BPR SYARIAH

Pembiayaan Murabahah

2012-11-26T07:32:00.003-08:00

Defenisi : Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

Fitur Dan Mekanisme :

1) Pembiayaan Murabahah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutang/kewajibannya sesuai dengan akad.

2) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya, dimana bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah atas nama bank sendiri kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah sebesar harga jual yaitu harga pokok barang ditambah keuntungan.

3) Dalam memperoleh barang yang dibutuhkan oleh nasabah, bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga untuk dan atas nama bank. Dan kemudian barang tersebut dijual kepada nasabah. Dalam hal ini akad murabahah baru dapat dilakukan setelah secara prinsip barang tersebut menjadi milik bank.

4) Pembayaran oleh nasabah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh (pada akhir periode atau secara angsuran) sesuai kesepakatan.

5) Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.

6) Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah.

7) Uang muka adalah sejumlah uang yang diminta oleh bank kepada nasabah sebagai tanda kesungguhan nasabah dalam transaksi murabahah. Pembayaran uang muka dilakukan sebelum transaksi murabahah terjadi.

8) Pada prinsipnya uang muka adalah milik nasabah sehingga bank tidak boleh mempergunakannya. Apabila transaksi murabahah jadi dilaksanakan, maka uang muka dipergunakan sebagai pengurang dari piutang murabahah.

9) Apabila transaksi murabahah tidak jadi dilaksanakan (batal) maka uang muka harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi kerugian riil yang dialami oleh bank sehubungan dengan pembatalan tersebut, dan apabila uang muka tidak mencukupi maka nasabah wajib membayar kekurangannya kepada bank.

10) Urbun adalah sejumlah uang yang diminta oleh bank kepada nasabah sebagai tanda kesungguhan nasabah dalam transaksi murabahah. Pembayaran urbun dilakukan setelah transaksi murabahah terjadi.

11) Dalam pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai bank.

12) Kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak berubah selama periode akad.

13) Apabila bank memperoleh potongan harga (diskon) dari supplier sebelum terjadinya transaksi murabahah maka besarnya potongan harga (diskon) merupakan hak nasabah dan sebagai pengurang harga jual murabahah.

14) Apabila bank memperoleh potongan harga (diskon) dari supplier setelah terjadinya transaksi murabahah maka pembagian potongan harga (diskon) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah dan dituangkan dalam akad serta ditandatangani oleh kedua belah pihak.

15) Bank dapat memberikan potongan pelunasan dalam transaksi murabahah:

a) bagi nasabah yang telah melakukan pelunasan piutang murabahah secara tepat waktu; atau

b) bagi nasabah yang melakukan pelunasan piutang murabahah lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.

16) Bank dapat memberikan potongan tagihan murabahah (al-khashm fi al-murabahah) bagi:

a) nasabah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu;

b) nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

17) Yang dimaksud dengan nasabah yang membayar cicilannya dengan tepat waktu adalah nasabah yang membayar cicilannya (pokok ditambah margin) sesuai dengan jadwal yang telah disepakati di dalam akad.

18) Yang dimaksud dengan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar adalah nasabah yang usahanya mengalami penurunan karena business risk.

Fatwa Syariah

1) Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No:04/DSNMUI/IV/2000 tentang Murabahah

2) Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No:10/DSNMUI/IV/2000 tentang Wakalah

3) Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No:13/DSNMUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah

4) Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No:16/DSNMUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah

5) Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No:23/DSNMUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah

6) Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No:46/DSNMUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (Khashm Fi Al-Murabahah)

7) Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No:47/DSNMUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar

8) Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No:48/DSNMUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah

9) Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No:49/DSNMUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah

10) Fatwa 77 (Jual beli emas secara tidak tunai)

Jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang)

Referensi

1) PBI No.7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

2) PBI No.8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

3) PBI No. 9/9/PBI/2007 tentang perubahan PBI No.8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

4) PBI No.8/24/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

5) PBI No. 10/17/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

6) SE No. 10/31/DPbStanggal7 Oktober2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

7) SE No. 14/16/DPbS tentang Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas bagi Bank Syariah dan UUS

Perhitungan Bagi Hasil Berdasarkan Revenue Sharing

2012-10-25T23:20:00.001-07:00

Pada hari Idul Qurban ini, Admin menyempatkan menuliskan postingan ini, untuk rekan-rekan semua. Sekaligus kami ,mengucapkan Selamat Idul Adha Semoga Amal Qurban Kita Diterima Allah SWT.

Pada postingan yang lalu telah kami tunjukkan perhitungan bagi hasil berdasarkan profit sharing. Kali ini, kami akan menunjukkan perhitungan bagi hasil berdasarkan revenue sharing. Pada dasarnya cara perhitungannya sama, hanya sumber yang dijadikan bagi hasil yang berbeda.

Untuk lebih jelasnya, kami memiliki artikel lengkap tentang perhitungan bagi hasil. Artikel ini akan kami share ke rekan-rekan. Tapi, ada syaratnya. (hehehe kok pake syarat segala sih) Syaratnya mudah saja. Kami akan share artikel ini ke rekan-rekan yang memberikan comment di blog ini yang akan kami kirim via email. Jadi, mohon maaf, tidak ada link untuk download.

Nah, rekan-rekan silahkan berikan komentarnya.

Perhitungan Distribusi Bagi Hasil Proft Sharing

2012-10-20T08:06:00.000-07:00

Perhitungan bagi hasil pada bank syariah dihitung sesuai dengan sumber dana yang dikelola bank. Perhitungan bagi hasil ada dua macam, revenue sharing (non profit sharing) dan profit sharing. Revenue sharing adalah perhitungan distribusi bagi hasil berdasarkan pendapatan yang diperoleh pada bulan berjalan (sebelum semua biaya dikeluarkan). Profit sharing adalah perhitungan distrbusi bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh (setelah semua biaya dikeluarkan). Kebanyakan bank menggunakan metode profit sharing. Namun Dewan Syariah Nasional menganjurkan untuk menggunakan revenue sharing.
Selain itu, dikenal pula istilah nisbah bagi hasil. Yaitu jumlah porsi yang disepakati diawal akad antara bank syariah sebagai pengelola dana dan pihak ketiga (kreditur) sebagai pemilik modal (investor).
Berikut adalah illustrasi perhitungan distribusi bagi hasil berdasarkan profit sharing :
Jika Tuan A mempunyai simpanan di bank syariah sebesar Rp. 1 juta, berapakah bagi hasil yang diperoleh tuan A pada bulan berjalan ?
Maka dapat dihitung sebagai berikut :
Jika dana yang dikelola oleh bank syariah dari berbagai sumber dana adalah :

Rata-rata Modal bank Rp. 500 juta
Rata-rata Dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun Rp. 400 juta
Pinjaman yang diterima oleh bank syariah Rp. 250 juta
Total dana yang dikelola oleh bank syariah Rp. 1.150 juta

Bank syariah dalam mengelola dana tersebut mendapat keuntungan bersih sebesar Rp. 25 juta, maka pembagian porsi keuntungan sesuai dengan besarnya dana masing-masing item adalah :

Modal bank Rp. 10.869.865,22 (jumlah keuntungan dari modal tidak dibagikan)
Dana Pihak ketiga yang berhasil dihimpun Rp. 8.695.652,17 (jumlah ini dibagi sesuai dengan nisbah)
Pinjaman dana yang dikelola oleh bank syariah Rp. 5.434.782.61 (jumlah keuntungan dari pinjaman tidak dibagikan)

Jika nisbah bagi hasil yang disepakati adalah 60:40 (60% keuntungan untuk pihak pemilik dana (investor) dan 40% untuk bank sebagai pengelola dana), maka jumlah hak dana pihak ketiga yang harus dibagikan adalah sebesar Rp. 5.217.391. Jumlah ini diprosentasekan untuk memudahkan perhitungan dan hasilnya adalah 1.30%

Maka Tuan A mendapat hak atas bagi hasil simpanannya : Rp. 1.000.000 X 1. 30% = Rp. 13.043,48

Fungsi Bank Syariah

2008-12-30T06:18:00.000-08:00

Bank Syariah memiliki fungsi sebagai :

1. Manajer Investasi
Bank Syariah dapat mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad
Mudharabah atau sebagai agen investasi.

2. Investor
Bank Syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang
dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan Syariah.
Keuntungan yang diperoleh dibagi secara proporsional sesuai nisbah yang disepakati antara
bank dan pemilik dana.

3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran
Bank Syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan seperti bank
non-syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

4. Pengemban Fungsi Sosial
Bank Syariah dapat memberikan pelayanan sosial dalam bentuk pengelolaan dana zakat,
infaq, shadaqah, serta pinjaman kebajikan (qardhul hasan) sesuai ketentuan yang berlaku.

Produk Bank Syariah

2008-12-27T06:20:00.000-08:00

Pernahkah anda mengunjungi bank syariah? Apa yang anda dapati di counter bank syariah? Ketika anda mengunjungi bank syariah, biasanya anda akan mendapati brosur yang berisi tentang produk yang dimiliki oleh bank syariah yang anda kunjungi. Nah, mari kita mengenal lebih jauh tentang produk bank syariah.
Sebagaimana telah ditulis pada postingan yang lalu, mengenal bank syariah (1), ada tiga prinsip pada produk bank syariah. Produk jual beli, produk bagi hasil, dan produk berupa sewa.
Produk jual beli terdiri dari :

Murabahah
Salam
Istishna

Produk bagi hasil terdiri dari :

Mudharabah

Mudharabah Muqayyadah
Mudharabah Mutlaqah

Musyarakah

Produk sewa terdiri dari :

Ijarah

Ijarah murni
Ijarah muntahiyah bit tamlik

Itulah beberapa produk syariah. Penjelasan masing-masing item akan saya jelaskan pada postingan berikutnya. Tunggu yah.

Sertifikasi Direksi BPR/BPRS

2008-11-25T06:22:00.001-08:00

Beberapa tahun terakhir Bank Indonesia memberlakukan aturan bahwa seluruh direksi BPR/BPRS wajib untuk mengikuti program sertifikasi. Yaitu suatu program untuk mengukur tingkat kompetensi seorang direktur BPR/BPRS dalam mengelola bank. Program ini mendapat subsidi dari Bank Indonesia sebesar 50% dari biaya untuk direksi yang telah lulus uji fit and propert test di Bank Indonesia dan menjabat sebagai direksi sampai dengan akhir tahun 2008 ini. Untuk direksi BPR/BPRS yang belum dinyatakan lulus uji fit and propert test tidak mendapat subsidi. Selanjutnya setelah tahun 2008, direksi yang mengikuti uji kompetensi (program sertifikasi) tidak mendapatkan subsidi lagi. Seluruh biaya program sertifikasi dibebankan kepada masing-masing BPR/BPRS yang mengikutkan direksinya.
Penyelenggara sertifikasi adalah Lembaga Certif. Sebuah lembaga yang dibentuk khusus untuk menyelenggarakan uji kompentensi di bidang lembaga keuangan. Lembaga Certif dalam melaksanakan program ini bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ditunjuk untuk menjadi fasilitator penyelenggara uji kompetensi. Diantaranya :

Asbisindo (Assosiasi Bank Syariah Indonesia),
Perbarindo (Persatuan Bank Rakyat Indonesia),
LPPI (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia)
Dan lembaga lainnya yang ditunjuk

Kurikulum pelatihan program uji kompetensi digodok oleh para ahli yang kemudian dipersentasekan dan diseminarkan beberapa kali agar materi kurikulum betul-betul telah memenuhi persyaratan ujin kompetensi. Kurikulum ini kemudian diaplikasikan dalam beberapa modul mata pelajaran. Setiap modul harus lulus diatas 60 % agar bisa dianggap kompeten. Materi modul uji kompetensi setiap tahun di update sesuai dengan perkembangan dunia lembaga keuangan, khususnya perbankan.
Direksi yang dinyatakan lulus dalam uji kompetensi ini mendapat sertifikat kelulusan dari Badan Sertifikasi Nasional. Juga, berhak menyandang gelar :

C.R.B.D (Certified Rural Banking Director) untuk BPR Konvensional dan,
C.I.R.B.D (Certified Islamic Rural Banking Director) untuk BPR Syariah.

Selanjutnya, sertifikat kelulusan mempunyai jangka waktu, yaitu 5 tahun. Setelah itu, seorang direksi harus mengikuti uji kompetensi kembali untuk memperbaharui tingkat kompetensinya.

Mengenal Bank Syariah (1)

2008-11-25T02:17:00.000-08:00

Sejak tahun 1990-an bank syariah mendapat tempat di dunia perbankan nasional. Di mulai dengan berdirinya Bank Muamalat sebagai bank umum syariah pertama di Indonesia. Perkembangan selanjutnya diikuti oleh bank-bank umum konvensional yang membuka UUS (unit usaha syariah), kemudian berkembang dari UUS menjadi bank umum syariah, yang merupakan anak dari bank umum konvensional asal.
Dasar pendirian bank syariah adalah Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Terakhir bank syariah sudah bisa bernapas lega dengan sudah adanya payung hukum sendiri setelah disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pada 16 Juli 2008. Hal ini akan semakin menguatkan kuku bank syariah di Indonesia.
Badan hukum bank syariah dapat berbentuk :

PT (Perseroan Terbatas),
PD (Perusahaan Daerah),
Koperasi (Bank Koperasi).

Latar belakang pendirian bank syariah sendiri, tentunya selain menggairahkan perekonomian nasional, adalah menghindari RIBA. Lebih dikenal dengan sebutan bunga (selisih lebih yang didapat dari hasil pinjam meminjam). Prinsip bunga bertentangan dengan prinsip bank syariah.
Secara umum produk bank syariah ada 2 jenis :

Produk penghimpunan dana
Produk penyaluran dana

Sistem yang dipergunakan secara garis besar ada 3 macam :

Sistem jual beli
Sistem bagi hasil
Sistem sewa