Tempat untuk sharing tentang hukumnoreply@blogger.com (Unknown)Tue, 7 Apr 2026 04:24:35 +0700Blogger http://www.blogger.com46125http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/en-ushttp://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2014/12/contoh-surat-permohonan-pengujian.htmlHukum Tata NegaraSurat Gugatannoreply@blogger.com (Unknown)Wed, 17 Dec 2014 05:46:00 +0700tag:blogger.com,1999:blog-2942966535142075845.post-195828156194064503 Malang, 26 Agustus 2014, Kepada Yang Mulia  Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia  Jalan Medan Merdeka Utara No 9-13 Jakarta Pusat  Di J A K A R T A Melalui Yang Mulia  Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen  Jalan Raya Panji No. 205 Kepanjen  Di M A L A N G Perihal : Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Peraturan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2014 9http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2011/08/semitiotika-hukum.htmlnoreply@blogger.com (Unknown)Tue, 2 Aug 2011 17:02:00 +0700tag:blogger.com,1999:blog-2942966535142075845.post-7781633990055891268SEMIOTIKA HUKUM SEBAGAI MODEL PEMAHAMAN HUKUM SEBAGAI SIMBOLOleh : Turiman Fachturahman Nur, SH.MHumAbstrakMengingat hukum terkandung didalamnya unsur-unsur etik-moral-norma dan tindakan serta nilai-nilai. Hukum tidak saja berupa teks tertulis, melainkan banyak menampilkan simbol-simbol, gambar, tanda, warna dan gerakan, maka pluralisme pemaknaan akan hal-hal tersebut selalu terjadi pluraritas 5http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2011/02/keterbukaan-informasi-publik-kip-secara.htmlPenafsiran Hukumnoreply@blogger.com (Unknown)Mon, 7 Feb 2011 20:47:00 +0700tag:blogger.com,1999:blog-2942966535142075845.post-5971563368533606830Gerbong reformasi terus berjalan di negara kita, walau di rasa agak lamban namun melaju secara pasti ke arah tujuan yang dicita-citakan pendiri bangsa ini, sebagaimana pepatah lebih baik lambat daripada tidak sama sekali. Salah satu yang perlu dibanggakan adalah diterbitkanya undang undang yang mewajibkan penyelenggara negara untuk lebih bersikap transparan kepada warganya, dimana telah diatur di0http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2010/12/penyertaan-dalam-hukum-pidana.htmlHukum Pidananoreply@blogger.com (Unknown)Sun, 19 Dec 2010 00:55:00 +0700tag:blogger.com,1999:blog-2942966535142075845.post-6438503193817405902Dalam Hukum Pidana, diatur Pasal 55 dan 66 KUH Pidana:1. Pleger(orang yang melakukan);2. Doen Plegen(orang yang menyuruh melakukan);3. Medepleger(orang yang turut melakukan);4. Uitlokker(orang yang membujuk melakukan.Ad. 1. PlegerMereka yang termasuk golongan ini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik dengan memakai alat maupun tidak memakai alat. Dengan kata lain, 12http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2010/12/sekilas-mengenai-peradilan-tata-usaha.htmlHukum Indonesianoreply@blogger.com (Unknown)Wed, 8 Dec 2010 17:04:00 +0700tag:blogger.com,1999:blog-2942966535142075845.post-2265553503379897241Kalau anda mempunyai permasalahan dengan Pejabat Pemerintahan tentang dikeluarkannya suatu kebijakan yang merugikan kepentingan anda, maka salah satu jalan untuk menyelesaikan adalah mengajukan gugatan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini telah diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata 2http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2010/11/undang-undang-dasar-negara-republik.htmlHukum IndonesiaIndonesiaUUD NRI tahun 1945noreply@blogger.com (Unknown)Tue, 9 Nov 2010 16:11:00 +0700tag:blogger.com,1999:blog-2942966535142075845.post-8353681508066804987PEMBUKAAN( P r e a m b u l e )Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan 0http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2010/10/sejarah-uud-1945.htmlHukum DasarIndonesiaNegaraUUD NRI tahun 1945noreply@blogger.com (Unknown)Sun, 17 Oct 2010 19:18:00 +0700tag:blogger.com,1999:blog-2942966535142075845.post-5817424482816944769Untuk lebih mengetahui tentang arah-arah kebijakan hukum di Indonesia, tentunya kita memerlukan informasi mengenai sejarah UUD 1945 yang terjadi di masa lalu. Berikut merupakan data yang kami himpun dari wikipedia.Periode berlakunya UUD 1945 18 Agustus 1945- 27 Desember 1949Dalam kurun waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan 1http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2010/09/undang-undang-dasar-negara-republik.htmlHukum DasarIndonesiaNegaraUUD NRI tahun 1945noreply@blogger.com (Unknown)Tue, 14 Sep 2010 01:01:00 +0700tag:blogger.com,1999:blog-2942966535142075845.post-1213533510220193029UNDANG-UNDANG DASARBAB IBENTUK DAN KEDAULATANPasal 1(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik(2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan RakyatBAB IIMAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYATPasal 2(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah8http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2010/08/memahami-uud-negara-republok-indonesia.htmlBangsa IndonesiaIndonesiaUUD NRI tahun 1945noreply@blogger.com (Unknown)Mon, 23 Aug 2010 01:09:00 +0700tag:blogger.com,1999:blog-2942966535142075845.post-5913368974828995402PEMBUKAAN( P r e a m b u l e)Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan 3http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2010/08/hut-ri-ke-65.htmlHukum DasarHukum IndonesiaHUT RINegaraPengantarnoreply@blogger.com (Unknown)Fri, 13 Aug 2010 23:02:00 +0700tag:blogger.com,1999:blog-2942966535142075845.post-6918510291685838898Segala puji bagi Tuhan, karena kita sebagai bangsa Indonesia masih diberi kesempatan untuk memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-65. Semoga ke depan Indonesia menjadi negara yang jauh lebih jaya, sejahtera serta adil dan benar dalam menjalankan peraturan perundang-undangan.Sementara ini, kami memutuskan untuk menunda memberikan paparan lain tentang hukum untuk memperdalam ilmu3http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2010/05/sifat-dan-bentuk-kaidah-hukum.htmlHukum DasarHukum Indonesianoreply@blogger.com (Unknown)Sat, 22 May 2010 20:18:00 +0700tag:blogger.com,1999:blog-2942966535142075845.post-667573854167282575Dilihat dari sifatnya, kaidah hukum dapat dibagi menjadi dua.1. hukum yang imperatif,maksudnya kaidah hukum itu bersifat a priori harus ditaati, bersifat mengikat dan memaksa. Contoh : apabila seorang guru Sekolah Dasar akan mengadakan pungutan, maka ia tidak boleh melanggar peraturan undang-undang yang mengatur tentang PNS, pendidikan, korupsi dan sebagainya. Bila ia terbukti melakukan 11http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2010/05/isi-kaidah-hukum.htmlHukum Dasarnoreply@blogger.com (Unknown)Sat, 15 May 2010 23:14:00 +0700tag:blogger.com,1999:blog-2942966535142075845.post-1943549125534956525Kaidah hukum, bila ditinjau berdasarkan isi dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian.Ada kaidah hukum yang berisi perintah, yang harus dan mesti dijalankan . Contoh : Dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 menentukan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Ada juga kaidah 2http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2010/05/tata-urutan-perundang-undangan.htmlHukum DasarHukum IndonesiaPengantarnoreply@blogger.com (Unknown)Wed, 5 May 2010 19:55:00 +0700tag:blogger.com,1999:blog-2942966535142075845.post-1984657382719299545 Sebelumnya kami sudah menjelaskan azas-azas hukum yang sudah diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kali ini kami mencoba membahas mengenai tata urutan perundang-undangan di Indonesia ini. Berdasarkan azas "lex superiori derogat legi inferiori" yang maknanya hukum yang unggul mengabaikan atau mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Maka kami merasa harus menmberikan penjelasan 11http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2010/05/indonesia-negara-hukum.htmlHukum DasarNegaraPengantarnoreply@blogger.com (Unknown)Sun, 2 May 2010 18:49:00 +0700tag:blogger.com,1999:blog-2942966535142075845.post-1426067596869478886Dari tahun 1945 sampai dengan 2001 belum ada yang berani menyatakan dengan sungguh-sugguh bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum. Baru kemudian pada tahun 2001, diamandemennya UUD 1945 dengan ditambahi satu ayat yang berisi .."Indonesia adalah negara hukum".. Pembuatan hukum sendiri tidak bisa lepas dari kualitas sumberdaya manusianya (SDM). Dengan dinyatakannya dalam UUD 5http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2010/05/sistem-politik-hukum.htmlHukum DasarNegaraPengantarnoreply@blogger.com (Unknown)Sat, 1 May 2010 22:28:00 +0700tag:blogger.com,1999:blog-2942966535142075845.post-973216767781843194Politik hukum adalah kebijakan-kebijakan oleh penguasa ke arah mana hukum itu diarahkan. Politik hukum sendiri tidak bisa lepas dari sistem hukumnya. Tetapi hukum dapat diciptakan melalui para elite politik.Macam-macam sistem hukum :1. kodifikasi, yakni penyatuan undang-undang dalam satu kesatuan yang secara sistematik. Contoh (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).2. unifikasi, yakni kesatuan1http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2010/04/penafsiran-hukum-ii.htmlHukum DasarPenafsiran Hukumnoreply@blogger.com (Unknown)Wed, 21 Apr 2010 08:48:00 +0700tag:blogger.com,1999:blog-2942966535142075845.post-3716264489942895622Beberapa macam penafsiaran hukum (lanjutan)5. Penafsiran nasional, yaitu cara penafsiran dengan menyelidiki sesuai atau tidak sistem hukum yang berlaku.6. Penafsiran teleologis, yaitu cara penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang tersebut,7. Penafsiran ekstensif, yaitu cara penafsiran dengan memperluas arti dari suatu kata-kata dalam undang-undang.8. Penafsiran restriktif, 1http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2010/04/penafsiran-hukum-i.htmlHukum DasarPenafsiran Hukumnoreply@blogger.com (Unknown)Sun, 18 Apr 2010 09:39:00 +0700tag:blogger.com,1999:blog-2942966535142075845.post-4803984743186222577Oleh karena hukum di Indonesia menganut pada hukum tertulis yang dikodifikasi, maka hukum menjadi bersifat statis, yakni sulit diubah. Selengkapnya tentang kodifikasi hukum.Adapun yang berkewajiban melaksanakan kodifikasi hukum adalah hakim, sebab ia merupakan pemberi keputusan di tengah masyarakat. Agar hukum dapat bersifat dinamis dan mempunyai keluwesan, maka dalam memberi putusan hakim harus 2http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2010/04/perikatan.htmlHukum DasarHukum Perdatanoreply@blogger.com (Unknown)Sat, 17 Apr 2010 18:39:00 +0700tag:blogger.com,1999:blog-2942966535142075845.post-5422666979092976062Dalam hukum di Indonesia, perikatan atau perjanjian diatur dalam Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada buku ke III. Perikatan adalah suatu persepakatan antara dua belah pihak atau lebih yang mengikat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Tujuan perikatan adalah mendapat prestasi, yakni memberi sesuatu, melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan. 0http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2010/04/hukum-dan-kekuasaan.htmlHukum DasarNegaranoreply@blogger.com (Unknown)Thu, 15 Apr 2010 07:36:00 +0700tag:blogger.com,1999:blog-2942966535142075845.post-8778516111765945243Yang dapat memaksa atau memberikan sanksi terhadap pelanggaran kaedah hukum adalah penguasa dalam hal ini pemerintah, karena penegakan hukum dalam suatu pelanggaran merupakan monopoli penguasa. Hakikat kekuasaan tidak lain adalah kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain.Hukum ada karena kekuasaan yang sah. Ketentuan-ketentuan yang tidak berdasarkan kekuasaan yang sah 1http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2010/04/perwalian-dan-pengampuan.htmlHukum DasarHukum Perdatanoreply@blogger.com (Unknown)Mon, 12 Apr 2010 08:23:00 +0700tag:blogger.com,1999:blog-2942966535142075845.post-9043785215633687926Dalam Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata, buku ke I membahas tentang orang atau individu. Pada buku ke I ini, masih dibagi lagi menjadi empat bagian yaitu hukum orang dan hukum keluarga. Hukum orang berisikan tentang subyek hukum. Hukum keluarga berisi tentang perkawinan, hubungan ortu dengan anak, pengampuan dan perwalian.Kali ini kami akan menjelaskan sedikit tentang 9http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2010/04/fungsi-negara.htmlHukum DasarNegaranoreply@blogger.com (Unknown)Fri, 9 Apr 2010 00:01:00 +0700tag:blogger.com,1999:blog-2942966535142075845.post-2939208139925606614Terbentuknya negara terjadi dikarenakan adanya tujuan yang sama. Adapun fungsi-fungsi utama negara antara lain :1. Fungsi Pertahanan dan Keamanan (Hankam)Negara harus dapat melindungi rakyat, wilayah serta pemerintahan dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Contoh : Penjagaan perbatasan yang intensif oleh TNI2. Fungsi KeadilanNegara harus 16http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2010/04/klasifikasi-hukum-pidana.htmlHukum DasarHukum Pidananoreply@blogger.com (Unknown)Tue, 6 Apr 2010 06:42:00 +0700tag:blogger.com,1999:blog-2942966535142075845.post-3375575793344983746Pada bagian terdahulu, kami telah membahas mengenai pengertian hukum pidana. Kali ini kami ingin berbagi informasi mengenai pengelompokkan hukum pidana itu sendiri. Hukum pidana dapat dikelompokkan berdasarkan :1. Hukum Pidana Obyektifa. Hukum Pidana Materiil, yakni hukum yang mengatur hubungan dan kepentingan yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang. b. Hukum Pidana Formiil, yakni hukum 9http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2010/04/kekuatan-negara.htmlHukum DasarNegaranoreply@blogger.com (Unknown)Sat, 3 Apr 2010 06:26:00 +0700tag:blogger.com,1999:blog-2942966535142075845.post-8941730351559936806Kekuatan negara tergantung pada beberapa elemen seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, kekuatan militer, dan teritorial negara. Berikut penjabaran dari elemen dari kekuatan negara :1. Sumber Daya ManusiaKekuatan negara bergantung pada sumber daya manusia negara tersebut. Jumlah penduduk, nilai-nilai budaya, pendidikan, serta kesehatan. Semakin berkualitas sumber daya manusia dari suatu 2http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2010/03/klasifikasi-negara.htmlNegaranoreply@blogger.com (Unknown)Sun, 28 Mar 2010 22:51:00 +0700tag:blogger.com,1999:blog-2942966535142075845.post-1469595880524972600Macam / jenis / klasifikasi negara dapat dibedakan atas :1. Berdasarkan jumlah orang yang berkuasa dan orientasi kekuasaanJumlah orang yang berkuasa / memerintah dalam suatu negara dapat berjumlah satu orang, sekelompok orang dan banyak orang. Orientasi kekuasaan terbagi menjadi dua yaitu berorientasi untuk kepentingan orang banyak (rakyat) dan berorientasi untuk kepentingan penguasa.Berikut 4http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2010/03/pengertian-hukum-perdata.htmlHukum Perdatanoreply@blogger.com (Unknown)Fri, 26 Mar 2010 20:48:00 +0700tag:blogger.com,1999:blog-2942966535142075845.post-454561337872267878Menurut cara mempertahankannya, hukum perdata termasuk hukum materiil dan menurut isinya, hukum perdata termasuk hukum privat atau sipil.Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan dan hubungan perseorangan dengan perseorangan yang lain. Hukum perdata di Indonesia dikodifikasikan dalam buku KUHPerdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata).KUHPerdata bukanlah merupakan buatan asli Indonesia2