WEBSITE PDI PERJUANGAN

JOIN - JOKOWI MA'RUF AMIN

noreply@blogger.com (PDI Perjuangan) — Mon, 13 Aug 2018 17:53:00 +0700

Bersih, Merakyat, Kerja Nyata

noreply@blogger.com (PDI Perjuangan) — Fri, 10 Aug 2018 23:12:00 +0700

Bersih, Merakyat, Kerja Nyata

noreply@blogger.com (PDI Perjuangan) — Thu, 5 Jul 2018 11:03:00 +0700

Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut akan mendapat dukungan besar di sejumlah provinsi bila pemilu presiden dilakukan saat Pilkada 2018 lalu. Jokowi hanya akan menderita kekalahan di Jawa Barat seandainya pemilu berlangsung 27 Juni 2018 yang lalu.

Dilansir dari JokowiForPresident

Berdasarkan hasil survei exit poll yang diadakan lembaga Saiful Muzani Research and Consulting (SMRC) saat Pilkada 2018, ditemukan fakta dukungan terhadap Jokowi lebih tinggi dibanding nama Prabowo Subianto pada 5 provinsi besar.

Kelima provinsi yang menyebut akan memilih Jokowi dibanding Prabowo adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat.

Pada kawasan Jawa Tengah, elektabilitas Jokowi seandainya pemilu diadakan saat pilkada mencapai 73,1 persen. Angka itu mengungguli Prabowo yang mendapat 19,7 persen.

Masuk kawasan Jawa Timur, elektabilitas Jokowi mencapai 64,2 persen. Tingkat keterpilihannya lebih tinggi dibanding Prabowo (28,3 persen).

Keunggulan Jokowi atas Prabowo juga terjadi di Sumatera Utara. Elektabilitas sang petahana mencapai 52,8 persen, lebih tinggi dibanding Prabowo yakni 40,4 persen.

Pada kawasan Sulawesi Selatan, Jokowi mendapat elektabilitas 50 persen. Sementara, Prabowo meraih elektabilitas 38,4 persen. Pada Kalimantan Barat, Jokowi mendapat dukungan 58,4 persen responden. Ia unggul dari Prabowo yang mendapat 35 persen.

KEMENANGAN PDIP DALAM PILGUB 2018

noreply@blogger.com (PDI Perjuangan) — Thu, 5 Jul 2018 09:46:00 +0700

KEMENANGAN PDIP DALAM PILGUB 2018

4 Kader Internal PDI Perjuangan terpilih sebagai Gubernur, dan 3 Kader internal PDI Perjuangan terpilih sebagai wakil gubernur dalam pilkada serentak 2018

Hasil Quick Count Pilpres 2014 : 12 Lembaga Survei

noreply@blogger.com (PDI Perjuangan) — Wed, 9 Jul 2014 23:31:00 +0700

Hasil Quick Count Pilpres 2014 : 12 Lembaga Survei

Yang kita khawatirkan bersama adalah bahkan sampai 22 Juli 2014 pihak yang kalah tetap tidak mau mengalah, apalagi bila sampai menuntut meminta pemilu diulang atau menimbulkan keributan dengan pengerahan massa. Mari kita doakan jangan sampai hal ini terjadi, karena biayanya sangat mahal untuk NKRI.

Jika ada Capres Cawapres tidak lagi sesuai dengan hari nurani dan tetap bersikeras untuk menghalalkan segala cara, seharusnya para ketua partai yang berkoalisi, kader partai, dan individu-individu yang tergabung dalam tim sukses seharusnya segera berpikir kritis dan membaca situasi. Jika diperlukan segera keluar dari lingkaran Capres dan Cawapres yang tidak sesuai dengan hati nurani dan logika akal sehat. Fanatik tanpa berpikir kritis bukankah selayaknya tidak kita lakukan? Menunggu pemimpin yang bersikeras sama dengan kita tidak punya sikap dan tidak bisa menyuarakan kebenaran. Kadangkala pemimpin juga perlu diingatkan, jika tidak bisa diingatkan terpaksa harus ditinggalkan.

Mengapa Demokrat & SBY Bisa Menang Telak?

noreply@blogger.com (PDI Perjuangan) — Sat, 25 Jul 2009 11:47:00 +0700

Hasil pengumuman KPU hari ini tanggal 25 Juli 2009 menyatakan SBY Budiono sebagai pemenang pemilu dengan meraih suara yang telak dan memperoleh lebih dari 20% di setiap propinsi.
Apakah ini suatu hal yang menakjubkan? Tidak!

Mengapa hal ini menjadi suatu hal yang biasa?
Hasil pengumuman KPU ini telah sesuai/konsisten dengan hasil survey yang terus menerus dari beberapa lembaga survey.

Lalu bagaimana dengan tuntutan mengenai kisruh DPT, pengurangan jumlah TPS, pemilih ganda, dsb yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi?
Dalam opini ini kita tidak membahas hal itu semua, karena mungkin hal itu bisa jadi mempengaruhi hasil pemilu, namun ada hal yang mendasar lainnya yang mempengaruhi kemenangan SBY Budiono yang jarang dan bahkan tidak dibahas di media massa maupun oleh tim kampanye semua pasangan.

Masih ingatkah anda apa yang menjadi kunci kemenangan Golkar dan Presiden Suharto pada masa Orde Baru? Suatu hal yang tidak dapat dibuktikan namun sudah menjadi rahasia umum bahwa aparatur negara telah digunakan oleh incumbent untuk memperkuat dan memperkokoh pemerintahannya. Bukankah pada waktu itu negara kita menerapkan sistem demokrasi presidensil. Ya, memang benar di permukaannya, ada pemilu yang luber atau luberjurdil. Namun mewajibkan semua pegawai negeri untuk memilih partai dan presiden tertentu jelas tidak demokrasi di bawah permukaan/di balik layar.

Lalu apa hubungannya dengan kemenangan Partai Demokrat dan SBY Budiono?
Apakah SBY menerapkan strategi yang sama? Jelas tidak!
Karena jika beliau melakukan hal yang sama akan terbaca dengan mudah dan ketahuan oleh umum dengan cepat. Kali ini pelaksanaan demokrasi di Indonesia telah jauh lebih baik jika dibandingkan jaman orde baru, di permukaan ada pesta demokrasi, terbukti secara kasat mata dengan adanya pemilu yang luberjurdil yang bahkan diselenggarakan oleh KPU sebagai komisi independen yang tidak memihak.
Di bawah permukaanpun, secara kasat mata tidak ada lagi sistem pemaksaan yang mewajibkan setiap pegawai negeri harus memilih partai Demokrat maupun SBY Budiono.

Kita tidak bisa menuduh dan/atau membuktikan apa yang terjadi lebih dalam lagi yang jauh di bawah permukaan. Di balik layar masih ada layar.

Kita tentunya berharap agar demokrasi di Indonesia jangan sampai di bawa kepada kemunduran lagi karena kehalusan strategi/politik tingkat tinggi. Sekalipun pemilu 2009 ini diulang secara ekstrim bahkan sampai 100 kali dan DPT dimutakhirkan dengan cermat dan seksama, pemilu diawasi dengan ketat dan tanpa pelanggaran sama sekali di lapangan, hasil pemilu tidak akan jauh berbeda, kita bisa yakin bahwa SBY Budiono akan tetap menang. Katakanlah tidak setelak saat ini, namun SBY Budiono dapat diprediksi tetap unggul diantara semua calon presiden dan wakil presiden yang lain. Lho kok bisa? Ya jelas bisa...!

Satu hal yang dilupakan oleh para petinggi partai dan tim kampanye presiden adalah peringatan/tanda bahaya atas pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Ke depan, jika hal memberikan suara pegawai negeri tidak segera dicabut sebagaimana halnya dengan TNI/Polri, maka potensi penggunaan mereka oleh incumbent (siapapun mereka) sebagai tenaga terdidik, terlatih, dan terorganisasi sangat terbuka. Jika hal ini terjadi maka sia-sialah perjuangan reformasi di Indonesia. Ke depan tidak mungkin mempergunakan pegawai negeri dengan cara paksa, tapi bagaimana dengan:
1. Kenaikan gaji
2. Promosi kenaikan pangkat
3. Penawaran untuk posisinya dipertahankan pada periode berikutnya
4. Pendidikan dan pelatihan yang lebih baik
5. Perhatian untuk keluarga pegawai negeri
6. Himbauan halus, tanpa bukti untuk memilih calon tertentu
7. Peningkatan fasilitas
Secara psikologis, bahkan tanpa dihimbau sekalipun para pegawai negeri dapat dipastikan akan memilih incumbent dan mengajak keluarga, sanak saudara, dan teman-temannya untuk memilih incumbent juga. Kampanye yang luar biasa (namun tidak adil bagi calon lainnya, dimana ketidakadilannya, silahkan anda renungkan/pikirkan).

Lalu bayangkan saja jika para pegawai negeri/aparatur negara kompak mendukung dan sepakat membuat dan menggunakan program-program pemerintah yang menyentuh rakyat secara langsung seperti pemberian uang tunai, sekolah gratis, kesehatan gratis, dsb.

Silahkan dibayangkan sendiri bagaimana efek kampanye-nya kepada masyarakat. Pasti sukses bukan main dan luar biasa...! Dijamin...!!

Tulisan ini obyektif untuk pendidikan politik seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, bukan karena Mega Prabowo kalah dalam pilpres 2009.

Kalau hak memberikan suara para pegawai negeri tidak segera dicabut, bersiaplah menyambut kematian demokrasi di Indonesia.

Sebuah catatan untuk Demokrasi di Indonesia yang lebih baik.
admint.pdiperjuangan@gmail.com

Jadikan Lapindo Bencana Nasional

noreply@blogger.com (PDI Perjuangan) — Mon, 15 Jun 2009 22:25:00 +0700

Kampanye Megawati, Janji Jadikan Lapindo Bencana Nasional

Capres-cawapres Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto kemarin mulai berkampanye di Jawa Timur. Mereka datang ke dua kota, yakni Malang dan Sidoarjo. Di Sidoarjo, capres-cawapres PDIP dan Partai Gerindra itu menemui ribuan pendukungnya di Dukuh Sari, Kecamatan Jabon, Sidoarjo.

Mega dan Prabowo bergiliran berorasi dan membuat kontrak politik dengan warga yang mayoritas korban semburan Lumpur Lapindo. Salah satunya, akan menetapkan status kasus lumpur sebagai bencana nasional. Janji tersebut disampaikan Prabowo sebelum Mega naik ke panggung kampanye.

Mega dan Prabowo bersama rombongan tiba di lokasi kampanye pukul 13.45. Hadir bersama rombongan, antara lain, Sekjen DPP PDIP Pramono Anung. Mereka disambut beberapa tokoh PDIP seperti mantan Sekjen PDIP Soetjipto, Saleh Mukadar, dan Indah Kurnia.

Sebelum maju ke panggung, Mega dan Prabowo mendengarkan keluhan warga. Terutama menyangkut bencana lumpur Lapindo yang tidak kunjung selesai. Warga juga mendesak pemerintah agar segera bertindak. "Lumpur ini menyembur karena pengeboran, kami ingin (pelaku) segera ditindak," ucap Suharso, salah seorang korban lumpur yang berorasi. Keluhan itu disambut teriakan warga yang memenuhi lokasi tersebut.

Sesudah mendengarkan keluhan, orasi capres-cawapres dimulai. Prabowo naik ke panggung lebih dulu sekitar pukul 14.00. Dalam orasinya, Prabowo tidak henti-hentinya menyosialisasikan ekonomi kerakyatan. "Kami peduli terhadap rakyat. Jadi, jangan salah pilih," kata mantan Danjen Kopassus itu.

Dia juga mengkritik kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut dia, pemerintahan saat ini tidak berkiblat pada wong cilik. Mereka lebih berpihak kepada pengusaha dan konglomerat sehingga ada perlakuan khusus bagi mereka yang punya modal. "Ini termasuk kepada (pemilik) Lapindo," ucap dia. Menurut Prabowo, status kasus lumpur harus menjadi bencana nasional. Dengan demikian, penanganannya akan diambil alih pemerintah. "Ini supaya cepat dan rakyat tidak terlalu lama menderita. Tidak seperti yang terjadi sekarang," ujar dia.

Orasi Prabowo disambut cukup antusias pendukungnya. Mereka mengelu-elukan. Tidak jarang berteriak "Hidup Prabowo" setiap kali Prabowo mengeluarkan kritik terhadap situasi ekonomi saat ini. Sekitar satu jam dia berorasi, Mega melanjutkan. Sama halnya dengan Prabowo, Mega juga mengkritik kinerja pemerintah saat ini.

Mega berbicara di depan pendukungnya sekitar 30 menit. Dia bersama rombongan melanjutkan safari. Mega mengaku akan melanjutkan ke Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Timur (Kaltim). Prabowo akan melanjutkan safari politiknya ke Jakarta.

Sumber: Jawapos.Com/Kamis,15 Juni 2009

Banyaknya menteri di Kabinet Indonesia Bersatu yang menjadi tim sukses Capres-Cawapres

noreply@blogger.com (PDI Perjuangan) — Tue, 2 Jun 2009 03:11:00 +0700

Megawati Kritik Menteri di Kabinet Indonesia Bersatu yang Jadi Tim Sukses Capres-Cawapres

Banyaknya menteri di Kabinet Indonesia Bersatu yang menjadi tim sukses capres-cawapres dikritik Megawati Soekarnoputri. Ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menegaskan, saat pemilihan presiden (pilpres), para anggota tim sukses seharusnya tidak boleh berasal dari anggota kabinet.

''Itu mengurangi secara maksimal kinerja pemerintahan,'' tegas Mega dalam sesi diskusi saat meresmikan Mega-Prabowo Media Centre (MPMC) di Jakarta, kemarin (28/5).

Turut mendampingi Mega, cawapres Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP Taufiq Kiemas, serta sejumlah pimpinan PDIP dan Gerindra.

Mega mengakui aktivitas rutin pemerintahan memang terus berjalan. Roda pemerintahan tidak akan efektif bila para menteri sibuk berkampanye. ''Saya prihatin. Rasanya pemimpin nasional sudah tidak memikirkan jalannya pemerintahan ini,'' katanya. ''Kalau (tanggung jawab menteri di departemen, Red) cuma menyerahkannya kepada Dirjen, cara pengawasannya seperti apa ya? Sebaiknya ini jangan terjadi lagi,'' ungkapnya.

Sebagaimana diberitakan Jawa Pos pada 22 Mei lalu, di antara 33 anggota Kabinet Indonesia Bersatu, sedikitnya 21 menteri memperlihatkan kecenderungan dukungan politis kepada salah satu capres. Sebanyak 18 menteri, termasuk Mensesneg Hatta Rajasa dan Menteri PDT M. Lukman Edy, terang-terangan mendukung SBY-Boediono. Sementara itu, tiga menteri, termasuk Menteri Perindustrian Fahmi Idris, menjadi ketua tim pemenangan Jusuf Kalla (JK)-Wiranto.

Juru Bicara Kepresidenan Andi A. Mallarangeng menggaransi bahwa Presiden SBY akan memprioritaskan kinerja pemerintahan saat pilpres. Dia meminta agar masyarakat tidak mengkhawatirkan aktivitas politik para menteri dalam kampanye pilpres. Sebab, semua sudah memiliki mekanisme dan aturan. Ada pun jatah cuti para menteri untuk kampanye adalah sehari dalam seminggu (hari efektif).

Sementara itu, sejumlah LSM antikorupsi juga menyoroti aktivitas para menteri yang menjadi tim sukses capres. Menurut mereka, para menteri itu berpotensi memolitisasi anggaran departemen dengan tujuan mendongkrak citra capres incumbent.

Itu dikemukakan perwakilan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, kemarin. Anggota Bawaslu Wahidah Suaib dan Wirdianingsih ikut mendampingi mereka.

Aktivis Seknas Fitra Yuna Farhan mengatakan, pada masa-masa kampanye, belanja bantuan sosial cenderung meningkat. Pada 2008, dana bantuan sosial sebesar 20,1 persen dari belanja kementerian atau Rp 63 triliun. Pada 2009, jumlah tersebut meningkat menjadi 24,4 persen atau Rp 78,3 triliun.

Yuna mengakui, dana bantuan sosial tersebut dibutuhkan masyarakat. Namun, tidak semua bantuan sosial itu jelas penggunaannya. Banyak belanja bantuan sosial yang dilakukan departemen dan lembaga kementerian tidak akuntabel dan berpeluang disalahgunakan. ''Apalagi, waktu pencairan dan pemberian dana tersebut seolah sudah diatur agar bertepatan dengan pelaksanaan pemilu dan pilpres,'' katanya.

Yuna mencontohkan, voucher yang dikeluarkan Departemen Agama (Depag). Melalui program Bantuan Peningkatan Mutu Madrasah (BPMM), setiap madrasah mendapatkan bantuan Rp 50 juta untuk tingkat ibtidaiyah (SD), Rp 60 juta tingkat tsanawiyah (SMP), dan Rp 75 juta untuk aliyah (SMA). ''Penentuan madrasah mana yang diberi merupakan diskresi (kewenangan pejabat publik) menteri sebagai kuasa pengguna saham. Karena itu, yang dipilih adalah madrasah-madrasah dengan basis massa yang besar dan berpotensi meraup dukungan,'' katanya.

Demikian juga, kata Yuna, cairnya tunjangan guru dan dosen plus gaji ke-13 pada bulan depan. Itu, kata dia, juga menjadi salah satu modus mobilisasi pegawai negeri. ''Modus seperti ini biasa disebut political budget cycle yang biasa terjadi pada anggaran negara menjelang pemilu,'' katanya.

Sumber: Jawa Pos, Jum'at, 29 Mei 2009

Parade Budaya Tabanan

noreply@blogger.com (PDI Perjuangan) — Tue, 2 Jun 2009 03:00:00 +0700

Di Bali Mega, Tak Bicara Politik

Capres PDIP-Partai Gerindra Megawati Soekarnoputri seolah tak punya rasa lelah. Setelah menghadiri pengambilan nomor urut pasangan capres di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Mega langsung terbang ke Bali. Ketua umum PDIP itu menghadiri pembukaan Parade Budaya Tabanan.

Mega hanya disambut Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Bupati Tabanan Adi Wiryatama, Bupati Klungkung Wayan Candra, dan sejumlah kepala daerah kabupaten lain di luar Bali. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) Jero Wacik tidak terlihat.

Para peserta parade dan warga mengelu-elukan kehadiran putri proklamator tersebut. "Saya berterima kasih atas kehadiran Bu Mega. Beliau adalah tokoh masyarakat dan kebetulan sebagai mantan presiden dan kandidat presiden saat ini," tutur Wiryatama kemarin (30/5/2009).

Sementara itu, Pastika mengakui, Mega adalah sosok pengagum seni sehingga mau menghadiri acara parade. "Ibu Mega dulunya juga seorang penari Bali," ungkap gubernur yang maju lewat PDIP tersebut.

Saat memberikan sambutan, Mega tidak menyinggung pencapresannya. Dia lebih banyak bercerita soal seni dan budaya. "Memang kebetulan, saya berdasar Bali dari nenek saya. Sehingga, saya sangat mengapresiasi kegiatan parade budaya seperti ini," tandas capres yang berpasangan dengan Prabowo Subianto tersebut.

Kejadian unik mewarnai pidato Mega. Seorang di antara puluhan penari yang berdiri tepat di depan panggung mendadak pingsan. Meski demikian, Mega tak menggubris insiden itu. Dia melanjutkan pidatonya.

Sesudah pembukaan, Mega mengunjungi sejumlah stan pameran dari dinas-dinas yang ada. Bahkan, dia mencicipi jus stroberi yang ada di stan dinas pertanian. "Ini asli jus stroberi, Bu," kata seorang penjaga stan. Mega lantas meminum jus warna merah tersebut.

Sumber: Jawa Pos, Minggu, 31 Mei 2009

Deklarasi Bantar Gebang: Mega Pro Rakyat

noreply@blogger.com (PDI Perjuangan) — Thu, 21 May 2009 04:22:00 +0700

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra tak mau kehilangan start dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono dan Jusuf Kalla-Wiranto yang sudah memiliki tim pemenangan pilpres. Hari ini nama-nama yang mengisi struktur tim sukses Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto itu akan difinalisasi.

''Theo Syafei akan menjadi ketua Badan Pemenangan Presiden (BP-Presiden) Mega-Prabowo,'' kata Ketua DPP PDIP Gayus Lumbuun di Jakarta kemarin, 17 Mei 2009. Menurut dia, Theo Syafei menjadi prioritas karena sejak jauh hari sudah menjadi ketua Badan Pemenangan Pilpres PDIP.

Untuk mengimbangi posisi ketua, akan ada posisi wakil ketua. Nah, posisi ini rencananya diisi tokoh Gerindra. ''Nama Fadli Zon sempat disebut. Tapi, saya belum tahu pastinya siapa,'' kata Gayus yang juga wakil ketua Badan Kehormatan (BK) DPR.

Secara terpisah, Sekretaris Badan Pemenangan Pemilihan Presiden (BP Pilpres) PDIP Hasto Kristianto mengatakan, penyusunan tim pemenangan itu dikerjakan tim gabungan PDIP-Gerindra. ''Mereka ini semacam steering committee (SC),'' jelasnya.

Hasil dari pembahasan itu baru Senin ini dilaporkan kepada Megawati dan Prabowo untuk diputuskan. ''Jadi, pasangan calon yang menetapkan. Intinya, kami ingin mencari simbiosis yang terbaik,'' tutur anggota DPR itu.

Sementara itu, Panitia Persiapan Deklarasi Mega-Prabowo Aria Bima menjelaskan, acara deklarasi rencananya digelar di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada 24 Mei 2009. Sebagai acara merakyat, deklarasi tersebut akan diramaikan pemulung, nelayan dan pedagang pasar. Deklarasi tersebut juga akan dihadiri sekitar sepuluh ribu simpatisan serta kader dari PDIP dan Gerindra yang mengusung Megawati-Prabowo.

"Untuk acara dirahasiakan biar jadi surprise, pokoknya dijamin beda dari yang lain," papar Ketua Panitia Deklarasi Mochtar Mohammad kepada detikcom, di Kantor Badan Pemenangan Mega-Prabowo Jl Teuku Cik Ditiro, Menteng, Jakarta, Senin, 18 Mei 2009, malam.

Lokasi acara Deklarasi berada 1 km dari pintu masuk lokasi pembuangan sampah TPA Bantar Gebang di Bekasi. Pihak panitia menyiapkan lahan seluas lapangan bola untuk lokasi acara tersebut. Panggung utama seluas 20 meter persegi akan dibangun di lokasi tersebut. Bagi para masyarakat yang ingin menyaksikan acara tersebut disiapkan tempat di sisi kanan-kiri panggung. Sementara untuk tamu VIP disediakan tempat yang berada persis di depan panggung.

Dana Kampanye Mega Pro Rakyat

noreply@blogger.com (PDI Perjuangan) — Thu, 21 May 2009 04:03:00 +0700

Dana Kampanye Ditanggung bersama

oleh Gerindra dan PDI Perjuangan

Ajang pemilihan umum presiden (pilpres) yang berlangsung 8 Juli mendatang sudah di depan mata. Masing-masing tim sukses mulai mematangkan persiapan, mulai manajemen pemenangan hingga anggaran kampanye. Tak terkecuali, pasangan Megawati Prabowo.

Dalam penyusunan koalisi, sejumlah pengamat menyebut, kelebihan Prabowo yang utama adalah kesiapan dananya. Itu juga menjadi salah satu alasan banyak parpol berusaha keras menggandeng Gerindra, partai Prabowo.

Setelah Prabowo bergandengan dengan Megawati, benarkah ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra itu menjadi penanggung terbesar anggaran kampanye pasangan Megawati-Prabowo?

''Saya kira tidak. Kami semua sama-sama bergotong royong. Apalagi, PDIP banyak sekali yang sudah menjadi anggota legislatif dan kepala daerah. Sementara itu, Gerindra partai baru,'' kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon saat memberikan keterangan pers di Kantor Badan Pemenangan Pilpres (BP Pilpres) PDIP, Jalan Cik Di Tiro, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin (18/5).

Saat ditanya jumlah anggaran yang disiapkan, Fadli yang didapuk sebagai sekretaris umum tim pemenangan Mega-Prabowo tidak mau membeberkannya? ''Yang jelas, lebih besar daripada pemilu legislatif,'' jawabnya lantas tertawa.

Jawa Pos, Selasa, 19 Mei 2009

Mega Pro Rakyat

noreply@blogger.com (PDI Perjuangan) — Thu, 21 May 2009 03:31:00 +0700

Duet Mega-Prabowo
jawapos, Minggu, 17 Mei 2009

Genderang perang di antara capres-cawapres mulai ditabuh. Sesaat setelah tiga pasangan mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU), perang opini makin tajam. Misalnya, capres-cawapres PDIP dan Partai Gerindra Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto yang berancang-ancang mengusung jargon Mega-Pro Rakyat.

''Sementara masih dipikirkan Mega Pro Rakyat. Tapi, itu belum diputuskan resmi,'' kata Sekjen DPP PDIP Pramono Anung di kediaman Mega, Jalan Teuku Umar, Menteng, kemarin (16/5).

Dia juga mengatakan, model kampanye Mega-Prabowo lebih banyak memanfaatkan media cetak dan elektronik daripada pengerahan massa. ''Jadi, nanti lebih banyak strong point, tagline, dan soundbite,'' ungkapnya.

Pram lantas menjelaskan tema jargon Mega Pro Rakyat. Dia menegaskan, karakter Mega-Prabowo yang berkomitmen membangun ekonomi kerakyatan itu yang harus segera disampaikan kepada masyarakat. ''Supaya dilihat sebagai kontradiktif dengan pasangan yang lain,'' ujarnya.

Selaras dengan itu, deklarasi resmi duet Mega-Prabowo rencananya diadakan di kawasan kumuh di Jakarta Utara pekan mendatang. ''Deklarasinya sederhana saja di daerah yang kumuh,'' kata Ketua DPP PDIP Tjahjo Kumolo di Jakarta kemarin. Itu jelas kontras dengan deklarasi pasangan Poros Cikeas Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono di Bandung.

Dari sisi yang lain, Mega-Prabowo juga memunculkan tagline Mega Pro Rakyat. Bukan hanya itu, pilihan perkampungan kumuh sebagai tempat deklarasinya merupakan kontras dari acara deklarasi SBY-Boediono yang digambarkan mewah dan bercitarasa Amerika. ''Jadi, Mega-Prabowo ini seolah ingin menyindir SBY-Boediono yang lebih cenderung neolib, mengedepankan sistem free market, dan tak merakyat,'' ujarnya.

Hitung Plus Minus Duet Megawati-Prabowo

noreply@blogger.com (PDI Perjuangan) — Fri, 15 May 2009 16:19:00 +0700

PDIP Bertemu Gerindra

Setelah sempat berkembang opsi berkoalisi dengan Demokrat, PDIP kembali fokus dengan agenda awal, menggandeng Partai Gerindra. Petinggi kedua partai kembali membuka dialog untuk menduetkan Megawati dan Prabowo Subianto.

Tadi malam wakil dari masing-masing parpol bertemu di Hotel Intercontinental, Jalan Sudirman. Kali ini sangat serius. Koalisi PDIP-Gerindra tenggelam ketika sejumlah elite PDIP dan Demokrat berkomunikasi intensif. Apalagi, Taufiq Kiemas sempat menyebut Prabowo bagian masa lalu.

Dalam pertemuan tadi malam, Kiemas tak hadir karena dirawat di RS MMC akibat kelelahan. Wakil PDIP tampak Sekjen DPP Pramono Anung, Ketua Badan Pemenangan Pilpres (BP-Pilpres) Theo Syafei, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Legislatif (BP-Pemilu) PDIP Tjahjo Kumolo, Ketua DPP Bidang Pemberdayaan Perempuan Puan Maharani, dan anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP Sabam Sirait.

Dari kubu Gerindra dihadiri para wakil ketua umum. Di antaranya, Fadli Zon, Halida Hatta, dan Muchdi P.R. Hadir juga anggota Dewan Pembina Gerindra yang juga adik Prabowo Subianto, Hasyim Djojohadikusumo.

Setelah pertemuan, saat dicegat wartawan, Pramono Anung mengatakan bahwa PDIP dan Gerindra terus berupaya menyamakan persepsi dalam menghadapi pilpres. Pada dasarnya, PDIP dan Gerindra mempunyai kesamaan. ''Ini memang masih menjadi embrio. Bagaimana kelanjutannya, besok (Kamis ini, Red) adalah hari finalnya,'' kata Pram -begitu dia akrab disapa. Dia menegaskan, paling lama 15 Mei PDIP dan Gerindra sudah dalam posisi klir.

Menurut Pram, ketika terjadi kesepakatan di antara kedua partai, itu harus menyeluruh. Tidak sebatas persoalan gerbong politik yang menjadi modal pencapresan. ''Tapi, bagaimana jaminan ke depan kalau kami diberikan kemenangan, mulai soal pemerintahan yang kuat hingga melakukan berbagai hal untuk masyarakat,'' tegasnya.

Sabam Sirait menyampaikan, masing-masing tim teknis tersebut bertemu untuk membahas banyak hal. Salah satu di antaranya, bagaimana memenangi pemilu (presiden, Red). ''Kami nggak mau kalah kok. Caranya adalah bersatu. Menghimpun kekuatan bersama,'' katanya.

Dia menyebutkan, masing-masing perwakilan kedua partai akan kembali bertemu Kamis hari ini. ''Setelah tim kecilnya ketemu lagi, baru ketua umumnya (Megawati dan Prabowo, Red) diundang,'' tandasnya.

Tjahjo Kumolo mengatakan, PDIP dan Gerindra terus menghitung plus minus duet Megawati-Prabowo. ''Ini bukan masalah lebih cepat lebih baik. Politik itu harus sabar memutuskan seorang capres atau cawapres,'' ujar Tjahjo yang juga ketua Fraksi PDIP di DPR.

Menurut dia, platform Mega dan Prabowo sudah sama. ''Tinggal mematangkan ya atau tidak, bisa atau tidak karena waktunya paling lambat besok sore (hari ini, Red),'' tuturnya.

Tjahjo juga menyenggol kemungkinan koalisi PDIP dengan Demokrat. Dia menyatakan, komunikasi politik terus berjalan. Tapi, belum ada keputusan untuk deal. ''Untuk berkoalisi saya kira tidak,'' katanya.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Muchdi P.R. menambahkan, kesepakatan dengan PDIP sangat strategis untuk masa depan bangsa. Hingga kini, ungkap dia, sudah ada komitment yang sama dalam menyikapi berbagai masalah kebangsaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan.

Apakah Prabowo sudah menunjukkan tanda-tanda bersedia menjadi cawapres Megawati? ''Kami belum sampai pada masalah itu. Kami baru menyamakan persepsi. Kan masih ada beberapa hari. Masih cukup waktulah,'' jawabnya, lantas tertawa.

Sumber: Jawa Pos 14 Mei 2009

Jika Aku Ketua KPU

noreply@blogger.com (PDI Perjuangan) — Wed, 22 Apr 2009 03:28:00 +0700

Sebuah usulan kepada Presiden, DPR RI, dan KPU

Permasalahan yang dihadapi oleh KPU pada pemilu legislatif 9 April 2009 yang lalu sebenarnya tidak perlu terjadi, apalagi hal tersebut mencoreng nama besar Negara dan Pemerintah Indonesia di mata dunia internasional. Terlalu jauh jika kita menuduh pihak tertentu telah melakukan konspirasi untuk tujuan tertentu sementara di sisi lain menimbulkan citra buruk terhadap diri mereka sendiri. Saya akan nenunjukkan salah satu alternatif pelaksanaan kegiatan pemilu yang jika dijalankan akan sangat sangat membantu kelancaran pemilu dari pendaftaran pemilih sampai perhitungan hasil pemungutan suara. Bahkan tidak menutup kemungkinan kita akan menjadi negara penyelenggara pemilu terbaik di dunia.

Setidaknya ada 3 (tiga) kondisi umum yang harus tercipta di awal dan dipertahankan sampai seterusnya:

Pembentukan “panitia” KPU untuk pemilu idealnya dilakukan pada tahun pertama seorang presiden terpilih secara resmi memegang jabatan tersebut. Dengan demikian KPU akan memiliki waktu yang cukup panjang untuk bekerja selama setidaknya empat sampai lima tahun. Misalnya: Presiden terpilih tahun 2004 harus melantik ketua KPU paling lambat tahun 2005 yang masa jabatannya akan berakhir tahun 2010. Dan Presiden terpilih tahun 2009 akan melantik ketua KPU baru untuk masa jabatan 2010 sampai 2015.
Demikian seterusnya. Sementara belum ada undang-undang yang baru, akan mengikuti undang-undang yang ada.

Yang kedua, apapun yang telah dibangun oleh KPU pada masa lalu wajib diteruskan/diserahterimakan ke KPU periode selanjutnya. Di dalamnya termasuk asset, sistem dan prosedur, metode, cara, strategi, jaringan, perangkat, dan hal-hal lain yang telah dimiliki pada saat ini.

Yang ke tiga, Laporan keuangan KPU harus menjadi Laporan keuangan tahunan yang tidak pernah terputus karena kegiatan KPU tidak akan berhenti ketika pemilu selesai, istirahat atau bahkan dilupakan dan dimulai kembali saat pemilu dilaksanakan. Kegiatan KPU harus merupakan kegiatan yang berkesinambungan. Jumlah orangnya boleh dikurangi, namun tidak boleh hilang sama sekali.

Sekarang kita masuk ke hal yang lebih teknis. Ada beberapa hal yang saya bahas dan saya kritisi untuk tidak perlu dilakukan atau harus kita ubah pada pemilu mendatang:

1.Sumber data dan proses pembuatan daftar pemilih tetap
Pemerintahan RI memiliki departemen dalam negeri yang meliputi gubernur, bupati/walikota, camat, dan lurah/kepala desa. Dan secara informal masih ada kepala dusun/ketua RW dan ketua RT. Yang secara logis mengetahui dengan jelas, akurat, dan tepat jumlah dan komposisi penduduk dan/atau warga negara Indonesia. Dengan demikian sumber data yang paling valid seharusnya adalah data kependudukan yang dimiliki oleh departemen dalam negeri. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana adalah database pemegang KTP yang dimiliki Departemen Dalam Negeri.

Penyimpangan yang sering terjadi adalah:
- Warga negara di bawah umur (belum memiliki KTP) bisa mengikuti pemilu.
- Warga negara yang hilang ingatan atau sakit jiwa bisa mengikuti pemilu.
- Warga negara yang telah meninggal dunia menerima terdaftar sebagai pemilih pemilu.
- Warga negara yang bersyarat dan memiliki KTP malah tidak terdaftar sebagai pemilih pemilu serta ditolak untuk mengikuti pemilu
- Warga negara tidak menggunakan haknya untuk datang ke TPS guna memberikan/tidak memberikan suaranya.

Mengapa hal-hal tersebut bisa terjadi? Sebab KPU tidak mempergunakan data dari Departemen Dalam Negeri yang valid dan/atau ada kesalahan prosedur atau mekanisme pencatatan data KTP di Departemen Dalam Negeri. Mengenai mana yang benar memang perlu investigasi lebih lanjut namun itu tidak terlalu penting karena fokus kita yang benar adalah mencari solusi dan bukan mencari siapa yang bersalah atau harus bertanggung jawab. Perdebatan mengenai siapa yang bersalah sama sekali tidak berguna dan membuang-buang waktu belaka.

Dalam hal pemebenahan database KTP hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

Tahap pertama, komputer di setiap daerah tingkat dua harus dibuat online dengan komputer propinsi.

Tahap ke dua, komputer di kantor bupati/walikota dan gubernur harus dibuat online dengan komputer departemen dalam negeri di Jakarta. Saya pikir jumlah kota di Indonesia tidak lebih banyak daripada jumlah ATM BCA sehingga pemerintah Indonesia sangat mampu untuk mencapai hal ini.

Tahap ke tiga adalah merancang nomor kewarganegaraan yang berlaku seumur hidup dan unik untuk setiap orang, tidak perlu diganti kemanapun dia pindah domisili/ganti ktp. Ketika seseorang ganti KTP cukup diupdate alamat tempat tinggalnya yang baru. Dengan demikian akan menghilangkan kepemilikan KTP ganda yang masih terjadi di Indonesia sampai hari ini. Investasi awak mungkin akan cukup besar, namun ini akan memperbaiki administrasi pemerintahan di Indonesia sampai puluhan bahkan ratusan tahun ke depan. Jika tidak dilakukan sekarang, lalu kapan? Saya yakin sekali bahwa Presiden yang berani melakukan hal ini akan dikenang orang sepanjang masa.

Tahap ke empat adalah pembenahan sistem pengajuan KTP dan update/pemutakhiran status penduduk. Setiap rumah sakit jiwa diwajibkan meminta kepada keluarga pasien baru mereka surat keterangan dari Desa/Kelurahan bahwa mereka sudah melaporkan perihal ini, tanpa surat tersebut rumah sakit akan mendapatkan sanksi tegas dari dinas kesehatan yang bekerjasama dengan departemen dalam negeri dan KPU. Setelah sembuh warga yang bersangkutan berhak meminta surat keterangan sembuh dan memberikannya ke Desa/Kelurahan guna mendapatkan kembali hak pilihnya. Apabila ada warga yang menderita sakit jiwa/hilang ingatan, maka ketua RT setempat wajib dan harus melaporkan ke Kelurahan/Desa perihal tersebut guna pemutakhiran database KTP. Dalam hal ini Kelurahan/Desa wajib memberikan informasi ke pemerintah daerah tingkat dua melalui petugas di Kecamatan. Dalam hal ini di KTP akan ada tambahan satu baris keterangan ”hak pilih”: ada/tidak ada (tidak perlu disebutkan orang tersebut sakit jiwa atau tidak).

Dalam hal terjadi warga negara meninggal dunia, ketua RT wajib melaporkan ke petugas di Desa/Kelurahan untuk mendapatkan surat kematian resmi dan sekaligus untuk pemutakhiran/update database KTP dan pencabutan KTP bagi orang yang meninggal tersebut. Sehingga di masa mendatang tidak akan terjadi warga negara yang sudah meninggal dunia terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu.

2. Kartu pemilih yang dikeluarkan di pemilu tahun 2004 mengapa tidak dipergunakan lagi? Lalu untuk apa kartu tersebut didistribusikan?
Pengadaan kartu pemilih pada pemilu tahun 2004 menjadi sia-sia sebab tidak dilanjutkan penggunaannya oleh KPU untuk pemilu tahun 2009. Padahal di kartu tersebut sudah tertera bahwa kartu itu berlaku seumur hidup dan wajib dibawa saat memberikan suaranya di TPS. Namun demikian penggunaan kartu ini sebenarnya adalah duplikasi dari KTP jika usulan dalam nomor satu telah dijalankan oleh pemerintah.

3. Apakah benar-benar diperlukan memberikan formulir undangan kepada calon pemilih? Apa tujuannya dan manfaatnya?
Pemberian formulir undangan kepada pemilih tidak perlu dilakukan sebab hal ini merupakan duplikasi dari sosialisasi KPU di berbagai media massa dan sekaligus merupakan pemborosan dana KPU untuk mencetak formulir dan membuang waktu panitia untuk menyebarkannya, belum lagi bisa menimbulkan protes dari warga yang tidak menerimanya. Hal yang perlu ditingkatkan justru adalah peran aktif atau parsitipasi para ketua RT di seluruh Indonesia yang memberikan kepada setiap warganya sosialisasi untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya.

Peran kedua dari para ketua RT adalah mengawasi siapa saja warganya yang belum datang ke TPS untuk didatangi rumahnya dan dihimbau dengan tegas untuk segera berangkat ke TPS apapun pilihan mereka, walaupun tidak memilih sekalipun. Golput tidak menjadi soal asal datang ke TPS dan melakukan proses pemilu.

Apabila ada warga negara yang tidak hadir di TPS, keluarga/yang bersangkutan diwajibkan untuk menyerahkan surat pernyataan tertulis kepada KPU melalui PPS alasan mengapa yang bersangkutan tidak hadir di TPS yang ditentukan. Kelalaian penyampaian surat tersebut akan dikenakan denda setidaknya Rp 100,000 rupiah. Alasan bisa berupa yang bersangkutan sedang tidak berada di rumah dan mengikuti pemilu di luar kota (baik di dalammaupun luar pulau) atau di luar negeri, atau sedang sakit sehingga mengikuti pemilu di rumah sakit, atau sedang sakit keras dan tidak bisa bangun, atau alasan-alasan lainnya. Dengan demikian angka golput bisa ditekan sangat drastis atau bahkan ditiadakan.

4. Dasar apa yang paling mudah dan tepat bagi pemilih untuk memberikan suara?
KTP adalah satu-satunya dasar yang paling tepat apabila semua usulan di atas telah dijalankan dengan baik, dengan demikian warga negara yang belum cukup umur (belum memiliki KTP) tidak bisa mengikuti pemilu dan tidak mungkin terdaftar sebagai pemilih.
Demikian pula dengan warga yang memiliki KTP pasti bisa menggunakan hak pilihnya dan tidak akan ditolak dengan alasan tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap.

5. Untuk menghindari pemilih memilih lebih dari satu kali, apakah penggunaan tinta masih efektif dan diperlukan? Memangnya yakin tidak bisa dihapus?
Jika diniati dengan sungguh-sungguh dan dicari caranya, tinta pemilu itu bisa dihilangkan. Cuman logikanya ada berapa jam kesempatan orang itu untuk keliling TPS? Belum lagi antrinya, maksimal orang bisa nyoblos berapa kali sih dalam sekian jam? Pertanyaannya apa ada sih orang yang terlalu nganngur seperti itu? Sementara yang nggak mau datang ke TPS saja sangat banyak.
Yang kedua, pengadaan tinta adalah pemborosan besar uang rakyat untuk hal yang tidak terlalu penting untuk dilakukan. Anggaran KPU untuk pembelian dan pendistribusian tinta bisa dipangkas dengan penggunaan sistem pemilu yang baru sebagaimana usulan saya di atas. Orang yang curang akan terlacak secara cepat dan telah tersedia sanksi hukum yang jelas dalam undang-undang untuk memberikan hukuman yang sepadan atas perbuatan memberikan suaranya lebih dari satu kali. Kecurangan tetap bisa terjadi, namun pasti terlacak dengan sangat akurat.

6. Idealnya ada berapa jumlah TPS di seluruh Indonesia?
Jumlah ideal TPS adalah sama dengan jumlah RT di Indonesia ditambah lokasi-lokasi khusus seperti Rumah Sakit dengan penomoran administrasi seperti yang telah disebutkan di atas. Mengapa harus demikian dan apa manfaatnya? Dengan sistem ini kecurangan pemilih untuk memilih lebih dari satu kali akan sangat mudah terlacak. Angka golput juga akan sangat mudah untuk ditekan karena para ketua RT sudah mengenal warganya dengan baik. Kotak suara dan bilik suara tidak perlu dibuat dan/atau didistribusikan setiap kali akan ada pemilu, maka jelas sekali hal ini akan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh negara/KPU. Para ketua RT berkewajiban menyimpan dan merawat bilik suara serta kotak suara yang diterimanya. Tempat penyimpanan bisa di rumah masing-masing ketua RT atau dikoordinasikan dengan warga setempat atau ketua RW apabila rumah ketua RT tidak cukup untuk itu (dititipkan namun tetap bertanggung jawab atasnya). Setiap kotak dan bilik suara diberi nomor inventaris oleh KPU dan dibuat daftarnya. Para ketua RT wajib menandatangani tanda terima kotak dan bilik suara. Apabila terjadi pergantian ketua RT, maka ketua RT yang lama harus menyerahkannya kepada ketua RT yang baru dan meminta tanda terima dari yang bersangkutan. Para ketua RT yang menghilangkan wajib mengganti sejumlah uang tertentu yang ditentukan KPU sesuai dengan harga belinya.

7. Apa diperlukan setiap kali pemilu membuat serta menarik dan/atau mendistribusikan ulang kotak suara dan bilik suara?
Merupakan suatu hal yang membuang-buang dana, waktu, dan tenaga untuk menarik kembali dan mendistribusikan ulang kotak dan bilik suara ke setiap TPS setiap kali akan diselenggarakan pemilu. Apalagi jika sampai mengadakan ulang kotak dan bilik suara setiap kali pemilu, jelas-jelas pemborosan yang sama sekali tidak perlu.

8. Apakah memang diperlukan sekian banyak jumlah formulir (43 Macam bentuk Formulir ini meliputi kurang lebih 27 Macam formulir untuk PPK dan 16 Macam Formulir untuk PPS) ? Sebenarnya idealnya secara praktis berapa?

Selain formulir untuk dicoblos/dicontreng berikut ini formulir yang lebih simple yang diperlukan dalam proses pemilu:
1. Formulir Daftar Hadir Pemilih dan Berita Acara TPS
2. Formulir Rekap Berita Acara RW
3. Formulir Alasan tidak datang ke TPS
4. Formulir Tanda Terima Kotak Suara dan Bilik Suara
5. Formulir Rekap Tabulasi KPU
6. Formulir Tanda Telah Mencontreng (kecil saja, tidak perlu besar-besar), sebagai bukti bagi pemilih untuk menghindari tagihan denda dari KPU. Semacam tanda bukti lapor SPT Tahunan PPH Orang Pribadi.

Untuk menemukan contoh/sample formulir pemilu yang paling efisien, efektif dan simple silahkan klik di sini >>>>>

Sedangkan daftar yang perlu diadakan adalah:
Daftar Nomor Kode Propinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa, RW, dan RT (untuk pemberian nomor TPS Nasional). Sebagai Contoh: RT.01, RW.01, Kelurahan ke dua (kode: 02), Kecamatan pertama (kode: 01), Kota Semarang (kode:01), Propinsi Jawa Tengah (kode: 04) diberi nomor TPS sebagai berikut: 01-01-02-01-01-04.

9. Apakah KPU tidak bisa mengumumkan hasil pemilu lebih cepat daripada Lembaga Survey Independen?
Jika tidak terjadi kekacauan seperti pemilu kali ini sudah tentu KPU bisa memberikan data dengan sangat cepat, bahkan dalam waktu tiga hari data seluruh pemilih sudah bisa disajikan dengan tepat dan akurat secara keseluruhan.

10. Mengapa gladi resik/simulasi pengiriman logistik dan publikasi perkembangan kesiapan KPU secara menyeluruh tidak pernah dilakukan?
Setidaknya setahun sebelum pemilu KPU seharusnya sudah melakukan gladi resik atau simulasi pemilu. Detail teknis mengenai hal ini akan saya bahas secara terpisah.

Pemilu Presiden tinggal beberapa saat lagi, jika presiden melalui ketua KPU tidak segera mengambil tindakan cepat dan strategis dengan mekanisme yang jelas dan transparan maka pemilu presiden 2009 tidak menutup kemungkinan akan mengalami hal yang sama dengan pemilu legislatif 9 April 2009 lalu. Saran/usul saya, langkah yang paling cepat dalam waktu yang sangat-sangat singkat untuk menyukseskan pemilu presiden 2009, meminimalkan kisruh DPT, dan tingginya angka golput adalah dengan segera mengumumkan menghapus penggunaan formulir C-4 dan menggunakan KTP sebagai alat untuk menggunakan hak-nya sebagai pemilih. Alternatif ke dua adalah formulir C-4 tetap digunakan karena sudah terlanjur dicetak/dipesan akan tetapi warga yang sudah jelas memiliki KTP dan berdomisili di tempat tersebut harus diperbolehkan mencontreng walaupun tidak terdaftar dalam DPT.

Pengadaan TPS di rumah sakit dan fasilitas publik lain yang tidak memungkinkan pemilih menggunakan haknya harus segera difasilitasi.

Yang terakhir, untuk percepatan perhitungan tabulasi nasional harus menggunakan rekap tiap TPS harus dikirim ke pusat tabulasi nasional baik melalui e-mail (excel/pdf file), fax, atau upload ke website khusus yang tidak dipublikasikan ke publik (publikasi akan dilakukan di website terpisah yang tidak mengganggu proses upload data), tidak harus menggunakan fasilitas KPU jika memang tidak memadai. Warnet, koneksi internet pribadi, wartel, dan fax pribadi bisa dijadikan alat pengirim data yang lebih cepat, size file saya pikir tidak terlalu besar jika hanya berupa rekap saja.
Kekurangan di sana sini pasti ada, namun setidaknya ada perbaikan yang cukup signifikan dibandingkan pemilu legislatif 9 April 2009 kemarin.

Salam,

Sulistio Widodo
Warga Negara Republik Indonesia
e-mail: sulistio.widodo@googlemail.com

Tembusan:
1. Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia, Istana Merdeka, Jl Merdeka Utara, Jakarta 10110
2. Bpk. HR Agung Laksono, Ketua DPR RI, Gedung DPRRI, Jl Gatot Subroto, Jakarta
3. Bpk. Abdul Hafiz Anshary, Ketua KPU, Jl Imam Bonjol No.29, Jakarta 10310

---
Usul atau saran anda untuk menambah atau mengkoreksi tulisan ini silahkan dikirimkan ke alamat e-mail berikut: admint.pdiperjuangan@googlemail.com

Peluncuran Buku "Mereka Bicara Mega"

noreply@blogger.com (PDI Perjuangan) — Sat, 13 Dec 2008 14:14:00 +0700

Jika Terpilih, Mega Tak Ingin Cawapresnya Incar Capres
Jawa Pos, Sabtu, 13 Desember 2008

Megawati Soekarnoputri, capres dari PDIP, tampaknya sadar betul dengan risiko negatif bila cawapresnya nanti menyimpan obsesi besar untuk menjadi presiden. Bukan tidak mungkin akan terjadi persaingan merebut simpati yang bisa kontraproduktif bagi jalannya pemerintahan sekiranya jika dia benar-benar terpilih dalam Pilpres 2009.

Karena itu, selain memiliki komitmen terhadap NKRI, Pancasila, dan pluralisme serta mampu menambah potensi suara, Mega berharap cawapresnya bukan orang yang nanti justru menjadi rival di pemerintahan.

"Awas lho, aku emoh wapresku mikir de'e presiden (Awas, saya tidak mau Wapres saya nanti mikir dia yang presiden, Red)," kata Mega dalam launching buku Mereka Bicara Mega di Hotel Sultan, Jakarta, kemarin (12/12/2008).

Dengan nada bercanda, dia menyentil, banyaknya tokoh yang pernah dikandidatkan menjadi cawapresnya belakangan malah mendeklarasikan diri sebagai capres. "Kok nggak ada yang deklarasi jadi cawapres ya? Pram (Sekjen PDIP Pramono Anung, Red) sampai bingung mau duluan umumkan kriteria atau nama. Saya jawab, lho kamu kan yang Sekjen," cetus Mega lantas tertawa.

Acara yang berlangsung meriah mulai pukul 14.30 WIB itu memang dihadiri sejumlah tokoh yang sudah mendeklarasikan diri sebagai capres. Ada Sri Sultan HB X, Fadel Muhammad, Rizal Ramli, dan capres independen Fadjroel Rahman. Hadir juga Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) DPP PDIP Taufik Kiemas dan Pramono.

Dari kalangan politisi, pengamat, dan aktivis, hadir Ketua Umum PBR Bursah Zarnubi, Yudi Latief, Sukardi Rinakit, Garin Nugroho, Ikrar Nusa Bakti, dan Effendy Gozali.

Adapun buku Mereka Bicara Mega merupakan kumpulan artikel dari 38 tokoh nasional dengan beragam latar belakang. Sesuai dengan judul buku itu, mereka membuat penilaian terhadap sosok putri proklamator Bung Karno tersebut.

Tidak main-main, tokoh sekaliber Ahmad Syafii Ma'arif, Akbar Tandjung, Amien Rais, Prabowo Subianto, Salahuddin Wahid, Jalaludin Rahmat, Khofifah Indar Parawansa, Alwi Shihab, Rokhmin Dahuri, Ahmad Sumargono, dan Malik Fadjar ikut berkonstribusi. Malah, Hasyim Muzadi dan Din Syamsuddin yang diberi porsi memberikan kata pengantar tak kuasa menahan diri untuk tidak ikut berkomentar.

"Itu bagian dari kejutan yang diberikan teman-teman, mungkin karena jengkel. Soalnya, saya memang paling malas diminta untuk menceritakan diri sendiri," ungkap Mega.

Sementara itu, Pramono menyatakan, banyak hal menarik yang terungkap dalam buku tersebut. Misalnya, kisah Akbar dengan Mega sewaktu keduanya masih remaja. "Ternyata, saat SMP, Pak Akbar sering menjemput Ibu Mega untuk les bahasa Inggris," ujarnya yang langsung disambut tawa hadirin.

Dalam tulisannya, Akbar memang menceritakan bahwa dirinya dan Mega duduk di SMP yang sama, yaitu SMP Cikini, Jakarta Pusat. Meskipun Mega berstatus anak presiden yang terikat protokoler, ungkap dia, mereka tetap menjaga jalinan komunikasi. Misalnya, Akbar hadir di acara ulang tahun Mega meskipun tidak diundang.

Pada 1970-an, selepas SMP, mereka sama-sama mengambil kursus bahasa Inggris di Lembaga Indonesia Amerika (LIA). "Bahkan, saya pernah mengantarnya pulang setelah kursus. Artinya, kami telah menjalin hubungan silaturahmi sejak masih muda," curhat Akbar dalam tulisannya.

Dalam sambutan itu, Sri Sultan HB X menuturkan sejak kecil mengenal Mega. Malah, di antara kedua orang tua, sudah tumbuh komitmen dan cita-cita yang sama untuk memerdekakan republik dan mempertahankan kemerdekaan. "Tugas kami tentunya menjaga nama baik orang tua masing-masing," ucapnya.

Fadel menjelaskan, selama menjadi presiden, Mega tiga kali mengunjungi Gorontalo. Dalam kunjungan itu, papar dia, Mega selalu mendorong dirinya untuk mengembangkan potensi daerah seoptimalnya.

"Saya sendiri meyakini, kalau daerah maju, negara pasti kuat. Sekarang ini, semua masih tersentralisasi di pusat. Sepertinya, negara ini cuma Jakarta. Sementara itu, anggaran daerah kecil. Makanya, pembangunan daerah tersendat-sendat," ujarnya.

Kepada wartawan yang bertanya soal peluang mendampingi Mega sebagai cawapres, Fadel menjawab dengan sangat diplomatis. "Saya berpikir sederhana saja. Saya punya kelemahan, yaitu masih menjadi gubernur dan ketua DPD Partai Golkar di Gorontalo," terangnya.

Mengapa menjadi ketua DPD Partai Golkar di Gorontalo menjadi persoalan? "Politik itu sangat sensisitf. Makanya, jangan sampai salah main. Nanti bisa terjebak. Bagaimanapun, hasil pemilu pasti berpengaruh," tegasnya. Masih berharap bisa melalui jalur Golkar? "Golkar kini ibaratnya lagi macet. Mobil di belakang tit...tit...tit, tapi yang depan nggak mau jalan," candanya.

Taufik juga menolak berkomentar banyak, apakah yang ideal duet Mega-Sultan atau Mega-Fadel. Menurut dia, pendekatan Jawa-luar Jawa sudah tidak relevan. "Keduanya sama-sama mewakili bangsa Indonesia," ungkapnya. Mengapa kandidat capres lain tidak diundang? "Oh, Prabowo dan Hidayat diundang, cuma berhalangan," imbuhnya.

Rakernas PDI Perjuangan di Solo

noreply@blogger.com (PDI Perjuangan) — Sat, 13 Dec 2008 14:11:00 +0700

Jakarta, 11 Desember 2008

K e p a d a Yth :
Rekan-rekan Pimpinan Surat Kabar Harian,
Rekan-rekan Pimpinan Surat Kabar Mingguan,
Rekan-rekan Pimpinan Majalah Mingguan,
Rekan-rekan Pimpinan Media Elektronika,
Di tempat

Merdeka!!!

SIARAN PERS DPP PDI PERJUANGAN:
DPP PDI Perjuangan Putuskan Beberapa Agenda Partai dalam Waktu Dekat

Infokom DPP PDI Perjuangan - Rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan hari Kamis (11/12) siang hari tadi memutuskan beberapa hal terkait agenda Partai dalam waktu dekat, diantaranya adalah mengenai rencana kegiatan Ketua Umum PDI Perjuangan, Hj Megawati Soekarnoputri untuk bersilaturahim ke beberapa daerah di Indonesia bagian timur, serta kelangsungan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai di Solo.

Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Hj Megawati Soekarnoputri, siang itu memutuskan untuk melakukan penjadwalan ulang pelaksanaan agenda kegiatan Ketua Umum untuk bersilaturahim dengan masyarakat di beberapa daerah di Indonesia bagian timur.

Kegiatan silaturahim yang sedianya akan diselenggarakan pada sekitar minggu ke 4 bulan Desember ini, dalam rapat Kamis siang tadi diputuskan akan dihelat pada tanggal 3-8 Januari 2009, sebelum pelaksanaan Rakernas Partai di Solo.

Dijelaskan oleh Ketua bidang Eksternal Informasi dan Komunikasi (Infokom) DPP PDI Perjuangan, Daryatmo Mardiyanto, bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Hj Megawati Soekarnoputri dan perlu menyesuaikan beberapa jadwal kegiatan agenda internal Partai lainnya.

Lebih lanjut diungkapkannya, agenda utama dalam rencana kegiatan silaturahim Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga merupakan Ibu Bangsa Indonesia bersama masyarakat Indonesia bangian timur tersebut akan lebih focus dalam menyerap perhatian, aspirasi serta harapan masyarakat, juga yang terkait dengan persoalan-persoalan lokal berdimensi nasional.

“Juga untuk menyerap aspirasi, perhatian dan harapan masyarakat kepada para kepala daerah yang berasal dari kader Partai maupun yang diusung PDI Perjuangan dalam pemilihan kepala daerah setempat,” jelas Ketua DPP, Daryatmo Mardiyanto.

Terkait kegiatan lainnya, rapat DPP yang langsung dipimpin oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Kamis (11/12) siang tadi juga memutuskan untuk melaksanakan Rakernas Partai di Solo pada 27-29 Januari 2009.

Rakernas yang akan diikuti oleh jajaran struktural Partai hingga tingkat Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Nusantara ini juga akan diikuti oleh perwakilan-perwakilan badan atau organisasi-organisasi se asas dan se aspirasi dengan PDI Perjuangan.

Keterlibatan jajaran struktural Partai dari seluruh wilayah Nusantara tersebut memiliki arti yang sangat penting dalam Rakernas bulan depan tersebut. “Karena Rakernas mengkonsolidasikan seluruh jajaran Partai untuk pemenangan agenda Partai dalam pemilu legislatif dan pemenangan Ibu Hj Megawati Soekarnoputri dalam pemilu Presiden 2009,” jelas mas Dar, demikian Daryatmo Mardiyanto akrab disapa.

Lebih lanjut dijelaskannya pula, totalitas dan kesungguhan seluruh kader Partai, terlebih dalam hal peran teknis dalam pensosialisasian secara makksimal proses pemilihan atau pengambilan suara dalam pemilu, dengan cara baru, akan dapat meminimalisir suara-suara yang tidak sah karena kekeliruan teknis saat memilih. “Hal ini jelas perlu mendapat perhatian dari seluruh kader Partai mengingat konstituen utama PDI Perjuangan adalah kaum tradisional,” lanjutnya.

Wassalam,

Ir. H. Daryatmo Mardiyanto
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Bidang Eksternal Informasi dan Komunikasi

5 Kebijakan Menuju Sembako Murah

noreply@blogger.com (PDI Perjuangan) — Tue, 9 Dec 2008 23:00:00 +0700

Mega Umumkan 17 Kandidat Cawapres

noreply@blogger.com (PDI Perjuangan) — Tue, 9 Dec 2008 22:56:00 +0700

Sebelum Pemilu Legislatif
Jawa Pos, Minggu, 07 Desember 2008

PDIP merombak skenario proses rekrutmen cawapres yang akan mendampingi Megawati. Awalnya, mereka akan menetapkan sebelum pemilihan legislatif (pileg). Dalam strategi barunya, yang diumumkan sebelum pileg adalah 17 kandidat cawapres yang mereka incar. Sedangkan cawapres terpilih diumumkan setelah mengetahui suara yang diperoleh PDIP.

Pengumuman nama para kandidat cawapres akan dilakukan pada Rakernas IV PDIP di Solo, 26-28 Januari 2009. Nama-nama itu saat ini sudah disurvei untuk mengetahui elektibilitasnya.

''DPP akan menyampaikan nama-nama yang disurvei ke seluruh peserta rakernas,'' kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (BP-Pemilu) DPP PDIP Tjahjo Kumolo di Jakarta kemarin (6/12). Dari sana, diharapkan muncul input balik dari peserta rakernas sebagai bahan pertimbangan jajaran DPP PDIP dalam membuat keputusan.

Sebelumnya, salah satu sumber Jawa Pos di internal PDIP sempat membeberkan 17 nama itu. Mereka adalah Sri Sultan HB X, Hidayat Nurwahid, Jusuf Kalla, Prabowo, Wiranto, Din Syamsuddin, Ryamizard Ryacudu, Sutiyoso, Surya Paloh, Akbar Tandjung, Hasyim Muzadi, Jimly Ashiddiqie, Antasari Azhar, Rizal Ramli, Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi, Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad, dan chairman Jawa Pos Dahlan Iskan.

Berarti tidak dikerucutkan dan ditetapkan satu nama sebagai cawapres Megawati? ''Keputusannya bisa setelah pemilu legislatif,'' jawab Tjahjo yang juga ketua fraksi di DPR itu.

Bagaimana dengan kandidat cawapres yang ikut disurvei, namun telanjur mendeklarasikan diri sebagai capres, misalnya Sri Sultan HB X? ''Kami akan menunggu sikap final para kandidat cawapres, tapi sekarang mendeklarasikan diri sebagai capres yang belum jelas partainya itu,'' ujar Tjahjo, lantas tertawa.

Menurut dia, Sri Sultan HB X awalnya memang menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk menjadi cawapres Megawati. ''Hubungan pribadi sangat dekat dan visi keduanya juga sama untuk Indonesia ke depan,'' bebernya.

Tjahjo juga menegaskan bahwa Sri Sultan tidak mungkin menjadi capres PDIP, sedangkan Megawati menjadi cawapresnya. Skenario politik itu sempat ditawarkan Ketua Tim Pelangi Perubahan Sukardi Rinakit, tim sukses Sultan.

''Kalau Sultan punya pertimbangan lain dan yakin PDIP akan mendukung dia sebagai capres alternatif, itu sah-sah saja. Tapi, itu sangat tidak mungkin. Soalnya, partai sudah bulat mendukung Megawati sebagai satu-satunya capres dari PDIP untuk Pilpres 2009,'' jelasnya.

Kandidat Menteri Megawati Papar Visi di Depan Kader

PDIP benar-benar ingin mendapatkan menteri yang mumpuni sesuai dengan visinya. Karena itu, para kandidat menteri yang bersedia dipasang bila Megawati memenangi pilpres diminta menyampaikan visi dan misinya dalam Rakernas IV PDIP yang dihelat pada 26-28 Januari 2009 di Solo.

Para kandidat menteri itu akan memberikan paparan visi dan misi kepada para peserta rakernas menurut bidangnya masing-masing. ''Jadi, nanti mereka yang menggambarkan bagaimana visi PDIP di bidang ekonomi, kesra, atau polkam kalau Megawati memenangkan pilpres. Merekalah yang menjabarkan di tataran mikro, sembako murah itu seperti apa atau APBN yang prorakyat itu bagaimana,'' beber Tjahjo Kumolo, salah seorang anggota tim penggodok embrio kabinet tersebut.

Pria yang juga ketua DPP PDIP dan ketua Fraksi PDIP di DPR itu memastikan bahwa anggota kabinet inti Megawati tidak akan dimonopoli kader internal PDIP. Selain profesional yang memang ahli di bidangnya, juga akan diakomodasi kader-kader potensial dari partai lain. "Pada prinsipnya, kekuasaan itu harus dibagi. Tentunya dalam koridor di mana penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden," tutur Tjahjo.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait mengatakan, keputusan DPP PDIP untuk menyiapkan kabinet Megawati sebelum pilpres, bahkan sebelum pileg, merupakan langkah strategis. Menurut dia, masyarakat akan diuntungkan karena memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai capresnya.

"Masyarakat bisa memberikan respons. Dengan mengenal sosok calon menteri, masyarakat kan bisa mengira-ngira apa warna kebijakan yang akan dikeluarkannya. Kami pasti akan mendengarkan semua feedback (umpan balik, Red) dari masyarakat," tandas Maruarar.

Selain itu, lanjut Arar (panggilan akrab Maruarar Sirait), parpol menjadi semakin terbuka. Sehingga tidak sembarangan merekrut orang untuk jabatan-jabatan politik. ''Jangan sampai orang yang tidak berkeringat tahu-tahu bisa masuk. Kami tidak mau terjebak pada politik dagang sapi,'' tegas dia.

Megawati Godok Embrio Kabinet

noreply@blogger.com (PDI Perjuangan) — Tue, 9 Dec 2008 22:51:00 +0700

Incar Sejumlah Tokoh Muda
Jawa Pos, Selasa, 09 Desember 2008

JAKARTA - PDIP, tampaknya, sangat serius dengan ide membangun tradisi politik baru di negeri ini. Yakni, sebelum maju dalam pemilu, capres harus mengumumkan daftar kabinetnya.

Saat ini partai tersebut sedang menggodok susunan kabinet bayangan yang dipersiapkan bila Megawati menang dalam pilpres nanti. Tampaknya, partai moncong putih itu tidak main-main. Susunan kabinet tersebut akan diumumkan di depan kader PDIP dalam Rakernas IV PDIP yang berlangsung di Solo, 26-28 Januari 2009.

Platform kabinet beserta nama-nama kandidat menteri digodok empat elemen di internal PDIP. Mereka adalah DPP PDIP yang diwakili Sekjen DPP PDIP Pramono Anung, Badan Pemenangan Pemilu Legislatif (BP Pemilu) yang diketuai Tjahjo Kumolo, BP Pilpres yang diketuai Theo Syafei, dan Megawati Institute yang dipimpin Arief Budimanta.

''Sebelum ditawarkan kepada Bu Mega, empat elemen itu yang menentukan kriteria utama mulai platform sampai alternatif nama-nama,'' kata Pramono Anung ketika dihubungi kemarin (7/12).

Menurut Pram -begitu dia akrab disapa- Kabinet Megawati akan dipenuhi orang-orang yang berada di usia produktif, 40-55 tahun. ''Malah kabinet itu akan didominasi orang-orang muda yang fresh,'' ujarnya.

Dia menegaskan, Kabinet Megawati akan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada tokoh-tokoh baru yang berpotensi membawa harapan baru. Dengan kata lain, mereka bukan bagian dari masa lalu yang dinilai kurang berhasil.

''Orang-orang itu tidak terkontaminasi dan tidak memiliki beban sejarah. Mereka juga harus punya basis pendidikan dan basis masyarakat yang baik,'' tandasnya. Siapa saja bakal anggota kabinet inti itu? ''Seperti biasa, kalau soal nama, jangan tanya saya,'' jawabnya, lantas tertawa.

Tapi, sejumlah sumber Jawa Pos di DPP PDIP menyebut sejumlah nama yang masuk list bakal kabinet inti Megawati itu. Di dalamnya memang banyak tokoh muda di bawah 50 tahun. Di bidang politik, hukum, keamanan, dan pertahanan, misalnya, ada nama Rektor Paramadina Anies Baswedan dan Sekjen DPP PDIP Pramono Anung.

Di bidang kesejahteraan rakyat terdapat nama Ketua Komisi IX DPR (anggota FPDIP) Ribka Tjiptaning, dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Siti Musdah Mulia, dan pengamat politik dari Universitas Paramadina Yudi Latief.

Sedangkan bidang perekonomian malah hampir semuanya diisi tokoh muda. Mereka, antara lain, mantan Sekjen DPP PAN yang juga ekonom Faisal Basri, ekonom INDEF Iman Sugema, Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM Revrisond Baswir, dan pengamat ekonomi UGM Sri Adiningsih.

Ada juga nama-nama senior seperti sejumlah jenderal yang selama ini mendukung Mega. Misalnya, Mayjen (pur) Theo Syafei, Mayjen (pur) Adang Ruchiatna, dan Mayjen (pur) H.B. Palaguna.

Direktur Megawati Institute Arief Budimanta yang dihubungi terpisah mengakui adanya penggodokan embrio kabinet itu. Hanya, katanya, belum ada penetapan nama. ''Belum ada yang fix. Semua masih terus digodok. Bagi kami, yang penting bukan orangnya, melainkan platform-nya bagaimana,'' ujarnya.

Dia menambahkan, PDIP masih memberikan kesempatan kepada siapa pun untuk bersama-sama menggodok blue print Indonesia pasca-2009. Di sektor ekonomi, misalnya, kata Arief, partainya ingin menggiring kembali haluan pembangunan bangsa yang kini cenderung market liberalism menjadi mengedepankan keadilan sosial dan pemerataan sesuai dengan amanat konstitusi dan Pancasila.

''Para ekonom terbaik bangsa yang menginginkan perubahan silakan bergabung dengan kami,'' ajaknya. Karena itulah, kabarnya, menurut sumber lain, Mega milirik ekonom berbasis kerakyatan seperti Revrisond Baswir dan Faisal Basri.

Posko Ibu dan Anak: "Ibu Cerdas Anak Sehat"

noreply@blogger.com (PDI Perjuangan) — Fri, 29 Aug 2008 12:49:00 +0700

Bersamaan dengan peluncuran 'PDIP Rumah Perempuan' (25 Agustus 2008), Ketua Umun DPP Megawati juga meluncurkan 'Posko Ibu dan Anak' dengan moto 'Ibu Cerdas Anak Sehat'

Dalam acara bertema “Bangkit Kepemimpinan Perempuan Indonesia” itu, Puan meminta kepada semua DPD dan DPC agar membuat balai ibu dan anak sehingga slogan “Ibu Cerdas, Anak Sehat” akan tercapai.

“PDIP akan membangun Posko Ibu dan Anak di seluruh Indonesia. Berdasarkan data demografi, jumlah pemilih perempuan mencapai kurang lebih 77,5 juta jiwa atau setara dengan 50,2 persen dari total pemilih,” kata Mega saat peluncuran di Kantor DPP PDIP, Jl Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (25/8/2008).

Sebagai konsekuensinya, kata Megawati, perempuan Indonesia memiliki posisi strategis untuk diperebutkan suaranya. Namun, posisi strategis perempuan itu tidak sebanding dengan kondisi kehidupan perempuan yang masih memprihatinkan di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi. "Belum lagi fenomena kekerasan di dalam keluarga terhadap anak dan ibu seperti kekerasan seksual dan perdagangan perempuan serta anak," katanya.

Puan Maharani yang menangani program ini mengatakan, PDIP membuka peluang seluas-luasnya kepada perempuan untuk berkiprah di berbagai bidang. Dengan program ini, lanjutnya, PDIP semakin mengokohkan diri sebagai rumah besar bagi kaum nasionalis. PDIP sebagai partai yang menjunjung tinggi pluralisme, tidak akan membedakan ras, suku, jenis kelamin, profesi maupun keyakinan.

Baitul Muslimin memenangkan PDIP dan Megawati

noreply@blogger.com (PDI Perjuangan) — Fri, 29 Aug 2008 12:45:00 +0700

Ketua Umum Baitul Muslimin Prof Hamka Haq mengatakan Baitul Muslimin siap memenangkan PDIP dan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden dalam Pemilu 2009.

Hal itu diungkapkan da-lam Rapat Kerja Nasional Baitul Muslimin yang dibuka di Kantor DPP PDIP, Jakarta Selatan. Raker-nas itu bertujuan untuk menyukseskan PDIP dalam pemilu.

Ketua Dewan Pembina Baitul Muslimin PDIP Taufiq Kiemas yang membuka rakernas menyatakan kerja keras perlu dilakukan Baitul Muslimin. PDIP, diakui Taufik Kiemas, tidak akan sebesar pada saat ini jika tidak didukung Baitul Muslimin, termasuk dalam pilpres mendatang.

Taufiq Kiemas menyatakan pada anggota rakernas keberadaan Baitul Muslimin, merupakan kebutuhan masyarakat. Selain itu, Baitul Muslimin diakui dibentuk untuk memperbaiki citra PDIP yang hingga 2006 dinilai sebagai partai preman, partai non islam, partai yang berisi komunis. “Kini citra PDIP sebagai partai kaum nasionalis sudah terbentuk,” kata Taufiq.

PDI Perjuangan "Rumah Perempuan"

noreply@blogger.com (PDI Perjuangan) — Fri, 29 Aug 2008 12:32:00 +0700

Peluncuran 'PDIP Rumah Perempuan'

Sebagai partai yang bertekad untuk merangkul segala potensi bangsa, PDI Perjuangan memberikan keterbukaan ruang yang seluas-luasnya bagi partisipasi kaum perempuan di bidang politik. Peneguhan PDIP sebagai rumahnya kaum perempuan di bidang politik tersebut akan dikukuhkan oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, dengan meluncurkan secara resmi jati diri partai sebagai “Rumah Perempuan”, Senin (25 Agustus 2008).

PDIP mencanangkan diri sebagai ‘Rumah Perempuan’. PDIP menyadari bahwa sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari kepeloporan perempuan dan energi itulah yang akan membawa PDIP menjadi pemenang pemilu 2009. Bahkan, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa PDIP adalah partai yang terbuka untuk kaum perempuan.

Megawati juga akan membuka secara resmi pembekalan kader perempuan yang merupakan caleg perempuan yang diusung PDIP dalam pemilu legislatif 2009, dan memberikan pengarahan kepada para peserta pembekalan kader tersebut. Acara yang dihelat secara bersamaan pukul 10.00-12.00 WIB, di Sekretariat DPP PDIP Jl Lenteng Agung No 99, Jakarta.

“Peluncuran secara resmi ‘Rumah Perempuan’ oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hj Megawati Soekarnoputri ini, merupakan wujud dari penegasan dan penyikapan secara politik bahwa PDI Perjuangan adalah partai politik yang memberikan ruang yang sangat luas bagi kaum perempuan di bidang politik dan kemasyarakatan, dengan prinsip kesetaraan gender. Acara ini dihadiri oleh para kader perempuan PDI Perjuangan.

Menurut Megawati, PDIP selalu membuka diri kepada kaum perempuan untuk bergabung dan mengembangkan pemikirannya demi kemajuan bangsa dan negara. Karena itu juga, PDIP juga berkewajiban memberikan pembekalan agar setiap perempuan yang bergabung bisa melakukan sosialisasi kepada masyatakat. “Perempuan yang cerdas akan membentuk keluarga yang sehat yang berujung pada pembentukan masyarakat yang madani,” kata Megawati.

Megawati menilai, nasib perempuan Indonesia hingga kinimasih masih menjadi kendala dalam pembangunan. Perempuan masih ditempatkan pada kedudukan kelas dua, padahal konstitusi sudah menjamin kesetaraan warga negara baik laki-laki maupun perempuan. “Realitas yang terjadi di masyarakat, amanat konstitusi tersebut belum dilaksanakan secara maksimal,” cetus Megawati.

Dia menambahkan, kaum perempuan juga masih menyumbang penilaian buruk terhadap mereka. Belum ada kesadaran dari perempuan untuk bisa bangkit dan mandiri , sehingga perempuan masih menjadi obyek semata.

“Kaum perempuan harus memperjuangkan kesetaraan gender, bukan lagi jamannya ‘surga manut, neraka katut’,” ujar Megawati.

Program PDIP 'Rumah Perempuan' ini akan ditangani Ketua DPP PDIP bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Puan Maharani. Gagasan ini untuk memberikan kesempatan kepada perempuan untuk aktif di ranah politik. Dengan ke-bangkitan kaum perempuan, diharapkan Indonesia akan menjadi bangsa yang besar dan bermartabat.

Sementara itu, Ketua DPP Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Puan Maharani mengatakan pihak-nya membuka pintu selebar-lebarnya, memfasilitasi semua keinginan dan mendidik kader perempuan untuk berpartisipasi dalam ranah politik yang sedang terbuka lebar di Indonesia. ”Saat ini posisi strategis perempuan tidak sebanding dengan kondisi kehidupan yang masih memprihatinkan. Kondisi memprihatinkan kaum perempuan masih terdapat pada bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Termasuk masalah berbasis gender yang masih marak dialami kaum perempuan. Karena itulah PDIP menekankan pentingnya kaderisasi perempuan didalam partai,” pungkas Puan.

Untuk melanjutkan perjuangan politik, Puan mengungkapkan akan melakukan pembekalan terhadap 120 kader perempuan 25–26 Agustus 2008 di Depok. Pertemuan tersebut akan membahas materi kebijakan pokok partai untuk memenangkan caleg dan capres, strategi pemenangan pemilu, platform, manajeman partai dan kampanye pencarian dana.

Ketua DPP Bidang Informasi dan Komunikasi Ir H Daryatmo Mardiyanto mengatakan acara pembekalan atau pelatihan kader perempuan yang diadakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DPP PDIP yang dipimpin Puan Maharani ini akan diikuti oleh seluruh Wakil Ketua bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP se-Indonesia, dan akan dilangsungkan selama dua hari (25-26/8) di Hotel Bumi Wiyata Depok, Margonda, Kota Depok, Jawa Barat.

Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Pemberdayaan Perempuan, Puan Maharani, menegaskan bahwa launching secara resmi jati diri PDI Perjuangan sebagai “Rumah Perempuan” oleh Ketua Umum PDIP Megawati merupakan penegasan sikap politik PDI Perjuangan terhadap peran perempuan di bidang politik.

Salah satu langkah konkrit yang akan dilakukan PDIP adalah mendorong penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD dalam perspektif gender yang mendorong kesetaraan warga negara.

Ada JK dan SBY dalam Kontrak Gas

noreply@blogger.com (PDI Perjuangan) — Fri, 29 Aug 2008 09:08:00 +0700

Tangguh Kerugian dari kontrak ekspor gas ke Cina mencapai Rp 350 triliun.

Mantan presiden Megawati Soekarnoputri tak mau disalahkan sendirian dalam kontrak penjualan gas alam cair (LNG) kilang Tangguh, Papua Barat, kepada Republik Rakyat Cina (RRC). Ketua Umum PDI Perjuangan ini mengisyaratkan bahwa kontrak dengan harga jual gas sangat murah itu diputuskan secara kolektif, yaitu dalam rapat Kabinet Gotong Royong pada 2002.

Di dalam kabinet tersebut terdapat Jusuf Kalla sebagai Menko Kesra dan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menko Polkam. ''Bilang sama Pak JK (Jusuf Kalla) bahwa dia bersama SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) juga ada di situ (kabinet),'' kata Megawati seusai meluncurkan, ''PDIP Rumah Perempuan,'' di Kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (25/8/2008).

Namun, Mega tidak menyampaikan tanggapan lebih lanjut terhadap pernyataan Wapres Jusuf Kalla di Beijing (Cina), Ahad (24/8), mengenai kontrak penjualan LNG Tangguh yang merugikan Indonesia itu. Padahal, Wapres juga menantang DPR seharusnya menyelidiki (melalui hak angket) kontrak LNG ini, karena merupakan kontrak paling berbahaya dan paling jelek dalam sejarah perminyakan Indonesia.

Kontrak ekspor LNG Tangguh untuk Provinsi Fujian, RRC, itu ditandatangani Mega sebagai presiden pada 2002 dengan mematok harga flat yang sangat murah, yaitu 3,3 dolar AS per juta british thermal unit (MMBU) selama 20 tahun (sebagai informasi perbandingan; harga jual Natural Gas ke perusahaan dalam negeri sampai dengan Agustus 2008 sekitar 3.73 USD/mmbtu). Nilai kontrak ini sangat jauh di bawah harga pasaran internasional LNG saat ini, yaitu sekitar 20 dolar AS per MMBU, seperti harga penjualan LNG kilang Bontang ke Jepang.

Wapres juga menjelaskan bahwa Indonesia awalnya mengusulkan kontrak LNG dikaitkan dengan harga minyak. Rumusan atau formulasi ini diterima dan diterapkan di seluruh negara. ''Eh, tiba-tiba untuk kontrak Tangguh ini, kita keluar dari (rumusan) itu,'' katanya.

Awal Februari lalu, Wapres juga mengungkapkan bahwa kontrak tersebut buah dari 'diplomasi dansa' saat Mega berkunjung ke Cina pada Maret 2002. Ketika jamuan makan malam kenegaraan di Balai Rakyat Agung, Beijing, Presiden Cina, Jiang Jemin, secara tak terduga mengajak Mega berdansa diiringi musik orkestra selama dua menit. ''...Dansa-dansa yang berputar-putar sambil jual gas dengan murah,'' katanya.

Wapres membantah tudingan Megawati bahwa dia ikut terlibat menentukan penjualan LNG ke Cina. Meskipun kala itu ia masuk dalam kabinet, tapi tak mengetahui sama sekali perundingannya. ''Saya ulangi, saya tidak tahu apa-apa,'' tegasnya.

Sedangkan anggota Fraksi PDIP DPR, Hasto Kristianto, menilai pernyataan Wapres yang memojokkan Mega itu sangat politis. ''Pernyataan itu, motif politiknya lebih kuat dibanding upaya melakukan perbaikan kebijakan di sektor energi,'' katanya, kemarin.

Daftar Nama 620 Caleg PDI Perjuangan

noreply@blogger.com (PDI Perjuangan) — Fri, 22 Aug 2008 12:57:00 +0700

Puan Kawal Pendaftaran PDIP
Jawa Pos, Selasa, 19 Agustus 2008

Masukkan 620 Caleg DPR

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi parpol pertama yang mendaftarkan caleg DPR-nya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Partai berlambang banteng bermoncong putih itu mendaftarkan 620 caleg yang tersebar di 77 daerah pemilihan (dapil) dan 33 provinsi.

Caleg PDIP itu didaftarkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Pramono Anung dan Puan Maharani, putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Puan juga maju menjadi caleg dari Dapil V Jateng. Selain itu, tampak Sekretaris Fraksi PDIP Ganjar Pranowo dan sejumlah caleg PDIP lainnya. Datang sekitar pukul 11.30, PDIP membawa 33 boks yang berisi data seluruh calegnya.

Pramono menyatakan, caleg laki-laki yang didaftarkan berjumlah 424 calon. Sedangkan wanita mencapai 196 caleg, yang apabila dipersentasekan, memiliki keterwakilan 32 persen. "Lebih dari seribu pelamar mendaftar di PDIP, namun jumlah inilah yang kami anggap layak masuk sebagai caleg," kata Pram -sapaan akrab Pramono Anung- di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, kemarin (18/8).

Dalam hal komposisi, lanjut Pram, PDIP saat ini condong mengajukan caleg dengan usia di bawah lima puluh tahun. Sebanyak 68 persen dari total caleg berusia produktif, yakni 31 sampai 50 tahun. Sementara caleg "senior" di atas lima puluh tahun hanya 32 persen. Lima puluh persen anggota FPDIP DPR saat ini masih diajukan.

Pram menjamin, nama-nama yang diusung PDIP memiliki kualitas yang sudah tidak perlu diragukan lagi. Selain Puan Maharani, beberapa nama seperti mantan Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara, Hamid Basaid, dan Zuhairi Misrawi juga masuk di dalamnya.

Tidak luput, beberapa kalangan artis seperti Miing, Rieke Diah Pitaloka, dan Edo Kondologit juga ingin menunjukkan kualitas sebagai caleg. "Para artis yang kami masukkan di sini lebih karena mereka memang lama sebagai anggota kami, bukan sebagai artis semata," jelasnya. Adapun berkas pendaftaran PDIP kemarin diterima langsung oleh Ketua Pokja Tahapan Pencalegan Anggota DPR dan DPRD Endang Sulastri.

Hari ini (19/8) merupakan kesempatan terakhir bagi 37 parpol tingkat nasional lainnya untuk mendaftarkan nama-nama caleg DPR-nya di KPU. Khusus untuk hari terakhir, KPU akan menutup pendaftaran tepat pukul 00.00 WIB. (bay)

PDIP Seriusi Kasus Suap Agus Condro

noreply@blogger.com (PDI Perjuangan) — Fri, 22 Aug 2008 12:52:00 +0700

PDIP Seriusi Suap Condro
Jawa Pos, Rabu, 20 Agustus 2008

Untuk Pemeriksaan, KPK Tunggu Laporan Resmi

Pernyataan Agus Condro Prayitno yang mengaku menerima uang Rp 500 juta usai pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia (BI) 2004 terus menjadi polemik. Kini, bukan hanya dia yang menjadi sorotan, tapi juga Ketua Komisi IX DPR (periode 1999-2004) Emir Moeis.

Bukan tidak mungkin Emir akan dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih awal. Sebab, Agus Condro menyebutkan bahwa uang itu diserahkan oleh rekannya, Dudhie Makmun Murod, di ruang kerja Emir.

''Ya, saya baca di media, ada informasi transaksi diserahkan di ruang kerja beliau (Emir Moeis, Red). Posisi beliau saat itu kan strategis, sebagai ketua komisi IX. Jadi, sangat mungkin dipanggil. Tapi, jangan berandai-andai. Belum ada laporan resmi,'' ujar Penasihat KPK Abdullah Hehamahua kemarin (19/8/2008).

Meski demikian, kata dia, KPK tidak akan terburu-buru memeriksa Emir sebelum ada laporan resmi dari Agus Condro. ''Intinya, kalau sudah ada laporan resmi, kami bisa memanggil semua nama yang disebut oleh pelapor. Apakah ada suap saat pemilihan dewan gubernur senior BI itu,'' ungkapnya.

Sebagaimana diberitakan, anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004 Agus Condro mengaku menerima uang Rp 500 juta setelah pemilihan dewan gubernur senior (DGS) BI pada Juni 2004. Saat itu, Miranda Goeltom menang telak atas dua pesaingnya, yakni Budi Rochadi dan Hartadi A. Sarwono.

Menurut anggota dewan dari PDIP itu, pengakuan tersebut juga pernah dia sampaikan saat dirinya diperiksa KPK pada 4 Juli dan 8 Juli lalu. Hanya, waktu itu, dirinya diperiksa sebagai saksi atas kasus aliran dana BI ke DPR dengan tersangka Hamka Yandhu.

Menurut data koran ini, saat pemilihan DGS, di antara 56 anggota komisi IX, Miranda mendapat dukungan 41 suara. Dua pesaingnya, Budi Rochadi dan Hartadi Sarwono, masing-masing mendapat 12 suara dan 1 suara. Dua suara lainnya abstain.

Terpilihnya Miranda kala itu dinilai sebagai balas jasa kepada perempuan energik tersebut yang setahun sebelumnya kalah dalam pemilihan gubernur BI melawan Burhanuddin Abdullah. Saat rapat paripurna DPR pada 21 Juni 2004 dengan agenda pengukuhan Miranda sebagai DGS BI, keputusan juga tidak diambil secara aklamasi karena ada penolakan dari Fraksi PAN. Miranda juga tidak hadir karena pergi ke luar negeri.

Seorang mantan anggota Komisi IX DPR kepada koran ini mengatakan, suara Miranda saat itu memang didominasi oleh Partai Golkar dan PDIP. Sebelum pemilihan, Ketua Umum Partai Golkar (saat itu) Akbar Tandjung memberikan wejangan kepada kadernya di komisi IX agar mempertimbangkan memilih Miranda karena dianggap loyal kepada Golkar. Sedangkan dari PDIP, instruksi memilih Miranda datang dari Ketua Fraksi Tjahjo Kumolo.

Tapi, mengapa kini Agus Condro mengungkap masalah itu kepada publik? ''Agus Condro itu dekat Laksamana Sukardi dan Roy B.B. Janis (dua mantan politisi PDIP yang kini mendirikan PDP, Red). Jadi, KPK harus hati-hati. Sebab, ada unsur politisnya,'' paparnya.

Saat dikonfirmasi, Emir yang kini menjadi anggota Komisi XI DPR enggan berkomentar lebih jauh. ''Ada-ada saja,'' katanya singkat.

Sementara itu, Tjahjo Kumolo mengakui, sebagai pimpinan, dirinya memiliki hak untuk memberikan arah sikap politik fraksi kepada seluruh anggotanya. Tapi, menurut dia, tidak pernah ada konsekuensi materiil dari setiap instruksinya itu.

''Setiap pemilihan hakim agung, panglima TNI, Kapolri, gubernur BI, atau yang lainnya, saya selalu menginstruksikan secara langsung garis fraksi. Tapi, saya tidak pernah menjanjikan apa pun, misalnya, memberikan uang kepada anggota fraksi,'' jelas Tjahjo yang kembali menjadi ketua Fraksi PDIP di DPR periode 2004-2009 itu.

Menyangkut berkembangnya pengakuan Agus Condro, Tjahjo menyebut hal itu sebagai hak pribadi yang bersangkutan. Dia sendiri mengaku belum menerima konfirmasi langsung dari Agus Condro yang saat ini duduk di komisi II.

''Pengakuan Agus Condro itu hak dia. Saya sudah mencoba menghubungi lewat SMS dan telepon, tapi tidak diangkat. Saya katakan (lewat SMS, Red), Anda harus jujur menerima dari siapa? Sayangnya, sampai saat ini belum dibalas,'' katanya.

Apakah Agus Condro tetap menjadi caleg dari PDIP untuk Pemilu 2009? ''Sampai sekarang, Agus masih dicalonkan sebagai caleg PDIP,'' jawab Tjahjo. Menurut dia, PDIP tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah. Adanya anggota partai yang dipanggil KPK, termasuk Agus Condro, masih dalam kapasitas saksi.

''Kan tidak ada kesalahan mereka. Keputusan hukum dari aparat hukum, misalnya KPK, juga tidak ada. Kalau cuma dimintai keterangan dari KPK sebagai saksi, ya wajar-wajar saja,'' ungkapnya.

Meski begitu, Tjahjo meminta Agus Condro menyampaikan fakta-fakta secara jujur kepada KPK. Apalagi, pengakuan Agus Condro itu baru sebatas disampaikan kepada KPK dan media. Karena itu, imbuh Tjahjo, fraksi sudah memutuskan untuk membuat surat panggilan kepada Agus Condro.

''Suratnya tengah kami siapkan. Kalau memang benar ada yang menerima duit, silakan KPK mengusut,'' tegasnya. Dengan mendapatkan keterangan langsung dari Agus Condro, Tjahjo berharap persoalan itu bisa segera klir.

''Supaya kami menanggapinya juga enak. Soalnya, sejauh ini, yang merasa menerima kan dia saja, yang lain tidak. Emir (Emir Moeis, anggota FPDIP yang menjadi ketua Komisi IX DPR periode 1999-2004, Red) dan Murod (Dudhie Makmun Murod, anggota FPDIP yang duduk di Komisi IX DPR periode 1999-2004, Red) sudah membantah menerima uang,'' ujarnya.

Tjahjo menambahkan, dirinya siap jika sewaktu-sewaktu dimintai keterangan KPK. ''Kalau saya dipanggil KPK sebagai saksi, saya siap,'' tandasnya.

KPK Tunggu Keterangan Resmi

KPK bersikap hati-hati terhadap pernyataan anggota Komisi IX DPR Periode 1999-2004 Agus Condro. Lembaga pemberantas korupsi itu menunggu laporan resmi Condro sebelum melangkah lebih jauh.

Menurut KPK, pernyataan Condro bahwa dirinya pernah menerima uang Rp 500 juta setelah pemilihan deputi senior gubernur Bank Indonesia (BI) pada 2005 itu bukan pelaporan dan tidak bisa ditindaklanjuti. Sebab, keterangan kader PDIP kepada media tersebut bersifat tidak resmi. Keterangan itu juga tidak terangkum dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dimiliki KPK ketika memeriksa Condro pada 4 Juli dan 8 Juli lalu.

''Apa yang mendasari KPK untuk bergerak jika tak ada laporan? Toh, kami juga belum menerima mobil dan uang Rp 500 juta yang disampaikan Agus Condro tersebut,'' ujar Juru Bicara KPK Johan Budi S.P. di Kantor KPK, Jalan Rasuna Said, kemarin.

Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M. Jasin menekankan bahwa keterangan Condro akan menyulitkan penyidikan KPK. Namun, pernyataan itu akan disikapi sebagai informasi awal. ''Anda juga tahu kan kalau berita di media itu tidak bisa di-BAP?'' ujarnya.