir mengeluhkan soal kurangnya kapal tangkap, sulitnya mendapat pasokan BBM bersubsidi, dan munculnya kapal-kapal tangkap ikan besar di perairan Morotai yang berdampak pada hasil tangkap ikan nelayan setempat.

"Saya akan segera kordinasikan dengan kementerian terkait agar masalah nelayan di sini bisa segera mendapat jalan keluar," kata Moeldoko.

Selain berdialog, mantan Panglima TNI itu juga menyerahkan bantuan kapal tangkap kepada sejumlah nelayan di Morotai Selatan, Maluku Utara.

Ia berharap bantuan yang diinisiasi pemerintah daerah tersebut bisa meningkatkan produktivitas nelayan dan industri perikanan di Kabupaten Pulau Morotai.

"Kapal ini jangan dijual, harus benar-benar untuk tangkap ikan," kata Bupati Pulau Morotai Beny Laos kepada nelayan penerima bantuan kapal tangkap. [Democrazy/era]

Kata Jokowi: Pemimpin UEA Puji RI Kini Serba Cepat, Beda dari Sebelumnya

noreply@blogger.com (Pasir) — Sat, 20 Nov 2021 06:08:00 +0000

DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo menceritakan pengalamannya saat melawat ke Uni Emirat Arab (EUA) beberapa waktu lalu.

Jokowi menuturkan, dia mendapat pujian dari dua pemimpin negara tersebut karena proses birokrasi yang sudah berubah.

Hal tersebut dia ceritakan di hadapan para Direksi dan Komisaris PLN dan Pertamina di Istana Negara.

"Kemarin dua kali saya bertemu dengan Perdana Menteri (PM) dan Ruler of Dubai. Satu lagi dengan Crown Prince Abu Dhabi. Apa yang mereka sampaikan kepada saya yang saya senang banget? Presiden Jokowi, saya melihat, indonesia sekarang sudah berubah baru," ujar Jokowi menirukan ucapan kedua pemimpin itu, sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (20/11/2021).

"Saya tanya kenapa? Apanya? (Dijawab) Semuanya serba cepat. Saya minta ini dikerjain. Saya minta ini sehari, dua hari sudah selesai. Beda seperti yang sebelumnya," lanjut kepala negara.

Kedua pemimpin yang ditemuinya itu pun menyampaikan, sebelumnya mereka merasa kesulitan saat berhubungan dengan birokrasi maupun BUMN.

Sehingga Jokowi meminta persepsi dari negara lain yang sudah baik kepada Indonesia terus dijaga agar tak runtuh.

"Kita sendiri itu pusing betul berhubungan dengan, baik dengan birokrasi maupun dengan BUMN," ungkap Jokowi menirukan kedua pemimpin.

"Sehingga ini, jangan sampai, persepsi itu runtuh gara-gara apa yang tadi saya sampaikan tidak dikerjakan dengan cepat," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengikuti sejumlah pertemuan di UEA dalam kunjungannya pada 3-4 November 2021.

Pertama, Jokowi menggelar pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan (MBZ) di Istana Al-Shatie, Abu Dhabi.

Salah satu isu yang dibahas keduanya yakni soal pembangunan ibu kota baru Indonesia.

Kemudian, Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) dan Ruler of Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi juga akan menyaksikan pertukaran kesepakatan kerja sama, baik secara business to business (B2B) maupun government to government (G2G).

Untuk G2G akan terdapat 10 kesepakatan antara lain di bidang promosi investasi, perpajakan, kerja sama antarbank sentral, saling pengakuan vaksin dan platform digital guna memudahkan mobilitas, pariwisata, kemudian sertifikat dan pelatihan ABK, pendidikan dan pelatihan diplomat, serta pengelolaan hutan bakau. [Democrazy/kmp]

Puan Minta Kader PDIP Terapkan Trisakti dan Revolusi Mental: Turun ke Bawah

noreply@blogger.com (Pasir) — Sat, 20 Nov 2021 06:08:00 +0000

DEMOCRAZY.ID - Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan arahan dalam pendidikan kader nasional PDIP angkatan I Tahun 2021 di Sekolah Partai PDIP, Jumat (19/11).

Puan mengatakan, PDIP menjadikan Trisakti sebagai pedoman dalam strategi dan tujuan kebijakan program perjuangan dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya.

Karena itu, konsepsi Trisakti yang pertama kali diucapkan Bung Karno pada 1964 itu harus dijalankan oleh seluruh kader partai.

“Misi perjuangan partai dalam mewujudkan negara yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya wajib diselenggarakan melalui tugas-tugas kepartaian yang dilaksanakan baik melalui struktur partai, petugas partai di eksekutif, dan legislatif,” kata Puan yang dikutip Sabtu (20/11).

Puan mengatakan tugas yang diselenggarakan struktur partai antara lain menginternalisasi dan mempraktikkan Trisakti melalui program kerja partai.

Sementara itu, tugas melalui petugas partai di eksekutif dan legislatif yakni melaksanakan kebijakan untuk melindungi rakyat miskin, memperkuat komoditi lokal, dan kebijakan inklusif tanpa membedakan suku dan agama.

“Seperti membantu rakyat miskin untuk mendapatkan program-program pemerintah, memberdayakan UMKM dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan cinta tanah air, budaya daerah, dan lain sebagainya,” kata dia.

“Maka dalam kesempatan ini saya meminta seluruh petugas partai agar menjadikan haluan Trisakti sebagai panduan dalam program perjuangan partai dan selalu memiliki semangat dalam melakukan perubahan untuk kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara,” lanjut Puan.

Selain Trisakti, eks Menko PMK ini juga berbicara tentang gerakan revolusi mental kepada para kader PDIP.

Dia meminta para kader PDIP mulai melakukan perubahan-perubahan cara pikir, cara kerja, dan cara hidup yang dapat membangun integritas, etos kerja, dan jiwa gotong royong.

“Gerakan revolusi mental merupakan gerakan bersama seluruh komponen bangsa, pemerintah, masyarakat, swasta untuk mengubah cara pikir, cara kerja, dan cara hidup agar lebih berintegritas, beretos kerja, dan bergotong royong. Mulai dari diri sendiri dan menjadi lingkungan yang diciptakan dalam kegiatan partai,” ujar Ketua DPR ini.

Puan menambahkan mengutip pernyataan Bung Karno, revolusi mental adalah suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala.

Dia pun berharap seluruh kader dapat menerapkan revolusi mental.

“Selamat berkaderisasi. Kita nantikan gerak nyata kader-kader PDI Perjuangan yang turun ke bawah untuk menerjemahkan Trisakti, Nawacita, dan Revolusi Mental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," tutup Puan. [Democrazy/kmpr]

let text = "DEMOCRAZY.ID"; let result = text.replace(/DEMOCRAZY.ID/gi, "MEDIA MUSLIM");

Firli Bahuri: Pendidikan Antikorupsi Akan Diajarkan Sejak TK hingga Perguruan Tinggi

noreply@blogger.com (Pasir) — Sat, 20 Nov 2021 06:08:00 +0000

DEMOCRAZY.ID - Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan KPK memasukkan pendidikan sebagai salah satu national interest dalam rencana strategi 2019-2024 dan road map KPK 2022-2045.

Firli mengatakan pendidikan antikorupsi akan diajarkan sejak taman kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi.

"Dengan menggunakan jejaring pendidikan formal maupun nonformal mulai TK hingga perguruan tinggi, KPK telah memasukkan unsur dan nilai-nilai pendidikan antikorupsi kepada generasi penerus bangsa ini sejak dini, remaja, hingga dewasa untuk membentuk sekaligus menjaga karakter serta integritas setiap anak bangsa agar tidak terpengaruh dengan laten korupsi maupun perilaku koruptif," ujar Firli kepada wartawan, Sabtu (20/11/2021).

Hal itu disampaikan Firli dalam rangka memperingati Hari Anak Sedunia 2021.

Firli menilai peringatan ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat dedikasi para orang tua dan seluruh masyarakat dalam melindungi anak-anak dari ragam persoalan bangsa yang dapat mengancam masa depan.

Firli mengatakan korupsi serta perilaku koruptif adalah salah satu permasalahan besar bangsa. Apalagi, katanya, korupsi masih dianggap laten atau budaya di republik ini.

"Melindungi anak-anak dari persoalan laten korupsi dan perilaku koruptif seyogianya adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya para orang tua atau keluarga semata," tuturnya.

Firli menilai semua pihak di Indonesia wajib menjadi bagian keluarga besar dengan memberikan kontribusi positif dalam proses asah, asih, dan asuh anak-anak Indonesia.

Dia menilai anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus terbebas dari korupsi.

Tidak hanya ilmu pengetahuan, Firli menyebut nilai-nilai antikorupsi harus disemaikan ke dalam hati serta pikiran anak-anak Indonesia sedini mungkin untuk menumbuhkan budaya antikorupsi.

Dia berharap Indonesia memiliki generasi penerus masa depan yang memiliki karakter berintegritas, cerdas, jujur, adil, sederhana, serta memiliki moral dan etika yang baik.

"Hanya dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi, generasi bangsa ini dapat terlepas dari pengaruh buruk korupsi dan perilaku koruptif yang telah berurat akar di republik ini," terang Firli.

Dia mengatakan akar persoalan korupsi di Indonesia salah satunya ialah hilangnya nilai-nilai antikorupsi, seperti jujur, berintegritas, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, serta adil dari dalam diri. Siapapun yang kehilangan nilai-nilai tersebut, katanya, akan terpapar virus korupsi.

"Wajib bagi anak-anak untuk senantiasa menumbuhkan nilai-nilai antikorupsi dalam dirinya agar mereka dapat memandang lebih jauh, bahwasanya korupsi adalah hal terhina dan aib nan tercela, bukan budaya apalagi kultur warisan leluhur bangsa," paparnya.

Dia mengatakan pemberantasan korupsi terus dilakukan berbagai elemen bangsa.

Firli menyebut pemberantasan korupsi dilakukan mulai dari reformasi birokrasi hingga pembangunan zona integritas.

"Pemberantasan korupsi telah dilakukan oleh KPK bersama segenap elemen bangsa antikorupsi di republik ini, melalui berbagai upaya, di antaranya dengan reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, perumusan organisasi, sinergisitas antarlembaga dan lain sebagainya," jelas Firli.

Akan tetapi, katanya, upaya-upaya tersebut tentu tidak berhasil apabila tidak diikuti pergeseran pola pikir dan kultur bangsa untuk mengarah pada antikorupsi.

Firli mengatakan keluarga sebagai bagian dari basis masyarakat adalah sasaran inti gerakan perubahan sosial budaya masyarakat Indonesia agar tak lagi melihat korupsi sebagai kebiasaan dalam setiap tatanan kehidupan.

"Kami tegaskan, KPK hadir dalam rangka mengawal berjalannya tujuan negara, cita-cita didirikannya republik ini, yang tak lain untuk menciptakan kesejahteraan, kemakmuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang cerdas bagi segenap bangsa dan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mulai Miangas hingga Pulau Rote," tuturnya.

Firli menyebut mewujudkan tujuan negara adalah kewajiban seluruh masyarakat.

Dia mengingatkan menangkap koruptor adalah tugas aparat penegak hukum, namun pendidikan antikorupsi adalah tugas bersama.

"Kembali kami ingatkan, menangkap koruptor adalah tugas KPK dan aparatur penegak hukum lainnya. Namun mencegah korupsi sedini mungkin dengan menanamkan pendidikan antikorupsi untuk melindungi masa depan anak-anak generasi penerus bangsa dari pengaruh korupsi dan perilaku koruptif, adalah kewajiban mulia seluruh bangsa dan rakyat Indonesia," ujarnya. [Democrazy/dtk]

let text = "DEMOCRAZY.ID"; let result = text.replace(/DEMOCRAZY.ID/gi, "MEDIA MUSLIM");

Curiga 3 Ustadz Terduga Teroris Sedang Dijebak oleh Seseorang, Aktivis Singgung Anggota FPI Pernah Ditipu

noreply@blogger.com (Pasir) — Sat, 20 Nov 2021 06:08:00 +0000

DEMOCRAZY.ID - Menurut sosok aktivis, sejumlah 3 ustadz terduga teroris yang beberapa hari lalu ditangkap oleh Densus 88 disebut kena jebakan seseorang.

Aktivis media sosial dan politikus Partai Ummat Mustofa Nahrawardaya menduga ada pihak atau seseorang yang diduga sengaja menjebak 3 terduga teroris itu.

3 ustadz terduga teroris adalah Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia (PDRI) Ustaz Ahmad Farid Okbah (AF), anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ahmad Zain An-Najah (AZ) dan Anung Al Hamat (AA).

Seperti yang terjadi pada kasus yang menimpa Sofyan Tsauri dan sejumlah anggota Front Pembela Islam (FPI) beberapa tahun lalu, Mustofa Nahrawardaya menilai ada jebakan dan giring opini.

“Kalo ikuti sidangnya Sofyan Tsauri itu terbuka sekali. Bagaimana anak-anak FPI yang sudah dibubarkan itu mereka dijanjikan untuk pergi ke Palestina, tapi ternyata kemudian dilatih di Gunung Bun, Jalin Jantho, Aceh. Dia ditipu kemudian juga ada videonya. Yang merekam tak usah saya sebut. Kemudian video itu minta diupload ke internet kepada mahasiswa yang ada di Solo. Jebakan semacam ini membuat para aktivis muslim yang masih newbie gak paham,” tutur Mustofa Nahrawardaya.

Mustofa Nahrawardaya menilai ketiga ustadz yang diduga teroris itu hanya terjebak dan menjadi korban pukulan.

Mustofa Nahrawardaya kemudian mengungkapkan bahwa ketiga ustadz tersebut telah dijebak dan tidak mengetahui bahwa uang yang ditransfer tersebut ditujukan untuk kegiatan teroris.

Selain itu, informasi pendanaan terorisme hanya berupa informasi dari segelintir orang yang ditangkap sebelumnya.

Persidangan terhadap ketiga terduga teroris tersebut belum berlangsung, sehingga dikhawatirkan akan berujung pada pembingkaian dan pencemaran nama baik lebih lanjut.

Mustofa Nahrawardaya juga mengangkat kasus mantan petinggi FPI, Munarman, yang belum diadili. [Democrazy/kabes]

let text = "DEMOCRAZY.ID"; let result = text.replace(/DEMOCRAZY.ID/gi, "MEDIA MUSLIM");

Timbulkan Kegaduhan, KH Luthfi Bashori Ungkap Gerakan Bubarkan MUI Ulah BuzzeRp

noreply@blogger.com (Pasir) — Sat, 20 Nov 2021 06:08:00 +0000

DEMOCRAZY.ID - Kegaduhan desakan pembubaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) usai penangkapan Ahmad Zain An-Najah oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri dinilai telah menampar nama baik Nahdlatul Ulama (NU).

Apalagi, desakan pembubaran MUI kian ramai dengan adanya tagar #BubarkanMUI yang sempat trending di media sosial. Diduga, tagar tersebut digerakkan buzzeRp atau pendengung bayaran.

Pasalnya, tak lama tagar buzzeRp tersebut langsung dibalas warganet yang mendukung MUI dan menjadi trending topic di Twitter dengan tagar #DukungMUI.

Pengasuh Pondok Pesantren Ribath Al-Murtadla Al-Islami, Singosari, Malang, KH Luthfi Bashori menyebut, ulah para buzzer yang membuat tagar #BubarkanMUI telah menampar NU. Sebab saat ini di MUI banyak diisi oleh orang-orang NU.

“Ulah buzzeRp menampar NU. Desakan pembubaran MUI oleh 'kaum buzzeRp' dan beberapa kalangan itu sama saja dengan menampar wajah ormas NU," kata KH Luthfi Bashori, Sabtu (20/11).

MUI bukanlah organ pemerintah melainkan dibentuk berdasarkan musyawarah ulama, zu’ama, dan cendekiawan muslim dari unsur NU, Muhammadiyah, SI, Perti, Al Washliyah, MA, MDI, GUPPI, PTDI, Al Ittihadiyah, utusan kerohanian AD, AU, AL, Polri serta tokoh perseorangan pada tanggal 26 Juli 1975.

KH Luthfi Bashori menambahkan, di tubuh MUI saat ini terdapat banyak tokoh-tokoh NU berpengaruh.

Seperti Ketua Umum MUI, KH Miftachul Akhyar dan sederet pengurus MUI Pusat banyak yang berasal dari PBNU.

"Bahkan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat adalah KH Ma’ruf Amin yang tidak lain merupakan Wakil Presiden RI. Beliau merupakan tokoh NU berpengaruh. Belum lagi saat ini banyak pengurus NU yang merangkap jabatan sebagai pengurus MUI di wilayah masing-masing.” demikian KH Luthfi Bashori. [Democrazy/rmol]

let text = "DEMOCRAZY.ID"; let result = text.replace(/DEMOCRAZY.ID/gi, "MEDIA MUSLIM");

Ketua DPW PSI Dapat Dana Hibah dari Anies, Politikus Demokrat: Cie… Urat Malu Mana, Urat Malu!

noreply@blogger.com (Pasir) — Sat, 20 Nov 2021 05:08:00 +0000

DEMOCRAZY.ID - Politikus Partai Demokrat, menyentil Ketua DPW PSI Michael Victor Sianipar yang mendapat dana hibah sebesar Rp2,7 miliar dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kegiatan Forum Internasional Youth 20 Summit 2022 (Y20).

Taufik Rendusara menilai Michael Victor tidak punya rasa malu, sebab PSI selama ini dikenal kerap mengkritisi kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Cie… Ketua PSI DKI minta dana hibah sama mas Anies, cieee… urat mana urat, urat malu,” kata Taufik Rendusara di Twitter-nya @TRendusara Sabtu (20/11/2021).

Dia bilang, dana hibah itu tidak bertentangan dengan aturan. Namun terkait moral PSI.

“Meskipun secara aturan tidak menyalahi, tapi secara moral kan harusnya… ah sudah lah. Urusan moral biar kami urus sendiri,” tuturnya.

Sebelumnya, Michael Victor menjelaskan bahwa dana itu tidak ada kaitan dengan partai.

“Itu memang acara pemerintah, acara negara. Ada di Jakarta-Bandung, rencananya juga di Palembang, Lombok, dan Manokwari,” kata Michael pada Kamis (18/11/2021).

Kata dia, Y20 merupakan bagian dari rangkaian acara G20 yang berfokus pada keterlibatan pemuda dari negara-negara G20 dalam perumusan kebijakan strategis.

“Itu semua rangkaian acara yang siapapun presidennya harus melaksanakan. Kalau tahun ini di Italia, itu juga ada tuh Youth 20 Italia. Bussiness 20 Italia,” jelasnya. [Democrazy/fin]

let text = "DEMOCRAZY.ID"; let result = text.replace(/DEMOCRAZY.ID/gi, "MEDIA MUSLIM");

Menghitung Hari Rezim Jokowi

noreply@blogger.com (Pasir) — Sat, 20 Nov 2021 05:08:00 +0000

DEMOCRAZY.ID - KRISDAYANTI. Dari penyanyi menjadi politisi. Sang diva sempat membetot perhatian publik karena blak-blakan menghitung penghasilan sebagai anggota DPR. Jelas membuat kaget publik. Terlampau besar dibandingkan hasil legislasi para wakil rakyat di Senayan.

Semasa di puncak karier seni, salah satu lagu Krisdayanti yang booming, juga masih urusan menghitung. Kali ini bukan soal income. Tapi menghitung hari. Memberi deadline agar kekasihnya berperilaku jujur. Ketulusan hati. Jika tidak bisa, matikan saja kobaran cinta, alias bubar jalan.

Ketulusan, kejujuran inilah yang juga didamba seluruh penduduk negeri ini. Kondisi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan semakin buruk, dan jauh dari konsep negara demokrasi yang berlandaskan Pancasila.

Tahun lalu, tepatnya 18 Agustus 2020, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) pun, sudah mengingatkan atas tata kelola penyelenggaraan negara, khususnya di masa pandemi Covid-19. Namun suara keprihatinan yang tertuang dalam Maklumat Menyelamatkan Indonesia itu, tidak mendapatkan respons pemerintah.

Padahal timbunan persoalan semakin besar dan memberatkan rakyat. Utang pemerintah, termasuk BUMN dan BI semakin tidak terkendali, dan berpotensi gagal bayar menurut Badan Pemeriksa Keuangan. Sesungguhnya, utang pemerintah sudah tidak terkendali sebelum pandemi Covid-19, demi membangun proyek infrastruktur yang tidak fisibel dan bukan merupakan prioritas kebutuhan rakyat.

Konsekuensinya, ketika utang semakin bertambah dengan alasan penanganan

pandemi, pemerintah justru tidak dapat meningkatkan penerimaan negara, salah satunya dari pemanfaatan sumber daya alam.

Ini akibat para mafia sumber daya alam, tidak membayar pajak sebagaimana mestinya. Bahkan mereka menimbulkan deforestasi dan kerusakan sumber daya alam yang mengancam kelangsungan lingkungan hidup generasi mendatang.

Ironisnya, rezim jokowi terus memburu pajak yang menambah berat kehidupan masyarakat lapisan bawah. Dari pajak sembako, pendidikan hingga kesehatan.

Aspek lain yang disoroti KAMI adalah peran para pejabat di masa pandemi. Mereka penentu kebijakan penanganan pandemi sekaligus menjadi pelaku bisnis vaksin Covid-19 dan PCR. Ini menunjukkan kepada masyarakat bahwa para pejabat negara yang seharusnya menunjukkan kepedulian besar pada rakyat yang sedang kesulitan hidup, justru terlibat dalam konflik kepentingan.

Karena itulah dalam Maklumat kedua pada 12 november 2021 yang diteken Presidium KAMI Jenderal TNI Purnawirawan GATOT NURMANTYO, ROCHMAT WAHAB dan DIN SYAMSUDDIN, ada 3 persoalan besar yang mendesak diperbaiki pemerintah.

Pertama. Cengkeraman Oligarki dalam kehidupan negara telah membuat bangsa Indonesia terperosok dalam jurang kehancuran ekonomi. Bersatunya elit ekonomi dan politik menyebabkan roda ekonomi nasional dijalankan secara serampangan dan brutal. Sudah seharusnya pemerintah mengembalikan tata kelola ekonomi nasional dan sumber daya alam demi kemakmuran rakyat sesuai nilai sila ke-5 Pancasila dan Konstitusi.

Kedua. Presiden gagal dalam mengelola roda pemerintahan. Kondisi demokrasi, ekonomi, HAM, serta praktek rente kebijakan dan korupsi semakin memburuk tidak terkendali. Kepemimpinan nasional dalam menangani pandemi yang ditunjukkan kepada rakyat adalah kepemimpinan yang mengabaikan moral. Keserakahan di tengah derita pandemi.

Selain tidak fokus memikirkan nasib rakyat, kepemimpinan nasional tidak punya kemampuan yang sesuai dengan tantangan dan beratnya persoalan. Padahal hal ini diperlukan untuk langkah perbaikan demi menyelamatkan Indonesia.

Ketiga. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menerima Judicial Review atas UU No.2 tahun 2020, seharusnya menjadi momentum pemerintah semakin transparan dan akuntabel, serta mengusut potensi kerugian dari perilaku korupsi serta rente atas kebijakan penanganan pandemi.

Dan sesuai putusan MK bahwa status pandemi Covid-19 harus dinyatakan paling lambat akhir tahun 2021, maka anggaran COVID yang disusun berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2020 harus dengan persetujuan DPR.

Kini saatnya pemerintah membuka ruang kepada publik untuk ikut mengawasi penggunaan

anggaran penanganan pandemi. Negeri ini perlu diselamatkan, dari ancaman kerusakan moral dan kehancuran di semua sektor kehidupan bangsa.

Jika dibiarkan, sama halnya menanti kehancuran. Tinggal menghitung hari.

let text = "DEMOCRAZY.ID"; let result = text.replace(/DEMOCRAZY.ID/gi, "MEDIA MUSLIM");

Polemik Upah Minimum, Stafsus: Jam Kerjanya Kan Jadi Lebih Sedikit, Makanya Upah Itu Ketinggian

noreply@blogger.com (Pasir) — Sat, 20 Nov 2021 05:08:00 +0000

DEMOCRAZY.ID - Kebijakan pengupahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dimaksudkan untuk mendorong peningkatan produktivitas nasional.

Sehingga, diharapkan upah menjadi pembanding yang adil terhadap nilai produktivitas.

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari mengatakan, bahwa kondisi saat ini Upah Minimum (UM) di Indonesia terlalu tinggi jika dikomparasi atau dibandingkan dengan nilai produktivitas tenaga kerja.

Menurutnya, nilai efektivitas tenaga kerja di Indonesia masih berada di urutan ke-13 Asia.

“Baik jam kerjanya, maupun tenaga kerjanya, ini umum secara nasional. Komparasinya ketinggian itu dengan produktivitas,” kata Dita Indah Sari di Jakarta, Jumat (19/11).

Selain itu, menurut Dita, dari sisi jam kerja saja, di Indonesia sudah terlalu banyak hari libur bagi pekerja. Bila dibandingkan dengan negara Asia Tenggara saja, jumlah hari libur di Indonesia masih terlalu banyak.

“Dari segi jam kerja dan jumlah libur kita ini gede, banyak,” ujar Dita.

Sebagai perbandingan adalah Thailand. Jam kerja di Indonesia lebih sedikit di tiap minggunya.

Di mana Thailand dalam seminggu jam kerja mencapai 42 s.d 44 jam. Sementara di Indonesia hanya 40 jam.

Sementara untuk hari libur, di Indonesia dalam setahun dapat mencapai 20 hari libur.

Belum lagi ditambah dengan beragam cuti. Sedangkan di Thailand dalam setahun tidak lebih 15 hari libur.

Dengan semakin sedikitnya jam kerja, kata Dita, output atau hasil kerja yang dilakukan tenaga kerja di Indonesia pun menjadi sedikit.

Sehingga hal ini berpengaruh terhadap nilai produktivitas yang rendah.

Dita menambahkan, produktivitas Indonesia pun masih kalah dari Thailand. Di mana Thailand poinnya mencapai 30,9 sedangkan Indonesia hanya 23,9.

Adapun dari sisi upah, upah minimum di Indonesia justru lebih tinggi dari Thailand.

Di Thailand dengan nilai produktivitas 30,9 poin upah minimumnya mencapai Rp4.104.475, upah minimum tersebut diberlakukan di Phuket.

Sementara itu di Indonesia, dengan upah minimum di Jakarta mencapai Rp4.453.724, nilai produktivitasnya cuma mencapai 23,9 poin saja.

“Komparasinya itu di situ, karena nilai jam kerja jadi lebih sedikit, makanya upah itu ketinggian nggak sesuai dengan produktivitas jam kerja dan efektivitas tenaga kerja,” tandasnya. [Democrazy/fin]

let text = "DEMOCRAZY.ID"; let result = text.replace(/DEMOCRAZY.ID/gi, "MEDIA MUSLIM");

Kementerian ATR/BPN Tak Steril, Ratusan Pegawai Terbukti Jadi Mafia Tanah

noreply@blogger.com (Pasir) — Sat, 20 Nov 2021 04:08:00 +0000

DEMOCRAZY.ID - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) buka-bukaan soal adanya Praktik mafia tanah yang menjalar di tubuh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), RB Agus Widjayanto mengaku, tak memungkiri adanya oknum-oknum di jajaran internal Kementerian ATR/BPN yang terlibat dalam praktik mafia tanah.

“Tindakan tegas sudah pasti dilakukan Kementerian ATR/BPN jika ada jajarannya yang ikut terlibat. Pak Menteri (Sofyan Djalil) melakukan pembinaan reward dan punishment yang sangat ketat,” kata Agus, Sabtu (20/11/2021).

“Sudah ada lebih dari 100 dari pegawai kita yang diberikan punishment,” sambungya.

Untuk itu, Agus mengimbau kepada masyarakat berani melapor kepada Kementerian ATR/BPN, Kepolisian RI, maupun Kejaksaan jika ada persoalan pertanahan.

“Mafia tanah pada umumnya adalah sengketa yang mempunyai indikasi pidana. Kita sudah membentuk Satgas Anti-Mafia Tanah bersama Kepolisian RI serta Kejaksaan RI dan kita bekerja sama untuk menuntaskan hal ini,” ujarnya.

Agus mengungkapkan, pihaknya hingga saat ini tengah berupaya untuk mencegah praktik mafia tanah dengan memperbaiki peraturan pemerintah mengenai pendaftaran tanah yang mana masih mengakomodir hak-hak lama yang masih berlaku.

“Kita sedang memperbaiki peraturan-peraturan pemerintah tentang pendaftaran tanah. Terutama yang masih mengakomodir hak-hak lama, seperti eigendom dan girik. Bahkan di kantor pajak sendiri sudah tidak lagi menerbitkan riwayat hak atas girik,” ungkapnya.

Salah satunya, lanjut Agus, digitalisasi data pertanahan juga terus dilakukan Kementerian ATR/BPN sebagai salah satu langkah meminimalisir kejahatan pertanahan. Infrastruktur pertanahan terus diperbaiki, seperti digitalisasi dokumen-dokumen pertanahan yang ada.

“Terhadap infrastruktur pertanahan, BPN terus memperbaiki terutama kualitas produk yang berasal dari produk BPN, misalnya warkah yang sedang kita digitalisasi,” pungkasnya. [Democrazy/fin]

let text = "DEMOCRAZY.ID"; let result = text.replace(/DEMOCRAZY.ID/gi, "MEDIA MUSLIM");

Upah Minimum Cuma Naik 1 Persen, PKS: Ini Dampak Penerapan UU Cipta Kerja

noreply@blogger.com (Pasir) — Sat, 20 Nov 2021 04:08:00 +0000

DEMOCRAZY.ID - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyebut penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 dengan rata-rata nasional hanya naik 1,09 persen adalah dampak kejam penetapan UU Cipta Kerja.

Formulasi perhitungan UMP 2022 sudah menggunakan PP No 36 Tahun 2021 sebagai aturan turunan UU Cipta Kerja.

Hasilnya secara rata-rata nasional, kenaikan UMP sama sekali tidak signifikan.

“Ini dampak penerapan UU Cipta Kerja dengan turunan aturan PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Pakar ketenagakerjaan menyebut ini kenaikan terendah dalam sejarah republik ini. PKS sedari awal keras menolak UU Cipta Kerja. Ini berdampak kepada semua pekerja di semua sektor,” kata politisi PKS tersebut dikutip Sabtu (20/11).

Mufida menyebut, pada 2021 sudah tidak ada peningkapan UMP. Sementara di 2022 secara rata-rata kenaikan sangat kecil.

Selain itu PP No 36 Tahun 2021 juga mengatur batas atas dan batas bawah penerapan UMP.

Ia melanjutkan, dengan formulasi ini setidaknya sudah ada beberapa provinsi yang tidak bisa naik UMPnya karena sudah melebihi batas atas.

Sementara di sisi lain batas bawah tidak boleh lebih rendah dari UMP sebelumnya yang pada 2021 diputuskan tidak ada kenaikan dengan alasan pandemi.

“Bisa jadi banyak daerah yang pada akhirnya tidak naik UMPnya, kalaupun naik tidak akan jauh dari rata-rata nasional yang satu persen itu,” ungkap Mufida.

Mufida menyebut kenaikan yang kecil ini adalah ekses formulasi perhitungan UMP yang tidak lagi memasukkan unsur Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagaimana aturan sebelumnya di PP 78/2015 tentang Pengupahan.

“Sementara di PP 36/2021 turunan Cipta Kerja hanya fokus mempertimbangkan variabel di luar kebutuhan pekerja seperti kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang dimaksud meliputi variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah,” papar dia.

Mufida menyebut saat ini keputusan ada di tangan gubernur. Ia meminta gubernur mendengarkan suara pekerja dan bisa memberikan keputusan yang terbaik.

“Bola di tangan para gubernur, kita harapkan dengan aspirasi yang disampaikan pekerja dan proyeksi kenaikan yang dihitung pemerintah pusat bisa menemukan jalan tengah. UMP adalah salah satu modal untuk konsumsi yang menjadi variabel utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional,” imbuh Mufida. [Democrazy/fin]

let text = "DEMOCRAZY.ID"; let result = text.replace(/DEMOCRAZY.ID/gi, "MEDIA MUSLIM");

Para Pesohor Dunia Dukung Organisasi Palestina yang Dicap 'Teroris' oleh Israel

noreply@blogger.com (Pasir) — Sat, 20 Nov 2021 04:08:00 +0000

DEMOCRAZY.ID - Lebih dari 100 figur kondang dunia, termasuk aktor dan pengarang papan atas, telah menyatakan dukungan kepada enam kelompok masyarakat madani Palestina yang telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Israel.

Daftar pesohor itu di antaranya adalah aktor Marvel, Mark Ruffalo, penyanyi Peter Gabriel, penulis Inggris Philip Pullman, dan mantan pemain bola Prancis yang juga menjadi aktor, Eric Cantona.

Dalam cuitnya, Mark Ruffalo mengatakan ia bangga menjadi bagian dari gerakan untuk mendorong dunia agar membela organisasi-organisasi hak asasi manusia Palestina melawan penindasan Israel.

Enam kelompok yang dibela ini adalah al-Haq, Addameer, Pertahanan bagi Anak Internasional-Palestinia, Pusat Penelitian dan Pembangunan Bisan, Persatuan Komite Pertanian, Persatuan Komite Perempuan Palestina.

Menurut para penandatangan dukungan, keenamnya "terlibat dalam tugas hak asasi manusia yang penting".

"Serangan yang tak pernah terjadi sebelumnya dan serangan umum terhadap para pembela hak asasi manusia Palestina dimulai dengan penetapan […] enam organisasi hak asasi manusia sebagai "kelompok teroris". Demikian bunyi pernyataan bersama mereka.

Namun Israel menganggap kelompok-kelompok itu sebagai tameng dari faksi militan bernama Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), yang telah melancarkan serangan mematikan.

Tuduhan Kepanjangan Tangan Sayap Militan

Kelompok-kelompok itu membantah keras tuduhan Israel. Dengan dicap sebagai organisasi teroris, kantor mereka terancam ditutup dan karyawan ditangkap oleh pihak berwenang Israel.

Lebih dari 100 figur dunia itu mengatakan langkah Israel "membahayakan tidak hanya bagi organisasi itu sendiri melainkan seluruh masyarakat madani Palestina dan puluhan ribu warga Palestina yang dilayani mereka setiap hari".

Selain Mark Ruffalo dan Peter Gabriel, penandatangan lain adalah sutradara film asal Inggris Ken Loach, sutradara film asal Spanyol Iciar Bollain, sutradara asal Amerika Serikat Jim Jarmusch dan pengarang Turki Ece Temelkuran.

Juru bicara Kedutan Israel di London mengatakan kepada BBC: "Organisasi teror yang terlibat dalam kegiatan lain masih tergolong organisasi teroris."

"Keputusan untuk menggolongkan organisasi-organisasi itu dilandasi bukti kuat, sesuai dengan aturan hukum dan dapat diperdebatkan lewat peninjauan kembali."

Pihak berwenang Israel menuduh keenam organisasi, semuanya menggantungkan sumbangan asing, sebagai "kepanjangan tangan" dari PFLP dan mendapat bantuan untuk mendanai kegiatan terorisme.

PFLP adalah faksi kecil sayap kiri yang tidak mengakui Negara Israel, dan faksi tersebut telah melancarkan sejumlah serangan bersenjata serta membajak pesawat selama periode intifada Palestina yang kedua pada awal tahun 2000-an.

Keenam organisasi Palestina yang digolongkan sebagai kelompok teroris itu menantang Israel untuk membeberkan bukti-bukti.

Pekan lalu menteri pertahanan dan menteri luar negeri Israel mengungkapkan bukti berupa pengakuan bersalah seorang perempuan Israel di pengadilan militer Israel.

Ia mengaku menggalang dana untuk lembaga amal Palestina yang bernama Persatuan Komite Kesehatan yang dilarang Israel tahun lalu atas tuduhan sebagai kepanjangan tangan PFLP.

Namun pada Rabu (17/11), pengacara dari perempuan itu menuduh kedua menteri Israel "sepenuhnya menyalahgunakan posisi klien", dengan alasan perempuan tersebut tidak menyadari menggalang dana untuk PFLP dan tidak punya kaitan dengan enam kelompok yang disebutkan. [Democrazy/kmpr]

let text = "DEMOCRAZY.ID"; let result = text.replace(/DEMOCRAZY.ID/gi, "MEDIA MUSLIM");

Siapa Bilang Tidak Bisa? Ini Aturan Penegak Hukum Bisa Di-OTT

noreply@blogger.com (Pasir) — Sat, 20 Nov 2021 04:08:00 +0000

DEMOCRAZY.ID - Persoalan operasi tangkap tangan (OTT) yang sering dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah menjadi perbincangan hangat sejumlah pihak.

Diketahui, operasi senyap atau OTT memang menjadi salah satu strategi yang digunakan KPK untuk mengungkap tindak pidana korupsi di tanah air.

Metode ini juga masih menjadi senjata ampuh lembaga antirasuah dalam memberantas korupsi di tanah air.

Terbaru, persoalan ini ramai menjadi perbincangan setelah Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan berpendapat bahwa aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim hendaknya tidak dapat ditangkap melalui instrumen OTT.

Pernyataan tersebut dikatakannya saat diskusi daring bertajuk 'Hukuman Mati bagi Koruptor, Terimplementasikah?', Kamis (18/11/2021).

Arteria beralasan para penegak hukum merupakan simbol negara yang harus dijaga marwah kehormatannya.

Namun pernyataan Arteria yang menyebutkan bahwa penegak hukum tak semestinya terkena OTT sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Tepatnya pada Pasal 11 UU Nomor 19 Tahun 2019 disebutkan bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap siapa pun yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi, termasuk yang melibatkan aparat penegak hukum.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Jumat (19/11/2021).

"Faktanya KPK dalam pasal 11 (UU KPK) dinyatakan bahwa wewenang KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan itu untuk aparat penegak hukum dan penyelenggara negara," ujar Ghufron.

Adapun bunyinya sebagai berikut:

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang:

a. melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau

b. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Sehingga dengan melihat pasal 11 UU 30 Tahun 2002 juncto UU 19 Tahun 2019 UU KPK, tidak ada batasan bagi lembaga antirasuah dalam menangani perkara korupsi, bahkan yang termasuk yang melibatkan penegak hukum sekalipun.

Ghufron juga menambahkan berdirinya KPK salah satunya tugasnya adalah menegakkan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara negara.

Selain itu, Ghufron juga menjelaskan upaya paksa tangkap tangan sudah diatur dalam Pasal 1 angka 19 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Adapun Pasal 1 butir 19 KUHAP berbunyi:

“Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”.

Sementara itu, Pakar Hukum Pidana Suparji Ahmad mengatakan, dalam konteks persamaan di depan hukum, maka siapa pun dapat dikenakan OTT, tak terkecuali para penegak hukum.

"Dalam konteks persamaan di hadapan hukum, sebagaimana warga negara, dapat dilakukan [OTT - red] yang penting sesuai prosedur dan kewenangan dinas," kata Suparji.

Adapun hal tersebut juga tercantum pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan semua warga negara memilii kedudukan yang sama di dalam hukum.

Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil tanpa memandang jabatan atau profesinya.

Dengan demikian, OTT dapat dilakukan kepada siapa pun yang yang berdasarkan bukti permulaan cukup telah melakukan tindak pidana korupsi. [Democrazy/ktv]

let text = "DEMOCRAZY.ID"; let result = text.replace(/DEMOCRAZY.ID/gi, "MEDIA MUSLIM");

Harga Tes PCR Ditentukan Saat Rapat Kabinet, Pemerintah Tak Peka dengan Rakyat

noreply@blogger.com (Pasir) — Sat, 20 Nov 2021 04:08:00 +0000

DEMOCRAZY.ID - Menteri BUMN, Erick Thohir menyebutkan jika harga tes PCR ditentukan pada saat rapat kabinet terbatas.

Erick Thohir mengungkapkan hal tersebut pada saat ia dicurigai terlibat dalam bisnis tes PCR.

Rekan Erick Thohir di kabinet, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan telah mengakui jika ia memiliki bisnis tes PCR meskipun berujar tidak mengambil keuntungan pribadi.

Usai Luhut Bisar Pandjaitan kedapatan berbisnis tes PCR, Erick Thohir kemudian menjadi target yang dicurigai.

Hingga saat ini, Erick Thohir mengaku jika ia tidak mengambil keuntungan pribadi mengenai aturan yang ditetapkan pada saat pandemi Covid-19.

Alih-alih mengaku, Erick Thohir justru menyebutkan jika harga tes PCR yang ditetapkan tersebut merupakan keputusan dari rapat kabinet yang di dalamnya diikuti oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden, dan sejumlah menteri terkait.

Dilansir dari YouTube Rocky Gerung Official, ia menyebutkan alasannya menyebut skandal tersebut sebagai PCR Gate.

"Itu kita sebut sebagai PCR Gate karena diputuskan di kabinet. Jadi pemerintah tidak punya kepekaan terhadap daya beli rakyat dan memutuskan sesuka hati," kata Rocky Gerung.

Informasi yang diberikan oleh Erick Thohir dipertanyakan Rocky Gerung tentang waktu pemberitahuan mengenai harga tes PCR.

"Permasalahannya adalah kenapa Erick Thohir baru bicara sekarang. Kenapa enggak dari awal diberitahu sejak harga itu naik supaya semua orang tahu," ujar Rocky Gerung.

Bak kotak pandora, pernyataan yang diberikan Erick Thohir terkait penetapan harga tes PCR justru memunculkan pertanyaan lainnya.

"Kalaupun itu diputuskan di kabinet, masalahnya adalah kenapa enggak dikasihkan ke BUMN seperti Kimia Farma yang sudah ada ratusan tahun yang lalu, memiliki jaringan, dan paham seluk-beluk bisnis. Jadi kalau soal menjelaskan, itu artinya dari awal dia abaikan fungsi dari BUMN yang melayani kesehatan semacam Kimia Farma tadi," tutur Rocky. [Democrazy/pkry]

let text = "DEMOCRAZY.ID"; let result = text.replace(/DEMOCRAZY.ID/gi, "MEDIA MUSLIM");