————————–

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terdapat tiga peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia yang terjadi pada bulan Mei. Pertama, pada 2 Mei 1889 lahir seorang bayi di Yogyakarta bernama Raden Mas Soewardi Soerjaningrat yang kelak terkenal dengan nama Ki Hadjar Dewantara. Ia adalah pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia di zaman penjajahan Belanda. Melalui Perguruan Taman Siswa yang didirikannya, Ia mencoba lakukan sebuah perubahan. Para pribumi jelata boleh bersekolah di Perguruan Taman Siswa sehingga mempunyai kesempatan yang sama dalam pendidikan dengan para priyayi maupun orang-orang Belanda. Tanggal kelahiran Soewardi Soerjaningrat selanjutnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional dan semboyan ciptaannya, tut wuri handayani, menjadi slogan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Kedua, ketika sejumlah pemuda Indonesia antara lain Sutomo, Soekarno, Tjipto Mangunkusumo dan Soewardi Soerjaningrat ingin mengubah kondisi negerinya. Mereka berusaha membangkitkan rasa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan ibu pertiwi. Mereka coba berjuang dengan cara selain perang, yaitu melalui politik etis dengan mendirikan organisasi politik bernama Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908. Selanjutnya, tanggal berdirinya Boedi Oetomo, 20 Mei, ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

Ketiga, saat runtuhnya rezim Orde Baru yang telah berkuasa lebih dari tiga dasawarsa pada 21 Mei 1998. Saat itu, jutaan anak bangsa menuntut terjadinya sebuah perubahan besar dan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemuda dan mahasiswa yang menjadi pelopornya. Peristiwa pada 21 Mei 1998 itu kemudian disepakati sebagai waktu mulainya Orde Reformasi.

Dari uraian singkat tiga peristiwa bersejarah di atas, Penulis menemukan sebuah kata kunci yang sama yaitu perubahan. Perubahan yang dipelopori dan dimotori oleh seorang atau sejumlah orang. Pada masa kini, mereka sering disebut sebagai Agen Perubahan (Agent of Changes).

Siapapun dapat menjadi Agen Perubahan, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sampai saat ini karakter PNS yang mengutamakan pelayanan kepada publik (public service) masih jauh dari seperti yang diharapkan. Pola pikir positif PNS semakin hari semakin tergerus dan pola pikir negatif PNS semakin lama malahan semakin mengkristal menjadi kebiasaan. Dari kenyataan tersebut, Penulis melalui tulisan yang sederhana ini ingin mengajukan sebuah formula baru dalam melakukan perubahan sosial di lingkungan kerja PNS. Perubahan yang dimulai dari tataran pola pikir hingga rencana aksi.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Nasional (BKN) menunjukan bahwa jumlah PNS secara nasional sampai akhir tahun 2011 mencapai 4,6 juta orang. Jika setiap dari mereka mau berkomitmen dan konsisten melakukan peran sebagai seorang Agen Perubahan, Penulis yakin perubahan pada sistem birokrasi seperti yang dicita-citakan oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014 akan cepat dan mudah terwujud.

B. Tujuan

Penulis menetapkan tiga tujuan dari tulisan ini yaitu:

1. Memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Diklat Prajabatan Golongan III Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012.
2. Ingin turut memberikan sumbangan pikiran, yang mungkin kelak dapat dikaji lebih jauh, perihal peran dan potensi PNS sebagai Agen Perubahan;
3. Mencoba memotivasi Pembaca, terutama yang berstatus PNS, untuk mau menjadi Agen Perubahan.

C. Ruang Lingkup

Penulis membatasi lingkup pembahasan dari tulisan ini pada empat hal yaitu:

1. Menjelaskan hubungan konsep antara pola pikir PNS dengan Agen Perubahan;
2. Menjelaskan tahapan menjadi Agen Perubahan;
3. Menganalisa kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan ancaman (threats) dari formula PNS Sebagai Agen Perubahan;
4. Menjelaskan rencana aksi (action plan) seorang Agen Perubahan dengan fokus utama pada Percepatan Pemberantasan Korupsi, Pelayanan Prima dan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance).

II. GAMBARAN KEADAAN

Reformasi Birokrasi mulai dengan reformasi individu, dan membutuhkan dukungan pendongkrak perubahan yang mendorong orang lain untuk reformasi diri.

Perubahan. Sebuah kata yang mudah sekali diucapkan namun alih-alih sulit dilaksanakan. Ternyata, setelah 12 tahun Orde Reformasi berlangsung, upaya rakyat Indonesia untuk berubah agar menjadi lebih baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masih belum maksimal jika dianalisa mulai dari proses maupun hasilnya. Dalam hal ini termasuk berbagai usaha Pemerintah yang sedang melaksanakan perubahan pada seluruh aspek birokrasi juga seolah-olah berjalan di tempat.

Upaya perubahan sistem dan struktur organisasi pemerintahan atau yang terkenal dengan nama reformasi birokrasi memang sedang dilakukan Pemerintah. Sedikitnya melalui lima regulasi yang mengakomodir semangat reformasi birokrasi, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014.

Sedangkan dari sisi kualitas PNS secara orang per orang. Dengan sangat mudah ditemukan fakta bahwa perubahan pola pikir negatif maupun kebiasaan buruk PNS berlangsung begitu lamban. Masih banyak sekali PNS yang tetap mempertahankan pola pikir negatif dan kebiasaan lama yang nyata-nyata bertentangan dengan tuntutan
masyarakat kini. Mungkin mereka sudah terlalu nyaman berada pada zona status quo sejak dahulu sehingga begitu enggan dan malas untuk berubah.

Salah satu contoh kebiasaan buruk yang paling sering dilakukan PNS adalah dalam hal penerapan waktu masuk dan pulang kerja. Banyak PNS yang sering terlambat saat masuk kerja dan selalu pulang lebih cepat dari jadwal jam kerja yang sudah ditetapkan. Karena kerap dilakukan dan tidak dipermasalahkan oleh Atasan maka praktik seperti itu kemudian seolah menjadi tradisi yang “diperkenankan” dan atau “dimaklumkan.”

Beberapa contoh pola perilaku negatif PNS yang lain yaitu:

1. Mendahulukan kepentingan pribadi, golongan atau kelompok termasuk kepentingan Atasannya ketimbang kepentingan publik;
2. Adanya perilaku malas dalam mengambil inisiatif di luar peraturan;
3. Kuatnya menunggu petunjuk dari Atasannya;
4. Sikap acuh tak acuh terhadap keluhan masyarakat atau publik;
5. Lamban atau bahkan mempersulit dalam memberikan pelayanan pada publik;
6. Kurang berminat dalam mensosialisasikan berbagai peraturan kepada masyarakat.

Jangan membiarkan kondisi seperti di atas terlalu lama. Masalah tersebut harus ditangani segera. Karena sebaik apapun perubahan sistem organisasi namun tidak disertai oleh perubahan karakter atau kebiasaan sumber daya manusianya maka upaya perubahan tersebut akan sia-sia saja. Seluruh usaha reformasi birokrasi akan terancam gagal total jika karakter dan perilaku buruk PNS tidak bisa berubah dan atau diubah.

Sesungguhnya PNS sudah memiliki kriteria pola pikir ideal yang menjadi acuan dalam penilaian periodik. Dikenal dengan sebutan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) yang terdiri atas delapan norma-norma sikap perilaku yaitu kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa dan kepemimpinan. Sayangnya, kedelapan pola pikir ideal tersebut hanya untuk pemenuhan syarat penilaian administrasi formal saja, tidak lebih.

Upaya mengubah pola pikir negatif dan perilaku buruk PNS juga masuk dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014 (Permenpan No 20 Th. 2010) yang dimotori oleh Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB). Kemenpan & RB menyebutnya sebagai Program Reformasi Birokrasi 2010 – 2014 Pada Tingkat Mikro yang bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya untuk menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.

Kemenpan & RB mengharapkan pada tingkatan mikro terbentuk sebuah tim Manajemen Perubahan atau dikenal dengan nama tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI) di setiap instansi pemerintah. Tim tersebut bertugas untuk menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi di instansinya serta membangun komitmen, partisipasi dan perubahan perilaku pada individu seperti yang diinginkan.

Sayangnya, belum semua instansi pemerintah membentuk tim RBI. Sedangkan bagi instansi pemerintah yang sudah membentuk tim RBI ternyata masih belum maksimal hasil kerjanya. Kerja tim RBI masih terfokus dan sibuk pada perubahan struktur hirarki organisasi dan masih menunda untuk membenahi pola pikir dan budaya kerja individu-individunya.

Selain membentuk tim RBI, cara lain yang dipakai Kemenpan & RB untuk melakukan perubahan pola pikir negatif dan budaya kerja yang buruk PNS adalah dengan memberikan tunjangan kinerja dan remunerasi. Tunjangan kinerja berbeda makna dan tujuan dengan remunerasi. Tunjangan kinerja merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi atas dasar kinerja yang telah dicapai oleh seseorang individu pegawai. Sedangkan remunerasi adalah semua bentuk imbalan yang diterima pegawai atas kontribusi yang diberikannya kepada organisasi.

Pro dan kontra terjadi di masyarakat mengenai pemberian tunjangan kinerja dan remunerasi ini. Kelompok yang pro meyakini bahwa pemberian insentif tersebut dapat memotivasi PNS untuk mengubah pola pikir negatif dan budaya kerjanya yang buruk. Sedangkan kelompok yang kontra menyayangkan pemberian insentif itu karena akan semakin “membebani” Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengingat jumlah PNS di seluruh Indonesia yang mencapai 4,6 juta orang. Bayangkan, berapa dana APBN yang harus terus dikucurkan untuk pemberian insentif itu? Alasan lainnya, banyak yang tidak percaya bahwa pola pikir negatif dan budaya kerja buruk PNS dapat berubah. Ibarat penyakit yang sudah dalam kondisi stadium empat dan akut. Walaupun diterapkan berbagai cara, pasti tidak akan pernah berhasil jadi percuma saja. Contoh yang nyata yaitu munculnya kasus korupsi yang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang malah sudah lebih dulu menerapkan tunjangan kinerja dan remunerasi.

Dari sekian banyak kebijakan tersebut, Penulis menganggap masih perlu mencari alternatif cara lain yang lebih efektif dan cepat untuk mendorong perubahan pola pikir negatif dan budaya kerja buruk PNS. Namun bukan artinya cara-cara yang sudah ada tadi dihentikan pelaksanaan. Cara alternatif ini lebih bersifat komplementer yaitu hanya menambah atau saling mengisi dengan metode yang sudah ada.

Penulis coba menawarkan sebuah alternatif, yaitu mendorong atau memotivasi PNS untuk menjadi seorang Agen Perubahan. Agen Perubahan adalah orang yang membantu terlaksananya perubahan sosial atau suatu inovasi berencana. Agen Perubahan melakukan pengenalan dan penerapan inovasi agar kehidupan sosial di sekitarnya akan mengalami kemajuan. Agen Perubahan juga selalu menanamkan sikap optimis demi terciptanya suatu perubahan.

Jika 4,6 juta orang PNS menjadi sebagai atau berperan seperti Agen Perubahan, Penulis yakin reformasi birokrasi akan sukses. Karena setiap PNS telah berhasil mengubah pola pikir negatif dan budaya kerjanya yang buruk secara mandiri dengan penuh kesadaran.

III. ALTERNATIF MENGATASI MASALAH DAN RENCANA TINDAKAN

A. Pengertian Agen Perubahan

Kemampuan organisasi untuk bertahan hidup sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk berubah, menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan eksternal yang dihadapi atau menyesuaikan diri dengan perubahan potensial yang akan terjadi di masa mendatang. Kemampuan organisasi untuk berkembang ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam menciptakan perubahan. Kemampuan organisasi untuk berubah ditentukan oleh seberapa berdaya setiap individu melakukan perubahan. Konsep pemberdayaan pegawai (employee empowerment) menjadi syarat untuk membangun suatu organisasi yang mampu beradaptasi dengan cepat, bahkan dengan cepat menciptakan perubahan untuk merespon perubahan lingkungan eksternal yang telah terjadi atau potensial akan terjadi (Mulyadi, 1997).

Individu-individu yang sudah berdaya dan kemudian menciptakan perubahan disebut Agen Perubahan. Ronald G. Havelock merumuskan bahwa Agen Perubahan adalah orang yang membantu terlaksananya perubahan sosial atau melakukan suatu inovasi berencana. (Havelock, 1973:5)

Menurutnya, Agen Perubahan dapat berlaku seperti katalisator (a catalyst) yang berkarakter mempercepat dalam penyelesaian tugas kerja, atau seperti pemberi solusi (a solution giver) yang selalu memberikan solusi untuk setiap kendala, atau seperti kontributor aktif (a process helper) yang selalu memberikan kontribusi maksimal pada setiap proses kerja, dan atau seperti penghubung informasi (a resource linker) yang mempunyai akses berharga atau mengetahui data dan informasi berguna yang membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas kerja. (Havelock, 1973:7)

Terdapat tiga unsur utama penggerak perubahan yaitu:

1. Sponsor
   Yaitu orang atau organisasi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan perubahan. Beberapa contoh kegiatan dari Sponsor antara lain:
   1. Memahami perubahan yang dibuat, seperti:
      • Mengetahui keadaan masa datang yang dikehendaki;
      • Menentukan batas-batas perubahan, fleksibilitas;
      • Gambaran proses perubahan: struktur, proses, orang, budaya;
      • Keahlian dan kemampuan yang perlu dimiliki.
   2. Mengelola sumber daya, seperti:
      • Menaksir kebutuhan biaya dan waktu untuk perubahan;
      • Menyediakan biaya, waktu dan fasilitas atau sumber daya lain;
      • Menyelenggarakan pelatihan dan imbalan.
   3. Komunikasi dengan orang yang terlibat, seperti:
      • Memahami perubahan pada orang yang terlibat;
      • Menjelaskan perubahan yang akan dilakukan;
      • Mendengarkan keluhan, mendorong, menasehati orang yang terlibat.
2. Champion
   Yaitu orang atau organisasi yang membuat rencana dan pendukung utama perubahan. Beberapa contoh dari tindakan yang dilakukan Champion antara lain:
   • Harus dapat mempengaruhi senior staf dan rekan sejawat;
   • Menginisiasi perubahan dan mengambil tanggung jawab;
   • Memimpin dan memotivasi Player bahwa program akan terlaksana;
   • Menentukan kebutuhan apa yang perlu diubah dikaitkan dengan budaya, struktur dan proses dalam institusi;
   • Menilai bidang mana yang akan ada hambatan;
   • Mendengar orang, menasehati, melatih dan mengembangkan team;
   • Memonitor kemajuan proses perubahan.
3. Player

   Orang yang sehari-hari mengerjakan perubahan.

Hubungan antara Sponsor – Champion – Player dapat digambar seperti diagram di bawah ini.

B. Teknik Perubahan Diri

Sebelum seorang PNS melakukan peran sebagai Agen Perubahan, sudah seharusnya PNS tersebut berhasil lebih dulu menjalankan perubahan terhadap diri sendiri. Beberapa teknik perubahan yang dapat digunakan antara lain teknik pertanyaan kritis, teknik afirmasi dan visualisasi, teknik hipnoterapi, teknik Neuro Linguistic Programming (NLP) serta teknik EFT (Emotional Freedom Therapy).

Penulis tidak akan menguraikan lagi teknik-teknik perubahan seperti yang disebutkan di atas. Karena semua penjelasan tentang hal itu telah dipaparkan secara jelas pada Bahan Pembelajaran Diklat Prajabatan Golongan III berjudul Pola Pikir Pegawai Negeri Sipil yang disusun oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penulis memilih untuk mengetengahkan alternatif lain dari teknik perubahan diri yang penerapannya lebih mudah, sederhana dan efektif, yaitu teknik kontemplasi atau perenungan atau muhasabah atau ESQ technique.

Berikut tahapan-tahapan teknik kontemplasi yaitu:

1. Mengenali tujuan hidup (konsep diri manusia);
2. Melakukan kontemplasi;
3. Mengevaluasi diri;
4. Mengenali sifat baik dan buruk diri;
5. Membersihkan hati (qolbu);
6. Membuang sifat yang buruk;
7. Membuat komitmen pada sifat yang baik;
8. Terus menerus melakukan perbaikan.

Sesungguhnya kunci sukses dari semua teknik perubahan diri adalah ketika berhasil membersihkan kotoran hati atau sifat buruk yang kontra produktif dengan tujuan hidup.

C. Cara Menjadi Agen Perubahan

Setiap orang bisa menjadi Agen Perubahan. Syaratnya, punya komitmen dan konsisten menjalaninya. Apalagi seorang PNS yang memiliki peran dan fungsi strategis di masyarakat, Penulis merasa sudah seharusnya semua PNS berani dan mau menyatakan komitmen dan konsisten untuk menjadi Agen Perubahan.

Untuk menjadi seorang Agen Perubahan, terdapat lima tahapan yang dilalui yaitu:

1. Menyatakan komitmen untuk melakukan sebuah perubahan;
2. Melakukan perubahan pada diri sendiri;
3. Mengaplikasikan empat macam perilaku Agen Perubahan yaitu sebagai katalisator (a catalyst), pemberi solusi (a solution giver), kontributor aktif (a process helper) dan penghubung informasi (a resource linker);
4. Menyesuaikan posisi jabatan formal atau informal dengan salah satu fungsi dari tiga unsur penggerak perubahan yaitu Sponsor, Champion dan Player;
5. Konsisten untuk melakukan perbaikan.

Setelah seorang Agen Perubahan telah mampu konsisten menjalankan perannya maka tahapan selanjutnya adalah mengajak, memotivasi atau mempengaruhi orang lain agar juga mau menjadi Agen Perubahan. Terdapat beberapa teknik mempengaruhi (influence tactics) yang sudah diformulasikan secara ilmiah menjadi sebuah metode. Salah satunya yang terkenal yaitu metode Influence Behavior Questionaire (IBQ). Suatu metode yang dikembangkan oleh peneliti bernama Gary Yukl, seorang Profesor di Universitas Albany di Amerika Serikat.

Metode IBQ memformulasikan sembilan strategi dan teknik mempengaruhi orang lain (Yukl, 1992), yaitu:

1. Rational Persuasion Tactics
   Adalah siasat meyakinkan orang lain dengan menggunakan argumen yang logis dan rasional.
2. Inspiration Appeals Tactics
   Adalah siasat dengan meminta ide atau proposal untuk membangkitkan rasa antusias dan semangat dari orang lain.
3. Consultation Tactics
   Adalah siasat dengan meminta orang lain untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diagendakan.
4. Ingratiation Tactics
   Adalah suatu siasat dengan membuat hati orang lain senang dan nyaman dahulu, sebelum mengajukan permintaan yang sebenarnya.
5. Personal Appeals Tactics
   Adalah suatu siasat mempengaruhi orang lain dengan landasan hubungan persahabatan, pertemanan atau hal yang bersifat personal lainnya.
6. Exchange Tactics
   Mirip dengan Personal Appeal Tactics namun sifatnya adalah bukan karena hubungan personal semata, namun lebih banyak karena adanya proses pertukaran pemahaman terhadap kesukaan, kesenangan, hobi, dan sebagainya.
7. Coalition Tactics
   Adalah suatu siasat dimana terjadi koalisi dan meminta bantuan pihak lain untuk melakukan proses mempengaruhi.
8. Pressure Tactics
   Adalah suatu siasat mempengaruhi orang lain dengan peringatan ataupun ancaman yang menekan.
9. Legitimizing Tactics
   Adalah suatu siasat dengan menggunakan otoritas dan kedudukan atau jabatan atau status sosial untuk mempengaruhi orang lain.

D. Analisa

Penulis akan menganalisa formula PNS Sebagai Agen Perubahan dengan menggunakan metode analisa SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, dan threats). Analisis SWOT adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) terhadap suatu keputusan.

Analisa Formula PNS Sebagai Agen Perubahan dengan Metode Analisis SWOT

1. Kekuatan (strengths)
• Kesadaran tentang perubahan pola pikir negatif dan budaya kerja yang buruk berasal dari diri sendiri atau tidak dipaksakan sehingga perubahan akan lebih sungguh-sungguh dilakukan;
• Setiap orang dapat menjadi Agen Perubahan karena mudah prosesnya.
2. Kelemahan (weaknesses)
• Sosialisasi tentang Agen Perubahan masih minimal sehingga banyak PNS yang belum mengetahui tentang formula ini.
3. Peluang (opportunities)
• Jika 4,7 juta PNS di seluruh Indonesia dapat berperan sebagai Agen Perubahan maka program reformasi birokrasi akan sukses.
4. Ancaman (threats)
• Tidak memperoleh insentif (uang) ketika menjadi Agen Perubahan sehingga PNS belum tentu bersedia.

Dari analisa SWOT, Penulis mengidentifikasi bahwa terdapat kelemahan dan ancaman terhadap formula PNS Sebagai Agen Perubahan. Perihal kelemahan, “Sosialisasi tentang Agen Perubahan masih minimal sehingga banyak PNS yang belum mengetahui tentang formula ini,” dapat diselesaikan dengan cara meningkatkan frekuensi penyebaran informasi tentang pengertian Agen Perubahan melalui berbagai media informasi. Sedangkan mengenai ancaman, “Tidak memperoleh insentif (uang) ketika menjadi Agen Perubahan sehingga PNS belum tentu bersedia,” dapat diatasi dengan cara menumbuhkan rasa bangga pada PNS apabila mereka bisa memberi kontribusi penting dalam proses perubahan sosial di masyarakat. Apabila rasa bangga sudah tumbuh maka insentif berupa uang sudah tidak diperlukan lagi.

E. Rencana Tindakan

Tugas utama seorang Agen Perubahan adalah membantu terlaksananya suatu perubahan sosial di lingkungan kehidupannya. Agen Perubahan menunjukkan aksi nyata bukan hanya retorika. Oleh karena itu, ketika Penulis berkomitmen untuk menjadi seorang Agen Perubahan maka sudah seharusnya diikuti dengan suatu rencana aksi atau tindak (action plan) yang terukur agar tujuan perubahan sosial terwujud.

Terdapat tiga fokus utama dari rencana aksi yang akan dilakukan yaitu Percepatan Pemberantasan Korupsi, Pelayanan Prima dan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance). Berikut adalah tabel uraian rencana aksi yang akan dilakukan.

1. Rencana Aksi: Percepatan Pemberantasan Korupsi
• Mempercepat sosialisasi tentang bagaimana cara melaporkan sebuah dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
• Menjelaskan secara sistematis mengenai pengertian tipikor kepada rekan-rekan kerja.
• Berperan aktif pada semua aktivitas yang bertujuan untuk pemberantasan korupsi. Seperti gerakan untuk membudayakan kejujuran dalam bekerja.
• Menghubungi KPK untuk minta dikirimkan sejumlah Buku Saku Anti Korupsi yang akan dibagikan di tempat kerja.
2. Rencana Aksi: Pelayanan Prima
• Mempercepat penyelesaian segala permohonan pelayanan (internal dan eksternal) sebelum batas waktu yang ditetapkan.
• Mengajukan konsep pelayanan secara terpadu (satu atap atau satu pintu) bagi unit-unit kerja yang terkait dalam proses atau menghasilkan satu produk pelayanan.
• Berperan aktif dalam membudayakan pelayanan prima di lingkungan kerja.
• Memberitahu secara lengkap dan jelas kepada pelanggan tentang informasi persyaratan, prosedur, biaya tarif pelayanan dan batas waktu penyelesaian pelayanan.
3. Rencana Aksi: Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)
• Mempercepat penyediaan media pelayanan pengaduan pelanggan di instansi kerja seperti kotak saran dan website.
• Menanggapi keluhan pelanggan jika merasa tidak puas terhadap layanan yang ada.
• Berperan aktif dalam membudayakan 8 (delapan) prinsip Kepemerintahan Yang Baik di instansi kerja, yaitu:
  1. Prinsip Partisipasi;
  2. Prinsip Supremasi Hukum;
  3. Prinsip Transparansi;
  4. Prinsip Ketanggapan;
  5. Prinsip Berorientasi Konsensus;
  6. Prinsip Kesetaraan dan Inklusivitas;
  7. Prinsip Efektivitas dan Efisiensi;
  8. Prinsip Akuntabilitas
• Menyebarkan informasi di instansi kerja tentang contoh-contoh penerapan Kepemerintahan Yang Baik di Indonesia.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Peran Agen Perubahan bertujuan bukan untuk memberangus pola pikir positif PNS dan menggantinya dengan pola pikir yang baru. Agen Perubahan hadir untuk melakukan perubahan terhadap pola pikir negatif PNS agar menjadi positif serta mempercepat terjadinya perubahan budaya kerja yang buruk agar menjadi baik.

Intisari dari Agen Perubahan adalah terciptanya aksi-aksi perubahan yang nyata dan bukan hanya wacana. Agen Perubahan selalu melakukan empat macam aksi nyata untuk menciptakan suatu perubahan di lingkungan sosialnya yaitu sebagai katalisator (a catalyst), pemberi solusi (a solution giver), kontributor aktif (a process helper) dan penghubung informasi (a resource linker).

Setelah dilakukan analisa ilmiah dengan menggunakan metode SWOT terhadap formula PNS Sebagai Agen Perubahan, Penulis akhirnya mengambil kesimpulan bahwa Agen Perubahan yang merupakan aplikasi dari konsep pemberdayaan pegawai (employee empowerment) merupakan metode yang handal untuk melakukan percepatan perubahan pola pikir negatif PNS menjadi positif dan budaya kerja yang buruk PNS menjadi baik. Agen Perubahan juga akan memberi dampak besar yang positif untuk kesuksesan reformasi birokrasi jika diaplikasikan pada Percepatan Pemberantasan Korupsi, Pelayanan Prima dan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance).

B. Saran

Penulis hanya ingin menyampaikan sebuah saran yaitu bagi seluruh PNS sudah seharusnya juga berperan sebagai seorang Agen Perubahan (Agent of Changes) selain sebagai seorang Pelayan Publik (Public Service).

DAFTAR PUSTAKA

1. Mulyadi, Manajemen Perubahan, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol.12 No. 3 Hal. 51-74, 1997.
2. Havelock, Ronald G., The Change Agent’s Guide to Innovation in Education, Educational Technology Publications, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1973.
3. G. A. Yukl dan J. B. Tracey, Consequences of Influence Tactics used with Subordinates, Peers, and the Boss, Journal of Applied Psychology,Vol. 77, Hal. 525-535, 1992.
4. Bahan Pembelajaran Diklat Prajabatan Golongan III, Pola Pikir Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012.
5. Bahan Pembelajaran Diklat Prajabatan Golongan III, Budaya Kerja Organisasi Pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012.
6. Bahan Pembelajaran Diklat Prajabatan Golongan III, Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012.
7. Bahan Pembelajaran Diklat Prajabatan Golongan III, Pelayanan Prima, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012.
8. Bahan Pembelajaran Diklat Prajabatan Golongan III, Kepemerintahan Yang Baik, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012.

Unduh Makalah Pegawai Negeri Sipil Sebagai Agen Perubahan Formula Handal dalam Percepatan Reformasi Birokrasi

Sejak 2009 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) secara rutin melaksanakan evaluasi satu tahun kinerja terhadap semua Lembaga Negara, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten /Kota. Evaluasi yang bertujuan untuk mengukur perkembangan penerapan manajemen berbasis kinerja di setiap instansi pemerintah. Sedangkan bagi masyarakat, termasuk saya, hasil evaluasi tersebut berguna sebagai parameter keseriusan kerja suatu instansi pemerintah dalam usahanya mencapai misi dan tujuan organisasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menunjukkan keseriusan kerja secara maksimal selama tahun 2011. Mereka berkinerja sangat baik, akuntabel dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal sehingga meraih predikat ‘A’.

Sedangkan sebanyak 65 Pemerintah Kabupaten/Kota tergolong kurang serius bekerja sehingga memperoleh predikat ‘D’. Karena mereka memiliki sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan. Mereka gagal melaksanakan hampir pada semua rencana program kerjanya. Singkatnya, kinerja mereka begitu “menyedihkan” .

Berikut adalah Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2011.

Unduh Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2011

Click this image for enlarge

Dalam rangka Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2012, Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), menyelenggarakan Lomba Foto Pendidikan.

Tema Lomba Foto adalah Menjangkau yang Tidak Terjangkau

Kriteria Lomba:

1. Lomba terbagi dalam 2 kategori, yaitu:
• Kategori Pelajar dan Mahasiswa
• Kategori Umum/Wartawan/Profesional
2. Foto adalah karya asli dan belum pernah dipublikasikan atau diikutsertakan dalam lomba foto lain
3. Panitia berhak menggugurkan pemenang apabila di kemudian hari karya foto terbukti bukan karya asli dan sudah pernah dipublikasikan
4. Foto dikirim dalam bentuk berwarna (Fullcolour) dan dibuat pada masa Januari hingga 10 April 2012
5. Peserta Lomba bukan pegawai Kemdikbud Pusat
6. Karya foto yang telah dikirim menjadi hak milik Kemdikbud dan akan digunakan untuk kepentingan publikasi dan sosialisasi Kemdikbud, dan tidak boleh dipublikasikan di tempat lain
7. Hasil lomba akan diumumkan di www.kemdikbud.go.id
8. Keputusan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat
9. Pemenang I, II, dan III masing-masing kategori berhak atas hadiah sebesar:

Juara I      :    Rp 10.000.000     (dipotong pajak)

Juara II    :    Rp   7.500.000     (dipotong pajak)

Juara III   :    Rp   5.000.000     (dipotong pajak)

*Keterangan lebih lanjut hubungi: Anang Kusuma (0856 889 1640)

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

ASN memang terdengar asing walaupun ternyata memiliki arti yang sama dengan PNS. ASN merupakan singkatan dari Aparatur Sipil Negara. Nah dalam waktu dekat, sebutan PNS akan segera berganti dengan ASN setelah Rancangan Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) disahkan menjadi Undang-Undang.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memang serius akan mengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (UU No. 8 Th. 1974) tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (UU No. 43 Th. 1999) tentang Perubahan atas UU No. 8 Th. 1974 dengan sebuah Undang-Undang baru yang sesuai dengan kebutuhan dan situasi-kondisi saat ini. Selain itu, mereka menilai bahwa pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara sampai saat ini belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain mengubah sebutan PNS menjadi ASN, RUU ASN juga membuat beberapa perubahan lainnya. Salah satu yang menarik perhatian saya adalah tentang Tunjangan (Pasal 76). Perhatikan Pasal 76 ayat (2) yang menjelaskan bahwa tunjangan tidak boleh melebihi gaji pokok. Pertanyaan saya, apakah tunjangan kinerja (remunerasi) yang selama ini telah dinikmati oleh sebagian kecil PNS (catatan: saya belum termasuk golongan itu) jika pada saat ini nilainya melebihi gaji pokok maka tunjangan tersebut akan dipotong atau malahan akan menaikan gaji pokok agar lebih besar daripada tunjangan kinerja?

Perubahan apa pun itu, saya hanya berharap bahwa Undang-Undang baru ini bisa membuat PNS lebih baik dan memenuhi rasa keadilan dalam berbagai aspek. Semoga saja.

Unduh Rancangan Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara

Tema Penulisan
Membangun manusia Indonesia yang cerdas, berkarakter, berbudaya, dan kompetitif di era global.

Peserta Sayembara
Peserta sayembara adalah siswa SMA/MA/SMK/MAK, pendidik dan tenaga kependidikan, serta masyarakat umum. Pendidik meliputi guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.

Ketentuan Peserta

1. Peserta adalah perorangan.
2. Peserta yang mengirimkan naskah harus melampirkan biodata.
3. Peserta dari siswa SMA/MA/ SMK/MAK harus melampirkan surat pengantar dari sekolah dan fotokopi kartu pelajar.
4. Peserta dari pendidik dan tenaga kependidikan harus melampirkan surat pengantar dari lembaga tempat bekerja dan fotokopi SK pendidik atau tenaga kependidikan.
5. Peserta dari masyarakat umum harus melampirkan fotokopi KTP yang masih berlaku.
6. Peserta yang pernah menjadi pemenang sebanyak tiga kali atau lebih sejak tahun 2001 tidak diperbolehkan mengikuti sayembara ini.

Ketentuan Naskah

1. Naskah yang diajukan adalah:
   • karya asli,
   • tidak berseri,
   • tidak sedang diikutsertakan pada sayembara lain, sebagian ataupun seluruhnya,
   • belum pernah menjadi pemenang sebagian ataupun seluruhnya dalam sayembara mana pun, dan
   • belum pernah diterbitkan sebagian ataupun seluruhnya.

   Persyaratan di atas harus dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6.000,00 oleh penulis naskah.

2. Naskah diketik dengan komputer dan dicetak (print out) pada kertas A4, 1 ½ spasi, ukuran font 12, jenis huruf arial, times new roman, atau tahoma, minimal 20 baris tiap halaman, batas margin tepi kertas 3 cm.
3. Jumlah halaman isi minimal 60 halaman untuk siswa, untuk pendidik dan tenaga kependidikan, serta umum minimal 75 halaman.
4. Penggunaan ilustrasi harus proporsional dan terintegrasi dengan teks, mendukung materi/isi teks serta mencantumkan sumber secara jelas.
5. Naskah buku pengayaan tidak dilengkapi dengan ungkapan tujuan mempelajari/membaca dan tidak dilengkapi latihan, soal, tes, lembar kerja, atau jenis evaluasi lainnya.
6. Naskah buku pengayaan tidak bertentangan dengan idiologi negara, ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, tidak bias gender, serta tidak menimbulkan masalah SARA.
7. Naskah buku pengayaan pengetahuan dan keterampilan harus menggunakan daftar pustaka atas rujukan yang dikutip.
8. Naskah yang dinyatakan sebagai pemenang sayembara, jika ditemukan dan terbukti sebagian atau seluruhnya merupakan jiplakan/plagiasi, segala tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta berada pada penulis naskah. Pusat Kurikulum dan Perbukuan akan membatalkan kemenangannya dan hadiah yang diterima harus dikembalikan kepada negara.
9. Pemegang hak cipta (hak ekonomi) naskah pemenang sayembara berada pada Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Kebudayaan sedangkan hak moral pada penulis. Jika penulis naskah pemenang sayembara tersebut ingin menerbitkan naskahnya, maka penulis harus mendapatkan izin tertulis dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Kebudayaan.
10. Setiap peserta hanya boleh mengirimkan satu judul naskah sayembara.
11. Hasil keputusan Dewan Juri Sayembara tidak dapat diganggu gugat.

Pengiriman Naskah
Naskah diterima Panitia paling lambat tanggal 3 Agustus 2012 dan dialamatkan kepada:
Panitia Sayembara Penulisan Naskah Buku Pengayaan Tahun 2012
Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jalan Gunung Sahari Raya No. 4 Jakarta Pusat 10410.

Ketentuan Umum

1. Jenis naskah buku pengayaan pengetahuan alam dan matematika, dapat berupa pengetahuan alam fisik, hayati, flora, fauna; pengetahuan matematika; pengetahuan teknologi dan rekayasa; pengetahuan kebaharian; pendidikan kesehatan reproduksi, HIV/AIDS; NAFZA (Narkotik, Psikotropika, dan Zat Adiktif); perubahan iklim; pengurangan resiko bencana; pendidikan lingkungan hidup; kedirgantaraan, dan kebumian.
2. Jenis naskah buku pengayaan pengetahuan sosial dan humaniora, dapat berupa pengetahuan sejarah dan kemasyarakatan; pengetahuan keagamaan; pengetahuan perekonomian dan manajemen; pengetahuan budaya, bahasa, seni dan sastra; pendidikan kependudukan (keluarga kecil bahagia sejahtera); pendidikan ekonomi kreatif/kewirausahaan, dan pendidikan anti korupsi.
3. Jenis naskah buku pengayaan keterampilan vokasional meliputi:
   • Keterampilan membuat kriya;
   • Penerapan teknologi rekayasa sederhana;
   • Penerapan teknologi pengolahan;
   • Penerapan teknologi budidaya.
4. Jenis naskah buku pengayaan kepribadian, dimaksudkan untuk mengembangkan karakter: (1) religius; (2) jujur; (3) toleransi; (4) disiplin; (5) kerja keras; (6) kreatif; (7) mandiri; (8) demokratis; (9) rasa ingin tahu; (10) semangat kebangsaan; (11) cinta tanah air; (12) menghargai prestasi; (13) bersahabat/komunikatif; (14) cinta damai; (15) gemar membaca; (16) peduli lingkungan; (17) peduli sosial; (18) tanggung jawab yang dituangkan dalam:
   • Kumpulan pantun
   • Kumpulan puisi
   • Kumpulan cerita pendek
   • Novel
   • Drama
   • Biografi
5. Naskah buku Biografi, tentang:
   • seseorang yang berjasa dalam suatu bidang yang berguna bagi masyarakat;
   • seorang tokoh di daerah yang mendapat penghargaan dari pemerintah;
   • seseorang yang memiliki karakter yang dapat dijadikan contoh bagi bangsa;
   • seseorang yang memiliki keunggulan dan kelebihan yang berguna bagi masyarakat.
6. Naskah buku ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Naskah diberi identitas: (a) judul naskah; (b) jenis naskah; dan (c) peruntukan pembaca buku (misalnya untuk SD/MI; SMP/MTs; SMA/MA/SMK/MAK), (d) kelompok peserta.
7. Naskah dijilid rapi berupa cetak asli (bukan fotokopi atau dummy).
8. Naskah yang diterima Panitia tidak dikembalikan.

Hadiah Sayembara
Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemdikbud menyediakan hadiah uang dengan rincian sebagai berikut.
Siswa Pendik, Tendik, dan Umum
Juara I : Rp. 16,000,000 Juara I : Rp. 25,000,000
Juara II : Rp. 13,000,000 Juara II : Rp. 20,000,000
Juara III : Rp. 11,000,000 Juara III : Rp. 15,000,000
Semua hadiah dipotong pajak 15%.

Informasi lebih lanjut tentang sayembara dapat menghubungi:
Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
website : http://puskurbuk.net , telp.: 021 3804248 , e-mail: sayembara@puskurbuk.net
facebook: sayembarapuskurbuk, Twitter: @sayembarapuskurbuk

Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jalan Gunung Sahari Raya No. 4, Jakarta 10410.

Unduh Poster Sayembara Penulisan Buku Pengayaan 2012

Sumber: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Jadi mulai 5 Maret sampai 8 Juni 2012, MIT akan menyelenggarakan program kuliah gratis secara online yang dapat diikuti oleh siapa saja di seluruh dunia. MITx, begitu MIT menyebut program itu yang statusnya masih prototipe. MIT baru menawarkan satu matakuliah saja, yaitu Sirkuit dan Elektronika (Circuits and Electronics), yang dapat kita ikuti.

Anda mungkin tahu dengan OpenCourseWare (OCW) yang menyajikan video dari berbagai kelas kuliah di MIT. MITx lebih dari OCW, MITx adalah tahapan selanjutnya dari OCW. Dalam MITx dapat dilakukan interaksi dua arah antara pengajar (pemberi materi) dengan pelajar (penerima materi). Selain itu, MITx menyediakan buku teori yang dapat dibaca secara online, diskusi dengan pengajar, praktikum di laboratorium online , ujian secara online serta pelajar yang lulus akan diberikan sertifikat online.

Jika Anda ingin mengetahui informasi yang lebih lengkap, Anda dapat membuka tautan mitx.mit.edu.

Click image for enlarge

Unduh Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil