Sumber Bacaanku

Inilah Perbedaan Rekrutmen CPNS dan PPPK 2019

2018-12-24T09:02:00.000+07:00

Perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai pengganti tenaga honorer di lingkungan Kementerian dan Lembaga (K/L) rencananya bakal diselenggarakan pada 2019.

Meski berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), posisi PPPK rupanya tidak sepenuhnya sama dengan abdi negara yang dijaring lewat sistem seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Selain untuk tenaga honorer, Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Mudzakir menyampaikan, perekrutan PPPK juga membuka kesempatan bagi tenaga profesional.

"PPPK tidak hanya untuk honorer saja, tapi juga untuk tenaga profesional yang lain. Prosesnya akan dimulai setelah rekrutmen CPNS 2018 ini selesai," ujar dia kepada Liputan6.com, Rabu (12/12/2018).

Sementara itu, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengatakan, proses perekrutan PPPK sebagai pengganti tenaga honorer ini bisa terlaksana secepatnya pada 2019.

"Kita harapkan bisa secepatnya. Mudah-mudahan bisa (dilaksanakan 2019)," ungkap dia kepada Liputan6.com.

Lebih lanjut, Ridwan menjelaskan, ada dua perbedaan mendasar antara sistem perekrutan pekerja kontrak pemerintah ini dengan seleksi CPNS pada umumnya. Pertama, yakni terkait batas usia calon pelamar.

"Batasan usia paling rendah untuk PPPK ini 1 tahun dibawah masa pensiun. Jadi kalau di suatu kementerian/lembaga batas usia pensiunnya 60 tahun, pelamar PPPK berusia 59 tahun masih bisa mengikutinya," jelas dia.

Adapun menurut Ayat 1 Pasal 23 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017, usia paling rendah untuk calon pelamar CPNS secara umum ditetapkan 18 tahun, dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar.

Perbedaan kedua, Ridwan melanjutkan, pekerja kontrak pemerintah tak akan diberikan tunjangan pensiun oleh PT Taspen selayaknya PNS. "PPPK enggak bakal dapat uang pensiun," sebutnya.

Namun begitu, ia menambahkan, tenaga PPPK diperbolehkan untuk bisa mengelola uang tunjangan pensiun secara mandiri kepada PT Taspen, dengan kesepakatan gajinya mau dipotong.

"Misal uang gaji saya dipotong 9,75 persen untuk uang pensiun. Kalau mereka nanti merasa 9,75 persen terlalu kecil, ya bisa saja dibesarkan jumlahnya. Sehingga di akhir kontrak mereka bakal mendapatkan tunjangan pensiunnya," tutur Ridwan.

Sumber: Liputan6.com

Resmi... Kemenkeu Pastikan Gaji PNS Naik 5 Persen Berlaku Mulai Januari 2019

2018-12-08T20:59:00.000+07:00

SUMBER BACAANKU.COM-- Info Kenaikan gaji Pns 2019. Alhamdulillah Kementerian Sudah memastikan Gaji PNS naik 5 Persen mulai berlaku pada 1 januari 2019. Berikut ini informasi resminya.

Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2019 bakal naik 5 persen. Kenaikan upah itu akan mulai diterapkan sejak bulan pertama, yakni pada Januari.

Hal itu dikuatkan lewat pernyataan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, yang mengatakan pemerintah saat ini tengah mematangkan kebijakan ini dalam sebuah Peraturan Pemerintah (PP).

"Intinya disiapin Januari, Insya Allah. Kalau mulai Januari, kami mulai sama Menteri PANRB (Syafruddin) siapkan PP-nya," ungkap dia saat ditemui di Gedung Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Jumat (7/12/2018).

Dia memperkirakan, Peraturan Pemerintah itu bakal keluar sekitar Februari atau Maret 2019. Meski dikeluarkan bukan pada bulan pertama, lanjutnya, gaji PNS bakal tetap dinaikan sejak Januari tahun depan.

"Itu biasanya terbit bulan 2 sampai bulan 3. Tapi kebijakan itu kan walau diterbitkan bulan 3 misalnya, itu biasanya berlaku sejak Januari. Sebab perhitungan mengenai kenaikan gaji itu sudah kita hitung sejak Januari," sambungnya.

Namun, Askolani menambahkan, kenaikan gaji belum akan langsung dirasakan para abdi negara pada bulan pertama, lantaran pembayarannya baru akan dirapel setelah aturan terbit.

"Tapi bayarnya kapan, nunggu PP itu jadi. Kalau PP itu jadi bulan 3, maka sejak bulan 1 sudah akan dihitung" tegas dia.

Lebih lanjut, ia pun menyatakan, kenaikan gaji PNS 5 persen ini juga akan turut berpengaruh terhadap gaji ke-13 dan upah Tunjangan Hari Raya. "Iya, dia biasanya akan jadi basis untuk gaji ke-13 dan THR," ujarnya.

Demikian informasi mengenai kenaikan Gaji pns 5 persen yang bakal mulai berlaku pada bulan Januari 2019, semoga dengan adanya kenaikan gaji ini pns akan lebih terbantukan ekonominya.

Gagal Ikut SKB Meski Lolos Passing Grade 2 CPNS 2018, Kenapa?

2018-12-07T20:21:00.000+07:00

SUMBER BACAANKU.COM--Tiap-tiap instansi pemerintah masih terus merilis daftar peserta yang lulus tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Jadwal ini sudah telat dari tanggal awal yang menyebut bahwa pengumuman akhir adalah 3 Desember 2018.

Dalam proses tes SKD, muncul kebijakan Passing Grade 2 (PG2) yang dihitung untuk memenuhi kuota formasi instansi untuk ikut Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), yakni dengan batas tiga kali jumlah formasi. Namun, banyak peserta tes SKD yang nilainya memenuhi PG2 dan tidak bisa ikut SKB, meski jumlah yang lulus dari Passing Grade 1 (PG1) masih sedikit.

Ternyata, peserta tambahan dari PG2 berhenti apabila peserta lolos sudah pas dengan jumlah kuota formasi. Lulus PG2 pun tidak menjamin lanjut ke proses selanjutnya.

"Jika formasi sama dengan jumlah PG1, tak perlu lagi tambahan dari PG2," ujar Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) M. Ridwan melalui pesan singkat ke Liputan6.comsebelum bertolak ke Medan, Jumat (7/12/2018).

Berdasarkan pantauan Liputan6.com beragam instansi meloloskan peserta tes SKD dalam jumlah yang berbeda-beda. Ada yang jumlah kelulusan peserta SKB sama persis dengan formasi, ada pula yang lebih, meski tidak sampai tiga kali formasi.

Pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan RB) berusaha agar tidak ada formasi yang kosong agar tidak menyulitkan kinerja. Sementara, BKN sebelumnya memastikan bahwa tidak akan ada peserta tes SKD yang auto-PNS, dan semuanya harus tetap ikut SKB, terkecuali formasi tertentu seperti yang memiliki sertifikat guru.

BKN: Tak Ada Auto-Lulus, Semua Harus Ikut SKB CPNS 2018

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) baru saja mengeluarkan aturan mengenai dua kelompok yang bisa mengikuti tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Aturan itu dibuat untuk memenuhi kuota peserta SKB.

Pertanyaan pun muncul apakah mereka yang lolos tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berdasarkan aturan pertama akan langsung lolos alias auto-PNS? Mengenai hal itu, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara M. Ridwan menegaskan bahwa semua peserta tetap harus belajar demi mengikuti tes SKB.

"Kami enggak ada istilah auto-PNS, auto-lulus, auto apapun, semuanya harus ikut SKB," tegas Ridwan ketika dihubungi Liputan6.com, Jumat, 23 November 2018.

Lebih lanjut, Ridwan menyebut ada instansi yang memiliki sistem tes SKB yang menggugurkan tanpa melihat nilai skor. Sebagai contoh ada Basarnas yang mewajibkan semua pesertanya untuk bisa berenang. CPNS yang tak bisa renang pun terancam gagal meski skornya tinggi.

Pengecualian ada pada guru. Sesuai aturan, mereka yang telah memiliki sertifikat sudah dipastikan berhasil 100 persen di SKB.

"Semuanya harus mengikuti SKB kecuali guru yang punya sertifikat pendidikan. Itu kan sudah disebut juga di Permen 36 kalau yang punya sertifikat pendidikan itu tak perlu ikut SKB karena nilainya sudah dianggap 100 dengan sertifikat itu sudah dianggap kompeten," jelasnya.

Ridwan pun berharap agar peserta segera belajar untuk menyiapkan diri terhadap tes SKB, serta senantiasa memerhatikan akun resmi BKN dan instansi terkait di media sosial.

Sumber: liputan6.com

Demikian informasi mengenai Penjelasan kenapa lolos Pasing Grade berdasarkan aturan baru namun tidak bisa ikut seleksi SKB juga.

Kuota Belum Ditentukan, tapi Rekrutmen PPPK Positif Mulai 2019

2018-12-06T18:59:00.000+07:00

SUMBER BACAANKU.COM--Belum genap sepekan, Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memicu polemik. Mulai kekhawatiran rekrutmen baru dilaksanakan dua tahun lagi hingga tidak mempertimbangkan atau mengakomodasi masa kerja guru tenaga honorer.

Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja menyatakan, PP Manajemen PPPK sebaiknya tidak perlu menjadi polemik.

Sebab, PP diterbitkan untuk mewadahi semua permasalahan seputar status kepegawaian. Termasuk para guru honorer yang usianya lebih dari 35 tahun. Sebab, mereka tidak bisa melamar CPNS karena batas usia maksimal mendaftar 35 tahun.

Kemudian, terkait dengan ketentuan PP tersebut yang baru bisa dijalankan setelah dua tahun, Setiawan memberikan penjelasan sendiri. "Bukan diartikan seperti itu (baru ada rekrutmen PPPK dua tahun lagi, Red)," katanya saat dihubungi kemarin (5/12).

Dia menjelaskan, yang diatur dalam pasal 101 itu adalah peraturan pelaksana dari PP 49/2018 ditetapkan paling lama dua tahun sejak peraturan diundang. "Untuk pengadaan (PPPK, Red) tidak masalah (mulai dijalankan tahun depan, Red)," tuturnya.

Setiawan menegaskan, sampai saat ini memang belum diputuskan jumlah kuota rekrutmen PPPK tahun depan. Sebab, saat ini masih masuk proses penghitungan dan pembukaan usulan dari masing-masing instansi.

Kemudian, terkait dengan pengakuan atau penghitungan masa kerja untuk para guru honorer yang sudah bertahun-tahun, Setiawan mengatakan tidak perlu khawatir terlebih dahulu. Sebab, sampai saat ini pemerintah masih membahas ketentuan teknisnya. Yang dibahas termasuk kriteria-kriteria serta penghitungan dan mekanisme penilaian dalam rekrutmen PPPK.

Setelah bertemu Presiden Jokowi kemarin, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mengungkapkan, ada beberapa pembahasan tentang nasib guru honorer. Dia menjelaskan, PGRI meminta segera ada peraturan pelaksana PP 49/2018 berupa peraturan menteri PAN-RB terkait formasi khusus guru honorer dan tenaga kependidikan honorer dalam rekrutmen PPPK.

Dengan adanya peraturan menteri itu, lanjut Unifah, diharapkan kekhawatiran guru dan tenaga kependidikan honorer dalam rekrutmen PPPK bisa diatasi. Sebab, di dalam PP 49/2018 tersebut, regulasinya masih bersifat umum.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menamÂbahkan, hingga saat ini pemerintah belum mendapat rekomendasi dari Kemen PAN-RB mengenai kebutuhan jumlah PPPK. Dengan demikian, belum diketahui pula alokasi gaji PPPK yang bersumber dari APBN. Sementara itu, mayoritas PPPK diperkirakan berasal dari daerah sehingga pemda juga perlu segera mengalokasikan APBD untuk gaji PPPK.

"Setiap tahun kami ada pencadangan dana dari APBN, bisa untuk rekrutmen CPNS, kenaikan gaji ASN (aparatur sipil negara), atau seperti PPPK ini kalau ada kebijakannya. Tapi, masih menunggu dari kementerian terkait berapa keperluannya," kata Asko.

Dalam APBN 2019, pemerintah telah menaikkan dana alokasi umum (DAU) Rp 401,5 triliun menjadi Rp 417,87 triliun. Mungkin anggaran gaji PPPK di daerah yang diambil dari APBD akan menggunakan sebagian dana dari DAU tersebut.

Sumber;jawapos.com

Demikian informasi mengenai Pelaksanaan rekrutmen PPPK yang akan dimulai tahun 2019.

Catat !! Ini 8 Persyaratan untuk Mendaftar Menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

2018-12-05T18:36:00.000+07:00

SUMBER BACAANKU.COM---Porses pengadaan atau Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resmi dimulai. Hal ini ditanda dengan terbitnya PP No 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Inilah 8 Syarat Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa melamar menjadi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) untuk jabatan fungsional (JF). Ketentuan ini diatur dalam PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK pasal 16.

Persyaratan Pendaftaran PPPK

Dalam pasal tersebut, dijelaskan beberapa persyaratan untuk menjadi calon PPPK. Ada 8 persyaratan yang ditetapkan.

Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi satu tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara dua tahun atau lebih.
Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK (pejabat pembina kepegawaian).

Jabatan yang Bisa Diisi oleh PPPK

Ada 180 jabatan fungsional tertentu (JFT) yang akan dikaji pemerintah, yang nantinya ditetapkan mana saja yang akan diisi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan mana jatahnya PNS.

Menurut Syamsul Rizal, kabid Perencanaan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), JFT yang akan diisi PPPK akan ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres).

"JFT kan banyak tuh jadi harus ada klasifikasi mana yang untuk PNS, mana untuk PPPK. Nah, untuk PPPK akan diatur di Perpres," terang Syamsul kepada JPNN, Senin (3/12).

Dia menyebutkan, beberapa jabatan yang jadi target PPPK adalah guru, tenaga kependidikan, dokter, perawat, bidan, penyuluh, dan lainnya.

Sedangkan yang harus PNS adalah Satpol PP, keuangan, jabatan-jabatan strategis berkaitan dengan kerahasiaan negara, dan lainnya.

"Jabatan yang berkaitan dengan rahasia negara atau strategis harus diisi oleh PNS. Intinya PNS itu menempati jabatan struktural, PPPK jabatan fungsional. Namun, ada juga PNS yang isi jabatan fungsional tertentu," tandasnya.

Gaji dan Tunjangan PPPK Setara PNS

"Mereka enggak ada perbedaan (dengan gaji PNS), dari hak keuangannya sama. Mereka akan diberikan gaji UMR sesuai daerahnya masing-masing, juga berbagai tunjangan seperti yang didapat ASN (Aparatur Sipil Negara)," ucap Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana di Jakarta, Jumat (21/9/2018). Dikutip dari liputan6.com

sumber : jpnn.com

Demikian Informasi yang bermanfaat bagi anda yang masih bertanya-tanya Bagaimana sih cara mendaftar untuk menjadi PPPK.

Akhirnya Presiden Jokowi Setujui Skema Fully Funded Uang Pensiun PNS

2018-12-01T19:38:00.000+07:00

SUMBER BACAANKU.COM--Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui rancangan baru terkait perubahan sistem pembayaran uang pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan skema fully funded. Nantinya, skema baru itu akan mulai diterapkan untuk PNS rekrutan 2020.

"Presiden Jokowi telah menyetujui dalam rapat terbatas (ratas) kepada menteri terkait," ucap Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja seperti ditulis Sabtu (1/12/2018).

Pria yang akrab disapa Iwan itu menjelaskan, saat ini Kementerian PAN-RB tengah menggodok rancangan skema pensiun fully funded untuk dijadikan peraturan pemerintah (permen). Permen kini tengah dalam finalisasi.

"Saat ini rancangan permennya sedang kami finalisasi, namun yang pasti sekarang sedang dilakukan simulasi di rancangan permen untuk sistem pensiun. Karena pensiun ini bakal terkait dengan gaji dan juga tunjangan," ujarnya.

Iwan menargetkan permen dana pensiun untuk skema fully funded tersebut bakal rilis di tahun 2019. Skema baru bertujuan agar tidak terlalu menguras Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) seperti model lama yakni pay as you go.

"Sistem pay as you go itu dibayarkan pemerintah lewat APBN. Dengan skema fully funded, nantinya pemerintah dan ASN itu sendiri sama-sama iuran diawal," ungkapnya.

Seperti diketahui, skema pay as you go adalah skema dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75 persen dari gaji ditambah dengan dana dari APBN.

Kemudian pembayaran uang pensiun fully funded ialah sistem pembayaran pensiun penuh yang berasal dari iuran antara pemerintah dengan pegawai itu sendiri. Besarannya pun nanti ditentukan dan disesuaikan berdasarkan jumlah gaji PNS setiap bulannya

"Kapan permennya keluar? Jadi karena cut off-nya 2020, ya mestinya paling lambat 2019 ya," tuturnya.

Adapun dengan adanya skema baru fully funded, pemerintah berharap uang pensiun yang diterima PNS kedepannya bisa semakin besar.

"Namun kita belum pastikan berapa prosentase tunjangan kerja dan gaji pokoknya. Yang pasti kedepan seharusnya memang ada lembaga pengelola yang betul-betul agak sedikit berbeda dengan lembaga pengelola pensiun saat ini. Seperti revitalisasi lembaga pengelola dari saat inilah" tandasnya.

Sumber: liputan6.com

CATAT...ATURAN BARU KELULUSAN SKD CPNS 2018, NILAI KUMULATIF 255 KE ATAS BISA IKUT SKB, INI SYARATNYA

2018-11-27T19:32:00.000+07:00

SUMBER BACAANKU.COM--Pemerintah akhirnya mengeluarkan aturan baru tentang kriteria kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil 2018.

Aturan baru kriteria kelulusan SKD CPNS 2018 ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) No 61 Tahun 2018.

Dalam aturan baru CPNS 2018 ini, pemerintah memutuskan menggunakan sistem rangking.

Kepastian sistem rangking disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin usai mengikuti Rapat Terbatas, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/11) siang.

“Kita tidak berorientasi kepada passing grade, tetapi berorientasi pada ranking. Jadi kalau kita passing grade kita jatuhkan, itu sumber daya manusia aparatur nanti kembali mundur. Kita ingin maju,” tegas Syafruddin.

Dengan sistem ranking, menurut Menteri PANRB Syafruddin, jika kebutuhan di salah satu Kementerian/Lembaga misalnya 100 CPNS, karena ini kan baru tes awal tentu yang dicari 3 kali lipat dari 100.

Karena itu, berarti ranking 1 sampai 300.

Itu yang akan masuk seleksi tahap kedua.

“Jadi tiga akan dipilih satu. Kira-kira gitu jalan keluarnya yang terbaik, tapi tidak menurunkan grade,” terang Syafruddin.

Ia juga meyakinkan, bahwa peserta SKD CPNS akan mengetahui siapa yang berdasarkan ranking berhak mengikuti seleksi tahap berikutnya. Namun teknis pengumumannya, menurut Syafruddin, akan diatur oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Nanti BKN yang atur,” tegas Syafruddin.

Nilai Akumulatif Rendah Bisa Ikut SKB

Penelusuran Tribunnews.com, Rabu (21/11/2018) malam, aturan baru tersebut sudah dipublikasikan di laman jdih.menpan.go.id.

Dalam PermenPANRB ini di pasal 2 disebutkan peserta SKB terdiri atas peserta SKD yang memenuhi passing grade dan peserta SKD yang tidak memenuhi passing grade namun memiiliki peringkat terbaik dari angka kumulatif SKD sesuai yang diatur dalam peraturan menteri.

Penjelasannya, peserta SKD yang tidak lolos passing grade tapi bisa ikut SKB yakni dengan ketentuan:

- Nilai kumulatif SKD formasi umum paling rendah 255.

- Nilai kumulatif SKD formasi umum untuk jabatan dokter spesialis dan instruktur penerbang paling rendah 255.

- Nilai kumulatif SKD formasi umum untuk petugas ukur, rescuer, anak buah kapal, pengamat gunung api, penjaga mercu suar, pelatih/pawang hewan dan penjaga tahanan paling rendah 255.

- Nilai kumulatif SKD formasi putra putri lulusan terbaik (cumlaude) dan diaspora paling rendah 255

- Nilai kumulatif SKD formasi penyandang disabilitas paling rendah 220.

- Nilai kumulatif SKD formasi putra/putri Papua dan Papua Barat paling rendah 220.

- Nilai kumulatif SKD formasi tenaga guru dan tegana medis/paramedis dari eks tenaga honoer K-II paling rendah 220.

Namun, ketentuan itu diberlakukan dengan dua ketentuan.

Pertama, jika tidak ada peserta yang lolos passing grade pada formasi yang dibutuhkan.

Kedua, belum terpenuhinya jumlah peserta SKD yang lolos passing grade sesuai Permenpan RB No 37 Tahun 2018.

Aturan baru ini dikelurkan untuk merespons minimnya peserta SKD yang lolos passing grade CPNS 2018.

Minimnya peserta lolos passing grade CPNS 2018 membuat banyak formasi CPNS 2018 terancam kosong.

Selain itu, minimnya tingkat kelulusan SKD juga membuat ketentuan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yaang mensyaratkan peserta SKB sebanyak 3 kali jumlah formasi tak terpenuhi.

Sumber : tribunnews.com

Demikian informasi mengenai aturan baru Kelulusan SKD CPNS 2018.

Mendikbud Tawari Guru Honorer Jadi P3K, Gajinya Setara PNS.. Mau?

2018-11-26T20:18:00.000+07:00

SUMBER BACAANKU.COM--Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuka lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018. Bagi tenaga honorer maupun tenaga pendidik yang belum lolos masih bisa mendaftar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

"Setelah cek rekrutmen CPNS nanti akan segera rekrutmen melalui P3K, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja," kata Muhadjir di sela-sela peringatan Hari Guru Nasional di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Minggu (25/11/2018).

Dia pun menjelaskan bahwa Kemendikbud akan menyesuaikan gaji P3K agar sama dengan PNS.

"Jadi nanti yang P3K itu gajinya sama dengan yang PNS," katanya.

Lebih lanjut dia juga mengatakan, bagi yang tidak lolos dalam seleksi keduanya, yaitu CPNS dan P3K, ada guru honorer sebagai guru pengganti untuk guru yang pensiun (guru pengganti pensiun), juga akan mendapat tunjangan minimal setara dengan upah minimum regional (UMR).
"Kemudian, bagi yang belum berhasil lolos di CPNS maupun P3K itu untuk guru-guru pengganti pensiun itu akan mendapatkan tunjangan setara dengan upah minimum regional," jelasnya.

Sementara itu, terkait dengan nasib para guru honorer, sebelumnya Muhadjir mengatakan Kemendikbud juga sedang mencarikan jalan keluar terkait dengan hambatan regulasi bagi guru honorer untuk bisa menjadi aparat pegawai sipil negara.

Menurutnya, Kemendikbud kini sedang berupaya mencarikan jalan agar para guru pengganti pensiun mendapatkan perlakuan terhormat sebagai seorang guru.

Hingga saat ini, pihak Kemendikbud masih mendata ulang guru honorer dan data UMR di tiap-tiap daerah. Dia berharap nantinya ada kesepakatan mengenai guru yang termasuk ke kategori guru honorer.

"Ini ada kesepakatan juga oleh pak Dirjen, jadi Pak Dirjen aja yang tahu (spesifikasi guru honorer). Ya seperti yang saya bilang, jika ada guru yang mengajar satu mata pelajaran seminggu dan tidak pernah berada di sekolah terus-menerus, dan setelah mengajar pergi dan mengerjakan pekerjaan lain, maka ia bukan guru honorer," terangnya.

Sumber: detik.com

Terima kasih sudah membaca informasi terupdate seputar PNS, Gaji PNS, Guru Honorer, Honorer Indonesia, CPNS dan Masih banyak info Update lainnya yang anda bica peroleh dari website kami dengan like fasnpage Facebook melayang kami.

Pemerintah Siapkan Regulasi Jabatan yang Bisa Diisi oleh Non-PNS

2018-11-25T10:22:00.000+07:00

SUMBER BACAANKU.COM--Alhamdulillah Pemerintah serius untuk membentuk regulasi mengenai PPPK, semoga ini segera diterbitkan.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah menyusun rancangan Peraturan Presiden tentang jabatan apa saja yang bisa diisi oleh anggota TNI, Polri, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Nantinya, untuk JPT Madya dan Pratama akan ada jabatan tertentu pada instansi tertentu yang bisa diisi oleh PNS dan non-PNS.

Dikatakan, pemerintah juga sedang menyusun rancangan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pengisian 3 kelompok jabatan ASN, yakni Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administratif dan Jabatan Fungsional. “Nantinya anggota TNI dan Polri dapat mengisi Jabatan Administratif dan Jabatan Fungsional di instansi – instansi tertentu,” ujar Asdep Standardisasi Jabatan dan Pengembangan Karier, Aba Subagja, dalam acara Uji Publik Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah, di Jakarta, Kamis (22/11).

Aba menjelaskan, yang menjadi pertimbangan untuk pengisian jabatan tertentu untuk TNI dan POLRI, pendekatannya bukan berdasarkan kelembagaan melainkan fungsi. Berdasarkan Permenpan RB No.13/2014, pengisian JPT harus dilakukan secara terbuka dan kompetitif harus dilakukan secara nasional baik di lembaga maupun di daerah. Hal ini tentunya untuk membuka peluang jabatan seluas luasnya. “Ini harus diatur melalui permen. Hal ini pula yang dijadikan pedoman dalam pengisian jabatan itu,” jelas Aba.

Aba menambahkan, untuk pengisian jabtan Sekretaris Daerah bisa dilakukan melalui proses mutasi dan rotasi dari pejabat OPD di lingkungannya dan tetap dilakukan melalui uji kompetensi. “Kita ingin mewujudkan sistem merit untuk pengisian JPT itu sebagai suatu sistim karir yang dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga,” imbuhnya.

Sumber:menpan.go.id

Janji Mendikbud, Tahun Depan Gaji Guru Honorer Naik Setara UMR

2018-11-24T11:24:00.000+07:00

SUMBER BACAANKU.COM---Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menargetkan tahun depan gaji guru honorer akan naik sehingga kesenjangan antara porsi kerja dan hasil yang didapatkan bisa merata dan adil.

"Yang dimaksud dengan merata tidak benar-benar rata, namun keadilan. Antara porsi kerja, masa kerja, dan beban kerja itu betul-betul mencerminkan honor atau penghargaan yang dapat diberikan," ungkap Muhadjir saat konferensi pers dalam acara Rapat Koordinasi Penataan Guru dan Tenaga Pendidikan di Hotel Mega Anggrek, Jakarta Barat, Kamis (22/11/2018).

Muhadjir mengatakan definisi honorer sebagai guru pengganti untuk guru yang pensiun (guru pengganti pensiun). Selama ini tunjangan yang diberikan untuk mereka diambil hanya dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) saja.

Oleh karena itu, gaji yang diterima tidak banyak karena menurut peraturan, juga dibatasi sehingga bisa dipastikan, jika guru pengganti tidak mendapatkan tambahan dari pemerintah daerah setempat, gaji yang akan diterima sangatlah kecil.

"Maka kita akan usahakan untuk tahun depan status upah guru pengganti pensiun (honorer) itu minimal sama dengan upah minimum regional (UMR) masing-masing," tambah Muhadjir.

Menurutnya, hal tersebut yang sedang dipersiapkan. Kemendikbud juga sedang mencarikan jalan keluar terkait hambatan regulasi bagi guru honorer untuk bisa menjadi aparat pegawai sipil negara. Kemendikbud, katanya, juga sedang berupaya untuk mencarikan jalan agar para guru pengganti pensiun mendapatkan perlakuan yang terhormat sebagai seorang guru.

Hingga saat ini, pihak Kemendikbud masih mendata ulang terhadap guru honorer dan data UMR di tiap-tiap daerah. Dia berharap nantinya akan ada kesepakatan mengenai guru yang termasuk ke kategori guru honorer.

"Ini ada kesepakatan juga dari pak Dirjen, jadi Pak Dirjen aja yang tahu (spesifikasi guru honorer). Ya seperti yang saya bilang, jika ada guru yang mengajar satu mata pelajaran seminggu, dan tidak pernah berada di sekolah terus-menerus, dan setelah mengajar pergi dan mengerjakan pekerjaan lain, maka ia bukan guru honorer," jelas Muhadjir.

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia Unifah Rosyidi menanggapi positif hal tersebut. Ia merasa sangat senang dan hal itu bisa menjadi hadiah manis saat Hari Guru Nasional nantinya.

"Mudah-mudahan ini menjadi kado Hari Guru Nasional yang bertepatan dengan hari ulang tahun guru nasional," tukasnya.

Sumber : news.detik.com

Demikian informasi mengenai Janji Kemendikbud yang akan berusaha menaikan Gaji guru Honorer Setara dengan UMR di tahun depan.

Saah...Presiden Jokowi Teken Perpres, Tunjangan Kinerja PNS Resmi Naik

2018-11-23T13:18:00.000+07:00

SUMBER BACAANKU.COM--Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan tunjangan kinerja (tukin) pegawai di 4 kementerian yakni Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Kenaikan tunjangan menimbang peningkatan kinerja pegawai dan organisasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Atas pertimbangan tersebut, pada 14 November 2018, Jokowi telah menandatangani Perpres Nomor 119 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemenhub, Perpres Nomor 120 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemenperin, Perpres Nomor 121 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementan, dan Perpres Nomor 122 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemendag.

Lebih lanjut, adapun tunjangan kinerja ini tidak diberikan kepada (a) pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu, (b) pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan (c) pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai, (d) pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun, serta (e) pegawai pada badan layanan umum yang mendapatkan remunerasi.
Pada masing-masing Perpres itu disebutkan pegawai (PNS dan pegawai lainnya) di lingkungan Kemenhub, Kemenperin, Kementan, dan Kemendag selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.

"Tunjangan kinerja setiap bulan sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini," bunyi Pasal 4 masing-masing Perpres itu sebagai dikutip dari laman Setkab, Jumat (23/11/2018).

Dalam lama tersebut disebutkan, tunjangan kinerja tertinggi per kelas jabatan ialah Rp 33,24 juta. Lalu, terendah Rp 2,53 juta.

Menurut masing-masing Perpres, tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kemenhub, Kemenperin, Kementan, dan Kemendag sebagaimana dimaksud diberikan mulai bulan Mei 2018.

Untuk Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, dan Menteri Perdagangan, masing-masing sesuai Perpres No 119/2018, Perpres No 120/2018, Perpres No 121/2018, dan Perpres No 122/2018, diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja tertinggi di masing-masing kementerian yang dipimpinnya, dan diberikan terhitung mulai bulan Januari 2017.

"Pajak Penghasilan atas tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,"bunyi Pasal 7 masing-masing Perpres.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri.

"Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi Pasal 13 Perpres No 119/2018, Perpres No 120/2018, Perpres No 121/2018, dan Perpres No 122/2018 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 16 November 2018. (detik.com)

Kabar Gembira, Tunjangan Sertifikasi Guru Triwulan IV Segera Cair, Bagaimana Dengan Daerah Saudara

2018-11-23T07:39:00.000+07:00

SUMBER BACAANKU.COM---Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bandar Lampung memastikan pada pekan ini tunjangan sertifikasi triwulan IV Oktober hingga Desember 2018, bagi guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) di Bandar Lampung disalurkan. Dana yang disalurkan mencapai Rp39 miliar.

Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dasar Disdikbud Bandar Lampung, Khairul Athar kepada Lampost.co, Senin (19/11/2018) mengatakan tunjangan sertifikasi triwulan IV merupakan tunjangan terakhir pada 2018 yang dikeluarkan pemerintah.

Menurut dia, jumlah penerima tunjangan triwulan IV tersebut sebanyak 3.126 guru, terdiri atas guru TK sebanyak 323 guru, SD (1.655), SMP (1.204), dan pengawas (35). Menurutnya, besaran tunjangan disesuaikan gaji pokok guru yang diterima guru setiap bulan.

“Insya Allah pekan ini juga tunjangan sertifikasi guru triwulan IV akan cair. Saya sudah dihubungi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bandar Lampung, agar berkasnya hari ini dimasukkan. Jumlah yang akan menerimanya 3.126 guru,” ujar dia.

Dia mengatakan, anggaran tunjangan sertifikasi yang akan disalurkan tersebut mencapai Rp39 miliar. Anggaran terbesar pada guru SD mencapai Rp20,8 miliar. “Rp39 miliar itu nilai kotornya. Sebelum disalurkan akan dipotong pajak penghasilan pasal 21. Jadi yang disalurkan hanya Rp34 miliar,” ujar dia.

Selain menyalurkan tunjangan sertifikasi triwulan IV, menurut Khairul, pada waktu bersamaan juga pihaknya akan menyalurkan tunjangan sertifikasi triwulan III Juli hingga September yang belum disalurkan beberapa waktu lalu karena sedang menunggu SK Dirjen.

Guru yang juga akan memperoleh tunjangan sertifikasi triwulan III menurut dia sebanyak 124 guru dengan total anggaran Rp1,5 miliar. “Jadi ada 124 guru tunjangan sertifikasinya yang disatukan penyalurannya, karena baru memperoleh SK Dirjen,” kata Khairul.

Dia berharap, tunjangan sertifikasi guru dapat dimanfaatkan sebaik mungkin guna meningkatkan kompetensi guru. Dana yang diberikan pemerintah kepada guru, agar guru termotivasi memberikan pelayanan terbaik terhadap siswa guna meningkatkan kualitas pendidikan.

Sumber:http://www.lampost.co

Demikian informasi mengenai pencairan Tunjangan Sertifikasi Guru Triwulan IV yang akan segera cair, cek apakah daerah saudara juga cair.

Ini Penjelasan Lengkap Kepala BKN Soal Penerapan Sistem Ranking Dalam Penerimaan CPNS 2018

2018-11-22T22:15:00.000+07:00

SUMBER BACAANKU.COM-- Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengakui jika mengacu pada sistem passing grade (PG) sebagai penentu kelulusan, maka tingkat kelulusan peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018 kurang memenuhi kebutuhan.

“Tingkat kelulusan peserta SKD di tingkat kementerian/lembaga Pemerintah Pusat berjumlah 12,5%; Wilayah Barat sebanyak 3,7%, Wilayah Tengah 2,2% dan Wilayah Timur 1,4%,” kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam konperensi pers, di Kantor BKN, Jakarta, Kamis (22/11) siang.

Kepala BKN menjelaskan, iika bertahan dengan kondisi itu dikhawatirkan Pemerintah pada 20-30 tahun mendatang tidak mampu menjawab tantangan masa depan khususnya dalam memberikan percepatan pelayanan kepada publik di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).

Karena itu, guna mencegah potensi munculnya hambatan pelayanan publik yang bakal terjadi di masa mendatang, Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 61 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Seleksi CPNS Tahun 2018 sebagai bagian treatment memenuhi kebutuhan pemenuhan formasi CPNS.

“Dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 61 Tahun 2018 tersebut rata-rata tingkat kelulusan peserta SKD kementerian/lembaga Pemerintah Pusat diproyeksikan dapat mencapai angka 73,8%, Wilayah Barat 66,6%, Wilayah Tengah 54,9% dan Wilayah Timur 44,2%,” kata Bima Haria Wibisana.

Dalam Peraturan Menteri PAN RB itu ditegaskan, peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 yang mengikuti SKD dapat melanjutkan ke tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Peserta SKB sebagaimana dimaksud, menurut Peraturan Menteri PANRB ini, terdiri atas: a. Peserta SKD yang memenuhi Nilai Ambang Batas; dan b. Peserta SKD yang tidak memenuhi Nilai Ambang Batas, namun memiliki peringkat terbaik dari angka kumulatif SKD diatur berdasarkan Peraturan Menteri ini. Selengkapnya Peraturan Menteri PAN RB Nomor 61 Tahun 2018 dapat diunduh pada link http://jdih.menpan.go.id.

Berikut contah kasus yang mungkin terjadi di lapangan sekadar untuk lebih memahami bekerjanya Peraturan Menteri PANRB Nomor 61 Tahun 2018.

Kasus 1

Formasi: 1

Lolos PG Awal: 1

Yg ikut SKB: 1

Kasus 2

Formasi: 1

Lolos PG awal: 0

Yang ikut SKB: 3 (ranking 1-3)

Kasus 3

Formasi: 2

Lolos PG: 2

Yang ikut SKB: 2 (keduanya yg lolos PG awal)

Kasus 4

Formasi: 2

Lolos PG awal: 1

Yang ikut SKB: 4, terdiri dari

– 1 yang lolos PG awal untuk mengisi formasi #1

– 3 (yang tidak lolos PG awal, ranking 3 terbaik) untuk memperebutkan formasi #2

Kasus 5

Formasi: 1

Lolos PG Awal: 7

Yang ikut SKB: 3 (yang lolos PG Awal dan ranking 3 terbaik)

Peserta yang tidak lolos PG awal, dapat mengikuti SKB jika dan hanya jika:

ada formasi yang kosong (tidak terisi oleh mereka yang lolos PG awal)
menduduki ranking 3 terbaik, untuk setiap formasi yang kosong. Misal:

– formasi yang kosong 1, ranking 1-3 yang ikut SKB

– formasi yang kosong 2, ranking 1-6 yang ikut SB

Memenuhi passing grade:

– 255 untuk formasi umum, formasi khusus cumlaude dan formasi khusus diaspora,

– 220 untuk formasi khusus: putra/putri Papua/Papua Barat, disabilitas, dan Eks THK2 guru/tenaga medis/paramedis

Bila ada nilai total peserta SKD sama, lanjut Kepala BKN, dilihat nilai per komponen dengan urutan: Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). “Bila nilai tetap sama, semua peserta dalam ranking tersebut diikutsertakan SKB,” ujarnya. (EN/Humas BKN/ES)

Sumber:setkab.go.id

PERMENPAN-RB NOMOR 38 TAHUN 2018: ATURAN SISTEM RANGKING DALAM SELEKSI CPNS 2018

2018-11-21T20:57:00.000+07:00

SUMBER BACAANKU.COM--Akhirnya Pemerintah Mengeluarkan Juga peraturan Menteri PAN-RB untuk menentukan sistem rangking dalam seleksi cpns 2018.

Pemerintah menerapkan sistem rangking sebagai alternatif kriteria kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) peserta seleksi calon pegawai negeri sipil ( CPNS).

Angka kelulusan SKD dinilai sangat rendah karena banyak peserta yang tidak memenuhi passing grade atau batas nilai minimal. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin mengatakan, ia sudah menerbitkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 sebagai payung hukumnya.

Dengan Permen ini, peserta yang tak memenuhi passing grade bisa tetap lolos lewat sistem ranking.

"Kita tidak berorientasi pada passing grade, tapi berorientasi pada rangking," kata Syafruddin di Istana Kepresidenan, Bogor, Rabu (21/11/2018).

Syafruddin mengatakan, pemerintah tidak menurunkan passing grade yang sudah ditetapkan sejak awal. Sebab, penurunan passing grade dikhawatirkan justru akan menurunkan kualitas SDM aparatur negara.

"Jangan sampai ini mundur karena itu kita kembali ke sistem rangking saja," kata dia. Baca juga: Passing Grade Tes CPNS Banyak yang Tidak Lolos, Pemerintah Terapkan Sistem Ranking Syafruddin mencontohkan, apabila sebuah lembaga membutuhkan 100 aparatur, maka di tes awal ini akan dilakukan pemeringkatan nilai tertinggi dari 1-300.

Selanjutnya, 300 peserta itu akan mengikuti seleksi tahap berikutnya. "Kira-kira begitu jalan keluar yang terbaik.

Tapi tidak menurunkan grade," kata dia. Syafruddin memastikan sistem pemeringkatan ini akan dilakukan transparan. Peserta CPNS bisa memantau langsung berapa nilai mereka dan para pesaingnya.

"Itu nanti BKN (Badan Kepegawaian Negara) teknisnya. Pesertanya itu tahu," Pungkas Dia.

Demikian informasi mengenai permenpan-rb nomor 38 mengenai aturan sistem rangking dalam seleksi cpns 2018.

Menpan-RB: Kita Sudah Pastikan Menggunakan Sistem Rangking dalam Menentukan Hasil SKD CPNS 2018

2018-11-21T16:51:00.000+07:00

SUMBER BACAANKU.COM--Akhirnya Pemerintah sudah memutuskan untuk menggunakan Sistem Rangking untuk menentukan Hasil SKD CPNS 2018 yang akan lanjut pada TES SKB.

Pemerintah memastikan menggunakan sistem ranking tidak sekadar passing grade dalam penentuan kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018. Kepastian ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin usai mengikuti Rapat Terbatas, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/11) siang.

“Kita tidak berorientasi kepada passing grade, tetapi berorientasi pada ranking. Jadi kalau kita passing grade kita jatuhkan, itu sumber daya manusia aparatur nanti kembali mundur. Kita ingin maju,” tegas Syafruddin menambahkan, bahwa masalah yang akan dituangkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 ini sudah ia laporkan kepada Presiden Joko Widodo.

Menteri PANRB juga menyampaikan, dalam Rapat Terbatas yang diikutinya itu juga membahas bagaimana meningkatkan, membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul. “Jangan sampai ini dibahas terus mundur, oleh karena itu kita kembali ke sistem pe-ranking-an saja. Jadi ranking-nya,” ujarnya.

Dengan sistem ranking, menurut Menteri PANRB Syafruddin, jika kebutuhan di salah satu Kementerian/Lembaga misalnya 100 CPNS, karena ini kan baru tes awal tentu yang dicari 3 kali lipat dari 100. Karena itu, berarti ranking 1 sampai 300. Itu yang akan masuk seleksi tahap kedua.

“Jadi tiga akan dipilih satu. Kira-kira gitu jalan keluarnya yang terbaik, tapi tidak menurunkan grade,” terang Syafruddin.

Ia juga meyakinkan, bahwa peserta SKD CPNS akan mengetahui siapa yang berdasarkan ranking berhak mengikuti seleksi tahap berikutnya. Namun teknis pengumumannya, menurut Syafruddin, akan diatur oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Nanti BKN yang atur,” tegas Syafruddin.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, hasil SKD CPNS yang digelar di berbagai Kementerian/Lembaga hanya memenuhi 10 persen kebutuhan, sehingga pemerintah perlu mencarikan opsi agar jumlah pelamar CPNS yang mengikuti seleksi tahap berikutnya bisa memenuhi jumlah minimal yaitu 3 kali kebutuhan.

Sumber:setkab.go.id

Jika Terpilih Prabowo-Sandi Mau Naikkan Gaji Guru hingga Rp 20 Juta/Bulan

2018-11-21T16:38:00.000+07:00

SUMBER BACAANKU.COM--Jiika terpilih jadi presiden dan wakil presiden, Prabowo-Sandi akan menaikkan gaji guru. Gaji guru akan dinaikkan hingga Rp 20 juta/bulan.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Mardani Ali Sera mengatakan, guru adalah salah satu faktoir utama dalam membangun Indonesia. Kenaikan gaji guru akan membangkitkan gairah dan kualitas pengajaran.

"Karena itu angka 20jt itu sebagai efek kejut bahwa guru itu harus mendapat perhatian dan angka 20jt itu paling utamanya untuk guru profesional yang sudah lulus berbagai halnya," tutur Mardani saat berbincang dengan detikFinance, Rabu (21/11/2018).

Mardani menjelaskan, guru yang mendapatkan gaji RP 20 juta harus memenuhi kualifikasi yang ditentukan nantinya. Mardani menyebut guru tersebut harus profesional dan setidaknya bisa menguasai dua bahasa termasuk Bahasa Inggris.

"Jadi ada grade A, grade B, grade C, grade A tentu berkualifikasi yg kualitas bahasa Inggrisnya oke, yang bisa dua bahasa, grade A mungkin bisa lebih besar dari itu guru profesional," imbuhnya.

Dikatakan politikus Partai Keadilan Sejahtera ini, kesejahteraan guru bisa meningkatkan kualitas. Pada akhirnya dia mengatakan hal itu akan berimbas pada kurikulum dam lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas.

"Sangat berpengaruh, kalau kami menyadari dua hal guru dan kurikulum bukan gedung sekolah ber-AC, guru dan kurikulum, guru yang berkualitas, kurikulum berkualitas itu akan melonjakkan SDM Indonesia," katanya.
Sumber:detik.com
Demikian informasi mengenai janji Prabowo-Sandi yang akan mensejahterakan guru jika naik jadi Presiden.

Resmi Naik 5%, Inilah Daftar Gaji PNS Yang Baru Berdasarkan Pangkat dan Golongan

2018-11-21T08:18:00.000+07:00

SUMBER BACAANKU.COM--Pemerintah sudah resmi menaikan Gaji PNS mulai Januari 2019, Lalu berapa kira-kira Gaji PNS setelah ada kenaikan 5% tersebut, itu akan kami ulas pada artikel kami ini.

Pengesahan Undang-Undang APBN 2019 dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 31/10/2018 memastikan gaji PNS dan anggota TNI/Polri naik 5% per 1 Januari 2019. Selain kenaikan gaji pemerintah juga memberikan THR dan gaji 13. Pemberian THR tahun 2019 tidak hanya memperhitungkan gaji pokok tapi juga memasukkan komponen tunjangan. Kebijakan ini sama dengan pemberian THR tahun 2018 di mana jumlah yang diterimakan kepada PNS sebesar take home pay (THP) bulanan.

Kebijakan ini berlaku menyeluruh bagi PNS aktif maupun maupun pensiunan. Tahun-tahun sebelum 2018, pensiunan PNS, TNI, Polri hanya mendapatkan gaji ke-13 saja. Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN TA 2019 dari 7 (tujuh) arah Belanja pemerintah pusat dalam RAPBN tahun 2019 nomor 1 (satu) adalah mendukung pemantapan reformasi birokrasi dengan menjaga kesejahteraan aparatur negara antara lain melalui pemberian gaji dan pensiun bulan ke-13, tunjangan hari raya (THR), serta kenaikan gaji dan pensiun pokok sebesar rata-rata lima persen.

Kenaikan gaji PNS terakhir diberikan pada 3 tahun yang lalu yakni tahun 2015. Seperti yang diungkapkan Dirjen Anggaran Kemenkeu, hal inilah yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk menaikkan gaji PNS pada tahun 2019.

Data kenaikan gaji PNS

Berikut ini adalah data sejarah kenaikan gaji PNS selama ini;

Lalu Pemerintah sudah memfixkan akan menaikan Gaji PNS lagi tahun 2019, seperti apa daftar Gaji PNS setelah kenaikan 5% itu, berikut ini kami hadirkan daftarnya:

DAFTAR GAJI PNS SETELAH ADA KENAIKAN 5% TAHUN 2019:

Demikian lah informasi mengenai daftar Perkiraan gaji pns setelah ada kenaikan 5% ditahun depan ini, ini masih perkiraan berdasarkan Gaji pns tahun sebelumnya jadi kita tunggu saja informasi resminya dari pemerintah setelah keluar PP Kenaikan Gaji PNS tahun 2019 nantinya.

Lowongan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Honorer K2 Diputuskan Setelah PP Diteken Jokowi

2018-11-20T05:47:00.000+07:00

Pemerintah berjanji akan mengangkat tenaga honorer kategori II (K2) sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Meski begitu, Hingga sekarang belum ada informasi lebih lanjut dari pemerintah terkait berapa jumlah tenaga honorer K2 yang akan direkrut dan posisi mana saja yang dibutuhkan.

Deputi II Kantor Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho, menjelaskan kuota formasi PPPK harus menunggu pengajuan oleh masing-masing daerah yang membutuhkan. Usulan tersebut kemudian diputuskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

“Tentunya hal ini belum terjadi karena PP (Peraturan Pemerintah) Manajemen PPPK nya belum diterbitkan,” kata dia saat dihubungi, Sabtu, (17/11/2018).

Selain itu, Yanuar mengatakan bahwa skema usulan formasi PPPK ini juga nantinya akan diajukan daerah berdasarkan Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisas Beban Kerja (ABK). Lalu juga mempertimbangkan kemampuan fiskal dari masing-masing daerah. Berbeda dengan PNS yang digaji lewat APBN, para tenaga honorer ini nantinya akan digaji oleh APBD. Sedangkan anggaran APBN hanya akan diberikan bagi honorer PPPK di level pusat.

Sebelumnya, setelah terjadinya protes berkepanjangan dari para guru dan tenaga kesehatan honorer kategori II, pemerintah akhirnya mempercepat penyelesaian Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PPPK. Honorer kategori II adalah status bagi honorer yang bekerja sebelum tahun 2005 dan namun belum kunjung diangkat menjadi PNS. Aturan inilah yang nantinya akan menjadi dasar hukum pengangkatan honorer, yang sebagian besar guru ini, menjadi PPPK, alternatif dari CPNS.

Kabar terakhir disampaikan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko pada Kamis, 8 November 2018. PP Manajemen PPPK ini ternyata belum diteken Presiden Joko Widodo. Moeldoko menuturkan saat ini PP tersebut dalam tahap penyelesaian akhir dan belum sampai ke meja Jokowi. “Biasa, kan muternya agak lama, ada proses,” tuturnya.

Yanuar menambahkan, bahwa sejumlah aspek akan diatur dalam PP ini, salah satunya yaitu soal uang pensiun.Dalam pasal 106 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, kata dia, uang pensiun tidak termasuk dalam perlindungan bagi honorer yang menjadi PPPK. Ini terjadi karena masa kerja PPPK yang fleksibel ketimbang PNS.

Namun dalam PP ini, masalah itu telah diantisipasi dengan menyiapkan skema iuran via BPJS Ketenagakerjaan. Para honorer PPPK ini nantinya akan menyetorkan sebagian dari gaji mereka untuk persiapan di masa pensiun nanti. “Tidak akan memberatkan karena skema penggajian antara PPPK dan PNS adalah sama besarnya, baik gaji maupun tunjangan,” ujarnya.

Sumber:https://joglosemarnews.com

Demikian informasi mengenai PPPK Unrtuk honorer K2 yang masih menanti Persetujuan dari Presiden Jokowi.

Silahkan Cek !! Daftar Instansi yang Telah Umumkan Hasil SKD CPNS 2018

2018-11-19T15:51:00.000+07:00

SUMBER BACAANKU.COM--Delapan instansi telah mengeluarkan hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Dilansir Tribunnews.com dari Kompas.com pada Senin (19/11/2018), Pemerintah akan menerapkan sistem ranking sebagai alternatif kriteria kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Hal ini dilakukan akibat rendahnya angka kelulusan SKD karena banyak peserta yang tidak memenuhi passing grade atau batas nilai minimal.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, sekitar 100.000 formasi pegawai negeri sipil (PNS) belum terpenuhi karena hanya delapan persen peserta yang lolos tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dalam penerimaan calon PNS 2018.

Nantinya, penentuan kelulusan peserta melalui proses peringkat (ranking) disesuaikan dengan jumlah yang dibutuhkan untuk Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), yakni berjumlah minimal tiga kali formasi yang tersedia.

Kepala Badan Kepegawaian Negara ( BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, alternatif solusi dengan sistem ranking itu diterapkan karena dikhawatirkan banyak formasi yang kosong akibat banyaknya peserta seleksi yang tidak lolos passing grade.

Tetapi mereka tidak mau menurunkan passing grade karena dikhawatirkan akan merekktur pegawai yang tidak berkualitas.

Akhirnya pemerintah akan merangking peserta yang lolos SKD walaupun tidak mencapai SKD.

Dilansir dari TribunWow, inilah delapan instansi yang sudah mengeluarkan hasil SKD CPNS :

1. Hasil SKD CPNS Provinsi Jateng Tahun 2018

http://bkd.jatengprov.go.id/new/article/view/673

2. Hasil SKD CPNS Provinsi Jatim Tahun 2018

http://bkd.jatimprov.go.id/statis-62-nilai.html

3. Hasil SKD CPNS Provinsi Bali Tahun 2018

http://www.bkd.baliprov.go.id/id/HASIL-SEMENTARA-SELEKSI-KOMPETENSI-DASAR-CPNS--DI-LINGKUNGAN-PEMERINTAH-PROVINSI-BALI-TAHUN-2018

4. Hasil SKD CPNS Provinsi Bangka Belitung Tahun 2018

http://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/hasil-tes-tkd-pengadaan-cpns-tahun-2018

5. Hasil SKD CPNS Pemerintah Kota Makassar Tahun 2018

http://bkpsdmd.makassar.go.id/hasil-skd-seleksi-cpns-pemerintah-kota-makassar-2018/

6. Hasil SKD CPNS Kota Mataram Tahun 2018

http://bkpsdm.mataramkota.go.id/pengumuman

7. Hasil SKD CPNS Provinsi Maluku Utara Tahun 2018

http://bkd.malutprov.go.id/daftar-nilai-peserta-seleksi-kompetensi-dasarskd-yang-memenuhi-passing-grade/

8. Hasil SKD CPNS Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018

http://bkd.sulbarprov.go.id/category/info/

Sumber:tribunnews.com

Demikian informasi mengenai pengumuman daftar instansi yang telah umumkan hasil SKD CPNS 2018.

KABAR GEMBIRA...GURU NON PNS BERKESEMPATAN MENDAPAT TUNJANGAN INSENTIF DARI PUSAT DENGAN SYARAT

2018-11-18T15:30:00.000+07:00

SUMBER BACAANKU.COM--Kabar gembira bagi rekan-rekan Guru Non PNS karena berkesempatan untuk memperoleh Tunjangan Insentif dari pusat, tentunya dengan memenuhi berbagai persyaratan.

Berikut ini adalah berkas Petunjuk Teknis Pemberian Insentif dari pusat untuk Guru Bukan Pegawai

Negeri Sipil (Non PNS), tentunya juga memerlukan beberapa syarat yang perlu bapak ibu cukupi,

Syarat penerima tunjangan insentif guru non pns dari pusat Ini Syarat Guru Penerima Insentif Pusat

Guru tetap non PNS yang diselnggarakan pemerintah/ pemda dan atau masyarakat dan belum memiliki sertifikkat pendidik :

1. Berpendidikan minimal S1/DIV kecuali di daerah khusus.

2. Bagi guru bantu minimal berpendidikan D2 dan memiliki NIGB

3. Terdata dalam dapodik baik itu dapodik PAUD DIKMAS, Dapodikdas, maupun Dapodikmen Tentunya Memiliki NUPTK

4. Beban kerja minimal 24 jam pelajaran

5. Diutamakan guru yang mengajar sesuai dengan kualifikasi akademik dibuktikan dengan surat keterangan Kepsek dan diverifikasi Disdik Kab/kota.

6. Diutamakan bagi guru yang memiliki masa kerja pengabdian minimal 10 tahun

Sumber : http://www.bangmuning.net

Demikian berita dan informasi terkini yang dapat kami sampaikan. Silahkan like fanspagenya dan tetap kunjungi situs kami di website SUMBER BACAANKU.com Kami senantiasa memberikan berita dan informasi terupdate dan teraktual yang dilansir dari berbagai sumber terpercaya. Terima Kasih atas kunjungan anda semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat.

Kenali 5 Sosok Peraih Nilai SKD Tertinggi di CPNS 2018, Berikut Sosoknya

2018-11-18T07:14:00.000+07:00

SUMBER BACAANKU.COM---Ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (CPNS 2018) yang berlangsung mulai tanggal 26 Oktober 2018 ini masih berlangsung hingga saat ini di berbagai daerah.

Dalam ujian SKD CPNS 2018 ini, terdapat tiga jenis materi yang diujikan, yaitu TWK (Tes Wawasan Kebangsaan), TIU (Tes Intelegensia Umum), dan TKP (Tes Karakteristik Pribadi).

Agar dapat lolos seleksi, peserta SKD CPNS 2018 harus melampaui nilai ambang batas (passing grade) yang telah ditentukan. Nilai ambang batasnya pun beragam, misalnya untuk formasi umum, nilai ambang batasnya itu 143 untuk TKP, 80 TIU, dan 75 TWK.

Namun sayangnya, kebanyakan pelamar CPNS harus melepas harapan alias gugur karena tidak lolos di tahap SKD. Kebanyakan peserta tidak lolos karena nilai TKP-nya tidak memenuhi ambang batas.

Tapi meski demikian, beberapa peserta SKD banyak juga yang lolos SKD. Beberapa di antaranya bahkan berhasil mendapat nilai tertinggi SKD.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat, setidaknya ada lima peserta yang menjadi top scorer nilai SKD. Kelima orang ini melamar di instansi yang berbeda-beda. Ada yang melamar di kementerian, ada pula yang melamar di pemerintah daerah.

Lantas, siapakah saja mereka? Mengutip Twitter resmi BKN, @BKNgoid, Jumat (9/11/2018), berikut pencetak nilai tertinggi SKD saat ini:

1. Petrick Septiar Arikalang

Peserta SKD atas nama Petrick Septiar Arikalang berhasil menyabet top score SKD terbaru, sebesar 413.

Pria yang mengambil formasi dokter di Kab Minahasa Tenggara dan mendapat lokasi tes SKD di tilok Kanreg BKN Manado ini, meraih jumlah tertinggi saat ini dengan nilai terdiri dari TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) 145, TIU (Tes Intelegensia Umum) 115, dan TKP (Tes Karakteristik Pribadi) 153.

Dengan begini, Petrick Septiar Arikalang menjadi top score SKD CPNS 2018 saat ini dan berhasil mengalahkan skor-skor tinggi yang sudah ada sebelumnya.

"Kanyu, makewe (bagus, suka) dg prestasi Petrick Septiar Arikalang peserta SKD #CPNS2018 Kab Minahasa Tenggara formasi dokter, di tilok Kanreg BKN Manado.

Total nilai 413 (TWK 145, TIU 115, TKP 153). Torang samua bisa, impossible is nothing.

2. Anis Andayani

Jumlah skor tertinggi selanjutnya ditempati oleh Anis Andayani yang berhasil menembus kemustahilan CPNS 2018 dengan menjadi top score SKD sebesar 412.

Wanita yang merupakan calon bidan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dan mendapat lokasi tes SKD di tilok Tegar Beriman Bogor ini, meraih jumlah skor tertinggi saat ini dengan nilai terdiri dari TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) 140, TIU (Tes Intelegensia Umum) 125, dan TKP (Tes Karakteristik Pribadi) 147.

Sebelumnya Anis Andayani menjadi nomor satu yang meraih skor tertinggi SKD, hingga akhirnya tergeser ke peringkat dua dan digantikan oleh Petrick Septiar Arikalang dengan nilai sebesar 413.

"Ahirnya, Anis Andayani berhasil menembus kemustahilan #CPNS2018 dg menjadi top scorer SKD sebesar 412 (TWK 140, TIU 125, TKP 147) di tilok Tegar Beriman Bogor.

Teteh geulis ini adalah calon bidan @bogorkab. Sae pisan, euy.

3. Diah Armyati

Posisi selanjutnya ditempati oleh peserta SKD atas nama Diah Armyati yang berhasil mendapat nilai SKD sebesar 411. Jumlah skor Diah terdiri dari nilai TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) 135, TIU (Tes Intelegensia Umum) 125, dan TKP (Tes Karakteristik Pribadi) 151.

Wanita yang merupakan pelamar instansi Kementerian Kesehatan ini mendapat lokasi tes SKD CPNS 2018 di Poltekkes I Jakarta.

"Hai #SobatBKN Topscorer sementara TKD Kemenkes yang berlokasi di Poltekkes I Jakarta. pada sesi ke 17, Diah Armyati, total nilai 411 dengan rincian TWK 135, TIU 125 dan TKP 151. #2019JadiASN," cuit BKN.

4. Bonar Mangara Trijaya Manurung

Posisi keempat ditempati oleh peserta SKD atas nama Bonar Mangara Trijaya Manurung. Ia berhasil menembus angka 411.

Jumlah skor Bonar terdiri dari nilai TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) 125, TIU (Tes Intelegensia Umum) 130, dan TKP (Tes Karakteristik Pribadi) 156.

Pria yang merupakan pelamar instansi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) ini mendapat lokasi tes SKD CPNS 2018 di Kanreg III BKN Bandung.

"Hingga tgl 31 Oktober 2018, topscorer sementara nilai CAT tertinggi di @KementerianESDM masih dipegang Bonar Mangara Trijaya Manurung saat tes di Kanreg III BKN Bandung dengan rincian TWK 125, TIU 130, TKP 156 dengan jumlah skor 411 😁 @BKNgoid @kempanrb #CPNSKESDM2018," cuit Kementerian ESDM yang diretweet oleh BKN.

5. Santi Apriani

Posisi kelima berhasil ditempati oleh peserta SKD atas nama Santi Apriani dengan nilai tes SKD CPNS 2018 yang menembus angka 402.

Jumlah skor tersebut terdiri dari nilai TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) 125, TIU (Tes Intelegensia Umum) 125, dan TKP (Tes Karakteristik Pribadi) 152.

Santi Apriani sebelumnya merupakan peraih nilai SKD tertinggi pertama di CPNS 2018. Namun ia harus tergeser dengan nama-nama yang telah disebutkan di atas, hingga akhirnya kini ia menempati posisi lima besar.

"Sae pisan euy, Teh Santi Apriani mencapai top scorer (TWK 125, TIU 125, TKP 152, jumlah 402) #CPNS2018 Pemko Tasikmalaya.

Sumber: liputan6.com

Demikianlah informasi mengenai daftar peraih Hasil SKD tertinggi di Tes CPNS 2018 kali ini, semoga menambah semangat kita untuk menggapai mimpi , karena tidak ada yang tidak bisa jika kita berusaha.

Pemerintah Beri Peluang PNS, TNI, dan Polri Miliki Rumah DP 0%, Cicilan Pinjaman Sampai Pensiun

2018-11-17T12:07:00.000+07:00

SUMBER BACAANKU.COM--Pemerintah mempersiapkan skema agar Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Polri bisa memiliki rumah sendiri dengan syarat yang sangat ringan.

“Pada rapat bulan April, sudah diajukan skema khusus, yaitu skema penyediaan rumah ASN, TNI, Polri dengan skema DP atau uang muka 0 persen, masa pinjaman bisa sampai 30 tahun, dan pembayaran cicilannya masa pinjamannya juga bisa sampai usia pensiun,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, usai Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (7/11) siang.

Selain keringanan tersebut, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas, cicilan masa pinjaman bisa maksimum sampai usia 75 tahun, dengan catatan waktu pertama kali mengajukan pinjaman usia maksimumnya 53 atau 55 tahun.

Menurut Bambang, skema pembiayaan tersebut sudah dilakukan pilot project di beberapa kementerian/lembaga, melibatkan bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dengan kementerian/lembaga tersebut tetapi sifatnya memang masih pembelian secara pribadi. “Jadi ASN, TNI, Polri yang bersangkutan mencari rumah atau apartemen yang diinginkan dan kemudian membeli dengan skema pembiayaan tadi,” ujarnya.

Fokus di Perkotaan

Dalam Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Rabu (7/11) siang, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, telah diputuskan harus ada penguatan.

Pertama, sebut Bambang, pentingnya dukungan pemerintah agar beban ASN, TNI, Polri itu menjadi lebih ringan. Dan kedua, yang paling penting adalah penyediaan lahan, karena pemerintah inginnya yang dibangun itu skala besar, tidak bersifat individu, tetapi mungkin dalam suatu kompleks, baik kompleks apartemen/rumah susun.

Dengan penguatan skema itu, Menteri PPN/Kepala Bapenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, akan disiapkan yang skema khusus untuk hunian ASN, TNI, Polri dengan skema pembiayaan sebagaimana di atas, ditambah dengan dukungan pemerintah agar beban pinjaman atau cicilan menjadi lebih ringan.

“Kemungkinan kita akan mencoba skema seperti di FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang sudah ada selama ini,” terang Bambang.

Sedangkan soal penyediaan lahan, pemerintah akan mengupayakan utamanya lahan yang dikuasai negara atau lahan yang sekarang dipegang oleh kementerian/lembaga untuk bisa didorong menjadi perumahan, utamanya kembali lagi rumah susun, apartemen untuk ASN, TNI, Polri.

Menurut Bambang, pemerintah terutama akan fokus di daerah perkotaan, tidak hanya ASN, TNI, Polri di Jakarta tapi ASN, TNI, Polri di seluruh Indonesia.

“Jadi tentunya akan fokus pada lahan-lahan yang masih bisa dipakai untuk perumahan rumah susun tadi. Dengan catatan lokasi dari lahan tersebut tidak jauh dari pusat kota, atau alternatifnya lokasi rumah susun tersebut dekat dengan fasilitas transportasi umum misalnya, kalau di Jakarta itu dengan kereta Commuter atau dengan LRT,” ungkap Bambang.

Menteri PPN/Kepala Bappenas itu menjelaskan, fokus pemerintah adalah rusunami (rumah susun sederhana milik) karena khampir sejuta atau 930.000 lah ASN, TNI, Polri yang belum memiliki rumah pribadi. Mungkin mereka sekarang ini, tambah Kepala Bappenas, tinggal di rumah dinas atau menyewa.

Fasilitas ini, lanjut Menteri PPN/Kepala Bappenas, intinya berlaku untuk semua ASN, TNI, Polri, tapi tentunya akan diberikan perhatian khusus kepada yang belum memiliki rumah sama sekali.

Sumber: setkab.go.id

Demikian informasi mengenai kesempatan para PNS, TNI dan Polri untuk memiliki rumah dengan DP 0% hingga cicilan sampai pensiun.

Pemerintah Terapkan Sistem Ranking bagi Peserta Tak Lolos Passing Grade SKD CPNS 2018, Ini Syaratnya

2018-11-16T21:35:00.000+07:00

SUMBER BACAANKU.COM--Kabar gembira bagi peserta Calon Pegawai Negeri Sipil 2018 atau CPNS 2018 yang tak lolos passing grade Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Kepala BKN

Pemerintah akan menerapkan sistem rangking sebagai alternatif kriteria kelulusan SKD di CPNS 2018.

Keputusan ini diambil setelah angka kelulusan SKD di CPNS 2018 sangat rendah.

Banyak peserta tak memenuhi passing grade atau batas nilai minimal.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, mengatakan sistem rangking diterapkan guna mengisi formasi kosong imbas dari banyaknya peserta tak lolos passing grade.

Kebijakan ini diambil terutama bagi posisi guru dan tenaga kesehatan yang kebutuhannya sangat mendesak.

Sedangkan BKN tidak mengambil opsi menurunkan passing grade lantaran khawatir merekrut Aparatur Sipil Negara (ASN) tak berkualitas.

"Sekarang kalau di daerah bagaimana solusinya. Kita lihat kalau ini dibiarkan kosong bagaimana, kalau diisi bagaimana."

"Formasi tahun ini itu sebagian terbesar adalah guru dan tenaga kesehatan. Kalau guru dan tenaga kesehatan kosong, ini siapa yang akan mengajarkan anak - anak."

"Kan lebih baik ada gurunya dari pada tidak sama sekali. Jadi itu perlu," katanya saat meninjau pelaksanaan seleksi CPNS di Kota Malang seperti dikutip Tribunstyle.com dari Kompas.com, Jumat (16/11/2018).

"Caranya bagaimana, kalau diturunkan passing grade, kan dapatnya PNS yang elek - elek (jelek - jelek)."

"Balik lagi ke guru yang tidak berkualitas. Apakah kita mau anak - anak kita diajar oleh guru - guru yang tidak berkualitas. Nggak mau, siapa yang mau."

"Jadi harus bagus. Nah, mungkin penurunan passing grade itu tidak menjadi pilihan."

"Tapi anak - anak (peserta) tes ini yang passing gradenya belum memenuhi itu banyak yang skor totalnya tinggi sekali."

Peserta seleksi yang tak lolos passing grade akan dirangking sesuai nilai yang diperoleh.

Selanjutnya akan ditentukan peserta dengan nilai tertinggi dari jumlah yang dibutuhkan meskipun tak mencapai passing grade.

"Kemudian kita lakukan perankingan di sana. Yang jumlahnya tinggi - tinggi ini berapa orang sih, untuk mengisi formasi - formasi yang kosong itu."

"Itu kan tidak mengurangi passing grade. Artinya kita tidak menurunkan kualitas PNS-nya gitu," ungkapnya.

Sistem Rangking

Proses perangkingan ini menunggu jumlah peserta yang lolos passing grade di SKD.

Setelah itu penentuan kelulusan peserta SKD melalui peroses rangking disesuaikan dengan jumlah yang dibutuhkan untuk Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Jumlah yang dibutuhkan untuk SKB yakni tiga kali formasi yang dibutuhkan.

"Kita harus lihat dulu yang lulus murni harus seberapa banyak. Katakanlah ada tiga jabatan, lulus murni ada sembilan orang, ya kan udah penuh. Kan tidak diperlukan lagi."

"Tapi misalnya dari tiga jabatan itu ada lima orang yang lulus murni, berarti dia butuh orang orang lagi."

"Tapi yang empat orang ini menunggu yang lima orang itu selesai dulu prosesnya," katanya.

Meski telah ditetapkan, regulasi sistem rangking masih terus dibahas di pemerintah pusat.

Sumber; tribunnews.com

Kepala BKN Pastikan Tak Akan Turunkan Passing Grade SKD CPNS 2018, Berarti Alternatif Perangkingan Akan Diambil?

2018-11-15T20:28:00.000+07:00

SUMBER BACAANKU.COM--Ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (CPNS 2018) yang dilaksanakan mulai 26 Oktober 2018 hingga 17 November 2018 ini menuai banyak protes dari para peserta SKD CPNS 2018

Banyak peserta yang gugur di tahap ini dan harus merelakan impiannya untuk menjadi ASN 2019 sirna karena nilai Tes Kepribadian Pribadi (TKP) tidak memenuhi nilai ambang batas (passing grade). Ini dibuktikan dari data hasil SKD CPNS 2018 di sejumlah instansi/daerah.

Hal tersebut juga diungkap oleh Kepala BKN, Bima Haria Wibisana saat melakukan wawancara dan dibagikan di Twitter resmi BKN, @BKNgoid pada Kamis (15/11/2018).

Bima menyebutkan jika data kelulusan para peserta yang ada di daerah yang menjadi masalah. Nantinya bisa saja akan membuat formasi-formasi di daerah kosong.

"Jadi sebetulnya kalau kita melihat angka nasional itu 13 persen yang lulus SKD. Tapi antara pusat dengan daerah memang berbeda. Kalau di pusat lebih dari 20 persen yang lulus, di daerah ini yang jadi masalah karena nilai kelulusannya rata-rata hanya 3 persen daripada peserta ini akan membuat formasi-formasi di daerah mungkin akan kosong kalau hanya 3 persen dari peserta yang lulus ujian," ujarnya.

Bima juga menjelaskan mengenai passing grade yang telah ditetapkan oleh BKN. Menurutnya, passing grade SKD tahun ini sama dengan tahun lalu.

"Sebetulnya kalau dari sisi passing grade-nya sama saja dengan tahun lalu tidak ada perubahan yang jauh berbeda dengan tahun lalu, namun saja untuk teman-teman yang di daerah ini, peserta yang lulus TKP ini terlalu kecil," jelasnya.

Bima menjelaskan jika passing grade untuk TKP memang digunakan sebagai standar untuk memfilter personal yang memiliki karakter sebagai pelayan publik dan menjadi PNS yang berkualitas.

Sumber;liputan6.com

Demikian informasi mengenai Hasil SKD CPNS 2018 bahwa Pemerintah tidak akan menurunkan Passing Grade CPNS 2018, itu berarti alternatif Perangkingan akan diambil untuk memenuhi kuota Tes SKB.

Penjelasan Uang Duka Tewas Dan Uang Duka Wafat PNS

2018-11-14T18:27:00.000+07:00

SUMBER BACAANKU.COM--Sebagai pegawai negeri sipil (PNS) sudah selayaknya mengetahui hak dan kewajibannya terhadap negara. Salah satu hak dari pegawai negeri adalah uang duka tewas dan uang duka wafat.

Di sini, sesuai dengan PP Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Pegawai ASN, perlu dibedakan pengertian antara tewas dan wafat.

Uang Duka Tewas (UDT) PNS

Uang Duka Tewas merupakan satu paket dengan Jaminan Kecelakaan Kerja lainnya sesuai PP 70/2015.

Uang Duka Tewas ini dibayarkan oleh PT Taspen bersamaan dengan komponen lain dari Jaminan Kecelakaan Kerja.

Uang duka tewas diberikan kepada ahli waris dari pegawai yang bersangkutan setelah ia meninggal dunia dan dinyatakan tewas oleh pejabat pembina kepegawaian.

Adapun urut-urutan ahli waris penerima uang duka tewas adalah:

PNS/ASN yang tewas dan meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah istri yang sah atau suami yang sah;
PNS/ASN yang tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah Anak; atau
PNS/ASN yang tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah atau Anak, ahli waris yang menerima adalah Orang Tua.

Pengertian Tewas

Seperti yang sudah saya katakan di atas, ada perbedaan pengertian antara tewas dan wafat. Menurut PP 70 Tahun 2015 yang menggantikan PP 12 Tahun 1981, pengertian tewas adalah:

Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau
Meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau
Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu;

Penetapan tewas dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kriteria yang diatur dengan Peraturan Kepala BKN.

Sedangkan wafat adalah meninggalnya PNS di luar 3 poin kriteria di atas.

Besaran Uang Duka Tewas

Besaran Uang Duka Tewas bagi PNS/ASN yang meninggal dan dinyatakan tewas adalah sebesar 6 kali gaji terakhir, dan pembayarannya dilakukan dengan cara ahli waris mengajukan klaim ke PT Taspen bersamaan dengan Fasilitas Jaminan Kecelakaan Kerja lainnya.

Bagi PNS yang Tewas, Selain UDT Dapat Apa Lagi?

Uang Duka Tewas adalah salah satu manfaat dari Program Jaminan Kecelakaan Kerja. Seperti pernah saya tuliskan sebelumnya mengenai JKK dan JKM bagi ASN, bahwa manfaat JKK terdiri atas:

perawatan;
santunan; dan
tunjangan cacat.

Bagi PNS yang meninggal dan memenuhi kriteria tewas, maka kepada ahli waris tersebut diberikan santunan (manfaat JKK poin kedua) berupa:

1. Santunan Kematian Kerja

Bagi PNS atau PPPK yang dinyatakan tewas, maka ahli warisnya akan diberikan Santunan Kematian Kerja sebesar 60% x 80 x gaji terakhir PNS/PPPK sebelum meninggal. Gaji di sini adalah gaji pokok.

Atau jika ingin diringkas, Santuan Kematian Kerja = 48 x gaji pokok terakhir.

Nilai ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pegawai yang wafat, yang hanya diberikan santunan sekaligus sebesar Rp15.000.000,-.

Urutan ahli waris yang berhak menerima santunan kematian kerja sama dengan urutan ahli waris yang berhak menerima UDT di atas.

2. Uang Duka Tewas

Ahli waris akan mendapatkan UDT seperti keterangan di atas.

3. Biaya Pemakaman

Biaya pemakaman diberikan kepada ahli waris PNS/PPPK yang tewas untuk menggantikan biaya atas:

peti jenazah dan perlengkapannya;
tanah pemakaman dan biaya di tempat pemakaman.

Biaya pemakaman diberikan sebesar Rp10.000.000,- dan dibayarkan satu kali. Berbeda dengan PNS/PPPK yang wafat, hanya mendapatkan biaya pemakaman sebesar Rp7.500.000,-.

Adapun urutan ahli waris yang berhak atas biaya pemakaman adalah:

Peserta yang tewas dan meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah istri yang sah atau suami yang sah dari Peserta;
Peserta yang tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah Anak;
Peserta yang tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah, atau Anak, ahli waris yang menerima adalah Orang Tua; atau
Peserta yang tewas tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah, Anak, atau Orang Tua, ahli waris yang menerima adalah ahli waris lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Bantuan Beasiswa

Bantuan Beasiswa diberikan kepada 1 orang anak saja dari PNS/PPPK yang tewas, dengan besaran sebagai berikut:

SD sederajat: Rp45.000.000,-;
SMP sederajat: Rp35.000.000,-;
SMA sederajat: Rp25.000.000,-;
Kuliah: Rp15.000.000,-.

Jika dibandingkan dengan PNS yang wafat, nilainya lebih besar karena beasiswa bagi PNS yang wafat hanya sebesar Rp15.000.000,- tanpa melihat tingkat pendidikan anak.

Bantuan Beasiswa diberikan dengan syarat anak tersebut:

masih sekolah/kuliah;
berusia paling tinggi 25 tahun;
belum pernah menikah; dan
belum bekerja.

Uang Duka Wafat (UDW)

Uang Duka Wafat dibayarkan kepada ahli waris dengan besaran 3 x gaji terakhir PNS/ASN yang meninggal. Sama dengan UDT, UDW juga dibayarkan oleh PT Taspen setelah ahli waris mengajukan klaim ke PT Taspen.

Uang Duka Wafat (UDW) diberikan satu paket bersamaan dengan Jaminan Kematian (JKM) lainnya sesuai PP 70/2015 yaitu santunan sekaligus, biaya pemakaman, dan bantuan beasiswa (beasiswa hanya diberikan bagi peserta yang kepesertaannya minimal sudah 3 tahun).

Demikian tadi Informasi Uang Duka Tewas dan Uang Duka Wafat berdasarkan peraturan terbaru yaitu PP 70/2015. Dengan adanya PP 70/2015 tersebut, UDW dan UDT tidak lagi dibayarkan oleh KPPN, tapi dibayarkan oleh PT Taspen satu paket dengan layanan JKK dan JKM bagi ASN.

Sumber: gajibaru.com

untuk Informasi mengenai gaji dan tunjangan pns silahkan baca di gajibaru.com.