Cermin Bening

Komersialisasi Sumber Daya Di Sektor Industri Bioteknologi Terkait Access And Benefit Sharing

noreply@blogger.com (Wenda Yandra Komara) — Sat, 22 Jan 2011 10:21:00 +0000

Konvensi Keanekaragaman Hayati adalah perjanjian multi lateral untuk mengikat para pihak (negara peserta konvensi) dalam menyelesaikan masalah-masalah global khususnya keanekaragaman hayati. Konvensi keanekaragaman hayati lahir sebagai wujud kekhawatiran umat manusia atas semakin berkurangnya nilai keanekaragaman hayati yang disebabkan oleh laju kerusakan keanekaragaman hayati yang cepat dan kebutuhan masyarakat dunia untuk memadukan segala upaya perlindungannya bagi kelangsungan hidup alam dan umat manusia selanjutnya.

Secara singkat sejarah munculnya konvensi keanekaragaman hayati adalah dari hasil pertemuan KTT Bumi Tahun 1992 di Rio de Janeiro yang merupakan bentuk penegasan kembali dari Deklarasi Stockholm pada tanggal 16 Juni Tahun 1972, terutama menyangkut isi deklarasi bahwa permasalahan lingkungan merupakan isu utama yang berpengaruh pada kesejahteraan manusia dan pembangunan ekonomi di seluruh dunia (butir ke-2 Deklarasi Stockholm). Pertemuan KTT Bumi Tahun 1992 di Rio de Janeiro ini telah merumuskan lima dokumen, yakni Deklarasi Rio; Konvensi Acuan tentang Perubahan Iklim; Konvensi Keanekaragaman Hayati; Prinsip-Prinsip Pengelolan Hutan; dan Agenda 21.

Prinsip dalam konvensi keanekaragaman hayati adalah bahwa setiap negara mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber - sumber daya hayati sesuai dengan kebijakan pembangunan lingkungannya sendiri dan mempunyai tanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam yurisdiksinya tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan negara lain atau kawasan d luar batas yuridiksi nasional.

Kesadaran mengenai nilai penting sumber daya genetik bagi kemanusiaan sudah dikenal sejak jaman pra sejarah. Sejak manusia memasuki tahapan bercocok tanam dan beternak, kegiatan pemuliaan jenis tanaman dan ternak sudah dimulai. Pemilihan jenis dan persilangan jenis yang semula dilakukan secara empiris, sebenarnya merupakan titik awal dari pengenalan sifat-sifat unggul "preferable" dan sifat-sifat "un-needed" yang sebenarnya merupakan ekspresi fisiologis dari variabilitas genetis diantara tanaman dan ternak budidaya. Baru kemudian pada abad 18 sampai awal abad 19, pada era Mendel, mulai dikenal pengetahuan hibridisasi yang merupakan titik awal upaya manusia untuk menseleksi ekspresi genetis dari variabilitas gen didalam suatu tumbuhan secara sistematis. Mulai saat itulah nilai sumber daya genetik secara empiris dikenal.

Dengan berkembangnya bioteknologi di bidang pertanian dan farmasi, maka nilai sumber daya genetik ini semakin meningkat. Pada awalnya nilai sumber daya genetik ini terikat dengan kesatuan (entity) kepemilikan fisik varietas suatu komoditas tanaman dan/atau ternak. Dengan berkembangnya pengetahuan mengenai ilmu hayati (biologi) dan semua cabang-cabangnya (termasuk ilmu genetika) maka mulai dikenal nilai-nilai intrinsik suatu mahluk hidup yang dikenal dengan variabilitas gen. Perkembangan ilmu pengetahuan biologi tersebut telah meningkatkan potensi pemanfaatan sumber daya genetik, dan dengan demikian juga meningkatkan nilai sumber daya tersebut. Sejalan dengan perkembangan industri pertanian dan farmasi yang memanfaatkan bioteknologi serta sumber daya genetik ini, maka eksplorasi sumber-sumber daya genetik baru juga meningkat.

Bioteknologi

Istilah bioteknologi pertama kali dikemukakan oleh Karl Ereky, seorang insinyur Hongaria pada tahun 1917 untuk mendeskripsikan produksi babi dalam skala besar dengan menggunakan bit gula sebagai sumber pakan. Pada perkembangannya sampai pada tahun 1970, bioteknologi selalu berasosiasi dengan rekayasa biokimia (biochemical engineering). Definisi bioteknologi apabila dapat dilihat dari akar katanya berasal dari "bio" dan "teknologi", maka kalau digabung pengertiannya adalah penggunaan organisme atau sistem hidup untuk memecahkan suatu masalah atau untuk menghasilkan produk yang berguna. Pada tahun 1981, Federasi Bioteknologi Eropa mendefinisikan bioteknologi sebagai berikut, bioteknologi adalah suatu aplikasi terpadu biokimia, mikrobiologi, dan rekayasa kimia dengan tujuan untuk mendapatkan aplikasi teknologi dengan kapasitas biakan mikroba, sel, atau jaringan di bidang industri, kesehatan, dan pertanian. Definisi bioteknologi yang lebih luas dinyatakan oleh Bull, et al, (1982), yaitu penerapan prinsip-prinsip ilmiah dan rekayasa pengolahan bahan oleh agen biologi seperti mikroorganisme, sel tumbuhan, sel hewan, manusia, dan enzim untuk menghasilkan barang dan jasa. (Goenadi & Isroi, 2003). Bioteknologi merupakan aktivitas terpadu dari berbagai disiplin ilmu yang relevan (biokimia, mikrobiologi, rekayasa, dan lain-lain) dalam pemanfaatan agen hayati untuk menghasilkan barang dan/atau jasa untuk kesejahteraan umat manusia (Amar et al, 2007).

Pada masa lalu gen ditransfer melalui persilangan biasa atau cara konvensional pada tanaman sekerabat. Misalkan padi atau jagung varietas yang satu dengan varietas padi atau jagung varietas yang lain. Perkembangan teknologi pertanian modern melalui bioteknologi dapat memindahkan gen dari spesies apa saja ke spesies lain melalui berbagai cara, antara lain dengan pemanfaatan vektor pemindah gen. Teknik semacam ini telah banyak dikembangkan untuk tanaman budidaya. Produk rekayasa genetika jagung, kedelai dan kapas telah dihasilkan dan dijual oleh perusahaan agrokimia multinasional seperti Novartis, Monsanto, Zeneca dan lain-lain. Melalui bioteknologi diharapkan muncul tanaman tahan terhadap hama dan penyakit, dapat tumbuh di lahan yang mempunyai kendala cekaman fisik (tanah garaman, tanah masam, cekaman kekeringan dan lain-lain) sesuai dengan harapan peneliti/pemulia tanaman. Bioteknologi manusia mampu melewati batasan biologi, baik itu kelompok hewan, tumbuhan maupun mikroorganisme dalam memasukkan sifat yang diinginkan.

Bioteknologi dan industri bioteknologi dalam dasawarsa terakhir berkembang sangat pesat. Tercatat sampai dengan tahun 1997 tidak kurang dari 124 "organisme baru" terutama tanaman-tanaman transgenik (tanaman yang telah mengalami rekayasa genetik) telah dimintakan izin dan dipatenkan untuk dibudidayakan dan dipasarkan secara global. Ratusan ribu produk hayati termasuk di dalamnya makhluk tanaman, hewan dan mikroba telah dipaten oleh negara-negara maju, termasuk Amerika-Serikat, negara-negara Uni Eropa, dan Jepang.

Pengembangan bioteknologi melalui rekayasa genetika berlandaskan pada keanekaragaman hayati atau dapat dikatakan bahwa keanekaragaman hayati merupakan aset pengembangan bioteknologi. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati terbesar di dunia, diikuti oleh Brazil, Zaire, dan negara-negara berkembang lainnya. Dapat dipastikan bahwa negara-negara yang maju teknologinya adalah negara-negara miskin keanekaragaman hayati, sedang negara yang kaya keanekaragaman hayatinya terbatas kemampuan teknologinya. Diperkirakan di dunia ini terdapat 5 - 30 juta spesies (jenis makhluk hidup), dan hanya sekitar 1,4 juta yang telah terindentifikasi secara ilmiah.

Penerapan dan Komersialisasi Bioteknologi

Penerapan bioteknologi dalam skala industri secara umum dibagi dalam berbagai bidang, yaitu perawatan kesehatan (medis), produksi tanaman dan pertanian, industri non pangan menggunakan tanaman dan produk lainnya (misalnya plastik biodegradable, minyak sayur, biofuel), lingkungan serta kelautan dan perikanan (Amar et al, 2007).

Sebagai contoh, satu aplikasi bioteknologi adalah penggunaan organisme yang diarahkan untuk pembuatan produk organik (contoh meliputi produk bir dan susu). Contoh lain adalah menggunakan bakteri alami oleh industri pertambangan (bioleaching). Bioteknologi juga digunakan untuk mendaur ulang, mengolah limbah, membersihkan lokasi yang terkontaminasi oleh kegiatan industri (bioremediasi), dan juga untuk memproduksi senjata biologi.

Produk rekayasa genetika ternyata semakin meluas. Di Amerika Serikat areal pertanaman yang menggunakan varietas rekayasa genetika telah meningkat dari enam juta are pada tahun 1996 menjadi 30 juta are pada tahun 1997. Pada tahun-tahun mendatang sekitar 40 persen tanaman kedelai di Amerika adalah kedelai yang dimodifikasi secara genetik. Bahkan beberapa perusahaan besar telah mempunyai berbagai varietas rekayas genetika yang telah memperoleh hak paten. Perusahaan multinasional bioteknologi Monsanto telah mengembangkan benih Terminator, Novartis Swiss dengan Traitor dan Zeneca dengan Verminator yang intinya sama, benih tersebut akan membunuh turunannya, kecuali diberi pemicu bahan kimia yang diproduksi oleh perusahaan itu sendiri. Benih ini telah disusupi dengan gen "suicide seed/benih bunuh diri "sehingga petani tidak akan dapat lagi menyisihkan hasil panennya untuk dijadikan benih, karena turunan pertamanya tidak dapat tumbuh. Setiap kali menanam, petani harus membeli benih dari perusahaan/agen, sehingga ketergantungan petani terhadap benih tersebut makin besar.

Komersialisasi merupakan suatu upaya pengembangan dan usaha pemasaran suatu produk dari hasil proses dan penerapan proses ini dalam kegiatan produksi. Pemasaran produk bioteknologi di luar negeri telah berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu, baik dengan pelabelan khusus maupun belum dilabel. Tanaman hasil produk bioteknologi yang paling banyak ditanam adalah jagung, kedele dan kapas. Amerika Serikat adalah negara paling banyak menanam produk bioteknologi.

Data dari USDA menyebutkan bahwa sejak 1976 - 2000 jumlah paten produk bioteknologi telah mencapai 11.073 buah. Sepuluh perusahaan besar yang menerima paten terbanyak dalam bidang bioteknologi di AS adalah Monsanto Co., Inc (674 paten), Du Pont, E.I. De Nemours and Co. (565 paten), Pioner Hi-Bred International, Inc. (449 paten), USDA (315 paten), Sygenta (284 paten), Novartis AG (230 paten), University of California (221 paten), BASF AG (217 paten), Dow Chemical Co. (214 paten), dan Hoechast Japan Ltd. (207 paten. Sebagian dari produk-produk bioteknologi tersebut juga sudah beredar di Indonesia (Goenadi & Isroi, 2003).

Perkembangan industri di sektor bioteknologi tidak selalu berjalan dengan mulus, masalah-masalah utama yang dihadapi terutama adalah menyangkut paten, access and benefit sharing (ABS) dan keamanan hayati (biosafety).

Masalah Paten dan ABS

Paten merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap Intelectual Property Rights (IPR), Hak atas kekayaan Intelektual (HAKI), seperti hak cipta atau merek dagang sebagai bentuk insentif dan imbalan terhadap suatu penemuan. Landasan dari paten ini adalah untuk mendorong penemuan-penemuan komersial, sementara pengetahuan yang melatar-belakangi penemuan tersebut disebarkan kepada masyarakat. Pengetahuan tersebut bebas bagi setiap orang untuk menggunakannya dan memanfaatkannya secara komersial, tetapi hasil penemuan tetap rahasia, dan ada insentif ekonomi terhadap hasil temuannya.

Paten dan HaKI lainnya menyangkut bioteknologi sudah lama menjadi perdebatan. Pokok permasalahannya adalah bahwa paten terhadap organisme, gen dan/atau sumber daya genetik adalah tidak dapat diterima, dengan alasan: (1) para petani pada umumnya menyimpan benih untuk masa tanam yang akan datang; (2) perusahaan multinasional sering melakukan klaim hak atas kakayaan intelektual terhadap gen atau tehadap rangkaian DNA tanpa melakukan invensi yang sesungguhnya (biopiracy).

Sumberdaya genetik (SDG atau GR), sebagai sesuatu yang ada di alam, tidak seharusnya diberi perlindungan paten. Demikian pula, pengetahuan tradisional (PT atau TK) juga tidak dapat dipatenkan. Namun keduanya perlu dilindungi dari penjarahan, dan masyarakat adat terutama perlu mendapatkan perlindungan atas PT yang mereka kembangkan.

Mereka yang sepaham dengan liberalisme paten berpendapat bahwa invensi apapun, termasuk yang tersambung dengan SDG dan PT selalu dapat dimintakan paten, asalkan memenuhi semua persyaratan standar berupa: novelty (kebaruan), non-obvious (bersifat inventif), and useful (kebergunaan). Persyaratan tersebut bersifat universal, seperti misalnya tercantum dalam perjanjian internasional TRIPs (Hak Kekayaan Intelektual terkait Perdagangan), di bawah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Doktrin utamanya adalah kepatuhan terhadap kesepakatan. Prinsip dasarnya adalah Pact Sunt Servanda (janji harus ditepati).

Pendapat yang kedua ada di posisi berseberangan. Pendapat ini mendasarkan diri pada persyaratan novelty, namun dengan penafsiran yang terlampau luas. Pengikut pendapat ini menyatakan bahwa invensi yang tersambung dengan SDG dan PT tidak dapat dipatenkan, karena tidak memenuhi syarat kebaruan (novelty). Acuan utamanya adalah kasus aplikasi atau pemberian paten atas tanaman nimba, kunyit dan beras basmati. Pada kasus-kasus ini paten yang sudah diterbitkan kemudian dibatalkan karena syarat kebaruan tidak terpenuhi.

Pendapat yang ketiga lebih moderat. Menurut pengikut pendapat ini, invensi yang tersambung dengan SDG dan PT tetap dapat dipatenkan, asalkan ketika mengajukan permohonan paten atas invensi tersebut dinyatakan secara transparan bahwa invensi tersebut terkait dengan SDG dan PT. Pendapat ini mengacu kepada keterbukaan (disclosure) sistem perlindungan paten. Pengikut pendapat ini menyadari bahwa hampir tidak mungkin ada invensi yang benar-benar baru (novel). Pada umumnya invensi yang patentable (bisa diberikan paten) merupakan hasil pengembangan dari invensi-invensi sebelumnya, atau sekurang-kurangnya hasil perkembangan dari teknologi yang sudah ada sebelumnya. Termasuk di dalamnya adalah teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional tentang pemanfaatan sumberdaya genetika tertentu. Banyak riset di bidang farmasi yang melibatkan pengetahuan tradisional sebagai basis awalnya.

Saat ini di forum internasional tengah berkembang wacana keterbukaan sumber invensi (disclosure requirements). Wacana ini berkembang sejalan dengan terungkapnya kasus-kasus paten obat-obatan yang terkait dengan SDG dan PT. Wacana itu berkembang di dalam forum resmi seperti pada Convention on Biological Diversity (CBD) dan WTO.

Tuntutan disclosure requirements muncul ketika industri farmasi dari negara maju memperoleh manfaat dari penggunaan SDG dan PT dari negara berkembang tanpa adanya pembagian manfaat yang adil (equitable benefit sharing). Sementara itu di dalam sistem perlindungan paten memang belum ada ketentuan tentang keharusan untuk adanya keterbukaan informasi tentang sumber invensi. Itu sebabnya negara-negara maju yang diuntungkan dengan sistem paten yang berlaku sekarang ini cenderung mempertahankan kondisi yang ada. Sebaliknya, negara berkembang yang merasa diperlakukan tidak adil menginginkan agar aturan hukum paten yang ada mencerminkan rasa keadilan tersebut dengan memasukkan prinsip keterbukaan informasi tentang sumber invensi. Adanya keterbukaan informasi sumber ini akan berdampak bahwa negara-negara berkembang mempunyai landasan yang kuat untuk menuntut adanya pembagian yang adil atas pemanfaatan SDG dan PT oleh negara maju.

Sesungguhnya, wacana tentang keterbukaan informasi sumber ini lebih disebabkan karena ada perbedaan kepentingan dalam konteks paten atas obat-obatan dan tanaman pangan. Lebih tepatnya menyangkut kepentingan atas access and benefit sharing. Negara maju berkepentingan atas akses yang terbuka terhadap GR dan TK. Sebaliknya, negara berkembang berkepentingan untuk adanya benefit sharing atas pemanfaatan SDG dan PT. Boleh dikatakan pergumulan tentang disclosure requirements berkisar pada persoalan access and benefit sharing ini.

Negara-negara maju mencoba bertahan pada aspek hukum berupa kesepakatan internasional yang telah disepakati dalam forum TRIPs. Mereka menuntut agar negara-negara berkembang comply (patuh) terhadap TRIPs dengan memberikan perlindungan paten dengan standard internasional. Sedangkan Negara-negara berkembang menginginkan sistem yang lebih adil yang lebih dekat pada persoalan etika moral. Namun pada kenyataannya etika moral seringkali tidak efektif untuk melahirkan kesadaran manusia agar berlaku adil. Itu sebabnya negara-negara berkembang menuntut agar norma etika moral itu diperkuat dalam bentuk norma hukum. Tuntutan itulah yang mengemuka dalam perdebatan masuknya disclosure requirements dalam proses permohonan paten.

Masalah HAKI/Paten merupakan masalah nasional dan internasional yang terus berkembang dan menimbulkan pro-kontra, dan dapat mempengaruhi kehidupan bangsa dan negara, terutama yang berkaitan dengan globalisasi perdagangan dan masalah pemanfaatan kekayaan keanekaragaman hayati dan kehidupan dunia iptek. Ini permasalahan yang sangat kompleks terutama karena adanya dorongan keuntungan ekonomi dan penguasaan pasar.

Di tingkat nasional, masalah akses terhadap sumberdaya telah dilontarkan terutama oleh kalangan LSM dalam kaitannya dengan kesepakatan Internasional yaitu Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity, CBD), General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs), dan World Trade Organization (WTO).

Perkembangan terakhir dalam masalah IPR adalah bahwa bahan informasi genetik (DNA) yang merupakan bahan hakiki untuk menunjang kemampuan hidup mulai dipatenkan. Sampai dengan tahun 1995, kurang lebih ada 1.200 fragmen DNA telah dipatenkan. Proses pengajuan paten bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan. Namun proses tersebut sangat ditentukan oleh penyusunan legal text dalam mengungkap "kebaruan" proses atau produk yang dimintakan paten-tanpa memberikan peluang bahwa "kebaruan" dapat disadap/dicuri oleh fihak lain. Di samping itu, kesepakatan dalam CBD dicantumkan pula Access to Genetic Resources di mana saja oleh siapa saja. Hal ini sangat memungkinkan peluang untuk menang dalam berlomba memanfaatkan keanekaragaman hayati yang merupakan aset pengembangan bioteknologi melalui rekayasa genetik oleh negara-negara yang maju teknologinya ketimbang negara-negara berkembang yang umumnya lebih kaya keanekaragaman hayati.

Tercapainya kesepakatan dan diadopsinya Protokol Akses dan Pembagian Keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional (Protocol on Access and Benefit Sharing of Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge), sebagai instrumen penting yang akan memberikan kepastian hukum atas pemanfaatan sumber daya genetik secara global dan menghentikan pencurian sumber daya genetik (biopiracy). Selain itu juga target yang tercapai dan terukur serta fokus pada upaya penurunan laju kemerosotan keanekaragaman hayati pada tataran nasional dan global.

Kerangka Global Implementasi ABS

Sebelum CBD lahir, penguasaan perusahaan besar atas kekayaan sumber daya hayati menghasilkan keuntungan berlimpah. Ini karena umumnya kekayaan sumber daya hayati tersebar di negara berkembang yang belum terjamah industrialisasi.

Negara maju beranggapan, kekayaan sumber daya hayati adalah warisan peradaban manusia (the common heritage of mankind). Semacam konsep res communis di hukum Romawi yang merujuk ke wilayah bukan milik siapa-siapa (belong to no one) yang bisa dimanfaatkan umum. Maka, perusahaan besar yang dapat mengembangkan sumber hayati menjadi produk teknologi tinggi seperti obat dan kosmetik bisa menjual produknya kembali ke negara asal sumber hayati dengan harga berlipat ganda.

CBD adalah instrumen hukum internasional pertama yang merujuk pada konsep kedaulatan negara pada kekayaan sumber daya hayati, sembari mengatur konsep prior inform consent dan berbagi keuntungan secara adil dan setara sebagai langkah kelanjutannya. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) kemudian memiliki traktat mengenai kekayaan sumber daya hayati dari tanaman. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sejak 2007 berusaha merumuskan konsep akses dan berbagi keuntungan secara adil dan setara dalam kerangka Pandemic Influenza Preparedness.

Pada dasarnya harus ada arah dan kebijakan yang harus diambil oleh masing-masing negara dalam implementasi ABS di tingkat lokal terhadap keanekaragaman hayati, penggunaan sumber daya dan berbagi manfaat dari penggunaan tersebut, tiga proses utama yang mempengaruhi implementasi di tingkat negara adalah Perjanjian Internasional mengenai Convention on Biological Diversity (CBD), the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA) and the Inter-Governmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC) of the World Intellectual Property Office (WIPO) yang berhubungan dengan kepemilikan dan hak milik isu-isu yang berkaitan dengan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional intelektual.

Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversiy, CBD) merupakan konvensi internasional yang dicetuskan pada tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. Konvensi ini mempunyai 3 tujuan utama:

1. Konservasi keanekaragaman hayati,

2. Kelestarian penggunaan dari komponen-komponen sumber daya hayati tersebut,

3. Adanya kerja sama yang adil dan saling menguntungkan dari sumber daya genetik yang ada.

Dengan kata lain, tujuan dari konvensi ini adalah untuk membangun strategi-strategi nasional untuk konservasi dan penjagaan keberlangsungan dari keanekaragaman hayati. Ada beberapa hal dalam CBD yang menjadi pokok dalam perjanjian bilateral yang dapat di tuangkan dalam MoU kedua negara. Seperti yang telah tercantum pada CBD yaitu berkenaan dengan pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 15 tentang Akses ke Sumber Daya Genetik

Negara yang akan mengambil sumber daya genetik dari negara lain harus mengakui negara asal dari sumber daya genetik tersebut. Selain itu, perjanjian yang dibuat harus saling menguntungkan dan disepakati semua pihak yang terlibat (bilateral maupun multilateral). Kerja sama saling menguntungkan tersebut mencakup: 1. Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana untuk kemudahan akses ke sumber daya genetik yang telah disepakati, 2. Akses tersebut dibatasi hanya pada sumber daya genetik yang telah disepakati saja, 3. Semua pihak berusaha untuk membangun dan melaksanakan penelitian mengenai sumber daya genetik tersebut.

Pasal 16 tentang Akses dan Transfer Teknologi

Masing-masing pihak yang terkait harus menyadari bahwa teknologi itu mencakup bioteknologi dan akses serta transfer teknologi diantara pihak yang terlibat merupakan elemen yang penting untuk pencapaian tujuan sesuai dengan CBD tanpa merusak lingkungan dan kelestarian dari sumber daya genetik tersebut. Akses dan transfer teknologi yang diberikan kepada negara asal sumber daya genetik tersebut harus fair dan menghormati hak-hak kekayaan intelektual. Pihak-pihak yang terlibat sebaiknya menempuh jalur hukum, administratif, maupun kebijakan yang sesuai sehingga negara penyedia sumber daya mendapatkan akses dan transfer teknologi dengan kesepakatan bersama, termasuk terknologi-teknologi yang dipatenkan atau hak kekayaan intelektual lainnya.

Pasal 17 tentang Pertukaran informasi

Pihak-pihak yang memanfaatkan sumber daya harus memfasilitasi pertukaran informasi dari berbagai sumber yang tersedia yang relevan dengan konservasi dan kelangsungan penggunaan dari keanekaragaman hayati yang merupakan kebutuhan dari negara berkembang yang merupakan penyedia sumber daya genetik. Informasi-informasi yang diberikan juga sebaiknya mencakup hasil-hasil teknis dari penelitian, keilmuan, dan sosio-ekonomi; pengadaan pelatihan-pelatihan dan program survey; serta tukar informasi seputar ilmu pengetahuan yang terkait.

Pasal 18 tentang Kerja sama Teknik dan Keilmuan

Pihak-pihak yang terlibat kontrak harus mempromosikan kerja sama teknik dan keilmuan internasional terkait dengan konservasi dan keberlangsungan penggunaan dari keanekaragaman hayati, jika perlu, melalui institusi-institusi internasional dan nasional yang sesuai. Kerja sama tersebut khususnya ditekankan pada pembangunan dan penguatan kapabilitas nasional melalui pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan institusi. Pihak yang memanfaatkan sumber daya (negara maju) harus mendorong pemanfaatan teknologi, baik teknologi tradisional maupun modern untuk mencapai tujuan konvensi. Untuk tujuan ini, pihak negara maju tersebut diharapkan bekerja sama dalam pengadaan pelatihan-pelatihan SDM dan pertukaran ahli.

Pasal 19 tentang Penanganan Bioteknologi dan Pembagian Keuntungan

Pihak-pihak yang terlibat kontrak harus menempuh jalur hukum, administratif, maupun kebijakan lain yang sesuasi untuk mendukung partisipasi yang efektif dalam aktivitas penelitian di bidang bioteknologi oleh pihak-pihak tersebut, terutama negara yang berkembang yang menyediakan sumber daya genetik. Semua pihak harus mempertimbangkan kebutuhan akan protokol untuk menetapkan prosedur yang sesuai terkait dengan transfer yang aman, penanganan dan penggunaan organisme hidup yang telah dimodifikasi (living modified organism) yang dihasilkan dari rekayasa bioteknologi yang mungkin memiliki efek samping pada konservasi dan keberlangsungan penggunaan keanekaragaman hayati.

Pasal 20 tentang Sumber Dana

Setiap pihak yang terlibat, sesuai dengan kapabilitasnya, harus memberikan dukungan finansial dan insentif, terkait dengan kegiatan yang telah disepakati bersama untuk pencapaian tujuan konvensi. Pihak dari negara maju harus menyediakan sumber dana baru dan tambahan sehingga memungkinkan negara berkembang untuk memenuhi biaya-biaya tambahan yang telah disepakati bersama. Pihak negara maju harus memenuhi semua kebutuhan dana dan transfer teknologi yang diperlukan oleh negara berkembang.

Protokol Nagoya

Pertemuan Negara-negara Pihak (COP) Konvensi Sumber Daya Hayati Ke-10 di Nagoya menghasilkan tiga kesepakatan utama. Kesepakatan dari pertemuan yang berakhir pada 30 Oktober 2010 itu meliputi Protokol Nagoya, Revisi Rencana Strategis Pencapaian Tujuan Konvensi Sumber Daya Hayati (CBD) 2011-2020 dan Rencana Pelaksanaan Strategi Mobilisasi Dana.

Selama ini gagasan CBD sulit diimplementasikan karena petunjuk pelaksanaannya berupa protokol belum ada. Maka, kelahiran Protokol Nagoya, yang lengkapnya adalah The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization, sangat penting secara substantif. Protokol Nagoya berisi aturan pemberian akses dan kemauan berbagi keuntungan secara adil dan setara atas pemanfaatan kekayaan sumber daya hayati. Ini merupakan kesepakatan kedua setelah Protokol Cartagena mengenai keamanan hayati (biosafety), yang mulai berlaku 2003.

Protokol Nagoya merumuskan aturan pelaksanaan CBD terkait pemberian akses dan pembagian keuntungannya. Penyedia kekayaan sumber daya hayati bekerja sama dengan pengguna dalam mekanisme pembagian keuntungan yang adil dan setara. Agar Protokol Nagoya dapat berlaku sah sesuai hukum internasional, dibutuhkan ratifikasi dari 50 negara anggota COP CBD. Naskah asli Protokol Nagoya akan mulai terbuka untuk ditandatangani 2 Februari 2011 sampai 1 Februari 2012 di Markas Besar PBB, New York.

Protokol Nagoya merumuskan mekanisme pemanfaatan kekayaan sumber daya hayati yang berasal dari tanaman, hewan, dan mikrobiologi untuk produk industri, kosmetik, makanan, obat- obatan, dan keperluan lain. Intinya, terbuka akses pada sumber daya hayati untuk pemanfaatan, tetapi juga dalam semangat yang sama mengatur bagaimana manfaat atau keuntungan juga dapat dinikmati oleh negara asal sumber daya hayati itu.

Kesepakatan diharapkan dapat membuat transparan pergerakan lalu lintas sumber-sumber daya hayati sehingga pembajakan hayati (biopiracy) dapat ditekan seminimal mungkin. Selama ini biopiracy kerap terjadi saat perusahaan multinasional diam-diam memanfaatkan pengetahuan tradisional ataupun kekayaan sumber daya hayati negara berkembang, dan keuntungannya juga sama sekali tidak dibagi.

Pembahasan mengenai upaya mendeteksi biopiracy memakan waktu lama. Negara berkembang ingin aturan monitoring yang bersifat mandatory dan mencakup informasi rinci dan lengkap dari riset sampai pengembangan produk. Negara maju menginginkan aturan lebih longgar dan bersifat sukarela.

Kasus-Kasus Pembelajaran

Kasus Hoodia gordonii di Afrika Selatan

Suku-suku San Kalahari merupakan masyarakat tertua di Afrika Selatan. Mereka telah memiliki pengetahuan tradisional tentang penggunaan Hoodia gordonii, pohon yang ditemukan di gurun Kalahari, yang secara historis dikonsumsi oleh suku San Kalahari untuk menahan rasa lapar apabila melakukan perjalanan jauh. Masyarakat San awalnya tidak menyadari bahwa Dewan Penelitian Ilmiah dan Industri Afrika Selatan (South African Council for Scientific and Industrial Research / CSIR), sebuah lembaga pemerintah Afrika Selatan, telah diberikan hak paten pada P57, obat penekan nafsu makan yang berasal dari ekstrak Hoodia lezat melalui penelitian dilakukan oleh CSIR, dan memiliki rencana untuk mengkomersialisasikan produk tersebut tanpa sepengetahuan suku San Kalahari. CSIR kemudian menegosiasikan lisensi hak eksklusif komersial tersebut kepada perusahaan farmasi Phytopharm, untuk pengembangan produk Hoodia, yang kemudian memberikan izin kepada perusahaan farmasi Pfizer dan ke perusahaan makanan multinasional Unilever.

Dengan keterlibatan LSM The Working Group on Indigenous Minorities in Southern Africa (WIMSA), masyarakat San melakukan negosias dengan CSIR untuk menyusun perjanjian pembagian keuntungan dari royalti yang berasal dari penjualan produk yang mengandung paten P57.

Masalah utama dalam perundingan tersebut adalah kurangnya kerangka hukum di Afrika Selatan untuk perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan pengetahuan tradisional. Dalam kasus Hoodia sulit untuk menegaskan klaim orang-orang San mengenai paten P57 dan komersialisasi produk Hoodia di masa depan karena kurangnya kerangka peraturan yang jelas yang menetapkan hak-hak suku San Kalahari.

Akhirnya perjanjian dalam bentuk Nota Kesepahaman dicapai antara CSIR dan Dewan San Kalahari Afrika Selatan. Perjanjian ini dianggap sebagai langkah maju yang signifikan untuk menegosiasikan kesepakatan pembagian keuntungan dengan Dewan San Kalahari Afrika Selatan sebagai pengakuan atas hak-hak kolektif suku San, termasuk mendapatkan manfaat moneter atas eksploitasi komersial terhadap paten P57. Perundingan tentang syarat-syarat perjanjian antara CSIR dan Dewan San Kalahari Afrika Selatan berlanjut hingga perjanjian pembagian keuntungan yang ditandatangani pada tanggal 24 Maret 2003. Perjanjian ditentukan persentase jumlah pembayaran, termasuk pembayaran royalti sejumlah 8%.

Kasus Golden Rice

Golden Rice adalah varietas padi yang telah diperkaya dengan betacarotene, untuk mengatasi defisiensi Vitamin A. Penelitian dasar dilakukan di Swiss public research institutes ETH Zurich & University of Freiburg. Perusahaan Zeneca (yang kemudian berubah nama menjadi Syngenta seletah merger dengan Novartis Agribusiness) mendapatkan hak penelitian dasar tersbut, kemudian dipadukan dengan penelitian perusahaan tersebut, didapatkan Golden Rice yang lebih baik. Pada saat pengurusan paten, diketahui sampai didapatnya Golden Rice ternyata melibatkan 70 proses dan material yang berbeda yang berasal dari 32 perusahaan dan universitas baik swasta maupun pemerintahan. Sygenta kemudian menyerahkan pengembangan Golden Rice kepadaInternational Rice Research Institute (IRRI) untuk kepentingan kemanusiaan.

Kerjasama Pemerintah Nigeria dengan Shaman Pharmaceutical Inc.

Pada tahun 1990 Shaman Pharmaceuticals Inc. menjalin kerjasama lembaga penelitian ilmiah Nigeria. Manfaat langsung dan jangka menengah yang didapat oleh pemerintah Nigeria dari ekspedisi tersebut berupa program pelatihan tentang kesehatan masyarakat, botani, konservasi dan etnobotani, dukungan untuk cadangan tanaman obat negara, dukungan pendidikan; pasokan koleksi botani untuk herbarium, peralatan laboratorium untuk penelitian ilmiah dan dukungan bagi para ilmuwan Nigeria untuk penerapan teknik analisis modern. Kemudian didirikan pula lembaga bernama Healing Forest Conservancy sebagai alat pembagian keuntungan. Uang sejumlah US $ 2.000 diberikan oleh Shaman Pharmaceuticals Inc. pada tahun 1994 untuk komunitas dan organisasi penyembuh tradisional, untuk hutan konservasi tumbuhan obat berbasis masyarakat.

Pada awal tahun 1999 Shaman Pharmaceutical mengambil alih salah satu penemuan melalui proses regulasi Food and Drug Administration, waktu masa depan dan biaya untuk uji klinis tambahan terbukti mahal. Shaman Pharmaceutical memanfaatkan penelitian dan pengembangan perusahaan dengan meluncurkan suplemen makanan botani yang pertama. Produk ini merupakan ekstrak dari getah sangre de Drago, pohon Croton lechleri, yang bermanfaat untuk mencegah kehilangan cairan dan merangsang pembentukan tinja yang normal pada sindrom usus bowel.

Kasus Suku Kani di India

Suku Kani merupakan salah satu suku asli di India yang memakan buah Trichophus zeylanicus, yang membuat mereka tetap gesit dan enerjik dalam perjalanan. Tropical Botanic Garden and Research Institute (TBGRI) kemudian melakukan penelitian terhadap kandungan tanaman tersebut dan menemukan bahwa dalam buahnya terdapat zat anti kelelahan, daunnya mengandung berbagai glycolipids dan beberapa non-steroid lainnya senyawa dengan anti-stres dan anti-hepatoxic. Tim TBGRI kemudian mengembangkan formulasi polyherbal dan diberi nama "Jeevni". Setelah evaluasi klinis yang memuaskan obat herbal tersebut dirilis untuk produksi komersial.

Kemudian banyak perusahaan farmasi yang mendekati TBGRI untuk mendapatkan lisensi produksi "Jeevni". Setelah berbagai negosiasi dengan berbagai pihak, lisensi produksi masal "Jeevni" dialihkan ke Aryavaidya Pharmacy Coimbatore Ltd selama 7 tahun. Dalam proses konsultasinya, TBGRI sepakat dengan komunitas suku Kani untuk membagi licence fee dan royaltinya sebesar 50%.

Organisasi Industri

Keterlibatan organisasi-organisasi industri juga perlu mendapat perhatian dalam keikutsertaannya dalam implementasi CBD salah satunya adalah The Biotechnology Industry Organization (BIO), yang merupakan salah satu organisasi industri Bioteknologi, didirikan tahun 1993 melalui penggabungan 2 buah organisasi yaitu Association of Biotechnology Companies dan the Industrial Biotechnology Association. Anggotanya terdiri dari sektor-sektor yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan inovasi produk-produk bioteknologi kesehatan, agrikultur, industri dan lingkungan.

The Biotechnology Industry Organization sejak tahun 2005 telah menyusun sebuah petunjuk teknis terkait bioprospeksi yang memberikan arahan bagi para anggotanya dalam kegiatan-kegiatan bioprospeksi. BIO juga telah mempunyai model Material Transfer Agreements, yang diacu oleh seluruh anggotanya.

Isu Strategis Implementasi ABS bagi Industri Bioteknologi

Implementasi CBD di bidang industri bioteknologi saat ini belum sepenuhnya dapat terlaksana, diperlukan instrumetasi yang dapat mendukungnya terutama ditingkal lokal (negara), diantaranya adalah aturan akses sumber daya disetiap negara. Beberapa negara seperti Jepang telah pula mempunyai Guidelines on Access to Genetic Resources for Users in Japan. Dokumen ini dipublikasikan pertama kali pada tanggal 1 April 2005 dalam bahasa Jepang, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris kemudian disebarluaskan pada bulan Pebruari 2006. Dokumen dalam versi English berisi 28 halaman lengkap memuat segala aturan yang diperlukan untuk akses sumber daya genetik untuk pengguna di Jepang. Sebagai pengantar, di dalam dokumen dijelaskan kronologi dibuatnya aturan ini sebagai inplementasi CBD yaitu didasari adanya Bonn Giudelines diadopsi pada COP6 pada bulan Pebruari 2002. Pada bulan September 2002 Bonn Guidelines tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Pada tahun 2003-2004 Bonn Guidelines didesiminasikan di Jepang melalui seminar dan internasional simposium. Secara paralel Bonn Guidelines diproposikan oleh Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) yang kemudian membahas secara rtinci dengan Japan Bioindustry Association (JBA). Pada tahun 2005 Guidelines Access to Genetic Resources for Users in Japan telah selesai dibuat pada bulan Maret dan dipublikasi pada tanggal 1 April 2005 dalam versi Bahasa Jepang. Pada bulan Pebruari 2006 versi bahasa Inggris disebarluaskan.

Salah satu hal penting yang berkaitan erat dengan akses sumber daya genetik adalah manakala biodiversitas negara asal akan dimanfaatkan oleh pihak lain. Perjanjian antara kedua belah pihak harus jelas sehubungan dengan pemanfaatan bahan genetik yang akan dikirimkan. Dokumen penting yang diperlukan tersebut disebut dengan Material Transfer Agreement (MTA). MTA sering didefinisikan sebagai suatu terminologi umum untuk suatu dokumen pengiriman yang sangat singkat dan sederhana, merupakan catatan pengiriman suatu bahan yang sudah baku, atau suatu catatan resmi berisikan persyaratan minimum yang harus dibuat atau dapat merupakan dokumen yang rinci tentang persetujuan pengiriman dan penggunaan bahan yang telah disetujui bersama.

Di dalam MTA biasanya tercantum jenis dan jumlah bahan genetik yang ditransfer, waktu terjadinya pengiriman, ijin penggunaan bahan genetik yang dikirimkan (misalnya untuk keperluan riset, komersial, dan lain-lain) dan pernyataan apabila bahan tersebut dimanfaatkan oleh pihak lain. Bonn Guidelines merupakan bahan acuan yang telah dibakukan. Hal-hal lain yang berhubungan dengan pengelolaan dan kepentingan bersama atas bahan yang dikirimkan dapat dituliskan pula dalam perjanjian tersebut. Seharusnya tidak terjadi hal-hal yang dpat dinegosiasikan di luar MTA. Artinya bahwa segala sesuatu yang harus dipatuhi oleh negara asal sumber genetik dan negara penerima semuanya harus tertulis pada MTA.

Bioteknologi merupakan suatu proses yang relatif panjang, seringkali memerlukan waktu bertahun-tahun dan biaya riset pengembangan yang sangat mahal sampai menghasilkan produk yang dapat dikomersialisasi, dalam perjalanan proses tersebut juga selain sumberdaya asli juga melibatkan banyak orang, organisasi dan bahan-bahan lain selain sumberdaya aslinya, sehingga perumusan ABS-nya menjadi rumit.

Penutup

Saat ini implementasi ABS di sektor industri lebih banyak terjadi karena reaksi pihak yang merasa dirugikan atau kebijakan pengembang (perusahaan) yang sifatnya lebih "voluntary". Tersedianya aturan lokal (negara) mengenai hak akses terhadap sumber daya terutama sumberdaya genetik merupakan syarat utama legalisasi implementasi ABS di sektor industri bioteknologi, meskipun demikian dari berbagai kasus yang terjadi, pendekatan terhadap hak ABS dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui mekanisme penyusunan MTA, dan yang lebih penting lagi adalah pendokumentasian sumberdaya tersebut ditingkat lokal.

Daftar Pustaka

Amar, A., Malik, A., Prasetya, B., Chasanah, E., Irianto, H.E., Loedin, I,S., Mulya, K., Lisdiyanti, P., Setyahadi, S., Soeharsono, dan T.E. Ermayanti. 2007. Strategi Pengembangan Bioteknologi di Indonesia. Konsorsium Bioteknologi Indonesia dan Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Jakarta, 118 hal.

Artuso, A. 2002. Bioprospecting, Benefit Sharing, and Biotechnological Capacity Building. World Development Vol. 30, No. 8, pp. 1355-1368.

Barizah, N.2009. Kebijakan Di Tingkat Nasional Dan Internasional Upaya Perlindungan HKI Yang Terkait Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan. Media HKI Vol.VI/No.3/Juni 2009.

Bonn Guidelines on Accesss to Genetic Resources and Fair and Equitable Sharing of the Benefit Arising out of their Utilization. UNEP/CBD/COP/6/6.

Bridge, G., McManus, P. And T. Marsden. 2003. The next new thing? Biotechnology and its discontents. Guest Editorial/Geoforum 34 (2003) 165-174.

Chambers, W.B, Greena, J, and A. Kambu. 2004. Trade, biotechnology and sustainable development: a report on the Southeast Asia Workshop for policymakers. Global Environmental Change 14 (2004) 185-188.

Finston, S.K. 2009. Public/Private Partnership for Development of Golden Rice Intellectual Property (IP) & Innovation: Promoting Global Competitiveness in the Americas. INPI/OMPI/OAS Rio de Janeiro, Brasil December 16, 2009. BayhDole25 Inc.

Goenadi, D.H. & Isroi. 2003. Aplikasi Bioteknologi dalam Upaya Peningkatan Efisiensi Agribisnis yang Berkelanjutan. Makalah Lokakarya Nasional Pendekataan Kehidupan Pedesaan dan Perkotaan dalam Upaya Membangkitkan Pertanian Progresif, UPN "Veteran" Yogyakarta, 8-9 Desember 2003.

Guidelines for BIO Members Engaging in Bioprospecting (http://www.bio.org/ip/international/200507guide.asp).

Guidelines on Access to Genetic Resources for Users in Japan. 2006. Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), Japan and Japan Bioindustry Association (JBA). Tokyo, Japan.

Makarim Wibisono Anggota Delegasi RI dari Kementerian Kesehatan ke COP 10 Nagoya http://cetak.kompas.com/read/2010/11/22/03211740/selamat.datang.protokol.nagoya

Ministry of Environment & Forests Government of India. 2002. Biotechnology & Bioprospecting For Sustainable Development, India's presentation for the Ministerial Meeting of Megabiodiversity Countries Cancun, Mexico February 16-18, 2002.

Moran, K. 1998. Mechanisms For Benefit Sharing: Nigerian Case Study for the Convention on Biological Diversity, The Healing Forest Conservancy. Washington.

Suneetha, M.S and B. Pisupati. Benefit Sharing in ABS: Options and Elaborations. United Nations University Institute of Advanced Studies. United Nations Environment Programme (UNEP). 30pp.

The International Institute for Sustainable Development (IISD), Stratos Inc. and Jorge Cabrera. 2007. ABS-Management Tool Best Practice Standard and Handbook for Implementing Genetic Resource Access and Benefit-sharing Activities. State Secretariat for Economic Affairs SECO.

MANAJEMEN EKOSISTEM

noreply@blogger.com (Wenda Yandra Komara) — Tue, 04 Jan 2011 06:26:00 +0000

Definisi Manajemen Ekosistem

Banyak orang dan organisasi telah mendefinisikan manajemen ekosistem, dari berbagai definisi tersebut terdapat dua hal yang menjadi sama yaitu : (1) manajemen harus memelihara atau meningkatkan ekosistem, dan (2) ekosistem harus menyediakan berbagai barang dan jasa untuk generasi sekarang dan masa depan. Berikut ini berbagai definisi tentang manajemen ekosistem.

1. Sebuah proses yang mengintegrasikan faktor-faktor ekologi, sosial-ekonomi, dan institusional ke dalam analisis yang komprehensif dan tindakan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kualitas ekosistem untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan. (The IUCN's Commission for Ecosystem Management (IUCN-CEM)).

2. Manajemen ekosistem adalah sebuah pendekatan pengelolaan sumber daya alam yang berfokus pada upaya menjaga kelestarian ekosistem untuk memenuhi kebutuhan baik ekologi maupun manusia di masa depan. Manajemen ekosistem haruslah adaptif terhada perubahan kebutuhan dan informasi baru, serta berbagi visi masa depan yang diinginkan dengan mengintegrasikan perspektif sosial, lingkungan dan ekonomi untuk mengelola sistem ekologi alam secara geografis. (United Nations Environment Programme).

3. Pengaturan struktur internal dan fungsi ekosistem, ditambah input dan output, untuk mencapai kondisi sosial yang diinginkan. (Agee dan Johnson 1987)

4. Strategi dimana, secara keseluruhan, susunan nilai-nilai dan fungsi hutan dijaga pada tingkat lansekap. Mengkoordinasikan pengelolaan pada tingkat lanskap, termasuk di seluruh kepemilikan, merupakan komponen penting. (Society of American Foresters 1993)

5. Strategi atau rencana untuk mengelola ekosistem untuk semua organisme yang terkait, sebagai lawan dari strategi atau rencana untuk mengelola spesies individu. (Forest Ecosystem Management Assessment Team, 1993)

6. Sebuah manajemen sumber daya sistem yang dirancang untuk memelihara atau meningkatkan kesehatan ekosistem dan produktivitas sambil menghasilkan komoditas penting dan nilai-nilai lain untuk memenuhi kebutuhan manusia dan keinginan dalam batas-batas sosial, biologis dan ekonomis risiko yang dapat diterima. (American Forest Paper Association Forest Resources Board, 1993)

7. Memadukan pengetahuan ilmiah hubungan ekologis dalam kerangka sosial politik dan nilai-nilai yang kompleks menuju tujuan umum untuk melindungi integritas ekosistem asli dalam jangka panjang. (Grumbine, 1994)

8. Manajemen didorong oleh tujuan eksplisit, dilaksanakan oleh kebijakan, protokol, dan praktek, dan membuat beradaptasi dengan memonitor dan penelitian berdasarkan pemahaman kami yang terbaik dari interaksi ekologi dan proses yang dibutuhkan untuk mempertahankan struktur dan fungsi ekosistem. (Christensen et al. 1996)

Mengapa menggunakan pendekatan pengelolaan ekosistem

Bukti ilmiah menunjukkan bahwa ekosistem berada di bawah tekanan yang sangat tinggi, hal tersebut mengancam proses pembangunan yang berkelanjutan. Sedangkan tantangan yang menakutkan, mereka juga memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal, bisnis dan pemerintah untuk berinovasi untuk kepentingan masyarakat, ekonomi dan lingkungan global. Namun, dalam rangka mengamankan kondisi lingkungan untuk kemakmuran, stabilitas dan ekuitas, respon yang tepat waktu yang proporsional dengan skala tantangan lingkungan akan diperlukan. Dalam menciptakan tanggapan tersebut, pemerintah, masyarakat internasional, sektor swasta, masyarakat sipil dan masyarakat umum semua memiliki peran penting untuk bermain.

Kesejahteraan manusia, keamanan pangan dan mata pencaharian yang berkelanjutan sangat erat terkait dengan kesehatan masa depan beragam ekosistem kita. Ekosistem management menuntut pemahaman tentang fungsi ekosistem dalam mendukung dan mengatur proses-proses yang mendukung kehidupan di bumi. Selanjutnya, pendekatan ini mengakui bahwa ekosistem menyediakan beragam barang dan jasa yang secara langsung atau tidak langsung dinilai oleh masyarakat dari segi ekologi, ekonomi dan sosial-budaya.

Banyak pendekatan konvensional untuk pengelolaan sumber daya biasanya sudah satu tujuan dan terbatas dalam ruang (misalnya lokal, regional, nasional dan lintas batas) waktu dan (misalnya pendek, menengah dan jangka panjang). Keputusan-keputusan yang dihasilkan karena itu umumnya proses telah gagal dalam mampu mengatasi tekanan yang disebabkan manusia pada lingkungan dalam hal pemahaman pengaruhnya terhadap jasa ekosistem esensial.

Ekosistem manajemen, dalam mengakui peran penting manusia miliki sebagai manajer dari keanekaragaman hayati, bertujuan untuk menghindari-kedatangan pendek dengan mengidentifikasi dan mengkomunikasikan manfaat dan nilai-nilai ekosistem yang sehat untuk memastikan baik kelangsungan hidup spesies dan kesejahteraan manusia.

Tujuan utama pengelolaan ekosistem adalah pemanfaatan berkelanjutan, efisien dan adil sumber daya alam. Mengakui manajemen Ekosistem bahwa konektivitas-antar sistem ekologi, sosial-budaya, ekonomi dan kelembagaan merupakan dasar bagi pemahaman kita tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tujuan lingkungan dan hasil. Ini adalah pendekatan holistik, multi disiplin dan terintegrasi, yang membutuhkan perubahan besar dalam cara kita memandang dan pendekatan manajemen kedua lingkungan kita alami dan dimodifikasi.

Daftar Pustaka

Agee, J.K., and D.R. Johnson. 1987. Ecosystem management for parks and wilderness. University of Washington Press, Seattle.

Canham, C.D., and O. Loucks. 1984. Catastrophic windthrow in the presettlement forests of Wisconsin. Ecology 65: 803-809.

Christensen, N.L. et al. 1996. The report of the Ecological Society of America committee on the scientific basis for ecosystem management. Ecological Applications 6: 665-691.

Clark, J.S. 1990. Fire and climate change during the last 750 yr in northwestern Minnesota. Ecological Monographs 60: 135-159.

Forest Ecosystem Management Team (FEMaT). 1993. Forest ecosystem management: An ecological, economic, and social assessment.

Foster, D.R. 1988. Disturbance history, community organization, and vegetation dynamics of the old-growth Pisgah Forest, southwestern New Hampshire, USA. Journal of Ecology 76: 105-134.

Grumbine, R.E. 1994. What is ecosystem management? Conservation Biology 8: 27-38.

Hemstrom, M.A., and J.F. Franklin. 1982. Fire and other disturbances of the forest in Mount Rainier National Park. Quaternary Research 18: 32-51.

Lorimer, C.G. 1980. Age structure and disturbance history of a southern Appalachian virgin forest. Ecology 61: 1169-1184.

McClachlan, J.S., D.R. Foster, and F. Menallad. 2000. Anthropogenic ties to late-successional structure and composition in four New England hemlock stands. Ecology 81: 717-733.

Oliver, C.D., and B.C. Larson. 1996. Forest stand dynamics. John Wiley and Sons. 520 pp.

Oliver, C.D., and E.P. Stephens. 1977. Reconstruction of a mixed species forest in central New England. Ecology 58: 562-572.

Society of American Foresters. 1993. Sustaining long-term forest health and productivity. Society of American Foresters, Bethesda, MD.

Tansley, A.G. 1935. The use and abuse of vegetation concepts and terms. Ecology 16:284-307.

White, P.S. 1979. Pattern, process, and natural disturbance in vegetation. Botanical Review 45: 229-299.

Whitmore, T.C., and D.R.F.P. Burslem. 1998. Major disturbances in tropical forests.

Checkland, P. 1999. Systems thinking, systems practice. John Wiley and Sons. New York. 330 pp.

Senge, P.S. 1990. The fifth discipline: The art and practice of the learning organization. Currency Doubleday, New York. 423 pp.

von Bertalanffy, L. 1968. General systems theory: Foundations, development, applications. G. Braziller. New York. 289 pp.

Whitehead, A.N. 1925. Science and the modern world: The Lowell Lectures. Free Press, Macmillan, New York. 121 pp.

Boyce, S.G. 1995. Landscape forestry. John Wiley and Sons, New York. 239 pp.

Carey, A.B., B.R. Lippke, and J. Sessions. 1999. Intentional systems management: Managing forests for biodiversity. Journal of Sustainable Forestry 9: 83-125.

Lippke, B.R., and C.D. Oliver. 1993. A proposal for the Pacific Northwest: Managing for multiple values. Journal of Forestry 91: 14-18.

Oliver, C.D. 1992. A landscape approach: Achieving and maintaining biodiversity and economic productivity. Journal of Forestry 90: 20-25.

Oliver, C.D. 1999. The future of the forest management industry: Highly mechanized plantations and reserves or a knowledge-intensive integrated approach? Forestry Chronicle 75: 229-245.

Oliver, C.D., and M.J. Twery. 2000. Decision support systems: Models and analyses. In Ecological Stewardship: A Common Reference for Ecosystem Management. Elsevier Science Ltd. pp. 661-685.

Morgan, M.G., and M. Henrion. 1990. Uncertainty: A guide to dealing with uncertainty in quantitative risk and policy and analysis. Cambridge University Press. 332 pp.

Forestry Commission. 1999. The U.K. Forestry Standard: The government's approach to sustainable forestry. Department of Agriculture for Northern Ireland. 80 pp.

McCarter, J.B. 1997. Integrating forest inventory, growth and yield, and computer visualization into a landscape management system. In: Teck, R., M. Moeur, and J. Adams (comps.), Proceedings of the Forest Vegetation Simulator conference. Gen. Tech. Rep. INT-GTR-373. Ogden, UT. USDA Forest Service, Intermountain Research Station. p. 159-167.

McCarter, J.B., J.S. Wilson, P.J. Baker, J. Moffett, and C.D. Oliver. 1998. Landscape management through integration of existing tools and emerging technologies. Journal of Forestry 96: 17-23.

http://www.unep.org/ecosystemmanagement/Introduction/tabid/293/language/en-US/Default.aspx

Menilai Kinerja Manajemen Konservasi

noreply@blogger.com (Wenda Yandra Komara) — Fri, 22 May 2009 01:59:00 +0000

Saat ini tercatat ada 533 unit kawasan konservasi yang ada di Indonesia, yang terdiri dari 50 Taman Nasional (TN), 247 Cagar Alam (CA) 77, Suaka Margasatwa (SM), 14 Taman Buru (TB), 123 Taman Wisata Alam (TWA) dan 22 Taman Hutan Rakyat (Tahura). Masing-masing Taman Nasional dikelola oleh sebuah lembaga tersendiri yang disebut Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai TN, sedangkan CA, SM, TB dan TWA dikelola oleh UPT Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Tahura diserahkan pengelolaannya pada pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.

Sejauh ini keberhasilan maupun ketidakberhasilan pengelolaan kawasan konservasi masih menjadi perdebatan, akan tetapi dalam wacana publik, perdebatan tersebut cenderung kearah kesimpulan yang menunjukan bahwa pengelolaan Kawasan konservasi di Indonesia belum berhasil (jika enggan mengatakan tidak berhasil). Maraknya illegal logging, perambahan serta pencurian dan perdagangan key species yang dilindungi, memunculkan opini bahwa pengelolaan memang belum berhasil.

Oleh karena itulah sebaiknya ada alat untuk mengukur kinerja lembaga-lembaga pengelolaan kawasan konservasi yang digunakan secara umum, sistematis dan dilakukan secara periodik. Assessment merupakan salah satu bagian penting dalam manajemen, saat ini di Indonesia, penilaian kinerja UPT masih dirasa kurang memadai, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun UPT kebanyakan masih sebatas formalitas dan jarang digunakan sebagai dasar strategi manajemen selanjutnya, sedangkan pemeriksaan oleh inspektorat lebih banyak pada sisi manajemen keuangan saja.

Beberapa lembaga swadaya masyarakat (NGO) telah banyak mengembangkan penilaian terhadap efektivitas manajemen kawasan konservasi, diantaranya WWF dengan megembangkan RAPPAM (Rapid Assessment and Prioritization of Protected Area Management). Akan tetapi Pelaksanaan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi ini dilakukan bukan untuk menilai kemajuan dari kapasitas dari para pengelola dan pemangku kawasan konservasi, tetapi merupakan suatu cara untuk menentukan sejauh mana efektivitas pengelolaan kawasan konservasi telah dapat dicapai. Yang selanjutnya dari pencapaian efektivitas pengelolaan tersebut dilakukan langkah-langkah tindak lanjut untuk menentukan prioritas dan rekomendasi yang diperlukan dalam kerangka untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Sehingga pada prakteknya UPT yang bersangkutan menilai dirinya sendiri.

Saat ini diperlukan suatu alat assesment yang menggunakan pihak ketiga sebagai assesor dari pengelolaan kawasan konservasi (UPT), diantaranya melibatkan penilaian dari lembaga struktural diatasnya dan mitra kerja. Lembaga struktural diatasnya tentu saja dalam hal ini di tingkat Direktur Jenderal PHKA Departemen Kehutanan, sedangkan mitra kerja dapat melibatkan pemerintah daerah (dinas terkait bahkan bupati ataupun gubernur), kepolisian dan kejaksaan (menyangkut kegiatan penegakan hukum di kawasan konservasi), serta Lembaga Swadaya Masyarakat.

Tentu saja alat assesment tersebut bukan diperuntukan untuk mengadili UPT yang bersangkutan, akan tetapi lebih pada objektivitas penilaian yang dilakukan. Penilaian dari atasan struktural lembaga diperlukan sebagai salah satu media kontrol dan pembinaan, agar UPT sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat tetap bersandar pada jalur arah kebijakan-kebijakan yang telah digariskan. Sedangkan penilaian dari mitra dimaksudkan agar dalam pelaksanaan manajemen Kawasan konservasi juga melibatkan koordinasi dan kolaborasi dengan para pihak baik secara formal maupun informal., karena pada prakteknya wilayah Kawasan konservasi yang menjadi tanggung jawab UPT berada dalam wilayah administratif pemerintah daerah (kabupaten maupun provinsi) yang tentu saja mau tidak mau, suka ataupun tidak semua kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan kawasan konservasi juga harus sejalan dengan kebijakan pemerintahan daerah setempat.

Alat ukur tersebut haruslah dapat mengakomodir semua aspek pengelolaan serta keragaman latar belakang penunjukan kawasan konservasi. Keragaman tipe ekosistem serta kondisi sosial budaya setempat membuat manajemen kawasan konservasi tentulah lebih site spesifik. Hal-hal tersebut menyebabkan formulasi alat ukur kinerja manajemen konservasi menjadi cukup rumit., apalagi proses verifikasi terhadap hal-hal yang dinilai juga menjadi kendala tersendiri.

Berkaca dari hal-hal tersebut, proses penilaian kinerja manajemen kawasan konservasi memang mendesak untuk dilakukan, kriteria-kriteria yang disusun hendaknya juga melibatkan berbagai pihak terutama mitra-mitra pemerintah yang bergerak dibidang konservasi seperti LSM dan perguruan tinggi.

Penggunaan Software Legal dan Open Source di Instansi Pemerintahan

noreply@blogger.com (Wenda Yandra Komara) — Mon, 18 May 2009 07:39:00 +0000

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/01/M.PAN/3/2009 tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software (OSS), yang intinya mewajibkan kepada seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menggunakan software legal atau menggunakan Free Open Source Software (FOSS) yang diharapkan sudah terpenuhi pada tanggal 31 Desember 2011. Poin-poin Surat Edaran tersebut adalah sebagai berikut:

Melakukan pengecekan penggunaan perangkat lunak di lingkungannya dan menghapus semua perangkat lunak tidak legal, dan selanjutnya menggunakan Free Open Source Software (FOSS) yang berlisensi bebas dan legal sebagai pengganti perangkat lunak tidak legal. Hal tersebut perlu dllakukan guna menghindari terganggunya pelayanan publik akibat pelanggaran Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
Dalam rangka mempercepat penggunaan perangkat lunak legal di Indonesia, maka diwajibkan kepada Instansi Pemerintah untuk menggunakan perangkat lunak open source, guna menghemat anggaran pemerintah.
Untuk mendorong penggunaan Free Open Source Software (FOSS), Pemerintah telah mendeklarasikan gerakan Indonesia Go Open Source atau IGOS-I pada tanggal 30 Juni 2004 yang ditanda tangani 5 (lima) Menteri, yaitu Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2008, dilakukan deklarasi IGOS-II yang penggunaannya diperluas meliputi 18 (delapan belas) kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Oepartemen (LPND).
Untuk memudahkan instansi pemerintah melakukan pemanfaatan FOSS, diharapkan pimpinan instansi atau pejabat yang ditunjuk dlminta menghubungi Kementerian Negara Riset dan Teknologi c.q. Deputi Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan IPTEK dan Departemen Komunikasi dan Informatika C.q. Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika
Diharapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2011 seluruh instansi pemerintah sudah menerapkan penggunaan perangkat legal. Untuk itu diharapkan instansi masing-masing mengatur agenda pentahapan untuk mencapai target selesai tahun 2011. Anggaran yang berkaitan dengan kegiatan dimaksud dibebankan kepada anggaran instansi masing-masing.
Pimpinan instansi agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pemanfaatan perangkat lunak legal di lingkungan instansi masing-masing.

Penggunaan software legal dan FOSS merupakan dilema tersendiri bagi instansi pemerintah, harga software legal (berbasis windows) yang apabila semuanya dibeli, bahkan akan lebih mahal dari harga satu unit komputernya sendiri (dengan asumsi komputer dengan spesifikasi umum untuk kerja kantor sehari-hari). Dan parahnya lagi hampir seluruh aplikasi yang dikembangkan pemerintah (aplikasi keuangan/anggaran, sistem informasi kepegawaian, arsip dan lain-lain) berbasis Windows (Microsoft).

Meskipun saat ini alternatif Sistem operasi selain Windows, khususnya LINUX sudah sangat berkembang, bahkan aplikasi-aplikasi perkantorannya pun sudah sangat user friendly, tetap saja bagi kebanyakan orang pindah software/aplikasi sepertinya sangat berat, bahkan ada yang bilang pindah software sama dengan pindah agama!

Maka dibutuhkan tekad, keinginan serta penerapan yang terstrukstur dalam menjalankan Surat Edaran tersebut, hanya sekedar surat saja memang tidak cukup.

Analisis Kesenjangan (Gap Analysis) Kawasan Konservasi

noreply@blogger.com (Wenda Yandra Komara) — Fri, 01 May 2009 04:20:00 +0000

Kawasan Luas teresterial negara Indonesia menurut Departemen Dalam Negeri adalah seluas 1.860.359,67 km2, serta luas perairan lautnya 5,8 juta km2. Indonesia juga menempati posisi kedua dalam hal kekayaan keanekaragaman hayatinya setelah Brazil.

Luas seluruh area/kawasan konservasi di Indonesia adalah 27,968 juta hektar yang tersebar dalam 532 unit-unit manajemen, yang terdiri dari 247 Cagar Alam, 77 Suaka Margasatwa, 14 Taman Buru, 21 Tahura 50 Taman Nasional, dan 123 Taman Wisata Alam, dengan jumlah tersebut maka jumlah luasan kawasan konservasi di Indonesia merupakan10.60% dari seluruh luas teresterial.

Saat ini perlu dilakukan gap analysis apakah jumlah, luas dan distribusi kawasan konservasi yang ada di Indonesia sudah memadai. Beragamnya tipe ekosistem yang terbentang dari pulau Sumatera sampai Papua, dari hutan dataran tinggi samapi pesisir pantai juga perlu dipertimbangkan, sehingga target penetapan Kawasan Konservasi juga mempertimbangkan reprerentasi dari tipe ekosistem yang ada. Banyaknya spesies yang dilindungi di Indonesia juga seharusnya menjadi pertimbangan penetapan kawasan konservasi ytang menjadi habitat spesies- spesies tersebut, sebagai contoh, apakah kawasan konservasi yang ada sekarang sudah mampu menjaga sustainibility orang utan, gajah, harimau, badak. Beberapa analisis secara parsial (site) sudah dilakukan, seperti identifikasi Key Biodiversity Area (KBA) di Pulau Sumatera oleh Conservation International (CI).

Gap analysis diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan perencanaan pengembangan kawasan-konservasi, sehingga nantinya pengembangan kawasan konservasi menjadi lebih terarah, teroganisir dan terpadu (tidak parsial).

Manajemen Kelembagaan Departemen Kehutanan yang dibebani Manajemen authority kawasan konservasi, saat ini melakukan pengelolaan dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah yaitu Balai Taman Nasional dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Ada 50 Balai Taman Nasional yang diantaranya 8 Balai besar, BKSDA yang melakukan pengelolaan CA, SM, TWA dan TB sebanyak 27 yang diantaranya sejumlah 8 unit merupakan Balai Besar. Sedangkan Tahura saat ini dikelola oleh Pemerintah Daerah. Analisis kesenjangan kelembagaan kawasan konservasi perlu dilakukan baik jumlah, struktur organisasi dan wilayah kerja (terutama BKSDA yang berbasis wilayah administratif).

Sumber Daya Manusia SDM merupakan salah satu modal terbesar dalam pengelolaan suatu organisasi, maka sudah sebuah keniscayaan bagi Balai TN untuk melakukan analisis- analisis untuk mengetahui status SDM saat ini agar proses peningkatan kapasistas (capacity building) dapat dilakukan terarah dan tepat sasaran. Selain itu manajemen komunikasi haruslah berjalan secara efektif, baik secara psikologis hubungan atasan-bawahan dan sesama staf, maupun secara teknis, yang berimplikasi pada ketersediaan sarana komunikasi dilapangan yang dapat menjangkau unit terkecil pengelolaan (resort)

Terhadap SDM yang ada, perlu dikaji dalam aspek distribusinya berdasarkan: 1. Latar belakang pendidikan 2. Umur 3. Golongan 4. Keahlian teknis/minat 5. Pelatihan yang pernah diikuti 6. Prestasi yang pernah diraih Kajian kebutuhan SDM, berdasarkan: 1. Jumlah 2. Jenis Pendidikan/Training 3. Pengalaman kerja Analisis Kebutuhan Pelatihan 1. PEH 2. Polhut 3. Administrasi Proyek 4. Perencanaan

Pendanaan Pembangunan konservasi alam pada umumnya memerlukan dana yang sangat besar. Sumber pendanaan pengelolaan Kawasan Konservasi sampai saat ini sebagian besar masih diperoleh dari APBN, beberapa kawasan konservasi didukung oleh kerjasama dengan LSM seperti CI, WWF, TNC.

Apabila kita cermati beberapa laporan kemajuan (progres report) lembaga- lembaga pemerintah yang mengelola kawasan konservasi baik Taman Nasional maupun BKSDA, pada bagian akhir analisa permasalahan, tantangan dan hambatan berapologi dengan hal yang sama yaitu kurangnya pendanaan, kurangnya Sarana dan prasarana serta kurangnya Sumber Daya Manusia baik kuantitatif maupun kualitatif.. Namun sangat jarang bahkan hampir tidak ada satu pun yang mencantumkan berapa sebenarnya kebutuhan ideal (rasional) -nya, secara sederhana, jika memang kurang uang sulit menjawab jika ditanya berapa kurangnya?

Analisis kesenjangan (gap analysis) pendanaan menjadi sangat penting, untuk menjaga fokus determinasi pada kegiatan- kegiatan prioritas, sehingga jika belum tersedianya dana anggaran yang ideal bagi pengelolaan Kawasan Konservasi dengan keterbatasan kemampuan pembiayaan yang bersumber dari pemerintah (APBN), mendorong dalam membuka peluang kerjasama dengan berbagai organisasi/lembaga terkait lainnya, baik dilingkup nasional maupun internasional serta lebih meningkat apresiasi para pihak untuk lebih peduli pada pengelolaan kawasan konservasi.

Introducing Lintang

noreply@blogger.com (Wenda Yandra Komara) — Mon, 05 Jan 2009 02:35:00 +0000

Alhamdulillah tanggal 26 Desember 2008 telah lahir anak saya yang ke-2, laki-laki. Lahir dengan cara operasi di RS Karya Bhakti Bogor . Saya dan istri saya sepakat memberi nama "LINTANG MUHAMMAD RAUSHAN FIKRI".
Kelahiran Lintang menjadi kado Tahun baru bagi seluruh anggota keluarga. Semoga tahun-tahun kedepan Allah SWT memberikan berkah dan rahmat buat keluarga saya.
Amien...

MARXAN

noreply@blogger.com (Wenda Yandra Komara) — Tue, 04 Nov 2008 06:28:00 +0000

Baru-baru ini saya dihubungi oleh seorang teman di Kalimantan Barat, dia mendapat kesempatan untuk kursus di Universitas Queensland Australia, kursus yang diambilnya adalah mengenai MARXAN, software yang pernah saya gunakan bersama teman-teman di Sulawesi Tenggara untuk merevisi Zonasi Taman Nasional Wakatobi.

Menurut saya pribadi, meskipun MARXAN dibuat untuk mendesain kawasan konservasi MARXAN juga merupakan salah satu alat bantu yang sangat baik dipakai dalam penyusunan tataruang, karena mudah digunakan, mempertimbangkan berbagai faktor baik faktor objektif maupun subjektif, fleksibel dan gratis. Software tersebut selain gratis dan juga terintegrasi (dapat diintegrasikan) dengan program komersial seperti Arcview dan Arcgis melalui ekstensinya yang juga gratis.

Tapi sebagimana analisis berdasarkan spasial (keruangan) lainnya MARXAN membutuhkan data yang akurat dan representatif, agar nantinya menghasilkan analisa dan rekomendasi yang baik dan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini yang seringkali menjadi salah satu kendala dalam manajemen. Ketidaktersediaan data yang akurat dan mutakhir menyebabkan analisa menjadi bias, sehingga mempengaruhi determinasi pengambilan keputusan.

Mudah-mudahan teman saya yang dari Kalimantan Barat tersebut dapat menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dan dapat mengaplikasikan ilmunya tersebut sekembalinya dari Australia.

Lebih jauh tentang MARXAN dapat melihat di situs berikut :
http://www.uq.edu.au/marxan/
http://www.mosaic-conservation.org/cluz/marxan_intro.html

Selamat Ulang Tahun Blogger Indonesia

noreply@blogger.com (Wenda Yandra Komara) — Mon, 27 Oct 2008 05:49:00 +0000

Hari ini tanggal 27 Oktober adalah Hari Blogger Nasional

"SELAMAT ULANG TAHUN BLOGGER INDONESIA"

Participatory Action Research

noreply@blogger.com (Wenda Yandra Komara) — Tue, 14 Oct 2008 03:26:00 +0000

Harus diakui bahwa tantangan saat ini dan kedepan bagi pengelolaan kawasan konservasi akan lebih banyak kepada persoalan sosial (termasuk politik, ekonomi dan budaya), padahal manajemen sosial ini seringkali mendapatkan porsi yang sangat kecil dalam pengelolaan. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berlatar belakang pendidikan sosiologi-anthropologi, minimnya alokasi dana, yang berimbas pada kurangnya kegiatan-kegiatan yang bersifat "sosial" dalam pengelolaan kawasan konservasi, menjadi penyebab tumpulnya komunikasi dengan para pihak.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti pemberdayaan masyarakat, dengan bentuk pemberian bantuan (biasanya barang atau ternak) seringkali tidak efektif, karena disamping jumlahnya terbatas (sedikit) juga monitoring terhadap pemberian bantuan tersebut tidak berjalan dengan semestinya. Perlu ada upaya kegiatan yang ditujukan untuk membangun konstituen pengelolaan kawasan konservasi. Upaya konservasi suatu kawasan tidak akan tercapai tanpa dukungan pemangku kepentingan di wilayah tersebut. Upaya pelibatan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan multi pihak menjadi dasar dalam pengelolaan kolaboratif.

Kawasan konservasi yang umumnya berada disekitar kawasan pemukiman (desa dan dusun) menunjukkan bahwa penting untuk memulai proses dari desa (dusun) demi tercapainya pengelolaan kolaboratif yang mengakomodir kepentingan pemangku kepentingan di wilayah kawasan konservasi dan memberi kesempatan masyarakat pengguna sumberdaya alam, yang akan mendapat pengaruh langsung, berperan aktif dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan kawasan konservasi.

Untuk mendapatkan pemahaman bersama mengenai pola pemanfaatan sumberdaya maka dilakukan penggalian informasi. Metode yang digunakan dalam melakukan penggalaian informasi biasanya adalah dengan menggunakan pendekatan Participatory Action Research dimana pada satu kesempatan pertemuan dilakukan diskusi kelompok untuk menggali informasi sekaligus meningkatkan pemahaman di antara peserta diskusi atas tema-tema diskusi yang telah ditetapkan. Pada kesempatan yang sama proses penyadartahuan dilakukan dalam rangka memperkecil kesenjangan pemahaman mengenai tujuan pelestarian sumberdaya alam.

Komunikasi yang intensif dengan masyarakat melalui aktivitas diskusi dibanyak tempat merupakan hal yang cukup sulit dilakukan. Aktifitas ini membutuhkan kemampuan menggali informasi sekaligus berbagi informasi secara interaktif sekaligus mendorongkan peserta diskusi memahami kesimpulan diskusi dibanding hanya sebagai informan atau sumber informasi. Diakui oleh kegiatan bahwa mereka kesulitan dalam membangun diskusi yang hidup di antara masyarakat. Berbeda dengan metode penyuluhan yang selama ini dilakukan yang cenderung satu arah dimana pembawa materi harus menyampaikan bahan dan peserta lebih banyak mendengar, pada metode diskusi diberi kebebasan peserta menyampaikan pendapatnya secara bebas. Oleh karena itu fasilitator sangat diperlukan karena seringkali diskusi itu menjadi hidup ketika menggunakan bahasa daerah yang sangat dipahami oleh para peserta diskusi. Selain itu istilah-istilah yang hanya dikenal oleh orang setempat sering muncul yang sulit dipahami bila tidak dibantu oleh fasilitator yang paham betul bahasa dan budaya masyarakat setempat. Diharapkan dengan persepsi dan pemahaman yang merata dan menyeluruh pada semua tingkat masyarakat maka upaya membangun pengelolaan kolaboratif akan dapat dibangun bersama dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Evaluasi Persepsi Masyarakat juga perlu dilakukan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan kegiatan sosialisasi dan penyadartahuan, sehingga dapat mencerminkan kemampuan organisasi pengelola kawasan konservasi dalam berasimilasi dengan masyarakat, terutama pengguna sumber daya di daerah penyangga. Kegiatan evaluasi ini hendaknya dilakukan secara rutin dalam jangka waktu tertentu, agar dapat dikembangkan strategi-strategi penyadartahuan yang lebih inovatif.

Introducing...... Bening

noreply@blogger.com (Wenda Yandra Komara) — Mon, 13 Oct 2008 06:10:00 +0000

Ini foto anak saya "BENING ARDININGRUM IZZATUL ILMI" Lahir 27 Januari 2007, hobinya membaca, memakai baju batik dan bernyanyi lagu-lagu VCD cerita dan lagu anak Muslim, yang menceritakan tentang dua orang kakak beradik bernama Nadia dan Syamil, yang beruntung mendapat ajaran yang baik dari orang tuanya sehingga menjadi anak yang saleh. bening sudah mempunyai 4 koleksi VCD kisah Nadia dan Syamil tersebut.
Sengaja saya dan istri saya belikan agar Bening tidak banyak menyaksikan acara TV yang isinya hanya sinetron. Maklum saja, saya dan istri bekerja dari pagi hingga sore, dan Bening hanya ditemani oleh pengasuhnya, yang hobi nonton sinetron misteri.
Buku bacaan Bening juga sudah banyak sekali, dan sebelum tidur biasanya
saya dan istri mengajak Bening belajar membaca dan menulis (mencoret-coret) buku, sudah 4 buah buku yang Bening habiskan untuk ditulisi (dicoreti).
Semoga Bening nantinya menjadi Manusia yang Sholihah, berilmu dan bermanfaat bagi umat, amien..

Kebutuhan Diklat Bagi Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Kawasan Perairan

noreply@blogger.com (Wenda Yandra Komara) — Mon, 13 Oct 2008 03:39:00 +0000

Keberadaan kawasan konservasi laut (marine protected area – MPA) memainkan peran kunci dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem laut yang unik dan khas. Berdasarkan data statistik Perlindungan hutan dan Konservasi Alam (PHKA) tahun 2002, total luas kawasan konservasi laut adalah 4.723.984,75 ha, terdiri atas : cagar alam seluas 211.555,45 ha, suaka margasatwa seluas 65.220 ha, taman nasional seluas 3.681.447,30 ha, taman wisata alam seluas 765.762 ha. Kehadiran ekosistem pesisir dan laut dengan terumbu karangnya dan pulau-pulau kecil dalam kawasan konservasi laut merupakan nilai penting tersendiri bagi sebuah kawasan konservasi laut, karena selain kaya akan keanekaragaman hayati laut, juga ekosistemnya sangat rentan (fragile) terhadap gangguan dan perubahan. Di sisi lain, akses laut yang relatif terbuka dapat menjadi ancaman yang mengkhawatirkan dalam konteks perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati laut beserta ekosistemnya. Dengan demikian pengelolaan kawasan konservasi laut menghadapi tantangan yang lebih rumit dan kompleks.

Mengingat pentingnya kawasan konservasi laut, maka keberhasilan pengelolaannya menuntut kerjasama dan sinergi dari berbagai pihak yang berkepentingan, baik pemerintah daerah, masyarakat, LSM, pengusaha, dan pihak lainnya. Rumit dan kompleksitas konservasi ekosistem laut juga menuntut pendekatan holitistik dari berbagai disiplin ilmu dan profesionalisme pengelolanya. Kondisi ini menyebabkan manajemen Kawasan konservasi laut sangat berbeda dengan manajemen konservasi darat (teresterial). Implikasi logisnya adalah pada manajemen sumber daya manusia pengelolanya.

Manajemen sumber daya manusia dalam sebuah organisasi seringkali memerlukan energi yang cukup besar, selain manajemen lainnya seperti keuangan atau administrasi. Karena sumber daya manusia merupakan aset terbesar dari sebuah organisasi. SDM yang profesional dan berkualitas merupakan ujung tombak dari berjalannya roda organisasi. Kualitas SDM ini ditentukan oleh banyak faktor, dari proses rekrutimen sampai pada peningkatan kapasitas SDM itu sendiri.

Pengelolaan Kawasan konservasi yang efektif memerlukan berbagai keahlian. Sementara, jenis keahlian yang diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah atau isu khusus juga terus berubah. Kemampuan untuk melaksanakan berbagai fungsi yang diperlukan untuk mencapai tujuan Kawasan konservasi sering tidak memadai. Keahlian teknis, manajerial dan hukum dengan kualitas tinggi sangat diperlukan sering tidak tersedia. Tantangan-tantangan manajemen ini dapat diatasi melalui keluwesan, sikap tanggap, dan pelatihan tambahan. Langkah-langkah yang saat ini perlu untuk meningkatkan pengelolaan antara lain adalah:
1. Meningkatkan sistem komunikasi dan arus informasi
2. Meningkatkan kualitas dan tingkat keahlian staf
3. Meningkatkan pengembangan dan pengawasan

Manajemen Kawasan Konservasi Laut
Pada dasarnya pengelolaan kawasan konservasi khususnya taman nasional, terpusat pada beberapa bagian yaitu:
1. Manajemen
Bagian ini adalah para pejabat struktural yang banyak menangani masalah kebijakan, diplomasi yang sifatnya politis serta kerjasama dengan instansi lain yang terkait, baik secara konsultatif maupun koordinatif.
2. Design and planning/Perencanaan dan Program
Bagian desain and planning bertugas menganalisis dan membuat perencanaan-perencanaan strategis yang berhubungan dengan manajemen makro taman nasional
3. Survei dan monitoring sumberdaya dan pemanfaatannya
Bagian ini berperan penting dalam mendata dan memonitor perubahan-perubahan yang terjadi pada objek konservasi yaitu Sumber daya alam dan ekosistemnya
4. Pengamanan/surveillance
Bagian ini bertanggung jawab terhadap keamanan dan terjaganya kelestarian Sumber daya alam dan ekosistemnya, terutama dari pengaruh anthropogenik (manusia)
5. Community outreach/Penggalangan Partisipasi Masyarakat
Bagian ini berkaitan dengan kegiatan membangun konstituen pengelolaan kawasan konservasi. Upaya konservasi suatu kawasan tidak akan tercapai tanpa dukungan pemangku kepentingan di wilayah tersebut.
6. Administrasi, Keuangan
Bagian ini bertanggung jawab dalam dukungannya terhadap aktivitas-aktivitas teknis pengelolaan secara keseluruhan.
Dalam pengelolaan Kawasan konservasi (taman nasional) yang sudah maju, diperlukan juga bagian Public Relation, yang berkaitan dengan pengelolaan pariwisata dan sebagai corong informasi.

Tingkat keahlian staf di kawasan Konservasi laut saat ini masih relatif rendah, terutama pengetahuan tentang kelautan dan perikanan serta yang berkaitan dengan kawasan perairan sangat kurang. Oleh karena itu, perlu dikembangkan dan dilaksanakan suatu program pelatihan yang intensif untuk memberikan ketrampilan-ketrampilan di bidang-bidang tersebut di atas, bukan hanya untuk staf sendiri, melainkan juga bagi staf perikanan setempat. Paling tidak, beberapa staf kawasan konservasi perlu mempelajari dasar-dasar pengelolaan perikanan pantai tropis dan Dinas Kelautan dan Perikanan perlu memahami dasar-dasar konservasi. Dalam jangka pendek beberapa kursus khusus (pendek) mungkin paling layak, tetapi program MSc dan/atau PhD perlu dipertimbangkan. Selain itu juga perlu dirancang program dan kurikulum pelatihan untuk berbagai kelompok sasaran.

Pemecahan atas masalah-masalah di atas perlu didasarkan atas suatu pemahaman atas kondisi obyektif Kawasan konservasi dan perlu menjajagi semua kemungkinan yang ada. Faktor faktor khas seperti sumberdaya internal yang ada, potensi pariwisata alam, tingkat ancaman terhadap sumberdaya kawasan, sifat masyarakat sekitar, persepsi pemerintah daerah, stakeholder potensial, usaha dan kewiraswastaan, ketersediaan keahlian, komitmen utama, aspek hukum, sosial ekonomi, budaya dan aksesibilitas Kawasan konservasi kesemuanya harus dipertimbangkan. Setiap solusi positif yang menunjang konservasi biodiversitas tidak boleh dikesampingkan.

Disadari bahwa pengelolaan kawasan konservasi laut (taman nasional laut) memerlukan biaya operasional yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengelolaan kawasan konservasi darat, karena pengelolaan konservasi laut meskipun tidak memerlukan jumlah SDM yang terlalu banyak, akan tetapi lebih memerlukan teknologi, sarana dan prasarana serta kualifikasi SDM yang sangat khusus.

Kualifikasi SDM Pengelola Kawasan Konservasi Laut
1. Manajemen
Karena kawasan Konservasi laut sangat berbeda dengan kawasan konservasi darat, maka ditingkat manajerial, dibutuhkan manajer yang tidak hanya mempunyai visi konservasi secara umum tetapi juga mampu memahami kondisi dan setiap alur proses yang terjadi dalam interaksi antara laut dan daerah-daerah pesisir (dan juga daratan), memahami pembangunan kelautan yang multisektoral dan lintas departemen, serta mampu mengkomunikasikan visinya secara jelas dan sistematis baik internal maupun eksternal.
2. Design and planning/Perencanaan dan Program
Bagian perencanaan harus mampu membuat analisa sistematik berdasarkan hasil kerja bidang lainnya, serta mampu menangkap trend kebijakan manajer dan memformulasikannya dengan data yang ada menjadi sebuah perencanaan yang strategis. Selain itu juga mampu mengembangkan indikator-indikator sebagai standar evaluasi.
3. Survei dan monitoring sumberdaya dan pemanfaatannya
Salah satu masalah mendasar bagi pengelolaan kawasan konservasi adalah belum tersedianya database yang cukup sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut disebabkan belum tersedianya data hasil pengukuran langsung di lapangan yang dilakukan secara sistimatis dan reguler. Rendahnya kegiatan-kegiatan eksplorasi, survei dan inventarisasi lapangan merupakan persoalan pokok yang berakibat kurangnya ketersediaan data dasar maupun kemampuan guna upaya untuk pembaruan data secara reguler. Kegiatan survei dan monitoring di dalam kawasan konservasi laut memerlukan biaya operasional yang tinggi serta kualifikasi SDM tertentu, sebagai contoh: di Taman Nasional Wakatobi telah diidentifikasi setidaknya 13 sasaran konservasi, diantaranya adalah terumbu karang, mangrove, penyu, Cetacean, burung laut dan SPAGS (tempat ikan memijah). Survei dan monitoring terumbu karang dan SPAGS membutuh SDM yang setidaknya (minimal) mempunyai keahlian menyelam, serta kemampuan dalam inventarisasi dan identifikasi jenis karang dan ikan.
4. Pengamanan/surveillance
Metode pengamanan kawasan laut sangat berbeda dengan metode pengamanan teresterial, apabila di darat, jumlah personil pengamanan sangat signifikan dalam menentukan keberhasilan kegiatan pengamanan. Akan tetapi pengamanan di kawasan konservasi laut, hanya diperlukan jumlah minimal personil pengamanan, akan tetapi jumlah minimal tersebut harus disertai sarana-prasarana yang mendukung seperti speedboat, Floating Ranger Station serta kelengkapan lain yang mendukung (radar, GPS, Radio komunikasi), belum lagi kualifikasi personil pengamanan setidaknya mempunyai kemampuan marine surviving yang baik.
5. Community outreach/Penggalangan Partisipasi Masyarakat
Kawasan laut dan pesisir merupakan bagian dari makro-kosmos bagi sebagian besar masyarakat di sekitar kawasan konsevasi, sehingga pengelolaan yang partisipatif, aspiratif dan akomodatif harus terus dilakukan, serta tetap melakukan program-program penyuluhan melalui kegiatan community outreach sebagai salah satu sarana penggalian gagasan aspiratif dan melakukan sosialisasi, komunikasi serta transformasi ide-ide konservasi dan nilai penting dari eksistensi Kawasan konservasi, dari tataran kebijakan yang bersifat konsepsi-filosofis ke tataran praktis yang bersifat aksi konkret. Oleh karena kemampuan komunikasi dan analisa sosial budaya mutlak dimiliki oleh para pelaku lapangan.

Bagian-bagian lain seperti Administrasi umum, keuangan serta public relation, juga membutuhkan kualifikasi tertentu yang mendukung roda organisasi pengelola kawasan. Selain itu juga perlu didesain dan dirumuskan pelatihan bagi stakeholder lainnya dalam kerangka manajemen kolaboratif, untuk menghindari kesenjangan pengelolaan konservasi, pelatihan tersebut hendaknya melibatkan, masyarakat pesisir, LSM, operator dan pengembang wisata bahari, wartawan serta instansi terkait lainnya (dinas perikanan dan tripika). Sehingga diharapkan konsep konservasi perairan, pengembangan mata pencarian alternatif, nilai ekonomi konservasi, konsep ekologi lansekap yang penting bagi perencanaan tata ruang wilayah dapat tersosialisasi dengan baik dan prinsip pengelolaan kolaboratif dapat terwujud dalam tatanan yang lebih ideal.

Pustaka
Pomeroy, R.S., Parks, J.E. and Watson, L.M. 2004. How is Your MPA Doing? A Guidebook of Natural and Social Indicators For Evaluating Marine Protected Area management Effectiveness. IUCN. Gland. Switzerland and Cambrigde, UK.
xvi + 219 pp.
Departemen Kehutanan. 2003. Statistik Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Tahun 2002. Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Jakarta.
Departemen Kehutanan. 2005. Rencana Strategis Pusat Diklat Kehutanan Tahun 2005-2009. Departemen kehutanan Sekretariat Jenderal Pusat Dilat Kehutanan, Bogor.
R.V. Salm, John Clark, and Erkki Siirila. 2000. Marine and Coastal Protected Areas: A guide for planners and managers. IUCN. Washington DC.
xxi+ 371 pp.
Wiratno, Indrio, D., Syarifuddin, A. dan A. Kartikasari. 2004. Berkaca di cermin retak, Refleksi Konservasi dan Implikasi Bagi Pengelolaan Taman Nasional. The Gibbon Foundation Indonesia, PILI-NGO Movement, Jakarta.
xxxiv + 338 hlm.

Perubahan

noreply@blogger.com (Wenda Yandra Komara) — Mon, 13 Oct 2008 01:41:00 +0000

Tidak terasa sudah hampir 14 tahun saya mengenal internet, dimulai di kampus pada akhir tahun 2004 sampai sekarang, malah alamat email saya yang di mailcity.com (sekarang diakuisisi oleh Lycos.com) masih aktif. Tapi pengetahuan saya tentang internet sepertinya masih tidak berkembang (atau berkembang sedikit). Kemajuan yang sungguh luar biasa di sektor teknologi informasi ini memang membuat kita sangat kesulitan untuk mengikutinya, email, mailing list, P2P, voice mail, Voip, Blog, web 2.0 dll, merupakan kemajuan internet yang luar biasa.

Sebagai pengguna, konsumen, atau korban teknologi, kita dipaksa untuk terus mengikutinya, padahal banyak dari kita yang mempunyai pekerjaan yang hanya sedikit berhubungan dengan teknologi informasi, tetapi jika kita tidak mengikutinya maka kita seakan-akan merasa terbelakang.

Dulu saya tidak tertarik membuat blog, disamping saya cukup sibuk dengan pekerjaan saya, juga lokasi kerja saya (saat itu) di pelosok Sulawesi Tenggara, yang tidak ada jaringan internet, membuat saya agak malas. Meski terlambat saya akhirnya mau juga berubah, mau juga membuat blog, meski tidak terlalu aktual, saya mencoba menulis isu-isu yang saya sukai, dan mencoba mengaduk-aduk isi hardisk saya mencari tulisan-tulisan ataupun catan-catan kecil yang pernah saya susun, untuk saya muat di dalam blog ini.

Dalam dunia filsafat, gagasan tentang perubahan pertama kali dikatakan oleh Heraclitus, Yaitu panta rei kai uden menei, “semuanya mengalir dan tidak ada sesuatupun yang tetap tinggal”, dan bukankah ada sebuah ungkapan yang berbunyi “satu-satunya yang tidak berubah di dunia ini adalah perubahan”.

Tidak percaya?

Kalau anda mempunyai pendapat bahwa ada benda yang diam dalam kestabilan, yakinlah itu hanya sebuah ilusi optik semata. Dalam bangunan yang tegak berdiri itu ada loncatan-loncatan elektron yang berkeliaran yang tak teramati oleh mata telanjang.

Dalam ilmu fisika ada sebuah teori yang terkenal dengan nama Dissipative Structure. Menurut teori ini, alam semesta merupakan sebuah sistem yang terus menerus memperbaharui dirinya (self renewing system). sehingga kadang-kadang perubahan juga harus melalui berbagai peristiwa yang tidak menyenangkan.

Perubahan yang dilakukan mudah-mudahan adalah sebuah evolusi bila akan berlangsung lama, sebuah revolusi bila terasa cepat dan ekstrem, atau bahkan sebuah proses metamorfosis bila lebih dominan pada bentuk, Tetapi yakinlah ketiga istilah tersebut bermakna positif yaitu menuju sesuatu yang lebih baik atau bahkan kesempurnaan bentuk dan esensi.

Pemikiran pun tentunya dapat berubah, kita akan meilhat banyak perubahan-perubahan dalam gaya menulis, tata bahasa, paradigma serta isu-isu yang……….. Apakah pemikiran yang berubah itu salah? Tidak ada salahnya jika kita mengubah pemikiran, hal tersebut malah membuktikan bahwa kita berfikir.
Seorang arsitek Revolusi Perancis, Mirebeau pernah berkata, "Ada orang-orang yang tidak pernah mengubah pemikirannya, itulah orang-orang yang tidak pernah berfikir sama sekali.

Selamat menikmati dan selamat menjalani perubahan.

salam,
Wenda Yandra Komara

Zonasi Taman Nasional Laut

noreply@blogger.com (Wenda Yandra Komara) — Fri, 10 Oct 2008 04:09:00 +0000

Penataan zona/ blok sangat diperlukan dalam rangka pengelolaan kawasan potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara efektif guna memperoleh manfaat yang optimal dan lestari. Penataan zona/ blok juga merupakan penataan ruang pada setiap kawasan dimana penerapan dan penegakan hukum dilaksanakan secara tegas dan pasti. Sebagai konsekuensi dari sistem zona/ blok tersebut, maka setiap perlakuan atau kegiatan terhadap kawasan, baik untuk kepentingan pengelolaan dan pemanfaatan, harus mencerminkan pada aturan yang berlaku. Dengan demikian keberadaan zona/ blok dalam sistem pengelolaan kawasan menjadi sangat penting, tidak saja sebagai acuan dalam menentukan gerak langkah pengelolaan dan pengembangan konservasi, tetapi sekaligus merupakan sistem perlindungan yang akan mengendalikan aktivitas di dalam dan disekitarnya.

Penyusunan zonasi yang dilakukan haruslah didasarkan pada data ekologi yang ada, pemahaman prinsip-prinsip ekologi dan konservasi, kebutuhan sosial-ekonomi dan budaya masyarakat dan kelayakan penerapannya, sehingga peraturan-peraturan akan disusun untuk setiap zona diharapkan akan memastikan kelangsungan flora dan fauna Taman Nasional, ekosistem, dan masyarakat lokalnya.

Secara garis besar, pengembangan zonasi dalam pengelolaan taman nasional laut adalah bertujuan untuk (IUCN 1999):

Melindungi keterwakilan habitat, ekosistem dan proses ekologi yang sangat kritis,
Memisahkan manajemen dari konflik dengan kegiatan masyarakat,
Melindungi kualitas alam dan/atau budaya dari taman nasional laut, namun tetap membolehkan pemanfaatan yang beralasan oleh masyarakat,
Mengalokasikan daerah yang cocok untuk pemanfaatan tertentu oleh masyarakat dengan seminimal mungkin pengaruhnya terhadap taman nasional laut secara keseluruhan,
Mengawetkan daerah tertentu dalam taman nasional laut dalam kondisi alamiah dan tidak terganggu oleh aktifitas manusia, kecuali untuk tujuan penelitian dan pendidikan.

Luasan yang harus dilindungi
Taman Nasional merupakan sebuah area yang kompak dan biasanya didasarkan pada pertimbangan bioekoregion . Dari jumlah luasan tersebut sebenarnya hanya sebagian saja yang di dalammya terdapat target-target konservasi. Pertanyaan yang sering muncul adalah berapakah luasan yang ideal bagi daerah perlindungan tersebut.

Para ahli sepakat bahwa luasan ideal bagi daerah perlindungan adalah tergantung dari tujuan daerah perlindungan tersebut dan juga kondisi ekologi dari beberapa spesies target tertentu. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa luasan optimal bagi daerah perlindungan adalah satu sampai dua kali jarak penyebaran larva target spesies (Barber and Palumbi 2000). Beberapa literatur lain secara lebih jelas menyebutkan bahwa luasan ideal bagi daerah perlindungan adalah 30-40% dari daerah pengelolaan (Roberts dan Hawkins, 2000).

Jumlah persentase tersebut tentu saja berdasarkan keterwakilan target-target konservasi yang telah kita identifikasi tersebut, bukan dari seluruh luasan kawasan taman nasional wakatobi. Daerah perlindungan tersebut dalam kawasan konservasi laut, sering dikenal dengan nama “no take zone” yang secara harfiah berarti daerah larang tangkap, yang mengacu pada zona inti atau perlindungan pada kawasan konservasi darat. Yang berarti didaerah tersebut tidak diperbolehkan sama sekali kegiatan yang bersifat ekstraktif atau mengambil sesuatu, sedangkan aktivitas lain selama dalam batas-batas tertentu masih diperbolehkan.

Merancang Kawasan Konservasi dengan MARXAN
Proses revisi zonasi bukanlah sesuatu hal yang sederhana, banyak sekali aspek-aspek yang harus menjadi bahan pertimbangan, dari mulai pertimbangan ekologis, ekonomis sampai kajian politis. Sasaran penetapan kawasan konservasi di pesisir dan laut adalah untuk menjaga ekosistem dan sumberdaya alam, agar proses-proses ekologis di suatu ekosistem dapat berlangsung dan tetap dipertahankan produksi bahan makanan dan manfaat lingkungan bagi kepentingan manusia secara berkelanjutan.

Proses perencanaan lokasi kawasan konservasi harus didasarkan pada sasaran dan tujuan kawasan konservasi secara jelas. Untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut, informasi dasar tentang lokasi sangat dibutuhkan, khususnya menyangkut karakteristik ekosistem dan sumberdaya, tingkat pemanfaatan sumberdaya dan ancaman terhadap sumberdaya. Rancangan lokasi yang didasarkan pada informasi dasar tersebut, dapat dilanjutkan dengan informasi lainnya tentang elemen-elemen dasar yang diperlukan untuk mengalokasikan suatu kawasan konservasi dan persiapan rencana pengelolaan lokasi.

Dalam perencanaan pengelolaan suatu taman nasional atau kawasan konservasi lainnya, maka peranan analisis atau modeling GIS dan Remote Sensing sekarang ini dirasakan sangat penting. Analisis yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh pihak pengelola sebagai masukan (input) dalam review sistem zonasi yang lama, identifikasi perluasan area taman nasional, iden¬tifikasi area-area yang dapat di-jadikan penghubung (corridor) dengan kawas¬an konservasi lainnya di sekitar taman nasional tersebut dan lain-lain dengan mempertimbangkan faktor keaneka¬ragaman hayati (biodiversity) dan bentang alam (landscape) yang ada.

Salah satu alat bantu dalam merancang sebuah kawasan konservasi adalah MARXAN. MARXAN merupakan sebuah program komputer pengembangan dari program Spexan yang digunakan untuk mendesain kawasan konservasi di daerah teresterial. Program Spexan dikembangkan oleh Environmental Australia, yang didukung oleh Departemen Matematika Terapan Universitas Adelaide. Program MARXAN kemudian dikembangkan untuk merevisi zonasi di Taman Nasional Great Barrier Reef, Australia. Ide dasar dari MARXAN adalah bagaimana mendesain sebuah kawasan konservasi agar memenuhi kriteria ekologi, sosial dan ekonomi. MARXAN akan mempertimbangkan keanekaragaman sumberdaya alam, keanekaragaman pemanfaatan sumberdaya alam, ancaman kelestarian sumberdaya alam dan keseimbangan antara pemanfaatan dengan ketersediaan sumberdaya alam, serta pengelolaan dengan ”biaya” minimal.

Variable yang dibutuhkan MARXAN adalah

Unit perencanaan (planning unit), jika yaitu daerah yang cenderung homogen, tetapi di laut mencari daerah homogen sangatlah sulit maka dibuatkan unit satuan terkecil berbentuk segi delapan dengan luasan tertentu.
Fitur konservasi, berupa target yang akan dilindungi, baik berupa spesies, habitat, maupun cagar budaya (di laut contohnya lokasi kapal tenggelam dsb).
Pemanfaatan sumberdaya (resource use utilization) yang akan berfungsi sebagai ”tambahan biaya” (cost)
Faktor pinalti (penalty factors) yaitu nilai penting yang kita berikan untuk fitur konservasi
Modifikasi panjang batas (boundary length modifier) yaitu nilai yang kita berikan untuk mengontrol fragmentasi antar unit-unit perencanaan.

Kemudian MARXAN akan menghitung nilai-nilai tersebut dengan algoritma simulasi penguatan (Simulated Annealing), melalui:

Perbaikan berulang (iterative improvement)
Langkah balik acak (random backward steps)
Pengulangan (repetition)

Saat ini MARXAN dapat dengan mudah terintegrasi dengan program Arcview, dengan tersedianya ekstensi-ekstensi yang memudahkan pembuatan planning unit, file-file yang diperlukan MARXAN serta otomatisasi pembuatan shapefile hasil perhitungannya. Selain itu keunggulan MARXAN adalah:

Mempunyai skenario luas dan terbuka, berbagai skenario dapat dikembangkan agar tercipta sebuah bentuk kawasan konservasi yang sesuai dengan yang diinginkan.
Transparan, seluruh proses dilakukan secara algoritma matematis, sehingga alurnya dapat diikuti dalam kerangka saintifik. Selain itu juga berbagai faktor, baik ekologi maupun social dapat menjadi input dalam perhitungan.
Cepat, perhitungan dengan menggunakan komputer dengan proses yang cepat.
Murah, meskipun berdasarkan program proprietary Arcview, program MARXAN serta ekstensinya sendiri dapat diperoleh dengan gratis.

Program MARXAN saat ini telah digunakan oleh Balai Taman Nasional Wakatobi bersama dengan Joint Program WWF-TNC sebagai salah satu alat Bantu dalam melakukan proses perancangan revisi zonasinya. Diharapkan Zonasi baru tersebut tersebut dapat menggambarkan secara lebih jelas kondisi daerah-daerah yang perlu dilindungi di kawasan Taman Nasional Wakatobi.

Daftar Pustaka
Barber, P.H., and S.R. Palumbi. 2000. What Molecular Genetics Can Contribute to the Design of Sustainable Marine Protected Areas. Paper presented at the 9th International Coral Reef Symposium, October 23-27, 2000, Bali, Indonesia.
Roberts C.M. & J. P. Hawkins 2000. Fully-protected marine reserves: A guide. WWF in Washington DC USA, University of York, York, UK. 131 p.).
www.ecology.uq.edu.au/marxan.htm
www.mosaic-conservation.org

Dilema Sumberdaya Properti Bersama

noreply@blogger.com (Wenda Yandra Komara) — Fri, 10 Oct 2008 03:36:00 +0000

Istilah "tragedy of the commons" pertama kali muncul dalam artikel yang ditulis Garret Hardin di jurnal Science pada tahun 1968. Yang dimaksud dengan "the commons"adalah sumber (resources) yang dapat digunakan bersama-sama olch beberapa orang atau kelompok. Contoh dari hal ini adalah udara yang kita hirup atau air yang kita gunakan untuk minum.

Nah, ada juga definisi "logic of the commons" yang perlu kita pahami. Logikanya begini. Setiap keluarga di lingkungan tcrsebut boleh mengambil sesuatu dan membuang sampah (waste) ke "the commons" tersebut. Setiap keluarga percaya bahwa untuk meningkatkan kekayaan, dia dapat mengambil satu unit sesuatu (resource) atau membuang satu unit sampah dari/ke the commons. Biaya penggunaan satu unit ini kemudian dibebankan kepada semua keluarga yang sama-sama mcnggunakan the commons tersebut. Jadi bagi sang keluarga tersebut kelihatannya keuntungannya Iebih besar dari biaya yang harus dikeluarkan.

Namun logic of the commons ini memiliki kekeliruan. Asumsi utamanya adalah setiap keluarga akan melakukan hal yang sama. Tetapi pada kenyataannya ada keluarga yang mementingkan diri send¬iri. Dia mengambil jatah yang lebih banyak sementara orang lain menanggung ongkosnya. Pada akhirnya, jumlah populasi berkembang dan kerakusan mulai dominan karena setiap keluarga mau untung sendiri. The commons akhirnya menjadi tragedy of the commons.

Cerita tragedy of the commons dapat ditemukan Inggris pada abad ke-14. Kala itu negara Inggris masih terdiri atas perkampungan, yang masing-masing kampung memiliki padang rumput yang dapat digunakan bersama-sama untuk memberi makan ternak. Scorang petcrnak yang menggiring ternaknya di sana, diharapkan juga mem¬berikan kontribusi kepada padang rumput tersebut secara kolektif. Pada mulanya, tidak banyak orang yang menggunakan padang rum¬put milik umum ini. Peternak yang menggunakan padang rumput ini memperoleh keuntungan yang lebih besar karena tidak harus mengelola padang rumput miliknya sendiri tetapi cukup menggunak¬an padang rumput milik umum. Akhirnya semakin banyak peternak yang ikutan menggiring ternaknya ke sana, dan tidak ikut kontribusi dalam mcnjaga kondisi padang rumput. Akibatnya padang rumput menjadi rusak karena digunakan melebihi kemampuannya. Pertam¬bahan jumlah ternak kemudian makin meningkat, demikian pula kerakusan peternak juga mulai muncul, dan kekeliruan percaya akan logic of the commons. Akibatnya semua menjadi merugi. Kampung demi kam¬pung mulai rontok. Inilah yang disebut "tragedy of the commons".

Hal tersebut sama akan terjadi dengan penggunaan sumber daya laut, bila tidak diatur dengan baik. Semua orang merasa memiliki hak untuk menggunakan sumberdaya tersebut, tanpa tanggung jawab. Masing-masing kemudian menggunakannya sesuai dengan kehendak masing-masing, untuk berbagai kepentingan, tanpa mengindahkan kepentingan publik. Masing-masing ingin mencari untung sebanyak-banyaknya dari penggunaan sumberdayai ini. Sama seperti para peternak yang berlomba-lomba menggiring ternaknya ke padang rumput umum dalam tulisan Hardin tersebut.

Sebagai suatu sumberdaya properti bersama dan sumberdaya tersebut berada dalam suatu wadah (pool) sehingga tidak dapat dengan mudah dipisahkan atau dibagi-bagikan, pemanfaatan sumberdaya yang dilakukan seorang individu akan berpengaruh pada individu yang lain. Jika sumberdaya terdistribusi secara merata menurut waktu dan lokasi, persoalan eksternalitas akan muncul pada saat sumberdaya tersebut dimanfaatkan. Untuk sumberdaya perikanan, eksternalitas adalah suatu dilema. Eksternalitas muncul ketika nelayan mengambii ikan dari but tanpa memperhitungkan akibat pengambilan ikan tersebut bagi nelayan lain. Dilema muncul karena ketika nelayan yang mengambil ikan memetik keuntungan, nelayan lain ternyata mengalami kerugian karena berkurangnya ikan.

Dalam perhitungan ekonomi ketika seorang nelayan menangkap ikan dari stok ikan yang tersedia di laut, proses tersebut meningkatkan biaya marjinal dari setiap tambahan ikan yang ditangkapnya sekaligus menurunkan manfaat marjinal dari setiap tambahan upaya penangkapannya. Dengan demikian, peningkatan biaya penangkapan ikan karena mengecilnya stok ikan di laut tidak hanya berpengaruh pada nelayan yang me¬nangkap ikan, tetapi juga nelayan lainnya yang ikut memanfaatkan stok ikan tersebut. Oleh karena setiap nelayan tidak menyadari adanya peningkatan biaya marjinal akibat aktivitas penangkapan ikan yang dilakukannya, nelayan secara kese¬luruhan cenderung menempatkan terlalu banyak modal atau kapital pada perikanan. Hal ini berarti eksternalitas cenderung mengarah pada overexploitation sumberdaya.

Dilema lain yang sering dihadapi nelayan adalah adanya eksternalitas teknologi. Kondisi ini terjadi ketika nelayan saling melakukan intervensi di lokasi penangkapan ikan yang pada akhimya melahirkan konflik antamelayan. Eksternalitas teknologi terjadi karena nelayan cenderung melakukan penangkapan ikan pada lokasi yang sama atau setidaknya saling berdekatan satu dengan yang lain sehingga terjadi pertemuan antara alat tangkap ikan yang digunakan mereka yang menjurus pada kerusakan atau perusakan.

Dilema ketiga berkaitan dengan masalah penentuan lokasi penangkapan ikan. Oieh karena ikan biasanya berkumpul atau berkosentrasi di lokasi dan perairan tertentu, seperti lokasi berlindung ikan, mereka yang memang diberikan izin untuk menangkap ikan di lokasi itu pasti akan memiliki produktivitas yang relatif lebih tinggi. Masalah muncul ketika harus menentukan dan cara menentukan siapa yang memiliki akses ke lokasi tersebut. Tentu saja, mereka yang tidak memiliki akses ke lokasi yang lebih produktif ini menanggung biaya yang ditimbulkan pihak yang memegang akses

Masalah sumberdaya properti bersama tidak semata-mata muncul karena terlalu banyak orang yang memanfaatkan sumberdaya itu. Dalam hal ini tidak hanya disebabkan begitu pesat¬nya perkembangan jumlah manusia yang dihadapkan dengan semakin langkanya sumberdaya alam sebagai pendukung dan penyokong kehidupan manusia. Ternyata, di samping terlalu banyaknya manusia, Hardin menekankan bahwa moralitas manusia menduduki tempat yang sama pentingnya. Moralitas itu diwujudkan dalam bentuk aturan-aturan serta etika dalam pemanfaatan sumberdaya. Jika aturan-aturan dan etika dapat dikembangkan, persoalan-persoalan pelik pemanfaatan sumberdaya properti bersama ini dapat diatasi.

(Dari Berbagai Sumber)

Sumber Daya Properti Bersama

noreply@blogger.com (Wenda Yandra Komara) — Fri, 10 Oct 2008 03:08:00 +0000

Sumberdaya ikan (laut) adalah sumberdaya milik bersama (common property resource). Dalam hal ini, milik bersama tidak berarti bahwa sumberdaya itu dimiliki secara bersama-sama, tetapi, lebih tepatnya, bahwa hak properti atas sumberdaya itu dipegang secara bersama. Jadi, barangkali lebih tepat jika dikatakan sumberdaya ikan adalah properti bersama. Sudah sekitar 50 tahun, konsep tentang sumberdaya properti bersama ini menjadi tema perdebatan berbagai ahli. Ciriacy-Wantrup dan Bishop (1975) mengatakan bahwa institusi properti bersama (common property) telah memainkan peranan penting dalam pengelolaan sumberdaya alam, baik di negara berkembang maupun negara maju, sejak zaman prasejarah hingga saat ini. Institusi ini juga pada awalnya kurang atau tidak diperhatikan dan diperhitungkan ahli ekonomi. Akan tetapi, pada zaman sekarang, properti bersama ini telah mendapat banyak perhatian ahli.

Gordon (1954) mengatakan bahwa sumberdaya ikan menjadi khas dan tidak biasa karena sifat properti bersamanya. Meski demikian, sifat properti bersama ini bukan sesuatu yang unik pada per¬ikanan karena juga merupakan sifat sumberdaya lainnya seperti menggembalakan ternak di padang penggembalaan, berburu, dan memasang perangkap untuk hewan. Sebagai properti bersama, sumberdaya ikan tidak membuat keadaan buruk nelayan serta tidak efisiennya produksi perikanan menjadi lebih baik. Kondisi ini semakin parah karena kerusakan dan kepunahan spesies lebih mudah terjadi pada sumberdaya ikan dibandingkan dengan sumberdaya alam lainnya di darat.

Vincent and Elinor Ostrom (1977) menggunakan istilah common nool sebagai pengganti common property. Istilah ini digunakan karena menurut mereka sumberdaya alam yang termasuk dalam golongan ini membawa masalah khusus kepada umat manusia, yaitu kesulitan dalam membatasi dan membagi¬bagi sumberdaya tersebut. Oleh karena semua orang yang memanfaatkan sumberdaya ini berada dalam suatu kolam/tempat (pool), timbul kesulitan untuk membagi serta memilah sumberdaya kepada setiap orang. Demikian pula, aktivitas seseorang akan secara langsung dan dengan mudah berdampak pada keberadaan dan kesejahteraan orang lain dalam memanfaatkan sumberdaya tersebut. Ketika suatu sumberdaya alam secara fisik dan legal dapat dimasuki dan dimanfaatkan lebih dari satu orang, selanjutnya dapat dikatakan bahwa sumberdaya tersebut bebas untuk dimasuki semua orang. Semua orang saling berkompetisi untuk mendapat bagian yang besar dan pada akhimya membawa dampak negatif bagi semuanya. Lebih parah lagi, umumnya tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab atas kerusakan dan kemunduran mutu sumberdaya. Oleh karena itu, sumberdaya adalah milik setiap orang yang sekaligus tidak dimiliki siapapun, everybody's property is nobody's property.

Menurut Ciriacy-Wantrup and Bishop (1975), properti bersama hanya berarti jika masyarakat yang memang me¬megang hak atas sumberdaya itu dapat dibedakan dan dipisah¬kan dari masyarakat lain yang bukan pemegang hak atau yang memiliki perjanjian khusus dengan pemegang hak. Dengan demi¬kian, sumberdaya properti bersama tidak bebas atau terbuka aksesnya bagi setiap orang.

Sumberdaya properti bersama (res communes) berbeda dengan sumberdaya yang tidak dimiliki (res nul/ius). Perbedaaan ini seharusnya tampak pada cara-cara pengelolaan dan dampak yang ditimbulkan karena pengelolaan itu. Jika pada sumberdaya properti bersama (res communes) tidak ada kebebasan bagi setiap orang untuk memanfaatkan sumberdaya, pada sumber¬daya yang tidak dimiliki (res nullius), setiap orang bebas untuk memanfaatkan sumberdaya itu. Dengan demikian, sumberdaya yang tidak dimiliki bersifat terbuka (open access)kepada semua orang. Sementara itu, sumberdaya properti bersama tidak ter¬buka kepada bagi orang kecuali anggota masyarakat yang ter¬definisi dengan jelas. Dengan demikian, properti bersama belum tentu bersifat terbuka, artinya tidak semua orang boleh masuk dan memanfaatkannya.

Jika benar suatu sumberdaya adalah properti bersama, seharusnya secara bersama-sama pula setiap orang sebagai pemegang hak properti memiliki tanggung jawab dalam penge¬lolaan sumberdaya itu. Dengan begitu, jika tanggung jawab ini dilakukan dengan konsekuen, seharusnya dampak negatif dari pemanfaatan sumberdaya dapat dicegah. Sebaliknya, suatu sumberdaya yang tidak dimiliki, tidak ada yang bertanggung jawab atas keberlangsungan sumberdaya tersebut. Jadi, peluang untuk suatu sumberdaya dimanfaatkan secara berlebihan justru terjadi pada sumberdaya yang tidak dimiliki, bukan pada sumberdaya yang dimiliki secara bersama.
Adanya ketergantungan serta ketidakmumian rezim penge¬lolaan sumberdaya properti bersama ini membuat praktek pengelolaan sumberdaya merupakan suatu tugas yang menarik dan sekaligus menantang. Barangkali juga, hal ini merupakan alasan utama mengapa sumberdaya properti bersama justru mengalami kerusakan clan degradasi di tengah situasi dunia yang semakin maju, masyarakat clan pemerintah yang semakin memiliki kemampuan dan pengetahuan, pendekatan dan kiat manajemen yang semakin berkembang, serta teknologi yang semakin canggih dan modern. Hal ini, tentu saja merupakan fakta yang ironis.

Karakteristik Properti Bersama
Sumberdaya properti bersama memiliki sifat khas yang ba¬rangkali tidak ditemukan pada sumberdaya lain. Kekhasan sifat ini menuntut pendekatan yang khas pula dalam pengelolaannya. Tiga sifat utama itu adalah:
(1) ekskludabilitas,
adalah sifat yang berkaitan dengan pengendalian clan pengawasan terhadap akses ke sumberdaya. Oleh karena sifat fisik sumberdaya ikan yang dapat bergerak dan bermigrasi serta luasnya perairan laut, pengawasari dan pengendalian adalah suatu tugas yang sulit clan mahal. Dengan mudah seseorang dapat masuk ke dalam sumberdaya untuk memanfaatkannya. Namun, di sisi lain, sulit bagi otoritas manajemen untuk menge¬tahui serta memaksa mereka keluar dari bisnis yang telah digelutinya.
(2) substraktabilitas
Sifat substraktabilitas adalah situasi ketika seseorang mampu dan dapat menarik sebagian atau seluruh manfaat dan keuntungan yang dimiliki orang lain. Meskipun para pengguna sumberdaya ini melakukan kerjasama dalam pengelolaan, aksi seseorang memanfaatkan sumberdaya yang tersedia akan berpengaruh secara negatif pada kemampuan orang lain untuk memanfaatkan sumberdaya yang sama. Sifat substraktabilitas ini menimbulkan persaingan meskipun seringkali hal tersebut terjadi secara terselubung di bawah payung kerjasama. Sifat inilah yang mengakibatkan adanya konflik antara rasionalitas individu dan kolektif.
(3) indivisibilitas.
yang merupakan fakta bahwa surnberdaya properti bersama sulit dibagi-bagi atau dipi¬sahkan. Meskipun secara administratif pembagian clan pemisah¬an dapat dilakukan otoritas manajemen, pada kenyataannya, hal tersebut tidak mudah dilakukan. Upaya untuk membagi dan memisahkan sumberdaya properti bersama menurut batas-batas geografis dan administratif memang berhasil dilakukan bagi kepentingan pengguna sumberdaya clan otoritas manajemen. Akan tetapi, secara faktual, sumberdaya properti bersama tidak mengenal batas-batas tersebut karena umumnya merupakan batas-batas semu atau maya. Sebagai contoh, sumberdaya ikan tetap sulit dibagi dan dipisahkan menurut daerah administratif atau geografis karena sifatnya yang utuh sebagai suatu kesatuan yang tidak mengenal batas-batas wilayah.

Dengan ketiga sifat ini, sumberdaya properti bersama dapat dicirikan sebagai kelas sumberdaya alam yang pengawasan dan pengendalian terhadap aksesibilitasnya sulit dilaksanakan. Sementara itu, di sisi lain, substraktabilitas clan indivisibilitas dalam pemanfaatannya tidak dapat dihindari.

Hak-hak pada Sumberdaya Properti Bersama
Pemanfaatan sumberdaya properti bersama dibatasi dan dilandasi beberapa hak yang memberikan jaminan bagi pemegangnya. Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

Hak Akses: adalah hak untuk masuk ke dalam sumber¬daya yang memiliki batas-batas fisik yang jelas.
Hak Memanfaatkan: adalah hak untuk memanfaatkan sum¬berdaya dengan cara-cara dan teknik produksi sesuai dengan ketetapan dan peraturan yang berlaku.
Hak Mengatur., adalah hak untuk mengatur pemanfaatan sumberdaya serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya melalui upaya pengkayaan stok ikan serta pemeliharaan dan perbaikan lingkungan.
Hak E'ksklusif adalah hak untuk menentukan siapa yang boleh memiliki hak akses dan apakah hak akses tersebut dapat dialihkan kepada orang lain.
Hak Mengalihkan: adalah hak untuk menjual atau menyewakan keempat hak tadi kepada orang lain.

Hak akses dan hak memanfaatkan lebih bersifat operasional dan melekat dengan pemegang hak sebagai individu. Keputusan dalam menjalankan hak-hak ini adalah keputusan individu dan pada hakekatnya tidak dipengaruhi orang lain. Begitu hak ini diberikan kepada seseorang, dia dapat memutuskan langkah¬langkah operasionalnya sesuai dengan keinginan dan kemam¬puannya. Oleh karena itu, kedua hak ini menjamin pemegangnya melakukan aksi-aksi pilihan individu (individual-choice actions).

Hak akses dan hak memanfaatkan sumberdaya properti bersama ini boleh diibaratkan dengan hak azasi seseorang. Pe¬milikan hak ini dapat melalui pemberian, pembelian, penyewaan, perizinan, atau karena faktor warisan dan keturunan. Seringkali hak-hak ini secara otomatis tanpa dukungan dan bukti formal yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Pelaksanaan hak-hak ini berpengaruh secara langsung pada tingkat pemanfaatan sumberdaya properti bersama.

Kelompok hak-hak berikutnya yang terdiri dari hak meng¬atur, hak eksklusif, dan hak mengalihkan merupakan hak-hak yang menjamin pemegangnya melakukan aksi-aksi pilihan secara kolektif (collective-choice actions). Ada perbedaan yang sangat jelas antara kelompok hak-hak ini dengan kedua hak sebelumnya. Jika kedua hak sebelumnya adalah hak memanfaatkan sumberdaya, ketiga hak yang mendasari aksi kolektif ini adalah hak untuk berpartisipasi dalam mendefinisikan cara memanfaatkan sumberdaya, utamanya di waktu yang akan datang.

Sebagai suatu aksi pilihan kolektif, hak mengatur menjamin pemegangnya memanfaatkan sumberdaya dengan cara me¬nentukan metode, waktu, clan tempat sumberdaya properti ber¬sama dimanfaatkan. Melalui hak ini, secara kolektif pemegang hak menentukan dan mengevaluasi dampak atau perubahan yang terjadi atas sumberdaya yang dimanfaatkan. Sebagai contoh, suatu kelompok nelayan dikatakan telah menjalankan hak mengatur sumberdaya ketika kelompok tersebut menetapkan zona penangkapan ikan untuk dimasuki hanya oleh alat¬alat tangkap ikan tertentu. Demikian pula, jika tindakan dilaku¬kan suatu masyarakat untuk menentukan cara menangkap ikan, jenis teknologi, ukuran kapal, serta waktu penangkapan ikan, masyarakat tersebut telah mempraktekkan haknya dalam mengatur pemanfaatan sumberdaya.

Hak eksklusif adalah hak kolektif yang menjadi dasar bagi pemegangnya untuk menentukan syarat-syarat atau kualifikasi mereka yang memiliki hak akses. Sebagai contoh, pemegang hak ekslusif ini secara kolektif menentukan bahwa wanita di atas usia tertentu dilarang untuk menangkap ikan di suatu perairan. Contoh lain, pemegang hak eksklusif dapat menetapkan bahwa hak akses yang dimiliki seseorang dapat diberikan kepada keturunannya sebagai warisan.

Hak mengalihkan adalah hak kolektif yang menjamin pemegangnya mengalihkan sebagian atau seluruh hak mengatur dan hak ekslusifnya kepada orang atau kelompok lain. Peng¬alihan hak boleh dalam bentuk menjual atau menyewakan. Be¬gitu telah dialihkan secara total, pemegang hak sebelumnya tidak memiliki lagi otoritas untuk menggunakan hak yang pernah dipegangnya.

(Dari Berbagai Sumber)