Catatan Anggota dan Sahabat Telapak

Presiden Jokowi Didesak untuk Instruksikan Penghentian Intimidasi dan Ancaman Pembunuhan terhadap Masyarakat Adat Muara Tae

noreply@blogger.com (Dwi Lesmana) — Tue, 28 Jun 2016 14:50:00 +0700

Selasa, 28 Juni 2016. Masuknya perkebunan kelapa sawit PT. Borneo Surya Mining Jaya (PT. BSMJ) di Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur telah menyebabkan terjadinya intimidasi dan ancaman pembunuhan bagi masyarakat adat Muara Tae yang memilih untuk tidak melepaskan lahannya.

Kejadian terbaru ini dipicu oleh surat panggilan dari Kepala Kepolisian Sektor Jempang pada 22 Juni 2016 kepada Petrus Asuy (tokoh masyarakat adat Muara Tae) untuk menghadiri pertemuan mediasi atas permintaan PT. BSMJ terkait klaim lahan masyarakat adat di Kampung Muara Tae. Petrus Asuy diminta menandatangani dokumen verifikasi lahan yang dilakukan oleh pengurus kampung dan PT. BSMJ.

Melalui surat balasan atas pemanggilan Kapolsek (23/6), Petrus Asuy menegaskan bahwa dirinya tidak akan menghadiri pertemuan mediasi ini karena Kapolsek tidak seharusnya melakukan mediasi yang bukan merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak, dan ditengarai bahwa dokumen verifikasi kepemilikan lahan tersebut tidak valid. Petrus Asuy juga menambahkan bahwa permasalahan ini sudah diproses di tingkat nasional melalui Komnas HAM dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Masrani, tokoh masyarakat Muara Tae lainnya menyatakan, “Disebabkan oleh penolakan ini, kami mendapat intimidasi dan ancaman pembunuhan dari kelompok pendukung perusahaan. Kami membutuhkan perlindungan hukum.”

Konflik agraria di Kampung Muara Tae telah terjadi sejak 1971, bahkan hingga saat ini bertambah banyak dan tidak satu pun diselesaikan. Sejak 1971, Kampung Muara Tae dengan luasan 12.000 hektar telah disekat-sekat oleh enam perusahaan. Kehadiran sejumlah perusahaan ini memicu konflik agraria berkepanjangan akibat penolakan masyarakat terhadap perusahaan HPH, HTI, perkebunan kelapa sawit, dan perusahaan yang tambang silih berganti menguasai lahan dari Suku Dayak Benuaq ini.

Ketua Perkumpulan Kaoem Telapak, Zainuri Hasyim, mengecam tindakan intimidasi dan ancaman pembunuhan ini. “Permasalahan yang terjadi di Muara Tae merupakan dampak dari gagalnya Pemerintah melakukan pembenahan dalam bidang agraria yang kuat keterkaitannya dengan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan di tingkat tapak, yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang punya kepentingan atas lahan masyarakat,” ujarnya.

Abdon Nababan selaku Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyatakan, "Inkuiri Nasional Komnas HAM RI telah menemukan beragam pelanggaran HAM kolektif maupun individual yang dialami masyarakat adat Kampung Muara Tae. Komnas HAM pun sudah menyampaikan rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan untuk menghentikan pelanggaran HAM yang terjadi puluhan tahun ini.”

Pihak perusahaan PT. BSMJ menggunakan aparat keamanan menjadi mediator sengketa klaim di antara sesama warga masyarakat adat tanpa persiapan awal yang layak untuk proses mediasi yang adil dan berimbang, yang kemudian menimbulkan permusuhan yang berujung pada ancaman pembunuhan.

“Pemerintah harus menghentikan pelanggaran HAM ini, termasuk upaya-upaya mengalihkan perampasan tanah adat Kampung Muara Tae oleh PT. BSMJ menjadi sengketa lahan antara warga masyarakat adat. AMAN mendesak KAPOLRI mengusut ancaman pembunuhan kepada Petrus Asuy dan keluarganya, serta memastikan persoalan antara PT. BSMJ dengan masyarakat Adat Muara Tae bisa terselesaikan dengan damai tanpa kekerasan", demikian sambung Abdon Nababan.

Masyarakat adat Muara Tae terus berjuang dan melakukan perlawanan untuk mempertahankan wilayah adatnya, termasuk berkali-kali menghadang buldozer perusahaan yang dikawal oleh aparat negara. Dalam perjuangan panjang perlawanan tersebut, masyarakat Muara Tae mengalami berbagai bentuk kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi. Berbagai upaya advokasi juga dilakukan melalui laporan kepada Pemerintah daerah, Komnas HAM, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), dan surat langsung kepada Menteri Desa.

“Sudah saatnya Presiden Joko Widodo turun tangan untuk menuntaskan permasalahan yang telah berlangsung sejak 45 tahun lalu,” tegas Zainuri Hasyim. “Penyelesaian masalah di Muara Tae akan menuntaskan penderitaan masyarakat, sekaligus akan menjadi preseden bagi penyelesaian konflik yang menimpa masyarakat adat di tempat lainnya,” ujarnya.

Kontak untuk informasi lanjutan:

• Masrani – tokoh Masyarakat Adat Muara Tae; 0822.5527.4194; petinggimuaratae@gmail.com
• Abdon Nababan – Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN); 0811.11.1365 abdon.nababan@aman.or.id
• Zainuri Hasyim – Ketua Perkumpulan Kaoem Telapak; 0811.75.4409; zainurihasyim@gmail.com

Catatan bagi editor:

Upaya penolakan masyarakat Muara Tae yang gigih dan berkepanjangan mendapatkan perhatian dari Badan Program Pembangunan PBB (UNDP) dalam bentuk penghargaan Equator Prize pada September 2015 lalu. Selengkapnya lihat http://www.equatorinitiative.org/index.php?option=com_content&view=article&id=924&Itemid=1173&lang=en#komunitas-adat-muara-tae-indonesia
Perusahaan yang bercokol di Muara Tae adalah hak pengusahaan hutan (HPH) PT. Sumber Mas (sejak 1971), hutan tanaman industri (HTI) PT. Sumber Mas (1993), perkebunan kelapa sawit PT. London Sumatra Tbk dan pertambangan batu bara PT. Gunung Bayan Pratama Coal (1995), perkebunan Kelapa Sawit PT Munte Waniq Jaya Perkasa (2011), perkebunan kelapa sawit PT. Borneo Surya Mining Jaya (2012), serta pertambangan batu bara PT. Gemuruh Karsa (2012). Keberadaan PT. Gemuruh Karsa tumpang tindih dengan izin lokasi PT. Borneo Surya Mining Jaya dan PT. Munte Waniq Jaya Perkasa.
Inkuiri Nasional adalah upaya Komnas HAM memberikan kontribusi pada upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Inkuiri nasional menerapkan fungsi pemantauan untuk menyelidiki (investigasi) kasus, fungsi penelitian dan pengkajian untuk menganalisis akar masalah dan merumuskan rekomendasi pemulihan pelanggaran HAM.
Tema hak-hak masyarakat hukum adat (MHA) atas wilayah adat dipilih karena persoalan ini memiliki dimensi HAM yang kuat. Lebih lengkap bisa ditelusuri di http://www.komnasham.go.id/kabar-latuharhary/komnas-ham-luncurkan-4-empat-buku-inkuiri-nasional dan https://drive.google.com/file/d/0B9oSBEtjy7UPN2w3cXRMR2t4RDQ/view?usp=drivesdk halaman 198-215
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) adalah organisasi kemasyarakatan (ORMAS) independen yang anggotanya terdiri dari komunitas-komunitas masyarakat adat dari berbagai pelosok Nusantara.
Perkumpulan Kaoem Telapak, organisasi transformasi dari Perkumpulan Telapak, sebagai wadah untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan kemartabatan konstituennya, yaitu kaum petani, nelayan, dan masyarakat adat di Indonesia. Perkumpulan ini bercita-cita untuk mewujudkan keadilan antar unsur alam dan antar generasi dalam pengelolaan sumber daya alam hayati di Indonesia.

Lampiran:

Peta Menuju Sarongge

noreply@blogger.com (Dwi Lesmana) — Thu, 26 May 2016 09:53:00 +0700

ANTISIPASI KEBAKARAN HUTAN

noreply@blogger.com (Dwi Lesmana) — Fri, 16 Oct 2015 15:07:00 +0700

Suratan Pesan Ekologis Prasasti Katinden II (1317 Saka)

Kebakaran -- lebih sering justru pembakaran -- hutan dan kabut asap sebagai dampak buruknya seakan menjadi peristiwa tahunan yang mengisi puncak musim kemarau di Indonesia. Salah satu pemantik bagi terjadinya kebakaran, yang memusnakan hutan-gunung (wanagiri) dalam areal luas, adalah terbakarnya ilalang. Gunung Arjuna dan Kawi di Jawa Timur adalah salah sebuah gunung yang hampir menjadi langganan dalam hal kebakaran hutannya, lantaran terbakarnya ilalang kering di puncak musim kemarau. Terkait itu, data epigrafis dalam prasasti tembaga (tamraprasasti) Katinden yang ditemukan di Desa Ketindan Kec. Lawang Kab. Malang pada lereng timur G. Arjuna, khususnya Katinden II yang bertarikh Saka 1317 (tarikh konversi L.C. Damais: 17 Juli atau 15 Agts 1395), patut untuk ditelisik guna mendapatkan cercah pencerahan perihal upaya bijak mengatisipasi kebakaran hutan.

Prasasti Katinden II atau disebut "Prasasti Lumpang" berupa satu lempeng tembaga (35x9,5 cm) beraksara dan berbahasa Jawa. Kuna. Menurut R.M..Ng. Poerbatjaraka (1936:387), prasasti ini konon bebda koleksi Museum Malang -- museum yang kini menjadi Hotel Trio di Celaket Straat Kota Malang ini bubar sekitar tahun 1947, ketika Perang Kemerdekaan/Agresi Militer Belanda II melanda Malang, yang menjadi musabab bagi raibnya sebagian besar benda-benda koleksinya, diantaranya prasasti Katinden ini. Transliterasi (ke dalam huruf Latin) dan translasi (dalam bahasa Belanda) telah dikerjakan kali pertama oleh Poerbatjaraka, yang dimuat dalam TBG 76 terbitan tahun 1936. Alih bahasa dalam bahasa Indonesia yang dijadikan rujukan tulisan ini dikerjakan oleh epigraf Titi Surti Nastiti (1990:260-261).

Kutipan terjemahan teks adalah sebagai berikut:
Sisi depan (recto):
1. Itu supaya diketahui penduduk di sekelurahan (saluruh) sebelah timur (gunung) Kawi di sebelah barat air, sebelah timur air, pa-//
2. ra waddhana, juru, buyut, dan juga pacatanda di Turen. Bahwa aku meneguhkan //
3. perintah Baginda Paduka Sri Bhatara Parameswara, ia (yang) meninggal (sang mokta) di Wisnubhawana, perintah- //
4. nya ia (yang) meninggal di Krttabhuwana mengenai kedudukan sebelumnya penduduk di Ketinden //
5. (yang meliputi) sebelas desa (kasawlas desa). Oleh karena (mereka) menjaga alang-alang (hangraksa halalang) di gunung Lejar (mereka dibebaskan dari segala macam pajak), dibebaskan //
6. dari jalang palawang, taker turun, demikian pula tahil dan segala macam titisara dibebaskan.

Sisi belakang (verso):
1. dengan hutan kayu gaten, telur penyu (hantiga ning pasiran), tidak ada yang melarang karena tidak berhak //
2. melarang. Tidak ada yang boleh membuat peraturan. Jika keputusan raja selesai dibaca, dipatuhi hendaknya oleh //
3. (penduduk) desa di Lumpang. Keputusan ini dikeluarkan pada bulan ke-1 tahun Saka 1317.

Tergambar bahwa prasasti Katinden berisi pengukuhan ulang dari keputusan (charter) yang mula-mula diputuskan oleh pejabat Majapahit -- sayang tidak disebut namanya , hanya dikatakan "yang meninggal di Krttabhuwana", yaitu penguasa yang mengeluarkan Prasasti Ketindan I (1314 Saka = 24 Maret atau 22 Aprl 1392). Penguasa yang mengukuhkan ulang -- tiga tahun kemudian --- dan disertai beberapa tambahan keputusan adalah Bhaginda Paduka Sri Bhatara Parameswara. Menurut kitab gancaran Pararaton (Brandes, 1897:27) raja yang "mokta" di Wisnubhawana -- penddharman Wisnubhawanapura acap diidentifikasikan dengan Candi Surabhana (Surowono) -- adalah Raden Kudamreta, yang menjadi penguasa vasal di Wengker atau mendapat sebutan "Bhre Wengker". Nampakah ia penah dimutasikan ke vasal Pamotan dengan nama gelar (abhisekanama) Sri Wijayarasa. Ia menikah dengan adik dari sang ratu Tribhuwana Tunggadewi, yakni Bhre Dhaha, yang bergelar Rajadewi Maharajasa. Dengan demian, ia adalah paman dan sekaligus mertua dari raja Hayam Wuruk (dengan istri Paduka Sori). Jika menilik trakhihnya (1395 M), prasasti ini dikeluarkan pada masa pemerintahan raja Wikramawarddhana, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Bhattara (Bhre) di Tumapel.

Wajar bila Wikramawarddhana yang memerintahkan membuat tinulad prasasti Katinden, yang berkenaan dengan tempat di timur Gunung Kawi, dalam kapasitasnya sebagai Bhre Tumapel. Menurut prasasti ini, Kelurahan Ketindan disebut berada di timur Gunung Kawi. Sebenarnya, lokasinya pada areal Gunung Lejar, yang kini disebut "Gunung Mujur", yakni anak dari Gunung Arjuna pada posisi di selatan-timur G. Arjuna. Toponimi "Lejar" masih tersimpan pada nama (desa) "Nglajar (nga-lajar)" di wilayah utara-timur Kota Batu. Hutan di Gunung Mujur (nama arkhaisnya "Lejar") termasuk areal hutan yang rentan bagi terjadinya kebakaran tahunan hingga kini, dan celakanya telah semenjak masa Majapahit berada dekat dengan areal permukiman.

Dalam prasasti Ketinden I ataupun II, status administratif Ketinden adalah "lurah" (kini ada sebutan "ke-lurah-an"). Kala itu, sekelurahan (salurah) Ketinden terdiri atas sebelas buah desa (kasawlas desa). Hal ini berarti, wilayah sekelurahan Ketinden merupakan visayapumpunan, yaitu kesatuan dari sejumlah desa. Informasi adminstrasi pemerintahan lainnya tercermin pada kata "waddhana", yaitu para waddhana di Lumpang. Kurang jelas hubungang posisioning antara lurah dan waddhana, meski bila dibandingkan dengan sistem perintahan yang lebih muda, yang mengenal daerah administrasi "kawedanan", bisa jadi waddhana membawahi sejumlah lurah dan desa dalam visaya pumpunanan. Selain itu disebut pejabat "pacatanda di Turen". Kini Turen menjadi nama desa dan sekaligus kecamatan yang berada di bagian selatan-timur Kab. Malang, yang dalam prasasti Pu Sindok tahun 929 M dinamain "Turyyan" dan dalam dusastra Pararaton disebut "Turyantapada".

Lingkup pemberitaan keputusan dalam prasasti ini mencakupi wilayah luas di Malang Raya sekarang. Bukan hanya untuk sebelas desa yang berada di wilayah Ketiden, namun juga bagi warga wilayah waddhana Lumpang hingga di daerah Turen. Adapun yang menjadi ujung tombak pelaksana tugas adalah warga di sebelas desa dalam wilayah Katinden. Atas embanan tugas yang diberikan kepadanya itu, raja memberikan suatu anugerah (waranugraha) atau semacam "reward" yang berupa hak-hak istimewa kepadanya, baik yang berkenaan dengan perpajakan, perburuan, pengkonnsumsian tanaman, pemanfaatan kayu gaten dan telur penyu. Jadi, ada prinsip "memberi dan menerima (take and gave), yaitu lantaran memberikan jasa bagi pelestarian hutan maka mereka mendapat anugrah untuk memanfaatkan secara bijak hasil hutan". Hal lain yang diberitakan adalah "air" --dalam arti sungai ataupun sumber air, yang berada di timur dan barat Katinden, yang hingga kini masih banyak dijumpai di sekitar Gunung Mujur, utamanya di daeah Lawang.

Adapun pokok perintah itu adalah "menjaga ilalang (mangraksa halalang)". Untuk kepentingan apa ilalang perlu dijaga? Sangat boleh jadi untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, yang acapkali disebabkan oleh terbakarnya ilalang kering pada puncak kemarau. Kebakaran ilalalang tidak hanya memusnahkan ilalang, namun juga ikut membakar pepohonan hutan, tak terkecuali kayu gaten (sejenis kayu jati atau mungkin pinus, yang banyak tumbuh di sini). Pada sisi lain, ilalang adalah makan ternak, yang dibudidayakan oleh para petani tepian hutan ini. Dampak lainnya adalah keselamatan binatang hutan, tidak terkecuali telur penyu yang disebunyikan di dalam pasir. Mengingat bahwa di areal ini terdapat banyak sumber air, maka bulus atau badawang boleh jadi cukup banyak terdapat. Telor-telor penyu biasa disembunyikan di dalam pasir, yang jika hutannya terbakar bisa membahayakan keselamaran telor penyu itu.

Prasasti Katinden memberi kita teladan bahwa kesiagaan untuk mengantisipasi kebakaran hutan, yang acap didahului (dipantik) oleh terbakarnya ilalang, digalakkan oleh pihak kerajaan. Caranya, adalah dengan membentuk komunitas siaga di desa-desa dipinggiran hutan pada lereng Gunung Lejar di lereng timur G..Arjuna maupun lereng tinur G. Kawi terhadap bahaya kebakaran hutan yang sewaktu-waktu terjadi. Jika kebakaran hutan terlanjur berlangsung, maka merekalah yang pertama dan utama untuk mengambil peran. Jika tidak sigap, kebakaran hutan akan mengenai permukimannya, membinasakan tanaman budidayanya, melumatkan pakan ternaknya, dan membakar kayu hutan maupun bitang hutan yang menjadi sumber daya lokal dalam pencaharian hidupnya sebagai petani, peternak dan perambah hutan lewat kegiatan berburu, menebang pohon hutan dan meramu tanaman hutan tertentu. Warga Katinden boleh jadi masuk dalam kelompok "wong kalang", yang bermukim di tepian gunung-hutan dan berpencaharian sebagai pendayaguna sumber daya hutan.

Prasasti Katinden memberi contoh teladan mengenai model kemitraan warga masyarakat tepian hutan dan pemerintah dalam hal konservasi dan fungsionalisasi sumber daya hutan, sebagaimana halnya kini dikembangkan pada lingkungan pesanggem di kampung-kampung magersari atau pagersari. Manusia dan hutan musti berelasi secara mutualistik, yakni apabila ingin memperoleh manfaat dari hasil hutan maka ia pulalah yang musti menjadi perawat dan sekaligus pemeliharanya -- termasuk mencegah kebakaran hutan. Bukan seperti para penegang HPH, yang hanya mau mendapat untung dari eksploitasi hutan namun tak mau bertanggung jawab atas kelestarian hutan yang dirambahnya. Semoga contoh teladan ini membuka kesadaran untuk berperan aktif dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan, serta memadamkanya dengan kesiapan dan kesigapan secara serentak (guyub, sak yeg saeko proyo) bila kebakaran terlanjur terjadi.

Sengkaling, 10 Okt 2015

Penulis:
Dwi Cahyono oleh Calon Anggota Telapak
(Peserta Pendidikan Kader Telapak Jawa Timur Surabaya, 8-9 Oktober 2015)

RM 1: Emergent-Detergent

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 26 Jul 2012 14:36:00 +0700

Teman-teman yang baik, Saya ingin menceritakan sedikit kisah tentang Ramon Magsaysay Award ini. Kisah ini dimulai beberapa waktu lalu saat saya menerima sebuah telepon. Si penelepon ternyata adalah Presiden dari Ramon Magsaysay Foundation. Dia bilang bahwa saya terpilih menerima Ramon Magsaysay Award untuk kategori Emergent Leadership. Tentu saja saya kaget dan sama sekali tidak menyangka. Untunglah kategorinya Emergent Leadership, bukan Detergent Leadership. Karena rasa-rasanya baik di rumah maupun di bukan-rumah saya selalu meninggalkan piring dan pakaian kotor yang perlu dicuci dengan deterjen. Untuk kategori Detergent Leadership pasti saya akan usulkan Teh Lili yang kerja di rumah, dan teman-teman di beberapa tempat yang sepenuh hati mencuci piring kotor yang saya tinggalkan.

Rupanya ada pembagian kategori yang cukup melegakan saya. Kita telah banyak meninggalkan piring-piring di banyak tempat. Ada yang mencucinya baik-baik sehingga piring itu menjadi bersih mengkilat dan bermanfaat. Ada yang belum mencucinya sehingga belum bersih mengkilat dan bermanfaat. Ada juga yang piring saja bahkan belum punya.

Salah satu piring bersih mengkilat dan bermanfaat itu adalah di Kulon Progo, dengan Koperasi Kredit Kharisma Tali Asih (CUKATA) dan Koperasi Wana Lestari Menoreh (KWLM). Oleh karenanya, kemarin saya berbicara dengan Pak Windratmo dan Mas Hendaru, dan saya meminta mereka untuk mengelola durian beberapa puluh ribu dollar ini (gross, dikurangi biaya-biaya, bayar beberapa utang, sukuran, beli HP baru, dll). Kami membentuk skema dimana dana itu akan dikelola seturut mekanisme di Koperasi Kredit CUKATA, pendapatan dari simpanan akan dipakai untuk jaminan sosial dan dana gerakan, dan pokok simpanan itu sendiri akan berfungsi sebagai penjaminan untuk sebuah skema dana bergulir. Pak Windratmo dan Mas Hendaru akan cuci piring-piring, atau membantu kita berpiring bersih mengkilat bermanfaat. Dana ini dalam cita-cita panjang kita kuuueeeecil sekali sih sebetulnya. Tapi dengan piring-piring bersih itu, dengan ketekunan dan kematangan WinDaru berdua, saya yakin 6 bulan ke depan kita akan bisa mengajak orang-orang lain dan lembaga-lembaga lain untuk mengelola dananya dengan skema serupa. Kehati, misalnya, daripada memutar dana abadinya di bursa efek New York, lebih baik menanamkannya di salah satu koperasi kredit atau koperasi komunitas, piring bersih mengkilat bermanfaat, yang moga-moga akan semakin banyak terbangun dan terpelihara.

Jadi saya ingin usul, yuk berlomba cuci piring-piring dan bikin piring lebih banyak. Siapa yang dalam 6 bulan ini piringnya bersih-mengkilat-bermanfaat siapa tahu akan segera menjadi pengelola dana dan investasi Kehati atau orang/lembaga lain. Hmmm...kita perlu banyak Detergent Leadership ya...

Kembali ke telepon dari Presiden Ramon Magsaysay Foundation itu: selang sekitar 10 menit kemudian saya menerima telepon yang lain. Yang ini dari Pak Asuy, Presiden Muara Tae. Pak Asuy bercerita bahwa Utak Melipeh sudah habis digusur. Kayu meranti besar-besar diseret oleh buldozer-buldozer. Pak Asuy berkata bahwa sudah sekian hari dan malam berjaga di lahan. Bahkan Fauzi yang umurnya belum genap satu tahun turut tinggal di pondok di pinggir hutan. Pak Asuy mengakhiri telepon dengan berkata bahwa apapun yang terjadi dia akan pertahankan hutan itu, dengan parang, sumpit, dan badan.

Kalau diumpamakan: piring-piring orang Muara Tae sudah pecah remuk dilindas buldozer. Tinggal tersisa dua atau tiga piring saja. Sejarah orang Muara Tae dengan piring-piringnya sudah hampir sempurna sebagai sejarah kekalahan. Di abad lalu, mereka kalah dan terusir dari tanahnya karena sesuatu sebab. Setelah mereka boleh/bisa kembali, tanah-tanah mereka diduduki oleh perusahaan HPH, kemudian HTI, kemudian Perkebunan Sawit Lonsum. Kalah lagi, sampai lari sembunyi di hutan-hutan bahkan ada yang sampai sembunyi di Sanggar Telapak di Sempur Kaler 16. Sebagian masuk penjara. Kemudian kalah lagi dari perusahaan tambang batubara. Dan sekarang, mereka kalah dari PT Borneo Surya Mining Jaya dan PT Munte Waniq Jaya Perkasa. Dari belasan ribu hektar tanah adat mereka, hari ini mungkin tinggal beberapa ratus hektar. FYI: Dua buldozer mampu menggusur 50 hektar dalam satu hari kerja.

Mengingat bahwa saya agak-agak percaya bahwa tidak ada yang namanya kebetulan, bahwa selalu ada sebuah rencana dan guratan dariNya, atau alam semesta, atau konstelasi bintang-bintang, maka saya percaya bahwa 2 telepon tersebut memiliki sesuatu makna. Bahwa Award ini bukan karena puncak prestasi, tapi karena lembah lemah. Lembah lemah di diri, di Muara Tae, di organisasi-organisasi, di negeri. Tapi, hei, untungnya dan syukurnya, kalau sudah di lembah tidak ada arah lain selain keluar dari lembah, mendaki bukit kecil itu, mendaki gunung besar di belakangnya itu. Teman-teman yang baik,

Inilah kisah yang ingin saya bagikan.

salam, ruwi

N.B. Kalau rasa lucu masih ada, maka kisah ini, Emergent-Detergent Leadership, adalah bagian pertama dari Trilogi. Berikutnya moga-moga adalah kisah tentang Energen Leadership (tentang energi yang hanya tahan 2 jam, seperti sarapan hanya dengan Energen) dan Kepriben Leadership (tentang kepemimpinan model Banyumasan, contoh: Jendral Sudirman).

Ramon Magsaysay Award - Ambrosius Ruwindrijarto

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 25 Jul 2012 18:58:00 +0700

He is being recognized for "his sustained advocacy for community-based natural resource management in Indonesia, leading bold campaigns to stop illegal forest exploitation, as well as fresh social enterprise initiatives that engage the forest communities as their full partner"

"the Ramon Magsaysay Award is Asia's highest honor and is widely regarded as the region's equivalent of the Nobel Prize"

2012 Ramon Magsaysay Awardees Announced

The Board of Trustees of the Ramon Magsaysay Award Foundation (RMAF) today announced that this year six individuals from Bangladesh, Cambodia, India, Indonesia, the Philippines, and Taiwan will receive Asia's premier prize, the Ramon Magsaysay Award. The Awardees are:

Chen Shu-Chu, from Taiwan. She is being recognized for "the pure altruism of her personal giving, which reflects a deep, consistent, quiet compassion, and has transformed the lives of the numerous Taiwanese she has helped."

Romulo Davide, from the Philippines. He is being recognized for "his steadfast passion in placing the power and discipline of science in the hands of farmers in the Philippines, who have consequently multiplied their yields, created productive farming communities, and rediscovered the dignity of their labor."

Kulandei Francis, from India. He is being recognized for "his visionary zeal, his profound faith in community energies, and his sustained programs in pursuing the holistic economic empowerment of thousands of women and their families in rural India."

Syeda Rizwana Hasan, from Bangladesh. She is being recognized for "her uncompromising courage and impassioned leadership in a campaign of judicial activism in Bangladesh that affirms the people's right to a good environment as nothing less than their right to dignity and life."

Yang Saing Koma, from Cambodia. He is being recognized for "his creative fusion of practical science and collective will that has inspired and enabled vast numbers of farmers in Cambodia to become more empowered and productive contributors to their country's economic growth."

Ambrosius Ruwindrijarto, from Indonesia. He is being recognized for "his sustained advocacy for community-based natural resource management in Indonesia, leading bold campaigns to stop illegal forest exploitation, as well as fresh social enterprise initiatives that engage the forest communities as their full partners."

Established in 1957, the Ramon Magsaysay Award is Asia's highest honor and is widely regarded as the region's equivalent of the Nobel Prize. It celebrates the memory and leadership example of the third Philippine President, and is given every year to individuals or organizations in Asia who manifest the same sense of selfless service that ruled the life of the late and beloved Filipino leader.

"The Magsaysay awardees of 2012," says RMAF President Carmencita Abella, "are six remarkable individuals, all deeply involved in creating sustainable solutions to poverty and its accompanying disempowerment - whether in the forests or on farmlands, in exploitative industries or in inadequate education. Working selflessly in unpretentious yet powerful ways, they are showing how commitment, competence, and collaborative leadership can truly transform millions of individual lives and galvanize progressive community action."

"Their concerns are clearly quite diverse - agricultural productivity, environmental justice, farmer education, women economic empowerment, good education for the young. But there is one thing these Magsaysay laureates share: a greatness of spirit which infuses their distinct leadership for change. Working with others, they all single-mindedly apply their skills to their passion for improving the lives of others. They all refuse to give up, despite adversity and opposition. They are all deeply rooted in hope."

The six 2012 Magsaysay awardees join 290 other laureates who have received Asia's highest honor to date. This year's Magsaysay Award winners will each receive a certificate, a medallion bearing the likeness of the late President, and a cash prize. They will be formally conferred the Magsaysay Award during Presentation Ceremonies to be held on 31 August 2012 at the Philippine International Convention Center (PICC), to which the public is cordially invited.

Tautan:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Ramon_Magsaysay_Award_winners
http://www.rmaf.org.ph/?id=1&page=readMore2012

Upacara Adat Tiwah di Desa Petak Bahandang

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 29 May 2012 12:26:00 +0700

Pembaca yang baik, setelah sekian lama kami tidak membagi ceritakan aktivitas yang dilakukan anggota Telapak, maka kami coba untuk kembali memulainya.

Berikut ini adalah kegiatan rencana Upacara Adat Tiwah dari masyarakat di Katingan, Kalimantan Tengah yang akan digelar pada tanggal 1-4 Juni 2012 mendatang. Berikut penuturannya ..

Wancino T-262 dan keluarga akan menyelenggarakan upacara adat tiwah di Desa Petak Bahandang, Tasik Payawan, Katingan, Kalimantan Tengah. Tiwah adalah upacara terakhir dari rentetan upacara kematian bagi pemeluk agama Kaharingan. Upacara Tiwah digelar dan dilaksanakan oleh keluarga Dayak yang masih hidup untuk anggota keluarganya yang telah meninggal dunia.

Kata Tiwah berasal dari bahasa Sangiang, yaitu bahasa yang digunakan oleh Kaharingan di Kalimantan Tengah. Bahasa Sangiang biasanya digunakan oleh pemimpin agama Kaharingan untuk memimpin suatu acara keagamaan.

Upacara Tiwah menurut masyarakat Kalimantan Tengah pada umumnya menganggap ritual ini sebuah adat, tetapi menurut masyarakat pemeluk Kaharingan, tiwah merupakan proses mengantarkan arwah atau dalam bahasa Dayaknya liau ke surga atau “Lewu Tatau Habaras Bulau Hagusung Intan Dia Rumpang Tulang”, yang berarti sebuah tempat yang kekal atau abadi dan tempat itu berhiaskan emas, permata, berlian, dll, untuk bersatunya kembali para arwah dengan "Ranying Hatalla Langit", Tuhan YME.

Aktivitas Tiwah memang sangat unik. Keluarga Wancino akan menggali kembali kubur keluarga yang telah lama meninggal, membuka kembali petinya dan mengambil satu persatu tulang belulang. Tulang belulang tersebut kemudian di cuci dan dibawa ke upacara.

Kegiatan upacara ini memakan waktu yang tidak sebentar, termasuk ritual mengorbankan kerbau, babi dan ayam. Mereka meyakini bahwa hewan yang dikorbankan tersebut akan membantu/melayani sang arwah menuju surga terakhir.

Pada akhirnya tulang belulang tersebut dimasukkan ke dalam Sandung. Biasanya dalam satu keluarga memiliki satu Sandung yang disediakan untuk berbagai tulang-belulang yang telah di tiwahkan.

Menyelenggarakan Tiwah adalah kewajiban dalam tradisi kepercayaan Dayak Kaharingan, karena roh manusia yang meninggal tidak akan kembali dan bersatu dengan penciptanya tanpa melalui Upacara Tiwah. Bila ini dilanggar, maka kehidupan mereka yang masih hidup akan miskin rejeki dan penuh masalah.

Bagi Telapak Kalteng, mendukung upacara tiwah, yang kebetulan diselenggarakan oleh salah seorang anggota, adalah kepatutan, obligasi atas salah satu mandat Gerakan Telapak 2012-2014 di bidang budaya tentang 'Mendukung komunitas‐komunitas masyarakat adat di wilayah territorial dalam melakukan ritual‐ritual adat tahunan'.

Pengirim
Jean Nito - T-227

Informasi terkait:
- Kaharingan
- Urut-Urutan Ritual Hiang Sandah Umat Hindu Kaharingan
- Situs Kaharingan Terancam Ekspansi Kelapa Sawit
- Upacara Tiwah

Pemerintah Harus Menghentikan Kegiatan PT Munte Waniq Jaya Perkasa

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 28 Oct 2011 20:25:00 +0700

Bogor, 28 Oktober 2011- Breaking News: Hari ini, Jumat 28 Oktober 2011, pukul 12.00 WITA, dua kelompok warga Dayak Benuaq nyaris bentrok terkait dengan pembebasan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Kawasan adat milik warga Muara Tae digusur paksa oleh PT Munte Waniq Jaya Perkasa dengan buldozer-buldozer, dijaga oleh aparat keamanan setempat. Telapak mendesak pemerintah untuk menjaga kerukunan warga Dayak Benuaq dan mempertahankan hutan adat dengan menghentikan kegiatan PT Munte Waniq Jaya Perkasa.

Sejak belasan tahun lalu, Muara Tae, sebuah kampung yang terletak di Jempang, Kutai Barat, Kalimantan Timur terdesak dan terancam oleh aktivitas perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara. Beberapa hari ini, salah satu perusahaan perkebunan yaitu PT Munte Waniq Jaya Perkasa telah menggusur paksa lahan warga. Penggusuran dilakukan setelah perusahaan tersebut membeli lahan sengketa seluas 638 hektar dari beberapa warga Desa Ponak. Sengketa terjadi antara dua komunitas Dayak Benuaq yang tinggal bersebelahan di dua desa yaitu Desa Muara Tae, Kecamatan Jempang dan Desa Ponak, Kecamatan Siluq Ngurai.

Masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara telah menimbulkan permasalahan ekologis dan sosial di kawasan adat Dayak Benuaq. Hingga saat ini, terdapat setidaknya lima perusahaan yang sedang dan akan beroperasi di kawasan adat Muara Tae. Petrus Asuy, salah satu tokoh masyarakat di Muara Tae mengatakan, “Hutan dan kebun kami habis, hubungan keluarga, kesepakatan dan persatuan pun terpecah-belah. Kini warga Dayak telah bersitegang dan diadu-domba satu sama lain.“

Abdon Nababan, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, mengatakan, “Kesalahan penentuan batas-batas administrasi oleh pemerintah menjadi sumber konflik karena tidak menghormati sejarah dan tatanan adat yang masih berlaku. Dalam hal ini, kebijakan Bupati Kutai Barat tidak mempertimbangkan batas-batas alam yang sudah berlaku secara adat turun temurun.”

Telapak mendesak pemerintah untuk menjaga kerukunan warga Dayak Benuaq yang kini terpecah-belah dengan hadirnya perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Telapak mendukung penuh segala upaya masyarakat adat Dayak Benuaq dalam mempertahankan hutan dan kawasan adatnya.

Ambrosius Ruwindrijarto, Ketua Telapak menegaskan, “Penggusuran lahan secara paksa oleh PT Munte Waniq Jaya Perkasa telah menghancurkan hutan, melanggar hak asasi manusia dan tidak menghargai kedaulatan masyarakat adat. Penggusuran ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai Konvensi PBB tentang masyarakat adat. Oleh karena itu, pemerintah harus segera menghentikan kegiatan PT Munte Waniq Jaya Perkasa.”

KONTAK:
- Ambrosius Ruwindrijarto, Ketua Telapak
mbajing@telapak.org atau 08111102208
- Abdon Nababan, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
abdon.nababan@aman.or.id atau 0811111365
- Sheila Kartika, Kontak Media
sheila@telapak.org atau 0856-887-1996

CATATAN EDITOR:
· Muara Tae merupakan sebuah kampung yang terletak di Jempang, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Sejak tahun 1971, sumber daya alam di Jempang telah dieksploitasi oleh PT Sumber Mas dari tahun 1971-1975, 1983-1985, dan 1991-1992. Pada tahun 2007, masuk PT London Sumatra yang beroperasi hingga saat ini. Pada tahun 1996/1997 PT Gunung Bayan Pratama Coal memulai eksplorasi dan eksploitasi juga beroperasi hingga saat ini. Pada tahun 2010, PT Borneo Surya Mining Jaya masuk dan sampai saat ini masih beroperasi di Jempang.
· Pada tahun 2000, Telapak telah mengeluarkan laporan “Menanam Bencana” yang mengekspos ekspansi perkebunan sawit PT London Sumatra merupakan bukti nyata perusakan kehidupan ekologis, budaya, dan sosial di Jempang, Muara Pahu, dan Bongan.
· Terjadi konflik berkepanjangan (sejak tahun 1992) mengenai tata-batas desa antara warga Desa Muara Tae dengan Desa Lemponak. Warga Muara Tae telah menolak batas administrasi desa yang dimanipulasi dan akhirnya menjadi versi BPN (tahun 2006).
· Lima perusahaan yang sedang dan akan beroperasi di Muara Tae adalah PT Gunung Bayan Pratama Coal, PT Borneo Surya Mining Jaya, PT London Sumatra TBK, PT Kencana Wisto, dan PT Munte Waniq Jaya Perkasa.
· Deklarasi PBB tentang hak-hak Masyarakat Adat menyebutkan bahwa masyarakat adat memiliki hak menentukan nasib sendiri; hak atas tanah, wilayah dan sumber daya; dan persetujuan tanpa paksaan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC) untuk menentukan apakah suatu proyek dapat dilaksanakan atau ditolak.

Info terkait:
- muaratae.blogspot.com
- Telapak
- Aman

Reportase, Kegiatan Kader Kehutanan Papua, 5 – 10 Oktober 2011

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 17 Oct 2011 13:14:00 +0700

Kampung Asai, Distrik Windesi, Kabupaten Yapen – Papua
Kepulauan Yapen, Oktober 2011. Apa yang dibayangkan jika masyarakat adat di Kepulauan Yapen, mau belajar berhitung menggunakan rumus analisis vegetasi? Belajar penjumlah, pembagian dan perkalian layaknya seorang anak sekolah? Apapula reaksi mereka ketika mengetahui ada kesalahan kubikasi (1 M3) dalam penjualan kayu merbau? Belajar apa itu koperasi? Bagaimana cara membuat peta partisipatif? Dan apa rahasia dibalik suksesnya penyelenggaraan Kegiatan Kader Kehutanan di Kabupaten Kepulauan Yapen?

Yups, itulah fenomen yang terjadi di Kampung Asai, salah satu wilayah di Distrik Windesi, Kabupaten Yapen - Papua. Selama beberapa hari Kampung Asai banyak dikunjungi oleh masyarakat dari beberapa wilayah, diantaranya Kampung Papuma, Kampung Windesi, dan Kampung Aisau. Sebanyak 33 orang berkumpul untuk belajar menjadi kader kehutanan. Belajar bersama bagaimana mengelola kawasan hutan sesuai dengan konsep pengeloaan hutan lestari berdasarkan kearifan lokal.

Bertempat di sekolah dasar, para peserta yang hadir mengikuti proses belajar layaknya anak sekolah pada umumnya. Pelajaran dimulai jam 9 pagi dan berakhir jam 4 sore, kemudian dilanjutkan jam 7 – 9 malam (tentative). Padatnya jadwal belajar dikarenakan banyaknya materi yang disampaikan, meskipun begitu tidak nampak keluh kesah dari seluruh peserta yang hadir.

Sebelum acara dimulai, kegiatan dimulai dengan pengenalan Telapak dan Samdhana sebagai lembaga yang memfasilitasi kegiatan tersebut. Kemudian menyampaikan maksud dan tujuan sekaligus ramah tamah untuk saling mengenai diantara peserta dan fasilitator. Secara keseluruhan kegiatan berlangsung selama 5 hari, dimulai pada hari rabu dan berakhir pada hari minggu sore.

Selama proses belajar, peserta diajarkan mengenai konsep koperasi sebagai unit bisnis dalam menjalankan tata kelola hutan. Pada materi ini masyarakat diajarkan apa itu koperasi dan bagaimana menjalankan roda organisasi tersebut, sekaligus membahas mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), struktur kelembagaan dan pembahasan mengenai Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Hal ini penting karena koperasi merupakan suatu wadah dalam menjalankan bisnis organisasi untuk mendorong peningkatkan ekonomi di tingkat lokal sehingga tercapai kemandirian ekonomi.

Materi lain yang diajarkan bagaimana menghitung kubikasi menggunakan rumus analisis vegetasi, layaknya mahasiswa di fakultas kehutanan. Seperti mengitung rumus volume, V : ¼ x π x d2 x T x f (angka bentuk : 0,7) dan menghitung diameter pohon dengan rumus d : K / π (nilai π = 3,14). Rumus-rumus yang dipakai tak lazim mereka digunakan sebelumnya, bahkan mereka baru mengenal rumus tersebut. Alhasil, dalam proses penjualan kayu merbau mereka banyak dirugikan oleh para pembeli. Sebagai contoh, biasanya masyarakat di Kampung Asai menjual satu kubik kayu merbau sebanyak 50 batang untuk ukuran 10 cm x 10 cm x 3 m. Setelah dihitung menggunakan rumus ternyata hasilnya hanya 33 batang, sisa 15 batang tidak dihitung alias bonus. Banyangkan berapa besar kerugian yang mereka harus tanggung jika kuota dalam 1 bulan mencapai lebih dari 10 meter kubik? Dengan dasar inilah mereka akhirnya mau belajar dengan serius dan mengganti kebiasaan lama karena dianggap merugikan dan mengakhiri “tipu-tipu” oleh calon pembeli.

Selain itu mereka diperkenalkan bagaimana membuat peta partisipatif dengan menggunakan GPS (Global Positioning System) untuk memastikan wilayah kelola. Karena terbatasnya alat yang dibawa, serta mepetnya waktu belajar, praktek dalam pembuatan peta ini belum dilakukan. Hal terpenting yiatu mereka memahami apa itu pemetaan partisipatif, bagaimana tahapannya dan bagaimana membuatnya. Mengenai prakteknya mungkin akan dilakukan dilain waktu dan kesempatan.

Semua materi yang diajarkan dikemas secara sederhana dan praktis, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan serta menambah pengalaman peserta dalam implementasi kegiatan. Selain konsep belajar yang sederhana, proses belajar banyak diselingi oleh permainan yang mereka biasa sebut “MOP”. Kegiatan inilah yang membuat suasana menjadi akrab dan cair serta menimbulkan semangat baru bagi para peserta yang sudah mulai pusing karena harus membaca, menghitung dan lain sebagainya. Selain MOP, kegiatan diselingi juga dengan pemutaran film sebagai hiburan sekaligus inpirasi bagi mereka. Tingginya minat belajar membawa dampak positif bagi peserta sebagai bekal awal dalam proses pelaksanaan pemberdayaan hutan bersama masyarakat atau Community Logging (Comlog) di wilayahnya masing-masing.

Dari hasil penilaian cepat (rapid assessment) disesi terakhir, menunjukan hasil yang luar biasa! Lebih dari 60% peserta menjawab mengerti dan cukup memahami semua materi yang sudah disampaikan oleh tim fasilitator. Dan hampir seluruh peserta merasa senang dan bahagia karena metode pembelajaran membuat mereka termotivasi untuk mau belajar. Mereka pun memiliki komitmen yang tinggi, karena dari awal sampai akhir kegiatan jumlah peserta tidak berkurang 1 orang pun.

Ternyata hasil yang luar biasa tersebut, tidak hanya dihasilkan dari metode belajar yang efektif dan efisien melainkan ada rahasia sukses dibalik itu semua. Rahasia itu bernama “papeda”, makanan khas masyarakat papua yang terbuat dari sagu. Hampir setiap hari papeda disajikan pada siang hari untuk menambah supply energy dan semangat dalam belajar. Hal ini bukan gossip maupun isapan jempol semata, melainkan sebuah kenyataan yang berdampak positif untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Selain papeda, ibu-ibu di dapur dengan sigap menyajikan aneka masakan yang sehat dan bergizi serta pas di lidah semua orang untuk disantap secara bersama. Semua bahan baku makanan berasal dari potensi sumberdaya alam di sekitar Kampung Asai.

Selain materi yang disampaikan, peserta juga diberikan beberapa PR (tugas) diantaranya, 1) mengindetifikasi potensi dari masing-masing wilayah, kemudian mempresentasikannya kepada peserta yang lain. 2) membuat Rencana Tindak Lanjut (RTL). Penugasan yang diberikan merupakan tindak lanjut dari proses yang sudah diajarkan selama beberapa hari. Bentuk dari penugasan harus berhubungan dengan proses pembelajaran dan materi yang sudah diajarkan, dibuat berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan bersama di masing-masing wilayah. Lamanya proses penugasan sekitar 3-4 bulan, dilaksanakan berdasarkan inisiatif, komitmen dan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama, yaitu keadilan ekologi dan kemandirian ekonomi di tingkat lokal. Pada fase penugasan, proses monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan secara bertahap dengan melibatkan peran para pihak seperti Dinas Kehutanan Kabupaten dan Provinsi sebagai “management authority” kawasan serta para pihak lainnya. Kegiatan berikutnya akan dilanjutkan setelah melihat hasil dari monev tersebut (SA).

Pengirim berita:
Sandika Ariansyah

Catatan dari Muara Tae: Asterix dan Obelix dari Kalimantan

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 6 Jun 2011 13:31:00 +0700

Beberapa Penelapak saat ini tinggal bersama dengan masyarakat di Muara Tae, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Mereka mencoba menjadi bagian dari masyarakat disana yang sedang menghadapi masalah serius. Hutan masyarakat Muara Tae yang selama ini dijaga dari titipan nenek moyang mereka terancam akan diberangus.

Beberapa perusahaan sudah membeli tanah dan hutan tersebut dari “penguasa” yang mengaku hutan tersebut “milik mereka”. Lahan tersebut akan dikonversikan menjadi hutan kelapa sawit, bukan lagi pohon-pohon yang biasa mereka kenal seperti ulin, bengkirai dan lain-lain.Hutan adat di Muara Tae merupakan hutan terakhir yang tersisa, dari sekian banyak hutan yang sudah diambil para penguasa.

Telapak sedang membantu anggota dan masyarakat sekitarnya untuk dapat mempertahankan hutan terakhir tersebut. Berikut adalah sepenggal catatan perjalanan dari para Penelapak yang berbagi kisah dari Muara Tae.

Malam kemarin
Aku tidur di hotel berbintang

Dengan koneksi internet super cepat
Hingga bisa conference call

Dengan orang Washington, Paris, Jakarta
Mau makan tinggal angkat telepon
Pencet angka dua

Mandi air panas putar kran sedikit ke kanan

Malam ini aku tidur di lantai papan

Dengan bantal apak

Lampu minyak dekat jari kakiku

Dan nyamuk-nyamuk

Aku gak bisa tidur

Di rumah Pak Asuy dan Ibu Laiyen

Di Muara Tae

-------

LITANI DEBU

Sesiangan aku duduk di kayu rebah di pinggir jalan

Di tikungan Muara Tae

Dan melintaslah

Ford Ranger double cabin,

Debu beterbangan

Toyota Hi-Lux double cabin,

Debu beterbangan

Ford Everest,

Debu beterbangan

Kijang Innova,

Debu beterbangan

Truk Engkel muatan sawit,

Debu beterbangan

Nissan X-Trail,

Debu beterbangan

Nissan Navarra double cabin,

Debu beterbangan

Mistubishi D-Max,

Debu beterbangan

Truk Tronton 20 roda angkut buldozer,

Debu beterbangan

Ford Ranger yang lain lagi,

Debu beterbangan

Toyota Hi-Lux yang lain lagi,

Debu beterbangan

Ford Everest yang lain lagi,

Debu beterbangan

Kijang Innova yang lain lagi,

Debu beterbangan

Truk sawit yang lain lagi,

Debu beterbangan

Nissan X-Trail yang lain lagi,

Debu beterbangan

Nissan Navarra yang lain lagi,

Debu beterbangan

Mitsubishi D-Max yang lain lagi,

Debu beterbangan

Truk tronton yang lain lagi,

Debu beterbangan

AMIN.

------

Setelah kulihat-lihat dan banding-bandingkan, Pak Asuy, Ibu Laiyen, Pak
Andreas dan orang-orang Muara Tae ini persis seperti Asterix, Obelix,
Abraracourcix, dan orang-orang Kampung Galia itu deh. Mereka hanya takut
apabila langiit akan runtuh menimpa kepala mereka. Mereka tidak takut
meskipun kampung mereka ini sudah dikelilingi habis oleh buldozer-buldozer,
serdadu-serdadu, tambang-tambang, HTI-HTI, perkebunan sawit PT Borneo Surya,
PT Gunung Bayan, PT Petrosea, PT Lonsum, PT Tri Tunggal Group, PT Munti
Wani. Mereka tidak takut meskipun kerajaan romawi pemda Kutai Barat
habis-habisan menekan mereka. Mereka tidak khawatir meskipun seluruh
Kalimantan sedang berubah menjadi padang debu dan semak-semak dan bongkaran
tambang dan tunggul-tunggul dan serpihan hutan. Mereka tidak khawatir
meskipun tidak ada LSM-LSM manapun yang peduli atau mendampingi atau turut
mengadvokasi atau apapun. Mereka gak peduli bahwa kampung-kampung lain
sudah pasrah dan menyerahkan kebun dan hutannya. Mereka ini tetap aja
ngotot: Pokoknya Jangan Ganggu Kampung dan Hutan Adat Kami. Nampaknya
mereka hanya takut apabila langit akan runtuh menimpa kepala mereka.
Makanya mereka kemarin tetap berpesta, potong babi dan ayam, makan minum,
pasti ada yang nyanyi-nyanyi juga... Benar-benar mirip Kampung Galia itu.
Bahkan serupa juga dalam hal suka sekali kelahi kelahi di antara mereka
sendiri...terus pesta makan-makan sama-sama.

Hari ini aku akan jalan-jalan keliling kampung, siapa tahu bisa menemukan
Idefix dan Assurancetourixnya Kampung Muara Tae.
-------

Disalin dari surat elektronik para penelapak: Ambrosius Ruwindrijarto, Ghonjess Panuluh dan M. Kosar.

Dusun Mendiro, Memelihara Hutan dan Mata air Brantas

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 13 Apr 2011 15:14:00 +0700

“Cak, saiki Ecoton gak cuma ngurusi daerah hilir Brantas thok lho! Kita sudah molai
main ke hulu untuk menyelamatkan mata air Brantas. Lek sampeyan gak percoyo,
ayoo kita ke daerah Wonosalam di Kabupaten nJombang. Sampeyan bisa ndelok
dhewe masyarakat Dusun Mendiro yang mengelola hutan dan menjaga mata air.
Lek sampeyan mau cari sejarahnya ... itu kabeh hubungannya sama Mojopahit,
karena buanyak situs dan tinggalan kerajaan di sekitar situ. Lokasine deket sama
Trowulan, bekas pusat kerajaan Mojopahit. Terus di sana itu daerah duren sing
terkenal wiwit mbiyen, duren Wonosalam. Pokoke uapiiik temen Cak, cocok
kanggone sampeyan”.

Kata‐kata provokasi tersebut masih terngiang dalam benak, sebelum akhirnya sayapun memutuskan untuk menerima tantangan tersebut. Adalah Prigi, Amir dan Daru yang terus memprovokasi saya untuk berkunjung ke Wonosalam. Singkatnya, agenda perjalanan saya ke Surabaya (menghadiri sidang I TKPSDA Brantas) pun jadi bertambah dengan adanya Wonosalam.
Beberapa saat kemudian, saya pun sudah menggenggam kemudi Avanza ditemani oleh Amir, menembus 2 jam perjalanan malam dari Surabaya ke Wonosalam. Selama perjalanan pikiran saya terus tertuju pada cerita ketiga teman dari Ecoton tersebut. Jika cerita ini memang benar maka Program Air/Sungai dan Program Hutan Telapak jadi semakin jelas singgungannya. Padahal saya merasa sangat lelah dan mengantuk karena telah memulai hidup sejak pagi buta saat berangkat dari rumah saya di Bogor. Pikiran akan singgungan kedua program tersebut seakan jadi obat kantuk dan lelah. Begitu memasuki wilayah Kecamatan Wonosalam, Amir segera meminta saya mengarahkan kemudi menuju sebuah dusun terujung di Desa Panglungan. Akhirnya kami berhenti di depan rumah Pak Polo (julukan setempat untuk Kepala Dusun).Kami disambut oleh setidaknya enam orang termasuk Pak Polo yang bernama asli Wagisan. Dan dimulailah seluruh cerita hebat ini, di atas baliho plastik yg dijadikan alas karena lantai rumahnya masih berupa tanah.
Begitu memasuki wilayah Kecamatan Wonosalam, Amir segera meminta saya mengarahkan kemudi menuju sebuah dusun terujung di Desa Panglungan. Akhirnya kami berhenti di depan rumah Pak Polo (julukan setempat untuk Kepala Dusun). Kami disambut oleh setidaknya enam orang termasuk Pak Polo yang bernama asli Wagisan. Dan dimulailah seluruh cerita hebat ini, di atas baliho plastik yg dijadikan alas karena lantai rumahnya masih berupa tanah.
Pak Wagisan dan teman2nya pun bercerita panjang lebar tentang apa yang telah mereka lakukan. Sebuah kisah panjang yang berawal dari 10 tahun yang lalu. Kisahnya juga dibumbui oleh pengalaman bersitegang dengan aparat Perhutani setempat yang menuduh warga setempat telah merusak hutan. Warga kesal dengan tuduhan itu karena mereka sendiri yakin bahwa oknum petugas Perhutani lah yang sebenarnya merusak kawasan hutan lindung tersebut. Kerusakan hutan tersebut justru akhirnya diperbaiki oleh warga Dusun Mendiro.
Cerita malam hari yang penuh semangat itu akhirnya harus kami sudahi karena malam semakin larut dan kondisi badan sudah teramat lelah. Kami berjanji keesokan harinya akan datang lagi untuk melihat kawasan yang telah dihutankan kembali itu.
Kejutan di pagi hari
Pagi hari saya dikejutkan oleh suara‐suara orang yang bercakap dan bergurau di balik dinding tipis gudang tempat saya tidur. Sejak tadi malam saya dan Amir memang tidur di sebuah gudang peralatan di kompleks Padepokan Wonosalam Lestari.Seperti namanya, padepokan ini adalah sebuah tempat pelatihan dan belajar mengenai alam dan lingkungan yang dikelola bersama oleh Ecoton dan warga setempat. Ketika saya menengok ke luar ternyata suara‐suara itu adalah Amir dan warga setempat yang sedang bercakap dengan selingan humor ringan khas Jawa Timuran.
“Ayo Cak ... sarapan! Iki awake dhewe dike’i duren. Ayo sikat ae Cak!”, sambut Amir ketika melihat saya muncul dari kamar. Sebagai orang baru di daerah ini, tentunya saya merasa sungkan. Setelah bersalaman dan memperkenalkan diri saya, akhirnya saya pun segera membenamkan jari pada buah durian tersebut. “Sayang saiki bukan musim duren Cak. Waktune kurang tepat. Jadi sing ono ae sing disikat. Iki duren montong, dudu duren Wonosalam”, kata Amir menjelaskan. Bagi saya nama depannya tetap sama ... durian, jadi ya jelas makan saja.

Selepas makan durian, kami pun segera sarapan menu kedua. Amir yang bangun lebih awal ternyata sudah membeli sarapan khas Wonosalam, yaitu sego pokpok. Ini adalah nasi dengan campuran jagung tumbuk ditambah sayur lodeh tempe, sayur potongan batang talas, dan peyek kedelai yang renyah. Soal rasa tak perlu diragukan. Bagi saya rasanya nikmat dan mengenyangkan. Seumur hidup baru sekali ini saya makan jenis masakan ini.
Usai sarapan, saya menemukan sebuah aktivitas menarik. Ternyata para warga sedang menyiapkan papan untuk bahan bangunan. Ketika saya tanya,ternyata papan kayu tersebut berasal dari jenis pohon durian. Di tepi jalan sebuah mesin gergaji sedang beroperasi memotong dan membelah kayu bulat durian menjadi papan. Segera saya berlari mengambil kamera dan sebentar kemudian memotret aktivitas penggergajian tersebut.

Mesin gergaji yang digunakan terlihat unik. Mesin gergaji digerakkan oleh generator dan diletakkan pada sebuah rangka kendaraan roda empat. Dengan demikian ia dengan mudah dapat dipindahkan ke tempat yang jauh tanpa harus diangkut. Seperti sebuah mobil hybrid, bukan dalam sumber bahan bakar namun dalam fungsi.
Tak banyak orang yang bekerja dalam proses pembuatan papan‐papan kayu ini. Saya melihat hanya enam orang yang bekerja. Empat orang bekerja memotong dan membelah kayu. Dua orang lagi membantu menyiapkan kayu yang akan dibelah serta memindahkan papan‐papan yang telah jadi. Amir mengatakan bahwa kayu-kayu ini diproses dengan biaya yang cukup murah. Biaya proses sebatang pohon durian hingga menghasilkan sekitar 6 kubik papan hanya sebesar Rp 300,000.
Membuktikan kearifan dan inisiatif lokal

Setelah berpuas diri dengan keasyikan memperhatikan proses penggergajian, saya dan Amir kembali ke Dusun Mendiro.Perjalanan kali ini sedikit berbeda dengan tadi malam. Gelap gulita sepanjang jalan tadi malam berganti dengan pemandangan kebun‐kebun hutan yang menghijau dan teduh. Sementara itu di kejauhan terlihat Gunung Anjasmoro (2.277 m dpl) yang hijau dan indah. Menjelang Mendiro, kami sempat berhenti sejenak di tepi sawah dan kebun sengon masyarakat. Amir menunjukkan lokasi sebuah hutan alam kecil seluas lebih kurang 6 hektar yang berada di tengah‐tengah desa. Menurut Amir hutan tersebut sengaja dilindungi turun‐temurun oleh warga setempat karena mereka ingin mempertahankan mata air di sana. Sayang saya tidak sempat melihat dari dekat lokasi tersebut. Saya hanya melihat tajuk‐tajuk pohon besar yang tampak jelas di ujung sawah di hadapan saya. Dari bentuk dan susunan tajuknya terlihat jelas bahwa komposisi jenis pohon di hutan kecil itu sangat beragam.
Tiba di Mendiro, kami disambut oleh Pak Asmat yang segera menemani kami melihat kawasan hutan yang dikelola warga setempat. Kami melintasi kebun‐kebun di tanah milik warga Mendiro. Kebun‐kebun ini sama sekali tidak terlihat seperti umumnya sebuah kebun dengan satu jenis tanaman. Kebun warga Mendiro berisikan beragam jenis tanaman palawija yang dipadu dengan pohon‐pohon kemiri, mahoni dan sengon yang rimbun. Bentuknya mirip dengan konsep kebun “talun” yang dikenal di daerah Sunda (Jawa Barat). Atau juga mirip kebun yang dikelola masyarakat adat Dayak “tembawakng” di Kalimantan Barat dan “Simpukng” di Kalimantan Timur.
Meninggalkan kawasan lahan milik, kami memasuki kawasan yg secara hukum dikelola oleh KPH Carang Wulung, Perum Perhutani Unit II Jawa Timur. Inilah tempat yang diceritakan panjang lebar oleh Pak Wagisan malam tadi. Warga Mendiro telah menanami puluhan hektar kawasan hutan tersebut dengan berbagai jenis pohon. Inisiatif ini dilakukan secara mandiri tanpa bantuan dari siapa pun, bahkan dari pihak Perhutani sendiri. Hal ini dilakukan hanya berkat dorongan pesan para orang tua mereka untuk melestarikan mata air yang ada di sana. Walhasil upaya mandiri tersebut akhirnya berbuah sangat manis. Sepuluh tahun setelah upaya penanaman tersebut kini warga menikmati hasilnya. Dua buah mata air yang tadinya kering kini muncul kembali. Bahkan air yang keluar cukup melimpah dan belum pernah kering sekalipun di musim kemarau. Saya sempat mengunjungi salah satu mata air itu. Warga setempat memberi nama mata air itu dengan sebutan “kendil wesi”.

Di bawah naungan sebuah bangunan kecil di tepi kendil wesi, saya menyempatkan diri untuk bertanya lebih jauh tentang inisiatif warga Mendiro ini pada Pak Asmat dan mencatatnya. Berikut ini adalah beberapa hal menarik dari catatan saya tersebut:
• Berpuluh tahun yang lalu kawasan hutan ini adalah kawasan pemukiman masyarakat setempat, sebelum akhirnya pindah ke lokasi pemukiman saat ini. Tidak diketahui pasti penyebab kepindahan ini, kecuali karena warga Mendiro diminta mendekat ke ibukota desa oleh Kepala Desa saat itu.
• Kawasan hutan ini berada tepat di bagian atas lembah sungai curam di kaki kawasan pegunungan yang masih berupa hutan alam. Dari posisi geografisnya, kawasan ini berada dekat dengan perbatasan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Malang. Aliran sungai terdekat dari kawasan hutan ini adalah Sungai Boro, salah satu anak sungai di daerah aliran Sungai Brantas. Kawasan ini juga berbatasan dengan sebuah kawasan konservasi,yaitu Taman Hutan Raya (tahura) R. Soeryo.
• Pengelola kawasan hutan ini adalah sebuah kelompok LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) yang tadinya dibentuk oleh Perum Perhutani. Sejak terjadinya konflik dengan pihak Perhutani kini kelompok tersebut memisahkan diri dan selanjutnya didampingi langsung oleh Ecoton. Kelompok tersebut kini bernama KEPUH (Kelompok Masyarakat Pelindung Hutan. Terdapat lebih dari 20 jenis pohon yang ditanam di kawasan hutan ini. Dari jenis‐jenis tersebut Kemiri (Aleurites moluccana) adalah jenis pohon utama di sini, yang kemudian diikuti oleh Durian (Durio zibethinus) dan Kopi (Coffea sp.). Menurut warga setempat ketiganya menghasilkan keuntungan ekonomi yang jelas sehingga menjadi produk andalan Dusun Mendiro. Durian adalah hasil dari wilayah Wonosalam yang telah dikenal sejak dahulu. Di kawasan ini warga setempat menanam 5 varietas, yaitu 1) Duren Goblek, 2) Duren Gerejo,3) Duren Gondil, 4) Duren Payung, dan 5) Duren Abang.
• Khusus untuk pengelolaan Kemiri, masyarakat setempat menetapkan adanya aturan pemanenan khusus. Buah Kemiri yang telah masak dilarang untuk dipetik langsung dari pohonnya. Masyarakat hanya diperbolehkan untuk memungut buah‐buah Kemiri yang telah jatuh ke tanah. Aturan pengelolaan ini ditetapkan oleh Kepala Dusun.

• Karena berbatasan dengan hutan alam serta upaya rehabilitasi yang dilakukan warga, kawasan ini masih mendukung kehidupan beragam jenis satwaliar. Berdasarkan penuturan Pak Asmat, di sini masih terdapat jenis-jenis satwaliar yang jarang dijumpai di tempat lain di Jawa, seperti Macan Kumbang/Tutul (Panthera pardus), Monyet Ekor Panjang atau bedhes (Macaca fascicularis), Lutung Jawa atau budeng (Trachypithecus auratus), Kijang atau kidang (Muntiacus muntjak), Kancil (Tragulus javanicus), Babi Hutan atau celeng (Sus scrofa), Bajing Raksasa atau jelarang (Ratufa bicolor), Bajing Terbang atau walang kopo (?), Burung Rangkong atau rangkok(Bucerotidae), Ayam Hutan Merah (Gallus gallus), Ayam Hutan Hijau atau bekikuk (Gallus varius), serta beragam jenis ikan air tawar yang dapat dijumpai di Sungai Boro. Saya sendiri sempat menjumpai setidaknya dua jenis burung elang yang terbang di atas kawasan hutan ini, yaitu Elang Hitam (Ictinaetus malayanus) dan Elang Ular atau bido (Spilornis cheela).
Dengan catatan dan pengalaman tersebut, rasanya saya ingin berlama‐lama di sini dan menjelajah di kawasan hutan serta kebun masyarakat. Kearifan dan inisiatif lokal warga setempat yang saat ini sangat jarang dijumpai di Pulau Jawa ternyata bisa ditemukan juga di Wonosalam. Namun keinginan menambah hari tak mungkin saya penuhi. Saya harus segera kembali ke Bogor.
Akhirnya, saya pun bergegas pulang dengan sebuah janji. Janji pada diri sendiri untuk mengabarkan cerita ini pada teman‐teman di Telapak. Wonosalam adalah tempat yang sesuai jika Telapak ingin membangun sinergi program air dan hutan. Dan inisiatif warga Dusun Mendiro ini patut dipromosikan sebagai bukti kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola hutan secara berkeadilan.

Padepokan yg Mumpuni

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 7 Feb 2011 12:18:00 +0700

Berikut ini ada sedikit crita dan ombrolan dengan teman2 sesama nyantri (di Borneo sana) ...

Tidak disangka2 hari ini aku bisa ngorol dengan salah seorang calon anggota perguruan ini. Di waktu2 yg sangat sibuk dan kesibukan dirinya yg selalu berpindah2 untuk nyantri di mana2 tempat, akhirnya aku bisa ngobrol2 dan minum kopi bareng. Ilmunya klo aku pikir dan terawang sudah cukup tinggilah, karena nyantri dimana2. Di "hutan, digunung, di tepi laut" dan saat ini dia lagi nyantri dan ngelmu di bawah pohon kelapa sawit, karena menurut dirinya semua setan sekarang sudah pindah dan tergusur--karena pohon yg gede sudah ga ada lagi--wah kesihan setan2, udah pada tergususr juga, malah di beberapa tipi swasta di uber2 dan diburu lagi.--jadi setan juga tidak aman--

Kita sih ngobrol tentang gerakan perguruan ini di kampung2 dan di tengah hutan. Karena di kampung2 apalagi seperti di tempat kami ini sangat jauh dan lebih banyak jalan kaki lagi--jadi memang perlu ada ilmu "telapak seribu banyangan", sehingga bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain bisa dalam sekejab. Kebiasaan Nyantri yg dilakukan oleh temanku ini memang sudah sejak lama dia lakukan. Maklum untuk urusan perut dia hanya modal sarung dan tas merek " eiger"nya yg sudah berubah warna, karena lamanya tidka pernah dapat ganti-ganti.

Banyak soal dan ombrolan yg kami bicarakan, dari upaya perguruan ini yg siap melakukan bisnis di mana2, sampai dengan ilmu baru dari perguruan ini yg sedang "hot-hot"nya, kaya acara infotaimen--yaitu ilmu "COMLOG". Ilmu ini sudah lama, tapi karena belum begitu terkabar di dunia persilatan ini, jadi kalo dalam istilah "stok lama-barang baru". he..he..he...Sehingga ada kepikiran kami berdua, perlu NYANTRI kali ya? supaya ilmu ini bisa di hatamkan sampai jurus terakhir alias Pamungkasnya, jadi klopun nanti ada perjalanan lagi ke kampung2 kita sudah siap dengan jurus baru ini--dan bisalah ngelesnya jadi tambah berkembang, he..he..he...

Jadi teringat juga nih, dengan ombrolan dengan teman seperguruan sewaktu nyantri di Samigaluh (bukit manoreh) beberapa waktu yg lalu, jangan2 kita2 di perguruan ini hanya "kembang"nya saja, klo dalam istilah silat "harimau" dari minang itu,--terlalu banyak kembangnya, jurus aslinya hanya satu --duwa aja---"indah dipadang mata, tapi tidak mematikan"--dan jurus pamungkasnya ya kaki seribu--mudah2 bukan telapak seribu--kita akan menjadi pecundang mulu nantinya.

Intinya omrolan kami, karena merasa perlu lah Perguruan ini membuat semacam padepokan yg mumpuni yg bisa membantu calon2 anggota perguruan ini untuk bisa mematangkan ngelmunya--dan apalagi sekarang ada yg namanya --satu jurus baru --tentang penyelamatan massal alias "Tanggap Darurat", jadi kelihatnnya perguruan inipun sudah mengembangakan jurus2nya kedalam hal2 yg bersentuhan dengan jiwa--sesitivitas--alias respon cepat,..kali ya.

Mungkin itu sedikit cerita dari tanah boerneo,..tentang org2 perguruan ini yg selalu minum kopi dan suka bermimpi..dan sedikit teringat ombrolan dengan 2 org perguruan ini sewaktu di kaki bukit manoreh,--jgn2, kita ini adalah mahkluk asing--yg hobinya suka ngerusak---emboh lah,..ngelantur terus karean ngga tidur semalaman--tapi yg jelas --semua ada di perguruan ini "amajing".

salam hangat
t-033

Itu Bukan-lah Sekadar Ucap atau Basa-Basi

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 21 Jan 2011 01:00:00 +0700

Dalam hidup....

Ada yang memilih ibarat singa, yang pada aum dan seringainya segala makhluk rimba takluk serta enggan berbantah menghindari punah.

Ada yang memilih penaka elang, yang dengan bebas melanglang angkasa luas lalu menukik tajam ke bumi tanpa sungkan menjarah mangsa.

Ada yang memilih bak pukang, yang melenggut malu dan kerap memicing mata meski sorak dan hiruk memintas tegas.

Atau girang menamsil diri seperti ikan hias dalam lemari kristal dengan sirip dan ekor nan indah berjumbai melenggok ria bersandang semu seharian â€“ menanti suapan – tanpa angan.

Boleh jadi...
Ada yang memilih seperti lebah,
kadangkala marah tanpa lelah atau sesekali ramah tanpa resah,
senantiasa melangkah tak henti mencari arah membentuk rumah.

Apa pun kias itu semua..
Alam terkembang menjadi guru bagi kita,
Semestinya dimengerti ada muatan bahwa hidup bukan sekadarnya,
Pun punya makna : Berani hadapi yang tanda tanya!

Hari ini 21 Januari 2011..
Empat belas tahun TELAPAK punya usia,
Tak semua ajaran Perkumpulan bermakna literal terang dan nyata
Ada banyak ujar dan gambar bermakna simbolik dan metaforik
Ada beragam ulah dan tingkah mewarnai naik-turun dinamika
Sosok dan kiprah tiap kita menentukan arah dan bentuk huma
Bisa sederhana wujudnya namun tak mustahil jadi rumit dan pelik
Tergantung kadar kearifan yang melekat pada masing-masing kita

Apakah memahami dan taat lakukan janji organisasi, obsesi dan etik.

Hari ini 21 Januari 2011..
Banyak potensi bertabur di seantero negeri,
Dengan kepingan nomor spesifik di dalam hati
Bertumpu pada selembar daun dan jejak sepasang kaki
Pelambang tuntunan untuk mengerti dan memberi arti
Bahwa daun adalah bagian akhir saluran energi
Setelah bagian lain negeri ini sudah menikmati
Bahwa nama dan jejak mengandung relevansi
Apa yang dimilki hari ini adalah warisan untuk masa nanti

Hari ini 21 Januari 2011..
Dengan bersaksi pada Tuhan dan alam semesta
Begitu baris pertama janji dipatri
Mestinya disadari bahwa kebebasan pikir dan tindakan
Dibatasi oleh kerendahan hati, malu dan takut pada Illahi...
Lalu pada penggal akhir kalimat janji
Ada kehendak kuat membangun negeri

Jadi mandiri, berdaulat dan bermartabat
Itu bukan lah sekadar ucap atau basa-basi
Tapi mesti mewujud dalam laku sehari-hari
Agar kita semua bisa berkisah pada siapa pun
Bahwa dulu, kini dan nanti
TELAPAK ada dan berbuat
Memang untuk memberi arti bagi negeri ini!

Medan, 21 Januari 2011
Rajidt/T-001

Support M Kossar 4 Cipeteuy One

noreply@blogger.com (Dwi Lesmana) — Thu, 20 Jan 2011 10:41:00 +0700

Paparan Hasil Kajian KPK tentang Kehutanan

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 4 Dec 2010 09:56:00 +0700

Jakarta, 3 Desember 2010. Pada hari ini, bertempat di Gedung KPK, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan hasil Kajian Kebijakan Titik Korupsi dalam Lemahnya Kepastian Hukum pada Kawasan Hutan dan Kajian Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Hutan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan. Pemaparan disampaikan Wakil Ketua KPK, Mochammad Jasin, di hadapan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan beserta jajarannya.

Dari kajian Kebijakan Titik Korupsi dalam Lemahnya Kepastian Hukum pada Kawasan Hutan, KPK menemukan adanya ketidakpastian definisi kawasan hutan dalam UU no. 41 tahun 2009, PP no. 44 tahun 2004, SK Menhut no. 32 tahun 2001, dan Peraturan Menteri Kehutanan no. 50 tahun 2009. Situasi tersebut memungkinkan terjadinya perlakuan memihak yang dapat dimanfaatkan untuk meloloskan pelaku illegal logging dan illegal mining dari tuntutan hukum. Kemungkinan perlakuan memihak ini dapat juga terjadi dari ketidakjelasan kewenangan menentukan kawasan hutan antara pusat dan daerah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah.

Temuan lain adalah direduksinya azas fair procedure dalam proses penunjukan kawasan hutan pada aturan-aturan pelaksanaan UU no. 41 tahun 1999 sehingga melemahkan legalitas dan legitimasi 88,2% kawasan hutan (+ 105,8 juta ha) yang sampai saat ini belum selesai ditetapkan. Terhadap temuan-temuan tersebut, KPK merekomendasikan kepada Menteri Kehutanan untuk mencabut Permenhut 50 tahun 2009 dan SK Menhut 32 tahun 2001.

Sedangkan dari hasil kajian Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Hutan, KPK menemukan kerentanan korupsi akibat ketidakpastian hak dan ketidakpastian ruang investasi, lemahnya regulasi, serta tidak adanya pengelola kawasan hutan di lapangan. Hasil kajian menemukan 17 kelemahan sistemik dalam aspek regulasi (9 temuan), aspek kelembagaan (3 temuan), aspek tata laksana (4 temuan) dan aspek manajemen SDM (1 temuan), di antaranya:

Belum terintegrasinya peta-peta kawasan hutan menjadi satu peta tunggal sebagai acuan semua stakeholder. KPK menemukan sekurang-kurangnya 4 versi peta kawasan hutan dengan skala yang berbeda-beda, yang berdampak pada ketidakpastian karena terdapat selisih antara 4 hingga 16 juta ha luas kawasan hutan di antara versi-versi tersebut.
Inefisiensi keuangan negara sebesar Rp 452,4 miliar dan potensi inefisiensi sebesar Rp 339,2 miliar dalam kegiatan pengukuhan kawasan hutan akibat perubahan batas-batas kawasan hutan secara terus-menerus sebagai konsekuensi dari ketentuan-ketentuan dalam SK Menhut no. 32 tahun 2001,
Potensi kerugian negara akibat pencurian kayu dengan modus berlindung kepada izin pinjam pakai, tukar-menukar kawasan hutan untuk fasilitas umum, pelepasan kawasan hutan untuk pemukiman transmigrasi dan pelepasan kawasan hutan melalui revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Sebagai contoh, di Provinsi Kalteng, total areal pemukiman transmigrasi yang telah ditempati tanpa melalui proses pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan mencapai + 178.743 ha, dan tidak ada data pertanggungjawaban tegakan dari kegiatan land clearing. Hal ini disebabkan belum lengkapnya aturan mengenai inventarisasi tegakan dan pembayaran Izin Pemanfaatan Kayu dalam Peraturan Menteri Kehutanan no. 58 tahun 2009.
Kerugian negara akibat 3,2 juta ha kawasan hutan menjadi tanah telantar dan potensi kerugian negara dari pencadangan pelepasan 4,2 juta ha kawasan hutan untuk perkebunan. Hal ini disebabkan tidak adanya jaminan realisasi pelaksanaan penanaman sesuai tujuan pelepasan dan tidak adanya mekanisme pengembalian kawasan hutan yang dilepaskan dalam Peraturan Menteri Kehutanan no. 33 tahun 2010. Masalah ini semakin kompleks karena BPN telah mengeluarkan 357 HGU seluas 2,4 juta ha.
Potensi konflik 119 wilayah provinsi dan kabupaten/kota pemekaran yang sebagian atau seluruhnya berada di kawasan hutan. Di antaranya di Papua, Kab. Nduga, (+ 216.800 ha) di kawasan hutan lindung dan Kab. Raja Ampat (+ 6.084.500 ha) di kawasan hutan konservasi. Terkait harmonisasi Tata Ruang Wilayah dengan kawasan hutan, sekurang-kurangnya terdapat potensi konflik pada 10 kabupaten/kota pemekaran di Provinsi Lampung dan 4 kabupaten/kota pemekaran di Provinsi Sulsel karena tidak mengusulkan perubahan kawasan hutan. Peluang untuk mengatasi potensi konflik ini antara lain terkendala oleh keterbatasan Tim Terpadu berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan no. 36 tahun 2010.
Belum diterapkannya prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik terutama dalam pelayanan perpetaan, konfirmasi areal kerja IUPHHK, perizinan pinjam pakai, tukar-menukar, dan pelepasan kawasan hutan karena tidak ada unit pelayanan terpadu informasi dan perizinan. Selain itu, tidak ada standar waktu dan biaya yang jelas. Dalam lingkup Ditjen Planologi saja, konfirmasi peta harus melalui sekurang-kurangnya 2 Direktorat, per Direktorat 5 Subdit, tiap-tiap Subdit sekurang-kurangnya 4 meja. Biaya rapat-rapat pembahasan dan biaya pengawasan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) juga tidak distandarkan.
Penerbitan 79 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Alam/Tanaman di luar peruntukannya menurut Tata Guna Hutan Kesepakatan Provinsi Riau, dengan total luas kawasan yang dilanggar mencapai 3,7 juta ha. Sebagian besar, 2,9 juta ha, berupa IUPHHK-HT di kawasan Hutan Produksi Terbatas, yang berarti indikasi land clearing di hutan alam. Hal ini disebabkan lemahnya prosedur serta evaluasi kinerja daerah dalam perlindungan dan pengawasan hutan.
Penerbitan HGU/SHM oleh BPN terutama di kawasan hutan konservasi yang tidak tercegah akibat kurangnya intensitas pengelolaan dan pemantapan kawasan hutan, antara lain di Suaka Marga Satwa Bakiriang, Taman Nasional Komodo, dan Taman Wisata Alam Gunung Pancar. Hal ini antara lain disebabkan kurangnya kapasitas BPKH, tata letak BPKH yang jauh dari objek kerjanya dan tidak terbangunnya Sistem Informasi Geografis yang andal.
Hanya dari temuan di 4 provinsi di Kalimantan (Kalbar, Kalteng, Kalsel dan Kaltim), dugaan kerugian negara akibat tidak segera ditertibkannya penambangan tanpa izin pinjam pakai di dalam kawasan hutan sejauh ini telah terhitung sekurang-kurangnya Rp 15,9 triliun per tahun dari potensi PNBP. Angka tersebut di luar kompensasi lahan yang tidak diserahkan, biaya reklamasi yang tidak disetorkan dan denda kerusakan kawasan hutan konservasi sebesar Rp 255 miliar.

Terhadap temuan-temuan tersebut, KPK memberikan sejumlah rekomendasi kepada Menteri Kehutanan yang untuk selanjutnya diminta membuat rencana aksi perbaikan yang pelaksanaannya akan dipantau dan diverifikasi oleh KPK.

Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Johan Budi SP
Hubungan Masyarakat
Komisi Pemberantasan Korupsi
Jl. HR. Rasuna Said Kav C-1
Jakarta Selatan
(021) 2557-8300
www.kpk.go.id | twitter : @KPK_RI

lampiran:
MATRIKS TEMUAN DAN SARAN PERBAIKAN KAJIAN SISTEM
PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN
PADA DITJEN PLANOLOGI KEHUTANANKEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Silakan klik di sini

Sumber:
http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=1726

Bagaimana Telapak Mengerakan anggotanya

noreply@blogger.com (Rita) — Sun, 14 Nov 2010 23:29:00 +0700

Ini sekelumit cerita dari sekian banyak cerita, dalam mengerakan anggota , kesiapan BT Lampung dan anggotanya, usaha Comlog yang dipecayakan oleh Agus T-98 dan Ade Ma’mum bersama calon kader untuk mengembangkan koperasi usaha perkayuaan mulai berjalan dan saat ini bekerja sama dengan 4 desa yang memiliki potensi kayu . yang ada di kecamatan pubian, kerja sama dengan PT ANDATU dibangun secara personal juga sudah tidak ada kendala (kesiapan barang dan tanggal pengiriman barang). Trimo, Sujari ,Jaka yang yang stey dipekandangan membangun sarana inprastruktur kampong , dalam waktu dekat radio Bimantara bisa mengirim berita secara Online dari kampong pekandangan . Ade mastur T-096 (Petugas Penyuluh Lapangan TNBBS) mempersiapan lokasi lokasi yang mungkin dikembangkan Telapak dalam Prog.comlog. dan untuk pertemuan bulanan BT selengarakan di pubian bersama calon kader.

Cerita lain, mungkin tidak bergitu penting, ketika, pulang dari fasilitasi kelompok DAS, “Koperasi “INTAN” disebut -sebut , di warung warung , kususnya para ibu-ibu yang tiap kali belanja untuk mempersiapkan makan siang , pasalnya, koperasi INTAN yang baru ku dirikan bersama warga tempat ku tinggal dan dikukuhkan bulan Mei lalu, menanfaatkan lahan pekarangan milik Kampung untuk budidaya sayuran kacang panjang , Timun, Kangkung,bayam, terong . Dan anggota koperasi di sarankan untuk memetik untuk dimasak sesuai dengan kebutuhan keluarga karena selain gratis juga Organik. “Ya namanya juga ibu-ibu, dikasih gratis senang banget” dan jadi buah bibir.

Kegiatan kecil ini, ternyata berdampak pada kebutuhan kebutuhan lain , masalah financial untuk biaya harian , Pendidikan , hingga kebutuhan social lainya sudah menjadi masalah umum di kampungku, dari hasil iuran anggota Rp.50.000/org dan penjualan hasil budidaya sayur, mampu melayani pinjaman lunak 15 orang anggota koperasi dengan total nilai Rp 2.900.000. dorongan untuk memperkuat koperasi dengan mengembangkan usaha pertanian bertambah kuat , lahan yang tadi hanya digunakan satu lahan pekarangan , kini dikembangkan menjadi dua lahan yang juga di tanamani sayuran . Untuk menekan biaya produksi, koperasi INTAN memproduksi pupuk organic dari kotoran hewan karena potensinya banyak dikampungku dan belum di olah dengan baik, hasilnya di peroleh 4 ton pupuk organic, sisa dari pupuk ini menjadi komoditi komersil koperasi (Rp. 10.000 /karung = 40 kg) dan saat ini koperasi mampu melayani pinjaman lunak 25 orang anggotanya dengan total nilai Rp 5.800.000.

Proyek proyek fisik di Kampung yang biasa dikelola oleh POKMAS dan PNPM kini mulai dipercayakan pada Koperasi INTAN dan anggotanya untuk membangun sarana fisik di kampong, harapnya ini bisa mengerakan partisiapsi warga kampong-ku yang sudah mulai pudar dan memberikan efek positif , karena KOPERASI biasanya dipesetkan menjadi “KOu-PERAS- sI” hanya bertahan beberapa minggu saja . Melalui MEDIA “SUKET” (SUKARELAWAN TANI) atau (bahasa jawa , Suket ; Rumput) , yang diterbitkan minimal 1 bulan sekali (di cetak secara sederhana 37 copian saja) mampu mengurangi pikiran- pikiran negetif warga terhadap lembaga ini, dan adanya pembelajaran bersama dan keterbukan kegiatan maupun modal usaha yang dikembangkan.

salam
BT LAMPUNG

T-005

Catatan dari Training PM/CM; Project Management/Change Management. Bogor November 3-5, 2010.

noreply@blogger.com (Rita) — Wed, 10 Nov 2010 00:42:00 +0700

Betapa maunya kita ini berubah menuju sesuatu yg lebih baik. Terbentur dengan persoalan pengaturan diri kita sendiri dan pengaturan kita secara organisasi. Seorang Fred van Leuwen pernah datang mampir ke Kedai Telapak setahun lalu dalam kunjungan napak tilasnya bersama dua orang adik tirinya yg masih punya turunan orang Indonesia. Sempat mampir ke beberapa kota di Jawa Tengah dan bercakap dengan seorang petani organik di Bali. Dan memutuskan melakukan kerja probono untuk Telapak setahun kemudian, yg juga bertepatan dengan undangan dari sebuah perusahaan di Malaysia.

Dia pernah mengelilingi Lautan Atlantik dengan perahu yachtnya bersama seorang anak laki-lakinya berumur 19 tahun, untuk jangka waktu 8.5 bulan. Mengaku diri sebagai seorang nomaden yg selalu berubah kecuali untuk istri, rumah tempat tinggal, mobil Volvo dan sebuah perahu yacht. (tapi selain itu semua memang apa sih dari kita yg bisa berubah lagi).

Program air beruntung menggunakan kesempatan yg ada. Mengundang seorang Fred untuk memberikan pelatihan tentang bagaimana pengelolaan sebuah projek layaknya dilaksanakan dan bagaimana semestinya sebuah projek bisa merujuk terjadinya sebuah perubahan.

Research shows that running projects and programs is far from easy, especially where organizational and/or cultural change is involved. At the same time, projects are of critical importance to achieve improvement goals. So your organization has every reason in the world to invest in its project management competences, hence this training.

Ada 16 orang yg menandatangani daftar hadir acara training yg diberi judul Advanced Project- and Change Management For superb handling of project mechanics, -people and –politics. Atau lebih enak disingkat menjadi PM/CM, Project Management/Change Management. Beberapa peserta datang dan pergi pada beberapa session. Sisanya bertahan mempertahankan kantuk siang dan kelambanan jalannya proses karena bilingual. Sukurlah Inggar, sang interpreter yg memang dasarnya berwajah Ayu, cukup tabah mengantarkan kita semua ke tingkat pemahaman lebih baik.

The rule is no rule, begitu kata Fred lembut membuka kuliahnya. I’m here for you. Profesional sekali. Dan dia tidak bergeming konsentrasinya walau dalam beberapa session jumlah peserta tinggal 6-8 orang.

MBI kata Hapsoro setengah berbisik. Management by Intuitif, katanya lebih jauh saat Fred menampilkan seperangkat tipe manajemen yg biasa dilaksanakan sebuah perusahaan. Bahasan tentang intuitif vs flexibility menjadi topik hangat diskusi. Sedangkan OBJECTIVES dan DELIVERABLES telah mengantar Vina dengan projek Penguatan CSO di DAS Air Bengkulu mendapat tempat di hati Fred, sebagai seseorang yg terkesan begitu meyakinkan pada saat presentasi. Walau terasa janggal saat hasil Belbinnya dianalisa. Tetapi SCOPE, TIME dan RESOURCES adalah dimensi pertimbangan pokok dalam pelaksanaan suatu inisiatif. Apa yg dilakukan jika Steering Commitee sebagai pemilik projek, kekurangan dana untuk operasional projek? Berdoa, kepala pecah, jual motor berturut-turut jawab Zen, Oiek dan Jalu. Kita menghabiskan energi sampai 80% untuk ACCEPTANCE by stakeholder, daripada untuk DELIVERABLES nya itu sendiri. Bagaimana kondisi di Telapak?

Dia pastikan ‘shoping list’ berisi rangkaian harapan peserta yg ditulis di awal kegiatan terbahas dengan baik. Justru di bagian akhir training, dia malah bersemangat membahas grafik tampilan Belbin masing-masing dari kita. Seseorang dengan sifat SHARPER dipastikan akan terus bersitegang dengan anggota tim lain dengan sifat yg sama. Alangkah baiknya jika di dalam sebuah tim terdapat semua sifat Belbin yg ada itu.

Berlatih dengan mengangkat kasus Pak Cik (Che Guavara) dari Medan tentang kasus pelurusan Sungai Deli dan keterlibatan Departemen Agama dan kasus tanah makam dan mesjid yg digusur. Terperangah dengan perubahan dinamis sebuah rencana saat Andian menceritakan penggusuran PKL di pinggiran Sungai xxx di Banjarbaru. Dengan sebuah perencanaan yg baik, semua perubahan itu bisa diantisipasi.

Tidak ada yg baru kata Jalu. Aku pernah mengikuti kegiatan serupa di Samdhana. Biasa saja imbuhnya. Apa yg membuat training ini berbeda? Tidak ada. Kecuali kita sendiri memberi rasa berbeda dengan berusaha MERUBAH DIRI memperbaiki diri menjadi manusia (baca membuat perencanaan dan strategi kerja) lebih baik. Sebelum akhirnya mampu membuat dan melakukan sebuah strategi CHANGE yg pas.

Berbagai tools yg diajarkan. Program training yg berusaha (dan beberapa manuvernya) diberikan meliputi: The project do’s and dont’s in practice; The project process & its standard deliverables; Projects, portfolio’s and programs; Planning & monitoring projects, controlling their issues & risks; The people in, and around the project; Stakeholder types and their interests, common practical dilemma’s; Project politics; Organizational change management. CD berisi rangkaian power point dan beberapa artikel terkait sudah bisa didapat melalui Boy, si tuan rumah acara.

This is my first time got interact with an NGO in Indonesia. I help Both ENDS to change and I got better view with one of their partners in Indonesia. I got impress with Telapak with just a small office like this. Once I met people than I understand there is something going on here. That’s not easy to impress me since I’ve travelled all around world and contact with so many big companies.

Penutupan ini berkesan dengan hadirnya puisi Thomson Hutasoit tentang Danau Toba yg dibacakan lantang oleh Dewan, sang Che dari ujung Sumatera. Tidak ada satupun yg bisa mengubah idealis kita. Dan tetaplah hidup dengan itu. Temukan saja cara cantik agar sang idealis tidak pernah menyerah tapi kita tetap bisa bertahan hidup.

Letusan Gunung Merapi, Pengungsi dan Warga Tempatan

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 9 Nov 2010 17:32:00 +0700

Erupsi Gunung Merapi mengharuskan seluruh masyarakat yang berada di radius 20 km dari titik letusan harus mengungsi, salah satu jarak aman yang dipilih untuk tempat pengungsian adalah Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo yang jaraknya sekitar 50 Km dari Merapi. Walaupun terkena bencana, tetapi lokasi ini bukan merupakan daerah berbahaya. Itu setidaknya yang di rangkum dalam pemberitaan.

Di Kalibawang tercatat ada sekitar 17 titik pengungsian dengan total pengungsi lebih dari 3 ribu orang, jumlah yang sedikit dibanding dengan pengungsi yang memilih menempati kecamatan lain yang radiusnya 30 - 60 km.

Sepeti biasa hinggar bingar bencana terjadi di awal-awal, karena ini adalah masa heroik. Hanya pemberani dan yang berfisik kuat saja yang mampu menjadi team rescue, hari berganti hari, kejenuhan mulai timbul. Penanganan pengungsi sudah mulai kendor, pengungsi pun sudah mulai jenuh, stress mikirin rumah yang hancur, tanaman kebun yang luluh lantah, ternak yang mati dan trauma serta memandang kosong sambil berpikir bagaimana dia harus memulai kembali.

Hal yang tidak kalah getirnya adalah masyarakat yang menjadi tempatan pengungsian, mereka sebenarnya juga menderita. Di Kalibawang misalnya, 40% lokasi terkena debu vulkanik dengan ketebalan 3-5 cm, walaupun untuk kondisi itu mereka tidak harus mengungsi. Pasca letusan, dimana-mana debu beterbangan menyesakkan dada, “menurut informasi warga, debu-debu ini lebih tajam dibanding dengan pisau, pepohonan mati karena teriris oleh debu tersebut.

Dalam hal debu ini, kondisi para pengungsi masih jauh lebih baik dibanding masyarakat tempatan. Selain dibagikan makanan gratis juga mendapatkan suplay masker dan obat-obatan termasuk obat mata. Namun celaka bagi para penduduk tempatan, mereka seakan dianggap manusia bebas yang masih bisa pergi kemana pun, kenyataannya mereka menderita yang disebabkan oleh debu yang sama. Mau beli masker dan obat mata sudah tidak ada yang jual, semua untuk pengungsi.

Masyarakat Kalibawang dalam kepedihan mata dan sesaknya nafas, mulai mencoba membersihkan debu yang menempel di jalanan. Terutama di jalan raya yang selalu dilalui kendaraan, dengan ketebalan debu 3-5 cm. Bisa dibayangkan repotnya membersihkan debu ini, memang tidak ada pilihan lain daripada terus bermandi debu tiap hari. Masyarakat juga mulai membersihkan potongan kayu-kayu yang tumbang berserakan, agar geliat aktivitas kehidupan segera normal kembali.

Kasihan pengungsi ...kasihan masyarakat tempatan,...

Salam dari Jogja,

Hendaru Djumantoro

West Java Medical Plant Cooperative
Jati Rogo Cooperative
Wana Lestari Menoreh Cooperative
PT Poros Nusantara Utama Groups
Alumni IPB Building 1-st floor
Jl. Raya Pajajaran No 54
Bogor-Indonesia-16143
Telp. +62 251-8393245
Fax. +62 251-8393246
hendaru.djumantoro@gmail.com
www.usadha.blogspot.com

Catatan:
Tulisan ini merupkan versi edit dari email yang dikirim ke milis internal Telapak.

Mendambakan Medan Nan Beradab

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 7 Nov 2010 15:48:00 +0700

Jika Guru Patimpus masih hidup, mungkin beliau akan terperangah menyaksikan perkembangan luar biasa dari “kampoeng” yang dibukanya 420 tahun lalu. Semula hanya dihuni oleh puluhan sanaknya, “kampoeng” itu kini menjadi sebuah negeri seluas lebih kurang 26.510 hektar dan dimukimi lebih dari 2.7 juta jiwa. Di kota ketiga terbesar di Indonesia, dengan moto “Menuju Medan metropolitan yang sejahtera, madani, humanis dan religius” pada masa kini seorang warga mungkin tidak saling kenal dengan tetangga sebelah rumahnya. Dinamika hubungan wargakota hanya dipertemukan lewat pesta hajatan yang diwarnai salaman sekadarnya, obrolan basa-basi serta suguhan makanan bermenu seragam. Perjumpaan lain adalah takziah kematian atau kunjungan seremonial di hari besar keagamaan dengan pola interaksi yang kurang lebih sama. Andai berhalangan dan tidak sempat berkunjung, maka kehadiran cukup digantikan dengan karangan bunga, berikut pilihan kata-kata yang hampir tak ada bedanya.

Peradaban kota dan warganya tentu tak hanya bisa dinilai di lingkungan pemukiman. Bagian kota lainnya, semisal prilaku di jalan raya dan kehidupan sekitar sungai yang membelah kota juga merupakan bagian yang dapat menggambarkan keberadaban kota Medan dan warganya.

Warga Impolitan
Tanpa bermaksud menyederhanakan makna keberadaban, salah satu dinamika warga yang menarik untuk diamati adalah perilaku warga dalam menggunakan jalan raya. Dalam hal ini, kota Medan mempunyai keunikan tersendiri yang tidak ditemukan di kota lainnya. Pada jam-jam sibuk – saat pekerja, pedagang, pelajar pulang dan pergi ke tempat yang dituju – badan jalan dipenuhi berbagai kenderaan. Pada waktu ini, pembagian badan-badan jalan menjadi tidak berguna sama sekali. Trotoar yang semestinya diperuntukkan bagi pejalan kaki, menjadi tempat lintasan tercepat bagi sepeda motor. Pengemudi dengan lincah meliuk-liuk di antara lapak bongkar-pasang pedagang kaki-lima dan sesekali menyerempet tubuh pejalan kaki. Di perampatan, marka atau rambu jalan tak bermakna apa pun. Pengendera yang berniat membelok ke kiri tidak bisa langsung jalan, karena tertahan oleh pengendera lainnya yang berhenti di jalur kiri menanti lampu setopan menyala hijau. Dalam banyak kejadian, lampu setopan tidak berarti apa-apa. Warna merah bagi warga kota Medan bukan tanda harus berhenti. Perempatan jalan menjadi lokasi pengamatan strategis untuk membagi manusia yang menerobos lampu merah atas 4 kategori. Pertama, mereka menerobos karena buta warna (cacat) yang tidak bisa membedakan hijau, kuning dan merah. Kedua, mereka ini adalah manusia berwatak jahat, karena prilaku menerobos lampu merah nyata-nyata membahayakan orang lain dan diri sendiri. Ketiga, mereka adalah warga kota yang benar-benar tolol (bebal) yang tidak pernah mau mengerti bahwa warna merah adalah isyarat kenderaan harus berhenti. Keempat, ini lah kategori orang Medan yang sok jago dan menganggap dirinya paling hebat, untuk itu orang lain harus toleran, takut dan mengalah padanya. Uniknya, keempat kategori tak beradab ini menjangkiti wargakota pada berbagai status sosial (miskin atau kaya), jenjang kepangkatan (prajurit atau perwira), peringkat jabatan (pesuruh atau atasan), serta kadar pemahaman keagamaan (jemaat atau ulama).

Yang lebih mengherankan adalah mengamati kenyataan bahwa institusi pendidikan tak berfungsi efektif membentuk adab wargakota. Keempat kategori manusia tak beradab justeru dengan mudah dilihat di perempatan jalan dekat kampus dan sekolah-sekolah. Dan, badan jalan di sekitar kampus dan sekolah menjadi tempat parkir panjang yang mengundang kemacetan. Di halaman sekolah dasar dan menengah, berjejer kenderaan bermotor siswa. Mustahil bila ditinjau dari usianya, para siswa ini berhak mendapatkan izin mengemudi (SIM). Para guru dan peraturan sekolah ternyata tidak melarang pelanggaran aturan ini. Para siswa agaknya hanya dimotivasi untuk mempertinggi Indeks Prestasi (IP) dan Nilai Ebtanas Murni (NEM). Bukan didorong menjadi wargakota yang beradab. Anehnya, dalam usia yang belum layak ini banyak pula siswa yang mengantongi SIM. Keteledoran polisi – yang disengaja ini - tentu berkontribusi signifikan bagi munculnya prilaku warga yang impolitan, yakni warga yang berpendidikan namun tidak “polite”, tidak santun, atau tidak beradab. Selain itu, menarik juga mencari jawab mengapa polisi lalu lintas dan petugas dinas perhubungan tidak bekerja efektif ketika membiarkan truk sarat muatan menghancurkan jalanan kota dan membenarkan beberapa warga kota menutup jalan raya seenaknya demi hajatan bersifat sangat personal namun merugikan banyak warga lainnya. Semua prilaku di atas mencerminkan ketidakberadaban wargakota.

Produsen Polutan
Salah satu alasan klasik dan rasional dalam menanggapi kota yang tidak tertata baik adalah meningkatnya populasi warga yang menuntut penyediaan sumber-sumber layanan dalam batas yang tak terpuaskan. Dalam perspektif ekologi, penyediaan sumber layanan berimplikasi pada rusaknya sumberdaya alam dan tercemarnya lingkungan hidup. Implikasi ini dapat pula ditemukan di kota Medan. Panel indikator pencemaran udara berharga mahal – namun berusia pendek – menunjukkan kualitas cemaran udara yang mengancam kesehatan wargakota. Di dalam kota, sebagian besar cemaran ini dihasilkan dari emisi kenderaan bermotor yang bersileweran memadati ruas-ruas jalan. Dalam konteks ini, wargakota pengguna kenderaan menjadi produsen cemaran (polutan). Produsen polutan ini terus bertambah dari waktu ke waktu dan sungguh menarik jika dikaitkan dengan maraknya bisnis aneka otomotif dengan cara kredit (hutang). Boleh jadi, meningkatnya jumlah sumber-sumber pencemar (kenderaan bermotor) berbanding lurus dengan berkembangnya budaya hutang di kalangan warga. Merebaknya budaya hutang membuka peluang bagi terbentuknya kebohongan, penipuan, dan jalan pintas mengambil keputusan untuk mendinamisir kehidupan yang enak dan nyaman. Andai demikian, maka kredit kenderaan lalu memproduksi polutan selanjutnya melangar aturan lalu lintas adalah rentetan prilaku tak beradab dari wargakota.

Bagian lain yang dapat menunjukkan keberadaban kota Medan dari segi memproduksi polutan adalah lingkungan sekitar sungai. Badan sungai menjadi saluran akhir pembuangan limbah domestik, pasar, hotel, rumah sakit, industri dan perkantoran. Tepian sungai menjadi tempat mandi dan cuci, sekaligus menjadi jamban terpanjang sembari mempertontonkan aurat. Menyikapi ketidakberadaban ini, para pemimpin kota menuntut partisipasi aktif masyarakat untuk mengatasinya. Namun, para penuntut ini tidak mawas diri karena prilaku wargakota sesungguhnya meniru prilaku pemimpinnya. Pemimpin beradab akan menghasilkan wargakota yang beradab pula, begitu pula sebaliknya. Para pemimpin kota semestinya mengetahui bahwa aturan negara tidak membolehkan mendirikan bangunan – termasuk pemukiman – pada batas tertentu di bantaran sungai. Dan, pelanggaran aturan – sebagai wujud ketidakberadaban – memperlakukan ekosistem sungai sesungguhnya telah dipertontonkan sejak lama oleh para pemimpin kota. Kantor walikota, gedung wakil-wakil rakyat yang terhormat, pusat belanja orang berduit, rumah sakit bertarif mahal, perkantoran warga berpendidikan, hotel mewah berbintang, industri penghasil kebutuhan warga dan lain sebagainya - semuanya berpotensi sebagai produsen polutan yang mencemari sungai - ternyata dibangun di bantaran sungai. Kebijakan dan keputusan merealisasikan ini adalah hasil persekongkolan para pemimpin. Para pemimpin kota telah bersubahat mempertontonkan kebijakan dan keputusan yang amat mudah dimengerti sebagai pelanggaran aturan. Oleh karena itu, adalah kurang beradab untuk serta merta menyalahkan wargakota melalui ungkapan perlunya partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan masalah penataan bantaran sungai dan pencemarannya. Masyarakat justeru hanya meniru tingkah polah pemimpinnya – melanggar aturan - dengan kadar yang sesuai dengan kemampuannya.

Bukan Impian
Medan nan beradab memang bukan visi spesifik para pemimpin kota, namun wargakota yang waras sudah pasti mendambakannya. Setelah berusia 420 tahun, sudah selayaknya kota Medan menjadi tempat yang nyaman untuk dimukimi, aman untuk berusaha, dan tenang untuk belajar. Untuk mencapai keadaan ideal itu, diperlukan struktur ekonomi yang mengarah pada penggerusan sumber-sumberdaya alam dan energi. Upaya ini pasti berakibat pada kerusakan sumberdaya alam dan tercemarnya lingkungan hidup. Selain itu, struktur sosial menghendaki kenyamanan yang berorientasi pada perlindungan privasi dan menonjolkan prestise. Gaya hidup seperti ini akan menjauhkan diri dari pergaulan sosial yang intens. Dengan gaya hidup seperti ini maka kepedulian pada orang lain, kepekaan pada persoalan bersama serta penghargaan pada prestasi dan kerja keras tidak menjadi bagian keseharian warga. Potensi penyumbang ketidaberadaban itu memerlukan perubahan radikal, yang dapat merombak orientasi dan gaya hidup masyarakat. Perobahan ke arah itu bukan lah impian, karena konsisten terhadap aturan dan serius menegakkannya merupakan peluang untuk mewujudkan dambaan. Disiplin berkendera di jalan-jalan protokol adalah contoh terbaik dalam skala kecil tentang Medan nan beradab. Karena itu, replikasi hal ini pada berbagai tempat di kota Medan bukan lah sesuatu yang utopia. Kunci penting bagi perubahan orientasi dan gaya hidup wargakota, terletak pada keyakinan, kehendak dan kelakuan para pemimpin. Mereka lah lokomotif perubahan yang membawa gerbong lain ke arah Medan nan beradab. Jika tidak, maka hukum suksesi - baik alami mau pun rekayasa -akan berlaku. Kepadatan populasi, penyesuaian, persaingan, pertikaian, kekacauan, penghancuran, penataan ulang dengan ongkos teramat besar menjadi proses yang niscaya. Korban pertama adalah lapisan wargakota yang rentan dan tak berdaya. Mengorbankan mereka adalah tindakan biadab. Dirgahayu 420 tahun kota Medan.

Fachrurrazi “Rajidt” Ch. Malley
(Penulis adalah pengemar kegiatan di alam bebas, domisili di Medan).

Wasior, Mentawai, dan Merapi

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 27 Oct 2010 20:10:00 +0700

Update:
Data dampak Tsunami di Mentawai
Lihat data atau unduh (pdf): Update Jumat 29 Oktober 2010 pukul 18.30

SMS untuk Gerakan Penyelamatan Kawasan Hutan Jati dari Praktek Pembalakan Liar

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 22 Sep 2010 22:54:00 +0700

Kawan-kawan yang baik dimana pun berada,

Pada sore ini kami menerima email yang berisi ajakan dari Anggota Telapak, Moammar Khadafi yang berada di Pulau Muna. Walau pun kita tidak berada di tempat, menyaksikan langsung kejadian yang berlangsung dengan kasat mata, kita percaya sepenuhnya bahwa informasi ini benar adanya. Berikut ini email dan info terkait ajakan tersebut:

Kawan2

Selamatkan hutan jati kami.....selamatkan warisan leluhur kami..... selamatkan mata air kami.....

Mewakili suara kawan2 lain yang sedang prihatin dengan praktek penghancuran hutan jati, saya mengajak, memohon, minta dukungan kawan2 diseluruh pelosok negeri, tekanan via SMS kepada pihak berwenang terutama aparat polisi yang sedang jadi penonton praktek kejahatan kehutanan (illegal logging kayu jati) di daerah kami, aparat polisi melakukan pembiaran atas tindakan kejahatan yang terjadi didepan mata mereka. Caranya, kirimkan pesan singkat (SMS) kepada kepada Sdr. Kapolres Muna (AKBP Rahmat Pamuji) di nomor 081245951991. Smoga tekanan dari banyak pihak dari seluruh Indonesia bisa mengusik hati aparat penegak hukum untuk bertindak, atau bahkan bisa menjadi semangat/amunisi bagi aparat polisi yang sedang lesu untuk menghentikan kejahatan kehutanan di daerah kami....

Salam
Kadhafi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sebagai informasi tambahan, berikut kami sampaikan catatan singkat masalah mendasari permintaan dukungan diatas :

Pembabatan huhan jati pada kawasan hutan jati di Kabupaten Muna (Sulawesi Tenggara) makin tidak terkendali. Seperti ada niat jahat terselubung dari para pelaku illegal logging untuk memusnahkan tegakan hutan jati di daerah ini. Selama 10 tahun rezim Radwan BAe berkuasa di Kabupaten Muna, selama itu pula praktek penebangan liar dalam kawasan hutan makin meluas dan terang-terangan, tidak ada lagi rasa takut...Pada detik-detik pergantian Bupati Muna (sebulan yang lalu), aktivitas penebangan di setiap kawasan hutan jati yang masih tersisa berjalan aman dan terkendali. Kawasan hutan di Labasa kini jadi lapangan sepakbola, bersih, tidak ada tunggak yg tersisa. Kawasan hutan jadi di Wakuru yang letaknya persis bersebrangan dengan kantor Polsek Tongkuno, 1 minggu lagi akan mengalami nasib sama, tegakan pohon jati kelas satu hanya tersisa satu-dua pohon, berjejer tak beraturan berjarak hanya sekitar 10 meter dari bibir jalan protokol (jalan propinsi).

Mengerikan, memilukan...mungkin juga membuat darah mendidih alias marah...melihat keadaan Kawasan hutan Warangga saat ini, penebangan liar kayu jati sudah dilakukan secara terang-terangan. Sekedar informasi bahwa kawasan hutan Warangga merupakan daerah penyangga utama mata air Jompi). Kawasan hutan Warangga juga sebagai salah satu - dari dua areal hutan jati yang tersisa di Kab. Muna saat ini, kawasan hutan jati yang satu lagi ada di Kecamatan Napabalano yaitu Cagar Alam Napabalano), Tinggal menunggu waktu, bahkan dalam hitungan jam, Kawasan hutan Warangga akan segera berubah menjadi kawasan ladang ilalang. Titik atau posisi kawasan hutan Warangga persis berada dipinggir kota, merupakan garis batas pemisah antara kota Raha dengan hutan. Kalau ini bisa dianggap kelakar, bisa juga dianggap serius bahwa Kawasan hutan Warangga sepertinya bertetangga dengan kantor Polres Muna.

Masih dalam kawasan hutan Warangga, tegakan pohon jati yang berdiri kokoh di depan SMU 2 Raha satu per satu telah dicicil....direbahkan dengan alat tradisional (kampak), Sepanjang jalan sebelah kiri dari kuburan (fabrik kapuk) sampai di simpang tiga kampung Watuputih bergeletakan dedaunan dan ranting-ranting kayu jati yang masih basah, baru saja ditebang. Kelihatannya penebang liar sudah beroperasi masuk sejauh 20 meter kearah jantung hutan.

Siang malam, mobil truk lalu lalang di jalan Warangga menuju Watuputih dan sebaliknya, ada yang bermuatan kayu jati log lada juga yang berkeliaran mencari muatan. Terlihat juga mobil truk pengangkut sampah dengan warna khas (kuning) berplat merah sesekali terlihat dimanfaatkan mengangkut kayu jati log ukuran 2 meter (istilahnya kayu "Bebas Hati"). Mobil-mobil pengangkut sampah itu star dari dalam kota Raha menuju keatas (Watuputih), tetapi tidak sampai di TPA, muatan sampah ditumpah di pinggir jalan disepanjang jalur kuburan-watuputih, jadilah daerah itu sebagai TPA alternatif, akibatnya sepanjang jalur "warangga" tercium bau busuk sampah yang menyengat hidung...menyebar kemana-mana bahkan sampai ke kota.

Tanpa harus panjang lebar, pertanyaan paling mendasar yang sering muncul dalam obrolan warga adalah, KEMANA aparat penjaga hutan (Polhut), KEMANA pula aparat hukum (Polri). Adakah 2 jenis polisi ini menadi bagian dari para penebang liar??? Entah menjadi backing, atau menjadi pelaku illegal logging....Yang jelas sampai sekarang mereka masih buta melihat praktek kejahatan kehutanan tersebut.

Lihat Peta dengan ukuran lebih besar

Berikut merupakan salah satu video yang dibuat Gekko Studio di Pulau Muna.
Kami harapkan dari film pendek ini, kita dapat mengetahui gambaran alam dari Pulau Muna.

Wakumoro - Oase on Muna
Uploaded by gekkostudio. - Watch feature films and entire TV shows.

Hayo, mari kita dukung sepenuhnya ajakan ini dengan menekan HP dan alat komunikasi kesayangan kita untuk kelestarian alam, lingkungan dan peradaban yang lebih baik.

Negara Demokrasi atau Negara Korporatokrasi

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 7 Sep 2010 21:34:00 +0700

Kawan-kawan pen-Telapak,

Artikel ini memang menarik dan mampu menunjukkan bahwa sertifikasi “hijau” ini memang instrument pasar yang dibangun dari kecenderungan konsumen yang peduli issu lingkungan. Kalau sebelumnya proteksionisme dibangun atas dasar “kedaulatan Negara” maka proteksionisme sudah jauh berubah, karena dasarnya adalah aspirasi konsumen! Kepemimpinan Negara secara perlahan tapi pasti sudah “dikudeta” oleh kepemimpinan pasar global yang dipandu/diarahkan/dikendalikan oleh WTO dan ditopang oleh lembaga-lembaga kuangan internasional. Mereka inilah, diperkuat dengan LSM-LSM internasional (yang dapat uang dari para pelaku pasar global), yang terus menerus menangkap, menerjemahkan (menginterpresikan) dan menggaungkan aspirasi konsumen global.

Di tengah-tengah kepemimpinan pasar global yang dikendalikan Negara-negara Industri penghisap dan terus mengeruk kekayaan Negara-negara berkembang ini, dimana kah Indonesia berada, di manakah LSM nasional seperti Perkumpulan Telapak, dimana ORMAS seperti AMAN? Negara-negara berkembang kehilangan vitalitasnya sebagai Negara. Negara-negara ini berubah dari Negara demokrasi yang dicita-citakan menjadi Negara Korporatokrasi.

Coba simak cerita Kompas hari ini terkait rencana Yayasan BOS yang mau mengelola sebagian areal konsesi yang saat ini ijin usahanya dipegang oleh 2 perusahaan HPH sebagai lokasi pelepasliaran orang utan. Di berita ini disebutkan bahwa Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan setuju dan sangat mendukung rencana ini tapi tidak bisa berbuat apa-apa kecuali berharap kemurahan hati dari 2 perusahaan ini untuk mengijinkan sebagian alreal hutannya dibolehkan menjadi areal pelepasliaran orang utan.

Pengalaman yang sama juga pernah terjadi dengan MS Kaban ketika menjadi Menteri Kehutanan berkunjung ke Sungai Utik untuk menyerahkan sertifikat SFM LEI ke Masyarakat Adat. Dia berjanji untuk memberikan pengakuan hukum untuk hutan adat Sungai Utik yang sudah masuk di areal konsesi HPH. Apa daya…sampai turun dari kursi Menhut dan digantikan dengan Menhut yang baru, pengakuan hukum tidak terjadi. Menteri Kehutanan tidak berkutik dengan perusahaan HPH yang sudah memegang ijin konsesi! Inilah Negara korporatokrasi yang saya maksudkan! Negara takut pada korporasi, bukan takut pada rakyat yang seharusnya dilindungi sesuai amanat konstitusi.

Kalau dalam situasi demikian kita mau bicara tentang Perkumpulan Telapak, apakah memang masih relevan? Apakah memang Telapak sebagai organisasi gerakan untuk keadilan social-ekologis masih layak dan relevan untuk mengambil kepemimpinan? Membangun kemandirian? Prakarsa kemandirian apa saja yang sudah kita tularkan di kalangan rakyat Indonesia? Gerakan comlog? Gerakan comfish? Gerakan koperasi? Dimana kah semua itu bisa kita temukan di antara riuh rendahnya kita menggaungkan retorika trisakti Soekarno yang sudah disesuaikan ini: “berdaulat secara politik, Mandiri secara ekonomi, bermartabat secara budaya?

Indonesia membutuhkan kepemimpinan gerakan social-ekologis di tengah-tengan meredupnya kepemimpinan Negara di tangan SBY. Ayoooo Telapak gelorakan semangat perjuanganmu, tunjukkan kepemimpinanmu! Rebut kembali Indonesia yang hilang!

Selamat berpuasa bagi yang kawan yang sedang berpuasa…

Salam,
Abdon

Kami Tidak Minta Lebih dan Kami Tidak Mau Kurang

Pernyataan MS Kaban terkait keberadaan Sui Utik ketika masih menjabat sebagai Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

Artikel yang dimaksud dalam tulisan di atas adalah:

PELANGGARAN WTO
Produk Negara Berkembang Diserang
Kompas - Senin, 30 Agustus 2010 | 03:47 WIB

Pada 2008 lalu lewat harian Washington Post, Richard Holbrooke, Utusan Khusus AS untuk Afganistan, menyempatkan diri mengkritik sikap Indonesia, yang sempat menolak Indonesia memberikan sampel virus flu burung. Sampel itu akhirnya diserahkan dan menjadi salah satu sumber pembuatan vaksin yang dipatenkan korporasi non-Indonesia.

Pada 5 Juli 2010 The New York Times memberitakan kecaman Greenpeace soal perusakan hutan oleh sebuah perusahaan Indonesia. Greenpeace pun meminta agar Wal-Mart, Hewlett-Packard, Carrefour, dan KFC memboikot produk kertas asal Indonesia itu.

Dua harian bergensi AS sempat memberikan perhatian untuk hal yang mengusik kedaulatan pembangunan. Harian tersebut abai soal pertambangan Indonesia, yang 80 persen dikuasai AS.

Mengapa pula Indonesia tidak berani bersikap seperti China, India, dan Rusia yang berani melawan bahkan menggugat NGO? Takut dianggap musuh oleh pendukung neoliberalisme yang sedang menancapkan proteksionisme hijau? Proteksi hijau ini ditegaskan James M Roberts dari Heritage Foundation, AS.

Ian Lifshitz, seorang kolumnis AS, menulis bahwa hal itu tidak juga terlepas dari semakin ketatnya persaingan global untuk bisnis hasil sektor pertanian dan produk-produk kehutanan. Dan, bukan rahasia lagi bahwa NGO itu mendapatkan pendanaan dari sejumlah korporasi.

Mengapa Greenpeace, seperti diberitakan di situs Greenpeace, telah mencapai kesepakatan dengan perusahaan sejenis dari Kanada? Kesepakatan itu, antara lain, mencakup juga penghentian kampanye ”jangan beli produk” buatan Kanada itu?

Bukan itu saja, sejumlah non-governmental organization (NGO) internasional juga menuduh perusahaan penghasil minyak sawit merusak hutan dan spesies berbahaya. Padahal, kontras dengan tuduhan itu, minyak sawit ramah lingkungan, mengonsumsi energi lebih sedikit, menggunakan sedikit lahan, pupuk dan pestisida lebih sedikit, dan menghasilkan minyak per hektar lebih baik daripada minyak sayuran.

Namun, kampanye yang juga dibiayai Eropa tetap gencar untuk menghentikan pengembangan produksi hutan, minyak sawit, dan produk lainnya. Ini akan menghentikan penciptaan lapangan kerja, peningkatan standar hidup, dan pengurangan kemiskinan di negara yang oleh NGO minta dilindungi.

Aturan korporasi menonjol

Pakar produk kehutanan Badan Organisasi Pangan Dunia (FAO), IJ Burke, mengatakan, sebenarnya banyak negara dan perusahaan, termasuk Indonesia, yang mencoba mengembangkan produk kehutanan dengan berlandaskan pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi, hal itu sering diabaikan.

Aneka bentuk penghambatan produk pertanian dan kehutanan asal negara berkembang telah menjadi perhatian para pengamat perdagangan internasional. Ini hampir luput dari perhatian media.

Dalam artikelnya berjudul ”Institutional Emergence in an Era of Globalization: The Rise of Transnational Private Regulation of Labor and Environmental Conditions”, Tim Bartley dari Indiana University, Bloomington, AS, menuturkan bahwa kini makin banyak peraturan pasar yang didorong inisiatif korporasi dan bukan oleh pemerintahan, misalnya lewat WTO.

B Cabarle, Ketua Forest Stewardship Council (FSC); dan A Ramos De Freitas, pejabat keuangan FSC, juga meluncurkan artikel berjudul ”Timber certification and the pursuit of credible claims”.

Mereka berdua mengatakan, perhatian dunia makin terfokus pada isu perusakan hutan. Wujud dari perhatian itu, muncullah sertifikasi atas produk asal negara berkembang untuk menjamin produk itu bukan hasil perusakan hutan. Persoalannya, bermunculan aneka sertifikasi yang ditentukan tanpa mengindahkan suara negara berkembang. Di Inggris saja, minimal ada 600 jenis sertifikasi.

”Produk apa yang harus mendapatkan sertifikasi dan siapa yang menyusun sertifikasi,” demikian Cabarle dan Freitas. ”Keperluan untuk harmonisasi program sertifikasi secara internasional adalah tuntutan yang mendesak,” kata mereka.

Janji Komite Perdagangan dan Lingkungan WTO sejak 1995 adalah mengatasi segala persoalan terkait peraturan perdagangan terkait isu lingkungan. Hingga kini tidak ada harmonisasi internasional soal sertifikasi itu. Hal inilah yang membuat negara berkembang sangat curiga, negara maju hanya ingin memaksa pembukaan pasar negara berkembang, tetapi enggan membuka pasarnya. (MON)

Perjalanan Tim CDP IWRM NA Makasar - Palopo, Januari 2009 - Juli 2010

noreply@blogger.com (Rita) — Wed, 4 Aug 2010 15:08:00 +0700

Waktu tempuh perjalanan darat Makasar-Palopo antara 8-15 jam. Perjalanan dengan bis malam adalah pilihan yg paling disukai banyak orang. Tim CDP ini sendiri memilih untuk mengkombinasikan dua moda transportasi yg ada.

Untuk jalur pergi ke Palopo, kami biasa menggunakan mobil kijang sewaan dan memilih melakukan perjalanan di siang hari sehingga bisa melihat pemandangan yg ada. Kami juga biasa menggunakan waktu yg ada untuk saling berbagi cerita. Harga sewa mobil sewaan bervariasi antara Rp800.000 – Rp1.200.000, sudah termasuk supir dan bahan bakar.

Beberapa kabupaten yg kami lalui adalah 1) Kabupaten Maros, 2) Pangkeb (Pangkajene Kepulauan), 3) Barru, 4) Pare-pare, 5) Sidrap (Sidendreng Rapang), 6) Wajo dan 7) Luwu.

Kami menyaksikan dan merasakan bagaimana perbaikan jalan Trans Sulawesi ini dikerjakan sejak awal kunjungan kami ke Palopo di awal tahun 2009. Ekstra hati-hati bagi pengendara sepeda motor karena di beberapa ruas jalan tidak cukup rambu saat pembangunan jalan ceker ayam dilakukan.

Hal yg menarik lainnya dengan perjalanan di siang hari adalah bisa menikmati kuliner sepanjang jalan. Yg paling favorit untuk menu makan siang adalah berbagai jenis ikan laut bakar dan coto makasar. Pada perjalanan pertama kami ke Palopo, Januari 2009, kami sempatkan berhenti di titik pantai dimana banyak barang dan serpihan Adam Air ditemukan (lihat poto). Ada juga sejenis kue ketan berasa manis, disebut ‘dange’, dijual sepanjang jalan lepas Maros. Ketika dahaga mulai menerpa karena panas terik Pulau Celebes, kita disuguhi oleh Buah Jeruk Bali baik yg berwarna merah atau putih yg dijual sepanjang Pangkeb. Ada juga sejenis nangka, Tarra nama lokalnya (lihat gambar).

Semua perjalanan dari Palopo, kami memilih menggunakan Bis Malam Bintang Prima. Harga tiket bis malam bervariasi antara Rp90.000 – Rp130.000/kursi, tergantung jenis suspensi bis. Kondisi bis lumayan nyaman, dengan kursi 2 di kiri dan 2 di kanan (lihat gambar). Biasanya kami menggunakan waktu dengan beristirahat di bis malam terutama setelah seminggu melakukan pertemuan dan diskusi. Bis akan tiba pagi hari di Kota Makasar, biasanya kita langsung minta untuk diturunkan di Bandara Hasanudin untuk kembali ke rumah masing-masing dengan penerbangan pagi.

Link terkait:
http://www.air.telapak.org

Palopo dan Tim Telapak CDP IWRM NA

noreply@blogger.com (Rita) — Wed, 4 Aug 2010 10:56:00 +0700

Tim Telapak CDP IWRM NA (Capacity Development Project on Negotiated Approach to Integrated Water Resource Management) yg kemudian lebih sering disebut Tim CDP sudah melakukan perjalanan ke Palopo sebanyak 5 kali. Dalam tahun 2009 saja, tim ini melakukan 4 kali perjalanan, yaitu Pertemuan Palopo 1 di Bulan Januari 2009, Pertemuan Palopo 2 di Bulan May 2009, Pertemuan Palopo 2A di Bulan Agustus 2009 dan Pertemuan Palopo 3 di Bulan Desember 2009. Pertemuan Palopo 4 dilakukan pada Bulan Juli 2010 yg dihadiri lengkap oleh semua peserta kelompok belajar.

Anggota Tim CDP terdiri dari Oka Andriansyah (anggota) dari Yayasan Ulayat Bengkulu, Hisma Kahman (anggota) dari Perkumpulan Bumi Sawerigading dan Rita Mustikasari (ketua) dari Telapak. Rekan Deni Boy Mochran dari Telapak yg bergabung ke dalam Tim CDP dalam Pertemuan Palopo 3, Desember 2009. Rekan kerja lain yg aktif hadir adalah Bob Purba dari Telapak untuk posisinya sebagai anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional dan Sirajuddin dari AMAN Sulsel untuk posisinya sebagai anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Kelompok ini juga memiliki dua orang penasihat yaitu Rob Koudstaal seorang ahli IWRM dan Wil Burghoon seorang antropolog.

Di setiap pertemuan CDP, semua peserta tim belajar ini akan hadir dan mempresentasikan kemajuan yg sudah didapat dan memperbaiki capaian apa lagi yg bisa dibuat. Inisiatif untuk melibatkan publik ke dalam pengelolaan air di Indonesia memerlukan dukungan semua pihak. Pada Pertemuan Bulan Agustus 2009 saja, anggota Tim CDP tidak semuanya hadir di Palopo, hanya Oka dan Bob. Hal ini terjadi karena salah satu anggota tim mengalami sakit sehingga memerlukan waktu untuk mengubah waktu pertemuan. Setiap perubahan itu mencerminkan fleksibilitas perubahan kondisi sesungguhnya ketika kita merecanakan sebuah intervensi.

Mikro Hidro, Kaliandra dan Telapak

noreply@blogger.com (Christian Bob Poerba) — Tue, 3 Aug 2010 20:36:00 +0700

Selalu ada rencana kedua bila rencana awal tidak mendapatkan inspirasi. Tulisan kecil ini juga mencerminkan keadaan di atas ketika mengikuti pertemuan para mitra Ford di wilayah ekowisata Yayasan Kaliandra Sejati, di kaki gunung Arjuna – kabupaten Pasuruan di Jawa Timur. Sekilas tentang Kaliandara bahwa yayasan ini diinisiasi dan dirikan oleh seorang pengusaha orang Jawa Timur yang merasa terpanggil untuk mengembangkan sebuah usaha yang sekaligus dapat berkontribusi untuk melestarikan lingkungan dan memberdayakan masyakarat sekitar. Usaha tersebut dikemas secara apik melalui paket-paket ekowisata, pertanian organik, serta kegiatan penggalian dan pelatihan untuk budaya-budaya lokal.

Yang aku katakan adanya inspirasi kedua itu adalah berkisar kunjungan ke kelompok masyarakat yang tergabung pada Paguyupan Kalimaron yang mengelola usaha PLTMH (pembangkit listrik tenaga mikro hidro) Wotlemah, yang difasilitasi oleh PPLH Seloliman dengan dukungan GEF. Disebut usaha, karena paguyupan sudah melakukan transaksi jual-beli arus listrik dari mikro hidro yang mereka bangun kepada PLN. Harganya saat ini masih lebih rendah dari harga TLD-nya PLN, tapi (mungkin) lumayanlah sekitar Rp. 7 juta per bulan. Dengan kekuatan 45 kWh, mikro hidro paguyupan juga masih sanggup menyalurkan arusnya kepada masyarakat yang selama ini belum terjangkau oleh infrastrukur listrik PLN di dusun Balekawang dan Biting, di kecamatan Trawas, Mojokerto, Jawa Timur. Belum lagi ada dua buah industri rumah tangga di masyarakat telah mendapatkan manfaat dari keberadaan mikro hidro ini.

Agar PLTMH mampu berfungsi sepanjang tahun, setidaknya daerah tangkapan air di hulu harus dipertahankan seluas 30 kilometer persegi. Dengan demikian maka artinya sangat penting menjaga kelestarian hutan di kawasan hulu sehingga tidak terjadi penebangan hutan ataupun penggundulan vegetasi.

Bila berpatokan dengan aturan Peraturan Menteri ESDM no 31/2009 maka pemerintah menetapkan harga pembelian tenaga listrik dari energi terbarukan sebesar Rp. 656 per kWh x F bila terkoneksi pada sumber tegangan menengah dan Rp. 1.004 x F untuk sumber tegangan rendah. Faktor F merupakan insentif yang disesuaikan dengan lokasi pembelian listrik oleh PLN untuk wilayah Jawa dan Bali dari BUMN, BUMD maupun kelompok masyarakat. Artinya pendapatan paguyupan masih di bawah harga yang diatur dalam kebijakan yang berlaku. Dari obrolanku dengan anggota paguyupan, bahwa paguyupan sedang melakukan negosisasi kembali dengan PLN untuk menaikkan harga beli, sedangkan prosesnya masih berlangsung dan belum tuntas untuk menemukan kata sepakat.

Ada hal menarik bila menggali kembali proses awal ketika membangun inisiatif ini. Karena di situlah mulai terjadi proses-proses negosiasi antar pihak. Antar PPLH dengan paguyupan, antar anggota paguyupan yang juga sebagai pengguna air irigasi, paguyupan dengan pemerintah maupun antara paguyupan dengan PLN. Cerita yang kutangkap bahwa pada awal pembangunan mikro hidro, inisiatif ini telah menghadapi persoalan terkait pembagian jatah air irigasi. Karena adanya rencana ini maka sebagian air akan dialirkan untuk menghidupkan turbin. Jelas kondisi ini ditentang oleh para anggota yang memiliki mata pencaharian sebagai petani. Tapi mungkin itulah pentingnya bernegosiasi, bila dilakukan secara terbuka dengan memiliki kesamaan tujuan, apalagi untuk hajat hidup orang banyak maka biasanya akan dibantukan untuk menemukan jalan terbaiknya.

Apakah ini merupakan bentuk-bentuk memerdekakan masyarakat atas pengelolan sumber daya alamnya, khususnya sumber daya air? Atau bentuk-bentuk yang perlu ditempuh untuk menuju kemandirian ekonomi dan kemandirian energi bagi bangsa ini?? Mungkin….hanya waktu dan orang-orang yang peduli yang bisa membuktikannya. Nah satu lagi….bila mau bernegosiasi, cerita di atas bisa menjadi salah satu inspirasi bagi kawan-kawan di Telapak untuk mulai mengimplentasikannya.

Sumber: perjalanan pribadi dan beberapa artikel media

Jangan jadi "bintang jatuh"

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 22 Jul 2010 00:30:00 +0700

Onte maju ke atas panggung penganugerahan Liputan 6 SCTV Award tempo hari. Onte berhasil mendapat penghargaan ini berkat kerja kerasnya membangun hutan bersama masyarakat petani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.

Ia diberi waktu untuk mengatakan sepatah-dua patah kata setelah menerima trophy. Onte lalu bercerita tentang percakapannya dengan seorang bapak petani saat ia pertama kali datang di Konawe Selatan. Sang petani mengatakan soal indahnya melihat bintang di sana. Bintang2 dapat dilihat dengan mudah di desa, bukan di kota. Karena desa lebih gelap (minim cahaya) dibandingkan kota. Sebuah logika biasa memang. Namun bagi Onte hal ini jadi luar biasa dalam maknanya. Karena bapak itu lalu mengatakan, “Kalau ingin jadi bintang, maka sekarang lah saat yang tepat. Ketika Indonesia masih gelap!”

Roman muka Onte tiba-tiba berubah. Ia mencoba meneruskan kata-katanya dengan ucapan terima kasih, termasuk pada para petani. Namun air mata terlihat memenuhi kelopak mata Onte. Kata2nya tersedak karena rasa haru yang dalam.

Menyaksikan kejadian ini membuat degup jantung saya berdebar. Saya terbawa emosi rasa haru. Sebuah perasaan yang aneh karena saya bukanlah Onte. Saya hanya datang untuk melihat kejadian itu. Kenapa saya harus ikut terharu? Rasa haru ini semakin terasa menjadi2 saat setelah itu Fadli dan Piyu dari band Padi tampil ke depan. Mereka membawakan lagu terkenal yang penuh makna berjudul Kasih Tak Sampai. Ada bait2 yang begitu menggetarkan rasa di sana …. “tetaplah menjadi bintang di langiiit ….”

Tak perlu disangkal lagi, saya memang terharu. Rasa hati saya bercampur aduk antara rasa bangga sekaligus juga khawatir. Saya bangga karena penghargaan ini tak hanya jadi kebanggaan bagi Onte, namun juga Telapak. Teringat beberapa penghargaan yang diterima oleh teman2 di Telapak. Alangkah banyaknya ...!!

Tapi saya juga khawatir. Saya khawatir bila Telapak pada akhirnya cuma menjadi “bintang jatuh”. Dan ia jatuh karena tidak mampu menjaga dan merawat kepercayaan serta harapan orang banyak. Jangan … jangan seperti itu … saya tak menginginkannya.

Dalam hati saya berucap, “Ya Tuhan … kuatkanlah kami di Telapak. Agar bintang-bintang yang indah ini tidak jatuh ke bumi atau tenggelam di laut. Beri kami jalan dan kemudahan untuk membuat perubahan di Indonesia ini. Sebuah perubahan yang memberi keadilan bagi manusia dan alam ini”.

gambar di atas hanya illustrasi yang diunduh dari laman ini.