Afrianto Daud: The Learning Teacher

Eksistensi Guru di Era Kecerdasan Buatan

2023-11-25T21:31:00.004+11:00

Oleh: Afrianto Daud

(Associate Professor, Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Riau)

Guru adalah profesi tertua di dunia. Dia adalah ibu dari segala pekerjaan. Profesi lain seperti dokter, pengacara, insinyur, akuntan dan banyak lagi yang lain tidak akan pernah ada tanpa keberadaan guru. Walau guru adalah profesi yang jasanya sering dibalas tak setimpal, merekalah yang sesungguhnya berperan penting memastikan bahwa peradaban terus berlangsung dari satu generasi ke genarasi berikutnya. Merekalah pahlawan di balik rancang bangun kemajuan setiap bangsa di sepanjang empat ribu tahun lebih umur peradaban manusia.

Sekalipun posisi guru akan tetap ada saat ini dan di masa depan, eksistensi guru sesungguhnya sedang mengalami ancaman dan tantangan baru. Tantangan eksistensial guru terutama terjadi di era teknologi digital sebagai bagian dari revolusi industri 4.0, yang secara massif mentransformasi banyak sektor kehidupan, termasuk sektor pendidikan. Jika dulu guru dianggap sebagai sumber satu-satunya pengetahuan, saat ini sumber pengetahuan menjadi sangat beragam. Siswa, misalnya, dengan mudah memperoleh informasi dan pengetahuan dari berbagai macam platform digital, seperti dengan cara bertanya melalui banyak search engine di internet, website, media sosial, dan platform online lainnya.

Tidak hanya massifnya berbagai platform pembelajaran online, belakangan juga muncul fenomena artificial intelligence/ AI (kecerdasan buatan). Ada banyak sekali AI saat ini yang siap membantu manusia, termasuk menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan manusia. Seorang siswa dengan mudah bertanya kepada ChatGPT, misalnya, jika ingin tahu jawaban tentang sebuah topik. Tidak seperti guru manusia yang tak selalu bisa diakses siswa, AI seperti ChatGPT siap melayani pertanyaan seorang siswa kapan saja, tanpa lelah.

Selain bisa belajar melalui eksplorasi perangkat digital dan AI, saat ini siswa juga bisa belajar secara mandiri melalui platform belajar lain seperti program MOOC (Massive Open Online Courses). Platform seperti Coursera, U-Demy, Khan Academy dan banyak lainnya bisa melayani siswa belajar banyak hal secara mandiri. Berbayar ataupun tidak.

Masifnya platform pembelajaran yang difasilitasi internet dan juga menjamurnya berbagai robot pintar berbasis AI di atas bisa mengancam eksistensi guru yang selama ini diindentikkan dengan sumber ilmu pengetahuan. Oleh karena itulah, perkembangan teknologi berbasis machine learning itu dalam batas tertentu bisa saja mengancam eksistensi guru, bahkan bisa mengambil alih kerja-kerja yang selama ini dilakukan guru konvensional. Peran guru dalam hal menjelaskan pelajaran, mentransfer pengetahuan, berceramah di depan kelas, misalnya, adalah diantara kegiatan guru yang saat ini sudah semakin tidak relevan.

Reposisi dan Transformasi Peran Guru

Reposisi peran guru dan transformasi mindset guru adalah harga mati agar eksistensi guru masih tetap relevan di zaman ketika pengetahuan ada di ujung-ujung jari manusia seperti saat ini. Reposisi utama adalah terkait peran guru yang sebelumnya sebagai knowledge transmitter atau sebagai sumber belajar utama di dalam kelas, menjadi lebih sebagai fasilitator dan manager pembelajaran siswa. Ini berarti bahwa guru harus lebih banyak mendesain bagaimana siswa belajar secara aktif melalui pendekatan pembelajaran inovatif, seperti problem based learning, project based learning, case based methods, discovery learning, dan sejenisnya.

Desain proses pembelajaran aktif tidak hanya akan membuat eksistensi guru tetap relevan, tetapi juga memungkinkan siswa untuk mengembangkan banyak kompetensi yang saat ini dibutuhkan di abad 21, seperti kemampuan untuk memecahkan masalah, kreatifitas, berfikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berempati dengan masalah sosial dan kehidupan di sekitar mereka.

Selain berperan sebagai fasilitator dan manager pembelajaran siswa, guru abad ini juga harus mengambil peran yang tak bisa dilakukan teknologi. Diantaranya adalah peran sebagai agen transfer values dan penguatan karakter kepada siswa. Hal ini misalnya terlihat dengan secara serius menggarap pendidikan kararakter dan pengembangan soft skills siswa di sekolah. Sejauh ini tak ada teknologi, secanggih apapun, yang bisa menggantikan peran guru di bagian ini.

Ini adalah ruang kosong yang bisa digarap guru dan sekolah secara serius. Sekali lagi, komputer secanggih apapun tidak bisa melakukan pembinaan nilai, seperti penguatan integritas, melatih kejujuran, kemampuan bernegosisasi, berkomunikasi, kemampuan bekerjasama dalam tim, besosialisasi, mengasah kreativitas siswa, termasuk memperkuat daya tahan (resilensi) siswa saat menghadapi kehidupan yang semakin menanantang.

Kecanggihan teknologi tidak hanya mempermudah proses siswa memperoleh dan memproses pengetahuan, namun juga membawa dampak negatif seperti berubahnya pola hidup anak-anak muda yang menjadi semakin asosial, kurangnya kepedulian terhadap lingkungan sekitar, karena menghabiskan banyak waktu bermain dengan gawai mereka. Selain itu, beberapa data menunjukkan bahwa banyak remaja Indonesia mengalami gangguan kesehatan mental, sering merasa insecure, dan bahkan depresi.

Data dari Indonesia National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) tahun 2022, misalnya, menunjukkan bahwa satu dari tiga remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Angka ini setara dengan 15,5 juta dan 2,45 juta remaja. Survey yang sama melaporkan bahwa 1 dari 20 remaja mengalami masalah merasa lebih depresi, lebih cemas, lebih merasa kesepian, dan lebih sulit untuk berkonsentrasi. Inilah yang barangkali menjadi pemicu tingginya angka bunuh diri di kalangan remaja akhir-akhir ini.

Adalah guru yang diharapkan berdiri di garda depan bersama orangtua dan pemerintah membantu generasi masa depan ini dalam menghadapi tantangan kehidupan mereka yang semakin kompleks. Kecanggihan terknologi tak hanya memungkinkan mereka tahu banyak hal, namun juga bisa membuat mereka mengalami masalah-masalah baru yang tidak dihadapi generasi sebelum mereka. Mereka perlu teman dan pendamping. Gurulah yang paling mungkin mengambil peran ini secara signifikan di sekolah.

Adaptasi terhadap Teknologi

Selain mereposisi peran dan mentransformasi mindset, guruera AI juga harus melakukan adapatasi terus menerus terhadap perkembangan teknologi digital yang berkembang sangat dahsyat seperti saat ini, termasuk teknologi kecerdasan buatan. Adaptasi itu diantaranya dengan mengintegrasikan penggunaan AI ke dalam proses pembelajaran.

Pertama, guru bisa menggunakan AI dalam proses pembelajaran untuk memperkaya materi pembelajaran. Guru misalnya bisa menggunakan ChatGPT sebagai tool siswa dalam menganalisis sebuah kasus, atau sebagai asisten dalam mencari solusi masalah pada sesi pembelajaran di kelas.

Kemudian, guru bisa menerapkan pembelajaran dengan pendekatan adaptive learning berbasis analisis yang dilakukan AI dalam mengklasifikasi kemampuan siswa dan kecendruangan gaya belajar siswa. Hasil analisis ini bisa digunakan guru sebagai pertimbangan dalam memutuskan pendekatan pembelajaran yang beragam, konten, media, dan bentuk penilaian pembelajaran yang beragam pada indvidu siswa (pembelajaran berdiferensisasi).

Selanjutnya, guru dapat mengadopsi sistem penilaian otomatis berbasis AI. Dengan menggunakan teknologi ini, guru dapat mengurangi beban kerja penilaian mereka. Tes, tugas, atau pekerjaan proyek dapat dinilai secara otomatis, sehingga guru dapat lebih fokus pada interaksi langsung dengan siswa.

Tidak hanya itu, AI juga dapat membantu guru dalam menganalisis data pembelajaran (learning analytic). Dengan analisis data berbasis AI, guru dapat memahami kemajuan siswa dengan lebih baik, mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian, dan membuat perubahan yang relevan dalam pendekatan pembelajaran mereka.

Pengintegrasian AI ke dalam proses pembelajaran tentu berpotensi pada pencapaian tujuan pembelajarans secara lebih efektif. Siswa juga akan merasa bahwa proses pembelajaran mereka di kelas nyambung dengan fenomena perkembangan teknologi di luar sekolah. Yang tak kalah penting adalah siswa tetap merasa bahwa gurunya tetap ada bersama mereka, memfasilitasi pembelajaran. Siswa tetap merasa bahwa walaupun ada banyak AI saat ini, tetap ada orang penting dan yang tak kalah cerdas di sisi mereka saat mereka menata peta jalan menuju masa depan mereka di sekolah. Dialah guru.

Untuk bisa melakukan semua ini, tentu guru perlu tak sekedar ada kemauan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, yang paling penting adalah keinginan untuk terus belajar. Guru-guru hebat adalah guru yang tak pernah berhenti belajar.

Selamat hari guru nasional. Jayalah guru-guru Indonesia!

--
* Tulisan ini pertama sekali diterbitkan Harian Riau Pos, tanggal 22 November 2023
https://riaupos.jawapos.com/6359/opini/22/11/2023/eksistensi-guru-di-era-kecerdasan-buatan.html

Artificial Intelligence dan Transformasi Pembelajaran

2023-11-25T21:05:00.006+11:00

Oleh: Afrianto Daud

(Associate Profesor di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, FKIP Universitas Riau)

Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI) telah menjadi kata kunci yang menjadi perhatian banyak pihak dalam beberapa tahun terakhir. Teknologi AI ini memiliki potensi untuk mengubah hampir setiap aspek kehidupan kita, mulai dari kesehatan dan pendidikan hingga transportasi dan hiburan. Namun, terlepas dari banyak manfaatnya, ada kekhawatiran yang berkembang bahwa AI juga dapat menggantikan pekerja manusia, memperburuk ketidaksetaraan yang ada, dan bahkan menimbulkan ancaman eksistensial terhadap kemanusiaan.

Diskusi dan juga perdebatan tentang keberadaan AI ini semakin mendapatkan tempat dalam satu bulan terakhir, terutama karena munculnya AI yang bernama ChatGPT. Aplikasi chatbot ini bisa menjawab begitu banyak pertanyaan dengan cepat dan dengan tingkat akurasi dan kualitas yang bisa jadi lebih baik dari manusia. Walaupun banyak pihak yang menanggapinya secara positif, tetapi ada juga sebagian yang lain skeptis dan khawatir bahwa ChatGPT bisa disalahgunakan sebagian orang untuk berbuat tidak jujur. Beberapa kampus di Australia, misalnya, mengumumkan bahwa mereka akan kembali menggunakan ujian paper based untuk menghindari kemungkinan mahasiswa berlaku curang dalam ujian dengan menggunakan ChatGPT yang pintar itu.

Untuk memahami sepenuhnya potensi AI, penting untuk terlebih dahulu memahami apa itu dan bagaimana cara kerjanya. Intinya, AI mengacu pada mesin yang mampu melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti mengenali ucapan, memahami bahasa alami, membuat keputusan, dan bahkan menciptakan karya seni. Mesin ini belajar dari data, menggunakan algoritma dan model statistik untuk mengidentifikasi pola dan membuat prediksi. Seiring waktu, mereka menjadi semakin akurat dan efisien, memungkinkan mereka untuk melakukan tugas-tugas yang tidak mungkin dilakukan manusia sendiri. Salah satu bidang AI yang paling menjanjikan adalah di bidang pendidikan. Dengan munculnya platform pembelajaran online dan meningkatnya permintaan untuk pendidikan yang dipersonalisasi (personalized learning), AI berpotensi merevolusi cara kita belajar.

Di Indonesia, di mana akses ke pendidikan berkualitas seringkali terbatas, alat yang didukung AI dapat membantu menjembatani kesenjangan tersebut, memberikan siswa pengalaman belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing. Salah satu contoh alat pembelajaran berbasis AI adalah pembelajaran adaptif (adaptive learning). Teknologi ini menggunakan analitik data dan algoritma pembelajaran mesin untuk mempersonalisasi pengalaman belajar setiap siswa.

Dengan menganalisis data tentang pola dan preferensi belajar siswa, platform pembelajaran adaptif dapat merekomendasikan konten dan aktivitas yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Hal ini tidak hanya membantu siswa belajar lebih efektif, tetapi juga membantu guru mengidentifikasi area di mana siswa kesulitan dan memberikan dukungan yang ditargetkan. Aplikasi AI lain yang menjanjikan dalam pendidikan adalah dalam pembelajaran bahasa. Dengan jutaan orang di seluruh dunia yang mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, alat pembelajaran bahasa yang didukung AI dapat membantu mempercepat proses pembelajaran dan menjadikannya lebih menarik. Misalnya, chatbot yang menggunakan pemrosesan bahasa alami (NLP) dapat memberikan siswa praktik percakapan dan umpan balik, sekaligus mengidentifikasi area yang perlu mereka tingkatkan.

Namun, meski potensi AI dalam pendidikan sangat besar, ada juga kekhawatiran tentang dampaknya terhadap profesi guru. Beberapa orang khawatir bahwa alat bertenaga AI dapat menggantikan guru manusia sama sekali, yang menyebabkan hilangnya pekerjaan dan penurunan kualitas pendidikan. Yang lain khawatir bahwa algoritme yang digunakan dalam AI dapat melanggengkan bias dan ketidaksetaraan yang ada, terutama jika algoritme tersebut tidak dirancang dengan mempertimbangkan keragaman dan inklusi.

Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi kita untuk mentransformasi pembelajaran, terutama untuk mengadopsi pendekatan baru yang mengkombinasikan keberadaan AI dan guru manusia. Alih-alih memandang AI sebagai pengganti guru manusia, kita harus melihatnya sebagai pelengkap. Alat bertenaga AI dapat membantu guru memberikan instruksi yang lebih personal dan efektif, sekaligus meluangkan waktu untuk aktivitas yang lebih kreatif dan menarik yang memerlukan interaksi manusia.

Pada saat yang sama, sangat penting bahwa AI dirancang dengan mempertimbangkan etika dan inklusivitas. Ini berarti memastikan bahwa algoritme tidak bias terhadap kelompok tertentu, dan algoritme tersebut transparan dan akuntabel. Ini juga berarti memprioritaskan peran guru manusia dalam proses pembelajaran dan memastikan bahwa mereka menerima pelatihan dan dukungan yang mereka perlukan untuk mengintegrasikan AI ke dalam praktik pengajaran mereka.

Di Indonesia, sudah ada contoh alat pendidikan bertenaga AI yang digunakan dengan sangat efektif. Misalnya, Ruangguru, sebuah platform pembelajaran online, menggunakan AI untuk memberikan pengalaman belajar yang dipersonalisasi bagi siswa di seluruh negeri. Sementara itu, program Beasiswa Bakat Digital pemerintah melatih siswa dalam AI dan teknologi baru lainnya, membantu mempersiapkan mereka untuk pekerjaan di masa depan.

Pendeknya, AI berpotensi merevolusi pendidikan di Indonesia dan di seluruh dunia. Dengan memberikan pengalaman belajar yang dipersonalisasi, meningkatkan penilaian dan evaluasi, serta mengidentifikasi area yang perlu dukungan dari siswa, AI dapat membantu meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan untuk semua. Namun, untuk menyadari sepenuhnya potensi AI dalam pendidikan, kita memerlukan upaya bersama dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pendidik, dan perusahaan teknologi. Ini berarti berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, membuat kebijakan yang mempromosikan penggunaan AI secara etis, dan memberikan pelatihan dan dukungan bagi guru untuk mengintegrasikan AI ke dalam praktik pengajaran mereka. Ini juga berarti memastikan bahwa semua siswa, terlepas dari latar belakang atau status sosial ekonomi mereka, memiliki akses ke teknologi ini dan tidak ketinggalan.

Bidang lain di mana AI berpotensi mengubah pendidikan adalah dalam penilaian dan evaluasi. Secara tradisional, penilaian telah dilakukan melalui tes dan ujian standar, yang dapat memakan waktu dan seringkali gagal menangkap kemampuan siswa yang sebenarnya secara akurat. Alat penilaian bertenaga AI, di sisi lain, dapat menganalisis kinerja siswa secara real-time dan memberikan umpan balik langsung, yang memungkinkan guru menyesuaikan strategi pengajaran mereka. Selain itu, AI juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi area di mana siswa kesulitan dan memberikan intervensi yang ditargetkan. Misalnya, sistem bimbingan belajar yang didukung AI dapat memberikan dukungan yang dipersonalisasi kepada siswa secara real-time, membantu mereka mengatasi kesulitan dan meningkatkan kinerja mereka.

Namun, penting untuk dicatat bahwa alat penilaian yang didukung AI bukannya tanpa tantangan. Ada kekhawatiran bahwa alat-alat ini mungkin tidak secara akurat menangkap seluruh kemampuan siswa, terutama dalam bidang seperti kreativitas dan pemikiran kritis. Selain itu, ada kekhawatiran tentang potensi alat ini untuk mengabadikan bias dan ketidaksetaraan yang ada, terutama jika tidak dirancang dengan mempertimbangkan keragaman dan inklusi.

Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk mengembangkan alat penilaian yang mengambil pandangan holistik dari kemampuan siswa dan menggabungkan berbagai ukuran penilaian. Ini berarti menggabungkan metode tradisional seperti tes dan ujian dengan pendekatan yang lebih inovatif, seperti penilaian berbasis proyek dan evaluasi sejawat.

Kesimpulannya, AI berpotensi merevolusi pendidikan di Indonesia dan di seluruh dunia. Dengan memberikan pengalaman belajar yang dipersonalisasi, meningkatkan penilaian dan evaluasi, serta mengidentifikasi area yang perlu dukungan dari siswa, AI dapat membantu meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan untuk semua. Namun, untuk menyadari sepenuhnya potensi ini, penting untuk mengadopsi pendekatan baru dalam pembelajaran yang bisa merangkul guru (manusia) dan AI pada saat yang sama, sekaligus memprioritaskan etika dan inklusivitas. Dengan demikian, kita perlu memastikan bahwa AI harus digunakan dengan cara yang bermanfaat bagi semua siswa, terlepas dari latar belakang atau status sosial ekonomi mereka, dan membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera untuk semua.***

Sumber: www.riaupos.jawapos.com > Opini - Artificial Intelligence dan Transformasi Pembelajaran - Afrianto Daud (Associate Profesor di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, FKIP Universitas Riau)

Link:
https://riaupos.jawapos.com/6254/opini/03/03/2023/artificial-intelligence-dan-transformasi-pembelajaran.html

Terima kasih telah mengunjungi website kami.

Bagaimana Mendesaian Pembelajaran Yang Engaging

2023-08-13T20:55:00.003+10:00

Oleh: Afrianto Daud (Dosen Pendidikan Bahasa Inggris, FKIP Universitas Riau)

Apa diantara hal penting yang mesti dilakukan guru dan dosen saat mengelola kelas? Memastikan adanya engagement adalah diantara jawabannya.

Inti dari engagement adalah bahwa ada ikatan bathin (ikatan emosi) antara individu di dalam kelas, baik antar guru dan murid, maupun antar satu siswa dengan siswa yang lain. Engagement yang kuat tidak hanya akan membuat siswa bisa fokus pada proses pembelajaran, tetapi juga memungkinkan terbangunnya sense of community di dalam kelas. Ini akan terasa jika antar individu merasa bahwa mereka adalah bagian penting yang berkontribusi pada kesuksesan kelas.

Tantangannya adalah bagaimana seorang guru bisa membangun ikatan yang kuat ini agar pembelajaran berlangsung efektif? Berikut beberapa hal yang bisa dilakukan guru.

1. Libatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Pastikan bahwa anda memandang setiap anggota kelas sebagai individu dengan 'gelas setengah penuh'. Setiap orang bukanlah gelas kosong yang hanya siap diisi. Tapi, mereka adalah individu dengan beberapa pengetahuan awal di kepala mereka tentang topik pembahasan (schemata).

Dengan schemata itu, mereka bisa berkontribusi, bahkan bisa menjadi diantara sumber belajar yang akan memperkaya pembahasan materi di dalam kelas. Dengan demikian, guru dan dosen semestinya tidak mengangap bahwa dia adalah sumber belajar satu-satunya di dalam kelas.

2. Pelibatan ini kemudian bisa dilakukan dengan cara mendesain kelas partisipatif, interaktif, dan kolaboratif. Siswa harus ditempatkan sebagai subjek pembelajaran, bukan objek yang pasif. Peran guru harus lebih banyak memfasilitasi pembelajaran dengan berbagai kegiatan yang memungkian setiap individu berinteraksi, bersosialisasi, dan berkolaborasi dalam proses pembelajaran. Inilah diantara inti pembelajaran yang berpusat kepada siswa (SCL), yang sekarang banyak diadopsi sebagai pendekatan pembelajaran terkini.

3. Sebagai fasilitator, pastikan anda bisa mengontrol setiap kegiatan siswa dengan baik. Salah satu cara efetif adalah, berjalan dan berkelilinglah di dalam kelas. Jangan jadi guru pemalas, yang hanya duduk di bangku guru, tak pernah berdiri, dari awal sampai kelas selesai.

4. Guru adalah derigent yang menentukan warna orkestrasi di dalam kelas. Jadi, meskipun pembelajaran berpusat pada siswa, keberhasilan SCL ini sangat ditentukan oleh ketrampilan guru mengarahkan, menghidupkan, dan mengatur naik turun 'nada pembelajaran' selama kelas berlangsung.

5. Gunakan bantuan teknologi dalam mendesain dan mengorkestrasi pembelajaran. Kerja kelompok, diskusi, presentasi, bahkan permainan di dalam kelas tentu tetap bisa dilakukan dengan cara tradisional, tetapi ada banyak aplikasi yang memungkinkan kegiatan pembelajaran aktif, interaktif, partisipatif, dan kolaboratif ini bisa berlangsung lebih efektif dan lebih efisien.

Dengan demikian, selain menguasai prinsip-prinsip pembelajaran konstruktivisme dan sosial konstruktivisme yang dulu dipopulerkan ahli seperti Piaget dan Vygotsky, guru dan dosen perlu juga memperkaya dengan teori pembelajaran mutakhir di era digital berbasis ide Connectivisme yang diperkenalkan Siemen (2005).

Bagaimana melihat kualitas engagement di kelas kita? Salah satunya ketika siswa merasa waktu belajar di kelas berjalan seperti malam pertama penganten baru.

Eh, tiba-tiba kok sudah pagi aja harinya. Padahal ...

Ketika siswa (ter)tidur di kelas

2022-08-30T00:08:00.002+10:00

Oleh. Afrianto Daud

Sedang viral sebuah video yang merekam aksi seorang ibu guru menyiram seorang siswa yang sedang (ter)tidur di kelasnya. Video ini dikomentari banyak orang. Walau satu dua ada yang mencoba memahami mengapa si ibu sampai membangunkan anak dengan cara seperti itu, mayoritas netizen berkomentar negatif. Mereka menyayangkan bahkan mengecam aksi kurang elok yang dilakukan si ibu guru. 

Tentu sang ibu guru dan siswa yang ada di kelasnya yang persis tahu detail kisahnya, tentang apa yang terjadi sebelum aksi yang terlihat di dalam video. Namun, secara umum keputusan sang ibu guru membangunkan siswa yang tidur dengan cara seperti itu memang tidak tepat. Aksi itu dipandang tidak bijak dilihat dari berbagai sudut pandang, baik secara pedagogis maupun psikologis. Kabarnya sang guru dan pihak sekolah sudah meminta maaf dan berdamai dengan siswa.

Penting diingat oleh setiap pendidik dimanapun bahwa pada dasarnya setiap anak sudah memiliki niat baik dari rumah ke sekolah. Mereka berangkat dari rumah dengan niat belajar. Mereka berusaha bangun di pagi hari. Sebagian memaksakan diri mandi. Kemudian berangkat ke sekolah, bahkan kadang tak sempat sarapan pagi. Waktu sekolah di Indonesia memang agak kepagian dibanding jam sekolah di banyak negara.

Dengan demikian, jika anak yang sebelumnya di pagi hari dengan semangat datang ke sekolah, tetapi kemudian jadi tertidur di ruang kelas, penyebabnya tidaklah tunggal. Penyebabnya tidak selalu bermakna si anak adalah anak pemalas, tak mau diatur, tukang tidur dan sejenisnya. Sangat boleh jadi ada sebab lain.

Saya cenderung mengatakan bahwa jika ada kejadian siswa tertidur di kelas, pihak pertama yang wajib melakukan refeleksi adalah guru. Apakah kita para guru telah melakukan proses pembelajaran yang menarik, yang membangkitkan rasa ingin tahu siswa. Apakah kita sudah bisa mengorkestrasi kelas kita sedimikian rupa dengan berbagai metode pembelajaran yang 'membangunkan siswa' sehingga anak-anak itu bisa terus hidup di kelas, lupa dengan dunia di luar, bahkan tak sempat untuk menguap? 

Jika anda sudah melakukan yang terbaik dalam pengelolaan kelas, kemudian tetap masih ada satu dua anak yang terlihat tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, seperti tertidur di kelas itu. Maka, kita para guru perlu bertindak bijak. Mencoba mencari tahu apa sesungguhnya penyebab mereka tertidur. 

Apakah karena siswa sedang sakit, misalnya. Bisa juga karena siswa semalam kurang tidur karena begadang membuat berbagai tugas yang diberikan guru pada hari sebelumnya, atau karena siswa sudah kecapean dengan berbagai kegiatan di sekolah yang sering padat, dari pagi sampai sore. Sehingga tubuhnya secara natural meminta istirahat. 

Karena alasan siswa tertidur itu majemuk, maka guru perlu hati-hati menghadapi siswa yang tertidur ini. Diantara cara yang bisa dilakukan guru adalah dengan mendekat secara fisik ke arah siswa yang sedang tertidur, kemudian memanggil namanya tanpa dia duga. Seringkali tidurnya siswa di kelas hanyalah 'lalok-lalok' ayam, yang dengan mudah dibangungkan hanya dengan cara guru berdiri di dekat siswa yang sedang lalok-lalok ayam itu. 

Cara lain, tentu dengan membangunkan siswa baik-baik. Bisa dengan menyentuh pundaknya, menyebut namanya, Biasanya sangat mudah membangunkan dengan cara ini. Setelah terbangun guru dengan baik-baik bisa meminta siswa ke luar kelas, mencuci muka. Seringkali cara ini efektif membuat anak kembali segar dan bisa kembali mengikuti pelajaran.

Jika setelah kembali kelas, siswa yang bersangkutan masih tetap terkantuk-kantuk, guru harus sensitif bahwa itu memang adalah tanda-tanda alamiah yang tak bisa dipaksakan. Satu-satunya obat mengantuk memang adalah tidur itu sendiri. Di beberapa sekolah di negara maju bahkan ada jadwal 'tidur siang' untuk memberi kesempatan siswa beristirahat.

Untuk alasan ini saya pernah mempersilakan seorang mahasiswa yang tetap mengantuk di kelas saya untuk pindah ke ruang kosong di sebelah. 

'Silakan saudara tidur sekejap di ruang sebelah. Setelah itu balik lagi ke kelas ini', demikian suatu hari saya memberi kesempatan. 

Besoknya ketika kembali bertemu dengan mahasiswa, saya tanya, 'You mengapa terlihat sering mengantuk di kelas?', selidik saya.

Tak langsung dia jawab, tetapi setelah saya tanya lagi, dia kemudian memberi penjelasan.

"Maaf sir. Saya harus bekerja di warnet setiap malam. Saya kuliah atas biaya saya sendiri. Saat ini hanya bekerja di warnet itu yang bisa saya lakukan untuk bisa bertahan kuliah dan bisa tetap hidup'.

Saya kemudian menemukan jawaban mengapa si mahasiswa sering terlihat mengantuk. Cerita seperti ini penting diketahui guru ataupun dosen agar tak sembarangan main siram-siraman di dalam kelas, seperti pada video viral itu.

Kejadian seperti yang kita lihat di video itu bisa membawa dampak psikologis berupa rasa malu dan bahkan trauma pada diri siswa. Luka psikologis ini bisa menjadi asbab siswa tak mau dan tak mampu mengikuti kelas berikutnya dengan baik. Apalagi kalau sudah sampai viral sedunia. Siswa dan sekolah bisa saja berdamai, tetapi luka psikologis itu bisa tetap bertahan lama. Bisa merusak masa depan siswa. Kita tentu tak ingin itu terjadi pada anak-anak kita. 

Wallahu a'lam!

Belajar Luring Penuh dan Potensi 'Reverse Culture Shock'

2022-08-15T10:44:00.009+10:00

Oleh: Afrianto Daud

(Dosen FKIP Universitas Riau)

Banyak kampus mulai mengumumkan bahwa kegiatan perkuliahan akan berlangsung tatap muka penuh di kampus (full offline) menyusul relaksasi aturan prokes dan proses pembelajaran di perguruan tinggi. Diantara basis aturan kembalinya kampus membuka proses pembelajaran tatap muka penuh ini adalah Surat Edaran (SE) Mentri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 7 thun 2022 tentang diskresi pelaksanaan keputusan bersama 4 (empat) menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19). Salah satu inti dari SE ini adalah bahwa pimpinan pemerintah daerah bisa melakukan kebijakan dan keputusan sendiri terkait proses pembelajaran seratus persen dengan mempertimbangkan kondisi daerah masing-masing tanpa harus terikat secara ketat dengan tiga Keputusan Bersama Empat Menteri sebelumnya.

Pembelajaran tatap muka penuh di darat ini bahkan telah dimulai lama oleh satuan pendidikan di tingkat dasar dan menengah. Satuan pendidikan dasar dan menengah ini bisa dikatakan 'lebih progressif' dalam halam penerapan prokes dan pelaksanaan pembelajaran luring. Salah satu alasannya tentu adalah karena pandemi yang melanda dunia sudah mulai menjadi endemi. Bahayanya dianggap tidak semengkhwatirkan dulu. Angka vaksinasi juga terus meningkat. Sekolah dan kampus dianggap kembali aman untuk kembali menyelenggarakan proses pendidikan seperti sebelum pandemi. Tentu, dengan beberapa catatan terkait penerapan prokes.

Saya menduga akan terjadi semacam 'reverse culture shock' bagi sebagian dosen dan mahasiswa saat akan kembali belajar luring penuh di kampus. Reverse culture shock sendiri aslinya adalah terkait fenomena yang cenderung dialami oleh individu yang pernah tinggal sementara di suatu daerah asing dan kembali lagi ke lingkungan asalnya. Mereka yang lama tinggal di luar negeri dengan segala budayanya akan mengalama kejut budaya saat mereka kembali ke tanah air. Dalam konteks tulisan ini, reverse culture shock bermakna 'kejut budaya' yang dialami dosen dan mahasiswa ketika kembali belajar luring setelah sebelumnya terbiasa dengan belajar daring.

Ketika di awal pandemi banyak dosen dan mahasiswa (juga guru dan siswa) yang merasa terkejut dengan perubahan moda belajar dari tatap muka luring menjadi daring penuh. Dulu, sebagian dosen dan guru bingung bagaimana bisa mengelola kelas daring secara efektif. Mereka mengalami culture shock. Namun setelah menjalani proses belajar daring selama lebih dua tahun selama pandemi, dosen, guru, mahasiswa, dan siswa telah mulai terbiasa dengan segala proses daring ini. Mereka bisa saja telah memiliki budaya baru dalam hal proses pembelajaran. Budaya baru itu terkait dengan budaya digital yang difasilitasi oleh ekosistem pembelajaran virtual.

Banyak guru dan dosen makin terampil mempersiapkan pembelajaran daring seperti membuat perangkat pembelajaran berbasis digital, mengelola materi di Manajemen Sistem Pembelajaran (LMS), berinteraksi secara synchronous dengan mahasiswa melalui berbagai platform video konfrerensi, membuat video pembelajaran, sampai melakukan kuis dan penilaian dengan memanfaatkan banyak fitur pembelajaran berbasis online.

Pada sa’at yang sama, mahasiswa juga semakin literat secara digital. Kemampuan mahasiswa dalam adaptasi dengan budaya pembelajaran digital ini bisa lebih cepat dari sebagian dosen. Terlepas dari masalah jaringan di beberapa wilayah yang masih belum begitu kuat, secara teknikal banyak mahasiswa dan juga dosen saat ini sudah tidak lagi bermasalah dengan proses pembelajaran daring ini.

Tak heran jika beberapa survey terakhir mengindikasikan bahwa mayoritas mahasiswa lebih memilih belajar daring ketimbang luring. Sebuah survey yang dilakukan oleh Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia (UII) di awal tahun 2022, misalnya, mencatat bahwa mahasiswa yang memiliki preferensi luring mencapai 71 persen, sisanya sekitar 29 persen lebih suka daring. Data ini berbeda ketika survey dengan topik yang sama pada awal pandemi dulu. Survey Kemendikbud tahun 2020 misalnya mengungkap bahwa 90 persen mahasiswa lebih memilih kuliah tatap muka ketimbang daring.

Perubahan penerimaan mahasiswa terhadap pembelajaran daring ini tak hanya karena pembelajaran daring memberikan fleksibelitas lebih kepada mahasiswa dan juga dosen dalam hal tempat dan waktu belajar, tetapi juga saya yakin karena mahasiswa dan dosen semakin terampil dengan pengelolaan kelas daring ini. Berkembangnya ketrampilan dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran daring ini tentu juga akan meningkatkan efektivitas pembelajaran daring.

Menghadapi Reverse Culture Shock

Diantara bentuk reverse culture shock itu adalah sangat bisa jadi dosen akan merasa terkejut ketika berbagai kemudahan yang mereka rasakan saat belajar daring tidak lagi mereka peroleh saat pembelajaran tatap muka penuh. Ketika pembelajaran daring, misalnya, mereka dengan mudah berbagi layar melalui fitur share screen di platform video konferensi saat kuliah melalui Zoom, Webex, Google Meet, dan lainnya. Ketika luring bisa jadi mereka akan mengalami kesulitian melakukan ini. Kadang sebagian dosen bisa menghabiskan waktu menunggu mahasiswa mencari infokus atau proyektor yang bisa tersambung ke laptop dosen di ruang kelas. Tidak semua ruangan di sekolah dan juga di kampus yang sudah terinstalasi proyektor. Proyektor bahkan mungkin masih dianggap benda mewah di banyak ruang kelas perkuliahan.

Melalui share screen, dosen juga dengan mudah berbagi banyak materi ajar seperti video, gambar, animasi, audio, games, dan materi perkuliahan lainnya secara daring. Kemudahan ini bisa jadi menjadi sesuatu yang tak mudah saat dosen mengajar luring penuh di kelas. Tak semua kelas yang dilengkapi fasilitas loud speaker untuk mendengarkan audio, misalnya. Akibatnya, materi-materi yang sebelumnya dengan mudah digunakan dosen sebagai pengaya materi pekuliahan ketika daring bisa jadi tak bisa lagi digunakan secara efektif dan efisien ketika luring penuh itu.

Inilah diantara bentuk potensi ‘budaya kejut balik’ yang mungkin akan dirsakan sebagian dosen dan mahasiswa. Mereka akan kehilangan beberapa kemudahan saat proses belajar daring. Ini belum lagi bicara kenyamanan suasana daring yang bakal tak ditemui saat daring. Dosen dan mahasiswa bisa mengikuti dan melakukan proses belajar dengan suasana santai ditemani secangkir kopi panas di meja kerja/belajar. Ketika luring penuh suasana ini sulit diperoleh. Yang ada justru bisa jadi adalah suasana kering dan kepanasan akibat banyak ruang perkuliahan yang belum dilengkapi sarana air conditioner.

Tentu adalah hal yang bagus jika kampus dan sekolah bisa kembali bertatap muka penuh. Apalagi memang ada beberapa mata kuliah yang tak bisa sepenuhnya daring. Mata kuliah yang memerlukan praktikum, misalnya. Proses pendidikan yang ideal juga memerlukan interaksi fisik yang ril di dunia nyata. Namun, kembalinya proses pembelajaran tatap muka seratus persen itu tidak mesti diartikan kembali persis seperti sebelum pandemi. Life will never be same again after pandemic. Bahwa kehidupan kita tak kan lagi persis sama dengan sebelum pandemic. Termasuk di dunia pendidikan.

Oleh karena itu, ketika sekarang kecendrungan semua kampus kembali tatap muka penuh, penting bagi kampus mempersiapkan beberapa hal, terutama untuk mempertahankan segala hal baik yang diperoleh selama belajar daring. Kemapuan dosen dan mahasiswa dengan literasi digital terkait perkuliahan mesti terus difasilitasi kampus. Pembelajaran dan atau perkuliahan di kampus sebaiknya tidak kembali ke masa lalu yang jauh dari sentuhan teknologi digital. Segala hal yang baik itu mesti terus dipertahankan.

Walaupun perkuliahan tatap muka seratus persen, dosen mesti diberikan kebebasan untuk bisa tetap mempertahankan sebagai budaya belajar virtual itu. Misalnya dosen bisa mengelola kelasnya dengan moda perkuliahan yang mengadopsi prinsip pembelajaran bauran (blended learning), dimana perkuliahan bisa dilakukan dengan campuran antara tatap muka langsung dan tatap muka maya. Untuk ini, kampus harus tetap merawat Learning Management System (LMS) mereka sehingga dosen bisa mengelola materi perkuliahan dan mahasiswa bisa mengakses materi di sana. Mahasiswa bisa belajar mandiri secara asinkronous sebelum bertatap muka kembali dengan dosen pada pertemuan berikutnya.

Selain membangun infrastruktur pembelajaran digital yang kuat, sudah kewajiban kampus juga membanguan ruangan kelas pintar yang ramah digital (digital smart classroom). Kampus wajib memastikan ada akses internet di setiap ruang kelas. Paling tidak setiap ruang kelas sudah mesti terinstalasi proyektor dan loud speaker yang cukup baik. Peralatan ini bisa digunakan dosen kapan saja mereka perlu tanpa harus mencari-cari atau meminjam ke sana kemari sebelum perkuliahan. Ruangan perkuliahan mesti dibikin senyaman mungkin. Tidak mesti seperti senyaman hotel. Setidaknya ada pendingin ruangan yang memungkinkan dosen dan mahasiswa betah dan tidak gerah berlama-lama di ruangan kelas.

Jika semua hal terjadi karena satu alasan, maka pandemi ini kita yakini juga terjadi karena alasan tertentu. Ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil selama prosesnya, termasuk pembelajaran atau hal-hal baik terkait pembelajaran daring. Kita perlu mempertahankan dan terus tumbuhkan segala hal praktik baik terkait pembelajaran daring itu, walau saat ini kampus telah mengumumkan pembelajaran tatap muka seratur persen. Sekali lagi, life will never be same after pandemic. Hidup kita tak kan pernah persis sama lagi seperti sebelum pandemi. Wallahu a’alam.

--
Tulisan ini pertama kali diterbitkan oleh Riau Pos, Senin 15 Agustus 2022

Bergerak Bersama Selama Pandemi: Sebuah Praktik Baik

2021-12-28T14:15:00.011+11:00

Oleh: Afrianto Daud

(Dosen Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Riau)

Sudah lebih satu setengah tahun tatanan dunia terguncang hebat karena pandemi bernama Covid19. Pandemi ini telah menghancurkan dan mendisrupsi banyak hal, terutama ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Angka pengangguran dan kemiskinan melonjak tajam. Banyak orang yang tiba-tiba kehilangan pekerjaaan karena pembatasan aktivitas manusia. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus lalu, misalnya, menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen. Sebelumnya, pada kuartal I 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97 persen, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02 persen pada periode yang sama 2019 lalu.

Pada sektor pendidikan, pandemi telah memaksa jutaan sekolah di dunia tutup secara fisik. Moda pendidikan beralih ke pembelajaran daring secara masif. Semua perubahan yang tiba-tiba ini tentu telah mengganggu jalannya proses pendidikan bagi 1,5 milyar anak didik di dunia. Pembelajaran daring selama pandemi tidak efektif. Laporan dari Bank Dunia tahun 2020 menyebut bahwa rata-rata efektivitas pembelajaran daring hanya berkisar 33-40 persen saja.

Tutupnya sekolah dalam waktu lama telah berakibat serius pada proses pendidikan. Pembelajaran daring mengalami banyak masalah. Tidak efektif. Anak-anak kita tidak hanya mengalami tekanan baru, stress akibat banyak tugas selama belahar daring, mereka juga sedang berada pada ancaman serius berupa kehilangan kesempatan untuk belajar (learning loss). Laporan terbaru UNICEF menyebut bahwa ada 24 juta siswa terancam putus sekolah karena pandemi. Pada jangka panjang, anak didik kita akan kehilangan banyak ketrampilan yang seharusnya mereka miliki. Kita terancama kehilangan generasi terbaik.

Pada kondisi seperti ini sangat diperlukan kerjsama dan sinergi nyata antara berbagai stakeholder pendidikan: pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Jalannya proses pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah tentu tak akan sanggup berjalan sendiri, tanpa ada dukungan dari pihak lain, seperti masyarakat itu. Apalagi pemerintah juga harus menghadapi tantangan lain akibat pandemi, terutama bagaimana menekan angka korban kematian akibat pandemi, termasuk bagaimana menyelematkan ekonomi nasional yang terseok akibat banyak pembatasan selama pandemi.

Praktik Baik dari Ranah Minang

Kita bersyukur bahwa sinergi dan kolaborasi masyarakat dalam menjalankan pendidikan selama pandemi ini bisa dicontohkan dengan baik oleh masyarakat pelaku dan pemerhati pendidikan Minangkabau yang difasilitasi oleh Minangkabau Diaspora Global Network (MDGN). Ini adalah jejaring perantau Minang yang tersebar di banyak belahan dunia. Perkembangan teknologi digital telah memudahkan ratusan ribu perantau Minang di dunia terhubung melalui jaringan MDGN ini.

Selama hampir dua tahun terakhir, di bawah arahan Prof Fasli Jalal, wakil menteri pendidikan nasional semasa pemerintahan SBY, dan saudara Burmalis Ilyas, salah seorang pimpinan di MDGN, MDGN telah melakukan banyak sekali kegiatan inovatif yang menarik dan bermanfa’at. Salah satunya MDGN mentaja kegiatan workshop berseri di bidang pendidikan untuk membantu ribuan guru di ranah Minang untuk bisa bertahan dan tetap produktif menjalankan pendidikan selama pandemi ini.

Pelatihan online berseri ini diisi oleh banyak pakar pendidikan berasal dari beberapa perguruan tinggi di Sumatera Barat, Riau, Jakarta, dan Australia. Konten pelatihan beragam, mulai dari filosofi belajar daring, metodologi pengajaran selama pandemi, media pembelajaran, sampai hal-hal yang lebih praktis, seperti bagaimana membuat video pembelajaran, LKPD digital, mengelola Learning Management System (LMS), dan lainnya.

Yang paling menarik dari proses workshop yang berjalan lebih tiga bulan ini adalah semuanya dilakukan secara volounteer dengan biaya yang nyaris nol. Semua bergerak atas dasar sukarela dan atas dasar kemauan dan kepedulian terhadap pendidikan di ranah Minang. Setiap pihak seakan berlomba memberikan sesuatu, berkontribusi yang mereka bisa untuk kemajuan pendidikan di ranah Minang, terutama selama pandemi.

Yang tak kalah mengesankan adalah bahwa workshop ini selalu diikuti oleh ribuan peserta pada setiap sesinya. Peserta tidak hanya datang dari ribuan guru (SD-SLTA) di Sumatera Barat, tetapi juga para guru dari daerah lain. Mayoritas guru sangat antusias mengikuti setiap sesi kegiatan. Hal ini terlihat dari antusiasme mereka bertanya, termasuk mengerjakan latihan dan atau tugas setelah sesi materi berlangsung.

Suksesnya kegiatan workshop berseri MDGN selama pandemi juga tak bisa dilepaskan dari adanya dukungan yang kuat dari pemerintahan provinsi dan pemerintahan daerah di Sumatera Barat. Pada setiap sesi workshop selalu ada pihak pemerintahan yang hadir, mulai dari gubernur Sumatera Barat (Irwan Prayitno dan kemudian dilanjutkan Mahyeldi) sampai para bupati dan walikota. Komitemen pemerintah daerah mensukseskan kegiatan workshop daring ini salah satunya ditunjukan dengan himbauan setiap dinas kepada semua guru untuk hadir dan berpartisipasi pada workshop ini.

Apa yang dilakukan MDGN dan pemerintahan provinsi/kabupaten/kota di Sumatera Barat jelas adalah sebuah praktek baik (best practice) yang pantas ditiru oleh daerah lain terkait bagaimana berbagai pihak bisa bekerjasama mencari jalan keluar dalam menghadapi tantangan yang muncul selama pandemi. Praktik baik seperti ini sangat diperlukan bagi banyak komunitas pendidikan yang sedang mencari cara-cara terbaik menyikapi dampak pandemi terhadap pendidikan.

Saat ini Kementrian Pendidikan Nasional dibawah pimpinan Nadiem Makarim sedang meluncurkan program Organisasi Penggerak dalam rangka mengakselerasi ketercapaian program merdeka belajar. Ada anggaran cukup besar (595 milyar) yang disediakan untuk operasional program ini. Jika banyak organisasi penggerak yang memperoleh dana cukup besar itu baru saja memulai kerja mereka, MDGN telah memberikan contoh nyata bagaimana bergerak, berkontribusi, dan memberikan solusi terhadap pemasalahan pendidikan anak negeri. MDGN sesungguhnya telah menjadi contoh organisasi penggerak, walau tanpa anggaran pemerintah.

Terimakasih dan semoga Allah memberkati. Saya bangga pernah menjadi bagian kecil dari praktik baik ini.

Kematian dan Kepulangan

2021-12-28T13:37:00.007+11:00

Oleh: Afrianto Daud

Dari beberapa istilah yang digunakan oleh masyarakat kita dalam merujuk pada kematian, seperti 'meninggal', 'sampai ajal', 'tewas, 'wafat', atau 'mati' itu sendiri, saya paling suka dengan istilah 'berpulang'. 

Ya, pulang, atau berpulang! 

Istilah ini langsung menukik pada substansi kematian itu sendiri dalam hubungannya dengan kehidupan di dunia. Bahwa kematian bukanlah akhir perjalanan kehidupan. Dia hanyalah jembatan yang mengantarkan seseorang untuk pulang ke rumahnya, ke kampung halamannya.

Istilah ini sekaligus mengingatkan kita tentang substansi kehidupan di dunia yang sesungguhnya tak lebih dari 'negeri rantau', bukan tempat menetap selamanya. Karenanya, meminjam istilah Ibnu Al Jauzi, seorang perantau seyogianya tidak pantas menjadikan dunia itu sebagai rumah yang diimpikan. Dia hanyalah jembatan.

Setiap momen kepulangan pasti dipenuhi suasana emosional. Baik bagi mereka yang akan pergi, maupun yang ditinggalkan. Bagi seorang perantau, momen kepulangan adalah momen yang ditunggu. Kepulangan adalah momen yang dirindu. Tentu bukan pulang dengan tangan hampa. Tetapi, pulang sebagai 'perantau sukses'.

Bagi yang ditinggalkan, melepas mereka yang pulang (for good) bisa jadi akan diwarnai pelukan erat, dan isak tangis. Normal, sejak dahulu isak tangis dan sedu sedan hampir selalu menjadi bukti paling otentik yang merefleksikan cinta dan kasih sayang saat berpisah.

Namun jika kembali kepada filosopi 'berpulang' itu, maka seharusnya isak tangis itu tak boleh lama. Toh, semua kita akan berpulang, bukan?

Jika mereka yang tahu dimana rumahnya akan merindu untuk pulang, bisa jadi ada mereka yang tak mau pulang atau tak tahu jalan untuk pulang. Jika sampai pada posisi seperti ini, maka sebagai perantau kita perlu berhenti sejenak; merenungi jalan hidup tentang dimana dan mau kemana.

Jangan sampai, kita termasuk mereka yang tak mau 'pulang'. Mau atau tidak, kita pasti akan pulang, kawan. 

Kita tak mau? Tapi akan ada waktunya kita akan 'dipaksa pulang'. Inilah kepulangan yang menyedihkan. 

THE END!

Saat Guru di Depan Kelas

2021-12-28T13:08:00.005+11:00

Oleh: Afrianto Daud

Ketika guru berdiri di depan kelas, maka dia sesungguhnya sedang menjalankan peran yang kompleks. Tak hanya sekedar bicara menjelaskan pelajaran, tetapi lebih dari itu. Seorang guru sesungguhnya berperan jamak. Ada yang langsung terlihat oleh siswa. Banyak yang tak terlihat.

Seorang guru bahkan telah menjalankan tugas itu jauh sebelum dia berdiri di depan kelas. Layaknya sebuah pertunjukan drama, guru adalah penulis naskah 'kisah drama' yang akan dia pentaskan di dalam kelas. Untuk ini dia mesti menyusun skenario pembelajaran. Sebutlah itu lesson plan, materi ajar, quiz, dan media pembelajaran.

Saat harinya tiba, guru tak hanya menjadi seorang yang mentransfer pengetahuan, dia juga adalah seorang 'aktor' yang tengah memainkan peran dari skenario naskah yang dia tulis. Agar sukses dan bisa memikat penonton, dia harus benar-benar bisa menjiwai peran yang dia lakukan. Dia mesti menjalankan peran itu secara penuh. Mengajar sepenuh jiwa - being a passionate teacher.

Jika semua kalimat guru adalah magic, maka dalam memainkan perannya sebagai aktor, setiap gerakan guru di depan siswa (besar atau kecil, terlihat atau sumir) bermakna. Ya, setiap gerakan guru sekecil apapun akan menyampaikan banyak pesan kepada siswa. 

Senyuman guru akan mengalirkan energi positif kepada siswa. Anggukan guru akan memberi keyakinan dan keberanian siswa untuk bereksplorasi. Tepukan kecil di pundak siswa mengalirkan semangat. Sebaliknya, wajah guru yang cemberut akan membuat kelas menjadi tak nyaman. Gelengan kepala guru akan menciutkan nyali siswa. Guru yang terkantuk-kantuk di depan siswa telah membubarkan esensi kelas jauh sebelum lonceng pulang berbunyi.

Karena setiap kata dan gerakan tubuh guru bicara, itulah sebabnya guru dianjurkan untuk memperhatikan tampilan fisiknya. Guru mesti tampil rapi dan enak dipandang, misalnya. Jangan sampai guru lupa memasang satu kancing bajunya. Lupa memasang ikat pinggang. Atau malah lupa memasang rensleting celana. Bahaya!

Guru mesti pandai 'berminyak air', mengelola perasaan. Semarah apapun guru pada sebuah suasana, dia terlarang marah besar, bermerah muka, apalagi sambil membentak-bentak di depan kelas. Dia harus belajar kepada pembaca berita di layar TV, yang tetap tersenyum di hadapan layar, walau hati dan jiwanya mungkin sedang berduka. Ini tak mudah, tapi guru hebat ￼ biasanya bisa melakukannya .

Guru adalah juga dirigen yang memimpin sebuah orkestra. Dia yang menjadi pengarah kemana suasana kelas akan di bawa. Dia yang menentukan naik turun nada. Dialah diantara sumber penting semangat yang mengaliri jiwa siswa. 

Maka, jika ada siswa yang mengantuk di dalam kelas, itu tak selalu salahnya siswa. Tapi, bisa jadi karena gurunya tak mampu mengorkestrasi kelas sebagaimana seharusnya. Jika ada siswa yang tak paham materi yang diajarkan guru, belum tentu karena siswanya kurang pintar dan sejenisnya. Boleh jadi lebih pada guru yang perlu memperbaiki cara mengajarnya.

Tentu tak hanya itu peran jamak guru. Masih banyak lagi. 

Pernah kau mencoba menghitung banyak bintang di langit? Bisa? Kalau tak bisa. Kira-kira begitulah banyaknya tugas dan peran guru. 

Karena banyak itulah, wajar jika guru disebut sebagai pahlawan peradaban. Inilah kelompok manusia yang akan pertama masuk surga, jika mereka ikhlas menjalankan tugasnya.

Aamiin
--
*Foto sebagai ilustrasi saja :-)

Comment

Bagaimana Menjadi Public Speaker Hebat

2021-12-28T13:03:00.008+11:00

Oleh: Afrianto Daud

Kemampuan berbicara dan menyampaikan ide di depan banyak orang itu penting. Sebuah ide, sehebat apapun, jika tidak pernah dikomunikasikan dengan baik kepada orang lain, hanya akan tinggal sekedar ide personal yang tak akan berdampak apapun kepada orang lain. Ide hebat yang dikomunikasikan secara baik sangat mungkin bisa menghebatkan orang lain. Itulah diantara alasan mengapa public speaking skills itu penting.

Masalahnya, banyak orang yang merasa tak percaya diri tampil di depan khalayak. Banyak yang gugup, berkeringat dingin, mules, dan sejenisnya saat mesti bicara di hadapan banyak orang. Ini sebenarnya adalah gejala normal. Hampir semua orang pernah mengalaminya. Secara umum ini disebut dengan 'stage fright', atau 'demam panggung'. Ada juga yang menyebutnya dengan 'speaking anxiety'. Sebuah reaksi psikologis yang normal. Biasanya terjadi pada para pemula. Mereka yang belum memiliki jam terbang yang tinggi berdiri di depan massa.

Saya masih ingat bagaimana dulu badan saya terasa ringan seperti tidak mencecah bumi, muka pucat, keringat dingin, gemetaran, saat pertama kali berpidato dalam kegiatan 'muhadarah' di sekolah Tsanawiah kami. Sekali lagi, ini adalah gejala normal.

Berita baiknya adalah bahwa pada dasarnya setiap orang berpotensi menjadi public speaker yang hebat. Separt kata Dale Carnegie, "Great speakers are not born; they are most definitely trained. Bahwa para pembicara hebat itu bukanlah dilahirkan. Mereka berhasil karena dilatih."

Latihan terus menerus adalah kunci. Jam terbang menjadi variabel penting. Semakin sering anda memberanikan diri tampil di depan banyak orang, semakin baik performa anda. Bahkan anda bisa sampai pada satu titik - addicted to public speaking. Percaya ataupun tidak.

Salah satu poin penting yang perlu anda ingat saat bicara di depan khalayak adalah bahwa audien cenderung akan perhatian dan mendengarkan pembicara yang mereka senangi. People listen to the speakers they like.

Karena alasan inilah, penting sekali bagi seorang pembicara untuk membangun hubungan emosi dengan audien sebelum dia menyampaikan inti presentasinya. Hubungan ini biasanya dikenal dengan istilah 'rapport'. Semacam koneksi jiwa antara pembicara dan pendengar.

Agar terbangunnya rapport, diantara yang bisa dilakukan pembicara adalah dengan sedikit berkenalan dengan audien di awal presentasi. Jika anda bisa membuat joke ringan yang bisa membuat audien tersenyum dan tertawa di awal presentasi anda, itu adalah tanda bahwa rapport anda sudah mulai terbangun.

Setelah ini anda bisa meneruskan presentasi. Pastikan anda menguasai apa yang anda sampaikan. Siapkan beberapa alat bantu, seperti kartu catatan kecil atau slide ppt untuk membantu anda mengingat poin penting yang akan anda sampaikan.

Selain menyampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti, dengan nada dan intonasi suara yang tepat, pastikan juga anda memberi perhatian khsusus pada aspek non-verbal communication, seperti gerakan badan, tangan, facial expression, eye contact, dan lainnya. Dalam banyak kasus, non verbal communication ini jauh lebih powerful menyampaikan pesan kepada audien daripada bahasa verbal.

Apalagi yang anda perlukan untuk menjadi public speakers yang hebat? Tentu masih banyak lagi. Tapi, saya cukupkan sampai di sini dulu. Kepanjangan untuk sekedar intro postingan foto ini. Wkwkwk . :-)

Publikasi dan Reference Manager

2021-12-28T12:55:00.001+11:00

Oleh: Afrianto Daud

Geliat dunia publikasi di Indonesia belakangan makin baik. Tidak hanya di kalangan dosen dan guru, tetap juga di kalangan peneliti non dosen yang bekerja di badan perencanaan dan penelitian. Publikasi bahkan juga mulai marak di beberapa lembaga non-profit atau NGO.

Tidak mengherankan, bahwa secara kuantitas jumlah publikasi dari penulis Indonesia meningkat tajam dalam 6 tahun terakhir. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi ( Diktiristek ) Kemendikbudristek Prof Nizam mengatakan dalam kurun waktu 6 tahun jumlah publikasi internasional yang dihasilkan para akademisi meningkat 600%. Wow!

Peningkatan kuantitas publikasi ini tentu adalah tanda-tanda baik. Tidak hanya mengindikasikan bahwa banyak orang Indonesia mulai masuk ke khazanah ilmu pengetahuan tingkat dunia, hal ini juga tentu akan memberi dampak jangka panjang pada keberlangsungan pengetahuan. Ilmu yang terpublikasi akan berdampak luas. Dunia yang menglobal membuat jangkauan dampak publikasi seperti nyaris tak terhitung.

Selain aspek konten (yang menjadi core publikasi), para penulis juga perlu memiliki kemampuan teknis, seperti membuat sitasi dan menulis referensi dengan benar sesuai standar yang diminta jurnal yang dituju. Kesalahan pada aspek teknis ini tak jarang membuat sebuah publikasi ditolak. Padahal, konten tulisan bisa jadi bagus.

Rejection karena aspek layout dan teknis ini terjadi karena biasanya sebuah manuskrip akan pertama kali diperiksa oleh editor jurnal sebelum diteruskan ke reviewer. Selain memeriksa kesesuaian skop tulisan pada jurnal, editor juga akan memeriksa kesesuaian tata cara penulisan (misalnya sitasi dan referensi) dengan guideline jurnal. Jika tidak sesuai, seorang editor bisa saja mengembalikan atau menolak sebuah submission sebelum melihat content secara utuh. 

Sayang sekali bukan? 

Untuk alasan itulah para penulis perlu bekerja dengan apa yang disebut dengan 'reference manager'. Sebuah software yang dikembangkan untuk membantu penulis mengelola referensi, termasuk dalam membuat sitasi dan referensi otamatis. Software ini sangat membantu mempermudah sebagian kerja penulisan. Terutama terkait aspek teknis pengutipan sumber tulisan. 

Bayangkan jika kita membuat sitasi dan referensi secara manual. Biasanya sering ada kesalahan. Selain repot menghapal berbagai bentuk reference style yang beda-beda, juga kadang lupa menuliskan referensi tertentu baik di dalam teks, maupun di daftar pustaka. Belum lagi kalau mesti ganti tulisan dengan 24 referensi atau lebih dengan style tertentu (APA, misalnya) ke style lain (IEEE, misalnya) secara manual. Repot banget!

Di Monash University dulu kami pakai EndNote yang disediakan gratis oleh kampus untuk mahasiswa. Tapi, setelah saya pulang, saya tak lagi punya akses ke EndNote. Kalau tetap mau pakai, mesti beli sendiri . Saya kemudian beralih ke Mendeley. Tentu, karena software ini GRATIS. 

Meskipun gratis, fitur-fitur Mendeley lebih dari cukup untuk digunakan dalam membantu membuat sitasi dan referensi otomatis sesuai standar jurnal. Sekali lagi, Mendeley cukup dan recommended digunakan. 

Yuk, yang mau belajar Mendeley. It helps and saves your time a lot 

---

Senin lalu, berbagi dengan pegawai Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terkait penggunaan Mendeley.

Silakan japri saya bagi yang tertarik belajar Mendeley ya.

Pembelajaran Daring dan 3 M (Media, Metode, dan Materi)

2021-01-17T14:06:00.003+11:00

Oleh: AFRIANTO DAUD

(Praktisi Pembelajaran Digital, Dosen FKIP Universitas Riau)

*Tulisan ini pertama sekali diterbitkan harian Riau Pos pada Senin 13 Juli 2020. Klik disini untuk membaca dari artikel sumber pertama.

Wabah Covid-19 telah mengubah dan mendisrupsi banyak aspek kehidupan kita, termasuk ekonomi, kesehatan, politik, sosial budaya, keagamaan, dan pendidikan. Dalam bidang pendidikan, misalnya, Corona telah memaksa jutaan sekolah tutup secara fisik. Data UNESCO (2020) melaporkan bahwa 91,3% atau sekitar 1,5 milyar siswa di dunia tidak bisa masuk sekolah seperti biasa akibat dampak Covid. Mereka harus belajar dari rumah melalui berbagai media yang ada. Mereka ini termasuk sekitar 60 juta siswa dan 4 juta guru di 565 ribu sekolah di Indonesia yang mengalami nasib yang sama.

Sejak pandemi Covid, pembelajaran daring tidak lagi menjadi pilihan. Daring menjadi kewajiban yang tak terelakkan. Dia menjadi pilihan satu-satunya untuk memastikan pembelajaran berjalan. SKB 4 Menteri terakhir menegaskan bahwa pembelajaran daring di mayoritas wilayah Indonesian bakal diperpanjang sampai akhir tahun. Hal ini tentu menambah tantangan baru bagi setiap pelaku pendidikan di Indonesia. Kewajiban belajar daring ini telah menambah kompleksnya permasalahan pendidikan nasional yang sebelumnya juga sudah kompleks.

Diantara masalah pembelajaran daring di Indonesia adalah besarnya gap akses masyarakat terhadap ketersediaan layanan internet di Indonesia (digital divide). Masyarakat yang tinggal di Pulau Jawa cukup beruntung karena relatif meratanya infrastruktur internet, tetapi semakin ke luar Jawa, apalagi Indonesia bagian timur, akses internet semakin memprihatinkan (Statistik Indonesia, 2018). Ada lebih 40 ribu sekolah di Indonesia bahkan berada di wilayah blankspot, wilayah yang sama sekali belum ada jaringan seluler.

Selain masalah infrastruktur jaringan internet yang belum merata di Indonesia, masalah pembelajaran daring di Indonesia juga terkait dengan gap kompetensi (competency divide) di kalangan guru. Cukup banyak guru dan bahkan dosen yang belum sepenuhnya siap untuk melakukan pembelajaran daring ini. Data dari beberapa penelitian semisal studi Widodo & Riandi (2013 sebagaimana dikutip dalam Koh et al, 2018) menunjukkan bahwa kemampuan guru terkait penguasaan ICT sangat jomplang antar satu wilayah di Indonesia. Survey dari Kemendikbud (2020) juga mengungkap bahwa lebih 76% guru mengaku lemah dari sisi penguasaan teknologi digital untuk pembelajaran.

Karena ketidaksiapan ini, di awal-awal Covid tak sedikit guru yang secara sederhana melakukan pembelajaran daring dengan memberikan tugas yang bertumpuk kepada siswa. Survey dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada April 2020 menunjukkan bahwa mayoritas guru lebih banyak melakukan pembelajaran daring dengan memberikan penugasan kepada siiswa melalaui beberapa platform seperti whatsapp di awal-awal kewajiban belajar daring. Survey KPASI juga melaporkan bahwa 58,8% guru yang disurvey mengaku bahwa mereka memberikan tugas yang sama untuk semua siswa tanpa mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan personal siswa.

Memperhatikan beberapa fenomena di atas, menjadi sangat penting dan relevan bagi guru dan dosen untuk membekali diri mereka dengan teori dan prinsip pembelajaran daring sebelum melaksanakannya. Guru dan dosen wajib terus belajar menningkat pemahaman dan kompetensi mereka terkait pembelajaran daring ini dengan segala variannya.

3 M (Media, Metode, dan Materi)

Pada beberapa webinar terkait pembelajaran daring selama pandemic yang saya isi, saya hampir selalu mengingatkan pentingnya guru/dosen saat ini fokus menguasai 3 M di atas. Agar pembelajaran bisa berjalan dengan relatif baik. Bukan 3 milyar, tapi media, metode, dan materi.

Media adalah terkait dengan platform apa saja yang bisa digunakan guru untuk memastikan pembelajaran daring bisa berjalan. Sudah sangat banyak webinar yang membahas ini. Baik yang dilakukan pemerintah, maupun beberapa lembaga swasta, dalam maupun luar negeri.

Saya menduga guru dan dosen kita saat ini sudah semakin kaya dengan berbagai alternatif media atau platform yang bisa digunakan. Baik yang sederhana, maupun platform yang lebih canggih. Misalnya, what’sapp, blog, zoom, webex, google meet, messengger, instagram live, youtube live, g suite, moodle, edmudo, dan banyak lagi yang lain. Beberapa sekolah bahkan mungkin sudah memiliki dan membangun sistem e-learning sendiri. That’s good!

Setelah mengenal berbagai alternatif platform atau media pembelajaran online, yang tidak kalah penting untuk dipelajari para guru/dosen dalam pelaksanaan pembelajaran daring adalah terkait M berikutnya, metode. Ini terkait bagaimana guru/dosen men-deliver konten secara efektif. Bagaimana guru/dosen bisa menyusun strategi pembelajaran (instructional strategies) daring yang notabene berbeda dengan pembelajaran luring ini secara efektif.

Penting diingat bahwa berbagai macam platform itu, mulai dari yang sederhana seperti whatsapp sampai beberapa LMS yang agak kompleks seperti Moodle dan G Suite itu hanyalah media atau alat untuk memfasilitasi pembelajaran. Bukan penentu keberhasilan. Sementara kualitas hasil pembelajaran tetap ditentukan oleh bagaimana guru men-deliver materi pembelajarannya. Tidak ada hubungan langsung antara kualitas hasil pembelajaran dengan keren tidaknya platform yang digunakan.

Ke depan, setelah mengenal berbagai macam media pembelajaran daring, berbagai webinar atau pelatihan yang diadakan perlu memperbanyak pembahasan ‘bagaimana’, tak lagi sekedar ‘apa’. Guru dan dosen mesti memperkaya diri dengan berbagai ide kreatif tentang bagaimana membelajarkan siswa secara efektif dengan bertumpu pada jaringan internet dan komunikasi maya.

Terkait desain pembelajara daring, penting bagi guru untuk memastikan adanya interaksi, ada umpan balik, ada komunikasi yang terencana antar siswa dengan guru atau antara satu siswa dengan siswa yang lain selama masa pandemi. Dengan interkasi dan komunikasi yang efektif diharapkan tumbuhnya sense of community diantara siswa dan guru. Guru juga perlu mendesain aktivitas pembelajaran yang variatif. Tidak hanya bertumpu pada video konferensi yang sinkronous, tetapi juga platform belajar dengan moda asinkronous. Guru juga perlu mempertimbangkan pemakaian teknologi yang hightech atau lowtech yang nanti akan berakibat pada pemakaian data siswa.

Pada saat yang sama, guru tentu perlu memperkaya M berikutnya, materi atau resources (materi ajar). Guru juga harus bergerak dan mengakselerasi kemampuannya untuk mencari atau bahkan membuat materi ajar digital. Setidaknya pandai mendigitalisasi materi yang sebelumnya manual. Pelatihan pembuatan konten digital menjadi juga penting dilakukan. Guru atau dosen perlu membekali diri mereka dengan skill video editing, misalnya. Termasuk bagaimana menyimpan dan mendesiminasi konten digital mereka melalui berbagai platform yang tak hanya bisa diakses secara terbatas oleh siswa atau mahasiswa mereka, tetapi juga oleh siswa dan mahasiswa lain.

Sampai di sini porsi webinar yang biasanya lebih banyak ‘satu arah’ perlu dikurangi. Kegiatan seperti pelatihan (workshop) online yang memungkinkan peserta bekerja dan berlatih perlu diperbanyak.

Mari terus bersemangat untuk belajar. Jadikan keterbatasan karena Covid sebagai peluang untuk mempelajari banyak hal. Semakin banyak yang dipelajari guru, semakin besar peluangnya untuk melaksanakan pengajaran yang lebih efektif. Tetap terus bergerak. Jika pandemi ini adalah badai, maka cara terbaik bertahan di tengah badai adalah dengan tetap bergerak ke depan. Bukan diam. Apalagi mundur. Pun, begitu dengan kita para insan pendidikan Indonesia. Terus belajar 3M di atas adalah cara kita bertahan di tengah badai pandemi. Wallahua’lam.

Pelatihan Mendeley, Grammarly, Turnitin, dan NVivo 12

2020-11-03T15:31:00.005+11:00

Dunia penelitian dan publikasi terus berkembang saat ini di Indonesia. Pemerintah terus mendorong para guru, dosen, peneliti, bahkan mahasiswa untuk terus produktif meneliti, menulis, dan memiliki publikasi. Semakin banyak publikasi orang Indonesia pada jurnal bereputasi, baik jurnal nasional maupun internasional, tentu akan memberi dampak baik pada performa Indonesia di khalayak akademik dunia.

Tantangannya adalah bahwa dunia riset dan publikasi adalah bidang yang tak bisa diselesaikan dalam satu hari. Dia membutuhkan ketrampilan yang kompleks. Tak hanya tentang bagaimana mencari ide, melakukan penelitian, mengumpulkan data, sampai memperoleh temuan, juga tentang bagaimana melaporkan hasil penelitian dengan bahasa yang baik sesuai dengan standar internasional. Itulah sebabnya, riset dan publikasi sering menjadi momok bagi sebagian mahasiswa dan akademisi.

Kabar baiknya adalah bahwa saat ini kita hidup di era digital, zaman di mana kita terkoneksi dengan jaringan internet yang masif. Pada saat yang sama, kita bisa mengenal dan menggunakan berbagai macam software dan atau aplikasi yang bisa membantu sebagian proses riset itu menjadi lebih mudah dan lebih efektif.

Sejak pulang sekolah dari Australia, saya cukup aktifkan memperkenalkan beberapa aplikasi ini ke mahasiswa, guru, dosen, dan peneliti di Indonesia melalui serangkaian pelatihan atau workshop. Bekerjasama dengan beberapa lembaga pengembangan sumber daya manusia, seperti Genfath Institute dan Bljar.ID saya, telah melakukan serangkaian workshop daring maupun luring. Workshop itu lebih dikenal dengan 'Workshop on Technologies for Effective Research and Publication'.

Beberapa materi yang dibahas dalam workshop berseri ini adalah sebagai berikut:

Sesi 1:

- Memanfaatkan database untuk menemukan literature yang relevan
- Mengelola sitasi dan referensi dengan aplikasi Mendeley

Sesi 2:

- Mengenal dan menggunakan artificial intellegence untuk plagiarism checker, pharaphrasing dan proof reading
- Mengenal NVivo 12 untuk mengolah data kualitatif

Sesi 3:

- Pengantar teknik Penulisan Artikel Ilmiah Internasional Bereputasi
- Teknis kepenulisan abstrak yang komprehensif
- Teknik memilih jurnal ilmiah internasional bereputasi dan mengidentifikasi jurnal abal-abal

Alhamdulillah, sejauh ini workshop berjalan dengan baik. Mayoritas peserta berkesan baik dengan konten dan pelaksanaan workshop.

Jika anda membutuhkan workshop dengan teman seperti di atas, silakan kontak kami. Anda bisa email saya di afrianto.a@lecturer.unri.ac.id atau follow akun IG saya di udo_anto, atau teks via WA di 081266777651.

Terimakasih.

Menyorot Langkah Mentri Nadiem

2019-12-13T12:27:00.004+11:00

Oleh: Afrianto Daud

Satu setengah bulan sudah kabinet Indonesia Maju bekerja setelah dilantik presiden Joko Widodo sekitar akhir Oktober lalu. Salah satu mentri yang paling disorot dan ditunggu kerjanya adalah kerja mentri pendidikan dan kebudayaan, Nadiem Makarim. Nadiem sendiri sebenarnya telah menyedot perhatian publik sejak pertama kali muncul di istana presiden sebelum kabinet diumumkan. Salah satunya, tentu, karena dia adalah satu dari dua generasi mileneal yang sekarang dipercaya menjadi kelompok elit pemerintahan, menjadi menteri, membantu presiden menjalankan roda pemerintahan.

Harap-Harap Cemas

Penunjukkan Nadiem sebagai mentri paling muda untuk memimpin kementrian yang mengurusi jantung, otak, dan hati sumber daya manusia Indonesia adalah eksperimen paling berani (untuk tidak mengatakan ‘pertaruhan terbesar’) Jokowi untuk masa depan anak-anak Indonesia. Ini adalah kementrian paling strategis dengan tantangan dan masalah yang kompleks. Kementrian ini tidak hanya mengurusi pendidikan sekitar 45,3 juta jiwa anak Indonesia di level pendidikan dasar dan menengah, juga sekitar 7 juta mahasiswa Indonesia, termasuk mengelola sekitar hampir 2,8 juta guru dan dosen dari ribuan sekolah dan universitas yang tersebar di ribuan pulau Indonesia.

Selain apresiasi terhadap penunjukkan Nadiem Makarim sebagai mentri pendidikan, cukup banyak kalangan yang juga ‘harap-harap cemas’ (untuk tidak mengatakan khwatir) dengan dipilihnya mantan CEO PT Gojek Indonesia ini. Mereka tentu berharap Nadiem bisa melakukan perbaikan sistem, meningkatkan kualitas pendidikan nasional, menjaga agar tujuan pendidikan nasional tetap on the right track, sekaligus cemas apakah mas mentri bisa melakukan itu semua dengan baik.

Betul bahwa Nadiem sukses mengelola Gojek Indonesia, namun rekam jejaknya di dunia pendidikan Indonesia belum banyak terdengar. Berbeda dengan mayoritas menteri pendidikan sebelumnya, Nadiem sebelumnya bukanlah guru, bukan dosen, bukan peneliti, bukan aktivis pendidikan, bukan guru besar. Bahwa dia anak muda yang berhasil menari dengan perkembangan zaman, tertutama di dunia ekonomi digital, sudah terbukti. Namun, bisakah Nadiem mengelola kementrian pendidikan dan kebudayaan dengan kompleksitas masalah dan tantangannya? Publik menunggu dengan harap-harap cemas.

Daur Ulang Ide Lama

Tentu terlalu pagi untuk menilai berhasil atau tidak. Wong baru saja mulai bekerja. Namun demikian, kita sudah bisa mengomentari arah-arah kebijakan mas mentri baru ini dari pernyataan dan pidatonya di beberapa momen, baik yang lisan maupun tertulis. Secara pribadi saya terus membaca dan mengikuti substansi statemen pak mentri. Sebagian pernyataannya viral. Dikomentari cukup banyak netizen. Dalam tulisan ini saya akan komentari beberapa diantaranya.

Menurut saya substansi dari berbagai statemen mas Nadiem sejak dia dilantik belum ada yang benar-benar baru. Nadiem hanya membahasakan ulang sesuatu yang sesungguhnya telah menjadi perhatian dan pekerjaan insan pendidik Indonesia sejak lama. Termasuk ketika Nadiem berbicara tentang permasalahan dan tantangan pendidikan Indonesia saat ini dan di masa depan. Ide-ide Nadiem hanyalah pengulangan dan paraphrasing dari ide-ide yang sudah ada.

Ketika Nadiem berbicara tentang link and match, misalnya, beberapa sa’at setelah dia dilantik. Isu tentang link and match, atau bagaimana menyambungkan antara apa yang dipelajari di sekolah dan peguruan tinggi dengan kebutuhan dunia industri, bukanlah hal yang baru. Sejak zaman presiden Habibie, persisnya ketika Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Prof Wardiman Djojonegoro, ide tentang link and macth ini sudah mengemuka. Berbagai kebijakan pendidikan nasional, seperti penguatan sekolah vokasi, sejak zaman Habibie sampai SBY dan juga Jokowi adalah bagian dari usaha link and match ini.

Pun begitu ketika Nadiem menyebut bahwa pendidikan kita harus berbasis kompetensi dan karakter. Isu tentang kompetensi juga bukanlah hal yang baru. Perhatian pemerintah terhadap kompetensi dan karakter ini sudah dimulai lama. Kurikulum 2004 bahkan disebut dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Kurikulum 2013 juga memberikan perhatian khusus kepada aspek kompetensi, dengan menekankan keseimbangan antara aspek pengetahuan, sikap dan ketrampilan. Penguatan karakter dalam pendidikan nasional juga telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017.

Dalam kesempatan berbeda, Nadiem mewacanakan penghapusan Ujian Nasional. Wacana ini sempat menarik perhatian netizen, terutama orang tua yang selama ini merasakan bahwa UN lebih banyak bikin heboh ketimbang bikin tenang. Inipun bukanlah ide baru. Suara banyak kalangan, terutama para aktivis pendidikan untuk menghentikan Ujian Nasional sudah dimulai sejak lebih satu dekade yang lalu. Debatnya sudah lama. Sudah banyak kajian akademik terkait ini.

Penghapusan UN adalah janji politik pemerintahan Joko Widodo yang belum ditunaikan di periode pertama. Sekarang Nadiem kembali mewacanakan hal yang sama. Wacana yang kemudian dia ralat sendiri. Bahwa UN akan tetap ada pada tahun 2020. Penghapusan baru akan dilakukan tahun setelahnya. Inipun belum tentu akan benar-benar jadi. Sangat bisa jadi janji penghapusan ini akan kembali menguap karena beberapa alasan.

Pernyaatan lain dari mas mentri yang sempat viral adalah cuplikan isi pidato beliau ketika perayaan hari guru nasional tanggal 25 November yang lalu. Banyak yang share di media sosial. Ditanggapi beragam. Apa yang disampaikan mas mentri secara substansi memang menarik. Saya setuju dengan banyak ide dalam pidato itu. Tapi, adakah yang baru? Menurut saya, polanya sama. Nadiem hanya menyampaikan ulang prinsip-prinsip pembelajaran yang sebenarnya sudah diketahui banyak pendidik.

Ketika Nadiem mengatakan, misalnya, bahwa guru perlu melakukan perubahan di kelas dengan cara mengajak siswa berdiskusi, bukan hanya mendengar. Memberikan kesempatan kepada murid untuk mengajar di kelas. Mencetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas. Ini adalah diantara bentuk pengejawantahan dari pendekatan pembelajaran yang disebut active learning atau student centered learning (SCL). Himbauan dan endorsement pemerintah untuk melakukan SCL bukan cerita baru. Ide ini bahkan sudah dimulai didengungkan sejak Kurikulum 1984 dengan pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) sampai Kurikulum 2013 yang menekankan aspek discovery, inquiry, dan project based learning.

Saya tentu tidak sedang mengatakan bahwa apa yang disampaikan mas mentri tak perlu dan tak relevan. Semua yang disampaikan mas Nadiem tetap perlu dan masih relevan untuk tetap diulang dan diingatkan. Tapi, yang lebih penting sebenarnya adalah bagaimana membuat ide-ide bagus itu terlaksana secara efektif di lapangan. Di sini kita menunggu terobosan seorang Nadiem Makarim.

Sebagai sosok muda yang disambut euphoria sebagian kalangan di awal masa baktinya, sejauh ini belum ada ide-ide yang benar-benar genuine yang disampaikan mas mentri muda ini. Ini termasuk statemen pak mentri ketika melantik rektor Universitas Indonesia baru-baru ini, bahwa kita memasuki era dimana gelar akademik tidak menjamin kompetensi. Sejak dahulu sebenarnya eranya juga sama, bahwa gelar sarjana tidak pernah memberikan jaminan kompetensi, apalagi jaminan kerja. Kompetensi dan keberhasilan di dunia kerja tak bisa diukur hanya dari selembar ijazah. Dari dulu juga begitu.

Antara Kurikulum, Guru dan Infrastruktur

Dalam kesempatan yang lain, mas Nadiem mengisyaratkan bahwa dia juga akan mengkaji ulang kurikulum, merombak yang sudah ada, membuat yang baru. Saya ingin sampaikan kepada pak mentri agar tidak terlalu cepat mengambil pilihan yang sudah biasa itu. Jangan sampai mas Nadiem meneruskan adagium lama, ganti mentri ganti kurikulum. Rakyat trauma dengan kebiasaan ini.

Bahwa kurikulum perlu ditinjau ulang adalah hal yang biasa. Konten kurikulum memang perlu terus dikaji dan diselaraskan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Namun mengutak atik Kurikulum 2013 yang masih relatif baru tanpa kajian komprehensif adalah kecerobohan. Butuh waktu lama untuk melihat hasil sebuah kurikulum.

Karena masalah pendidikan begitu kompleks, saya ingin sampaikan kepada mas mentri agar tetap memprioritaskan pengelolaan guru. Mulai dari perekrutan calon guru, memperbaiki proses pendidikan mereka. Meningkatkan kualitas mereka. Mensejahterakan mereka. Pada akhirnya, kurikulum sebagus apapun tak akan pernah teraplikasi dengan baik jika tidak didukung oleh guru-guru yang profesional. Sebaliknya, kurikulum sesederhana apapun akan menjadi hebat di tangan guru-guru hebat.

Terkait guru, kita sudah on the right track, walau masih banyak PR yang mesti diselesaikan. Komitmen negara terkait profesionalisme sudah dimulai sejak UU No 14/2005 tentang guru dan dosen. Sejak itu negara sudah memberi perhatian khusus terhadap keberadaan guru, termasuk kesejahteraan mereka. Permasalahnnya tentu belum semua terurai, termasuk gap perhatian negara terhadap guru negeri dan guru honorer. Juga gap kualitas antar individu guru dan penyebaran guru di perkotaan dan di daerah terpencil.

Beratnya beban administratif guru seperti yang disebut oleh mas mentri Nadiem adalah diantara benang kusut manajemen guru dan dosen yang mesti diselesaikan. Saya setuju bagaimana negara bisa menyederhanakan beban administratif guru dan dosen ini. Guru harus lebih banyak menghabiskan waktu bagaimana mengelola kelas dengan lebih kreatif dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Mereka harus lebih banyak berinteraksi dengan siswa. Memutakhirkan sumber belajar. Mencari cara terbaik melaksanakan pembelajaran. Merekfleksi pembelajaran. Tak saatnya lagi guru menghabiskan banyak waktu menyiapkan dokumen perangkat pembelajaran, misalnya. Tak ada urgensinya guru mesti membuat dokumen Rencana Pembelajaran yang rumit dan berpanjang-panjang. Jika bisa dibuat sederhana, mengapa harus dibuat rumit dan sulit.

Selain fokus pada manajemen guru, kemendikbud juga perlu memprioritaskan melengkapi infrastruktur dan fasilitas sekolah dan kampus. Guru-guru hebat akan semakin melejit kehebatannya jika ditopang oleh sarana dan parasarana pembelajaran yang memadai. Maka anggaran kemendikbud yang mencapai hampir 36 triliun itu perlu lebih banyak dialokasikan untuk pemenuhan infrastruktur sekolah dan perguruan tinggi, sebagaimana amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya standar sarana dan para sarana. Agar tak ada lagi sekolah yang tidak punya ruang kelas. Agar tak ada lagi sekolah yang tak memiliki perpustakaan. Atau agar tak ada lagi kampus bahkan yang tak punya ruang khusus untuk dosen mereka sendiri.

Masih banyak hal yang perlu menjadi perhatian, jika mau diurai lebih panjang. Termasuk infrastruktur jaringan internet dengan segala perangkatnya di sekolah dan kampus di seluruh Indonesia. Bagaimana mungkin kita bicara era revolusi industri 4.0 jika bahkan untuk mengakses internet saja siswa tak bisa.

Dimana Akhlak, Iman dan Taqwa?

Sejauh ini pak menteri telah menyampaikan beberapa kekhawatiran dan mimpi-mimpi beliau tentang masa depan pendidikan Indonesia. Namun, sepanjang yang saya amati dalam pidato-pidato beliau, mas mentri nyaris belum pernah secara khusus berbicara tentang akhlak, iman dan taqwa.

Adalah bagus jika mas mentri prihatin dengan lemahnya penguasaan Bahasa Inggris anak Indonesia. Adalah juga penting mas mentri bicara tentang new literacy, seperti digital literacy dan data literacy yang harus dimiliki anak-anak muda Indonesia di masa depan. Juga relevan jika mas mentri bicara tentang pentingnya berbagai soft skills untuk bisa sukses di dunia kerja. Tapi, tak kalah pentingnya mas Nadiem juga mesti bicara tentang moralitas anak bangsa, tentang akhlak, tentang kebertuhanan, tentang iman dan taqwa dalam konteks pendidikan nasional.

Suatu hari di depan wartawan mas mentri mileneal ini dengan percaya diri mengatakan sebagai pribadi yang mengerti tentang masa depan. That’s great! Tapi, jangan lupa bahwa filosopi pendidikan kita jauh melewati kepentingan materialistis di dunia. Masa depan yang dimaksud oleh pendidikan kita tak hanya sedang menyiapkan anak didik untuk hidup di dunia yang sementara, tapi jauh lebih dari itu – hidup di akherat kelak.

Saya bisa saja menulis lebih panjang lagi. Karena bicara pendidikan dimensinya sungguh luas dan tak akan pernah selesai. Tapi, saya cukupkan sampai di sini. Terakhir izinkan saya menuliskan ulang tujuan pendidikan nasional yang tertulis dalam konstitusi kita – UU No 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional, “mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (Pasal 3). Semoga kemendikbud konsisten bekerja mengelola pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional ini.

Besok atau lusa, saya berharap mas mentri Nadiem sesekali juga bicara tentang bagaimana mempersiapkan peserta didik yang beriman dan bertakwa itu, memperkuat spiritualitas mereka, disamping bagaimana mempersiapkan mereka agar bisa makan, bisa cari kerja setelah mereka selesai sekolah atau kuliah.

Selamat bekerja. Semoga Allah beri petunjuk dan kekuatan. Serius kita berharap ada perubahan yang substantif dalam kabinet baru, bukan sekedar perubahan dresscode seorang mentri dalam menghadiri acara resmi sekolah dan kampus.

Debat di Kampus dan Kemampuan Berfikir Kritis

2019-09-06T14:32:00.001+10:00

Oleh: Afrianto Daud

(Pembina Komunitas Debat Universita Riau)

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) baru saja menyelesaikan satu iven nasional yang dikenal dengan National School Debating Championship (NSDC) atau Lombat Nasional Debat Antar Sekolah. Kegiatan itu berlangsung di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) pada 14-20 Agustus 2019 diikuti perwakilan siswa dari 34 provinsi, termasuk Riau. Ini adalah kegiatan lomba debat berbahasa Inggris tahunan yang diselenggarakan oleh Kementrian Pendidikan Nasional, disamping lomba debat berbahasa Indonesia. Pada sa’at yang sama, di tingkat universitas Kemenristekdikti juga menyelenggarakan lomba debat yang mirip – National University Debating Championship (NUDC). NUDC 2019 dilaksanakan di kampus Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya Juli yang lalu.

Kegiatan lomba debat antar siswa (dan mahasiswa) ini adalah kegiatan yang bagus, karena bisa memberi cukup banyak dampak positif. Lomba debat tidak hanya memotivasi siswa/mahasiswa untuk berprestasi, tetapi juga bisa melatih mereka dengan beberapa kemampuan penting yang mesti dimiliki manusia abad 21, seperti kemampuan berkomunikasi, kemampuan berfikir kritis, kemampuan mencipta gagasan, dan berkolaborasi, hidup bersama dalam perbedaan. Dunia pendidikan sekarang mengenal kemampuan ini dengan sebutan 4 C-skills (communication, critical thinking, collaboration, and creativity).

Higher Order Thinking Skills (HOTS)

Salah satu poin penting dari Kurikulum 2013 yang sekarang berlaku adalah pentingnya guru melakukan proses pembelajaran yang memungkinkan siswa memiliki kemampuan berfikir tingkat tinggi, yang dikenal dengan HOTS (higher order thinking skills). Penekanan pada pembelajaran pada HOTS ini berbasis pada teori Taksonomi Bloom yang pertama kali diperkenalkan oleh seorang pakar psikologi pendidikan berkebangsaan Amerika Serikat, Benjamin S. Bloom (1956), dan kemudian direvisi atau dikembangkan muridnya, David R. Krathwohl, empat puluh lima tahun kemudian. Secara umum, Bloom membagi tujuan pendidikan menjadi tiga ranah: kognitif, afektif, dan psikomotor.

Untuk ranah kognitif (aspek berfikir atau ranah intelektual), Bloom menjelaskan kemampuan berfikir seseorang dengan menyusunnya menjadi beberapa level kemampuan, dari rendah sampai tinggi. Level kemampuan berfikir tingkat rendah (lower order thinking skills) adalah termasuk kemampuan mengingat, memahami, dan mengaplikasikan. Sementara kemampuan berfikir tingkat tinggi (higher order thinking skills) pada edisi revisi adalah kemampuan menganalisa, kemampuan mengevaluasi, dan kemampuan mencipta. Kemampuan berfikir kritis masuk pada bagian kemampuan ini.

Selama ini dunia pendidikan kita cenderung masih berkutat pada pengembangan kemampuan berfikir tingkat rendah. Ada banyak pendekatan pembelajaran dan juga bentuk soal ujian di sekolah masih berputar di sekitar kemampuan mengingat dan memahami materi yang diajarkan. Tak jarang sebagian guru berhenti pada tahap mengajarkan siswa dalam menghapal dan memahami saja. Jika siswa sudah hapal dan paham, sebagian guru merasa dia sudah sukses mengajar.

Sementara kemampuan menganalisa dan atau kemampuan berfikir kritis kurang berkembang. Belum banyak metodologi pengajaran yang mendorong siswa untuk sampai pada kemampuan berfikir tingkat tinggi ini. Akibatnya siswa Indonesia cenderung kesulitan dalam hal analisa masalah. Belum banyak siswa/mahasiswa Indonesia, misalnya, yang berani berbeda pendapat dengan guru atau dosen ketika proses pembelajaran. Padahal beda pendapat, selama dikomunikasikan dengan cara-cara yang beterima, adalah hal yang biasa dalam proses pembelajaran.

Rendahnya kemampuan berfikir analitis dan kritis siswa Indonesia, misalnya, bisa dilihat dari hasil sejumlah survei pendidikan seperti Programme for International Student Assessment (PISA) yang diselenggarakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Berdasarkan hasil survei PISA tahun 2012 Indonesia hanya sedikit lebih baik dari Peru yang berada di ranking terbawah. Ratarata skor Matematika anak-anak Indonesia adalah 375. Indonesia hanya menduduki rangking 64 dari 65 negara dengan rata-rata skor 375, sementara rata-rata skor internasional adalah 500. Hal ini menunjukkan kemampuan siswa Indonesia dalam menyelesaikan soal-soal yang menuntut kemampuan analisis, evaluasi, kreasi, serta logika dan penalaran sangat kurang.

Inilah diantara alasan mengapa pengembangan kemampuan berfikir tingkat tinggi ini menjadi mendesak dan penting dilakukan di dunia pendidikan kita. Guru ditantang untuk mencari cara atau metode pembelajaran yang bisa mengasah kemampuan berfikir tingkat tinggi ini. Sekolah dan juga kampus ditantang mencari bentuk kegiatan yang bisa berkontribusi pada pengembangan kemampuan HOTS ini.

Kegiatan Debat, Diantara Solusi

Selain penerapan model pembelajaran aktif, seperti problem based learning (pembelajaran berbasis masalah), inquiry based learning (pembelajaran berbasis penemuan), project based learning (pembelajaran berbasis proyek), dan lainnya, saya berpendapat bahwa kegiatan debat bisa menjadi salah satu metode efektif yang bisa dilakukan guru (dan dosen) di kelas atau sekolah/kampus untuk mengembangkan kemampuan analitis, kritis, dan evaluatif ini. Ini karena proses debat melatih siswa (dan mahasiswa), langsung atau tidak langsung, untuk belajar banyak hal.

Pertama, seorang debater akan termotivasi untuk lebih banyak membaca, mendengar, dan memperhatikan berbagai isu dan fenomena di sekitarnya. Seorang tak akan bisa berdebat dengan baik, jika dia tak menguasai materi yang diperdebatkan. Wawasan yang luas adalah diantara kunci menjadi pendebat yang baik.

Kedua, proses debat akan membiasakan siswa untuk berfikir kritis, logis, dan analitis. Seorang pendebat akan terlatih untuk bertanya dan mempertanyakan sesuatu. Mereka terlatih untuk tidak menerima sebuah informasi begitu saja. Mereka terbiasa melihat sebuah fenomena dari beragam perspektif. Bahwa sebuah objek bisa dimaknai berbeda oleh individu yang berbeda. Mereka belajar menganalisa sebuah kejadian menggunakan pengetahuan yang mereka punya.

Ketiga, kegiatan debat melatih siswa untuk berbicara dan berkomunikasi dengan baik. Siswa belajar berargumen secara santun, berbasis data dan fakta. Pada saat yang sama, mereka belajar tetap berusaha menghormati pendapat yang berbeda. Kemampuan berargumen adalah satu hal yang penting. Menghormati pendapat yang berbeda adalah hal lain yang tak kalah penting. Dalam lomba debat, siswa diajarkan untuk kembali cair dan berteman akrab dengan lawan tanding setelah lomba selesai.

Cukup banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan debat dapat meningkatkan kemampuan berbicara sisiswa, kemampuan bertanya, kemampuan berargumen, kemampuan berdiskusi, kemampuan menganalisis isu, dan kemampuan berfikir kritis. Oleh karena itu, saatnya guru-guru sekolah atau dosen di PT mengadopsi kegiatan ini sebagai salah satu bentuk kegiatan pembelajaran di kelas. Pada saat yang sama, pihak sekolah/kampus perlu memberikan dukungan lebih pada pengembangan kegiatan debat di sekolah mereka. Membuat dan membina komunitas debat di sekolah/kampus adalah satu yang bisa dilakukan.

Ke depan saya bayangkan jika semakin banyak siswa dan mahasiswa yang terbiasa dengan kegiatan debat, maka kita akan memperoleh siswa/mahasiswa yang tidak hanya siap ikut kompetisi debat sejenis NSDC atau NUDC, tetapi siswa yang juga memiliki wawasan yang luas, artkulatif, kritis, analitis, sekaligus rendah hati. Dalam jangka panjang, kemampuan berfikir tingkat tinggi ini tidak hanya memungkinkan siswa ini untuk tidak mudah termakan berita hoax dan sejenisnya, bukan tak mungkin mereka yang terbiasa berargumen ini akan muncul menjadi sosok-sosok pemimpin masa depan kita. Pemimpin yang artikulatif, berwawasan luas, bisa berargumen dengan bangsa lain di dunia, seperti yang dulu dicontohkan oleh para pendahulu bangsa seperti Sukarno, Haji Agus Salim, dan M Natsir. Wallahu a’alam.

Smartphone di Sekolah: Dilarang atau Dibatasi?

2019-09-06T14:18:00.000+10:00

Oleh: Afrianto Daud

(Dosen FKIP Universitas Riau, PhD in Teacher Education, Monash University Australia)

Sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan sekelompok guru menghancurkan setumpuk gawai atau telepon genggam ramai dibicarakan netizen. Konon penghancuran telepon genggam cerdas itu terjadi di sebuah pesantern yang sejak awal memberlakukan aturan melarang siswa membawa gawai ke sekolah. Ada pro kontra, tentu. Sebagian netizen beranggapan bahwa praktek seperti ini sudah tak relevan lagi di zaman dimana smartphone adalah bagian tak bisa dipisahkan dari kehidupan sa’at ini. Sebagian lagi berpendapat bahwa apa yang dilakukan guru di sekolah itu sudah benar. Pertama, karena memang sudah ada kesepakatan aturan sejak awal terkait larangan membawa gadget. Kedua, karena smartphone dan sejenisnya sering membawa dampak negatif terhadap siswa di sekolah.

Saat ini, mayoritas sekolah di Indonesia memang masih menerapkan aturan larangan membawa mobile phone ke sekolah. Pelarangan ini biasanya berdasarkan kekhawatiran pihak sekolah tentang bahaya gadget. Gawai semisal smartphone memang bisa berbahaya. Dia bisa mencandu. Telepon genggam itu bisa merusak tumbuh kembang anak secara psikis dan sosiologis. Anak-anak yang kecanduan gadget bisa tidak konsentrasi dalam belajar. Gadget bisa sangat disruptif selama proses pembelajaran di sekolah. Siswa bisa melakukan hal lain, semisal mengupdate status di media sosial, ketika sedang belajar. Anak-anak usia remaja itu bisa dengan mudah mengakses situs tertentu yang bisa jadi tak pantas dan tak baik untuk pertumbuhan jiwa mereka.

Beberapa studi terkait dampak smartphone (dalam konteks penggunaan media sosial oleh remaja melalui smartphone) bahkan menunjukkan bahwa akses media sosial melalui smarthone bisa meningkatkan tingkat stress, berkurangnya self esteem, bertambahnya rasa takut, bahkan meningkatnya angka bunuh diri di kalangan remaja. Bayangkan jika anak-anak usia sekolah itu juga bebas mengkases smartphone mereka selama di sekolah, maka masalah ini dikhawatirkan akan bertambah parah. Oleh karena itu, banyak sekolah melarang siswanya membawa smartphone ke sekolah.

Pelarangan ini tidak hanya terjadi di tanah air, tetapi juga terjadi di banyak negara di dunia. New South Wales, Perancis, dan UK adalah diantara negara yang tegas melarang penggunaan smarphone selama di gedung sekolah. Konsensus umum yang diterima di banyak negara selama ini adalah penggunaan smartphone di sekolah lebih banyak membawa dampak negatif kepada siswa ketimbang positifnya. Hal ini juga disampaikan oleh Profesor Jean Twenge dari San Diego University bahwa penggunaan telepon pintar dan media sosial bertepatan dengan lonjakan meningkatnya perasaan tidak berguna (feeling of uselessness) di kalangan remaja, serta dengan menurunnya tingkat kepuasan dan kebahagiaan mereka.

Revolusi Industri 4.0

Ketika kita masih memberlakukan pelarangan total pada penggunaan smartphone bagi siswa di sekolah, dunia pendidikan kita juga tengah memasuki era baru yang kita sebut era Revolusi Industri 4.0. Ini adalah zaman dimana dunia industri mengalami perubahan dahsyat karena manusia dan mesin semakin terkoneksi melalui jaringan internet. Salah satu ciri dari Revolusi Industri 4.0 adalah terjadinya digitalisasi banyak proses kegiatan manusia. Digitalisasi ini tidak hanya terjadi di dunia industri, tetapi juga di berbagai bidang yang lain, termasuk dunia pendidikan. Maraknya program Massive Open Online Course (MOOC) di berbagai negara adalah diantara dampak turunan dari digitalisasi pendidikan ini. Bahwa pendidikan hari ini tidak mesti dalam bentuk tatap muka secara fisik antara guru dan siswa di ruang-ruang kelas konvensional sebagaimana selama ini. Proses belajar dimungkinkan dilakukan secara virtual melalui pembelajaran daring (online).

Menjawab peluang ini, pemerintah sekarang sedang menggalakkan salah satu pendekatan belajar aktif yang dikenal dengan blended learning. Inti dari blended learning adalah bagaimana guru bisa mengkombinasikan pembelajaran tatap muka konvensional (offline) dengan pembelajaran daring (online). Pemerintah mendorong bagaimana para pendidik Indonesia bisa mengelola pembelajaran dengan pendekatan kombinasi ini. Beberapa studi (seperti Murphy, 2002; Osguthorpe & Graham, 2003) menunjukkan bahwa pembelajaran ‘campuran’ seperti ini efektif dalam peningkatan kemampuan siswa dalam melakukan proses belajar mandiri, mengubah pola pembelajaran yang sebelumnya berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa (learner-centered learning dan self regulated learning).

Sampai di sini kemudian pertanyaannya adalah bagaimana guru bisa melaksanakan blended learning jika siswa dilarang membawa smartphone ke dalam kelas? Siswa mungkin bisa membawa laptop atau bekerja dengan PC. Tetapi masalah dengan laptop dan PC, selain tidak praktis karena ukuran, juga lebih banyak siswa yang tidak memiliki laptop dibanding siswa yang tidak memiliki smartphone. Dengan kata lain, smartphone sesungguhnya adalah media yang praktis, efektif, dan ekonomis untuk digunakan dalam proses pembelajaran blended.

Ada cukup banyak hal yang bisa dilakukan siswa melalui smarthphone di dalam kelas, tentu di bawah kontrol guru. Mulai dari searching informasi tertentu terkait pembelajaran secara cepat melalui search engine, membaca materi pembelajaran tertentu yang telah disiapkan dan diposting guru secara online, sampai pada membuat tugas, berkolaborasi dengan siswa lain, dan memperoleh feedback dari guru secara online melalui smartphone mereka. Penggunaan aplikasi Google Classroom, salah satu aplikasi gratis untuk dunia pendidikan yang dilaunching Google, adalah satu contoh sederhana bagaimana smartphone bisa digunakan sebagai media untuk mengakselerasi pembelajaran blended melalui perangkat telepon pintar.

Jika guru kreatif dan IT friendly, guru bisa melakukan banyak hal lainnya melalui smartphone. Guru bahkan bisa menggunakan media sosial seperti Instagram (platform media sosial paling populer di kalangan remaja) sebagai media pembelajaran. Guru bisa memposting materi tertentu dalam grup Instagram yang dibuat khusus untuk kelas mereka, misalnya. Guru juga bisa menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran, seperti Edmundo, Ruangguru, BimelSmart, Zenius, Brainly, dan lainnya. Aplikasi ini dengan mudah bisa dipakai dan dimanfa’atkan untuk pembelajaran jika siswa bisa mengakses smartphone mereka yang sudah ternstall dengan berbagai aplikasi itu. Pendeknya, selain membawa potensi masalah, smartphone jelas juga menjanjikan berbagai manf’at untuk membantu proses pembelajaran.

Lebih Baik Dibatasi, Bukan Dilarang

Teknologi pada dasarnya adalah alat yang netral. Tergantung kepada siapa yang memakainya. Dia bisa jadi membawa berbahaya, bisa juga memberi manafaat. Sekali lagi, tergantung siapa yang menggunakannya. The man behind the gun does matter. Karenanya, dalam konteks teknologi smartphone, saatnya kita memikirkan bagamaiana pemanfaatan smartphone di kalangan siswa diatur sedemikan rupa. Kita perlu memikirkan cara bagaimana memanfa’atkannya dengan bijak di sekolah. Bukan dengan sama sekali melarang membawanya.

Diantara yang bisa dilakukan sekolah sekarang adalah membuat kesepakatan dengan siswa dan orangtua terhadap penggunaan smatphone ini. Untuk keperluan belajar seperti yang sudah dibahas di atas, siswa dibolehkan membawa smartphone ke sekolah dengan beberapa ketentuan. Sesampai di sekolah, siswa bisa menyimpan dulu smartphone mereka di loker tertentu yang sudah disiapkan sekolah. Saat pembelajaran yang membutuhkan siswa mengakses smartphone, siswa bisa mengambil kembali smartphone mereka sampai pembelajaran selesai. Setelah itu, mereka kembali menyimpan smartphone di tempat yang sudah disiapkan, sampai waktu pulang sekolah datang.

Pada saat yang sama, sekolah kita tentu harus melatih guru-guru mereka untuk memiliki kemampuan menggunakan teknologi seperti gawai pintar ini dalam proses belajar mereka. Guru zaman now adalah guru yang melek teknologi. Guru yang memandang teknologi sebagai peluang untuk kebaikan yang lebih besar, bukan menganggapnya sebagai ancaman. Guru-guru kita perlu terus dilatih bagaimana mengintegrasikan teknologi ke dalam kelas mereka. Masalah akan terjadi jika siswa dibiarkan membawa smartphone ke dalam kelas, sementara guru sama sekali tidak berusaha menggunakannya dalam proses pembelajaran.

Selain itu, kita juga harus terus melakukan penyadaran kepada siswa tentang bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan teknologi secara bijak. Mereka perlu diberi penyadaran terus menerus bahwa teknologi adalah ibarat pisau bermata dua. Dia bisa memberi manfaat membantu pekerjaan, tetapi sebilah pisau juga bisa membunuh. Mereka perlu diberi kemampuan bagaimana menggunakan teknologi secara sehat. Pelatihan internet sehat kepada siswa, misalnya, perlu terus dilakukan secara simultan.

* Tulisan ini pertama kali diterbitkan Harian Riau Pos, 29 Juli 2019.

Megawati dan Undang Undang Sisdiknas (Tanggapan Untuk Pak Rektor)

2017-09-28T19:49:00.001+10:00

Oleh: Afrianto Daud

(Tulisan ini awalnya ditulis untuk harian Padang Ekspres)

Bapak rektor Universitas Negeri Padang (UNP), Prof. Ganefri, menulis di harian Padang Ekspres (Selasa, 26 Sepetember 2017) dengan judul ‘Anugerah Doktor Honoris Causa’. Tulisan beliau tentu disampaikan dengan maksud memperjelas alasan universitas dan sekaligus menjawab pro kontra yang berlangsung di masyarakat Sumatera Barat, terutama diantara alumni UNP terkait keputusan UNP untuk memberikan gelar Doktor Honoris Causa (selanjutnya akan disingkat DHC) kepada presiden RI ke-5, ibu Megawati Sukarno Putri.

Kita tentu mengapresiasi tulisan dan atau penjelasan pak rektor sebagai bentuk pertanggungjawaban publik terkait keputusan itu. Tulisan itu setidaknya semakin memperjelas bagaimana alur cerita atau basis akademis sekaligus dasar hukum pemberian gelar HDC itu. Tulisan pak rector itu bisa menjadi referensi resmi untuk menjawab pertanyaan banyak pihak, terutama alumni UNP, yang terus bertanya-tanya, ada apa dan mengapa kampus yang mereka cinta membuat keputusan besar ini.

Tulisan ini saya maksudkan sebagai tanggapan atas nama saya pribadi yang pernah dididik dan dibesarkan secara akademis oleh banyak guru saya di UNP. Hormat dan kabanggan saya terhadap para guru dan almamater tentu tak akan berkurang. Namun, ijinkan saya berbeda pandangan dengan para guru di UNP terkait keputusan penganugerahan DHC kepada Bu Megawati ini. Saya sadar bahwa tulisan ini tentu tak akan bisa merubah keputusan senat UNP. Apalagi acara seremonialnya kemaren sudah selesai. Tapi, setidaknya tulisan ini bisa memberi tahu civitas akademika UNP bahwa ada pandangan berbeda di luar sana.

Tulisan pak rektor itu memuat banyak informasi penting terkait dengan apa itu DHC, bagaimana DHC telah dipraktekkan di banyak negara dan universitas, serta contoh siapa saja yang telah memperoleh gelar DHC itu. Tidak ada perdebatan sampai di situ. Apa yang bapak sampaikan bersifat informatif dan normatif. Sayang sekali, tulisan pak rektor hanya menyebut sedikit alasan mengapa ibu Megawati pantas dipilih dan dianugerahkan DHC. Padahal yang menjadi perdebatan di banyak alumni (mungkin juga di masyarakat) bukanlah tentang apa itu DHC, bagaimana sejarahnya, dan lain-lain, tetapi justru adalah tentang mengapa ibu Megawati pantas dianugerahi DHC, dan mengapa mesti UNP.

Saya sepakat bahwa sebagai mantan presiden, ibu Megawati adalah sosok penting yang telah berjasa dalam proses pembangunan Indonesia di era reformasi. Beliau adalah tokoh dan politisi lintas zaman. Belau bisa bertahan dan membesarkan PDIP setelah ditekan rezim Orde Baru yang represif. PDIP bahkan bisa mengantarkan salah satu kader terbaiknya – Pak Jokowidodo – sebagai presiden RI. Ini tentu tak lepas dari prestasi ibu Megawati sebagai politisi ulung. Tapi, menyematkan gelar DHC bidang (politik) pendidikan kepada beliau telah memaksa banyak orang jadi ‘tergelitik’, untuk tidak mengatakan ‘terkagum-kagum’ dan tak percaya.

UU No.20/2003 dan Megawati

Membaca tulisan Prof. Ganefri, saya bisa simpulkan bahwa ibu Megawati dianggap UNP sebagai individu dengan prestasi luar biasa yang bermanfaat untuk banyak orang di bidang politik pendidikan, karena di masa ibu Megawati lahir UU No 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional. Saya membaca dua kali tulisan pak rektor, untuk mencari alasan lain. Sepertinya inti dari basis alasan penganugerahan ini memang hanya terkait Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional ini.

Adalah benar bahwa UU Sisdiknis ini adalah sebuah produk politik sangat penting yang melahirkan paradigma baru dalam reformasi pendidikan nasional. Sekali lagi, adalah betul bahwa Undang-Undang ini menjadi basis legal formal untuk melakukan banyak perubahan besar dalam sistem pendidikan kita. Undang-Undang Sisdiknas ini, diantaranya, memuat perintah konstitusi yang mewajibkan anggaran 20 persen untuk pendidikan, desentralisasi pendidikan nasional, hilangnya dikotomi sekolah negeri dan swasta dalam politik anggaran, dan juga embrio lahirnya profesionalisasi pendidikan di banyak sektor, termasuk profesionalisasi guru dan dosen. Sebagaimana juga disebut oleh pak rektor, UU 14/2005 tentang guru dan dosen adalah kelanjutan dari ruh UU Sisdiknas itu.

Tak ada perdebatan sampai di poin itu. Namun, poin kritisnya, menurut saya, adalah ketika UNP menisbahkan (baca: mempersonalisasi) lahirnya UU Sisdiknas ini sebagai prestasi luar biasa pribadi Megawati sebagai presiden RI pada waktu itu. Secara prosedur hukum tata negara, undang-undang adalah sebuah produk politik bersama antara legislatif dan eksekutif. Eksekutif bisa saja mengusulkan pembuatan undang-undang, namun usulan itu tidak akan pernah jadi undang-undang tanpa persetujuan legislatif (DPR). Demikian juga sebaliknya. Karenanya lahirnya UU Sisdiknas adalah sebuah prestasi dan karya bersama berbagai elemen anak bangsa pasca reformasi yang melibatkan banyak pihak di situ. Ada pihak pemerintah, tentu. Tapi juga ada anggota DPR, tokoh politik lain, pihak akademisi yang menulis naskah akademis rancangan undang-undang, bahkan juga masyarkat luas yang berhak dan telah memberikan pertimbangan dan masukan ketika sebuah rancangan undang-undang akan dibahas.

Jika ingin melihat bagaimana posisi pribadi ibu Megawati terkait UU Sisdiknas, barangkali akan lebih genuine kita melihat bagaimana rekam jejak fraksi PDIP sebelum UU Sisdiknas disahkan. Kenapa PDIP? Karena bu Megawati pada waktu itu adalah ketua umum PDIP disamping sebagai presiden RI. Jangan lupa bahwa sejarah pengesahan Sisdiknas ini diwarnai proses pengesahan yang alot, panas dan dramatis, karena beberapa kali fraksi PDIP mencoba melakukan perlawanan politik, menolak beberapa substansi isi Sisdiknas, terutama terkait pasal pendidikan agama (Pasal 12 ayat 1, misalnya). Sejarah bahkan mencatat bahwa UU No. 20/2003 itu disahkan tanpa kehadiran Fraksi PDIP, karena mereka meninggalkan sidang paripurna (walkout).

Walkoutnya PDIP ini tentu tidak bisa dipisahkan dengan sosok Megawati sebagai pimpinan partai. Dari kaca mata organisasi dan melihat kultur politik PDIP, tidak hadirnya Fraksi PDIP hampir pasti atas perintah dan restu ketua umum. Dengan tidak hadirnya PDIP dalam paripurna pengesahan RUU menjadi Undang-Undang bisa dikatakan bahwa PDIP dan atau Megawati secara politik tidaklah memiliki cerita dan akar sejarah yang kuat dengan lahirnya UU No.20/2003 itu.

Betul bahwa akhirnya Undang-Undang tetap ditandatangani presiden. Tapi, penandatanganan undang-undang oleh presiden itu lebih sebagai sebuah konsekwensi prosedur ketatanegaraan, bukan benar-benar genuine sebagai bentuk dukungan kepada isi undang-undang. Terus, kemudian apakah relevan ketika UNP menyebut nama Megawati sebagai individu yang telah memiliki jasa dan prestasi luar biasa dalam politik pendidikan, khususnya dengan lahirnya UU 20/2003 itu, dan menjadikannya poin penting sebagai dasar DHC? Mari merenung sejenak, prof!

Secara legal formal dan prosedural, tentu tak ada yang salah dalam proses penganugerahan ini. Pak rektor telah menyebutkan bahwa semua itu sudah melalui pembahasan panjang di internal UNP, sudah mengikuti tata cara yang telah diatur oleh Permen Ristek Dikti-RI, No. 65/2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan sebagai ganti peraturan Mendikbud, No 21/2013. Namun, bukankah di atas segala aturan itu ada yang disebut wisdom (kebijaksanaan) yang sering lahir dari common sense dan conscience. Di titik inilah banyak alumni yang merasakan bahwa seperti ada sesuatu yang tak biasa. Bahwa ada suasana kebatinan sebagian besar alumni dan keluarga besar UNP yang tidak nyambung dengan keputusan ini. Jumlah yang tidak setuju bisa sangat banyak. Pak rektor bisa turun dan tanyak banyak alumni yang tersebar di banyak tempat, tentang bagaimana mereka merekasi berita ini.

Epilog

Apa yang saya sampaikan tentu berdasarkan subjektivitas saya. Sebagaimana keputusan UNP tentu didasarkan subjektivitas para pengambil kebijaksanaan dan keputusan di UNP. Dalam ranah sosial, biasanya memang tak ada yang benar-benar objektif. Pak rektor telah memutuskan. Pak rektor tentu sudah siap dan tahu apa konsekwensi pemberian gelar DHC ini terhadap lembaga kita tercinta.

Walau termasuk yang mempertanyakan keputusan ini, saya berharap bahwa keputusan ini akan membawa kebaikan kepada kampus UNP ke depan. Kebaikan untuk memajukan pendidikan di Sumatera Barat, khusunya, dan di Indonesia pada umumnya. Semoga asumsi sebagian alumni yang skeptis dan menyebut bahwa penganugerahan ini lebih sebagai sesuatu yang politis ketimbang akademis adalah salah. Semoga pak rektor makin berjaya memimpin kapal Universitas Negeri Padang. Salam hormat dari saya, sang murid bapak. Maafkan jika ada tutur kata yang salah. Wallahu a’lam.

* Penulis adalah alumnus Universitas Negeri Padang, Dosen FKIP Universitas Riau.

Pendidikan Kita dan 'Bangsa Yang Terbelah'

2017-03-08T20:35:00.004+11:00

Oleh: Afrianto Daud

(Tulisan ini pertama kali diterbitkan oleh indonesianpride.com, 23 Februari 2017)

Jika kita memperhatikan apa yang terjadi di sekitar kita dalam beberapa tahun terakhir, maka akan kita saksikan bahwa ada pembelahan yang kasat mata antara anak bangsa, terutama setelah pemilihan presiden 2014. Bangsa ini seperti terbelah pada dua kutub ekstrim yang saling menegasikan. Sisa-sisa sampah politik berupa kubu-kubuan dari pilpres itu tak kunjung bersih, bahkan cenderung kembali meningkat eskalasinya akhir-akhir ini. Fenomena ini bisa dengan mudah dilihat di halaman media sosial, dimana banyak orang masih saja saling menebar kebencian, olok-olokan, bahkan saling sebar fitnah. Akibatnya, tidak sedikit mereka yang sebelumnya berteman baik, kemudian tidak lagi saling sapa, bahkan kemudian bermusuhan. Dalam beberapa kasus, rusaknya silaturrahim itu tidak hanya terjadi antar teman baik, tetapi juga bahkan antar saudara dalam satu keluarga yang sama. Bagi sebagian orang, politik seperti telah menjadi ‘agama baru’ yang harus dibela mati-matian.

Fenomena ini tentu mengkhawatirkan. Tidak hanya karena kebencian dan permusuhan tidak akan pernah membawa kebaikan bagi siapapun, tetapi yang lebih merisaukan adalah bahwa pembelahan yang ekstrim akibat politik itu juga bisa mengancam tenun kebangsaan kita di masa depan. Permusuhan itu mengancam kebinnekaan kita sebagai bangsa Indonesia yang justru besar karena perbedaan yang terkelola dengan baik. Sebagai bangsa, kita tentu tidak ingin bahwa persatuan dan kebersamaan yang selama ini sudah kita nikmati harus hancur gara-gara pembelahan dan kubu-kubuan tak sehat di ranah politik itu. Pada contoh yang ekstrim, kita tidak ingin seperti Suriah yang berkeping. Kita juga tak mau mengulang sejarah pecahnya Yogoslavia menjadi negara-negara kecil.

Kesalahan Sistem Pendidikan?

Fenemone pembelahan di atas bisa jadi disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait, seperti faktor kepemimpinan yang gagal mengelola perbedaan dan memberi contoh yang baik, faktor ekonomi dimana ada pihak tertentu yang menjadikan politik kebencian sebagai komoditas yang laku untuk dijual, dan faktor sistem politik kita yang belum berhasil menciptakan kader politik yang berjiwa kenegarawanan. Namun, sebagai seorang pendidik pada tulisan ini saya ingin melihat fenomena itu dari aspek pendidikan.

Hemat saya, sepertinya fenomena ini tidak bisa dipisahkan dari gagalnya pendidikan kita dalam mendidik dan membentuk mentalitas anak bangsa untuk memiliki sikap atau karakter yang bisa hidup damai dalam perbedaan. Pendidikan kita belum berhasil mengajarkan perilaku toleran dan hormat pada perbedaan itu. Sehingga perbedaan apapun, terutama perbedaan pilihan politik, sering menjadi sumber masalah. Pada saat yang sama, kita seperti belum melihat hasil pendidikan kita terkait tentang bagaimana anak bangsa bisa menempatkan jiwa kesatria saat berkompetisi: legowo menerima kekalahan dan tidak jumawa saat memperoleh kemenangan.

Akarnya adalah karena sejak lama sistem pendidikan kita mengajarkan anak didik kita untuk terus bersaing atau berkompetisi, tetapi abai mengajarkan mereka tentang sikap kesatria itu. Nuansa kompetisi itu telah terasa sejak saat pertama kita masuk sekolah, dimana dulu kita sudah harus mengikuti beberapa jenis tes, berkompetisi, mengalahkan yang lain untuk memperoleh bangku di sebuah sekolah. Suasana yang sama bertahan sampai saat kita belajar di ruang kelas, dan ketika kita akan lulus dari sekolah.

Sekali lagi, iklim kompetisi inilah yang lebih dominan kita rasakan saat kita bersekolah. Hampir setiap hari kita didorong untuk jadi juara kelas, misalnya, mengalahkan teman yang lain. Akibatnya tak heran jika, misalnya, salah satu yang sering ditunggu oleh siswa dan orangtua di akhir smester adalah tengang ‘siapa juara berapa, atau siapa rangking berapa? Kita juga terus dimotivasi untuk selalu menjadi nomor satu pada banyak keadaan: ketika kita berolahraga, saat kita belajar menyanyi, saat kita pramuka, bahkan saat kita membaca Al-Quran.

Tradisi kompetisi dalam dunia pendidikan kita tentu tak sepenuhnya salah. Karena bagaimanapun bahwa hidup memang kadang butuh berkompetisi. Kita perlu menjadi yang terbaik dan berprestasi dalam perjalanan kehidupan kita. Ada masanya kita harus berhadapan dengan kenyataan bahwa kehidupan kadang memang keras. Ada yang kalah dan ada yang menang. Ada yang tersisih dan ada yang menyisihkan. Ada yang memperoleh sesuatu, dan ada yang kehilangan.

Namun, hidup tidaklah melulu tentang kompetisi. Dalam banyak kejadian kehidupan justru butuh lebih banyak kebersamaan, saling membantu, saling hormat, dan saling menjaga. Siapapun kita, sehebat apapun kita, dalam hidup kita pasti membutuhkan orang lain. Karenanya, kehidupan yang hanya sekali ini terlalu rendah jika hanya dilihat dari perspektf menang kalah. Untuk itu, proses pendidikan seharusnya tidak lagi hanya mendorong siswa untuk berkompetisi, tetapi yang tak kalah penting adalah bagaimana menyikapi kemenangan dan kekalahan, atau tentang bagaimana agar bisa hidup bersama dalam perbedaan, termasuk perbedaan agama, ras, dan pandangan politik.

Membangun Nilai Baru

Menyikapi pembelahan yang mengkhawatirkan itu, mendesak dan perlu bagi dunia pendidikan kita untuk merespon dan melakukan penyesuaian dalam proses pendidikan kita. Salah satunya adalah dengan cara mereformasi kurikulum atau merubah cara pandang pendidikan kita di masa datang. Paradigma punia pendidikan di berbagai belahan dunia sebenarnya telah lama bergeser dari paradigma kompetisi ke paradigma kerjasama. Ini terjadi mengikuti visi pendidikan dunia yang pernah dikeluarkan oleh UNESCO (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) pada awal tahun 2000. Bahwa pendidikan seharusnya bisa mengembangkan empat pilar pendidikan abad 21: 1) Learning to know (belajar untuk tahu/memperoleh pengetahuan); 2) Learning to be (belajar menjadi diri sendiri/membangun identitas, 3) Learning to do (belajar untuk bisa melakukan sesuatu/memilik skill untuk bertahan hidup); 3) Learning to live together (belajar untuk hidup bersama).

Mengikuti paradigma pendidikan UNESCO poin ketiga (learning to live together), pada satu dekade terakhir dunia pendidikan telah mulai mengurangi iklim kompetisi dalam proses belajar. Banyak sekolah kemudian lebih banyak mempraktekkan pendekatan cooperative learning, misalnya, termasuk dalam kurikulum nasional kita. Pendekatan ini diharapkan bisa membantu siswa untuk belajar agar bisa hidup bersama, karena pendekatan ini menekankan pentingnya kerjasama antar siswa selama proses belajar. Kerjasama itu, misalnya, ditandai dengan banyaknya kegiatan yang memungkinkan siswa untuk berbagi ide dengan teman dalam kelompok kecil, dengan teman satu kelas, atau bahkan dengan teman dari kelas yang berbeda. Intinya, pembelajaran kooperatif mendidik siswa untuk bekerja dalam tim, berinteraksi, bekerjasama dengan baik dan menerima keragaman di lingkungan belajarnya untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam pelaksanaanya, tentu penting memastikan bagaimana sistem belajar kooperatif ini bisa dilaksanakan dengan maksimal dan konsisten dengan sistem penilaian dan evaluasi pendidikan. Suasana kompetisi yang ekstra ketat itu sudah harus dikurangi. Secara khusus, penting bagi para guru untuk memberi perhatian spesial pada pengembangan beberapa karakter penting dalam konteks membangun nilai dan kemampuan hidup bersama dengan orang lain itu. Pertama, sekolah harus terus kreatif mencari cara bagaimana menanamkan nilai respect (sikap hormat) pada orang lain atau pada perbedaan di sekitar kita. Respect adalah jantung atau intisari dari sikap toleran. Jika nilai ini tumbuh pada anak didik, maka saya yakin mereka akan menjadi pribadi yang siap menerima perbedaan secara dewasa. Kedua, peserta didik harus terus dituntun untuk mau berbagi (sharing) dengan orang lain. Berbagi dalam maknanya yang luas merupakan karakter indah yang akan mengurangi jiwa egosime pada diri seseorang. Ketiga, berfikir kritis. Adalah penting generasi masa depan Indonesia memiliki kemampuan ini, agar mereka bisa memilah serbuan informasi yang membanjir.

Tentu tidak hanya tiga karakter itu yang perlu dikembangkan, namun menurut saya tiga ini yang paling penting diseriusi oleh para pendidik dalam rangka mengurangi atau mencegah kembali terpecahnya anak bangsa gara-gara pilihan politik yang sebenarnya semu saja. Semoga ‘demam’ anak bangsa gara-gara virus jahat politik bisa tersembuhkan. Semoga pendidikan berperan signifikan dalam menyembuhkannya. Wallahua’lam.

* Penulis adalah dosen FKIP Universitas Riau.

Menimbang Moratorium Ujian Nasional

2016-12-09T20:00:00.000+11:00

Oleh: Afrianto Daud

(Tulisan ini pertama kali diterbitkan di indonesiapride.com)

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Muhadjir Effendi, baru saja mengumumkan ke publik tentang rencana pemerintah untuk melakukan moratorium (penghentian sementara sampai batas waktu yang tidak ditentukan) Ujian Nasional untuk siswa sekolah menengah mulai tahun 2017 (Republika, 24/11/2016). Walaupun masih bersifat usulan, karena harus menunggu ijin dan persetujuan presiden, ide moratorium ini saya pikir adalah terobosan yang bagus dan menarik. Sejak dilaksanakan tahun 2004, UN memang selalu menuai kontroversi setiap tahun. Kontroversi dan atau perdebatan di sekitar UN biasanya menyoroti aspek keadilan karena besarnya gap kualitas antar daerah, penyempitan kurikulum karena UN hanya menguji beberapa mata pelajaran, ketidaktepatan penggunaan karena UN (dulu) juga dijadikan syarat kelulusan siswa, dan juga pada aspek fenomena ketidakjujuran ketika UN berlangsung.

Sesungguhnya pemerintahan Jokowi telah mencoba mendengarkan suara masyarakat yang keberatan dengan keberadaan UN itu. Karenanya, ketika Anies Baswedan masih menjadi menteri Pendidikan Nasional, misalnya, pemerintah telah meniadakan salah satu aturan UN terkait menjadikan UN sebagai salah satu syarat kelulusan siswa dari sekolah. Sejak tahun 2016, UN resmi digunakan lebih sebagai alat pemetaan kualitas pendidikan nasional. Sementara kelulusan siswa sepenuhnya diserahkan ke sekolah.

Diharapkan peniadaan aturan ini bisa mengurangi suasana menakutkan yang selama ini menghantui banyak siswa di Indonesia. Kenyataannya, apa yang diharapkan belumlah sepenuhnya menjadi kenyataan. Karena masih sangat jelas terlihat di lapangan bahwa pelaksanaan UN di masa Anies Baswedan itu masih saja menakutkan banyak pihak: siswa, sekolah, guru, dan orangtua. Suasana sebelum dan ketika UN di sekolah belum banyak berubah – tetap menegangkan.

Ini terjadi karena masyarakat dan sekolah masih terbawa dengan suasana lama yang seakan menjadikan UN sebagai ‘hantu pendidikan’. Karenanya, suasana ‘mencekam’ masih terlihat sebelum UN dilaksanakan di banyak sekolah. Selain kegiatan sekolah sore persiapan UN, acara sejenis istighosah atau do’a akbar sebelum UN masih banya terlihat di sekolah. Istighosah dan do’a tentu baik-baik saja. Tetapi, jika itu diadakan sebagai cara melawan ketakutan akibat hawa UN yang mencekam, inilah yang kemudian menjadi isu serius.

Sebagai orangtua dengan anak yang juga sedang bersekolah di sekolah menengah, saya amati bahwa banyak orangtua tetap khawatir dengan nilai UN anak mereka, walaupun tidak lagi dijadikan syarat kelulusan. Kekhawatiran orangtua tersebut barangkali disebabkan fakta bahwa nilai asli UN ternyata justru tak kalah pentingnya dari sebagai syarat kelulusan itu. Karena di hampir semua tempat, sekolah nyaris hanya melihat hasil UN itu sebagai dasar penerimaan siswa di jenjang berikutnya. Siswa yang nilai UNnya rendah tak punya banyak pilihan untuk sekolah di tempat yang bagus, walaupun sekolah itu sangat dekat dari rumahnya. Akibatnya, sekali lagi UN tetap saja dianggap sebagai ujian yang mengkhawatirkan, membuat siswa dan orangtua stress, cemas dengan kemana anak mereka bisa menlanjutkan sekolah.

Sisi Baik Moratorium

Sekali lagi, rencana moratorium ini adalah langkah positif dari pemerintah. Menteri Muhadjir sepertinya mencoba mendengar, menjalankan dan memenuhi keputusan Mahkamah Agung pada 2009 yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2007. Dalam putusan itu, pemerintah diperintahkan meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, serta akses informasi di seluruh Indonesia sebagai prasyarat menjalankan UN. Ini semua diperlukan bagi pelaksanaan UN. Kalau tidak, UN akan terus menimbulkan keributan seperti yang terjadi selama ini.

Dengan demikian, pemberlakuan moratorium ini diharapkan bisa menjadi solusi terbaik dari berbagai kekisruhan akibat UN selama ini. Moratorium ini, misalnya, bisa mengurangi efek psikologis yang selama ini membebani banyak pihak selama pelaksanaan UN. Orangtua, siswa, dan juga guru tentu akan lebih lega, karena tak harus dihantui dengan beban mengejar target lulus atau nilai tinggi pada UN sebagaimana yang terjadi selama ini.

Moratorium ini diharapkan juga bisa mengembalikan suasana belajar menjadi lebih manusiawi di dalam kelas dimana guru bisa mengajar sesuai dengan metode pengajaran yang diamanahkan di dalam kurikulum, tidak lagi kelas yang mati karena lebih banyak dipenuhi oleh kegiatan drilling cara menjawab soal UN, sebagaimana yang selama ini terjadi. Guru juga diharapkan bisa mengembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotor secara seimbang, melakukan penilaian secara komprehensif, dan memberikan penghargaan kepada setiap siswa sesuai dengan tingkat perkembangan mereka.

Lebih jauh, moratorium ini tentu juga bagus bagi pemerintah sendiri dalam hal alokasi dana pendidikan nasional. Anggaran UN yang selama ini bisa menghabiskan uang negara lebih Rp. 560 miliar setiap tahun itu bisa diperuntukkan untuk perbaikan infrastruktur dan fasiltas sekolah, terutama untuk sekolah-sekolah di daerah terpencil. Pemerintah juga bisa mengalokasikan anggaran itu untuk peningkatan kesejahteraan guru (terutama guru honorer), pengembangan profesional guru, dan juga program pendampingan khusus bagi sekolah yang termasuk kategori sekolah di bawah standar nasional.

Jika pemerintah benar-benar melakukan usaha pemerataan kualitas pendidikan nasional melalui program pengadaan dan perbaikan fasilitas sekolah sampai pelosok negeri, kemudian pada saat yang sama terus melakukan perbaikan dan peningkatan kesejahteraan dan kualitas para pendidik, maka pada waktunya Ujian Nasional bisa kembali dilaksanakan, tentu dengan aturan-aturan baru yang bisa disesuaikan kemudian.

Tantangan Moratorium

Selain menjanjikan hal-hal yang baik untuk pendidikan nasional kita, rencana moratorium UN ini juga berpotensi mendatangkan masalah baru. Tantangan terbesarnya, menurut saya, adalah dalam hal sistem evaluasi pengganti dari ketiadaan UN. Dari paparan bapak menteri diketahui bahwa pemerintah akan menyerahkan evaluasi akhir siswa di sekolah menengah kepada pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kota untuk ujian akhir SD. Pertanyaannya, seperti apa sistem ujian akhir di tingkat provinsi. Apakah akan mirip seperti UN yang high stakes itu atau bagaimana. Ini yang belum dijelaskan pemerintah. Jika yang berubah hanyalah pelaksanannya saja, dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan kota, sementara bentuk soal, kegunaan ujian masih sama dengan UN, tentu moratorium ini sama sekali tidak akan menyelesaikan masalah UN selama ini. Ini belum lagi menyebut tantangan dari sisi kesiapan daerah dalam melaksanakan ujian di tingkat daerah masing-masing.

Menurut saya, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa apapun bentuk ujian atau sistem evaluasi yang dilaksanakan pemerintah daerah nantinya ketika moratorium, ujian yang dilaksanakan haruslah tetap fokus pada penggunaan hasil ujian sebagai pemetaan kualitas (quality mapping) saja. Dalam konteks ini, pemerintah perlu membuat aturan yang tegas bahwa nilai ujian itu tidak boleh dijadikan dasar penerimaan siswa pada jenjang berikutnya. Inilah model ujian yang dilaksanakan di beberapa negara maju, seperti Australia, dimana hasil ujian siswa tidak digunakan sebagai basis penerimaan siswa di jenjang beikutnya, tetapi lebih sebagai quality mapping.

Kemudian, pemerintah juga perlu memperkuat kebijakan rayon untuk penerimaan siswa baru. Bahwa siswa melanjutkan pendidikan pada sekolah yang paling dekat dengan domisilinya. Ini penting agar semua siswa dipastikan bisa memperoleh sekolah untuk kelanjutan pendidikannya sebagaimana semangat wajib belajar 12 tahun yang sedang kita lakukan. Pemerataan fasilitas dan kualitas antar sekolah tentu dengan sendirinya akan mengurangi keinginan siswa tertentu untuk menyebrang ke sekolah di luar rayonnya.

Terakhir, yang tak kalah penting adalah bagaimana pemerintah bisa mensosialisasikan kebijakan baru ini secara efektif kepada seluruh stakeholders pendidikan. Jangan pernah ada kebingungan atau keterkejutan pada pihak tertentu yang bisa memperlambat pelaksanaan moratorium. Jangan sampai niat baik moratorium justru menjadi kegalauan baru bagi insan pendidikan di tanah air, karena ketidakjelasan segala sistem pelaksanaanya. Tetapi, jika semua hal sudah direncanakan dengan matang. Saya ucapkan ‘Selamat Datang Moratorium Ujian Nasional!’ Semoga menjadi awal yang baik untuk perbaikan pendidikan nasional kita di masa yang akan datang.

* Penulis adalah dosen FKIP Universitas Riau, Doktor Ilmu Pendidikan di Monash University Australia)

Membangun Sekolah Tanpa Kekerasan

2016-09-21T20:10:00.001+10:00

Belakangan dunia pendidikan kita kembali dihebohkan oleh beberapa kasus kekerasan yang melibatkan siswa, guru, dan orangtua. Kekerasan itu tidak lagi hanya dalam bentuk cerita lama berupa tawuran atau bentrok fisik antar siswa, tetapi yang menyedihkan adalah bahwa bentuk kekerasan dalam dunia pendidikan kita telah muncul dalam bentuk wajah yang baru, yaitu kekerasan antara siswa dan guru, bahkan antara orangtua siswa dan guru. Kasus pemukulan seorang oknum orangtua terhadap seorang guru di Sulawesi Selatan yang membuat heboh netizen belum lama ini, misalnya, adalah diantara contoh bahwa tindak kekerasan di sekolah kita telah berkembang menjadi berbagai bentuk wajah.

Sekali lagi, apa yang terjadi pada seorang guru bernama Adnan Achmad, guru SMKN 2 Makasar, itu bukanlah kali yang pertama. Sebelumnya publik juga dihebohkan oleh guru yang dipenjara karena mendisiplinkan siswa mereka. Kita belum lagi bicara tentang kekerasan yang menempatkan siswa sebagai korban. Kasus kekerasan itu memang telah banyak dan terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), seperti dilansir keterangan tertulis Kemdikbud (2016), mencatat bahwa sepanjang Januari 2011 sampai Juli 2015 sedikitnya ada 1.880 kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Sebagian tindak kekerasan ini adalah berupa kekerasan guru terhadap siswa atau antara siswa itu sendiri. Sebagian lainnya berbentuk kekerasan atau teror orangtua kepada guru. Angka ini jauh meningkat dari beberapa tahun sebelumnya dimana pada 2011, tercatat ‘hanya’ 276 tindak kekerasan terjadi di sekolah.

Meningkatnya angka kekerasan di sekolah ini tentu adalah sesuatu yang mengkhawatirkan. Oleh karenanya penting dan mendesak dipikirkan cara yang sistematis bagaimana mengurangi atau bahkan menghilangkan fenomena kekerasan di dalam pendidikan kita ini. Edaran Anis Baswedan, mantan Menteri Kemendikbud yang melarang sekolah untuk melakukan praktek perpeloncoan dalam Masa Orientasi Siswa Baru di sekolah itu adalah relevan dalam konteks ini. Bahwa negara dan masyarakat harus berusaha menciptakan ruang belajar dan suasana sekolah yang ramah anak, yang aman, dan jauh dari kekerasan fisik dan non fisik.

Dalam rangka menciptakan sekolah tanpa kekerasan itu, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan bersama. Pertama, dalam rangka melindungi guru dari berbagai potensi kekerasan jenis apapun, penting memastikan dan memberi tahu semua pihak bahwa guru adalah profesi terhormat yang dilindungi hukum dan atau undang-undang dalam menjalankan profesi kependidikan mereka. Perlindungan ini tidak hanya dalam bentuk perlindungan ekonomi, sosial dan hak untuk pengembangan diri, tetapi juga yang tak kalah pentingnya adalah perlindungan dari rasa takut akibat teror fisik dan non fisik yang mereka terima dari siapapun, termasuk dari masyarakat dan orangtua.

Dalam konteks ini, selain perlindungan profesi dari UU No. 14/2005 tentang guru dan dosen, sesungguhnya para pendidik di tanah air juga telah dilindungi peraturan perundang-undangan dalam menjalankan setiap aktivitas kependidikan mereka, termasuk saat memberikan hukuman kepada para siswa dalam rangka menegakkan disiplin. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 tahun 2008 dan Pasal 39 PP No 78 tahun 2008 tentang Guru menyatakan bahwa guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. Guru dapat memberikan sanksi berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Jika pemberian sanksi terhadap pelanggaran tersebut di luar kewenangan guru, maka guru dapat melaporkannya kepada pemimpin satuan pendidikan. Dengan demikian, seorang guru tidak bisa disalahkan apalagi dipidanakan karena alasan HAM karena melakukan tindakan tegas kepada siswa yang melanggar aturan sekolah.

Masalahnya adalah bahwa belum banyak guru yang mengetahui perlindungan hukum ini. Pada saat yang sama, ada banyak orangtua yang tidak paham dengan perlindungan hukum ini. Oleh sebab itu, penting bagi organisasi profesi keguruan, semisal PGRI terus melakukan sosialisasi tentang perlindungan atau aturan yang sudah ada. Pada saat yang sama PGRI wajib terus melakukan advokasi atau bantuan hukum kepada guru yang menjadi korban tindak kekerasan tersebut.

Kedua, untuk mengurangi atau meniadakan tindak kekerasan di level siswa, perlu memasukkan materi bagaimana menghadapi sifat dan sikap kekerasan di kalangan siswa. Materi tentang etika, penghormatan sesama, dan menjauhi perilaku bullying (baik fisik maupun non fisik) ke dalam kurikulum kita. Substansi materi ini sebenarnya sudah embeded dalam banyak materi pelajaran kita. Namun, sepertinya penting dan mendesak untuk membahas dan mengajarakan materi anti kekerasan ini secara lebih massif dan efektif kepada siswa di sekolah. Bahwa kekerasan adalah tindakan tidak terpuji. Kekerasan tak pernah membawa kebaikan apapun, kecuali melahirkan kekerasan bentuk baru di waktu yang lain dengan cara yang sama ataupun berbeda.

Ketiga, sekolah perlu melibatkan orangtua bagaimana mengurangi tindak kekerasan di sekolah. Karena sangat bisa jadi bahwa perilaku jahat seorang oknum siswa di sekolah justru dia bawa dari perilaku ayah bundanya di rumah yang suka mendidik anak mereka dengan kekerasan. Misalnya anak-anak itu terbiasa mendengar kata kasar, umpatan, celaan, atau bahkan serangan fisik dari orangtua mereka di rumah. Akibatnya, sadar atau tidak, pengalaman buruk di rumah ini biasanya akan menular pada kebiasaan anak di sekolah. Karenanya sekolah perlu berdialog dan mendengarkan bagaimana orangtua mendidik anak-anak mereka di rumah.

Keempat, tak kalah pentingnya adalah bagaimana guru dan tenaga kependidikan di sekolah bisa menjadi contoh utama dalam menciptakan susasana sekolah yang jauh dari kekerasan, baik kekerasan fisik maupun non fisik. Seorang guru misalnya sebisa mungkin harus menghindari hukuman fisik berupa pemukulan kepada siswa. Dalam beberapa kasus, hukuman fisik inilah yang menjadi awal dari tidak terimanya orangtua terhadap pelakuan guru. Guru ditantang untuk mencari cara-cara yang lebih beradab dan lebih edukatif dalam menghadapi tingkah laku siswa yang tidak sesuai harapan di sekolah.

Para guru juga wajib menghindari penggunaan kalimat keras yang berpotensi melukai perasaan dan jiwa anak didik selama proses belajar. Guru harus mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif yang lebih sehat. Ketimbang mengatakan ‘kamu kok tak paham juga’, guru bisa mengatakan ‘kamu hanya butuh usaha lebih keras lagi untuk paham’. Daripada mengatakan anak muridnya ‘nakal’, guru yang baik seharusnya memandang murid jenis ini sebagai murid yang butuh perhatian kesabaran ekstra dalam menghadapinya.

Kekerasan di sekolah sesungguhnya tidak berdiri sendiri. Dia terkait dengan banyak hal, termasuk budaya dan lingkungan sosial masyarakat. Oleh karena itu, usaha untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan tanpa kekerasan juga perlu melibatkan berbagai unsur itu, negara, pihak sekolah, dan masyarakat. Kesamaan visi dari semua unsur ini sangat penting. Bahwa sekolah yang baik dan kondusif itu adalah sekolah yang aman bagi semua penghuninya. Wallahu’alam.

Penulis adalah Doktor Ilmu Pendidikan Monash University Australia, Dosen FKIP Universitas Riau
(Tulisan ini pertama kali ditulis untuk Riau Pos)

Menimbang Full Day School

2016-09-21T20:00:00.000+10:00

Tak lama setelah pelantikannya sebagai mentri baru di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kabinet hasil reshuffle jilid 2, Prof. Muhajir Effendi segera bekerja menjalankan amanahnya memimpin operasional pendidikan nasional. Selain mengingatkan pentingnya spirit ibadah dalam bekerja di jajaran kementriannya, dan pernyataannya tentang pentingnya untuk terus meningkatkan kualitas pendidik sebagai ujung tombak pelaksanaan kurikulum, beliau juga mulai mengkomunikasikan beberapa rencana programnya ke publik. Salah satu yang mendapat respon luas dari masyarakat (terutama netizen) beberapa hari belakangan adalah ide yang beliau sampaikan tentang perlunya Indonesia menerapkan sistem full day school (sekolah sehari penuh). Kemendikbud belum menyatakan secara spesifk berapa jam persisnya siswa akan berada di sekolah. Namun, diperkirakan akan berkisar antara 8-9 jam. Menyikapi pro-kontra itu, kemaren Prof. Muhajir menyatakan bahwa ide FDS ini akan dibatalkan, jika mendapat banyak penolakan.

Terlepas dari pernyataan terbaru pak menteri tentang rencana pembatalan ide ini, tulisan ini akan mengeksplorasi beberapa catatan kritis terkait full day school (FDS). Tulisan ini diharapkan menjadi tambahan perspektif dalam menilai dan mengambil keputusan tentang perlu atau tidaknya FDS di Indonesia untuk saat ini. Sebenarnya ide tentang FDS di tanah air bukanlah hal yang baru. Beberapa Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) bahkan sudah lama menerapkannya. Saya sendiri pernah bekerja di sebuah yayasan pendidikan yang memiliki FDS. Saat ini, salah seorang anak saya bahkan juga sedang bersekolah di sebuah sekolah madrasah/sawasta yang menerapkan sistem sekolah penuh hari ini. Sejauh ini saya perhatikan tidak ada resistensi dari pihak orangtua.

Walau bukan hal yang baru, rencana bapak mentri ini penting untuk dikaji dan memang layak dikritisi secara terbuka. Apakah keberhasilan beberapa SDIT dalam FDS bisa jadi referensi untuk kebijakan secara nasional? Jika wacana ini pada akhirnya menjadi kebijakan yang mengikat ratusan ribu sekolah sekolah dasar dan menengah di tanah air, maka dia tentu akan berpengaruh pada banyak pihak. Tidak hanya siswa di sekolah, tetapi juga guru, orangtua, termasuk masyarakat secara umum dengan segala keunikan masalahnya. Pengaruh itu bisa positif ataupun negatif.

Ide Baik, Butuh Kajian Dalam

Membaca alasan-alasan yang dikemukakan oleh pak menteri, saya bisa memahami political will pak menteri. FDS tentu ide yang baik, agar anak-anak bisa fokus belajar dan menghabiskan waktu di sekolah, sampai orangtua mereka bisa menjemput mereka di sore hari setelah orangtua pulang kerja. Ini tentu praktis bagi orangtua. Terutama orangtua yang bekerja kantoran di daerah urban dengan jam kerja hampir sama dengan jam belajar anak di sekolah, jika sekolah full day. Disamping itu, sekolah bisa mengefektifkan proses pelajaran tambahan di sekolah saja, seperti kegiatan bimbingan atau kursus yang biasanya dilakukan siswa di sore hari di berbagai lembaga di luar sekolah.

Namun, ada beberapa catatan penting yang wajib menjadi perhatian pemerintah. Pertama, jangan lupa bahwa orangtua siswa itu tidak hanya terdiri dari mereka yang kerja kantoran, tetapi juga ada jutaan orangtua di pedesaan yang bekerja sebagai petani dan nelayan. Tidak bisa dipungkiri bahwa orang tua jenis kedua ini kadang membutuhkan kehadiran anak mereka sepulang sekolah untuk menemani mereka bekerja di sawah atau di ladang (untuk tidak mengatakan membantu pekerjaan mereka). Saya tentu mengerti bahwa tugas utama anak-anak usia sekolah itu seharusnya adalah belajar. Tetapi, adalah fakta bahwa karena masalah ekonomi, ada jutaan anak yang terpaksa ikut membantu orangtuanya bekerja mencari nafkah. Ini adalah Indonesia dengan segala kompleksitas latar sosial masyarakatnya, yang tidak bisa disamakan dengan negara maju seperti Finlandia yang menjadi inspirasi bapak menteri terkait ide FDS.

Kedua, tantangan terbesar kebijakan FDS ini adalah bagaimana pihak sekolah bisa menciptakan suasana belajar yang kondusif di sepanjang hari itu. Suasana belajar yang dinamis, menantang, tetapi sekaligus menyenangkan. Lingkungan belajar yang kondusif ini penting agar peserta didik tidak merasa stress atau tertekan dengan berbagai tugas dan kegiatan belajar yang membosankan dalam kurun waktu yang panjang itu. Bukankah diantara masalah pendidikan nasional kita selama ini adalah adanya indikasi bahwa peserta didik kita merasa berat dan terlalu dibebani oleh target-target kurikulum yang cenderung ambisius? Jangan sampai-sampai kuncup-kuncup generasi kita itu layu karena suasana belajar yang tidak menggairahkan jiwa mereka selama FDS.

Dalam konteks kekhawatiran kita terhadap kemampuan sekolah untuk menciptakan suasana belajar yang efektif dan menyenangkan, kita juga perlu mengkaji kesiapan para guru dalam menjalani tugas sebagai pendidik selama FDS ini. Tantangannya tidak hanya bagaimana mereka bisa produktif dan efektif selama proses pembelajaran, tetapi juga bukankah para guru itu adalah juga orangtua pada saat yang sama? Saya khwatir kebijakan FDS akan menambah beban para guru yang sudah dibuat lelah dengan berbagai kewajiban yang telah mereka lakukan selama ini. Jangan sampai para guru kita kemudian berperan ganda sebagai ‘babysitter’ di sore hari di sekolah mereka, dan tak lagi punya waktu menjadi ‘babysitter’ anak kandung mereka sendiri di rumah.

Ketiga, yang juga tak boleh dilupakan adalah bahwa peserta didik juga punya hak untuk bersosialisasi dan mengekplorasi lingkungannya. FDS dikhawatirkan akan semakin meminimalisir kemungkinan anak-anak usia sekolah itu untuk bergaul dengan dunia di sekitar mereka. Mereka akan kehilangan waktu untuk bermain dan mengekplorasi alam sekitar, seperti yang dulu saya nikmati saat menjadi siswa SD di kampung saya. Mereka akan kehilangan keindahan masa kecil saat bisa bermain kelereng dengan teman sebaya, bermain bola di lapangan dekat rumah di sore hari, mencari burung di semak-semak di sekitar kampung, atau mandi di kali ketika pulang sekolah. Lebih jauh, FDS ini berpotensi menjadikan anak-anak kita menjadi asosial, karena waktunya kemudian habis hanya di sekolah dan di rumah saja.

Keempat, pentingnya juga dikaji tentang dampak FDS ini pada kegiatan belajar informal yang dilakukan sebagian siswa di luar sekolah pada sore hari. Pada kegaiatan belajar mengaji di TPA, misalnya, atau pada berbagai jenis kursus yang dipilih siswa sesuai dengan bakat mereka. Secara bisnis dan ekonomi, FDS ini mengancam eksistensi ribuan TPA, lembaga Bimbingan Belajar, kursus ketrampilan, dan sejenisnya di Indonesia. Bisa jadi, kelompok inilah salah satu yang keberatan dengan kebijakan sekolah sehari penuh ini, karena mengganggu jalannya roda usaha mereka.

Memperhatikan beberapa poin di atas, sepertinya ide baik pemerintah ini memang perlu didahului dengan kajian mendalam dan komprehensif sebelum dilempar ke publik atau sebelum dijadikan keputusan. Memulai dengan beberapa sekolah pilihan sebagai pilot project barangkali adalah salah satu solusi bijak. Kebijakan berbasis riset dengan data yang sohih adalah poin penting lainnya, agar anak-anak didik kita tidak terus menjadi ‘kelinci percobaan’ dari sebuah rezim yang terus berubah. Wallahu’alam.

Penulis adalah dosen FKIP Universitas Riau, alumnus Fakultas Pendidikan Monash University Australia
(Tulisan ini pertama kali diterbitkan oleh Riau Pos, 24 Agustus 2016)

Pendidikan Pasca Reshuffle

2016-09-21T19:54:00.002+10:00

Presiden Joko Widodo baru saja mengumumkan pergantian personil menteri di jajaran Kabinet Kerjanya sebagai bagian dari reshuffle kabinet jilid 2 yang dia lakukan sejak terpilih menjadi presiden dua tahun silam. Terdapat ada 13 kementerian yang dikocok ulang. 5 menteri berpindah posisi, seperti halnya Luhut Binsar Pandjaitan yang didaulat menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman, menggantikan Rizal Ramli. Sebelumnya, Luhut menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Sementara, ada tujuh menteri lain diganti dengan yang baru, termasuk di dalamnya nama Anis Baswedan yang digantikan oleh Prof. Muhadjir Effendy sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tulisan ini akan khusus membahas apa yang sudah dilakukan oleh Anis Baswedan sebagai Mendikbud yang lalu dan apa harapan serta tantangan yang akan dihadapi oleh bapak menteri yang baru.

Lazimnya sebuah keputusan politik, reshuffle jilid 2 ini juga direspon beragam oleh masyarakat. Pro kontra senantiasa ada dalam setiap keputusan pemerintah. Cukup banyak masyarakat, misalnya, yang mempertanyakan keputusan presiden mencopot Anis Baswedan. Bisa jadi karena Anis sejauh ini dianggap sebagai salah satu menteri dengan performa cukup baik. Beberapa survey sepanjang tahun 2015 tentang kinerja menteri Kabinet Kerja menunjukkan bahwa Anis dianggap memiliki kinerja baik dengan selisih nilai sedikit berada di bawah menteri Susi. Survey Indo Barometer yang dilakukan di 34 provinsi di Indonesia pada bulan Maret 2015, misalnya, menunjukkan bahwa Anis Baswedan disebut sebagai menteri dengan kinerja paling baik, setelah menteri Kelautan dan Perikananan, Susi Pudjiastuti.

Walaupun masih belum cukup parameter untuk menilai hasil pendidikan di bawah komando Anis Baswedan, setidaknya Anis telah menawarkan sebuah sistem pendidikan yang lebih humanis, ramah anak, dan partisipatif. Kebijakan meniadakan UN sebagai syarat kelulusan siswa, penghapusan MOS yang militeristik atau bahkan perpoloncoan, penekanan pada pentingnya rasa aman di sekolah, dan pentingnya pendidikan keluarga adalah diantara hal-hal baik yang telah dimulai Anis Baswedan. Terlepas dari survey dan opini di masyarakat, pada akhirnya semua orang harus paham bahwa menteri itu adalah jabatan politik. Keberadaan siapapun di sana tak lepas dari kemauan seorang presiden dengan hak perogratifnya.

Menteri Baru: Lanjutkan dan Ditingkatkan

Ada kekhawatiran klasik di kalangan masyarakat bahwa kebijakan pendidikan nasional selama ini cenderung mengikuti gaya dan maunya pejabat di kementerian. Pergantian pejabat menteri tak jarang juga diikuti oleh berubahnya sistem dan kebijakan. Ini tentu tak elok untuk perjalanan pendidikan nasional kita di masa sekarang dan masa yang akan datang. Karena pendidikan itu seharunya berkelanjutan, terencana, dan sistematis. Tidak tambal sulam, tukar tambah, dan bisa berubah seiring perubahan angin politik. Karenanya kita berharap kepada kepada bapak menteri yang baru untuk bisa meneruskan hal-hal baik yang telah dimulai pak Anis dan juga pejabat sebelumnya.

Prof. Muhadjir Effendy sendiri bukanlah orang baru dalam dunia pendidikan nasional. Sebagai mantan rektor, beliau bahkan lebih senior dari Anis Baswedan dalam hal pengalaman di dunia pendidikan. Latar belakangnya yang aktif di kepengurusan Muhammadiyah juga memberi poin penting bagi pak menteri yang baru ini dalam menata pendidikan nasional kita. Karena Muhammadiyah adalah organisasi masyarakat yang sudah lama mengabdikan diri di bidang pendidikan. Peran Muhammadiyah dalam mempercepat perkembangan dan peningkatan kualitas pendidikan nasional tentu tak kan bisa terbantahkan.

Selain harapan untuk meneruskan program baik dari menteri sebelumnya, sejumlah tantangan telah menunggu kerja keras dari menteri pendidikan yang baru. Tantangan ini menjadi lebih bermakna di tengah tingginya harapan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan merata, seiring dengan meningkatkanya anggaran pendidikan nasional sesuai amanat undang-undang. Tidak hanya kualitas dalam bentuk angka-angka numerik di ranah afektif, tetapi yang tak kalah penting adalah bagaimana membangun anak-anak Indonesia yang berkarater, cerdas secara emosional dan spiritual.

Unruk memenuhi harapan publik ini, tantangan utama adalah bagaimana meneruskan peningkatan kualitas tenaga pendidik sebagai ujung tombak pelaksanaan sistem pendidikan nasional di lapangan. Program sertifikasi guru dan pelatihan guru pembelajar yang sedang berjalan harus terus dievaluasi, agar keberadaannya tidak hanya memenuhi aspek administratif manajemen pendidikan. Namun, bisa dirasakan manfaatnya pada kinerja dan peningkatan kompetensi para pendidik ini di lapangan. Kualitas guru ini tidak hanya terkait dengan para guru yang sudah bertugas mengajar di sekolah, tetapi juga berhubungan dengan kualitas para calon guru. Untuk poin kedua, Kemendikbud perlu berkoordinasi intens dengan Kemenristekdikti yang membawahi ratusan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kependidikan (LPTK) sebagai institusi yang memproduksi calon guru.

Pelaksanaan kurikulum adalah tantangan lainnya. Selain terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum saat ini (KTSP), perlu usaha keras untuk memastikan apakah Kurikulum 2013 (K13) yang sebelumnya dihentikan sementara pelaksanaannya oleh Mendikbud yang lalu masih akan tetap dipending, atau sudah saatnya diberlakukan dengan segera secara nasional. Ini penting, karena secara konseptual Kurikulum 2013 sebenarnya menjanjikan cukup banyak perubahan substantif dalam pada aspek pengajaran dan sistem evaluasi pendidikan. Mendikbud yang baru harus bisa memastikan bahwa seluruh perangkat penunjang kurikulum, seperti kemampuan guru, dan fasilitas sekolah sudah siap agar K13 bisa segera dipakai.

Pemerataan kualitas pendidikan adalah juga tantangan serius. Bapak menteri yang baru perlu menerjemahkan visi pemerintahan Jokowi yang menyebut pembangunan nasional melalui strategi membangun Indonesia dari pinggiran. Ini tentu tidak hanya berarti membangun infrasturktur yang baik di daerah, tetapi juga membangun sumber daya manusia yang berkualitas sampai ke pelosok Indonesia yang terserak diantara ribuan pulau. Ini tentu tak mudah. Untuk menjawab tantangan ini, Kemendikbud sepertinya perlu memperbanyak program pengiriman tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten ke berbagai pelosok Indonesia, persis semangat program Indonesia Mengajar yang dipelopori Anis Baswedan.

Tentu, tantangan menteri yang baru tidak hanya berhenti pada beberapa poin yang disebutkan di atas. Masalah pendidikan kita sungguh kompleks. Termasuk juga bagaimana menteri baru mengelola sistem penerimaan siswa baru, pelaksanaan Ujian Nasional, pengadaan sarana dan para sarana pembelajaran, dan membangun hubungan yang tidak terputus antara pendidikan menengah dengan harapan perguruan tinggi yang notabene dikelola oleh dua kementerian berbeda. Ini belum bicara tentang efektifitas pengelolaan keuangan kementerian dengan anggaran yang fantastis (mencapai Rp 42,6 triliun pada tahun 2016). Anggaran yang sangat besar ini tentu butuh dikelola secara tepat dan efektif agar penggunaannya bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.

Pada akhirnya tentu perlu kita ingat bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Dukungan dan partisipasi publik sangat diperlukan. Dengan demikian, sinergi antara orangtua, masyarakat, sekolah dan dunia kerja perlu terus diciptakan dan ditingkatkan. Mengingat begitu rumitnya masalah pendidikan nasional kita, kita tentu tak bisa berharap akan selesai dalam sebulan dua bulan, bahkan juga tidak dalam satu dua tahun. Namun, yang pasti semua pihak bisa memulai dan berpartisipasi sesuai kapasitas masing-masing untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik sejak hari ini. Selamat bekerja dan berkarya bapak mentri yang baru!

Penulis adalah dosen FKIP Universitas Riau, alumnus Fakultas Pendidikan Monash University Australia.

(Tulisan ini pertama kali diterbitkan Harian Riau Pos, tanggal 3 Agustus 2016)

Rangking Kelas, Masih Perlukah?

2016-02-15T05:06:00.001+11:00

Jutaan siswa sekolah dasar dan menengah di tanah air baru saja menerima laporan pencapaian belajar mereka selama satu semester terakhir melalui buku rapor yang diberikan sekolah. Bagi siswa dan (apalagi) orangtua, rapor itu adalah diantara buku yang ditunggu. Selain karena mereka ingin tahu bagaimana perkembangan anaknya selama satu semester di sekolah mereka, cukup banyak orangtua yang juga menunggu data tentang bagaimana prestasi anak mereka di sekolah jika dibandingkan dengan siswa lainnya. Maka jadilah hari penerimaan rapor itu sebagai hari yang spesial. Biasanya sekolah mengundang orangtua untuk datang ke sekolah agar bisa langsung menerima buku laporan ini. Ranking kelas menjadi isu penting pada hari pembagian rapor itu.

Walau mulai ada sekolah yang tidak lagi menuliskan rangking di rapor siswa, tak sedikit sekolah yang masih menggunakan perangkingan ini di buku laporan anak didik mereka. Sebagaimana dulu, hari ini masih banyak sekolah yang membuat kegiatan khusus pada hari penerimaan rapor ini, yang puncaknya biasanya dengan mengumumkan para juara kelas di hadapan guru dan orangtua. Pada saat yang sama, untuk sekolah yang tidak mengumumkan juara kelas, ada banyak orangtua yang tetap bertanya kepada pihak sekolah terkait rangking anak mereka. Sebagian orangtua tetap mendesak wali kelas anaknya untuk melihat catatan si wali kelas terkait urutan nilai rata-rata anaknya dibanding anak-anak lainnya.

Sebagai sebuah tradisi di dunia pendidikan sejak lama, penulisan rangking kelas di buku rapor anak didik itu di satu sisi bisa jadi memiliki sisi positif. Ada waktunya seorang siswa perlu mendapat gambaran tentang seberapa jauh pencapaiannya dalam proses belajarnya jika dibandingkan dengan rekannya yang lain di dalam kelas yang sama. Seorang siswa yang menyadari bahwa capaiannya tidak sebaik temannya diharapkan bisa termotivasi untuk belajar lebih giat, mengejar ketertinggalannya, dan pada akhirnya bisa tercipta iklim kompetisi dan suasana belajar yang sehat di dalam kelas.

Namun, hemat saya, karena beberapa alasan yang akan saya jelaskan berikut, perlu dipertimbangkan ulang apakah sistem ini masih relevan dipertahankan dalam sistem pendidikan kita. Pertama, sistem perangkingan yang kita punya sepertinya lebih banyak dampak negatifnya terhadap anak dan orangtua. Alih-alih bisa memotivasi siswa untuk belajar lebih giat, rangking itu bisa menjadi ‘sumber penyakit’ bagi siswa dan orangtua. Sistem rangking itu sadar atau tidak telah mendistorsi bentuk penghargaan yang seharusnya diberikan kepada semua anak, betapapun kecilnya perkembangan belajarnya. Perangkingan kelas bisa membunuh motivasi anak untuk belajar. Rangking yang rendah bisa menjadi stimulus negatif kepada seorang siswa dalam memandang dirinya, bahwa dia tidak sebaik yang lain. Pada jangka panjang, dia bisa melabel dirinya hanyalah sebagai anak biasa dengan segala keterbatasannya. Padahal bisa jadi, siswa yang bersangkutan memiliki potensi terpendam yang selama ini tidak dihargai, akhirnya tidak berkembang.

Perangkingan itu bisa juga menjadi pemicu suasana belajar yang penuh persaingan tak sehat. Anak-anak bisa tumbuh dalam suasana kompetisi belajar ‘menang-kalah’. Bukan tak mungkin, ada anak tertentu tak mau belajar bersama, berbagi ilmu dan ketrampilan dengan teman sekelasnya, karena khawatir kehilangan ‘mahkota juara kelas’. Padahal, berbagi, bekerjasama, saling dukung, dalam proses belajar adalah iklim yang sedang dikembangkan dalam proses pendidikan di dunia. Pada jangka panjang, pembelajaran dengan nuansa kooperatif itu bisa mengantarkan anak didik agar bisa hidup bersama orang lain di dunia nyata mereka.

Dari sisi orangtua, perangkingan ini juga bisa berakibat tak baik. Sebagian orangtua yang sangat terobsesi anaknya untuk menjadi juara kelas, misalnya, mungkin akan merasa sedih mendapatkan fakta bahwa anaknya tidak menjadi juara kelas. Kesedihan orangtua itu, jika tidak terkontrol dengan baik, bisa berakibat pada cara orangtua memberlakukan anaknya. Memaksa anaknya untuk belajar lebih keras lagi, misalnya, padahal sang anak sangat bisa jadi sudah mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Akibatnya anak bisa stress atau malah trauma dalam proses belajarnya.

Kedua, masalah utama rangking kelas pada buku rapor siswa itu adalah karena penilaian di buku rapor yang masih lebih banyak mengukur aspek kognitif siswa yang biasanya dilaporkan secara kuantitatif berupa angka. Aspek afektif yang bersifat kualitatif, seperti perkembangan karakter mereka, kemampuan berkomunikasi, kemampuan bersosialisasi, bekerjasama, sikap bertanggung jawab, kemandirian, dan sejenisnya, tidak sepenuhnya dinilai dan tidak terlaporkan pada sistem buku rapor anak didik kita. Akibatnya, para juara kelas itu tetap saja didominasi oleh mereka yang memiliki keunggulan akademik atau yang memiliki nilai tinggi di ranah kognitif. Padahal bisa jadi dia memiliki kelemahan pada aspek non-akademis.

Dengan demikian, jika sistem perangkinan seperti yang ada sekarang masih diteruskan, maka adalah tidak fair bagi siswa yang sesungguhnya memiliki kelebihan di bidang lain (non akademis). Fakta seperti ini tentu ironis, karena sesunggunya tujuan pendidikan nasional kita, sebagaimana tertulis dalam UU No. 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan anak didik menjadi manusia seutuhya – otak, badan, dan hati mereka. Persisnya, undang-undang pendidikan menyebut bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sistem rangking dalam buku rapor seperti yang sekarang kita punya, dalam batas tertentu, bisa dikatakan bertentangan dengan substansi undang-undang pendidikan nasional itu.

Ketiga, di dunia nyata, keberhasilan anak didik tidak hanya ditentukan oleh faktor akademik itu, tetapi yang tak kalah pentingnya adalah juga oleh faktor non-akademis. Hasil survey dari Pew Research Centre, sebuah lembaga riset yang berbasis di Amerika Serikat, misalnya, melaporkan bahwa jajak pendapat yang mereka lakukan kepada orang dewasa di Amerika tentang kemampuan apa yang paling penting dimiliki generasi hari ini untuk sukses dalam hidup, 90 persen responden mengatakan, salah satunya, adalah kemampuan berkomunikasi. 77 persen lainnya menjawab kemampuan bekerjasama dalam tim. Dua kemampuan ini berada dalam ranah non akademis. Karenanya ada banyak sekolah di negara maju yang memberi perhatian khsusus kepada pengembangan soft skills ini. Di negara-negara maju, seperti di Australia, sistem rangking kelas ini sudah tak lagi dipakai sejak lama. Mereka juga tidak punya hari khusus untuk penerimaan rapor. Karena buku rapor cukup dikirim via email kepada orangtua siswa.

Karenanya, pada masa yang akan datang jikapun sekolah masih tetap mempertahankan tradisi pengumuman para juara, sekolah sudah harus memperluas makna juara kelas itu saat pembagian buku rapor. Setiap anak bisa menjadi juara dengan kelebihan mereka masing-masing. Siswa yang memang jago di bidang Matematika, misalnya, mendapat penghargaan sebagai ‘juara Matematika’. Sementara siswa yang menunjukkan prestasi di bidang lain, seperti olahraga dan seni, juga harus diharga sama oleh sekolah. Setiap siswa memiliki kecerdasan mereka masing-masing yang unik. Howard Gardener, guru besar di Harvard University, menyebut poin ini sebagai ‘multiple intelligence’ (kecerdasan majemuk). Saatnya sekolah kita memberi perhatian kepada berbagai jenis kecerdasan itu secara seimbang. Wallahu a’alam.

* Penulis adalah Dosen FKIP Universitas Riau, alumnus Fakultas Pendidikan Monash University Australia

(Tulisan ini pertama kali diterbitkan oleh Riau Pos, 27 Januari 2016)

Toward a Holistic Teacher Competency Test

2016-01-20T12:09:00.001+11:00

As a part of public accountability and quality control, the government through the Ministry of Culture and Primary and Secondary Education (Kemenbuddikdasmen) has been conducting Teacher Competency Test (UKG) to nearly 3 million teachers across Indonesia since 2013. This program is not only intended as a means of mapping the quality and competence of teachers nationally, but will also be a basis for the government to formulate a training plan for quality improvement and professional development of teachers nationwide in the future.

As stated by the Director General of Teachers and Education Personnel of the Ministry of Education and Culture Sumarna Surapranata, the UKG will be routinely done every year. Although there is no term 'pass and faill, the government is targeting a constant growth in the teachers’ scores from year to year. This year, for example, of 60-100 questions prepared and performed for 120 minutes, the government is targeting the mean score of teachers’ knowledge competency is 5.5. It is expected to increase by 6.5 next year. And at the end of 2019, it is targetted to be 8.0 (Kompas, 11/3/2015).

In one side, the government's efforts to conduct the competency test needs to be highly appreciated. The government should indeed ensure that our teachers’ quality is well monitored and their competency is continously developed. As a nation we must be very concerned with the quality of our educators as the quality of the teachers have a direct impact on improving the quality of our national education.

This is especially a case if it is linked with the teacher certification program that has spent a large amount of our national budget. The improvement and control of the quality of teachers become mandatory. The UKG is then important and relevant, so that the certification which has used up the state budget for almost 80 trillion rupiah every year had a significant impact on increasing the professionalism of the educators. In short, a certified teacher is a professional teacher. A professional teacher is a qualified teacher. The qualified teacher is the main player in our efforts to increase the quality of national education with its all complexed problem.

But on the other hand, it is important to look more closely at the technical implementation of this UKG. It needs to be evaluated whether the test is valid and trusted as a means of measuring the competence of a teacher. Could this test really measure what is supposed to measure (validity). This question is important, because an unreliable test will result in incorrect data. The inaccurate data certainly can not be the basis for making important decisions, such as teacher training programs.

The most crucial points of the current model of the UKG is in the aspect of the test models used. As explained in the manual published by Kemendibud, the UKG will measure and map the competence of teachers in their field of study (subject matter) and teaching (pedagogic). The test is conducted in the form of multiple choice questions (60-100 for 120 minutes). From the perspective of test validity, this kind of test can not fully answer the initial objectives of the UKG, to obtain information and map the pedagogical competence and professional of the teachers.

Not only because the test does not asssess the four aspects of teachers’ competency as mandated by the Law on teachers (the UKG does not assess the social competence and personal competence of the teachers), this test also leaves a lot of questions related to its realibility to accurately depict the competence of teachers. Teachers’ professional competence are in fact a very complex notion. From the aspect of pedagogic competence, for example, it is questionable how the test is able to obtain valid information about the ability of the teachers in planning the lesson, effectively starting their classes, and managing the class. Can the test assess their competency in terms of creating a live dynamic and conducive class, or in explaining a complex material in order to be easily understood by students. How the multiple choice questions can provide accurate information about the ability of teachers to ask, answer questions, to anticipate unexpected things in the classroom, or how the teachers motivate the students.

Even if the current UKG has tested things such details above, how to ensure that the cognitive knowledge of teachers in the answer sheet is in line with what he is doing in the classroom. What often happens is that a person can understand a concept in the level of theory, but he or she may not practice what s/he knows in the classroom. Thus, a teacher with a high score in the UKG may not necessarily mean that he or she is an eminent pedagogue in the field. Because the world of practices usually have their own space and art. This is why the validity of the UKG test result does really matter.

Not to mention potential technical problems which may hinder particular goup of teachers to perform well during the test. As majority of teachers take the computer-based UKG, some senior teachers who are not too familiar with the use of IT devices are likely to feel uncomfortable with this kind of test models. They are not troubled by the content of the test, but more on the technical aspects of how to operate the computer and the device. As a result, their test results can be worse than their actual ability. In the field, they are infact senior teachers with may be more with 20 years of eperience. They may have sucesfully educated and inspired thousands of their pupils before.

Considering some issues as mentioned before, it is urgent and necessary to find alternative models of assessments with a more holistic instrument in assessing teachers’ competence in the future time. This is certainly not an easy job given the broad scope and complexity of teachers’ competence as discussed above. Even in some developed countries like America which has carried out this kind of test for a long time, many reports indicate that the teacher competency test failed to provide the necessary information as a basis to help teachers grow and develop their competencies. Therefore most teachers in America just consider the test as 'a joke', because they do not feel a direct impact of the test on improving their performance as teachers (Lucy Steiner, 2010).

Hence my point is how we can keep thinking of a more appropriate way to assess our teachers’ competency and minimise potential bias due to inaccuracies in test instruments. We can use the current model as a starting point to develop a more holistic examination. In addition to assessing teachers’ mastery on their subject matter thorugh existing multiple choice, consideration may also be given to the use of other assessment instruments. Referring to the teacher assessment framework in some other countries like in the UK, Mexico, Canda and Singapore, assessments through classroom observation, self-assessment, or teachers’ portfolio are amongst other instruments that could be developed.

Equally important is how to involve the principal, school superintendent, or even the public in assessing the performance of these teachers. Especially for their social competence and personality that can only be assessed by asking or observing directly into the field of how teachers behave and act in the school and surrounding community. Furthermore, feedback from the 'relevant customers' of teachers like parents and students also need to be considered. Consequently, the assessment process can be no longer fully implemented by the central government, as is the case now. Decentralization of the assessment process is important to think about.

With such a holistic assessment tools, we can hope to get a more reliable picture related to the competence of our teachers. It will result in more accurate data to be used by the government as the basis of teachers’ career development and teacher training and professional development programs in the future. Otherwise, we are concerned that this UKG is only going to be another 'joke' among teachers, or simply be a new land for new projects in Kemendikdasmen, as feared by some people.

*The writer is teaching at the Faculty of Education of Riau University. He has just completed his doctoral degree from Monash University in Australia.

(This article was initially written for The Jakarta Post)

Pauline Hanson, among Islam, Racism and Reclaim Australia

2015-04-14T09:55:00.000+10:00

Australian public was rather shocked of a rally by a group of people with a theme of Reclaim Australia on Saturday, 04/04/2015. It was conducted simultaneously in all states of Australia, including Victoria. The movement is strongly supported by a liberal party politician Pauline Hanson. Messages delivered in the rally filled with nuances of hatred against Islam as one of important religions in Australia. Among the themes presented by the protesters were a rejection of the tax for halal certification, the refusal of practice of Islamic law, and a reminder for the phenomenon of Islamization in Australia. The demonstrators even specifically chanted with "no more mosques', or 'no more burqa'.

According to the 2006 census, there are at least five million (24%) of Australians are immigrants with different cultural and religious backgrounds. Approximately 450,000 of them are Muslims from various countries, including Indonesia. So far, all communities can live in harmony. They live with mutual respect for each other's culture under the principle of multiculturalism that becomes an important value of the Australian community.

As a politician, Pauline Hanson seemed to be trying to propitiate the Australian community through this movement. Islam and terrorism is indeed currently becoming a hot topic across the globe. Massive coverage of Islamic state movement (ISIS) has got a special attention from international community. Therefore, the issue on terrorism can be a good commodity for sales in the political market. Pauline's statement that also attacked Abbott’s administrative for not doing any necessary action regarding the potential dominance of the Muslim community in Australia is an indication that what she did is a clear political movement.

Having looked at the track record of this politician, the Reclaim Australia is not the first controversial action undertaken and supported by Pauline Hanson. In a political statement during a campaign season to become a member of the Federal Parliament in 1996, for example, she has been harshly criticized the Australian government's immigration policy. She mentioned that the idea of multiculturalism is risky for the future of Australia. Therefore, the multiculturalism policy should be resisted. She argued that why Australia is filled by many immigrants from Asia was because the idea of the multiculturalism. In the eyes of Pauline, many immigrants cannot be assimilated well with Australian culture. In short, in her stance, these immigrants are only a source of problems.

In 2006, Pauline returned outspoken about the dangers of these immigrants. At that time she was specifically concerned about immigrants from Africa who could be carrying the disease from the country of origin, including the possibility of suffering from AIDS. Pauline mentioned that African immigrants had absolutely no benefit to Australia.

Pauline herself refused to call herself as a racist. She said that what she did was only a way she expressed her criticism for the sake of Australia in the future. However, for those who think sane, Pauline's criticism is very clear that the substance contains racism. This is because she spreads hatred and discrimination against certain groups of people. For this reason, quite a lot of Australians themselves oppose the idea of the Reclaim Australia movement. Some of those who oppose the idea even involved in physical fights with demonstrators last Saturday.

Although Pauline Hanson's racism does not get a proper place in the mainstream of Australian politic, it does not necessarily mean that the idea is without support. Hundreds of people demonstrating simultaneously at a rally last Saturday proved that this racism is not completely dead. They continue to multiply and consolidate themselves.

The idea of 'Reclaim Australia' movement itself does sound strange and was impressed to be silly. There are many loop holes within the idea of this movement. First, the theme has been biased from the beginning. The selection of the word 'reclaim' (retake) does not only mislead as if Australia had been taken over by a particular group politically, culturally, and economically (which is certainly not true), it also spread a wrong message saying that Islam and the Muslims have occupied Australia in many aspects of life. The selection of this word has indirectly put Islam and the Australian Muslims on more powerful and more hegemonic than the actual facts. This is indeed an exaggeration.

Secondly, the theme is also against common sense. Paulin's statement mentioning that the halal food certification in Australia as a way to finance international terrorist is full of ignorance. The halal certification itself is not a dark business because they are easily monitored by the Australian government. Halal certification is growing in Australia along with the increasing demand for halal food because of the increasing number of Muslim communities in Australia (mostly immigrants). Among their main motivation is a purely from a business drive. Therefore do not be surprised if many non-Muslim owned companies also provide halal certificate. Again, the process is transparent. Therefore, the explanation from the Australian Food and Grocery Council (AFGC) one day after the rally regarding the transparency and certification process could clarify that the allegations by Paulin Hanson is like a fairy tale story in broad daylight.

Third, the attacks and discrimination against Muslims in Australia can be easily understood as an action which is contrary to the principles of multiculturalism as important values of Australians, as discussed above. Australia is a country which was built on the basis of respect for this diversity. Thus, the racism movement by Paulin, if left unchecked, will not only spoil the harmony of life of the plurality of the Australian society, it can also tarnish the Australian culture in the eyes of the international community. Although the number of supporters today is not significant, the core message is very dangerous.

Considering the potential serious side effects, I think the Australian government and the community need to perform special measures in dealing with the issue of racism. Sentiment towards Islam could develop into sentiment against other immigrants. Today they are targeting Muslim community; it is highly likely that they are also targeting the existence of other groups in the near future. Therefore, it is reasonable if the vice president of the African Community Association of Australia, Edward Solo, said that the yesterday's rally as something painful. "It is really a fearful message," he said as quoted by The Guardian (06/04/2015).

Politically, the Abbott’s government needs to make an official statement that the government cannot allow the attitude and behaviour of racism to happen. Abbott needs to make clear that the government is committed to respecting all forms of cultural uniqueness of its citizens, including by providing a protection to the Australian Muslim community. Otherwise, what is feared by the secretary of the Islamic Council of Victoria, Ghaith Krayem, who called Abbott government's silence on the racial acts as a form of injustice shown by Abbott’s administrative in dealing with racial attacks and extremism is true (The Age, 04/07/2015).

At the same time, the Muslim community and all immigrant groups have to think of better ways that promote a more intensive and effective activities to build mutual understanding among all groups who live in Australia. This is because the racism is likely happen due to lack of communication and interaction between these diverse groups. Pauline Hanson's statement saying that Muslims do not need the halal certification, because whole foods can be permissible only by reciting a prayer (bismillah) is a crystal clear example that Pauline does not really understand what Islam and Muslims are.

* The writer is a scholar at Monash University, former president of Monash Indonesian Islamic Society - MIIS.

(This article was first written for The Australian)

From Curriculum Revision to LPTK Regulation

2015-01-29T10:36:00.001+11:00

In our rush to reform education, we have forgotten a simple truth: reform will never be achieved by renewing appropriations, restructuring schools, rewriting curricula, and revising texts, if we continue to demean and dishearten the human resource called the teacher on whom so much depends (Palmer, 1998)

In the last few months or so the education in Indonesia again stuck on the old debate on curriculum, especially when the new government decided to stop the implementation of Curriculum 2013 (K13) which has just launched at the end of the SBY administration. Although the implementation of the pilot program of the new curriculum in 6221 schools still continues, the dismissal of the implementation in all non pilot schools still trigger wide polemics.

Some deplore the attitude of the Ministry of Basic Education and Culture who seemed to be in hurry in making such a big decision; but on the other hand, the government argues that many schools and teachers seem to have a lack of preparation to run the K13. In addition, there has been no comprehensive study on why Curriculum 2006 should be replaced. Therefore, the new government assumed that the Curriculum 2006 was still fit for use.

I do not intend to continue the debate on whether to continue K-13 or re-use the 2006 curriuclum, as the decision has been taken place. This article is intended to remind the government and education policy makers in Indonesia not to spend too much energy on the debate about what kind of curriculum that we shall use.

Polemics about the curriculum should not make us forget one important thing to be taken seriously in order to improve the quality of national education, which is how we could constantly prepare qualified prospective teachers. At the end, we have to admit that, as the strong quote from Palmer (1998) on the epigraphs, education reform will never succeed if we only focused on techincal issues such as school restructuring program or rewrite the curriculum. No matter how great the curriculum, it will never run well in the field if it is not supported by qualified teachers. Yes, because the the teachers are indeed the keys and the major players for successful implementation of a curriculum.

In regard to our endeavor on preparing qualified teachers, there is a good point left by the previous government. Along the enactment of Law No.14 / 2005 on teachers and lecturers, some programs of SBY administration as a part of restoration of the teacher as an honorable profession in community deserve to be continued and improved.

Teacher certification program that has been going on for almost seven years gradually began to have a positive impact on our education, especially in the increased interest of Indonesian youths to choose the teaching profession as their career choice. Unlike what happneed in the past when student teachers were more those who failed to choose another field of study (non-educational), now many student teachers deliberateley chose education as their top choice. This occurs because the teaching profession began to be regarded as not only socially and culturally respectable, but also financially promising.

The rise interest can be tracked from the large number of applicants currently enrolled into the Institute of Teachers Training and Education (LPTK). As reported by Alhumami (2013), data from the Joint Selection State University (SBMPTN) in 2013, for example, showed that there were 407,000 (69.4%) out of 585.789 participants chose a course in LPTK. This figure increased significantly compared to 2012, which previously numbered about 350 thousand participants. The number of applicants for LPTKs through the National Selection of State University (SNMPTN) also increased sharply in 2013. It even reached 300% higher than the preceding year. This figure was the highest record in the history of LPTKs. This data did not include yet those who enrolled at private LPTKs which could be two to three times more than state LPTKs.

The growing interest of the younger generation of Indonesia to study at LPTK is certainly a good signal that the government's campaign to restore teaching as a respectable profession is significantly achieved. This certainly could be an entry point to improve the quality of teacher education. When there are more and more candidates, the competition to join with LPTKs will be harder. This competition then allows LPTKs (especially the state ones) to have better prospective teachers in terms of their academic quality. In the long term, good quality of teacher candidates is highly strategic in our efforts to advance the quality of national education through the provision of qualified teachers.

However, this recent booming could also be a dangerous 'ticking time bomb' if the government did not immediately impose a strict regulation and take control on the selection process as well as on the quality of a learning process in LPTKs. Of the main challenges are related to the ratio of the number of student teachers with our need for teachers in ten or fifteen years to come; and the quality of the learning process in LPTK itself.

According to data from Kemdikbud, currently there are at least 429 LPTKs with 1.440.770 students. It is estimated that each year there will be a minimum of 300,000 new undergraduates with Bachelor degree in education. In fact, we would need a new teacher only about 40,000 people per year. This means that every year there will be an excess supply of teachers as many as 260,000 people. Think of five or ten years to come, how many excess we are going to have. This figure is certainly potential to add to our unemployment rate as well as social problems.

Another serious challenge is how to monitor the quality of the educational process in the LPTKs, especially in many private LPTKs which currently grows in large numbers. As explained by Muchlis Samani (2013), there is even a few LPTKs operating before obtaining license from the Ministry of Higher Education. Some of these LPTK tend to accept students in large numbers, exceeding their capacity for qualified lecturers and necessary facilities.

Such conditions can certainly result in a lower quality of graduates. Therefore, the government’s plan to create a National Standard of Teacher Education (SNPG) certainly is the right step. This standardization is expected to minimize some potential problems as I mentioned above. The standardization is further expected to be not only as a reference for all LPTKs to play their roles as institutions for “teachers production’; but also as a selection to determine which LPTK deserves to be keept operating.

To be more specific, there are at least two issues that need to be clearly defined in this SNPG. First, the government must be firmed in setting up quota limits for the number of students to be accepted in each LPTK considering their available resources and capacity. The quota limit also needs to be applied in to student teachers for Professional Teacher Education program (PPG), which is already underway.

Furthermore, the government must make strict criteria in the selection process of prospective students. The criteria should enable the LPTKs to have students from the best high school graduates. In this context, we can have a look at how some developed countries, such as Finland, South Korea, and Singapore select their student teachers. These three countries consistently apply a very strict system in their student selection process in which they apply a merit based selection system. They only recruit students from highest-achieving (high) school graduates. So, they only accept student teachers with brilliant academic achievement.

In the Indonesian context, the strict criterion is not new. Since the era of independence until 1960s, the government used to apply strict criteria for accepting prospective students to be educated in teacher training institutions. To be accepted in the SGB (School Teacher B) and SGA (School of Higher Teachers), for example, candidates must be the best graduates from the School of the People (Sekolah Rakyat). The same pattern also applied when the government made a new institution, the School of Teacher Education (SPG), which also accepted students with the best academic background. I think there is no harm if the government re-adopts this strict recruitment system for todays teacher education.

In regard to the quality of learning process in LPTK, although article 9 of Regulation No.19/2005 on National Education Standards states that the each LPTK is given the freedom to develop their own curriculum system, I would argue that the national curriculum for teacher education which comprise Content Standards and some basic competences is also important. Through this national curriculum the government enacts to make sure that every LPTK is on the right track in developing the four competencis as professional teacher mandated by laws; pedagogical competence, professional competence, personal competence and social competence. The dormitory system within teacher education and intensive training we used to have are also worth to be considered as an alternative model of the learning process for our teacher candidates.

* The writer teaches at the Faculty of Teachers Training and Education of Riau University, currently pursuing his doctoral degree in the Faculty of Education, Monash University Australia.

(This article was first written for The Jakarta Post)