Desa Rejeni

Pelantikan Kepala Desa Rejeni

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 09 May 2012 04:08:00 +0000

Rejeni - Tindak lanjut dari hasil PILKADES Tahun 2012 pada tanggal 15 April 2012, Bupati Sidoarjo, H. SAIFUL ILAH melantik Kepala Desa terpilih Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo di Balai Desa Rejeni pada hari Rabu, 09 Mei 2012. Nama Kepala Desa tersebut adalah Afandy Achmad sebagai Kepala Desa Rejeni Kecamatan Krembung. Turut hadir menyaksikan acara pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut segenap Anggota Sekretaris daerah, Para Asisten, Kepala Dinas, Inspektorat, Badan, Kantor, Kepala Bagian Setda Kabupaten Sidoarjo, Bapak Camat Krembung beserta Anggota, Kapolsek Krembung dan Anggota, Koramil Krembung dan Anggota, Anggota BPD Rejeni, LPMD, Tokoh masyarakat, Ketua RT, Ketua RW juga hadir sebagian masyarakat Desa Rejeni bersama Perangkat Desa.

Camat krembung mengamanatkan beberapa hal kepada kepala desa yang baru dilantik antara lain koordinasi antara pemerintah desa dengan BPD dan Lembaga desa yang lain di desa Rejeni yang sudah baik lebih ditingkatkan. Juga menyampaikan tentang Istilah "Lurah" yang mempunyai pesan yang dalam yaitu "Telu sing di arah (Tiga tujuan)". Tiga tujuan dimaksud adalah : Mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, Mengabdi kepada Negara dan Mengabdi kepada Masyarakat.

Bupati Sidoarjo, H. SAIFUL ILAH mengamanatkan: 1) Kepala Desa bertangggung jawab kepada rakyat yang pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati lewat Camat. 2) Dalam mengemban tugas hendaknya memegang teguh peraturan-peraturan yang berlaku. 3) Merangkul masyarakat yang telah berkotak-kotak sejak penyelenggaraan Pilkades beberapa waktu yang lalu, serta mengajak mereka bersama-sama membangun desa. 4) Ciptakan Komunikasi yang baik antara Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kabupaten serta Masyarakat Di Desa setempat, agar terwujud administrasi pemerintahan yang baik. 5) Gali dan kembangkan potensi desa yang ada bersama masyarakat. Selain itu Bupati juga mengingatkan Kepala desa yang dilantik sekaligus perangkat desa yang hadir saat itu agar mengelola dengan baik Alokasi Dana Desa yang ada, buatlah kebijakannya dan laksanakan sebaik mungkin.

Acara ini kemudian ditutup dengan doa dan ucapan selamat serta jabat tangan dengan Kepala Desa yang sudah dilantik.

Gallery Pelantikan:

Pilkades, sebuah pesta demokrasi

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 15 Apr 2012 01:07:00 +0000

Rejeni - Akhirnya yang ditunggu-tunggu warga telah tiba. Sebuah penantian yang panjang akan adanya pesta demokrasi yang dilaksanakan di tingkat desa pada (15/4). Kali ini di desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo dan dimana ada 2 kandidat calon kepala desa diantaranya, Afandy Achmad (nomor urut 1) dan Basuki (nomor urut 2).

Kedua calon ini berlomba-lomba dalam pesta demokrasi pilkades Rejeni dengan periode 2012 sampai 2018, dengan DPT 3.123 pemilih. Masyarakat dengan antusias untuk memilih para jagoanya yang akan memimpin desa mereka dan walaupun berbeda suara, akan tetapi masyarakat menunjukan rasa profesionalisme yang tinggi dalam pesta demokrasi pilkades ini sehingga acara ini bisa berjalan dengan kondusif tanpa ada hal-hal yang tidak di inginkan.

Masyarakat memilih dan mereka tau mana yang akan menjadi pemimpin desa mereka untuk periode 2012-2018. Menurut ketua panitia (Abdul Kholik, S.H.) mengatakan, bahwasanya dia sangat bersyukur kepada Allah, dimana pesta demokrasi berjalan lancar tidak ada hal-hal yang tidak di inginkan dan walaupun kami (panitia), sangat lelah dan capek karena antusias masyarakat untuk memilih.

Tapi kami sangat bangga acara pilkades ini bisa berjalan lancar tanpa hambatan, maka dari itu saya (Abdul Kholik, S.H.) selaku panitia meminta maaf apabila kami kurang memperhatikan Para Peserta pemilih juga Undangan, dan berterima kasih kepada Tim Keamanan dan warga yang sudah membantu mengontrol pesta demokrasi ini sampai dengan selesai, ungkap Abdul Kholik.

Pesta masih berlangsung, semoga ini menjadi pembelajaran demokrasi kepada warga dan bisa berjalan sukses tanpa hambatan sampai selesai acara. Amin.

Penyerahan Sertifikat Prona 2011

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 08 Nov 2011 05:04:00 +0000

Alhamdulillah, itulah kata yang terucap dari seluruh warga yang menerima kegiatan Prona 2011. Terima kasih yang tak terhingga diucapkan kepada :

Pemerintah yang telah mengadakan Prona 2011 bagi warga desa Rejeni;
BPN Sidoarjo yang dengan kerja kerasnya telah memfasilitasi Program ini;
Ibu Camat Krembung yang dengan kerja kerasnya telah memfasilitasi Program ini;
Panitia Pelaksana kegiatan Prona Desa Rejeni;
dan seluruh pihak yang membantu terlaksananya program Prona 2011.

Dalam rangka penyerahan sertifikat ini diadakan di Balai Desa Rejeni pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2011, dimulai pada jam 09.00 sampai selesai. Pada tahun 2011 ini desa Rejeni mendapatkan Prona ini untuk 800 bidang tanah. Dari 800 bidang ini tersebar di seluruh wilayah desa Rejeni yang meliputi 20 RT atau 10 RW. Semoga dengan adanya Prona ini memberikan manfaat yang besar bagi warga desa Rejeni.

Dari 800 bidang ini masih banyak warga yang belum mempunyai sertifikat, hal ini dikarenakan kemampuan keuangan warga untuk mengurus secara pribadi.

Oleh karena itu untuk tahun 2012 nanti warga yang belum mempunyai sertifikat mengharapkan dengan sangat agar pemerintah yang difasilitasi oleh BPN mengadakan Prona 2012 untuk warga desa Rejeni yang belum mempunyai sertifikat.

Sosialisasi Perbup No 26 Tahun 2011

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 22 Sep 2011 05:59:00 +0000

Bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban, meningkatkan motivasi, disiplin dan produktifitas kerja Perangkat Desa sebagai upaya mendorong peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelayanan kepada masyarakat maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja, Jam Kerja, Cuti dan Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka pada hari ini Kamis tanggal 22 September 2011 di Desa Rejeni mendapatkan agenda sosialisasi tentang Perbub No. 20 Tahun 2011.

Dalam acara ini disampaikan mengenai Hari Kerja, Jam Kerja, Cuti dan Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Disamping materi tersebut juga di jelaskan kembali mengenai Tupoksi dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Diharapkan dengan adanya Perbub No. 26 Tahun 2011 ini juga penegasan kembali mengenai Tupoksi masing-masing aparatur Pemerintah Desa maka pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal dan meningkat.

Dijelaskan dalam Perbup tersebut bahwa :
1. Hari kerja dan jam kerja, yaitu :

Hari Senin s/d Kamis : Jam 07.00 s/d 15.30 WIB, istirahat jam 12.00 s/d 13.00
Hari Jum'at : jam 07.00 s/d 14.30 WIB, istirahat jam 11.30 s/d 13.00
Hari Sabtu dan Minggu libur, tetapi untuk pelayanan terhadap masyarakat dalam keadaan darurat tidak ada kata libur.

2. Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa, yaitu:

Cuti Tahunan
Cuti Besar
Cuti Sakit
Cuti Bersalin
Cuti karena alasan Penting

3. Pakaian Dinas, yaitu:

Pakaian Dinas Harian
Pakaian Dinas Upacara
Pakaian KORPRI
Pakai Batik
Pakaian Olah Raga

4. Atribut Pakaian Dinas, yaitu:

Tutup kepala
Tanda pangkat
Tanda jabatan
Lencana KORPRI
Tanda Jasa
Papan nama
Nama Daerah
Lambang Daerah
Tanda Pengenal

Juga disampaikan tentang Penjatuhan sangsi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud, antara lain berupa : Teguran Lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis, pengurangan penghasilan tetap sampai pada pemberhentian. Pelanggaran terhadap ketentuan hari kerja dan jam kerja dihitung secara kumulatif hari kerja atau jam kerja yang tidak dilaksanakan oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa dalam tahun berjalan.

Ketentuan lain-lain dalam Perbub tersebut antara lain bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan kewajibannya tidak diperbolehkan untuk merangkap pekerjaan lain secara penuh waktu maupun paruh waktu yang memiliki hari kerja dan jam kerja yang sama dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sedangkan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas, cuti dan pelaksanaan jam kerja dan hari kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan oleh Camat.

Peraturan Bupati ini mulai ditetapkan pada tanggal 10 Juni tahun 2011 dan berlaku muai pada tanggal 10 Juni 2011 agar setiap orang mengetahuinya.

Mukernas Soropadan : Tata Kelola Organisasi Yang Transparan dan Akuntabel

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 19 Sep 2011 01:01:00 +0000

Temanggung- 18/9/11, Meskipun sebelumnya sempat terjadi pembahasan yang alot di sidang pleno, akhirnya Mukernas PPDI menghasilkan kesepakatan antara lain di bidang organisasi merekomendasikan kepada Organisasi tidak boleh untuk berpolitik secara praktis. Kemudian dari bidang progam kerja merekomendasikan, setiap kabupaten dan propinsi meminta dukungan secara tertulis kepada Bupati, Gubernur dan DPRD setempat.

Kami ( red pusinfo ) juga mencatat hal penting yang disampaikan oleh perwakilan utusan dari Magelang pada saat sidang pleno yang menyampaikan tiga hal penting untuk dilakukan demi suksesnya perjuangan, yakni ; Lobi , Unjuk Kekuatan yang sudah dan akan dilakukan dan yang ketiga adalah Penggunaan Kekuatan Media. Ampuhnya kekuatan media dalam mengusung isu dan mewacanakan kepentingan sebuah organisasi tidak perlu diragukan lagi, bahkan keberlangsungan dan keberhasilan suatu organisasi dapat ditentukan dari sejauh mana media berperan . Dalam hal ini media dalam fungsinya bukan saja sebagai penyampai informasi tetapi juga sebagai alat propaganda positif dalam menjembati kepentingan organisasi ke khalayak ataupun kepada para penentu kebijakan. Maka peran media dalam perjuangan PPDI perlu dioptimalkan dan terus dikembangkan.

Akhirnya mendekati pukul 14.00 WIB Musyawarah Kerja Nasional ( Mukernas ) PPDI di tutup. Ketua Umum PP PPDI yang menutup acara menyampaikan kepuasannya terhadap jalannya Mukernas dari awal hingga akhir. “Mukernas kali ini lebih berbobot dan demokratis jika dibandingkan dengan Rakornas sebelumnya yang telah kita laksanakan, yang menggambarkan adanyanya paradigma yang baru dalam berdemokrasi di organisasi secara lebih baik, terbuka dan dewasa. “ tegas Ubaidi Rosyidi di depan peserta. Lebih lanjut Ketua Umum mengharapkan transparansi di semua bidang terutama pengeloaan di bidang keuangan yang selama ini kadang menjadi polemik, perbaikan harus dilaksanakan di semua tingkatan kepengurusan PPDI baik ditingkat pusat, propinsi maupun kabupaten agar menggunakan managemen yang baik berbasis pada tata kelola keuangan yang semestinya sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota. Selanjutnya ia menandaskan, ke depan kita harus lebih berusaha menghasilkan nilai terbaik bagi masyarakat desa pada umumya dan lebih khusus lagi dalam memperjuangkan perangkat desa diangkat PNS, untuk itu kekompakan dan soliditas harus tetap terjaga.

Sumber : Pusinfo PPDI

RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 – 2011 Mampu Tekan Angka Kemiskinan

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 14 Sep 2011 14:05:00 +0000

RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 – 2011 Mampu Tekan Angka Kemiskinan

HUMAS PROTOKOL-Wakil Bupati Sidoarjo,MG. Hadi Sutjipto, SH, MM, kemarin (13/9), melakukan sosialisasi Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di ruang pertemuan Delta Graha Setda Kabupaten Sidoarjo.

Sosialisasi ini diikuti oleh seluruh unsur penyelenggara pemerintah daerah yang terdiri dari, DPRD, kepala SKPD, pejabat, dan camat se kabupaten Sidoarjo dan pemangku kepentingan. Agar nantinya dalam realisasi RPJMD semua bagian yang terlibat mampu bersinergi dan berkoordinasi dengan baik.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo 2010 – 2015 yang disusun oleh Bappeda Sidoarjo, memuat tentang strategi pokok yang dijabarkan dalam agenda pembangunan daerah yang memuat sasaran – sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan dan program – program pembangunan.

Kepala Bappeda Kabupaten Sidoarjo, Ir. Sulaksono dalam sambutannya menyatakan, semua perencanaan yang tersusun dalam RPJMD tentunya tidak lepas dari visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih.

“Visi, misi dan program bupati dan wakil bupati terpilih, H. Saiful Ilah, SH, M.Hum dan H. MG. Hadi Sutjipto, SH, MM dengan tegas menyatakan keinginan dan keyakinannya untuk mewujudkan masyarakat Sidoarjo yang lebih sejahtera, mandiri dan berkeadilan, “ Jelas Sulaksono.

Dalam sosialisasi RPJMD ini, Bappeda Kabupaten Sidoarjo ini juga mendatangkan nara sumber dari Kementrian Dalam Negeri RI yakni Kasubit. Perencanaan Pembangunan Wilayah II (Jawa dan Bali) , I Nyoman Suartawan, SE, MSi.

Pada kesempatan kemarin I Nyoman Suartawan memaparkan secara jelas tentang kerangka RPJMD.

“Nyoman juga menghimbau, agar kebujakan dan program dalam RPJMD disesuaikan dengan kebutuhan SKPD, biar tidak bertentangan dengan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah seperti yang tertuang dalam PP no. 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah.”

Sementara Wakil Bupati Sidoarjo mengharapkan RPJMD tahun 2010 – 2015 ini, mampu menekan angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. Saat ini prosentase jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk tahun 2010 sebesar 9,65 %. Untuk tahun 2015 diproyeksikan angka kemiskinan sebesar sebesar 6,29 %.

“Jadi target tingkat kemiskinan dari tahun 2011 – 2015 menurun sebesar 0.67 % setiap tahunnya,” tandas Hadi. (en/humas)

Sumber : http://www.sidoarjokab.go.id/

Anggota Purna Tugas, PPDI Ngadirojo Serahkan Tali Asih

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 07 Aug 2011 21:25:00 +0000

Wonogiri – Bertempat di salah satu rumah makan yang terletak di Kecamatan Ngadirojo Wonogiri Jawa Tengah, Pengurus PPDI Kecamatan Ngadirojo mengadakan acara buka puasa bersama.

“Acara ini kami gelar untuk mempererat tali silaturrahmi sesama anggota”

jelas Sukatno Ketua PPDI Ngadirojo, Sabtu 6 Agustus 2011.

Lebih lanjut Sukatno menjelaskan, setiap Senin pada minggu pertama kami selalu rapat koordinasi yang menghadirkan Kordes ( Koordinator Desa PPDI- red ), kemudian setiap empat bulan sekali rakor menghadirkan semua anggota PPDI se-kecamatan yang berjumlah 130 orang.

Sebetulnya saat ini belum waktunya untuk rakor akbar, tapi bedasarkan kesepakatan pengurus PPDI kecamatan dan kordes di pandang perlu mengadakan buka bersama. “Sekaligus kami akan menyerahkan tali asih untuk 4 orang anggota kami yang memasuk masa purna tugas” tambah pak Katno. Menurutnya tali asih yang di berikan kepada anggota yang purna tugas adalah sebagai tanda hormat kami atas pengabdian mereka terhadab rakyat. Tali asih dari PPDI Kecamatan Ngadirojo diserahkan kepada yang berhak oleh Wawan Setyanugraha, S.Sos. disaksikan Ketua PPDI Wonogiri dan wakil Pradja Giri Manunggal.

Selain mengundang semua anggota di kecamatannya, panitia juga mengundang ketua PPDI kecamatan se- Kabupaten Wonogiri, pengurus kabupaten, Kepala Desa se-Kecamatan Ngadirojo, Kabag Pemdes Kabupaten Wonogiri, Ketua DPRD dan Bupati Wonogiri yang kali ini di wakili oleh Assisten I bidang pemerintahan.

Ruangan yang penuh sesak anggota yang berpakaian batik PPDI tersebut akhirnya kembali sepi setelah pukul 18.30 panitia menyatakan semua acara telah usai dilaksanakan.

Sumber : Pusinfo PPDI

Perangkat Desa Tanpa "Status" Rentan Diberhentikan

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 07 Aug 2011 21:16:00 +0000

Mungkin sebetulnya banyak kasus pemberhentian atau bahkan pemecatan (pemberhentian tidak hormat) terhadap perangkat desa di Indonesia, beberapa di antaranya di saat sekarang ini juga masih terdapat hal semacam itu di beberapa daerah.

Kasus-kasus tersebut dapat terjadi karena dikategorikan pada tidak sesuainya dengan aturan yang ada (Perda), kategori pelanggaran dan kategori "subyektifitas otoritas" dari seorang kepala desa. Namun dengan kategori tersebut perangkat desa cenderung tidak punya kekuatan atau kedudukannya lemah. Dan kelemahan itu cenderung karena "lemahnya" sistem yang ada selama ini, terutama dalam tata aturannya yang sistematis dan menyeluruh.

Dengan berdalih otonomi ternyata masing-masing Perda berbeda-beda dan terkadang dalam waktu tertentu berubah, sementara di sisi lain bahwa pemberdayaan perangkat desa adalah sesuatu yang perlu dengan sistem yang ada beserta pengawasannya (dan sanksinya) yang kurang konsisten, maka perangkat desa cenderung lemah sumber dayanya dan kontrol/pengawasannya dalam tugaspun tidak sempurna. Belum lagi bahwa paradigma tentang desa, otonominya, aparatur pemerintahannya hingga saat terkini masih mencari-cari bentuknya yang ideal itu yang bagaimana.

Sedikit berbeda dengan abdi negara/pemerintah dengan status Pegawai Negeri Sipil, ketika ada pelanggaran pengaturan sanksi dan ekskusinya secara bertahap. Beberapa kejadian pelanggaran oleh abdi negara/pemerintah yang PNS dalam tahap awal hanya diberikan peringatan, kemudian mutasi dan terakhir pemberhentian atau pemecatan.

Perangkat desa yang tugasnya di antaranya "Abdi negara/pemerintah" (pakai tanda petik) yang diharapkan dalam mengelola wilayah terkecil NKRI bisa memberikan sumbangsihnya dalam memberikan data kepada Pemerintah di atasnya, lalu follow up terhadap data yang sudah diolah oleh pemerintah tersebut kemudian didelegasikan kembali kepada Aparatur Pemerintahan Desa/Perangkat Desa untuk secara keseluruhan bersama-sama membangun negara ini, sudah sewajarnyalah diberikan "status" yang bisa memberdayakan mereka dan tidak rentan dari pemberhentian yang tidak prosedural.

Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dengan sekretaris bidang advokasinya semoga ikut ambil bagian dalam penyelamatan eksistensi perangkat desa ketika mereka mengemban tugas negara.

Sumber : Pusinfo PPDI

Bupati Wonogiri : "Perangkat Desa Harus Sejahtera"

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 07 Aug 2011 21:12:00 +0000

Wonogiri, 19/7/2011 – “Perangkat Desa harus sejahtera” tegas H. Danar Rahmanto Bupati Wonogiri. Penegasan ini di sampaikan dalam Rakorkab PPDI Kabupaten Wonogiri Selasa 17 Juli 2011. Bupati juga mengajak PPDI untuk berjuang bersama-sama dalam mewujudkan kesehateraan perangkat desa. Mengenai perda yang mengatur penghasilan perangkat desa, Bupati menyampaikan bahwa perda tersebut sekarang sudah di mulai prosesnya. “Saya harap kita bersabar karena semua harus melalui mekanisme yang ada” jelasnya.

Bupati memperingatkan dalam usia satu tahun ini PPDI masih rentan dengan perpecahan dan adu domba untuk itu harus tetap menjaga kekompakan. ”Saya minta kita tetap kompak dan bersama untuk membangun Wonogiri menuju lebih baik, jika ada percikan perpecahan saya minta segera adakan komunikasi” pinta Bupati. Hadirnya organisasi perangkat desa ini dianggap sebagai penyeimbang kekuatan politik.

Agenda rakorkab kali ini adalah penyampaian pertanggungjawaban Pengurus PPDI Kabupaten Wonogiri dan pencapaian perjuangan sampai saat ini. Baik perjuangan di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. PPDI Kabupaten Wonogiri juga menyampaikan surat permohonan ijin memakai batik PPDI kepada Bupati.

Sumber : Pusinfo PPDI

Presiden SBY : Moratorium CPNS Tidak Kaku

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 07 Aug 2011 21:06:00 +0000

JAKARTA– Pemerintah membatalkan melakukan moratorium (menghentikan) penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil), karena tetap akan menerima CPNS sesuai kebutuhan termasuk para honorer.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato pengantar rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa( 2/8), menyatakan bahwa permasalahan pengangkatan dan perekrutan pegawai negeri yang masih berstatus honorer harus segera diselesaikan, sehingga ada kejelasan status bagi mereka dan tidak menganggu kinerja memberikan pelayanan pada masyarakat.

Rapat terbatas yang membahas bidang politik, hukum dan keamanan itu dihadiri juga Wakil Presiden Boediono dan para menteri terkait.

Presiden menjelaskan pengaturan mengenai pengangkatan pegawai berstatus honorer menjadi pegawai tetap dan juga perekrutan pegawai tidak tetap harus proporsional dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan anggaran.

Dalam perkembangannya, banyak tenaga honorer baru di banyak daerah. Untuk itu pemerintah berinisiatif mencarikan solusi.

“Solusi yang kita mesti ambil, pertama-tama haruslah dihitung secara cermat berapa kebutuhan pegawai negeri ini dalam kegiatan penyelenggaraan negara. Bukan hanya pemerintahan, melainkan juga pada lembaga-lembaga negara yang lain,” kata SBY.

Menteri PAN dan Birokrasi Reformasi AE Mangindaan mengatakan, penerimaan CPNS, khususnya honorer bukan bidang administratif karena bidang ini sudah banyak.

“Jadi sekarang ini penerimaan CPNS bidang teknis-teknis yang diperlukan, seperti penyuluh lapangan pertanian, medis penyuluhan kesehatan,” papar Mangindaan usai rapat terbatas.

Ia mengatakan moratorium tetap dilaksanakan tapi ada pengecualian yakni penerimaan yang paling lama Tahun 2005. Ia menjelaskan penerimaan CPNS harus disesuaikan dengan anggaran negara.

“Jadi moratorium tidak kaku, ada pengecualiannya. Sekarang kalau tidak ada pengecualian, misalnya, mereka yang lulus STPDN (Sekolah Tinggi Pemerintah Dalam Negeri), STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara) kalau merek tidak diangkat menjadi PNS lalu mau menjadi apa,” papar dia

Mangindaan menambahkan dalam penerimaan CPNS yang penting penerimaannya tidak melebih jumlah yang PNS pensiun, harus lebih kecil dari yang pensiun. “Tahun ini PNS yang pensiun jumlahnya 130 ribu seluruh Indonesia,” katanya. (johara/dms)

Sumber : Pusinfo PPDI

SKPD Didenda Rp 5 Juta

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 04 Aug 2011 04:25:00 +0000

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kab Sidoarjo harus siap, bila SK Bupati tentang Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokument (PPID) sudah disahkan.

Karena apabila tidak merespon memberikan informasi dan dokumen kepada public, maka SKPD bisa kena denda Rp 5 juta atau kurungan penjara 1 tahun kepada pejabatnya.

Kabag Humas dan Protokol Pemkab Sidoarjo, Drs Siswoyo, menyampaikan SK Bupati tentang PPID itu, saat ini sedang dalam proses penyelesaian. Diperkirakan bulan Agustus ini sudah bisa diselesaikan.

‘’ PPID itu amanat undang-undang, sehingga harus dijalankan,’’ jelas Siswoyo, kemarin.

Pembentukan PPID dasar hukumnya adalah UU 14/2008 tentang keterbukaan informasi public (KIP) pasal 13. Selain itu juga adanya surat Menteri Komunikasi dan Informatika tanggal 31 Maret 2011 Nomor 167/M.Kominfo/03/2011.

Karena itu SKPD diharap jangan mengambil resiko. Berikan informasi dan dokumen yang diminta public. Tentu saja sesuai dengan batas-batas yang ditentukan. Seperti informasi dan dokumen yang bukan rahasia Negara.

Menurut Siswoyo, begitu SK Bupati tentang PPID selesai, dan dana PAK 2011 keluar, maka akan segera disosialisasikan serempak kesemua SKPD. Direncanakan akan mendatangkan pejabat dari Kominfo.

‘’ Bupati sangat mendukung proses terbentuknya PPID di Sidoarjo, beliau ingin segera dibentuk,’’ ujar Siswoyo.

Disampaikan, pada dasarnya fungsi PPID hampir sama dengan humas. Yakni sebagai corong informasi. Hanya saja dalam PPID menurut Siswoyo, diperdalam. Karena tanggung jawabnya dipegang oleh pejabat structural. Yakni oleh Sekretaris Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan dan kelurahan.

Menurut Siswoyo, di Jawa Timur ini belum semua Kabupaten/Kota sudah membentuk PPID. Yang sudah membentuk hanya 5 daerah saja. Diantaranya Kab Gresik, Kab Malang, Kab Sampang, Kab Blitar dan Kab Kediri. Mereka yang belum membentuk dideadline maksimal sampai 23 Agutus tahun ini.

Sebagaimana diketahui, menurut Ketua Komisi Informasi Jawa Timur, Joko Tetuko, memang belum banyak badan public di Jawa Timur yang membentuk PPID. Padahal menurutnya penting. Sebab PPID lah yang nantinya yang wajib memberi informasi kepada public, jika public membutuhkan informasi.

Bila sampai tidak menyediakan informasi yang diminta, badan public yang bersangkutan bisa diajukan ke dalam ranah hokum. Jika badan public Pemerintah lewat pengadilan tata usaha Negara (PTUN ) dan badan public non pemerintah lewat pengadilan negeri (PN). (ali)

Sumber : http://www.sidoarjokab.go.id/

KSM BAROKAH

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 03 Aug 2011 20:57:00 +0000

Profil KSM

Nomor Induk : KSM-025

Nama LKM : “REJENI SEJAHTERA”

Nama KSM : BAROKAH

Desa : REJENI

Kecamatan : KREMBUNG

Kota : SIDOARJO

Sekretariat : RT. 009 RW. 005 desa Rejeni

Tanggal Pembentukan : Jum'at, 08 Juli 2011

Jumlah Anggota : 15 orang, 15 Lk., 0 Pr

Nama Kegiatan :

Pembangunan Gorong-Gorong

Riwayat Kegiatan:

Kegiatan Pembangunan Gorong-gorong di lokasi tersebut merupakan cita-cita yang sudah puluhan tahun diharap-harapkan oleh seluruh warga desa Rejeni, terutama yang berlokasi di RT. 02 RW. 01, RT 07 RW. 04 RT. 08 RW. 04, RT. 09 RW. 05 dan RT. 10 RW. 05.

Cita-cita tersebut dikarenakan sampai saat ini titik akhir saluran drainase untuk wilayah Rejeni Utara hanya bertumpu di satu titik, dimana titik ini menanggung beban 1/2 wilayah Desa Rejeni. Maka pada setiap musim hujan titik gorong-gorong yang ada tidaklah mampu menanggung beban air drainase.

Oleh karena itu warga sangat mendambakan agar dibuatkan saluran gorong-gorong satu lagi untuk mengurangi beban saluran gorong-gorong yang ada di sebelah Timur, sehingga pada musim hujan bisa mengurangi resiko banjir.

Dengan dibangunnya saluran gorong-gorong ini diharapkan saluran drainase tersebut bisa menjangkau 1/4 wilayah desa Rejeni yang meliputi RT. 02, RT. 07, RT. 08, RT. 09 dan RT. 10.

Warga sangat berterima kasih kepada Program PNPM Mandiri Perkotaan yang telah disetujuinya usulan warga yang sangat didambakan tersebut, karena sudah puluhan tahun kegiatan pembangunan gorong-gorong ini sangat diharapkan.

Rencana Pelaksanaan :
Bulan Agustus 2011

Volume Kegiatan :

40 m'

Nilai Kegiatan :

Swadaya : Rp. 4.000.000,-

BLM PNPM-MP : Rp. 48.000.000,-

Total : Rp. 52.000.000,-

Lokasi Kegiatan :

Dusun Rejeni RT. 007 RW. 004 Desa Rejeni

Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur

Alasan Pembangunan Prasarana :

1. Mencegah Banjir

2. Mencegah Penyakit

3. Mencegah Erosi Tanah

4. Menjaga Kualitas Air Tanah

Penerima Manfaat Langsung dan Tidak Langsung :

1. Laki-laki : 503 jiwa

2. Perempuan : 510 jiwa

3. Total Penerima manfaat : 1.013 jiwa

Metode Konstruksi :

Semi Gotong-royong

Susunan Anggota :

1. Ketua : Wahyudi Efendi (RT. 02 RW. 01)

2. Sekretaris : Ma'arif (RT. 09 RW. 05)

3. Bendahara : H. Tarmuji (RT. 10 RW. 05)

Tim Pelaksana :

1. Ketua : Khudlori (RT. 09 RW. 05)

2. Anggota 1 : M. Selamet (RT. 07 RW. 04)

3. Anggota 2 : Faqihuddin (RT. 09 RW. 05)

4. Anggota 4 : Moh. Saikhu Efendi (RT. 08 RW. 04)

Tim Monitoring dan Evaluasi :

1. Ketua : Yani Mahfudi

2. Anggota 1 : Anas Al Ayyubi

3. Anggota 2 : M. Ridho

4. Anggota 3 : H. Muslimin

Tim Operasional dan Pemeliharaan :

1. Ketua : Abd. Syukur

2. Anggota 1 : Sunandar

3. Anggota 2 : Kuswadi

4. Anggota 3 : Gatot

Peta Lokasi Kegiatan

Gambar Teknis

Gambar Tampak Atas

Gambar Teknis Sambungan Pipa Drainase

Gambar Pasangan Pipa Drainase Tampak Samping

Gambar Tampak Sisi sebelah Selatan

Gambar Plengsengan tampak samping

Foto Lokasi Kegiatan

Gambar Titik 1 kondisi 0%

Gambar Titik 2 kondisi 0%

Gambar Titik 3 kondisi 0%

Gambar dilihat dari sisi sebelah Selatan

Gambar dilihat dari sisi sebelah Utara

Dokumentasi Musyawarah Pembentukan KSM "BAROKAH" :

Gambar : Document LKM Rejeni Sejahtera

Dokumentasi Musyawarah dan Chouching persiapan Pelaksanaan Kegiatan:

Gambar : Document LKM Rejeni Sejahtera

Gratis Panggil PMK Sidoarjo

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 24 Jul 2011 15:03:00 +0000

Terjadi kebakaran, panggil saja PMK Sidoarjo. Tidak perlu khawatir dengan biaya, sebab pelayanan ini diberikan secara gratis.

Komandan PMK Sidoarjo, Drs Hari Sucahyono MSI, menyampaikan dikarenakan semua operasional PMK Sidoarjo sudah ditanggung oleh APBD.

‘’ kalau ada yang minta biaya itu oknum, laporkan kepada saya. Berapa biaya yang telah diminta bawa buktinya ke kantor, akan saya ganti,’’ tegas Hari, yang ditemui disela-sela kegiatan keamanan swakarsa untuk kades/kakel, yang digelar oleh Bakesbangpol dan Linmas Sidoarjo, kemarin.

Disampaikan Hari, tidak hanya pelayanan didalam Sidoarjo saja yang gratis, tetapi juga diluar kota. Seperti yang pernah dilakukan saat terjadi kebakaran di daerah Pasuruan dan Mojokerto beberapa waktu lalu.

‘’ kalau dihitung dengan materi, yang kita dapat pasti sudah jutaan,’’ kata Hari.

Maka itu masyarakaat dihimbau, untuk tidak segan-segan menghubungi PMK Sidoarjo bila terjadi kebakaran. Nomor yang bisa dihubungi antara lain, (031) 8962113 dan 8962100.

Menurut data, kebakaran di Sidoarjo paling banyak terjadi pada tahun 2009 lalu. Tercatat sampai 138 kejadian. Wilayah kecamatan yang kerap mengalami diantaranya Sidoarjo, Buduran, Waru, Krian dan Porong. Sedangkan kecamatan yang yang dinilai aman, diantaranya Wonoayu, Krembung dan Tarik.

Pada tahun 2011, menurut Hari, sampai pertengahan bulan Juli ini sudah terjadi sebanyak 53 peristiwa kebakaran. Karena itu pihaknya punya tugas tidak sekedar memadamkan api saja. Tetapi juga melakukan sosialisasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat.

‘’ kita lebih baik mencegah daripada mengalaminya,’’ katanya.

Menurut Hari, untuk mempercepat mobil PMK datang ke lokasi kebakaran, diusulkan agar kantor eks pembantu Bupati di Sidoarjo dijadikan Posko PMK. Karena menurut ketentuannya, posko induk idealnya hanya mampu melindungi kejadian kebakaran dalam radius 7.5 km saja.

Dengan hanya mengandalkan 1 posko PMK saja selama ini, maka menurut Hari, hanya 27 % saja wilayah yang mampu dilindungi ketika terjadi peristiwa kebakaran.

Untuk melindungi wilayah yang tak terjangaku (unprotected) tersebut, menurut Hari, maka pihaknya bekerja sama dengan PMK yang dimiliki sejumlah perusahaan yang berada di sekitar Sidoarjo.

‘’ kita saling kerja sama,’’ ujar Hari. (ali)

Sumber : http://www.sidoarjokab.go.id/

Ruwah Deso / Sedekah Bumi

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 15 Jul 2011 07:05:00 +0000

Ruwah Deso/Sedekah Bumi merupakan kegiatan tahunan di desa Rejeni Kecamatan Krembung. Acara ini diadakan dalam rangka hajatan tahunan desa agar kesejahteraan desa terus meningkat dan juga pelestarian budaya di desa Rejeni.

Untuk siang hari diadakan kenduri masal, yaitu dari setiap dusun dan RT mengeluarkan sedekah berupa tumpeng, jajan pasar, polo pendem (seperti ketela pohon, ubi kayu, dan umbi-umbian) yang dikumpulkan di Balai Desa untuk kenduri bersama.

Setelah kenduri masal, dilanjutkan Ruwatan dengan diadakan Pagelaran Wayang Kulit tahap 1. Ruwatan di lakukan oleh Ki Dalang, pada tahun ini Ki Dalangnya adalah Ki Wardono. Dilanjutkan pada malam hari nanti acara Pagelaran Wayang Kulit dengan judul Wahyu Tejo Moyo yang dilakukan semalam suntuk.

Sedikit Ringkasan Cerita Wahyu Tejo Moyo:
Di Kerajaan Amarta, Pandawa bersidang untuk mendapatkan Wahyu Tejo Moyo yang diturunkan oleh dewa, demi ketentraman rakyat Amarta, untuk memperlancar usaha tersebut Pandawa meminta bantuan Ki lurah Semar, di pihak lain Kurawa juga menginginkan hal yang sama, maka atas bantuan Betari Durga, Kurawa di rubah wujudnya menjadi Pandawa Palsu.

Maka Terjadilah Pandawa Kembar, Ki Lurah Semar tanggap atas situasi tersebut maka dimintalah Pandawa untuk menyatu (manjing) ke dalam Tubuh Semar, sehingga berhasil mendapatkan Wahyu Tejo Moyo demi Kepentingan kerajaan & Rakyat Amarta.

Wahyu Tejo Moyo bisa diartikan sebagai cahaya kehidupan, cahaya yang mampu membawa pada masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, tenteram. Dalam lakon ini diceritakan, banyak orang yang berebut wahyu itu. Mereka ingin memimpin rakyatnya. Namun, ada dua perbedaan yang mencolok di antara kelompok yang memperebutkan wahyu itu. Satu kelompok adalah kelompok baik yang mencari wahyu memang untuk kepentingan rakyat, sementara itu kelompok lain mencari wahyu hanya untuk mempertahankan kekuasaannya.
Selamat menikmati hiburan Wayang Kulit nanti malam di Balai Desa Rejeni.

KSM Subulus Salam

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 14 Jul 2011 16:29:00 +0000

Nomor Induk : KSM-005
Alamat Sekretariat : Dusun Rejeni RT. 013 RW. 007 Desa Rejeni Kec. Krembung Kab. Sidoarjo
Tanggal Pembentukan : 15-07-2010

Susunan Anggota :

H. AKHIYAK
RIBUT RIYANTO H. ACH. RIYANTO
SENAWI
ASKUR
AMIN
MASHURI
SUKARNO
SUHARTO
BUARI
ASNAWI
JALI
SUYONO
SUYONO MICIN
JOKO ASTRO

Kegiatan yang pernah dilakukan :

1. BLM I

Nama Kegiatan : Pembangunan Saluran Air
Volume Kegiatan : 190m x 0.5m x 0.7m
Lokasi Kegiatan : Dusun Rejeni RT. 013 - 014 RW. 007 Desa Rejeni Kec. Krembung Kab. Sidoarjo
BLM : Rp. 31.000.000,-
Swadaya : Rp. 1.776.000,-
Total Anggaran : Rp. 32.776.000,-
Waktu Pelaksanaan : 30 September 2010

Dokumentasi Kegiatan :

Pembentukan KSM Subulus Salam

2. BLM II

NAMA KEGIATAN: PEMBANGUNAN PLENGSENGAN SALURAN AIR
VOLUME KEGIATAN : P: 180 m, L: 0,35 m, T: 1.5 m
TOTAL ANGGARAN : Rp. 49.648.000,-
BLM : Rp. 40.000.000,-
SWADAYA : Rp. 9.648.000,-
Waktu Pelaksanaan : 01 Maret - 31 Maret 2011
LOKASI : Dusun Rejeni RT. 013-014, RW. 007 Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo

Titik 3 100%

Titik 2 100%

Titik 1 100%

Dokumentasi Kegiatan :

KSM BROMO 11

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 14 Jul 2011 15:14:00 +0000

Alamat : Dusun Rejeni RT. 011 RW. 006 Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo
Tanggal Pembentukan : 31 Agustus 2010

Pinjaman ke-1
Pokok Pinjaman Rp. 500.000,-
Realisasi Pinjaman : 28 September 2010

Susunan Anggota KSM:

Ketua : EKO WIDIYANTORO
Sekretaris : ARIF DERITAWAN
Bendahara : MOH RIDUWAN
Anggota 1 : AKHMAD KHUDORI
Anggota 2 : ABD WAHIB
Angggota 3 : DJAMHARI
Angggota 4 : NUKAN
Angggota 5 : KARTINING
Angggota 6 : BAKRI EFENDI
Angggota 7 : MISTO

Visi dan Misi

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 14 Jul 2011 14:48:00 +0000

Penting bagi warga Desa Rejeni untuk membangun visi sebagai acuan bagi gerakan warga untuk menggapai kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang, sehingga program yang dikembangkan bukan hanya memecahkan persoalan - persoalan praktis yang sekarang dihadapi oleh warga Desa Rejeni, akan tetapi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya kemiskinan yang lebih parah di kemudian hari.

VISI

Terbentuknya suatu masyarakat Rejeni yang sejahtera dan mampu mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan papan dalam suatu lingkungan permukiman yang sehat, saling menghargai dalam suatu ikatan kebersamaan dan kegotongroyongan.
Bersama dalam tindakan, mandiri dalam upaya dan sinergi dalam gerakan penanggulangan kemiskinan menuju masyarakat sejahtera.

MISI

Meningkatkan keperdulian dan kebersamaan masyarakat;
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
Membangunan sarana dan prasarana dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
Meningkatkan kualitas SDM di segala bidang;
Melestarikan nilai-nilai luhur dimasyarakat; dan
Membangun kemitraan.

TUJUAN

Terwujudnya pemikiran dan harapan masyarakat desa Rejeni dalam paradigma pembangunan partisipatif yang dijabarkan dalam rencana program-program kegiatan dan menjadi dasar keputusan-keputusan Kelurahan/Desa Rejeni dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kelurahan/Desa Rejeni.
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar mampu secara mandiri untuk mengembangkan lingkungan pemukiman yang berkelanjutan.
Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan mendorong kelompok peduli untuk bekerjasama dengan organisasi masyarakat setempat agar tumbuh gerakan bersama untuk terwujudnya sinergi dalam penanggulangan kemiskinan.

Anggaran Dasar LKM

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 14 Jul 2011 14:14:00 +0000

LEMBAGA KESWADAYAAN MASYARAKAT (LKM)
"REJENI SEJAHTERA "
DESA REJENI KECAMATAN KREMBUNG KABUPATEN SIDOARJO

ANGGARAN DASAR

PEMBUKAAN

Bahwa model pembangunan yang sentralistis secara sistematis berakibat mematikan inisiatif, memperlemah solidaritas dan menumbuhkan ketidakberdayaan masyarakat untuk membangun masyarakat di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, model penanggulangan kemiskinan yang sentralistis harus diganti dengan model yang menjadikan masyarakat sebagai subyek dan pemilik kedaulatan, sehingga penanggulangan kemiskinan dapat lebih terjamin keberlanjutannya.

Membangun masyarakat warga (civil society) di tingkat lokal (Kelurahan/Desa) merupakan upaya yang strategis untuk menumbuhkan inisiatif, solidaritas dan keberdayaan masyarakat, oleh karena itu kehadiran masyarakat warga (civil society) menjadi sangat penting sebagai suatu tatanan baru hidup bermasyarakat, dimana warga masyarakat berhimpun atas prakarsa sendiri, bekerja sama dan secara damai berupaya memenuhi kebutuhan atau kepentingan bersama, memecahkan persoalan bersama dan atau menyatakan kepedulian bersama, dengan tetap menghargai hak orang lain untuk berbuat yang sama dan tetap mempertahankan otonominya terhadap institusi pemerintah, politik, militer, agama, usaha/pekerjaan dan keluarga. Tatanan hidup bermasyarakat tersebut mesti tumbuh berkembang berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan.

Bahwa penanggulangan kemiskinan dipandang sebagai proses yang berkelanjutan dan memerlukan peran aktif dari seluruh komponen masyarakat. Upaya penanggulangan kemiskinan harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip: Demokratis; Partisipasi; Transparansi; Akuntabilitas dan Desentralisasi. Menjunjung tinggi nilai-nilai: Dapat dipercaya; Ikhlas/ Kerelawanan; Kejujuran; Keadilan; Kesetaraan dan Kebersamaan dalam Keragaman. Menyadari bahwa untuk membangun masyarakat warga (civil society) dan menanggulangi kemiskinan itu memerlukan upaya yang sungguh-sungguh, sistematis dan terorganisir, maka kami masyarakat Desa Rejeni, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, dengan ini sepakat untuk mendirikan LEMBAGA KESWADAYAAN MASYARAKAT “REJENI SEJAHTERA”.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksudkan dengan:

LEMBAGA KESWADAYAAN MASYARAKAT ”REJENI SEJAHTERA” disingkat dengan LKM adalah dewan pimpinan kolektif masyarakat warga penduduk Desa, dan sebagai lembaga, LKM dapat bertindak sebagai representasi masyarakat warga penduduk desa;
AD adalah Anggaran Dasar LKM ”Paguyuban Warga Desa Rejeni”;
ART adalah Anggaran Rumah Tangga LKM ”Paguyuban Warga Desa Rejeni”;
PK adalah Pimpinan Kolektif LKM;
UPK adalah Unit Pengelola Keuangan LKM;
UP adalah Unit Pengelola LKM;
Desa adalah Desa Rejeni, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur;
Paguyuban adalah masyarakat warga Desa Rejeni.

BAB II
NAMA, WAKTU PENDIRIAN, DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 2

LKM ini bernama ”LKM REJENI SEJAHTERA” yang selanjutnya disebut LKM;
LKM REJENI SEJAHTERA berkedudukan di Desa Rejeni, Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo; LKM REJENI SEJAHTERA didirikan pada hari Senin tanggal 14, bulan September, tahun 2009 untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

BAB III
PRINSIP DAN NILAI

Pasal 3
Prinsip

Prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi, ditumbuhkembangkan dan dilestarikan adalah :

Demokrasi; dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, terutama kepentingan masyarakat miskin, mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif dan demokratis;
Partisipasi; dalam tiap langkah kegiatan dilakukan secara partisipatif, melibatkan segenap komponen masyarakat, khususnya kelompok masyarakat rentan yang selama ini tidak memiliki peluang dalam program dan kegiatan setempat, sehingga mampu membangun rasa kepemilikan dan proses belajar melalui mekanisme bekerja sama;
Transparansi dan Akuntabilitas; dalam proses manajemen organisasi masyarakat harus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat belajar dan “melembagakan” sikap bertanggung jawab serta tanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan kegiatan yang dilaksanakannya;
Desentralisasi; dalam proses pengambilan keputusan yang langsung menyangkut kehidupan dan penghidupan masyarakat agar dilakukan sedekat mungkin dengan pemanfaat pada masyarakat sendiri, sehingga keputusan yang dibuat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat banyak.

Pasal 4
Nilai

Nilai-nilai yang dijunjung tinggi, ditumbuhkembangkan dan dilestarikan adalah :

Dapat dipercaya atau amanah; dalam melaksanakan kegiatan harus benar-benar dapat menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat;
Ikhlas atau kerelawanan; dalam melaksanakan kegiatan benar-benar berlandaskan niat ikhlas untuk turut memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin yang ada di wilayahnya, dan tidak mengharapkan imbalan materi, jasa, maupun mengutamakan kepentingan pribadi serta golongan atau kelompoknya;
Kejujuran; dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan dana serta pelaksanaan kegiatan harus dilakukan dengan jujur, sehingga tidak dibenarkan adanya upaya-upaya untuk merekayasa, memanipulasi maupun menutup-nutupi sesuatu yang dapat merugikan masyarakat miskin serta menyimpang dari visi, misi dan tujuan Paguyuban;
Keadilan; dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan harus menekankan asas keadilan, kebutuhan nyata dan kepentingan masyarakat miskin;
Kesetaraan; dalam pelibatan masyarakat pada pelaksanaan dan pemanfaatan dana yang dimiliki Paguyuban, tidak membeda-bedakan latar belakang, asal-usul, agama status, jenis kelamin dan lain-lainnya;
Kebersamaan dalam keragaman; dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan perlu dioptimalkan gerakan masyarakat, sehingga kemiskinan benar-benar menjadi urusan semua warga masyarakat dari berbagai latar belakang, suku, agama, mata pencaharian, budaya, pendidikan dan sebagainya, bukan hanya menjadi urusan dari masyarakat miskin atau sekelompok elit saja.

BAB IV
PENDIRIAN, LEGALITAS, DAN KEPEMILIKAN

Pasal 5
Pendirian

LKM dibentuk atas persetujuan, kesepakatan serta keputusan dari segenap lapisan masyarakat yang tinggal di Desa Rejeni, yang dilakukan melalui rembug warga secara berjenjang mulai dari rembug warga RT (rukun tetangga) sampai rembug warga desa.

Pasal 6
Legalitas

Hasil kesepakatan masyarakat yang dirumuskan dalam rembug warga yang dilegalisasi adalah lembaga pimpinan kolektif yang terpilih dan mendapatkan mandat untuk memimpin dan mewakili himpunan atau paguyuban masyarakat/warga desa yang bersangkutan;
Hasil kesepakatan masyarakat yang dirumuskan dalam rembug warga selanjutnya diresmikan melalui pencatatan pada notaris dalam bentuk akta notaris.

Pasal 7
Kepemilikan

LKM adalah milik seluruh masyarakat Desa Rejeni;
Dana dan segala aset LKM merupakan milik warga masyarakat Desa Rejeni, bukan milik pribadi, golongan maupun LKM beserta unit-unit pengelolanya.

BAB V
KEDUDUKAN
Pasal 8

LKM berkedudukan sebagai lembaga pimpinan masyarakat warga Desa dan merupakan lembaga pengendali kegiatan penanggulangan kemiskinan di Desa yang bersangkutan, yang posisinya di luar institusi pemerintah, militer, agama, pekerjaan dan keluarga;
LKM sebagai wadah perjuangan dan wadah aspirasi warga masyarakat Desa, khususnya dalam kaitan dengan penanggulangan kemiskinan.

BAB VI
PERAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 9

Peran Peran LKM adalah mewadahi aspirasi masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat agar proaktif dalam proses pengambilan keputusan dalam program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya dan memperjuangkan dipenuhinya kebutuhan dasar, sosial, ekonomi dan sarana prasarana dasar serta lingkungan bagi masyarakat miskin.

Pasal 10
Tugas Pokok

Merumuskan dan menetapkan kebijakan serta aturan main (termasuk sanksi) secara demokratis dan partisipatif mengenai hal-hal yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, termasuk penggunaan dana BLM program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya;
Mengorganisasi masyarakat untuk bersama-sama merumuskan visi, misi, rencana strategis, dan rencana program penanggulangan kemiskinan (Pronangkis);
Memonitor, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil LKM, termasuk penggunaan dana program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya;
Mendorong berlangsungnya proses pembangunan partisipatif sejak tahap penggalian ide dan aspirasi, pemetaan swadaya atau penilaian kebutuhan, perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemeliharaan hingga monitoring dan evaluasi;
Memverifikasi penilaian yang telah dilakukan oleh unit-unit pelaksana dan memutuskan proposal mana yang diprioritaskan didanai oleh dana program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya atau dana-dana lain yang dihimpun oleh LKM, atas dasar kriteria dan prosedur yang disepakati dan ditetapkan bersama;
Memonitor, mengawasi dan memberi masukan untuk berbagai kebijakan maupun program pemerintah lokal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat miskin maupun pembangunan di desanya;
Menjamin dan mendorong peranserta berbagai unsur masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kaum perempuan di wilayahnya, melalui proses serta hasil keputusan yang adil dan demokratis;
Membangun tranparansi kepada masyarakat khususnya dan pihak luar umumnya, melalui berbagai media seperti papan pengumuman, sirkulasi laporan kegiatan dan keuangan bulanan/triwulan serta rapat-rapat terbuka, dan lainnya;
Membangun akuntabilitas kepada masyarakat dengan mengauditkan diri melalui auditor external/independen serta menyebarluaskan hasil auditnya kepada seluruh lapisan masyarakat;
Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dengan dihadiri masyarakat luas dan memberikan pertanggungjawaban atas segala keputusan dan kebijakan yang diambil kepada masyarakat;
Membuka akses dan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan, keputusan, kegiatan dan keuangan yang di bawah kendali LKM;
Memfasilitasi aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam perumusan kebutuhan dan usulan program penanggulangan kemiskinan dan pembangunan wilayah desa setempat, untuk dapat dikomunikasikan, dikoordinasikan dan diintegrasikan dengan program serta kebijakan Pemerintah Desa, Kecamatan dan Kabupaten;
Mengawal penerapan nilai-nilai dasar, dalam setiap keputusan maupun pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan serta pembangunan ;
Menghidupkan serta menumbuhkembangkan kembali nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, pada setiap tahapan dan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan/atau pembangunan Desa dengan bertumpu pada kondisi budaya masyarakat setempat (kearifan lokal);
Merencanakan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja baru, pengembangan ekonomi rakyat, dan peningkatan kualitas lingkungan serta permukiman yang berkaitan langsung dengan upaya-upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin setempat; Memfasilitasi networking (jejaring kerja sama) dengan berbagai potensi sumber daya yang ada di sumber-sumber luar masyarakat setempat.

Pasal 11
Fungsi

Pusat penggerak dan penumbuhan kembali nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan nyata masyarakat setempat;
Pusat pengembangan aturan (kode etik, kode tata laku, dsb);
Pusat pengambilan keputusan yang adil dan demokratis kegiatan penanggulangan kemiskinan serta pembangunan;
Pusat pengendalian dan kontrol sosial terhadap proses pembangunan, utamanya penanggulangan kemiskinan;
Pusat pembangkit dan mediasi aspirasi dan partisipasi masyarakat;
Pusat informasi dan komunikasi bagi warga masyarakat Desa; serta
Pusat advokasi integrasi kebutuhan dan program masyarakat dengan kebijakan dan program pemerintah.

Pasal 12

LKM memfasilitasi kegiatan pemetaan swadaya sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga tahun bekerjasama dengan pihak Desa dan atau kelompok peduli yang tergabung dalam Panitia atau Tim Pemetaan Swadaya;
LKM memfasilitasi tersusunnya Program Penanggulangan Kemiskinan yang terdiri dari Program Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM-Pronangkis) untuk rentang waktu tiga tahunan dan Rencana Tahunan Program Penanggulangan Kemiskinan (Renta-Pronangkis);
Pemetaan Swadaya dan PJM Pronangkis maupun Renta Pronangkis dapat dikaji ulang atau direview ulang sewaktu-waktu apabila dibutuhkan sebelum masa tiga tahun berakhir.

BAB VII
KEANGGOTAAN

Pasal 13

Anggota Pimpinan Kolektif LKM

Anggota Pimpinan Kolektif LKM adalah warga yang tinggal di Desa Rejeni yang memenuhi kriteria nilai-nilai kemanusiaan yang telah ditetapkan warga dan dipercaya warga untuk mengemban amanat masyarakat untuk menanggulangi masalah kemiskinan;
Anggota Pimpinan Kolektif LKM menggambarkan keterwakilan nilai-nilai kemanusiaan, bukan keterwakilan wilayah, golongan, maupun kelompok tertentu.

Pasal 14
Jumlah Anggota LKM

Anggota Pimpinan Kolektif LKM berjumlah ganjil sebanyak 9 atau 11 orang;
Jumlah anggota Pimpinan Kolektif LKM setiap masa bakti, ditetapkan dalam Rembug Warga Desa (RWD) atau Rembug Warga Desa Istimewa dari wakil seluruh masyarakat Desa.

Pasal 15
Koordinator Pimpinan Kolektif LKM

Untuk memudahkan pengkoordinasian, anggota Pimpinan Kolektif LKM dapat memilih dan mengangkat salah seorang di antara anggota Pimpinan Kolektif LKM untuk menjadi koordinator yang disebut Koordinator Pimpinan Kolektif LKM;
LKM tidak mengenal hirarki, tiap anggota memiliki hak yang sama, oleh karena itu semua keputusan dilakukan secara kolektif dan Koordinator Pimpinan Kolektif LKM tidak dapat mengambil keputusan sendiri dengan mengatasnamakan LKM;
Koordinator Pimpinan Kolektif LKM dipilih dari dan oleh anggota Pimpinan Kolektif LKM.
Koordinator Pimpinan Kolektif LKM dipilih ulang secara periodik yang waktunya ditentukan oleh anggota Pimpinan Kolektif LKM

Pasal 16
Masa Bakti LKM

Anggota Pimpinan Kolektif LKM dipilih untuk masa bakti maksimum 3 (tiga) tahun, dengan tiap tahun dilakukan evaluasi dan dapat dilakukan penggantian serta dapat dipilih ulang;
Bilamana salah seorang anggota Pimpinan Kolektif LKM non-aktif karena mengundurkan diri atau diberhentikan dan atau meningal dunia sebelum masa jabatannya berakhir, maka anggota Pimpinan Kolektif LKM lainnya mengadakan Rembug Khusus untuk menetapkan anggota pengganti yang berasal dari nama hasil Rembug Warga Kelurahan/Desa sebelumnya yang memperoleh peringkat tertinggi dalam pemilihan anggota Pimpinan Kolektif LKM, tetapi tidak menjadi anggota Pimpinan Kolektif LKM, kemudian dipertimbangkan dan atau disahkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan disampaikan dalam Sidang Rembug Masyarakat Tahunan (RMT);
Apabila anggota Pimpinan Kolektif LKM tersisa lebih dari 50% masih mampu menjalankan tugas dengan baik setelah ada anggota Pimpinan Kolektif LKM non-aktif, maka dapat tidak dilakukan penambahan atau penetapan anggota pengganti, dan segala proses pengambilan keputusan oleh Pimpinan Kolektif LKM dinyatakan sah jika disetujui minimal setengah ditambah satu dari sisa anggota yang ada.

Pasal 17

Anggota Pimpinan Kolektif LKM bertugas berdasarkan kerelawanan dan tidak menerima gaji atau imbalan yang bersifat insentif lainnya. Keperluan kegiatan LKM dalam penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang bersifat kebutuhan administrasi, pertemuan-pertemuan, transportasi-akomodasi dan komunikasi dapat menggunakan alokasi dana operasional (BOP) LKM yang administrasinya dilaksanakan oleh Sekretariat.

Pasal 18
Prinsip Pendirian LKM

Sistem pemilihan Anggota Pimpinan Kolektif LKM adalah pemilihan langsung secara rahasia, tanpa pencalonan, dan tanpa kampanye atau rekayasa;
Kriteria Anggota Pimpinan Kolektif LKM ditentukan sendiri oleh warga melalui refleksi kepemimpinan dengan berbasis nilai-nilai kebaikan dan kemanusiaan;
Pemilihan Anggota Pimpinan Kolektif LKM dimulai dari pemilihan utusan di tingkat RT dilanjutkan ke tingkat desa;
Pemilihan dan penetapan utusan di tiap-tiap RT dilakukan oleh minimal 30% penduduk dewasa laki-laki maupun perempuan, termasuk didalamnya warga miskin;
Pemilihan utusan di tiap-tiap RT bersifat pemilihan langsung secara rahasia, tanpa pencalonan, dan tanpa kampanye atau rekayasa;
Jumlah seluruh utusan dari tiap-tiap RT apabila dijumlah dalam lingkup satu desa berjumlah minimal 2% dari seluruh jumlah penduduk dewasa yang ada di Desa;
Semua warga dewasa di desa bersangkutan berhak untuk memilih sesuai mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan;
Semua warga dewasa di desa bersangkutan yang memenuhi kriteria, mekanisme dan ketentuan yang disepakati berhak untuk dipilih;
Setiap pemilih tidak diperkenankan untuk diwakilkan atau dikuasakan dengan alasan apapun;
Setiap pemilih tidak diperkenankan untuk mewakili golongan, ras, agama, jabatan atau kepentingan lainnya.

Pasal 19
Tata Cara Pendirian LKM

Sosialisasi pendirian LKM;
Membentuk panitia pemilihan LKM dan yang indipenden dan yang mewakili wilayah administrasi geografis dari Desa Rejeni;
Penyusunan tata tertib pemilihan anggota Pimpinan Kolektif LKM;
Pemilihan utusan dari tingkat RT, yaitu pemilihan utusan warga dari tiap-tiap RT yang akan dikirim dan diutus untuk memilih dan dipilih menjadi Anggota Pimpinan Kolektif LKM pada pemilihan tingkat desa;
Pemilihan Anggota Pimpinan Kolektif LKM di tingkat desa dan pengesahan oleh Panitia Pembangunan LKM atas nama warga Desa; Sosialisasi nama Pimpinan Kolektif LKM terpilih melalui berbagai macam media di seluruh Kelurahan/Desa.

BAB VIII
PERANGKAT ORGANISASI
Pasal 20

Untuk membantu tugas dan fungsinya, maka LKM dapat mengangkat perangkat organisasi yang memiliki keahlian sesuai bidangnya sebagai berikut:

Sekretariat atau Sekretaris, diangkat sebagai unsur pelaksana harian bekerja purna waktu dan tidak diperkenankan merangkap sebagai Anggota Pimpinan Kolektif LKM;
Pengawas, berjumlah dua atau tiga orang diangkat untuk melakukan proses pengawasan, monitoring, evaluasi maupun audit internal kepada Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan tidak diperkenankan merangkap sebagai Anggota Pimpinan Kolektif LKM;
Unit Pengelola Keuangan (UPK), diangkat untuk mengelola keuangan dalam kegiatan ekonomi/perguliran dan tidak diperkenankan merangkap sebagai Anggota Pimpinan Kolektif LKM;
Unit Pengelola lainnya, diangkat untuk mengelola kegiatan khusus seperti Unit Pengelola Lingkungan (UPL), Unit Pengelola Sosial (UPS), dan Unit-unit (UP) yang lain dibentuk sesuai kebutuhan dan tidak diperkenankan merangkap sebagai Anggota Pimpinan Kolektif LKM.

Pasal 21

Perangkat organisasi LKM berperan menjalankan kebijakan/keputusan yang ditetapkan oleh LKM;
Perangkat organisasi LKM adalah warga dari Desa Rejeni yang dianggap memiliki nilai-nilai kemanusiaan serta keahlian di bidang yang bersangkutan;
Perangkat organisasi LKM bertanggung jawab kepada Pimpinan Kolektif LKM;
Perangkat organisasi diangkat dengan menerbitkan surat pengangkatan atau surat keputusan LKM;
Tugas, wewenang, tanggung jawab, dan insentif untuk perangkat organisasi LKM ditetapkan oleh Pimpinan Kolektif LKM dalam suatu kontrak kerja terhadap orang per orang dan diatur dalam ART;
Khusus untuk Pengawas, insentif tidak diberikan secara bulanan, tetapi besarnya insentif ditetapkan sebesar 10% dari laba akhir tahun UPK (sebelum insentif Pengawas) dan dibebankan sebagai biaya di UPK pada akhir tahun, yang kemudian menghasilkan laba bersih akhir setelah dikurangi insentif Pengawas.

Pasal 22
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Organisasi LKM

Unit-unit pengelola dibentuk dan dibubarkan oleh LKM sesuai dengan kebutuhan dalam rapat khusus Pimpinan Kolektif LKM. Hasil rapat khusus diumumkan kepada masyarakat melalui berbagai media, setidak-tidaknya ditempel di lima tempat strategis dengan masa sanggah 7 (tujuh) hari;
Pengurus UP/perangkat organisasi LKM diangkat dan diberhentikan oleh LKM sesuai dengan kebutuhan dalam rapat khusus Pimpinan Kolektif LKM. Hasil rapat khusus diumumkan kepada masyarakat melalui berbagai media warga, setidak-tidaknya ditempel di 5 (lima) tempat strategis dengan masa sanggah 7 (tujuh) hari;
Kontrak kerja perangkat organisasi LKM berlaku untuk maksimal 1 (satu) tahun. Jika kinerja dari seorang pengurus perangkat organisasi LKM dianggap baik selama masa kontrak 1 (satu) tahun tersebut, maka orang tersebut dapat kembali dikontrak untuk tahun-tahun berikutnya dimana jangka waktu kontrak ditetapkan oleh LKM.

Pasal 23

Anggota LKM dilarang merangkap menjadi perangkat organisasi LKM.

BAB IX
HUBUNGAN KELEMBAGAAN
Pasal 24

Hubungan antara LKM dengan lembaga-lembaga lainnya di tingkat Desa adalah sebagai berikut:

Hubungan LKM dengan perangkat Desa dan organisasi masyarakat formal lainnya di tingkat Desa, tidak bersifat struktural formal, melainkan hubungan yang bersifat koordinatif, fungsional dan komplementer atau saling melengkapi serta mendukung satu sama lain;
Perangkat Desa sebagai pelaksana kebijakan publik di tingkat lokal diharapkan dapat berperan sebagai penyedia dan fasilitator untuk mendukung prakarsa masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan;
Organisasi masyarakat formal di tingkat Desa, yaitu organisasi yang dibentuk atas dasar peraturan pemerintah dan/atau perundangan diharapkan dapat mendukung prakarsa masyarakat dalam penanggulanan kemiskinan.

BAB X
REMBUG WARGA atau REMBUG MASYARAKAT

Pasal 25
Rembug Warga Desa

Rembug Warga Desa (RWD) atau Rembug Warga Desa Istimewa (RWD Istimewa) adalah rembug warga di tingkat Desa yang merupakan institusi tertinggi dari Paguyuban Warga Desa Rejeni yang wajib dilakukan setiap pergantian masa bakti LKM atau bila dianggap ada hal-hal penting yang memerlukan kesepakatan warga secara menyeluruh;
RWD dilaksanakan saat pendirian atau pembentukan LKM pertamakali dan setiap
(tiga) tahun sekali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah masa jabatan anggota Pimpinan Kolektif LKM berakhir;
Peserta RWD adalah peserta yang merupakan utusan dari tingkat RT untuk mewakili warganya ke tingkat desa (ke tingkat RWD);
Pemilihan dan penetapan utusan di tiap-tiap RT dilakukan oleh minimal 30% penduduk dewasa laki-laki maupun perempuan, termasuk didalamnya warga miskin;
Jumlah utusan dari satu RT apabila berjumlah minimal 2% dari seluruh jumlah penduduk dewasa yang ada di RT;
Pemilihan utusan di tiap-tiap RT bersifat pemilihan langsung secara rahasia, tanpa pencalonan, dan tanpa kampanye atau rekayasa;
Jumlah seluruh utusan dari tiap-tiap RT apabila dijumlah dalam lingkup satu desa berjumlah minimal 2% dari seluruh jumlah penduduk dewasa yang ada di Desa;
Semua warga dewasa di desa bersangkutan berhak untuk memilih sesuai mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan;
Semua warga dewasa di desa bersangkutan yang memenuhi kriteria, mekanisme dan ketentuan yang disepakati berhak untuk dipilih;
Setiap pemilih tidak diperkenankan untuk diwakilkan atau dikuasakan dengan alasan apapun;
Setiap pemilih tidak diperkenankan untuk mewakili golongan, ras, agama, jabatan atau kepentingan lainnya;
Peserta RWD tingkat desa yang memiliki hak bersuara dan hak bicara adalah peserta yang merupakan utusan dari tiap-tiap RT;
RWD dapat mengeluarkan keputusan lain diluar Anggaran Dasar (AD) yang dituangkan dalam Surat Keputusan RWD, selama tidak bertentangan dengan aturan program yang ditetapkan oleh Undang-undang dan Peraturan Pemerintah;
Selain utusan, peserta juga dari kalangan aparat desa dan organisasi-organisasi lokal maupun non-lokal (jika ada) baik formal maupun tidak formal yang statusnya sebagai undangan yang tidak memiliki hak suara, hak bicara, hak memilih dan hak dipilih. Teknis pelaksanaan RWD tingkat Desa akan diatur lebih rinci dalam tata tertib RWD atau Anggaran Rumah Tangga LKM.

Pasal 26
Rembug Masyarakat Tahunan

Setelah RWD, dalam setiap tahun dilakukan Sidang Rembug Masyarakat Tahunan (RMT) tingkat Desa sedikitnya sekali dalam setahun dalam rangka penyampaian laporan LKM dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya;
Sidang RMT diadakan selambat-lambatnya dua bulan sesudah LKM mengauditkan diri atau tutup buku;
Penentuan orang dan jumlah peserta Sidang RMT adalah minimal 2% dari penduduk dewasa yang ada desa meliputi seluruh pengurus RT atau perwakilan RT, pengurus RW atau perwakilan RW, KSM atau perwakilan KSM, organisasi lokal formal dan non formal dan tokoh masyarakat Desa;
Selain yang telah disebut pada ayat 5 pasal ini, peserta juga dari kalangan aparat desa dan organisasi-organisasi lokal baik formal maupun tidak formal juga diundang;
Teknis pelaksanaan RMT akan diatur lebih rinci dalam tata tertib Rembug Masyarakat Tahunan atau Anggaran Rumah Tangga LKM.

Pasal 27
Rembug Warga Desa Istimewa (RWD Istimewa)

RWD Istimewa dapat diselenggarakan setiap saat dalam keadaan istimewa, diluar jadwal atau ketentuan normal RWD;
RWD atau RWD Istimewa berhak dan mempunyai wewenang untuk:

Meminta pertanggung jawaban LKM tentang pengelolaan dana yang diterima dan dikelola LKM;
Merubah dan menetapkan AD;
Memilih, mengangkat dan memberhentikan LKM; Mengadakan Referendum.

Pasal 28

1) Yang dimaksud dengan keadaan istimewa adalah sebagai berikut:

Jika RWD tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi ketentuan, dan RWD telah ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari, tetapi pada RWD kedua setelah penundaan tersebut tetap tidak tercapai syarat tersebut.
Keadaan yang mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada RWD.
Keadaan ketika perubahan AD harus segera dilakukan karena adanya ketentuan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang mengharuskan perubahan tersebut.
Pimpinan kolektif LKM terlambat melaksanakan Rembug Masyarakat Tahunan (RMT) untuk menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Tahunan (LPJT) lebih dari 6 bulan dari tutup buku tahunan atau melewati tanggal 30 Juni.
Adanya penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap AD/ART oleh LKM.
Adanya penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap PJM Pronangkis oleh LKM.
Adanya penyimpangan terhadap penggunaan dana warga atau dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) oleh LKM.
LKM Tidak bersedia dilakukan pemeriksaaan atau monitoring oleh tim Audit Independen, BPKP, Badan Pengawas Daerah atau Tim Proyek/Program atau Konsultan yang berwenang dan yang menaungi keberadaan LKM dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

2) Keputusan RWD Istimewa hanya sah jika keputusan tersebut untuk menyelamatkan kelangsungan Paguyuban;
3) RWD Istimewa dapat diselenggarakan:

Atas keputusan hasil referendum yang menyetujui pelaksanaan RWK Istimewa
Atas permintaan tertulis lebih dari 1/2 (setengah) plus satu jumlah anggota LKM.
Atas permintaan tertulis sedikitnya 30% dari jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) baik yang sudah menerima manfaat dari LKM maupun yang belum
Atas permintaan tertulis sedikitnya 30% jumlah RT yang ada di Desa.

4) Utusan yang berhak hadir dalam Rembug Warga Desa Istimewa ini adalah utusan masyarakat yang dipilih secara langsung (voting tertutup atau voting terbuka) oleh warga disetiap RT melalui rembug warga/masyarakat tingkat RT, sesuai ketentuan yang ada dalam pasal 25 Anggaran Dasar ini;
5) Pimpinan Kolektif LKM dan atau Kepala Desa memfasilitasi proses pelaksanaan Rembug Masyarakat Istimewa;
6) Teknis pelaksanaan RWD Istimewa akan diatur lebih rinci dalam tata tertib Rembug Warga Desa Istimewa atau Anggaran Rumah Tangga LKM.

Pasal 29
Quorum Rembug Warga

Rembug Warga dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit setengah ditambah satu dari jumlah utusan warga/peserta;
Apabila ayat 1 pasal ini tidak terpenuhi maka Rembug Warga ditunda selama satu jam;
Apabila ayat 2 pasal ini tidak tercapai maka Rembug Warga bisa diselenggarakan bila jumlah utusan warga yang hadir paling sedikit 40% dari jumlah utusan warga dan dua pertiga dari utusan warga yang hadir tersebut menghendaki untuk dilaksanakan; Apabila ayat 3 pasal ini tidak tercapai maka Rembug Warga ditunda dan dijadwalkan ulang.

Pasal 30
Rapat LKM

Rapat Anggota Tahunan (RAT), dilakukan setiap tahun untuk evaluasi dan penilaian terhadap kinerja unit-unit pelaksana LKM, membahas perkembangan kegiatan tahun sebelumnya, dan menetapkan rencana UP-UP dan kegiatan LKM, serta memilih koordinator LKM dan pengelola UP-UP pada akhir masa jabatan.
Rapat Koordinasi Anggota (RKA), dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan untuk melakukan pembahasan kemajuan dan perkembangan kegiatan serta menetapkan rencana bulan berikutnya untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit-Unit Pelaksana yang ada.
Rapat Prioritas Usulan Kegiatan (RPUK), dilakukan untuk menetapkan prioritas/ perankingan usulan-usulan kegiatan yang telah dinilai layak oleh UPK untuk disetujui memperoleh dana LKM, baik penyerapan maupun pergulirannya. Rapat Keputusan Khusus (RKK), dilakukan secara insidental sesuai kebutuhan untuk mengambil keputusan yang berkenaan dengan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara umum sesuai batas kewenangannya, misalnya keputusan mengenai auditor untuk audit independent, keanggotaan dalam forum LKM, utusan peserta pelatihan, dll.

BAB XI
QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT LKM
Pasal 31

Rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1, 2, 3 dan 4 dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari ½ dari jumlah anggota LKM ditambah 1 atau ketentuan lain yang akan dituangkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) LKM;
Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila hal ini tidak mungkin, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB XII
KEUANGAN

Pasal 32
Sumber Dana

Sumber Dana LKM terdiri atas:

Modal sendiri yang berasal dari dukungan atau swadaya masyarakat.
Dukungan dari Pemerintah, di antaranya Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang berasal dari program pemerintah.
Kegiatan/program/proyek/lembaga di luar Desa untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.
Kegiatan-kegiatan lain oleh lembaga sendiri yang sah.

Pasal 34
Pengelolaan Dana

Dana LKM yang bersifat nirlaba atau non-profit antara lain dana sosial, dana prasarana lingkungan/infrastruktur, dana BOP dan modal dana pinjaman bergulir yang belum diserahkan ke UPK merupakan “aktiva bersih terikat maupun tidak terikat” seluruhnya dikelola oleh LKM melalui Sekretariat LKM;
Sumber dana untuk administrasi dan operasional LKM dapat dibiayai dari alokasi dana BOP yang berasal dari pihak luar (eksternal) berupa bantuan operasional pemerintah, sumbangan swasta dan sumbangan swadaya;
Sumber dana untuk administrasi dan operasional LKM dapat dibiayai dari alokasi dana BOP yang berasal dari dalam organisasi (internal) yang berasal dari sebagian laba bersih yang merupakan seluruh pendapatan-pendapatan dikurangi dengan seluruh biaya-biaya dari pengelolaan dana pinjaman bergulir yang dihasilkan/dikelola oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK) LKM. Dari laba bersih ini sebagian lagi diperuntukkan untuk alokasi pendanaan kegiatan lingkungan/fisik/infrastruktur dan sosial;
Pinjaman digulirkan pada KSM oleh UPK untuk ekonomi produktif dengan jasa sebesar minimal 1,5% tetap per bulan;
Laba bersih dari pengelolaan dana pinjaman bergulir dibagi dengan ketentuan sebagai berikut:
Penambahan atau Pemupukan Modal UPK LKM sebesar 40%;
Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sebesar 15%;
Biaya Opersional dan LPJ Tahunan LKM sebesar 30%;
Kegiatan Sosial Masyarakat Desa 15%. Dana LKM tidak boleh dijadikan jaminan utang.

Pasal 35

Transparansi dan Akuntabilitas

1). LKM dan perangkat organisasinya berkewajiban melaksanakan dan mengembangkan transparansi dan akuntabilitas;
2) Pembukuan keuangan Sekretariat – LKM terbuka untuk diketahui oleh seluruh masyarakat;
3) Pengawasan dilakukan oleh masyarakat Desa dan kelompok peduli diluar Desa melalui:

Penyebaran informasi tentang kegiatan LKM;
Rapat-rapat;
Audit LKM oleh auditor independen dan BPKP;
Monitoring, supervisi, dan evaluasi setiap Kegiatan oleh kelompok peduli;

Kotak-kotak pengaduan.

4). LKM wajib mengadakan audit tahunan terhadap UP yang dilakukan oleh auditor independen yang berkedudukan di luar Desa Rejeni.

BAB XIII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 36

Perubahan anggaran dasar LKM dapat dilakukan dalam Rembug Warga Desa (RWD) atau RWD Istimewa, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal mengenai RWD.

BAB XIV
PEMBUBARAN
Pasal 37

Pembubaran LKM hanya dapat dilakukan dengan keputusan yang melibatkan seluruh masyarakat (referendum) melalui Rembug Warga Desa (RWD) atau RWD Istimewa;
Tata cara pembubaran akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
Dalam hal LKM dibubarkan maka seluruh kekayaan yang dimiliki diserahkan kepada masyarakat, yang pelaksanaannya diatur tersendiri melalui rapat anggota LKM.

BAB XV
ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN LAINNYA
Pasal 38

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar ini, akan diatur dalam anggaran rumah tangga;
Rembug LKM menyusun dan menetapkan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan khusus yang memuat peraturan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar;
LKM dapat mengeluarkan Surat Keputusan yang isinya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta keputusan lain dari Rembug Warga Desa.

BAB XVI
PENUTUP

Pasal 39

Demikian Anggaran Dasar LKM REJENI SEJAHTERA ini ditetapkan dan ditandatangani oleh kami yang diberi kuasa oleh Rembug Warga Desa atau Rapat Pembentukan LKM;
Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo

Pada tanggal : 14 September 2009

PENGURUS / ANGGOTA PIMPINAN KOLEKTIF
LEMBAGA KESWADAYAAN MASYARAKAT
"REJENI SEJAHTERA"

DESA REJENI, KECAMATAN KREMBUNG, KABUPATEN SIDOARJO
PROPINSI JAWA TIMUR

Presiden Dorong Pembangunan Perdesaan

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 14 Jul 2011 05:26:00 +0000

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaruh perhatian tinggi terhadap pembangunan perdesaan, antara lain dengan kebijakan pemberian dana Rp100 juta per desa untuk program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).

“Perhatian kepada desa ini tidak hanya diberikan pada periode 2010 – 2014 ini, namun keberpihakan ini telah tampak sejak tahun 2004 lalu,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Vernando Wanggai di Jakarta.

Menurut dia, sejak tahun 2004, Indonesia diwariskan oleh tingginya kemiskinan di wilayah perdesaan. Ada lima warisan permasalahan yang dihadapi oleh Presiden SBY sejak 2004, yaitu, belum optimalnya peran kelembagaan, rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan masyarakat perdesaan, terbatasnya alternatif lapangan kerja yang berkualitas, rendahnya akses terhadap permodalan dan rendahnya ketersediaan dan akses terhadap sarana dan prasarana.

Menyikapi kondisi seperti ini, katanya, Presiden SBY telah menetapkan pembangunan perdesaan secara khusus dalam kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2005 – 2009, dan dilanjutkan di dalam RPJMN Tahun 2010 – 2014.

Dalam menguatkan komitmen tersebut, pembangunan perdesaan ditegaskan kembali di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 – 2025. Dalam konteks jangka panjang, pembangunaan perdesaan didorong keterkaitannya dengan pembangunan perkotaan secara sinergis dalam suatu wilayah pengembangan ekonomi.

Presiden SBY juga mendorong pengembangan agroindustri padat pekerja di sektor pertanian dan kelautan, sebagaimana kebijakan dana Rp100 juta per desa untuk program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), program pertanian kawasan transmigrasi, maupun program pengembangan masyarakat pesisir dan kepulauan, serta reformasi agraria untuk meningkatkan akses lahan bagi petani desa.

Presiden SBY mendorong pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dan kota-kota kecil terdekat, baik yang didanai oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan maupun berbagai kegiatan sektoral dari Kementerian, seperti pembangunan jalan poros desa, sanitasi lingkungan desa, air bersih dan permukiman masyarakat lokal.

Dari sisi penguatan kelembagaan, masih menurut Velix, Presiden SBY konsisten untuk menerjemahkan UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya yang terkait dengan agenda desa.

Presiden telah menerbitkan PP No 72/2005 tentang Desa, yang menekankan pentingnya kemandirian desa, perencanaan pembangunan desa yang lebih tertata, kapasitas kepala desa dan perangkat desa yang baik, dan sumber-sumber keuangan desa yang semakin baik.

Untuk membangun desa kedepan, lanjutnya, Presiden SBY telah menetapkan kewenangan dan urusan yang ditangani desa-desa, dan juga memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Kabupaten/kota memberikan paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan tersebut kepada desa yang didistribusi secara proporsional.

“Untuk mengoptimalkan dana desa tersebut, Presiden SBY harapkan agar desa-desa memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa lima tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa satu tahun,” katanya lagi.

Velix juga menambahkan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk memecah UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satunya adalah aspek desa diatur dalam sebuah payung hukum tersendiri. Hal ini adalah bagian penting dari strategi untuk wujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Untuk itu, lanjutnya, pemerintah konsisten mempercepat pembahasan RUU Desa, dan Pemerintah akan menata pembangunan desa secara menyeluruh.
*dwi/antara

Sumber : Pusinfo PPDI

Oleh : Arif Gunawan

Perangkat Desa PNS, Butuh Beberapa Tahapan Lagi

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 14 Jul 2011 05:13:00 +0000

PEMALANG (28/6)_”Salut buat para kepala desa karena dari hasil harmonisasi yang sudah diserahkan Kemenkumham ke Kemendagri hari Senin (27/6) kemarin antara lain disetujui bahwa jabatan kepala desa mengalami kenaikan dari 6 menjadi 8 tahun,” kata Ubaidi Rosyidi, SH Ketua Umum PP PPDI saat mengawali sambutannya pada acara Pelantikan Pengurus PPDI Kec. Pulosari, Kab. Pemalang Jawa Tengah (Selasa, 28/6).

Tinggal nanti penentuan undang-undangnya, lanjut Ubaidi, bersama-sama dengan perangkat desa akan kita dukung jabatan yang 8 tahun ini. “Tetapi permintaan Block Grand yang 5 % APBN sementara ini tidak bisa diluluskan oleh pemerintah dan yang terpenting lagi setelah undang-undang ini selesai kita wujudkan solidaritas bersama untuk mendukung di Peraturan Pemerintah (PP) yang akan dibuat supaya kepala desa yang sedang menjabat sekarang diberi tambahan 2 tahun karena bagaimanapun juga yang namanya hukum tidak berlaku surut, “ jelas Ubaidi. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa dari hasil harmonisasi, upaya untuk mewujudkan perangkat desa diangkat menjadi PNS masih ada tahapan yang harus dilakukan karena berkaitan dengan regulasi keuangan APBN. “Masih dibutuhkan semacam kesesuaian dari beberapa kementerian khususnya tentang adanya formasi dari Menpan dan bagaimana beban APBN kita apabila perangkat desa diangkat menjadi PNS” lanjut Ketua Umum PP PPDI ini.

Sistematis juga sedang diperhitungkan, kata Ubaidi, mengenai masa jabatan dari perangkat desa itu sendiri sehingga masih sangat dimungkinkan bahwa klausul yang mengatakan bahwa perangkat desa diangkat menjadi PNS ini ada tahapan interdep lagi satu kali sekalipun beberapa item sudah diharmonisasikan oleh Kemenkumham karena bagaimanapun juga tentang perangkat desa di-PNS-kan merupakan hak prerogatif Mendagri yang lebih dititikberatkan pada hasil interdep yang kemudian diperhitungkan dengan regulasi tentang hukum maupun tentang keuangan APBN.

Selanjutnya dipaparkan juga oleh Ubaidi, bahwa PPDI mempunyai beberapa draft yang diusulkan kepada pemerintah antara lain PR perangkat desa adalah PNS, yang tidak terangkat menjadi PNS harus ada alokasi dana dari APBN sesuai dengan PP No. 45 Tahun 2007 tetapi besarannya dinaikkan pada kisaran Rp. 30 juta. Selain itu, papar Ubaidi, PPDI juga mengusulkan dana purnatugas bagi kepala desa adalah Rp. 30 juta, adanya tunjangan jabatan kepala desa serta untuk dilaksanakannya pembinaan terhadap ekonomi-ekonomi kerakyatan yang ada di desa, sehingga jumlah inklud ketika perangkat desa diangkat menjadi PNS sejumlah 503.000 perangkat desa, tunjangan sebagai aparatur pemerintah, purnatugas kepala desa, tunjangan jabatan kepala desa jumlah totalnya adalah Rp. 12 T yang merupakan jumlah yang sangat kecil apabila dibandingkan dengan APBN kita yang Rp. 1.200 T. “Sehingga dari paparan tersebut seharusnya tidak bisa dikatakan lagi bahwa PPDI hanya mementingkan diri sendiri, karena di klausul-klausul yang diusulkan bukan hanya perangkat desa saja yang harus diangkat menjadi PNS tetapi juga memuat tentang pelaksanaan ekonomi kerakyatan yang harus dibangun di tingkat desa,” kata Ubaidi.

Ubaidi Rosyidi, SH juga kembali mengingatkan, bahwa yang terpenting satu kesatuan ini kita harapkan apakah itu PPDI, Pradja, Parade Nusantara ataupun Apdesi adalah suatu kepentingan bersama sehingga merupakan suatu keharusan organisasi yang ber-link tentang desa ini dapat satu kata, senasib sepenanggungan untuk selalu memperjuangkan apa yang sudah lolos dalam harmonisasi kemarin.

Di akhir sambutannya, Ubaidi Rosyidi mengajak kepada seluruh perangkat desa di Indonesia untuk selalu menggalang konsolidasi di berbagai tingkatan sehingga ketika lobi-lobi yang dilakukan pengurus pusat menemui jalan buntu maka para perangkat desa sudah siap ketika dibutuhkan kehadirannya di Jakarta. (PPDI News).

Sumber : Pusinfo PPDI

Oleh : Nugroho Kusumantoro

Wakil Ketua DPR RI Pertegas Dukungannya Untuk Status Perangkat Desa PNS

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 14 Jul 2011 05:04:00 +0000

Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan pertegas dukungannya terhadap klausul status PNS untuk perangkat Desa dengan membubuhkan kembali tanda tangan dukungan di atas materai yang kedua kalinya, 12/07/2011.
“Taufik Kurniawan menyempatkan membubuhkan tanda-tangan bermaterai yang kedua kalinya sebagai bukti dukungan penuh dirinya terhadap perjuangan perangkat desa. Yang isinya berbunyi saya Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan berjanji memperjuangkan kesejahteraan perangkat desa melalui pengangkatannya menjadi PNS”, demikian rilis berita dari situs DPR RI www.dpr.go.id yang PusinfoPPDInews dapatkan di pemberitaan di media online.

Media online lainnya yang merilis berita agenda pertemuan perwakilan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dengan Taufik Kurniawan di Gedung Nusantara tersebut di antaranya www.jpnn.com milik Jawa Pos Group, www.antaranews.com, antarajateng.com dan rakyatmerdekaonline.com.

“Kita minta agar klausal pengangkatan Perangkat desa menjadi PNS masuk didalam RUU desa nanti,” kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan saat menerima sekitar 100 perangkat desa yang tergabung dalam PPDI.
Menurut Taufik, dirinya selaku pimpinan dewan mengharapkan seluruh fraksi dapat mendukung komitmen tersebut. “Kita berharap seluruh perangkat desa yang tergabung dalam PPDI melakukan demo secara damai dan tidak liar di jalan. Kami khawatirkan disusupi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab”, tegasnya.

Ditambahkan, dirinya menyetujui dilakukan moratorium PNS namun kloter pertama dari perangkat desa diharapkan dapat segera masuk dan diangkat menjadi PNS.

“Intinya saya sepakat banyak DAU daerah habis untuk membayar PNS daerah yang kurang efektif coba bandingkan dengan perangkat desa yang memang berjuang memberikan pelayanan bagi masyarakat desa,” paparnya. Demikian rilis berita jpnn.com

Menurut Taufik, memang ada cara lain untuk meningkatkan kesejahteraan perangkat desa. “Ya, tapi salah satunya jadi PNS”.

Taufik menambahkan, perangkat desa merupakan pendekar di negeri ini di mana saat pemilihan kepala daerah, pemilu legislatif, dan pemilu presiden, para perangkat desa adalah pihak yang paling berjasa. “Sudah selayaknya negara perhatikan kesejahteraan mereka dengan mengangkat jadi PNS,” kata Taufik.

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional itu menambahkan, saat ini rencana pengangkatan PNS sudah disepakati di tingkat Menteri Keuangan dan Menteri Pemberdayaan Aparatur. “Tinggal di Mendagri. Kendalanya keterbatasan keuangan. Dalam RUU Desa, usulan untuk menjadi PNS akan diperjuangkan”.

Sebelum mengakhiri audensi dengan dengan PPDI, Taufik bersama-sama anggota PPDI menyanyikan lagu Desaku, seperti yang ditulis oleh antaranews.com

Sumber dari :

http://web.ppdi.or.id/2011/berita/wakil-ketua-dpr-ri-pertegas-dukungannya-untuk-status-perangkat-desa-pns/

http://www.dpr.go.id/id/berita/pimpinan/2011/jul/12/2924/DPR-Janji-Perjuangkan-Perangkat-Desa-Menjadi-PNS

http://www.jpnn.com/read/2011/07/12/97829/DPR-Janji-Perjuangkan-Perangkat-Desa-Jadi-PNS-
http://www.antaranews.com/berita/266966/pimpinan-dpr-janji-perjuangkan-perangkat-desa-jadi-pns

Anas Urbaningrum Siap Jadi Dewan Pembina PPDI

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 14 Jul 2011 04:59:00 +0000

Sadewo,S.H.-Anggota DPR-RI

Wonosobo – PPDI : Satu anugerah luar biasa bagi anggota PPDI Kab. Wonosobo ketika dalam deklarasi Kepengurusan PPDI kabupaten Wonosobo berkenan dihadiri tokoh nasional dan anggota DPR RI dari Partai Demokrat dan juga Sekretaris Divisi Pembinaan Organisasi DPP Partai Demokrat (PD) Sadewo, SH MH.

Kehadiran Sadewo yang diutus secara khusus oleh Ketua umum Partai Demokrat ini sangat ditunggu-tunggu oleh ribuan perangkat desa di Kabupaten Wonosobo yang memenuhi Gedung Asrama Haji Wonosobo.

“Pembangunan pedesaan akan dapat berjalan lancar jika dimulai dengan memperkuat infrastrukturnya “tandas beliau dalam sambutannya,“ Dan Partai Demokrat siap dalam pengawalan draft RUU Desa sebagai bagian dari penguatan infrastruktur itu sendiri “

Dalam kesempatan ini pula beliau menyampaikan amanah dari Ketua Umum Partai Demokrat, bahwa Anas Urbaningrum siap menjadi Dewan Penasehat dari PPDI. Sering kali dalam setiap kesempatan Anas menyatakan bahwa PPDI dan Partai Demokrat memiliki “strom” yang sama, hanya tinggal jalinan komunikasi saja yang harus diperkuat.

“Kakak pak Anas adalah seorang perangkat desa di Blitar, jadi mendukung PPDI juga merupakan bentuk dari kepatuhan pak Anas pada kakaknya” ujar Sadewo.

Di akhir acara beliau tak lupa menyampaikan bahwa Partai Demokrat tetap konsisten mendukung apa yang menjadi perjuangan perangkat desa yang tergabung didalam PPDI.

Oleh : Arief Gunawan

Sumber: Pusinfo PPDI

Profil Anggota BPD

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 13 Jul 2011 16:19:00 +0000

1. Ketua BPD :

Nama : MOH HERY THOHIRIN
TTL : Sidoarjo, 05-09-1955
Alamat : Dusun Rejeni RT. 005 RW. 003 Desa Rejeni Kecamatan Krembung

2. Wakil Ketua

Nama : Wahyudi Efendi
TTL : Sidoarjo, 01/01/1963
Alamat : Dusun Rejeni RT. 002 RW. 001 Desa Rejeni Kecamatan Krembung

3. Sekretaris

Nama : HINDARI GESTOKOWATI
TTL : Sidoarjo, 22/05/1966
Alamat : Dusun Rejeni RT. 011 RW. 006 Desa Rejeni Kecamatan Krembung

4. Anggota 1

Nama : Drs. H. ACH. JAINURI
TTL : Sidoarjo, 15/04/1969
Alamat : Dusun Rejeni RT. 013 RW. 007 Desa Rejeni Kecamatan Krembung

5. Anggota 2

Nama : M. KHOIRI
TTL : Sidoarjo, 06/09/1966
Alamat : Dusun Rejeni RT. 009 RW. 005 Desa Rejeni Kecamatan Krembung

6. Anggota 3

Nama : ISMAIL
TTL : Sidoarjo, 14/07/1952
Alamat : Dusun Pakem RT. 015 RW. 008 Desa Rejeni Kecamatan Krembung

7. Anggota 4

Nama : BAMBANG HARIONO
TTL : Sidoarjo, 04/09/1966
Alamat : Dusun Bawang RT. 019 RW. 010 Desa Rejeni Kecamatan Krembung

Profil Aparatur Desa

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 13 Jul 2011 15:27:00 +0000

Plt. Kepala Desa :

Nama : Imron Rosyadi
TTL : Sidoarjo, 12-12-1959
Alamat : Dusun Rejeni RT. 003 RW. 002 Desa Rejeni Kecamatan Krembung
Status : PNS
Nomor SK : 821.1/284/404.5/2008
Masa Jabatan : s.d umur 56th
Periode : 2015

Unsur Kesekretariatan:

1. Sekretaris Desa :

Nama : Imron Rosyadi TTL : Sidoarjo, 12-12-1959
Alamat : Dusun Rejeni RT. 003 RW. 002 Desa Rejeni Kecamatan Krembung
Status : PNS
Nomor SK : 821.1/284/404.5/2008
Masa Jabatan : s.d umur 56th
Periode : 2015

2. Kepala Urusan Umum:

Nama : Mustaqim
TTL : Sidoarjo, 11-07-1967
Alamat : Dusun Rejeni RT. 004 RW. 002 Desa Rejeni Kecamatan Krembung
Nomor SK : 141/01.PD/404.724/1994
Masa Jabatan : s.d umur 64 tahun
Periode : 1967 - 2031

3. Kepala Urusan Pemerintahan:

Nama : H. Moch. Akhyak
TTL : Sidoarjo, 05-03-1966
Alamat : Dusun Rejeni RT. 013 RW. 007 Desa Rejeni Kecamatan Krembung
Nomor SK : 141/02.PD/404.5.15.12/2003
Masa Jabatan : 15 tahun
Periode : 2003 - 2018

4. Kepala Urusan Pembangunan:

Nama : M. Zainul Adiansyah
TTL : Sidoarjo, 12-01-1970
Alamat : Dusun Rejeni RT. 011 RW. 006 Desa Rejeni Kecamatan Krembung
Nomor SK : 141/08/404.92.4/1996
Masa Jabatan : s.d umur 64 Tahun
Periode : 1970 - 2034

5. Kepala Urusan Ketentraman dan Ketertiban:

Nama : Khudlori
TTL : Sidoarjo, 10-06-1962
Alamat : Dusun Rejeni RT. 008 RW. 004 Desa Rejeni Kecamatan Krembung
Nomor SK : 141/04.PD/404.5.15.12/2008
Masa Jabatan : 15 tahun
Periode : 2008 - 2023

6. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat:

Nama : Machmudi
TTL : Sidoarjo, 01-01-1950
Alamat : Dusun Rejeni RT. 003 RW. 003 Desa Rejeni Kecamatan Krembung
Nomor SK : 141/01.PD/404.724/1989
Masa Jabatan : s.d umur 64 tahun
Periode : 1950 - 2014

7. Kepala Dusun:

Nama : Mahfudh
TTL : Sidoarjo, 03-03-1967
Alamat : Dusun Pakem RT. 018 RW. 009 Desa Rejeni Kecamatan Krembung
Nomor SK : 141/01.PD/404.5.15.12/2003
Masa Jabatan : 15 tahun
Periode : 2003 - 2018

8. Kepala Dusun:

Nama : Abdul Munif
TTL : Sidoarjo, 18-04-1967
Alamat : Dusun Rejeni RT. 004 RW. 002 Desa Rejeni Kecamatan Krembung
Nomor SK : 141/02.PD/404.5.15.12/2005
Masa Jabatan : 15 tahun
Periode : 2005 - 2026

9. Kepala Dusun:

Nama : Maksudil Amal
TTL : Sidoarjo, 13-07-1966
Alamat : Dusun Bawang RT. 019 RW. 010 Desa Rejeni Kecamatan Krembung
Nomor SK : 141/01.PD/404.724/1989
Masa Jabatan : s.d umur 64 tahun
Periode : 1966 - 2030

10. Kepala Dusun:

Nama : Mulyanto
TTL : Sidoarjo, 26-03-1975
Alamat : Dusun Pakem RT. 016 RW. 008 Desa Rejeni Kecamatan Krembung
Nomor SK : 141/04.PD/404.5.15.12/2008
Masa Jabatan : 15 tahun
Periode : 2008 - 2023

11. Staff Sekretariat:

Nama : Moh. Zainun Nasikin
TTL : Sidoarjo, 15-08-1973
Alamat : Dusun Rejeni RT. 011 RW. 006 Desa Rejeni Kecamatan Krembung
Nomor SK : 141/04.PD/404.7.15.12/2010
Masa Jabatan : 15 tahun
Periode : 2010 – 2025

Urus IMB Rumah, Cukup Datang keKantor Kecamatan Masing-masing

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 12 Jul 2011 04:57:00 +0000

HUMASPROTOKOL,Sidoarjo.-Bagi masyarakat Sidoarjo yang akan mengurus ijin bangunan (IMB) untuk rumahnya dalam waktu dekat ini kepengurusan IMB nya bisa dilakukan dikantor kecamatannya dimasing-masing. Hal itu sesuai dengan Perbup 78 Tahun 2008 tentang pelimpahan sebagaian kewenangan bupati kepada camat yang telah dibuat. Agar pelaksanaan implementasi dari perbup 78 Tahun 2008 nantinya bisa berjalan lancar. Senin pagi (11/7) 38 orang kasi bangunan fisik dan staf teknis kecamatan seKabupaten Sidoarjo sebagai pelaksana teknis dari pelimpahan IMB kekantor kecamatan mendapatkan bimbingan dan pelatihan selama 2 hari diBalai Diklat Kabupaten Sidoarjo.

Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Sidoarjo Drs Djoko Santoso mengemukakan bahwa untuk meningkatkan pelayanan perijinan terutama ijin mendirikan bangunan. Pihaknya berupaya untuk memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat yang akan mengurus IMB rumahnya. Yang salah satunya dengan mendekatkan pelayanan dilokasi kecamatan masing-masing dengan memberikan kewenangan kepada kantor kecamatan sebagai tempat untuk mengurus IMB yang selama ini pengurusannya dilakukan di kantor BPPT sendiri. IMB yang akan ditangani oleh kantor kecamatan sendiri ungkap Joko adalah bangunan yang luasannya dibawah 200 M2. “Ijin bangunan rumah tinggal sampai saat ini hanya tercover kurang lebih 40% saja dan permasalahan perijinan itu kebanyakan terjadi di kampung-kampung”ungkapnya.

Terkait dengan pelimpahan kewenangan pemberian IMB kepada kantor kecamatan dengan luas bangunan dibawah 200 M2. Bupati Sidoarjo H Saiful Ilah SH.MHum disela-sela membuka kegiatan tersebut menginginkan agar komitmen untuk mensukseskan program tersebut harus didukung oleh semua pihak. “Untuk mensukseskan program tersebut sangat diperlukan agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih efektif dan efisien,”ujarnya.

Orang nomor satu dikota delta tersebut juga mengakui bahwa implementasi dari perbup yang telah disahkan tahun 2008 lalu saat ini pelaksanaannya memang belum optimal. Salah satu penyebab ketidak optimalan dari implementasi tersebut adalah kapasitas atau daya dukung dalam penyelenggaraan kewenangan “Dan masih juga kurang singkronnya antara SKPD pelaksana kewenangan bupati dengan kecamatan,”ungkapnya. (humas/git)

Sumber : http://www.sidoarjokab.go.id/