CAMDEN Jasa Konsultan Pajak

Stimulus Fiskal Dalam Rangka Penanganan COVID-19

noreply@blogger.com (CAMDEN | BINA JASA Consultant) — Sun, 22 Mar 2020 18:21:00 +0000

Dalam upaya mengantisipasi dampak penyebaran virus Corona di Indonesia serta menjaga daya beli masyarakat demi mendorong kinerja ekonomi domestik, Pemerintah akan mengeluarkan stimulus ekonomi berupa stimulus fiskal. Stimulus fiskal tersebut akan berdampak pada Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Apa saja detail stimulus fiskal yang akan ditetapkan Pemerintah? Simak infografis berikut!

Relaksasi Batas Waktu Pelaporan dan Pembayaran Pajak

noreply@blogger.com (CAMDEN | BINA JASA Consultant) — Sun, 22 Mar 2020 18:19:00 +0000

Sejalan dengan upaya pemerintah dalam pencegahan penyebaran virus Corona (COVID-19), maka mulai tanggal 16 Maret sampai dengan 5 April 2020 pelayanan perpajakan yang dilakukan di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh Indonesia untuk sementara ditiadakan. Meskipun Wajib Pajak dapat melaporkan SPT Tahunan dan/atau Masa secara online (e-filing), tetapi Direktorat Jenderal Pajak memberikan relaksasi perpanjangan waktu pembayaran dan/atau pelaporan pajak khususnya untuk SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2019 dan SPT Masa PPh Pot/Put Masa Februari 2020. Informasi selengkapnya, simak infografis berikut!

SE - 02/PJ/2020 TENTANG PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN PADA MASA PAJAK YANG TIDAK SAMA

noreply@blogger.com (CAMDEN | BINA JASA Consultant) — Sun, 22 Mar 2020 18:16:00 +0000

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 02/PJ/2020

TENTANG

PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN PADA MASA PAJAK YANG TIDAK SAMA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

UMUM

Bahwa terdapat ketidakseragaman perlakuan pengkreditan Pajak Masukan pada Masa Pajak yang tidak sama sehingga perlu disampaikan Surat Edaran Direktur Jenderal untuk memberikan penegasan mengenai pengkreditan Pajak Masukan pada Masa Pajak yang tidak sama.

MAKSUD DAN TUJUAN

1.	Maksud Surat Edaran ini dimaksudkan untuk: memberikan keseragaman pemahaman atas perlakuan pengkreditan Pajak Masukan pada Masa Pajak yang tidak sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN); dan memberikan keadilan berkenaan dengan hak pengkreditan Pajak Masukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).

2.	Tujuan Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan penegasan atas pengkreditan Pajak Masukan pada Masa Pajak yang tidak sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) UU PPN.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi penegasan atas perlakuan terhadap pengkreditan Pajak Masukan pada Masa Pajak yang tidak sama.

DASAR

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

MATERI

1.	Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.

2.	Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan. Pajak Masukan yang belum dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama dapat disebabkan antara lain karena Faktur Pajak terlambat diterima.

3.	Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 2 telah terlampaui, pengkreditan Pajak Masukan dapat dilakukan melalui pembetulan SPT Masa PPN yang bersangkutan.

4.	Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 juga berlaku terhadap Pajak Masukan yang tercantum dalam dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) UU PPN dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

5.	Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 4 hanya dapat dilakukan dalam hal: Pajak Masukan yang bersangkutan belum dibebankan sebagai biaya atau tidak ditambahkan (dikapitalisasikan) dalam harga perolehan BKP atau JKP yang bersangkutan; dan terhadap PKP belum dilakukan pemeriksaan.

6.	Contoh perlakuan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5 yaitu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

PENUTUP

Dengan terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal ini, perlakuan pengkreditan Pajak Masukan pada Masa Pajak yang tidak sama agar dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

Demikian Surat Edaran Direktur Jenderal ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2020
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

SURYO UTOMO

Tembusan:
Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

STRATEGI MENGHINDARI TALANGAN PPN JASA KONSTRUKSI

noreply@blogger.com (CAMDEN | BINA JASA Consultant) — Tue, 14 Oct 2014 04:56:00 +0000

PPN Jasa Konstruksi | Pengusaha Jasa Konstruksi sering mengeluhkan repotnya mengatur cash flow perusahaan karena diharuskan memberikan atau menyisihkan cash flow perusahaan untuk membayar PPN Jasa Konstruksi atas tagihan yang telah diterbitkan. Seringkali tagihan atas sebagian pekerjaan yang telah diserahkan berselisih waktu yang cukup lama dengan saat pembayaran atas tagihan tersebut diterima. Apabila selisih waktu tersebut melebihi satu bulan atau satu masa pajak tentu saja Perusahaan wajib menalangi atau membayar PPN Jasa Konstruksi atas tagihan tersebut pada akhir bulan berikutnya walaupun pembayaran belum diterima. Sebenarnya permasalahan ini terjadi akibat ketidaktahuan Pengusaha Jasa Konstruksi atas kemudahan yang telah diberikan oleh ketentuan perpajakan yang berlaku.

Bagaimana strategi menghindarkan perusahaan dari keharusan memberikan talangan atas kewajiban PPN Jasa Konstruksi?

Sebelum kita bahas lebih jauh, ada baiknya kita tengok terlebih dahulu ketentuan mengenai penerbitan faktur pajak. Sesuai dengan PER -24/PJ/2012 Tanggal 22 Nopember 2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak, telah diatur bahwa Faktur Pajak tersebut harus diterbitkan atau dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak pada :

1.Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
2.Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
3.Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;
4. Saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai; atau
5. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Kalimat “Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan” menjadi titik fokus pembahasan kita kali ini. Didalam ketentuan mengenai penerbitan faktur pajak sebetulnya telah dengan tegas diatur bahwa untuk PKP yang mendapatkan pekerjaan yang penyelesaian pekerjaan dan pembayaran didasarkan pada penyerahan sebagian tahap pekerjaan (termin), maka faktur pajak harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran termin diterima.

Tetapi ketidaktahuan sebagian Pengusaha menyebabkan menerbitkan faktur pajak pada saat invoice atau tagihan diterbitkan telah menjadi kebiasaan. Bahkan pemberi pekerjaan acapkali memberikan syarat bahwa tagihan akan diterima apabila telah disertai Faktur Pajaknya. Kebiasaan ini terutama untuk Pengusaha Jasa Konstruksi tentu saja merugikan dari sisi pengaturan cash flownya. Karena biasanya setelah invoice dikirimkan harus melalui audit atau pemeriksaan pekerjaan untuk menentukan layak tidaknya pembayaran termin dilakukan. Dan proses ini membutuhkan waktu. Selain itu ada sebagian perusahaan Jasa Konstruksi yang seolah-olah sengaja memperlama proses pencairan tagihan.

Strategi yang dapat dilakukan oleh Pengusaha Jasa Konstruksi antara lain:

1. Negosiasi Kontrak Pekerjaan Jasa Konstruksi

Mengacu pada ketentuan penerbitan faktur pajak maka Pengusaha Jasa Konstruksi sebelum menandatangani kontrak sebaiknya “mamaksakan” agar dalam klausul/pasal terms of payment pada kontrak pekerjaan konstruksi dapat dicantumkan secara jelas bahwa untuk proses pembayaran atas kemajuan pekerjaan (termin) sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dan faktur pajak akan diberikan apabila pembayaran telah diterima, misalnya 30 (tiga puluh) hari setelah invoice diterima dengan benar dan lengkap, kontraktor tidak diwajibkan melampirkan Faktur Pajak sebagai syarat dokumen penagihan lengkap, melainkan Faktur Pajak akan diterbitkan pada saat atau setelah menerima pembayaran.

Dengan mencantumkannya secara tegas dalam kontrak, maka pihak pemberi kerja tidak punya alasan lagi untuk tidak memproses pembayaran hanya karena pihak kontraktor tidak melampirkan Faktur Pajak pada saat mengajukan tagihan pada setiap termin. Sangat perlu melibatkan konsultan pajak dalam proses negosiasi atas terms of payment dalam kontrak agar konsultan pajak dapat memberikan advice mengenai saat penerbitan faktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila negosiasi ini berhasil, tentu saja pihak penerima pekerjaan akan mendapatkan keuntungan dan terhindarkan dari keharusan menalangi PPN nya terlebih dahulu.

Apabila diperlukan tentu saja pihak pemberi kerja dapat meminta atau pihak penerima pekerjaan dapat memberikan dokumen berupa pro forma faktur pajak atau faktur pajak sementara sesuai dengan kesepakatan yang dihasilkan. Hal ini tidak melanggar ketentuan perpajakan karena telah diatur bahwa faktur pajak harus diterbitkan “Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan”.

2. Apabila langkah seperti no 1 diatas gagal, penerima pekerjaan harus memaksakan adanya klausul “pembayaran harus dilunasi dalam jangka waktu 30 hari sejak invoice/tagihan diterbitkan”. Langkah ini adalah upaya menghindari talangan atas PPN dengan memanfaatkan kelonggaran batas waktu pelunasan PPN. Setelah klausul jangka waktu pelunasan tagihan disepakati dalam kontrak selanjutnya penerima pekerjaan sebaiknya menerbitkan tagihan/invoice atas sebagian pekerjaan menjelang akhir bulan. Perlu juga dipertegas dengan klausul pengenaan denda atas keterlambatan pelunasan tagihan untuk “memaksa” pemberi pekerjaan benar-benar melunasi tagihan tepat waktu.

Dua langkah yang telah diuraikan diatas tentu saja tergantung kemampuan maupun pemahaman kedua belah pihak atas ketentuan perpajakan terutama yang terkait dengan Jasa Konstruksi. Apabila dua langkah diatas berhasil diterapkan tentu saja Pengusaha Jasa Konstruksi tidak perlu lagi pusing tujuh keliling untuk menalangi pembayaran PPN Jasa Konstruksi yang telah terhutang.

Apabila pembaca masih bingung dan belum memahami soal PPN Jasa Kontruksi, dapat menghubungi kami untuk konsultasi maupun menggunakan jasa konsultan pajak dari Camden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gunakan company directory di bawah ini untuk menghubungi kami baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan jasa kami. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih.

Wisma Iskandarsyah Blok A-10
Jl. Iskandarsyah Raya Kav. 12 – 14 Jakarta Selatan 12160
Phone : 021-27091445
HP/WA : 081319863888
Email : camdenkapital@gmail.com | binajasareksaprima@gmail.com
Website : www.camdenpajak.id | http://www.binajasakonsultanpajak.blogspot.com

Ditjen Pajak Jemput Paksa Tersangka Penggelapan Pajak

noreply@blogger.com (CAMDEN | BINA JASA Consultant) — Fri, 27 Dec 2013 05:39:00 +0000

Penyidik di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau menjemput paksa AP, tersangka kasus penggelapan pajak.

Chandra Budi, Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak Direktorat P2Humas, Direktorat Jenderal Pajak katakan, jemput paksa tersebut dilakukan pada Rabu (18/12/2013) lalu di Pekanbaru Riau.
Selanjutnya, kata Chandra, tersangka AP ditangkap dan ditahan dengan bantuan Korwas PPNS Polri. Dijelaskan, tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh AP, wajib pajak yang bergerak dalam bidang perdagangan alat-alat elektronik, adalah sangkaan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tetapi isinya tidak benar, yaitu dengan cara melaporkan omzet yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk Tahun Pajak 2005 sampai tahun 2008.

Atas perbuatannya tersebut, diperkirakan negara mengalami kerugian sebesar Rp 5 miliar. Sebelumnya, tersangka AP tidak kooperatif terhadap pemanggilan Penyidik Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau dalam rangka melengkapi keterangan tambahan yang diperlukan oleh Jaksa Peneliti.

"Setelah dua kali tidak memenuhi panggilan Penyidik tanpa alasan, selanjutnya Penyidik berkoordinasi dengan Korwas PPNS Polri dalam rangka permohonan bantuan membawa dan menghadapkan tersangka AP kepada Penyidik Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau," tuturnya dalam rilis yang diterima Tribunnews, Jumat (27/12/2013).

Chandra menegaskan, keberhasilan ini menunjukkan kesungguhan Ditjen Pajak dalam rangka melaksanakan penegakan hukum di bidang perpajakan. Selain itu, terungkapnya kasus ini diharapkan juga mampu memberikan efek jera (detterent effect) kepada seluruh wajib pajak lainnya sehingga kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat.

Sumber: Tribun

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gunakan company directory di bawah ini untuk menghubungi kami baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan jasa kami. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih.

Camden Konsultan Pajak
Wisma Iskandarsyah Blok A-10
Jl. Iskandarsyah Raya Kav. 12 – 14 Jakarta Selatan 12160
Phone : 021-27091445
HP/WA : 081319863888

Email : camdenkapital@gmail.com
Website : www.camdenpajak.id | http://www.binajasakonsultanpajak.blogspot.com

Bagaimana Menghadapi Pemeriksaan Pajak?

noreply@blogger.com (CAMDEN | BINA JASA Consultant) — Mon, 02 Dec 2013 06:52:00 +0000

Bagaimana Menghadapi Pemeriksaan Pajak? Beberapa waktu lalu penulis mendapat keluhan dari salah satu pengusaha yang secara tiba-tiba perusahaannya mendapatkan "surat cinta" dari Ditjen Pajak berkaitan dengan kewajiban perpajakan perusahaan selama beberapa tahun lalu yang tergolong dalam wajib pajak tidak patuh. Rupanya akibat keteledoran dan kurang memahami ketentuan pajak membuat perusahaan ogah-ogahan melaporkan kewajiban perpajakannya terutama Pajak Pertambahan Nilai. Akibatnya sekarang perusahaan dikirimi surat cinta oleh Ditjen Pajak dan diharusnya menyelesaikan semua kewajiban perpajakannya sejak 4 tahun yang lalu yang apabila ditotal jumlahnya bisa membuat perusahaan mengalami kebangkrutan.

Selain kepanikan akibat nilai yang harus dibayar demikian besar, pengusaha tersebut juga ketakutan bila sewaktu-waktu perusahaannya diperiksa oleh Ditjen Pajak. Padahal apabila perusahaan melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik tentunya tidak perlu merasa panik ataupun takut menghadapi pemeriksaan pajak.

Semua wajib pajak memiliki peluang yang sama untuk diperiksa oleh Ditjen Pajak. Selain itu ada beberapa kriteria yang menyebabkan wajib pajak termasuk dalam wajib pajak yang diharuskan dilakukan pemeriksaan. Biasanya yang menjadi objek pemeriksaan adalah SPT wajib pajak. Sehingga setiap wajib pajak seharusnya sudah menyelenggarakan pembukuan dengan baik agar terhindar dari resiko sanksi pajak.

Pemeriksaan pajak pada dasarnya dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (tax compliance) dan untuk tujuan lain yang ditetapkan oleh Ditjen Pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam menghadapi pemeriksaan pajak banyak strategi maupun tips yang dapat dilakukan diantaranya :

1. Melakukan pencatatan dalam pembukuan dengan baik, benar dan jujur. Menutup celah-celah kelemahan dalam pembukuan yang bisa dikoreksi fiskal oleh pemeriksa pajak. Gunakan juga istilah atau nama akun yang tidak menimbulkan koreksi fiskal.

2. Lakukan rekonsiliasi komersial fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jangan sampai membuat rekonsiliasi yang tidak sesuai dengan peraturan karena pasti akan ditemukan dalam pemeriksaan dan akhirnya pemeriksa akan melakukan koreksi fiskal.

3. Lakukan review dan teliti kembali pelaksanaan kewajiban perpajakan yang selama ini telah dilaksanakan melalui tax review. Apabila ternyata ditemukan kesalahan maka segera lakukan pembetulan sebelum pemeriksaan dilakukan oleh Dirjen Pajak.

4. Jangan coba-coba mengharapkan penyelesaian pemeriksaan dengan cara negosiasi bawah tangan secara ilegal karena tingkat resikonya terlalu tinggi selain itu dapat dijerat dengan ketentuan pidana suap menyuap atau korupsi.

5. Pemeriksa Pajak juga manusia yang tak luput dari kesalahan. Wajib pajak harus memperkuat bargaining position didepan pemeriksa pajak. Anggap pemeriksa pajak sebagai mitra dan lakukan kompromi secara legal untuk mencairkan dispute yang mungkin terjadi.

6. Jangan mudah memberikan informasi kepada pemeriksa pajak jika tidak ada permintaan.

7. Respon secara baik setiap perilaku, pertanyaan maupun permintaan pemeriksa pajak.

8. Pergunakan setiap hak yang diberikan oleh ketentuan perpajakan secara baik untuk memaksimalkan setiap upaya menghadapi pemeriksaan pajak agar terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan.

9. Jika wajib pajak membutuhkan tidak ada salahnya menggunakan jasa konsultan pajak. Konsultan pajak dapat menjadi mitra diskusi membahas seputar perpajakan. Pada saat pemeriksaan pajak, Konsultan Pajak juga dapat memberikan masukan dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Tentunya wajib pajak harus selektif dalam memilih konsultan pajak yang digunakan jangan sampai memilih Konsultan Pajak yang hanya mengandalkan cara-cara kerja beresiko tinggi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gunakan company directory dibawah ini untuk menghubungi kami baik untuk konsultasi pajak maupun berminat menggunakan jasa kami. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih.

Camden Konsultan Pajak

Wisma Iskandarsyah Blok A-10
Jl. Iskandarsyah Raya Kav. 12 – 14 Jakarta Selatan 12160
Phone : 021-27091445
HP/WA : 081319863888

Email : camdenkapital@gmail.com
Website : www.camdenpajak.id | http://www.binajasakonsultanpajak.blogspot.com

Perencanaan Pajak di Akhir Tahun | Year End Tax Planning

noreply@blogger.com (CAMDEN | BINA JASA Consultant) — Mon, 02 Dec 2013 02:00:00 +0000

Saat ini kita sudah memasuki bulan Desember yang artinya sudah mendekati batas waktu berakhirnya tahun pajak 2019. Bulan Desember adalah kesempatan terakhir bagi wajib pajak untuk melakukan berbagai upaya dalam rangka penghematan pajak. Wajib pajak sebaiknya melakukan telaah dan mengkaji kewajiban pajak penghasilan perusahaan sekaligus melakukan apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir pembayaran pajak secara legal sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Untuk mengamankan cash flow wajib pajak, dapat dilakukan penundaan pembayaran pajak secara legal tentunya apabila masih bisa ditunda ke tahun pajak berikutnya. Wajib pajak juga dapat melakukan pergeseran pendapatan ke tahun berikutnya dan juga mempercepat pembebanan biaya sepanjang tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

Beberapa strategi umum yang dapat dilakukan dalam rangka perencanaan pajak di akhir tahun (year end tax planning) adalah :

1. Melakukan review terhadap keseluruhan pajak yang terhutang dalam satu tahun pajak meliputi PPh Pasal 21, widholding tax, PPh Badan dan PPN serta pajak-pajak lainnya serta dampaknya di masa yang akan datang seperti dampak angsuran PPh Pasal 25 atau dampak pembayaran pajak atas transaksi yang dapat menimbulkan beda waktu.

2. Melakukan review terhadap pembukuan beserta semua kelengkapannya dan dokumen kewajiban perpajakan sebagai persiapan bila terjadi pemeriksaan pajak apalagi jika wajib pajak termasuk dalam kriteria wajib pajak yang akan diperiksa oleh Ditjen Pajak.

3. Melakukan pengujian atas pembukuan, melakukan koreksi pembukuan dan apabila diperlukan dapat dilakukan pembetulan SPT Masa untuk memperbaiki kesalahan dan menghindarkan wajib pajak dari kerugian akibat sanksi perpajakan.

4. Melakukan analisa potensi resiko misalnya resiko kerugian akibat pengenaan saksi perpajakan yang mungkin akan terjadi dan menentukan solusi atau cara untuk memperkecil resiko tersebut.

Yang perlu diingat oleh wajib pajak adalah harus memperhitungkan situasi dan kondisi wajib pajak itu sendiri yang mencakup tujuan dilakukannya perencanaan pajak yang diinginkan. Wajib pajak juga harus mengantisipasi adanya perubahan ketentuan perpajakan yang akan dikeluarkan oleh Dirjen Pajak. Selain itu kegiatan perencanaan pajak juga harus mencakup tax review atas dua tahun pajak yakni tahun pajak berjalan dan tahun pajak berikutnya.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gunakan company directory dibawah ini untuk menghubungi kami baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan jasa kami. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih.

Camden Konsultan Pajak

Wisma Iskandarsyah Blok A-10
Jl. Iskandarsyah Raya Kav. 12 – 14 Jakarta Selatan 12160
Phone : 021-27091445
HP/WA : 081319863888
Email : camdenkapital@gmail.com
Website : www.camdenpajak.id | http://www.binajasakonsultanpajak.blogspot.com

Belajar Menggunakan E-SPT PPN

noreply@blogger.com (CAMDEN | BINA JASA Consultant) — Thu, 10 Oct 2013 10:07:00 +0000

Sejak layanan konsultasi online diluncurkan di blog ini, kami telah menerima banyak pertanyaan mengenai e-SPT PPN baik dari staff pajak perusahaan, praktisi pajak maupun mahasiswa yang sedang belajar perpajakan. Sebagian besar masih mengalami kesulitan dalam memahami dan menggunakan aplikasi pelaporan pajak secara elektronik e-SPT PPN. Tentunya sebagai penyedia jasa konsultasi perpajakan kami juga merasa memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi bahkan tidak hanya memberikan informasi saja, kami juga merasa ikut memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelatihan singkat mengenai E-SPT.

Untuk itu kami bersedia memberikan pelatihan singkat secara private kepada rekan-rekan yang membutuhkan pelatihan penggunaan E-SPT. Pelatihan dapat dilakukan di kantor kami maupun di kantor rekan-rekan ataupun ditempat lain yang telah disepakati. Untuk informasi mengenai waktu, tempat, biaya dan mekanismenya, rekan-rekan dapat menghubungi kami dengan klik DISINI

Demikian juga bagi rekan-rekan yang sekedar ingin berkonsultasi ataupun menanyakan perihal penggunaan E-SPT dapat memanfaatkan fasilitas YM yang ada di blog ini atau menggunakan fasilitas BBM.

Terima Kasih

Cara Menghitung Pajak Penghasilan bagi Dokter

noreply@blogger.com (CAMDEN | BINA JASA Consultant) — Thu, 10 Oct 2013 05:04:00 +0000

Cara Menghitung Pajak Penghasilan bagi Dokter. Mengenai pemotongan pajak penghasilan bagi dokter banyak juga kita jumpai ada Dokter yang bertindak sebagai pegawai tetap di RS tertentu yang pada akhir tahun mendapatkan penghitungan PPh Pasal 21 atas Dokter dengan mendapatkan lampiran SPT 1721 A1 juga melakukan praktek di RS lain dengan status sebagai tenaga part time yang setiap bulannya mendapatkan bukti potong PPh Pasal 21 Dokter dari RS tersebut. Apabila demikian dapat dipastikan bahwa perhitungan di akhir tahun setelah di lakukan penggabungan antara 1721 A1 dan bukti potong maka menjadi kurang bayar.

Apa saja penghasilan yang diterima Dokter?

Dokter karena keahliannya atau kegiatannya dapat menerima penghasilan yang berupa :
    1. Gaji dan tunjangan serta pembayaran lainnya terkait dengan gaji, sebagai pegawai tetap;
    2. Honorarium, komisi, atau fee sebagai tenaga ahli;
    3. Uang saku, uang presentasi, uang rapat karena dokter sebagai peserta kegiatan.
    4. Hadiah atau penghargaan, bonus, gratifikasi atau imbalan dalam bentuk lain, karena sebagai dokter yang memberikan keuntungan bagi produsen obat-obatan atau alat kesehatan lainnya;
    5. Laba usaha karena sebagai dokter yang buka praktek;

Bagaimana Cara Menghitung Pajak Penghasilan bagi Dokter ?

Untuk mengetahui berapa PPh yang harus dibayar atau dilunasi dokter atas penghasilan yang diterimanya, terlebih dahulu perlu dijelaskan bahwa pembayaran atau pelunasan PPh dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu :
    1. Pemotongan/Pemungutan oleh pihak pemberi penghasilan dalam hal ini bisa RS maupun klinik tempatnya bekerja;
    2. Penyetoran sendiri oleh Wajib pajak setelah menghitung dan memperhitungkan PPh terhutang selama satu tahun apabila melakukan pekerjaan bebas maupun bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja.

Besarnya PPh atas penghasilan berupa gaji dan tunjangan serta pembayaran lainnya yang terkait dengan gaji, honorarium, komisi atau fee, hadiah, bonus, gratifikasi, uang saku, uang presentasi dan uang rapat, yang diberikan oleh pemberi kerja yang ditunjuk sebagai pemotong, ditentukan melalui penghitungan yang dilakukan oleh pemberi kerja tersebut. PPh yang terhutang ini disebut juga dengan PPh Pasal 21 karena diatur dalam Pasal 21 di UU PPh.

Tarif yang digunakan untuk pemotongan PPh Pasal 21 khusus untuk dokter (tenaga ahli) adalah :

    1. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dari Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21. Dasar Pengenaan dan Pemotongan ditentukan sebesar 50% dari jumlah bruto; dan
    2. Tarif 15% dari jumlah bruto (bersifat Final) khusus untuk penghasilan berupa honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja, dan imbalan lain dengan nama apapun yang dananya berasal dari APBN/APBD serta yang menerimanya PNS/TNI/POLRI/Pejabat Negara golongan III/a ke atas atau Letnan Dua ke atas.

Cara Menghitung Pajak Penghasilan bagi Dokter sebagai berikut :

    1. Gaji dan tunjangan serta pembayaran lainnya terkait dengan gaji, karena sebagai pegawai tetap.

    Misalnya Dokter Setiawan (status sendiri dan tidak mempunyai tanggungan) pegawai tetap di RS Raja Sehat dengan gaji dan tunjangan sebulan Rp 15.000.000,-
    PPh Pasal 21 yang terutang dan harus dipotong oleh pemberi kerja :
    Gaji + Tunjangan setahun
    15.000.000 x 12 = Rp180.000.000,-
    Pengurang :
        Biaya jabatan (5%x jumlah bruto penghasilan setahun, maksimal Rp6.000.000) = (Rp 6.000.000,-)
        PTKP Sendiri (TK/-) = (Rp 15.840.000,-)
Penghasilan Kena Pajak = Rp158.160.000,-
PPh Pasal 21 terhutang :
Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh x PKP =
5% x Rp50.000.000,- = Rp 2.500.000
15% x Rp108.160.000,- = Rp16.224.000
Total Rp18.724.000
Dokter Setiawan wajib menerima bukti potong PPh pasal 21 dari Rumah Sakit Raja Sehat.

    2. Honorarium, komisi atau fee, uang saku, uang presentasi, uang rapat yang dananya berasal dari APBN/APBD ataupun yang bukan.

       a. Misalnya Dokter Setiawan (PNS/TNI/POLRI) menerima honorarium yang dananya dari APBN/APBD sebesar Rp10.000.000.
        PPh Pasal 21 yang terutang dan harus dipotong oleh pemberi kerja/pemberi penghasilan :
        15% xRp10.000.000 = Rp1.500.000,-

        Pemotongan PPh Pasal 21 ini bersifat final atau tidak diperhitungkan lagi dengan penghasilan lainnya sehingga sudah selesai penghitungan PPh, namun tetap dilaporkan dalam SPT Tahunan PPhnya (melampirkan bukti potong PPh Pasal 21 tersebut).

        b. Misal Dokter Sammy (swasta) menerima uang presentasi yang dananya dari APBN/APBD sebesar Rp10.000.000, dari Departemen Kesehatan.
        PPh Pasal 21 yang terutang dan harus dipotong oleh pemberi kerja/pemberi penghasilan :
        5% x (50% x Rp10.000.000,-) = Rp250.000,-
        Dokter Sammy (swasta) wajib menerima bukti potong PPh Pasal 21 dari Departemen Kesehatan dan menghitung kembali penghasilan tersebut dalam SPT Tahunan PPh-nya.

        c. Misal Dokter Setiawan (swasta ataupun PNS/TNI/POLRI) menerima honorarium pada bulan Maret 2009 sebesar Rp30.000.000. dari Rumah sakit Raja Sehat
        PPh Pasal 21 yang terutang dan harus dipotong oleh pemberi kerja/pemberi penghasilan :
        5% x (50% x Rp30.000.000,-) = Rp750.000.-
        Dokter Setiawan wajib diberikan bukti potong PPh Pasal 21.

Catatan :
        Apabila penghasilan tersebut diberikan karena pekerjaan atau jasanya bersifat berkesinambungan baik berdasarkan kontrak atau kenyataan sebenarnya, maka tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a diterapkan atas jumlah kumulatifnya.

        Misalnya di bulan April 2009 Dokter Setiawan juga mendapat honorarium sebesar Rp80.000.000,- dari Rumah Sakit Raja Sehat (bulan Maret 2009 telah menerima Rp30.000.000,-), sehingga jumlah kumulatifnya menjadi Rp30.000.000,- + Rp80.000.000,- = Rp110.000.000,-

        Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 dari jumlah kumulatif tersebut adalah 50% x Rp110.000.000,- = Rp55.000.000,- , sehingga PPh Pasal 21 yang terutang dan harus dipotong oleh Rumah Sakit Raja Sehat adalah :
        5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000,-
        15% x Rp5.000.000 = Rp 750.000,- (+)
        Total Rp3.250.000,-
        Karena bulan Maret telah dipotong Rp750.000,-, maka bulan April PPh yang harus dipotong Rp3.250.000,- - Rp750.000 = Rp2.500.000

        * Jumlah penghasilan bruto bagi Dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan/atau klinik adalah sebesar jasa Dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik.

        Misalnya, Pasien Andi membayar tagihan Rumah Sakit Raja Sehat sebesar 25 juta, dengan rincian uang obat Rp5.000.000,- dan uang jasa Dokter Setiawan sebesar Rp20.000.000,-. Rumah Sakit Raja Sehat menerima bagi hasil dari uang jasa Dokter Setiawan sebesar 50% dari jumlah tersebut atau Rp10.000.000,- (sesuai dengan perjanjian).

        Rumah Sakit Raja Sehat memotong PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima Dokter B dari jumlah penghasilan bruto Rp20.000.000,- bukan dari jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagi hasil atau Rp10.000.000,-. Sehingga PPh Pasal 21 yang dipotong Rumah Sakit Raja Sehat adalah : 5% x (50% x Rp20.000.000) = Rp500.000,-

    * Hadiah atau penghargaan, bonus, gratifikasi atau imbalan dalam bentuk lain, karena sebagai dokter yang memberikan keuntungan bagi produsen obat-obatan atau alat kesehatan lainnya.

    Misalnya Dokter Setiawan (bukan pegawai tetap di PT Medika) menerima hadiah berupa tiket pesawat dan akomodasinya dari PT Medika senilai Rp50.000.000.
    PPh Pasal 21 yang terutang dan harus dipotong oleh pemberi penghasilan :
    5% xRp50.000.000 = Rp2.500.000,-
    Dokter Setiawan wajib menerima bukti potong PPh Pasal 21 dari PT Medika dan menghitung kembali penghasilan tersebut dalam SPT Tahunan PPh-nya.

    Apabila dari hadiah tersebut ternyata tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 dari PT Medika, maka Dokter Setiawan wajib menghitung dan membayar sendiri Pajak Penghasilan dari hadiah tersebut di dalam SPT Tahunan PPh-nya.

    * Laba usaha karena sebagai dokter yang buka praktek Dokter yang menerima penghasilan dari membuka praktek dapat menghitung PPh melalui 2 cara yaitu pembukuan atau pencatatan.

        a. Pembukuan.
        Laba usaha baik dari praktek maupun pekerjaan bebas seperti dokter sebagai tenaga ahli di Rumah sakit/Klinik Kesehatan, didapat dari hasil laporan Rugi Laba. Apabila Untung maka atas keuntungan tersebut dikenakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh setelah terlebih dahulu dikurangi dengan PTKP setahun.
        Misalnya Dokter Vanny menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung besarnya PPh yang terutang selama satu tahun :
        Peredaran bruto/Omzet : Rp500.000.000
        Pengurangnya :
        Biaya operasional (gaji pegawai, peralatan, Obat, listrik, dll) :(Rp300.000.000)
        Penghasilan neto : Rp200.000.000
        Apabila Dokter Vanny sumber penghasilannya hanya dari praktek, maka PPh terhutang
        Penghasilan neto Rp200.000.000,-
        Pengurang
        PTKP (tk/-) (Rp 15.840.000,-)
        PKP Rp184.160.000,-
        PPh terutang :
        5% x Rp 50.000.000,- = Rp 2.500.000,-
        15%x Rp134.160.000 = Rp20.124.000 +
        Total Rp22.624.000,-
        b. Pencatatan
        Laba usaha dari praktek maupun pekerjaan bebas seperti dokter sebagai tenaga ahli, didapat dari peredaran atau penerimaan bruto (omzet) selama satu tahun dikalikan norma penghitungan penghasilan neto (misalnya untuk praktek di Jakarta ditentukan norma penghasilan nettonya 45%).
        Hasil perkalian (Penghasilan neto) tersebut dikalikan dengan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh setelah terlebih dahulu dikurangi PTKP.
        Misalnya Dokter Anggita memperoleh penghasilan dari praktek di Jakarta dengan peredaran atau penerimaan bruto (omzet) setahun Rp300.000.000, dan dari Rumah Sakit Raja Sehat sebagai dokter tamu (praktek) Rp200.000.000,- (PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Rumah Sakit Raja Sehat sebesar Rp5.000.000,-).
        PPh terutang : Peredaran bruto setahun (Rp300.000.000,- + Rp200.000.000 = Rp500.000.000,-)
        Penghasilan Neto Rp500.000.000 x 45% = Rp225.000.000
        Pengurang :
        PTKP (tk/-) =(Rp 15.840.000)
        PKP Rp209.160.000,-
        PPh terutang :
        5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000,-
        15% x Rp159.160.000 = Rp23.874.000.-+
        Total Rp26.374.000,-
        PPh yang harus disetor Dokter Anggita ke Bank Persepsi atau Kantor Pos ( diasumsikan Dokter Anggita tidak memperoleh penghasilan lain pada tahun tersebut adalah : Rp 26.374.000,- - Rp5.000.000,- = Rp21.374.000,00

Pajak Penghasilan bagi Dokter

Konsultan Pajak siap membantu anda menghitung PPh bagi Dokter.

Gunakan company directory dibawah ini untuk menghubungi kami baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan jasa kami. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih.

Camden Konsultan Pajak

Wisma Iskandarsyah Blok A-10
Jl. Iskandarsyah Raya Kav. 12 – 14 Jakarta Selatan 12160
Phone : 021-27091445
HP/WA : 081319863888

Email : camdenkapital@gmail.com
Website : www.camdenpajak.id | http://www.binajasakonsultanpajak.blogspot.com

Pajak Penghasilan Bagi Dokter

noreply@blogger.com (CAMDEN | BINA JASA Consultant) — Thu, 10 Oct 2013 05:02:00 +0000

Penulis sering mendapatkan pertanyaan yang sama berulang kali terkait dengan profesi Dokter. Pertanyaan itu seperti apakah Dokter Fulltime yang berkerja di rumah sakit, apakah tergolong sebagai pekerjaan bebas ataukah pegawai tetap?

Jawaban yang tegas dan tepat atas pertanyaan tersebut menentukan perlakukan perpajakan atas Dokter Fulltime tersebut. Apakah nanti akan diperlakukan sebagai pegawai tetap ataukah dihitung pajaknya sebagai pekerjaan bebas.

Dalam pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemeriksa pajak dari Direktorat Jenderal Pajak juga sering terjadi perbedaan penafsiran atau perlakuan atas Dokter Fulltime bahkan sampai pada tahap sidang di pengadilan pajak. Perusahaan (Rumah Sakit) berpedoman bahwa Dokter Fulltime bukanlah pegawai tetap tetapi Pemeriksa Pajak menganggap dokter Fulltime adalah pegawai tetap.

Menurut penulis, kelemahan yang menjadi pangkal perbedaan pendapat tersebut adalah pada klausul yang ada dalam kontrak kerja atau perjanjian kerja sama antara Rumah Sakit dan Dokter. Seharusnya klausul pengikatan kerja dibuat dengan jelas untuk menentukan apakah nantinya Dokter Fulltime dianggap sebagai pegawai tetap atau sebagai dokter tidak tetap (pekerjaan bebas). Penghasilan dokter bisa dianggap sebagai penghasilan pegawai tetap ataupun sebagai tenaga ahli tergantung dari kontrak kerja dan sistem pengajian. Dokter Fulltime seharusnya dibayarkan dengan salary based dan sebaiknya sudah tidak menerima pembayaran bagi hasil kecuali diberikan dalam bentuk bonus atau insentif.

Sekarang coba kita kaji definisi pegawai sesuai per 31/2012 :

Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.

Dengan deifinisi ini, seorang Dokter yang memiliki ikatan kontrak dengan rumah sakit sebagai pegawai tetap, dan menerima setidaknya gaji pokok secara teratur, dapat dianggap sebagai pegawai tetap. Perhitungannya PPh 21 tentunya harus mengacu pada cara atau metode perhitungan PPh 21 atas pegawai tetap.

Gaji disini bisa bermacam macam. Setidaknya ada gaji pokok. Kalaupun diberikan insentif setiap bulan sesuai dengan jumlah yang dihasilkan apakah boleh dianggap sebagai gaji tetap? Menurut penulis hal ini sama saja dengan sistem komisi marketing atau sistem komisi penangan kasus bagi lawyer atau Pengacara. Yang paling penting adalah tekhnis pemabayarannya dan harus jelas perhitungan komisi atau bagi hasilnya.

Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

Biasanya Dokter yang terikat kontrak pegawai tetap di suatu rumah sakit diperbolehkan juga bekerja bebas di tempat lain. Dokter tersebut bisa menjadi tenaga ahli atau menjadi Dokter tamu tetapi yang harus menjadi perhatian adalah pada kalimat "menerima penghasilan apabila bekerja". Apabila ditempat lain tersebut system kerjanya sesuai dengan kalimat “menerima penghasilan apabila bekerja”, maka Dokter tersebut diperlakukan sebagai pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas.

Meskipun terdapat kontrak kerja dengan jam kerja pasti namun apabila sistem penggajian tidak terdapat gaji tetap dan hanya berdasarkan jumlah penghasilan yang ditetapkan, maka ini sudah masuk perhitungan sebagai Pegawai tidak tetap.

Bagaimana cara menghitung Pajak Penghasilan bagi Dokter ?

Apabila anda sedang memiliki masalah perpajakan dan merasa membutuhkan jasa konsultan pajak, Anda sudah menemukan tempat yang tepat. Hubungi Camden Tax Consultant baik untuk konsultasi maupun apabila berminat menggunakan jasa Konsultan Pajak di Jakarta. Kami akan segera merespon Anda secepat yang bisa kami lakukan.

CAMDEN KONSULTAN PAJAK

Wisma Iskandarsyah Blok A-10
Jl. Iskandarsyah Raya Kav. 12 – 14 Jakarta Selatan 12160
Mobile/WA : 021-27091445 / 081319863888
Email : camdenkapital@gmail.com

PENGENAAN PPN ATAS PERUSAHAAN BIRO JASA PERJALANAN (TRAVEL AGENCY)

noreply@blogger.com (CAMDEN | BINA JASA Consultant) — Fri, 13 Sep 2013 08:57:00 +0000

Jasa Perusahaan Perjalanan adalah tergolong Jasa Kena Pajak. Oleh karena itu baik Biro Perjalanan Umum maupun Agen Perjalanan adalah Pengusaha Kena Pajak.

Dasar Pengenaan Pajaknya adalah penggantian yakni : Nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan jasa, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Dasar Pengenaan Pajak atas penjualan Paket Wisata baik dalam atau luar negeri, dan penjualan produk pihak lain seperti jasa angkutan udara/laut dan darat ditetapkan sebesar 10% dari nilai peredaran atau omzet (nilai invoice) tidak termasuk omzet dari penjualan tiket angkutan udara dalam negeri.

Dasar Pengenaan Pajak untuk kegiatan lainnya seperti pengurusan dokumen perjalanan, mengorganisir konverensi (PCO) adalah seluruh nilai peredaran atau omzet (nilai invoice) dikurangi dengan pungutan yang dibayar kepada Instansi Pemerintah yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak tersebut di atas sudah memperhitungkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Dengan demikian maka Pajak Masukan dari Biro Perjalanan Umum maupun Agen Perjalanan tersebut tidak dapat dikreditkan lagi dan oleh karenanya tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Perhitungan PPN yang terutang dan harus disetor adalah sebagai berikut:
Atas kegiatan penjualan Paket Wisata = 10% x 10% (nilai invoice - tiket angkutan udara dalam negeri) = Rp. X

Atas kegiatan lainnya =
10% x (nilai invoice - Pungutan yang dibayar kepada Instansi Pemerintah) = Rp. Y
PPN yang harus disetor = Rp. X + Y

Usaha biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, agen penjualan tiket, atas penyerahan jasanya terutang PPN. Namun DPPnya sbg dasar penentuan tarif PPNnya harus dipisahkan terlebih dahulu berdasarkan type penyerahan jasa yang ada di perusahaan tersebut. pemilahan dapat dibuat sebagai berikut:

Jasa penjualan PAKET WISATA (di dalam invoice tagihan terdapat rincian sebagai berikut : komisi+tiket+hotel+akomodasi);
DPP= 10% dari {(komisi+tiket+hotel+akomodasi)-TIKET}
TARIF PPN= 10%

Jadi atas jasa penjualan PAKET WISATA terutang PPN sebesar:
1% dari (komisi+tiket+hotel+akomodasi)-TIKET
(SE-DJP Nomor SE-18/PJ.3/1989)

Jasa penjualan VOUCHER HOTEL
DPP=10% dari penjualan voucher hotel
Tarif PPN= 10%

Jadi atas jasa penjualan Voucher hotel terutang PPN sebesar :
1% dari penjualan voucher hotel
(SE-DJP Nomor S-1081/PJ.53/2002)

Jasa Keagenan Penjualan Tiket
DPP=Komisi Agen
Tarif PPN= 10%

Jadi atas jasa keagenan penjualan tiket terutang PPN sebesar:
10% dari komisi yang diterima dari airline
(SE-DJP Nomor S-135/PJ./2005)

PPh Pasal 23 wajib dipotong oleh pihak yang membayarkan jasa yang perusahaan tagihkan. Dalam konteks ini maka perusahaan penerbangan wajib memotong PPh Pasal 23 atas komisi agen yang diterima perusahaan biro jasa perjalanan dengan tarif PPh Pasal 23 sebesar 2%

Gunakan company directory dibawah ini untuk menghubungi kami baik untuk konsultasi pajak maupun berminat menggunakan jasa konsultan pajak. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan.

Terima kasih.

PAJAK PENGHASILAN FINAL WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU | SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 42/PJ/2013

noreply@blogger.com (CAMDEN | BINA JASA Consultant) — Fri, 13 Sep 2013 08:08:00 +0000

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE - 42/PJ/2013

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH
WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Umum
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, perlu diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak sebagai acuan dalam pelaksanaan ketentuan penerapan tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Maksud dan Tujuan

Penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
Penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini bertujuan agar pelaksanaan ketentuan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dapat berjalan dengan baik dan terdapat keseragaman dalam pelaksanaannya.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini meliputi Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Dasar

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Materi

1.	Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
2.	Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut: Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
3.	Peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada butir 2 huruf b ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usaha seluruhnya, termasuk dari usaha cabang, tidak termasuk peredaran bruto dari: jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas; penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri; usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
4.	Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya: menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
5.	Tidak termasuk Wajib Pajak badan adalah: Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
6.	Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif 1% (satu persen) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak berupa jumlah peredaran bruto setiap bulan, untuk setiap tempat kegiatan usaha.
7.	Pengenaan Pajak Penghasilan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.
8.	Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya wajib dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, dapat dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain.
9.	Wajib Pajak yang hanya menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final, tidak diwajibkan melakukan pembayaran angsuran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
10.	Wajib Pajak wajib menyetor Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud pada butir 6 ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak, yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
11.	Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada butir 10 wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
12.	Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada butir 10 dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada butir 11, sesuai dengan tanggal validasi NTPN yang tercantum pada Surat Setoran Pajak.
13.	Ketentuan mengenai pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada butir 11 diberlakukan mulai Masa Pajak Januari 2014.

Hal-Hal Khusus Terkait Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final
Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final diatur sebagai berikut:

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi setiap tempat usaha di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat usaha Wajib Pajak dan di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.

Penentuan peredaran bruto untuk dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final bagi Wajib Pajak badan yang baru beroperasi secara komersial untuk pertama kali ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usaha 1 (satu) Tahun Pajak setelah Tahun Pajak beroperasi secara komersial, pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final selanjutnya untuk Wajib Pajak yang bersangkutan ditentukan berdasarkan peredaran bruto Tahun Pajak sebelumnya.

Wajib Pajak wajib menyetor Pajak Penghasilan yang bersifat final ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak dengan mengisi Kode Akun Pajak 411128 dan Kode Jenis Setoran 420 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak.

Wajib Pajak yang menyetor Pajak Penghasilan yang bersifat final tetapi Surat Setoran Pajaknya tidak mendapat validasi dengan NTPN, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai tempat kegiatan usaha Wajib Pajak terdaftar dengan mengisi baris pada angka 11 formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2):

kolom Uraian diisi dengan "Penghasilan Usaha WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu";
kolom KAP/KJS diisi dengan "411128/420".

Wajib Pajak dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) nihil tidak wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).

Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu yang disetor tidak menggunakan Kode Akun Pajak 411128 dan Kode Jenis Setoran 420 dapat diajukan permohonan pemindahbukuan oleh Wajib Pajak ke setoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dengan Kode Akun Pajak 411128 dan Kode Jenis Setoran 420, sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pembayaran pajak melalui pemindahbukuan.

Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang dipotong dan/atau dipungut oleh pihak lain diatur sebagai berikut:

atas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh bendahara pemerintah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan:

1)	dapat diajukan permohonan pemindahbukuan ke setoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pembayaran pajak melalui pemindahbukuan; atau
2)	dapat diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; atau
3)	dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.

atas pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain dengan bukti pemotongan dan/atau pemungutan, termasuk pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas import

1)	dapat diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; atau
2)	dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.

Permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf E butir 8 dapat diajukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pihak Lain, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai tata cara pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Angsuran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Masa Pajak Juli 2013 sampai dengan Desember 2013 bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang juga menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan, dapat mengajukan pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan dalam hal-hal tertentu.

10.

Atas penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final dan/atau bersifat final pada:

lampiran III bagian A butir 14 (Penghasilan Lain yang Dikenakan Pajak Final dan/atau Bersifat Final, Formulir 1770-III) bagi Wajib Pajak orang pribadi;
lampiran IV bagian A butir 16 dengan mengisi "Penghasilan Usaha WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu" (Formulir 1771-1V) bagi Wajib Pajak badan.

11.

Penghitungan untuk pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013:

peredaran usaha dihitung berdasarkan seluruh peredaran usaha selama Tahun Pajak 2013, tidak termasuk peredaran usaha pada Masa Pajak Juli 2013 sampai dengan Desember 2013 yang dikenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);
bagi Wajib Pajak orang pribadi, untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun;
angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan Masa Pajak Januari 2013 sampai dengan Juni 2013 dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.

Penghapusan Sanksi Administrasi

Sehubungan dengan tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah:

memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan;
mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi;
mengedukasi masyarakat untuk transparansi; dan
memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara;

dipandang perlu memberikan keringanan atas sanksi yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu atas pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Berdasarkan pertimbangan pada butir 1, kepada Kepala Kanwil DJP agar menghapuskan sanksi administrasi Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang KUP dalam Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan untuk Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2013.

Penutup
Mengingat penerapan ketentuan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013, dengan ini diinstruksikan:

Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dan Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan untuk melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu kepada Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud yang berada di wilayah kerja masing-masing.

Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu:

Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak diadministrasikan melakukan:

1)	kegiatan ekstensifikasi dengan memanfaatkan data hasil Sensus Pajak Nasional (SPN) Tahun 2011 dan 2012, serta melalui pelaksanaan SPN Tahun 2013 untuk tempat-tempat usaha yang memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu di wilayah kerjanya masing-masing;
2)	himbauan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk melaksanakan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) setiap bulan untuk setiap tempat kegiatan usaha;
3)	pemanfaatan alat keterangan yang diterima dan membandingkannya dengan data Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang bersangkutan;
4)	pengawasan terhadap Wajib Pajak mengenai pemenuhan syarat pengenaan Pajak Penghasilan, yaitu sebesar 1% (satu persen) bersifat final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 atau sesuai tarif dalam Pasal 17 Undang-Undang;
5)	pengawasan terhadap kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang mendapat Surat Keterangan Bebas untuk dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain;
6)	pengiriman alat keterangan ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat usaha Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat usaha Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu melakukan:

1)	kegiatan ekstensifikasi dengan memanfaatkan data hasil Sensus Pajak Nasional (SPN) Tahun 2011 dan 2012, serta melalui pelaksanaan SPN Tahun 2013 untuk tempat-tempat usaha yang memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu di wilayah kerjanya masing-masing;
2)	himbauan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk melaksanakan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) setiap bulan untuk setiap tempat kegiatan usaha;
3)	pengawasan terhadap kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang mendapat Surat Keterangan Bebas untuk dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain;
4)	pengiriman alat keterangan atas pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu kepada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak diadministrasikan.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak diminta untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) bagi Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu oleh Kantor Pelayanan Pajak yang berada di wilayah kerjanya.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2013
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

Tembusan :

Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Para Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan

TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA bagi Pengusaha Properti Yang Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) | PER - 25/PJ/2013

noreply@blogger.com (CAMDEN | BINA JASA Consultant) — Thu, 12 Sep 2013 04:45:00 +0000

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER - 25/PJ/2013

TENTANG

TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB
PAJAK SEBAGAI PENGUSAHA YANG DIKENAI PAJAK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 DAN PERUBAHANNYA YANG
MELAKUKAN USAHA DI BIDANG PENGALIHAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah bagi Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan Pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tempat Pendaftaran dan/atau Tempat Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang Dikenai Pajak Berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan Perubahannya yang Melakukan Usaha di Bidang Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012;
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2012 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan KEP-321/PJ/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK SEBAGAI PENGUSAHA YANG DIKENAI PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 DAN PERUBAHANNYA YANG MELAKUKAN USAHA DI BIDANG PENGALIHAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN.

Pasal 1

Tempat pendaftaran dan/atau pelaporan usaha untuk melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha di bidang pengalihan tanah dan/atau bangunan, ditetapkan di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha tersebut berada.

Pasal 2

(1)

Bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha di bidang pengalihan tanah dan/atau bangunan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Madya di Jakarta dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, kewajiban pendaftaran dan/atau pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditetapkan pada:

Kantor Pelayanan Pajak Madya di Jakarta dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus bagi Wajib Pajak yang mempunyai tempat kegiatan usaha di wilayah DKI Jakarta.
Kantor Pelayanan Pajak tempat kegiatan usaha tersebut berada bagi Wajib Pajak yang mempunyai tempat kegiatan usaha di luar wilayah DKI Jakarta.

(2)

Bagi Wajib Pajak yang tempat kegiatan usahanya berada di luar wilayah DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha tersebut berada.

Pasal 3

Surat Keputusan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2012, tidak berlaku bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 4

Pada saat berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, ketentuan lain yang mengatur mengenai tempat pendaftaran dan/atau pelaporan usaha bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha di bidang pengalihan tanah dan/atau bangunan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2013
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

A. FUAD RAHMANY

Gunakan company directory dibawah ini untuk menghubungi kami baik untuk konsultasi pajak maupun berminat menggunakan jasa kami. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih.

Pokok Perubahan yang ada di PER-11/PJ/2013 tentang Perubahan Per 44/PJ/2010 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SPT MASA PPN

noreply@blogger.com (CAMDEN | BINA JASA Consultant) — Mon, 20 May 2013 02:29:00 +0000

Beberapa waktu lalu telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yakni Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-17/PJ/2013 Tentang Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 11 /PJ/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN), yang mengatur tentang kewajiban penggunaan e-SPT PPN 11.

Adapun Kewajiban penggunaan e-SPT dikenakan terhadap :

Setiap Pengusaha Kena Pajak badan wajib menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik.

Pengusaha Kena Pajak orang pribadi wajib menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik. yang:

melaporkan lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen (Faktur Pajak/dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dan/atau Nota Retur/Nota Pembatalan) pada salah satu Lampiran SPT dalam 1 (satu) Masa Pajak; atau
jumlah seluruh penyerahan barang dan jasanya dalam 1 (satu) Masa Pajak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atau lebih,

Dalam hal SPT Masa PPN 1111 disampaikan dalam bentuk data elektronik, PKP harus menggunakan aplikasi e-SPT yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Induk SPT Masa PPN 1111 tetap disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hard copy).

Secara ringkas berikut ini Pokok Perubahan yang ada di PER-11/PJ/2013 tentang Perubahan Per 44/PJ/2010 :

	PER-44/PJ/2010	PER-11/PJ/2013
FORM 1111 B3	Daftar PM yang tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas	Daftar PM yang tidak dikreditkan atau mendapat fasilitas
FORM 1111 B3	formulir ini dipergunakan hanya untuk PM yang tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas	formulir ini selain digunakan bagi PM yang tidak dapat dikreditkan/mendapat fasilitas juga digunakan untuk Pajak masukan yang menurut ketentuan perpajakan dapat dikreditkan namun tidak dilakukan pengkreditan oleh PKP (pasal 2 (1a))
Kewajiban eSPT	penyampaian SPT masa PPN dalam bentuk data elektronik tidak diwajibkan bagi PKP menerbitkan Faktur Pajak dengan jumlah tidak lebih dari 25 dokumen	setiap PKP wajib menyampaikan SPT masa PPN dalam bentuk data elektronik kecuali; 1) PKP Orang Pribadi (OP) melaporkan tidak lebih dari 25 FP, dokumen tertentu yg dipersamakan dg FP, dan atau nota return/pembatalan dalam 1 masa pajak . 2) PKP OP dengan jumlah penyerahan barang/jasa dalam 1 masa pajak kurang dari Rp 400.000.000,- (pasal 3 ayat 2 dan 3.
Kewajiban eSPT	Jika ketentuan tersebut tidak dilaksanakan maka dianggap tidak menyampaikan SPT (pasal 5)	Jika ketentuan tersebut tidak dilaksanakan maka dianggap tidak menyampaikan SPT (pasal 5)
Pembetulan FP pengganti yang dilakukan setelah masa April 2013 atas FP yang diterbitkan sebelum april 2013	penomoran nomor seri FP pengganti mengikuti no urut FP yang belum terpakai	penomoran nomor seri FP pengganti mengikuti no seri FP yang diganti dengan mengganti kode status FP (pasal 11A). contoh: FP dgn no 010.000-13.00000013 ditebitakan tgl 01-01-2013 dan melaporkannya pada SPT PPN masa Januari 2013. Bulan April 2013 PKP mendapatkan no seri dari KPP dengan no 900-13.12345678 s/d 900-13.12349999, pada tgl 01-06-2013 melakukan penggantian FP maka no yang digunakan adalah 011.000-13.00000013 dan FP pengganti tersebut harus dilaporkan dengan cara membetulkan SPT PPN masa Januari 2013

Lihat juga :

PER-11/PJ/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PER-44/PJ/2010 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SPT MASA PPN

SE - 17/PJ/2013 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-44/PJ/2010 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK

Gunakan company directory dibawah ini untuk menghubungi kami baik untuk konsultasi pajak maupun berminat menggunakan jasa kami. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih.

SE - 17/PJ/2013 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-44/PJ/2010 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK

noreply@blogger.com (CAMDEN | BINA JASA Consultant) — Mon, 20 May 2013 02:28:00 +0000

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE - 17/PJ/2013

TENTANG

PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2013
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER-44/PJ/2010 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(SPT MASA PPN)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

UMUM

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN), perlu disusun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak sebagai acuan dalam pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak dimaksud.

B.	MAKSUD DAN TUJUAN
	1.	Maksud
		Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dalam pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2013 terkait dengan pelaporan SPT Masa PPN.
	2.	Tujuan
		Surat Edaran ini bertujuan agar pelaporan SPT Masa PPN dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

C.	RUANG LINGKUP
	Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi kewajiban penggunaan e-SPT dalam pelaporan SPT Masa PPN, tats cara penggantian Faktur Pajak, keterangan yang harus dilaporkan dalam Formulir 1111B3, dan penjelasan terkait pelaporan SSP Lembar ke-3 yang diterima dari Pemungut PPN.

D.	DASAR
	1.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
	2.	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).
	3.	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

E.	MATERI
	I.	Kewajiban Penggunaan e-SPT
		1.	Setiap Pengusaha Kena Pajak badan wajib menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik.
		2.	Pengusaha Kena Pajak orang pribadi yang:
			a.	melaporkan lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen (Faktur Pajak/dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dan/atau Nota Retur/Nota Pembatalan) pada salah satu Lampiran SPT dalam 1 (satu) Masa Pajak; atau
			b.	jumlah seluruh penyerahan barang dan jasanya dalam 1 (satu) Masa Pajak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atau lebih,
			wajib menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik.
		3.	Pengusaha Kena Pajak orang pribadi yang:
			a.	melaporkan tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen (Faktur Pajak/dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dan/atau Nota Retur/Nota Pembatalan) pada setiap Lampiran SPT dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan
			b.	jumlah seluruh penyerahan barang dan jasanya dalam 1 (satu) Masa Pajak kurang dari Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah),
			dapat memilih menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk formulir kertas (hard copy) atau dalam bentuk data elektronik.
		4.	Dalam hal SPT Masa PPN 1111 disampaikan dalam bentuk data elektronik, PKP harus menggunakan aplikasi e-SPT yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Induk SPT Masa PPN 1111 tetap disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hard copy).

II.

Tata Cara Pembetulan SPT Masa PPN Terkait Dengan Penggantian Faktur Pajak

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 diatur bahwa dalam hal terdapat penggantian Faktur Pajak, maka:

Faktur Pajak Pengganti tetap menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang sama dengan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti, sedangkan tanggal Faktur Pajak Pengganti diisi dengan tanggal pada saat Faktur Pajak Pengganti dibuat.

Faktur Pajak Pengganti dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang dilakukan penggantian dengan mencantumkan nilai dan/atau keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya setelah penggantian.

Pelaporan Faktur Pajak Pengganti pada SPT Masa PPN harus mencantumkan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti pada kolom yang telah ditentukan.

Tata cara penggantian Faktur Pajak dan pembetulan SPT Masa PPN sebagaimana diatur dalam butir 1 di atas berlaku juga untuk penggantian Faktur Pajak yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 atas Faktur Pajak yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012.

Contoh Penggantian Faktur Pajak:

Tanggal	Uraian
28 April 2013	PT Cerdik (PKP Penjual) menerbitkan Faktur Pajak kepada PT Pandai (PKP Pembeli) dengan Kode dan Nomor Seri 010.900-13.00000050, DPP sebesar Rp280.000.000,00. dan PPN sebesar Rp28.000.000,00.
31 Mei 2013	Faktur Pajak tersebut dilaporkan oleh PT Cerdik pada SPT Masa PPN Masa Pajak April 2013
11 Juli 2013	PT Cerdik menyadari telah salah membuat Faktur Pajak, harga jual sebenarnya adalah sebesar Rp230.000.000,00
15 Juli 2013	PT Cerdik menerbitkan Faktur Pajak Pengganti kepada PT Pandai dengan Kode dan Nomor Seri yang sama yaitu 011.900-13.00000050, DPP sebesar Rp230.000.000,00. dan PPN sebesar Rp23.000.000,00

Sebagai konsekuensi dari penerbitan Faktur Pajak Pengganti tersebut, maka:

PT Cerdik harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak April 2013 sebagai berikut:

1).

melaporkan Faktur Pajak Pengganti (Kode dan Nomor Seri 011.900-13.00000050) pada Formulir 1111 A2 dengan cara:

Kolom Kode dan Nomor Seri diisi 011.900-13.00000050

Kolom Tanggal diisi 15-07-2013

Kolom DPP (Rupiah) diisi 230.000.000

Kolom PPN (Rupiah) diisi 23.000.000

Kolom Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur diisi 010.900-13.00000050

2).

Faktur Pajak yang diganti (Kode dan Nomor Seri 010.900-13.00000050) tidak perlu dilaporkan lagi.

Faktur Pajak Pengganti (Kode dan Nomor Seri 011.900-13.00000050) tidak perlu dilaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2013.

III.

Keterangan yang Harus Dilaporkan dalam Formulir 1111B3

Faktur Pajak yang menurut ketentuan dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan namun tidak dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak, harus dilaporkan dalam Formulir 1111B3.

Dengan demikian Formulir 1111 B3 berisi daftar:

			a.	Pajak Masukan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dapat dikreditkan;
			b.	Pajak Masukan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dapat dikreditkan namun tidak dikreditkan oleh PKP; dan/atau
			c.	Pajak Masukan yang mendapat fasilitas PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
	IV.	SSP Lembar ke-3 yang diterima dari Pemungut PPN atas penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN
		1.	PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN wajib melampirkan SSP Lembar ke-3 yang diterima dari Pemungut PPN dalam hal SSP telah diterima oleh PKP.
		2.	SSP Lembar ke-3 tersebut bukan merupakan syarat kelengkapan SPT Masa PPN yang disampaikan oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN.
F.	PENUTUP
			Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, dengan ini diminta kepada:
		a.	KPP atau KP2KP agar melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2013 serta menyampaikan dan mensosialisasikan ketentuan tersebut kepada Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar dalam unit kerja Saudara.
		b.	Kantor Wilayah DJP agar memantau pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing KPP terkait pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2013.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2013
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

Lihat juga :

PER-11/PJ/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PER-44/PJ/2010 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SPT MASA PPN

noreply@blogger.com (CAMDEN | BINA JASA Consultant) — Mon, 20 May 2013 02:17:00 +0000

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER - 11/PJ/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER-44/PJ/2010 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(SPT MASA PPN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan dan monitoring kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai;
bahwa dalam rangka sinkronisasi dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN);

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan;
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 47/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (e-Filing) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP);
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-215/PJ./2001 tentang Tata Cara Penerimaan Surat Pemberitahuan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-44/PJ/2010 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)

SPT Masa PPN sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010, yang selanjutnya disebut dengan SPT Masa PPN 1111 terdiri dari:

Induk SPT Masa PPN 1111- Formulir 1111 (F.1.2.32.04); dan

Lampiran SPT Masa PPN 1111:

Formulir 1111 AB - Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan (D.1.2.32.07);
Formulir 1111 A1 - Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP (D.1.2.32.08);
Formulir 1111 A2 - Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak (D.1.2.32.09);
Formulir 1111 B1 - Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean (D.1.2.32.10);
Formulir 1111 B2 - Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri (D.1.2.32.11); dan
Formulir 1111 B3 - Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas (D.1.2.32.12),

sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010.

(1a)

Pajak Masukan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dapat dikreditkan namun tidak dilakukan pengkreditan oleh PKP, harus dilaporkan dalam Formulir 1111 B3.

(2)

SPT Masa PPN 1111 wajib diisi oleh setiap PKP selain PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan.

(3)

Tata cara pengisian serta keterangan yang wajib diisi pada SPT Masa PPN 1111 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010.

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)

SPT Masa PPN 1111 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat berbentuk :

a.	formulir kertas (hard copy); atau
b.	data elektronik, yang disampaikan : dalam media elektronik; atau melalui e-Filing.

(2)

Setiap PKP wajib menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik.

(3)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PKP orang pribadi yang:

melaporkan tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen (Faktur Pajak/dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dan/atau Nota Retur/Nota Pembatalan) pada setiap Lampiran SPT dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan
jumlah seluruh penyerahan barang dan jasanya dalam 1 (satu) Masa Pajak kurang dari Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah),

dapat menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk formulir kertas (hard copy) atau dalam bentuk data elektronik.

(4)

Dalam hal SPT Masa PPN 1111 disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hard copy) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bentuk, isi, dan ukuran SPT Masa PPN 1111 sebagaimana yang ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tidak boleh diubah.

(5)

Dalam hal SPT Masa PPN 1111 disampaikan dalam bentuk data elektronik dengan media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, PKP harus menggunakan aplikasi e-SPT yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Induk SPT Masa PPN 1111 tetap disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hard copy).

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)	PKP dianggap tidak menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam hal SPT Masa PPN 1111 disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5).
(2)	PKP dianggap tidak menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam hal PKP yang dalam pelaporan kewajibannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan tetap menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk formulir kertas (hard copy).
(3)	PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ketentuan Pasal 8 ayat (2), diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)	SPT Masa PPN 1111 tidak perlu dilampiri dengan Lampiran SPT Masa PPN 1111 dalam hal tidak ada data yang dilaporkan dalam Lampiran SPT Masa PPN 1111 tersebut.
(2)	SPT Masa PPN 1111 tidak perlu dilampiri dengan : Formulir 1111 A1 dalam hal tidak ada Pemberitahuan Ekspor Barang, Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang wajib dilaporkan dalam Formulir 1111 A1; Formulir 1111 A2 dalam hal PKP tidak menerbitkan Faktur Pajak selain Faktur Pajak yang menurut ketentuan diperkenankan untuk tidak mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual dan/atau tidak menerima Nota Retur/Nota Pembatalan yang wajib dilaporkan dalam Formulir 1111 A2; Formulir 1111 B1 dalam hal tidak ada Pemberitahuan Impor Barang atas impor Barang Kena Pajak dan/atau SSP atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang wajib dilaporkan dalam Formulir 1111 B1; Formulir 1111 B2 dalam hal PKP tidak menerima Faktur Pajak dan/atau tidak menerbitkan Nota Retur/Nota Pembatalan yang wajib dilaporkan dalam Formulir 1111 B2; atau Formulir 1111 B3 dalam hal PKP tidak menerima Faktur Pajak yang Pajak Masukannya tidak dikreditkan mendapat fasilitas, dan/atau tidak menerbitkan Nota Retur/Nota Pembatalan atas pengembalian Barang Kena Pajak/pembatalan Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dikreditkan atau mendapat fasilitas yang wajib dilaporkan dalam Formulir 1111 B3, dalam suatu Masa Pajak.
(3)	SPT Masa PPN 1111 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang disampaikan oleh PKP, dianggap lengkap.

Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Tata cara pembetulan SPT Masa PPN akibat adanya penggantian Faktur Pajak yang dilakukan setelah Masa Pajak April 2013 atas Faktur Pajak yang diterbitkan sebelum Masa Pajak April 2013 mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Formulir 1111 AB dan Formulir 1111 B3 SPT Masa PPN 1111 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 diubah menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 diubah menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan untuk pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN mulai Masa Pajak Juni 2013.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2013
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY

JASA PEMBUATAN SPT TAHUNAN PPH BADAN / ORANG PRIBADI

noreply@blogger.com (CAMDEN | BINA JASA Consultant) — Sat, 09 Feb 2013 11:16:00 +0000

JASA PEMBUATAN SPT TAHUNAN PPH BADAN / ORANG PRIBADI | Bagi Rekan-Rekan/Perusahaan/UKM/Koperasi yang membutuhkan bantuan dalam Pembuatan SPT Tahunan PPh Badan dan Orang Pribadi, kami sebagai konsultan pajak menyediakan jasa pembuatan SPT Tahunan dan pelaporan serta jasa lainnya seperti :

1. SPT Tahunan PPh Badan dan Orang Pribadi,
2. SPT Masa PPh Pasal 21, 23, 4(2), SPT PPN,
3. Laporan Keuangan,
4. Laporan Pajak eSPT atau Manual,
5. Tax Planning,
6. Pemeriksaan Pajak / Keberatan / dan Banding,
7. Restitusi Pajak
dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perpajakan dan Akuntansi.

Pengalaman :
Konsultan Pajak sejak 2010
Pernah bekerja di Direktorat Jenderal Pajak,
Diploma Perpajakan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)
Memiliki beberapa klien PMDN dan PMA.

Untuk tarif jasa dapat menyesuaikan dengan tingkat kesulitan laporan keuangan dan sesuai dengan kemampuan Anda.

Gunakan company directory dibawah ini untuk menghubungi kami baik untuk konsultasi pajak maupun berminat menggunakan jasa pembuatan SPT Tahunan. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan.

Terima kasih.

Contoh Kasus SUBJEK DAN OBJEK PPh OP

noreply@blogger.com (CAMDEN | BINA JASA Consultant) — Fri, 08 Feb 2013 12:07:00 +0000

A. Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan

SOAL 1

Tn. Adam bekerja di PT. X. Pada bulan Maret 2011 ia memasuki usia pensiun sehingga gaji yang diterima hanya bulan Januari sampai Maret 2011 sebesar Rp.15 juta. Akhir Maret 2011 ia menerima pesangon sebesar Rp. 300 juta digunakan sebagai berikut :

1). Rp. 100 juta dibelikan ruko dan langsung disewakan mulai bulan April 2011 sebesar Rp. 1.000.000 per bulan

2). Rp. 100 juta digunakan untuk modal CV yang ia dirikan bulan April 2011

3). Rp. 100 juta didepositokan dengan bunga 1 juta/bulan selama 9 bulan = 9 juta

Sebagai Persero aktif di CV, Tn.Adam mendapat gaji sebesar Rp. 1 juta/bulan selama 9 bulan = Rp. 9 juta. Untuk menambah modalnya di CV, Tn. Adam telah menjual mobilnya dan mendapat untung Rp. 10 juta.

Pertanyaan:

Sebutkan penghasilan yang diterima Tn. Adam tahun 2011. Bagaimana perlakuan pajak atas penghasilan-penghasilan tersebut

Jawab:

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan	Perlakuan Pajaknya
1.	Gaji bulan Januari-Maret	Rp. 15 jt	PPh non final
2.	Uang pensiun bulan April-Desember	Rp. 18 jt	PPh non final
3.	Pesangon	Rp. 300 jt	PPh final
4.	Hasil sewa ruko	Rp. 10 jt	PPh final
5.	Bunga deposito	Rp. 9 jt	PPh final
6.	Gaji dari CV	Rp. 9 jt	Bukan objek pajak
7.	Keuntungan jual mobil	Rp. 10 jt	PPh non final

SOAL II

Tn. Amir adalah Direktur Utama PT.ABC. Baru-baru ini direksi dan pemegang saham PT. ABC dihimbau oleh Kantor Pajak untuk ber-NPWP.

Tn. Amir merasa bahwa selama ini setiap bulan gajinya sudah dipotong pajak, sehingga ia bertanya kepada Anda, apakah konsekuensi setelah ia memiliki NPWP ?

Jawab:

- Tidak perlu lapor setiap bulan karena berstatus karyawan (KMK-537/KMK.04/2000)

- Cukup lapor SPT Tahunan 1770 S atau 1770 SS

- Menghitung pajak dengan menjumlahkan penghasilan gaji dan penghasilan lainnya.

Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pekerjaan Bebas

SOAL

dr.Herman adalah dokter spesialis anak. Ia bekerja sebagai PNS di RSUD Koja. Pada sore hari ia berpraktik di klinik Husada dengan pendapatan berupa honorarium. Selain itu pada malam hari ia berpraktik di rumahnya. Ia sudah memiliki NPWP. Hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh dr. Herman agar ia terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan ?

Jawab:

- Harus lapor SPT masa pasal 25 setiap bulan karena ia memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas;

- Mengisi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770;

- Menghitung pajak dengan norma perhitungan penghasilan netto untuk hasil praktik di rumah (KEP-536/PJ./2000) atau dengan pembukuan.

- Menggabungkan hasil perhitungan penghasilan netto tersebut di atas dengan penghasilan gaji dari RSUD dan honorarium dari klinik Husada.

PENGHASILAN YANG BUKAN OBJEK PAJAK | PPh OP

noreply@blogger.com (CAMDEN | BINA JASA Consultant) — Fri, 08 Feb 2013 12:06:00 +0000

Penghasilan yang bukan objek pajak adalah penghasilan yang tidak dikenakan PPh. Jadi pada saat menerima penghasilan yang bukan objek PPh, penerima penghasilan tersebut tidak dipotong PPh. Pemberi penghasilan tersebut tidak boleh memotong PPh dan pada akhir tahun penghasilan tesebut tidak dihitung ulang PPh-nya dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Contoh :

Tn.A memperoleh penghasilan dari berupa bagian laba tahun 2010 CV.ABC sebesar Rp. 23.000.000,00. Dalam struktur kepengurusan CV tersebut Tn.A merupakan sekutu tidak aktif. Oleh karena penghasilan tersebut berasal dari bagian labaCV, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf I bukan merupakan objek pajak.

Karakteristik penghasilan yang bukan objek PPh diatas mengandung konsekuensi yang hamper sama dengan penghasilan yang dikenakan PPh final. WP yang memiliki penghasilan yang bukan objek PPh harus memisahkan pencatatan penghasilan –penghasilan yang bukan objek PPh dari penghasilan-penghasilan yang dikenakan PPh biasa (PPh Non Final). Demikian juga halnya dengan biaya-biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan yang bukan objek PPh. Biaya-biaya tersebut tidak boleh dimasukkan sebagai pengurang penghasilan dalam menghitung PPh terutang pada akhir tahun di SPT Tahunan.

Adapun jenis-jenis penghasilan yang bukan merupakan objek pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (3) dapat dikelompokkan menjadi beberapa kriteria/alasan yaitu :

A. Alasan Pengalihan Titik Pemajakan

Penghasilan yang tidak menjadi objek pajak karena alas an pengalihan titik pemajakan adalah

1. a. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

b. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan;

2. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;

Penghasilan-penghasilan di atas bukan merupakan objek pajak karena titik pemajakan atas penghasilan tersebut bukan pada pihak yang menerima tetapi pada pihak yang memberikan penghasilan. Pihak yang menyerahkan penghasilan dikenakan pajak dengan cara tidak dapat membiayakan pengeluaran tersebut. Dengan demikian pajak atas sumbangan, bantuan dan penggantian dalam bentuk natura dikenakan bukan pada pihak yang memberikan penghasilan tersebut.

B. Alasan Pengalihan Saat Pemajakan

Penghasilan yang tidak menjadi objek pajak karena alasan pengalihan saat pemajakan adalah pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

Pajak atas pembayaran asuransi sebagaimana disebutkan di atas dialihkan saat pengenaannya, tidak pada saat menerima klaim tetapi pada saat membayar premi dengan cara premi yang dibayar oleh pemberi kerja digabung dalam penghasilan gaji karyawan.

C. Alasan Penegasan Standar Akuntansi

Penghasilan yang tidak menjadi objek pajak karena alasan penegasan standar akuntansi adalah :

1. Harta termasuk seoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;

2. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.

D. Alasan Perdata

Penghasilan yang tidak menjadi objek pajak karena alasan perdata adalah warisan ;

Terima kasih.

Objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) Yang Dikenakan PPh Final

noreply@blogger.com (CAMDEN | BINA JASA Consultant) — Fri, 08 Feb 2013 12:04:00 +0000

PPh yang bersifat final artinya PPh yang dipotong atau dibayar sendiri dari suatu penghasilan yang pada akhir tahun tidak akan diperhitungkan sebagai pembayaran pajak dimuka (kredit pajak) maka pada akhir tahun penghasilan yang dipotong PPh Final juga tidak lagi dihitung ulang PPh-nya (tidak lagi diperhitungkan di SPT Tahunan). Karena PPh yang dipotong tersebut tidak lagi diperhitungkan sebagai pembayaran pajak dimuka (kredit pajak) maka pada akhir tahun penghasilan yang dipotong PPh Final juga tidak lagi dihitung ulang PPh-nya (tidak lagi diperhitungkan di SPT Tahunan).

Contoh:

Tn. Sunaryo memiliki gedung bernama “MENARA” dan menyewakan gedung tersebut ke pihak lain. PT. BINA ARTHA menyewa salah satu ruangan di gedung MENARA. Karena penghasilan sewa ruangan ditetapkan sebagai penghasilan yang dikenakan PPh Final sebesar 10% maka pada saat membayar uang sewa, PT. BINA ARTHA membayar uang sewa sebesar 90% dan menyerahkan bukti potong PPh Final 10%. Oleh Tn. Sunaryo, penghasilan sewa ruangan tersebut tidak lagi diperhitungkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Selain itu potongan pajak final atas sewa ruangan juga tidak lagi diperhitungkan sebagai kredit pajak pada SPT Tahunan.

Karena kekhasan karakteristik pengenaan PPh Final seperti di atas maka WP yang memiliki penghasilan final harus memisahkan pencatatan penghasilan-penghasilan yang dikenakkan PPh biasa (PPh non final). Konsekuensi lain dari pengenaan PPh atas suatu penghasilan adalah harus dipisahkan juga biaya-biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan yang dikenakan PPh Final. Biaya-biaya tersebut tidak boleh dimasukkan sebagai pengurang penghasilan dalam menghitung PPh terutang pada akhir tahun di SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Contoh:

Untuk membuat kontrak sewa ruangan sebagaimana contoh diatas, Tn. Sunaryo membayar biaya notaris sebesar Rp. 5.000.000,-. Karena notaris tersebut digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang dipotong PPh Final maka biaya notaris tersebut tidak boleh diperhitungkan lagi dalam PPh akhir tahun dalam SPT Tahunan.

Dengan prinsip tidak adanya perhitungan ulang PPh atas penghasilan yang dikenakan PPh final maka bagi WP yang seluruh penghasilannya dikenakan PPh Final, pada akhir tahun pajak terhutang “NIHIL” karena walaupun penghasilan dan biaya dilaporkan perhitungan pajak/fiskal akan dikoreksi semua.

Adapun jenis-jenis penghasilan yang dikenakan PPh Final beserta tarif dan Dasar Hukumnya secara lengkap dapat dilihat dibawah ini :

Daftar Penghasilan WP Orang Pribadi Yang Dikenakan PPh Final

NO	OBJEK PAJAK	TARIF	DASAR HUKUM
1	Penghasilan yang diterima/diperoleh WP OP dari transaksi penjualan saham di bursa efek : - Untuk semua transaksi semua saham - Untuk transaksi penjualan saham sendiri	0,1% x Ph Bruto (0,1% x PPh Bruto) + (0,5% x nilai saham pada saat IPO)	PP No.41/1994 jo. PP No.14/1997 jo KMK-282/KMK.04/1997 SE-06/Pj.04/1997 jo PMK-256/PMK.03/2008
2	Penghasilan WPOP berupa hadiah undian	25% x Ph Bruto	PP No.132/2000
3	Penghasilan bunga deposito yang diterima WPOP, termasuk simpanan pada bank DN yang memiliki cabang di LN	20% x Ph Bruto	PP No.131/2000 KMK-51/KMK.04/2001
4	Penghasilan bunga tabungan, jasa, giro, dan diskonto SBI	20% x Ph Bruto	PP No.131/2000 KMK-51/KMK.04/2001
5	Penghasilan WPOP dari sewa tanah dan/atau bangunan	10% x Ph Bruto	Pp No.5/2002 jo.
6	Penghasilan yang diterima oleh WPOP dari investor atas penyerahan bangunan dengan kontrak BUT	5% x Nilai tertinggi dari nilai pasar dan NJOP	PMK.257/PMK.03/2008
7	Penghasilan WPOP yang melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah/bangunan	5% x Nilai tertinggi dari nilai pengalihan dan NJOP	PP No.48/1994 jo. PP No.27/1996 jo. PP No.79/1999 jo. PP No.71/2008 jo. KMK-392/KMK.04/1996 SE-04/Pj.33/1996 jo PMK-243/KMK.03/2008
8	Penghasilan yang diteri,a/diperoleh WP/OP atau Badan berupa bunga dan diskonto obligasiyang di jula di bursa efek : - Diterima WP DN - Diterima WP LN	20% x Ph Bruto 20% x Ph Bruto	KEP.227/PJ/2002 KMK-121/KMK.03/2002 PMK.258/PMK.04/2008 PP No.16/2009
9	Penghasilan WPOP berupa selisih lebih karena revaluasi aktiva tetap	10% selisih dari nilai appraisal dan NSBF	PMK.79/PMK.03/2008
10	Penghasilan yang diterima/diperoleh WPOP DN sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan tertentu berupa : - Uang tebusan pensiun & THT yang dibayar sekaligus - Uang pesangon	0% x (<50 juta) 5% x (<50 juta s.d 100 juta) 15% x (<50 juta s.d 500 juta) 25% x (>500 juta)	PP No.68/2009
11	Penghasilan yang diterima oleh OP dengan status WPLN berupa imbalan atas pekerjaan, jasa atau kegiatan	20 % x Ph Bruto	Pasal 26 UU PPh jo. PMK-252/PMK.03/2008 PER-31/PJ./2009 jo PER-57/PJ./2009
12	Penghasilan yang diterima oleh pejabat Negara, PNS, TNI/Polri dan ensiunan berupahonorarium dan imbalan lainnya yang dibebankan kepada keuangan Negara atau keuangan daerah	0 % 5 % 15 %	PP No.80/2010
13	Penghasilan WPOP berupa bunga simpanan anggota koperasi	0 % 10 %	PMK-112/PMK.03/2010
14	Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia yang diterima WPLN selain BUTdi Indonesia dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi LN	20 % xperkiraan penghasilan bruto	PPh pasal 26 KMK-24/KMK.04/1994
15	Dividen	6 % x jumlah yang dibayarkn	PMK-11/PMK.03/2010

PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI (PPH OP) | OBJEK PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

Gunakan company directory dibawah ini untuk menghubungi kami baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan jasa kami. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan.

Terima kasih.

Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) | Objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi

noreply@blogger.com (CAMDEN | BINA JASA Consultant) — Fri, 08 Feb 2013 11:53:00 +0000

Objek PPh Orang Pribadi adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Orang Pribadi, baik yang berasal dari Indonesia atau dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dalam pasal 4 ayat (1) UU PPh ditegaskan contoh tambahan kemampuan ekonomis, yang dapat dikelompokkan menjadi 4 macam yaitu :

A. Penghasilan dari pekerjaan

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang;

2. Hadiah dari pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.

B. Penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas

1. Laba usaha;

2. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan atau pekerjaan bebas.

C. Penghasilan dari modal (investasi)

1. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :

a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal ;

b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota ;

c. Keuntungan pengalihan harta dalam likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha ; atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun ;

d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keaagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro kecil, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan ; dan

e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan ;

2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang ;

3. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian laba dari sisa hasil usaha koperasi ;

4. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak

5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

D. Penghasilan lain-lain

1. Hadiah dari undian.

2. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya ;

3. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala ;

4. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;

5. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;

6. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

7. Penghasilan dari usaha berbasis syariah

8. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai KUP

9. Surplus Bank Indonesia

Dari penegasan bahwa tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak merupakan objek pajak kecuali ditetapkan sebaliknya.

Dalam pasal 4 ayat (2) ditentukan bahwa jenis-jenis penghasilan tertentu pajaknya ditetapkan secara final sehingga semua jenis penghasilan di Indonesia dapat digolongkan menjadi 3 macam yaitu :

1. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang dipotong PPh Final (Pasal 4 ayat (2));

2. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak PPh tidak bersifat final (Pasal 4 ayat (1));

3. Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak (Pasal 4 ayat (3))

Gunakan company directory dibawah ini untuk menghubungi kami baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan jasa kami. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan.

Terima kasih.

CAMDEN Konsultan Pajak

Wisma Iskandarsyah Blok A-10
Jl. Iskandarsyah Raya Kav. 12 - 14 Jakarta Selatan 12160

Phone : 021 27091445

Mobile : 081319863888

Email : camdenkapital@gmail.com | binajasareksaprima@gmail.com
Website : http://www.camdenpajak.id/

Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) | Penyusutan dan Amortisasi Aset Perusahaan

noreply@blogger.com (CAMDEN | BINA JASA Consultant) — Thu, 07 Feb 2013 06:02:00 +0000

Biaya penyusutan suatu harta sangat dipengaruhi oleh nilai harta tersebut pada saat perolehannya. Hal lain yang berpengaruh adalah umur ekonomis, metode penyusutan serta nilai sisa harta tersebut setelah berakhirnya umur ekonomis.

Dalam akuntansi komersial pengusaha bebas menentukan metode penyusutan, umur ekonomis serta nilai sisa suatu harta. Tetapi hal tersebut akan menimbulkan biaya penyusutan serta beban pajak yang tidak seragam diantara wajib pajak. Selain itu dalam audit pajak juga akan timbul perdebatan antara wajib pajak dan pemeriksa pajak dengan Wajib Pajak maka pemerintah menganggap perlu adanya keseragaman metode penyusutan atas suatu harta. Tulisan ini akan membahas masalah metode penyusutan atas suatu harta menurut ketentuan pajak.

PENYUSUTAN

Hal-hal yang menentukan besarnya biaya penyusutan adalah nilai perolehan, umur ekonomis, metode penyusutan serta nilai sisa harta. Biaya penyusutan per tahun dihitung dengan rumus :

Biaya Penyusutan per tahun = Nilai perolehan Harta – Nilai Sisa

Umur Ekonomis

Disini akan difokuskan pada umur ekonomis, metode penyusutan, nilai sisa serta tarif penyusutan.

A. Umur Ekonomis

Menurut ketentuan pajak, umur ekonomis/masa manfaat suatu aktiva ditentukan berdasarkan kelompok-kelompok aktiva sebagai berikut :

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat
I. Bukan Bangunan Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4 II. Bangunan Permanen Tidak Permanen	4 tahun 8 tahun 16 tahun 20 tahun 20 tahun 10 tahun

Dalam rangka memberikan keseragaman kepada Wajib Pajak, Menteri Keuangan telah menetapkan jenis-jenis harta yang termasuk dalam setiap kelompok masa manfaat yang harus diikuti oleh Wajib Pajak. Daftar Harta tersebut selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. (Peraturan Menteri Keuangan 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan).

Contoh :

Apapun jenis usaha Wajib Pajak, harta berupa komputer, printer dan scanner ditentukan golongan 1 sehingga dianggap berumur 4 tahun. Padahal bisa saja secara akuntansi komputer tersebut dianggap berumur hanya 2 tahun.

B. Metode Penyusutan

a. Metode garis lurus yaitu penyusutan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut.

Contoh :

Sebuah gedung yang harga perolehannya Rp 100.000.000 dan masa manfaatnya 20 (dua puluh) tahun, maka penyusutannya setiap tahun adalah sebesar Rp 5.000.000 (Rp 100.000.000 : 20)

b. Metode saldo menurun yaitu penyusutan dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku. Jika Wajib Pajak memilih menggunakan metode saldo menurun, nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus di susutkan sekaligus.

Contoh :

Sepeda motor 15 buah yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Januari 2011 dengan harga perolehan sebesar Rp 150.000.000. Masa manfaat dari sepeda motor berdasarkan PMK 96/PMK.03/2009 adalah 4 (empat) tahun. Tarif penyusutan untuk golongan I dengan metode saldo menurun ditetapkan 50 % (lima puluh persen), perhitungannya adalah sebagai berikut :

Tahun	Tarif	Penyusutan	Akm.Penyusutan	Nilai Sisa Buku Fiskal
Harga Perolehan				Rp. 150.000.000
2011	50%	Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000
2012	50%	Rp.125.000.000	Rp.125.000.000	Rp. 37.500.000
2013	50%	Rp. 18.750.000	Rp.131.250.000	Rp. 18.750.000
2014	-	Rp. 18.750.000	Rp.150.000.000	-

Penggunaan metode penyusutan atas harta harus dilakukan secara taat azas.

C. Nilai Sisa

Menurut ketentuan pajak, nilai sisa suatu aktiva setelah berakhirnya umur ekonomis adalah nihil. Jadi, pajak tidak mengenal nilai sisa/nilai residu sehingga semua nilai perolehan harta harus habis disusutkan.

D. Tarif Penyusutan

Tarif penyusutan ditentukan berdasarkan metode serta umur ekonomis harta. Bila suatu harta ditentukan masuk kelompok I maka umur ekonomisnya dianggap 4 tahun. Bila metode penyusutan yang dipilih atas harta tersebut adalah metode garis lurus maka tarif penyusutannya adalah 100% umur ekonomis atau sama dengan 100% : 4 = 25%. Bila metode penyusutan yang dipilih adalah metode saldo menurun maka tarif penyusutannya adalah 2 kali tarif metode garis lurus. Jadi bila suatu harta masuk kelompok I (umur 4 tahun) dan metode yang dipilih adalah saldo menurun maka tarif penyusutannya adalah 2 x 100% : 4 = 50% atau 2 x 25% = 50 %.

Dibawah ini tercantum daftar selengkapnya dari tarif penyusutan. Perhatikan bahwa tarif penyusutan ditentukan berdasarkan kelompok harta dan tarif untuk metode saldo menurun adalah 2 kali tarif garis lurus.

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4 II. Bangunan Permanen Tidak Permanen	4 tahun 8 tahun 16 tahun 20 tahun 20 tahun 10 tahun	2,5% 12,5% 6,25% 5% 5% 10%	50% 25 % 12,5 % 10%

Bangunan tidak permanen didefinisikan sebagai bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan, yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Misalnya, barak atau asrama yang dibuat dari kayu untuk karyawan.

Harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus. Harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus atatu metode saldo menurun. Sesuai dengan pembukuan Wajib Pajak, alat-alat kecil (small tools) yang sama atau sejenis dapat disusUtkan dalam satu kelompok.

E. Saat Dimulainya Penyusutan

Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

Contoh I :

Pengeluaran untuk pembangunan sebuah gedung adalah sebesar Rp 100.000.000 Pembangunan dimulai pada bulan Oktober 2011 dan selesai untuk digunakan pada bulan Maret 2012. Penyusutan atas harga perolehan bangunan gedung tersebut dimulai pada bulan Maret tahun pajak 2012.

Contoh 2 :

Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Juli 2011 dengan harga perolehan sebesar Rp 100.000.000. Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 (empat) tahun. Metode penyusutannya adalah saldo menurun sehingga tarif penyusutannya 50% (lima puluh persen). Perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut :

Tahun	Tarif	Penyusutan	Akm.Penyusutan	Nilai Sisa Buku
Harga Perolehan				Rp. 100.000.000
2011	6/12 x 50%	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000	Rp. 75.000.000
2012	50%	Rp. 37.500.000	Rp. 62.500.000	Rp. 37.250.000
2013	50%	Rp. 18.750.000	Rp. 81.250.000	Rp. 18.750.000
2014	50%	Rp. 9.375.000	Rp. 90.625.000	Rp. 9.375.000
2015		Rp. 9.375.000	Rp.100.000.000	0

Contoh 3.

PT X yang bergerak di bidang perkebunan membeli traktor pada tahun 2011. Perkebunan tersebut mulai menghasilkan (panen) pada tahun 2012. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, penyusutan traktor tersebut dapat dilakukan mulai tahun 2012.

F. Penyusutan Atas Tanah

Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh tanah hak milik, termasuk tanah berstatus hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang pertama kali tidak boleh disusutkan (dikapitalisasikan dalam harga tanah). Contohnya harga perolehan tanah serta pengurusan hak-hak tersebut dari instasi yang berwenang untuk pertama kalinya.

Biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai diamortisasikan selama jangka waktu hak-hak tersebut.

Contoh :

Biaya perpanjangan Hak Guna Bangunan selama 4 tahun adalah sebesar Rp 40.000.000. Maka biaya perpanjangan tersebut diamotisasikan selama 4 tahun. Apabila tanah tersebut dipergunakan untuk memperoleh penghasilan dan nilai tanah tersebut berkurang karena penggunaannya untuk memperoleh penghasilan, maka tanah tersebut harus disusutkan.

Contoh :

Tanah yang digunakan untuk perusahaan genteng, perusahaan keramik, atau perusahaan batu bata disusutkan untuk mencerminkan nilai tanah yang sebenarnya. Penyusutan dilakukan dengan memperkirakan masa manfaat tanah sampai berakhirnya masa penggunaan tanah untuk bahan baku genteng, keramik atau batu bata.

Adapun peraturan baru tentang penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang dimiliki dan di gunakan dalam bidang usaha tertentu yang diatur dalam PMK-249/PMK.03/2008 dimana WP yang bergerak dalam bidang usaha tertentu dapat melakukan penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

Bidang usaha tertentu yang dimaksud meliputi :

a.1 bidang usaha kehutanan, yaitu bidang usaha hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, dan hasil yang tanamannya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam lebih dari 1 (satu) tahun ;

a.2 bidang usaha perkebunan tanaman keras, yaitu bidang usaha perkebunan yang tanamannya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam lebih dari 1 (satu) tahun ;

a.3 bidang usaha peternakan, yaitu bidang usaha peternakan dimana ternak dapat berproduksi berkali-kali dan baru dapat dijual setelah di pelihara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Harta berwujud yang dimaksud berupa aktiva tetap yang dimiliki dan digunakan serta merupakan komoditas pokok dalam bidang usaha tertentu, yaitu :

a. Bidang usaha kehutanan, meliputi tanaman kehutanan kayu

b. Bidang usaha industry perkebunan tanaman keras, meliputi tanaman keras

c. Bidang usaha peternakan meliputi ternak, termasuk ternak sapi pejantan

Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud di mulai pada bulan produksi komersial, dimana bulan penjualan mulai dilakukan.

AMORTISASI

Sebagaimana halnya dengan aktiva tetap berwujud, aktiva tidak berwujud juga disusutkan (diamortisasikan) dengan memperhatikan 5 hal yaitu nilai perolehan, masa manfaat, nilai sisa, metode penyusutan (amortisasi) serta tarif amortisasi. Ketentuan pajak atas amortisasi aktiva tidak berwujud hampir sama dengan ketentuan penyusutan aktiva tetap. Perbedaan hanya terletak pada tidak dikenalnya pengelompokkan aktiva berupa bangunan permanen atau tidak permanen. Ketentuan amortisasi tentang pengelompokkan jenis aktiva, penentuan masa manfaat, metode amortisasi, tarif serta nilai sisa sama dengan ketentuan penyusutan.

Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut :

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif amortisasi berdasarkan metode
Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelomok 1	4 tahun	25 %	50 %
Kelomok 2	8 tahun	12,5 %	25 %
Kelomok 3	16 tahun	6,25 %	12,5 %
Kelomok 4	20 tahun	5 %	10 %

Perhatikan daftar amortisasi diatas. Daftar tersebut sama persis dengan daftar penyusutan baik dalam penentuan kelompok aktiva tidak berwujud, masa manfaat, metode amortisasi maupun tarif amortisasi. Karena aktiva tidak berwujud tidak mengenal kelompok bangunan maka ketentuan penyusutan bangunan tidak dicantumkan.

Untuk harta tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak tercantum pada kelompok masa manfaat yang ada, maka Wajib Pajak menggunakan masa manfaat yang terdekat. Misalnya harta tak berwujud dengan masa manfaat yang sebenarnya 6 (enam) tahun dapat menggunakan kelompok masa manfaat 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) tahun. Dalam hal masa manfaat yang sebenarnya 5 (lima) tahun, maka harta tak berwujud tersebut diamortisasi dengan menggunakan kelompok masa manfaat 4 (empat) tahun.

A. Amortisasi Hak Penambangan Migas

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak bidang penambangan migas dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.

Metode satuan produksi adalah perbandingan antara realisasi penambangan migas pada tahun yang bersangkutan dengan taksiran jumlah seluruh kandungan migas dilokasi tersebut yang dapat diproduksi.

Apabila ternyata jumlah produksi yang sebenarnya lebih kecil dari yang diperkirakan, sehingga masih terdapat sisa pengeluaran untuk memperoleh hak atau pengeluaran lain, maka atas sisa pengeluaran tersebut boleh dibebankan sekaligus dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Contoh :

Pengeluaran untuk memperoleh Hak Penambangan Migas dengan potensi 10 juta barel adalah sebesar Rp 50 Miliar. Penegeluaran tersebut diamortisasi sesuai dengan persentase satuan produksi yang direalisasikan dalam tahun yang bersangkutan. Jika dalam satu tahun pajak ternyata jumlah produksi mencapai 3 juta barel yang berarti 30% dari potensi yang tersedia, maka besarnya amortisasi pada tahun tersebut adalah 30% dari pengeluaran atau Rp 15 miliar.

B. Amortisasi Perolehan Hak Selain Penambangan Migas

Pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain minyak dan gas bumi, hak pengusahaan hutan, atau hasil alam lainnya seperti hak pengusahaan hasil laut diamortisasi berdasarkan metode satuan produksi dengan jumlah setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) setahun.

Contoh :

Pengeluaran untuk memperoleh HPH dengan potensi 10 juta ton kayu, adalah sebesar Rp 50 miliar. Pengeluaran tersebut diamortisasi sesuai dengan persentasi satuan produksi yang direalisasikan dalam setahun yang bersangkutan. Jika dalam satu tahun pajak ternyata jumlah produksi mencapai 3 juta ton yang berarti 30% dari potensi yang tersedia, maka walaupunjumlah produksi pada tahun tersebut mencapai 30 % dan jumlah potensi yang tersedia, besarnya amortisasi yang diperkenankan pada tahun tersebut adalah 20 % dari pengeluaran atau Rp 10 miliar.

C. Pengalihan Harta Tak Berwujud

Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud, maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut.

Contoh :

PT X mengeluarkan biaya perolehan hak penambangan migas sebesar Rp 500 miliar. Taksiran jumlah kandungan minyak di daerah tersebut adalah 200 juta barel. Setelah produksi minyak mencapai 100 juta barel (50 %), PT X menjual hak penambangan tersebut kepada pihak lain dengan harga Rp 300 miliar. Perhitungan laba rugi dan penjualan hak tersebut sebagai berikut :

Harga Perolehan Rp 500M

Amortisasi yang telah dilakukan 100.000.000 x 50% Rp 250M

200.000.000

Nilai buku harta Rp 250M

Harga Jual harta Rp 300M

Laba pengalihan harta Rp 50M

Apabila pengalihan harta tersebut diatas memenuhi syarat Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b (sumbangan atau hibah yang bukan obyek pajak), maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian pihak yang mengalihkan.

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya untuk bidang usaha tertentu dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran atau pada bulan produk komersial, bulan dimana penjualan mulai dilakukan.

Bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam PMK-248/PMK.03/2008 meliputi :

a. Bidang usaha kehutanan, yaitu bidang usaha hutan, dan hasil hutan, dan hasil yang tanamannya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam lebih dari 1 (satu) tahun;

b. Bidang usaha perkebunan tanaman keras, yaitu bidang usaha perkebunan yang tanamannya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam lebih dari 1 (satu) tahun;

c. Bidang usaha peternakan, yaitu bidang usaha peternakan dimana ternak dapat berproduksi berkali-kali dan baru dapat dijual setelah dipelihara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Bagaimana CARA MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN BADAN (PPH BADAN) SPT TAHUNAN PPH BADAN 2012 ?

Pajak Penghasilan Badan | Kompensasi Kerugian

noreply@blogger.com (CAMDEN | BINA JASA Consultant) — Mon, 04 Feb 2013 10:18:00 +0000

Jika Wajib Pajak Badan yang menggunakan pembukuan mengalami kerugian dalam tahun-tahun sebelumnya maka kerugian fiskalnya dapat dikompensasi 5 (lima) tahun sejak dialaminya kerugian (Pasal 6 ayat (2) UU PPh).

Kompensasi kerugian hanya diperbolehkan diisi oleh Wajib Pajak yang menyelengggarakan pembukuan. Kompensasi yang boleh diisikan adalah jumlah kerugian fiskal yang telah terjadi untuk tahun pajak 5 (lima) tahun.

Jika pengeluaran-pengeluaran yang diperbolehkan secara fiskal terdapat kerugian fiskal maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 (lima) tahun berturut-turut di mulai sejak tahun berikutnya sesuadah tahun didapatkannya kerugian tersebut.

Contoh :

PT.ABC dalam tahun 2010 menderita kerugian fiskal sebesar Rp 1.200.000.000. Periode 5 tahun berikutnya rugi laba fiskal PT ABC sebagai berikut :

Tahun 2011, laba fiskal = Rp. 200.000.000

Tahun 2012, laba fiskal = (Rp.300.000.000)

Tahun 2013, laba fiskal = NIHIL

Tahun 2014, laba fiskal = Rp.100.000.000

Tahun 2015, laba fiskal = Rp.800.000.000

Kompensasi kerugian sebagai berikut :

Rugi fiskal tahun 2010 = (Rp . 1.200.000.000)

Laba fiskal tahun 2011 = Rp. 200.000.000 (-)

Sisa rugi fiskal tahun 2010 = (Rp. 1.000.000.000)

Rugi fiskal tahun 2012 = Rp. 300.000.000

Sisa rugi fiskal tahun 2010 = (Rp. 1.000.000.000)

Laba fiskal tahun 2013 = NIHIL

Sisa rugi fiskal tahun 2010 = (Rp. 1.000.000.000)

Laba fiskal tahun 2014 = Rp. 100.000.000 (-)

Sisa rugi fiskal tahun 2010 = (Rp. 900.000.000)

Laba fiskal tahun 2015 = Rp. 800.000.000 (-)

Sisa rugi fiskal tahun 2010 = (Rp. 100.000.000)

Sisa rugi fiskal tahun 2010 sebesar Rp 100 juta tersebut sudah tidak bisa dikompensasikan lagi karena jangka waktu kompensasi selama lima tahun sudah kadaluarsa.

Bagaimana cara menghitung Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan 2012?

CARA MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN BADAN (PPH BADAN) SPT TAHUNAN PPH BADAN 2012

SPT Tahunan PPh Badan 2012 | Contoh Kasus Rekonsiliasi Fiskal

noreply@blogger.com (CAMDEN | BINA JASA Consultant) — Mon, 04 Feb 2013 10:15:00 +0000

Berikut ini kami sertakan contoh kasus Rekonsiliasi Fiskal dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan (PPh badan) yang digunakan untuk menghitung PPh Badan terutang dalam SPT Tahunan PPh Badan 2012.

Dana pensiun ABC adalah dana pensiun yang didirikan oleh PT AGUNG untuk mengelola iuran pensiun para karyawannya. Hasil iuran pensiun yang terkumpul setiap bulannya diinvestasikan dalam bentuk deposito. Karena suku bunga deposito yang cenderung menurun maka manager investasi Dana Pensiun ABC ingin berinvestasi di saham-saham serta obligasi di bursa efek yang memberikan hasil yang lebih besar. Penghasilan dari investasi saham di bursa ada 2 macam yaitu laba jual beli saham (capital gain) dan penghasilan berupa dividen sedangkan penghasilan investasi di obligasi berupa bunga/diskonto obligasi.

Mulai tahun 2012 direksi PT. AGUNG mengusulkan agar iuran pensiun yang terkumpul diinvestasikan dalam bentuk penyertaan modal dengan prosentase kepemilikan sebesar 20% serta peminjaman kepada PT. PUTRA AGUNG, anak perusahaan PT. AGUNG, karena PT. PUTRA AGUNG sedang membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya.

Perincian penghasilan dan biaya tahun 2010 sebagai berikut :

Penghasilan :

- Bunga deposito Rp. 1.000.000.000

- Bunga obligasi di bursa Rp. 1.500.000.000

- Dividen saham di bursa Rp. 200.000.000

- Capital gain jual beli saham di bursa Rp. 2.000.000.000

- Bunga pinjaman ke PT. Putra AGUNG Rp. 500.000.000

- Dividen dari PT. Putra AGUNG Rp. 100.000.000

- Jumlah Total Penghasilan Rp. 5.300.000.000

Biaya :

- Biaya transaksi saham di bursa saham efek Rp. 150.000.000

- Biaya transaksi obligasi di bursa saham efek Rp. 200.000.000

- Biaya operasional kantor (joint cost) Rp. 2.000.000.000

Pertanyaan:

Manajer investasi Dana Pensiun ABC bertanya kepada anda penghasilan apa saja yang menjadi objek pajak Dana Pensiun tersebut dan biaya-biaya apa saja yang dapat menjadi pengurang penghasilan. Lebih jauh lagi ia bertanya bagaimana cara menghitung pajak dana pensiun .

Penghasilan	Komersial	Fiskal
Penghasilan	Komersial	Objek pajak tidak final (pasal 4 ayat (1) UU PPh)	Objek pajak final (pasal 4 ayat (2) UU PPh)	Bukan Objek pajak (pasal 4 ayat (3) UU PPh)
Bunga deposito diterima Dana pensiun	Rp.1.000.000.000			Rp.1.000.000.000
Bunga obligasi di bursa diterima Dana pensiun	Rp.1.500.000.000			Rp.1.500.000.000
Dividen saham di bursa diterima Dana pensiun	Rp. 200.000.000			Rp. 200.000.000
Capital gain jual beli saham di bursa	Rp.2.000.000.000		Rp.2.000.000.000
Bunga pinjaman dari PT Putra AGUNG	Rp. 500.000.000	Rp.500.000.000
Dividen dari PT Putra AGUNG	Rp. 100.000.000	Rp.100.000.000
Jumlah Pemasukan	Rp.5.300.000.000	Rp.600.000.000	Rp.2.000.000.000	Rp.2.700.000.000
Biaya :
Non Deductible Expense
Biaya transaksi saham di bursa saham efek	Rp. 150.000.000		Rp. 150.000.000
Biaya transaksi obligasi di bursa saham efek	Rp. 200.000.000			Rp. 200.000.000
Non Deductible Expense
1. Biaya transaksi saham di bursa saham efek	Rp. 150.000.000		Rp. 150.000.000
2. Biaya transaksi obligasi di bursa saham efek	Rp. 200.000.000			Rp. 200.000.000
Deductible Expense :
1.bagian dari joint cost secara proposional menurut perbandingan penghasilan objek pajak tidak final dengan total penghasilan 600.000 x Rp 2 M 5.300.000	Rp.2.000.000.000	Rp.226.415.000	Rp. 754.716.981	Rp.1.018.867.925
Laba secara komersial	Rp.2.950.000.000	Rp.373.585.000	Rp.1.095.283.019	Rp.1.679.132.075

Penjelasan :

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf g UU PPh, iuran yang di terima Dana Pensiun bukan merupakan objek pajak. Sedangkan berdasarkan pasal 4 ayat (3) huruf h UU PPh jo PMK-234/PMK.03/2009 hasil investasi Dana Pensiun dalam bentuk bunga deposito, bunga obligasi dan pasar modal serta dividen saham, bukan objek pajak. Penghasilan berupa capital gain / biaya berupa capital loss direkonsiliasi karena transaksi di bursa dikenakan PPh final 0,1 %.

Penghasilan bunga dividen dan bunga dari PT PUTRA AGUNG tidak terdapat dalam daftar penghasilan yang bukan objek pajak dan tidak pula tercantum dalam daftar penghasilan yang di kenakan dari PPh final sehingga merupakan objek pajak.

Biaya yang terkait langsung dengan penghasilan bukan objek pajak dan penghasilan final tidak boleh menjadi pengurang. Yang diperbolehkan adalah biaya yang terkait langsung dengan penghasilan yang termasuk objek pajak. Jika terdapat biaya yang digunakan secara bersama-sama untuk mendapatkan semua jenis penghasilan diatas maka biaya yang di akui sebagai pengurang penghasilan dihitung secara proposional.

Apabila anda sedang memiliki masalah perpajakan dan merasa membutuhkan jasa konsultan pajak, Anda sudah menemukan tempat yang tepat. Hubungi Camden Tax Consultant baik untuk konsultasi maupun apabila berminat menggunakan jasa Konsultan Pajak di Jakarta. Kami akan segera merespon Anda secepat yang bisa kami lakukan.

CAMDEN KONSULTAN PAJAK

Wisma Iskandarsyah Blok A-10
Jl. Iskandarsyah Raya Kav. 12 – 14 Jakarta Selatan 12160
Mobile/WA : 021-27091445 / 081319863888
Email : camdenkapital@gmail.com

SPT Tahunan PPh Badan 2012 | Contoh Format Rekonsiliasi Fiskal

noreply@blogger.com (CAMDEN | BINA JASA Consultant) — Mon, 04 Feb 2013 10:08:00 +0000

Dalam menyajikan hasil rekonsiliasi fiskal dalam laporan keuangan tentunya harus menyesuaikan dengan format yang lazim digunakan. Berikut ini adalah contoh format rekonsiliasi fiskan yang digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan badan (PPh Badan) yang kemudian hasilnya akan dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan.

Contoh format Rekonsiliasi Fiskal sebagai berikut :

Akun	Komersial	Rekonsiliasi	Fiskal
Peredaran usaha (tidak final)	Rp. 1.000.000.000,-	-	Rp. 1.000.000.000,-
Biaya usaha (deductible expense)	Rp. 800.000.000,-	-	Rp. 800.000.000,-
Biaya piknik (non deductible)	Rp. 50.000.000,-	Rp.50.000.000,-	Rp. 0,-
Laba Operasi	Rp 150.000.000,-	Rp 50.000.000,-	Rp 200.000.000,-
Penghasilan bunga,jasa,giro (final)	Rp. 10.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Rp. 0,-
Laba bersih	Rp 160.000.000,-	Rp.40.000.000,-	Rp. 200.000.000,-