Blog-Pendidikan.com

Ujian Nasional Bukan Dihapus Tapi Dimoratorium

2016-11-26T15:26:00.000-08:00

Masuk di penghujung tahun 2016, ada-ada saja kejutan yang muncul di berbagai media dalam bentuk berita heboh ataupun unik bahkan sampai menjadi viral di berbagai media sosial. Mungkin diantara berita yang lagi booming saat ini adalah kabar tentang akan diberhentikannya pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2017. Mendengar dari teman-teman guru tentang kebenaran kabar ini, penulis langsung berusaha memberikan sedikit pencerahan melalui tulisan ini agar info penghapusan UN nantinya tidak membias, apalagi multitafsir. Ditambah lagi dengan adanya isu di medsos tentang pelarangan pungli yang kurang lebih memuat 58 bentuk pungli di sekolah, makin menambah polemik di kalangan guru. Tentu ini merupakan isu yang tak mungkin dibiarkan begitu saja, tapi perlu diklarifikasi oleh pihak terkait atau berwenang.

Jika seandainya kabar penghapusan UN ini kita bawa ke forum diskusi, maka hampir bisa dipastikan situasinya akan alot. Kita tahu persis bahwa di bulan November itu adalah titik awal bagi sekolah-sekolah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi UN yang sudah merupakan rutinitas tahunan.

Data yang beredar saat ini, hampir sebagian besar sekolah-sekolah di tanah air tahun ini akan melaksanakan UN berbasis komputer atau yang dikenal dengan UNBK atau juga biasa dikenal dengan CBT (Computer Based Test). Data peserta UNBK tahun 2016 yang dirilis Kemdikbud adalah 922.447 peserta, dimana 984 yang berasal dari Sekolah Jenjang SMP/MTs, 1.298 Sekolah Jenjang SMA/MA/SMTK/SMAK 2.100 Sekolah Jenjang SMK. Di tahun ini tentu saja akan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Sekolah yang sudah siap tempur dengan kesiapan yang matang tentu akan sangat kecewa mendengar isu penghapusan UN. Tapi di satu sisi ada yang gembira ketika mengetahui kabar ini. Yang gembira bisa jadi punya asumsi tersendiri, karena bagi mereka UN selama ini terlalu merepotkan dengan segala macam tetek-bngeknya bahkan yang paling parah lagi hajatan UN selalu identik dengan kecurangan terselubung. Namun apapun alasannya, kita harus siap melaksanakan kebijakan yang akan dibuat oleh bapak Muhadjir Efendy selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Lalu apa saja kebijakan yang sudah dipersiapkan pak Muhadjir terkait dengan pelaksanaan UN 2017? Kita simak penuturanya yang dikutip dari Detik.com

"Dimoratorium, di tahun 2017 ditiadakan," kata Muhadjir saat dihubungi, Jumat (25/11/2016).

"Pelaksanaannya tetap standard nasional. Badan Standardisasi Nasional akan mengawal, mengontrol, mengendalikan prosesnya. Jadi tidak ada lagi itu supply-supply soal ke daerah dikawal polisi," ujar mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini.

"Saya sudah dipanggil Pak Presiden, sebelum jumatan tadi saya dipanggil. Prinsipnya beliau sudah menyetujui, tinggal menunggu inpres," tutur Muhadjir.

"Ujian Nasional tetap akan saya lakukan sesuai dengan amanah Mahkamah Agung kalau semua pendidikan di Indonesia sudah bagus. Makanya nanti akan pemetaan saja. Nanti kita lihat apakah perbaikan di 2017 cukup signifikan," ujar Muhadjir.

Lalu bagaimana dengan tahun 2018, apakah akan ada UN?

"Hampir pasti belum ada. Itu kan tidak bisa setahun dua tahun (peningkatan kualitas sekolah secara merata)," ujar Muhadjir.

"Sekolah-sekolah kita yang di atas standar nasional sekarang hanya 30 persen, itu yang harus kita treatment," imbuhnya.

Jadi, boleh disimak apa kata pak menteri tentang mekanisme pelaksanaan UN mulai tahun 2017. Setidaknya ada beberapa kesimpulan tentang kebijakan baru pelaksanaan UN mulai tahun 2017:

UN bukan dihapus, tapi ditunda pelaksanaannya, sampai kapan? Iya, hingga kualitas pendidikan di Indonesia benar-benar merata

Jika mulai tahun 2017 tidak ada lagi pendistribusian soal dari pusat ke daerah maka sudah bisa dipastikan bahwa Ujian Akhir bukan lagi tanggung jawab pusat tapi sudah menjadi wewenang pemerintah daerah dari provinsi hingga tingkat kabupaten. Namun dalam hal ini, pelaksanaannya tetap berstandar nasional, karena Badan Standardisasi Nasional akan mengawal, mengontrol, mengendalikan prosesnya.

Walaupun ini baru rancangan, tapi kemungkinan besar akan terlaksana mulai 2017 karena Bapak Jokowi Selaku Presiden RI sudah menyetujuinya. Berarti tinggal menunggu Instruksi Presiden

Ujian akhir bagi siswa sekolah didesentralisasi. Pelaksanaan ujian akhir bagi siswa SMA-SMK dan sederajatnya diserahkan ke pemerintah provinsi. Untuk level SMP dan SD sederajatnya diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota.

Kelulusan siswa akan ditentukan oleh pihak sekolah. Hasil ujian akhir jadi salah satu pertimbangan, bukan jadi satu-satunya faktor penentu kelulusan. Presiden, kata Muhadjir, sudah setuju

Mungkin ini yang bisa dimaknai dari beberapa pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait isu penghapusan Ujian Nasional tahun 2017.

Dengan adanya moratorium UN, bukan berarti sekolah-sekolah di tanah air juga apatis dengan peningkatan kompetensi anak didik. Karena di era pak Anis Baswedan, keberadaan UN ini justru menjadi tolok ukur pemetaan kompetensi peserta didik yang diuji dengan 4 mapel UN. Apalagi jika melirik sedikit ke Finlandia yang sekarang jadi percontohan, mereka menilai tingkat kecerdasan anak dilihat dari kemampuan matematisnya. Maka boleh jadi ketersediaan mapel Metamatika sebagai alat uji itu akan tetap dipertahankan di Indonesia.

Semoga saja apa yang dicita-citakan pak Muhadjir tentang kualitas pendidikan yang merata di Indonesia akan diamini oleh seluruh pemerhati pendidikan di tanah air, sehingga secepatnya bisa tercapai.

Inilah Rilis Aplikasi DAPODIK Versi 2016, Tampang dan Fitur Lebih Elegan

2016-07-30T22:20:00.001-07:00

Aplikasi Dapodik versi 2016 yang dirilis perdana tanggal 30 Juli 2016

Tak lama berselang setelah Pra-Rilis, Aplikasi Dapodik Versi 2016 akhirnya berhasil dirilis ke publik untuk siap digunakan oleh seluruh sekolah yang tergabung dalam satuan pendidikan baik SD, SMP, SMA, maupun SMK dan SLB.

Berbeda dengan pendahulunya, Aplikasi ini merupakan aplikasi terpadu yang dapat digunakan oleh lima jenjang sekolah sekaligus.

Aplikasi Dapodik Versi 2016 disajikan dengan tranformasi tampilan baru yang lebih berwarna dari tampilan Aplikasi sebelumnya. Menu Aplikasi yang sebelumnya terletak di atas kini disajikan di sisi kiri aplikasi serta jika diperlukan menu ini dapat disembunyikan. Sekolah juga dapat menampilkan foto sekolah dan operator sekolah melalui pengaturan menu profil pengguna

Pendataan dengan aplikasi Dapodik Versi 2016 ini wajib dilakukan oleh seluruh satuan pendidikan di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Aplikasi Dapodik Versi 2016 digunakan untuk mendata 4 (empat) entitas data pokok pendidikan, yaitu:

1. Data Satuan pendidikan,

2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan,

3. Peserta Didik, serta

4. Substansi Pendidikan.

Pola input data masih sama persis dengan generasi sebelumnya, akan tetapi dalam proses validasi dibuat lebih ketat dari biasanya, terutama terkait validasi PTK. Apalagi dalam Aplikasi terbaru ini, menu tambahan PTK tidak bisa diakses lagi oleh pihak sekolah.

Ini berarti setiap ada penambahan PTK, sekolah tidak berhak menambahkan langsung dalam aplikasi Dapodik sekolah, tetapi harus melalui dinas pendidikan kabupaten/kota setempat.

Lebih jelasnya tentang hal ini dapat dilahat dalam Buku panduan Penggunaan Aplikasi Dapodik versi 2016 (rev.30 Juli 2016) yang bisa diunduh pada tautan dibawah. Sistem pengiriman masih tetap melalui metode sinkronisasi

Dengan diluncurkannya Aplikasi Dapodik Versi 2016, maka diharapkan tanggung jawab dan peran masing-masing stakeholder sekolah. Mulai dari peran kepala sekolah sampai pada kinerja operator sekolah. Tentu yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah kepala sekolah, terutama peran dalam pembagian tugas mengajar guru di setiap rombongan belajar (Rombel).

Demikian juga PTK terutama guru harus benar-benar menjamin kebenaran data yang akan diinput. Wali kelas pun harus tahu persis berapa anak asuh yang sebenarnya terdaftar pada rombelnya masing-masing.

Berikut ini merupakan daftar perubahan pada Aplikasi Dapodik 2016:

[Pembaruan] Pembaruan tampilan antarmuka pengguna
[Pembaruan] Fungsi ganti gambar profil pengguna
[Pembaruan] Penambahan menu Sekolah Aman pada data rinci sekolah
[Pembaruan] Penambahan kolom isian pada sanitasi di data rinci sekolah
[Pembaruan] Penambahan kolom Aktivitas Peserta didik pada tabel MoU Kerjasama untuk SMK pada data rinci sekolah
[Pembaruan] Penambahan isian nama wajib pajak di form sekolah
[Pembaruan] Menu dropdown di data rinci sekolah
[Pembaruan] Penambahan penilaian komponen pada input kondisi
[Pembaruan] Status tingkat kerusakan
[Pembaruan] Sidebar data periodik sarana, buku dan alat
[Pembaruan] Status kolom "vld"
[Pembaruan] Menu validasi (hanya 1 kali perbaikan)
[Pembaruan] Kolom ID Bank, Rekening Bank, dan Rekening atas nama
[Pembaruan] Kolom nama wajib pajak pada PTK
[Pembaruan] Sidebar daftar tugas tambahan
[Pembaruan] Menu paging pada tabel PTK
[Pembaruan] Penambahan kolom penerima KIP pada Peserta Didik
[Pembaruan] Penambahan kolom nomor KIP pada Peserta Didik
[Pembaruan] Penambahan kolom nama di KIP pada Peserta Didik
[Pembaruan] Penambahan kolom nomor KKS pada Peserta Didik
[Pembaruan] Penambahan kolom nomor registrasi akta lahir pada Peserta Didik
[Pembaruan] Penambahan kolom alasan menolak KIP pada Peserta Didik
[Pembaruan] Penambahan kolom NIK ayah, ibu, dan wali pada Peserta Didik
[Pembaruan] Menu paging pada tabel PD
[Pembaruan] Pengelompokan validasi berdasarkan tabel sekolah, sarpras, peserta didik, ptk, rombongan belajar, pembelajaran
[Perbaikan] Mengubah pengaturan bahasa tampilan standar menjadi bahasa Indonesia
[Perbaikan] Bug tidak bisa simpan pengguna pada tambah pengguna di menu manajemen pengguna
[Perbaikan] Bug tidak bisa tambah program pengajaran baru untuk SMA
[Perbaikan] Penonaktifan menu tambah/ubah/hapus di tabel akreditasi sekolah dan tabel blockgrant
[Perbaikan] Penyeragaman deteksi kepala sekolah di beranda dan validasi
[Perbaikan] Validasi email dan website pada DuDi
[Perbaikan] Perubahan nama kolom "keterangan" menjadi "spesifikasi"
[Perbaikan] Verifikasi format penulisan NPWP
[Perbaikan] Pengaturan pengisian no SK dan TMT berdasarkan jenis kepegawaian PTK
[Perbaikan] Perubahan nama kolom dari "NIK" menjadi "NIK/No. Passport untuk WNA" pada formulir PTK
[Perbaikan] Penguncian data rw. sertifikasi, inpassing non-PNS pada data rinci PTK
[Perbaikan] Perbaikan nama tab "Buku" menjadi "Buku yang pernah ditulis" pada data rinci PTK
[Perbaikan] Tambah baru PTK pada aplikasi dinonaktifkan
[Perbaikan] Penambahan kolom referensi "kembali bersekolah"
[Perbaikan] Perubahan penamaan kolom dari "Paket Keahlian" menjadi "Program Pengajaran" pada rombongan belajar
[Perbaikan] Informasi jumlah jam per kelompok matpel pada pembelajaran
[Perbaikan] Unduh excel validasi per kelompok validasi

Semoga dengan hadirnya Aplikasi Dapodik Versi 2016 ini adalah solusi permasalahan teknis yang selama ini dikeluhkan oleh PTK terutama sebagian besar guru penerima tunjangan sertifikasi di pelosok tanah air.

Aplikasi Dapodik versi 2016 (Installer unduh di sini)

Generate data prefill (unduh di sini)

Panduan Penggunaan Aplikasi Dapodik versi 2016 (unduh di sini)

Surat edaran Dirjen Dikdasmen (unduh di sini)

Jelang Rilis DAPODIK Terbaru Versi 2016, Ini Yang Harus Dipersiapkan Sekolah

2016-07-22T05:57:00.000-07:00

Hampir genap seminggu yang lalu, tepatnya pada tanggal 18 Juli 2016 seluruh sekolah di tanah air telah memulai aktivitas sebagaimana mestinya, di mana pada saat itu bersamaan pula dengan ditetapkannya peraturan oleh bapak menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan kegiatan Penerimaan Siswa Baru. Bahkan para orang tua murid pun dihimbau agar dapat terlibat langsung dan aktif dalam proses penerimaan siswa baru di sekolahnya masing-masing.

Baca : Sekolah BebasPerpeloncoan; Inilah Permendikbud RI Nomor 18 Tahun 2016

Tentu ini merupakan sebuah agenda tahunan yang berlangsung periodik. Sejalan dengan hari pertama masuk sekolah, pemutakhiran data pendidikan juga wajib untuk segera dipersiapkan.

Persiapan data yang dilakukan oleh semua stakeholder sekolah memang bukanlah hal yang baru. Karena sudah beberapa tahun terkahir ini, pengisian data sekolah dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang paling dikenal dengan nama DAPODIK. Oleh operator sekolah, data sekolah diisi secara online maupun offline melalui aplikasi DAPODIK.

Aplikasi ini tak perlu dibahas panjang lebar seperti apa wujudnya, karena bisa dipastikan semua pendidik (dalam hal ini guru) maupun tenaga kependidikan di seluruh pelosok tanah air sudah mengetahui persis seluk beluk dan manfaat penggunaan aplikasi ini. Hanya saja, di awal tahun 2016 ini, Dirjen Dikdasmen Kementrian Pendidikan dan kebudayaan tengah mempersiapkan aplokasi DAPODIK Versi 2016. Rencananya Aplikasi terbaru ini akan melayani pengisian data secara terpadu dari jenjang SD-SMP-SMA-SMK- bahkan dari jenjang SLB.

Secara Teknis aplikasi DAPODIK Versi 2016 juga mengalami banyak perkembangan dan perubahan, di antaranya dari sisi tampilan atau layout, prosedur registrasi, fitur serta atribut-atribut terbaru lainnya.

Beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh pihak sekolah sebelum aplikasi DAPODIK Versi 2016 benar-benar siap untuk digunakan :

1. Persiapan komputer server

Dengan adanya pengembangan aplikasi DAPODIK 2016 secara teknis sangat membutuhkan spesifikasi komputer yang cukup baik dan mumpuni untuk mengopersikannya. Ini perlu dipersiapkan agar proses pengisian DAPODIK dapat berjalan lancar mulai dari penginputan data sampai pada tahap sinkronisasi prosesnya tetap berjalan mulus. Berikut 3 hal penting terkait kesiapan komputer server :

A. Spesifikasi minimal perangkat keras

· Processor minimal Pentium Core Duo

· Memory minimal 2 GigaByte

· Storage tersisa minimal 400 MegaByte

· CD/DVD drive jika instalasi melalui media CD/DVD

B. Spesifikasi alternatif perangkat lunak

· Windows 7 32 & 64 Bit

· Windows 8 32 & 64 Bit

· Windows 8.1 32 & 64 Bit

· Windows 10 32 & 64 Bit

· Layar Monitor dengan resolusi minimal 1024 x 768

C. Web Browsing alternatif yang akan digunakan

· Mozilla Firefox Download

· Google Chrome Download

· Opera Download

· Comodo Download

· UC Browser Download

2. Persiapan SDM, Kode Registrasi dan Akun Aplikasi Dapodik

Dalam mengoperasikan Aplikasi DAPODIK, peran Operator dinilai sangat penting. Sudah barang tentu kepala sekolah memang haruslah selektif dalam memilih dan menetapkan operator, dan sebisa mungkin segera dibuatkan Surat Keputusan dan didaftarkan ke Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan(PDSPK) melalui laman: http://sdm.data.kemdikbud.go.id/.

Hanya operator yang sudah mengantongi SK-lah yang bisa melakukan verifikasi dan validasi data pokok pendidikan.

Terdapat pengembangan pada metode registrasi dalam Aplikasi Dapodik 2016, yaitu dapat dilakukan secara Off Line dan On Line

Sebagai mana biasanya, methode Off Line dilakukan dengan mendownload prefill sedangkan methode On Line registrasi dilakukan secara on line tanpa perlu mendownload prefill sebelumnya. Untuk keperluan registrasi ini maka Operator Dapodik setidaknya mempersiapkan Kode Regitrasi dan Akun Aplikasi Dapodik

Kode registrasi akan diperlukan untuk melakukan download prefill atau registrasi on line. Untuk SMA dan SMK kode registrasi dapat dilihat pada laman: http://sdm.data.kemdikbud.go.id/. Sedangkan untuk SD, SMP dan SLB dapat meminta/menanyakan ke KKdatadik di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat

Catatan :

Jangan melakukan registrasi dengan menggunakan prefill kadaluarsa (Prefill lama). Bagi operator baru (SD/SMP/SLB/SMA/SMK) dapat meminta user dan password Aplikasi Dapodik dari operator lama atau meminta dibuatkan akun baru kepada: KKdatadik Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Tim Support Dapodikdasmen Pusat

3. Persiapan data

Untuk mengisi data ke Aplikasi Dapodik 2016, tentu perlu ditunjang dengan data-data baru, walaupun sebelumnya memang sudah pernah ada data di dapodik versi lama. Lagi-lagi dalam hal ini peran operator sangat dibutuhkan. Namun untuk membantu proses pengumpulan data, telah disiapkan formulir pendataan.

Download : Formulir Pendataan

Bagi guru, siswa maupun tenaga kependidikan lainnya yang telah mengisi formulir ini kita sebut dengan Pemilik data. Data dari merekalah yang menjadi dasar bagi Operator Dapodik dalam entry data dan pemutakhiran data di Aplikasi Dapodik.

Di Aplikasi Dapodik 2016 juga ada penambahan validasi data Kartu Indonesia Pintar (KIP), oleh karenanya sekolah dapat mulai mendata siswanya yang telah menerima KIP. Validasi data akan meliputi Nomor KIP dan Nama yang tertera di KIP

Catatan :

Bagi peserta didik yang bersedia menerima KIP, inputkan data
yang diminta sesuai dengan yang tertera pada KIP.

Bagi peserta didik yang tidak bersedia menerima KIP , inputkan alasannya
(menolak, sudah mampu, menerima bantuan sejenis dari PEMDA)

Demikian info ini kami publikasikan, tentu saja untuk membantu pemahaman awal pihak sekolah di mana pun berada, agar di kemudian hari ada kemudahan menjalankan tugas dalam mendata sekolah masing-masing dan secara optimal bisa disajikan melalui aplikasi terbaru, DAPODIK Versi 2016. Semoga dapat membantu !

Revisi Pedoman Pengisian Blangko Ijazah SMK Tahun Pelajaran 2016/2017

2016-07-16T10:04:00.001-07:00

Setelah sebelumnya sempat dibagikan melalui portal Direktorat SMK, Pedoman Pengisian Blangko Ijazah SMK kembali mengalami revisi tertanggal 30 Juni 2016.

Hal ini disampaikan dalam bentuk edaran Litbang Kemdikbud No : 7697/H/TU/2016 tentang penjelasan pengisian blangko ijazah satuan pendidikan dasar dan menengah tahun pelajaran 2015/2016.

Berikut tiga Hal penting yang tertuang dalam edaran tersebut :

1. Penulisan nilai rata-rata rapor dan nilai ujian sekolah di ijazah ditulis dalam bentuk bilangan bulat pada skala 0-100 (tidak perlu menggunakan bilangan desimal), termasuk nilai rata-rata seluruh mata pelajaran (sesuai contoh terlampir). Perlu kami sampaikan bahwa edaran ini sejalan dengan Panduan Penilaian untuk SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB dan SMK yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah bulan Desember Tahun 2015. Bagi sekolah yang telah mengisi nilai ijazah dengan menggunakan bilangan desimal sebelum adanya edaran ini, maka ijazah tersebut tetap berlaku dan tidak perlu diganti

2. Ijazah bagi siswa dari sekolah yang tidak terakreditasi diterbitkan oleh satuan pendidikan penyelenggara ujian bagi siswa sekolah tersebut yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Penandatangan ijazah dilakukan oleh kepala sekolah pada satuan pendidikan penyelenggara yang sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah (BAN-S/M), sedangkan Ijazah untuk Paket A, Paket B, dan Paket C dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

3. Pada pengisian sekolah asal, untuk sekolah yang belum terakreditasi diisi dengan sekolah asal tempat belajar, sedangkan sekolah yang sudah terakreditasi, sekolah asal tetap diisi dengan nama sekolah penandatangan ijazah

Demikian Semoga informasi ini bisa membantu, terutama dalam menghindari terjadinya kesalahan dalam pengisian blangko ijazah

Download Pedoman Pengisian Blangko Ijazah SMK-rev 30 Juni 2016

Benarkah SMA/SMK Batal Dikelola Pemerintah Provinsi ?

2016-07-14T15:43:00.000-07:00

Para guru SMA/SMK mungkin terhenyak, terkejut, dan menarik nafas panjang ketika membaca sebuah berita dari sebuah kliping koran yang tidak jelas nama koran dan tanggal terbitnya yang beredar dengan cepat di media sosial.

Mengapa demikian? Karena isi berita tersebut adalah Mahkamah Konstitusi atau MK (seolah telah) memenangkan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Pasal 15 ayat 1 dan 2 serta Lampiran huruf A tentang Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan dalam sub-urusan Manajemen Pendidikan.

Uji materi undang-undang ini diajukan pada 7 Maret 2016 oleh empat wali murid dari Surabaya. Pemohon terdiri atas Ketua Komite SMAN 4 Surabaya Bambang Soenarko, Ketua Komite SMPN 1 Surabaya yang juga wali murid SMAN 5 Surabaya Enny Ambarsari, Radian Jadid dan Wiji Lestari.

Pada persidangan tersebut, penggugat menghadirkan Walikota Surabaya Tri Rismaharini, pakar hukum administrasi, Prof. Phillipus M. Hadjon, dan mantan hakim Konstitusi Haryono. Selain itu, juga menghadirkan Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya, Martadi dan tenaga administrasi honorer jenjang SMA/SMK. Poin utama dari gugatan tersebut adalah menolak pengalihan pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi. Hal tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Sebagai hak konstitusional warga negara, gugatan tersebut sah-sah saja dilakukan, dan salah satu wewenang MK adalah menguji sebuah Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945.

Putusan MK bersifat final dan mengikat. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, termasuk salah satu saksi yang menolak alih kelola SMA/SMK dari pemkab/pemkot ke pemprov dengan sejumlah alasan, seperti SMA/SMK di Surabaya sudah gratis alias tidak memberatkan orang tua/masyarakat. Pengelolaan SMA/SMK oleh pemprov hanya akan menjauhkan pelayanan pendidikan pemkab/pemkot kepada masyarakat. Kalau ada yang kurang, maka tugas pemprov untuk membantu, bukan menjauhkannya.

Menyikapi berita tersebut, sontak guru SMA/SMK pun ada yang pro aktif untuk mencari informasi informasi yang sahih dengan membuka laman MK, dan hasilnya MK memang belum memutuskan gugatan tersebut. Walau demikian, guru-guru SMA/SMK mungkin dag, dig, dug, khawatir gugatan tersebut dikabulkan oleh MK. Jika melihat kepada kecenderungan atau aspirasi yang berkembang di kalangan guru-guru SMA/SMK, mereka lebih cenderung mengharapkan SMA/SMK dikelola oleh pemprov daripada oleh pemkab/pemkot dengan alasan:

Pertama, guru SMA/SMK menjadi objek politisasi, khususnya menjelang Pilkada.

Sebenarnya, politisasi guru bukan hanya menimpa kepada guru SMA/SMK saja, tetapi juga menimpa guru SD dan SMP. Para guru SMA/SMK tersebut ingin bebas dari bayang-bayang politisasi pada saat Pilkada.

Kedua, pelayanan yang dinilai kurang optimal dan kurang profesional dari jajaran birokrasi Dinas Pendidikan terhadap guru-guru SMA/SMK, misalnya informasi yang suka terlambat, adanya pilih kasih perlakuan terhadap guru, kurang terbukanya dan kurang meratanya informasi atau kesempatan peningkatan profesionalisme dan karir guru SMA/SMK, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial di antara mereka.

Ada guru yang berpendapat meskipun jauh, akses informasi dari provinsi lebih cepat dibandingkan dengan kabupaten/kota. Dengan kata lain, political will pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola pendidikan di SMA/SMK dinilai masih rendah.

Ketiga, adanya harapan peningkatan kesejahteraan.

Tunjangan provinsi lebih besar dari tunjangan kabupaten/kota, bahkan ada kabupaten/kota yang tidak memberikan tunjangan kepada guru. Oleh karena itu, rencana pengelolaan SMA/SMK oleh provinsi membuat wajah guru-guru SMA/SMK berseri-seri karena akan mendapatkan tunjangan yang lebih besar. Harapan tersebut sah-sah saja dan manusiawi karena walaupun mereka telah mendapatkan tunjangan profesi, tetap juga mengharapkan ada tunjangan lain untuk meningkatkan kesejahteraannya. Beruntunglah warga Surabaya yang pemerintah daerahnya telah berhasil menggratiskan pendidikan jenjang SMA/SMK. Hal ini disebabkan karena Pemkot Surabaya memiliki APBD yang mampu meng-cover pengelolaan pendidikan SMA/SMK. Tapi Indonesia bukan hanya Surabaya. Masih ada kota-kota lain yang memiliki kemampuan dan political will yang beragam dalam pengelolaan pendidikan jenjang SMA/SMK. Belum lagi kondisi geografis daerah yang beragam. Ada provinsi yang akses ke provinsinya relatif mudah, tetapi ada provinsi yang aksesnya jauh, memerlukan waktu lama dan biaya yang besar jika ada keperluan ke provinsi.

Oleh karena itu, MK tentunya diharapkan mempelajari secara bijak dan holistik kondisi-kondisi tersebut sebelum memutuskan menerima atau menolak gugatan tersebut. Pengelolaan SMA/SMK juga ada kaitannya dengan janji politik calon Gubernur yang akan menggratiskan pendidikan jenjang SMA/SMK. Ketika SMA/SMK masih dikelola oleh pemkab/pemkot, maka janji politik tersebut sulit untuk direalisasikan.

Salah satu contohnya adalah sulitnya Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan untuk merealisasikan janji pendidikan SMA/SMK gratis di Jawa Barat karena terkendala kewenangan, sementara di sisi lain, janji politiknya terus ditagih. Dalam konteks otonomi daerah, urusan pendidikan adalah salah satu urusan yang didesentralisasikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah kabupaten/kota, sedangkan pemerintah provinsi hanya menjalankan asas dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Oleh karena itu, pemerintah provinsi seperti ompong, tidak mampu mengendalikan pemkab/pemkot, karena akses mereka langsung ke Mendagri, sementara pemprov dilewat.

Walau demikian, pengalihkelolaan SMA/SMK bukan tanpa dasar. Yang menjadi dasarnya yaitu huruf A lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi “pemerintah provinsi mengelola pendidikan menengah dan pendidikan khusus.” Lalu penjelasan Pasal 22 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016, yaitu yang dimaksud dengan ‘Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan’ adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan, sub urusan manajemen pendidikan yang terkait dengan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

Pasca disahkannya undang-undang tersebut, Kemdikbud pun sudah melakukan berbagai persiapan pengalihan pengelolaan SMA/SMK dari pemkab/pemkot ke pemprov.

Sejak digulirkan tahun 1999, otonomi daerah bertujuan untuk: (1) meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, (2) meningkatkan daya saing daerah, dan (3) meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi hal ini nampaknya belum sepenuhnya terealisasi.

Salah satu indikatornya adalah adanya keinginan SMA/SMK dikelola oleh pemprov supaya kualitas pelayanan dan kesejahteraannya lebih meningkat. Mari kita menunggu putusan MK, dan semoga bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya untuk kepentingan pembangunan pendidikan yang lebih baik.

Oleh : Idris Apandi

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/idrisapandi/sma-dan-smk-batal-dikelola-pemerintah-provinsi_5785225b5397734b0ad15b05

Antar Anak Di Hari Pertama Masuk Sekolah, Jangan Lupa 8 Kegiatan Bagi Orang Tua !

2016-07-13T00:47:00.001-07:00

Pelaksanaan Tahun Pelajaran Baru 2016/2017 akan segera berjalan, diawali dengan Hari Pertama Sekolah (HPS). Hari Pertama Sekolah yang bertepatan pada tanggal 18 Juli 2016, dan ada beberapa daerah yang melaksanakannya pada tanggal 11 Juli 2016, Kemdikbud sangat mendukung dalam menyegarkan iklim belajar mengajar, dan menekankan tidak diperbolehkan adanya perpeloncoan dan pungutan liar.

Sekolah adalah rumah kedua. Anak-anak kita menggunakan sebagian waktunya di sekolah. Mereka mengisi 1/3 harinya dengan berkegiatan di sekolah. 5-6 hari dalam seninggu, mereka belajar di sekolah. Bertahun-tahun mereka berkegiatan di sekolah

Hari pertama masuk sekolah adalah perjalanan panjang anak-anak kita di rumah keduanya. Antrakan anak di hari pertama masuk sekolah. Antar dengan bangga, lepas dengan do’a.

Berikut 8 hal yang wajib dilakukan orang tua ketika mengantarkan anaknya di hari pertama masuk sekolah :

Mengantar anak ke sekolah dengan penuh bangga dan disertai do’a
Berkenalan dengan wali kelas, guru, serta kepala sekolah
Menceritakan kondisi dan karakter anak saat di rumah
Bertanya dan memberi masukan mengenai pembelajaran satu tahun ke depan
Bertukar kontak dengan wali kelas, guru dan kepala sekolah
Mengapresiasi guru karena telah sudi dan bersedia mendidik anak-anak kita
Menawarkan bantuan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan penunjang pembelajaran
Berkenalan dengan sesama orang tua murid lainnya

Surat Edaran Dirjendikdasmen Tentang Pengadaan Buku Teks K-13 Tahun 2016/2017

2016-07-10T01:12:00.001-07:00

Sebagai tindak lanjut dan melengkapi Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah No: 10/D/KR/2016 tentang Pengadaan Buku Teks Pelajaran Bagi Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2016/2017, maka telah dikeluarkan Surat Edaran No. 12/D/KR/2016 tentang Pembelian Buku Teks Pelajaran Bagi Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2016/2017.

Beberapa pesan penting dalam surat edaran yang dimaksud sebagai berikut :

1. Buku K13 yang direvisi dan siap dibeli adalah untuk kelas 1, 4, 7, dan 10

2. Buku K13 sudah bisa dipesan sejak tanggal 1 Juli 2016 dengan cara Online Shopping.

3. Pemesanan Online dapat diakses dengan Login User ID dan Password Dapodik melalui Operator yang ditugaskan kepala sekolah

4. Pembayaran buku teks K13 dilakukan melalui dana BOS setelah buku diterima oleh pihak sekolah

5. Dua metode alternatif pembayaran buku teks K13 yang dipesan dari penyedia/distributor, yaitu dengan metode payment gateway dan transfer langsung ke penyedia

Selengkapnya surat edaran dapat diundu pada link berikut

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar DanMenengah No: 10/D/KR/2016

Berikut adalah beberapa distributor/penyedia buku teks K13

1. PT Gramedia

2. PT. Mulia Kencana Semesta

3. PT. Sarana Panca Karya Nusa

4. PT Intan Pariwara

5. PT. Jepe Press Media Utama

6. PT. Tiga serangkai pustaka mandiri

7. PT. Temprina Media Grafika

8. CV. Cakrawala Harapan Jaya

9. PT. Pesona Edukasi

10. PT.Masmedia Buana Pustaka

Daftar tautan laman penyedia tersedia pada : https://e-katalog.lkpp.go.id/backend/buku_kurikulum_2013

Ancaman Pak Menteri Bagi Kepala Sekolah Yang Membiarkan Perpeloncoan

2016-07-09T22:26:00.000-07:00

Penerimaan Siswa Baru kini tak identik lagi dengan perpeloncoan. Mulai tahun 2016, masa orientasi siswa atau yang lebih dikenal dengan MOS dilaksanakan dengan format baru. Adalah pak menteri pendidikan yang paling berambisi menerapkan pola baru MOS di setiap sekolah mengawali tahun ajaran baru.

Kata Pak Anis, Bila masih ada sekolah melakukan perpeloncoan sepanjang Masa Orientasi Siswa (MOS) bagi peserta didik baru, pihaknya akan memecat kepala sekolah bersangkutan.

"Jadi, segala macam perpeloncoan dilarang," Kata Anis saat ditemui di sela acara buka puasa bersama di rumah dinas Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Ahad, 19 Juni 2016.

Sejalan dengan konsep revolusi mental, bagi sebagian besar pengamat pendidikan menilai format ini paling tepat dan sangat efektif untuk segera diterpakan.

Anis pun meminta kata “ospek” dihapus dan diganti dengan pengenalan lingkungan sekolah. Kegiatan itu, kata dia, juga harus dilakukan oleh guru, bukan siswa senior lagi. "Kita revolusi mental, harus berubah," ucap dia. "Siapa pun yang melakukan perpeloncoan harus dihukum."

Anis mengatakan, dalam Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 disebutkan bahwa segala bentuk perpeloncoan tidak dibenarkan. Hal-hal yang dilarang di antaranya adalah menggunakan tas karung, tas belanja batik, kaus kaki tidak wajar, dan hal-hal yang tidak biasa.

Baca : Sekolah Bebas Perpeloncoan; Inilah Permendikbud RI Nomor 18 Tahun 2016

Semoga hal ini bisa membawa masa depan pendidikan Indonesia makin maju dan bermartabat.

Sekolah Bebas Perpeloncoan; Inilah Permendikbud RI Nomor 18 Tahun 2016

2016-07-09T19:45:00.002-07:00

Kabar gembira tahun ini datang dari dunia pendidikan yang tidak lagi membenarkan adanya bentuk perpeloncoan ketika sekolah-sekolah di tanah air memasuki tahun ajaran baru atau tepatnya ketika melaksanakan hajatan PSB melalui ajang MOS. Aturan ini sudah sangat mendesak untuk segera diterapkan, sehingga terbitlah sebuah aturan baru yang mengatur tentang pelaksanaan Masa Orientasi Siswa (MOS) dengan format dan nama yang baru, yang dituangkan dalam Permendikbud RI Nomor 18 Tahun 2016.

DownloadPermendikbud RI Nomor 18 Tahun 2016

Berikut Beberapa item penting yang termuat dalam aturan tersebut :

Pasal 1 Ayat 2 :

Pengenalan lingkungan sekolah adalah kegiatan pertama masuk Sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur Sekolah

Pasal 2 Ayat 1 :

Pada awal tahun pelajaran, perlu dilakukan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru

Pasal 2 Ayat 2 :

Pengenalan lingkungan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

a. mengenali potensi diri siswa baru;

b. membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah;

c. menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru;

d. mengembangkan interaksi positif antarsiswa dan warga sekolah lainnya;

e. menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong

Pasal 4 Ayat 1 :

Kepala sekolah bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pengenalan lingkungan sekolah

Pasal 4 Ayat 3 :

Pengenalan lingkungan sekolah wajib berisi kegiatan yang bermanfaat, bersifat edukatif, kreatif, dan menyenangkan

Dan yang paling penting tertuang pada Pasal 5 Ayat 1 :

Pengenalan lingkungan sekolah dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

a. perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan hanya menjadi hak guru;

b. dilarang melibatkan siswa senior (kakak kelas) dan/atau alumni sebagai penyelenggara;

c. dilakukan di lingkungan sekolah kecuali sekolah tidak memiliki fasilitas yang memadai;

d. wajib melakukan kegiatan yang bersifat edukatif;

e. dilarang bersifat perpeloncoan atau tindak kekerasan lainnya;

f. wajib menggunakan seragam dan atribut resmi dari sekolah;

g. dilarang memberikan tugas kepada siswa baru berupa kegiatan maupun penggunaan atribut yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran siswa;

h. dapat melibatkan tenaga kependidikan yang relevan dengan materi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah; dan

i. dilarang melakukan pungutan biaya maupun bentuk pungutan lainnya

Salam satu hati untuk para guru di tanah air !!!! semoga info ini bisa membantu

ITB Dan UI Raih Peringkat Teratas SBMPTN 2016

2016-07-09T18:07:00.000-07:00

Kecemasan meliputi sejumlah pelamar SBMPTN 2016 yang hasilnya serentak diumumkan pada hari Selasa, (28/6/2016). Seleksi yang menuntut skil, baik itu dari aspek pengetahuan Umum, teknologi, sosial budaya, sampai pada aspek hukum, harus sepenuhnya dikuasai oleh calon mahasiswa sebagai kontestan SBMPTN. Ini merupakan pintu masuk bagi calon mahasiswa yang gagal dari seleksi SNMPTN.
Namun dibalik kecemasan yang senantiasa menghantui para calon mahasiswa, tentu ini merupakan alat ukur diri, baik itu dari calon mahasiswa, maupun bagi perguruan tinggi yang ingin mempertahankan image dan kualitas di mata publik.
Dengan ini, kita bisa mengetahui, seberapa besar animo mahasiswa maupun perguruan tinggi dalam melaksanakan SBMPTN, yang di lihat dari angka-angka statistik hasil SBMPTN.
SBMPTN 2016 membagi peserta dalam dua kelompok ujian, yaitu Sainstek dan Soshum.

Berikut ini 10 besar kampus penerima rata-rata nilai tertinggi untuk kelompok Sainstek:
1. Institut Teknologi Bandung (ITB), dengan rata-rata nilai 700,10.
2. Universitas Indonesia (UI), dengan rata-rata nilai 667,44.
3. Universitas Gadjah Mada, dengan rata-rata nilai 648,46.
4. Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), dengan rata-rata nilai 647,54.
5. Universitas Diponegoro (Undip), dengan rata-rata nilai 620,33.
6. Universitas Padjadjaran, dengan rata-rata nilai 618,24.
7. Universitas Airlangga (Unair), dengan rata-rata nilai 616,67.
8. Institut Pertanian Bogor (IPB), dengan rata-rata nilai 613,68.
9. Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS)dengan rata-rata nilai 611,00.
10. UPN Yogyakarta, dengan rata-rata nilai 606,68.

Adapun untuk 10 besar kelompok Soshum, adalah:

1. Universitas Indonesia (UI), dengan rata-rata nilai 669,52.
2. Universitas Gadjah Mada, dengan rata-rata nilai 652,92.
3. Institut Teknologi Bandung (ITB), dengan rata-rata nilai 651,97.
4. Universitas Padjadjaran, dengan rata-rata nilai 621,78.
5. Universitas Diponegoro (Undip), dengan rata-rata nilai 617,99.
6. Universitas Airlangga (Unair), dengan rata-rata nilai 616,66.
7. Universitas Brawijaya, dengan rata-rata nilai 606,14.
8. UPN Yogyakarta, dengan rata-rata nilai 598,51.
9. UPN Jakarta, dengan rata-rata nilai 597,33.
10. Universitas Negeri Jakarta, dengan rata-rata nilai 594,19

Bareng Bos MICROSOFT, Jokowi-Obama Bahas Ekonomi Digital

2016-02-21T16:15:00.000-08:00

Seperti dilansir detik.com, Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengundang CEO Microsoft Satya Nadella, CEO IBM Ginni Rometty, dan CEO Cisco Chuck Robbins untuk memaparkan visinya dalam pengembangan ekonomi digital.

Pertemuan antara Obama dengan ketiga CEO ekonomi digital itu berlangsung pada Sesi II Reatreat I ASEAN-US Summit, yang dilaksanakan di Interactive Gallery, Sunnylands Center & Gardens, California, Amerika Serikat.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang turut hadir dalam pertemuan itu mengatakan bahwa ketiga CEO tersebut memberikan pandangan terhadap isu inovasi dan entrepreneurship.

Pandangan dari ketiga CEO tersebut, tutur Menlu, antara lain menekankan pentingnya penggunaan teknologi untuk melakukan lompatan bagi pemerintah sehingga dapat melayani masyarakat dengan lebih baik serta dapat meningkatkan perekonomian.

Untuk itu, dalam pandangan ketiga CEO tersebut, ditekankan arti penting kemitraan antara pemerintah dengan swasta dalam bentuk Public Private Partnership (PPP). Selain itu, para CEO memandang penting regulatory environment.

Terhadap apa yang disampaikan oleh ketiga CEO itu, Presiden Obama secara khusus memberikan pandangan yang diambil dari pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa teknologi harus dapat memberdayakan UMKM dan dapat mempersempit gap pembangunan.

"Intinya, teknologi harus bermanfaat bagi rakyat. Tentunya agar teknologi bermanfaat bagi rakyat maka masalah pendidikan sangat penting artinya," kata Obama seperti dilaporkan Menlu Retno, Selasa (16/2/2016).

Sumber : Detik.com

Server Ngadat, Verifikasi PDSS Bakal Diperpanjang

2016-02-21T15:55:00.002-08:00

Seperti diberitakan dalam portal berita Tribun News, Sebanyak 300 Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat di Sumatera Utara belum mendaftar Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Padahal, pengisian PDSS sudah ditutup, Sabtu (20/2/2016), sekitar pukul 23.00 WIB.
Panitia Pusat Hubungan Masyarakat Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Bambang Hermanto mengatakan, tidak sedikit sekolah yang mendaftar PDSS jelang penutupan. Sehingga, jaringan server terganggu dan pendaftaran lambat.
“Untuk Sumatera Utara ada 300 sekolah yang belum daftar PDSS. Satu pekan lalu, masih ada 780 sekolah yang belum daftar. Pada umumnya sekolah yang belum daftar adalah sekolah kecil, yang siswanya tidak banyak. Bahkan kurang dari 30 siswa,” katanya saat dihubung, Minggu (21/2/2016).
Bambang menambahkan, di seluruh Indonesia masih ada seribu sekolah yang belum daftar PDSS. Oleh sebab itu, panitia masih menunggu sekolah yang belum selesai dalam mendaftar.
"Total SMA se Indonesia ada 30 ribu sekolah. Tingginya animo sekolah yang daftar PDSS dalam beberapa hari belakangan sebabkan server acapkali terganggu," ujarnya.
Bambang menuturkan, pada umumnya, setiap tahun ada 20-an sekolah se- Indonesia yang rutin mengisi PDSS. Apalagi, tidak sedikit sekolah kecil tak isi PDSS.
“Tidak semua sekolah yang isi PDSS itu. Banyak sekolah kecil tidak mengisi karena khawatir tidak lulus. Biasanya, sekolah mengisi PDSS di akhir-akhir batas waktu yang ditentukan,” katanya.

Sumber : Tribun-Medan.com