Blog Berita Alternatif

Fakta-Fakta Kemunafikan Polri dalam Mengasuskan Bibit dan Chandra

noreply@blogger.com (Jemala Gembala) — Tue, 03 Nov 2009 12:07:00 +0000

Pendahuluan

Erry Riyana Hardjapamekas, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2003-2007 meminta kepada polisi agar dirinya ditetapkan sebagai tersangka serta ditahan. Ia mengaku pernah melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan dua pimpinan KPK nonaktif, Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah. Permintaan itu telah disampaikannya melalui surat yang ditujukan kepada Kabareskrim Komjen Susno Duadji pada 30 Oktober 2009.

Menurut dia, sebagian besar pimpinan KPK termasuk mantan pimpinan pernah melakukan hal serupa yaitu mengeluarkan perintah pencekalan dan pencabutan pencekalan terkait proses penyelidikan dan penyidikan di KPK secara individual maupun kolektif. “Sehingga layak ditetapkan sebagai tersangka,” katanya. Jika polisi konsisten dengan kebijakan hukum, ia bersedia ditahan karena menjalankan tugas sebagai pimpinan sesuai UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK. (Kompas)

Apa yang disampaikan oleh Pak Erry merupakan pernyataan yang tegas sekaligus sindiran tajam kepada Polri. Jika pimpinan KPK terdahulu pernah melakukan perbuatan yang serupa, mengapa mantan pimpinan KPK 2003-2007 tidak dijadikan tersangka dan ditahan?

Tindakan melakukan pencekalan, pencabutan pencekalan untuk proses penyidikan merupakan wewenang penuh oleh pimpinan KPK selama alasan cekal/cabut cekal harus dapat dipertanggungjawab secara hukum dan tidak melanggar hak asasi manusia. Bahkan selama menjabat sebagai pimpinan KPK 2003-2007, Pak Erry dalam wawancara di Metro TV mengaku bahwa dirinya juga seperti mantan pimpinan KPK lainnya pernah membuat keputusan baik secara individual maupun kolektif (bersama 1, 2, 3 atau 4 pimpinan lainnnya). Hal ini terjadi karena tugas yang besar (banyak) dan mobilitas yang tinggi, maka untuk menghadirkan kelima pimpinan untuk setiap keputusan (dari kecil hingga besar) menjadi kendala besar. Ini menjadi persoalan dilematis atas definisi ‘kolektif’ seperti dalam UU KPK.

Saya katakan dilematis karena tugas yang diemban KPK sangatlah besar dan banyak. Kasus korupsi yang harus ditangani bertumpuk. Satu kasus demi satu kasus terus muncul, sedangkan penyelesaian kasus selalu menghadapi kendala untuk menghadirkan bukti valid sebanyak mungkin. Dengan adanya definisi “kolektif’ dalam UU 30/2002, maka secara langsung telah membatasi kewenangan pimpinan KPK agar tidak menggunakan sewenang-wenang demi kepentingan pribadi/golongan.

“Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (red: 1 ketua + 4 wakil) bekerja secara kolektif” – (Pasal 21 Ayat (5) UU 30 Tahun 2002 tentang KPK)

Atas Nama Penegakan Hukum?

Baik Chandra M Hamzah maupun Bibit Samad Rianto membuat keputusan secara individu dalam penetapan cekal dan cabut cekal masing-masing kepada Anggoro Widjaja dan Joko Tjandra. Menurut persepsi pihak kepolisian, Chandra dan Bibit telah melakukan pelanggaran penyalahgunaan. Meskipun alasan mencekal Anggoro Widjaja dalam kasus SKRT dan mencabut cekal Joko Tjandra dalam kasus Artalyta Suryani sudah tepat dalam ranah pemberantasan tindak pidana korupsi, namun pihak kepolisian merasa sangat berkeberatan dan merasa janggal. Sebagai penegak hukum, Polisi ingin menegakkan UU 30 Tahun 2002 tegak berdiri secara sempurna di muka bumi Indonesia tanpa kecuali.

Dari sisi ini, saya sangat salut dan menaruh hormat besar kepada Polri yang sudah begitu cermat, telaten dan tegas menegakan hukum sampai hal-hal terkecil, hal-hal mendetail pada UU 30 tahun 2002. Bahkan Polri juga ingin menegakkan UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor yakni Pasal 23 : “Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 6 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000 dan paling banyak Rp. 300.000.000.“. Dengan matanya yang tajam, Polri menilai bahwa B&C melanggar pasal 421 KUHP : “Seorang pejabat yang dengan menyalahgunakan kekuasaanya memaksa seseorang melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.“

Jika kita melihat usaha ini, maka sungguh mulialah polisi itu. Sungguh mulialah pak Susno Duadji. Sungguh mulia pula Pak Bambang Hendarso Danuri, meskipun memberi keterangan tidak benar. Sungguh mulia pula pak Nanan Sukarna meskipun data yang disampaikan ke publik berbeda dengan realitas. Sungguh mulia juga tim Bareskrim Polri yang memberi pelajaran bagi B&C yang turut serta mempidana mantan Kapolri Rusdihardjo dalam kasus pungli kepada TKI&TKW di Kedubes RI Malaysia.

Fakta dan Keanehan

Fakta yang nyata adalah Bibit Samad Rianto melakukan pencabutan cekal pada Joko Tjandra karena sebelumnya KPK memperkirakan terjadi aliran USD 1 juta (Rp 10 miliar) dari Joko Tjandra kepada Arthalyta Suryani. Namun ternyata dana Rp 10 miliar dari Joko Tjandra, sang buronan koruptor ini mengalir ke Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian (YKDK) milik Mars. (Purn) TNI Djoko Suyanto, Mantan Kapolri Jend (Purn) Sutanto, dan mantan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dan mantan Ketua KADIN MS Hidayat. Djoko Suyanto sendiri merupakan Wakil Ketua Kampanye SBY-Boediono, dan entah kebetulan atau tidak YKDK mulai beraktivitas (kegiatan sosial) di Januari 2009, tepat bersamaan dengan gencarnya iklan Demokrat-SBY pada periode sama hingga Juli 2009.

Entah kebetulan atau tidak, entah balas budi atau profesional, SBY memasukan keempat-empat petinggi yayasan YKDK dalam Kabinet SBY-Boediono 2009-2014. Djoko Suyanto diangkat menjadi Menko Polhukam, Sutanto diangkat menjadi Kepala BIN, Purnomo Y diangkat menjadi Menteri Pertahanan dan MS Hidayat diangkat menjadi Menteri Perindustrian. Lengkap sudah 4 menteri kita merupakan orang-orang yang bertanggungjawab pada pengelolaan aliran dana US 1 juta dolar dari Joko Tjandra, sang koruptor yang buron. Dan posisi menteri-menteri sangat strategis dalam ‘pertahanan’ secara politik, hukum maupun ‘keamanan’.

Dibalik itu, ada hal yang menjijikkan yakni Djoko Suyanto yang berusaha untuk tidak tahu bahwa ada aliran Rp 10 miliar (USD 1 juta) dari buronan korupsi Joko Tjandra. “Bukan pribadi, saya tak tahu menahu. Soal dana masuk ke yayasan saya tidak tahu, itu urusan yayasan,” kata Djoko Suyanto saat dihubungi VIVAnews, Kamis 1 Oktober 2009. Kalau cuman Rp 10.000 dan Anda tidak tahu, itu adalah hal wajar tapi ini Rp 10 miliar!!!

Berbeda dengan Bibit Samad Rianto, Wakil Ketua KPK (non-aktif) Chandra M Hamzah justru melakukan pencekalan terhadap Anggoro Widjaja. Anggoro Widjaya merupakan Direktur PT Masaro Anggoro yang menjadi tersangka dalam kasus suap korupsi SKRT di berbagai instansi pemerintahan (dari Departemen Kehutanan hingga Kepolisian). Jika dalam kasus Joko Tjandra ada hal yang aneh, maka kasus Anggoro Widjaja sama anehnya.

Pada 22 Agustus 2008, Chandra M Hamzah atas nama KPK melayangkan surat cekal terhadap Anggoro Widjaja. Setelah penyusutan yang lebih lengkap selama hampir 10 bulan, akhirnya pada 19 Juni 2009, Anggoro Widjaja resmi menjadi tersangka kasus korupsi ‘kompleks’ (dari sebelumnya terlibat dalam SKRT, lalu terungkap kembali pada kasus lain yakni kasus penyuapan Tanjung Api-Api. Menambah bukti). Ketika masih berstatus tersangka, Pak Susno Duadji alih-alih menemui buronan KPK ini di Singapura pada tanggal 11 Juli 2009. Meskipun tindakan Susno Duadji ini salah, namun petingi Polri melalui Kadiv Humas Polri Nanan Sukarna justru melakukan pembelaan (dengan berkata benar). Nanan membela bahwa Susno tidak bersalah karena status Anggoro sebagai saksi Polri, padahal Anggoro baru dijadikan saksi Polri pada Agustus 2009. Satu kebohongan sekaligus kemunafikan Polri! Ini menjadi awal dari rangkaian fakta- fakta kemunafikan polri yang ingin saya ungkapkan! Mengapa pula Anggoro dan Anggodo tidak pula dijadikan tersangka telah ikut menyuap?

Menilik sebentar kebelakang. Jauh-jauh hari, Ketua MK Mahfud MD atas nama pribadi (bukan a.n lembaga!) lebih melihat bahwa salah atau benarnya prosedur yang dilakukan B&C dalam konteks pengeluaran keputusan cekal dan cabut cekal lebih tepat dibawa ke pengadilan tata negara, bukan pidana. Bisa dikatakan bahwa 90% tindakan yang dilakukan B&C dalam cekal dan cabut cekal pada Joko T dan Anggoro W sudah tepat. Meski kesalahan tetap ada, namun konteknya bukanlah pidana, tapi lebih pada perdata. Sampai saat ini, bukti-bukti dan saksi yang selama ini menjadi andalan polisi telah menyatakan B&C tidak melakukan pemerasan, tidak pula menerima suap.

Sampai uraian disini, maka kita bisa memaklumi bahwa tindakan polisi untuk menetapkan B&C sebagai tersangka penyalahgunaan wewenang atas nama ‘penegak hukum’ tingkat tinggi. Kepolisian sudah memiliki waktu yang begitu banyak dan lenggang untuk menegakkan hukum di negeri ini sehingga bisa begitu semangat dan giat mencari kesalahan para petinggi KPK yang salah prosedural.

Kemunafikan-Kemunafikan Atas Nama Penegakan Hukum

Pihak Bareskrim Polri yang bisa begitu semangat mencari seluk beluk kesalahan dalam bentuk apapun yang dilakukan pimpinan KPK merupakan prestasi besar. Atas inisiatif sendiri, Bareskrim Polri meminta Antasari untuk melaporkan rekannya yang diduga melakukan suap, lalu berubah statusnya menjadi dugaan penyalahgunaan wewenang. Ini merupakan semangat luar biasa dari Bareskrim Polri yang pantang menyerah untuk menindak petinggi KPK yang ‘nakal’.

Atas dasar penegakan hukum yang sempurna, saya akan mendukung penuh tindakan polri menyelidiki dan menahan Bibit dan Chandra ini asal dengan satu catatan. Apa itu?
Jika Polri telah melakukan hal yang sama terhadap kasus-kasus yang kasat mata, yang dampaknya lebih besar bagi bangsa dan negara Indonesia. Sebut saja kasus Lumpur Lapindo, Pembalakan Liar Hutan Riau, Tindak Pidana Pilkada Jawa Timur, Pungli atas Penjualan CD/DVD Bajakan, Perjudian hingga pidana dana kampanye Pilpres 2009 silam. Apakah Polri sudah begitu gentol mencari bukti kesalahan sedetil kasus B&C?

Jika kita telusuri pemberitaan media dan mencari fakta-fakta lapangan atas kasus-kasus seperti saya sebutkan diatas, lalu kita bandingkan dengan kasus B&C, maka hanya ada satu kata yang tepat untuk Polri khususnya Bareskrim Polri : MUNAFIK!. Bareskrim Polri telah terlalu munafik mengasuskan Bibit dan Chandra. Polri mencari kesalahan yang detil dan abu-abu untuk B&C, sementara kasus-kasus besar yang merugikan negara dan bangsa yang besar dan sangat kasat mata tidak ditindak dan follow up segentol kasus B&C. Ha….Kuman di seberang laut nampak, gajah di kelopak mata tidak nampak, peribahasa yang tepat untuk disandangkan kepada segelintir petinggi polri yang terlalu bernafsu dan terlihat munafik.

Untuk menghemat waktu dan membatasi panjang artikel, saya hanya membuat 1 fakta komprehensif kemunafikan Polri yang tidak berusaha mencari fakta-fakta dan bukti kasus-kasus besar serta beberapa fakta tambahan non-komprehensif.

Bareskrim Polri Munafik, Tidak Menindaklanjuti Pelanggaran Pidana Dana Kampanye Pilpres 2009

Dalam UU 42 Tahun 2009 tentang Pilpres 2009, secara jelas menggariskan apa dan bagaimana dana kampanye pasangan calon presiden-wakil presiden dapat diterima, digunakan dan dipertanggungjawabkan. Dalam pasal 96 melarang sumbangan dana kampanye dari perorangan melebihi Rp 1 miliar (ayat 1) dan tidak boleh melebihi Rp 5 miliar dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha non-pemerintah (pasal 2). Untuk pasal 96 ini, pasangan SBY-Boediono dapat dijadikan tersangka karena menerima dana kampanye dari perusahaan afiliasi menyumbang sebesar Rp 8.5 miliar (lebih dari Rp 5 miliar seperti diatur UU) dengan rincian PT Northstar Pasific Investasi (Rp 1 miliar) + PT Northstar Pasific Capital (Rp 1 miliar), PT Sumber Alfaria Trijaya (Rp 3,5 miliar), dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Rp 3 miliar).

Meski datanya sudah jelas, namun polri seperti mati ditelan bumi. Tidak bergeming, tidak ada usaha mencari bukti kesalahan. Tidak ada usaha menyelidiki kasus yang besar ini. Ini bukti kemunafikan polri yang lain, padahal bagi yang melanggar pasal 96 (2) secara jelas akan mendapat sanksi pidana 6-12 bulan dan denda Rp 1 miliar – Rp 5 miliar seperti ditegaskan dalam Pasal 220 UU 42/2008.

Pasal 103 (1) : Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan pihak lain yang berasal dari:
a. pihak asing;
b. penyumbang yang tidak benar atau tidak jelas identitasnya (NPWP);
c………….

Pasal 103 (2) Pelaksana Kampanye yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.

Sanksi Pasal 103 (1) dan 103(2 diatur Pasal 222 (1) dan 222 (2) : pidana 1-4 tahun dan denda 3 kali dari dana yang diperoleh.

Siapa yang melanggar?

Dalam penjelasan UU 42/2008 pasal 103 (1), yang dimaksud dengan “pihak asing” meliputi negara asing, lembaga swasta asing termasuk perusahaan swasta yang ada di Indonesia dengan sebahagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan/atau warga negara asing.

Bila pasal 96 hanya menimpa pada pasangan SBY-Boediono, namun pada pasal 103 semua calon diduga melanggar. Secara tertulis dan laporan komprehensif, Bawaslu sebagai Badan resmi Pengawas Pemilu melaporakn ketiga pasang capres-cawapres kepada instansi polisi untuk diproses. Namun, dasar MUNAFIK, Bareskrim Polri justru men SP3 kasus pelanggaran dana kampanye ini. Salah satu alasan logis mengapa Bareskrim tidak nemindaklanjuti kasus ini karena kasus ini membawa nama penguasa, terutama nama bos-nya SBY-Boediono, disamping Megawati-Prabowo dan JK-Wiranto.

Bagi mereka yang peka dengan penegakkan hukum yang jelas-jelas kasat mata, maka ketika mereka membaca berita di bawah ini, lalu bandingkan dengan usaha Bareskrim Polri yang berusaha mencari kesalahan pimpinan KPK, maka saya berani mengatakan “Bareskrim Polri MUNAFIK“

Bareskrim Mabes Polri menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terkait dugaan pelanggaran dana kampanye atas laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Penghentikan perkara penyidikan menimbulkan kecurigaan, lantaran tanpa ada keterangan jelas dari Bareskrim. Hal itu menyebabkan, Bawaslu kecewa dengan kinerja Kepolisian.

Dalam surat yang ditandatangani Direktur I Keamanan Transnasional Badan Reserse Kriminal Brigadir Jenderal Bachtiar Tambunan itu, kata Tio, tak disebutkan alasan penghentian penyidikan. Surat itu hanya menyebutkan, “Penyidikan dihentikan sejak 2 Oktober 2009 demi hukum,” katanya. (surya)

Megawati-Prabowo : menerima sumbangan dari PT Kertas Nusantara yang 70 persen sahamnya dimiliki oleh pihak asing.
SBY-Boediono : Wakil Ketua dan Bendahara Tim Kampanye SBY-Boediono, yaitu Djoko Suyanto (sekarang jadi Menko Polhukam!) dan Garibaldi Thohir. Djoko dan Garibaldi bertanggung jawab atas revisi perubahan laporan dana kampanye. Dalam laporan pertama, tim kampanye (SBY-Boediono) mengakui menerima sumbangan dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional yang sebagian besar sahamnya juga dimiliki asing. Tapi, belakangan nama BTPN tak muncul dalam laporan yang diserahkan ke kantor akuntan publik.
JK-Wiranto : Ketua dan Bendahara Tim Kampanye JK-Wiranto, yaitu Fahmi Idris dan Solichin Kalla bertanggung jawab atas penerimaan yang tak dicatat dalam laporan dana kampanye Jusuf Kalla-Wiranto.

Sebagai rakyat biasa, saya sangat kecewa. Anda bisa melihat begitu jelas bahwa kasus Prita tidak lebih besar dari kasus pidana miliaran rupiah. Bukti kasus pelanggaran dana kampanye tidak seabu-abu kasus B&C. Apakah hukum hanya suatu permainan? Apakah dua pimpinan KPK sengaja harus ‘dimatikan’ agar mereka tidak menyentuh kasus dana kampanye??? Ataukah ini shock therapy agar KPK nantinya menjadi lemah dalam penyidikan dan penuntutan kasus dana bailout 6.7 Triliun Bank Century?

Kasus pidana dana kampanye Pilpres 2009 yang tidak ditindaklanjuti oleh Bareskrim Polri hanyalah salah satu contoh dari sekian contoh kemunafikan polri dalam memroses hukum yang diskriminatif. Ketika berhubungan kasus para penguasa dan ‘majikannya’, polri hanya bersembunyi dan berkilah ‘tidak ada bukti lanjutan’, dan “batal demi hukum”. Ketika ada pihak yang berjuang untuk membasmi koruptor, justru Bareskrim Polri membantai mereka-mereka.

Selain kasus pelanggaran dana pilpres 2009, ada sejumlah kasus dimana Polri justru tidak berusaha maksimal mencari bukti memidanakan kasus yang sangat kasat mata. Sebut saja kasus Pembalakan Liar di Riau. Ketika Irjen Sutjiptadi, Polisi Pemberani “Sang Visioner” sang Kapolda Riau yang dikenal anti pembalakan liar menjabat, justru ia ditekan oleh pembantu SBY yakni Menhut MS Kaban. Hal ini terjadi karena Irjen Sutjiptadi begitu gentol memroses dan menyelidiki para pelaku (dari pejabat, aparat/polri hingga pengusaha) yang ikut terlibat dalam kasus illegal logging di Riau. Bukan didukung atau diapresiasi, justru Kapolri dengan hitungan bulan memecat (istilah halus: mutasi) beliau dari kursi Kapolda Riau setelah MS Kaban meminta Kapolri untuk memecat. MS Kaban gerah karena Irjen Sutjiptadi telah mengendus keterlibatan pejabat tinggi yang terlibat dalam illegal logging di Riau. Mereka diantaranya adalah Menhut MS Kaban dan Gubernur Riau Rusli Zainal. Apakah mata polri buta atas pembalakan liar di Riau??

Kasus yang serupa menimpa Irjen Polisi Herman SS (Eks. Kapolda Jatim) yang begitu semangat memroses kasus pelanggaran pidana kampanye di Jawa Timur yang membawa klien penguasa. Salah satu kasus yang menjadi perhatian besar masyarakat adalah pengelembungan suara sistematis pilkada Jatim. Meskipun Irjen Pol Herman SS langsung menemukan bukti anak-anak dibawah umur ikut mencoblos pasangan gubernur dari partai penguasa, tetap saja pengganti Irjen Pol Herman SS mengatakan tidak ada bukti. Kasus ini kandas ditangan penguasa. Segelintir petinggi Polri yang berdedikasi akhirnya kandas mengabdi ketika diintervensi oleh petinggi Polri di pusat. Kasus-kasus besar seperti pembalakan liar bukan dicari buktinya, justru orang yang berusaha mencari bukti akhirnya dimutasi. Suatu prestasi yang tidak akan terlupakan!

Kemunafikan Bareskrim Polri semakin menguak taktala kita menemukan cerita lucu polri yang tidak bisa mencari bukti mamadai tindak pidana kasus Lumpur Lapindo. Padahal, pelanggaran SOP dalam pengeboran sudah menjadi salah satu langkah awal polisi untuk memroses kasus hukum. Dan yang pasti, negara telah dirugikan hingga Rp 795 miliar rupiah. Tapi yah begitulah…kroni penguasa.

Selama penegakan hukum dilakukan secara diskriminatif, selama hanya memroses kasus hukum B&C yang abu-abu, sementara kasus dana kampanye Pilpres yang kasat mata tidak ditindaklanjuti, maka kata MUNAFIK pantas dialamatkan kepada pejabat Polri yang sok menegak hukum, terutama pejabat di Bareskrim Polri yang didukung Kapolri beserta jajarannya.

Terus Bertahan dan Berjuang Pak Bibit dan Chandra!
Biar Anda tidak ditahan agar tidak melakuan konferensi pers, Biarlah kami yang membentuk opini masyarakat dan membongkar fakta kemunafikan orang yang berusaha mencari kesalahan ‘aneh’ Anda’.

Jika para tokoh nasional menjamin diri mereka untuk pak B&C, maka saya hanya bisa menjamin bahwa saya bertanggung jawab pada kritik keras saya pada tulisan ini.

Salam Perjuangan,
ech-wan, 31 Oktober 2009

Catatan : Referensi dan sumber tulisan dapat Anda telusuri dari kalimat berwarna biru (seperti tanggal)

Di Nevada, AS Pasang Kuda-kuda Melawan Iran

noreply@blogger.com (Jemala Gembala) — Thu, 22 Oct 2009 02:48:00 +0000

Diplomat Iran boleh saja bertemu dalam pembicaraan tujuh pihak dengan diplomat AS, seraya berharap bagi penyelesaian diplomatik untuk mengakhiri kontroversi atas program nuklir Iran. Namun, di sini, di gurun pasir Nevada, yang disebut salah seorang pejabat senior AS sebagai “miniatur Timur Tengah”, suasananya justru berbeda.

Karena kesamaan medan antara situs pengujian milik Departemen Energi AS di Nevada itu dengan Iran, Pasukan Operasi Khusus AS mengadakan pelatihan di sebuah fasilitas di situs tersebut. Para pejabat berwenang mengatakan bahwa aktivitas pelatihan itu, “tidak benar-benar ada”.

Sumber intelijen di Washington melaporkan di mana fasilitas tersebut berada, menyembul menghadap sebuah pegunungan yang berlokasi di tengah jalan antara lokasi pengujian bom atom Frenchman Flat dan Sedan Crater, situs bawah tanah terbesar bagi pengujian termonuklir yang dilakukan Amerika Serikat. Fasilitas “yang tidak benar-benar ada” itu adalah lokasi dimana tim Pasukan Khusus melakukan pelatihan secara khusus untuk operasi “kontra-proliferasi nuklir” di Iran. Situs Pengujian Nevada memiliki sejumlah fasilitas bawah tanah yang tidak lagi digunakan setelah Amerika mengadopsi moratorium percobaan nuklir pada 1992.

Secara khusus, tim Pasukan Khusus AS itu berlatih dalam apa yang disebut “lingkungan realistis” di lokasi pengujian tersebut, dan menggunakan sistem terowongan dari fasilitas itu untuk menguji hasil penggunaan bom pelebur bunker bawah tanah. Pelatihan ini sangat rahasia tapi tampaknya sebagian dari biaya pelatihan disuplai melalui Anggaran Biro Pengurangan Ancaman yang dimiliki Pentagon.

Sumber intelijen yang sama juga telah mempelajari bahwa Predator dan Reaper yang dikemudikan dari jarak jauh, dua alutsista yang digunakan Angkatan Udara AS, segera menjalani refitting besar-besaran. Upaya ini akan memungkinkan Predator untuk membawa dua rudal Hellfire, lebih banyak daripada yang dapat diangkut pada saat ini. Dan, Reaper akan mampu membawa senjata khusus tambahan di luar perlengkapan senjata yang ada. Senjata khusus itu sebelumnya hanya dapat diangkut oleh jet tempur berawak F-16.

Berlokasi tepat di selatan Situs Pengujian Nevada adalah Pangkalan Udara Creech, dimana program pelatihan bagi pilot-pilot jarak jauh Predator dan Reaper berlangsung. Sumber Departemen Energi AS menyatakan bahwa Situs Pengujian Nevada juga memiliki sebuah pesawat Predator yang telah diperlengkapi dengan sebuah “kotak hitam”. Instrumen itu mampu mendeteksi tanda-tanda pembangunan senjata nuklir, termasuk jejak-jejak uranium yang diperkaya , plutonium, dan tritium, dan dapat diterbangkan secara rahasia ke Iran untuk mengawasi instalasi nuklir Iran.

Administrasi Keamanan Nuklir Nasional AS juga mengoperasikan sistem Sensitive Compartmented Information (SCI) yang berjuluk “Badai Merah”, komputer dengan performa tinggi yang beroperasi dengan kecepatan 280 teraflop. “Badai Merah” adalah salah satu dari dua belas komputer tercepat di dunia, dan digunakan untuk menjalankan tes simulasi terhadap instalasi nuklir Iran dan Korea Utara. Ia mampu mengevaluasi kualitas informasi intelijen yang disuplai oleh sumber-sumber intelijen tertentu, yang tampaknya tidak selalu dianggap akurat.

Predator kontra-proliferasi nuklir yang diterbangkan oleh Situs Pengujian di Nevada bukanlah satu-satunya “program klandestin” yang beroperasi di gurun Nevada. Program lain, dengan kemungkinan tujuan anti-Iran, yang dipentaskan adalah Tonopah Test Range, yang juga dikenal sebagai “Area 52”, yang berlokasi di sebelah utara Nellis Range Test dan Groom Dry Lake, atau fasilitas yang disebut “Area 51”. Setiap pertanyaan yang diajukan tentang “Area 51” selalu dipenuhi dengan jawaban, “tidak tahu atau rahasia.”

“Tentara Tuhan” yang Didukung “Setan Besar”

noreply@blogger.com (Jemala Gembala) — Thu, 22 Oct 2009 02:46:00 +0000

18 Oktober 2009, pukul 8 pagi waktu Iran bagian tenggara, bom itu meledak. Targetnya, “pertemuan persatuan” antara ketua-ketua suku Sunni dan Syiah di Propinsi Sistan-Balusistan yang difasilitasi Garda Revolusi Iran di kota perbatasan Pishin, dekat Sarbaz. Sistan-Balusistan merupakan rumah bagi sebagian besar minoritas Muslim Sunni di Iran.

Tak lama setelah aksi brutal itu, sayap teror Jundullah (tentara tuhan) mengaku bertanggung jawab atas ledakan yang telah merenggut lebih daripada 30 nyawa manusia, termasuk di antaranya enam komandan Garda Revolusi, pasukan elit militer Iran. Sejak empat tahun lalu, setidaknya inilah aksi kesembilan yang dilakukan Jundullah, tak terkecuali serangan bom atas iring-iringan kendaraan Presiden Mahmoud Ahmadinejad pada Desember 2005 yang menewaskan seorang pasukan pengawal.

Meski kerap menewaskan warga sipil Sunni dalam aksi-aksinya, Jundullah yang bernama resmi “Gerakan Perlawanan Rakyat Iran” mengklaim membela kepentingan-kepentingan Muslim Sunni di Iran, negeri mayoritas Muslim Syiah. Abdulmalik Rigi, pria kelahiran 1983, kini ditengarai sebagai sang pemimpin. Jundullah melakukan aksi-aksinya dari basis-basis di wilayah pegunungan Balusistan, perbatasan Pakistan-Iran. Kelompok teror ini juga kerap dihubungkan dekat dengan Al-Qaeda.

Pada 25 Februari 2007, koran Inggris, Telegraph, mengungkapkan bahwa keberadaan Jundullah merupakan bagian dari operasi rahasia Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat CIA. Kebijakan berisiko tinggi ini ditujukan untuk menciptakan destabilisasi di Iran dengan cara mendanai kelompok-kelompok etnis minoritas di negara Persia itu. Iran dihuni etnis minoritas Kurdi di barat, Azeri di baratlaut, Ahwazi di baratdaya, dan Balusis di tenggara.

Pengungkapan ini didukung oleh Fred Burton, bekas pejabat desk anti-teror di Departemen Luar Negeri AS yang mengatakan, “Serangan di dalam wilayah Iran berhubungan dengan upaya AS untuk mendukung dan melatih minoritas-minoritas etnis di Iran untuk mendestabilisasi rezim.”

Brian Ross, reporter investigatif peraih penghargaan dari jaringan pemberitaan AS, ABC News, pada 3 April 2007, melaporkan bahwa dukungan dana Washington kepada Jundullah diambil dari “anggaran rahasia” (classified budget) CIA yang tidak mengharuskan adanya pengawasan Kongres. Dana itu kemudian disalurkan melalui pembelot-pembelot Iran yang memiliki koneksi dengan negara-negara Arab.

Selain aksi pemboman dan penculikan, menurut Alexis Debat, pakar terorisme pada Nixon Center dan konsultan ABC News, Jundullah juga terlibat dalam jaringan perdagangan ilegal narkotika. Jaringan ini diduga menjadi “kaki-tangan” aktivitas kantor CIA yang berpusat di Muscat, Oman.

Lebih jauh, seperti dingkapkan jurnalis senior peraih Pulitzer, Seymour Hersh, dalam analisisnya pada The New Yorker edisi 7 Juli 2008, upaya destabilisasi AS atas rezim di Tehran tak hanya melibatkan CIA. Komando Operasi Khusus Gabungan, sebuah detasemen khusus yang dibentuk Pentagon, juga terlibat dalam operasi ini, dan hal ini pada glirannya mengindikasikan adanya persetujuan Kongres.

Menurut Hersh, kelompok-kelompok teror itu mungkin tidak akan menimpakan kesulitan yang berarti terhadap Tehran, tetapi akan berperan lebih besar jika opsi serangan militer atas Iran benar-benar dipilih Israel atau Amerika.

Pada 9 Juni 2009, sebelum menghadapi eksekusi matinya, saudara Abdulmalik Rigi, Abdulhamid Rigi, mengkonfirmasi kepada Press TV tentang laporan bahwa AS berada di balik aksi-aksi kekerasan bersenjata dan pemboman yang dilakukan Jundullah di Iran. Abdulhamid mengatakan bahwa dari tahun 2005 dan seterusnya Malik telah melakukan beberapa pertemuan “rahasia” dengan agen FBI dan CIA di Karachi dan Islamabad.

Sejak lama pemerintah Iran telah menenggarai keterlibatan AS dengan Judullah. Tehran pun mendesak Pakistan untuk membersihkan wilayahnya dari basis-basis kelompok teror yang akan mengganggu hubungan kedua negara.

Entah bagaimana memahaminya, tapi bagi Iran para “tentara tuhan” ini tampak seperti kelompok yang di dukung si “setan besar”.

Sungut Israel di Honduras

noreply@blogger.com (Jemala Gembala) — Thu, 22 Oct 2009 02:37:00 +0000

Dalam politik luar negeri, Israel punya kebiasaan buruk. Rezim Zionis di Tel Aviv kerap dituding terlibat mendukung rezim-rezim bermasalah. Tak terkecuali di Honduras.

Tudingan kali ini tidak main-main. Adalah Presiden terkudeta Manuel Zelaya sendiri, lewat Menlu Patricia Rojas, dan sekutunya Presiden Venezuela Hugo Chavez yang menuduh Israel ikut bermain di air keruh dengan mendukung rezim ilegal junta di Honduras.

Dilaporkan bahwa para loyalis Zelaya berhasil menyita seperangkat alat pengacau sinyal telepon selular yang dipasang di atas atap sebuah bangunan yang bersebelahan dengan gedung Kedutaan Besar Brazil, tempat Zelaya terkepung tanpa listrik dan pasokan air serta makanan. Pengecekkan nomor seri menunjukkan alat tersebut diproduksi Israel. Bangunan yang digunakan adalah milik Yehuda Leitner, pengusaha peralatan komunikasi asal Israel sekaligus deputi ketua organisasi Yahudi di Tegucigalpa.

Sebuah laporan yang disusun Ketua Komite HAM Honduras Andres Pavon juga menyebutkan kehadiran Delta Security, perusahaan keamanan Israel. Tentara-tentara bayaran ini disewa junta pada bulan Juni 2009 untuk melatih aparat keamanan Honduras dalam mengatasi para pengunjuk rasa pro-Zelaya.

Tudingan ini memicu serangan balik. Dan seperti yang sudah diduga, mantra “anti-semit” masih menjadi andalan. Abel Foxman dari Anti-Defamation League, kelompok sayap kanan Amerika pro-Israel, menuding pernyataan Zelaya dan Chavez tentang keterlibatan penasehat keamanan Israel dalam kudeta sebagai telah memicu sentiment “anti-semit” di Honduras.

Namun, fakta berbicara. Seperti dilaporkan CNN dan AFP pada 18 Agustus 2009, junta merilis pernyataan resmi bahwa kepentingan diplomatik Honduras di Argentina akan diwakili Kedutaan Besar Israel di Argentina. Ini terjadi setelah Argentina memulangkan duta besar Honduras yang dinilai mendukung rezim Roberto Micheletti pro-kudeta. Sebagai balasan, junta memutuskan hubungan diplomatik dengan negeri tango tersebut.

Diplomasi quid pro quo antara junta dan Israel terkait Argentina menunjukkan pengakuan de facto Tel Aviv atas junta di Tegucigalpa. Artinya, hanya Israel satu-satunya negara yang menghadiahkan pengakuan bagi junta Micheletti.

Ini bukan kali pertama otoritas di Tel Aviv mendukung rezim-rezim yang tidak memiliki dukungan diplomatik internasional. Sebuah dokumen CIA bertanggal 15 Juni 1979 mengungkapkan dukungan Mossad kepada diktator Chad Hissene Habre yang naik ke tampuk kekuasaan pasca terbunuhnya Presiden Francois Tombalbaye pada 1975. Habre yang terkenal dengan julukan “Pinochet dari Afrika”, kini menjadi pesakitan di pengadilan Senegal setelah terguling pada 1990. Ia menanti vonis atas dakwaan pembantaian ribuan rakyat Chad.

Dokumen CIA lainnya menunjukkan hubungan dekat Israel dengan rezim apartheid Afrika Selatan dan pemerintahan ilegal Rhodesia (sekarang Zimbabwe) yang berhasil digulingkan Patriotic Front di bawah kepemimpinan Robert Mugabe.

Sungut-Sungut Israel lainnya di Amerika Latin:

International Security and Defence Systems (ISDS). Didirikan pada 1982 oleh Leo Gleser, seorang veteran Mossad dan IDF. Spesialisasi ISDS adalah interogasi tawanan. ISDS juga menjadi penyuplai personel keamanan bagi perusahaan-perusahaan minyak Venezuela sebelum kudeta yang gagal terhadap Hugo Chavez. Unjuk rasa pekerja-pekerja minyak anti-Chavez terjadi sebelum kudeta tersebut. ISDS meraup keuntungan dari kerja samanya dengan Amerika pasca 9/11.
Acensa & Shemesh Agrotech. Sebuah perusahaan agrobisnis yang dikelola Yehuda Leitner. Diduga bekerja secara rahasia untuk menyalurkan senjata kepada gerilyawan Nicaragua Contra dan Batalion 3-16, pasukan pembunuh Honduras.
Interseg. Perusahaan alat komunikasi yang berlokasi di Tegucigalpa. Dihubungkan secara kuat dengan Leitner. Perusahaan ini mendapatkan rekomendasi dari Departemen Luar Negeri AS.
NetLine Communication, Inc. Berpusat di Menachem Begin Street, Tel Aviv, perusahaan ini adalah produsen ternama peralatan pengacau sinyal ponsel yang digunakan polisi dan militer di dunia. C-Guard, alat yang pengacau sinyal yang ditemukan di bangunan sebelah Kedutaan Brazil di Tegucigalpa, diproduksi perusahaan ini.

Obama Raih Nobel Perdamaian, Please...deh!!!

noreply@blogger.com (Jemala Gembala) — Mon, 12 Oct 2009 15:13:00 +0000

Rakyat Amerika mengembalikan Demokrat kepada kekuasaan di Kongres salah satunya untuk menghentikan perang di Irak dan Afghanistan. Tapi apa yang mereka dapatkan? Tambahan pasukan. Rakyat Amerika pun memilih Barack Obama untuk menghentikan perang di Irak dan Afghanistan. Sejak itu, apa yang mereka dapatkan?

1. tak satu pun kader anti-perang Demokrat ada dalam kabinet Obama (Dennis Kucinich, contohnya).
2. penyambung lidahnya adalah seorang Zionis ekstrimis Rahm Emanuel sebagai Kepala Staf Gedung Putih.
3. eskalasi perang di Afghanistan.
4. perluasan perang ke area-area Pakistan.
5. akselerasi persiapan untuk menyerang Iran (ingat, Obama tidak pernah mencabut opsi militer terhadap Iran).
6. pengadilan terhadap tawanan Guantanamo masih terus berlangsung, UU Patriot masih aktif.
7. para penjahat perang era Bush hidup bebas tanpa investigasi.
8. Val Jones, satu-satunya orang di pemerintahan Obama yang mendukung investigasi baru atas 9/11, dipecat.
9. kesempatan untuk memberi rakyat Amerika jaminan kesehatan yang beradab diabaikan.

Dengan jejak rekam seperti di atas, Obama sudah seharusnya tampak seperti boneka lain yang dikendalikan para elit yang mengendalikan Bush. Tapi tunggu, Komite Nobel justru menghadiahinya dengan Hadiah Nobel Perdamaian 2009.

Tapi anda tidak perlu heran. Hadiah Nobel Perdamaian pernah dianugerahkan kepada figur-figur "warmonger" lainnya, seperti Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Shimon Peres, Yitzhak Rabin, dan bahkan Henry Kissinger. Ironisnya, Mahatma Ghandi--yang 5 kali dinominasikan--tidak pernah mendapatkan Nobel Perdamaian.

Jadi ini bukan kali pertama Nobel Perdamaian dihadiahkan kepada para penjahat perang, teroris, atau pemimpin imperial.

Ahmadinejad Berdarah Yahudi? Tertawalah Keras-keras!

noreply@blogger.com (Jemala Gembala) — Sun, 11 Oct 2009 20:50:00 +0000

Dalam kamus kelompok sayap kanan pro-Israel, ada dua cara membunuh karakter musuh mereka. Pertama, menuduh orang itu sebagai anti-Semit (anti-Yahudi). Kedua, menebar isu bahwa orang itu berdarah Yahudi yang membenci Yahudi (self-hating Jew). Dan, Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad adalah target terbaru mereka.

Pada 3 Oktober 2009, The Telegraph menurunkan tulisan yang memuat tuduhan Ahmadinejad memiliki akar Yahudi. Di tanah air, tulisan harian Inggris yang kerap merepresentasikan pandangan sayap kanan pro-Israel itu dimuat harian Kompas edisi 7 Oktober 2009.

Dengan meng-“close-up” foto KTP Ahmadinejad yang menunjukkan bahwa sang Presiden dulu bernama belakang "Sabourjian", ahli Iran yang dikutip Telegraph yakin Ahmadinejad adalah Yahudi yang berupaya menyembunyikan identitas masa lalunya lewat sikapnya yang anti-Israel.

"Sabourjian" secara tradisional berasal dari Aradan, tempat kelahiran Ahmadinejad. "Sabour" adalah nama selendang Tallit Yahudi di Persia, sementara "Sabourjian" bisa diartikan sebagai “penenun Sabour”. Nama ini ada dalam daftar nama-nama warga Yahudi di Iran yang dikumpulkan oleh Kementerian Dalam Negeri Iran. Akhiran –jian juga menunjukkan bahwa si pemilik nama berlatar belakang Yahudi.

Tapi, “Nanti dulu”, tulis Meir Javedanfar, analis Timur Tengah Israel kelahiran Iran seperti dimuat harian Inggris lainnya, The Guardian, pada 5 Oktober 2009. “Sebagai orang yang pernah menulis biografinya, saya akan sangat senang mengatakan kepada anda bahwa klaim ini tidaklah akurat. Sabourjian adalah nama yang disematkan kepada para pelukis corak karpet,” jelas Javedanfar. Sebagai catatan, orang Yahudi di Iran adalah komunitas Yahudi paling tua ketimbang Yahudi di kebanyakan negara Eropa. Sehingga, “di Iran orang Islam dan Yahudi kerap berbagi nama belakang yang sama,” lanjutnya.

Menurut Cyrus Safdari, analis Timur Tengah kelahiran Iran lainnya, isu Ahmadinejad sebagai “Yahudi yang membenci keyahudiaannya” merupakan kelanjutan dari propaganda “Ahmadinejad adalah Hitler”. Bukan rahasia lagi jika Hitler secara luas diklaim memiliki akar Yahudi, dan latar belakang inilah yang menyebabkan sang “fuhrer” sangat membenci Yahudi.

Bagian menggelikan dari klaim di Telegraph adalah bahwa –jian merupakan akhiran yang khusus untuk orang Yahudi. Mungkin seseorang harus menjelaskan hal ini kepada George Deukmajian, mantan gubernur California keturunan Armenia. Atau kepada semua orang Armenian lainnya yang selama berabad-abad hidup di Iran dengan nama belakang berakhiran –jian.

Rumor Ahmadinejad seorang Yahudi sebenarnya bukan hal baru. Pada awal 2009, Radio Liberty/Radio Free Europe pernah memuat isu yang sama dengan berlandaskan tulisan blog orang Iran yang anti-Ahmadinejad. Selain itu, semua penulis biografi Ahmadinejad telah secara rinci menulis tentang keluarganya. Alhasil, nama “Sabourjian” bukanlah rahasia lagi yang menuntut media sekelas Telegraph untuk membuktikannya dengan meng-“close-up” KTP Ahmadinejad.

Ayah Ahmadinejad pada awalnya bekerja sebagai petani di sebuah desa di Aradan. Ketika pindah ke kota metropolitan Tehran demi kesempatan ekonomi yang lebih menjanjikan, dia ingin memutus hubungan keluarganya dengan latar belakang petani. Sehingga dia mengubah nama anaknya menjadi Ahmadinejad dan mulai bekerja sebagai pandai besi. Semua biografer menulis ayah Ahmadinejad sejak awal Muslim Syiah yang taat, dan jemaah setia sebuah mesjid di distrik miskin Narmak, selatan Tehran.

Alasan perubahan nama Ahmadinejad lebih berhubungan dengan perjuangan kelas ketimbang hal-hal lainnya. Hampir semua warga pedesaan di Iran mengubah nama belakang mereka ketika pindah ke kota-kota besar. Ini dilakukan untuk menghindari diskriminasi yang dilakukan warga kota ketika itu.

Sementara itu, ibu Ahmadinejad adalah seorang seyyede, gelar bagi perempuan yang keluarganya dipercaya memiliki garis keturunan Nabi Muhammad. Dan pada kenyataannya keluarga ini amat bangga dengan latar belakang ibu mereka. Setiap orang di Aradan memanggil ibu mereka dengan gelas Islam-nya, seyyede.

Jadi untuk rumor yang satu ini, silakan anda tertawa keras-keras.

Bermain Api di Xinjiang

noreply@blogger.com (Jemala Gembala) — Sun, 11 Oct 2009 20:47:00 +0000

Jaringan televisi nasional Cina, CCTV, pada 4 Agustus 2009, menayangkan pengakuan dari sumber yang tidak biasa. Hemet, adik bungsu Rebiya Kadeer, presiden Kongres Uighur Dunia (WUC), yakin bahwa sang kakak adalah otak di balik kerusuhan 5 Juli yang menewaskan 197 orang itu. “Dia menghubungi saya dari Amerika Serikat pada 5 Juli antara pukul 10.30 dan 11.00 siang waktu Xinjiang. Dia mengatakan sesuatu yang besar akan terjadi.”

Kadeer membantah pernyataan itu dan menganggapnya murni propaganda pemerintah Cina.

“Mother of Uighurs”, julukan Rebiya Kadeer, adalah “the rising star”. Awalnya, perempuan 62 tahun itu lebih dikenal sebagai orang terkaya kelima di Cina dan anggota parlemen Cina mewakili Xinjiang. Pada Nopember 2006, dia terpilih sebagai presiden WUC, organisasi kelompok separatis Uighur yang berbasis di Washington D.C. Kadeer mengalahkan figur-figur lama “Blok Munich”, seperti Isa Dolkun dan Erkin Alptekin. Peran suaminya, Sidik Rouzi, sebagai kepala seksi Uighur pada Radio Free Europe/Radio Liberty diduga kuat ikut mengangkat Kadeer.

Radio Free Europe/Radio Liberty adalah jaringan radio yang menikmati kucuran dana Kongres AS dan The Soros Foundation milik miliuner-filantropi kenamaan George Soros.

National Endowment for Democracy (NED), lembaga lain yang dibentuk dan dibiayai Kongres AS, juga turut menggelontorkan 215 ribu dolar AS setiap tahunnya kepada WUC. Direktur NED, Morton Abramowitz, bukan figur asing bagi aspirasi separatisme di propinsi barat daya Cina tersebut. Pada 2004, bersama Graham Fuller, bekas kepala pos CIA di Ankara, Abramowitz merupakan pemain kunci “proklamasi” negara Turkestan Timur (Xinjiang). Amerika menjadi satu-satunya negara di dunia yang mengakui Turkestan Timur. Upacara proklamasinya dilangsungkan di Capitol Hill, di bawah kibaran bendera-bendera Paman Sam.

Sebuah sumber intelijen melihat hubungan antara Kadeer dengan jaringan kelompok teroris-ultranasionalis Turki, Grey Wolves. Jaringan bisnis retail milik Kadeer diduga digunakan Wolves untuk mencuci uang hasil perdagangan heroin dari Afghanistan ke Asia Tengah. Selama 1960-an hingga 1970-an, semua aktivitas Wolves dikendalikan dari pos CIA di Ankara yang dikepalai Fuller. Wolves menjadi bagian dari “Operasi Gladio”, sebuah kode operasi rahasia anti-komunis NATO yang disokong CIA.

Nama Fuller juga muncul dalam daftar nama-nama yang disebutkan whistleblower FBI, Sibel Deniz Edmond. Mantan penerjemah FBI itu dipecat gara-gara melaporkan kepada atasannya nama-nama pejabat AS yang menjual informasi sensitif kepada intelijen-intelijen Turki dan Israel. Sayang, Edmonds dibungkam jurisprudensi kerahasian negara sehingga gagal bersaksi di pengadilan.

Sumber intelijen yang sama meyakini terjadinya kontak antara Grey Wolves dengan unit-unit Al-Qaeda di tiga perang: Chechnya, Bosnia, dan Kosovo. Munculnya sebuah jaringan baru bernama ETIM (East Turkestan Islamic Movement) dan adanya 22 tawanan Uighur di Kamp Guantanamo ditengarai merupakan buah hasil perkawinan silang Wolves-Al-Qaeda.
Rezim komunis kini memberlakukan hukum milter di Xinjiang. Lebih daripada 30 ribu pasukan dikirim ke Urumqi, ibukota Xinjiang. Sebuah periode baru dari drama konflik di wilayah penting jalur minyak Cina-Asia Tengah itu baru saja dimulai.

Dari Jersey untuk Yerusalem

noreply@blogger.com (Jemala Gembala) — Sun, 11 Oct 2009 20:43:00 +0000

Nama-nama itu, berikut gelar dan jabatan mereka, mirip sebuah daftar peserta musyawarah dewan kota. Namun sayang, para pemiliknya tidak sedang berada di sebuah ruang rapat, tapi di kantor Biro Penyeledik Federal (FBI) cabang Newark, New Jersey, Amerika Serikat.

Pagi itu, 23 Juli 2009, FBI menggelandang 44 orang, termasuk di antaranya 5 rabbi Yahudi, 3 walikota, dan 2 anggota majelis kota dari negara bagian New Jersey. Mereka dikenai tuduhan praktik pencucian uang, penyuapan, dan penjualan organ manusia.

Beragam aktivitas ilegal dijalankan secara mulus berkat uang “tutup mulut” yang disumpalkan kepada para pejabat kota. Hasilnya lantas “dicuci” bersih melalui lembaga-lembaga keagamaan dan amal Yahudi. Lembaga-lembaga tersebut memang mendapatkan pengecualian pajak. Alhasil, praktik ilegal tersebut nyaris luput dari pantauan radar pemerintah federal.

Namun, tak ada kejahatan sempurna. Adalah Salomon Dwek, salah satu pemain kunci dalam jaringan ini, yang mau bekerja sama dengan FBI sebagai informan. Dwek ditangkap pada 2006 atas tuduhan pemalsuan cek senilai 25 juta dolar. Dwek adalah anggota klan Yahudi berpengaruh di wilayah New York-New Jersey. Ayahnya, Isaac Dwek, merupakan rabbi pada sinagog dan yeshiva (sekolah agama) di kawasan Deal, New Jersey. Deal terkenal karena dukungan komunitas Yahudi setempat kepada partai-partai sayap kanan radikal Israel. Partai Shas, salah satu anggota koalisi pemerintahan Benjamin Netanyahu, diketahui mengais banyak dolar dari kota kecil itu.

Dwek dan kelima rabbi berikut para pejabat lokal itu hanyalah “teri-teri” di lautan para “kakap”. Sejumlah sumber di FBI meyakini bahwa jika mereka yang ditangkap mau “membuka mulut”, maka skandal terbesar di New Jersey ini akan melibatkan lebih banyak lagi para politisi dan pebisnis berpengaruh di New York dan New Jersey.

Satu contoh adalah seseorang berinisial I.M. Dalam dakwaan resmi yang disiapkan bagi salah seorang rabbi, Eliahu Ben Haim asal jemaat Ohel Yaacob di Deal, I.M. dianggap ikut terlibat. I.M. ditengarai sebagai sumber utama dana bagi Rabbi Ben Haim. Berbeda dengan nama-nama lainnya yang disebutkan secara eskplisit di dalam berkas itu, I.M. hanya tampil dalam bentuk inisial.

Dalam pernyataannya, Ben Haim mengatakan bahwa I.M. selama 4 tahun terakhir memerintahkannya untuk mengirimkan telegram kepada sejumlah nama berbeda dari sejumlah lokasi negara yang berbeda. “Ini tidak bisa dipercaya. Aku tidak pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya,” aku Ben Haim kepada seseorang yang disadap FBI.

Ada kemungkinan para agen federal amat berhati-hati terhadap orang berinisial I.M. Teramat luasnya kontak yang dilakukan orang ini menjadi indikasi bahwa dia figur berpengaruh yang “mencuci” uang dalam jumlah besar, mungkin dari operasi perjudian melalui sejumlah sinagog dan lembaga amal.

Sumber lain mengatakan jika inisial I.M. diungkap, hal itu akan menjadi pukulan berat bagi pemerintahan koalisi Israel yang berkuasa saat ini. Sumber yang sama juga percaya I.M. adalah orang di balik pendanaan kampanye pembangunan pemukiman ilegal Yahudi di Yerusalem Timur dan Tepi Barat yang digalakkan pemerintah Netanyahu.

Meski belum bisa dipastikan, inisial tersebut diduga kuat merujuk kepada Irving Moskowitz, taipan judi Yahudi-Amerika. Moskowitz dikenal luas sebagai pendukung utama lembaga-lembaga tangki pemikir neokonservatif, seperti the Hudson Institute, Jewish Institute for National Security Affairs (JINSA), American Enterprise Institute, dan the Center for Security Policy. Moskowitz juga sejak lama terlibat dalam praktik-praktik pembelian ilegal tanah-tanah bangsa Palestina di Yerusalem Timur. Uangnya yang tak berseri juga mengalir kepada “Ateret Cohanim”, sebuah gerakan ultraortodok yang punya ambisi mendirikan kuil ketiga Yahudi di atas reruntuhan Masjidil Aqsa.

Kudeta "Si Putih"

noreply@blogger.com (Jemala Gembala) — Fri, 02 Oct 2009 19:35:00 +0000

Dalam politik, warna sepertinya menjadi amat penting. Tak terkecuali beberapa bulan terakhir ini. Saat bendera-bendera dan kaos-kaos hijau dikenakan para demonstran anti-pemerintah di Tehran, bendera-bendera dan kaos-kaos putih juga tampak di jalan-jalan Tegucigalpa, dimana para pendukung pemerintah Honduras hasil kudeta militer berkumpul.

Namun di Honduras, warna ‘putih’ mungkin punya makna yang lebih jujur. Kudeta militer yang menyeret Presiden Manuel Zelaya dari tempat tidurnya pada Minggu pagi, 28 Juni 2009, lalu didukung oleh kelompok elite kapitalis kulit putih keturunan Eropa. Mantra ‘putih’ pun makin kuat lewat rapalan lidah Enrique Ortez Colindres. Menteri Luar Negeri pertama dari pemerintahan kudeta itu menyebut Presiden Barack Obama, “Anak negro yang tidak tahu apa-apa…”

Tapi putih bukan cuma perkara warna kulit. Kudeta di Honduras memunculkan tiga elemen penyokong yang saling berbagi kepentingan. Ada elite militer hasil tempaan Westen Hemisphere Institute for Securty Cooperation di Fort Benning, Georgia, (d.h. School of the Americas) atau yang kerap disebut “Sekolah para Pembunuh”. Ada kepentingan-kepentingan korporasi pertambangan multinasional di Honduras. Lalu, ada pejabat-pejabat neokonservatif AS yang masih malang-melintang di jagad kebijakan luar negeri pemerintahan Obama.

Panglima militer, sekaligus pemimpin kudeta, Jenderal Romeo Orlando Vasquez Velasquez, geram dengan rencana Zelaya yang akan memindahkan bandara internasional Tegucigalpa dari Toncontin ke Palmerola. Toncontin dipandang bukan lokasi ideal bagi sebuah bandara internasional. Rencana ini akan mengusik keberadaan pangkalan militer Soto Cano/Palmerola milik para mentor Vasquez di Pentagon. Begitu pentingnya Soto Cano bagi Pentagon hingga membuat pangkalan itu dijuliki “kapal induk AS di Amerika Tengah”.

Kebijakan populis Zelaya untuk mereformasi UU pertambangan disertai peninjauan semua konsesi pertambangan dinilai mengancam kepentingan korporasi-korporasi pertambangan multinasional. Sebagian besar korporasi pertambangan yang beroperasi di Honduras berbasis di Kanada. Dalam pertemuan Organisasi Negara-negara Amerika (OAS), Menlu Kanada untuk Kawasan Amerika, Peter Kent, pernah menyarankan agar Zelaya tidak kembali ke Honduras. Kent yang mewakili konstituen Yahudi Toronto adalah pendukung utama CJPAC (Canadian Jewish Political Affairs Committee), sebuah versi AIPAC di Kanada. Banyak perusahaan pertambangan Kanada di Honduras dimiliki oleh para investor asal Israel.

Kemesraan Zelaya dengan blok Amerika Latin anti-kapitalis (ALBA) bentukan Hugo Chavez menghadirkan satu lagi mimpi buruk bagi Washington. Sedikit demi sedikit, teman pergi dari halaman belakang mereka. John Negroponte datang sebagai juru selamat. Hawkish tua peninggalan George W. Bush itu masih dipandang bermanfaat sebagai penasehat Menlu Hillary Clinton.

Negroponte menanam para diplomat neokonservatif dengan tugas utama menetralisasi ekspansi ALBA di kawasan. Duta Besar AS di Honduras, Hugo Llorens, adalah orang kepercayaan Negroponte. Berkat nasehat mantan duta besar AS di Irak ini, Menlu Clinton dilaporkan menolak mengistilahkan apa yang terjadi di Honduras sebagai “kudeta”. Clinton juga menyebut Roberto Micheletti, presiden hasil kudeta, sebagai “pejabat sementara presiden”.
Lantas, apakah Obama tidak ‘berdosa’? Obama memang mengecam kudeta tersebut dan meminta demokrasi dihormati. Namun, Obama tidak mengambil langkah konkret apa pun, termasuk membekukan bantuan ekonomi dan militer. Ini mungkin penjelasan paling kuat tentang di pihak manakah Obama berdiri. Kudeta ‘si putih’ yang didukung ‘si hitam’?

Senjata makan tuan di Afghanistan

noreply@blogger.com (Jemala Gembala) — Mon, 07 Sep 2009 07:50:00 +0000

Salah satu senjata Taliban yang paling ditakuti pasukan internasional di Afghanistan adalah jenis ranjau pinggir jalan. Senjata jenis ini ampuh dalam menimbulkan kerusakan pada kendaraan-kendaraan lapis baja dan tentu saja kematian pada personil-personil pasukan internasional, sebagian besarnya dilakukan saat konvoi-konvoi.

Awal 2009, Kepala Director of National Intelligence (DNI) Amerika Serikat, Dennis Blair, di hadapan rapat dengan Komite Intelijen Senat AS, menyatakan bahwa ranjau-ranjau tersebut didapatkan Taliban dari Iran. Pernyataan ini mendukung sikap resmi pemerintah AS yang menuding Iran mempersenjatai Taliban.

Namun, seperti dilaporkan jurnalis senior IPS Gareth Porter, klaim Blair bertentangan dengan bukti-bukti yang diperoleh Dephan AS dan militer Kanada di Afghanistan. Bukti-bukti itu menunjukkan bahwa ternyata bom pinggir jalan yang mematikan itu berasal dari ranjau-ranjau anti-tank yang pernah disuplai oleh AS kepada para mujahidin di Afghanistan pada 1980-an.

Pejabat Pentagon yang bertanggung jawab memerangi bom-bom pinggir jalan di Irak dan Afghanistan mendapati bahwa "pencabut nyawa" ratusan prajurit NATO dan AS itu bukanlah buatan Iran tapi ranjau-ranjau anti tank TC-16 buatan Italia yang tersisa dari bantuan militer rahasia CIA untuk para mujahidin anti-Soviet pada 1980-an. Ranjau-ranjau itu dimodifikasi untuk menghasilkan efek kerusakan yang lebih dahsyat.

Menurut penulis Inggris Jason Elliot, jutaan ranjau jenis TC-6 masih tertanam di Afghanistan sejak periode pendudukan Soviet. Menurut PBB, hanya sekitar 20 ribu ranjau yang baru bisa dihancurkan sejak 1989.

Kapten Dean Menard, jurubicara militer Kanada di Kandahar mengatakan kepada IPS, bahwa sebagian senjata yang digunakan Taliban dalam melawan tank-tank Kanada, "Jelas bisa diatributkan kepada era pendudukan Soviet."

Mantan agen CIA, Philip Giraldi, yang memonitor analisis intelijen AS atas Iran, juga meragukan pernyataan Blair tersebut. Bagi Giraldi, pernyataan itu tidak merefleksikan analisis yang sesungguhnya. "Jika anda membaca laporan analisis yang sesungguhnya, maka anda akan menyaksikan banyak catatan kebelumpastian di dalamnya."

Kadin Israel dibentuk di Indonesia

noreply@blogger.com (Jemala Gembala) — Thu, 03 Sep 2009 08:07:00 +0000

Kamar Dagang Israel-Asia pada 3 Agustus 2009 mengeluarkan pernyataan tentang telah dibentuknya kamar dagang bilateral antara Israel dan Indonesia meskipun kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik.

Emanuel Shahaf, CEO Technology Asia Consulting Ltd telah dipilih sebagai Ketua Kamar Dagang Israel-Indonesia.

Anat Kantz, atase perdagangan Israel di Singapura mengatakan dibutuhkan tiga tahun untuk membangun sebuah hubungan bisnis yang akan diizinkan oleh hukum di Israel dan Indonesia demi memfasilitasi perjalanan.

Misteri Ali Muhammad

noreply@blogger.com (Jemala Gembala) — Mon, 31 Aug 2009 16:54:00 +0000

Pada 18 Agustus 2009, Polisi menahan Ali Muhammad, warga negara asing, yang diduga ikut terlibat dalam menyediakan dana untuk membiayai aksi pemboman 17 Juli 2009 di JW Marriott dan Ritz Carlton [1].

Ali Muhammad disebut sebagai warga negara Arab Saudi. Namun, Duta Besar Arab Saudi di Jakarta, Abdul Rahman Al Hayyat membantah tersangka teroris yang ditangkap Tim Densus 88 itu adalah warga negaranya[2].

Polisi menduga Ali Muhammad adalah anggota Al Qaeda. Namun, hingga kini polisi belum bisa memastikan hal itu. Dilaporkan juga bahwa polisi kesulitan mencari tahu siapa sebenarnya Ali Muhammad. Menurut Mardigu, psikolog hipnoterapis yang kerap dimintakan bantuan oleh Polisi, Ali memiliki defence yang bagus seolah-olah dia sudah menyiapkan skenario jika ditangkap [3].

Dalam jejak rekam Al Qaeda, nama “Ali Muhammad” merujuk kepada “asisten” Osama bin Laden. Menurut Lary Johnson, bekas deputi kepala counter-terrorism di Departemen Luar Negeri AS, Ali Muhammad adalah seorang militan yang memenuhi profil seorang “agen ganda” [4].

Dia berkebangsaan Mesir dan seorang mayor di angkatan darat Mesir tetapi pada 1980-an menjadi warga negara AS setelah menikahi perempuan AS dari Santa Clara, California . Tak lama setelah itu, ia masuk angkatan darat AS dan ditempatkan di unit khusus Special Warfare Center di Fort Bragg, North Carolina sebagai instruktur. Murid-muridnya banyak yang bertugas pada Special Activities Division CIA [5].

Selama perang Afghanistan, Ali Muhammad melatih pejuang mujahidin di perbatasan Afghan-Pakistan. Bahkan Agen Khusus FBI Jack Cloonan menyebutnya sebagai “bin Laden’s first trainer” [6].

Pada 1998 Ali Muhammad ditahan dalam kaitan dengan pemboman kedubes AS di Nairobi dan Tanzania. Pada tahun 2000, dia dinyatakan bersalah. Namun, tidak pernah ada laporan tentang hukumannya. Bahkan Federal Departement of Prisons Inmate tidak memiliki catatan narapidana bernama Ali Muhammad. Seorang jurnalis AS, Patrick Briley pernah menulis laporan bahwa Ali Muhammad sudah dibebaskan atas perintah langsung Departemen Kehakiman pemerintahan Bush di bawah Alberto Gonzales.

Jika benar bahwa “Ali Muhammad” yang ditangkap Densus 88 adalah “Ali Muhammad” yang banyak disebut-sebut itu, maka ia adalah sumber informasi penting untuk mengungkap jaringan terorisme internasional di Indonesia. Siapa pun dia sebenarnya, polisi harus memastikan Ali Muhammad diadili di Indonesia agar jelas apa peran dan kesalahannya dalam aksi pemboman itu. Jangan sampai kasus kontroversial Umar Al Farouq terulang kembali.

[1] “Penyandang dana teroris ditangkap?”, kompas.com, 19 Agustus 2009.

[2] “Al Hayyat: Ali Muhammad bukan warga Arab Saudi”, metronews.com, 23 Agustus 2009.

[3] “Polisi dinilai kesulitan interogasi Ali Muhammad”, detiknews.com, 22 Agustus 2009.

[4] “Egyptian agent worked with Green Berets, bin Laden”, Jerusalem Post, 31 Desember 2001.

[5] “Bin Laden’s man in Silicon Valley”, sfgate.com, 21 September 2001.

[6] Wayne Madsen, “CIA Collusion with “Al Qaeda” financier and attacks planner”, waynemadsenreport.com, 24 Agustus 2009.
[7] “Interview with FBI special agent Jack Cloonan”, Frontline, PBS, 18 Oktober 2005.

Senjata yang disita Filipina buatan Pindad

noreply@blogger.com (Jemala Gembala) — Mon, 31 Aug 2009 09:23:00 +0000

Pada 21 Agustus 2009, dilaporkan bahwa Coast Guard Filipina mengintersepsi “MV Captain Ufuk”, sebuah kapal kargo dengan registrasi Panama. Kapal tersebut diawaki oleh seorang kapten berkebangsaan Afrika Selatan dan 12 kru, yang seluruhnya merupakan warga negara Georgia.

Dari kapal tersebut, disita 50 pucuk senapan serbu berakurasi tinggi tipe SS1-V1 buatan PT. Pindad Indonesia.

“Captain Ufuk” memasuki Pelabuhan Mariveles, barat daya Manila, tanpa prior notice. Dokumen yang ditemukan di atas kapal menunjukkan kapal berangkat dari Turki dan sempat singgah di Indonesia sebelum melanjutkan perjalanan ke tujuannya di Batangas City, Filipina.

Pada 28 Agustus 2009, PT. Pindad, melalui Kepala Humas Timbul Sitompul, mengakui bahwa senjata-senjata yang disita tersebut diproduksi pihaknya. Pindad mengklaim bahwa senjata-senjata itu dikirim secara legal, dan tujuannya adalah Mali. Namun, kapal yang mengangkutnya harus singgah di Filipina karena juga membawa senjata laras pendek pesanan organisasi menembak di negara itu.

Sebelumnya, dilaporkan bahwa senjata-senjata yang disita bermerek Israel, “Galil”. Bahkan saat jumpa pers pertama, Komisioner Bea Cukai Filipina sempat menyebut senjata itu sebagai “versi bajakan” dari senjata “Galil”. “Galil” adalah merek senapan serbu yang didesain oleh Yisrael Galili dan diproduksi oleh Israel Military Industries Ltd (sekarang bernama Israel Weapon Industries Ltd).

Senjata produksi Pindad yang disita bertipe SS1-V1. Baik tipe Galil produksi Israel maupun tipe SS1-V1 produksi Pindad berkaliber 5,56x45mm standar NATO. Pada 2005, Kopassus pernah berniat membeli Galil dari Israel. Namun, niat itu dipersoalkan Komisi I DPR RI. Sejak lama, militer Indonesia memang tercatat sebagai user senapan serbu “Galil” buatan Israel, sehingga terbiasa menggunakan tipe tersebut.

Berkaitan dengan kasus penyitaan di Filipina, pertanyaannya adalah, mengapa impresi pertama aparat Filipina terhadap SS1-V1 buatan Pindad adalah “Galil” buatan Israel. Adakah kesamaan tertentu di antara kedua tipe senjata ini? Ataukah memang ada senjata Israel yang tercampur di dalam peti-peti yang disita?

Yang juga perlu diperhatikan adalah bahwa jumlah pesanan sebanyak 100 pucuk, sementara hanya 50 pucuk yang disita. Artinya, ada 50 pucuk lain yang tidak diketahui di mana keberadaannya.

Senjata Israel Disita di atas Kapal di Filipina

noreply@blogger.com (Jemala Gembala) — Wed, 26 Aug 2009 17:51:00 +0000

Seperti dikutip situs berbahasa Inggris Al Jazeera (21/8) dan sebuah situs berita asal Italia (21/8), 50 senapan serbu yang diduga bermerek "Galil" buatan Israel yang dimuat dalam 5 peti disita pihak berwenang Filipina di atas "MV Captain Ufuk", sebuah kapal kargo berbendera Panama. Ditemukan pula 10 peti kosong. Laporan sementara menduga muatan 10 peti itu dibongkar di tengah laut ke atas sebuah yacht.

Coast Guard Filipina mengintersepsi "Captain Ufuk" ketika kapal itu memasuki Pelabuhan Mariveles, barat daya ibukota Manila, tanpa pemberitahuan. Menurut dokumen yang ditemukan di atas kapal, "Captain Ufuk" berangkat dari Turki dan berhenti di Indonesia sebelum melanjutkan perjalanan ke Propinsi Batangas, Filipina Selatan. Kapten kapal yang bekewarganegaraan Afrika Selatan serta 12 kru--semuanya warga negara Georgia, ditahan dan akan menghadapi dakwaan penyelundupan senjata.

Pihak berwenang Filipina sedang menginvestigasi, apakah senjata-senjata ilegal ini ditujukan pada sindikat perdangan senjata, pemberontak komunis, atau kelompok separatis Muslim.

Menurut sebuah sumber intelijen, Asia Tenggara adalah kawasan yang mulai disukai bagi transfer persenjataan oleh elemen-elemen intelijen Barat untuk para operator "Al Qaeda" dan "Jamaah Islamiyah". Filipina sendiri adalah pusat aktivitas kelompok "Abu Sayyaf" yang berafiliasi dengan "Al Qaeda".

Keluarga Kerajaan Saudi terlibat dalam mendanai Al-Qaeda

noreply@blogger.com (Jemala Gembala) — Wed, 29 Jul 2009 08:17:00 +0000

Pemerintah Barack Obama menggantikan pemerintah Bush dalam upaya menghalangi para anggota keluarga korban peristiwa 9/11 untuk mengungkap keterlibatan elit-elit keluarga Kerajaan Arab Saudi dalam memfasilitasi Al-Qaeda, baik secara finansial maupun strategis. Hal ini terjadi dalam sebuah persidangan yang memeroses kasus yang diajukan para keluarga korban 9/11 melawan keluarga kerajaan Saudi.

Seperti dilaporkan dalam artikel the New York Times edisi 24 Juni 2009, dokumen-dokumen resmi pemerintah AS, baik itu yang dibocorkan kepada para pengacara keluarga korban 9/11 maupun yang diperoleh melalui Freedom of Information Act (FOIA; di Indonesia: UU Kebebasan Informasi Publik) mengungkapkan beberapa hal, antara lain:

Dokumen internal Depkeu AS yang diperoleh para pengacara keluarga korban 9/11 melalui FOIA menyatakan bahwa lembaga amal terkemuka Saudi, International Islamic Relief Organization, yang sangat didukung oleh anggota-anggota keluarga kerajaan Saudi, memberi "dukungan bagi organisasi teroris" setidaknya hingga tahun 2006.

Seorang operator Al-Qaeda di Bosnia mengatakan dalam sebuah wawancara dengan para pengacara itu, bahwa lembaga amal lain yang sebagian besar dikendalikan anggota keluarga kerajaan, yakni Komisi Tinggi Saudi untuk Bantuan ke Bosnia, menyediakan uang dan perlengkapan kepada kelompok-kelompok teroris pada tahun 1990-an dan menyewa operator-operator militan seperti dirinya.

Saksi lain di Afghanistan mengatakan dalam sebuah pernyataan tersumpah pada tahun 1998, bahwa ia menyaksikan seorang utusan untuk seorang pangeran terkemuka Saudi, Turki al-Faisal (Kepala Dinas Intelijen Saudi--Mukhabarat), menyerahkan cek senilai satu miliar Saudi riyal (atau bernilai sekitar 267 juta dollar) kepada seorang pemimpin Taliban.

Sebuah laporan rahasia intelijen Jerman memberikan keterangan mendetail mengenai puluhan juta dolar dalam beberapa dokumen transfer bank, lengkap dengan tanggal dan jumlah dolarnya, yang dilakukan pada awal tahun 1990-an oleh Pangeran Salman bin Abdul Aziz dan anggota lain dari keluarga kerajaan Saudi kepada lembaga-lembaga amal lain yang diduga membiayai kegiatan militan di Pakistan dan Bosnia.

Pengadilan federal AS berikut pengadilan tingkat bandingnya untuk kesekian kalinya telah mementahkan kasus yang diajukan oleh 7.630 orang dari anggota keluarga korban 9/11 ini. Alasannya, para keluarga korban itu tidak dapat mengajukan sebuah kasus di Amerika Serikat melawan sebuah negara yang berdaulat dan para pemimpin.

Mahkamah Agung AS diharapkan dapat memutuskan apakah akan memeroses kasasi atau tidak. Namun, prospek para keluarga korban pun redup setelah Departemen Kehakiman AS berpihak kepada keluarga kerajaan Saudi dengan klaim kekebalan negara (sovereign immunity; baca: the kings can do no wrong) dan mendesak Mahkamah untuk tidak mempertimbangkan kasasi. Departemen Kehakiman juga memerintahkan para pengacara untuk menghancurkan salinan dari dokumen-dokumen tersebut, dan bahkan meminta seorang hakim untuk tidak melihat dokumen-dokumen tersebut.

Bom Marriott-Ritz: Blast from the Past

noreply@blogger.com (Jemala Gembala) — Mon, 27 Jul 2009 06:47:00 +0000

Sejak Teror bom di Hotel Marriott dan Ritz Carlton, kawasan Mega Kuningan, Jakarta, terjadi, sudah bisa diperkirakan bahwa telunjuk resmi aparat keamanan mengarah kepada sang "bogeyman", Noordin M. Top, anggota dari kelompok yang disebut dengan "Jemaah Islamiyah" (JI), "operasi waralaba" Al Qaeda di Asia Tenggara.

Berbagai analisis dari pengamat intelijen, pengamat gerakan Islam, dan bahkan mantan Kepala Densus 88 Anti Teror pun mewarnai liputan-liputan media massa. Terlepas dari apakah Noordin bergerak sebagai "independent peer" dengan membentuk jaringan baru bernama "Tanzim Qaidatul Jihad" (nama yang mirip dengan Al Qaeda) yang berada di luar JI, semua analisis tersebut seperti mengabaikan proses bagaimana JI "terbentuk" dan siapa-siapa saja yang menjadi tulang punggung dari "organisasi" tersebut?

Dalam sebuah assessment-nya pada akhir tahun 2004, Badan Intelijen Negara (BIN) pernah mengindikasikan bahwa warga negara Indonesia yang terkait dengan jaringan teroris internasional adalah mereka yang pernah pergi ke perbatasan Pakistan-Afghanistan dalam beberapa tahap selama dan menyusul invasi Uni-Soviet ke Afghanistan antara akhir 1970-an hingga awal 1990-an. Mereka berjumlah sekitar 200 orang dan setelah kembali dikenal dengan "alumni Afghan".

Menurut BIN, selama berada di perbatasan Pak-Afghan pada periode tahun-tahun tersebut, orang-orang ini mendapatkan berbagai pelatihan kemiliteran dari "Al Qaeda", termasuk di antaranya pelatihan merakit berbagai jenis bom. Dari sekitar 200 orang tersebut, masih menurut BIN, sebagiannya bergabung dengan JI, dan menjadi tulang punggung kelompok yang awalnya berbasis di Johor, Malaysia, itu.

Namun, yang tidak disebutkan dalam assessment BIN di atas adalah apa yang dimaksud dengan "Al Qaeda" pada periode tahun-tahun tersebut; dan bagaimana "Universitas Jihad" yang berlangsung di Peshawar (perbatasan Pak-Afghan) bisa terbentuk?

Robert Dreyfuss dalam investigasinya, yang kemudian dibukukan dengan judul Devil's Game: How the United States Helped Unleash Fundamentalist Islam menyajikan ulasan tentang bagaimana pemerintah Amerika Serikat (via CIA) bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi (via Mukhabarat di bawah pimpin Pangeran Turki bin Faisal al-Saud yang memiliki kontak dengan Osama bin Laden) dan rezim Ziaul Haq Pakistan (via Inter-Services Intelligence di bawah pimpinan Jenderal Hamid Gul) memobilisasi orang-orang lintas-negara untuk memerangi Soviet di Afghanistan. Polanya: Turki dan Osama menyediakan dana; CIA menyediakan logistik dan persenjataan; dan ISI menyediakan lokasi dan pelatihannya. Inilah bentuk pelatihan yang kerap disebut sebagai "universal university of jihad" dimana mobilisasi orang-orang dari lintas-negara terjadi, dan yang kemudian menjadi cikal bakal bagi "Al Qaeda".

Momen "aliansi aneh" di Peshawar itu bagaimanapun memberi keuntungan, bukan semata bagi mereka yang mendapatkan pelatihan tetapi juga bagi CIA dan intelijen-intelijen dari negara-negara yang terlibat. Mereka mendapatkan pelatihan akan menguasai berbagai teknik militer (termasuk teknik merakit bom) dan bergabung dengan jaringan organisasi-organisasi "militan" internasional. Sementara bagi CIA dan intelijen-intelijen negara-negara tertentu, jaringan para "militan" internasional ini amat penting untuk sewaktu-waktu digunakan bagi kepentingan-kepentingan mereka secara tidak langsung.

Beberapa indikasi bisa menjelaskan bagaimana elemen-elemen CIA dan intelijen-intelijen negara tertentu memanfaatkan jaringan tersebut demi kepentingan mereka. kasus Michael Terence Meiring bisa menjadi contoh. Menurut sejumlah laporan, Meiring memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang "unik". Dia memiliki hubungan dekat dengan pejabat-pejabat pemerintah Filipina di Mindanao tapi di saat yang sama dilaporkan juga memiliki hubungan dengan pemimpin-pemimpin MNLF, MILF, dan kelompok Abu Sayyaf. Bahkan Meiring dikabarkan pernah ikut membidani pelatihan merakit bom di kamp Mindanao yang melibatkan beberapa individu (baik eks "alumni Afghan" maupun bukan) dari Indonesia.

Meiring pada akhir Desember 2001 secara mencurigakan "diterbangkan" keluar Filipina oleh FBI setelah terluka akibat bom yang meledak di kamarnya, kamar 305 Evergreen Hotel, Davao City. Kasus Meiring sepintas mirip dengan kasus penangkapan misterius Umar al-Farouq di Bogor yang kemudian diterbangkan secara misterius pula ke AS. Atau kasus penangkapan warga negara Indonesia Encep Nurjaman alias Ridwan Isamuddin alias Hambali oleh CIA di Thailand yang kemudian secara ekstrajudisial diterbangkan ke "dark sites" di AS (secara resmi kemudian dinyatakan ditahan di penjara Guantanamo). AS menolak keinginan polisi Indonesia untuk menghadirkan Hambali dalam persidangan kasus Abu Bakar Baasyir, padahal Hambali adalah warga negara Indonesia.

Itu satu persoalan. Persoalan yang jauh lebih penting dari masa lalu adalah: apakah pihak intelijen Indonesia (baik dari unsur intelijen sipil ataupun militer) terlibat dalam mobilisasi warga negaranya ke Pak-Afghan pada periode-periode yang dimaksud? Atau apakah setidaknya pihak intelijen Indonesia di bawah rezim Soeharto yang demikian cemas akan "ekstrim kanan" mengetahui mobilisasi tersebut? Jika tahu, mengapa mereka membiarkan warga negara Indonesia pergi ke zona konflik? Bukankah ini melanggar perintah konstitusi yang mengharuskan pemerintah melindungi warga negaranya (alasan ini pernah dikemukakan ketika pemerintah SBY menolak memberi akses bagi warga negara Indonesia yang ingin berperang di Jalur Gaza)?

Para mantan pejabat intelijen di era itu (entah yang kini sudah pensiun total atau yang masih aktif sebagai pejabat negara) harus menjelaskan dan bertanggung jawab akan hal ini. Jika para "alumni Afghan" kerap dijadikan tertuduh (ketika terjadi teror bom) karena masa lalu mereka, maka bukankah para mantan pejabat intelijen itu juga mesti bertanggung jawab?

"Blast from the Past" bukan sekedar cerita dari masa lalu, tetapi harus menjadi pelajaran agar kita tidak mengulanginya. Filosof George Santayana berujar, "Those who cannot remember the past are condemned to repeat it."

Prajurit Israel akui kebijakan "shoot first" dalam agresi Gaza

noreply@blogger.com (Jemala Gembala) — Thu, 16 Jul 2009 08:03:00 +0000

Kesaksian-kesaksian anonim yang dikumpulkan oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia juga berisi tuduhan bahwa warga Palestina telah digunakan oleh Israel sebagai perisai manusia.

Ian Black, Middle East editor
Guardian, Rabu 15 Juli 2009

KLIK DI SINI UNTUK MENYAKSIKAN VIDEONYA

Tentara Israel yang bertugas di Jalur Gaza selama invasi Gaza pada Desember 2008 dan Januari 2009 berbicara bahwa mereka telah diperintahkan untuk menembak tanpa ragu-ragu, menghancurkan rumah-rumah dan masjid dengan mengabaikan secara umum nyawa warga Palestina.

Dalam kesaksian yang akan memicu tuntutan internasional akan investigasi kejahatan perang, 30 prajurit perang melaporkan bahwa prioritas militer (Israel) adalah untuk meminimalkan korban di pihak sendiri demi mempertahankan dukungan publik Israel kepada Operasi Cast Lead.....

Peran AS dalam tragedi Xinjiang

noreply@blogger.com (Jemala Gembala) — Tue, 14 Jul 2009 05:11:00 +0000

F. William Engdahl

GlobalResearch, 11 Juli 2009

Setelah peristiwa tragis 5 Juli di Daerah Otonomi Uighur, Xinjiang, Cina, akan sangat berguna untuk melihat lebih dekat peran sebenarnya LSM "independen" Pemerintah AS, the National Endowment for Democracy (NED). Semua adalah indikasi adalah bahwa Pemerintah AS, yang sekali lagi menggunakan Organisasi Non-Pemerintah, NED, secara massif melakukan campur tangan dalam politik internal Cina.

Alasan intervensi Washington dalam urusan Xinjiang tampaknya sangat sedikit berkaitan dengan keprihatinan atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia Beijing terhadap etnis Uighur. Ini lebih terlihat memiliki sangat banyak kaitan dengan lokasi strategis geopolitik Xinjiang di daratan Eurasia dan kepentingan strategisnya bagi masa depan ekonomi dan kerja sama energi Cina dengan Rusia, Kazakhastan, dan negara-negara Asia Tengah lainnya yang menjadi anggota Organisasi Kerjasama Shanghai ..... "

HeidelbergCement lakukan pertambangan ilegal di Tepi Barat (boikot!!!)

noreply@blogger.com (Jemala Gembala) — Tue, 14 Jul 2009 04:06:00 +0000

HeidelbergCement, salah satu produsen bahan bangunan terbesar di dunia, telah menjadi sasaran tindakan hukum di Israel karena kegiatan di Wilayah Pendudukan Palestina. Anak perusahaannya, Hanson Israel, memproduksi semen siap pakai dan aspal untuk industri konstruksi Israel serta beroperasi di sebuah lokasi di Tepi Barat yang diduduki Israel secara ilegal.

Pada bulan Maret, organisasi hak asasi manusia Israel Yesh Din mengajukan sebuah petisi ke pengadilan tinggi Israel yang menuntut penghentian aktivitas pertambangan ilegal di Tepi Barat yang dilakukan Hanson Israel. Pengacara yang mewakili Yesh Din menyeru pengadilan untuk mengakhiri aktivitas yang "jelas-jelas ilegal dan merupakan eksploitasi kolonial atas tanah yang Israel rampas secara tidak berhak."........

(Note: di Indonesia, HeildelbergCement adalah penguasa mayoritas saham Indocement, produsen semen kedua terbesar di Indonesia, sejak 2007)

Zionis Firaun beroperasi...Mesir tolak masuk bantuan kemanusiaan ke Gaza

noreply@blogger.com (Jemala Gembala) — Tue, 14 Jul 2009 03:47:00 +0000

Pihak berwenang Mesir menolak mengizinkan masuk para aktivis "Viva Palestina" yang mencoba membawa masuk bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza dengan melintasi Semenanjung Sinai.

Konvoi bantuan terbesar yang pernah ada dari para aktivis AS untuk membantu rakyat Gaza itu telah dihentikan di Kanal Suez pada Sabtu (11 Juli 2009) dalam perjalanan ke Al Arish, dimana sisa dari kelompok ini dan perlengkapan lainnya akan bergabung dengan mereka sebelum menuju perbatasan ke Gaza.

Para aktivis ini merupakan bagian dari konvoi sedikitnya 200 orang - semuanya orang AS, termasuk Charles Barron, anggota dewan kota New York City -- yang berencana berada di Gaza hingga 13 Juli.

Mantan anggota Kongres AS asal Georgia, Cynthia McKinney, yang ditangkap oleh pasukan Israel sebelumnya pada bulan ini ketika sedang menuju Gaza untuk misi kemanusiaan, juga akan bergabung dengan konvoi ini.

Aktivis "Viva Palestina" mengatakan meskipun sebelumnya telah ada kesepakatan, para petugas perbatasan Mesir tidak mengizinkan konvoi medis ini untuk melintas dan bahkan mereka mengancam akan menangkap para aktivis....

"Kami bertekad untuk masuk ke Gaza, dan tidak peduli apa yang akan terjadi...kami telah mencapai keberhasilan dalam gerakan untuk mendukung rakyat Palestina. Konvoi ini akan terus berlanjut, dan kami tidak akan membiarkan siapa pun untuk menghentikan kami," kata Barron....

Israel tahan (baca: culik) 21 aktivis internasional pro-Palestina

noreply@blogger.com (Jemala Gembala) — Thu, 02 Jul 2009 09:51:00 +0000

21 aktivis perdamaian internasional ditahan oleh kapal perang Israel di perairan internasional, Selasa (30 Juni 2009), ketika perahu, "The Spirit of Humanity", mencoba membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Para aktivis itu, termasuk di dalamnya mantan anggota Kongres AS Cynthia McKinney dan peraih hadiah Nobel Perdamaian Irlandia Mairead Maguire dan warga negara dari 11 negara lain, adalah bagian dari Free Gaza Movement (FGM) yang berupaya untuk menerobos blokade (ilegal) laut dan udara Israel atas perbatasan Gaza.

Para aktivis itu dibawa ke pelabuhan Ashdod dan dari sana ke sel penahanan di bandara internasional Ben Gurion di Tel Aviv di mana mereka menunggu proses deportasi.

"Mereka begitu saja menculik para penumpang kapal," kata anggota FGM Greta Berlin ..... FGM melaporkan bahwa mereka juga tidak dapat menghubungi para aktivis yang ditahan lewat ponsel......"

Tangan tak terlihat Amerika di Iran

noreply@blogger.com (Jemala Gembala) — Thu, 02 Jul 2009 09:10:00 +0000

Esam Al Amin

Counterpunch

.....Antara 2005-2009, Kongres AS mengalokasikan lebih daripada $ 400 juta untuk program-program Deplu AS yang dirancang untuk "mempromosikan demokrasi", atau dengan kata lain menerapkan kebijakan soft power terhadap Iran. Ini dilaksanakan, sebagian, dengan mendanai kegiatan-kegiatan kelompok-kelompok pembelot Iran. Pada 2008, Kongres mengalokasikan anggaran yang secara khusus "diperuntukkan bagi pemrograman perangkat lunak guna mengembangkan program-program yang merusak internet firewall pemerintah Iran," dan sebuah program "untuk menyediakan perangkat-perangkat anti-sensor dan layanan untuk kebebasan informasi di dalam suatu masyarakat yang tertututp".

Pada 24 Mei 2007, Brian Ross, koresponden investigatif ABC News mengungkapkan sebuah laporan tentang elemen soft power yang dimanfaatkan oleh CIA dan diotorisasi oleh Bush. "Baik mantan maupun pejabat intelijen yang masih bertugas mengatakan kepada ABC News bahwa CIA telah menerima persetujuan rahasia dari presiden untuk meningkatkan apa yang dikenal sebagai operasi tersembunyi untuk mendestabilisasi rezim Iran, dan hal itu kini sedang berlangsung," Ross melaporkan. Dia kemudian menambahkan, "Para pejabat itu menjelaskan rencana Iran sebagai "rencana yang tidak mematikan". Rencana itu melibatkan kampanye propaganda yang dikoordinasikan lembaga-lembaga penyiaran, penempatan artikel-artikel negatif di koran, dan manipulasi mata uang dan transaksi perbankan internasional Iran". Koresponden ABC mengatakan, "Propaganda adalah cara paling penting yang digunakan oleh CIA. "....

....Bagian dari program CIA, seperti dilaporkan oleh ABC News dan Daily Telegraph, adalah "mensuplai uang dan senjata kepada kelompok militan Jundullah, yang telah melakukan serangkaian serangan ke Iran dari basis mereka di Pakistan."....

.....Lebih jauh, sekitar dua ribu anggota milisi Mujahideen Khalq (MKO), sebuah kelompok kekerasan yang ingin menjatuhkan rezim Iran, telah diberikan tempat perlindungan di Irak oleh otoritas pendudukan AS, padahal kelompok ini ada dalam daftar organisasi teroris internasional milik Deplu AS sejak 1997. Laporan ini juga mengutip Mark Fitzpatrick, mantan pejabat senior Deplu, yang mengatakan bahwa sabotase industri merupakan pilihan strategi untuk menghentikan program nuklir Iran "tanpa tindakan militer, tanpa jejak pada operasinya."

Laporan The Telegraph juga menyatakan bahwa CIA telah diizinkan untuk mensuplai "alat komunikasi yang memungkinkan kelompok oposisi di Iran untuk saling bekerja sama dan menghindari sensor internet" pemerintah. Penggunaan peralatan ini terlihat jelas dalam konflik terbaru antara pemerintah dan kubu oposisi di Iran.....

.... Pada 28 Juni 2009, pembawa acara CNN Fareed Zakaria mengajukan pertanyaan sangat jitu kepada Bob Baer, seorang bekas CIA yang bertugas selama 21 tahun veteran dalam operasi di Timur Tengah. Dia bertanya, "Benarkah kita memang melakukan itu [mencoba mendestabilisasi Iran]? Benarkah kita mendanai berbagai kelompok di dalam dan di luar Iran yang mencoba menggulingkan pemerintah?" Baer jawab, "Ya sangat benar," kemudian menambahkan, "Ada satu program rahasia terhadap Iran yang sedang dijalankan militer AS; sebuah tindakan rahasia terhadap Iran dari Irak dan Afghanistan. "....

....Menurut Saeed Behbahani, pengkritik keras rezim Iran, dan pendiri Mihan TV di luar Washington DC, pemerintah AS bertukar pesan dengan tim kampanye Mir Hossein Mousavi pada awal Juni (2009). Dia menyatakan bahwa, pada waktu itu, seorang pengusaha Iran-Amerika yang dekat dengan Menlu Clinton, bertemu dengan manajer kampanye Mousavi, Mehdi Khazali, di Dubai......

....... sebuah studi oleh website, www.chartingstocks.net, menyimpulkan bahwa selama tiga hari setelah pemilihan, mayoritas Tweets (lebih dari 30.000) telah dimanipulasi melalui segelintir account; semua dibuat dalam satu hari setelah pemilu. Sangat menarik untuk dicatat bahwa hanya 0,6 persen dari Tweeter account yang digunakan oleh orang Iran (dibandingkan dengan 44 persen oleh orang Amerika).

Baru-baru ini dalam wawancara dengan BBC pada 19 Juni (2009), mantan menlu Henry Kissinger, seorang ikon kebijakan politik luar negeri AS, mengekspos keterlibatan Washington dalam urusan Iran.

Kissinger berkata, "Jika ternyata tidak mungkin ada suatu pemerintahan di Iran yang dapat menangani dirinya sendiri daripada menjadi sebuah perkara, maka kami (AS) mempunyai situasi yang berbeda." Terjemahannya: jika kandidat pilihan kami tidak muncul sebagai pemenang, setelah kami menggunakan semua soft power kami... Kissinger meneruskan, "Maka kami dapat menyimpulkan bahwa kami harus bekerja untuk mengganti rezim di Iran dari luar," terjemahannya: maka Amerika Serikat (atau mungkin Israel) mungkin harus memakai hard power, yang berarti serangan militer.

Dia kemudian menambahkan, "Tetapi saya memahami benar Presiden (Obama), dia tidak ingin hal ini terlihat sebagai sebuah intervensi dalam krisis saat ini." Terjemahan: Apa pun yang Presiden Obama lakukan di Iran, ia ingin memastikan bahwa tangan Washington tetap tak terlihat.

AS mensuplai perusuh untuk 'Al Qaeda' di Irak

noreply@blogger.com (Jemala Gembala) — Tue, 30 Jun 2009 12:06:00 +0000

Wayne Madsen
(jurnalis investigatif; mantan pejabat intelijen U.S. Navy; mantan analis intelijen NSA)

Wayne Madsen Report (WMR)

WMR telah mempelajari dari sumber intelijen yang bertugas pada 2007 di Pangkalan Udara Tallil di Irak, yang juga dikenal sebagai Camp Adder oleh AD AS dan Pangkalan Udara Ali oleh AU AS, bahwa elemen-elemen intelijen AS mengimpor 'pasukan bayaran' Afghan ke Irak dalam rangka menyerang warga sipil Irak dan personil militer, serta pasukan koalisi, bahkan termasuk personil militer AS. Orang-orang Afghan ini direkrut dari elemen-elemen Taliban dan dibayar dalam melakukan "tugas" tersebut di Irak.

WMR telah mengetahui bahwa sekitar tahun 2007, polisi Irak menghentikan sebuah truk yang menggandeng trailer setinggi 40 kaki di atas jembatan Kerrada di Baghdad. Ketika polisi Irak memeriksa trailer tersebut, mereka dikejutkan dengan keberadaan sekitar 30 hingga 40 orang-orang Taliban dari Afghan. Mereka mengatakan bahwa mereka dibawa ke Irak oleh Amerika Serikat dan bertugas menimbulkan kekacauan di Irak, kebanyakan dari kekacauan itu dinisbatkan oleh komandan militer AS sebagai pekerjaan "Tanzim Qaidat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn (Organisasi jihad di Negeri Dua Sungai) atau lebih dikenal dengan "Al Qaeda di Mesopotamia."

Polisi Irak diperintahkan oleh para komandan militer AS pada saat itu juga untuk mengizinkan para perusuh Afghan ini meninggalkan jembatan Kerrada tanpa gangguan lebih lanjut.

Krisis Iran karya Carlos Latuff

noreply@blogger.com (Jemala Gembala) — Tue, 30 Jun 2009 11:22:00 +0000

Kudeta di Honduras: Kudeta pertama Obama

noreply@blogger.com (Jemala Gembala) — Mon, 29 Jun 2009 09:08:00 +0000

by Eva Golinger

GlobalReseach

[Catatan: Pada 11:15 siang (Minggu, 28 Juni 2009), waktu Caracas, Presiden Honduras Manuel Zelaya berbicara langsung di Telesur dari San Jose, Kosta Rika. Dia telah memverifikasi sejumlah tentara memasuki kediamannya di pagi hari, menembakkan senjata dan mengancam untuk membunuh dia beserta keluarganya jika ia melawan kudeta tersebut. Dia dipaksa pergi bersama beberapa prajurit yang membawa dia ke bandara udara menerbangkan dia Kosta Rika. Dia telah meminta Pemerintah AS membuat pernyataan publik yang mengecam kudeta ini, jika tidak, ini akan menunjukkan keterlibatan mereka].

...Ini merupakan pagi yang menyesakkan, terutama bagi jutaan rakyat Honduras yang tengah mempersiapkan diri mereka untuk melaksanakan hak suci memberikan suara pada hari ini (Minggu, 28 Juni 2009) untuk pertama kalinya dalam sebuah referendum konsultatif mengenai masa depan pembentukan sebuah majelis konstitusi untuk mereformasi konstitusi. Diduga objek utama kontroversi pada hari ini adalah referendum itu sendiri, yang sejatinya tidak mengikat tetapi hanya sebuah jajak pendapat untuk menentukan apakah mayoritas warga Honduras menginginkan adanya suatu proses untuk mengubah konstitusi mereka.

Inisiatif seperti itu belum pernah terjadi di negara Amerika Tengah ini. Honduras memiliki sebuah konstitusi yang sangat terbatas, yang hanya memungkinkan partisipasi minimal dari masyarakat Honduras dalam proses politik. Konstitusi yang sekarang, yang ditulis pada 1982, era perang kotor pemerintah Reagan di Amerika Tengah, dirancang untuk memastikan orang-orang yang berkuasa, baik secara ekonomi maupun politik, akan tetap berkuasa dengan sedikit peran dari rakyat. Zelaya, dipilih pada November 2005 di atas platform Partai Liberal Honduras, telah mengusulkan agar jajak pendapat dilakukan untuk menentukan apakah mayoritas warga sepakat bahwa reformasi konstitusi diperlukan. Dia didukung oleh mayoritas serikat buruh dan gerakan sosial di negeri itu....[referendum ini ditentang oleh kekuatan konservatif dan nasionalis Honduras, termasuk kekuatan angkatan bersenjata di dalamnya--red.]

....Presiden Bolivia Evo Morales dan Venezuela Hugo Chávez telah membuat pernyataan publik pada hari Minggu pagi yang mengecam kudeta di Honduras dan menyerukan kepada komunitas internasional untuk bereaksi dan memastikan demokrasi dipulihkan serta presiden konstitusional dikembalikan ke posisinya. Terakhir pada Rabu 24 Juni, sebuah pertemuan luar biasa negara-negara anggota Bolivarian Alternative for Americas (ALBA), dimana Honduras adalah anggotanya, dilangsungkan di Venezuela untuk menyambut Ekuador, Antigua & Barbados, serta St Vincent sebagai anggota-anggotanya. Selama pertemuan, yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Honduras, Patricia Rodas, sebuah pernyataan dibacakan mendukung Presiden Zelaya dan mengecam setiap upaya untuk mengganggu mandatnya dan proses demokrasi di Honduras....

....Honduras adalah negara yang menjadi korban kediktatoran dan intervensi besar-besaran AS selama berabad-abad, termasuk beberapa invasi militer. Intervensi terakhir pemerintah AS di Honduras terjadi selama 1980-an, ketika pemerintahan Reagain mendanai pasukan-pasukan dan milisi-milisi pembunuh untuk mengeliminasi setiap potensi "ancaman komunis di Amerika Tengah". Pada saat itu, John Negroponte menjabat sebagai dubes AS di Honduras dan bertanggung jawab atas pendanaan dan pelatihan secara langsung pasukan pembunuh Honduras yang bertanggung jawab terhadap hilangnya dan terbunuh ribuan orang di seluruh negeri....

....Asisten Menlu AS, Phillip J. Crowley, menolak untuk memperjelas posisi pemerintah AS tentang adanya potensi kudeta terhadap Presiden Zelaya, dan malah mengeluarkan pernyataan yang lebih bermakna dukungan Washington untuk pihak oposisi....Juru bicara pemerintah AS menyatakan sebagai berikut, "Kami sangat prihatin dengan kebuntuan dalam dialog politik di antara politisi Honduras berkaitan dengan jajak pendapat yang diusulkan pada 28 Juni tentang reformasi konstitusional. Kami menghimbau semua pihak untuk mencari resolusi konsensus demokratis terhadap kebuntuan politik yang sesuai dengan konstitusi dan undang-undang Honduras yang konsisten dengan prinsip-prinsip Piagam Inter-American Democratic."

...sumber utama pendanaan di Honduras adalah USAID, yang menyediakan lebih dari US$ 50 juta per tahunnya untuk program "promosi demokrasi", yang pada umumnya mendukung LSM-LSM dan parpol-parpol yang disukai AS, seperti yang terjadi di Venezuela, Bolivia, dan negara-negara lain di kawasan. Pentagon juga mengelola pangkalan militer di Honduras di Soto Cano, yang dilengkapi dengan sekitar 500 pasukan dan sejumlah pesawat tempur serta helikopter.

Menlu Rodas menyatakan bahwa dia telah berulang kali mencoba melakukan kontak dengan Dubes AS di Honduras, Hugo Llorens, yang belum merespon setiap panggilannya sampai sekarang. Modus operandinya jelas menunjukkan keterlibatan Washington. Baik militer Honduras, yang mayoritas dilatih oleh pasukan AS, maupun elit politik dan ekonomi, tidak akan bertindak menggulingkan seorang presiden yang terpilih secara demokratis tanpa dukungan dari pemerintah AS. Presiden Zelaya akhir-akhir ini terus diserang oleh kekuatan-kekuatan konservatif Honduras karena hubungan yang berkembang dengan negara-negara ALBA, dan terutama Venezuela serta Presiden Chavez. Banyak yang percaya tindakan ini telah dijalankan sebagai metode untuk memastikan bahwa Honduras tidak terus bersatu dengan negara-negara sosialis di Amerika Latin.