Belajar PPKn

Kesadaran Berbangsa dan Bernegara dalam Konteks Geopolitik

noreply@blogger.com (Muhammad Thomas Wildan) — Sun, 10 Apr 2016 04:21:00 +0000

Geopolitik terbentuk dari dua kata, yaitu "geo" dan "politik". Geo berarti bumi/planet bumi, sedangkan politik secara leksikal mengandung arti segala sesuatu yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau kenegaraan (pemerintah); segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain.

1. Geopolitik

Geopolitik secara etimologi berasal dari kata geo (bahasa Yunani), yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan politik dari kata polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara, dan teia yang berarti urusan (politik) bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Sebagai acuan bersama, geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa.

Geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah, dan ilmu sosial, dengan merujuk kepada politik internasional. Geopolitik mengkaji makna strategis dan politis suatu wilayah geografi yang mencakup lokasi, luas, serta sumber daya alam wilayah tersebut. Geopolitik mempunyai empat unsur pembangun, yaitu keadaan geografis, politik dan strategi, hubungan timbal balik antara geografi dan politik, serta unsur kebijaksanaan.

2. Wawasan Nusantara

Cara pandang suatu bangsa memandang tanah air dan beserta lingkungannya menghasilkan wawasan nasional. Wawasan nasional itu selanjutnya menjadi pandangan atau visi bangsa. Namun, tidak semua bangsa memiliki wawasan nasional. Inggris adalah salah satu contoh bangsa yang memiliki wawasan nasional yang berbunyi "Britain rules the waves". Ini berarti tanah Inggris bukan hanya sebatas pulaunya, melainkan juga lautnya. Adapun bangsa Indonesia memiliki wawasan nasional, yaitu wawasan Nusantara.

Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam, atau cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kedudukan wawasan Nusantara adalah sebagai visi bangsa. Visi adalah keadaan atau rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Berikut manfaat wawasan Nusantara bagi NKRI.

a. Wawasan Nusantara Sebagai Pancaran Falsafah Pancasila

Falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan aspirasinya. Keyakinan ini dibuktikan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak awal proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi pedoman bagi upaya mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa, serta upaya untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia.

b. Wawasan Nusantara dalam Pembangunan Nasional

Wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional meliputi hal-hal berikut.

1) Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik.
2) Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi.
3) Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya.
4) Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan.

c. Penerapan Wawasan Nusantara

Penerapan wawasan Nusantara dapat Anda lihat dalam hal-hal berikut.

Salah satu manfaat paling nyata dari penerapan wawasan Nusantara, khususnya di bidang wilayah adalah diterimanya konsepsi Nusantara di forum internasional. Sehingga, terjaminlah integritas wilayah teritorial Indonesia. Laut Nusantara yang semula dianggap "laut bebas" menjadi bagian integral dari wilayah Indonesia.

Penerapan wawasan Nusantara dalam pembangunan negara di berbagai bidang tampak pada berbagai proyek pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, komunikasi, dan transportasi.

Penerapan di bidang sosial dan budaya terlihat pada kebijakan untuk menjadikan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tetap merasa sebangsa, setanah air, dan senasib sepenanggungan dengan asas Pancasila.

Penerapan wawasan Nusantara di bidang pertahanan keamanan terlihat pada kesiapsiagaan dan kewaspadaan seluruh rakyat melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta untuk menghadapi berbagai ancaman bangsa dan negara.

Sumber: Buku Ajar PPKn Semester 2 Kelas 10 SMA/SMK Kurikulum 2013 dengan pengubahan.

Kesadaran Berbangsa dan Bernegara dalam Konteks Sejarah

noreply@blogger.com (Muhammad Thomas Wildan) — Sun, 10 Apr 2016 03:51:00 +0000

Kesadaran ini sangat berkaitan erat dengan perjalanan hidup masa lalu, yakni sejarah. Kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia perlu diwujudkan dalam menjaga keutuhan NKRI. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan hal penting, mengingat sejarah perjuangan bangsa dalam memperoleh kemerdekaan disertai dengan pengorbanan yang luar biasa. Kesadaran berbangsa dan bernegara tidak hanya berlaku pada pemerintah, tetapi semua elemen warga negara wajib menerapkan arti sadar berbangsa
dan bernegara.

1. Proses Berbangsa dan Bernegara

Proses bangsa yang menegara memberikan gambaran tentang bagaimana terbentuknya bangsa, di mana sekelompok manusia yang berada di dalamnya merasa sebagai bagian dari bangsa. Negara merupakan organisasi yang mewadahi bangsa-bangsa tersebut merasakan pentingnya keberadaan negara, sehingga tumbuhlah kesadaran untuk mempertahankan untuk tetap tegaknya dan utuhnya negara melalui upaya bela negara.

a. Masa Sebelum Kemerdekaan

Proses berbangsa dan bernegara pada zaman sebelum kemerdekaan lebih berorientasi pada perjuangan dalam melawan penjajah. Dari tinjauan sejarah zaman Sriwijaya pada abad VII dan Kerajaan Majapahit abad XIII, telah ada upaya untuk menyatukan Nusantara. Namun, para penguasa belum memiliki kemampuan yang cukup untuk mempertahankan kejayaan yang telah dicapai yang menyebabkan kehancuran. Di samping itu, kehancuran juga disebabkan karena kerajaan tradisional tersebut belum memahami konsep kebangsaan dalam arti luas. Proses kehidupan berbangsa dan bernegara mulai berkembang sejak Sumpah Pemuda dikumandangkan ke seluruh Nusantara. Dalam periode selanjutnya, secara nyata mulai dipersiapkan kemerdekaan Indonesia pada masa pendudukan Jepang, yaitu dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Puncaknya adalah ketika Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

b. Masa Setelah Kemerdekaan (Sekarang)

Proses berbangsa dan bernegara pada masa sekarang erat kaitannya dengan hakikat pendidikan kewarganegaraan, yaitu upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Sehingga, dengan mencerdaskan kehidupan bangsa memberi ilmu tentang tata negara, dan menumbuhkan kepercayaan terhadap jati diri bangsa serta moral bangsa, maka takkan sulit untuk menjaga kelangsungan kehidupan dan kejayaan Indonesia dalam proses berbangsa dan bernegara.

Negara Indonesia merupakan negara yang berkembang dan negara yang akan melangkah maju membutuhkan daya dukung besar dari masyarakat, membutuhkan tenaga kerja yang lebih berkualitas dengan semangat loyalitas tinggi. Negara didorong untuk menggugah masyarakat agar dapat tercipta rasa persatuan dan kesatuan, serta rasa turut memiliki. Masyarakat harus didasarkan untuk segera mengabdikan diri pada negaranya, bersatu padu dalam rasa yang sama untuk menghadapi krisis budaya, kepercayaan, moral, dan lain-lain. Negara harus menggambarkan jati dirinya pada masyarakat agar timbul rasa bangga dan keinginan untuk melindungi serta mempertahankan negara itu sendiri. Pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah sarana yang tepat untuk memberikan gambaran secara langsung tentang hal-hal yang bersangkutan tentang kewarganegaraan pada masyarakat, sehingga proses berbangsa dan bernegara dapat berlangsung dengan efektif dan efisien.

Terwujudnya identitas bersama sebagai bangsa dan negara Indonesia dapat mengikat eksistensi serta memberikan daya hidup. Sebagai bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat, dalam hubungan internasional akan dihargai dan sejajar dengan bangsa lain. Identitas bersama itu juga dapat menunjukkan jati diri serta kepribadiannya. Rasa solidaritas sosial, kebersamaan sebagai kelompok dapat mendukung upaya mengisi kemerdekaan. Dengan identitas bersama itu, juga dapat memberikan motivasi untuk mencapai kejayaan bangsa dan negara di masa depan.

2. Kerangka Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Sejarah menunjukkan dinamika kehidupan bangsa Indonesia mengalami pasang surut sesuai dengan tantangan zaman yang dihadapi. Segala perubahan yang terjadi didasari sebagai konsekuensi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan lingkungan masyarakat internasional. Dalam rangka pelaksanaan kehidupan nasional, Indonesia telah memiliki seperangkat sarana yang dapat digunakan sebagai acuan, yaitu sebagai berikut.

a. Pancasila

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, terkandung di dalamnya konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan yang terkandung dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pancasila tidak hanya sebagai pandangan hidup bangsa, tetapi juga sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila dalam kehidupan ini sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara (Philosofiche Gronslag). Dalam pengertian ini, Pancasila adalah suatu dasar nilai serta norma yang mengatur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila dinilai memenuhi syarat sebagai pilar bagi bangsa dan negara Indonesia yang pluralistik. Pancasila mampu mengakomodasi keanekaragaman yang terdapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Pancasila sebagai salah satu pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki konsep, prinsip, dan nilai yang merupakan kristalisasi dari relief sistem yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia, sehingga memberikan jaminan kukuh kuatnya Pancasila sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. UUD 1945

Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum, maka UUD 1945 bersifat mengikat bagi pemerintah lembaga negara, lembaga masyarakat, setiap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia di mana saja dan setiap penduduk yang ada di wilayah negara Indonesia. Sebagai hukum, UUD 1945 berisi norma-norma, aturan-aturan, atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati. UUD 1945 dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu Pembukaan UUD 1945 dan Pasal-Pasal UUD 1945.

Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan sebagai pokok kaidah fundamental NKRI. Dengan demikian, pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pasal-pasal UUD 1945. Dalam kaitannya dengan pembukaan, UUD 1945 ini berhubungan dengan Pancasila. Dalam alinea 4 Pembukaan UUD 1945 dengan jelas menunjukkan bahwa Pancasila merupakan dasar NKRI. Oleh karena kedudukan Pembukaan sebagai pokok kaidah fundamental NKRI, maka mempunyai kedudukan yang sangat kuat, tetap, dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Dengan kata lain, perumusan Pancasila yang sah adalah seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.

Sumber: Buku Ajar PPKn Semester 2 Kelas 10 SMA/SMK Kurikulum 2013 dengan pengubahan.

Pentingnya Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

noreply@blogger.com (Muhammad Thomas Wildan) — Sun, 10 Apr 2016 02:47:00 +0000

Berbangsa dan bernegara merupakan suatu konsep atau istilah yang menunjukkan seseorang individu terkait dan menjadi bagian dari suatu bangsa dan negara tertentu. Kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia mempunyai makna, bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan atau kerelaan bertindak dan berkorban demi kebaikan bangsa dan
negara.

Era globalisasi telah memberikan banyak tantangan bagi negara Indonesia. Peran pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada rakyat mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara sangat diperlukan. Pemerintah ikut bertanggung jawab dalam mengemban amanat untuk memberikan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara. Perkembangan kesadaran berbangsa dan bernegara tidak selalu bersifat positif, karena dipengaruhi oleh faktor dalam negeri salah satunya seperti dinamika kehidupan warga negara dan dinamika kehidupan bangsa lain di berbagai belahan dunia. Faktor penyebab lainnya, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah dipelajari dan disalahartikan oleh generasi penerus bangsa, sehingga terjadi penyimpangan perilaku.

1. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Dalam setiap kehidupan bermasyarakat, kesadaran akan berbangsa dan bernegara mempunyai arti yang sangat penting, bahkan dapat dikatakan menempati posisi sentral, artinya kesadaran akan berbangsa dan bernegara mempengaruhi berbagai aspek kehidupan lainnya. Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, sejarah, dan pemerintahan. Sedangkan berbangsa adalah manusia yang mempunyai landasan etika, bermoral, dan berakhlak mulia dalam bersikap mewujudkan makna sosial dan adil. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia. Sedangkan bernegara adalah manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah Nusantara dan mempunyai cita-cita yang berlandaskan niat untuk bersatu secara emosional dan rasional dalam membangun nasionalisme.

Mengenai definisi wawasan Nusantara, berdasarkan Ketetapan MPR Tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945, adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

a. Kesadaran warga negara dalam berbangsa dan bernegara di era globalisasi

Berbagai peristiwa yang terjadi di tanah air sekarang, dapat Anda saksikan di media massa. Bagaimana tingkah laku para wakil rakyat, pelajar, mahasiswa, dan juga kelompok masyarakat yang menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka masih kurang memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Krisis-krisis yang terjadi di Indonesia sangat lambat perubahannya, sangat berbeda dengan negara-negara lain yang begitu cepat dalam mengatasi krisis. Hal ini merupakan perhatian bagi semua warga negara bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara sangatlah diperlukan.

Membangun kesadaran berbangsa dan bernegara kepada semua, merupakan hal yang sangat penting karena pemuda merupakan generasi penerus bangsa yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang bangsa ini. Kesadaran berbangsa dan bernegara jangan diperkirakan hanya berlaku pada pemerintah saja, tetapi harus lebih luas memandangnya, sehingga dalam penerapannya pemuda lebih kreatif dalam menerapkan arti sadar berbangsa dan bernegara ini dalam kehidupannya tanpa menghilangkan hakikat kesadaran berbangsa dan bernegara itu sendiri.

Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap seseorang yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa. Mewujudkannya dapat dilakukan dengan mencegah perkelahian antarperorangan atau antarkelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Secara prinsip, Indonesia adalah negara kesatuan yang berlandaskan Pancasila. Sedangkan keanekaragaman ras, suku, agama, dan bahasa daerah merupakan khasanah budaya yang dapat menjadi unsur pemersatu bangsa. Dengan demikian, apa yang sudah dirintis oleh nenek moyang bangsa Indonesia dari masa kejayaan kerajaan Majapahit perlu dipertahankan dan dilestarikan oleh seluruh rakyat Indonesia dalam kerangka NKRI dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

b. Hubungan antara kesadaran berbangsa dan bernegara dengan penerapan wawasan Nusantara

Kesadaran dalam berbangsa dan bernegara, yaitu membina kerukunan serta menjaga rasa persatuan dan kesatuan antarwarga negara. Kesadaran berbangsa dan bernegara dapat dimulai dari lingkungan terkecil atau keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, dan lain-lain. Dalam perwujudannya, dapat dilakukan dengan cara mencintai budaya bangsa, mencintai produksi dalam negeri, mengakui, menghargai, dan menghormati bendera merah putih, lambang negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya, menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan.

c. Upaya untuk memperkuat kesadaran berbangsa dan bernegara dalam penerapan wawasan Nusantara

Pemahaman tentang wawasan Nusantara akan menyadarkan warga negara untuk memiliki cara pandang dan konsepsi wawasan Nusantara untuk dapat mengerti, memahami, dan menghayati tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pandangan wawasan Nusantara dapat menjawab tantangan dunia tentang globalisasi dan era baru kapitalisme. Wawasan Nusantara sangat penting untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Membangun kesadaran berbangsa dan bernegara kepada warga masyarakat merupakan hal penting yang tidak dapat dilakukan oleh bangsa ini karena warga masyarakat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi bangsa. Akan tetapi, kesadaran berbangsa dan bernegara ini tidak hanya berlaku pada pemerintah saja, tetapi harus lebih luas memandangnya, sehingga dalam penerapannya warga masyarakat lebih kreatif menerapkan kesadaran berbangsa dan bernegaranya.

Di dalam meningkatkan dan memperkuat kesadaran berbangsa dan bernegara, terdapat faktor-faktor pendukung. Faktor-faktor pendukung untuk menciptakan kesadaran berbangsa dan bernegara antara lain sebagai berikut.

Orang tua harus mempunyai kesadaran dan memberikan contoh bersikap dan berperilaku yang menjunjung tinggi pluralitas.

Rasa memiliki dan bangga berbangsa Indonesia, tegasnya hukum di Indonesia, dan pemerataan kesejahteraan setiap daerah.

Pemerintah harus mampu memberikan pemahaman kepada rakyat bahwa hanya ideologi Pancasila yang dapat dijadikan pedoman dalam mengarungi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Terwujudnya wawasan Nusantara juga dipengaruhi oleh hal-hal seperti diperlukan kesadaran WNI untuk mengerti, memahami, dan menghayati tentang hak dan kewajiban warga negara serta hubungan warga negara dengan negara, sehingga sadar sebagai bangsa Indonesia. Mengerti, memahami, dan menghayati tentang bangsa yang telah menegara, berarti dalam menyelenggarakan kehidupan memerlukan konsepsi wawasan Nusantara, sehingga sadar sebagai warga negara yang memiliki cara pandang. Agar kedua hal tersebut dapat terwujud, diperlukan sosialiasi dengan program yang teratur, terjadwal, dan terarah.

Wawasan Nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, dan fraksi-fraksi antarkelompok dalam konteks sosiologis, politis, serta demokrasi dianggap hal yang wajar. Perbedaan tersebut dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis, kreatif, dan sinergis untuk saling menyesuaikan menuju integrasi. Suatu pantangan yang harus dihindari adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar norma-norma etika, moral, nilai agama, atau tindakan anarkis menuju ke arah disintegrasi bangsa.

Sumber: Buku Ajar PPKn Semester 2 Kelas 10 SMA/SMK Kurikulum 2013 dengan pengubahan.

Kesediaan Warga Negara untuk Melakukan Bela Negara

noreply@blogger.com (Muhammad Thomas Wildan) — Sat, 09 Apr 2016 14:58:00 +0000

Bela negara biasanya selalu dikaitkan dengan militer atau militerisme, seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia. Padahal berdasarkan Pasal 30 UUD 1945, bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bela negara adalah upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Republik Indonesia terhadap ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri.

UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara RI mengatur tata cara penyelenggaraan pertahanan negara yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun oleh seluruh komponen bangsa. Upaya melibatkan seluruh komponen bangsa dalam penyelenggaraan pertahanan negara itu antara lain dilakukan melalui Pendidikan Pendahuluan Bela Negara. Selain itu, penanaman tentang sikap bela negara harus ditanamkan sejak sekarang karena masa depan NKRI berada di pundak Anda sebagai generasi penerus bangsa.

1. Bela Negara Secara Fisik

Keterlibatan warga negara sipil dalam upaya pertahanan negara merupakan hak dan kewajiban konstitusional setiap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, seperti diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 dan sesuai dengan doktrin Sistem Pertahanan Semesta, maka pelaksanaannya dilakukan oleh Rakyat Terlatih (Ratih) yang terdiri dari berbagai unsur, misalnya Resimen Mahasiswa, Perlawanan Rakyat, Pertahanan Sipil, Mitra Babinsa, OKP yang telah mengikuti Pendidikan Dasar Militer, dan lainnya.

Rakyat Terlatih mempunyai empat fungsi, yaitu ketertiban umum, perlindungan masyarakat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat. Tiga fungsi yang disebut pertama, umumnya dilakukan pada masa damai atau pada saat terjadinya bencana alam atau darurat sipil, di mana unsur-unsur Rakyat Terlatih membantu pemerintah daerah dalam menangani kemanan dan ketertiban masyarakat. Sementara fungsi perlawanan masyarakat dilakukan dalam keadaan darurat perang, di mana Rakyat Terlatih merupakan unsur bantuan tempur bagi pasukan reguler TNI dan terlibat langsung di medan perang. Apabila keadaan ekonomi nasional telah pulih dan keuangan negara memungkinkan, maka dapat pula dipertimbangkan kemungkinan untuk mengadakan wajib militer bagi warga negara yang memenuhi syarat seperti yang dilakukan di banyak negara maju di Barat. Gagasan ini bukanlah dimaksudkan sebagai upaya militerisasi masyarakat sipil, tetapi memperkenalkan "dwi fungsi sipil". Maksudnya sebagai upaya sosialisasi "konsep bela negara" di mana tugas pertahanan dan keamanan negara bukanlah semata-mata tanggung jawab TNI, tetapi merupakan hak dan kewajiban seluruh warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Bela Negara Secara Nonfisik

Di mana transisi menuju masyarakat madani sesuai tuntutan reformasi saat ini, justru kesadaran bela negara ini perlu ditanamkan guna menangkal berbagai potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik dari luar maupun dari dalam seperti yang telah diuraikan di atas. Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, bela negara tidak selalu harus berarti "memanggul bedil menghadapi musuh". Keterlibatan warga negara sipil dalam bela negara secara nonfisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, sepanjang massa, dan dalam segala situasi, misalnya dengan cara sebagai berikut.

Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, termasuk menghayati arti demokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak.

Menanamkan kecintaan terhadap tanah air, melalui pengabdian yang tulus kepada masyarakat.

Berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara dengan berkarya nyata (bukan retorika), meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum/undang-undang, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pembekalan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia dengan lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui ibadah sesuai agama/kepercayaan masing-masing.

Sumber: Buku Ajar PPKn Semester 2 Kelas 10 SMA/SMK Kurikulum 2013 dengan pengubahan.

Membangkitkan Kesadaran Warga Negara untuk Bela Negara

noreply@blogger.com (Muhammad Thomas Wildan) — Sat, 09 Apr 2016 14:32:00 +0000

Kemampuan berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan kemampuan yang harus dimiliki semua orang. Pembahasan ini memiliki kedudukan yang amat penting dalam upaya memberikan pengetahuan, pemahaman, dan menanamkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam usaha membela negara di lingkungan masing-masing.

1. Kesadaran Warga Negara untuk Bela Negara

Bela negara harus dipahami agar setiap warga negara memiliki pemahaman, kesadaran, dan kemauan berpartisipasi dalam usaha pembelaan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki area darat dan laut yang sangat luas. Bahkan, area lautnya pun merupakan salah satu yang terluas di dunia. Tidak kurang dari 13.600 pulau dan 220 juta penduduk mendiami wilayah darat Indonesia. Dengan luas darat dan laut yang demikian besar, tanggung jawab untuk menjaga wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukan hanya berada di pundak pemerintah, melainkan juga seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya pembelaan negara yang dilakukan oleh aparat pertahanan dan kemanan maupun oleh rakyat sendiri.

Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dijelaskan pengertian usaha pembelaan negara. Untuk mengetahui hal tersebut, dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut bukan "usaha pembelaan negara" tetapi digunakan istilah lain yang mempunyai makna sama, yaitu "upaya bela negara". Dalam penjelasan tersebut ditegaskan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Berdasarkan pengertian upaya bela negara di atas, apabila warga negara pernah ikut serta menjaga wilayah negara termasuk wilayah lingkungan sekitar dari gangguan atau ancaman yang membahayakan keselamatan bangsa dan negara, berarti warga negara tersebut sudah berpartisipasi dalam usaha pembelaan negara. Demikian pula sikap hormat terhadap bendera, lagu kebangsaan, dan menolak campur tangan pihak asing terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menunjukkan suatu sikap dalam usaha pembelaan negara.

2. Pengertian Bela Negara

Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara. Sikap bela negara perlu dilakukan guna menghadapi ancaman baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri yang membahayakan dan mengancam kedaulatan, baik kedaulatan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan negara. Memperkuat pertahanan bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjalin hidup bangsa dan negara yang seutuhnya.

3. Dasar Hukum Bela Negara

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 30 tertulis bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara." dan "Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang." Jadi, sebagai warga negara Indonesia wajib ikut serta dalam membela negara dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Beberapa dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela negara sebagai berikut.

TAP MPR Nomor VI Tahun 1973 tentang Konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI, diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988.

TAP MPR Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI.

TAP MPR Nomor VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI.

Amandemen UUD 1945 Pasal 30 Ayat (1) - (5) dan Pasal 27 Ayat (3).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Sumber: Buku Ajar PPKn Semester 2 Kelas 10 SMA/SMK Kurikulum 2013 dengan pengubahan.

Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika

noreply@blogger.com (Muhammad Thomas Wildan) — Sat, 09 Apr 2016 10:51:00 +0000

Di era reformasi ini, kemajemukan masyarakat cenderung menjadi beban daripada modal bangsa Indonesia. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai masalah yang sumbernya berbau kemajemukan. Saat ini pula bangsa Indonesia masih mengalami krisis multidimensi yang mengguncang kehidupan kita. Sebagai salah satu masalah utama dari krisis besar itu adalah ancaman disintegrasi bangsa yang hingga saat ini masih belum mereda. Kesadaran akan pentingnya kerukunan antaragama, suku, ras, dan budaya
harus selalu diwujudkan melalui pemahaman integrasi nasional. Anda sebagai generasi muda penerus bangsa harus menjadi pioner dalam mewujudkan integrasi nasional demi kedamaian dan kerukunan seluruh warga negara Indonesia.

1. Pengertian Integrasi Nasional

Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang Anda ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi, hal ini membawa dampak positif bagi bangsa, karena Anda sebagai warga negara Indonesia bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat, tetapi selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Anda ketahui dengan wilayah dan budaya yang melimpah itu akan menghasilkan karakter atau manusia-manusia yang berbeda pula, sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia.

2. Syarat Integrasi

Ada pula beberapa syarat keberhasilan integrasi di dalam suatu negara, di antaranya sebagai berikut.

Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka semua berhasil untuk saling mengisi kebutuhan-kebutuhan yang satu dengan yang lainnya.

Terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan menjadi suatu pedoman.

Norma-norma dan nilai sosial dijadikan aturan yang baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial.

3. Faktor-Faktor Pendorong, Pendukung, dan Penghambat Integrasi Nasional

Anda semua wajib untuk mengikutsertakan diri dalam menjaga integrasi nasional dari berbagai macam ancaman, gangguan, dan hambatan yang datang dari mana saja baik dari luar maupun dalam.

a. Faktor Pendorong Integrasi Nasional

Faktor-faktor pendorong integrasi nasional sebagai berikut.

Faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan.

Keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.

Rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia, sebagaimana dibuktikan perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan.

Rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan.

Kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan Proklamasi Kemerdekaan, Pancasila dan UUD 1945, bendera Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, serta bahasa kesatuan bahasa Indonesia.

Adanya simbol kenegaraan dalam bentuk Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

b. Faktor Pendukung Integrasi Nasional

Faktor pendukung terjadinya integrasi nasional, antara lain sebagai berikut.

Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah.

Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yakni Garuda Pancasila dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Adanya sikap tekad dan keinginan untuk kembali bersatu di dalam kalangan bangsa Indonesia seperti yang telah dinyatakan di dalam Sumpah Pemuda.

Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan adanya persatuan dan munculnya semangat nasionalisme dalam kalangan bangsa Indonesia.

c. Faktor Penghambat Integrasi Nasional

Faktor-faktor penghambat integrasi nasional, antara lain sebagai berikut.

Masyarakat Indonesia yang heterogen (beraneka ragam) dalam faktor-faktor kesukubangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras, dan sebagainya.

Wilayah negara yang begitu luas, terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas.

Besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan di masalah SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), gerakan separatisme dan kedaerahan, demonstrasi, dan unjuk rasa.

Adanya paham "etnosentrisme" di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain.

Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung.

Kontak langsung, antara lain melalui unsur-unsur pariwisata, sedangkan kontak tidak langsung, antara lain melalui media cetak (majalah dan tabloid) atau media cetak elektronik (televisi, radio, film, internet, dan telepon seluler yang mempunyai fitur atau fasilitas lengkap).

Sumber: Buku Ajar PPKn Semester 2 Kelas 10 SMA/SMK Kurikulum 2013 dengan pengubahan.

Memupuk Komitmen Persatuan dalam Keberagaman

noreply@blogger.com (Muhammad Thomas Wildan) — Fri, 08 Apr 2016 16:21:00 +0000

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa majemuk, ditandai dengan banyaknya etnis, suku, agama, budaya, dan kebiasaan di dalamnya. Di sisi lain, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat multikultural, masyarakat yang anggotanya memiliki latar belakang budaya (cultural background) beragam. Kemajemukan dan multikulturalitas mengisyaratkan adanya perbedaan. Apabila dikelola secara benar, kemajemukan dan multikulturalitas menghasilkan energi hebat. Sebaliknya, apabila tidak dikelola
secara benar, kemajemukan dan multikulturalitas bisa menimbulkan bencana dahsyat. Kolaborasi positif orang buta dan orang lumpuh dapat meningkatkan produktivitasnya belasan kali lipat. Dalam konteks membangun masyarakat multikultural, selain berperan meningkatkan mutu bangsa agar dapat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain, pendidikan juga berperan memberi perekat antara berbagai perbedaan di antara komunitas kultural atau kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang budaya berbeda-beda agar lebih meningkat komitmennya dalam berbangsa dan bernegara.

1. Makna dan Pentingnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Kesatuan bangsa Indonesia yang Anda rasakan saat ini, itu terjadi dalam proses yang dinamis dan berlangsung lama karena persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia sendiri yang ditempa dalam jangkauan waktu yang lama sekali. Unsur-unsur sosial budaya itu, seperti sifat kekeluargaan dan jiwa gotong-royong. Kedua unsur itu merupakan sifat-sifat pokok bangsa Indonesia yang dituntun oleh asas kemanusiaan dan kebudayaan. Karena masuknya kebudayaan dari luar, maka terjadi proses akulturasi (percampuran kebudayaan). Kebudayaan dari luar itu adalah kebudayaan Hindu, Islam, Kristen, dan unsur-unsur kebudayaan lain yang beraneka ragam. Semua unsur-unsur kebudayaan dari luar yang masuk diseleksi oleh bangsa Indonesia. Kemudian, sifat-sifat lain terlihat dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan bersama yang senantiasa dilakukan dengan jalan musyawarah dan mufakat. Hal itulah yang mendorong terwujudnya persatuan bangsa Indonesia. Jadi, makna dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dapat mewujudkan sifat kekeluargaan, jiwa gotong-royong, musyawarah, dan lain sebagainya.

2. Prinsip-prinsip Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Hal-hal yang berhubungan dengan arti dan makna persatuan Indonesia apabila dikaji lebih jauh, terdapat beberapa prinsip yang juga harus Anda hayati, Anda pahami, lalu Anda amalkan dalam kehidupan Anda sehari-hari.

Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa adalah sebagai berikut.

Prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

Prinsip nasionalisme Indonesia.

Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab.

Prinsip wawasan Nusantara.

Prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi.

3. Pengamalan Nilai-Nilai Persatuan dan Kesatuan

Pepatah mengatakan "bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh". Oleh karena itu, yang perlu ditegakkan dan dilakukan, antara lain sebagai berikut.

Meningkatkan semangat kekeluargaan, gotong-royong dan musyawarah.

Meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan.

Pembangunan yang merata serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Memberikan otonomi daerah.

Memperkuat sendi-sendi hukum nasional serta adanya kepastian hukum.

Perlindungan, jaminan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan, sehingga masyarakat semakin terlindungi.

Meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Mengembangkan semangat kekeluargaan atau budayakan saling bertegur sapa.

Menghindari penonjolan sara/perbedaan karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama, serta adat-istiadat kebiasaan yang berbeda-beda, maka Anda tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan perpecahan.

4. Landasan Hukum Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Suatu negara perlu memiliki landasan hukum, sebab dengan landasan hukum yang dimiliki oleh suatu negara, maka negara akan menjadi lebih kukuh atau kuat dan tidak terombang-ambing oleh kekuatan luar manapun (dipengaruhi oleh negara lain). Diibaratkan jika Anda ingin membangun rumah, maka yang utama (dasar) dibangun lebih dahulu adalah pondasinya. Dengan dasar pondasi yang kuat, bangunan dengan bentuk apapun pasti akan kuat. Landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa, antara lain sebagai berikut.

a. Landasan Ideal

Landasan ideal adalah Pancasila sila ke-3 "Persatuan Indonesia" terdiri atas 7 butir pengamalan Pancasila, yaitu sebagai berikut.

Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.

Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.

Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.

Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.

b. Landasan Konstitusional

Landasan konstitusional adalah UUD 1945 yang terdiri atas.

1. Pembukaan Alinea IV ".... Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada .... persatuan Indonesia."

2. Dalam pasal-pasal UUD 1945, yaitu sebagai berikut.

a. Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik."
b. Pasal 30 Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa:

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara, serta
(2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

5. Upaya dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Hal yang harus Anda tanggulangi dalam rangka mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ancaman. Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Bagaimana agar keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga? Salah satu caranya adalah Anda sebagai warga negara berpartisipasi dalam upaya menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Berpartisipasi artinya turut serta atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat menjaga keutuhan wikayah dan bangsa Indonesia. Untuk turut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan sikap-sikap sebagai berikut.

a. Cinta tanah air.
b. Membina persatuan dan kesatuan.
c. Rela berkorban.

Sumber: Buku Ajar PPKn Semester 2 Kelas 10 SMA/SMK Kurikulum 2013 dengan pengubahan.

Fungsi Tanggung Jawab Warga Negara

noreply@blogger.com (Muhammad Thomas Wildan) — Fri, 08 Apr 2016 05:02:00 +0000

Keberadaan negara, seperti organisasi secara umum adalah untuk memudahkan anggotanya (rakyat) mencapai tujuan bersama atau cita-citanya. Keinginan bersama ini dirumuskan dalam suatu dokumen yang disebut sebagai konstitusi, termasuk di dalamnya nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh rakyat sebagai anggota negara. Sebagai dokumen yang mencantumkan cita-cita bersama, maksud didirikannya negara konstitusi merupakan dokumen hukum tertinggi pada suatu negara. Karenanya,
konstitusi juga mengatur bagaimana negara dikelola. Konstitusi di Indonesia disebut sebagai Undang-Undang Dasar.

Bentuk modern negara terkait erat dengan keinginan rakyat untuk mencapai kesejahteraan bersama dengan cara-cara yang demokratis. Bentuk paling konkret pertemuan negara dengan rakyat adalah pelayanan publik, yakni pelayanan yang diberikan negara kepada rakyat. Terutama adalah bagaimana negara memberi pelayanan kepada rakyat secara keseluruhan. Fungsi pelayanan paling dasar adalah pemberian rasa aman. Negara menjalankan fungsi pelayanan keamanan bagi seluruh rakyat bila semua rakyat merasa bahwa tidak ada ancaman dalam kehidupannya. Dalam perkembangannya, banyak negara memiliki layanan yang berbeda bagi warganya.

Berbagai keputusan harus dilakukan untuk mengikat seluruh warga negara atau hukum, baik yang merupakan penjabaran atas hal-hal yang tidak jelas dalam konstitusi maupun untuk menyesuaikan terhadap perkembangan zaman atau keinginan masyarakat. Semua kebijakan ini tercantum dalam suatu undang-undang. Pengambilan keputusan dalam proses pembentukan undang-undang haruslah dilakukan secara demokratis, yakni menghormati hak tiap orang untuk terlibat dalam pembuatan keputusan yang akan mengikat mereka itu. Seperti juga dalam organisasi biasa, akan ada orang yang mengurusi kepentingan rakyat banyak. Dalam suatu negara modern, orang-orang yang mengurusi kehidupan rakyat banyak ini dipilih secara demokratis pula. Bentuk-bentuk sikap dan perilaku warga negara yang mencerminkan perwujudan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara sebagai berikut.

Memahami dan mengamalkan ideologi nasional, yakni Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.

Menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara di mata dunia internasional sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, berperadaban, dan bermartabat.

Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghindari sikap dan perilaku yang diskriminatif.

Membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia.

Meningkatkan wawasan kebangsaan agar senantiasa terbina rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan pada setiap dari warga negara.

Sumber: Buku Ajar PPKn Semester 2 Kelas 10 SMA/SMK Semester 2 Kurikulum 2013 dengan pengubahan.

Kewajiban Warga Negara dalam Berbangsa dan Bernegara

noreply@blogger.com (Muhammad Thomas Wildan) — Fri, 08 Apr 2016 04:44:00 +0000

Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan (Prof. Dr. Notonagoro). Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Contoh kewajiban warga negara Indonesia yaitu sebagai berikut.

Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh.

Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda).

Setiap warga negara wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia.

Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa Indonesia bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik.

Sumber: Buku Ajar PPKn Semester 2 Kelas 10 SMA/SMK Kurikulum 2013 dengan pengubahan.

Hak Warga Negara dalam Berbangsa dan Bernegara

noreply@blogger.com (Muhammad Thomas Wildan) — Thu, 07 Apr 2016 12:52:00 +0000

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pembukaan UUD 1945 merupakan negara yang dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Wilayah Indonesia berbentuk kepulauan dan terdiri atas wilayah daratan
maupun lautan yang terintegrasi secara nasional. NKRI merupakan wadah bangsa Indonesia untuk bersatu, berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila. Kesadaran berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia perlu diwujudkan dalam menjaga keutuhan NKRI. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan hal penting, mengingat sejarah perjuangan bangsa dalam memperoleh kemerdekaan disertai dengan pengorbanan yang luar biasa. Kesadaran berbangsa dan bernegara tidak hanya berlaku pada pemerintah, tetapi semua elemen warga negara wajib menerapkan arti sadar berbangsa dan bernegara.

1. Pengertian Hak

Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik pribadi seseorang dan penggunaannya tergantung kepada pribadi itu sendiri. Contohnya hak mendapatkan pengajaran, hak mendapatkan nilai dari guru, dan sebagainya. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

2. Hak Warga Negara dalam Proses Demokrasi

Di dalam demokrasi setiap negara, wakil rakyat seringkali berkumpul dalam sidang untuk mendiskusikan suatu permasalahan dan keputusan pun diambil. Demokrasi Pancasila sebagai suatu sistem pemerintah yang berdasarkan kedaulatan rakyat, maka rakyatlah yang menentukan bentuk dan isi pemerintahan. Oleh karena itu, rakyatlah yang menentukan bentuk dan isi pemerintahan yang dikehendaki sesuai dengan hati nuraninya. Dengan konteks ini, pemerintah berkewajiban memfokuskan perhatiannya kepada kepentingan rakyat banyak dalam rangka mewujudkan kemakmuran yang merata dan berkeadilan.

Indonesia sebagai negara yang mempraktikkan serta menjunjung tinggi pemerintahan yang demokratis, melindungi, dan menjamin hak-hak warga negara dalam berbagai bidang. Berikut hak warga negara Indonesia di berbagai bidang.

a. Bidang Politik

Hak warga negara di bidang politik, yaitu hak yang diakui dalam kedudukannya sebagai warga yang sederajat. Oleh karena itu, setiap warga negara wajar mendapat hak ikut serta dalam pemerintahan, yakni hak memilih dan hak dipilih, mendirikan organisasi atau partai politik, serta mengajukan petisi dan kritik atau saran.

b. Bidang Pendidikan

Untuk memahami hak warga negara dalam bidang pendidikan, perhatikanlah arti dan makna yang terkandung dalam Pasal 31 UUD 1945. Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran." Pasal 31 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang."

Makna isi Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 tersebut merupakan pengakuan bangsa Indonesia atas hak memperoleh pengajaran. Dalam hal ini, berarti pemerintah dituntut untuk mengadakan sekolah-sekolah, baik umum maupun kejuruan dengan mengingat kemampuan pembiayaan dan perlengkapan lain yang dapat disediakan oleh pemerintah.

Menurut Pasal 31 Ayat (2) UUD 1945 mengandung maksud "Pemerintah harus mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Undang-undang yang mengatur Pasal 31 itu adalah UU Nomor 2 Tahun 1989 yang masih berlaku saat ini, sedangkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pendidikan antara lain: Peraturan Pemerintah (PP) No. 27, 28, 29, dan 30 Tahun 1990.

c. Bidang Ekonomi

Negara Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi, artinya perekonomian itu dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pengawasan anggota masyarakat. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam hal ini, perekonomian jangan sampai jatuh ke tangan orang yang berkuasa sehingga rakyat banyak yang tertindas. Hak-hak berekonomi, antara lain hak untuk memiliki harta benda atau bidang usaha. Misalnya hak jual beli suatu benda, hak membuka usaha, dan hak mengadakan perjanjian dagang. Untuk menciptakan kemakmuran rakyat banyak, diperlukan adanya wujud pelaksanaan pengamalan demokrasi Pancasila secara benar, terutama sila ke lima ataupun pasal 33 UUD 1945 tentang Perekonomian.

d. Bidang Sosial Budaya

Pasal 32 UUD 1945 menyatakan bahwa "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia." Pasal ini mengandung arti bahwa pemerintah berkewajiban untuk mengusahakan agar kebudayaan nasional dapat maju dan berkembang. Sedangkan warga negara berhak ikut serta mengembangkan kebudayaan nasional tersebut dengan kemampuan dan keinginannya. Semangat isi Pasal 31 dan Pasal 32 itu merupakan pengamalan sila ke-2, ke-4, dan ke-5 Pancasila karena pasal ini menjamin hak asasi manusia dalam bidang sosial budaya.

Sumber: Buku Ajar PPKn Semester 2 Kelas 10 SMA/SMK Kurikulum 2013 dengan pengubahan.

Hakikat Warga Negara dalam Sistem Demokrasi

noreply@blogger.com (Muhammad Thomas Wildan) — Wed, 06 Apr 2016 13:37:00 +0000

Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos adalah rakyat, sedangkan kratos adalah kekuasaan. Demokrasi berarti kekuasaan dari rakyat. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan rakyat karena rakyatlah yang berkuasa sekaligus diperintah. Arti demokrasi yang populer dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln pada tahun 1863, yaitu "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
"Pemerintahan dari rakyat artinya pemerintah suatu negara mendapat mandat dari rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Rakyat merupakan pemegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi. Apabila pemerintah telah mendapat mandat dari rakyat untuk memimpin penyelenggaraan negara, pemerintah tersebut dianggap telah sah. Pemerintahan oleh rakyat berarti pemerintahan negara itu dijalankan oleh rayat. Walaupun dalam praktiknya pemerintahan dijalankan oleh pemerintah, orang-orang dalam pemerintah tersebut telah dipilih dan mendapat mandat dari rakyat.

1. Pengertian Warga Negara Indonesia

Seorang warga negara Indonesia (WNI) adalah orang yang diakui oleh UU sebagai warga negara Republik Indonesia. Setiap warga negara akan diberikan kartu tanda penduduk berdasarkan kabupaten/kota atau khusus (DKI Jakarta) provinsi, tempat ia terdaftar sebagai penduduk/warga negara dan diberikan nomor identitas yang unik (nomor induk kependudukan, NIK) apabila telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan. Paspor diberikan oleh negara kepada warga negaranya sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tata hukum internasional. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut UU ini, orang yang menjadi warga negara Indonesia (WNI) adalah sebagai berikut.

Setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI.

Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI.

Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya.

Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.

Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya seorang WNI.

Anak yang lahir di luar pernikahan yang sah dari ibu WNI.

Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin.

Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.

Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.

Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.

Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.

Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

2. Sistem Demokrasi

Setiap negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat atau sistem demokrasinya. Hal ini ditentukan oleh faktor sejarah negara, kebudayaan, pandangan hidup, dan tujuan negara tersebut. Sistem demokrasi pada umumnya selalu dikaitkan dengan ideologi liberalisme. Namun ada juga yang berpendapat bahwa sistem demokrasi sangat erat hubungannya dan merupakan konsekuensi logis dari penerapan sistem ekonomi kapitalis. Hal ini disebabkan kebanyakan negara yang menganut kapitalisme dan liberalisme sebagai ideologinya secara politik adalah penganut sistem demokrasi liberal. Di samping itu, ada juga bentuk sistem demokrasi sosialis.

a. Sistem Demokrasi di Indonesia

Demokrasi Indonesia dapat dipahami sebagai suatu mekanisme dan cita-cita hidup berkelompok dalam organisasi negara yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 disebut sebagai kerakyatan. Sistem demokrasi Indonesia adalah pemerintahan rakyat yang berdasarkan nilai-nilai falsafah Pancasila atau sistem pemerintahan yang dari, oleh, dan untuk rakyat yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

Falsafah Pancasila tidak hanya mengandung nilai-nilai politik, ekonomi, sosial, dan budaya, tetapi juga mengandung nilai religius. Hal ini berarti bahwa nilai yang terkandung dalam Pancasila meliputi tanggung jawab kemanusiaan dan sekaligus terhadap Tuhan. Demokrasi Indonesia pada dasarnya telah dilaksanakan bangsa Indonesia sejak dahulu sampai saat ini masih dapat dijumpai dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya dalam melaksanakan demokrasi secara musyawarah dan mufakat sesuai sila ke-4.

Dalam perjalanan sistem pemerintahan, Indonesia pernah melaksanakan sistem Demokrasi Terpimpin berdasarkan Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965, pada saat pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sesuai Dekrit Presiden 5 Juli 1955. Namun berdasarkan Ketetapan MPRS No. XXXVII/MPRS/1968, sistem Demokrasi Terpimpin dicabut karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi Pancasila merupakan pengganti Demokrasi Terpimpin. Kemudian pelaksanaan Demokrasi Pancasila ini ditetapkan dan diatur berdasarkan Ketetapan MPR No. 1/MPR/1978.

Dengan demikian, sistem demokrasi Indonesia adalah sistem Demokrasi Pancasila, yaitu sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat dalam bentuk musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual yang dilandasi nilai-nilai dasar negara, yaitu Pancasila.

b. Hak Pilih TNI dan Polri

Dalam suatu negara yang berdaulat dan demokratis, kebebasan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan hak dan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminatif terutama dalam keikutsertaan untuk berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi politiknya terhadap bentuk atau sistem suatu pemerintahan adalah merupakan hak asasi bagi semua orang. Oleh sebab itu, bagi setiap warga negara Indonesia, termasuk TNI dan Polri yang juga merupakan bagian dari rakyat Indonesia tentu memiliki hak dan perlakuan yang sama termasuk dalam keikutsertaan dalam memilih untuk menentukan kepemimpinan negara. Sehingga, hak bagi TNI dan Polri dalam memilih merupakan suatu yang wajar dan normal dalam kehidupan negara yang demokratis.

Namun demikian, hal yang perlu diperhatikan adalah adanya suatu mekanisme dan aturan yang jelas bagi TNI dan Polri dalam memilih dan keikutsertaan dalam sistem politik di Indonesia. Hal ini disebabkan pengalaman masa lalu pada rezim pemerintahan Orde Baru yang otoriter, di mana kebebasan bagi rakyat dalam menggunakan haknya sangat ditentukan oleh kemauan pemimpin yang berlatar belakang militer. Pengalaman tersebut juga disebabkan bahwa keterlibatan militer (TNI) dalam sistem pemerintahan dan politik di Indonesia pada saat itu sangat kuat, sehingga demokrasi tidak dapat berjalan sesuai kedaulatan rakyat.

Dengan demikian, yang perlu diperhatikan dalam era globalisasi saat ini, di mana kebebasan bagi setiap individu seolah tidak dapat dibatasi termasuk dalam melaksanakan hak khususnya dalam pelaksanaan demokratisasi bagi suatu negara seperti Indonesia sesuai dengan perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 BAB XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 D adalah "Bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

Permasalahan bagi TNI saat ini adalah belum adanya aturan atau undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah dan legislatif bagi TNI untuk menggunakan hak dalam memilih khususnya keikutsertaan dalam pemilihan umum. Sedangkan keikutsertaan TNI dan Polri dalam pencalonan untuk menjadi pemimpin publik seperti presiden, gubernur, bupati, atau wali kota harus dengan persyaratan, yaitu mengundurkan diri (pensiun) sebagai anggota TNI terlebih dahulu. Sedangkan bagi polisi cukup melakukan non-aktif, hal ini karena polisi merupakan warga sipil yang tugasnya mengayomi masyarakat, sedangkan TNI merupakan alat negara yang fungsinya menjaga keamanan dan pertahanan negara dari ancaman luar.

Sumber: Buku Ajar PPKn Semester 2 Kelas 10 SMA/SMK Kurikulum 2013 dengan pengubahan.

Dasar Hukum, Peranan, dan Macam-Macam Lembaga Peradilan

noreply@blogger.com (Muhammad Thomas Wildan) — Wed, 06 Apr 2016 09:06:00 +0000

Pengadilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum "in concreto" (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural
yang ditetapkan oleh hukum formal. Lembaga peradilan di Indonesia memiliki kedudukan yang independen (tidak memihak).

1. Dasar Hukum

Pada dasarnya, lembaga peradilan nasional adalah keseluruhan komponen peradilan nasional dari berbagai pihak dalam proses peradilan atau berbagai aspek yang saling berkaitan satu sama lainnya sedemikian rupa. Adapun yang menjadi dasar hukum lembaga peradilan nasional, di antaranya sebagai berikut.

Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan negara dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil.

Pasal 24 Ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan kekuasaan hakim harus bebas dari campur tangan kekuasaan lain.

Pasal 24 Ayat 2 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya.

Pasal 24 B UUD 1945 yang mengatur bahwa suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan hakim.

UU No. 14 Tahun 1970 yang berisi ketentuan pokok kekuasaan hakim.

2. Peranan Lembaga Peradilan

Berdasarkan Pancasila, lembaga peradilan berperan untuk menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan sebagai lembaga penegak hukum bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya agar mendapatkan keadilan. Perkara yang masuk tidak boleh ditolak hakim pengadilan dengan alasan tidak mampu atau tidak ada hukum yang dapat dipakai untuk menyelesaikannya. Jenis perkara yang masuk disesuaikan dengan tugas dan kewenangan dari tiap lembaga peradilan yang ada. Jadi, melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan adalah peranan lembaga peradilan. Agar hukum dan keadilan dapat diterapkan dan ditegakkan, pengadilan haruslah dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut.

Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, tetapi wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya.

Semua pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.

Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini disebut dengan "asas praduga tak bersalah".

Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Tidak seorang pun dapat dihadapkan ke pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang.

Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

Terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

3. Macam-Macam Lembaga Peradilan

Lembaga peradilan adalah alat perlengkapan negara yang bertugas mempertahankan tetap tegaknya hukum nasional. Lembaga peradilan (pengadilan) adalah badan atau organ yang melaksanakan peradilan. Peradilan adalah tugas atau fungsi yang dijalankan oleh pengadilan (lembaga peradilan).

a. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung (supreme court) adalah lembaga peradilan tertinggi pada suatu negara. Tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan lain-lain. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

b. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.

c. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU No. 22 tahun 2004 yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.

Sumber: Buku Ajar PPKn Semester 2 Kelas 10 SMA/SMK Semester 2 Kurikulum 2013

Lembaga Peradilan di Indonesia

noreply@blogger.com (Muhammad Thomas Wildan) — Wed, 06 Apr 2016 08:45:00 +0000

Lembaga Peradilan Nasional adalah suatu keseluruhan komponen peradilan nasional pihak-pihak dalam proses peradilan maupun aspek-aspek yang saling terkait sedemikian rupa. Lembaga Peradilan negara ditetapkan dengan undang-undang. Hal ini menunjukan bahwa selain peradilan negara, tidak dibolehkan ada peradilan-peradilan yang bukan dilakukan oleh badan peradilan negara (Pasal 3 UU No. 4
Tahun 2004). Indonesia memiliki susunan tingkat peradilan yang disusun sedemikian rupa. Lembaga yang menangani masalah hukum atau dewan yudikatif di dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang memiliki tingkatan yang sama. Susunan tingkatan dalam sistem peradilan di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, serta peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung membawahi beberapa lembaga peradilan yang ada di Indonesia, yaitu sebagai berikut.

a. Pengadilan Tinggi

Pengadilan tinggi merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibukota provinsi sebagai pengadilan tingkat banding terhadap perkara-perkara yang diputuskan oleh pengadilan negeri yang berada di tingkat kota/kabupaten. Pengadilan tinggi juga merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antarpengadilan negeri di daerah hukumnya.

b. Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan tinggi agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibukota provinsi. Sebagai pengadilan tingkat banding, pengadilan tinggi agama memiliki tugas dan wewenang untuk mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama yang berada di tingkat kota/kabupaten dalam tingkat banding. Selain itu, pengadilan tinggi agama juga bertugas dan berwenang untuk mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antarpengadilan agama di daerah hukumnya.

c. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan lembaga peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara yang bertindak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara di tingkat banding. Sebagai pengadilan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding. Selain itu, pengadilan tinggi tata usaha negara juga bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan tata usaha negara di dalam daerah hukumnya.

d. Pengadilan Militer Utama

Pengadilan Militer Utama merupakan pengadilan yang memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa tata usaha militer yang telah diputus pada tingkat pertama oleh pengadilan militer tinggi. Pengadilan militer utama juga memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili antarpengadilan militer dan pengadilan militer tinggi. Selain itu, pengadilan militer utama memutus perbedaan pendapat antara perwira penyerah perkara (Papera) dan oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara pada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

e. Pengadilan Militer Tinggi

Pengadilan Militer Tinggi merupakan pengadilan yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana dan sengketa tata usaha militer sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, yakni prajurit yang berpangkat mayor ke atas. Selain itu, pengadilan militer tinggi juga memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh pengadilan militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

2. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.

Sumber :

Buku Ajar PPKn Semester 2 Kelas 10 SMA/SMK Kurikulum 2013
http://stillunesco.blogspot.co.id/2015/01/lembaga-peradilan-nasional.html

Sistem, Unsur, dan Tata Hukum Nasional

noreply@blogger.com (Muhammad Thomas Wildan) — Mon, 29 Feb 2016 09:03:00 +0000

Hukum-hukum yang berlaku membentuk sistem hukum. Sistem menunjuk pada kesatuan dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dalam mencapai tujuan dari kesatuan tersebut. Dengan demikian, sistem hukum terdiri atas berbagai peraturan hukum sebagai komponen-komponennya dan saling berinteraksi satu sama lain guna mencapai tujuan hukum itu. Sistem hukum tersusun secara hierarkhis. Artinya, peraturan-peraturan
yang membentuk sistem hukum itu berjenjang dari aturan hukum yang tertinggi sampai aturan hukum yang terendah. Aturan hukum yang lebih tinggi menjadi dasar bagi peraturan hukum yang lebih rendah. Hukum yang rendah isinya menjabarkan hukum di atasnya. Peraturan hukum yang rendah isinya tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Sebagai sebuah sistem, setiap hukum yang ada di dalamnya isinya tidak boleh bertentangan. Isi hukum yang saling bertentangan dalam kesatuan itu akan merusak sistem. Sistem hukum membentuk suatu tata urutan perundangan di mana peraturan di atas adalah hukum yang tertinggi, diikuti peraturan-peraturan di bawahnya yang lebih rendah. Misalnya, tata urutan perundangan di Indonesia menurut UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Unsur-unsur hukum merupakan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

a. Peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat.
b. Peraturan yang ditetapkan oleh badan-badan resmi negara.
c. Peraturan yang bersifat memaksa.
d. Peraturan yang memiliki sanksi yang tegas.

Tata hukum sama dengan sistem hukum, yaitu suatu cara atau sistem dan susunan yang membentuk keberlakuan suatu hukum di suatu wilayah tertentu dan pada waktu tertentu. Tata hukum suatu negara (ius constitutum atau hukum positif) adalah tata hukum yang diterapkan atau disahkan oleh negara itu. Dalam kaitannya di Indonesia, yang ditata adalah hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Hukum yang sedang berlaku artinya apabila ketentuan-ketentuan hukum itu dilanggar, maka bagi si pelanggar akan dikenakan sanksi yang datangnya dari badan atau lembaga berwenang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Tata Hukum Indonesia adalah hukum (peraturan-peraturan hukum) yang sekarang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, Tata Hukum Indonesia itu menata, menyusun, dan mengatur tata tertib kehidupan masyarakat Indonesia. Tata Hukum Indonesia diterapkan oleh masyarakat hukum Indonesia (Negara Republik Indonesia).

Sumber: Buku Ajar PPKn Semester 2 Kelas 10 SMA/SMK Semester 2 Kurikulum 2013 dengan pengubahan.

Makna Ketertiban

noreply@blogger.com (Muhammad Thomas Wildan) — Sun, 21 Feb 2016 01:45:00 +0000

Ketertiban didukung oleh tatanan yang mempunyai sifat berlain-lainan, karena norma-norma yang mendukung masing-masing tatanan mempunyai sifat yang tidak sama. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang teratur setiap manusia sebagai anggota masyarakat harus memperhatikan norma atau kaidah, peraturan hidup yang ada dan hidup dalam masyarakat.

a. Ketertiban dalam hidup

Di setiap aspek kehidupan pasti terdapat sebuah aturan yang mengatur. Baik di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, ataupun di bidang sosial, politik, maupun agama. Adanya aturan akan menciptakan ketertiban dan membuat keadaan menjadi lebih tenang, damai, aman, dan sentoasa. Bahkan, dengan adanya ketertiban itu terselenggaralah kehidupan di dunia dan alam semesta ini.

b. Ketertiban dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan

Sebelum Anda masuk kepada bagaimana konsep ketertiban yang membawa kedamaian dan kebahagiaan sekaligus, Anda lihat dahulu tujuan akhir dari konsep yang hendak dicapai yakni kebahagiaan. Menurut Hans Kelsen, kebahagiaan sosial merupakan keadilan. Kelsen juga menjelaskan bahwa konsep keadilan merupakan sebuah konsep pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Jadi, tidak mungkin pula ada suatu tatanan yang adil meskipun atas dasar anggapan bahwa tatanan ini berusaha menciptakan kebahagiaan bukan atas kepada setiap orang perorangan.

Sumber: Buku Ajar PPKn Semester 2 Kelas 10 SMA/SMK Kurikulum 2013 dengan pengubahan.

Klasifikasi Hukum

noreply@blogger.com (Muhammad Thomas Wildan) — Sun, 21 Feb 2016 01:21:00 +0000

Sebagaimana pengertian hukum dari beberapa ahli hukum yang berbeda, maka penggolongan hukum pun bervariasi. Mengingat begitu kompleksnya masyarakat yang diatur, maka klasifikasi hukum dapat dilihat pada penjelasan berikut.

1) Hukum menurut bentuknya

Hukum menurut wujud/bentuknya adalah hukum tertulis dan tidak tertulis.

2) Hukum menurut ruang

Hukum menurut ruang/wilayah berlakunya adalah hukum lokal, nasional, dan internasional.

3) Hukum menurut waktu berlakunya

Hukum menurut waktu berlakunya adalah ius constitutum, ius constitutendum, dan hukum antarwaktu.

4) Hukum berdasarkan pribadi yang diatur

Hukum berdasarkan pribadi yang diatur adalah hukum satu golongan, semua golongan, dan antargolongan.

5) Hukum menurut isinya

Hukum menurut isinya adalah hukum publik dan privat.

6) Hukum menurut tugas dan fungsinya

Hukum menurut tugas dan fungsinya (cara mempertahankannya) adalah hukum material dan hukum formal.

Sumber: Buku Ajar PPKn Semester 2 Kelas 10 SMA/SMK Kurikulum 2013 dengan pengubahan.

Pengertian Hukum Menurut Para Ahli

noreply@blogger.com (Muhammad Thomas Wildan) — Sun, 31 Jan 2016 05:01:00 +0000

Setiap orang akan berurusan atau terikat dengan hukum. Namun, apa sesungguhnya hukum itu? Sulit mendefinisikan hukum secara lengkap, karena hukum memiliki pengertian yang luas. Banyak ahli hukum memberikan pengertian hukum secara berbeda-beda, tetapi belum ada satu pengertian yang mutlak dan memuaskan semua pihak tentang hukum itu.

Beberapa pengertian hukum menurut para ahli hukum antara lain sebagai berikut.

1) E. Utrecht

Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib masyarakat, sehingga harus ditaati.

2) J. C. T. Simorangkir

Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat dan dibuat oleh lembaga yang berwenang.

3) Mr. E. M. Meyers

Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan. Ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.

4) S. M. Amin

Dalam bukunya yang berjudul "Bertamasya ke Alam Hukum", hukum dirumuskan sebagai berikut: Kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Tujuan hukum itu adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.

5) P. Borst

Hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat. Pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan.

Sumber: Buku Ajar PPKn Semester 2 Kelas 10 SMA/SMK Kurikulum 2013 dengan pengubahan.

Harmonisasi Pemerintah Pusat dan Daerah

noreply@blogger.com (Muhammad Thomas Wildan) — Tue, 22 Dec 2015 06:05:00 +0000

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) dan (2) UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya.

Kita harus bersyukur karena telah diberikan kepercayaan untuk mengelola daerah sesuai dengan potensi yang kita miliki. Sebagai tindak lanjut dari rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satu langkah yang dapat kita lakukan yaitu belajar dengan rajin agar dapat mengembangkan potensi sekaligus memajukan daerah masing-masing.

Pada kesempatan ini, saya memberikan materi mengenai hubungan pemerintah pusat dan daerah dengan judul "Harmonisasi Pemerintah Pusat dan Daerah" melalui media pembelajaran interaktif yang saya buat dengan menggunakan Microsoft Office PowerPoint 2007. Namun, media pembelajaran interaktif ini tidak saya tampilkan secara online. Jadi, agar bisa menjalankan media pembelajaran interaktif ini, terlebih dahulu Anda harus mengunduhnya. Setelah diunduh, jalankan media pembelajaran interaktif ini di komputer atau laptop Anda. Selamat belajar!

DOWNLOAD

Sumber: Buku Ajar PPKn Semester 1 Kelas 10 SMA/SMK Kurikulum 2013 dengan pengubahan.

Menjaga Keutuhan Negara dalam Naungan NKRI

noreply@blogger.com (Muhammad Thomas Wildan) — Tue, 22 Dec 2015 05:42:00 +0000

Perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan telah dilalui dengan berbagai perjuangan. Setelah melalui beberapa peristiwa penjajahan dan pemberontakan, hingga sampai pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Indonesia adalah negara kesatuan. Hal tersebut pertama kali dikemukakan dalam rapat BPUPKI dan PPKI dalam menyusun Undang-Undang Dasar. Dalam Sidang BPUPKI, Soepomo menghendaki bentuk negara kesatuan sejalan dengan pahamnya negara integralistik yang melihat bangsa
sebagai suatu organisme. Hal ini juga dikemukakan oleh Mohammad Yamin, bahwa kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme dan wujud negara kita tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kemerdekaan negara Indonesia, kita harus melanjutkan perjuangan para pendiri negara untuk mempertahankan keutuhan NKRI.

Pada kesempatan ini, saya memberikan materi mengenai pemerintahan dan kedaulatan NKRI dengan judul "Menjaga Keutuhan Negara dalam Naungan NKRI" melalui media pembelajaran interaktif yang saya buat dengan menggunakan Microsoft Office PowerPoint 2007. Namun, media pembelajaran interaktif ini tidak saya tampilkan secara online. Jadi, agar bisa menjalankan media pembelajaran interaktif ini, terlebih dahulu Anda harus mengunduhnya. Setelah diunduh, jalankan media pembelajaran interaktif ini di komputer atau laptop Anda. Selamat belajar!

DOWNLOAD

Sumber: Buku Ajar PPKn Semester 1 Kelas 10 SMA/SMK Kurikulum 2013 dengan pengubahan.

Pokok Kaidah Fundamental Bangsaku

noreply@blogger.com (Muhammad Thomas Wildan) — Tue, 22 Dec 2015 05:04:00 +0000

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hasil pemikiran para pendiri negara yang dilakukan dengan proses yang tidak mudah. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat Pancasila sebagai dasar negara dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu kesatuan dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945 tidak dapat diubah karena di dalamnya terdapat dasar negara dan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Sehingga mengubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia, sama dengan melakukan pembubaran NKRI.

Kita sebagai generasi muda penerus bangsa harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat rahmat-Nya, kita tidak perlu bersusah payah mencari dasar negara, tetapi hanya perlu melanjutkan perjuangan para pendiri negara dengan mempelajari dan mengamalkan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai kehidupan.

Pada kesempatan ini, saya memberikan materi mengenai Pembukaan UUD 1945 dengan judul "Pokok Kaidah Fundamental Bangsaku" melalui media pembelajaran interaktif yang saya buat dengan menggunakan Microsoft Office PowerPoint 2007. Namun, media pembelajaran interaktif ini tidak saya tampilkan secara online. Jadi, agar bisa menjalankan media pembelajaran interaktif ini, terlebih dahulu Anda harus mengunduhnya. Setelah diunduh, jalankan media pembelajaran interaktif ini di komputer atau laptop Anda. Selamat belajar!

DOWNLOAD

Sumber: Buku Ajar PPKn Semester 1 Kelas 10 SMA/SMK Kurikulum 2013 dengan pengubahan.

Napak Tilas Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

noreply@blogger.com (Muhammad Thomas Wildan) — Tue, 22 Dec 2015 04:41:00 +0000

Selamat atas keberhasilan Anda yang telah menyelesaikan pendidikan di jenjang Sekolah Menengah Pertama SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan diterima di Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau di Madrasah Aliyah (MA) atau Aadrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Keberhasilan ini sudah sepatutnya Anda syukuri, karena bagaimanapun keberhasilan Anda merupakan anugerah dan nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Rasa syukur atas segala karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa harus Anda tunjukkan dengan semangat belajar yang tinggi dalam rangka mengembangkan potensi diri, yaitu dengan cara mengubah gaya belajar Anda. Mulai saat ini, Anda lebih banyak belajar secara "mandiri" dan bekerja sama dengan teman-teman Anda, baik yang berasal dari satu sekolah maupun lain sekolah.

Pada bab ini, Anda akan mempelajari materi mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu dengan cara memahami hal-hal yang berkenaan dengan kasus-kasus pelanggaran HAM, perlindungan dan pemajuan HAM, serta dasar hukum HAM di Indonesia. Selain itu, Anda juga harus mampu menganalisis upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam menegakkan HAM dan bagaimana membangun partisipasi masyarakat dalam pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia.

Pada kesempatan ini, saya memberikan materi mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dengan judul "Napak Tilas Penegakan Hak Asasi Manusia" melalui media pembelajaran interaktif yang saya buat dengan menggunakan Microsoft Office PowerPoint 2007. Namun, media pembelajaran interaktif ini tidak saya tampilkan secara online. Jadi, agar bisa menjalankan media pembelajaran interaktif ini, terlebih dahulu Anda harus mengunduhnya. Setelah diunduh, jalankan media pembelajaran interaktif ini di komputer atau laptop Anda. Selamat belajar!

DOWNLOAD

Sumber: Buku Ajar PPKn Semester 1 Kelas 10 SMA/SMK Kurikulum 2013 dengan pengubahan.

Tips Belajar yang Super Efektif

noreply@blogger.com (Muhammad Thomas Wildan) — Mon, 30 Nov 2015 09:15:00 +0000

Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan dan mutu/kualitas yang lebih baik serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Untuk mencapai belajar
yang efektif, tentu saja dalam proses belajarnya harus dilakukan dengan baik dan benar. Berikut ini adalah tips-tips belajar yang baik dan benar, dan tentunya super efektif.

1. Niat dengan Sungguh-Sungguh

Kalau belajar tidak sungguh-sungguh ataupun tidak niat, yang ada malah pikiran kita melayang ke mana-mana. Entah itu tentang makanan, games, lawan jenis, dll. Oleh sebab itu, belajar yang baik dimulai dengan niat yang sungguh-sungguh. Inilah modal utama dan kunci sukses dalam belajar.

2. Membuat Perencanaan yang Baik

Setelah niat, langkah selanjutnya adalah membuat perencanaan belajar yang baik. Untuk mencapai suatu tujuan, biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Oleh karena itu, ada baiknya kita membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan. Sesuaikan target pencapaian dengan kemampuan yang kita miliki. Buat rencana belajar yang diprioritaskan pada mata pelajaran yang lemah. Buatlah jadwal belajar yang baik.

3. Disiplin dalam Belajar

Apabila kita telah membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Contohnya seperti belajar tepat waktu dan serius tidak sambil main-main dengan konsentrasi penuh. Jika waktu makan, mandi, ibadah, dan sebagainya telah tiba, maka jangan ditunda-tunda lagi. Lanjutkan belajar setelah melakukan kegiatan tersebut jika waktu belajar belum usai. Bermain dengan teman atau game dapat merusak konsentrasi belajar. Sebaiknya, kegiatan bermain juga dijadwalkan dengan waktu yang cukup panjang, namun tidak melelahkan jika dilakukan sebelum waktu belajar. Jika bermain video game, sebaiknya pilih game yang mendidik dan tidak menimbulkan rasa penasaran yang tinggi ataupun rasa kekesalan yang tinggi jika kalah.

4. Belajar dengan Fokus, Serius, dan Tekun

Ketika belajar, kita dituntut untuk serius. Jangan setengah hati. Karena pikiran kita tidak dapat melakukan/memikirkan beberapa kegiatan/hal dalam satu waktu. Ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Catat yang penting karena bisa saja hal tersebut tidak ada di buku dan nanti akan keluar saat ulangan atau ujian. Ketika waktu luang, baca kembali catatan yang telah dibuat tadi dan hafalkan sambil dimengerti. Jika kita sudah merasa mantap dengan suatu pelajaran, maka ujilah diri sendiri dengan soal-soal. Setelah soal dikerjakan, periksa jawaban dengan kunci jawaban. Pelajari kembali soal-soal yang salah dijawab.

5. Mulailah dari yang "Kecil"

Mulailah belajar dari topik yang paling anda kuasai atau menurut anda gampang. Setelah itu, barulah dilanjutkan dengan topik yang lebih “menantang”. Hal ini dimaksudkan agar kita tidak langsung down dan putus asa jika mengerjakan soal-soal yang sulit terlebih dahulu.

6. Metode Imitasi

Proses belajar bisa berjalan dengan sempurna melalui metode imitasi atau meniru. Metode ini direalisasikan ketika seseorang meniru orang lain atau gurunya. Metode ini sering digunakan anak kecil untuk melafalkan kata bahasa dari orang tuanya. Begitu juga jika ia meniru berbagai perilaku,etika dan tradisi.

7. Metode Berpikir

Proses belajar juga bisa berjalan sempurna dengan melalui metode berpikir. Dengan metode ini, seseorang sering kali mampu menyelesaikan masalah hidupnya. Dia akan memiliki kesamaan dan apa saja yang tidak memiliki kemiripan. Dengan demikian, dia akan bisa menarik kesimpulan dengan pilihan tersebut. Maka pada kuncinya, berilah anak-anak kita pertanyaan yang menurut dia mudah. Dengan demikian, anak tersebut akan selalu belajar dan berpikir.

8. Menjadi Aktif Bertanya dan Ditanya

Jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakanlah kepada guru, teman atau orang tua. Jika kita bertanya, biasanya kita akan ingat jawabannya. Jika bertanya, bertanyalah secukupnya dan jangan bersifat menguji orang yang kita tanya. Tawarkanlah pada teman untuk bertanya kepada kita hal-hal yang belum dia pahami. Semakin banyak ditanya maka kita dapat semakin ingat dengan jawaban dan apabila kita juga tidak tahu jawaban yang benar, maka kita dapat membahasnya bersama-sama dengan teman.

9. Selalu Mengulang Pelajaran

Setiap pulang dari sekolah, selalu mengulang pelajaran yang tadi diajarkan. Nanti, sewaktu ada ulangan, jadi tidak banyak yang harus dipelajari. Asyik kan?

10. Banyak Berlatih Pelajaran yang Kurang Disukai

Apabila kamu tidak menyenangi suatu mata pelajaran, contohnya matematika, maka banyak-banyaklah berlatih, mengikuti kursus atau belajar kelompok dengan teman.

11. Rajin Membuat Catatan Intisari Pelajaran

Bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana sehingga dapat dibaca di mana pun kita berada. Namun catatan tersebut jangan dijadikan media mencontek karena dapat merugikan diri kita sendiri.

12. Menggunakan Media dan Sumber-Sumber yang Relevan

Jika kita hanya menggunakan 1 buku sebagai bahan patokan untuk belajar, apapun hasil yang kita dapat belum tentu maksimal. Untuk itu, cobalah untuk mencari hal-hal terkait yang kita pelajari dengan menggunakan sumber dan media yang sudah ada. Kita bisa mencarinya dengan menggunakan internet, koran, majalah, dan lain-lain. Tentu kita juga tidak mau ilmu yang kita dapat hanya segitu saja karena hanya mempunyai satu sumber ilmu yang tidak lengkap. Untuk itulah, sumber dan media hanyalah sebagai pelengkap dalam belajar yang baik dan benar.

13. Cari Seorang Pembimbing yang Baik

Orang tua adalah pembimbing yang terbaik selain guru. Apabila ada yang kurang jelas dari keterangan guru di sekolah, kalian dapat menanyakan hal tersebut kepada orang tua. Selain orang tua, kalian juga dapat belajar dari teman yang berprestasi.

14. Lokasi dan Situasi yang Kondusif

Jikalau kita belajar, tidak mungkin kalau kita lakukan di tengah jalan raya? Ataupun ketika kita sedang makan. Cara yang paling efektif untuk belajar adalah mencari tempat yang nyaman dan tidak terlalu banyak gangguan agar kita bisa lebih konsentrasi dalam belajar.

15. Belajar Kelompok

Belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman. Namun sebaiknya tetap didampingi oleh orang dewasa, seperti orang tua agar kegiatan belajar tidak berubah menjadi kegiatan bermain. Belajar kelompok ada baiknya mengajak teman yang pandai dan rajin belajar agar yang tidak pandai jadi ketularan pintar. Dalam belajar kelompok, kegiatannya adalah membahas pelajaran yang belum dipahami oleh semua atau sebagian anggota kelompok belajar, baik yang sudah dijelaskan guru maupun yang belum dijelaskan guru.

16. Ikuti Kegiatan Ekstrakurikuler yang Disenangi

Cari tahu kegiatan apa yang cocok dan kamu suka. Contohnya apabila kalian suka pelajaran tae kwon do, cobalah untuk mengikuti kursus dari kegiatan tersebut, sehingga selain belajar pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sekolah, kalian juga dapat mendapatkan pelajaran tambahan di luar sekolah.

17. Hindari Belajar Berlebihan

Jika waktu ujian atau ulangan sudah dekat, biasanya kita akan panik jika belum siap. Jalan pintas yang sering dilakukan oleh pelajar yang belum siap adalah dengan belajar hingga larut malam/begadang. Sebaiknya, ketika akan ujian tetap tidur tepat waktu karena jika begadang semalaman akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan, terutama bagi anak-anak.

18. Cukup Istirahat

Setelah pulang sekolah, kita sering ingin cepat-cepat bermain dan melupakan segala hal penting lainnya, contohnya makan dan istirahat. Padahal setelah seharian di sekolah, tak terasa badan kita membutuhkan masukan energi tambahan yang bisa didapatkan dari istirahat dan makanan yang kita makan. Oleh karenanya, kita harus dapat membagi waktu untuk makan, istirahat, dan bermain. Kalau semuanya dilakukan dengan baik, badan jadi segar setiap hari. Jadi, tidak sering mengantuk di kelas dan belajar pun menjadi semangat!

19. Mohon Bimbingan-Nya

Jangan lupa dengan yang satu ini. Banyak-banyaklah berdoa. Karena selain dari nilai religi-nya, hal tersebut dapat membuat kita lebih fokus ketika belajar dan dapat membuat pikiran kita lebih tenang. Setelah kita berusaha belajar dengan sungguh-sungguh, serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa (tawakkal).

Itulah "Tips Belajar yang Super Efektif" yang dapat saya bagikan. Lakukan 19 tips di atas, niscaya akan didapat hasil belajar yang memuaskan. Bila ada pertanyaan, masukan, kritik, maupun saran, bisa disampaikan lewat komentar. Bila Anda suka dengan artikel ini, Anda bisa membagikan artikel ini ke macam-macam situs sosial media. Lihat artikel-artikel menarik lainnya di blog Belajar PPKn. Terima kasih atas kunjungannya.

Ayo Kirimkan Artikel Anda!

noreply@blogger.com (Muhammad Thomas Wildan) — Sun, 29 Nov 2015 09:51:00 +0000

Mari berkontribusi dengan blog Belajar PPKn, salah satunya dengan mengirimkan artikel. Bagi pengunjung setia blog ini, tak ada salahnya untuk mencoba berbagi artikel di blog ini. Kami sangat berterima kasih kepada Anda karena berkenan berbagi artikel kepada blog Belajar PPKn. Akan tetapi sebelum artikel Anda kami terbitkan, kami akan menyeleksi terlebih dahulu atas artikel yang Anda kirimkan. Jika layak, maka kami akan terbitkan 1-2 hari setelah artikel dikirim. Silahkan kirim artikel Anda melalui e-mail : info.belajarppkn@gmail.com. Terima kasih atas kontribusinya telah meramaikan blog ini.

Kirimi Kami Pesan!

noreply@blogger.com (Muhammad Thomas Wildan) — Sun, 29 Nov 2015 08:25:00 +0000

Merasa bingung dengan fitur-fitur yang ada di blog ini? Kesulitan dalam mengakses blog? Bingung dengan peraturan-peraturan yang ada di blog ini? Kesulitan dalam mengunduh file? Merasa kurang puas dengan blog ini? Ingin belajar lebih dekat dengan kami? Cobalah kirimi kami pesan. Jika Anda ingin berkomunikasi dengan kami, Anda bisa menghubungi kami lewat informasi kontak berikut.

(1) E-mail : info.belajarppkn@gmail.com
(2) Facebook : Belajar PPKn

Atau lewat kontak admin:

(1) Ponsel (SMS/Telepon) : 089674967756
!2) E-mail : muhammadthomaswildan@yahoo.com
(3) Facebook : Muhammad Thomas Wildan
(4) Twitter : @MThomasWildan2
(5) Instagram : @muhammadthomaswildan
(6) BBM : 7D9D7BBA

Jangan sungkan berkomunikasi dengan kami. Ayo kirimi kami pesan! Terimakasih atas kontribusinya dalam meramaikan blog ini.

Peraturan Pengunjung Blog Belajar PPKn

noreply@blogger.com (Muhammad Thomas Wildan) — Sun, 29 Nov 2015 07:47:00 +0000

Blog Belajar PPKn menerapkan sistem peraturan yang ditujukan kepada pengunjung blog. Peraturan-peraturan ini harus diperhatikan dan dipatuhi oleh pengunjung blog Belajar PPKn. Peraturan ini terdiri dari peraturan artikel dan peraturan komentar. Sebagai pengunjung yang baik, Anda harus memperhatikan dan mematuhi peraturan-peraturan berikut.

1. Peraturan Artikel

(1) Pengunjung diperbolehkan mengcopy artikel-artikel blog Belajar PPKn dengan catatan "harus mencantumkan sumber artikel".
(2) Pengunjung harus bijak dalam mengcopy artikel. Tidak secara utuh artikel dicopy begitu saja.

2. Peraturan Komentar

(1) Berkomentarlah sesuai topik artikel yang dibahas dan tidak boleh out of topic (keluar topik).
(2) Berkomentarlah dengan bahasa yang sopan. Gunakanlah bahasa Indonesia dengan baik dan benar.
(3) Dalam berkomentar, tidak boleh saling mengejek (membully), menghina, dan menghujat satu sama lain. Tidak boleh diskriminasi SARA (suku, agama, ras antargolongan). Karena tujuan kita di sini adalah untuk belajar bersama-sama.
(4) Dalam berkomentar tidak boleh mencantumkan link aktif. Hal ini dikarenakan dapat menurunkan reputasi blog Belajar PPKn di mata search engine.

Demikianlah peraturan-peraturan kecil yang diterapkan di blog Belajar PPKn. Mohon peraturan-peraturan tersebut ditaati bagi seluruh pengunjung. Terima kasih atas kontribusinya dalam meramaikan blog Belajar PPKn. Terima kasih sudah mengunjungi blog kecil ini.