Comments for Khalid Mustafa's Weblog

Comment on Tonton Videonya, Pelajari Matriksnya, Baca Bukunya by SIGIT

SIGIT — Wed, 19 Jun 2013 03:28:43 +0000

MOHON DI INFOKN KIAT2 SECARA SINGKAT PADA BAB YANG ADA SUPAYA MENANG TENDER EFEKTIF

Comment on Standar Dokumen Pengadaan berdasarkan Perka LKPP 14, 15, dan 18 Tahun 2012 by Abdul WL

Abdul WL — Tue, 18 Jun 2013 11:34:06 +0000

Asslm Bang,
Konsekuensi apa yang ditimbulkan apabila sanggahan terhadap penetapan pemenang tender, tidak di jawab/balas oleh Pokja ULP s/d batas akhir masa sanggah? apa langsung mengajukan sanggah banding atau gimana pak? Tolong di sertakan dengan dalil hukumnya (aturan mainnya)
Mohon pencerahannya, tks

Comment on Pustaka Khalid Mustafa by Rasyidan Razak

Rasyidan Razak — Tue, 18 Jun 2013 05:03:12 +0000

Terima kasih pak khalid atas kesediannya menyediakan widget box file yang berguna untuk berbagi file. Hanya saja, ketika saya ingin mendownload file yang ada di dalam widget itu, keluar pemberitahuan bahwa kapasitas download sudah terlewati, sehingga saya tidak bisa mendownload, hehehehe.

Semoga bisa didapatkan solusi kejadian di atas pak

Comment on Pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan (Bagian I: Pengertian Umum) by herman cahyo sumba

herman cahyo sumba — Sun, 16 Jun 2013 16:55:13 +0000

ass, mohon info mengenai kata2 dalam dokumen lelang yang mengatakan : (dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun) yang saya tanyakan : apakah perusahaan saya yg berdiri dari tahun 2000 dan sampai sekarang saya bergerak dibidang pengadaan dan bangunan fisik arsitektur dan sipil, apabila di tahun 2012 saya mengurus ijin untuk sub bidang baru (elektrikal) dan sekarang saya belum mempunyai pengalaman dalam sub bidang yang baru apakah itu bisa dikatakan perusahaan baru berdiri dengan sub bidang yang baru? dan bisa mengikuti pelelangan? tolong dijelaskan apa arti perusahaan yang baru berdiri berdasarkan akte pendirian atau pengurusan sub bidang yang baru itu? makasi buat infonya.

Comment on Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2012 tentang ULP by Abdul WL

Abdul WL — Sat, 15 Jun 2013 15:21:00 +0000

Asslm Wr, Wb.
Mhn informasi apakah ada aturan sebagai rujukan bahwasannya PJT perusaahn Great 2 diwajibkan memiliki ijazah S1?, apakah jika kita tdk memilik tenaga PJT S1 dibenarkan untuk digugurkan dalam pelelangan (sementara dlm kualifikasi kami sertakan tenaga yg memiliki SKT Gedung Bertingkat, SKT Perumahan/Gedung, SKT Tukang Batu/Kayu/Besi)
Mohon pencerahnnya pak, Terima kasih sebelumnya…

Comment on Jadwal Saya by iwan

iwan — Fri, 14 Jun 2013 15:02:21 +0000

Ass,pak, mohon pencerahannya tentang KSO, mohon dijelaskan ketentuan dan syarat KSO. Apakah boleh dua perusahaan non kecil dan kecil berKSO dengan bidang dan subbidang yg sama? dalam syarat pengadaan disebutkan harus memiliki KD yang sama dengan dengan nilai HPS, apakah nilai KD KSO itu bisa digabung atau harus masing2? mohon penjelasannya

Comment on Apakah usaha kecil dapat mengikuti pengadaan di atas 2,5 M ? by Maleo

Maleo — Fri, 14 Jun 2013 07:06:03 +0000

mohon penjelasannya..berdasarkan SIUP, saya punya perusahaan memliki modal dan kekayaan bersih 650 juta, itu artinya masuk kualifikasi perusahaan non kecil. pertanyaan saya, apakah perusahaan saya bisa mengerjakan paket 2,5 kebawah (kualifikasi kecil)?

Comment on Pelatihan Tip dan Trik Menang Tender by dase

dase — Thu, 13 Jun 2013 16:26:00 +0000

ass wrwb, mohon pecerahannya pak,
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 68/PMK.03/2010 tentang batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai pada pasal 1 ayat (1) menyatakan Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Dan pada pasal 2 dikatakan bahwa pengusaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan tidak wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukannya.

apakah setiap penyedia barang / jasa pemerintah
wajib pkp? jika tidak wajib bagaimana dengan pajak pertambahan nilainya?

terima kasih pak sebelumnya

Comment on Standar Dokumen Pengadaan berdasarkan Perka LKPP 14, 15, dan 18 Tahun 2012 by Arliansyah

Arliansyah — Wed, 12 Jun 2013 14:31:38 +0000

terima kasih, saya mohon ijin copy paste semoga Indonesia maju dan sejahtera.

Comment on Pelatihan Penyusunan Dokumen Pengadaan by ferry

ferry — Tue, 11 Jun 2013 22:35:59 +0000

biaya kontribusi nya brp pak?trims