Blog Berita Alternatif

Revolusi "Jilid II" di Mesir Buat Pusing Obama dan Erdogan

noreply@blogger.com (redaksi) — Thu, 24 Nov 2011 10:01:00 +0000

Erdogan dan Obama (asbarez)

LEDAKAN protes massal di Lapangan Tahrir, Kairo, Mesir, sudah memasuki hari ketujuh sejak 18 November. Protes yang menuntut turunnya junta militer Mesir itu telah menempatkan Amerika Serikat dan Turki di ujung tanduk dilema.

Hal itu diungkapkan oleh MK Bhadrakumar, kolumnis Asia Times yang juga mantan diplomat India selama tiga dekade untuk Pakistan, Afghanistan, Iran, dan negara bekas Uni Soviet.

Di satu sisi, Washington memiliki pengaruh besar terhadap militer Mesir. Lima miliar dolar AS mengalir sebagai bantuan militer setiap tahunnya. Di sisi lain, AS tak bisa membiarkan militer diamputasi dari kekuasaan di Mesir. Sebab, oposisi demokratis didominasi kekuatan yang berada di luar pengaruh AS.

Washington cemas kekuatan oposisi mengubah apa yang selama ini dipertaruhkan pada Kairo: perjanjian damai dengan Israel serta oposisi terhadap Hamas dan Iran. Singkatnya, menurut Bhadrakumar, kepentingan geopolitik AS akan sangat terjamin jika perubahan demokratis di Mesir tetap berada dalam kendali militer.

Sementara itu, Turki pun berada pada posisi yang sama canggung dengan AS, meski dalam perspektif berbeda.

Menurut Bhadrakumar, militer Mesir tertarik dengan konstitusi “gaya Turki”, dimana militer diposisikan sebagai penjaga sekulerisme. PM Turki Recep Tayyip Erdogan dua bulan lalu mengunjungi Kairo. Di sana, dia menasehati Mesir untuk mengikuti jalan sekuler, seperti halnya Turki.

Ikhwanul Muslimin merespon. Mahmoud Ghuzlan, jurubicara Ikhwanul Muslimin, menyebut pernyataan Erdogan sebagai bentuk intervensi terhadap urusan internal Mesir. Essam El-Erian, wakil ketua Partai Kemerdekaan dan Keadilan (partai Ikhwanul Muslimin), mengingatkan Erdogan agar tidak mencoba mendominasi politik di Timur Tengah. Kelompok Islam lain juga bergabung mengkritik pernyataan Erdogan.

Bagi Bhadrakumar, apa yang terjadi di Mesir saat ini akan menghasilkan konsekuensi penting bagi politik di Timur Tengah. Obama dan Erdogan harus menggelengkan kepala mereka. Keduanya sudah kehilangan kata-kata. Erdogan kini lebih suka berbicara tentang Suriah. Sekutu mereka di Teluk juga akan merasa tidak nyaman ketika angin revolusi kedua dari Mesir akhirnya akan benar-benar menggoyang oligarki di sana.

Yerusalem, Antara Mitos dan Fakta

noreply@blogger.com (redaksi) — Tue, 22 Nov 2011 04:06:00 +0000

Yerusalem (tripadvisor)

Mitos: Orang Israel mendirikan Yerusalem 3.000 tahun lalu (sekitar 1.000 SM)

Fakta: Kaum Yebus (Kanaan—nenek moyang bangsa Palestina) sekitar 3.000 SM (atau 2.000 tahun sebelum keberadaan orang Israel) tinggal di wilayah yang disebut “Jebus”. Kemudian Yebus menjadi “Ur-Shalem”. Ur-Shalem (Yerusalem) adalah kata Kanaan yang berarti “rumah Salem”, kepala suku Yebus. Nama Shalem adalah bahasa Aramaik, yang kemudian disesuaikan ke dalam bahasa Arab dan Ibrani untuk menunjukkan makna ‘perdamaian’. (Lihat Karen Armstrong, Jerusalem: One City Three Faith, Ballantine Book, 1997.)

Mitos: Selama lebih dari 3.300 tahun, Yerusalem telah menjadi ibukota orang Yahudi.

Fakta: Sepanjang 5.000 tahun sejarah tanah Kanaan, Yerusalem menjadi ibukota Israel (bukan Yahudi) hanya selama 421 tahun. Wafatnya Sulaiman menandai akhir dari kerajaan Israel bersatu. Kerajaan Utara dinamakan Samaria dan beribu kota Samaria. Yerusalem bukan ibukota Kerajaan Utara yang terdiri dari 10 suku mayoritas orang Israel. Kerajaan Selatan dinamakan Yehuda dan beribu kota Yerusalem. Namun, kerajaan ini hanya terdiri dari 2 suku. Jadi, mayoritas orang Israel tidak menganggap Yerusalem ibukota mereka.

Ketika bangsa Assyria menyerbu Samaria, penduduknya berpencar, dan kemudian disebut sebagai “Sepuluh Suku Israel yang Hilang”. Jadi “Sepuluh Suku Israel yang Hilang” hanya tinggal di Kerajaan Israel selama 205 tahun hingga invasi Assyria. Kerajaan Israel Selatan menurunkan orang Yahudi Sephardic pada hari ini, dan bukan Yahudi Ashkenazi yang banyak menghuni “Israel” sekarang. Jadi, Yerusalem merupakan ibukota Yehuda, bukan Israel, selama 421 tahun.

Mitos: Yerusalem disebut lebih daripada 700 kali di dalam Tanakh, Kitab Suci Yahudi. Yerusalem tidak disebutkan sekalipun di dalam Al-Quran.

Fakta: Yerusalem disebutkan dalam Al-Quran dalam kaitan dengan Isra (perjalanan malam Nabi Muhammad). Berbeda dengan Tanakh, Al-Quran bukan kitab tentang kisah tokoh sejarah dan nenek moyang. Mekkah pun disebut hanya sekali dalam Al-Quran dan Madinah hanya dua kali. Al-Quran bahkan tidak menyebutkan kota-kota itu suci. Fakta bahwa kota-kota itu disebutkan sedikit tentu tidak mengurangi status mereka di mata Muslim.

Islam tidak hanya berdasarkan atas Al-Quran, tetapi hadis Nabi Muhammad. Nabi bersabda, “Ziarah dilakukan untuk tiga mesjid: Masjid Suci di Mekkah, Masjidku di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem.” Lepas dari semua itu, hak penduduk asli Tanah Historis Palestina (baik Yahudi, Kristen, maupun Muslim) terhadap Yerusalem tidaklah berasal dari teks suci agama, tetapi berlandaskan pada nilai domisili selama ribuan tahun.

Mitos: Yerusalem tak pernah menjadi ibukota atau kota penting Arab.

Fakta: Yerusalem selalu menjadi pusat kehidupan bagi penduduk asli Palestina sejak lima ribu tahun lalu. Nenek moyang mereka—seperti dikemukakan di atas—orang Yebus (Kanaan) sekitar 3.000 SM tinggal dan membangun kota yang mereka sebut “Ur-Salem” (Yerusalem). Ini kata Kanaan yang berarti “rumah Salem”, kepala suku Yebus.

Keadaan tersebut terus berlangsung meskipun Tanah Palestina di bawah kendali Assyria, Mesir, Yehuda, Romawi, Turki Utsmani, Inggris, Yordania, dan “Israel”. Yerusalem selalu menjadi pusat kehidupan pribumi Palestina seperti halnya Beirut bagi Lebanon atau Kairo bagi Mesir. Tidaklah mengherankan jika penerbitan, bisnis, dan pusat keagamaan bangsa Palestina semuanya berakar di Yerusalem.

Yerusalem juga selalu menjadi kota internasional dengan komunitas multietnik dan multiagama. Faktanya, Raja Sulaiman dan Daud membolehkan bangsa Kanaan (penduduk asli ketika mereka berkuasa) berkembang. Yerusalem semakin berkembang dan terbuka selama periode kekuasaan Islam (Lihat Karen Armstrong, Jerusalem: One City Three Faith, Ballantine Book, 1997.).

Namun, sejak menduduki Yerusalem, Zionis secara berkesinambungan menodai kesucian Yerusalem dan mengubah struktur masyarakatnya, lewat proyek rasis “Zionisasi Yerusalem”.

Mitos: Yahudi sembahyang menghadap Yerusalem. Muslim salat membelakangi Yerusalem.

Fakta: Hanya Muslim yang hidup antara Yerusalem dan Mekkah (proporsi kecil dari Muslim) yang membelakangi Yerusalem ketika salat.

Kiblat Muslim menuju Mekkah di mana Muslim percaya Nabi Ibrahim membangun Ka’bah sebagai tempat salat. Batu Hitam di Kabah telah ada sejak zaman Nabi Adam. Ibrahim dan Ismail, anak pertamanya, membangun Ka’bah berdasarkan perintah Allah (QS. 2:125-27).

Kiblat Muslim awalnya adalah Yerusalem. Kiblat itu diubah setelah perjalanan Nabi Muhammad ke Yerusalem setelah ia menerima perintah untuk mengubahnya. Sejumlah kalangan percaya ini ditujukan untuk menghormati peristiwa sejarah sebelum Islam, dan yang lain percaya ini untuk menyatukan suku-suku Arab. Muslim, seperti yang lain percaya, bahwa Allah ada di mana-mana dan tidak berdiam di satu tempat.

Adapun orang Yahudi tidak selalu menghadap Yerusalem dalam sembahyang mereka. Alkitab bahkan mengatakan bahwa orang Israel awal menghadap ke selatan ketika mereka berdoa (Keluaran 27:9; 40:24). Ini menegaskan bahwa Ka’bah, yang berada di selatan Yerusalem adalah kiblat bagi masyarakat Israel awal.

Bacaan lain: “Top Ten Reasons East Jerusalem does not belong to Jewish-Israelis”

Kritis kepada Pangeran Saudi, Jurnalis AS Diskors

noreply@blogger.com (redaksi) — Mon, 21 Nov 2011 16:31:00 +0000

Turki al-Faisal al-Saud

KLUB jurnalis Amerika Serikat (AS) terkemuka, The National Press Club, kembali menunjukkan standa ganda. Pada 15 Nopember, klub itu menskors jurnalis Sam Husseini karena bertanya kritis kepada Pangeran Turki al-Faisal al-Saudi dari Arab Saudi.

Surat penskorsan, yang ditandatangani direktur eksekutif William McCarren, menuding Husseini telah melakukan “perbuatan atau bahasa tak pantas” dalam acara konferensi pers yang menghadirkan Pangeran Turki di “First Amendment Lounge”, Washington, D.C., Senin (15/11).

Ingin tahu bagaimana National Press Club mendefinisikan “perbuatan tak pantas”? Perhatikan transkrip kutipan tanya-jawab antara Husseini dan Turki berikut, sebagaimana dikutip dari blog pribadi Husseini.

HUSSEINI: Sudah banyak pembicaraan tentang legitimasi rezim Suriah. Saya ingin tahu legitimasi apa yang rezim Anda miliki, Tuan? Anda datang di hadapan kami, sebagai perwakilan dari salah satu rezim paling otoriter dan misoginis di muka bumi. Human Rights Watch dan lembaga lain melaporkan penyiksaan dan penahanan aktivis. Anda menindas revolusi demokratik di Bahrain. Anda mencoba menjungkirbalikkan kebangkitan demokrasi di Mesir. Anda terus menindas rakyat Anda sendiri. Legitimasi apa yang rezim Anda miliki—selain miliaran dolar dan senjata?

TURKI: (memberi isyarat kepada Husseini ke arah podium) Anda ingin datang dan berbicara di sini? Anda ingin datang dan berbicara di sini?

HUSSEINI: Saya ingin Anda menjawab pertanyaan tadi?

TURKI: Saya akan coba sebaik-baiknya, Tuan. Tapi, saya tidak tahu apakah Anda pernah berkunjung ke kerajaan (Arab Saudi—red) atau tidak?

HUSSEINI: Legitimasi apa yang Anda miliki, Tuan?

TURKI: Apakah Anda pernah berkunjung ke kerajaan?

HUSSEINI: Legitimasi apa yang rezim Anda miliki, selain menindas rakyat Anda sendiri?
…

Saling lempar pertanyaan terus berlangsung, hingga Peter Hickman, moderator acara itu, memutuskan cukup dan mengalihkan ke pertanyaan jurnalis lain.

Apakah hal di atas merupakan “perilaku dan bahasa tak pantas” dari seorang jurnalis yang mencoba kritis terhadap narasumbernya? Apakah, karena sang narasumber adalah pejabat tinggi rezim otokratik yang bersekutu dengan pemerintah AS, seorang jurnalis tak pantas bertanya seperti itu?

Sebagai catatan, National Press Club—yang pernah dijuluki “sanctum sanctorum” (tempat suci) jurnalis Amerika itu—pernah melakukan hal yang sama terhadap jurnalis kritis. Pada 2001, Russel Mokhiber dan Robert Weissman menulis tentang bagaimana klub itu berupaya melindungi Henry Kissinger dari pertanyaan kritis.

Husseini juga menyatakan bahwa ketika tokoh yang tak disenangi—seperti Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad—berbicara di National Press Club, jurnalis bisa mengajukan pertanyaan sangat kritis tanpa ada teguran atau bahkan penskorsan. Tak jarang moderator pun memberi ruang untuk empat hingga lima pertanyaan lain.

Pangeran Turki al-Faisal adalah bekas kepala intelijen Arab Saudi, dan kemudian bertugas sebagai duta besar di AS dan Inggris.

Sementara itu, Sam Husseini adalah direktur komunikasi pada Institute for Public Accuracy, lembaga non-profit yang mempromosikan ahli berpandangan progresif dan sumber alternatif bagi jurnalis media arus utama. Husseini juga pendiri “Washington Stake Out”, media online yang memuat pertanyaan kritis terhadap figur politik.(jemala)

Condi Rice Pernah Syok dengan Sikap Israel

noreply@blogger.com (redaksi) — Fri, 18 Nov 2011 02:16:00 +0000

Memoar Condi Rice

TERNYATA banyak pemimpin Barat tak menyukai politikus Israel. Beberapa waktu lalu, Presiden Perancis Nicolas Sarkozy mengaku muak kepada PM Israel Benjamin Netanyahu. Kini, giliran mantan Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice yang mengaku pernah syok setelah mendengar pernyataan koleganya, mantan Menlu Israel Tzipi Livni.

Apa yang dikatakan Livni?

Dalam memoarnya, “No Higher Honor”, halaman 282, Condi Rice mengisahkan pertemuan dia dengan Livni. Saat itu, Livni mengatakan bahwa Israel tak akan menghormati Resolusi PBB 194. Resolusi itu mengamanatkan hak pulang pengungsi Palestina. Kata Livni, Israel tak akan patuh karena resolusi itu mengancam “kemurnian” etnis Yahudi di Israel.

Condi pun menulis (terjemahan bebas):

“…meskipun memahami argumen itu secara intelektual, saya merasa itu pembelaan kasar terhadap kemurnian etnis negara Israel ketika Tzipi mengatakannya. Itulah salah satu percakapan yang mengguncang perasaan saya sebagai orang Amerika. Bagaimanapun, prinsip dasar ‘orang Amerika’ menolak batasan etnis dan agama terhadap kewarganegaraan.” (jemala)

Quo Vadis Erdogan?

noreply@blogger.com (redaksi) — Thu, 17 Nov 2011 17:33:00 +0000

Erdogan (guardian)

SAMBUTLAH sang pemimpin baru dunia Islam, Recep Tayyip Erdogan! Ya, jutaan Muslim di seluruh dunia menyambut gembira kembalinya Turki ke identitas geopolitik alamiahnya.

Turki di bawah AKP pimpinan Erdogan meningkatkan hubungan dengan Iran, Suriah, dan Irak. Dalam pertemuan World Economic Forum 2009 di Davos, Swiss, Erdogan bahkan melakukan “walk out” setelah beradu mulut dengan Presiden Israel Shimon Peres soal agresi atas Gaza. Erdogan pun disambut bak pahlawan. Dunia Muslim berharap Turki muncul sebagai kekuatan baru untuk mengembalikan keseimbangan geopolitik di kawasan.

Namun kemudian, menyusul perkembangan “Musim Semi” Arab, langkah Erdogan terjebak dalam labirin kontradiksi. Di satu sisi, dia ingin tampil sebagai pemimpin moderat dunia Muslim. Tapi di sisi lain, hasrat melayani kepentingan Amerika Serikat masih amat besar.

Adalah benar rezim Bashar Assad di Damaskus sama totaliternya dengan rezim lain di dunia Arab. Namun, Erdogan bereaksi berlebihan. Ankara mendukung gerakan Barat menggulingkan Assad secara membabi-buta. Ankara resmi menampung pemberontak Suriah bersenjata. Betapa pun buruknya rezim Assad, Suriah tetaplah negara berdaulat. Intervensi Turki dalam urusan internal Suriah bukanlah sikap tetangga yang baik.

Ankara pun secara reguler mengeluarkan ancaman terhadap Damaskus. Saat bertemu Presiden Barack Obama di Washington, 21 September, Erdogan memastikan bahwa negaranya akan berkoordinasi dengan AS dalam menerapkan sanksi atas Suriah.

Erdogan bersuara lantang membela demokrasi dan hak asasi di Suriah. Tapi adakah terdengar dari mulutnya pembelaan terhadap para demonstran damai (tak bersenjata) yang menuntut demokrasi dan kebebasan di Yaman? Adakah Erdogan bersuara keras terhadap Arab Saudi yang mengirim pasukan ke Bahrain untuk memberangus pemrotes damai?

Apakah kekejaman rezim di Sanaa, Riyadh, dan Manama tidak berarti apa-apa bagi “sang pembela demokrasi” Erdogan? Adakah Muslim yang menghadapi pembunuhan di sana tak layak mendapatkan sepatah kata pun dari Erdogan? Adakah Erdogan bungkam karena Manama melabuhkan Armada Kelima Angkatan Laut AS? Adakah Erdogan diam seribu bahasa karena Yaman akan menjadi tuan rumah bagi pangkalan udara militer AS di Socotra?

Kontradiksi terus berlanjut. Ya, Ankara memang menurunkan derajat hubungan diplomatik dengan Tel Aviv. Namun pada saat hampir bersamaan, Erdogan menandatangani kesepakatan penempatan radar AS di tanah Turki. Radar ini menjadi bagian dari perisai rudal AS. Tujuan utamanya melindungi Israel dari potensi serangan Iran.

Memang benar Erdogan bersikeras bahwa kesepakatan itu bukan untuk memojokan Teheran. Tapi apa bedanya? Langsung atau tidak, Ankara telah menari dalam irama genderang perang Washington. Sebab, bagaimanapun, radar itu akan diarahkan untuk melawan Iran. Menhan AS Leon Panetta, dalam pertemuan NATO pada 6 September, secara tegas mengatakan radar di Turki ditujukan untuk membendung potensi rudal Iran ke arah Israel. Dengan demikian, secara tak langsung, Erdogan menjadi pelindung Israel.

Pada Mei 2010, Turki juga menunjukkan sikap politik yang menguntungkan Israel. Ankara tidak memveto proposal keanggotaan Israel dalam Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Eropa OECD. Padahal, ratusan permintaan dari organisasi hak asasi manusia mendesak Turki untuk memveto Israel.

Mantan PM Turki Almarhum Necmettin Erbakan mengkritik keras langkah pemerintah Erdogan tersebut. Dalam wawancara dengan suratkabar Todays Zaman, 6 Desember 2010, Erbakan yang digulingkan militer menyebut langkah itu munafik.

“Apa yang menyebabkan AKP menyediakan ‘tiket masuk’ kepada Israel ke dalam OECD? Mengapa pemerintahan ini menyetujui kontrak pertahanan miliaran dolar dengan Israel? Dia (Erdogan) mengatakan ‘satu menit’ kepada (Shimon) Peres selama Davos, tetapi melakukan bisnis seperti biasa dengan negara Yahudi itu. Ini kemunafikan,” kata Erbakan.

Sebagai catatan, seperti dikutip suratkabar Hurriyet, 5 Oktober 2010, ekspor Turki ke Israel meningkat 30 persen. Israel juga memasok pesawat tanpa awak kepada Turki. Semua itu berjalan nyaman di tengah retorika anti-Israel Erdogan.

Lebih menyedihkan lagi, tatkala pertemuan OECD digelar di Yerusalem Timur, Turki mengutus delegasi. Padahal, sejumlah negara Eropa seperti Inggris dan Spanyol menolak hadir. Kedua negara itu memandang Yerusalem Timur bukan wilayah Israel.

Quo vadis Erdogan? (Jemala)

Serdadu AS Bunuh Rakyat Afghan untuk Kesenangan

noreply@blogger.com (redaksi) — Fri, 11 Nov 2011 03:49:00 +0000

Serdadu AS berpose bersama jenazah Gul Mudin

JEJAK berdarah militer Amerika Serikat (AS) di seantero planet makin panjang saja. The Guardian melaporkan, Jumat (11/11), juri pengadilan militer memutus Sersan Staff (setingkat sersan kepala) Calvin Gibbs bersalah atas lusinan dakwaan pembunuhan terhadap warga sipil Afghanistan di Kandahar sejak 2010.

Pengadilan juga sedang memproses 11 serdadu AS lain terkait kasus ini.

Gibbs, Komandan Peleton ke-3, Kompi Bravo, Batalion ke-2, Resimen Pertama Infantri dari Brigade Stryker ke-2 itu, mengubah pasukannya menjadi skuad pembunuh. Mereka menyebut diri mereka “Kill Team”.

Namun, itu bukan pembunuhan biasa. Mereka berfoto bersama korban. Mereka mengoleksi bagian tubuh korban sebagai tropi. Mereka membunuh demi kesenangan. Bagi mereka, rakyat Afghan hanya “binatang” buruan.

Simak bagaimana Gibbs bersaksi di pengadilan.

“Saya pikir, saya di sana untuk mengambil tanduk rusak.”

Spesialis (setingkat kopral) Adam Winfield, anak buah Gibbs, pun bersaksi.

“(Gibbs) suka membunuh. Dia sungguh penjelmaan iblis. Maksudnya, saya tak pernah bertemu seseorang yang bisa bercanda, dan satu menit kemudian membunuh tanpa belas kasihan.”

Pada 27 Maret, majalah The Rolling Stone, menurunkan laporan komprehensif tentang bagaimana para “Captain America” itu membunuh warga sipil Afghan.

Berikut ringkasannya.

Pada 15 Januari 2010, “Kill Team” membunuh anak laki-laki Afghan bernama Gul Mudin. Anak petani malang berusia 15 tahun ini diberhentikan di tengah jalan. Kemudian pasukan AS memerintahkan dia berdiri diam. Mereka kemudian berjongkok di balik dinding lalu melemparkan granat. Sesaat granat meledak, mereka memberondong Mudin dengan senapan mesin dari jarak dekat. Mudin tewas. Dan mereka berdalih, Mudin telah menyerang mereka dengan granat. Licik. Tak Cuma itu, mereka menelanjangi anak itu, berpose menyeringai bersama jenazahnya, dan memotong salah satu jarinya. Sadis.
Anggota “peleton pembunuh” ini juga kerap mengumpulkan senjata milik militan yang ditemukan di lokasi pertempuran. Lalu, mereka akan meletakaan senjata itu pada jenazah warga sipil yang mereka bunuh, agar korban terlihat sebagai pasukan musuh.
Mereka juga suka melemparkan permen dari kendaraan militer ke arah anak-anak Afghan. Lalu, mereka menembaki anak-anak yang berebut permen. Atau terkadang mereka menabrakkan kendaraan militer ke arah anak-anak itu.
Laporan Rolling Stone mengindikasikan, militer AS juga berupaya menutupi bukti lain. Bukti itu menunjukkan “kill team” juga terjadi di luar Peleton ke-3.

Itulah bagi dari jejak berdarah militer AS. Sebelumnya, Abu Ghraib (Irak), Bagram (afghanistan), dan Guantanamo menjadi saksi aksi biadab “pasukan pembebas” itu.

Tapi itu tak hanya terjadi di wilayah operasi militer AS. Di mana ada pangkalan militer AS, pembunuhan dan pemerkosaan oleh personel militer AS sudah umum terjadi. Sebagai contoh, itu berlaku di Jepang dan Korea Selatan. (Jemala)

Lelucon Itu Bernama IAEA

noreply@blogger.com (redaksi) — Wed, 09 Nov 2011 14:34:00 +0000

Yukiya Amano (guardian)

BADAN Energi Atom Internasional IAEA merilis laporan terbaru tentang program nuklir Iran, Selasa (8/11). Laporan itu, katanya, bersifat rahasia. Namun sebelum rilis, bocorannya sudah ada di mana-mana. Tak ayal sensasi dan drama pun menyesaki media. Seiring sejalan dengan kegaduhan ancaman “serang Iran” dari "duet sehati" Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Kini, setelah laporan itu rilis, media tak lelah menebar sensasi. Tak terkecuali sebagian besar media di Indonesia (lihat disini dan di sini). Maklum saja, mereka cuma menulis ulang laporan media arus utama Barat.

Selalu ada kekeliruan utama dalam memandang laporan IAEA. Kesimpulan akhir IAEA selalu saja diabaikan. Padahal, itulah pernyataan terpenting dalam laporan tersebut.

Dalam laporan terbaru, IAEA menyatakan “memverifikasi tidak ada pengalihan (non-diversion) bahan nuklir yang dinyatakan (declared nuclear material) di fasilitas nuklir dan lokasi di luar fasilitas oleh Iran sesuai Perjanjian Perlindungan (Safeguard Agreement)”. Frase seperti itu terus diulang IAEA dalam setiap laporannya.

Inilah frase terpenting dari laporan IAEA. Sebab, ini berarti Iran secara penuh menjalankan semua kewajiban sesuai Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Iran juga memenuhi janji sesuai Perjanjian Perlindungan Pasal 2. Dalam pasal itu, Iran berjanji memastikan tidak ada pengalihan bahan nuklir untuk penggunaan di luar tujuan damai.

Singkatnya, tidak ditemukan laboratorium senjata nuklir rahasia. Tidak ada fasilitas uji coba rahasia. Tidak ada bahan nuklir yang disisihkan untuk dibuat bom.

Namun, pernyataan mahapenting itu diabaikan. Sensasi media lebih memilih pernyataan minor IAEA . Kemudian, mereka memelintirnya untuk kepentingan para “pengkhotbah” perang.

IAEA menyatakan Iran terus memperkaya uranium. Padahal, kata IAEA, Iran harus menghentikan itu sesuai tuntutan Dewan Keamanan PBB.

Sesat dan menyesatkan.

Memperkaya uranium kegiatan legal menurut NPT, dan sesuai Perjanjian Perlindungan. Sebaliknya, tuntutan DK PBB itu melampaui otoritas (ultra vires). Tuntutan itu melanggar hak mutlak Iran akan teknologi dan energi nuklir. Hak yang mereka peroleh setelah meratifikasi NPT.

Satu lagi. IAEA memang tidak bisa memverifikasi “non-diversion” pada fasilitas nuklir yang tak dinyatakan oleh Iran. Dan media pun mendramatisasi istilah “fasilitas yang tak dinyatakan” (undeclared facilities) dalam laporan itu. Seolah Iran punya fasilitas yang disembunyikan.

Patut dicatat. IAEA tidak bisa memverifikasi “fasilitas nuklir yang tak dinyatakan” di semua negara, bukan hanya Iran. Terkecuali negara itu menandatangani Protokol Tambahan. Perjanjian ini memberi wewenang inspeksi lebih agresif kepada IAEA.

Maka, IAEA, meminjam mulut DK PBB, pun menuntut Iran menandatangani Protokol Tambahan. Lagi-lagi patut dicatat. Negara lain dengan program pengayaan uranium, seperti Brazil dan Argentina, menolak menandatangani perjanjian itu. Lagi pula tak boleh ada paksaan terhadap suatu negara untuk menandatangani sebuah traktat internasional. Apalagi, paksaan disertai ancaman serangan militer.

Namun, Iran menunjukkan itikad baik. Secara sukarela Iran pernah mengimplementasikan Protokol Tambahan selama dua setengah tahun. Iran siap meratifikasi perjanjian itu hanya jika AS mengakui hak nuklir Iran. Sayang, Washington menolak itu.

Selanjutnya, ada dua isu baru dalam laporan IAEA.

Pertama, IAEA mengklaim memiliki “hak paksa” atas nama tuntutan DKI PBB terhadap Iran. Klaim ini menghadirkan problem hukum.

Sebagaimana diulas Eric A Brill dalam “The Iran Nuclear Dispute: A New Approach”, IAEA pada hakikatnya bukan lembaga pelaksana NPT. Fakta menunjukkan anggota IAEA belum tentu meratifikasi NPT. Contoh, India, Pakistan, dan Israel. Ketiga negara itu tidak menandatangani NPT. Tapi, mereka anggota IAEA. Bahkan, ada negara pihak NPT yang bukan anggota IAEA. Anggota IAEA berjumlah 150 negara hingga Maret 2010. Sedangkan NPT memiliki 190 negara pihak hingga Oktober 2010.

Kedua, dalam bagian lampiran dari laporannya, IAEA memuat detail apa yang disebut “Possible Military Dimensions”. Dulu di era kepemimpinan Mohamed ElBaradei, IAEA menyebut bagian itu dengan “Alleged Studies”. Di tangan Yukiya Amano-lah, nama itu berubah.

Di bawah ElBaradei, IAEA menolak memuplibkasikan bagian tersebut. Sebab, ElBaradei menilai isinya tidak bisa diverifikasi. Bagian tersebut, sebagian besarnya, berisi tudingan AS. Washington menuding, antara lain, Iran secara rahasia melakukan studi senjata nuklir untuk rudal Shahab III. Konon, AS mendapatkan semua itu dari laptop yang secara rahasia diselundupkan ke luar Iran.

Ketika itu Teheran tak tinggal diam. Mereka ingin menjawab tudingan. Mereka pun meminta IAEA menyerahkan dokumen dari laptop tersebut. Namun, karena desakan AS, IAEA menolak.

Jurnalis kenamaan AS Gareth Porter menulis, dalam “US Intelligence Found Iran Nuke Document Was Forged” (IPS News, 28 Desember 2009), bahwa intelijen AS sekalipun meragukan kredibilitas dokumen itu.

Sejak 2004, Washington sudah ingin “menendang” ElBaradei dari kursi Direktur Jenderal IAEA. Telepon politikus Mesir itu pun disadap. AS mencari-cari alasan untuk menggantikan ElBaradei.

Dan kini, “America’s darling”, Yukiya Amano (Jepang) memimpin IAEA. Lewat Amano, sensasi seturut tetabuhan “perang atas Iran” pun akan semakin intensif. Kabel diplomatik yang dibocorkan WikiLeaks menunjukkan Amano figur dambaan Washington untuk memimpin IAEA.

Jika demikian, di bawah Amano, IAEA berpotensi cuma jadi lelucon, sebagaimana lelucon kiriman “yellowcake” dari Niger ke Irak . (Jemala)

Kenya Kirim Tweet Kepada Somalia: “Kami Mau Mengebom”

noreply@blogger.com (redaksi) — Tue, 08 Nov 2011 08:51:00 +0000

F-5 (flickr)

BOM mungkin bukan barang langka bagi rakyat Somalia. Entah itu dari pesawat tak berawak milik Amerika Serikat (AS) atau jet F-5 milik tetangga Kenya, bom sudah jadi menu harian rakyat Somalia.

Namun, kali ini ada yang tak biasa. Dua minggu menjelang serangan terbarunya, perwira militer Kenya memperingatkan warga sipil Somalia akan terjadinya serangan udara terhadap 10 kota di Somalia. Peringatan itu sendiri lagi-lagi biasa. Apa yang tak biasa adalah medianya: Twitter.

“BAIDOA, BAADHEERE, BAYDHABO, DINSUR, AFGOOYE, BWALE, BARAWE, JILIB, KISMAYO dan AFMADHOW akan terus diserang,” demikian bunyi Tweet Mayor Emmanuel Chirchir, jurubicara militer Kenya, Selasa sore (1/11). Dalam wawancara dengan BBC, Chirchir menyatakan bahwa serangan itu ditujukan kepada kamp kelompok ‘ekstrimis’ Al-Shabaab di sejumlah kota tersebut.

“Angkatan Bersenjata Kenya meminta siapa pun bersama kerabat dan teman di 10 kota itu untuk memberi tahu mereka,” kata Chirchir dalam Tweet berikutnya. Seakan rakyat negara termiskin di dunia itu memiliki akun Twitter atau akses internet yang andal.

Namun, “peringatan” itu datang terlambat. Minggu (31/10), F-5 Kenya menebar murka atas tempat yang diduga basis ‘ekstrimis’ di dekat Jilib. Lima warga sipil dilaporkan tewas dalam serangan itu. Dalam Tweet lain, Mayor Chirchir malah menyalahkan kematian warga sipil kepada Al-Shabaab. Menurut dia, kelompok itu menembakkan senjata anti-pesawat ZSU-23 secara membabi-buta dekat sebuah kamp pengungsi.

Angkatan Udara Kenya dikenal sangat tak berpengalaman dan ceroboh, bahkan dalam standar militer di Afrika Timur. AU Kenya memiliki sekitar 18 unit F-5 buatan AS pada 1970-an. Dua di antaranya sudah hancur dalam pertempuran di Somalia.

Serangan tersebut merupakan bagian dari Operasi Linda Nchi. Dimulai pada 16 Oktober, operasi ini bertujuan memburu Al-Shabaab. Serangan pasukan Kenya melintas batas, alias invasi. Mereka masuk ke wilayah Selatan Somalia. Kelompok militan itu dituduh menculik sejumlah wisatawan dan pekerja kemanusiaan asing di perbatasan Kenya-Somalia.

Kenya mengklaim Perancis dan AS juga ikut serta dalam Operasi Linda Nchi. Namun, Washington membantah punya peran dalam invasi Kenya. Sejumlah laporan menguatkan klaim keterlibatan AS. Pesawat tak berawak militer AS secara rahasia melancarkan serangkaian serangan dari pangkalan di Ethiopia. Serangan, sebagian besarnya, menargetkan basis Al-Shabaab di kota pelabuhan Kismaayo.

“Kami memberi bantuan secara terbuka melalui angkatan laut, angkatan darat, dan angkatan udara Kenya untuk waktu yang lama, dan kami akan terus melakukan itu. Kami tidak (ikut) di Somalia. Dukungan kami hanya melalui peralatan,” bantah Duta Besar AS untuk Kenya Scott Gration.

Invasi Kenya dinilai semakin memperparah situasi di Somalia. Kelompok kemanusiaan Oxfam memperingatkan bahwa invasi Kenya akan mempersulit penyaluran bantuan. Apalagi, kelaparan akut sedang melanda Somalia.

Meskipun mengklaim hendak memburu gerilyawan Al-Shabaab yang menculik turis, jurubicara pemerintah Kenya Alfred Mutua mengakui, pada 26 Oktober, bahwa invasi telah direncanakan sejak berbulan-bulan sebelumnya.

Invasi, seperti dilaporkan The New York Times, berkaitan dengan kepentingan ekonomi jangka panjang. Nairobi punya ambisi membangun pelabuhan besar di Lamu. Pelabuhan itu akan terhubung dengan Sudan Selatan yang kaya minyak dan Ethiopia melalui jalan, kereta api, dan pipa minyak.

Masalahnya, wilayah itu berbatasan dengan daerah yang menjadi basis kelompok militan. Mereka terusir dari Mogadishu oleh pasukan gabungan Uni Afrika dukungan AS.

Bagi AS, inilah kali kedua negara itu menggunakan tangan pasukan negara lain untuk menginvasi Somalia. Sebelumnya, pada 2006, Ethiopia menjalani peran Kenya menginvasi Somalia. Ethiopia berhasil mendirikan pemerintahan “boneka” AS di Mogadishu setelah dua tahun menumpahkan darah rakyat Somalia.

Petualangan Kenya sangat mungkin manapaktilasi jalan naas invasi Ethiopia. Meskipun mampu merebut Mogadishu dengan mudah, Ethiopia tidak mampu menguasai Somaia secara penuh. Mereka dipaksa mundur beberapa bulan kemudian. Invasi itu memakan korban ratusan tentara Ethiopia, membangkrutkan ekonomi mereka, dan mendemoralisasi kebanggaan militer mereka.

Bahkan, Abang Sam pun pernah dipaksa mundur dari Somalia pada 1992. Ketika itu, mereka kalah memalukan setelah invasi mereka berbuah bencana.

Somalia boleh miskin dan kelaparan. Tapi, negeri ini masih tetap sulit ditaklukkan oleh penjajah asing. (Jemala)

UNESCO, Bukti Israel Cuma Jadi Beban Amerika

noreply@blogger.com (redaksi) — Thu, 03 Nov 2011 04:11:00 +0000

Ileana Ros-Lehtinen (cumhuriyet.com)

LOBI Israel di Amerika Serikat (AS) mengklaim membela Israel adalah kepentingan strategis (strategic interest) AS. Argumen mereka macam-macam, mulai dari jargon politik “perang melawan terorisme” hingga teologis “nilai Yudeo-Kristen”. Semuanya berujung pada “mitos” bahwa Israel “sekutu abadi tak tergantikan” bagi AS.

Namun, fakta menunjukkan sebaliknya. Berbagai peristiwa justru menyaksikan bahwa Israel cuma jadi beban (liability) AS. Keputusan General Conference ke-36 UNESCO di Paris, Senin (31/10), yang menerima Palestina sebagai anggota penuh, menjadi fakta terbaru.

Selang beberapa jam setelah keputusan itu, pemerintah Presiden Barack Obama mengumumkan AS akan memangkas dan bahkan menghentikan kontribusi kepada UNESCO.

Undang-undang yang dibuat Kongres AS melarang Washington memberi kontribusi kepada PBB, dan setiap organnya, yang memberi Palestina hak layaknya sebuah negara berdaulat.

Kontribusi AS mencapai US$80 juta per tahun, atau sekitar 22 persen dari total anggaran UNESCO.

“Kami seharusnya mengirim pembayaran sebesar US$60 juta pada November ini, tapi kami tak akan melakukan pembayaran itu,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Victoria Nuland, di Washington, Selasa (1/11).

Penghentian dana sebesar itu tak diragukan lagi akan mengganggu kinerja UNESCO di seluruh dunia. Namun, kerugian jauh besar akan diderita AS.

Pertama, AS terancam kehilangan hak suara jika tak membayar iuran selama dua tahun. Padahal, investasi AS dalam proyek UNESCO sangat besar. Proyek di Irak dan Afghanistan terkait pelatihan jurnalis, reformasi kepolisian, pendidikan demokrasi di dominasi korporasi dan LSM AS. Demikian pula dengan proyek pengadaan sistem peringatan dini tsunami di kawasan Pasifik. Atau “Program Sesame” yang diarahkan untuk memfasilitasi riset ilmiah di negara berkembang.

Kedua, keanggotaan di UNESCO biasanya secara otomatis diterjemahkan ke dalam keanggotaan di sejumlah organ PBB lainnya, termasuk World Intellectual Property Organisation (WIPO), UN Conference on Trade and Development (UNCTAD), dan UN Industrial Development Organization (UNIDO). Sebab, ada perjanjian timbal balik di antara organ tersebut.

Celakanya bagi AS, sejumlah perusahaan besar mereka sangat erat terlibat dalam fungsi organ tersebut. Sebagai contoh, tahun lalu saja, korporasi seperti Apple, Facebook, The North Face, dan The American Automobile Association mengajukan kasus terkait hak atas kekayaan intelektual kepada WIPO.

Apabila Palestina bergabung dengan WIPO (yang biasanya otomatis), dan AS kembali mutung, bisa dipastikan Abang Sam akan kehilangan kendali di WIPO. Padahal, hal itu sangat berdampak pada upaya Obama memulihkan ekonomi AS dan menciptakan lapangan kerja di dalam negeri.

Itulah mengapa pemerintahan Obama mengadakan pertemuan dengan korporasi raksasa, macam Google, Microsoft, dan Apple, satu hari sebelum pemungutan suara di UNESCO. Washington ingin tahu apakah perusahaan itu memiliki ide untuk keluar dari kebuntuan.

Fenomena di UNESCO tampaknya akan menghasilkan efek “bandwagon”. Palestina dilaporkan mengincar keanggotaan di 16 organ PBB lainnya.

Lalu setelah UNESCO, badan PBB mana lagi yang akan membuat AS mutung? Apakah AS berani menarik diri dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA), jika Palestina diakui sebagai anggotanya? Padahal, IAEA sangat vital bagi AS demi menjaga hegemoni nuklir. Apakah itu Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)? Padahal Pusat Pengendalian Penyakit AS (CDC), dan korporasi farmasi, punya banyak kepentingan soal bisnis vaksin di sana.

Ketiga, derita paling dahsyat yang dirasakan AS adalah citra mereka sebagai “pemimpin dunia” yang terus meluncur ke titik nadir.

Hasil pemungutan suara UNESCO sebening kristal menunjukkan itu. Mati-matian diplomat AS melobi, 107 negara malah melawan mereka. AS hanya dibela oleh 14 negara. Dari ke-14 itu—di luar Australia, Jerman, dan Kanada yang merupakan anggota G-20—sebagian besarnya adalah negara kecil, seperti Lithuania, Palau, Panama, Samoa, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu. Negara-negara itu punya sejarah mengekor ke manapun angin Washington berhembus. Negara BRIC (Brazil, Rusia, India, China) kompak melawan AS. Dan tentu saja negara “emerging market”, seperti Turki, Afrika Selatan, dan tak ketinggalan Indonesia juga mendukung Palestina.

Komunitas internasional kini memperlihatkan akal sehat mereka di hadapan sang “polisi global”. Dan AS pun tak berlebihan jika dikatakan sedang menuju status negara “pariah”. Tak berlebihan pula jika disebut bahwa kepentingan AS-Israel hanya 1 persen melawan 99 persen kepentingan komunitas internasional.

Akar dari semua keruwetan itu adalah lobi Israel. Berkat lobi mereka, Kongres AS kerap mengeluarkan resolusi “bodoh”.

Pada 1995, Kongres mengeluarkan resolusi yang memerintahkan pemerintah memindahkan kedutaan dari Tel Aviv ke Jerusalem. Jika tidak dilakukan, resolusi itu mengancam akan menahan 50 persen satu item anggaran Kementerian Luar negeri hingga kedutaan AS di Jerusalem resmi dibuka.

Resolusi bodoh sebab melawan hukum internasional dan resolusi PBB yang menetapkan status Jerusalem sebagai wilayah di bawah kendali PBB. Untungnya, resolusi itu masih memuat klausul pengabaian oleh presiden atas dasar kepentingan strategis.

Resolusi yang sama bodohnya juga lahir pada periode 1991-1994. Resolusi ini melarang AS mendanai organ PBB yang mengakui Palestina sebagai negara. Berbeda dengan resolusi soal Jerusalem, resolusi ini tidak memuat klausul pengabaian.

Salah seorang pengusung resolusi bodoh itu adalah Ileana Ros-Lehtinen, anggota DPR asal Florida sejak 1989. Pada Januari 2011, wanita asal Kuba itu menjabat sebagai Ketua Komite Luar Negeri DPR AS.

Penyumbang dana kampanye utama Ros-Lehtinen adalah Irving Moskowitz, taipan asal Florida. Moskowitz termasuk salah satu donatur terbesar bagi pembangunan pemukiman ilegal Zionis di Tepi Barat dan Jerusalem. (jemala)

E-KTP Ancam Keamanan Nasional?

noreply@blogger.com (redaksi) — Wed, 02 Nov 2011 10:15:00 +0000

PENGADAAN Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik sedang berlangsung. Sosialisasi proyek berbiaya Rp5,84 triliun itu terus digalakkan. Salah satu manfaat yang menjadi ‘jualan’ pemerintah adalah, e-KTP akan mampu berkontribusi bagi keamanan nasional, khususnya dalam menekan ruang gerak para teroris.

Terduga teroris kerap ditemui dengan banyak identitas palsu. Dengan e-KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), identitas palsu diklaim akan segera dapat diketahui karena tertolak oleh sistem.

Keyakinan tersebut boleh jadi dapat diperdebatkan.

Di era teknologi informasi yang semakin canggih, data keamanan nasional tingkat tinggi sekalipun rentan terhadap aktivitas para peretas dan pencuri data. Kasus bocornya ratusan ribu dokumen rahasia Amerika Serikat (AS) oleh Wikileaks bisa menjadi contoh.

Namun, pemerintah tetap yakin. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sang pemilik proyek, mengklaim e-KTP a la Indonesia tidak akan dapat ditembus serta disalahgunakan. Keyakinan itu mereka wujudkan dengan melibatkan bantuan dari 15 lembaga seperti BIN, BPPT, ITB, dan Lembaga Sandi Negara.

Pertanyaannya kini, bagaimanakah jika penyalahgunaan data e-KTP dilakukan negara?

Satu hal yang mungkin belum menjadi concern publik, dalam kaitan dengan e-KTP, adalah keterlibatan L-1 Identity Solutions sebagai penyuplai perangkat perekam sidik jari atau AFIS (Automated Fingerprint Identification System) dalam proyek e-KTP di Indonesia.

Perhatian publik selama ini tertuju pada dugaan adanya kolusi dan korupsi dalam tender pengadaan e-KTP. Seperti pernah dilaporkan secara khusus oleh sebuah media nasional, pemenang tender sudah dirancang sedari awal. Sejumlah rapat, yang dihadiri pihak penawar (yang kemudian menjadi pemenang), sejumlah vendor (termasuk perwakilan L-1), dan pemilik tender (pemerintah) terjadi jauh sebelum pemenang tender diumumkan.

L-1 Identity Solutions

TERLEPAS dari semua itu, ada baiknya kita mencermati keberadaan L-1 dalam proyek e-KTP (L-1 mengutus seorang Lead Solution Architect ke Indonesia selama pengadaan e-KTP), bukan dalam konteks kolusi proyek tapi keamanan nasional.

L-1 Identity Solutions Inc., perusahaan besar dengan nama besar, tapi kredibilitas meragukan. L-1, berbasis di Stamford, Connecticut, AS, adalah salah satu kontraktor pertahanan terbesar. Perusahaan, yang berdiri pada Agustus 2006, ini mengambil spesialisasi dalam bidang teknologi identifikasi biometrik (seperti sidik jari, retina, dan DNA). L-1 juga menyediakan jasa konsultan dalam bidang intelijen.

Pendapatan L-1 per tahun diperkirakan mencapai angka US$1 miliar pada 2011. Stanford Washington Research Group, dalam lapoannya, menyebut L-1 sebagai pemimpin pasar internasional proyek identitas biometrik yang diperkirakan bernilai US$14 miliar selama periode 2006-2011.

L-1 menebar proyek hingga ke lebih daripada 25 negara. Di AS, L-1 digandeng Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri dalam proyek visa, paspor, dan SIM. Sejumlah kalangan menyebut L-1 kian memonopoli bisnis identitas di AS, dan secara global, apalagi setelah mereka diakuisisi Safran Morpho, perusahaan keamanan multinasional asal Prancis, pada Juli 2011.

Jika melihat siapa di balik L-1, maka kita tak perlu heran melihat prestasi “bebas-hambatan” di atas. Manajemen puncak L-1, secara khusus, memiliki sejarah hubungan dekat dengan CIA, FBI, dan organisasi pertahanan AS lainnya. Mereka, pada umumnya, memiliki latar belakang dan rekam jejak yang seharusnya membuat kita tidak nyaman.

L-1 mencatat nama George Tenet, mantan Direktur CIA, dalam dewan direktur. Pada 2006, CEO L-1 Robert V LaPenta pernah berujar, “Anda tahu, kami tertarik dengan CIA, dan kami memiliki Tenet.” Tenet terkenal berkat kemahiran berdusta. Dia terungkap memberi informasi intelijen palsu kepada diplomat AS soal keberadaan senjata pemusnah massal di Irak, yang kemudian berujung pada invasi Irak 2003.

Ada nama lain, seperti Laksamana James M Loy sebagai direktur. Karir Loy merentang dari komandan US Cost Guard (1998-2002), wakil menteri untuk Keamanan Transportasi (2002-2003), dan wakil menteri keamanan dalam negeri (2003-2005).

Robert S Gelbard, salah satu anggota dewan direktur, pernah menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden AS untuk Balkan pada masa pemerintahan Bill Clinton. Yang lebih menarik, mantan wakil menteri luar negeri 1993-1997 itu pernah bertugas di Indonesia sebagai duta besar pada 1999-2001.

Nama direktur lainnya adalah BG (Buddy) Beck, bekas anggota Dewan Sains Pertahanan (DBS), yang memberi rekomendasi perkara iptek kepada militer AS. Lalu, Milton E Cooper, mantan kepala Dewan Penasehat Sains Nasional, lembaga yang menginduk kepada militer. Dan Louis H Freeh, mantan direktur FBI (1993-2001).

Safran Morpho, pemilik baru L-1 juga tak terlalu ‘bersih’ dalam urusan figur kontroversial. Di sana duduk Michael Chertoff, mantan menteri Keamanan Dalam Negeri AS pada masa pemerintahan George W Bush, sebagai penasehat strategis. Chertoff adalah salah seorang perancang USA PATRIOT Act, undang-undang yang menumbuhsuburkan pengawasan dan penyadapan oleh FBI terhadap telepon, e-mail, dan data pribadi lainnya. Chertoff juga pendukung maniak pemindaian seluruh tubuh (full body scanning) (teknologi pemindai “full body” yang diterapkan AS mampu menunjukkan permukaan telanjang kulit di bawah pakaian, termasuk lekuk payudara dan kemaluan. Bahkan, versi terbaru dilaporkan bisa menghadirkan image “full color”).

Nama di atas tentu saja tak bisa secara langsung dihubungkan dengan potensi ancaman e-KTP terhadap keamanan nasional Indonesia. Namun, kedekatan mereka dengan intelijen dan militer negara Abang Sam sudah seharusnya menjadi perhatian.

Di AS sendiri, muncul gerakan publik “Stop Real ID”. Gerakan itu menolak proyek “Real ID” (semacam e-KTP). Demikian pula di India. Koalisi LSM pemerhati hak sipil membentuk gerakan yang menolak proyek Unique Identity Number (UID) yang disebut “Aadhaar”. Gerakan itu mereka sebut “Say No to Aadhaar”. Baik Real ID di AS maupun Aadhaar di India melibatkan L-1 Identity Solutions sebagai vendor dan konsultan.

Potensi Ancaman

POTENSI ancaman e-KTP terhadap keamanan nasional, lebih jauh, bisa dilihat dengan memerhatikan indikasi berikut.

Pertama, adanya upaya untuk secara internasional berbagi data biometrik. AS, pada khususnya, adalah negara yang bersikeras untuk berbagi data biometrik dengan negara lain.

Dalam kesaksian di hadapan Subkomite Keamanan Dalam Negeri DPR AS pada 2009, Kathleen Kraninger (Deputi Asisten Menteri untuk Kebijakan) dan Robert A Mocny (Direktorat Perlindungan Nasional US-VISIT) menyatakan sebagai berikut:

“Untuk memastikan bahwa kita mampu menghancurkan jaringan teroris sebelum mereka sampai ke Amerika Serikat, kita harus berada di depan dalam mengendalikan standar biometrik internasional. Dengan mengembangkan sistem yang kompatibel, kita akan mampu berbagi informasi teroris internasional dengan aman demi memperkuat pertahanan kita.”

Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh S Magnuson pada 2009 pada majalah “National Defense”, berjudul “Defense Department Under Pressure to Share Biometric Data”, pemerintah AS mengklaim telah memiliki kesepakatan bilateral dengan sekitar 25 negara untuk berbagi data biometrik.

“Setiap kali pemimpin negara lain mengunjungi Washington dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Luar Negeri akan memastikan bahwa mereka menandatangani kesepakatan (berbagi data biometrik) tersebut.”

Washington tampaknya tak hanya menempuh cara formal. Seperti pernah diungkap dalam kabel diplomatik AS—yang dibocorkan Wikileaks—Kementerian Luar Negeri AS menginstruksikan diplomat AS untuk secara rahasia mengumpulkan identifikasi biometrik para diplomat negara lain.

FBI tak ketinggalan. Seraya mengklaim ingin membuat “dunia lebih aman”, FBI mendesak inisiatif berbagi data biometrik di antara negara-negara.

Kedua, lemahnya undang-undang terkait pengamanan database kependudukan, terutama jika memperhatikan upaya berbagi data dengan negara lain.

UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sangat minim mengatur isu perlindungan dan keamanan data. Isu berbagi data dengan negara lain sama sekali tak diatur. Bahkan, lebih jauh, UU tersebut ‘memberi’ celah bagi pemegang kekuasaan untuk “mengubah”, “meralat”, dan “menghapus” tanpa sepengetahuan sang pemilik data, warga negara itu sendiri. Ini rentan bagi upaya manipulasi data demi kepentingan tertentu.

Aturan turunannya lebih buruk lagi. PP 37/2007 membuka peluang bagi siapa pun, termasuk pihak swasta, untuk memperoleh dan menggunakan database kependudukan dengan syarat yang ringan: izin menteri. Di sini lagi-lagi, hak konstitusional warga negara untuk dilindungi privasinya terganggu. Tak ada satu klausul pun dalam peraturan itu yang mewajibkan adanya pengetahuan si pemilik data.

Tekanan negara Abang Sam terhadap Indonesia untuk berbagi data biometrik sangat mungkin terjadi. Apalagi mantra “perang melawan teroris” masih terlampau sakti bagi sebagian besar pejabat Indonesia yang tak punya nyali. Terlebih kata ‘berbagi’ kerap tak berlaku timbali balik, alias sepihak demi keuntungan negara yang lebih kuat.

Menjual privasi demi keamanan negara (aman dari teroris, katanya) mungkin bisa dianggap sikap patriotis seorang warga negara. Namun, seperti dikatakan salah seorang “founding father” AS, Benjamin Franklin:

“People willing to trade their freedom for temporary security deserve neither and will lose both.”

Apakah kita mau kehilangan keduanya? (jemala)

Warga Negara AS Jadi PM Baru Libya

noreply@blogger.com (redaksi) — Tue, 01 Nov 2011 06:46:00 +0000

Abdurrahim El Keib, PM baru Libya, adalah warga negara ganda AS-Libya.

Abdurrahim El Keib (vivanews)

Hari ini, sejumlah media nasional melaporkan bahwa Dewan Transisi Nasional (NTC) Libya telah memilih perdana menteri baru Libya pasca perang, yakni Abdurrahim El Keib. Media tersebut memilih “headline”, seperti “Profesor Lulusan Amerika Jadi PM Baru Libya” atau “Akademisi diangkat jadi PM baru Libia”.

Namun, The Washington Post menurunkan “headline” yang lebih “jujur”, “Dual U.S.-Libyan citizen chosen as prime minister of Libya” (“Warga Negara Ganda AS-Libya Tepilih jadi Perdana Menteri Libya”).

El Keib, PM baru Libya itu memang profesor teknik didikan AS. Dia juga warga negara ganda AS-Libya.

El-Keib, berasal dari Tripoli, meraih gelar PhD dari North Carolina State University pada 1984. Dia sudah lama menjadi guru besar di University of Alabama. Ia baru bergabung dengan NTC akhir musim semi lalu.

Dia menggantikan Mahmoud Jibril, ilmuwan politik, juga didikan AS, yang dipandang kerap berkonflik dengan anggota lain. Jibril juga dikritik karena sering bepergian ke luar negeri.

El-Keib terpilih hanya beberapa jam sebelum NATO secara resmi mengakhiri tujuh bulan pengeboman atas Libya.

“Anda berbuat untuk mengubah sejarah dan nasib Anda. Kami bertindak untuk melindungi Anda. Bersama-sama kita berhasil,” kata Sekjen NATO Anders Fogh Rasmussen kepada Presiden sementara Libya Mustafa Abdel Jalil dalam konferensi pers, Senin (31/10).

Lebih dari 8.000 prajurit AS dan NATO telah berpartisipasi dalam operasi NATO untuk menegakkan zona larangan terbang di atas Libya, dengan tujuan melindungi rakyat sipil.

Namun, angkatan udara asing, yang menghancurkan hampir 6.000 target, itu justru malah memperparah situasi. Ketika NATO bergabung pada Maret, PBB mengestimasi jumlah korban sipil sekitar 1.000 hingga 2.000 jiwa. Namun, setelah tujuh bulan NATO menghujani Libya dengan bom, NTC memperkirakan jumlah korban sipil mencapai 30.000 jiwa.

Sejumlah lembaga HAM internasional, seperti Amnesty Internasional dan Human Right Watch, juga merilis temuan, yang menunjukkan aksi NATO telah mengakibatkan jatuhnya korban sipil, termasuk aksi pembantaian terhadap loyalis Qaddafi oleh pemberontak dukungan NATO.

Meskipun pasukan asing telah menewaskan warganya, Presiden sementara Libya Mustafa Abdel Jalil tetap berterima kasih atas dukungan NATO.

“Atas nama rakyat Libya, kami menyampaikan penghargaan dan rasa syukur.”

NTC bahkan mengatakan akan meremburs setiap bom yang dijatuhkan NATO atas rakyat Libya. (jemala)

Nyaris Bunuh Veteran, Polisi Oakland ‘Dilatih’ Israel

noreply@blogger.com (redaksi) — Mon, 31 Oct 2011 13:49:00 +0000

Oakland Police Department (OPD), California, Amerika Serikat (AS), yang nyaris membunuh veteran perang Irak saat protes “Occupy Oakland”, dilaporkan ‘dilatih’ militer Israel.

Scott Olsen (dailymail)

OPD berturut-turut mengikuti “Urban Shield”, kompetisi latihan nasional yang menguji kemampuan tim reaksi cepat kepolisian di negeri Abang Sam. Pada 2009, OPD berhasil menduduki peringkat pertama, sementara pada 2010 dan 2011 peringkat kedua.

Yang menarik dari “Urban Shield” adalah bahwa kompetisi latihan tersebut didukung State of Israel National Emergency Management Authority (NEMA) dan State of Israel National Police. NEMA Israel berada di bawah Kementerian Pertahanan Israel dan Polisi Israel menginduk kepada Kementerian Keamanan Dalam Negeri Israel. Keduanya terlibat langsung dalam praktik penjajahan di Wilayah Pendudukan Palestina.

Dalam pelaksanaan “Urban Shield” I pada 2007, Anti Defamation League (ADL), organisasi lobi Israel, juga ikut ‘nimbrung’. Tak tanggung-tanggung, dalam kesempatan itu, ahli dari ADL memberi kursus ideologi kepada ratusan penegak hukum AS.

Relasi OPD dengan Israel tak cukup sampai di situ. OPD dan Israel ternyata menggunakan senjata yang sama untuk memberangus para demonstran: senjata produksi Defense Technology, perusahaan senjata berbasis di Casper, Wyoming, AS. Defense Tech dimiliki oleh BAE System, produsen senjata multinasional asal Inggris yang memiliki pelanggan di lebih daripada 100 negara, termasuk Indonesia.

Produk Defense Tech telah melukai, bahkan menewaskan, demonstran Palestina di Bil’in, desa yang diduduki di Tepi Barat. Para demonstran Palestina tak bersenjata itu menentang penyitaan lahan pertanian mereka oleh Israel, untuk membangun tembok pemisah.

Jawahir Abu Rahma, seorang warga Bil’in (36), meninggal tahun lalu akibat gangguan pernapasan setelah menghirup gas air mata polisi Israel. Kakaknya, Bassem, tewas dua tahun sebelumnya, ketika polisi menembakkan proyektil gas air mata berkecepatan tinggi kepada dadanya.

Senjata yang menewaskan Rahma bersaudara diproduksi Defense Tech.

Kini senjata yang sama mengakibatkan Scoot Olsen—marinir veteran Perang Irak berusia 24 tahun—menderita keretakan pada tengkorak dan pembengkakan otak, Selasa (25/10). Olsen kini dalam kondisi kritis.

Dokter mendapati kepala Olsen terkena tembakan tabung gas asap dan air mata. Padahal, peraturan di AS melarang petugas polisi menembakkan senjata semacam itu ke arah kepala.

Olsen betugas di Irak pada 2006 dan 2007. Selepas itu, pria asal Wisconsin itu aktif sebagai aktivis di “Veterans for Peace” dan “Veterans Against the War”. (jemala)

Militer Israel: Bunuh Tentara yang Diculik!

noreply@blogger.com (redaksi) — Fri, 28 Oct 2011 16:45:00 +0000

Instruksi maut “Prosedur Hannibal” akan kembali dihidupkan militer Israel. Serdadu yang mati lebih baik daripada yang diculik, demikian instruksi itu.

GILAD Shalit tampaknya harus bersyukur. Dia diculik dan di bawa masuk ke Gaza oleh pejuang Palestina tanpa ada rekannya yang melakukan “Prosedur Hannibal”. Jika tidak, pasti cuma jenazah atau kerangkanya yang pulang.

Untuk mencegah “shalit-shalit” lain terjadi di masa depan, IDF (militer Israel) siap ‘menghidupkan kembali’ instruksi jahat “Prosedur Hannibal”. Instruksi ‘rahasia’ itu memerintahkan serdadu Israel menembak mati kamerad mereka yang ditangkap musuh. Atau singkatnya, seperti ditulis Uri Avnery, “Bebaskan serdadu dengan membunuh mereka.”

“Saya menyampaikan pesan ini dalam setiap diskusi tentang topik Gilad Shalit atau tawanan perang lainnya,” kata seorang komandan batalion infanteri seperti dikutip Harian Haaretz, 18 Oktober 2011.

“Tak boleh ada prajurit yang disandera, dalam situasi apa pun. Tentara kami harus melakukan yang terbaik untuk mencegah ini terjadi. Mereka (diperintahkan) untuk menembak kelompok penculik, bahkan jika itu berarti mereka harus membunuh rekan mereka. Para prajurit memahami itu sepenuhnya: mereka tidak bisa menjadi Gilad Shalit edisi selanjutnya.”

“Prosedur Hannibal” sangat bertentangan dengan klaim bahwa IDF “militer paling bermoral di dunia”. Instruksi itu juga tampak ganjil jika melihat bagaimana mereka merayakan pembebasan Shalit, yang ditukar dengan 1.027 tawanan Palestina. Israel dengan sangat antusias ingin menunjukkan, mereka lebih menghargai hidup daripada Palestina.

“Kami (Israel) kalah KO dalam kontes sadisme (dengan Palestina),” tulis Ynet, situs web paling populer di Israel, merujuk kepada pandangan mereka tentang betapa “primitif dan barbarnya” budaya Arab.

“Israel adalah bangsa yang unik,” kata PM Benjamin Netanyahu melukiskan pertukaran tawanan asimetris itu.

Di luar semua itu, sejatinya rezim Zionis tak pernah nyaman dengan warga atau serdadu yang diculik. Publik akan gaduh menuntut pembebasan, meskipun harus menukarnya dengan ratusan atau ribuan tawanan Palestina. Namun bagi militer, menuruti tuntutan itu sama saja dengan mendorong pejuang Palestina untuk menangkap orang Israel lebih banyak lagi.

Pilhannya hanya dua: jangan sampai tertangkap atau enyah dari muka bumi.

“Prosedur Hannibal” (Hannibal nama panglima perang terkemuka Kartago yang selama 15 tahun melawan Romawi dengan gagah berani) itu dirancang tiga perwira tinggi IDF Komando Utara, Yossi Peled, Gabi Ashkenazi, Yakov Amidror pada sekitar 1980-an.

Militer di seluruh dunia memiliki doktrin “never left behind” bagi anggota mereka yang ditawan musuh. Tapi Israel punya logika sendiri, yang tentu saja kontroversial.

“…lebih baik ditembak daripada ditahan Hizbullah,” kata Peled, yang kini menjadi menteri dalam kabinet Netanyahu, dalam sebuah wawancara dengan jurnalis Haaretz Sara Leibovich-Dar pada 2003.

“Serdadu yang diculik akan menjadi masalah nasional dibandingkan yang mati terbunuh,” kata Kepala Staf IDF Shaul Mofaz, yang kini anggota parlemen Israel kepada Yedioth Ahronoth pada 1999.

Prosedur tersebut dikatakan berakhir pada 2003. Namun, beberapa pengamat percaya praktiknya masih berlangsung.

Dua tentara Israel yang ditangkap Hizbullah pada 2006 banyak dilaporkan tewas karena tembakan Israel sendiri. Penjelasan resmi pihak Israel tentang peristiwa itu dianggap tidak memuaskan. Dua tahun kemudian, Hizbullah mengembalikan kerangka dua serdadu itu, Ehud Goldwasser dan Eldad Regev kepada Israel, ditukar dengan kerangka 199 pejuang Palestina dan Lebanon plus 5 tawanan.

Museum Toleransi yang Tak Toleran

noreply@blogger.com (Jemala Gembala) — Fri, 28 Oct 2011 10:51:00 +0000

Pemilik proyek tak toleran itu tak lain Simon Wiesenthal Center, yang berbasis di Los Angeles, Amerika Serikat

KELOMPOK yang terdiri dari 84 arkeolog ternama di dunia mengecam rencana pembangunan sebuah museum toleransi di atas lahan pemakaman kuno Muslim di jantung Kota Tua Yerusalem, demikian dilaporkan Los Angeles Times, Senin (24/10). Pemakaman yang bernama “Ma’man Allah”, atau ‘tempat suci Allah’, itu sudah berusia berabad-abad.

Pemilik proyek tak toleran itu tak lain Simon Wiesenthal Center, yang berbasis di Los Angeles, Amerika Serikat. Walikota Yerusalem dan Dinas Purbakala Israel tinggal melapangkan jalan.

Para arkeolog pun mengirim surat kepada pihak tersebut. Mereka mengatakan pembangunan museum menodai kehormatan situs pemakaman tersebut.

“Situs (pemakaman—red) itu adalah salah satu pekuburan Muslim paling terkenal dan bersejarah di dunia. Ketakpekaan terhadap ritus keagamaan, warisan budaya, agama, dan bangsa, dan terhadap keluarga yang nenek moyang mereka bersemayam di sana menimbulkan keprihatinan dari sudut pandang ilmiah dan kemanusiaan,” tulis para arkeolog yang berasal dari Amerika, Eropa, Arab, dan bahkan Israel sendiri.

Para arkeolog juga berpendapat rezim Zionis tak akan melakukan hal serupa jika pemakaman itu milik Yahudi. Bahkan, seorang pejabat Kementerian Agama Israel pernah berujar bahwa proyek itu akan dihentikan jika ditemukan satu kerangka milik Yahudi!

Museum itu direncanakan memiliki luas 33 hektar. Kota Administrasi Yerusalem memberi hak guna lahan pemakaman itu kepada Wiesenthal Center,

Sejumlah gugatan telah diajukan ke pengadilan Israel. Namun, gugatan itu digugurkan para hakim.

Simon Wiesenthal Center didirikan pada 1977. Lembaga ini mengambil nama dari Simon Wiesenthal, Yahudi Austria yang mengaku kehilangan banyak anggota keluarga dalam peristiwa “Holocaust”.

Meskipun mendaku sebagai “organisasi HAM Yahudi internasional”, misi Wiesenthal Center lebih fokus pada upaya melawan anti-semitisme serta pembelaan bagi eksistensi Israel. Lembaga ini bahkan berpandangan jika Israel kembali ke perbatasan pra-1967, hal itu akan membahayakan keselamatan Yahudi di seluruh dunia. Sebab itu, mereka menyebut perbatasan pra-1967 sebagai “perbatasan Auschwitz”.

Rencana pembangunan museum toleransi di atas lahan pemakaman Muslim menjadi kasus terbaru penodaan terhadap makam orang Palestina di Wilayah Pendudukan. Sebelumnya, sejumlah pemukim ilegal Yahudi melakukan aksi vandalisme terhadap sejumlah makam orang Palestina.

Rasisme Zionis tampaknya sudah melintasi dimensi alam. Rasisme mereka bukan hanya mendera orang Palestina yang masih hidup. Kebencian mereka juga ditujukan bagi orang Palestina yang sudah tenang di alam baka sekalipun. Terlalu! (jemala)

Jalan Teror Berbalik ke Tel Aviv

noreply@blogger.com (Jemala Gembala) — Thu, 20 Oct 2011 10:19:00 +0000

Rencana pembunuhan Dubes Arab Saudi di Washington—yang Amerika Serikat (AS) tuduhkan kepada Iran—kini malah berbalik meniti jalan menuju Israel.

Suratkabar Pakistan berbahasa Urdu Ummat melaporkan indikasi keterlibatan Dinas Intelijen Israel Mossad dalam rencana teror tersebut. Mengutip pernyataan seorang pejabat intelijen Pakistan—yang tak disebutkan namanya, harian tersebut menyebut Mansour Arbabsiar—si tersangka utama—pernah menerima dokumen identitas yang dipalsukan dari Mossad.

“Tersangka dalam kasus ini telah menerima dokumen ID palsu dari Mossad tiga bulan lalu,” kata pejabat intelijen Pakistan yang menolak namanya disebutkan itu, seperti dikutip dari Press TV, Senin (17/10).

Menurut dia, Arbabsiar menerima dokumen palsu itu dalam rangka menjalankan operasi rahasia Mossad berkode “Foss Fling”.

Tak cuma itu, sebuah sumber, yang dikutip Mehr News, Senin (17/10), mengatakan Interpol telah mempelajari bahwa Gholam Shakouri, tersangka kedua, adalah anggota senior “Mujahedeen e-Khalq”, (MeK atau MKO), kelompok teroris anti-Iran.

Shakouri, menurut laporan itu, bepergian ke berbagai negara dengan banyak dokumen identitas palsu, termasuk paspor Iran palsu. Ia terakhir terlihat di Washington dan Kamp Ashraf, basis anggota MKO di Irak.

Salah satu paspor yang digunakan Shakouri dikeluarkan pada 30 November 2006 di Washington dengan nomor K10295631.

Selain Iran, AS, Kanada, dan Irak menetapkan MKO sebagai organisasi teroris. Menyusul upaya lobi keras dari kelompok itu terhadap politikus Uni Eropa Eropa, Dewan Uni Eropa pada 2009 mengeluarkan MKO dari daftar organisasi teroris mereka.

Upaya lobi yang sama juga dilakukan MKO terhadap politikus AS. Meskipun hingga kini secara resmi masih dipandang sebagai organisasi teroris, MKO—dan sejumlah organisasi underbouw-nya—telah menikmati dukungan signifikan dari sejumlah politikus berpengaruh AS. MKO bahkan dipromosikan sebagai penguasa baru Iran jika kelak AS berhasil menjatuhkan rezim di Teheran.

Dalam laporan khusus tentang MKO pada 8 Agustus 2011, “Iranian group’s big-money push to get off US terrorist list”, The Christian Science Monitor melaporkan bahwa MKO membangun aliansi strategis dengan kelompok neokonservatif dan lobi pro-Israel di AS.

Figur berpengaruh neokonservatif pro-Israel, seperti John Bolton dan mantan direktur CIA James Woolsey sangat erat menjalian persekutuan dengan MKO. Bolton kerap mengatakan bahwa AS harus membom Iran dan mendukung MKO. Kalangan neokonservatif juga menyalurkan dukungan mereka untuk MKO melalui kelompok tangki pemikir Iran Policy Committee (IPC).

Untuk menutupi status sebagai organisasi teroris, MKO membentuk beberapa organisasi. National Council of Resistance (NCR) adalah organisasi sayap politik, yang bisa bergerak leluasa kerena tidak terdaftar sebagai organisasi teroris. Lalu ada Near East Policy Research dan Strategic Policy Consulting, dua “perusahaan konsultan” yang bertugas melobi. Council for Democratic Change in Iran (CDCI) menyediakan samaran bagi figur politik yang mendukung MKO tanpa bisa diasosiasikan secara langsung dengan MKO. CDCI kerap mengundang politikus AS anti-Iran untuk berbicara di sebuah konferensi dengan honor sangat mahal, sekitar US$ 20.000.

Mantan agen khusus CIA Philip Giraldi menulis, Kamis (20/10), bahwa jika keterlibatan MKO dalam dugaan plot tersebut terkonfirmasi, maka Israel adalah pihak pemilik motif paling kuat untuk melakukan itu.

“Tel Aviv telah menuntut tindakan militer terhadap Iran selama bertahun-tahun. Sebuah plot teroris untuk membunuh seorang dubes bersahabat di Washington akan menjadi berkah bagi pemerintahan Benyamin Netanyahu, yang telah menyatakan berulang kali bahwa Iran adalah ancaman dan Washington harus memimpin untuk melawan Iran,” tulis Giraldi di situs berita Antiwar.com.

“(Pertanyaannya) Apakah Israel akan cukup berani untuk mementaskan operasi teror besar di ibukota Amerika Serikat? Lavon Affair, USS Liberty, Jonathan Pollard, dan aksi Israel yang masih belum dapat dijelaskan sebelum 9/11 menunjukkan bahwa itu mungkin. Jika tersangka Iran itu berhasil membunuh Dubes Saudi di Washington dengan meledakkan restoran penuh orang, maka itu akan menjadi tindakan perang, momen Pearl Harbor. Jika Teheran, yang katanya berencana untuk melakukan itu, gagal karena plot berhasil dibongkar, maka itu pun masih bisa ditafsirkan sebagai tindakan perang oleh mereka yang ingin melihat dengan cara itu. Bagaimanapun, semua akan disalahkan kepada pemerintah Iran, bukan kepada pelaku sebenarnya.”

“Skenario Hollywood” A la Holder

noreply@blogger.com (Jemala Gembala) — Mon, 17 Oct 2011 06:39:00 +0000

Jaksa Agung Amerika Serikat (AS) Eric Holder punya “gawe” baru pada Selasa (11/10). Bersama Direktur FBI Robert S Mueller, Holder mengumumkan sebuah tuduhan serius terhadap Iran. Negara Abang Sam itu menuduh Republik Islam berencana membunuh Dubes Arab Saudi di Washington.

Sebelumnya, Holder menjadi bulan-bulanan investigasi Kongres AS, terkait terbongkarnya operasi rahasia “Fast and Furious”. Operasi—yang dieksekusi Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api dan Bahan Peledak (ATF) di bawah Kementerian Kehakiman—itu menjual ribuan senapan serbu buatan AS kepada gangster narkoba Meksiko, sebagai umpan untuk menangkap mafia narkoba “kelas kakap”.

Namun sayang, operasi berantakan. Mafia tak tertangkap. Seorang agen pun tewas. Sekitar 1.400 pucuk senjata pun raib ke tangan organisasi kriminal.

Kini tampaknya Holder tak mau beranjak jauh dari gangster Meksiko yang telah ia beri senjata. Simak saja bagaimana dia menyusun dakwaan (unduh surat dakwaan di sini) yang menuduh Teheran terlibat dalam plot pembunuhan Adel Al-Jubeiri, dubes Saudi itu.

Tersebutlah--menurut dakwaan AS—seorang bernama Mansour Arbabsiar, penjual mobil bekas di Texas. Arbabsiar adalah orang Iran yang sudah menjadi warga AS selama puluhan tahun. Dia memiliki dua paspor, Iran dan AS. Dia dimintai tolong melakukan sebuah tugas suci negara oleh sepupunya di Iran—konon katanya perwira tinggi Brigade Al-Quds, unit elit Korps Garda Revolusi Iran. Tugas itu adalah menculik Dubes Saudi di AS dengan bantuan anggota kelompok kartel narkoba Meksiko.

Tak lama berselang, dia berhasil menemukan seorang anggota kartel narkoba di Meksiko. Dia tak menyadari bahwa orang itu adalah informan DEA, badan anti narkotika AS. Setelah bertemu beberapa kali, si informan DEA itu menawarkan rencana yang lebih gila, membunuh dubes dengan meledakkan sebuah restoran di New York sekaligus membom kedutaan Israel dan Saudi, baik di AS maupun di Argentina. Perubahan rencana itu dilaporkan dan disetujui oleh Gholam Shakuri, salah satu anggota Brigade Al-Quds.

Singkat cerita, kesepakatan pun dicapai. Arbabsiar dan “para bosnya” di Teheran harus membayar US$1,5 juta sebagai biaya aksi. Arbabsiar setuju dan menyatakan akan membayar US$100.000 sebagai uang muka. Uang muka pun mengalir dalam dua kali transfer dari rekening negara ketiga ke rekening samaran FBI di sebuah bank AS.

Namun, si informan kemudian meminta Arbabsiar membayar setengah dari US$1,5 juta atau Arbabsiar sendiri datang ke Meksiko untuk melunasi pembayaran. Dia sepakat untuk membayar penuh di Meksiko.

Maka, pada 28 September, Arbabsiar terbang ke Meksiko, tetapi ditolak masuk oleh aparat keamanan di sana. Arbabsiar dipaksa pulang ke AS. Dan di Bandara JFK New York, pada 29 September, dia dicokok agen federal AS.

Dari pengakuannya di hadapan agen itulah, semua kisah ‘sensasional’ di atas terbongkar: Iran berencana membunuh Dubes AS untuk AS dengan meledakkan restauran di kota padat penduduk itu. Tak cuma itu, rencana tersebut juga termasuk meledakkan kedutaan Saudi dan Israel di AS dan Argentina.

Sejumlah keganjilan

Sampai di sini, ditemukan keganjilan yang memunculkan sejumlah pertanyaan.

Pertama, siapa sebenarnya Mansour Arbabsiar?

Suratkabar San Antonio Express, Kamis (13/10), menampilkan profil pedagang mobil bekas itu. Laporan media yang terbit di South Texas itu cukup menggelikan. Dengan mewawancarai sejumlah rekan bisnis dan tetangga, San Antonio Express setidaknya memberi kita dua alasan mengapa Arbabsiar tidak bisa menjadi 007-nya Iran, atau negara ‘secanggih’ Iran bisa begitu bodoh mempercayakan misi superpenting kepada seorang Arbabsiar.

Berikut alasan tersebut.

Arbabsiar dikenal sebagai orang sangat ceroboh dan pelupa. Para kolega bisnisnya menyebut dia kerap kehilangan kunci, melupakan tas dan dokumennya, termasuk surat-surat kendaraan yang dia jual! Bahkan, dia sudah ribuan kali kehilangan telepon genggam!
Arbabsiar jauh dari profil seorang Muslim Syiah radikal. Nama panggilannya “Jack” karena dia tak pernah absen mencekik botol whiskey “Jack Daniel”. Tak cuma itu, jebolan Texas A&M University-Kingsville itu gemar merokok ganja dan ‘main perempuan’.

Anggaplah Brigade Al-Quds Iran memang pantas dimasukkan ke dalam daftar teroris AS. Namun, tudingan bahwa unit elit sekompeten itu—yang menurut pejabat AS sendiri mampu berulangkali mengelabui pasukan AS di Irak—memercayakan misi paling berbahaya kepada seorang pemabuk cum tidak kompeten seperti Arbabsiar adalah satu skenario paling buruk yang pernah dibuat Washington.

Terlebih, skenario di atas, menurut bekas agen CIA Robert Baer, tidaklah sesuai dengan gaya operasi Iran.

“Saya tidak berpikir itu (tudingan AS) kredibel. Itu sama sekali tidak sesuai dengan modus operandi mereka (Iran). Itu benar-benar keluar dari karakter mereka. Mereka jauh lebih baik daripada itu. Mereka tidak akan mentransfer uang melalui bank Amerika. Mereka tidak akan pergi ke kartel di Meksiko untuk melakukan hal itu. Itu bukan cara mereka bekerja. Saya sudah mengikuti mereka selama 30 tahun dan mereka jauh lebih berhati-hati. Mereka selalu menggunakan proksi antara mereka dengan operasi, tapi kali ini mereka tidak. Maksud saya, apakah mereka kali ini menembak kaki sendiri atau itu cuma (kisah) karangan,” kata Baer saat diwawancara BBC, Rabu (12/10).

Kedua, siapakah informan DEA yang dalam surat dakwaan hanya disebut CS-1 (confidential source)?

Tentu saja, karena statusnya sebagai informan agen federal, kita tak mungkin mengetahui dia lebih jauh. Namun, surat dakwaan memberi sedikit gambaran mengenai si CS-1.

Dia adalah ‘sumber terpercaya’ yang dibayar pemerintah AS. Sebelumnya, CS-1 adalah terdakwa sebuah kasus narkotika. Dia dibebaskan dari segala dakwaan karena mau bekerja sama dalam sejumlah investigasi kasus narkotika.

Ada dua pertanyaan yang bisa diajukan terkait dengan keberadaan si misterius CS-1. Pertama, seberapa jauh dia bisa dipercaya sebagai informan federal. Kedua, jika dilihat dari dakwaan, kuat kecenderungan CS-1 adalah orang yang sejak awal mengarahkan Arbabsiar terkait detail rencana, termasuk perubahan rencana dari penculikan ke pembunuhan dan penggunaan bahan peledak C4.

Dari sini, juga terdapat keganjilan, mengapa ‘elite’ Brigade Al-Quds menyetujui detail rencana aksi yang justru dibuat oleh seorang anggota gangster?

Keberadaan dan kredibilitas informan federal sempat dipertanyakan Kongres AS terkait amburadulnya operasi “Fast and Furious” yang melibatkan Holder. Seperti ditulis Charlie Savage, dalam The New York Times 18 Juli, sejumlah anggota Kongres mempersoalkan orang yang bertugas mengawasi penjualan senjata ke kartel obat bius Meksiko. Mereka menilai orang itu sulit dimintai pertanggungjawaban karena dia informan federal. Apalagi, Kementerian Kehakiman yang dipimpin Holder menolak untuk lebih jauh menjelaskan soal informan tersebut.

Keberadaan informan federal, khususnya FBI, juga banyak dipersoalkan karena justru merekalah yang kerap menginisiasi dan mengarahkan sejumlah rencana aksi teror, yang kemudian diklaim digagalkan FBI.

Salah satu contoh adalah rencana aksi pemboman sinagog di New York. Pengacara empat terdakwa, yang ditahan pada Mei 2009, mengatakan dugaan persekongkolan untuk membom sinagog itu diinisiasi dan diarahkan oleh seorang informan federal. Demikian dilaporkan NBC pada 5 April 2010.

Mereka mengatakan informan itu membujuk terdakwa hingga mereka terlibat dalam plot. Mereka mengatakan sang informanlah yang memilih target dan menyediakan bom serta rudal palsu untuk menembak jatuh pesawat. Dia juga berjanji membayar para terdakwa.

Pada 7 Februari 2008, majalah Rolling Stone, menurunkan laporan khusus bertajuk “The Fear Factory”. Dalam laporan tersebut, Rolling Stone memaparkan bahwa FBI yang memiliki lebih dari 100 satgas anti terorisme lebih sibuk melakukan operasi ‘sting’, yang menjebak warga AS, terutama Muslim, ke dalam plot teror. Menurut Rolling Stone, dari 619 kasus terorisme, hanya 10 persen yang secara meyakinkan berkaitan dengan dakwaan terorisme. Dalam nada bertanya, majalah itu menyimpulkan, FBI justru ‘lebih sibuk’ menciptakan “hantu teror” di AS.

Laporan lain mengenai keterlibatan mencurigakan agen samaran dan informan federal juga diangkat sejumlah media investigasi, seperti Mother Jones (“The Informants”, September/Oktober 2011) dan Talking Point Memos (“The Five Most Bizarre Terror Plots Hatched Under The FBI’s Watch”, 3 Oktober 2011).

Dengan demikian, tidaklah salah jika ada alasan untuk berpikir lain. Arbabsiar sangat mungkin menjadi salah satu korban perangkap agen federal. Plot teror yang didakwakan kepadanya cenderung lebih banyak diinisiasi pelaku kriminal obat bius yang kini menjadi informan bayaran pemerintah AS itu.

Ketiga, bagaimana bisa pemerintah AS secara serampangan langsung menuduh pemerintah Iran—atau setidaknya elemen dalam pemerintahan Iran—terlibat dalam plot teror tersebut?

Ada dua argumen yang bisa dijadikan dasar.

Pertama, munculnya nama Gholam Shakuri, yang disebut dalam surat dakwaan diklaim sebagai “anggota Brigade Al-Quds” dan “sepupu” (tidak disebutkan namanya) Arbabsiar yang diklaim sebagai “perwira tinggi Garda Revolusi”.

Persoalannya, kedua nama itu muncul dari pernyataan yang diklaim sebagai ‘pengakuan’ Arbabsiar dan dari rekaman pembicaraan antara CS-1 dengan Arbabsiar. Lantas, bagaimana Washington bisa memverifikasi bahwa “Gholam Shakuri” dan sang “sepupu” adalah anggota Brigade Al-Quds? Apakah kedua orang tersebut menjelaskan detail identitas mereka kepada Arbabsiar dalam pembicaraan telepon yang disadap? Agak tidak mungkin hal itu dilakukan mengingat, seperti diklaim surat dakwaan, ketiganya sudah saling mengenal.

Jadi, satu-satunya saksi dalam hal ini hanya Arbabsiar, yang profilnya—sebagaimana dijelaskan di atas—meragukan.

Persoalan lainnya, kalaupun benar kedua orang itu anggota Brigade Al-Quds, apakah hal itu bisa langsung menjadi bukti “prima facie” keterlibatan Teheran. Sebagai sebuah analogi, jika seorang anggota militer AS atau CIA merencanakan pembunuhan di negara asing dan mengklaim dia diperintah, tapi pemerintah AS kemudian membantah, apakah bisa Washington langsung dituduh merencanakan sebuah plot teror?

Kedua, bukti dua kali transfer ke rekening samaran FBI di sebuah bank AS. Transfer itu jelas tidak berasal dari rekening Iran karena sanksi AS terhadap bank Iran. Surat dakwaan pun menyebut transfer berasal dari rekening negara ketiga. Lantas, bagaimana Washington bisa memverifikasi bahwa rekening di negara ketiga itu dimiliki pemerintah Iran?

Keempat, apa yang keuntungan dan kerugian Iran dari pembunuhan terhadap Dubes Saudi?

Banyak ahli tentang Iran dan Timur Tengah berpendapat bahwa Iran tak akan memperoleh apa pun dari rencana membunuh Dubes Saudi di Washington. Malah Teheran akan semakin menghadapi sanksi yang lebih keras dan tentu saja menghadirkan kemungkinan serangan militer semakin dekat. Kecuali para hawkis, pendukung Israel, dan anti-Iran yang kembali menabuh genderang perang, mereka yang waras akan berpikir bahwa terlibat dalam upaya pembunuhan tersebut bukanlah kepentingan strategis Iran.

Dalam artikel di situs CNN (14/10), “Iranian Plot and American Hubris”, dua ahli terkemuka AS tentang Iran, Flynt dan Hillary Leverett, menulis, bahwa dalam konteks politik kekinian, gagasan Teheran untuk membunuh Dubes Saudi di AS tidaklah logis. Duo Leverett memandang, Teheran lebih mengedepankan politik “soft power”. Iran lebih cenderung menarik dukungan publik dunia, dengan memanfaatkan kemarahan atas tindakan Israel dan AS yang melampaui batas dalam perang melawan teror.

“Teheran melihat opini publik sebagai sekutu utama. Dengan menunjukkan kontras antara kerjasama beberapa rezim dengan AS dan Israel dan postur resistensinya melawan ambisi AS-Israel untuk hegemoni regional, Teheran memupuk ‘soft power’ di Timur Tengah,” tulis duo Leverett.

Memburuknya citra AS di mata publik dunia dan muncul “Musim Semi” Arab, menurut Leverett, justru semakin menunjukkan ketidaklogisan tuduhan AS tersebut. Arab Saudi kini semakin dipandang sebagai negara kontrarevolusi di Timur Tengah. Iran saat ini sebaliknya sedang menikmati dukungan dan simpati publik di kawasan. Alhasil, rencana membunuh Dubes Saudi malah akan membalikkan posisi saat ini. Jelas ini bukan kepentingan strategis Iran.

Bahkan, menurut Leverett, selama 1980-1988, ketika Republik Islam harus membela diri terhadap perang agresi yang dilancarkan Saddam Hussein—yang dibiayai Arab Saudi—Teheran tidak pernah menargetkan seorang Saudi pun di mana pun di dunia.

“Membunuh Dubes Saudi akan memiliki efek sebaliknya. Apa pun yang mungkin telah dikatakan Mansour Ababsiar dan sepupunya, sepenuhnya tidaklah masuk akal bahwa Iran memutuskan ini merupakan hal cerdas untuk dilakukan.”

Melihat tuduhan yang sangat lemah tersebut dan “ngototnya” pemerintah dan Kongres AS untuk menghukum Iran, termasuk sikap Saudi yang malah memanaskan situasi, skenario Hollywood a la Holder tersebut bak déjà vu dari skenario Scotter Libby yang dibacakan begitu percaya diri oleh Menlu Colin Powell di hadapan DK PBB.

AS saat itu menuduh Irak memiliki senjata pemusnah massal (WMD). Publik dunia pun “dikibuli”. Agresi digelar. Jutaan orang jadi korban. Dan kini, kisah WMD Irak pun menjadi salah satu “Hoax” di Abad ke-21.

Pertanyaan-pertanyaan Seputar Kematian Osama bin Laden

noreply@blogger.com (Jemala Gembala) — Wed, 04 May 2011 02:57:00 +0000

Tewasnya Osama bin Laden (OBL), pada Minggu (1/5) kemarin, menyisakan sejumlah pertanyaan. Russ Baker, jurnalis investigatif AS, menyusun pertanyaan-pertanyaan itu sebagai berikut.

Apakah OBL sengaja ditembak? Bukankah semua orang yang ada di rumah itu sedang tidur pada pukul 1:00 dini hari waktu setempat.

Mengapa sejumlah kecil orang yang ada di rumah tidak disingkirkan dengan teknologi gas atau setrum?

Bagaimanakah kebijakan AS tentang cara menangani istilah “hidup atau mati”?

Mengapa mereka (pejabat-pejabat AS) pertama-tama memberitahu kita bahwa OBL “menolak” menyerah dan karenanya harus ditembak mati? Tentu saja SEAL dan para komandan mereka tahu apa yang terjadi pada saat itu—dan juga mengomunikasikan sebelum Obama berpidato. Lantas, bagaimana ceritanya bisa kacau seperti ini?

Mengapa pejabat-pejabat AS awalnya memberitahu kita bahwa OBL menggunakan wanita sebagai “perisai manusia” ketika itu ternyata tidak benar?

Mengapakah dia harus dilemparkan ke laut? Mengapa mereka tidak mengatakan saja bahwa OBL dikuburkan di dalam tanah, sesuai hukum Islam, di lokasi yang dirahasiakan—sehingga tubuhnya bisa digali sewaktu-waktu demi kepentingan forensik tambahan yang dianggap perlu di kemudian hari?

Bagaimana dengan timing-nya? Datang pada malam Minggu, di penghujung pernikahan kerajaan (William-Kate), tak lama setelah sejumlah peristiwa media lainnya (seperti rilis akte kelahiran Obama), semua waktunya sesuai dengan timing peluncuran kampanye pemilihan kembali Obama?

Dapatkah mereka yang dulu kritis kepada Bush menerapkan standar dan skeptisisme yang sama kepada Obama, atau adakah kini segalanya menjadi partisan dan mementingkan diri sendiri?

Apakah kita, setelah semua kebohongan selama bertahun-tahun ini, tiba-tiba menerima apa pun yang pemerintah AS katakan sebagai kebenaran?

Sumber: shvoong.com

Sekilas tentang “The Palestine Papers”

noreply@blogger.com (Jemala Gembala) — Fri, 29 Apr 2011 01:20:00 +0000

Dokumen ini mencatat ratusan pertemuan antara para pejabat, pemimpin, dan politisi Otorita Palestina, Israel, dan AS. Dokumen ini juga meliputi sejumlah besar email dan “proposal rahasia” berkaitan dengan “perundingan status akhir”.

Dokumen paling awal berasal dari tahun 1999 dan yang terakhir adalah memo pada September 2010. Sebagian besarnya fokus pada Konferensi Annapolis pada 2007.

Sebagian besar dokumen adalah catatan yang utamanya berasal dari “Negotiation Support Unit (NSU)”, yang secara penuh didanai oleh Pemerintah Inggris untuk membantu pihak Otoritas Palestina. Beberapa dokumen lain berasal dari aparat keamanan Otorita Palestina.

Semua dokumen ditulis dalam bahasa Inggris karena ini adalah bahasa resmi yang digunakan oleh pihak Israel dan Otoritas Palestina selama negosiasi berlangsung.

Isi “The Palestine Papers”

Dokumen ini mengungkapkan rincian negosiasi dan menawarkan wawasan yang unik mengenai negosiasi tersebut, proses perdamaian, dan pada akhirnya, kegagalan negosiasi itu hingga kini.

Dokumen ini mengungkapkan kesediaan pihak perunding Palestina untuk menerima pencaplokan Israel atas semua—kecuali satu pemukiman—wilayah Yerusalem Timur. Hal ini akan menciptakan kesepakatan “Yerusalem terbesar” dalam sejarah andai Israel tidak menolak tawaran itu.

Pihak perunding Palestina menawarkan konsesi besar terkait hak pulang pengungsi Palestina. Sebuah tawaran yang mencederai hak mutlak pengungsi Palestina dan mengingkari hukum internasional.

Dokumen ini juga mengungkapkan peran sentral dari Dinas Intelijen Rahasia Inggris (MI6) dalam rencana untuk menghancurkan Hamas di dalam Wilayah Pendudukan Palestina.

Dokumen ini juga mengungkapkan bahwa pihak Otorita Palestina di bawah pimpinan Mahmoud Abbas mengetahui rencana agresi Israel atas Jalur Gaza pada 2008-09 (Operation Cast Lead) yang membunuh lebih daripada 1400 warga Gaza.

Apa Makna dari “The Palestine Papers”?

Pihak Otoritas Palestina terungkap sebagai perunding yang lemah dan cepat putus asa. Ini dilihat dari konsesi-konsesi yang mereka tawarkan; konsesi-konsesi yang mencederai hak mutlak bangsa mereka sendiri dan mengingkari hukum internasional.

Dokumen ini menunjukkan bahwa pihak Otorita Palestina sama sekali tidak mewakili aspirasi mayoritas rakyat Palestina.

Dokumen ini mengungkap rencana Inggris untuk menghancurkan Hamas, yang pada gilirannya merusak hasil pemilu demokratis tahun 2006 yang mengantarkan Hamas kepada tapuk pemerintahan.

Dokumen ini mengungkapkan permintaan Israel agar pihak Palestina menawarkan berbagai konsesi, yang anehnya semua itu justru kemudian ditolak oleh Israel karena dipandang “tidak memadai”.

Posisi Israel dalam negosiasi didukung oleh pemerintah AS, yang menyarankan Israel untuk menolak sejumlah konsesi Palestina.

Dokumen ini memperlihatkan bahwa AS dan Inggris yang terlibat dalam negosiasi telah bersikap bias kepada Israel. Secara khusus, dokumen ini juga menunjukkan bahwa utusan Kuartet Timur Tengah Tony Blair sendiri bias kepada Israel.

Sumber: shvoong.com

I-Phone dan Android Memata-matai Anda

noreply@blogger.com (Jemala Gembala) — Tue, 26 Apr 2011 02:15:00 +0000

Berita-berita, di antaranya dari The Wall Street Journal, melaporkan bahwa I-Phone buatan Apple serta sistem operasi ponsel Android produksi Google telah melacak lokasi berikut aktivitas internet dari penggunanya secara tidak sah.

Menurut sejumlah analis keamanan teknologi informasi, semua data itu disimpan dalam sebuah file tersembunyi yang tidak terenkripsi pada perangkat ponsel. Apple dan Google juga secara rutin melacak menara selular dari perangkat ponsel berikut data GPS tanpa sepengetahuan pengguna. Yang lebih parah lagi, Apple dan Google sangat mungkin bisa melacak data lokasi secara langsung ke perangkat ponsel yang Anda gunakan.

Lalu, mengapa semua itu dilakukan, dan siapakah pengguna terakhir dari data-data tersebut. Yang pasti hanya Apple dan Google yang tahu? Sejauh ini komentar dari kedua perusahaan tersebut masih standar. Mereka menyatakan bahwa pengumpulan data itu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan, dan disimpan secara anonim, atau tidak secara spesifik merujuk kepada individu tertentu.

Pengungkapan praktik tidak biasa ini mengundang Senator AS Al Franke (Minnesota) dan Jaksa Illinois Lisa Madigan untuk menuntut Apple dan Google memberikan informasi lebih rinci soal lokasi penyimpanan data dan pengguna terakhir dari data yang mereka kumpulkan.

Sementara itu, mantan analis informasi di Badan Keamanan Nasional AS NSA (National Security Agency), Wayne Madsen, mengungkapkan bahwa NSA sudah sejak lama menggunakan perangkat-perangkat buatan Apple dan Google sebagai perangkat "mata-mata" mereka. Madsen yakin bahwa penerima akhir dari data lokasi dan internet yang dikumpulkan Apple dan Google adalah NSA.

Madsen mencontohkan bagaimana pada era 1990-an Menteri Pertahanan Inggris menemukan delapan akses "pintu belakang" berbeda pada Windows 98, dan sekuel-sekuelnya, yang digunakan sebagai OS pada tank-tank dan sistem peperangan Inggris. NSA, menurut Madsen, memang selalu memiliki akses "belakang" kepada setiap produk TI buatan negara Paman Sam tersebut.

Sumber: shvoong.com

Susahnya Warga AS Bikin Passport

noreply@blogger.com (Jemala Gembala) — Fri, 25 Mar 2011 03:56:00 +0000

Departemen Luar Negeri AS berencana merevisi daftar pertanyaan yang harus diisi warga AS yang mengajukan permohonan passport. Draf formulir DS-5531 mengajukan bermacam pertanyaan, termasuk di antaranya adalah semua alamat pemohon sejak lahir; nama, alamat, dan nomor telepon dari para atasan dan supervisor di tempat kerja pemohon sejak pertama kali pemohon bekerja; alamat ibu kandung satu tahun sebelum pemohon dilahirkan; dan upacara-upacara keagamaan yang dilakukan saat pemohon dilahirkan.

Kalau semua pertanyaan itu tidak dijawab, maka permohonan aplikasi passportnya akan ditolak.

Deplu AS yakin bahwa setiap pemohon akan dapat melengkapi formulir itu dalam waktu 45 menit. "Absurd! Ini membutuhkan riset untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu," gerutu seorang blogger warga AS.

Apakah AS selangkah menuju "negara polisi"? "Hope and Change!", Tuan Obama???

Israel Culik Bos "PLN" Gaza di Ukraina

noreply@blogger.com (Jemala Gembala) — Thu, 24 Mar 2011 08:06:00 +0000

Anak-anak Abu Sisi di Gaza memprotes penculikan ayah mereka oleh Israel

SETELAH lebih daripada satu bulan menghilang tanpa jejak sejak melakukan perjalanan pada 18 Februari ke Kiev, Ukraina, dengan kereta api, akhirnya Dirar Abu Sisi, manajer pembangkit listrik satu-satunya di Jalur Gaza dilaporkan berada di penjara Shikma, dekat Ashkelon. Pejabat Zionis-Israel mengakui aksi penculikan dan penahanan rahasia ilegal itu.

Meskipun Majelis Hakim di Petah Tikva telah menolak sebagian perintah pembukaman (gag order) atas Abu Sisi atas permintaan Association for Civil Rights (ACR) di “Israel”. Alasan penangkapan dan informasi proses investigasi hingga kini tidak pernah disampaikan oleh para pejabat Israel.

Sekilas Riwayat Penculikan

Kepada seorang pengacara dari Palestinian Center for Human Rights, Abusisi dapat menyampaikan riwayat kejadian yang menimpanya. Dia diculik oleh tiga orang, dimana dua di antara berseragam militer Ukraina, di kamarnya di atas kereta api dari Kharlov menuju Kiev. Mereka kemudian membawanya turun di Stasiun Poltava.

Abu Sisi mengatakan bahwa ia diborgol, ditutup kepalanya, dan diangkut ke dalam mobil menuju Kiev. Setelah di Kiev, ia ditahan di sebuah apartemen, dimana terdapat enam orang lain yang memperkenalkan dirinya sebagai anggota Mossad. Abu Sisi mengatakan bahwa sejak itu, para anggota Mossad terus menginterogasinya.

Insinyur Palestina ini mengatakan ia kemudian dibawa menaiki pesawat yang terbang antara empat hingga lima jam sebelum mendarat di sebuah tempat yang asing baginya. Sekitar tiga puluh menit kemudian, mereka terbang lagi selama sekitar satu jam. Setelah mendarat, Abu Sisi menemukan dirinya berada di “Israel”.

Abu Sisi mengatakan bahwa ia tidak diizinkan meghubungi pengacara selama 14 hari. Penolakan ini diperpanjang selama 11 hari selanjutnya. Dia mengalami interogasi yang intensif dan hak-hak hukumnya banyak yang diabaikan.

Dugaan Alasan Penculikan

Beberapa hari setelah Abu Sisi menghilang, istrinya yang berkebangsaan Ukraina, Veronica, sudah lebih dulu menuding agen rahasia Israel Mossad sebagai pelaku penculikan atas suaminya. Menurut Veronica, “Israel”ingin memperoleh informasi yang bisa digunakan untuk melumpukan stasiun pembangkit listrik di Gaza sebagai bagian dari upaya untuk kembali melancarkan agresi atas wilayah tersebut.

Abu Sisi baru-baru ini berhasil mengembangkan sebuah metode untuk mengurangi ketergantungan stasiun pembangkit Gaza terhadap bahan bakar diesel yang suplainya dikendalikan oleh Otoritas Pendudukan “Israel”.

Keluarga Abu Sisi membantah tuduhan pihak Zionis bahwa Abu Sisi adalah anggota senior kelompok Hamas. Posisi sebagai manajer stasiun pembangkit diperoleh Abu Sisi murni berdasarkan kemampuan dan keahliannya. Dia pun sudah berada di posisi itu saat Otoritas Palestina di bawah Mahmoud Abbas masih memegang kendali atas Gaza.

Keterlibatan Pihak Ukraina

Sejauh ini, pemerintah Ukraina secara resmi membantah informasi bahwa pihaknya mengetahui rencana dan aksi penculikan tersebut. PM Mykola Azarov, saat berkunjung ke Israel, minggu lalu, secara diplomatis berkata, “Saya tidak ingin membayangkan bahwa hal-hal seperti itu dilakukan di atas tanah dari sebuah negara yang bersahabat.”

Jurnalis independen AS Richard Silverstein meragukan bantahan Kiev. Dalam sebuah artikel, Silverstein menulis, “Apakah mereka (pihak Ukraina) bisa menjelaskan bagaimana bisa dua orang berseragam militer Ukraina menaiki kereta api, menculik Abu Sisi, membawanya ke sebuah apartemen di Kiev, lalu ke bandara, menaiki pesawat, dan terbang dari tanah Ukraina? Apakah Israel melakukan semua ini tanpa sedikit pun bisikan informasi atau kecurigaan di pihak Ukraina?”

Pelanggaran Hukum

Mossad punya catatan buruk melakukan aksi-aksi pelanggaran hukum di negeri orang. Salah satunya adalah pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Mahmoud Al-Mabhouh, di sebuah hotel di Dubai, tahun lalu. Pada 1960, secara sepihak Mossad juga menculik penjahat perang Nazi Adolf Eichmann dari Argentina. Lalu, pada 1986, agen-agen Zionis menculik Modechai Vanunu, pembocor rahasia nuklir “Israel”, dari Italia.

Menurut Victor Kattan, pakar hukum internasional dari School of Oriental and African Studies, London University, “Israel” telah melanggar sejumlah hukum hak asasi manusia, karena melakukan semua itu tanpa adanya perjanjian ekstradisi dengan negara-negara dimaksud.

Dalam sebuah akun Facebook, “Free Dirar”, Veronica menulis sebuah pesan yang mencemaskan keselamatan dan kesehatan sang suami di penjara Israel:

"Mikhal Dansiger (mantan pengacara Dirar Abu Sisi) mengatakan kepada saya dalam percakapan telepon hari ini, bahwa Dirar menemui dokter dan kondisi kesehatannya lebih baik. Dirar tidak pernah pergi ke dokter sendiri untuk meyakinkan dirinya bahwa ia dalam kondisi baik. Sebelum penculikan, suami saya tidak pernah mengeluh tentang apa pun, semua tesnya normal. Dia selalu cermat akan kesehatannya. Tapi sekarang setelah ‘petualangan’ dan percakapan ‘hangat’ dan ‘santun’ dengan interogator agen rahasia ‘Israel’, suami saya kini memiliki masalah jantung, tekanan arteri jantungnya meningkat, masalah perut dan empedu, serta masalah batu ginjal.

Cinta saya bagi tanah air anak-anak saya (Gaza), suami saya, adalah tanpa syarat." (sumber: znet, tikun olam)

Presiden-presiden AS: Perang...Perang! Di mana pun. Bagaimanapun.

noreply@blogger.com (Jemala Gembala) — Wed, 23 Mar 2011 04:57:00 +0000

Ini menjadi semacam adendum tidak tertulis dalam deskripsi kerja Presiden AS: Nyatakan perang! Di mana pun. Bagaimanapun.
Bagi Presiden Ronald Reagan pada 1986, ini adalah serangan familiar terhadap musuh yang familiar pula--Muammar khadafi. Reagan mengumumkan bahwa AS akan mengambil tindakan pada 14 April 1986.

“Meskipun kami sudah memperingatkannya berulangkali, Khadafi tetap melanjutkan kebijakan intimidasinya, upaya-upaya terornya tanpa henti,” kata Reagan dalam pidatonya kepada publik AS. “Dia (Khadafi) menganggap Amerika akan pasif. Anggapannya itu salah.”

Rupanya, begitu juga yang terjadi terhadap Saddam Hussein. Menurut Presiden George HW Bush dalam pidatonya di televisi pada 16 Januari 1991, perang terhadap Saddam dilakukan tanggapan atas konflik yang telah dimulai pada Agustus 1990, “ketika diktator Irak itu menginvasi tetangganya yang kecil dan tak berdaya.”

“Dua jam lalu, angkatan udara sekutu mulai menyerang sasaran-sasaran militer di Irak dan Kuwait,” demikian kata Bush Senior dalam pidatonya.

Bagi penggantinya Presiden Bill Clinton, target itu Slobodan Milosevic, Presiden Serbia dan Yugoslavia.

“Rakyat Amerika, saat ini angkatan bersenjata kita bergabung dengan sekutu-sekutu NATO kita dalam serangan udara terhadap pasukan Serbia bertanggung jawab atas kebrutalan di Kosovo,” kata Clinton pada 24 Maret 1999.

Presiden George W Bush mengatakan pada Maret 2003 bahwa perang atas Irak dilakukan karena ada senjata pemusnah massal yang mengancam dunia, dan serangan akan dilakukan dalam waktu singkat dan terbatas.

“Atas perintah saya, pasukan koalisi telah mulai menyerang sasaran-sasaran militer terpilih dan penting untuk melemahkan kemampuan Saddam Hussein dalam berperang,” kata Bush.

Banyak rakyat Amerika berpikir bahwa semua ini akan berakhir di sana, terutama setelah sikap anti-perang yang ditunjukkan Presiden Barack Obama dalam kampanyenya.

Tapi sekarang…

Obama berbicara sehari setelah Dewan Keamanan PBB meloloskan resolusi untuk memberlakukan zona larangan terbang di atas Libya. Dia mengatakan resolusi itu seruan untuk mengakhiri kekerasan di Libya.

Dia mengatakan bahwa resolusi itu telah “memberikan kewenangan bagi penggunaan kekuatan dengan komitmen eksplisit untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan dalam menghentikan pembunuhan, dan menegakkan zona larangan terbang di atas Libya.”

Setidaknya ada dua kesamaan mencolok berkaitan dengan penggunaan kekuatan oleh para presiden AS:

tidak pernah dalam rangka merespon serangan militer, atau bahkan ancaman serangan, terhadap AS sendiri;
tidak pernah perang yang dinyatakan secara resmi.

Di Balik Bencana Nuklir Jepang Pasca Gempa-Tsunami Sendai (2)

noreply@blogger.com (Jemala Gembala) — Tue, 22 Mar 2011 13:18:00 +0000

Stuxnet Menginfeksi Fukushima?

Per 22 Maret 2011, Badan Energi Atom International (IAEA) mengumumkan bahwa level radiasi dalam radius 20 km dari PLTN No. 1 Fukushima (Fukushima Daiichi) telah mencapai 1.600 kali dari level normal. Data yang dikumpulkan IAEA menunjukan bahwa level radiasi 161 microsievert per jam telah terdeteksi di kota Namie, Fukushima Prefektur.

Sebab utama kesulitan para operator PLTN Fukushima Daiichi mengendalikan reaktor-reaktornya hingga kini masih gelap. Problem pertama menyusul terjadinya gempa dilaporkan adalah berupa kegagalan sistem “automatic shutdown” pada beberapa reaktor, sejak pompa-pompa air pendingin reaktor tidak berfungsi dan katup-katup tidak terbuka meski baterai masih berfungsi.

Uniknya, pola kegagalan sistemik itu mirip dengan yang ditimbulkan oleh Stuxnet pada Reaktor Nuklir Busher di Iran.

Stuxnet? Makhluk apakah dia?

Berikut ini kira-kira Wikipedia menjelaskan.

Stuxnet adalah worm komputer Windows yang ditemukan pada Juli 2010. Ia menargetkan perangkat-perangkat lunak dan peralatan industri. Ia adalah malware pertama yang pernah ditemukan mampu memata-matai dan menyabotase sistem industry, dan yang pertama menyertakan programmable logic controller (PLC).

Worm ini awalnya menyebar tanpa pandang bulu, dan juga meliputi muatan malware yang dirancang sangat khusus untuk menargetkan secara khusus sistem Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) milik perusahaan Jerman Siemens yang dikonfigurasi untuk mengendalikan dan memantau proses industri yang spesifik.

Stuxnet dilaporkan menargetkan lima lembaga di Iran, dengan kemungkinan target adalah infrastruktur pengayaan uranium di Iran. Symantec mencatat pada Agustus 2010 bahwa 60% dari komputer yang terinfeksi Stuxnet di seluruh dunia adalah di Iran. Worm ini menyebabkan kerusakan pada program nuklir Iran, yang menggunakan peralatan Siemens yang diperoleh secara klandestin. Kaspersky Labs menyimpulkan bahwa serangan canggih ini hanya bisa dilakukan “dengan dukungan negara”, dan berspekulasi bahwa Israel mungkin terlibat di dalamnya.

Di bawah ini adalah penjelasan dari New Scientist tentang Stuxnet:

...ini adalah bentuk pertama dari malware yang sejauh ini mampu memasuki jenis komputer yang mengendalikan mesin di jantung industri, memungkinkan hacker untuk mengambil kendali ... Dalam skenario terburuk, sistem keselamatan bisa dimatikan pada pembangkit listrik tenaga nuklir...

...peralatan yang digunakan dalam proses industri dikendalikan oleh sistem, yang terpisah dan total yang disebut programmable logic controller (PLC) yang menjalankan perangkat lunak supervisory control and data acquisition (SCADA).

Stuxnet mengeksploitasi empat kerentanan di dalam Microsoft Windows untuk memberikan hacker kemampuan jarak jauh dalam menyuntikkan kode berbahaya ke PLC yang dibuat oleh konglomerasi elektronika Jerman Siemens.

Seorang blogger Mike Rivero pada WhatReallyHappened mengajukan perkiraan skenario terburuk sebagai berikut.

Israel dan AS membuat Stuxnet.

Stuxnet ini digunakan untuk menghancurkan stasiun tenaga nuklir Iran.

Tapi Stuxnet lari dari target yang diinginkan dan menyebar ke seluruh Asia!

Stuxnet ditemukan di Jepang Oktober 2010, mungkin masih menyebar dan telah menyabotase pembangkit listrik tenaga nuklir Jepang.

Stuxnet menagetkan perangkat lunak pengendali buatan Siemens.

Kepala IAEA baru bulan lalu memperingatkan bahwa Stuxnet bisa menjadi ancaman bagi semua stasiun tenaga nuklir di seluruh dunia!

Fukushima menggunakan perangkat pengendali Seimens yang menjadi sasaran Stuxnet!

Jika ini benar, maka pertanyaannya adalah: apakah kita semua akan di-hacked sampai mati oleh Israel?

Di Balik Bencana Nuklir Jepang Pasca Gempa-Tsunami Sendai (1)

noreply@blogger.com (Jemala Gembala) — Mon, 21 Mar 2011 09:46:00 +0000

“The Good News Guys”

Oleh Yoichi Shimatsu
Mantan Editor Japan Times Weekly

SETELAH pertemuan tingkat tinggi yang diadakan oleh Perdana Menteri, lembaga-lembaga berwenang Jepang tidak lagi merilis laporan independen tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pejabat tingkat atas. Sensor terus dilakukan menyusul penerapan Pasal 15 UU Darurat. Pembungkaman resmi terhadap berita-berita buruk adalah cara yang sopan untuk meyakinkan publik. Menurut Menteri Sekretaris Kabinet, Yukio Edano, panas reaktor sedang diturunkan dan tingkat radiasi turun. Kontainer reaktor Unit 1 tidak retak meskipun ledakan telah menghancurkan bangunannya. Ledakan tidak terjadi dari reaktor.

Jadi apa yang menyebabkan ledakan yang menghancurkan atap dan dinding dari beton bertulang? Tidak ada penjelasan.

Ya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika warga hanya tinggal di dalam rumah, matikan pendingin udara mereka dan jangan bernapas dalam-dalam. Semua orang kembalilah tidur!

Kebocoran radiasi di PLTN Fukushima No.1 kini resmi ditetapkan telah mencapai skala “4” pada skala 7 internasional.

Cukup untuk Berita Baik

WALIKOTA Tsuruga, tempat reaktor Monju penghasil plutonium yang pernah bermasalah di Prefektur Fukui, tidak menerima begitu saja penjelasan Tokyo yang lemah mengenai ledakan di PLTN No. 1 Fukushima dan menuntut Badan Keselamatan Industri Nuklir untuk melakukan investigasi menyeluruh sesegera mungkin.

Sebuah tim dokter spesialis dari Institut Kesehatan Radiologi Nasional, yang diterbangkan dengan helikopter dari Chiba ke pusat kejadian, sekitar 5 km dari PLTN No.1, menemukan penyakit radiasi pada tiga penduduk dari 90 warga yang dijadikan sampel. Dalam semalam jumlah “hibakusha” (istilah Jepang untuk menyebut korban radiasi nuklir) sipil melonjak menjadi 19 orang, tetapi dalam jumlah lain disebutkan 160 orang. Zona evakuasi telah melebar jauh dari 10 km hingga 20 km.

Reaktor ketiga, yakni Unit 6, telah kehilangan sistem pendinginannya dan mengalami pemanasan berlebih (overheating) bersama dengan Reaktor 1 dan 2.

PLTN No. 2 Fukushima, lebih jauh ke selatan, masih dikelilingi oleh dinding keheningan meski pada saat yang sama evakuasi dilaporkan terus dilakukan.

Tim Pemadam Kebakaran memompakan air laut ke dalam tiga reaktor PLTN No. 1 Fukushima yang mengalami overheating. Pasokan air tawar yang wajib hilang, mungkin akibat sapuan gelombang tsunami. Seorang pakar nuklir Amerika telah menyebut tindakan keputusasaan ini setara dengan “Hail Mary Pass” ... (istilah American Football yang berkaitan dengan lemparan panjang sia-sia yang dilakukan menjelang pertandingan berakhir).

Jadi, Perdana Menteri Naoto Kan harus berharap bahwa komunitas kecil dari Kristen Jepang untuk berdoa. Karena sekarang, Jepang dan sebagian besar dunia menjalani hidup dengan berdoa.

Para Pemain, bukan Pendoa

AMERIKA SERIKAT: Gedung Putih mengirimkan sebuah tim untuk berkonsultasi dengan sekutu ramahnya dari pemerintahan Naoto Kan. Alih-alih mengirim ahli dari Departemen Energi, Badan Keselamatan Nuklir, dan Departemen Kesehatan, Presiden Obama malah mengirimkan perwakilan dari USAID, yang merupakan samaran bagi CIA.

Kehadiran para paranoid gagap ini justu semakin memastikan kecurigaan adanya upaya menutup-nutupi di tingkat atas. Mengapa CIA khawatir akan bencana ini?

Ada beberapa pertimbangan keamanan, seperti “musuh-musuh” regional Pyongyang, Beijing, dan Moskow yang mungkin mengambil keuntungan dari krisis ini. Namun sebaliknya, China dan Rusia malah menawarkan bantuan sipil.

Kedua, untuk mengoordinasikan kampanye publik pro-Amerika yang disinkronisasikan dengan upaya bantuan AS dari USS Ronald Reagan berbahan bakar nuklir. Banyak orang Jepang mungkin sebenarnya khawatir dengan keberadaan kapal itu di lepas pantai. Ini mengingatkan mereka akan kampanye pemboman dalam sebuah perang besar, dan helikopter-helikopter AS yang bergemuruh di udara seolah Sendai adalah Da Nang Vietnam pada 1968.

Seluruh latihan “bantuan” ini berbau pekerjaan yang bertujuan untuk menjaga eksistensi pangkalan militer AS di Okinawa dan diam-diam di sebuah lapangan tembak Pasukan Bela Diri Jepang di kaki Gunung Fuji.

Ketiga, untuk memastikan keamanan Misawa Air Force Base di Prefektur Aomori yang dilanda gempa. Misawa merupakan pusat peperangan elektronik dan spionase berteknologi tinggi AS di Asia Timur dengan armada P-3 Orion (pesawat anti kapal selam dan pengintai) serta antena mata-mata ECHELON.

China: Berbeda dengan motif tersembunyi Washington, China dalam sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya telah mengirimkan sebuah tim darurat ke Jepang. Tanpa diketahui dunia, China memiliki keahlian terkemuka di dunia dalam hal mengatasi kebocoran nuklir dan memblokir kebocoran radiasi di tambang uranium dan pabrik nuklir militer mereka. Pada 2003 diketahui di Pusat Penelitian Geologi di wilayah pegunungan yang kaya uranium, Altai, Xinjiang, seorang ilmuwan mengungkapkan secara “off the record” bahwa China mengembangkan campuran mineral yang dapat menghalangi radiasi “lebih dari 90 persen, nyaris secara total” . Ketika ditanya mengapa lembaganya tidak mengomersialkan formula mereka, ia menjawab: “Kami tidak pernah memikirkan hal itu.”

Rusia: Moskow juga menawarkan bantuan tanpa syarat, meskipun tengah terjadi konflik teritorial berkelanjutan dengan Jepang di empat pulau sebelah utara. Angkatan Udara Rusia, dari pangkalan di Kamchatka dan Kuriles, dapat memainkan peran kunci dalam menyemai awan untuk mencegah partikel radioaktif melayang di udara ke Amerika Serikat.

Amerika harus belajar bagaimana bertindak sebagai pemain tim di sebuah komunitas internasional, apalagi sekarang kehidupan anak-anak mereka sendiri akan dipertaruhkan jika terjadi kehancuran total di Fukushima.

Soros Salah. Republik Islam akan Bertahan dan Mendapatkan Manfaat dari Kebangkitan Arab

noreply@blogger.com (Jemala Gembala) — Tue, 01 Mar 2011 03:52:00 +0000

Analisis Menarik dari Duo Leverett!!!

Oleh Flynt Leverett dan Hillary Mann Leverett

Kami akan mengambil taruhan yang disodorkan oleh kapitalis-miliarder George Soros kepada Fareed Zakaria dari CNN minggu ini, bahwa “rezim Iran tidak akan bertahan dalam waktu setahun”. Sebenarnya, kami ingin meningkatkan taruhan bahwa tidak hanya Republik Islam akan tetap bertahan sebagai pemerintah Iran dalam waktu satu tahun, tetapi satu tahun dari sekarang, keseimbangan pengaruh dan kekuatan di Timur Tengah akan condong secara lebih jelas kepada Iran daripada yang sudah-sudah.

Persis satu dekade silam, menjelang serangan 9/11, Amerika Serikat telah membudidayakan apa yang kerap disebut oleh para pembuat kebijakan Amerika sebagai “kamp moderat” yang kuat di kawasan tersebut, meliputi negara-negara yang relatif berhasil dijerumuskan ke dalam “perundingan damai” dengan Israel dan kerjasama strategis dengan Washington, yaitu Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan negara-negara Teluk Persia lainnya, serta Maroko, Tunisia, dan Turki. Di sisi lain, Republik Islam (Iran) memiliki aliansi pada tataran tertentu dengan Suriah, serta hubungan dengan kelompok-kelompok militan yang relatif kecil seperti Hamas dan Hizbullah. Sementara negara-negara “radikal” lainnya seperti Irak di bawah Saddam Hussein dan Libya di bawah Muammar al-Qaddafi bahkan jauh lebih terisolasi.

Sebagai akibat dari perang Irak, runtuhnya proses perdamaian Arab-Israel, dan beberapa manuver diplomasi yang cukup cerdik oleh Iran serta sekutu-sekutu regionalnya, keseimbangan pengaruh dan kekuatan di Timur Tengah telah bergeser secara signifikan melawan Amerika Serikat. Skenario untuk “menyapih” Suriah dari Iran semakin menjadi fantasi karena hubungan Damaskus dan Teheran justru menjadi semakin strategis secara kualitas. Turki, di bawah Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), telah mencatat kebijakan luar negeri yang benar-benar independen, termasuk kemitraan strategis konsekuensial dengan Iran dan Suriah. Hamas dan Hizbullah, yang disahkan oleh keberhasilan mereka dalam pemilu, telah muncul sebagai aktor politik yang penting di Palestina dan Lebanon. Maka, semakin kecillah kemungkinan bahwa Irak pasca-Saddam akan menjadi aset strategis yang berarti bagi Washington dan semakin besar kemungkinan bahwa hubungan Baghdad paling penting adalah dengan Iran, Suriah, dan Turki. Dan, semakin tampak pula bahwa sekutu-sekutu AS seperti Oman dan Qatar berupaya menyelaraskan diri mereka dengan Republik Islam dan anggota-anggota lainnya dari “blok perlawanan” di Timur Tengah pada isu-isu high-profile di arena Arab-Israel—seperti ketika emir Qatar terbang ke Beirut seminggu setelah perang Lebanon 2006 untuk menjanjikan bantuan rekonstruksi besar-besaran bagi basis Hizbullah di bagian selatan dan secara terbuka membela perlawanan Hizbullah serta memuji kemampuan militernya.

Bahkan pada masa pemerintahan Obama, keseimbangan pengaruh dan kekuatan regional telah bergeser lebih jauh lagi dari Amerika Serikat dan condong kepada Iran serta sekutunya. Republik Islam terus memperdalam aliansinya dengan Suriah dan Turki serta memperluas pengaruhnya di Irak, Lebanon, dan Palestina. Jajak pendapat publik, misalnya, terus menunjukkan bahwa para pemimpin kunci dalam “blok perlawanan” Timur Tengah—Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad, Presiden Suriah Bashar Assad, Hassan Nasrallah dari Hizbullah, Khaled Mishaal dari Hamas, dan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan—sangat populer di seluruh kawasan daripada rekan-rekan mereka dalam kubu “rezim aliansi AS” di Yordania, Otorita Palestina, dan Arab Saudi.

Dan, sekarang, pemerintahan Obama berdiri tanpa daya ketika kesempatan-kesempatan baru bagi Teheran untuk mengatur ulang keseimbangan regional muncul di Bahrain, Mesir, Tunisia, Yaman, dan mungkin di tempat-tempat lain. Jika rezim-rezim politik Arab “pro-Amerika” yang saat ini sedang menghadapi tentangan dan dijatuhkan oleh gerakan-gerakan protes yang signifikan menjadi lebih mencerminkan suara populasi mereka, maka mereka tidak akan ragu untuk mengurangi—atau setidaknya menjadi kurang antusias—kerjasama strategis dengan Amerika Serikat. Dan, jika rezim-rezim “pro-Amerika” ini tidak digantikan oleh rezim Islam yang didominasi kelompok Salafi, maka pemerintahan-pemerintahan Arab yang muncul dari kekacauan ini mungkin setidaknya akan menerima pesan Iran tentang “perlawanan” dan kemandirian dari Israel serta Barat.

Tentu saja, setiap pemerintahan di Kairo yang sedikit lebih representatif daripada rezim Hosni Mubarak tidak akan bersedia untuk tetap berkolaborasi dengan Israel dalam melanjutkan blokade Gaza atau untuk terus berpartisipasi dalam program penahanan rahasia CIA yang membawa kembali orang Mesir ke Mesir hanya untuk disiksa. Demikian juga, setiap tatanan politik di Bahrain yang menghormati realitas mayoritas penduduk Syiah di negara itu akan tegas menentang penggunaan wilayahnya sebagai basis bagi aksi militer AS terhadap kepentingan Iran.

Dalam beberapa tahun ke depan, semua perkembangan ini bahkan akan lebih menggeser keseimbangan regional untuk menjauh dari Amerika Serikat dan condong kepada Iran. Jika Yordania—sebuah negara klien AS yang setia—juga ikut bermain selama periode ini, maka ia akan condong lebih jauh ke arah Iran.

Terhadap hal ini, Soros, elit Amerika lainnya, media, dan pemerintahan Obama, berkeyakinan bahwa gelombang kebangkitan massa yang menurunkan satu demi satu sekutu AS di Timur Tengah sekarang akan juga menjatuhkan pemerintahan Republik Islam—dan juga mungkin pemerintahan Assad di Suriah. Keyakinan ini lebih terlihat sebagai kemenangan angan-angan daripada sebuah analisis yang mendalam.

Banyak dari para pelaku yang sama, tentu saja, bekerja keras untuk cukup terlibat dalam hiruk-pikuk setelah Pemilu Presiden Juni 2009 di Republik Islam Iran. Selama berbulan-bulan, kita mengalami klaim-klaim yang benar-benar tak beralasan bahwa pemilu telah “dicuri” dan bahwa Gerakan Hijau akan menyingkirkan rezim Iran. Seperti juga Soros pada hari ini, banyak pakar memprediksi kematian Republik Islam pada 2009 atau 2010 seraya membuat kerangka-kerangka waktu dalam berbagai prediksi mereka—yang semuanya, menurut pengetahuan terbaik kami, telah berlalu tanpa terjadinya ledakan dalam sistem Iran. (Tapi jangan khawatir tentang dampak buruk dari malpraktek mengerikan tersebut terhadap karir mereka yang membuktikan diri tidak kompeten dalam analisis Iran. Pada hari ini, dalam Amerika yang bebas dari akuntabilitas, para “pakar” Iran yang begitu salah dalam analisis tentang Gerakan hijau pada 2009 dan 2010 itu telah kembali lagi.)

Sejak hari-hari pertama setelah pemilihan presiden Iran 2009, kami menunjukkan bahwa Gerakan Hijau tidak bisa berhasil dalam menjatuhkan Republik Islam, karena dua alasan dasar: gerakan ini tidak mewakili mayoritas masyarakat Iran dan mayoritas Iran masih mendukung gagasan tentang Republik Islam. Dua faktor tambahan bermain pada hari ini, yang membuat semakin tidak mungkin bagi mereka yang mengorganisasi demonstrasi sporadis di Iran selama seminggu terakhir akan dapat mengatalisasi “perubahan rezim” di sana.

Pertama, apa yang tersisa dari Gerakan Hijau hanyalah bagian yang lebih kecil daripada masyarakat Iran dibandingkan dengan gerakan itu pada musim panas dan musim gugur 2009. Kegagalan para calon presiden yang kalah, Mir Hossein Mousavi dan Mehdi Karroubi, untuk membuktikan pernyataan mereka tentang kecurangan pemilu dan peran penting Gerakan Hijau dalam demonisasi Barat terhadap Republik Islam sejak Juni 2009 tidaklah berfungsi positif bagi orang Iran di dalam Iran. Itu sebabnya, misalnya, mantan Presiden Mohammad Khatami diam-diam berupaya menjauhkan diri dari apa yang tersisa dari Gerakan Hijau—hal yang sama akan dilakukan setiap politikus reformis yang masih ingin memiliki masa depan politik di Republik Islam. Sebagai hasil dari salah perhitungan yang fatal oleh para pemimpin oposisi, mereka yang ingin mencoba lagi untuk mengorganisasi sebuah gerakan massa melawan Republik Islam memiliki peluang yang jauh lebih kecil daripada potensi yang mungkin bisa dimobilisasi. Ini jelas bukan potensi kemenangan, bahkan di era Facebook dan Twitter seperti sekarang ini.

Kedua, upaya untuk memulai kembali protes di Iran berlangsung pada saat kesempatan strategis terlihat nyata bagi Teheran di Timur Tengah. Keseimbangan regional bergeser, dengan cara yang berpotensi amat menentukan, dalam mendukung Republik Islam dan melawan Amerika. Dalam konteks ini, seruan Mousavi dan Karroubi kepada pendukung mereka untuk turun ke jalan pada 14 Februari—hanya tiga hari setelah pemerintahan Obama mengeluarkan desakan tersendiri bagi orang Iran untuk memberontak melawan pemerintah mereka dan ketika Obama dan tim keamanan nasionalnya terhuyung-huyung lantaran hilangnya Mubarak, sekutu lama Amerika di Mesir—adalah sebuah kesalahan luar biasa.

Rakyat Iran tidak akan mengakui orang-orang yang mereka anggap berkerja melawan kepentingan nasional sebagai kampiun politik. Dua dari rival paling menonjol kubu konservatif Ahmadinejad—mantan Presiden Ali Akbar Hashemi Rafsanjani dan mantan komandan Garda Revolusi dan kandidat presiden Mohsen Rezai—secara terbuka dan mengkritik Mousavi dan Karroubi atas tindakan dan pernyataan terbaru mereka. Ketua Parlemen Ali Larijani, rival lain Ahmadinejad, mengatakan bahwa Parlemen mengutuk aksi agitasi menyesatkan dari Zionis, Amerika, anti-revolusioner, dan anti-nasional, tuduhan yang mengarah kepada kedua pemimpin Gerakan Hijau yang menurutnya telah jatuh ke dalam perangkap yang dirancang Amerika.

Upaya-upaya AS untuk campur tangan dalam politik internal Republik Islam biasanya kurang bijaksana dan seringkali menjadi bumerang. Namun, kinerja pemerintahan Obama menetapkan standar baru dalam hal ini. Di antara konsekuensi lainnya, inisiatif pemerintah Obama terbaru untuk memprovokasi kerusuhan di Iran akan menempatkan apa yang tersisa dari kubu reformis dalam politik Iran pada kerugian yang lebih besar menjelang pemilihan parlemen tahun depan dan pemilu presiden berikutnya pada 2013. Kubu reformis sekarang dalam bahaya karena dikaitkan dengan gerakan oposisi yang semakin terpinggirkan dan terdiskreditkan karena secara efektif melakukan kehendak Amerika.

Pada tingkat yang lebih strategis, pendekatan pemerintahan Obama pasca-Ben Ali dan pasca-Mubarak bagi Iran telah menempatkan kepentingan AS dalam bahaya yang serius. Hal ini berisiko hilangnya kemungkinan berhubungan secara konstruktif dengan Republik Islam yang semakin berpengaruh. Lebih luas, pada saat dimana Amerika Serikat perlu mengetahui bagaimana berhubungan dengan tatanan politik dan gerakan-gerakan Islam yang benar-benar independen, yang merupakan pengganti paling mungkin bagi otokrasi “pro-Amerika” di Timur Tengah, pendekatan pemerintah Obama kepada Iran malah mengambil arah sebaliknya.

Amerika Serikat menghadapi tantangan serius di Timur Tengah. Posisi strategisnya di bagian penting dari dunia ini terus mengikis di depan mata kita. Terlibat dalam fantasi tentang perubahan rezim di Iran hanya akan membuat situasi menjadi lebih buruk.(www.foreignpolicy.com)

Flynt Leverett adalah peneliti senior di New America Foundation Washington, DC., dan seorang profesor di Pennsylvania State University School of International Affairs. Dari Maret 2002 hingga Maret 2003, dia menjabat sebagai direktur senior untuk urusan Timur Tengah pada Dewan Keamanan Nasional AS. Sebelumnya, ia adalah seorang ahli kontraterorisme di Departemen Luar Negeri AS Bagian Perencanaan Kebijakan, dan sebelum itu ia menjabat sebagai seorang analis senior CIA selama delapan tahun.

Hillary Mann Leverett adalah CEO Strategic Energy and Global Analysis (STRATEGA), sebuah konsultan risiko politik. Pada September 2010, dia menjabat sebagai dosen dan peneliti senior pada Yale University’s Jackson Institute for Global Affairs.