Berita Korupsi

Tokoh Lain Dibidik Setelah Fathanah

Tue, 22 Oct 2013 08:41:08 +0000

âTanpa peran Fathanah, korupsi itu tak bakal terjadi.â

Andi Ditahan, Aktor Lain Melenggang

Fri, 18 Oct 2013 09:01:06 +0000

âKPK belum menguraikan peran 15 politikus Senayan.â

Modus Adik Atut Mirip Nazar

Fri, 11 Oct 2013 16:59:13 +0000

KPK mengantongi bukti adanya setoran 20 persen untuk adik Atut.

Suami Airin Diduga Atur Proyek

Thu, 10 Oct 2013 08:50:25 +0000

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas: âTemuan BPK itu menarik untuk kami telusuri.â

KPK Usut Peran Atut

Sat, 05 Oct 2013 08:19:15 +0000

KPK sudah mengajukan permintaan pencegahan ke luar negeri atas Atut Chosiyah.

Akil Mochtar Tertangkap Tangan KPK

Thu, 03 Oct 2013 09:11:01 +0000

KPK menyita uang setara Rp 2-3 miliar.

Tuntutan bagi Fathanah

Wed, 23 Oct 2013 00:00:12 +0000

Isyarat bagus datang dari persidangan kasus suap impor daging sapi. Terdakwa Ahmad Fathanah dituntut hukuman kumulatif 17,5 tahun penjara. Tuntutan ini bisa menjadi patokan bagi terdakwa lain, terutama Luthfi Hasan Ishaaq--bekas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera.

Fathanah didakwa terlibat suap importir daging sapi terhadap Luthfi sebesar Rp 1,3 miliar. Ia dijerat dengan Pasal 12a Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dan pasal penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam kejahatan ini, ia dituntut hukuman 7,5 tahun penjara. Fathanah juga dijerat kasus pencucian uang yang masih berkaitan dengan perkara suap dan dituntut hukuman 10 tahun penjara.

Eksekusi 40 Koruptor Mangkrak

Tue, 22 Oct 2013 00:08:12 +0000

Kesungguhan Kejaksaan Agung memerangi korupsi pantas dipertanyakan. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi pekan ini merilis data yang menyebutkan ada 36 kasus korupsi yang tidak dieksekusi. Padahal kasus-kasus yang melibatkan 40 terpidana itu sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) selama kurun 2004-2012.

Pada 25 kasus, terpidananya buron. Selebihnya, 4 kasus karena terpidananya sakit, 1 kasus ada peninjauan kembali, dan 6 lagi tidak jelas. Yang buron sebetulnya sudah dimasukkan ke daftar pencarian orang (DPO). Namun upaya pengejaran mereka tampaknya tak sungguh-sungguh, sehingga para terdakwa ini masih melenggang bebas.

Demi Mahkamah yang Lebih Baik

Sun, 20 Oct 2013 03:11:34 +0000

Dewan Perwakilan Rakyat selayaknya segera mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi undang-undang. Keputusan presiden itu penting untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada Mahkamah yang sudah telanjur runtuh akibat kasus korupsi yang melibatkan Akil Mochtar, ketuanya.

Politik Dinasti dan Korupsi

Fri, 18 Oct 2013 01:51:30 +0000

Membenahi politik daerah tak cukup hanya dengan menyetop munculnya politik dinasti. Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang kini dibahas di DPR seharusnya mencegah pula politik berbiaya tinggi. Inilah salah satu faktor yang mendorong kepala daerah korupsi.

Narkotik di Laci Akil

Wed, 09 Oct 2013 23:57:39 +0000

Begitu lamban Badan Narkotika Nasional mengusut Akil Mochtar, tersangka suap pemilihan kepala daerah. Jumat pekan lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi jelas menemukan bungkusan barang haram di laci meja kerja Akil, yang saat itu masih menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi. Tapi hingga kini BNN belum menjerat bekas anggota DPR dari Partai Golkar itu.

Goyahnya Dinasti Ratu Atut

Mon, 07 Oct 2013 23:28:11 +0000

Setelah menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, Komisi Pemberantasan Korupsi seharusnya memprioritaskan pemeriksaan terhadap Ratu Atut Chosiyah. Gubernur Banten itu patut diduga terlibat kasus suap ini sesudah KPK mencokok Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan. Bila terbukti memerintahkan adik kandungnya itu menyuap Akil, Ratu Atut bisa ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Dalam gugatan hasil pemilihan kepala daerah Lebak, Banten, yang diputus Mahkamah Konstitusi itu, kepentingan Atut sangat jelas. Sebagai tokoh Golkar, ia tentu mendukung pasangan yang disokong partainya, yakni Amir Hamzah-Kasmin, yang ternyata hanya kebagian 34 persen suara. Pasangan Golkar itu kalah oleh pasangan Iti Oktavia-Ade Sumardi, yang didukung Partai Demokrat dan enam partai lain, dengan mengumpulkan 62 persen suara. Putusan Mahkamah untuk mengulang pemilihan kepala daerah Lebak tentu saja menguntungkan Partai Golkar Banten, yang sekarang dipimpin Hikmat Tomet, suami Ratu Atut.

Paloh: Sekjen NasDem dan Saya Akan Keluar dari Partai Bila Terbukti Korupsi

Thu, 01 Oct 2015 18:18:40 +0000

Surya Paloh ingin NasDem konsisten menjaga kejujuran dan ksatria. Bila ada kader yang terbukti korupsi harus rela angkat kaki dari partai, bahkan dirinya.

KPK Tetapkan Bekas Wali Kota Tegal Jadi Tersangka Tukar Guling Lahan

Tue, 15 Apr 2014 07:18:10 +0000

Pegiat antikorupsi di Kota Tegal menduga kerugian negara

mencapai Rp 24 miliar.

Surya Paloh: Jika Patrice Rio Korupsi, Silakan Keluar

Thu, 01 Oct 2015 16:36:02 +0000

Patrice diperiksa oleh penyidik KPK terkait kasus suap Hakim PTUN.

Selain Lulung, Ada 5 Anggota DPRD DKI Lain Ikut Diperiksa

Thu, 01 Oct 2015 15:24:08 +0000

Lulung diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi UPS.

Disadap KPK, Istri Gubernur Gatot Singgung 'Gedung Bundar'

Thu, 01 Oct 2015 12:04:20 +0000

Hal tersebut terungkap ketika Jaksa memutar rekaman sadapan telepon.

Komisi VI Tekankan Good Corporate Governance dalam GOPAC

Thu, 01 Oct 2015 10:11:58 +0000

Isu korupsi di Indonesia bukan lagi isu abu-abu.