Blog Anak Kempas Jaya

Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen

2013-04-09T00:44:00.001+07:00

Menjadi Konsumen Cerdas

Apa sih yang dimaksud konsumen cerdas ?

Pertanyaan itu tentu nya yang harus dijawab oleh para konsumen. Sudah selayaknya kita menjawab pertranyaan itu dengan tepat dan cerdas. Karena umumnya kita adalah konsumen yang selalu menikmati barang dan jasa yang kita konsumsi sehari-hari. Hal yang penting dalam mengkonsumsi suatu barang dan jasa yang tidak kita sadari ialah mempertimbangkan hak-hak yang kita miliki sebagai konsumen. Padahal di negara kita tentang hal ini telah diperhatikan oleh instansi pemerintah yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Dalam hal ini telah diatur tentang perlindungan konsumen dan standar yang perlu diterapkan oleh produsen dan tentunya diperhatikan oleh para konsumen. Instansi yang terkait ialah DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KONSUMEN,DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN.

Hal yang perlu diketahiu untuk menjadi konsumen yang cerdas ialah bahwa penjual dan pembeli dalam hal ini konsumen mempunyai ikatan hubungan yang erat dalam proses jual beli. Dengan hubungan ini berarti masyarakat sebagai pembeli dalam mengkonsumsi barang dan jasa harus berusaha cerdas. Untuk mewujudkan itu yang perlu di ingat dan selalu diterapakan adalah teliti dan cermat dalam memilih barang-barang yang akan dikonsumsi. Adapun teliti dan cermat yang dimaksudkan adalah memeriksa barang yang akan dibeli. Apakah barang tersebut memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) atau tidak memenuhi persyaratan SNI.

Untuk barang yang memenuhi persyaratan SNI tentunya telah menjamin dan melindungi konsumen dari bahaya yang dapat di timbulkan oleh barang yang di konsumsi sehingga konsumen akan merasa aman dan nyaman. Untuk alat-alat yng digunakan sebagai perlengkapan rumah tangga tentunya harus memiliki standar keamanan yang tinggi bagi keluarga dari perlindungan bagi anak-anak dan orang dewasa. Produsen wajib memberi instruksi pemakaian dan peringatan yang jelas tentang produknya.

Sedangkan untuk bahan-bahan makanan yang di jual di pasaran perlu juga dan penting untuk di perhatikan. Terkadang hal ini sangat tidak di indahkan oleh konsumen. Banyak faktor yang membuat konsumen tidak begitu peduli dengan standar yang telah ditetapkan untuk bahan makanan dan obat-obatan. Padahal sama-sama kita ketahui bahwa bahan makanan dan obat-obatan sangat berpengaruh besar bagi keselamatan jiwa konsumen itu sendiri. Berikut faktor yang menyebabkan konsumen tidak memperhatikan standar bahan makanan yang memenuhi persyaratan SNI,MUI,BPOM dan instansi yang terkait ;

1. Konsumen lebih memilih barang yang lebih murah harganya untuk barang sejenis

2. Konsumen lebih memilih barang yang tahan lama , tanpa memperhatikan kandungan dan komposisi nya yang mengandung zat berbahaya.

3. Konsumen lebih memilih barang yang berasal dari negara lain (impor) meskipun kualitas dan legalisasinya tidak diketahui.

4. Konsumen masih awam untuk mengetahui syarat sehatnya suatu makanan dan obat, misalnya tidak bisa membaca tanggal,bulan dan tahun expired suatu produk.

Dari keempat faktor tersebut tentunya masih ada lagi yang membuat konsumen lalai akan keselatan dan perlindungan. Untuk menjadi konsumen cerdas tidaklah terlalu rumit. Beberapa kiat yang selalu disosialiasai Kementerian Perdagangan di bawah ini setidaknya bisa menjadi pegangan setiap konsumen.

Kiat penting yang harus menjadi pegangan konsumen ialah :

a. Teliti sebelum membeli produk barang dan jasa.

b. Memperhatikan label produk.

c. Produk memiliki kartu manual dan garansi.

d. Tanggal kadaluarsa produk yang jelas.

e. Memastikan produk sesuai dengan standar mutu K3L.

f. Membeli barang sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan.

Hak yang perlu juga di ingat dan di dapatkan oleh konsumen ialah berupa timbangan atau berat barang yang sesuai dengan yang di cantumkan dalam kemasan produk. Demi melindungi konsumen dari penipuan suatu produk maka DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN menyediakan timbangan gratis.seperti gambar dibawah ini. :)

Sebagai konsumen kita semua juga harus dapat mempertahankan dan meningkatkan tanggung jawab sosial sebagai konsumen dengan cara membeli produk dalam negeri, bijak menjaga bumi, dan pola konsumsi pangan yang sehat.

Sebagai konsumen kita juga harus tahu bahwa konsumen mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh Undang-undang dan mengetahui akses ke lembaga perlindungan konsumen untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan pengetahuan ini maka tingkat kesadaran masyarakat dalam melindungi dirinya sendiri dan lingkungannya bisa menjadi lebih tinggi.

Seperti telah kita ketahui, pemerintah telah membuat regulasi atau payung hukum untuk melindungi konsumen, dan secara rutin pemerintah juga melakukan pengawasan. Namun tanpa dukungan nyata dari konsumen payung hukum yang telah ditetapkan pemerintah tidaklah akan efektif.
Karena itu, sejalan dengan upaya tersebut, maka tak kalah pentingnya adalah partisipasi aktif konsumen untuk bersikap kritis dan membantu Pemerintah dalam melakukan pengawasan.

Penegakan Hukum untuk Perlindungan Konsumen
Pemerintah terus mengoptimalkan peningkatan penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen dan metrologi legal di Tanah Air. Terakhir, pada awal Januari 2013, Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan bersama dengan Kepala Bareskrim POLRI Irjen Pol Sutarman, dan disaksikan oleh Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan menandatangani Nota Kesepahaman terkait hal tersebut.
Mendag menyampaikan bahwa kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan keterpaduan operasional dalam penanganan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen dan metrologi legal yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi Legal (PPNS-MET), yang didukung oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pada kesempatan tersebut dilakukan juga penandatanganan Nota Kesepahaman antara Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nus Nuzulia Ishak dengan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian yang juga selaku Kepala Badan Karantina Pertanian Banun Harpini dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Lucky S. Slamet tentang Kerjasama Pengawasan Barang Untuk Produk Non Pangan, Pangan Olahan, dan Pangan Segar.
Dirjen SPK Nus Nuzulia Ishak menegaskan bahwa kerja sama ini akan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan barang beredar meliputi produk non pangan, pangan olahan, dan pangan segar khusus dalam rangka melindungi konsumen.
Selain itu, kerja sama ini juga dapat menjadi wadah pertukaran informasi terkait pengawasan peredaran produk non pangan, pangan olahan dan pangan segar yang beredar di pasar. Dan tentunya meningkatkan pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Objek pengawasan untuk produk non pangan, antara lain meliputi pemenuhan standar, pencantuman label, petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam Bahasa Indonesia, sedangkan untuk produk pangan segar dan pangan olahan meliputi aspek keamanan, mutu, dan gizi serta pencantuman label.
Dengan adanya Nota Kesapahaman ini, maka penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih intensif sehingga meminimalisir keberadaan barang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sasarannya selain untuk perlindungan konsumen, juga untuk pengamanan pasar dalam negeri, sekaligus mendukung terciptanya kepastian hukum dalam berusaha untuk dapat menarik investasi di Indonesia.
Disamping itu, kerja sama ini juga dilakukan sebagai antisipasi agar barang-barang yang beredar di wilayah Indonesia memenuhi kaedah keselamatan, keamanan dan kesehatan serta lingkungan hidup dan layak digunakan, dimanfaatkan, serta dikonsumsi oleh masyarakat.

Pengawasan Pemerintah Dilakukan Demi Perlindungan Konsumen
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tak pernah berhenti meningkatkan pengawasan barang beredar terhadap produk non-pangan maupun pangan. Selain untuk melindungi konsumen, pengawasan secara berkesinambungan akan menciptakan iklim usaha yang sehat di Tanah Air. Demikian ditegaskan Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi saat mengumumkan hasil pengawasan barang beredar dan jasa di kantor Kementerian Perdagangan pada Januari 2013.
“Pengawasan tersebut juga dilakukan untuk mendorong peningkatan produksi dan penggunaan produk dalam negeri serta mencegah distorsi pasar dari peredaran produk impor yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Wamendag.
Sementara itu, Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nus Nuzulia Ishak juga berpendapat sama. Menurutnya, peran pengawasan pemerintah dalam mengatur barang beredar dan jasa senantiasa dilakukan agar kualitas perlindungan konsumen meningkat. Saat ini saja masih banyak barang dan jasa yang beredar di masyarakat yang menyalahi aturan pemerintah.
Setidaknya, pada pengawasan Tahap VI yang dilakukan selama bulan November – Desember 2012 lalu telah ditemukan 100 produk yang diduga tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Dari 100 produk tersebut sebanyak 8 produk di antaranya diduga melanggar persyaratan terkait Standar Nasional Indonesia (SNI), 29 produk diduga melanggar ketentuan Manual dan Kartu Garansi (MKG), 62 produk diduga melanggar ketentuan label dalam Bahasa Indonesia, serta 1 produk yang tidak memenuhi ketentuan produk yang diawasi distribusinya.
Sementara hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kemendag secara keseluruhan selama kurun waktu tahun 2012 telah ditemukan 621 produk yang diduga tidak memenuhi ketentuan. Jumlah temuan ini meningkat sebesar 28 produk dibandingkan tahun 2011. Dari temuan tersebut 61% merupakan produk impor dan 39% merupakan produksi dalam negeri.
Berdasarkan jenis pelanggarannya sebesar 34% produk diduga melanggar persyaratan SNI, 22% diduga melanggar MKG, 43% diduga melanggar ketentuan label dalam Bahasa Indonesia, serta 1% diduga tidak memenuhi ketentuan produk yang diawasi distribusinya.
Sedangkan berdasarkan kelompok produk yang diduga tidak memenuhi ketentuan, sebanyak 39% merupakan produk elektronika dan alat listrik, 20% produk alat rumah tangga, 13% produk suku cadang kendaraan, serta sisanya adalah produk bahan bangunan, produk makanan minuman dan Tekstil dan Produk Tekstil (TPT).
Adapun langkah-langkah yang telah diambil sebagai tindak lanjut dari temuan tersebut, yaitu untuk pelanggaran pidana, sebanyak 2 produk telah dilimpahkan ke Kejaksaan (P21), 3 produk tidak dapat dilanjutkan karena tersangkanya meninggal dunia, dan beberapa produk masih dalam penyidikan.
Sementara untuk pelanggaran administrasi, telah dilakukan pemberian peringatan tertulis kepada para pelaku usaha dari 348 produk, permintaan penarikan 8 produk, pembinaan terhadap asosiasi, serta pemanggilan para pelaku usaha guna keperluan penyidikan dan pengumpulan keterangan.
Wamendag menjelaskan bahwa sebagai bentuk upaya mewujudkan perlindungan konsumen yang lebih optimal, Kemendag telah menetapkan dua sasaran program pengawasan barang beredar di tahun 2013.
Pertama, Kemendag akan meningkatkan efektifitas Pengawasan Barang Beredar di daerah perbatasan melalui kegiatan Terpadu Pengawasan Barang Beredar (TPBB), pelaksanaan pengawasan berkala/khusus, crash program, pengawasan implementasi label dalam Bahasa Indonesia dan MKG, serta pengawasan distribusi.
Kedua, Kemendag akan mengoptimalisasi penegakan hukum melalui peningkatan kualitas koordinasi aparat penegakan hukum dan pendampingan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) di daerah.

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH II

2013-03-20T15:06:00.001+07:00

SURAT PERJANJIAN

JUAL BELI RUMAH

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : [.....................................]

Tempat/ tgl Lahir : [.....................................]

Alamat : [...........................................................................................]

Pekerjaan : [.....................................]

Selanjutnya disebut Penjual

2. Nama : [.....................................]

Tempat/ tgl Lahir : [.....................................]

Alamat : [...............................................................................................]

Pekerjaan : [.....................................]

Selanjutnya disebut Pembeli

Penjual dengan ini berjanji untuk menyatakan mengikatkan diri untuk menjual kepada Pembeli dan Pembeli berjanji dengan menyatakan serta mengikatkan diri untuk membeli dari Penjual berupa sebidang tanah Hak Milik yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor [........] Kelurahan [........................................] Kecamatan [......................................] Kebupaten [................................], dan secara rinci tampak pada gambar situasi nomor [............] tanggal [...................................] seluas [...................] meter persegi berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya seluas [..........] meter persegi, yang untuk selanjutnya disebut Tanah dan Rumah, dengan syarat dan ketentuan diatur sebagai berikut:

Pasal 1

HARGA TANAH DAN RUMAH

Jual beli Tanah dan Rumah tersebut dilakukan dan disetujui oleh Penjual dan Pembeli dengan total harga Rp. [.............................] [(.................................................................)] dengan rincian sebagai berikut:

1. Harga tanah per meter persegi Rp. [.........................................................] [(.....................................................)] sehingga harga tanah seluruhnya Rp. [...........................................] [(....................................)]

2. Harga bangunan rumah adalah Rp [.........................................................] [(............................................................................................)]

Pasal 2

CARA PEMBAYARAN

1. Pembeli menyatakan bersedia memberikan uang tanda jadi sebesar Rp. [.............................] [(.................................................................................)] secara tunai kepada Penjual, pada saat perjanjian ini ditandatangani oleh Penjual dan Pembeli dan surat perjanjian ini sebagai tanda terima yang sah.

2. Sisa harga Tanah dan Rumah sebesar Rp. [.....................................................................] [(................................................................)] harus dibayar oleh Pembeli paling lambat [......] hari sejak surat perjanjian ini ditandatangai oleh Penjual dan Pembeli.

3. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara Pembeli menyetor ke rekening Penjual yakni Bank [................] cabang [..................].

Pasal 3

J A M I N A N

1. Penjual menjamin sepenuhnya bahwa Tanah dan Rumah yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah benar-benar milik Penjual sendiri dan tidak ada orang atau pihak lain yang turut mempunyai hak atas tanah tersebut.

2. Penjual hanya menyatakan bahwa Tanah dan Rumah yang dimaksud dalam perjanjian ini bebas dari sitaan dari pihak mana pun juga; tidak tersangkut sengketa dengan pihak ketiga; hak kepemilikannya tidak sedang dipindahkan atau sedang dijaminkan kepada orang atau pihak lain dengan cara bagaimanapun juga dan tidak sedang atau telah dijual kepada orang atau pihak lain.

Pasal 4

P E N Y E R A H A N

1. Penjual menyatakan dan berjanji akan menyerahkan tanah dan rumah yang dimaksudkan dalam perjanjian ini kepada Pembeli dalam keadaan kosong selambat-lambatnya [........] hari setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh Penjual dan Pembeli yang penyerahannya bersamaan dengan pelunasan seluruh harga tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) perjanjian ini.

2. Penyerahan Tanah dan Rumah yang dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan penyerahan kunci-kunci pintu rumah dan kunci ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah tersebut.

Pasal 5

PERALIHAN HAK KEPEMILIKAN

Penjual menyatakan bahwa sejak ditandatanganinya surat perjanjian ini maka tanah dan rumah yang dimaksud dalam perjanjian ini beserta segala keuntungan maupun kerugiannya sepenuhnya menjadi hak milik Pembeli.

Pasal 6

B A L I K N A M A

1. Biaya pengurusan balik nama tanah dan bangunan yang dimaksud dalam perjanjian ini sepenuhnya adalah atas biaya Pembeli.

2. Dalam proses pengurusan balik nama, Penjual berjanji dan menyatakan bersedia bersama Pembeli menghadap instansi-instansi terkait, memberikan keterangan-keterangan serta menanda tangani Surat-Surat yang bersangkutan serta melakukan segala hal yang ada hubungannya dengan pembaliknamaan serta perpindahan hak dari Penjual kepada Pembeli.

Pasal 7

P A J A K

1. Penjual menyatakan dan bersedia untuk melunasi seluruh kewajibannya berkaitan dengan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini seperti pajak dan pungutan lainnya sebelum diserahkan kepada Pembeli.

2. Setelah Penyerahan tanah dan bangunan sebagaimana diatur pada pasl 4 ayat (1) dan (2) maka segala macam pajak, iuran, dan pungutan yang berhubungan dengan tanah adan bangunan sepenuhnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pembeli.

Pasal 8

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Penjual dan Pembeli sepakat bahwa Perjanjian ini tidak berakhir karena meninggal dunianya Penjual, atau karenan sebab apapun juga. Dalam keadaan demikian maka para ahli waris atau pengganti Penjual wajib mentaati seluruh ketentuan-ketentuan yang dalam perjanjian ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perbedaan penafsiran atas pelaksanaan perjanjian ini dan atau hal-hal lain yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dibicarakan serta diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

2. Apabila penyelesaian secara kekeluargaan dengan musyawarah untuk mufakat tidak memuaskan salah satu atau kedua belah pihak, maka akan ditempuh jalur hukum dan oleh karena ini maka Penjual dan Pembeli sepat memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri [................................]

Pasal 10

P E N U T U P

Demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Penjual dan Pembeli dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Dibuat dalam rangkap dua untuk masing-masing pihak yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dibuat di : [..................................]

Tanggal : [ tanggal, bulan, tahun]

Penjual Pembeli

[..................................] [..................................]

Saksi:

[..................................]

CONTOH SURAT PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH 1

2013-03-20T15:02:00.000+07:00

PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH

Pada hari ini, kamis, tanggal tujuh bulan agustus tahun dua ribu delapan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. <nama penjual>,, bertempat tinggal di <sesuai KTP, Lengkap-RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kotamadya, Provinsi> , dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri yang selanjutnya akan disebut juga sebagai Pihak Pertama

2. <nama pembeli>,, bertempat tinggal di <sesuai KTP, Lengkap-RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kotamadya, Provinsi> , dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri yang selanjutnya akan disebut juga sebagai Pihak kedua

Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa Pihak Pertama menjual kepada Pihak Kedua berupa bangunan dan tanah yang berdiri diatas Sertifikat Hak Milik No _______________ yang terletak di <alamat rumah yang akan di jual -LENGKAP- >,

Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

PERPINDAHAN KEPEMILIKAN

1. Perjanjian jual beli ini berlaku lima hari setelah ditandatanganinya perjanjian ini dan akan berakhir setelah rumah berpindah status kepemilikannya kepada pihak kedua.

2. Proses perpindahan kepemilikan rumah akan diurus oleh pihak kedua berikut tanggungan yang timbul dan pihak pertama hanya akan membantu kelancaran kepengurusan saja.

3. Perpindahan kepemilikan hanya akan diproses setelah semua kewajiban pihak kedua dipenuhi.

Pasal 2

NILAI JUAL BANGUNAN DAN TANAH

1. Rumah dijual seharga Rp [..........................]

2. Uang muka penjualan rumah adalah sebesar Rp [..........................] yang harus sudah dibayar oleh Pihak Kedua secara tunai oleh Pihak Pertama pada saat ditandatanganinya perjanjian ini

3. Pembayaran berikutnya akan dilakukan 2 (dua) bulan dari tanggal penandatangan perjanjian ini untuk kepengurusan KPR oleh Pihak Kedua

4. Pembayaran dianggap lunas bila pembayaran sudah mencapai nilai jual yang telah disepakati

Pasal 3

KETERLAMBATAN BAYAR

Keterlambatan pembayaran dari tanggal pada pasal 2 butir (3) akan dikenakan pembatalan perjanjian jual beli

Pasal 4

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN

1. Pihak Pertama wajib membayar iuran Pajak Bumi dan Bangunan sampai proses pemindahan kepemilikan selesai

2. Pihak Kedua wajib membayar iuran listrik rumah dan iuran warga setempat

3. Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk mengubah fungsi serta peruntukkan sebagai rumah tinggal sampai pembayaran dianggap lunas

Pasal 5

LAIN-LAIN

1. Pihak Kedua atas tanggungan sendiri dapat melakukan perubahan pada rumah yang tidak akan mengubah konstruksi dan NJOP dan tambahan tersebut harus merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan menjadi milik Pihak Pertama

2. Perubahan sebagaimana dimaksud dalam butir (1) harus dengan ijin tertulis dari Pihak Pertama

3. Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa selama masa perjanjian ini berlaku, Pihak Kedua tidak akan mendapatkan tuntutan dan atau gugatan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas tanah dan rumah tersebut

4. Pihak kedua akan mendapatkan hak kepemilikan secara penuh apabila pembayaran telah dinyatakan lunas

5. Segala kerusakan kecil maupun besar dari rumah tersebut menjadi tanggungan sepenuhnya dari Pihak Kedua tanpa kecuali

6. Segala ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur selanjutnya dalam addendum/amandemen yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini dan akan diputuskan secara bersama

7. Apabila terjadi sengketa atas isi dan pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah

8. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili hukum dan tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Demikian perjanjian ini disetujui dan dibuat serta ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan dihadiri saksi-saksi yang dikenal oleh kedua belah pihak serta dibuat dalam rangkap dua bermateri cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Semoga ikatan perjanjian ini membawa berkah bagi semua pihak.

Pihak Pertama Pihak Kedua

(......................) (......................)

Saksi:

1. (......................)

2. (......................)

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI NASKAH II

2013-03-20T15:00:00.000+07:00

PERJANJIAN JUAL BELI NASKAH

Pada hari ini _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____ telah terjadi Perjanjian Jual Beli Naskah antara:

1. Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT _____ yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang untuk selanjutnya disebut Pihak KEDUA.

Para Pihak meneranglan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa PIHAK KEDUA setuju menjual dan menyerahkan naskah karyanya yang berjudul _____ kepada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA setuju untuk membeli naskah karya PIHAK KEDUA tersebut.

Para pihak telah sepakat untuk mengadakan ikatan Perjanjian Jual Beli dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

1. PIHAK KEDUA menjual karyanya yang berjudul _____ kepada PIHAK PERTAMA. Naskah tersebut telah diketik rangkap dua serta ditandatangani oleh PIHAK KEDUA.

2. PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA hak untuk menerbitkan naskah tersebut, dan hak untuk menerbitkan naskah tersebut ke dalam bahasa lain, dan untuk menerbitkan terjemahan naskah itu sendiri atau menyuruh pihak lain untuk melaksanakannya.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA membeli naskah PIHAK KEDUA, dan membayar secara tunai sebesar Rp _____ (_____ Rupiah).

Pasal 3

1. PIHAK PERTAMA berhak sepenuhnya menerbitkan dan memperbanyak naskah buku tersebut setelah Perjanjian ini ditandatangani.

2. Hak cipta atas naskah tersebut tetap berada pada PIHAK KEDUA.

3. PIHAK PERTAMA berhak mengganti judul naskah tersebut dengan judul lain yang dianggap lebih komersil, dan PIHAK PERTAMA berhak untuk menentukan bentuk sampul dan warna serta harga jualnya.

Pasal 4

1. PIHAK KEDUA menjamin bahwa naskah tersebut benar-benar merupakan hasil karya PIHAK KEDUA sendiri dan tidak mengandung sesuatu yang melanggar hak cipta orang lain.

2. PIHAK KEDUA menjamin bahwa naskah tersebut belum pernah diserahkan kepada pihak manapun selain kepada PIHAK PERTAMA untuk diterbitkan maupun diterjemahkan.

3. PIHAK KEDUA menjamin bahwa naskah tersebut tidak mengandung sesuatu yang dianggap sebagai penghinaan atau fitnahan terhadap pihak mana pun.

4. PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan pihak ketiga berdasarkan hal-hal yang dijaminnya dalam ketiga ayat tersebut di atas.

Pasal 5

1. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan membuat naskah lain yang judul dan isinya sama, atau judul yang diubah tapi isi sama, atau judul sama tapi isi diubah, atau dalam bentuk apa pun yang merugikan PIHAK PERTAMA dalam penjualan naskah tersebut.

2. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan menyuruh orang lain atau membantu usaha orang lain untuk menerbitkan naskah yang judul dan isinya sama, atau judul yang diubah tapi isi sama, atau judul sama tapi isi diubah, atau dalam bentuk apa pun.

Pasal 6

1. PIHAK KEDUA berhak mengoreksi, mengurangi, atau menambah naskah tersebut apabila dianggap perlu atau mengubah serta merevisi isi naskah tersebut apabila diminta oleh PIHAK PERTAMA.

2. Apabila PIHAK KEDUA melakukan perubahan setelah naskah karyanya yang sudah diset di percetakan, maka semua biaya tambahan yang timbul karenanya menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

3. PIHAK KEDUA mengikat diri untuk melakukan pembaruan dan perbaikan naskah tersebut untuk cetak ulang dengan segera dan sebaik-baiknya.

4. Apabila atas permintaan tertulis PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA tidak bersedia mencetak ulang naskah karya PIHAK KEDUA dalam waktu satu tahun setelah terjual habis, maka dengan sendirinya hak untuk menerbitkan kembali kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 7

1. PIHAK PERTAMA akan memberikan kepada PIHAK KEDUA _____ buku sebagai bukti penerbitan dan _____ buku setiap cetak ulang.

2. Apabila PIHAK KEDUA berniat membeli bukunya sendiri, PIHAK KEDUA berhak mendapatkan potongan sebesar _____ % dari harga jual dengan ketentuan untuk pembelian langsung kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

Apabila PIHAK KEDUA meninggal dunia atau berhalangan, maka segala hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini pindah kepada ahli waris atau wakilnya, bila ada, dengan ketentuan dalam waktu sekurang-kurangnya enam bulan setelah PIHAK KEDUA meninggal, para ahli warisnya harus menunjuk seseorang yang mewakili mereka bersama mengenai segala sesuatu berdasarkan Perjanjian ini. Apabila penunjukan tersebut tidak dilakukan dan diberitahukan kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan segala sesuatu mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka dengan layak dan sebaik-baiknya.

Pasal 9

Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak akan menyelesaikan dengan jalan musyawarah. Dan, apabila dengan jalan musyawarah tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili okum yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan _____.

Demikian perjanjian jual beli naskah ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti telah disebutkan pada awal Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

_____________

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH DAN PEMINDAHAN SERTA PENYERAHAN HAK

2013-03-20T14:59:00.001+07:00

PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH DAN

PEMINDAHAN SERTA PENYERAHAN HAK

Pada hari ini. hari _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____ telah diadakan Perjanjian Jual Beli Rumah dan Pemindahan Serta Penyerahan Hak antara:

1. Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas diri sendiri, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama :

Usia :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas diri sendiri, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari yang berwenang apabila hal tersebut masih diperlukan, PIHAK PERTAMA dengan ini menyerahkan dan memindahkan hak atas tanah dan sebuah bangunan rumah tinggal berikut turut-turutannya kepada PIHAK KEDUA. Dan, PIHAK KEDUA tersebut menerangkan telah menerima penyerahan hak atas tanah dan bangunan rumah tinggal tersebut dari PIHAK PERTAMA atas sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut berdiri, berikut segala hak yang ada pada dan atau dapat dijalankan oleh PIHAK PERTAMA atas tanah dan bangunan rumah tinggal tersebut yang mungkin diperoleh di kemudian hari, yang dikuasai oleh Pemerintah (milik negara) Huruf Daftar Nomor: _____, yang terletak di Jalan Kelurahan Kecamatan _____ Kotamadya/Kabupaten _____, seluas _____ m² (_____ meter persegi), dengan berbatasan sebelah:

- Utara : _____

- Timur : _____

- Selatan : _____

- Barat : _____

Bahwa PIHAK PERTAMA berhak atas tanah dan bangunan rumah tersebut berdasarkan:

1. Surat Keputusan Direktur Tata Bangunan Tertanggal _____ Nomor _____ Tentang _____ .

2. Surat Perjanjian Sewa Beli tertanggal _____ Nomor _____ .

PIHAK KEDUA menerangkan dengan ini telah mengadakan pengecekan/penelitian pada instansi-instansi yang bersangkutan, dan semuanya telah jelas, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari instansi yang bersangkutan mengenai pemindahan hak-hak atas tanah dan bangunan tersebut.

Pemindahan Hak dalam Perjanjian ini menurut keterangan para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas dilangsungkan dan diterima dengan harga Rp _____ (_____ Rupiah).

Dan, jumlah uang tersebut dibayar seluruhnya oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA segera setelah perjanjian ini ditandatangani. Dan, untuk penerimaan jumlah uang tersebut, PIHAK PERTAMA akan memberikan kuitansi secara tersendiri.

Selanjutnya tentang pemindahan hak tersebut kedua-belah pihak telah sepakat untuk dilangsungkan dan diterima dengan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

Pasal 1

1. Segala keuntungan dan kerugian yang didapat atau diderita dengan apa yang dipindahkan dan diserahkan haknya dengan Perjanjian ini terhitung mulai hari ini menjadi miliknya atau dipikul oleh PIHAK KEDUA.

2. Apa yang dipindahkan dan diserahkan haknya dengan Perjanjian ini berpindah ke tangannya PIHAK KEDUA dalam keadaan nyata pada hari ini. Dan, mengenai keadaan itu PIHAK KEDUA tidak akan melakukan tuntutan apa pun juga terhadap PIHAK PERTAMA baik mengenai perbedaan tentang ukuran atau batas-batas pekarangan dan cacat yang terlihat.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa apa yang dipindahkan dan diserahkan haknya dalam Perjanjian ini adalah benar haknya PIHAK PERTAMA, bebas dari sitaan, tidak dipertanggungkan dengan cara apa pun juga, belum dijual kepada orang lain. Dan, tentang hal itu baik sekarang maupun di kemudian hari, PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan apa pun dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas apa yang dipindahkan haknya ini. Dan, karenanya PIHAK KEDUA dibebaskan oleh PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan apa pun juga dari pihak lain mengenai hal-hal tersebut.

Pasal 4

1. PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA tentang adanya hak-hak yang dimaksud dalam Pasal 3 tersebut di atas, dan bilamana ternyata bahwa hak-hak tersebut tidak ada, maka pemindahan dan penyerahan hak ini dengan sendirinya menjadi batal menurut hukum. Dan, dalam hal demikian kedua belah pihak sepanjang perlu melepaskan ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kuasa kepada PIHAK KEDUA yang tidak dapat dicabut kembali dengan hak substitusi baik bersama-sama maupun masing-masing, kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemindahan dan penyerahan hak ini, dan tidak akan dibuat tanpa adanya kuasa ini, dan kuasa tersebut tidak akan berakhir karena meninggalnya atau dilikuidasinya salah satu pihak, untuk memberitahukan pemindahan dan penyerahan hak ini kepada instansi yang berwajib/berwenang serta kepada pihak yang berkepentingan lainnya, dan selanjutnya mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut kepada Instansi yang berwenang, agar PIHAK KEDUA dapat memperoleh suatu hak tertentu atas tanah tersebut beserta sertifikat tanah hak tersebut di atas serta menerimanya, untuk keperluan tersebut menghadap di mana perlu dan kepada siapa pun juga, memberi keterangan-keterangan, laporan-laporan, menandatangani surat-surat, memilih tempat tinggal, dan selanjutnya melakukan dan mengerjakan segala sesuatu dan tindakan lainnya yang dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA/Penjual atas tanah tersebut, termasuk di dalamnya melepaskan hak atas tanah tersebut atas nama PIHAK PERTAMA, jika hal ini dianggap perlu, tidak ada tindakan yang dikecuali-kan, dan apabila untuk suatu tindakan diperlukan suatu kuasa yang lebih khusus, maka kuasa tersebut dianggap telah tercantum dalam Perjanjian ini.

Pasal 5

Jika PIHAK KEDUA tidak mendapat izin dari Instansi pemberi izin yang berwenang untuk mendapat sesuatu hak atas tanah tersebut, sehingga pemindahan dan penyerahan ini menjadi batal, maka PIHAK KEDUA dengan ini oleh PIHAK PERTAMA diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali, dengan hak memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan hak atas tanah itu kepada pihak lain atas nama PIHAK PERTAMA dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa.

Pasal 6

Biaya-biaya pembuatan sertifikat atas tanah tersebut di atas pada Instansi yang berwenang serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan pemindahan dan penyerahan hak ini agar sertifikat tanah tersebut terdaftar atas nama PIHAK KEDUA, semuanya dipikul dan dibayar oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 7

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Rumah dan Pemindahan Serta Penyerahan Hak ini, Para Pihak akan menyelesaikan dengan jalan musyawarah dan apabila tidak dapat diselesaikan Para Pihak akan me-nyelesaikannya melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri _____.

Demikian Perjanjian Jual Beli Rumah dan Pemindahan Serta Penyerahan Hak ini dibuat sebagai bukti yang sah oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti yang telah disebutkan pada awal Perjanjian.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

_____________ ___________

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI NASKAH I

2013-03-20T02:39:00.000+07:00

SURAT PERJANJIAN

JUAL BELI NASKAH

No : [............................]

Hal : [............................]

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. [..............................] berkedudukan di [.................................................................] dalam hal ini diwakili oleh [.........................], selanjutnya disebut Penerbit.

2. [...............................] dengan No KTP [...................] beralamat di [............................................................] selanjutnya disebut Penulis.

Kedua pihak dengan ini menerangkan telah membuat perjanjian dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Dengan ini Penulis menjual karyanya yang berjudul [...................................................] ke Pihak Penerbit.

Naskah karya tersebut telah ditik jelas rangkap dua serta ditandatangani oleh Penulis atau disket naskah berikut satu salinan hasil print–out ( jika naskah diketik dengan komputer ), dengan catatan bahwa hak cipta ada pada Penerbit dan juga Penulis menyerahkan kepada Penerbit hak untuk menerbitkan karya tersebut, hak untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa lain dan menerbitkan karya tersebut, hak untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa lain dan menerbitkan terjemahan itu sendiri atau menyuruh pihak lain melaksanakannya.

Pasal 2

1. Penulis menjamin bahwa ia tidak menyerahkan karya tersebut kepada pihak lain untuk diterbitkan atau diterjemahkan.

2. Penulis menjamin bahwa karya tersebut tidak mengandung sesuatu yang melanggar hak cipta orang lain.

3. Penulis menjamin bahwa karya tersebut tidak mengandung sesuatu yang dapat dianggap sebagai penghinaan atau fitnahan terhadap pihak lain.

4. Penulis membebaskan Penerbit dari segala tuntutan pihak ketiga berdasarkan hal – hal yang ia jamin dalam hal ketiga ayat tersebut di atas, jika kesalahan terbukti semata – mata ada pada Penulis, terutama yang mengenai isi buku.

5. a) Penulis tidak diperkenankan membuat karangan lain yang judul dan isinya sama atau judul yang diubah tapi isi sama atau judul sama tapi isi di ubah atau dalam bentuk apa pun yang merugikan Penerbit dalam penjualan karya tersebut.

b) Penulis tidak di perkenankan menyuruh orang lain menerbitkan atau membantu usaha orang lain untuk menerbitkan karya yang judul & isinya sama, atau judul yang diubah tapi isi sama atau judul sama tapi isi diubah atau dalam bentuk apa pun.

c) Selama Surat Perjanjian ini berlaku, Penerbit dan Penulis bersama – sama melindungi Hak Cipta intelektual Penulis yang ada pada kedua belah pihak.

Pasal 3

1. Penerbit berhak mengganti Judul karya dari Penulis dengan Judul lain yang dianggap lebih komersil.

2. Penerbit berhak mengganti nama Penulis dengan nama lain.

3. Penerbit menentukan bentuk sampul dan rupa buku serta harga jualnya.

Pasal 4

1. Penerbit membeli karya penulis yang tersebut pada Pasal 1 seharga Rp. [...........................],- Dan Penulis tidak berhak mendapatkan royalty dari Penerbit dari jumlah buku yang terjual.

2. Hak Cipta pembuatan merchandise adalah hak Penerbit & Penulis tidak berhak mendapatkan Royalty atas Merchandise yang dibuat oleh Penerbit, misalnya pembuatan kaos, dll.

Pasal 5

1. Apabila Penulis berminat membeli bukunya sendiri, Penulis berhak mendapatkan rabat sebesar [....]% [........ (persen)] dari harga jual.

2. Peraturan rabat ini hanya berlaku untuk pembelian langsung lewat Penerbit.

Pasal 7

Apabila timbul perselisihan antara Penerbit dan Penulis mengenai perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan musyawarah, maka kedua pihak memilih domisili di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk diselesaikan oleh Pengadilan tersebut.

Demikian dimufakati dan ditandatangani di [.........................................................] tanggal : [..............................................]

Penulis Penerbit

(..........................) (......

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL II

2013-03-20T01:55:00.001+07:00

PERJANJIAN JUAL BELI KENDARAAN

Pada hari ini (hari, tanggal, bulan, tahun) telah terjadi Perjanjian Jual Beli Kendaraan antara:

1. Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak dalan jabatannya selaku direktur untuk dan atas nama perseroan terbatas PT _____ berkedudukan di _____ dan beralamat di Jalan _____, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama :

Usia :

Alamat :

Bertindak atas nama sendiri yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Para pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai pihak yang hendak menjual kendaraan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA telah bersedia membeli kendaraan yang berupa:

1. Jenis kendaraan :

2. Merek/Tipe :

3. Nomor Polisi :

4. Nomor Rangka/Tahun :

5. Nomor mesin :

6. Warna :

7. Nomor BPKB :

- Para Pihak di atas masing-masing telah sepakat untuk melakukan Perjanjian Jual Beli Kendaraan yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

PASAL 1

HARGA

Para Pihak telah setuju dan sepakat, bahwa harga kendaraan yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini adalah sebesar Rp _____ (_____ Rupiah).

PASAL 2

CARA PEMBAYARAN

1. PIHAK KEDUA telah menyerahkan uang muka sebesar Rp _____ (_____ Rupiah) kepada PIHAK PERTAMA yang dengan ini telah menyatakan telah menerima pembayaran tersebut dari PIHAK KEDUA.

2. Sisa pembayaran dari harga kendaraan dalam Perjanjian ini akan dilakukan secara tunai pada saat Perjanjian ini ditandatangani.

PASAL 3

JAMINAN

PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa kendaraan tersebut merupakan milik sah dari PIHAK PERTAMA dan tidak ada orang atau pihak lain yang turut memilikinya, dan sebelumnya belum pernah dijual, atau dipindahkan haknya, atau dijaminkan dengan cara bagaimanapun juga kepada orang atau pihak lain.

PASAL 4

PENYERAHAN KENDARAAN

Penyerahan kendaraan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan dilakukan setelah Perjanjian ini ditandatangani dengan cara KENDARAAN AKAN DIANTAR PIHAK PERTAMA KE TEMPAT Pihak Kedua selambat-lambatnya _____ setelah pe-nandatanganan Perjanjian ini.

PASAL 5

STATUS KEPEMILIKAN

Status kepemilikan atas kendaraan tersebut akan beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, setelah PIHAK KEDUA melunasi sisa pembayarannya, dan PIHAK PERTAMA menyerahkan BPKB kendaraan tersebut.

PASAL 6

SANKSI

Apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat menyerahkan kendaraan tersebut pada waktunya seperti yang tersebut pada Pasal 4, sedangkan hal ini tidak dikarenakan force majeure (hal-hal di luar kekuasaan PIHAK PERTAMA), maka PIHAK PERTAMA dikenakan denda sebesar Rp _____ (_____ Rupiah) tiap-tiap hari dengan maksimum Rp _____ (_____Rupiah) dari pembayaran yang telah diterima PIHAK PERTAMA, kecuali bila keterlambatan ini disebabkan kelalaian atau kesalahan PIHAK PERTAMA sendiri. Dalam hal mana PIHAK PERTAMA tidak diwajibkan membayar uang denda.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak akan menyelesaikan dengan jalan musyawarah. Dan, apabila dengan jalan musyawarah tidak tercapai maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan _____ .

Demikian Perjanjian ini dibuat sebagai bukti yang sah oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti yang telah disebutkan pada awal Perjanjian.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

_____________ ___________

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI KENDARAAN

2013-03-20T01:49:00.000+07:00

PERJANJIAN JUAL BELI KENDARAAN

Pada hari ini (hari, tanggal, bulan, tahun) telah terjadi Perjanjian Jual Beli Kendaraan antara:

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak dalan jabatannya selaku direktur untuk dan atas nama perseroan terbatas PT _____ berkedudukan di _____ dan beralamat di Jalan _____ , selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama :

Usia :

Alamat :

Bertindak atas nama sendiri yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Para pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai pihak yang hendak menjual kendaraan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA telah bersedia membeli kendaraan yang berupa:

1. Jenis kendaraan :

2. Merek/Tipe :

3. Nomor Polisi :

4. Nomor Rangka/Tahun :

5. Nomor mesin :

6. Warna :

7. Nomor BPKB :

Para Pihak di atas masing-masing telah sepakat untuk melakukan Perjanjian Jual Beli Kendaraan yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1

HARGA

Para Pihak telah setuju dan sepakat, bahwa harga kendaraan yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini adalah sebesar Rp _____ (_____ Rupiah).

Pasal 2

CARA PEMBAYARAN

1. PIHAK KEDUA telah menyerahkan uang muka sebesar Rp _____ (_____ Rupiah) kepada PIHAK PERTAMA yang dengan ini telah menyatakan telah menerima pembayaran tersebut dari PIHAK KEDUA.

2. Sisa pembayaran dari harga kendaraan dalam Perjanjian ini akan dilakukan secara tunai pada saat Perjanjian ini ditandatangani.

Pasal 3

JAMINAN

Pasal 4

PENYERAHAN KENDARAAN

Pasal 5

STATUS KEPEMILIKAN

Status kepemilikan atas kendaraan tersebut akan beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, setelah PIHAK KEDUA melunasi sisa pembayarannya, dan PIHAK PERTAMA menyerahkan BPKB kendaraan tersebut.

Pasal 6

SANKSI

Apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat menyerahkan kendaraan tersebut pada waktunya seperti yang tersebut pada Pasal 4, sedangkan hal ini tidak dikarenakan force majeure (hal-hal di luar kekuasaan PIHAK PERTAMA), maka PIHAK PERTAMA dikenakan denda sebesar Rp _____ (_____ Rupiah) tiap-tiap hari dengan maksimum Rp _____ (_____Rupiah) dari pembayaran yang telah diterima PIHAK PERTAMA, kecuali bila keterlambatan ini disebabkan kelalaian atau kesalahan PIHAK PERTAMA sendiri. Dalam hal mana PIHAK PERTAMA tidak diwajibkan membayar uang denda.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak akan menyelesaikan dengan jalan musyawarah. Dan, apabila dengan jalan musyawarah tidak tercapai maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan _____.

Demikian Perjanjian ini dibuat sebagai bukti yang sah oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti yang telah disebutkan pada awal Perjanjian.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

_____________ ___________

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL

2013-03-20T01:47:00.000+07:00

SURAT PERJANJIAN

JUAL BELI MOBIL

Pada hari ini [.............] tanggal [...........] bulang [............] tahun [............] telah dibuat dan ditandatangani surat perjanjian jual beli mobil oleh dan antara:

1. [ n a m a ] Direktur PT [ perusahaan nama showroom] yang berkedudukan di [ n a m a k o t a ], jalan [.......................] dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT [..................................] yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. [ n a m a ] berkedudukan di [ n a m a k o t a ], jalan [...............................] dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan perjanjian jual beli mobil yang selanjutnya disebut perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

JUAL BELI

Pihak pertama hendak menjual mobil kepada Pihak Kedua sebagaimana Pihak Kedua telah bersedia untuk membeli mobil dari Pihak Pertama dengan jenis dan ciri-ciri mobil sebagai berikut:

§ Jenis mobil : [...................................................................................]

§ Tahun Pembuatan : [...................................................................................]

§ Nomor Mesin : [...................................................................................]

§ Bahan Bakar : [...................................................................................]

§ Warna Mobil : [...................................................................................]

PasaL 2

HARGA

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa harga mobil yang dimaksudkan dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp. [.................................] [(...........................................................................................)]

2. Selain memberi uang harga mobil sebagaimana disebut pada ayat (1) Pihak Kedua bersedia untuk membayar bea balik nama, buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Jasa Raharja [.........] dan No. Pol Jakarta serta asuransi sebesar Rp. [ ..................................... ] [(.................................)]

Pasal 3

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran harga mobil dan biaya-biaya lain sebagaimana disebut pada pasal 2 perjanjian ini dilakukan secara tunia pada saat perjanjian ini ditandatangani.

Pasal 4

PENYERAHAN MOBIL

Penyerahan mobil dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua akan dilakukan dengan cara mobil tersebut diantar oleh Pihak Pertama ke alamat Pihak Kedua, selambat-lambatnya [..........(.........)] hari kerja setelah berlakunya perjanjian ini.

Pasal 5

MASA GARANSI

1. Pihak Pertama menyatakan penjualan mobil tersebut kepada Pihak Kedua memberlakukan masa garansi selama [..........(.........)] tahun yang dihitung sejak mobil tersebut diterima oleh Pihak Kedua.

2. Dengan adanya garansi ini, maka selama masa garansi Pihak Kedua dibebaskan oleh Pihak Pertama untuk mengganti sebagian atau seluruh alat-alat mobil dan termasuk mesin mobil yang rusak baik sebagian maupun seluruhnya yang disebabkan bukan karena kelalaian Pihak Kedua.

Pasal 6

TANGGUNG JAWAB DAN HAK PIHAK PERTAMA

1. Pihak Pertama bertanggungjawab menyediakan mobil sebagaimana dimaksudkan dalam perjanjian ini dan mengantarnya ke alamat Pihak Kedua.

2. Segala kerusakan dan atau kehilangan mobil tersebut selama dalam perjalana ke alamat Pihak Kedua menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

3. Pihak Pertama bertanggung jwab untuk memperbaiki segala kerusakan mobil tersebut selama masa garansi kecuali kerusakan-kerusakan tersebut nyata-nyata karena kelalaian Pihak Kedua.

4. Pihak Pertama berhak untuk mendapatkan pembayaran dari Pihak Kedua secara tunai pada saat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani.

Pasal 7

TANGGUNG JAWAB DAN HAK PIHAK KEDUA

1. Pihak Kedua bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian dengan Pihak Pertama; pembayaran mana harus dilakukan secara tunai.

2. Selama masa garansi Pihak Kedua berhak untuk mendapatkan pelayanan untuk segala macam perbaikan mobil yang dimaksudkan dalam perjanjian ini.

Pasal 8

SANKSI

Apabila sampai jatuh tempo Pihak Pertama tidak dapat menyerahkan kendaraan tersebut pada waktunya sedang hal hal ini tidak dikarenakan Force Majeure (hal-hal diluar kekuasaan Pihak Pertama), maka Pihak Pertama dikenakan denda sebesar Rp. [..............................][(.................................................................)] tiap-tiap hari dengan maksimum Rp. [..............................][(.................................................................)] dari pembayaran Pihak Pertama, kecuali bila keterlambatan ini dikarenakan kelainan atau kesalahan Pihak Kedua sendiri dalam hal mana Pihak Pertama tidak diwajibkan untuk membayar denda.

Pasal 9

JAMINAN

1. Pihak Pertma menjamin Pihak Kedua bahwa kendaraan tersebut adalah milik Pihak Pertama sendiri dan tidak ada orang atau pihak lain yang turut memilikinya dan sebelumnya belum pernah dijual atau dipindahkan haknya, atau dijaminkan dengan cara bagaimanapun juga kepada orang atau pihak lain.

2. Pihak Pertama membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntukan pihak ketiga yang berkaitan dengan status kepemilikan mobil yang dimaksudkan dalam perjanjian ini.

Pasal 10

DOMISILI HUKUM

Mengenai perjanjian ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri [...........................................]

Pasal 11

JANGKA WAKTU

Perjanjian jual beli ini berlaku selama satu tahun sejak ditandatanganinya oleh kedua belah pihak dan berakhir sampai dengan tanggal [ tanggal, bulan, tahun]

Pasal 12

PNYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perbedaan penafsiran atas pelaksanaan perjanjian ini dan atau hal=hal lain yang belum tercantuk dalam perjanjian ini akan dibicarakan serta diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

2. Apabila penyelesaian secara kekeluargaan dengan musyawarah untuk mufakat tidak memuaskan salah satu aau kedua belah pihak, makan akan ditempuh jalur hukum dan oleh karena itu maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepanitraan Pengadilan Negeri [........................].

Pasal 13

PENUTUP

Demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua untuk masing-masing pihak yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

[kota, tanggal, bulan, tahun]

Pihak Pertama Pihak Kedua

[.....................] [.....................]

Saksi

[.....................]

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI BARANG LEASING

2013-03-20T01:41:00.000+07:00

PERJANJIAN JUAL BELI BARANG LEASING

Perjanjian ini dibuat pada hari ini _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____ antara _____:

1. Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT _____ yang berkedudukan di _____ beralamat di _____ selanjutnya disebut PENJUAL.

2. Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya disebut PEMBELI.

Kedua belah pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa kedua belah pihak telah mengadakan Perjanjian Leasing Nomor _____ Tanggal _____ dan PEMBELI telah mengajukan permohonan untuk membeli barang leasing yang tercantum dalam Perjanjian Leasing tersebut di atas.

Kedua belah pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Barang Leasing dengan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

PENJUAL dengan ini menjual dan menyerahkan kepada PEMBELI, dan PEMBELI membeli dan menerima barang leasing seperti tercantum dalam Lampiran Perjanji-an ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini, dengan harga Rp _____ (_____ Rupiah).

PASAL 2

Sebagai bukti penerimaan Barang Leasing, PEMBELI menandatangani Penerimaan Barang Leasing, yang berarti PEMBELI menyetujui Barang Leasing tersebut se-bagaimana adanya.

Untuk selanjutnya PEMBELI akan bertanggung jawab penuh terhadap segala ke-kurangan dan risiko atas Barang Leasing, serta tidak akan menuntut apabila terdapat kerusakan atau kekurangan pada Barang Leasing tersebut.

PASAL 3

Penjual akan membuatkan tanda penerimaan pembayaran atau kuitansi bilamana pembayaran dilakukan secara tunai, sedangkan dalam hal pembayaran dilakukan dengan cek atau transfer melalui Bank, maka pembayaran tersebut baru efektif setelah warkat yang bersangkutan dicairkan oleh PENJUAL atau dibukukan ke dalam rekening PENJUAL.

PASAL 4

PENJUAL dengan ini menyatakan:

1. Bahwa PENJUAL berhak dan berwenang untuk menjual dan menyerahkan Barang Leasing tersebut.

2. Bahwa PEMBELI akan menjadi pemilik mutlak atas Barang leasing dan bebas dari segala tuntutan pihak manapun.

3. Bahwa Barang leasing tersebut bebas dari segala beban dalam bentuk jaminan dengan cara Fiducia ataupun lainnya.

PASAL 5

Pajak dan biaya-biaya lain sehubungan dengan pembelian, pengalihan, penyerah-an, dan pendaftaran atas Barang Leasing menjadi tanggung jawab PEMBELI.

PASAL 6

1. Apabila terjadi perselisihan dari perjanjian ini maka akan diselesaikan dengan jalan musyawarah

2. Apabila tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dalam musyawarah maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan mengambil domisili tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____ .

Demikianlah sebagai bukti yang sah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun yang telah disebutkan pada awal Perjanjian oleh para pihak dan saksi-saksi.

PENJUAL PEMBELI

________ _________

Saksi-saksi:

1. ______

2. ______

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI II

2013-03-20T01:40:00.000+07:00

PERJANJIAN JUAL BELI

No. …………..

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama ………………; Pekerjaan ………….; Bertempat tinggal di ……dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri/selaku kuasa dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama ……….. berkedudukan di ………….. selanjutnya disebut penjual;

2. Nama ……………; pekerjaan …………….; Bertempat tinggal di ……………….. dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri/selaku kuasa dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama ……………. Berkedudukan di …………….. selanjutnya disebut pembeli dengan ini menerangkan bahwa:

Penjual adalah pemilik sah dari ………….. bersama-sama dengan seluruh bagian-bagiannya, yang selanjutnya disebut unit/unit-unit. Penjual bermaksud menjual unit/unit-unit tersebut kepada pembeli dan pembeli bersedia membeli unit-unit-unit tersebut dari penjual berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah disetujui oleh penjual dan pembeli. Karena itu penjual dan pembeli telah saling bersetuju membuat perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut ini:

Pasal 1

1. Berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian ini, penjual dengan ini menjual dan menyerahkan kepada pembeli yang dengan ini membeli dan menerima penyerahan dari penjual atas unit/unit-unit tersebut.

2. Unit/unit-unit tersebut menjadi milik pembeli dan pembeli mempunyai hak milik penuh atas unit/unit-unit tersebut terhitung sejak tanggal penyerahan unit-unit-unit.

Pasal 2

1. Harga unit/unit-unit tersebut telah disetujui oleh penjual dan pembeli secara tunai sebesar Rp. …….. per unit.

2. Jika jual beli dilakukan secara angsuran, harga unit/unit-unit tersebut telah disetujui oleh penjual dan pembeli dengan tambah 30% dari harga tunai, yang dapat diangsur sebanyak 10 (sepuluh) angsuran, dengan jumlah angsuran yang sama.

Pasal 3

1. Harga unit/unit-unit tersebut dibayar secara tunai oleh pembeli kepada penjual sebesar Rp. ………. Pada saat unit/unit-unit itu diserahkan oleh penjual kepada pembeli, dengan diberikan tanda pembayaran lunas yang sah.

2. Dalam hal jual beli dilakukan secara angsuran, harga unit/unit-unit tersebut dibayar untuk angsuran pertama sebesar Rp. ……… pada saat penyerahan unit/unit-unit itu dari penjual kepada pembeli, dengan diberikan tanda pembayaran lunas yang sah angsuran pertama.

Pasal 4

1. Semua biaya penyerahan dan biaya-biaya lainnya yang timbul dari perjanjian ini dipikul oleh pembeli.

2. Unit/unit-unit yang ntelah dijual dan diterima penyerahannya oleh pembeli tidak dapat ditukar, dikembalikan, atau dibatalkan.

3. Risiko karena kerusakan, kehilangan, kemusnahan yang disebabkan oleh apapun atas unit/unit-unit tersebut dipikul oleh pembeli.

Pasal 5

1. Penjual dengan ini menyatakan dan menjamin pembeli bahwa unit/unit-unit bebas dari hutang pajak atau bea-bea masuk, tidak tersangkut dalam suatu perkara, tidak dijual atau dijanjikan untuk dijual kepada pihak lain selain dari pembeli.

2. Penjual menjamin pembeli bahwa unit/unit-unit dalam keadaan baik dan menjamin biaya service selama satu tahun atas kerusakan karena kesalahan perakitan.

Pasal 6

1. Setiap bulan tunggakan pembayaran angsuran, pembeli dikenakan denda sebesar 10 % dari harga angsuran yang wajib dibayar bersama-sama dengan harga angsuran.

2. Apabila pembeli telah melakukan tunggakan pembayaran tiga kali berturut-turut padahal sudah diperingatkan secara patut, maka terdapat bukti yang cukup bahwa pembeli telah melakukan wanprestasi tanpa diperlukan pernyataan hakim atau somasi.

3. Pembeli menyetujui dan memberi kuasa penuh kepada penjual untuk menarik kembali unit/unit-unit tersebut guna dijual kepada pihak ketiga dan hasil penjualan itu digunakan untuk menutupi tunggakan angsuran beserta denda dan biaya-biaya setelah dikurangi dengan tunggakan-tunggakan, denda-denda, dan biaya-biaya lainnya, maka sisa tersebut dikembalikan kepada pembeli.

Pasal 7

1. Penjual dan pembeli setuju menyelesaikan sengketa yang timbul dan perjanjian ini secara musyawarah dan mufakat.

2. Jika tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, maka penjual dan pembeli memilih tempat tinggal tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ………… guna penyelesaian perjanjian ini dan segala akibat hukumnya.

Demikianlah perjanjian ini dibuat di ……… pada hari ini ………… tanggal …….., dan ditandatangani bersama oleh penjual dan pembeli.

Pihak Pembeli Pihak Penjual

………………….. ………………

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI KAPAL

2013-03-20T01:37:00.001+07:00

PERJANJIAN JUAL BELI KAPAL

Pada hari ini, _____ tanggal _____ telah terjadi Perjanjian Jual Beli oleh dan antara:

Nama :

Usia :

Pekerjaan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama :

Usia :

Pekerjaan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Para Pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini menjual kepada PIHAK KEDUA yang menerangkan telah membeli dari PIHAK PERTAMA:

Sebuah kapal bernama _____ .

Terutama terbuat daripada _____ .

Dengan satu geladak _____ tiang _____

Cerobong asap, diuraikan dalam surat ukur tertanggal _____ Nomor _____ .

Dengan ukuran sebagai berikut:

- Panjang : _____ m (_____ meter)

- Lebar : _____ m (_____ meter)

- Dalam : _____ m (_____ meter)

- Isi Kotor : _____ m³ (_____ register ton)

- Isi bersih : _____ m³ (_____ );

_____ atau _____ (_____ Register Ton);

- Tanda Selar : _____ ;

Kapal dibuat di _____ dalam tahun _____

Demikian berikut segala alat-alat atau peralatan-peralatan pada kapal tersebut yang menurut sifat dan peruntukannya atau menurut Undang-Undang dapat di-anggap sebagai bagian daripada kapal.

Selanjutnya Para Pihak menerangkan bahwa jual-beli ini dilangsungkan dan di-terima dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Jual-beli ini dilangsungkan dan diterima seluruhnya dengan harga Rp _____ (_____ Rupiah). Jumlah uang mana dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebelum Perjanjian ini ditandatangani. Dan, untuk penerimaan jumlah uang itu PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan pelunasannya, sehingga Perjanjian ini juga merupakan kuitansi untuk penerimaan jumlah itu.

Pasal 2

Apa yang dijual/dibeli dengan akta ini mulai hari ini berpindah kepada PIHAK KEDUA dan segala keuntungan dan kerugian yang didapat atau diderita, karenanya mulai hari ini menjadi miliknya atau dipikul oleh PIHAK KEDUA

Pasal 3

Apa yang dijual/dibeli dengan Perjanjian ini berpindah ke dalam pegangan PIHAK KEDUA dalam keadaan layak laut (zoo waardig), dan mengenai hal itu PIHAK KEDUA di kemudian hari tidak akan mengajukan tuntutan apa pun juga terhadap PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

Apa yang dijual/dibeli dengan Perjanjian ini bebas dari hipotik dan hak-hak benda lainnya dan pula bebas dari sitaan PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa PIHAK PERTAMA adalah pemilik dari apa yang dijual dengan akta ini, dan PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan penjualan ini, bahwa PIHAK PERTAMA belum pernah menjual apa yang dijual dengan akta ini kepada pihak lain, dan PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa mengenai hal itu PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu ataupun turut mempunyai hak atas apa yang dijual dengan akta ini.

Pasal 5

Biaya Perjanjian ini serta bea balik nama dan semua ongkos-ongkos berkenaan dengan penyerahan apa yang dijual dengan Perjanjian ini kepada PIHAK KEDUA, denda-denda dan lain-lainnya yang berhubungan dengan jual-beli ini seluruhnya dipikul dan dibayar oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 6

Selama apa yang dijual/dibeli dengan Perjanjian ini belum dibalik nama atas nama PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada PIHAK KEDUA, kuasa mana tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir, karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk mewakili PIHAK PERTAMA sebagai pemilik dari apa yang dijual dengan akta ini dalam segala hal, urusan dan tindakan, tidak ada yang dikecualikan, sehingga PIHAK KEDUA atau penerima hak daripadanya berhak untuk melakukan dan mengerjakan segala sesuatu yang PIHAK PERTAMA sendiri sebagai pemilik dari apa yang dijual dengan Perjanjian ini, berhak untuk melakukan dan mengerjakannya, asal saja memikul semua risiko, pajak-pajak, dan beban-beban lainnya.

Pasal 7

Para Pihak dengan ini memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada PIHAK KEDUA, dan masing-masing maupun bersama-sama, kuasa mana tidak akan berakhir, karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

a. untuk mewakili PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepenuhnya dalam segala hal urusan dan tindakan mengenai balik nama kapal tersebut, untuk menerima pemindahan hak atas nama dan ketangan PIHAK KEDUA;

b. untuk mewakili PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepenuhnya dalam segala hal, urusan dan tindakan tidak ada yang dikecualikan agar kapal tersebut dapat dibalik nama atas nama PIHAK KEDUA.

Untuk urusan-urusan sub a dan b tersebut, menghadap di mana perlu, memberikan keterangan-keterangan, melakukan laporan-laporan, membuat, suruh membuat, dan menandatangani surat-surat dan akta-akta, memilih tempat tinggal, singkatnya melakukan apa pun juga yang diperlukan untuk menyelesaikan urusan-urusan tersebut, tidak ada yang dikecualikan

Para Pihak tersebut menerangkan bahwa apa yang dijual/dibeli dengan Perjanjian ini telah diserahkan menurut keadaan dan tempat di mana kapal tersebut sekarang berada.

Pasal 8

Apabila terjadi perselisihan di antara Para Pihak, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah. Jika dengan musyawarah tidak dapat diselesaikan, maka kedua belah pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan _____.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut dalam awal Perjanjian, dibuat rangkap dua bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

________________

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI I

2013-03-20T01:34:00.000+07:00

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI CANGKANG KELAPA SAWIT

NO : …/…/…/…../…..

Berdasarkan kesepakatan bersama, perjanjian jual beli Cangkang Kelapa Sawit ini dibuat di […..…..], pada hari Sabtu tanggal [……….….]

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Umur :

Jabatan :

Alamat :

Yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama :

Umur :

Alamat :

Yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengikat diri masing-masing dalam satu perjanjian jual beli Cangkang Kelapa Sawit dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1

OBJEK PERJANJIAN

Pihak Pertama setuju dan menyerahkan Cangkang Kelapa Sawit kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua setuju untuk membeli dan membayar komoditas Cangkang Kelapa Sawit milik Pihak Pertama.

Pasal 2

HARGA DAN CARA PEMBAYARAN

1. Kedua belah pihak telah menyetujui jual beli komunitas Cangkang Kelapa Sawit sesuai dengan harga yang disepakati yaitu sebesar : 195/kg (Pranco di atas mobil). Jika ada perubahan harga pabrik (PKS), akan diinformasikan sebelumnya.

2. Sistem pembayaran dilakukan melalui rekening perusahaan CV. J 333.

3. Harga yang berlaku untuk Pihak Pembeli ditentukan oleh Pihak Kedua (Bpk. Aries Kesuma), semua kontrak harus melalui Pihak Kedua dan apabila tidak melalui Pihak Kedua maka Pihak Pertama dikenakan Pinalti yaitu denda sebesar Rp.[ .......,-/ton].

Pasal 3

VOLUME KONTRAK

1. Kontrak mulai berlaku sejak ditanda tangani perjanjian ini dibuat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

2. Kontrak berlaku selama 1 tahun dan tehun berikutnya akan ditinjau kembali.

Pasal 4

PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB

Semua biaya transportasi dan keamanan serta biaya lain-lain merupakan tanggung jawab Pihak Kedua.

Pasal 5

LAIN-LAIN

DO akan dikeluarkan atas nama pihak Kedua dan pengiriman Cangkang Kelapa Sawit akan dilengkapi dengan surat-surat PTP. VI.

Pasal 6

KEKUATAN HUKUM

Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan perjanjian jual beli ini maka akan diselesaikan dengan jalan musyawarah oleh kedua belah pihak dan manakala tidak dapat diselesaikan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri di Jambi.

Pasal 7

KETENTUAN TAMBAHAN

Apabila pembuatan perjanjian jual beli ini masih terdapat hal-hal yang belum diatur, maka kedua belah pihak setuju untuk mengadakan penambahan lembaran halaman kontrak dan atau perjanjian tersendiri setiap penambahan akan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian jual beli ini.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

………………..….. …………………

Saksi-saksi:

1. [….Nama….]

2. [….Nama….]

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI BARANG

2013-03-20T01:33:00.000+07:00

PERJANJIAN JUAL BELI MESIN FOTOKOPI

Pada hari ini, _____ tanggal _____ telah terjadi Perjanjian Jual Beli Barang oleh dan antara:

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya menurut dan berdasarkan Pasal _____ Anggaran Dasar PT _____ yang telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal _____ No. _____ , oleh karena itu untuk dan atas nama PT _____ yang berkedudukan di _____ tersebut, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak selaku dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama PT _____ berkedudukan di _____ , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud membeli mesin fotokopi dari PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA setuju menjual mesin fotokopi kepada PIHAK PERTAMA berupa:

1. Jenis Barang :

2. Merek Barang :

3. Tahun Pembuatan :

4. Harga Per Unit :

5. Jumlah Barang :

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Barang.

Para Pihak untuk itu sepakat dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Jual Beli dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1

HARGA

Disepakati harga Barang tersebut adalah Rp _____ (_____ Rupiah) per unit, sehingga harga keseluruhan Barang tersebut di atas adalah Rp _____ (_____ Rupiah).

Pasal 2

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran harga pembelian Barang tersebut dilakukan dalam 3 (tiga) tahap pembayaran, yaitu:

1. Pembayaran I sebesar Rp _____ (_____ Rupiah), dilakukan tunai pada saat penandatanganan Perjanjian Jual Beli ini, dan Perjanjian Jual Beli Ini sebagai kuitansi.

2. Pembayaran II sebesar Rp _____ (_____ Rupiah), dilakukan pada saat penyerahan barang tersebut, yaitu_____ hari sejak saat penandatanganan Perjanjian Jual Beli dengan menggunakan cek No. _____.

3. Pembayaran III sebesar Rp _____ (_____ Rupiah), dilakukan dengan transfer ke rekening PIHAK KEDUA atas nama _____, nomor rekening _____ pada Bank _____, setelah PIHAK KEDUA selesai memberikan pelatihan kepada karyawan PIHAK PERTAMA dalam pengoperasian Barang tersebut _____ bulan sejak penandatanganan Perjanjian Jual Beli.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA berhak memperoleh Barang tersebut dalam kondisi baik.

2. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Barang tersebut setelah PIHAK PERTAMA memberikan cek sebagai pembayaran II.

3. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pelatihan kepada karyawan PIHAK PERTAMA sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada saat penyerahan pertama dan penyerahan terakhir.

4. PIHAK PERTAMA berhak memperoleh pelatihan untuk seluruh karyawan PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

PENYERAHAN BARANG

1. Barang tersebut akan diserahkan di kantor PIHAK PERTAMA di Jl. _____ No. _____, yang akan dilakukan _____ hari setelah penandatangan Perjanjian ini.

2. Biaya pengangkutan dan penyerahan Barang tersebut sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5

SANKSI

1. Apabila ternyata cek PIHAK PERTAMA tidak dapat diuangkan sesuai tanggal yang tertera padanya, PIHAK PERTAMA dianggap terlambat membayar dan dikenakan denda atas keterlambatannya tersebut.

2. Denda ditetapkan sebesar Rp _____ (_____ Rupiah) dari jumlah yang harus dibayarkan PIHAK PERTAMA setiap hari dan maksimum denda adalah _____ % (_____ persen).

3. Apabila PIHAK KEDUA terlamat atau lalai megirimkan atau menyerahkan Barang tersebut dan keterlambatannya serta kelalainnya tersebut bukan disebabkan adanya force majeure, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar _____ % (_____ persen) dari pembayaran yang telah diterima PIHAK KEDUA.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dari Perjanjian ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah, dan apabila tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dalam musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan mengambil tempat tinggal (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____ .

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun seperti yang disebutkan dalam awal Perjanjian ini, dibuat rangkap 2 dan bermeterai cukup yang berkekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

_______________ _____________

PERJANJIAN GADAI RUMAH II

2013-03-20T01:15:00.001+07:00

PERJANJIAN GADAI RUMAH

Pada hari ini _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____ bertempat di Jl. _____ No. _____ telah terjadi Perjanjian Gadai Rumah antara _____:

1. Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas diri sendiri, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah pemilik sah sebuah rumah bersertifikat Hak Milik No. _____ yang terletak di _____ berukuran luas _____ m² (_____ meter persegi) dan selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Rumah.

b. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah pihak yang berkehendak untuk menggadaikan dan menyerahkan Rumah tersebut di atas kepada PIHAK KEDUA.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Gadai Rumah dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

1. PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa rumah yang digadaikan merupakan hak milik yang sah dari PIHAK PERTAMA, dan menjamin bahwa Rumah tersebut bukan objek sengketa, dan hak kepemilikannya tidak sedang dipindahkan, atau sedang dijaminkan kepada orang lain dengan cara bagaimana pun juga dan tidak sedang dijual kepada orang atau pihak lain.

2. PIHAK PERTAMA menyerahkan sertifikat hak milik atas Rumah yang dimaksud setelah Perjanjian ini ditandatangani.

Pasal 2

Perjanjian Gadai ini dilangsungkan untuk jangka waktu _____ tahun terhitung sejak _____ dan berakhir tanggal _____ .

Pasal 3

Harga gadai atas Rumah tersebut di atas adalah sebesar Rp _____ (_____ Rupiah), di mana PIHAK KEDUA akan membayarkan keseluruhan uang tersebut secara sekaligus bersamaan dengan pendatanganan Perjanjian Gadai ini, dan dengan demikian Perjanjian ini berlaku sebagai tanda bukti yang sah atas uang gadai Rumah termaksud.

Pasal 4

Selama Perjanjian ini masih berlangsung PIHAK KEDUA dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang bertujuan untuk memindahtangankan kepemilikannya, menjual, atau menggadaikan Rumah tersebut kepada pihak lain.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA dikenakan bunga sebesar _____% (_____ persen) per bulan selama jangka waktu Perjanjian yang harus dibayarkan secara keseluruhan dengan utang pokok PIHAK PERTAMA pada saat Perjanjian ini berakhir.

Pasal 6

1. Apabila pada waktu Perjanjian ini berakhir, PIHAK PERTAMA belum mampu membayar uang gadai beserta bunga, maka PIHAK KEDUA akan mengadakan lelang untuk Rumah yang digadaikan oleh PIHAK PERTAMA, tanpa meminta persetujuan dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA tidak berhak untuk mengajukan tuntutan apa pun kepada PIHAK KEDUA.

2. Hasil penjualan atas Rumah tersebut menjadi hak PIHAK PERTAMA setelah dikurangi utang pokok PIHAK KEDUA ditambah bunga dan denda.

Pasal 7

1. Apabila PIHAK PERTAMA ingin memperpanjang jangka waktu gadai atas Rumah tersebut, karena PIHAK PERTAMA belum mampu melunasi pinjaman kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk memperpanjang jangka waktu gadai dengan PIHAK KEDUA, tanpa ada unsur pelelangan Rumah yang digadai oleh PIHAK PERTAMA.

2. PIHAK PERTAMA akan dikenakan sanksi oleh PIHAK KEDUA, berupa denda sejumlah uang yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA setelah jatuh tempo.

Pasal 8

Apabila terjadi perselisihan di antara Para Pihak, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara hukum dan Para Pihak sepakat untuk memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri _____ .

Demikian Perjanjian Gadai Rumah ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun yang telah disebutkan pada awal Perjanjian.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

_____________ _____________

SAKSI-SAKSI:

1. _____________

2. _____________

SURAT PERJANJIAN GADAI RUMAH I

2013-03-20T01:13:00.000+07:00

SURAT PERJANJIAN

GADAI RUMAH

Pada hari ini [……………….] tanggal [……….......……….] bulan [……………………….] tahun [.................................] telah diadakan perjanjian gadai rumah oleh dan antara

1. Nama : [.....................................]

Alamat : [......................................................................................................]

Pekerjaan : [.....................................]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selanjutnya disebut

PIHAK PERTAMA

2. Nama : [.....................................]

Alamat : [.................................................................................................]

Pekerjaan : [.....................................]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian Gadai rumah dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

1. Pihak Kedua telah menggadaikan benda tak bergerak yakni sebuah rumah kepada Pihak Pertama; sebagaimana Pihak Kedua bersedia untuk menerima gadai tersebut.

2. Benda tak bergerak yang digadai oleh Pihak Kedua kpada Pihak Pertama beruap sebuah rumah bersertifikat Hak Milik No. [......................................] yang terletak diwilayah [........................................................] dengan luas tanah berdasarkan PBB [...........], dan bangunan [..............].

Pasal 2

Rumah yang digadaikan sebagaimana disebut pada pasal 1 ayat (2) adalah berupa sebuah rumah tinggal berlantai [...........] berdinding tembok, genteng [...................], berlantai [....................], dengan jumlah kamar [....................] buah yang terdiri dari [........] kamar dilantai dasar dan [........] dilantai atas, listrik berkekuatan [........] Volt, saluran air dari [.........] dan 1 (satu) jalur telepon.

Pasal 3

Pihak Kedua menyatakan bahwa rumah yang digadaikan merupakan milik pribadi dari Pihak Kedua dan jaminan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah berupa sertifikat rumah yang asli.

Pasal 4

Pihak Kedua ingin menggadaikan rumahnya kepada Pihak Pertama untuk memperoleh modal yang akan dipergunakan untuk memperbesar usahanya dalam bidang [........................]

Pasal 5

Pihak Pertama telah menyerahkan uang kepada Pihak Kedua sebesar Rp. [......................] (..............................) sebagai nilai gadai dari rumah tersebut dan atas seluruh uang tersebut Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar [....] % setiap bulan selama jangka waktu perjanjian ini terhitung sejak penandatanganan perjanjian ini hingga tanggal [ tanggal, bulan, tahun].

Pasal 6

Apabila Pihak Kedua selama jangka waktu tertentu yang diperjanjikan tidak membayar bunga, maka Pihak Pertama akan mengadakan lelang untuk barang yang digadaikan oleh Pihak Kedua, tanpa meminta persetujuan dari Pihak Kedua dan Pihak Kedua tidak berhak untuk mengajukan tuntutan apapun kepada Pihak Pertama.

Pasal 7

Apabila Pihak Kedua memperpanjang masa gadai rumah karena Pihak Kedua belum dapat melunasi pinjaman kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua berhak untuk memperpanjang masa gadai dengan Pihak Pertama tanpa ada unsur pelelangan barang yang digadai oleh Pihak Kedua.

Pasal 8

Pihak Kedua dapat menebus rumah yang digadaikan apabila pembayaran telah dilunasi oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

Pasal 9

1. Pihak Kedua akan dikenakan sanksi oleh Pihak Pertama, berupa denda sejumlah uang yang ditentukan oleh pihak Pertama apabila telah jatuh tempo.

2. Pihak Kedua akan dikenakan sanksi yang lebih berapa berupa penjualan rumah yang digadai oleh Pihak Kedua, apabila pihak kedua dengan sengaja lalai untuk melakukan pembayaran.

Pasal 10

Jika terjadi perselisihan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, para pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila kata mufakat tidak tercapai maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan masalah ini secara hukum.

Pasal 11

Perjanjian gadai ini dibuat rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterrai cukup untuk masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dalam kaitannya dengan perjanjian ini kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili yang tetap di kantor Penitera Pengadilan Negeri [.......................].

Dibuat dan ditandatangani di [.................................]

Pihak Pertama Pihak Kedua

(...............................) (...............................)

Saksi :

1. (...............................)

2. (...............................)

3. (...............................)

SURAT PERJANJIAN GADAI MOBIL II

2013-03-20T01:10:00.000+07:00

PERJANJIAN GADAI MOBIL

Perjanjian ini dibuat pada hari _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____ antara:

1. Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri,selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan pemilik sah, dan telah setuju menggadaikan kepada PIHAK KEDUA barang berupa:

1. Jenis kendaraan :

2. Merek/Tipe :

3. Nomor Polisi :

4. Nomor Rangka/Tahun :

5. Nomor Mesin :

6. Warna :

7. Nomor BPKB :

Dalam kondisi baik dan layak jalan, yang selanjutnya disebut Kendaraan.

- Bahwa PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima kendaraan dari PIHAK PERTAMA sebagai jaminan.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Gadai Kendaraan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

JAMINAN

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa Kendaraan yang digadaikan merupakan milik pribadi dari PIHAK PERTAMA yang ditunjukkan dengan BPKB Kendaraan tersebut. PIHAK PERTAMA menjamin bahwa tidak ada orang atau pihak lain yang turut memilikinya, tidak, atau belum pernah dijual atau dipindahtangankan haknya, atau dijaminkan kepada pihak lain dengan cara apa pun juga.

Pasal 2

MASA BERLAKU

Perjanjian Gadai ini dilangsungkan untuk jangka waktu _____ tahun terhitung sejak _____ dan berakhir tanggal _____ .

Pasal 3

HARGA GADAI

PIHAK KEDUA akan menyerahkan uang kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp _____ (_____ Rupiah) di mana merupakan nilai taksir dari harga Kendaraan tersebut di atas setelah penandatanganan Perjanjian ini. Dan, atas seluruh uang tersebut, PIHAK PERTAMA dikenakan bunga sebesar _____ % (_____ persen) setiap bulan selama jangka waktu Perjanjian, terhitung sejak penandatanganan Perjanjian gadai ini. Dan, dengan demikian Perjanjian ini berlaku sebagai tanda bukti yang sah atas uang gadai Kendaraan termaksud.

Pasal 4

LARANGAN-LARANGAN

Selama Perjanjian ini masih berlangsung, PIHAK KEDUA dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang bertujuan untuk memindahtangankan kepemilikannya, menjual, atau menggadaikan Kendaraan tersebut kepada pihak lain.

Pasal 5

CARA PEMBAYARAN

PIHAK PERTAMA bersedia untuk membayar keseluruhan utang pokok dan bunga, dan akan dibayarkan secara sekaligus bersamaan dengan berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 6

SANKSI

1. Apabila pada waktu Perjanjian ini berakhir, PIHAK PERTAMA belum mampu membayar uang gadai beserta bunga, maka PIHAK KEDUA akan mengadakan lelang untuk Kendaraan yang digadaikan oleh PIHAK PERTAMA, tanpa meminta persetujuan dari PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA tidak berhak untuk mengajukan tuntutan apa pun kepada PIHAK KEDUA.

2. Hasil penjualan atas Kendaraan tersebut menjadi hak PIHAK PERTAMA setelah dikurangi utang pokok PIHAK KEDUA ditambah bunga dan denda.

Pasal 7

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU DAN DENDA

1. Apabila PIHAK PERTAMA ingin memperpanjang jangka waktu gadai atas Kendaraan tersebut, karena PIHAK PERTAMA belum mampu melunasi pinjaman kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk memperpanjang jangka waktu gadai dengan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur pelelangan kendaraan yang digadai oleh PIHAK PERTAMA.

2. PIHAK PERTAMA akan dikenakan sanksi oleh PIHAK KEDUA, berupa denda sejumlah uang yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA setelah jatuh tempo.

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berhak untuk mempergunakan Kendaraan selama masa Perjanjian Gadai ini berlangsung.

2. PIHAK KEDUA berkewajiban penuh untuk merawat dan menjaga keutuhan serta kebaikan kondisi Kendaraan tersebut dengan biaya PIHAK KEDUA.

3. Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan Kendaraan tersebut hilang atau rusak menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

4. Jika Perjanjian Gadai ini berakhir, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Kendaraan tersebut kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan dan terawat baik serta kondisiya lengkap seperti pada waktu penyerahan Kendaraan termaksud.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan di antara Para Pihak, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara hukum, dan Para Pihak sepakat untuk memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri _____ .

Demikian Perjanjian Gadai Kendaraan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun yang telah disebutkan pada awal Perjanjian.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

_____________ ___________

SAKSI-SAKSI

SURAT PERJANJIAN GADAI MOBIL I

2013-03-20T01:07:00.000+07:00

SURAT PERJANJIAN

GADAI MOBIL

Pada hari ini [……………….] tanggal [……….......……….] bulan [……………………….] tahun [.................................] telah diadakan perjanjian gadai oleh dan antara:

1. Nama : [...............................................................................................]

Alamat : [...............................................................................................]

Pekerjaan : [...............................................................................................]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selanjutnya disebut

PIHAK PERTAMA

2. Nama : [..................................................................................................]

Alamat : [..................................................................................................]

Pekerjaan : [..................................................................................................]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian Gadai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

1. Pihak Kedua telah menggadaikan barang yakni sebuah kendarana roda empat, dengan No. Pol [....................], BPKB (copy terlampir) kepada Pihak Pertama.

2. Pihak Pertama menyatakan telah menerima kendaraan dari Pihak Kedua sebagaimana disebut pada ayat (1) berupa BPKB asli sebagai jaminan.

Pasal 2

Jenis mobil yang digadaikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah berupa mobil sedan [.....................], tipe [............................], tahun pembuatan [...................], warna [.............................]

Pasal 3

1. Pihak Kedua menyatakan bahwa barang yang digadaikan merupakan milik pribadi dari Pihak Kedua yang ditunjukkan dengan BPKB mobil tersebut.

2. Sebagai jaminan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berupa BPKB mobil yang asli.

Pasal 4

Pihak Kedua ingin menggadaikan mobilnya kepada Pihak Pertama untuk memperoleh modal yang akan dipergunakan untuk memperbesar usahanya dalam bidang [....................................................]

Pasal 5

Pihak Pertama telah menyerahkan uang kepada Pihak Kedua sebesar Rp. [......................] (..............................) yang merupakan nilai taksir dari mobil tersebut dan atas seluruh uang tersebut Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar [....] % setiap bulan selama jangka waktu perjanjian ini terhitung sejak penandatanganan perjanjian ini hingga tanggal [ tanggal, bulan, tahun].

Pasal 6

Pasal 7

Apabila Pihak Kedua memperpanjang masa gadai barang karena Pihak Kedua belum dapat melunasi pinjaman kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua berhak untuk memperpanjang masa gadai dengan Pihak Pertama tanpa ada unsur pelelangan barang yang digadai oleh Pihak Kedua.

Pasal 8

Pihak Kedua dapat menebus barang yang digadaikan apabila pembayaran telah dilunasi oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

Pasal 9

1. Pihak Kedua akan dikenakan sanksi oleh Pihak Pertama, berupa denda sejumlah uang yang ditentukan oleh pihak Pertama apabila telah jatuh tempo.

2. Pihak Kedua akan dikenakan sanksi yang lebih berapa berupa penjualan barang yang digadai oleh Pihak Kedua, apabila pihak kedua dengan sengaja lalai melakukan pembayaran.

Pasal 10

Pasal 11

Dalam kaitannya dengan perjanjian ini kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili yang tetap di kantor Penitera Pengadilan Negeri [.......................].

Dibuat dan ditandatangani di [.................................]

Pihak Pertama Pihak Kedua

(...............................) (...............................)

Saksi :

1. (...............................)

2. (...............................)

SURAT PERJANJIAN DISTRIBUTOR

2013-03-20T01:05:00.002+07:00

PERJANJIAN DISTRIBUTOR

Pada hari ini tanggal

Pihak I :

Pihak II :

Pasal 1

Kepemilikan

1. Pihak pertama adalah pemilik dan yang memproduksi serta pemegang Patent atas suatu produk Cat dengan segala ukuran, warna dan bermerk…………………………

2. Merk atas cat tersebut dan komposisi cat sebagaimana dimaksud dalam perjanjian , akan dilampirkan dalam perjanjian ini dan lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

Pasal 2

Distributor

1. Pihak pertama sepakat menunjuk pihak kedua sebagai distributor tunggal untuk wilayah ………... atas merk cat sebagaimana diatur dalam pasal 1 perjanjian ini.

2. Pihak kedua sebagai distributor tunggal diberi kewenangan oleh pihak pertama untuk melakukan pendistribusian, penjualan, mengangkat keagenan, menentukan harga serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pemesaran.

Pasal 3

Pemesanan/Permintaan

1. Untuk pemesanan sejumlah cat dan tempat pengiriman Pihak kedua wajib memberitahu 15 hari sebelumnya kepada Pihak pertama.

2. Kedua belah pihak sepakat bahwa pemesanan cat oleh pihak kedua minimal pemesanan adalah …………..

3. Pengiriman pesanan dilakukan oleh Pihak pertama kegudang/tempat yang ditentukan oleh pihak kedua.

Pasal 4

Pembayaran

Pembayaran oleh Pihak II dilakukan dengan cara ………………………….

Pasal 5

Penentuan harga Pasar

1. Pihak I tidak dapat menaikan atau menurunkan harga secara sepihak

2. Kenaikan harga dan Penurunan harga harus didasarkan pada pertimbangan pasar oleh pihak II.

Pasal 6

Jangka waktu

Perjanjian ini berakhir pada tanggal………….s.d tanggal…………………………...

Pasal 7

Sengketa

1. Bila terjadi sengketa Pihak I dan Pihak II akan menempuh jalan musyawarah untuk mufakat.

2. Bila jalan musyawarah tidak tercapai maka kedua belah pihak sepakat untuk menempuh jalur hukum

Pasal 8

Domisili Hukum

Kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili hukum dikantor panitera pengadilan negeri Jakarta…………………..

Pasal 9

Perjanjian ini dibuat dengan rangkap dua dengan materai yang cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian ini dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak.

PIHAK I PIHAK II

................ .....................

SURAT PERJANJIAN DAMAI

2013-03-20T01:01:00.004+07:00

SURAT PERJANJIAN DAMAI (DADING)

PERDAMAIAN (DADING)

Pada hari ini, _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____ telah terjadi Perjanjian antara:

1. Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas diri sendiri, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas dirinya sendiri, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebagai pemilik dari/yang berhak atas sebidang tanah yang merupakan kesatuan dari tiga bidang tanah yang tidak terpisahkan, terletak dalam di _____ Kelurahan _____ Kecamatan _____ .

Demikian berikut segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut yang menurut sifat, peruntukannya, atau menurut Undang-Undang dapat dianggap sebagai barang tak bergerak.

2. Satu dan lain berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa yang dibuat dengan akta-akta tanggal _____ berturut-turut di bawah Nomor 79, 80, dan 81 yang dibuat di hadapan _____ , Sarjana Hukum, Notaris di _____.

3. Bahwa PIHAK KEDUA menganggap bahwa pemilikan tanah tersebut oleh PIHAK PERTAMA adalah tidak sah, karena jual-beli yang dibuat di hadapan _____ , Sarjana Hukum tersebut dilakukan berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tertanggal _____ yang sudah dicabut oleh PIHAK KEDUA dengan surat pencabutan tertanggal _____.

4. Bahwa persoalan tersebut telah diusahakan penyelesaiannya melalui instansi yang berwenang, tetapi belum berhasil.

5. Bahwa kedua belah pihak berkehendak untuk mengakhiri perselisihan atas pe-milikan tanah tersebut.

Kedua belah pihak telah setuju dan mufakat untuk dan dengan ini mengadakan perdamaian (dading) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KEDUA menyatakan dan mengakui secara benar bahwa PIHAK PERTAMA adalah satu-satunya pemilik dari/yang berhak atas:

Sebidang tanah yang merupakan kesatuan dari tiga bidang tanah yang tidak terpisahkan, terletak di _____

Demikian berikut segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut yang menurut sifat, peruntukannya, atau menurut Undang-Undang dapat dianggap sebagai barang tak bergerak.

Satu dan lain berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual beli dan Kuasa yang dibuat dengan akta-akta tertanggal _____ berturut-turut di bawah Nomor 79, 80, dan 81 yang dibuat di hadapan _____ , Sarjana Hukum, Notaris di _____ .

Pasal 2

Sebagai kompensasi atas perdamaian ini, PIHAK PERTAMA membayar kepada PIHAK KEDUA sejumlah Rp _____ (_____ Rupiah). Jumlah uang mana telah di-bayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA pada waktu Perjanjian ini ditandatangani, dan untuk penerimaan jumlah uang itu PIHAK KEDUA, dengan ini memberikan pelunasannya, sehingga Perjanjian ini juga merupakan kuitansi untuk penerimaan jumlah Rp _____ (_____ Rupiah).

Pasal 3

Berdasarkan perdamaian ini PIHAK KEDUA:

1. Wajib mencabut/membatalkan surat permohonan pemblokiran tanah tersebut kepada Kantor Agraria _____ tertanggal _____ yang dibuat oleh PIHAK KEDUA.

2. Wajib mencabut/membatalkan surat permohonan perlindungan hukum atas pemilikan tanah tersebut kepada Kantor Agraris _____ tertanggal _____ (_____) bulan _____ (_____) tahun _____ (_____) yang dibuat oleh PIHAK KEDUA.

3. Wajib mencabut/membatalkan Surat Pencabutan tertanggal _____ yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, sehingga dengan demikian Surat Kuasa yang dibuat oleh PIHAK KEDUA kepada _____ tetap berlaku sebagaimana mestinya.

4. Wajib mencabut/membatalkan surat-surat gugatan dan surat-surat lainnya, baik yang masih akan disampaikan maupun yang sudah disampaikan kepada Ins-tansi yang berwenang (Pengadilan), atau kepada Instansi lainnya berkenaan dengan gugatan pemilikan atas tanah tersebut.

5. PIHAK KEDUA wajib menjamin PIHAK PERTAMA atau pihak siapa pun yang mendapat peralihan hak dengan cara apa pun dari PIHAK PERTAMA baik seka-rang maupun dikemudian hari, tidak akan mendapat tuntutan atau tagihan dari siapa pun juga yang menyatakan mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut dan segala gugatan dan kemungkinan yang timbul adalah menjadi beban dan risiko PIHAK KEDUA.

Pasal 4

Bahwa dengan diselenggarakannya perdamaian (dading) yang dibuat dengan akta ini pihak-pihak telah mengakhiri semua perselisihan dan perkara mengenai tanah tersebut, maka segala putusan-putusan pengadilan baik yang telah maupun yang akan dikeluarkan kemudian berkenaan dengan perkara mengenai tanah tersebut tidak akan mempunyai kekuatan hukum dan harus dianggap seperti tidak pernah dikeluarkan.

Bahwa berkenaan dengan ini masing-masing pihak dengan ini saling memberi hak dan kekuasaan yang satu kepada yang lainnya, untuk menarik kembali/meng-hentikan suatu perkara yang akan diajukan/masih ada dalam pemeriksaan yang berwajib serta mencabut surat-surat yang dimaksud dalam Pasal 3 tersebut.

Pasal 5

Semua biaya-biaya berkenaan dengan Perjanjian ini antara lain biaya pembuatan Perjanjian ini dan biaya-biaya pencabutan/pembatalan perkara berkenaan dengan tanah tersebut yang mungkin ada, semuanya menjadi tanggungan dan harus dipikul/dibayar oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 6

a. Dalam hal terjadi sengketa dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Perjanjian ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah dan dengan penuh itikad baik.

b. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih domi-sili yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri _____ .

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal ter-sebut di atas, dan masing-masing pihak mendapatkan 1 eksemplar yang sama kekuatan hukumnya.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

_____________ ___________

SAKSI-SAKSI

1. ___________

2. __________

SURAT PERJANJIAN BERLANGGANAN INTERNET DENGAN PELANGGAN

2013-03-20T00:58:00.000+07:00

SURAT PERJANJIAN BERLANGGANAN INTERNET

.................. DENGAN PELANGGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Status :

Alamat :

ID YM yg bisa dihubungi : .... / .... / ....

Disebut sebagai ......... ( mewakili ) PIHAK PERTAMA.

Nama :

Alamat :

ID YM yang bisa dihubungi :

Disebut sebagai PELANGGAN PIHAK KEDUA.

Selanjutnya kedua belah sepakat untuk bertransaksi koneksi internet dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

• Pihak Pertama menyediakan server untuk koneksi internet ( Internet Service Provider )

• Pihak Kedua sanggup menyediakan alat untuk koneksi internet ke server baik membeli / sewa / kredit perangkat ke Pihak Pertama atau dibolehkan untuk membeli ke tempat lain setelah berkonsultasi dengan pihak .................. Pelanggan tidak diijinkan / tidak diberi hak akses ke acces point / radio atau merubah IP / password / konfigurasi yang telah diberikan oleh kami.

• Bagi pelanggan yang sudah mempunyai peralatan maka Pihak Pertama sanggup melaksanakan instalasi sampai internet dapat terkoneksi dengan server kami dan Pihak Kedua dikenakan biaya instalasi sebesar Rp.......... ( seratus ribu rupiah ).

Pasal 2

• Pihak Kedua membayar langganan perbulan Rp. .......... untuk 1 komputer dan yang memiliki peralatan sendiri. Bagi pelanggan yang tidak menyediakan peralatan maka akan dipinjami dengan jaminan 50% dari harga perangkat dan ditambah ongkos sewa sebesar Rp. .......... perbulan dan minimal berlangganan 6 bulan. Jaminan akan dikembalikan setelah pelanggan menyatakan berhenti dan peralatan akan diambil kembali oleh ............... Pelanggan yang ingin membeli peralatan bias dibayar maksimal 3 bulan tetapi selama belum lunas maka masih dikenakan uang sewa peralatan.

• Tarif berlangganan internet dapat berubah dengan pemberitahuan sebelumnya kepada pelanggan.

Pasal 3

Bagi pelanggan yang sewa atau kredit perangkat WLAN, selama peralatan masih terpasang di customer baik ditempatkan dirumah atau ditempat lain, selama atas nama pelanggan tersebut di atas maka menjadi tanggung jawabnya apabila terjadi pencurian atau kerusakan peralatan tersebut.

Pasal 4

Pelanggan dinyatakan aktif setelah masa trial 1 x 24 jam telah dilaksanakan sejak pemasangan dan

koneksi telah dinyatakan baik. Bagi pelanggan yang baru bergabung maka akan dihitung PRORATA = Besar Langganan : 30 hari X hari pemakaian. Pembayaran dapat dilakukan maksimal tanggal 10 tiapbulannya dengan cara datang ke kantor ............ atau melalui sales Anda . Pembayaran dianggap sah apabila telah menerima kwitansi pelunasan dari .............. Bagi Pelanggan yang belum membayar sampai batas akhir pembayaran maka pihak FIZNANET berhak memutuskan koneksi internet dan pelanggan masih berkewajiban untu membayar biaya langganan yang belum terbayar.

Pasal 5

Apabila terjadi kerusakan / problem sehingga internet tidak terkoneksi, apabila kerusakan mulai dari AP ke bawah maka pihak kedua dikenakan biaya maintenance apabila ada pembenahan / service.

Pasal 6

Hal-hal yang belum di atur dalam ketentuan ini akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak di kemudian hari.

Demikian surat perjanjian ini dibuat sebagai bukti dan perjanjian antara kedua belah pihak.

....................., .......................

[Nama Pemilik] Pelanggan

Pihak Pertama Pihak Kedua

__________ ________________

SURAT PERJANJIAN BAGI PNS

2013-03-20T00:55:00.000+07:00

SURAT PERJANJIAN

Untuk PNS

Berdasarkan pemberitahuan dari Pusat Pembinaan, [Nama Departemen] bahwa saya telah diterima di [.......................] dan direncanakan mulai kuliah pada bulan [………….….]. Sehubungan dengan hal tersebut saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ____________________________________________

N I P :____________________________________________

Jabatan/Pekerjaan :____________________________________________

Lembaga : ____________________________________________

A l a m a t : ____________________________________________

Menerangkan dengan sungguh-sungguh atas kehendak sendiri dan semata-mata untuk mendapat pendidikan dan pelatihan program gelar dengan menerima syarat-syarat dan berjanji akan memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 1961 dan Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961.

Saya berjanji pula:

1. Akan menegakkan dan mematuhi ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan bagi penerima beasiswa pusbindiklatren;

2. Akan menghindari segala rupa perbuatan tercela baik sebagai pegawai tugas belajar maupun sebagai anggota masyarakat;

3. Akan mengikuti bidang studi sebagaimana tersebut di atas tanpa mengubah atau menambah bidang studi lainnya;

4. Akan menyelesaikan studi sesuai jangka waktu untuk program studi yang saya ambil tanpa perpanjangan waktu;

5. Akan menerima sanksi apapun dari Pusbindiklatren jika (a) dalam proses seleksi, penempatan, maupun selama mengikuti diklat diketemukan ketidaksesuaian data yang saya informasikan dalam Formulir Calon Penerima Beasiswa Pusbindiklatren dengan kriteria seleksi Pusbindiklatren yang tercantum dalam buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana; (b) melanggar ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh Pusbindiklatren maupun oleh program studi;

6. Setelah menyelesaikan studi saya akan kembali bekerja sebagai pegawai negeri selama sekurang-kurangnya 2 kali masa studi saya (2n+1 tahun);

7. Akan mengembalikan biaya pendidikan kepada Kas Negara, jika (a) terjadi kegagalan studi karena kelalaian saya; (b) mengundurkan diri selama masa studi berlangsung; atau (c) mengundurkan diri dari instansi kerja saya sebelum masa 2n+1 terpenuhi;

8. Jika saya melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima hukuman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Peraturan Pemerintah No.30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil .

[Nama Kota] ,……………….........

Mengetahui,

Pimpinan Instansi yang berjanji,

cap instansi materai Rp.6000,-

(..........................) (...............................)

SURAT PERJANJIAN BAGI HASIL

2013-03-20T00:52:00.000+07:00

Pada hari :……………

Tanggal : …………..

Tempat : …………..

Oleh para pihak sebagai berikut :

Nama : …………………….

Jabatan : …………………….

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama […………………………….], untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama :

Umur :

Alamat :

No. SIM :

Nama :

Umur :

Alamat :

No. KTP :

Nomor 2 dan nomor 3 di atas bertindak untuk dan atas nama sendiri menggabungkan diri masing-masing, yang untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan perjanjian Pembiayaan Musyarokah (Penyertaan Modal ) yang terikat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal I

PIHAK PERTAMA selaku sahibul maal setuju untuk membiayai sebagian modal kerja yang diperlukan untuk menjalankan usaha bagi PIHAK KEDUA selaku mudharib dengan Pembiayaan Musyarokah ( Penyertaan Modal ) ada PIHAK KEDUA, sebesar : Rp. [……….] (……), yang dengan penambahan modal ini menyebabkan berubahnya permodalan usaha PIHAK PERTAMA dari Rp [………] (……), menjadi Rp […………….] ( ……….), dengan proporsi 66.7% Modal PIHAK KEDUA dan 33,3% Modal PIHAK PERTAMA.

Pasal II

Kedua belah Pihak telah bersepakat bahwa akad tersebut terikat pada ketentuan-ketentuan dan sarat-sarat sebagai berikut :

1. Pembiayaan tersebut benar-benar hanya digunakan untuk menambah modal kerja bagi usaha PIHAK KEDUA.

2. Jangka waktu pembiayaan adalah 3 bulan (96 HARI) oleh karena itu perjanjian Pembiayaan Musyarokah ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya akad/perjanjian ini dan akan jatuh tempo pada tanggal [……………….].

3. PPIHAK KEDUA berkewajiban memberikan hasil atas penyertaan Modal [……………], bersamaan dengan tanggal jatuh tempo Perjanjian Pembiayaan ini yang besarnya akan dihitung pada akhir masa perjanjian ini.

4. Karena PIHAK PERTAMA mengabaikan kewajibannya sebagai MUSYARIK maka PIHAK PERTAMA hanya akan mengambil 50% hasil Penyertaan Modal tersebut.

5. PIHAK KEDUA selaku Mudharib berhak untuk melakukan segala hal mengenai usahanya itu sesuai ketentuan syar’i dan kesepakatan kedua belah pihak tanpa keikutsertaan PIHAK PERTAMA dalam menejemen, kecuali dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan.

6. PIHAK KEDUA berjanji akan memberikan laporan atas usahanya itu setiap bulan pada tiap akhir bulan kepada PIHAK PERTAMA secara jujur dan benar.

7. Sebagai konsekwensi dari akad Musyarokah, maka Pihak I hanya menanggung kerugian yang benar-benar dibuktikan karena resiko usaha dan FORCE MAJEUR, dan oleh karena itu tidak menanggung kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, dan atau karena kecerobohan, dan atau karena kelalaian dan atau karena menyalahi perjanjian.

Pasal III

Untuk menjamin keamanan dan terpenuhinya akad sebagaimana tujuan perjanjian pembiayaan Musyarokah ini, maka:

1. PIHAK KEDUA bersedia untuk menyerahkan jaminan berupa : BPKB [………………] atas nama […………], dengan Spesifikasi sebagai berikut: Nomor Polisi […………..], Type […….……], Model […….…….], Tahun Pembuatan […………..], Tahun Perakitan […….…..], Nomor Rangka [……………] dan Nomor Mesin [….………..] sebagai jaminan atas akad Pembiayaan Musyarokah ini.

2. PIHAK KEDUA bersedia dan bertanggungjawab untuk melepaskan hak atas jaminan tersebut pada pasal III ayat 1 kepada PIHAK PERTAMA, apabila PIHAK KEDUA, dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur pada pasal II perjanjian ini tanpa pemberitahun dan persetujuan dari PIHAK PERTAMA. Dengan ini PIHAK PERTAMA memiliki hak terhadap barang tersebut dengan tanpa sesuatu yang dikecualikan untuk menarik jaminan dan atau untuk menjualnya kepada pihak manapun untuk melunasi kewajiban PIHAK KEDUA.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak.

………………, …………………..

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

------------------------ --------------- ---------

SURAT PENDIRIAN COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV) PERSERIKATAN KOMANDITER

2013-03-20T00:46:00.001+07:00

Hari ini, hari _____ tanggal _____ .

Telah menghadap di hadapan saya, _____ , Notaris di _____ dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut dan yang telah dikenal oleh saya, Notaris:

- Tuan/Nyonya _____ , warga negara Indonesia, pekerjaan _____ , tinggal di _____ , menurut keterangannya di dalam hal ini menjalani:

a. untuk diri sendiri,

b. sebagai wakil lisan dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama, serta seberapa perlu menguatkan diri dan bertanggung jawab untuk Tuan/Nyonya _____ , pekerjaan _____ , beralamat di _____ .

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

- Penghadap untuk diri sendiri dan menjalani seperti tersebut menerangkan di dalam surat akta ini, telah mendirikan suatu perserikatan komanditer (Commanditaire Vennotschap) dengan anggaran dasar seperti di bawah ini:

Pasal 1

1. Perserikatan ini bernama CV “_____”, berkedudukan di _____ , dengan Cabang-cabang atau perwakilan-perwakilan di tempat-tempat lain yang dipandang perlu teman serikat pengurus.

2. Teman serikat _____ adalah satu-satunya teman serikat pengurus yang bertanggung jawab dengan segala harta kekayaannya atas segala kewajiban, utang, dan beban perserikatan.

3. Teman serikat _____ adalah teman serikat komanditer yang hanya terikat dan tidak diwajibkan membayar utang, kewajiban, dan beban perserikatan yang melebihi dari pemasukannya.

Pasal 2

Maksud dari perserikatan ini, yaitu:

a. membuka toko alat-alat (spare part) kendaraan bermotor, sepeda, dan teknik;

b. menjadi pemborong, pelaksana, pengawas, perencana bangunan-bangunan dan pekerjaan-pekerjaan teknik;

c. menjadi Leveransier dari segala macam barang yang dapat dilakukannya:

- satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya, baik untuk perhitu-ngan sendiri maupun atas tanggungan orang lain dengan cara amanat atau komisi;

- perserikatan ada hak untuk mendirikan atau turut serta mendirikan badan-badan lain atau serupa yang mempunyai maksud sama atau hampir sama dengan perserikatan ini.

Pasal 3

Perserikatan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan dan telah dimulai pada hari ini.

Pasal 4

1. Modal perserikatan ini besarnya tidak ditentukan, dan selalu dapat dilihat dalam buku-buku perserikatan.

2. Pada permulaan perserikatan ini telah dimasukkan di dalam perserikatan oleh para teman serikat, masing-masing uang tunai yang besarnya dapat dilihat dalam buku-buku perserikatan.

3. Oleh teman serikat pengurus dimasukan juga, ia punya tenaga kerja, kerajinan, dan kepandaiannya.

4. Dengan persetujuan para teman serikat bersama juga dapat ditambah pemasukan dalam perserikatan, baik yang berupa uang maupun yang berupa barang oleh para teman serikat atau salah seorangnya.

5. Untuk tiap-tiap pemasukan, teman serikat yang berkenaan diberi tanda penerimaan yang ditandatangani oleh teman serikat pengurus. Lagipula para teman serikat masing-masing dicatat dalam buku-buku perserikatan, berapa jumlah ia punya pemasukan. Baik yang berupa uang maupun sebagai harga barang yang dimasukannya.

6. Di dalam lingkungan para teman serikat sendiri jumlah pemasukan yang dicatat seperti tersebut di atas, satu terhadap lainnya dipandang sebagai utang dari perserikatan kepada teman serikat yang berkenaan.

7. Selama perserikatan ini berdiri atau pada waktu pembubarannya, masing-masing teman serikat mempunyai hak dan kewajiban atas harta benda per-serikatan, utang piutang, dan bebanan masing-masing menurut perbandingan pemasukannya dengan mengingat apa yang tersebut dalam Pasal 1 Ayat (3).

Pasal 5

1. Perserikatan ini diurus oleh teman serikat pengurus _____ dengan gelaran Direktur.

2. Direktur berhak mewakili perserikatan di dalam dan di luar pengadilan, dan berhak menandatangani untuk dan atas nama perserikatan, mengikat per-serikatan dengan orang lain atau orang lain dengan perserikatan. Dan, di dalam menjalankan pekerjaan itu ia dikuasakan membuat segala perjanjian yang mengenai tindakan urusan dan tindakan pemilikan, dengan tidak ada pembatasan sesuatu apa pun juga.

Pasal 6

Teman serikat komanditer atau wakilnya berhak sewaktu-waktu masuk dalam gedung-gedung dan pekarangan-pekarangan yang dipakai oleh perserikatan, memeriksa persediaan barang dan pencocokan uang kas perserikatan.

Direktur diwajibkan memberi segala keterangan yang diminta olehnya.

Pasal 7

1. Tahun buku perserikatan berjalan dari satu Januari sampai dengan akhir Desember.

2. Pada akhir tiap-tiap tahun buku, untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember, maka buku-buku perserikatan ditutup, dan dari buku-buku itu dibuat suatu neraca dan perhitungan laba-rugi yang harus siap, dan dimasukkan dalam buku yang sengaja diadakan untuk keperluan itu di dalam tiga bulan setelah tahun buku.

3. Jika para teman serikat menyetujui neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut, maka sebagai bukti mereka harus membubuhi tanda tangannya pada surat-surat itu dalam empat bulan sehabis tutup buku.

Pasal 8

1. Dari keuntungan bersih yang telah disetujui oleh para teman serikat, maka se-bagian dapat disendirikan untuk mengadakan atau menambah uang cadangan.

Uang cadangan ini terutama disediakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita, tetapi dengan persetujuan para teman serikat bersama, dapat dipergunakan sebagai modal bekerja atau untuk keperluan lain.

2. Jika perhitungan laba-rugi pada sesuatu tahun menunjukan kerugian, dan jika diadakan uang cadangan, tidak dapat ditutup dengan uang cadangan, maka kerugian itu atau ketinggalannya akan tetap dicatat dan dipikul dalam perhitungan laba rugi dan pada tahun-tahun yang akan datang tidak dipandang ada keuntungan selama kerugian yang tercatat dan terpikul seperti tersebut belum sama sekali tertutup.

Pasal 9

Laba dan rugi yang telah disetujui oleh para teman serikat, diperoleh dan diderita oleh para teman serikat masing-masing menurut perbandingan pemasukannya. Sedang, tentang rugi dengan mengingati apa yang tersebut dalam Pasal 1 Ayat (3).

Pasal 10

1. Jika salah seorang teman serikat meninggal dunia, maka perserikatan ini tidak bubar, akan tetapi akan dilanjutkan oleh yang masih hidup bersama-sama dengan ahli waris dari yang meninggal dunia.

2. Hanya saja para ahli waris tersebut harus diwakili oleh salah seorang di antara mereka sendiri atau oleh orang lain di dalam segala hal yang mengenai urusan perserikatan.

Pasal 11

1. Seorang teman serikat hanya dapat membubarkan perserikatan ini pada akhir tahun buku, dan harus memberitahukan keinginannya itu dengan surat kepada teman serikat lainnya sedikitnya tiga bulan sebelum akhir tahun buku tersebut.

2. Di dalam hal ini, maka teman serikat lainnya ada hak untuk membeli dan mengambil over segala harta (activa) dan utang dan bebanan (passiva) dari perserikatan dan meneruskan perusahaan perserikatan baik sendiri maupun dengan orang lain dengan memakai nama perserikatan. Asal saja memberitahukan keinginannya itu dengan surat kepada pihak lain dalam satu bulan setelah hari pembubaran perserikatan.

3. Pengambilan dan pembelian harta benda perserikatan tersebut dilakukan dengan harga menurut neraca dan perhitungaan laba-rugi yang terakhir, dan yang telah diterima baik oleh kedua belah pihak dan dengan kewajiban mem-bayar bagian pihak lain di dalam enam bulan setelah bubarnya perserikatan dengan jaminan kepada pihak lain bahwa ia tidak akan diganggu oleh orang-orang yang mengutangkan kepada perserikatan atau siapa pun juga tentang segala utang-utang, beban, dan kewajiban dari perserikatan yang semuanya itu harus dipikul dan dibayar oleh si pembeli dan si pengambil harta perserikatan.

Pasal 12

1. Jika seorang teman serikat jatuh miskin atau curatele, maka perserikatan ini dengan sendirinya lantas bubar.

2. Hanya saja teman serikat lainnya ada hak seperti tersebut dalam Ayat (2) Pasal 11, tetapi dengan ketentuan bahwa ia harus memberitahukan keinginannya itu dengan surat kepada pihak lainnya dalam tiga bulan setelah keputusan Hakim tentang jatuh miskin atau curatele itu tidak dapat diubah lagi.

3. Di dalam hal demikian, maka pengambilan dan pembelian harta perserikatan dilakukan dengan harga menurut neraca yang terakhir di terima baik. Dan, dengan kewajiban membayar bagian pihak lain dalam enam bulan setelah pengambilan dari harta perserikatan itu. Sedang, apa yang disebutkan di dalam penghabisan Ayat (3) Pasal 11 berlaku juga atas pembelian dan pengambilan itu.

Pasal 13

Jika perserikatan ini bubar dan tidak ada teman serikat yang melanjutkan perusahaan perserikatan menurut Pasal 11 dan Pasal 12, maka harta benda perserikatan ini akan dilikuidir oleh para teman serikat atau ahli waris atau wakilnya yang sah. Sedang, buku-buku akan disimpan oleh teman serikat pengurus _____ atau ahli warisnya.

Pasal 14

1. Jika ada sesuatu hal yang tidak atau tidak cukup diatur di dalam anggaran dasar ini, maka hal itu akan diputuskan oleh para teman serikat bersama-sama.

2. Jika dalam hal itu mereka tidak dapat mencapai persetujuan atau jika timbul perselisihan tentang persetujuan atau neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut dalam Pasal 7, atau jika diantara para teman serikat ada perselisihan tentang arti atau bolehnya menjalankan sesuatu aturan yang tersebut dalam anggaran dasar ini, sedang mereka dengan cara lain tidak dapat menjelaskan perselisihan itu, maka pihak yang siap lebih dahulu boleh minta kepada Hakim agar diangkat tiga orang pemisah yang akan memutuskan perselisihan, setelah memberi kesempatan kepada para teman serikat untuk membela kepentingannya.

3. Orang-orang tersebut akan memutuskan perselisihan itu sebagai orang yang jujur. dan sebagai Hakim yang tertinggi dan tidak usah memakai cara proses, juga tentang ongkos-ongkos yang dibikinnya.

4. Dalam hal perselisihan tentang neraca dan perhitungan laba-rugi, mereka ada hak untuk menetapkan neraca dan perhitungan laba-rugi itu dan menandatanganinya.

Pasal 15

Pihak-pihak telah memilih tempat tinggal kediaman yang umum dan tetap tentang segala hal yang timbul sebagai akibat dari surat akte ini di kantor Panitera Pengadilan Negeri di _____ .

- Dari apa yang tersebut di atas, dibuatlah:

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat sebagai minuta, dibacakan, dan ditanda tangani di _____ pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti yang tersebut pada permulaan surat akta ini di hadapan _____ dan _____ keduanya pegawai Notaris dan tinggal di _____ sebagai saksi-saksi.

- Surat akta ini setalah dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi. Maka, segera sesudah itu ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Ditandatangani: Tuan/Nyonya _____ , (Saksi-saksi) _____ , _____ , (Notaris) _____ .

Download movie / film Habibie & Ainun

2013-02-21T22:57:00.000+07:00

Review:

Faozan Rizal, yang lebih dikenal atas arahan sinematografi-nya untuk film-film seperti Tendangan dari Langit (2011), The Perfect House (2011) dan Perahu Kertas (2012), melakukan debut penyutradaraannya lewat film berjudul Habibie & Ainun yang diangkat dari buku autobiografi berjudul sama karya mantan Presiden Republik Indonesia, Bacharuddin Jusuf Habibie.

Terlepas dari kehidupan B.J. Habibie yang dilingkupi dengan banyak intrik politik, Habibie & Ainun justru lebih memfokuskan penceritaannya pada kehidupan pribadi sang mantan presiden, khususnya naik turunnya hubungan asmara yang ia jalin dengan almarhumah sang istri.

Diperkuat dengan naskah cerita arahan Ginatri S. Noer dan Ifan Adriansyah Ismail, Faozan Rizal berhasil mengarahkan Habibie & Ainun menjadi sebuah kisah cinta yang tidak hanya terasa hangat, namun juga mampu menjalin hubungan emosional yang begitu kuat dengan para penontonnya.

Telah lama menuntut ilmu di Jerman semenjak kematian ayahnya di tahun 1955, Bacharuddin Jusuf Habibie, atau yang akrab dengan nama panggilan Rudi (Reza Rahadian), kembali ke Indonesia pada tahun 1962 untuk meninggalkan sementara risetnya dalam meraih gelar dokter di bidang teknik akibat penyakit tuberkolosis yang ia derita.

Saat kepulangannya itulah, Rudi bertemu kembali dengan Hasri Ainun Besari, atau yang lebih akrab disapa dengan Ainun (Bunga Citra Lestari), gadis yang juga seorang dokter dan dahulu pernah menjadi teman satu sekolah Rudi ketika masa sekolah menengah pertama.

Sama-sama saling terpikat satu sama lain, tidak membutuhkan waktu lama bagi Rudi dan Ainun untuk kemudian melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Tak lama setelahnya, Rudi kemudian membawa Ainun untuk hidup bersamanya di Jerman.

Seiring dengan mahligai pernikahannya yang berlangsung bahagia, dimana Rudi kemudian dikaruniai dua orang putra, karirnya juga mampu melesat dengan cepat. Seusai mendapatkan gelar dokternya – dengan tesisnya yang berhubungan dengan teknik kedirgantaraan meraih banyak pujian, Rudi kemudian diundang oleh banyak perusahaan pembuat pesawat terbang untuk bekerja pada mereka.

Sebuah kesempatan yang sangat bagus, namun kecintaan Rudi pada tanah airnya telah membuatnya bertekad untuk membangun sebuah pesawat terbang untuk negaranya. Kesempatan itu akhirnya datang pada tahun 1973 ketika Presiden Republik Indonesia saat itu, Soeharto, memintanya untuk kembali ke Indonesia dan mengaplikasikan kecerdasannya untuk membangun negara – yang juga menjadi awal keterlibatan Rudi dalam dunia politik Indonesia.

Harus diakui, tidak seperti kebanyakan drama romansa lainnya, jalan cerita Habibie & Ainun tidak banyak dipenuhi intrik maupun konflik asmara maupun kehidupan yang dramatis. Kisah cinta yang disajikan film ini cenderung terasa terlalu sederhana dan familiar.

Beruntung, naskah cerita Habibie & Ainun mampu digarap dengan baik oleh Ginatri S. Noer dan Ifan Adriansyah Ismail. Ginatri dan Ifan mampu menyusun jalinan kisah asmara karakter Habibie dan Ainun dengan sangat hangat, mengisinya dengan komedi-komedi segar yang mampu membuat kedua karakter tersebut menjadi sangat mudah untuk disukai yang sekaligus berhasil secara perlahan mampu membangun jalinan emosional dengan para penonton.

Konflik-konflik minimalis yang dihadirkan juga mampu ditata dengan baik – mulai dari konflik yang datang dari hubungan keduanya hingga dari unsur politik dalam kehidupan karakter Habibie yang mulai mempengaruhi pernikahan tersebut – untuk kemudian dihadirkan dalam penyampaian yang mengalir dengan sangat lancar.

Sebagai seorang sutradara, eksekusi yang dilakukan Faozan Rizal terhadap jalan cerita Habibie & Ainun mampu membuat film ini mengalir dengan ritme penceritaan yang tepat. Berjalan dengan tempo yang sederhana, Faozan memberikan cukup banyak ruang bagi penonton untuk mengenal dua karakter utama dalam film ini sekaligus menyajikan deretan konflik dalam kehidupan mereka yang akhirnya akan mampu menghanyutkan hati setiap penontonnya.

Faozan juga mendapat dukungan tata sinematografi yang sangat baik dari Ipung Rachmat Syaiful yang berhasil menghadirkan deretan gambar yang begitu indah dan mampu mendukung emosi yang ingin disajikan dalam banyak adegan di film ini.

Walau beberapa kali masih terasa terlalu hiperbolis dalam menyajikan kemegahan tata orkestrasinya, namun musik arahan Tya Subiakto Satrio juga mampu menjadi elemen pelengkap yang sangat baik bagi jalan cerita Habibie & Ainun.

Tata teknis lainnya yang mampu tampil menonjol adalah arahan artistik yang mampu menghadirkan suasana negara Jerman dan Indonesia di masa lampau dengan sangat meyakinkan.

Berperan sebagai Habibie, Reza Rahadian sekali lagi berhasil membuktikan bahwa dirinya merupakan aktor terbaik yang dimiliki Indonesia untuk saat ini. Reza mampu menghidupkan karakter Habibie dengan tanpa cela – mulai dari gestur tubuh, pembawaan emosional hingga karakteristik puitisnya.

Chemistry yang ia jalin bersama Bunga Citra Lestari – yang juga tampil dalam kapasitas yang jelas tidak akan mengecewakan – mampu tampil sangat meyakinkan. Hubungan Reza dan Bunga mampu membawa penontonnya ke berbagai tingkatan emosional yang hadir di sepanjang penceritaan film ini.

Walau tampil dengan porsi cerita yang minimalis, kehadiran pemeran pendukung seperti Ratna Riantiarno, Mike Lucock, Vita Mariana Barazza, Teuku Rifnu Wikana hingga Hanung Bramantyo juga mampu memperkuat kualitas penampilan departemen akting Habibie & Ainun.

Dalam debut penyutradaraannya, Faozan Rizal mampu membuktikan bahwa ia tidak hanya sekedar mampu menangkap gambar-gambar yang indah untuk setiap filmnya. Habibie & Ainun juga membuktikan bahwa ia adalah seorang pencerita yang cukup baik. Didukung naskah cerita arahan Ginatri S. Noer dan Ifan Adriansyah Ismail, Faozan mampu merangkai kisah percintaan antara karakter Habibie dan Ainun dengan begitu memikat, terasa hangat dan emosional pada banyak bagiannya.

Tidak dapat disangkal pula bahwa penampilan Reza Rahadian yang fantastis semakin memperkuat kualitas presentasi keseluruhan dari film ini. Adalah sangat jarang untuk menemukan film drama romansa dewasa Indonesia yang benar-benar dewasa, membumi dan berjalan alami seperti Habibie & Ainun. Habibie & Ainun mampu melesat menjadi film drama romansa Indonesia terbaik di sepanjang tahun ini.

Sumber

Oke lah sobat blogger semua yang belum pernah nonton film Habibie dan Ainun yang lagi rame,berhubung di tempat sobat tidak ada bioskop atau tidak punya uang untuk nonton .Atau mau beli dvd nya belum ada ,disini ana sediakan khusus buat kalian semua .bruan download link downloadnya terbatas loh cuman 90 hari terhitunga dari tanggal 13 - 02 - 13 .

Download : :

Nama File :
Habibie & Ainun - Part I (87 mb)
Habibie & Ainun - Part II (87 mb)
Jenis : AVI
Durasi : 2 Jam - 00 Menit - 35 Detik
Source : DVDRip
Alternatif : Part 1 , Part 2