Dhaj-News

Trump Guncang Davos dengan Greenland

2026-01-21T22:49:19.209+07:00

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu kontroversi global setelah menyampaikan pernyataan keras di Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) ke-56 di Davos, Swiss, Rabu, 21 Januari 2026. Dalam pidato yang disiarkan langsung oleh CNN, Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat membutuhkan Greenland demi kepentingan keamanan nasional strategis.

Di hadapan para pemimpin dunia, Trump membuka pidatonya dengan kritik tajam terhadap NATO. Ia menyatakan bahwa selama puluhan tahun Amerika Serikat telah menanggung beban terbesar aliansi tersebut tanpa memperoleh imbalan yang setimpal. Menurutnya, kontribusi AS semata-mata digunakan untuk melindungi Eropa dari ancaman Uni Soviet di masa lalu dan Rusia saat ini.

Trump secara eksplisit menyebut bahwa Amerika Serikat tidak pernah mendapatkan apa pun dari NATO selain kewajiban membayar biaya. Ia mengklaim bahwa sebelum masa kepemimpinannya, AS menanggung hampir seluruh biaya operasional NATO karena negara-negara anggota lain enggan memenuhi kewajiban finansial mereka.

Nada pidato kemudian beralih ke tuntutan yang lebih spesifik dan mengejutkan. Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat meminta Greenland dari Denmark, termasuk hak kepemilikan penuh atas wilayah tersebut. Ia menegaskan bahwa kepemilikan mutlak diperlukan untuk tujuan pertahanan.

Menurut Trump, pertahanan tidak bisa dijalankan hanya dengan sistem sewa atau pengaturan administratif. Ia menyebut bahwa secara hukum maupun psikologis, wilayah strategis seperti Greenland tidak dapat dipertahankan secara efektif tanpa kepemilikan penuh oleh Amerika Serikat.

Dalam penjelasannya, Trump menggambarkan Greenland sebagai bongkahan es besar di tengah samudra yang memiliki posisi sangat strategis. Ia menekankan bahwa dalam skenario konflik global, jalur lintasan rudal dan aktivitas militer akan melintasi kawasan tersebut.

Trump menyatakan bahwa banyak rudal balistik di masa depan akan terbang tepat di atas Greenland. Karena itu, menurutnya, wilayah tersebut menjadi kunci bagi pertahanan Amerika Serikat sekaligus keamanan internasional secara lebih luas.

Ia menambahkan bahwa permintaan terhadap Greenland ditujukan untuk menjaga musuh potensial yang berbahaya agar tetap berada dalam jarak aman. Trump menyebut langkah ini sebagai bagian dari upaya melindungi dunia dari ancaman yang terus berkembang.

Dalam pernyataan yang menuai tanda tanya, Trump juga menyinggung rencana pembangunan instalasi pertahanan megah di Greenland. Ia menyebut akan membangun “kubah emas terbesar yang pernah ada,” meski pernyataannya terpotong dalam klip video yang beredar.

Pidato tersebut disampaikan di panggung utama WEF dengan latar biru bertuliskan “World Economic Forum Annual Meeting 2026.” Trump berdiri di podium, sementara layar raksasa menampilkan wajahnya, menambah sorotan global terhadap pernyataannya.

CNN menandai pernyataan ini sebagai berita mendadak dengan tajuk bahwa Amerika Serikat membutuhkan Greenland untuk keamanan nasional strategis. Penekanan itu mencerminkan betapa mengejutkannya klaim Trump bagi audiens internasional.

Pernyataan ini bukanlah hal baru sepenuhnya. Pada 2019, saat menjabat pada periode pertamanya, Trump pernah mengusulkan pembelian Greenland dari Denmark. Usulan tersebut kala itu ditolak secara tegas oleh pemerintah Denmark dan otoritas Greenland.

Greenland sendiri merupakan wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark dengan populasi sekitar 56.000 jiwa, sebagian besar berasal dari komunitas Inuit. Wilayah ini juga dikenal kaya akan sumber daya alam, termasuk mineral langka yang bernilai strategis.

Meski sering digambarkan Trump sebagai es besar di tengah lautan, Greenland memiliki peran militer penting sejak era Perang Dingin. Amerika Serikat telah lama mengoperasikan Pangkalan Udara Thule di wilayah tersebut sebagai bagian dari sistem pertahanan Arktik.

Reaksi langsung para pemimpin Eropa di Davos tidak terlihat dalam siaran video. Namun, sejumlah analis menilai pernyataan Trump sebagai upaya menekan sekutu dan menegosiasikan ulang peran serta kontribusi NATO.

Dalam konteks geopolitik terkini, tuntutan ini dinilai berpotensi memperburuk hubungan Amerika Serikat dengan Eropa. Ancaman Trump sebelumnya terkait tarif dagang terhadap sekutu juga dinilai memperkuat kesan tekanan sepihak.

Pemerintah Greenland pada tahun-tahun sebelumnya telah menegaskan penolakan terhadap ide penjualan wilayah mereka. Perdana Menteri Greenland, Múte Egede, secara konsisten menyatakan bahwa Greenland bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan.

Pidato Trump di Davos dinilai sejumlah pengamat sebagai titik penting dalam diplomasi internasional. Hal ini terutama karena Amerika Serikat tengah menghadapi persaingan strategis dengan Rusia dan China di kawasan Arktik, di mana Greenland memegang peran kunci.

Di media sosial X, pernyataan Trump memicu gelombang reaksi keras. Sejumlah pengguna menuduh Trump mengabaikan sejarah dan kontribusi NATO, sementara yang lain membela klaim bahwa Amerika Serikat memang menanggung sebagian besar beban pertahanan Eropa.

Sebagian komentar menyebut pidato tersebut sebagai bentuk arogansi dan mempermalukan Amerika Serikat di panggung global. Namun, ada pula yang menilai Trump sekadar menyuarakan kepentingan nasional Amerika secara lugas dan tanpa basa-basi.

Pada akhirnya, pernyataan Trump di Davos menimbulkan pertanyaan besar tentang masa depan NATO dan hubungan transatlantik. Dengan menggunakan forum global sebagai panggung, Trump tampak menegaskan kembali agenda nasionalisnya yang berpotensi mengubah arah geopolitik dunia.

Ragam komentar warganet di platform X terkait pidato Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Forum Ekonomi Dunia (WEF) Davos mencerminkan polarisasi tajam opini publik global. Pernyataan Trump soal NATO dan tuntutan kepemilikan Greenland langsung memicu perdebatan luas, dengan nada kritik, kemarahan, hingga dukungan terbuka.

Sebagian pengguna X mengecam Trump karena dianggap memelintir sejarah dan mengabaikan peran NATO dalam konflik global pasca-Perang Dingin. Ada komentar yang menyindir seolah-olah perang di Irak dan Afghanistan tidak pernah terjadi, menilai klaim Trump bahwa Amerika tidak mendapatkan apa pun dari NATO sebagai pernyataan yang ahistoris.

Nada kemarahan juga muncul dari warganet yang menilai pidato Trump sebagai perilaku tidak pantas di forum internasional bergengsi. Beberapa pengguna menyebut para pemimpin dunia seharusnya meninggalkan ruangan sebagai bentuk protes, seraya menggambarkan pidato tersebut sebagai memalukan dan tidak mencerminkan kepemimpinan global yang rasional.

Kritik lain menyoroti absennya NATO dalam menghadapi ancaman terorisme di sejumlah kawasan. Seorang pengguna mengaku pernah mendukung keanggotaan NATO di negaranya, namun kini kecewa karena aliansi tersebut dianggap pasif saat kelompok bersenjata dan teroris justru semakin leluasa bergerak.

Di sisi lain, terdapat pula komentar yang membela Trump. Kelompok ini menilai klaim Trump soal beban biaya NATO bukan tanpa dasar. Mereka menekankan bahwa Amerika Serikat selama ini memang membayar porsi terbesar pertahanan Eropa, sehingga wajar jika Trump menuntut pembagian beban yang lebih adil.

Sebagian warganet menyatakan persetujuan singkat dan lugas terhadap pernyataan Trump, menyebutnya sebagai kebenaran yang selama ini enggan diucapkan secara terbuka. Komentar semacam ini menunjukkan adanya resonansi pesan Trump di kalangan publik tertentu.

Namun, kritik tajam kembali mengemuka terkait tuntutan Greenland. Beberapa pengguna menilai permintaan tersebut sebagai bentuk pemerasan terhadap negara demokratis sekutu. Ada pula yang menuduh Trump menggunakan isu keamanan sebagai dalih untuk ambisi teritorial yang bertentangan dengan prinsip penentuan nasib sendiri.

Komentar lain menyindir sikap pasif para politisi Eropa. Sejumlah warganet berharap ada pemimpin Uni Eropa yang berani membantah klaim Trump dengan data dan statistik secara langsung di hadapan publik internasional, namun pesimistis karena menganggap elite Eropa enggan berkonfrontasi.

Di tengah kritik, muncul pula komentar bernada sarkastik yang justru “menyarankan” agar NATO memberikan Greenland kepada Trump. Sindiran ini mencerminkan kelelahan sebagian warganet terhadap polemik berulang seputar Trump dan NATO.

Secara keseluruhan, percakapan di X menunjukkan bahwa pidato Trump di Davos tidak hanya mengguncang ruang konferensi, tetapi juga memicu perdebatan global di ruang digital. Ragam komentar tersebut menegaskan betapa figur Trump tetap menjadi magnet kontroversi yang membelah opini publik internasional.

Baca selanjutnya

Suriah: Gencatan Empat Hari Sarat Risiko

2026-01-21T07:12:18.457+07:00

Gencatan senjata selama empat hari antara pemerintah Suriah dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) dinilai banyak pihak justru berpotensi menimbulkan mudharat yang semakin nyata di lapangan. Alih-alih meredakan ketegangan, jeda operasi militer ini diperkirakan membuka ruang kekosongan keamanan yang rawan disalahgunakan.

Sejumlah pengamat dan sumber lokal menilai penghentian operasi oleh pasukan pemerintah Suriah dimanfaatkan oleh SDF untuk melakukan tindakan represif. Dalam periode gencatan, muncul laporan penembakan terhadap warga sipil, pembelot, maupun orang-orang Arab yang dianggap mengalihkan dukungan politik ke pemerintah Damaskus.

Pola ini disebut bukan hal baru. Banyak pihak mengaitkannya dengan pengalaman gencatan senjata sebelumnya di wilayah Deir Hafer. Saat itu, SDF sempat menarik sebagian pasukannya, namun justru melakukan serangan tembakan terhadap posisi pasukan pemerintah Suriah.

Insiden di Deir Hafer tersebut berujung pada eskalasi lanjutan. Pasukan pemerintah akhirnya mengejar SDF hingga ke kawasan Tabqa setelah merasa gencatan senjata dimanfaatkan secara sepihak untuk keuntungan militer dan politik.

Dalam fase lanjutan di sekitar Tabqa, sempat diberlakukan gencatan senjata singkat. Pada masa itu, pasukan pemerintah Suriah dilaporkan tidak menyeberangi sungai sebagai bentuk komitmen terhadap kesepakatan tidak tertulis.

Namun, di sisi lain, SDF justru dituding melakukan teror terhadap warga di Raqqa melalui aktivitas penembak jitu. Tindakan ini dinilai memperlihatkan kontradiksi antara klaim gencatan senjata dan realitas keamanan di lapangan.

Raqqa sendiri menjadi contoh lain yang sering dikutip. Saat gencatan senjata berlangsung di wilayah tersebut, laporan penargetan warga dan tokoh lokal tetap bermunculan, menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat sipil.

Kondisi serupa kemudian dilaporkan terjadi di Hasakah. Hingga masa gencatan senjata empat hari saat ini, terdapat klaim bahwa beberapa warga telah dibunuh, sementara penangkapan terhadap orang-orang Arab yang dituduh membelot terus berlangsung.

Banyak pihak menduga SDF akan beralasan bahwa gencatan senjata hanya berlaku antara mereka dan pemerintah Suriah. Dengan dalih itu, operasi keamanan tetap dijalankan atas nama YPG dan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), terutama terhadap pasukan suku dan warga sipil Arab.

Narasi tersebut diperkuat oleh laporan lapangan mengenai peningkatan aktivitas militer SDF di kawasan utara. Milisi yang berafiliasi dengan PYD/QSD dilaporkan menyebarkan penembak jitu, senjata berat, dan peluncur roket di Desa Hamo, wilayah Qamishli.

Selain itu, kampanye penangkapan dilaporkan menyasar warga Hasakah. Operasi ini dikaitkan dengan unsur-unsur yang disebut berasal dari Qandil, yang dikenal sebagai basis PKK.

Penyebaran pasukan juga dilaporkan terjadi secara luas di sepanjang sabuk selatan Kota Qamishli. Desa-desa seperti Khirbat Amo, Hamo, Al-Qusayr, Tal al-Eid, Khazna, dan Dhabana disebut menjadi titik konsentrasi pasukan.

Menurut sumber lapangan, penyebaran ini berlangsung bersamaan dengan pengerahan besar di dalam kota. Situasi tersebut mencerminkan kesiapan keamanan yang intensif serta upaya memperkuat kepungan di sisi selatan.

Langkah itu dinilai sebagai indikasi meningkatnya ketegangan dan potensi perubahan cepat dalam peta konflik dalam hitungan jam atau hari. Gencatan senjata, dalam konteks ini, dipandang bukan sebagai penurunan eskalasi, melainkan fase persiapan.

Di Hasakah, laporan lain menyebutkan bahwa milisi SDF menempatkan penembak jitu di atas bangunan-bangunan strategis. Posisi seperti kompleks perumahan perwira di dekat kantor imigrasi dan paspor di Distrik Ghweiran disebut menjadi lokasi pengintaian.

Keberadaan penembak jitu di kawasan padat penduduk memicu kekhawatiran serius di kalangan warga. Mereka menilai situasi ini justru memperbesar risiko korban sipil selama masa yang seharusnya diwarnai ketenangan.

Sejumlah analis regional menilai bahwa gencatan senjata tanpa mekanisme pengawasan yang jelas akan selalu rawan disalahgunakan. Dalam konteks Suriah timur laut, ketidakseimbangan kekuatan dan konflik etnis-politik membuat jeda tempur menjadi alat tekanan baru.

Bagi masyarakat Arab di Hasakah, Raqqa, dan sekitarnya, gencatan senjata empat hari ini belum terasa sebagai jaminan keselamatan. Sebaliknya, rasa takut dan ketidakpastian justru meningkat seiring laporan penangkapan dan penembakan.

Pemerintah Suriah sendiri disebut berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, komitmen terhadap gencatan senjata diperlukan untuk mencegah eskalasi lebih luas, namun di sisi lain, penghentian operasi dinilai memberi ruang gerak lawan.

Dengan latar pengalaman sebelumnya, banyak pihak memperkirakan gencatan senjata kali ini akan kembali menimbulkan dampak negatif jika tidak disertai kontrol ketat. Risiko mudharat dinilai semakin nyata, terutama bagi warga sipil yang terjebak di antara kepentingan militer dan politik yang saling bertabrakan.

Setelah berakhirnya gencatan senjata empat hari, situasi di Suriah timur laut diperkirakan tidak otomatis membaik. Banyak pihak menilai jeda tersebut justru meninggalkan luka baru, terutama jika selama masa gencatan terjadi penembakan, penangkapan, dan teror terhadap warga sipil. Begitu operasi militer kembali berjalan atau negosiasi dilanjutkan, akumulasi kemarahan di tingkat akar rumput dikhawatirkan muncul ke permukaan dan membentuk dinamika konflik yang lebih kompleks.

Dalam skenario kompromi politik, muncul kemungkinan tokoh seperti Mazloum Abdi atau figur lain yang ditunjuk SDF menerima jabatan formal, baik sebagai wakil menteri pertahanan maupun gubernur Hasakah, sebagai titik temu perdamaian dengan pemerintah Suriah. Namun, langkah ini dinilai tidak serta-merta diterima publik. Bagi keluarga korban yang kehilangan anggota keluarganya selama masa jeda atau gencatan senjata, kesepakatan elite semacam itu justru dapat dipandang sebagai pengabaian atas darah yang telah tertumpah.

Rasa kesal dan duka keluarga korban berpotensi berubah menjadi kemarahan kolektif. Publik yang menyaksikan korban jatuh justru di masa gencatan akan sulit menerima narasi rekonsiliasi cepat tanpa keadilan dan pertanggungjawaban. Kondisi ini diperkirakan akan memperumit proses pemulihan sosial dan keamanan, karena luka psikologis masyarakat belum tertutup ketika elite politik sudah berbicara tentang pembagian jabatan dan stabilitas.

Dalam konteks itu, rekonsiliasi hanya memiliki peluang jika disertai langkah nyata yang meredam amarah publik. Sebagian pihak menilai kemarahan tersebut justru akan semakin membesar jika SDF menerima jabatan politik tanpa menyelesaikan pelanggaran selama gencatan. Sebaliknya, jika SDF menolak jabatan tersebut atas nama perdamaian dan memilih jalur konfrontasi bersenjata, maka konflik diperkirakan akan kembali terbuka lebar, menandai kegagalan jeda empat hari sebagai jalan menuju stabilitas.

Baca selanjutnya

Suriah: SDF Mundur dari Jazaa, Korban Dievakuasi

2026-01-20T22:35:28.763+07:00

Pasukan SDF yang berafiliasi dengan PKK dilaporkan telah melakukan penarikan diri dari kota Jazaa menuju kota Al-Yarubiyah, menurut sejumlah sumber lapangan. Langkah ini merupakan bagian dari reorganisasi dan penempatan ulang posisi militer di wilayah timur Suriah, yang menunjukkan adanya dinamika baru di garis depan konflik.

Evakuasi ini juga termasuk pemindahan seluruh korban luka dari rumah sakit di Al-Hasakah ke fasilitas medis di Qamishli dan Al-Malikiyah. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk mengurangi beban medis dan logistik di kota yang semakin rawan konflik.

Sumber lapangan menyebutkan bahwa penarikan SDF dari Jazaa bukan semata-mata mundur, melainkan strategi untuk menguatkan posisi di lokasi lain yang lebih strategis, seiring meningkatnya tekanan dari pasukan pemerintah Suriah dan faksi-faksi bersenjata lokal.

Pemindahan korban luka menunjukkan tingginya angka kehilangan personel di pihak SDF selama beberapa minggu terakhir. Rumah sakit di Al-Hasakah dilaporkan kewalahan menampung jumlah pasien yang terus bertambah akibat bentrokan di sekitar Jazaa.

Beberapa analis politik menilai bahwa reorganisasi pasukan SDF ini juga terkait dengan dinamika internal PKK, yang berusaha menjaga kestabilan logistik dan moral pasukan di tengah tekanan militer yang meningkat.

Evakuasi medis yang dilakukan ke Qamishli dan Al-Malikiyah menunjukkan kapasitas fasilitas medis SDF yang terbatas di Jazaa. Pemindahan ini juga meminimalkan risiko korban tambahan jika kota kembali menjadi medan pertempuran.

Warga lokal Jazaa menyatakan bahwa situasi di kota mereka semakin tidak aman. Penarikan SDF meninggalkan kekosongan kekuasaan yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain, termasuk pasukan pemerintah dan milisi pro-Suriah.

Beberapa laporan menyebutkan bahwa peralatan militer dan logistik juga dipindahkan bersamaan dengan mundurnya pasukan, sebagai langkah menjaga aset strategis tetap aman dari serangan lawan.

Observasi di lapangan menunjukkan bahwa mundurnya SDF ke Al-Yarubiyah dilakukan secara terkoordinasi, sehingga tidak menimbulkan kekacauan massal, meski tetap ada risiko serangan selama proses penarikan.

Situasi ini mengindikasikan bahwa konflik di Jazaa semakin intensif, dengan tekanan meningkat dari semua pihak yang ingin menguasai kota tersebut, termasuk SDF, pemerintah Suriah, dan milisi lokal lainnya.

Analisis militer menyebut bahwa mundurnya SDF bisa menjadi bagian dari strategi defensif jangka panjang, di mana mereka memilih mengkonsolidasikan kekuatan daripada mempertahankan posisi yang rentan terhadap serangan.

Langkah evakuasi medis juga memperlihatkan perhatian SDF terhadap personel mereka, meski dalam kondisi perang, mereka tetap memprioritaskan keselamatan anggota yang terluka.

Beberapa pengamat politik menekankan bahwa mundurnya SDF dari Jazaa bisa berdampak pada keseimbangan kekuatan di wilayah timur Suriah, terutama dalam kaitannya dengan kontrol atas jalur logistik dan perbatasan dengan Irak.

Kehadiran korban luka yang dievakuasi di Qamishli dan Al-Malikiyah juga menambah beban rumah sakit di kota-kota tersebut, sehingga memerlukan dukungan medis tambahan dari wilayah sekitar.

SDF tampak melakukan pergerakan yang hati-hati, menekankan koordinasi dan keamanan, sehingga meski mundur, mereka tetap mempertahankan kontrol sebagian wilayah strategis.

Beberapa warga Jazaa menyatakan kekhawatiran terhadap kemungkinan kerusuhan atau serangan pihak ketiga setelah mundurnya pasukan SDF dari kota mereka.

Mundurnya SDF juga berimplikasi pada kontrol wilayah dan keamanan lokal, di mana pemerintah Suriah kemungkinan akan memanfaatkan kesempatan untuk memperluas pengaruhnya.

Pengamat konflik menyatakan bahwa langkah ini menandakan kesulitan operasional SDF, terutama dalam menghadapi tekanan militer yang meningkat dan kebutuhan logistik yang tinggi.

Selain itu, mundurnya pasukan juga bisa memengaruhi morale pejuang SDF di wilayah lain, yang mungkin menilai penarikan ini sebagai tanda kelemahan atau strategi defensif yang diperlukan.

Evakuasi korban luka ke rumah sakit lain juga menunjukkan bahwa SDF memiliki jaringan medis yang terorganisir, meski kondisi perang membuat proses evakuasi tetap berisiko tinggi.

Situasi di Jazaa kini menjadi sorotan banyak pihak, karena mundurnya SDF membuka peluang bagi perubahan aliansi dan dominasi militer baru di wilayah timur Suriah.

Dengan kondisi ini, masa depan Jazaa menjadi tidak pasti, dan dinamika militer di sekitar wilayah Al-Yarubiyah dan Qamishli kemungkinan akan semakin kompleks seiring proses konsolidasi SDF di lokasi baru.

Baca selanjutnya

Papua dan Myanmar: Konflik Etnis Berbeda Skala

2026-01-20T22:27:59.261+07:00

Konflik antar kelompok etnis telah menjadi fenomena lama di banyak negara, termasuk di Asia Tenggara. Di Myanmar, negara ini menghadapi puluhan hingga ratusan kelompok bersenjata etnis yang berperang memperebutkan wilayah dan otonomi. Sementara itu, di Indonesia, wilayah Papua juga memiliki sejarah perang suku, meski skalanya lebih kecil dan bersifat tradisional.

Perang suku di Papua sering dipicu oleh perselisihan tanah, sengketa ekonomi, dan pertikaian adat. Meskipun intensitasnya tidak seperti perang bersenjata besar, dampak sosial tetap signifikan bagi komunitas lokal. Pertempuran ini biasanya melibatkan kelompok kecil yang saling menyerang menggunakan senjata tradisional, panah, dan kadang senjata modern sederhana.

Di Papua, jumlah kelompok suku yang pernah terlibat konflik sulit dihitung secara pasti, namun diperkirakan ada puluhan kelompok suku aktif, dengan beberapa wilayah seperti Puncak, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo menjadi hotspot konflik. Pemerintah Indonesia sering menurunkan aparat kepolisian atau TNI untuk mengawasi dan mencegah eskalasi konflik.

Sebaliknya, Myanmar memiliki lebih dari 30 kelompok bersenjata etnis utama, termasuk Kachin, Shan, Karen, dan Rakhine, yang mengelola wilayah sendiri dengan struktur militer dan administratif de facto. Konflik di Myanmar sering berlangsung dalam skala besar, melibatkan ribuan tentara dan senjata berat, serta memicu jutaan pengungsi internal.

Skala konflik ini membuat Myanmar menjadi contoh perang etnis yang kompleks. Setiap kelompok bersenjata etnis memiliki tuntutan berbeda, mulai dari otonomi lokal hingga kemerdekaan penuh, sehingga negosiasi politik menjadi sulit. Papua, meski konfliknya lebih kecil, menunjukkan dinamika serupa dalam hal perebutan sumber daya dan wilayah.

Tradisi perang suku di Papua berbeda dengan Myanmar karena bersifat lebih ritualistik dan mengikuti aturan adat tertentu. Dalam beberapa kasus, konflik bisa berhenti jika ada negosiasi adat atau upacara perdamaian. Sementara itu, konflik di Myanmar hampir selalu disertai kekerasan bersenjata modern dan intervensi militer.

Meski demikian, akar masalah konflik di kedua wilayah terkadang mirip. Persoalan akses tanah, ekonomi, dan marginalisasi kelompok tertentu menjadi pemicu utama. Di Papua, perselisihan bisa terjadi antar suku tetangga, sedangkan di Myanmar, perselisihan bisa terjadi antara etnis minoritas dengan pemerintah pusat.

Dampak konflik di Papua cenderung terbatas pada desa atau distrik tertentu, sedangkan di Myanmar, perang etnis dapat memengaruhi seluruh negara bagian. Konflik Myanmar telah menimbulkan krisis pengungsi, kerusakan infrastruktur, dan gangguan ekonomi yang lebih luas.

Dalam hal jumlah, konflik suku di Papua lebih kecil. Sekitar 30–40 kelompok suku yang sering terlibat bentrokan dibandingkan dengan 30-an kelompok bersenjata etnis besar di Myanmar yang masing-masing memiliki ribuan anggota. Skala jumlah anggota yang terlibat sangat berbeda.

Pemerintah Indonesia menekankan pendekatan preventif dan hukum adat untuk mengendalikan perang suku, sementara Myanmar menggunakan intervensi militer besar dan perjanjian damai yang tidak selalu konsisten. Strategi ini menunjukkan perbedaan kapasitas negara dalam mengelola konflik internal.

Konflik suku di Papua kadang melibatkan pihak kepolisian sebagai mediator. Hal ini berbeda dengan Myanmar, di mana pihak ketiga internasional atau ASEAN jarang berhasil menjadi mediator efektif karena kompleksitas konflik dan jumlah aktor yang terlibat.

Dalam beberapa tahun terakhir, laporan menyebut konflik suku di Papua cenderung meningkat akibat persaingan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan migrasi penduduk. Hal ini memperburuk ketegangan antar suku, meski masih dalam skala lokal.

Myanmar menghadapi tekanan internasional lebih besar karena konflik etnis memicu pelanggaran HAM, pengungsian massal, dan perhatian media global. Papua, walaupun memiliki konflik serius, jarang menjadi sorotan internasional karena skala dan intensitasnya lebih rendah.

Kedua wilayah menunjukkan bagaimana ketimpangan ekonomi dan marginalisasi etnis menjadi pemicu utama konflik. Di Papua, pembangunan yang tidak merata menjadi penyebab bentrokan suku. Di Myanmar, dominasi etnis Bamar dan marginalisasi etnis minoritas memperburuk konflik.

Perbedaan lain terlihat pada struktur organisasi kelompok. Kelompok bersenjata di Myanmar memiliki komando militer terpusat, logistik, dan strategi perang modern, sementara perang suku di Papua lebih longgar, tradisional, dan bersifat komunitas lokal.

Namun, dampak psikologis bagi masyarakat lokal tidak kalah berat. Korban tewas, kehilangan harta, dan trauma akibat konflik terjadi di kedua wilayah, meskipun skalanya berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa konflik etnis kecil pun tetap menimbulkan kerugian serius.

Dalam hal durasi, konflik di Myanmar telah berlangsung puluhan tahun, sedangkan perang suku di Papua biasanya episodik, muncul dan mereda tergantung kondisi lokal. Meski demikian, pola perseteruan lama tetap ada di beberapa wilayah pegunungan.

Pemerintah Indonesia mencoba menekan konflik suku dengan program pembangunan, dialog adat, dan operasi keamanan terbatas, sedangkan Myanmar masih menghadapi kesulitan menyelesaikan konflik etnis yang luas karena jumlah aktor dan wilayah yang terlibat sangat besar.

Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun skala konflik berbeda, akar masalah yang memicu perang etnis di Papua dan Myanmar memiliki kesamaan, yaitu perebutan tanah, ekonomi, dan identitas etnis.

Kesimpulannya, perang suku di Papua lebih kecil dan terkontrol dibanding konflik etnis di Myanmar. Namun, kedua wilayah menjadi contoh bagaimana ketegangan etnis dan sosial bisa berkembang menjadi konflik bersenjata, baik tradisional maupun modern.

Baca selanjutnya

Myanmar vs Suriah: Komparasi Politik Konflik Internal

2026-01-20T22:18:24.272+07:00

Warganet Tiongkok sering memuji kedamaian dan pembangunan di wilayah mereka sebagai bukti keberhasilan stabilitas politik yang membawa pertumbuhan ekonomi besar. Narasi ini semakin kuat jika dibandingkan dengan negara seperti Suriah, yang bertahun‑tahun dilanda perang dan kesulitan pembangunan akibat konflik panjang. Namun, kritik media sosial tersebut jarang membandingkannya dengan negara lain yang juga mengalami konflik berkepanjangan seperti Myanmar, padahal situasinya sama kompleks dan destruktif.

Myanmar menjadi contoh nyata konflik internal yang rumit dan panjang, bukan hanya sejak kudeta militer 2021, tetapi sejak puluhan tahun sebelumnya. Negara yang terdiri dari lebih 130 etnis ini telah lama dilanda peperangan di berbagai daerah, terutama oleh kelompok bersenjata etnis yang menuntut otonomi atau kemerdekaan dari pemerintah pusat yang didominasi etnis Bamar. Konflik ini bukan fokus utama media Tiongkok karena narasinya berbeda dengan gambaran Suriah yang sering dipilih sebagai perbandingan dramatis.

Jumlah kelompok bersenjata di Myanmar jauh lebih banyak dibanding Suriah. Bahkan sebelum kudeta 2021, ada sekitar dua lusin kelompok bersenjata besar dan ratusan milisi kecil yang aktif di berbagai wilayah, terutama di negara bagian Shan, Kachin, dan Rakhine. Sejak konflik pro‑demokrasi setelah kudeta, muncul pula 250‑300 unit angkatan pertahanan rakyat (PDF) dengan total sekitar 65 ribu pejuang, memperluas kerumitan perang di berbagai front.

Wilayah‑wilayah yang diperebutkan juga tidak sedikit. Sekitar sepertiga dari wilayah negara terus dipengaruhi atau dikendalikan oleh kelompok bersenjata etnis yang memiliki struktur administratif dan militer sendiri, meski tidak diakui secara internasional. Beberapa kelompok bahkan membentuk aliansi yang kuat dan menguasai sejumlah kota, memaksa militer Myanmar melakukan strategi keras termasuk serangan udara dan pemboman—yang juga menimbulkan korban sipil besar.

Sementara Suriah sering dipandang sebagai contoh ekstrem perang berkepanjangan di Timur Tengah, konflik di Myanmar sebenarnya lebih kompleks dan terfragmentasi. Konflik Suriah cenderung antara pemerintah dengan kaklompok oposisi tertentu, sedangkan di Myanmar pertikaian terjadi di banyak front antara militer junta, kelompok etnis besar, milisi lokal PDF, dan kartel kriminal yang memperbesar konflik menjadi multi‑dimensi.

Kondisi ini berdampak serius terhadap pembangunan negara. Perekonomian Myanmar dan layanan publik hancur total di banyak daerah, infrastruktur rusak, serta jutaan orang menjadi pengungsi internal dan eksternal. Suriah memang menjadi simbol tragedi perang modern, tetapi kegagalan pembangunan yang dialami Myanmar sama parahnya, hanya saja dinamika konflik di sana kurang sering disorot di luar kawasan Asia.

Sementara itu, media Tiongkok cenderung memusatkan perhatian pada konflik yang memiliki implikasi geopolitik langsung bagi kawasan mereka, sehingga Suriah lebih sering dikaitkan dengan isu Timur Tengah secara global. Myanmar, meski merupakan krisis besar, sering dipandang sebagai urusan internal ASEAN yang bersifat lebih regional.

Perbandingan Suriah dan Myanmar juga menunjukkan bahwa dampak konflik tidak hanya soal jumlah korban atau lama perang, tetapi juga bagaimana konflik itu terfragmentasi, siapa yang terlibat, dan bagaimana penyelesaian politik berlangsung. Suriah mengalami perang dengan berbagai kekuatan eksternal, sedangkan Myanmar lebih banyak konflik etnis internal yang tetap tidak terselesaikan sejak kemerdekaan dari kolonialisme.

Meski demikian, membandingkan kondisi Suriah dengan konflik Myanmar dapat memberikan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana perang memengaruhi pembangunan nasional. Di kedua negara, pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan tersendat atau hancur akibat kekerasan yang tak berkesudahan.

Kesimpulannya, kritik warganet yang membandingkan Suriah dengan Tiongkok mencerminkan sudut pandang tertentu yang dipengaruhi oleh narasi media dan politik domestik. Namun jika objektif melihat panorama konflik di Asia dan dunia, Myanmar layak disebut setara, bahkan dalam beberapa aspek lebih kompleks, dibanding Suriah, sehingga perbandingan terhadap Myanmar juga sangat relevan apabila tujuan diskusinya adalah memahami dampak perang terhadap pembangunan.

Baca selanjutnya

KIA, PKK, dan SDF: Jejak Otonomi Etnis

2026-01-20T22:09:17.908+07:00

Konflik etnis dan perjuangan kelompok bersenjata telah menjadi fenomena yang rumit di berbagai belahan dunia. Dari Timur Tengah hingga Asia Tenggara, sejumlah organisasi etnis bersenjata muncul dengan tujuan mempertahankan identitas, wilayah, dan otonomi mereka. Salah satu contohnya adalah Kachin Independence Army (KIA) di utara Myanmar, yang berjuang untuk hak-hak etnis Kachin.

KIA memiliki sejarah panjang konflik melawan pemerintah pusat Myanmar, Tatmadaw. Selama bertahun-tahun, mereka mengembangkan jaringan militer dan logistik sendiri, memanfaatkan wilayah perbatasan Kachin yang strategis untuk mengatur operasi, pelatihan, dan penyimpanan senjata. Model ini mirip dengan kelompok etnis lain yang mengusung otonomi lokal.

Struktur KIA menunjukkan karakteristik yang mirip dengan PKK di Timur Tengah. Kedua organisasi ini berbasis etnis dan menekankan pertahanan komunitas mereka sebagai inti perjuangan. PKK beroperasi untuk memperjuangkan hak Kurdi di Turki, Irak, dan Suriah, sementara KIA fokus pada Kachin di Myanmar.

Selain itu, KIA membangun jaringan cabang di wilayah perbatasan, termasuk di daerah yang berbatasan dengan Bangladesh. Hubungan mereka dengan Kuki-Chin National Front (KNF) menunjukkan pola yang serupa dengan cabang PKK di Suriah, YPG/SDF, dan PJAK di Iran. Keduanya memanfaatkan jaringan lokal untuk mendukung tujuan strategis mereka.

KIA pernah menjadi perhatian badan intelijen asing, termasuk CIA, karena posisi strategis mereka dekat perbatasan China dan India. Dukungan ini bersifat geopolitik, bukan ideologis, untuk menekan pemerintah Myanmar, sama halnya dengan PKK yang mendapat simpati dari diaspora Kurdi dan beberapa aktor internasional di masa lalu.

Kuki-Chin National Front sendiri beroperasi di Chittagong Hill Tracts, Bangladesh, dan memiliki hubungan dengan kelompok militan Islamis Jama’atul Ansar Fil Hindal Sharqiya (JA-FHS). Hubungan ini lebih bersifat pragmatis: Kuki-Chin menyediakan basis dan pelatihan, sementara JA-FHS mendapat akses logistik dan tempat aman untuk kegiatan militernya.

JA-FHS merupakan organisasi Islamis ekstremis yang aktif di Bangladesh sejak 2017. Mereka berfokus pada agenda ideologi jihad, merekrut anggota dari kelompok militan lama seperti Ansar Al Islam, Harkat-ul-Jihad-al-Islami Bangladesh, dan Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh. Tujuan mereka jelas berbeda dengan perjuangan etnis Kuki-Chin.

Meski begitu, kolaborasi antara Kuki-Chin dan JA-FHS terjadi karena kepentingan bersama: pertahanan wilayah dan pelatihan militer. Kuki-Chin memanfaatkan keberadaan JA-FHS untuk memperkuat posisi mereka, sedangkan JA-FHS mendapatkan perlindungan dan lokasi strategis untuk membangun jaringan militan di Chittagong Hill Tracts.

Di sisi lain, SDF/YPG di Suriah Timur juga mencontoh model “franchise” serupa PKK. SDF menjadi cabang militer PKK di Suriah, menekankan pertahanan komunitas Kurdi, dan mengelola wilayah secara de facto meski tidak diakui secara resmi oleh pemerintah Suriah.

Ketiga organisasi ini menunjukkan pola umum: penggunaan wilayah perbatasan strategis, pembangunan jaringan cabang, dan manajemen basis lokal untuk tujuan strategis. Baik KIA, PKK, maupun SDF sama-sama memanfaatkan konflik geopolitik atau internal negara untuk memperkuat posisi mereka.

KIA, seperti PKK, menekankan hubungan lintas perbatasan. Wilayah pegunungan Kachin di Myanmar memungkinkan mereka mengatur operasi militer, logistik, dan pelatihan tanpa gangguan langsung dari pemerintah pusat. SDF juga mengandalkan wilayah Suriah Timur yang relatif terisolasi.

Kuki-Chin, dengan hubungan JA-FHS, menunjukkan bagaimana kelompok etnis bisa memanfaatkan aliansi sementara dengan kelompok ideologis berbeda demi keuntungan operasional. Ini berbeda dengan PKK/YPG yang tetap berfokus pada agenda etnis dan ideologi yang konsisten.

Hubungan KIA dengan CIA di masa lalu bersifat strategis, untuk menekan pemerintah Myanmar. Dukungan ini tidak terkait ideologi jihad, berbeda dengan tujuan JA-FHS yang lebih bersifat transnasional dan ekstremis. Pola ini mirip PKK yang menerima simpati dari diaspora Kurdi tetapi tetap mengutamakan agenda otonomi.

SDF/YPG juga mencontoh model franchise PKK dengan menjaga kontrol wilayah de facto, mengatur administrasi lokal, dan mengelola keamanan internal. Hal ini memperlihatkan kesamaan strategi antara Asia Tenggara dan Timur Tengah dalam mempertahankan identitas etnis di tengah tekanan negara pusat.

Kolaborasi Kuki-Chin dengan JA-FHS menunjukkan kompleksitas hubungan antara kelompok etnis dan ideologis. Meskipun tujuan akhirnya berbeda, kepentingan operasional bersama memungkinkan terjadinya kerja sama yang pragmatis.

Ketiga contoh ini menyoroti bagaimana kelompok etnis dan militan memanfaatkan jaringan lokal dan lintas batas. Wilayah yang sulit dijangkau menjadi faktor penting dalam keberhasilan operasi mereka, baik untuk latihan, penyimpanan senjata, maupun manajemen wilayah.

KIA, PKK, dan SDF sama-sama menghadapi dilema antara legitimasi politik dan tekanan militer. Mereka harus menyeimbangkan kebutuhan pertahanan etnis dengan tuntutan negara pusat, serta menjaga hubungan dengan aliansi luar yang kadang bertentangan dengan ideologi utama.

Kuki-Chin dan JA-FHS juga menghadapi tekanan hukum dari pemerintah Bangladesh. Penangkapan pendiri JA-FHS dan anggota Kuki-Chin menunjukkan bahwa strategi kolaboratif mereka menghadapi risiko tinggi, mirip dengan PKK yang terus menghadapi operasi militer Turki.

Analisis ini memperlihatkan pola umum dalam konflik etnis dan militan: pemanfaatan wilayah strategis, hubungan lintas perbatasan, cabang operasional, dan aliansi pragmatis. Strategi ini diterapkan baik di Asia Tenggara maupun Timur Tengah.

KIA, PKK, dan SDF menunjukkan bahwa perjuangan etnis bisa memanfaatkan geopolitik global untuk mempertahankan wilayah dan identitas. Meskipun ada perbedaan ideologi, strategi organisasi-organisasi ini menunjukkan kesamaan dalam manajemen konflik dan operasi militer.

Akhirnya, hubungan Kuki-Chin dengan JA-FHS, KIA dengan CIA, dan SDF dengan PKK menegaskan bahwa konflik modern sering melibatkan kombinasi etnis, ideologi, dan kepentingan geopolitik. Hubungan ini tidak selalu linier, tetapi menunjukkan kompleksitas perang proksi dan strategi pertahanan etnis di berbagai belahan dunia.

Baca selanjutnya

India dan Perang Proksi di Perbatasan Myanmar

2026-01-20T21:55:40.066+07:00

Konflik bersenjata di timur laut India menjadi perhatian internasional karena melibatkan sejumlah kelompok etnis dan militan, termasuk Naga, Meitei, dan Kuki. Wilayah ini selalu rentan terhadap kekerasan akibat sejarah panjang ketegangan etnis dan tuntutan otonomi yang belum terselesaikan.

Baru-baru ini, NSCN-IM menuduh India mendukung Kuki National Army-Burma (KNA-B) dan kelompok People’s Defense Force (PDF) dalam konflik melawan Naga dan Meitei yang berbasis di Tamu, Myanmar. Tuduhan ini menunjukkan adanya strategi India yang kompleks, menggunakan kelompok pihak ketiga untuk mengontrol dinamika perbatasan.

India menghadapi dilema besar di wilayah timur lautnya. Beberapa kelompok bersenjata, seperti NSCN-IM, telah menandatangani gencatan senjata dengan pemerintah India selama puluhan tahun, tetapi masih menimbulkan ketegangan karena basis operasional mereka berada di dekat perbatasan Myanmar.

Menurut NSCN-IM, India ingin mencegah kelompok Naga dan Meitei menggunakan wilayah Myanmar sebagai tempat aman untuk memperkuat operasi lintas batas. Hal ini dianggap mengancam stabilitas internal di Nagaland, Manipur, dan negara bagian timur laut lainnya.

Strategi India tampak menggunakan proxy war, yaitu mengerahkan kelompok Kuki sebagai ujung tombak untuk menghadapi Naga dan Meitei di wilayah perbatasan. Dengan cara ini, India bisa menekan kelompok bersenjata tanpa terlibat langsung dalam pertempuran, sehingga meminimalkan risiko politik dan internasional.

Kuki militant groups, yang aktif di Tengnoupal District, Manipur, mendapat izin untuk masuk ke Myanmar dan beroperasi di wilayah Tamu bersama PDF. Mereka bertindak sebagai agen proksi untuk menekan Meitei dan Naga, sekaligus menjaga kepentingan keamanan India.

Konflik ini memperlihatkan bagaimana rivalitas etnis di Myanmar dimanfaatkan oleh India untuk kepentingan strategisnya. Ketegangan antara Kuki dan Naga di perbatasan menciptakan peluang bagi pemerintah India untuk mengatur aliansi dan meminimalkan ancaman terhadap wilayahnya sendiri.

NSCN-IM menilai bahwa meski gencatan senjata sudah berjalan 27 tahun, operasi India melalui kelompok proksi tetap menargetkan Naga. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah India lebih pragmatis, mempertimbangkan keamanan perbatasan daripada hubungan jangka panjang dengan kelompok bersenjata.

Di sisi lain, KNA-B dan PDF menegaskan bahwa mereka hanya fokus pada konflik internal Myanmar dan menolak tuduhan mendukung India. Namun fakta lapangan menunjukkan koordinasi yang erat antara kelompok Kuki dan aparat keamanan India di sepanjang perbatasan.

India menggunakan pendekatan ini untuk mengontrol perbatasan yang panjang dan sulit dijaga, terutama di wilayah pegunungan dan hutan lebat di Manipur dan Nagaland. Strategi proksi memungkinkan India tetap memantau dan mempengaruhi dinamika militer tanpa mengirim pasukan besar secara langsung.

Selain itu, konflik ini juga menunjukkan kompleksitas hubungan etnis di timur laut India. Meitei mayoritas di dataran rendah Manipur, sementara Kuki menguasai dataran tinggi. Perbedaan wilayah ini sering menjadi akar ketegangan, yang dimanfaatkan India untuk strategi keamanan.

Di Myanmar bagian utara, konflik Naga-Kuki-Meitei semakin rumit karena melibatkan kelompok bersenjata lain, seperti Kachin Independence Army (KIA) dan Chin National Front (CNF). Keberadaan banyak aktor ini menciptakan medan tempur yang sulit diprediksi.

India menilai bahwa jika Naga atau Meitei membangun basis di Myanmar, mereka dapat mengorganisir serangan lintas batas terhadap India. Oleh karena itu, strategi proksi menjadi cara efektif untuk menekan kelompok bersenjata tanpa konfrontasi langsung di tanah India.

Pendekatan ini juga memanfaatkan pengalaman sejarah. Selama puluhan tahun, pemerintah India berhasil menjaga gencatan senjata dengan NSCN-IM dan kelompok lain, tetapi tetap menghadapi ancaman sporadis. Menggunakan Kuki sebagai proksi membantu menekan potensi kekerasan.

Konflik ini menekankan pentingnya pengaruh eksternal dan aliansi lokal. Kelompok Kuki mendapatkan dukungan logistik dan koordinasi dari aparat India, sementara Naga dan Meitei tetap terisolasi dalam wilayah pegunungan Myanmar.

Situasi ini juga menimbulkan dilema politik. Di satu sisi, India ingin menjaga perdamaian internal dengan kelompok Naga, namun di sisi lain, keamanan perbatasan menuntut langkah tegas untuk mencegah serangan lintas batas.

Operasi proksi ini dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak gencatan senjata yang sudah berlangsung puluhan tahun. Pemerintah India tetap berhati-hati agar konflik tidak melebar dan memicu ketidakstabilan di wilayah timur laut.

Di sisi lain, tuduhan NSCN-IM terhadap India menunjukkan bagaimana propaganda dan persepsi dapat digunakan dalam konflik etnis. Tuduhan ini menyoroti ketegangan antara klaim keamanan nasional dan kepercayaan komunitas lokal.

Dinamika ini juga menekankan bahwa konflik bersenjata di timur laut India tidak bisa dipisahkan dari kondisi di Myanmar. Koneksi lintas batas, kelompok etnis, dan sejarah migrasi menjadi faktor penting yang menentukan strategi keamanan India.

Akhirnya, strategi India dalam mendukung kelompok proksi di Myanmar menunjukkan realpolitik yang pragmatis. Pemerintah mengutamakan stabilitas internal, pengendalian perbatasan, dan penekanan terhadap kelompok bersenjata yang mengancam, sambil tetap menjaga hubungan diplomatik dengan Myanmar dan komunitas etnis setempat.

Baca selanjutnya

Konflik Suriah vs India: Kurdi-Arab dan Meithei-Kuki

2026-01-20T21:47:45.596+07:00

Isu SDF di Suriah Timur menjadi sorotan internasional karena melibatkan pertarungan identitas etnis dan tuntutan otonomi. Di wilayah ini, Kurdi membentuk kekuatan dominan melalui SDF, sementara mayoritas penduduk di beberapa wilayah adalah Arab. Ketegangan muncul ketika tuntutan federalisme dan hak-hak Kurdi dianggap mengabaikan hak mayoritas Arab di daerah tersebut.

Situasi ini memiliki kemiripan dengan konflik etnis di North Eastern India, khususnya di negara bagian Manipur. Di sana, suku Meithei yang mayoritas menetap di dataran rendah berkonflik dengan suku Kuki di dataran tinggi, yang menuntut pengakuan administratif dan hak-hak lokal. Konflik Meithei-Kuki ini menimbulkan ketegangan sosial, politik, dan kadang-kadang kekerasan berskala kecil hingga menengah.

Di Suriah Timur, narasi Kurdi menekankan perlunya federalisme atau bentuk otonomi de facto, sementara pemerintah Damaskus menolak ide tersebut karena ingin menjaga integritas negara. Hal serupa terlihat di Manipur, di mana Kuki menuntut bentuk otonomi tertentu agar identitas etnis mereka dihormati, sementara pemerintah pusat India menekankan kesatuan administrasi dan kedaulatan hukum nasional.

Ketegangan di kedua wilayah ini tidak hanya soal politik, tetapi juga soal kontrol sumber daya dan ekonomi. Di Suriah Timur, beberapa wilayah kaya minyak dan pertanian menjadi sumber konflik antara Kurdi dan Arab. Di Manipur, wilayah tinggi yang ditempati Kuki memiliki sumber daya hutan dan lahan yang menjadi isu pertarungan kepemilikan.

Sejarah juga memainkan peran penting. Kurdi telah lama menuntut hak-hak budaya dan politik, sebagaimana Meithei dan Kuki memiliki sejarah panjang klaim wilayah dan identitas etnis. Pengalaman historis ini memperkuat rasa ketidakadilan masing-masing pihak dan mempersulit penyelesaian damai.

Di Suriah, SDF sering menekankan narasi Kurdistan Raya, yang mencakup wilayah Kurdi di Irak dan Turki, sehingga menimbulkan kekhawatiran Damaskus terhadap fragmentasi. Di Manipur, Kuki menuntut pengakuan administratif yang kadang diartikan Meithei sebagai upaya pemisahan wilayah dari kontrol dataran rendah, sehingga menimbulkan konflik identitas.

Kedua konflik ini menunjukkan bagaimana minoritas yang relatif kecil bisa menimbulkan ketegangan ketika mereka mengontrol wilayah tertentu dan menuntut pengakuan lebih dari pemerintah pusat. Kekuasaan de facto SDF di Suriah Timur menyerupai posisi Kuki di dataran tinggi Manipur.

Penduduk mayoritas, baik Arab di Suriah Timur maupun Meithei di Manipur, menilai tuntutan minoritas sebagai ancaman terhadap hak mereka. Di Suriah, Arab khawatir federalisme akan mengurangi pengaruh politik mereka; di Manipur, Meithei khawatir pengakuan Kuki akan mengubah komposisi politik lokal.

Negosiasi menjadi rumit karena adanya campur tangan pihak eksternal. Di Suriah Timur, Amerika Serikat memberikan perlindungan politik dan militer terhadap SDF, sementara Rusia dan Turki mengamati dinamika untuk kepentingan strategis. Di Manipur, pemerintah India harus menyeimbangkan kepentingan suku Meithei dan Kuki, sambil menjaga stabilitas regional.

Konflik identitas ini menekankan pentingnya representasi politik yang adil. Kurdi menuntut jaminan hak politik, sementara Arab menuntut pengakuan suara mayoritas. Meithei-Kuki menuntut keseimbangan antara otonomi lokal dan hak suku mayoritas, tetapi implementasinya sering tertunda.

SDF di Suriah Timur telah membangun administrasi sendiri, mengelola pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Hal ini memberi mereka pengalaman pemerintahan yang kuat, yang meningkatkan klaim mereka atas hak otonomi. Kuki juga mencoba membangun jaringan sosial, pendidikan, dan keamanan komunitas mereka di dataran tinggi.

Kedua situasi menyoroti dampak demografi. Kurdi membentuk minoritas di Suriah Timur jika dilihat secara keseluruhan, sementara Arab tetap mayoritas. Di Manipur, Meithei lebih banyak, sementara Kuki tersebar di wilayah dataran tinggi yang terbatas. Distribusi populasi ini memengaruhi perundingan politik dan pengakuan hak.

Persamaan lain adalah ketegangan sejarah. SDF menekankan pengalaman marginalisasi Kurdi oleh pemerintah pusat Suriah. Kuki menekankan sejarah konflik dan pengabaian pemerintah India terhadap hak mereka, terutama dalam pembagian administrasi wilayah.

Ketegangan ini juga memunculkan isu ekonomi. Kurdi ingin mengelola sumber daya lokal agar setara dengan wilayah Kurdistan Irak, sementara Arab dan pemerintah Suriah menolak. Di Manipur, Kuki menuntut akses dan pengelolaan sumber daya dataran tinggi, sementara Meithei ingin kontrol tetap di tangan mereka.

Di kedua wilayah, minoritas menghadapi dilema antara menuntut hak otonomi dan menghindari konflik berskala besar. SDF berupaya menjaga hubungan pragmatis dengan Damaskus, sementara Kuki mencoba negosiasi dengan pemerintah India untuk mengurangi bentrokan.

Kedua konflik juga menunjukkan bagaimana identitas etnis dan budaya menjadi faktor utama ketegangan. Lagu, bahasa, dan tradisi Kurdi di Suriah Timur memperkuat klaim politik mereka. Di Manipur, bahasa dan adat Kuki digunakan untuk memperkuat posisi mereka dalam perundingan politik.

Pengalaman Suriah Timur dapat menjadi pelajaran bagi Manipur: otonomi de facto memberi kekuatan lokal, tetapi tetap rawan konflik dengan mayoritas dan pemerintah pusat. Kuki juga harus menyeimbangkan tuntutan identitas dengan kepentingan keselamatan dan stabilitas.

Negara pusat di kedua kasus menekankan persatuan dan integritas wilayah. Damaskus menolak federalisme penuh, sementara New Delhi menolak pengakuan administratif yang bisa memisahkan Kuki dari kontrol dataran rendah Meithei.

Dinamika politik juga diperkuat oleh pengaruh eksternal. Dukungan internasional terhadap SDF membuat Damaskus harus berhati-hati, sedangkan di Manipur, pemerintah India menghadapi tekanan dari komunitas minoritas dan kelompok hak asasi.

Konflik ini memperlihatkan bahwa isu minoritas bukan hanya soal jumlah populasi, tetapi kontrol wilayah, hak politik, dan identitas budaya. Kurdi-Arab dan Meithei-Kuki sama-sama menghadapi tantangan untuk menemukan keseimbangan antara aspirasi lokal dan kepentingan nasional.

Akhirnya, kedua kasus menegaskan bahwa solusi politik dan sosial yang inklusif sangat penting. Tanpa kompromi, ketegangan minoritas-majoritas berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan, merusak stabilitas wilayah dan menghambat pembangunan masyarakat secara menyeluruh.

Baca selanjutnya

Sejarah Politik Kurdi dari Armenia Hingga Timur Tengah

2026-01-20T21:21:42.094+07:00

Sejarah bangsa Kurdi selalu dikaitkan dengan perjuangan untuk memiliki negara sendiri, meski hingga kini mereka belum pernah memperoleh pengakuan internasional yang permanen. Salah satu contoh paling terkenal adalah Republik Mahabad di barat laut Iran pada tahun 1946. Republik ini berdiri secara singkat dengan dukungan Uni Soviet, namun runtuh kurang dari satu tahun setelah pasukan Iran kembali menguasai wilayah tersebut.

Selain itu, awal abad ke-20 di Irak utara pernah muncul Kerajaan Kurdistan, yang dipimpin oleh Raja Mahmud Barzanji. Kerajaan ini muncul pada awal 1920-an setelah runtuhnya Kekaisaran Ottoman, tetapi tidak pernah diakui secara internasional. Wilayahnya terbatas di sekitar kota Sulaymaniyah, dan pemerintahan kerajaan berlangsung singkat karena tekanan Inggris dan pemerintah Irak yang baru berdiri.

Republik Mahabad dan Kerajaan Kurdistan menunjukkan pola yang sama: aspirasi Kurdi untuk kedaulatan selalu menghadapi kekuatan besar di sekitarnya. Keduanya hanya bertahan singkat dan kemudian dikembalikan ke kontrol negara pusat, entah Iran maupun Irak. Namun pengalaman ini menanamkan narasi historis yang diwariskan turun-temurun tentang hak bangsa Kurdi untuk memiliki pemerintahan sendiri.

Di masa modern, aspirasi tersebut muncul kembali di Suriah timur melalui Pasukan Demokratik Suriah (SDF) dan administrasi AANES/Rojava. Perang saudara Suriah menciptakan vakum kekuasaan di wilayah Kurdi, yang memungkinkan SDF membangun pemerintahan sendiri secara de facto, mengelola kota dan pedesaan dari Hasakah hingga Raqqa.

Tuntutan SDF sering terlihat berupa federalisme. Suriah saat ini tidak menerapkan federalisme seperti Irak, sehingga usulan ini menjadi sumber ketegangan dengan Damaskus. Awalnya, SDF ingin federalisme mencakup seluruh Suriah Timur. Namun mayoritas penduduk wilayah ini adalah Arab, sekitar 70 persen, sehingga SDF dianggap tidak mewakili mayoritas masyarakat setempat.

Jika federalisme hanya diterapkan di wilayah Kurdi, misalnya Qamisli, hal ini akan memicu tuntutan serupa dari wilayah lain. Damaskus khawatir hal ini akan menciptakan fragmentasi politik dan etnis, serta menimbulkan preseden yang sulit dikontrol. Kebingungan publik pun muncul karena SDF tidak selalu menyampaikan tuntutan secara konsisten.

PKK, inti ideologis SDF, sering menonjolkan narasi bahwa Suriah Timur adalah bagian dari Kurdistan Raya, yang mencakup wilayah Kurdi di Irak, Iran, dan Turki. Narasi ini jelas ditolak oleh pemerintah Suriah, yang menegaskan kedaulatan penuh atas seluruh wilayah negara dan menolak kontrol asing, meski secara de facto SDF telah menguasai sejumlah wilayah.

SDF juga menuntut agar hak-hak Kurdi dijamin secara resmi. Dua kesepakatan terakhir dengan Damaskus telah menetapkan perlindungan hak politik dan budaya, namun SDF menilai implementasinya masih kurang. Ketidakpuasan ini menambah kebingungan mengenai tuntutan mereka: apakah cukup dengan hak minoritas, atau mengarah ke otonomi lebih luas?

Sejumlah pengamat menilai SDF menginginkan otonomi di Suriah Timur mirip Kurdistan Irak, termasuk hak ekonomi yang lebih besar. Di Kurdistan Irak, pendapatan per kapita mencapai 17 ribu dolar per tahun, jauh di atas rata-rata Suriah di luar wilayah Kurdi yang hanya sekitar 4 ribu dolar. Tuntutan ini sulit diterima pemerintah Suriah.

Pemerintah Suriah menegaskan bahwa seluruh bangsa harus berkembang bersama, tanpa keistimewaan ekonomi atau administratif yang terlalu besar bagi satu kelompok. Hal ini menjadi alasan mengapa Damaskus menolak tuntutan SDF untuk federalisme penuh atau otonomi setara Kurdistan Irak.

Sejarah Mahabad, Kerajaan Kurdistan, dan Rojava menunjukkan pola serupa. Aspirasi Kurdi muncul ketika ada vakum kekuasaan atau peluang geopolitik, tetapi selalu terbentur oleh negara pusat atau kekuatan eksternal. Mimpi merdeka atau otonomi selalu diuji oleh realitas politik.

Dalam kasus Mahabad, kekuatan regional Iran dan mundurnya dukungan Uni Soviet menyebabkan keruntuhan republik Kurdi. Sementara Kerajaan Kurdistan di Irak utara harus tunduk pada tekanan Inggris dan pemerintah Irak yang baru. Kedua kasus ini menjadi pelajaran bahwa wilayah Kurdi selalu rentan terhadap intervensi negara besar.

Di Suriah, SDF memanfaatkan kekosongan akibat perang saudara untuk membangun administrasi sendiri. Namun tuntutan mereka masih menjadi sumber kebingungan, karena ada banyak narasi yang tumpang tindih: hak minoritas, federalisme, hingga simbolisme Kurdistan Raya.

PKK dan SDF menekankan identitas Kurdi dan hak-hak mereka, tetapi mayoritas wilayah Suriah Timur dihuni oleh Arab. Hal ini menimbulkan ketegangan internal, karena tuntutan Kurdi bisa dianggap mengabaikan hak mayoritas Arab.

Selain faktor etnis, aspirasi ekonomi juga menjadi isu. Permintaan hak pengelolaan sumber daya dan tingkat kesejahteraan yang setara Kurdistan Irak dianggap tidak realistis bagi pemerintah Suriah yang ingin pembangunan merata.

Konflik ini memunculkan kebingungan publik dan narasi simpang siur. Banyak pihak, termasuk Arab lokal dan Damaskus, tidak yakin apa yang sebenarnya diinginkan SDF: hak minoritas, otonomi terbatas, atau aspirasi independensi simbolik.

Selain itu, dukungan internasional memainkan peran penting. Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa memberi perlindungan terhadap SDF, sehingga aspirasi mereka bertahan lama, meski tidak diakui secara resmi oleh pemerintah Suriah.

Seiring waktu, negosiasi antara Damaskus dan SDF berjalan lambat. Pemerintah Suriah menekankan integrasi penuh, sedangkan SDF ingin mempertahankan tingkat otonomi yang signifikan. Persoalan ini tetap menjadi sumber ketegangan dan ketidakpastian politik di Suriah Timur.

Pelajaran dari sejarah Mahabad dan Kerajaan Kurdistan menunjukkan bahwa aspirasi Kurdi selalu muncul ketika ada peluang, tetapi masa depan mereka selalu bergantung pada keseimbangan kekuatan dengan negara pusat dan dinamika geopolitik regional.

Akhirnya, dari Mahabad hingga Rojava, satu hal terlihat jelas: aspirasi Kurdi untuk otonomi atau negara sendiri tetap hidup, tetapi realitas politik, demografi, dan tekanan dari negara pusat membatasi pencapaian mereka. Kesabaran, negosiasi, dan dinamika internasional menjadi faktor penentu masa depan Kurdi di Suriah.

Kurdi di Turkiye

Bangsa Kurdi memiliki sejarah panjang dalam mengatur wilayah secara mandiri melalui berbagai entitas lokal sebelum negara modern muncul di Timur Tengah. Salah satu bentuk pemerintahan yang pernah eksis adalah emirat-emirat Kurdi di wilayah yang kini menjadi Turki. Emirat-emirat ini muncul pada abad ke-18 hingga awal abad ke-19, seperti Emirat Hakkâri, Emirat Bohtan, dan Emirat Ardalan, yang mengelola pemerintahan lokal, hukum adat, dan milisi sendiri.

Emirat-emirat Kurdi di Turki ini umumnya memiliki tingkat otonomi yang tinggi, tetapi tetap mengakui kekuasaan Kesultanan Ottoman. Struktur politik ini memungkinkan para penguasa Kurdi menjaga stabilitas wilayah, mengumpulkan pajak, dan mempertahankan keamanan lokal. Meskipun berskala kecil dibandingkan negara modern, emirates tersebut menjadi simbol awal identitas politik Kurdi yang mandiri.

Selain di Turki, bangsa Kurdi juga pernah mendirikan sebuah entitas politik yang lebih mirip negara modern di kawasan Lachin, perbatasan Armenia dan Azerbaijan. Wilayah ini dikenal sebagai Republik Kurdistan Lachin secara de facto, yang muncul pada periode konflik regional dan perang Nagorno-Karabakh, ketika kekosongan kekuasaan memberi peluang bagi Kurdi membentuk administrasi sendiri.

Republik di Lachin menekankan pemerintahan lokal dan pertahanan komunitas Kurdi di tengah ketegangan Armenia–Azerbaijan. Meskipun bersifat sementara dan tidak diakui secara luas oleh dunia internasional, keberadaan entitas ini menunjukkan bahwa bangsa Kurdi mampu membentuk struktur politik dan sosial yang mandiri, bahkan di kawasan yang sangat sensitif secara geopolitik.

Sejarah emirates di Turki dan Republik Lachin menegaskan bahwa aspirasi Kurdi untuk memiliki wilayah otonom atau negara sendiri bukan hal baru. Pengalaman ini menjadi akar bagi tuntutan modern seperti Rojava di Suriah, yang juga dibangun di atas prinsip kontrol lokal, administrasi de facto, dan perlindungan identitas etnis, meski menghadapi tantangan politik dan demografis dari negara pusat.

Kurdi di Oman

Perjalanan ke desa terpencil Kumzar di ujung utara Semenanjung Musandam, Oman, yang menghadap Selat Hormuz, mengungkap kesamaan bahasa yang mengejutkan antara bahasa lokal Kumzari dan bahasa Kurdi. Temuan ini menunjukkan kemungkinan adanya kaitan kuno antara kedua kelompok, meski asal-usul pastinya masih menjadi misteri.

Tim Rudaw melakukan perjalanan lebih dari 2.000 kilometer dari Erbil untuk menelusuri asal-usul bahasa Kumzari, bahasa langka yang dituturkan sekitar 4.000 orang di provinsi Musandam, Oman. Desa Kumzar, yang terletak di antara tebing curam dan Laut Oman, hanya bisa dijangkau dengan perahu, sehingga isolasi geografisnya membantu pelestarian bahasa selama berabad-abad.

Sumber sejarah, termasuk “Dictionary of Countries” karya Yaqut al-Hamawi abad ke-13, menyebut penduduk Kumzar berasal dari Lor atau Iran. Namun, linguistik modern menyoroti hubungan kuat antara Kumzari dan Kurdi, terutama dalam kosakata dan struktur bahasa.

Para tetua dan cendekiawan lokal di Kumzar menyatakan kepada Rudaw bahwa banyak kata dan ungkapan Kumzari mirip dengan bahasa Kurdi. Mereka juga mencatat bahwa bacaan tradisional dan sejarah lisan memiliki kesamaan dengan lagu-lagu Kalhori Kurdi, baik dari segi ritme maupun struktur bahasa.

Meski bukti ilmiah definitif mengenai asal-usul Kurdi belum dapat ditegaskan, tumpang tindih linguistik yang signifikan ini menunjukkan kemungkinan warisan bersama yang telah ada selama berabad-abad, membuka jendela baru dalam studi sejarah migrasi dan hubungan budaya Kurdi di kawasan Teluk.

Kurdi di Rusia

Bangsa Kurdi memiliki diaspora yang cukup luas, termasuk di Rusia, meski jumlahnya tidak sebesar di Turki, Iran, Irak, atau Suriah. Sebagian besar Kurdi di Rusia adalah imigran atau pengungsi politik yang datang sejak era Soviet dan meningkat setelah konflik di Timur Tengah. Kehadiran mereka umumnya terkonsentrasi di kota-kota besar dan wilayah industri, yang menyediakan lapangan kerja dan akses pendidikan.

Wilayah Rusia dengan konsentrasi Kurdi terbesar adalah Krasnodar Krai, sebuah daerah di bagian selatan Rusia dekat Laut Hitam dan perbatasan Kaukasus Utara. Di kawasan ini, komunitas Kurdi membentuk jaringan sosial, budaya, dan ekonomi yang relatif kuat, termasuk asosiasi budaya Kurdi, pusat pendidikan bahasa Kurdi, dan kegiatan seni tradisional. Krasnodar Krai menjadi semacam “pusat diaspora Kurdi” di Rusia karena jumlahnya yang signifikan dibandingkan wilayah lain.

Selain Krasnodar, komunitas Kurdi juga ditemukan di kota-kota besar seperti Moskow, St. Petersburg, dan Rostov-on-Don, tetapi mereka lebih terfragmentasi. Kehadiran Kurdi di Rusia mencerminkan perpaduan migrasi ekonomi dan politik, serta menegaskan bagaimana identitas Kurdi tetap dipertahankan di luar wilayah historis mereka, sekalipun berada jauh dari tanah leluhur di Timur Tengah.

Kurdi di Palestina

Sejak era Salahuddin Al-Ayubi pada abad ke-12, bangsa Kurdi telah hadir di wilayah Palestina, terutama sebagai bagian dari pasukan militer dan administrasi yang dibawa untuk memperkuat kekuasaan Ayyubiyah. Banyak pasukan Kurdi yang ditempatkan di kota-kota penting seperti Yerusalem, Nablus, dan Hebron, baik untuk pertahanan kota maupun pengawasan jalur perdagangan dan suaka agama. Kehadiran mereka bukan hanya bersifat militer, tetapi juga membawa budaya, bahasa, dan tradisi sosial Kurdi ke wilayah tersebut.

Seiring waktu, sebagian pasukan dan keluarga Kurdi menetap di Palestina, membentuk komunitas kecil yang tersebar di berbagai kota. Komunitas ini berperan sebagai penghubung budaya dan politik antara wilayah Kurdi dan Timur Tengah, dan beberapa keturunan masih mempertahankan identitas Kurdi mereka, meski telah berasimilasi secara sosial dengan penduduk Arab setempat. Persebaran ini menunjukkan bagaimana migrasi militer dan administrasi di masa Salahuddin menjadi awal kehadiran Kurdi yang bertahan berabad-abad di Palestina.

Kurdi di Afrika

Sejak era pemerintahan Salahuddin Al Ayubi era Abbasiyah, Bangsa Kurdi memiliki diaspora di Afrika, dan persebarannya lebih karena migrasi politik atau ekonomi modern daripada sejarah panjang. Berikut ringkasannya:

Mesir: Ini adalah salah satu negara Afrika dengan komunitas Kurdi paling signifikan, terutama sejak era abad ke-19 ketika beberapa keluarga Kurdi datang sebagai bagian dari militer atau birokrasi Kesultanan Utsmaniyah yang mengontrol Mesir. Beberapa keturunan tetap mempertahankan identitas Kurdi dan terlibat dalam bisnis atau pendidikan.

Sudan dan Libya: Kehadiran Kurdi di Sudan dan Libya lebih modern, sebagian besar datang sebagai migran atau pengungsi dari konflik Timur Tengah, khususnya Suriah dan Irak. Mereka biasanya terkonsentrasi di ibu kota atau kota besar, berpartisipasi dalam perdagangan dan usaha kecil.

Afrika Barat (misal Senegal dan Nigeria): Kehadiran Kurdi di Afrika Barat sangat terbatas, biasanya sebagai mahasiswa, pekerja profesional, atau imigran jangka pendek. Komunitas ini jarang membentuk kelompok besar, dan lebih bersifat individual atau keluarga.

Secara umum, diaspora Kurdi di Afrika tidak membentuk komunitas besar seperti di Eropa atau Timur Tengah, dan cenderung tersebar di kota-kota besar sebagai migran atau pengungsi.

Baca selanjutnya

Simpang Siur Tuntutan SDF di Suriah

2026-01-20T19:33:12.119+07:00

Simpang siur terkait tuntutan SDF dan PKK di Suriah terus menjadi perhatian pengamat politik regional. Banyak pihak masih bingung memahami apa sebenarnya yang diinginkan kelompok ini dalam konteks politik dan wilayah Suriah Timur.

Salah satu tuntutan yang paling sering muncul adalah penerapan federalisme. Suriah saat ini tidak menerapkan federalisme seperti Irak, dan ide ini menjadi titik perdebatan antara Damaskus dan SDF.

Awalnya, federalisme yang diusulkan SDF mencakup seluruh Suriah Timur. Wilayah ini mayoritas penduduknya adalah Arab, sekitar 70 persen, sehingga SDF menghadapi kritik karena dianggap tidak mewakili mayoritas penduduk setempat.

Jika federalisme hanya diterapkan di Qamisli atau wilayah Kurdi tertentu, masalah lain muncul. Wilayah lain di Suriah Timur kemungkinan akan menuntut hak serupa, sehingga memicu ketegangan etnis dan politik baru.

PKK, yang menjadi inti kekuatan SDF, sering menekankan narasi bahwa Suriah Timur merupakan bagian dari Kurdistan Raya. Narasi ini jelas ditolak pemerintah Suriah, yang menegaskan kedaulatan penuh atas seluruh wilayahnya.

Pemerintah Suriah tidak ingin sebagian wilayah negara dikontrol secara resmi dari Qandil, Irak, meski secara de facto beberapa daerah memang sudah berada di bawah kendali militer lokal yang dikendalikan PKK, mirip dengan wilayah pemberontak Druze yang dikuasai milisi Al Hajri Suwaida, yang secara de facto sudah dikontrol Israel melalui proyek neokolonialisme Greater Israel di Timur Tengah.

SDF juga menuntut agar hak-hak warga Kurdi dijamin. Dua kesepakatan terakhir antara Damaskus dan SDF telah menetapkan perlindungan hak politik dan budaya, tetapi SDF tetap merasa tuntutan mereka belum sepenuhnya dipenuhi.

Sebagian kalangan menilai SDF menginginkan otonomi penuh di Suriah Timur, mirip dengan status Kurdistan di Irak. Tuntutan ini mencakup hak istimewa ekonomi, administrasi, hingga tingkat pendapatan per kapita yang tinggi seperti di Kurdistan Irak, yaitu sekitar 17 ribu dolar per tahun.

Perbandingan ini jauh melampaui rata-rata pendapatan warga Irak di luar wilayah Kurdi, yang hanya sekitar 4 ribu dolar per tahun. Tuntutan ini menimbulkan kekhawatiran pemerintah Suriah tentang potensi fragmentasi sosial dan ekonomi.

Pemerintah Suriah menegaskan bahwa seluruh bangsa harus maju secara bersamaan, tanpa ada suku dan wilayah yang diistmewakan dari yang lain, apalagi jika negara harus menjadikan warga PKK Kurdi sebagai warga kelas satu dan yang lainnya menjadi kelas dua. Pendekatan ini menekankan persatuan nasional dan kesetaraan sebagai prinsip dasar.

Kebingungan publik muncul karena SDF dan PKK tidak pernah menyampaikan tuntutan mereka secara jelas dan konsisten. Mereka sering berganti narasi antara hak minoritas, federalisme, hingga aspirasi independensi simbolik.

Beberapa pengamat menyebut ini sebagai strategi politik untuk memperluas pengaruh de facto di Suriah Timur, sambil menjaga fleksibilitas dalam negosiasi dengan Damaskus dan kekuatan internasional.

Ketegangan etnis juga memperumit tuntutan. Jabatan penting SDF didominasi oleh Kurdi, sementara sebagian besar wilayah Timur Suriah dihuni oleh Arab dan minoritas lainnya. Hal ini membuat tuntutan federalisme sulit diterapkan tanpa konflik internal.

Pemerintah Suriah menolak keras narasi Kurdistan Raya, karena dianggap sebagai ancaman terhadap integritas wilayah. Suriah menekankan bahwa setiap wilayah harus berada di bawah kedaulatan negara, meski ada otonomi lokal terbatas.

SDF menuntut jaminan politik dan hak administratif. Meskipun beberapa kesepakatan telah ditandatangani, pihak Kurdi menilai implementasinya lambat dan tidak memadai. Hal ini menjadi sumber ketegangan berkelanjutan.

Selain itu, aspirasi ekonomi SDF memperlihatkan ambisi untuk menyetarakan pendapatan per kapita wilayah Kurdi dengan Kurdistan Irak. Pemerintah Suriah menilai tuntutan ini tidak realistis dan bisa menciptakan kesenjangan baru.

Perbedaan visi ini menyebabkan negosiasi antara Damaskus dan SDF berjalan lambat. Pemerintah Suriah ingin integrasi penuh, sedangkan SDF menginginkan otonomi signifikan.

Banyak analis menilai bahwa kebingungan publik tentang tuntutan SDF berasal dari campur aduknya narasi politik, etnis, dan ekonomi yang disampaikan oleh kelompok tersebut.

Kebingungan ini juga dimanfaatkan oleh pihak eksternal, termasuk AS dan Turki, untuk memperkuat pengaruh masing-masing di wilayah Timur Suriah, menambah kompleksitas konflik.

Pada akhirnya, pertanyaan utama tetap sama: apakah SDF akan puas dengan hak minoritas dan otonomi terbatas, atau terus menuntut federalisme dan status istimewa yang lebih luas?

Sikap pemerintah Suriah jelas: semua wilayah harus bersatu di bawah negara yang sama, tanpa keistimewaan berlebihan, demi menjaga integritas politik, sosial, dan ekonomi bangsa.

Baca selanjutnya

Perbandingan Tantangan Keamanan Sudan vs Suriah

2026-01-20T18:51:52.168+07:00

Perbandingan antara luas wilayah Suriah dan Sudan kembali mencuat seiring pembahasan capaian militer Sudan sejak dimulainya Operasi Penyeberangan Besar pada 26 September. Dalam rentang waktu sekitar empat bulan, wilayah yang berhasil direbut kembali oleh tentara Sudan disebut-sebut setara dengan luas Suriah, bahkan beberapa kali lipat.

Suriah secara geografis memiliki luas sekitar 185 ribu kilometer persegi. Angka ini menempatkan Suriah sebagai negara berukuran menengah di Timur Tengah, dengan bentang wilayah yang relatif kompak dari pesisir Mediterania hingga perbatasan Irak.

Sebaliknya, Sudan adalah salah satu negara terluas di Afrika dan dunia Arab. Setelah pemisahan Sudan Selatan pada 2011, luas wilayah Sudan masih berada di kisaran 1,88 juta kilometer persegi, hampir sepuluh kali lipat luas Suriah.

Perbandingan ini memberi perspektif berbeda terhadap dinamika konflik dan operasi militer di kedua negara. Wilayah yang dalam konteks Suriah sudah mencakup satu negara penuh, di Sudan bisa setara dengan satu atau dua negara bagian saja.

Menilik pembagian administratif Sudan, terlihat kontras yang mencolok. Negara ini terdiri dari sejumlah wilayah atau negara bagian dengan luas yang sangat beragam, beberapa di antaranya bahkan lebih besar dari Suriah.

Negara Bagian Darfur Utara, misalnya, memiliki luas sekitar 296 ribu kilometer persegi. Artinya, satu wilayah administratif ini saja sudah lebih besar sekitar 60 persen dibandingkan seluruh wilayah Suriah.

Negara Bagian Laut Merah juga melampaui Suriah dari sisi luas, dengan bentang wilayah sekitar 218 ribu kilometer persegi. Kawasan ini mencakup wilayah pesisir panjang di timur Sudan hingga perbatasan Eritrea.

Di sisi lain, terdapat negara bagian yang lebih kecil seperti Nil River State dengan luas sekitar 122 ribu kilometer persegi. Wilayah ini lebih kecil dari Suriah, namun masih mencerminkan betapa luasnya skala administratif Sudan.

Negara Bagian Al-Jazirah bahkan jauh lebih kecil, hanya sekitar 27 ribu kilometer persegi. Perbandingan ini menunjukkan rentang ekstrem ukuran wilayah dalam satu negara yang sama.

Jika Suriah dibayangkan sebagai satu negara bagian Sudan, maka posisinya kemungkinan berada di peringkat ketiga atau keempat terbesar. Ia hanya kalah dari Darfur Utara dan Laut Merah, serta berdekatan dengan wilayah seperti Kordofan Utara.

Dalam konteks militer, fakta geografis ini penting untuk dipahami. Operasi militer di Sudan berlangsung di ruang yang jauh lebih luas, dengan tantangan logistik, jarak, dan kontrol wilayah yang berlipat ganda dibandingkan Suriah.

Ketika disebut bahwa wilayah yang dibebaskan tentara Sudan sejak akhir September setara atau melebihi luas Suriah, klaim tersebut mencerminkan skala operasi yang sangat besar. Ini bukan sekadar kemajuan taktis, melainkan perubahan peta penguasaan wilayah dalam ukuran negara.

Namun, luas wilayah Sudan yang tersisa dan masih memerlukan stabilisasi juga tidak kecil. Bahkan setelah capaian signifikan, area yang membutuhkan pengamanan dan pemulihan tetap mencakup ratusan ribu kilometer persegi.

Situasi ini menuntut kesabaran publik dan ketahanan institusi negara. Di negara dengan geografi sebesar Sudan, proses pemulihan kedaulatan hampir tidak pernah berlangsung cepat.

Berbeda dengan Suriah yang relatif lebih kecil namun padat secara politik dan demografis, Sudan menghadapi tantangan berupa jarak antarkota yang jauh dan infrastruktur yang tidak merata.

Meski demikian, capaian militer dalam waktu singkat dinilai sebagai prestasi besar. Banyak pihak melihatnya sebagai bukti bahwa tentara Sudan masih menjadi pilar utama keutuhan negara.

Narasi yang berkembang di masyarakat Sudan menekankan pentingnya kesabaran dan rasa syukur. Dalam kondisi negara seluas ini, stabilitas tidak dibangun dalam hitungan minggu, melainkan tahun.

Perbandingan dengan Suriah juga berfungsi sebagai alat komunikasi publik. Ia membantu masyarakat memahami skala sebenarnya dari wilayah yang telah diamankan dan tantangan yang masih tersisa.

Dari sudut pandang geopolitik, Sudan dan Suriah menghadapi konflik dengan karakter berbeda, tetapi sama-sama menunjukkan bahwa ukuran wilayah sangat memengaruhi jalannya perang dan proses pemulihan.

Pada akhirnya, perbandingan ini menegaskan satu hal mendasar: membebaskan dan mengamankan wilayah sebesar Sudan adalah pekerjaan raksasa. Seruan untuk bersabar dan menghargai peran tentara menjadi refleksi dari kesadaran akan besarnya beban negara.

Di tengah dinamika itu, pesan yang mengemuka tetap sama, yakni kesabaran, keteguhan, dan keyakinan bahwa stabilitas di negara seluas Sudan hanya bisa dicapai melalui waktu, pengorbanan, dan institusi pertahanan yang solid.

Baca selanjutnya

Kemiripan Kasus Republik Artsakh dengan SDF Suriah

2026-01-20T18:19:38.613+07:00

Kasus Republik Artsakh (Nagorno-Karabakh) menunjukkan bahwa konflik dapat “membeku” sangat lama tanpa pernah benar-benar selesai. Sejak gencatan senjata 1994, Artsakh hidup dalam ilusi stabilitas melalui mediasi internasional OSCE Minsk Group. Namun tidak ada perjanjian damai final, tidak ada pengakuan internasional, dan tidak ada mekanisme penentuan status yang mengikat. Ketika keseimbangan kekuatan berubah—Azerbaijan menguat secara militer dan Rusia melemah—konflik berakhir secara sepihak lewat kemenangan militer Baku pada 2020 dan 2023, diikuti pembubaran Artsakh dan integrasi penuh ke Azerbaijan.

Pelajaran utama dari Artsakh adalah bahwa diplomasi tanpa solusi status hanya menunda konflik. Selama negara pusat bersabar, membangun kekuatan, dan menunggu momentum geopolitik, entitas de facto tetap berada dalam posisi rentan, sekuat apa pun institusi internalnya.

Kasus Chechnya berbeda dari Artsakh karena Rusia sejak awal menolak konflik membeku jangka panjang. Setelah Chechnya menikmati kemerdekaan de facto pada 1996, Moskow memilih opsi militer penuh dalam Perang Chechnya Kedua. Namun yang menentukan bukan hanya kekuatan senjata, melainkan strategi integrasi koersif: Rusia menghancurkan struktur separatis, lalu membangun loyalitas elite lokal melalui keluarga Kadyrov.

Chechnya tidak dibubarkan sebagai entitas budaya atau administratif, tetapi dimasukkan kembali secara keras ke dalam Federasi Rusia. Ini adalah contoh penyelesaian konflik melalui integrasi paksa namun stabil, di mana negara pusat mengizinkan otonomi terbatas selama loyalitas politik absolut dijaga. Tidak ada referendum, tidak ada pengakuan internasional, dan tidak ada proses damai multilateral—hanya pemulihan kedaulatan negara.

Sementara itu, SDF dan AANES di Suriah timur berada di antara dua model tersebut. Seperti Artsakh, mereka memiliki status de facto, institusi sipil, dan legitimasi internal terbatas, namun tanpa pengakuan internasional. Seperti Chechnya awal 1990-an, mereka berdiri di atas kekosongan negara akibat perang panjang. Perbedaannya, SDF sangat bergantung pada perlindungan kekuatan eksternal, khususnya Amerika Serikat.

Selama perlindungan itu ada, konflik Suriah timur cenderung “membeku” seperti Artsakh sebelum 2020. Namun jika perlindungan tersebut melemah atau ditarik, Damaskus memiliki dua opsi: model Chechnya (integrasi keras dengan kooptasi elite lokal) atau model Artsakh (penyelesaian militer cepat ketika momentum tercapai). Pilihan ini sangat bergantung pada dinamika regional antara Suriah, Turki, Rusia, dan Iran.

Ketiga kasus ini menunjukkan bahwa waktu tidak otomatis menguntungkan entitas de facto. Artsakh bertahan hampir 30 tahun tetapi runtuh cepat. Chechnya bertahan singkat tetapi diakhiri secara brutal lalu distabilkan. SDF bertahan lama, tetapi masa depannya ditentukan bukan oleh kekuatan internal semata, melainkan oleh perubahan geopolitik.

Kesalahan umum ketiganya—terutama Artsakh dan SDF—adalah menganggap status de facto sebagai jalan menuju kedaulatan permanen, padahal tanpa pengakuan internasional dan tanpa solusi politik final dengan negara pusat, status itu selalu sementara.

Dalam konteks yang lebih luas, ketiga kasus ini memperlihatkan satu pola besar dalam politik internasional: negara pusat yang bertahan hidup dari perang pada akhirnya akan berusaha memulihkan kedaulatan penuh, entah melalui perang terbuka, integrasi paksa, atau negosiasi asimetris.

Bagi Suriah, pengalaman Chechnya dan Artsakh menjadi cermin. Damaskus dapat memilih jalan Rusia atau Azerbaijan, tetapi hasil akhirnya hampir selalu sama: pengakhiran status de facto. Pertanyaannya bukan apakah, melainkan kapan dan dengan cara apa.

Baca selanjutnya

Komparasi Politik: Dari Chechnya ke Suriah Timur

2026-01-20T18:09:35.792+07:00

Perang Rusia dengan Chechnya pada dekade 1990-an hingga awal 2000-an kerap dijadikan contoh bagaimana negara pusat menghadapi entitas separatis yang sempat berdiri secara de facto. Dalam banyak aspek, pengalaman Chechnya memiliki kemiripan struktural dengan posisi Pasukan Demokratik Suriah (SDF) dan administrasi AANES di timur Suriah saat ini.

Chechnya pernah mendeklarasikan kemerdekaan setelah runtuhnya Uni Soviet dan selama beberapa tahun berfungsi sebagai entitas de facto di luar kendali Moskow. Meski tidak diakui secara internasional, pemerintahan Chechnya kala itu memiliki aparat keamanan, struktur politik, dan kontrol wilayah yang relatif solid.

Situasi tersebut dapat dibandingkan dengan SDF dan AANES di Suriah timur, yang sejak perang melawan ISIS mengelola wilayah luas, memiliki institusi sipil, serta menjalin hubungan luar negeri terbatas, terutama dengan Amerika Serikat dan mitra koalisi. Seperti Chechnya, entitas ini juga tidak memiliki pengakuan kedaulatan internasional.

Perbedaan utama terletak pada konteks geopolitik. Rusia menghadapi Chechnya sebagai konflik internal pasca-imperium, sementara Suriah berhadapan dengan SDF dalam lanskap perang proksi internasional yang melibatkan Amerika Serikat, Turki, Iran, dan Rusia sendiri.

Namun, persamaan paling penting adalah status de facto yang rapuh. Chechnya, meski pernah “merdeka” secara praktis, tidak mampu mengamankan legitimasi jangka panjang dan akhirnya kembali dikuasai Moskow melalui dua perang besar yang brutal.

Rusia tidak hanya menggunakan kekuatan militer, tetapi juga strategi kooptasi elite lokal. Figur seperti Ramzan Kadyrov menjadi simbol bagaimana Moskow mengakhiri separatisme bukan dengan pembubaran identitas lokal, melainkan dengan integrasi keras di bawah negara pusat.

Model ini sering dibaca sebagai preseden bagi Damaskus dalam menghadapi SDF. Pemerintah Suriah dapat menempuh jalan serupa, menggabungkan tekanan militer, negosiasi politik, dan integrasi elite lokal untuk mengakhiri status otonomi de facto di timur Suriah.

Meski wilayah Chechnya jauh lebih kecil dibandingkan kawasan SDF, posisi strategis dan simboliknya serupa. Chechnya adalah ujian kedaulatan Rusia, sebagaimana Suriah timur menjadi ujian keutuhan teritorial Suriah pascaperang saudara.

Perbandingan lain dapat ditarik dengan Dewan Transisi Selatan (STC) di Yaman. STC pernah mendominasi Yaman Selatan selama hampir satu dekade, menguasai Aden dan institusi penting, serta tampil sebagai kekuatan politik dan militer tersendiri.

Namun, meski kuat di lapangan, STC akhirnya membubarkan diri secara formal dan masuk ke dalam kerangka negara Yaman melalui kesepakatan politik. Dominasi de facto tidak berujung pada kemerdekaan permanen, melainkan reintegrasi dengan kompromi.

Kasus STC menunjukkan bahwa kekuatan lokal yang lahir dari perang tidak selalu berakhir sebagai negara baru. Dalam banyak kasus, mereka dilebur kembali ke negara pusat ketika keseimbangan kekuatan regional berubah.

Hal serupa berpotensi terjadi pada SDF jika dukungan internasional melemah atau terjadi kesepakatan regional yang lebih luas antara Damaskus, Ankara, dan aktor global. Status otonomi bisa berakhir bukan lewat satu pertempuran besar, melainkan melalui proses politik bertahap.

Dari Chechnya hingga Yaman Selatan, satu pola terlihat jelas: entitas de facto tanpa pengakuan internasional sangat bergantung pada konteks geopolitik eksternal. Ketika konteks itu berubah, posisi mereka ikut goyah.

Pola ini juga relevan untuk Somaliland, wilayah yang memisahkan diri dari Somalia sejak awal 1990-an. Somaliland memiliki pemerintahan, mata uang, dan keamanan sendiri, serta stabilitas yang jauh lebih baik dibandingkan Somalia selatan.

Seperti Chechnya dan SDF, Somaliland menikmati status de facto yang panjang tanpa pengakuan internasional. Keberlangsungannya bergantung pada keseimbangan regional di Tanduk Afrika dan lemahnya negara pusat Somalia selama bertahun-tahun.

Namun, jika Somalia berhasil memperkuat negara, membangun konsensus internal, dan mendapatkan dukungan regional yang solid, skenario reintegrasi Somaliland tidak bisa sepenuhnya dikesampingkan, meski jalannya akan jauh lebih politis dibandingkan militer.

Pengalaman Chechnya menunjukkan bahwa waktu tidak selalu berpihak pada entitas separatis. Status de facto yang lama bukan jaminan menuju kemerdekaan formal, terutama jika negara pusat berhasil bangkit.

Dalam konteks Suriah, Chechnya menjadi pengingat bahwa negara yang selamat dari perang panjang cenderung berupaya memulihkan kedaulatannya secara penuh. SDF, seperti Chechnya di masa lalu, berada di persimpangan antara integrasi, kooptasi, atau konfrontasi.

Sementara itu, kasus STC dan Somaliland memperlihatkan variasi jalur non-militer, di mana negosiasi dan perubahan regional dapat menentukan nasib entitas de facto lebih dari kekuatan senjata semata.

Pada akhirnya, dari Grozny hingga Hasakah, dari Aden hingga Hargeisa, sejarah menunjukkan bahwa entitas yang lahir dari kekosongan negara jarang bertahan sebagai negara merdeka tanpa pengakuan internasional. Mereka lebih sering menjadi bagian dari babak panjang negosiasi, konflik, dan rekonstruksi negara pusat.

Republik Artsakh

Pengalaman Republik Artsakh di Nagorno-Karabakh memperkuat pola tersebut. Artsakh berdiri sebagai entitas Armenia de facto sejak awal 1990-an, dengan pemerintahan, militer, dan institusi sipil sendiri, namun tanpa pengakuan internasional yang berarti.

Selama hampir tiga dekade, keberadaan Artsakh bertumpu pada keseimbangan kekuatan regional dan dukungan Armenia. Namun situasi berubah drastis ketika Azerbaijan, dengan dukungan teknologi militer modern dan konstelasi geopolitik yang menguntungkan, berhasil memulihkan kendali atas Nagorno-Karabakh.

Pada akhirnya, Republik Artsakh dibubarkan dan wilayah Nagorno-Karabakh diintegrasikan kembali ke Azerbaijan. Integrasi ini menandai berakhirnya status de facto yang lama, sekaligus menegaskan bahwa entitas tanpa pengakuan internasional tetap rentan ketika negara pusat mendapatkan momentum politik dan militer.

Kasus Artsakh menunjukkan bahwa waktu tidak selalu berpihak pada entitas separatis. Bahkan setelah puluhan tahun eksistensi de facto, perubahan keseimbangan regional dapat dengan cepat membalikkan situasi di lapangan.

Jika pola ini diterapkan pada Suriah, maka posisi SDF tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militernya sendiri, tetapi oleh sejauh mana dukungan internasional bertahan dan bagaimana Damaskus membangun kembali negara serta merajut kesepakatan regional.

Dari Chechnya, Yaman Selatan, hingga Artsakh, satu pelajaran utama mengemuka: entitas yang lahir dari konflik dan kekosongan negara cenderung berakhir pada integrasi kembali ke negara pusat, baik melalui perang terbuka, negosiasi politik, maupun perubahan geopolitik yang menentukan arah sejarah.

Baca selanjutnya

Pengungsi Suriah Kembali ke Wilayah yang Baru Dibebaskan

2026-01-20T04:43:31.624+07:00

Perkembangan cepat terjadi di Suriah utara dan timur laut seiring bergeraknya sejumlah aktor militer dan ekonomi dalam satu momentum yang dinilai menentukan. Situasi di lapangan menunjukkan keterkaitan erat antara operasi militer, dinamika keamanan, dan agenda pemulihan ekonomi nasional.

Pasukan Sanadid Shammar dilaporkan mulai melakukan pergerakan terkoordinasi dengan pemerintah Suriah. Langkah ini menandai perubahan signifikan dalam peta aliansi lokal, terutama di wilayah Jazirah yang selama ini menjadi arena tarik-menarik pengaruh.

Di saat yang sama, laporan mengenai terjadinya perpecahan di dalam barisan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) mulai mencuat, khususnya di garis pertahanan selatan Hasakah. Retakan internal ini disebut memengaruhi kesiapan tempur dan stabilitas kendali wilayah.

Tekanan militer kian meningkat dengan bergeraknya pasukan tentara Suriah dari arah wilayah Operasi Naba’ al-Salam. Pasukan ini dilaporkan hampir bertemu dengan unit-unit tentara Suriah yang datang dari arah Shaddadi, membentuk kepungan strategis di wilayah selatan Hasakah.

Pertemuan dua poros pasukan tersebut dipandang sebagai langkah krusial untuk mengamankan jalur-jalur utama dan mempersempit ruang gerak kelompok bersenjata yang masih bertahan di kawasan itu.

Di front lain, pertempuran sengit dilaporkan terjadi di wilayah Sarrin. Bentrokan ini dikaitkan dengan upaya merebut kembali Ain al-Arab atau Kobane, yang selama bertahun-tahun menjadi simbol penting dalam konflik Suriah utara.

Sementara dinamika militer terus bergerak, pemerintah Suriah juga mengirimkan sinyal kuat di bidang ekonomi dan energi. Direktur Utama Perusahaan Minyak Suriah, Yusuf Qiblawi, menyampaikan pernyataan penting dalam sebuah konferensi pers di Damaskus.

Qiblawi mengungkapkan bahwa ladang minyak al-Omar di Deir ez-Zor memiliki sekitar 900 sumur minyak. Ladang strategis ini diproyeksikan menjadi tulang punggung kebangkitan sektor energi nasional.

Menurutnya, perusahaan berencana untuk kembali mengekspor minyak mentah dalam waktu mendatang. Rencana ini menjadi bagian dari fase baru penguatan produksi minyak Suriah.

Sebelum perang, ladang al-Omar tercatat memproduksi sekitar 50 ribu barel per hari. Namun saat ini, produksi aktual tidak lebih dari 5 ribu barel per hari akibat kerusakan infrastruktur dan kendala keamanan.

Qiblawi menegaskan bahwa peningkatan produksi menjadi prioritas utama, seiring dengan upaya pemerintah memulihkan kendali atas sumber daya energi nasional.

Menariknya, ia juga menyebut adanya ketertarikan dari perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk berinvestasi di sektor gas, khususnya di wilayah Hasakah. Pernyataan ini mengindikasikan terbukanya kembali kanal komunikasi ekonomi lintas negara.

Di tengah ketegangan militer dan agenda energi, langkah kemanusiaan turut dilakukan di Provinsi Aleppo. Sekitar seratus keluarga mulai dipulangkan dari kamp Azadi dan Ashti menuju kota Afrin.

Proses pemulangan ini dilaksanakan oleh Komite Pusat Tanggap Aleppo sebagai respons atas memburuknya kondisi kehidupan di dalam dua kamp tersebut.

Anggota komite, Farhad Khorto, menjelaskan bahwa operasi ini melibatkan penyediaan lima belas bus untuk mengangkut para keluarga secara aman dan tertib.

Pemulangan dilakukan di bawah pengawasan langsung komite, dengan koordinasi bersama Direktorat Tanggap Darurat dan Penanggulangan Bencana, serta otoritas lokal Afrin.

Dari pihak pemerintah provinsi, anggota eksekutif Aleppo, Iman Hashem, menyatakan bahwa kondisi di dalam kamp telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan akibat kekurangan layanan dasar.

Ia menegaskan bahwa perempuan, anak-anak, dan lansia menjadi kelompok yang paling terdampak, sehingga keberlanjutan hidup di kamp tidak lagi memungkinkan.

Menurut Hashem, kembalinya keluarga-keluarga tersebut ke Afrin dan sekitarnya diharapkan dapat menyatukan kembali keluarga yang tercerai-berai serta membantu mereka membangun kembali kehidupan yang lebih stabil.

Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa Suriah tengah memasuki fase baru, di mana operasi militer, pemulihan ekonomi, dan langkah kemanusiaan berjalan secara paralel.

Arah perkembangan ini dinilai akan sangat menentukan wajah Suriah ke depan, baik dari sisi kedaulatan wilayah, penguasaan sumber daya, maupun nasib jutaan warga sipil yang terdampak perang panjang.

Baca selanjutnya

Lembaga HAM Kutuk Perusakan Fasilitas Publik oleh SDF

2026-01-20T04:00:14.477+07:00

Jaringan Suriah untuk Hak Asasi Manusia atau Syrian Network for Human Rights (SNHR) mengeluarkan kecaman keras terhadap tindakan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang melakukan penghancuran jembatan-jembatan di wilayah Raqqa. Organisasi tersebut menilai tindakan itu sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.

Menurut SNHR, penghancuran jembatan oleh SDF memicu kekhawatiran hukum dan kemanusiaan yang mendalam. Jembatan, dalam kerangka hukum internasional humaniter, pada prinsipnya dikategorikan sebagai objek sipil yang dilindungi.

SNHR menegaskan bahwa jembatan tidak boleh menjadi sasaran serangan kecuali jika terbukti secara jelas berfungsi sebagai target militer yang sah. Itupun, serangan harus memenuhi prinsip kebutuhan militer, proporsionalitas, serta kehati-hatian maksimum.

Organisasi tersebut menyoroti bahwa penghancuran jembatan yang dilakukan dalam konteks penarikan pasukan tidak dapat dianggap sebagai taktik netral. Sebaliknya, tindakan itu membawa dampak langsung dan luas terhadap kehidupan warga sipil.

Dampak paling nyata dari penghancuran jembatan adalah terputusnya akses masyarakat ke rumah sakit, pusat layanan kesehatan, dan fasilitas publik penting lainnya. Kondisi ini dinilai memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah rapuh di Raqqa.

Selain itu, rusaknya infrastruktur penghubung menghambat pergerakan aman warga sipil, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun dalam situasi darurat. SNHR menilai hal ini berpotensi meningkatkan risiko korban sipil.

Penghancuran jembatan juga disebut memperpanjang masa pengungsian. Warga yang seharusnya dapat kembali ke tempat tinggal mereka justru terjebak dalam kondisi terisolasi akibat terputusnya jalur transportasi.

SNHR menekankan bahwa tanpa adanya kebutuhan militer yang mendesak dan pembenaran proporsional, tindakan semacam ini dapat dikategorikan sebagai perusakan ilegal terhadap properti sipil.

Dalam kerangka hukum internasional, perusakan ilegal tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga dapat memunculkan tanggung jawab pidana individual bagi pihak-pihak yang memberi perintah atau melaksanakannya.

Pernyataan ini menempatkan SDF dalam sorotan tajam, terutama di tengah klaim kelompok tersebut sebagai kekuatan yang berkomitmen pada perlindungan warga sipil dan stabilitas wilayah.

SNHR mengingatkan bahwa infrastruktur sipil memiliki status perlindungan khusus dan tidak boleh diperlakukan sebagai aset yang dapat dikorbankan dengan mudah demi kepentingan militer jangka pendek.

Organisasi hak asasi manusia itu menilai bahwa penghancuran infrastruktur dasar justru menciptakan siklus penderitaan baru bagi masyarakat pascakonflik yang seharusnya memasuki fase pemulihan.

Raqqa, yang telah mengalami kehancuran besar selama perang melawan ISIS, dinilai belum mampu menanggung kerusakan tambahan pada fasilitas vitalnya.

SNHR juga menekankan bahwa hukum humaniter internasional dirancang untuk membatasi dampak konflik bersenjata terhadap warga sipil, termasuk dengan melindungi sarana kehidupan dasar seperti jembatan.

Pengabaian prinsip-prinsip ini dinilai berisiko menciptakan preseden berbahaya bagi aktor bersenjata lain di Suriah.

Dalam konteks yang lebih luas, laporan ini memperkuat kritik terhadap praktik militer di Suriah timur laut yang kerap mengabaikan dimensi kemanusiaan.

SNHR menyerukan agar seluruh pihak bersenjata di Suriah mematuhi kewajiban hukum internasional, tanpa pengecualian atas dasar situasi militer.

Organisasi tersebut juga mendorong adanya investigasi independen terkait penghancuran jembatan di Raqqa guna memastikan akuntabilitas.

Menurut SNHR, perlindungan infrastruktur sipil adalah fondasi utama bagi stabilitas jangka panjang dan rekonstruksi pascaperang.

Tanpa komitmen nyata terhadap hukum dan perlindungan warga sipil, upaya membangun kembali Suriah dinilai akan terus menghadapi hambatan serius.

Kasus penghancuran jembatan di Raqqa ini pun menjadi pengingat bahwa perang tidak hanya diukur dari kemenangan militer, tetapi juga dari sejauh mana kemanusiaan tetap dijaga di tengah konflik.

Baca selanjutnya

Peta Kekuatan PKK di Balik SDF Suriah

2026-01-20T03:49:20.709+07:00

Sebuah tulisan berjudul “Hakikat SDF” karya penulis Kurdi Baran Ayyubi memicu perdebatan luas di kalangan masyarakat Kurdi dan Suriah utara. Tulisan tersebut secara terbuka mengkritik narasi yang selama ini melekat pada Pasukan Demokratik Suriah (SDF) sebagai representasi tunggal rakyat Kurdi.

Baran Ayyubi membuka tulisannya dengan mengulas sejarah masuknya Islam ke wilayah Kurdi sekitar 1.380 tahun lalu. Ia menegaskan bahwa mayoritas orang Kurdi memeluk Islam, kecuali kelompok kecil Yazidi yang tetap mempertahankan keyakinan lamanya.

Menurut Ayyubi, konflik historis antara Kurdi Muslim dan Kurdi Yazidi bukanlah konflik etnis, melainkan konflik keagamaan dan akidah. Ia menyebut bahwa sejarah mencatat adanya peperangan dan pertentangan panjang akibat perbedaan keyakinan tersebut.

Dalam pandangannya, Yazidi memandang Kurdi Muslim sebagai pihak yang mengkhianati perjanjian lama karena meninggalkan kepercayaan sebelumnya dan memeluk Islam. Persepsi ini, menurutnya, membentuk ketegangan laten yang terus hidup hingga hari ini.

Ayyubi kemudian mengaitkan konteks sejarah itu dengan situasi politik dan militer Suriah pascaperang. Ia menuding sejumlah kelompok memanfaatkan kekacauan di Suriah untuk tampil sebagai wakil sah seluruh rakyat Kurdi, meskipun tidak mencerminkan mayoritas.

Ia secara tegas menyatakan bahwa SDF bukanlah entitas tunggal baik dari segi ideologi, agama, maupun tujuan politik. Menurutnya, anggapan bahwa SDF adalah proyek Kurdi murni merupakan hasil konstruksi narasi yang menyesatkan.

Dalam tulisannya, Ayyubi menggambarkan struktur internal SDF sebagai piramida kekuasaan yang tidak merepresentasikan mayoritas Kurdi Muslim. Ia menilai pusat kendali ideologis dan politik berada di luar komunitas Kurdi Sunni.

Ayyubi menyebut figur Abdullah Öcalan sebagai simbol puncak ideologis struktur tersebut, diikuti oleh lingkaran kepemimpinan yang ia gambarkan berhaluan komunis, sekuler, dan anti-agama.

Ia juga menyoroti peran kelompok Yazidi dan elemen non-Muslim lain dalam lapisan kepemimpinan tertentu, serta menyebut bahwa kelompok-kelompok ini memiliki pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan.

Sementara itu, menurut Ayyubi, mayoritas pejuang lapangan SDF justru berasal dari kalangan Kurdi dan Arab Sunni. Mereka, dalam pandangannya, lebih sering dijadikan alat tempur di lapangan ketimbang aktor penentu arah politik.

Kritik juga diarahkan pada jaringan media yang berafiliasi dengan SDF dan PKK. Ayyubi menilai media-media tersebut memainkan peran penting dalam membentuk opini publik Kurdi dengan narasi ideologis tertentu.

Ia menuduh adanya pendanaan besar yang memungkinkan mesin propaganda tersebut menjangkau masyarakat luas, baik melalui televisi maupun media sosial, dengan menggunakan simbol dan nama yang identik dengan perjuangan Kurdi.

Akibat dominasi narasi tersebut, Ayyubi menilai banyak masyarakat awam menganggap SDF sebagai representasi otentik rakyat Kurdi. Padahal, menurutnya, realitas di lapangan jauh lebih kompleks dan bertolak belakang.

Ia kemudian membuat perbandingan tajam antara model kekuasaan SDF dan pemerintahan Hafiz al-Assad di masa lalu. Dalam analoginya, ia menyebut adanya kekuasaan minoritas ideologis atas mayoritas masyarakat dengan proyek politik yang tidak sejalan dengan identitas sosial mereka.

Menurut Ayyubi, SDF cenderung menunjukkan sikap toleran terhadap minoritas agama Kurdi, namun bersikap represif secara tidak langsung terhadap Kurdi Sunni yang merupakan mayoritas.

Ia menilai tekanan tersebut tidak selalu dilakukan secara militer, melainkan melalui jalur politik, sosial, dan media dengan membungkusnya atas nama “perjuangan Kurdi”.

Tulisan ini menekankan pentingnya membedakan antara Kurdi sebagai sebuah bangsa dengan SDF sebagai proyek politik dan militer. Ayyubi menilai kegagalan membedakan keduanya akan terus memicu kesalahpahaman di tingkat regional.

Ia juga menyerukan agar masyarakat lebih kritis dalam menerima narasi yang beredar, khususnya terkait situasi di Suriah timur laut yang dinilainya sarat kepentingan ideologis lintas negara.

Meski sarat pandangan subjektif, tulisan tersebut mencerminkan adanya kegelisahan nyata di sebagian kalangan Kurdi Sunni terhadap arah politik SDF saat ini.

Reaksi terhadap tulisan Ayyubi pun beragam, mulai dari dukungan hingga penolakan keras. Hal ini menunjukkan bahwa isu identitas, agama, dan representasi politik Kurdi masih menjadi persoalan sensitif dan belum selesai.

Di tengah dinamika Suriah yang terus berubah, perdebatan ini menegaskan bahwa konflik di wilayah tersebut bukan hanya soal kekuasaan dan wilayah, tetapi juga soal siapa yang berhak berbicara atas nama sebuah komunitas besar dengan latar belakang sejarah dan keyakinan yang beragam.

Berikut terjemahan ke bahasa Indonesia dari tulisan tersebut apa adanya, tanpa tambahan analisis atau opini:

---

“Hakikat SDF”

Oleh penulis Kurdi, Baran Ayyubi

Islam masuk ke wilayah-wilayah Kurdi sekitar 1.380 tahun yang lalu, dan seluruh orang Kurdi memeluknya kecuali kelompok yang sangat kecil yang tetap pada agama mereka, yaitu Yazidi.

Kebenaran yang coba diejek atau disangkal oleh sebagian orang adalah bahwa Yazidisme adalah agama yang bertumpu pada pengkultusan setan. Sebagian orang mungkin menertawakan pernyataan ini, tetapi itu adalah fakta yang dikenal luas. Seorang Yazidi, jika mendengar seseorang berlindung kepada Allah dari setan di hadapannya, bisa menganggapnya sebagai penghinaan, bahkan dapat memicu reaksi permusuhan.

Secara historis, perselisihan antara kami, orang Kurdi Muslim, dengan orang Kurdi Yazidi bukanlah perselisihan kebangsaan, melainkan perselisihan agama dan akidah yang nyata. Sejarah mencatat perang, perdebatan, dan konflik antara kedua pihak akibat Yazidi tetap bertahan pada kemusyrikan dan penyembahan api. Ini adalah fakta-fakta yang tidak bisa dihapus dengan slogan-slogan modern.

Sejak dulu, Yazidi memandang kami, orang Kurdi Muslim, sebagai pihak yang mengkhianati perjanjian dan agama karena kami masuk Islam dan meninggalkan penyembahan api.

Karena itu, dalam pandangan mereka, kami—Kurdi Muslim—adalah musuh mereka sebelum kaum Muslim Arab.

Hari ini, sebagian dari arus ini mendapatkan kesempatan emas untuk memanfaatkan situasi politik dan militer di Suriah demi mencemarkan nama orang Kurdi secara umum dan menampilkan diri mereka sebagai wakil sah orang Kurdi.

Namun mereka gagal, hina, dan Allah mempermalukan mereka.

Wahai saudara-saudaraku, waspadalah.

SDF bukan satu warna, bukan satu akidah, dan bukan proyek Kurdi murni sebagaimana dipromosikan.

Struktur nyata SDF, baik secara militer maupun kepemimpinan, adalah sebagai berikut.

Puncak piramida adalah Abdullah Öcalan, seorang Kurdi Alawi Nushairi.

Lapisan pertama kepemimpinan terdiri dari kaum ateis komunis yang memusuhi agama.

Lapisan kedua kepemimpinan terdiri dari Yazidi yang memusuhi Islam.

Lapisan ketiga, sebagai alat, adalah kaum sekuler kiri yang memusuhi keberagamaan.

Lapisan keempat, para pelaksana perintah, adalah orang-orang Suryani dan Asyuri yang beragama Kristen.

Adapun mayoritas petempur lapangan adalah campuran Kurdi dan Arab Sunni, dengan tambahan Druze, Alawi, dan lainnya. Mereka digunakan sebagai bahan bakar medan perang, bukan sebagai pengambil keputusan.

Struktur media SDF dan PKK juga memiliki piramida tersendiri.

Saluran Ronahi dimiliki oleh penganut Zoroastrianisme, versi Yazidi yang lebih ekstrem dan penuh kutukan.

Saluran Rudaw dikelola oleh kaum ateis yang bersekutu dengan Zionisme melawan Islam.

Saluran Rojava dikelola oleh kaum sekuler kiri yang terbuka terhadap semua agama kecuali Islam Sunni.

Sayangnya, mereka memiliki pendanaan besar dan memengaruhi kesadaran masyarakat Kurdi dengan dalih perjuangan Kurdi.

Mereka juga memiliki mesin media sosial yang sangat besar, dan seluruh platform mereka menggunakan nama-nama seperti Rojava, Kurdistan Suriah, Pasukan Demokratik Suriah (SDF), dan sebutan-sebutan lainnya.

Akibat penyesatan media ini, banyak orang memandang SDF sebagai wakil sejati orang Kurdi, padahal kenyataannya SDF sangat mirip dengan:

Pemerintahan Hafiz al-Assad, seorang Alawi Nushairi yang memerintah Suriah Sunni dengan keputusan minoritas, ideologi Baath kiri, dan proyek yang tidak menyerupai masyarakat yang diperintahnya.

Begitulah SDF terhadap orang Kurdi.

Ia menghormati seluruh minoritas Kurdi dari sisi agama, namun memerangi Kurdi Sunni yang merupakan mayoritas dengan cara tidak langsung, politis, dan media, sambil meyakinkan mereka dengan slogan perjuangan Kurdi.

Saya berharap masyarakat mengetahui perbedaan antara orang Kurdi sebagai bangsa Muslim dan SDF sebagai proyek multi-akidah yang memusuhi Islam Sunni.

Saya juga berharap semua orang menyebarkan tulisan ini secara luas agar sampai kepada lapisan masyarakat yang lebih besar, terutama mereka yang tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Suriah timur laut.

Baran Ayyubi

Baca selanjutnya

Politik Hasakah Menjadi Fokus Utama Suriah

2026-01-20T03:33:35.073+07:00

Situasi keamanan dan politik di Suriah timur laut memanas menyusul pertemuan penting antara Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa dan panglima Pasukan Demokratik Suriah (SDF), Mazloum Abdi, yang berlangsung pada hari ini. Pertemuan tersebut digelar di tengah eskalasi keamanan mendadak di kota Shaddadi dan sekitarnya.

Otoritas militer Suriah mengumumkan pemberlakuan jam malam total di Shaddadi, menyusul laporan pelepasan sejumlah anggota kelompok Negara Islam oleh SDF dari penjara setempat. Seluruh unit militer diperintahkan untuk melaporkan keberadaan elemen yang melarikan diri.

Tentara Suriah menyatakan akan segera turun tangan untuk mengamankan penjara Shaddadi serta kota tersebut, sekaligus memulai operasi penyisiran guna memburu para anggota ISIS yang diduga telah dilepaskan.

Langkah ini memperkuat kecurigaan Damaskus terhadap faksi-faksi tertentu di dalam SDF yang dinilai menggunakan isu tahanan ISIS sebagai alat tekanan politik dalam proses negosiasi yang sedang berlangsung.

Televisi resmi Suriah turut menyiarkan foto seorang pejabat negosiator SDF bernama “Ikil”, yang dituduh menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia di penjara al-Aqtan. Menurut otoritas Suriah, tokoh tersebut berkewarganegaraan Iran dan merupakan kader Partai Pekerja Kurdistan (PKK).

Penayangan identitas ini dipandang sebagai sinyal keras Damaskus bahwa pengaruh PKK lintas negara dalam struktur SDF menjadi isu utama yang tidak bisa lagi ditoleransi dalam kerangka penyelesaian politik.

Di tengah situasi tersebut, pertemuan antara Presiden al-Sharaa dan Mazloum Abdi berlangsung selama lima jam penuh. Pertemuan itu dihadiri langsung oleh Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri Suriah, menandakan tingkat kepentingan strategis yang sangat tinggi.

Sumber-sumber menyebutkan bahwa Mazloum Abdi datang ke pertemuan dengan beban tekanan besar dari pimpinan PKK di Qandil. Ia disebut didesak untuk menarik diri dari kesepakatan integrasi yang sebelumnya dirintis dengan dukungan Presiden Kurdistan Irak, Masoud Barzani.

Dalam upaya mengamankan kesepakatan, Presiden al-Sharaa dikabarkan menawarkan posisi Wakil Menteri Pertahanan kepada Mazloum Abdi. Selain itu, Abdi juga diberi hak mengusulkan satu nama untuk diangkat sebagai Gubernur Hasakah.

Namun tawaran tersebut disertai syarat utama, yakni menetralkan elemen SDF yang berasal dari Suriah dari pengaruh langsung PKK serta menyelesaikan proses integrasi sesuai kerangka negara Suriah.

Mazloum Abdi, menurut laporan, mengajukan permintaan agar Provinsi Hasakah tetap sepenuhnya berada di bawah administrasi SDF dan sayap sipilnya. Permintaan ini langsung ditolak oleh Presiden al-Sharaa.

Damaskus menegaskan bahwa syarat mutlak penyelesaian kesepakatan adalah masuknya pasukan Kementerian Dalam Negeri Suriah ke Hasakah sebagai simbol pemulihan kedaulatan negara.

Mazloum Abdi kemudian meminta tenggat waktu lima hari untuk berkonsultasi dengan jajaran kepemimpinannya. Permintaan tersebut kembali ditolak oleh Presiden Suriah.

Presiden al-Sharaa dilaporkan menuntut jawaban final pada akhir hari yang sama. Jika tidak ada persetujuan, Suriah akan menyampaikan kepada pihak-pihak internasional bahwa Mazloum Abdi telah menarik diri dari kesepakatan.

Dalam skenario tersebut, Damaskus menyatakan akan menyelesaikan persoalan Hasakah melalui opsi kekuatan, menandai berakhirnya jalur negosiasi politik.

Pengumuman jam malam dan operasi militer di Shaddadi dipandang sebagai pesan langsung bahwa negara Suriah siap bertindak cepat jika stabilitas keamanan terus diganggu.

Pelepasan tahanan ISIS dinilai telah melewati garis merah dan berpotensi mengancam keamanan nasional serta regional, terutama jika dikaitkan dengan tarik-menarik kepentingan internal di tubuh SDF.

Bagi Damaskus, pertemuan ini menjadi ujian akhir bagi Mazloum Abdi untuk menentukan arah politiknya, apakah berpihak pada kerangka negara Suriah atau tetap berada di bawah bayang-bayang Qandil.

Sementara itu, komunitas internasional diperkirakan akan mencermati dengan seksama perkembangan di Hasakah, mengingat dampaknya terhadap stabilitas Suriah timur laut dan isu penahanan ISIS.

Ketegangan ini menunjukkan bahwa konflik Suriah telah memasuki fase baru, di mana pertarungan utama bukan lagi sekadar militer, melainkan perebutan legitimasi, kedaulatan, dan kendali politik.

Apapun keputusan yang diambil, hari ini berpotensi menjadi titik balik bagi masa depan SDF, Hasakah, dan peta kekuasaan di Suriah utara.

Baca selanjutnya

Liga Arab Dukung Integritas Wilayah Suriah

2026-01-20T03:22:10.811+07:00

Liga Arab secara resmi menyambut pengumuman pemerintah Suriah terkait kesepakatan integrasi penuh Pasukan Demokratik Suriah atau SDF ke dalam institusi negara dan struktur administrasi Republik Arab Suriah. Pernyataan ini menandai babak baru dalam dinamika politik dan keamanan Suriah pascakonflik panjang.

Dalam pernyataannya, Liga Arab menilai kesepakatan tersebut sebagai langkah penting di jalur pembangunan “Suriah baru”. Integrasi SDF dipandang dapat memperkuat institusi negara serta memperluas kedaulatan Damaskus atas seluruh wilayah nasional.

Liga Arab juga menegaskan komitmennya untuk mendukung segala upaya yang memperkuat stabilitas, persatuan, dan keutuhan wilayah Suriah. Negara-negara Arab didorong untuk meningkatkan dan mengintensifkan dukungan politik serta diplomatik bagi Suriah pada fase transisi ini.

Kesepakatan integrasi SDF ini segera memicu reaksi keras dari berbagai kalangan Kurdi Suriah, terutama yang selama ini bersikap kritis terhadap dominasi jaringan Qandil yang berafiliasi dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK). Mereka mempertanyakan legitimasi moral dan politik kelompok tersebut untuk tetap menjadi mitra politik.

Dalam narasi yang beredar luas, Qandil dituding telah berulang kali menyeret komunitas Kurdi ke dalam konflik sektarian, melakukan pelanggaran serius, serta mengkhianati kepentingan Kurdi Suriah selama lebih dari lima belas tahun terakhir.

Kritik tajam juga diarahkan kepada Dewan Nasional Kurdi (ENKS). Sebagian kalangan menilai tidak ada lagi alasan rasional bagi ENKS untuk melanjutkan kerja sama atau perundingan dengan kelompok yang dianggap kehilangan kehormatan dan legitimasi di mata publik Kurdi.

Dengan nada yang disebut sebagai peringatan, para pengkritik menyerukan agar pimpinan ENKS mengambil sikap tegas. Mereka menilai kegagalan dan sikap meremehkan situasi saat ini tidak lagi dapat diterima.

Dua pilihan dinilai terbuka bagi ENKS. Pertama, mengambil langkah berani dengan memutus hubungan dari jaringan Qandil, memindahkan markas politik ke Damaskus, dan memulai kerja politik yang independen serta bertanggung jawab dari dalam struktur negara Suriah.

Pilihan kedua yang disebutkan adalah pengunduran diri kolektif pimpinan ENKS sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik, demi menjaga sisa kredibilitas yang masih dimiliki di hadapan masyarakat Kurdi.

Kelanjutan kerja sama dengan jaringan Qandil diperingatkan hanya akan dimaknai sebagai pilihan sadar untuk tenggelam bersama aktor-aktor yang dianggap sebagai pelaksana agenda Qandil di Suriah, termasuk tokoh-tokoh yang selama ini kontroversial di mata publik Kurdi.

Di sisi lain, PKK-YPG pro Qandil mengeluarkan pernyataan keras kepada pemerintahan Suriah yang menjamin hak bangsa Kurdi dan ingin membebaskan wilayah yang dihuni warga Arab dari penguasaanya.

Dengan memakai akun SDF menyatakan para pejuangnya terus bertempur dengan keberanian dan pengorbanan besar, serta menegaskan komitmen untuk mempertahankan wilayah dengan apa yang mereka sebut sebagai perlawanan bermartabat.

Pemerintah Suriah dituduh hanya antek Turki yang ingin mengakhiri penjajahan PKK-YPG di kawasan Arab.

Seruan mobilisasi juga ditujukan kepada pemuda Kurdi dari berbagai wilayah, termasuk Rojava, Bakur, Bashur, Rojhilat, hingga diaspora di Eropa. Persatuan lintas wilayah kembali ditekankan sebagai kunci perlawanan.

Di tengah retorika perlawanan tersebut, kesepakatan integrasi dengan Damaskus menempatkan SDF pada persimpangan strategis. Di satu sisi, ia membuka jalan legitimasi negara, di sisi lain memicu penolakan keras dari jaringan Qandil.

Bagi Damaskus dan Liga Arab, integrasi ini merupakan langkah nyata menuju pemulihan kedaulatan negara. Bagi sebagian faksi Kurdi, ini adalah kesempatan untuk keluar dari bayang-bayang aktor lintas negara.

Sementara itu, masa depan peran Qandil di Suriah utara kian dipertanyakan. Dengan dukungan Arab terhadap integrasi SDF, ruang gerak kelompok tersebut dinilai semakin menyempit secara politik.

Perkembangan ini menandai fase baru konflik Kurdi-Suriah, di mana pertarungan tidak hanya terjadi di medan militer, tetapi juga dalam legitimasi, representasi, dan arah masa depan politik Kurdi di Suriah.

Baca selanjutnya

Reshuffel Kepemimpinan Suriah Timur

2026-01-19T20:05:46.642+07:00

Situasi keamanan di Kota Raqqa kembali menjadi sorotan menyusul beredarnya informasi mengenai dugaan jaringan terowongan bawah tanah yang digunakan oleh unsur PKK/SDF di sejumlah titik strategis kota. Informasi tersebut muncul di tengah fase transisi sensitif, ketika otoritas Suriah mulai memperluas kehadiran administratif dan keamanan pasca kesepakatan politik dengan SDF.

Sejumlah sumber lokal menyebutkan bahwa terowongan-terowongan tersebut tersebar di kawasan sipil padat, termasuk area permukiman, fasilitas publik, hingga lokasi vital pemerintahan. Dugaan ini menambah kompleksitas situasi keamanan Raqqa, kota yang selama satu dekade terakhir menjadi ajang perebutan pengaruh berbagai aktor bersenjata.

Isu terowongan PKK/SDF tidak berdiri sendiri, melainkan muncul bersamaan dengan laporan bentrokan sporadis dan penarikan bertahap pasukan SDF dari sejumlah wilayah di Raqqa menuju Hasakah. Penarikan ini disebut-sebut sebagai bagian dari penyesuaian lapangan pasca tekanan militer dan politik yang meningkat.

Di sisi lain, pemerintah Suriah mulai menunjukkan langkah konkret dalam menata ulang struktur pemerintahan lokal di Raqqa. Penunjukan Abdul Rahman Salama sebagai Gubernur Raqqa dipandang sebagai sinyal kuat bahwa Damaskus berniat mengintegrasikan provinsi tersebut sepenuhnya ke dalam struktur negara.

Salama dikenal sebagai figur yang memiliki latar belakang panjang dalam dinamika oposisi dan administrasi wilayah utara Suriah. Ia berasal dari Andan, utara Aleppo, dan pernah memegang sejumlah posisi penting dalam pengelolaan kawasan seperti Azaz, Afrin, hingga Manbij sebelum dipercaya memimpin Raqqa.

Kemunculan Salama dalam berbagai forum resmi bersama Presiden Ahmed al-Sharaa pasca kemenangan revolusi semakin menegaskan posisinya sebagai tokoh kunci dalam fase rekonstruksi politik Suriah. Pemerintah pusat berharap kepemimpinannya mampu meredam ketegangan sosial sekaligus mempercepat pemulihan layanan publik.

Langkah ini diperkuat dengan pembentukan jabatan Komandan Keamanan Internal di Raqqa, yang diemban oleh Mohammad al-Adhan dari Tabqa. Struktur keamanan baru ini dimaksudkan untuk menggantikan sistem kontrol bersenjata non-negara yang selama ini mendominasi kota.

Namun, di lapangan, proses transisi tidak berjalan mulus. Laporan mengenai kantong-kantong perlawanan SDF masih muncul, termasuk dugaan penggunaan terowongan sebagai sarana bertahan, bermanuver, dan mengulur waktu sebelum penarikan penuh.

Keberadaan infrastruktur bawah tanah di kawasan sipil menimbulkan kekhawatiran serius terkait keselamatan warga. Banyak pengamat menilai bahwa pola ini mengingatkan pada strategi konflik perkotaan yang menjadikan ruang publik sebagai bagian dari medan tempur tersembunyi.

Situasi tersebut juga menimbulkan dilema bagi pasukan pemerintah dan aparat keamanan baru. Di satu sisi, mereka dituntut untuk menegakkan kedaulatan dan hukum negara. Di sisi lain, operasi keamanan di wilayah padat penduduk berisiko memicu korban sipil dan memperdalam trauma pascaperang.

Di tengah ketegangan itu, pemerintah Suriah berupaya menampilkan narasi stabilisasi. Kementerian Administrasi Lokal dan Lingkungan menyatakan bahwa Raqqa dan Hasakah akan segera dilibatkan dalam rapat nasional para gubernur guna membahas pemulihan layanan dasar di seluruh wilayah Suriah.

Langkah ekonomi juga mulai digulirkan, termasuk rencana pembukaan kembali cabang Bank Sentral Suriah di Raqqa. Pemerintah menilai normalisasi aktivitas perbankan sebagai indikator penting kembalinya kehidupan sipil dan kepercayaan publik.

Di tingkat regional, kesepakatan antara Damaskus dan SDF mendapat respons beragam. Sebagian pihak menilai perjanjian tersebut masih menyisakan celah besar, terutama karena tidak disertai tenggat waktu jelas untuk pelucutan senjata dan pembongkaran struktur militer non-negara.

Kondisi ini membuat Raqqa berada dalam situasi abu-abu, di mana secara administratif mulai dikelola negara, tetapi secara keamanan masih dibayangi residu konflik bersenjata. Ketidakpastian ini membuka ruang bagi provokasi dan sabotase dari berbagai pihak.

Sebagian analis membandingkan situasi SDF saat ini dengan pasukan Jepang di Indonesia pasca Perang Dunia II. Meski Jepang telah menyerah, pasukannya masih bersenjata dan berfungsi terbatas hingga Sekutu datang melucuti mereka secara resmi.

Perbedaannya, dalam konteks Suriah, belum ada mekanisme internasional atau jadwal tegas yang mengatur pelucutan SDF. Hal inilah yang membuat transisi berjalan lebih rapuh dan rawan eskalasi.

Sementara itu, masyarakat Raqqa berada di posisi paling rentan. Setelah bertahun-tahun hidup di bawah ISIS, SDF, dan konflik terbuka, warga kini berharap fase baru ini benar-benar membawa stabilitas, bukan sekadar pergantian aktor bersenjata.

Penyebaran informasi mengenai terowongan dan potensi ancaman keamanan turut memicu kecemasan di kalangan warga sipil. Banyak yang khawatir bahwa kota mereka kembali dijadikan arena konflik tersembunyi dengan konsekuensi kemanusiaan serius.

Pemerintah Suriah menegaskan komitmennya untuk mengembalikan otoritas negara secara bertahap dan menghindari kekerasan luas. Namun, efektivitas komitmen ini sangat bergantung pada kemampuan aparat baru mengendalikan situasi tanpa memicu perlawanan bersenjata lanjutan.

Raqqa kini berada di persimpangan sejarah. Antara peluang menjadi simbol reintegrasi nasional Suriah atau kembali terjebak dalam lingkaran konflik berkepanjangan yang berakar pada struktur militer non-negara.

Dalam beberapa pekan ke depan, perkembangan di Raqqa akan menjadi barometer penting bagi masa depan hubungan Damaskus dengan wilayah timur laut Suriah. Keberhasilan atau kegagalan transisi ini akan menentukan apakah perdamaian benar-benar menemukan pijakan, atau sekadar jeda sebelum konflik berikutnya.

Baca selengkapnya

Kontroversi di Balik Perjanjian Suriah-SDF

2026-01-19T08:39:09.659+07:00

Kesepakatan antara pemerintah Suriah dan Syrian Democratic Forces (SDF) terus memicu perdebatan luas di kalangan pengamat, diplomat, dan masyarakat Suriah sendiri. Alih-alih dipandang sebagai solusi final, teks perjanjian itu justru melahirkan berbagai tafsir yang saling bertentangan.

Sebagian pihak menilai perjanjian tersebut penuh cacat sejak lahir. Kritik utama diarahkan pada redaksi yang dianggap lemah, ambigu, dan minim detail teknis, sehingga rawan ditafsirkan berbeda di lapangan.

Kelompok ini berpendapat bahwa kelemahan tersebut mencerminkan kurangnya pengalaman para penyusun draft. Pemerintahan Suriah saat ini dinilai belum memiliki kapasitas birokrasi dan hukum yang matang untuk merancang perjanjian integrasi militer dan politik yang kompleks.

Menurut pandangan ini, kesepakatan lahir dalam situasi darurat. Tekanan militer, perubahan cepat di garis depan, dan kebutuhan legitimasi membuat proses penyusunan berjalan tergesa-gesa tanpa kajian mendalam.

Namun, pandangan lain justru melihat kelemahan itu bukan sebagai kebetulan. Ada anggapan bahwa teks yang samar memang disengaja agar fleksibel bagi aktor-aktor besar di balik layar.

Dalam narasi ini, Amerika Serikat dan Israel disebut sebagai pihak yang telah merancang kerangka besar kesepakatan. Pemerintahan Damaskus diposisikan bukan sebagai perancang utama, melainkan pelaksana dari agenda yang lebih luas.

Pendukung teori ini menunjuk pada peran kuat mediasi Amerika Serikat serta sinkronisasi kepentingan keamanan Israel. Pelemahan SDF tanpa membiarkan kekosongan keamanan dianggap menguntungkan stabilitas regional versi Barat.

Bagi kelompok ini, bahasa perjanjian yang tidak tegas justru memberi ruang manuver. Setiap pihak bisa menekan atau menarik diri sesuai perkembangan geopolitik tanpa melanggar teks secara formal.

Namun, tudingan tersebut juga menuai bantahan. Sejumlah analis menilai terlalu menyederhanakan dinamika Suriah dengan menempatkan Damaskus hanya sebagai pion.

Mereka berargumen bahwa pemerintah Suriah tetap memiliki kepentingan nasional yang kuat. Integrasi SDF dipandang sebagai langkah untuk memulihkan kedaulatan wilayah, bukan semata menjalankan agenda asing.

Di sisi lain, muncul pandangan ketiga yang lebih bernuansa. Pemerintahan Suriah saat ini kerap digambarkan sebagai rezim yang “disukai” Amerika Serikat, meski tidak demokratis.

Model ini dianggap mirip dengan apa yang disebut sebagian elite Barat sebagai rezim stabil dan mampu mengelola masyarakat. Demokrasi bukan prioritas utama, selama keamanan dan ketertiban bisa dijaga.

Dalam kerangka ini, kesepakatan dengan SDF dipandang sebagai bagian dari kompromi pragmatis. Washington dinilai lebih memilih Suriah yang terkonsolidasi di bawah satu otoritas daripada fragmentasi berkepanjangan.

Namun, menyebut pemerintah Suriah sebagai “pilihan AS” juga tidak sepenuhnya akurat. Hubungan kedua pihak tetap dibayangi sanksi, kecurigaan, dan kepentingan yang tidak selalu sejalan.

Amerika Serikat, menurut pengamat, lebih bersikap transaksional. Dukungan diberikan sejauh sejalan dengan tujuan keamanan regional dan penanggulangan ISIS.

Kelemahan perjanjian bisa jadi merupakan hasil dari pertemuan berbagai kepentingan yang tidak sepenuhnya selaras. Tekanan militer, tuntutan politik, dan intervensi eksternal bertemu dalam satu dokumen kompromi.

Situasi ini membuat perjanjian tampak rapuh. Setiap pihak membaca teks sesuai posisi dan kekuatannya di lapangan, bukan berdasarkan semangat rekonsiliasi jangka panjang.

Bagi masyarakat Suriah, perdebatan tentang siapa dalang di balik perjanjian sering kali terasa jauh. Yang lebih nyata adalah dampaknya terhadap keamanan, layanan publik, dan kehidupan sehari-hari.

Ketidakjelasan isi perjanjian justru memperbesar kecemasan di wilayah-wilayah bekas konflik. Tanpa kepastian implementasi, stabilitas yang dijanjikan terasa semu.

Pada akhirnya, sulit menunjuk satu narasi sebagai kebenaran tunggal. Perjanjian Suriah–SDF kemungkinan merupakan hasil kombinasi dari keterbatasan internal, tekanan geopolitik, dan kompromi pragmatis.

Apakah itu cacat karena kurang pengalaman, hasil rekayasa kekuatan besar, atau konsekuensi dari model pemerintahan stabil non-demokratis, jawabannya saling tumpang tindih. Yang jelas, masa depan Suriah akan ditentukan bukan hanya oleh siapa yang menulis perjanjian, tetapi oleh bagaimana perjanjian itu dijalankan di lapangan.

Baca selanjutnya

Jejak Mogadishu di Maladewa

2026-01-18T17:27:10.374+07:00

Kedatangan musafir besar asal Maroko, Ibn Battuta, ke Kepulauan Maladewa pada 1344 Masehi menjadi salah satu catatan paling berharga tentang jaringan dunia Islam di Samudra Hindia pada abad ke-14. Dalam perjalanan panjangnya dari Afrika Utara hingga Asia Selatan, Maladewa muncul sebagai simpul penting yang menghubungkan Arabia, Afrika Timur, dan India.

Ibn Battuta tiba di Maladewa setelah melewati masa sulit, termasuk kehilangan harta benda berharga yang pernah ia peroleh dari berbagai kerajaan. Catatan perjalanannya menggambarkan bagaimana ia kembali meneguhkan tekad spiritual sebelum memutuskan berlayar menuju kepulauan kecil di tengah samudra tersebut.

Dalam naskah perjalanannya, Ibn Battuta menyebutkan bahwa ia mendarat di sebuah pulau yang ia sebut Cannaloús, salah satu pulau di Maladewa. Pulau ini menjadi pintu masuknya ke struktur pemerintahan lokal yang saat itu telah sepenuhnya berlandaskan Islam.

Di pulau tersebut, Ibn Battuta disambut oleh seorang gubernur bernama Abd al-Azīz al-Maqdishāwī. Sosok ini digambarkan sebagai pejabat yang ramah, terpelajar, dan memiliki otoritas penuh atas wilayah yang ia pimpin.

Yang menarik perhatian para sejarawan modern adalah nisba atau asal-usul Abd al-Azīz al-Maqdishāwī. Sumber-sumber menyebutkan bahwa nisba tersebut dapat ditelusuri ke Mogadishu, kota pelabuhan besar di pesisir Somalia saat ini.

Mogadishu pada abad ke-14 dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan dan keilmuan Islam di Afrika Timur. Kota ini memiliki hubungan dagang yang erat dengan Arabia, Persia, India, dan kepulauan di Samudra Hindia, termasuk Maladewa.

Fakta bahwa seorang pejabat tinggi Maladewa berasal dari Mogadishu menunjukkan betapa cairnya mobilitas elite Muslim pada masa itu. Jabatan pemerintahan tidak semata ditentukan oleh asal lokal, melainkan oleh jaringan keilmuan, kepercayaan, dan reputasi religius.

Ibn Battuta mencatat bahwa Abd al-Azīz al-Maqdishāwī adalah penutur asli bahasa Arab. Hal ini menegaskan posisi bahasa Arab sebagai lingua franca pemerintahan dan agama di Maladewa, meskipun masyarakat setempat memiliki bahasa dan budaya sendiri.

Penggunaan bahasa Arab dalam administrasi menunjukkan bahwa Maladewa telah terintegrasi secara mendalam ke dalam dunia Islam internasional. Pulau-pulau kecil itu bukanlah wilayah terpencil, melainkan bagian aktif dari jaringan maritim global.

Dalam catatan Ibn Battuta, sang gubernur memperlakukan tamunya dengan penuh hormat dan menyediakan sarana transportasi laut untuk melanjutkan perjalanan. Sikap ini mencerminkan etos keramahan dan solidaritas sesama Muslim yang kuat pada masa itu.

Kehadiran pejabat asal Mogadishu juga mengindikasikan peran penting Afrika Timur dalam penyebaran Islam ke Asia Selatan dan kepulauan sekitarnya. Ulama, pedagang, dan administrator dari kawasan tersebut kerap berperan sebagai perantara budaya dan politik.

Maladewa sendiri pada abad ke-14 diperintah oleh seorang ratu, dengan struktur pemerintahan yang unik namun tetap berada dalam kerangka hukum Islam. Ibn Battuta bahkan sempat terlibat langsung dalam kehidupan politik dan hukum di kepulauan itu.

Catatan tentang Abd al-Azīz al-Maqdishāwī memperkaya pemahaman tentang komposisi elite Maladewa yang multietnis. Arab, Afrika Timur, Persia, dan Asia Selatan bertemu dalam satu ruang politik yang sama.

Fenomena ini menantang pandangan modern yang sering melihat negara-negara kepulauan sebagai entitas tertutup. Pada abad pertengahan, justru laut menjadi penghubung utama yang mempercepat pertukaran manusia dan gagasan.

Ibn Battuta menulis pengalamannya dengan gaya personal, mencampurkan refleksi religius dengan laporan faktual. Dari situlah diketahui bahwa keputusannya kembali ke Maladewa dilandasi rasa aman dan keyakinan spiritual.

Penyebutan Mogadishu dalam konteks Maladewa juga menegaskan reputasi kota tersebut sebagai pusat diaspora Muslim. Orang-orang Mogadishu tidak hanya berdagang, tetapi juga memegang jabatan strategis di negeri-negeri jauh.

Bagi sejarah Somalia, sosok Abd al-Azīz al-Maqdishāwī menjadi bukti konkret peran aktif Afrika Timur dalam sejarah Islam global. Ia bukan figur pinggiran, melainkan aktor pemerintahan di wilayah asing.

Sementara bagi Maladewa, kisah ini menunjukkan bahwa pembentukan negara dan birokrasi Islamnya melibatkan kontribusi lintas kawasan. Identitas kepulauan itu sejak awal bersifat kosmopolitan.

Catatan Ibn Battuta terus menjadi rujukan utama untuk memahami dinamika tersebut. Melalui satu pertemuan singkat dengan seorang gubernur, terbuka gambaran luas tentang dunia Islam abad ke-14 yang saling terhubung.

Jejak Mogadishu di Maladewa pada 1344 M bukan sekadar detail perjalanan, melainkan potret nyata jaringan manusia, bahasa, dan kekuasaan yang melintasi samudra jauh sebelum era modern.

Baca selanjutnya

Suriah: Arah Baru Selatan Hasakah

2026-01-18T17:14:46.865+07:00

Perkembangan situasi keamanan di Suriah timur laut kembali mengalami perubahan signifikan setelah laporan lapangan menyebutkan bahwa pasukan suku Arab telah menguasai seluruh wilayah pedesaan selatan Hasakah. Peristiwa ini menandai babak baru dalam dinamika kekuasaan di kawasan Jazira yang selama bertahun-tahun berada di bawah pengaruh Pasukan Demokratik Suriah atau SDF.

Sumber-sumber lokal menyebutkan bahwa penguasaan tersebut mencakup rangkaian desa dan kawasan strategis yang membentang dari Abu Fase hingga Qana. Wilayah-wilayah ini sebelumnya menjadi jalur vital penghubung antara Hasakah, Deir ez-Zor, dan Raqqa, sehingga perubahan kendali di sana memiliki dampak lebih luas dari sekadar skala lokal.

Desa Abu Fase dan kawasan yang dikenal sebagai “47” dilaporkan menjadi titik awal pergeseran kekuasaan, sebelum meluas ke Ajaja, Abdan, dan Markada. Dalam waktu singkat, pasukan suku berhasil memperluas pengaruhnya tanpa perlawanan berarti dari SDF.

Menyusul itu, desa Fadghami, Atala, dan Haddadiya juga masuk dalam kendali kelompok suku. Sumber lapangan menekankan bahwa penarikan pasukan SDF berlangsung secara menyeluruh dan terkoordinasi, bukan sporadis atau akibat bentrokan besar.

Tel Ahmar, Taraqiya, dan Al-Arisha termasuk di antara wilayah yang memiliki nilai simbolik dan strategis, karena berada di jalur pertanian dan logistik penting. Penguasaan kawasan ini memperkuat posisi suku Arab dalam mengendalikan ruang hidup pedesaan selatan Hasakah.

Qana, sebagai salah satu titik terakhir yang dilaporkan dikuasai, menandai rampungnya kontrol suku atas seluruh sabuk selatan provinsi tersebut. Dengan itu, peta kendali di Hasakah mengalami perubahan mencolok untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir.

Para pengamat menilai perkembangan ini mencerminkan meluasnya gerakan suku yang sebelumnya terpusat di Deir ez-Zor. Kini, arus tersebut bergerak ke utara dan menekan struktur kendali SDF di Jazira secara lebih sistematis.

Kehadiran dan dukungan masyarakat lokal menjadi faktor kunci dalam cepatnya perubahan situasi. Di banyak desa, warga disebut membuka jalan bagi pasukan suku, yang dipandang sebagai representasi sosial dan kekerabatan yang lebih dekat dibanding struktur militer SDF.

Di sisi lain, penarikan penuh SDF dari kawasan-kawasan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang strategi jangka panjang mereka. Hingga kini belum ada pernyataan resmi yang menjelaskan apakah langkah itu bersifat taktis, sementara, atau bagian dari kesepakatan yang lebih luas.

Perubahan di selatan Hasakah juga dipandang sebagai indikator melemahnya cengkeraman administratif SDF di wilayah pedesaan Arab. Selama ini, ketegangan antara otoritas SDF dan komunitas suku terus mengendap akibat isu sumber daya, keamanan, dan representasi politik.

Dengan kendali suku yang kian meluas, diskursus mengenai masa depan tata kelola Jazira kembali mengemuka. Banyak pihak memprediksi akan muncul format baru pengaturan keamanan yang melibatkan aktor-aktor lokal secara lebih dominan.

Beberapa tokoh suku menyatakan bahwa prioritas mereka adalah stabilitas dan pengakhiran ketegangan bersenjata. Mereka menekankan perlunya pengelolaan wilayah yang selaras dengan struktur sosial setempat.

Namun, tantangan besar masih menanti, terutama terkait administrasi sipil, layanan publik, dan keamanan jangka panjang. Penguasaan wilayah tanpa kerangka pemerintahan yang jelas berpotensi memunculkan kekosongan otoritas.

Pemerintah Suriah di Damaskus diperkirakan mencermati perkembangan ini dengan saksama. Bagi Damaskus, meluasnya kendali suku di selatan Hasakah bisa menjadi pintu masuk bagi penguatan kembali pengaruh negara di kawasan timur laut.

Di tingkat regional, perubahan ini juga menarik perhatian aktor eksternal yang selama ini terlibat di Suriah timur. Jalur selatan Hasakah memiliki arti strategis dalam konteks pergerakan pasukan, ekonomi, dan keamanan lintas wilayah.

Sejumlah analis menilai bahwa apa yang terjadi bukan sekadar insiden lokal, melainkan bagian dari pergeseran keseimbangan kekuatan yang lebih luas. Jazira, yang lama dianggap relatif stabil, kini memasuki fase transisi yang tidak pasti.

Situasi di lapangan masih cair dan berpotensi berubah cepat. Meski tidak dilaporkan bentrokan besar, ketegangan laten tetap ada, terutama jika muncul upaya untuk merebut kembali wilayah yang telah ditinggalkan.

Bagi warga sipil, harapan terbesar adalah terciptanya keamanan yang berkelanjutan dan berkurangnya tekanan militer. Banyak keluarga di pedesaan selatan Hasakah telah lama terdampak konflik dan menginginkan kepastian hidup.

Penguasaan penuh suku atas wilayah tersebut menjadi sinyal kuat bahwa struktur kekuasaan lama tengah diuji. Ke depan, bagaimana relasi antara suku, SDF, dan Damaskus dibentuk akan menentukan arah stabilitas kawasan.

Dengan berubahnya peta kendali di selatan Hasakah, Suriah timur laut kembali memasuki fase penting. Perkembangan ini membuka kemungkinan lahirnya tatanan baru yang akan membentuk masa depan Jazira dalam waktu dekat.

Gubernur Deir Ezzour menyampaikan imbauan kepada seluruh warga dan elemen bersenjata di provinsi tersebut agar menahan diri dan tidak merusak fasilitas publik di tengah dinamika keamanan yang sedang berlangsung. Ia menegaskan bahwa gedung pemerintahan, jaringan listrik, instalasi air, sekolah, rumah sakit, serta infrastruktur pelayanan umum lainnya merupakan aset milik rakyat yang dibangun dengan biaya besar dan dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dalam pernyataannya, gubernur menekankan bahwa menjaga fasilitas umum adalah tanggung jawab bersama, terlepas dari perbedaan politik maupun afiliasi kelompok. Ia mengingatkan bahwa perusakan infrastruktur hanya akan memperpanjang penderitaan warga sipil dan menghambat upaya pemulihan serta stabilisasi Deir Ezzour, seraya mengajak tokoh suku, pemuka masyarakat, dan generasi muda untuk berperan aktif melindungi kepentingan publik dan menjaga ketertiban.

Baca selanjutnya

Dukungan Shammar Guncang Jazira Suriah

2026-01-18T07:58:02.655+07:00

Pernyataan dukungan Sheikh Manei Hamidi Daham al-Jarba kepada negara Suriah menjadi sorotan luas di kawasan Jazira Suriah. Sikap politik pemimpin tertinggi Suku Shammar itu dinilai sebagai titik balik penting yang berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah timur laut Suriah.

Sheikh al-Jarba dikenal sebagai figur berpengaruh dengan basis sosial dan militer yang luas. Sebagai Sheikh Mashayekh Suku Shammar, pengaruhnya melampaui batas administratif, menjangkau wilayah Hasakah, Jazira, hingga lintas perbatasan Irak dan Jazirah Arab.

Dukungan terbuka terhadap Damaskus ini dipandang banyak pengamat sebagai sinyal runtuhnya fondasi kekuasaan lama di Jazira Suriah. Wilayah yang selama bertahun-tahun berada di bawah pengaruh SDF kini menghadapi dinamika baru yang lebih menguntungkan pemerintah pusat.

Salah satu faktor kunci dalam perkembangan ini adalah peran Pasukan Sanadid. Kelompok bersenjata yang berasal dari anak-anak suku Arab, khususnya Shammar, itu disebut memiliki kekuatan sekitar 7.000 personel terlatih.

Pasukan Sanadid bukan kekuatan baru di Jazira Suriah. Mereka telah lama beroperasi di wilayah tersebut dan memiliki pemahaman mendalam terhadap kondisi sosial, geografis, serta jaringan suku lokal.

Keunggulan lain Sanadid adalah pengalaman pelatihan mereka. Sejumlah sumber menyebut pasukan ini pernah menjalani pelatihan di kamp-kamp yang berafiliasi dengan koalisi internasional, memberikan mereka disiplin dan struktur operasi yang relatif rapi.

Selain pelatihan, Pasukan Sanadid juga memiliki saluran komunikasi langsung dengan pihak koalisi. Faktor ini dinilai penting karena dapat mengurangi risiko bentrokan tak terduga dan memperkuat posisi tawar mereka di lapangan.

Dengan dukungan Sheikh al-Jarba, pergerakan Sanadid diperkirakan akan lebih terkoordinasi dan terarah. Langkah-langkah mereka disebut akan dilakukan secara terukur, tanpa pola operasi sporadis yang dapat memicu kekacauan keamanan.

Para analis menilai bahwa dukungan ini membuka jalan bagi pemerintah Suriah untuk menembus wilayah terdalam pengaruh SDF. Jazira Suriah, yang selama ini menjadi basis ekonomi dan militer penting, kini menghadapi tekanan dari dalam.

Berbeda dengan operasi militer konvensional, peran Sanadid dipandang lebih efektif karena berbasis suku dan komunitas lokal. Pendekatan ini memungkinkan perubahan kontrol wilayah terjadi dengan resistensi sosial yang lebih kecil.

Di tingkat lokal, dukungan Sheikh al-Jarba memicu pergeseran sikap di kalangan tokoh-tokoh suku Arab lainnya. Beberapa di antaranya disebut mulai mempertimbangkan kembali posisi politik mereka dalam konflik Suriah yang berkepanjangan.

Bagi Damaskus, perkembangan ini menjadi peluang strategis untuk mengembalikan pengaruh negara melalui rekonsiliasi suku. Pendekatan ini dinilai lebih berkelanjutan dibandingkan ekspansi militer semata.

Sementara itu, posisi SDF di Jazira semakin tertekan. Kehilangan dukungan dari kekuatan suku besar seperti Shammar berpotensi melemahkan legitimasi mereka di mata masyarakat Arab setempat.

Situasi ini juga berdampak pada peta keamanan regional. Jazira Suriah merupakan wilayah yang kaya sumber daya dan memiliki posisi strategis di dekat perbatasan Irak dan Turki.

Keterlibatan Pasukan Sanadid dengan latar belakang pelatihan koalisi internasional menambah kompleksitas situasi. Namun, para pengamat menilai hal ini justru dapat membantu menjaga transisi kekuasaan tetap terkendali.

Di kalangan warga Jazira, kabar dukungan Sheikh al-Jarba disambut beragam reaksi. Sebagian melihatnya sebagai langkah realistis untuk mengakhiri ketidakpastian, sementara yang lain masih menunggu arah perkembangan berikutnya.

Meski demikian, kecenderungan umum menunjukkan meningkatnya keinginan akan stabilitas dan kembalinya institusi negara. Faktor ekonomi dan keamanan menjadi pertimbangan utama masyarakat setempat.

Langkah Shammar ini juga memperkuat narasi bahwa konflik Suriah memasuki fase baru. Pertarungan tidak lagi semata ditentukan oleh senjata, tetapi oleh aliansi sosial dan legitimasi lokal.

Jika pergerakan Sanadid berjalan sesuai rencana, pengaruh SDF di Jazira diperkirakan akan menyusut secara bertahap. Proses ini dapat membuka jalan bagi pengaturan politik baru di wilayah tersebut.

Namun, tantangan tetap ada. Integrasi kekuatan lokal ke dalam struktur negara memerlukan jaminan keamanan, politik, dan ekonomi agar tidak memicu konflik baru.

Dukungan Sheikh Manei Hamidi Daham al-Jarba menjadi sinyal kuat bahwa Jazira Suriah sedang berada di ambang perubahan besar. Perkembangan ini berpotensi menandai babak akhir dominasi lama dan awal konsolidasi baru di timur laut Suriah.

Baca selanjutnya

Suriah: PM Tabqa Beralih ke Damaskus

2026-01-18T07:46:47.557+07:00

Perkembangan politik di kota Tabqa memasuki babak baru setelah salah satu pimpinan eksekutif wilayah (PM Kanton), Hamed Al Faraj yang juga merupakan Sheikh (kepala) Suku Arab al-Waladah, dilaporkan berbalik mendukung pemerintahan Suriah. Peralihan sikap ini terjadi tidak lama setelah pasukan Damaskus berhasil menguasai kota strategis di barat Raqqa tersebut, menandai perubahan penting dalam lanskap kekuasaan lokal.

Tabqa selama bertahun-tahun berada di bawah administrasi AANES yang didukung oleh SDF. Dalam sistem ini, Tabqa diperlakukan sebagai sebuah kanton dengan struktur pemerintahan sendiri, dipimpin dua Perdana Menteri kanton mirip PM Kanton di Bosnia, terpisah dari Damaskus, meski secara internasional tetap diakui sebagai bagian dari Suriah.

Keunikan sistem AANES terlihat dari model kepemimpinan kolektif yang diterapkan. Di Tabqa, pemerintahan dijalankan oleh dewan eksekutif bersama, yang secara fungsional setara dengan kabinet daerah, dan dipimpin oleh dua ketua bersama yang posisinya sering disamakan dengan perdana menteri.

Model dua pemimpin eksekutif ini dirancang untuk mencerminkan keseimbangan etnis dan politik, sekaligus mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu figur. Namun, sistem ini juga membuat dinamika politik menjadi lebih cair ketika situasi militer berubah.

Masuknya pasukan Damaskus ke Tabqa mengubah secara drastis peta kekuasaan di lapangan. Aparat AANES dan SDF dilaporkan menarik diri dari sejumlah institusi utama, sementara otoritas pemerintah pusat mulai mengambil alih fasilitas strategis.

Dalam konteks inilah, salah satu ketua bersama PM Tabqa mengambil langkah mengejutkan dengan menyatakan dukungan kepada pemerintahan Suriah. Sikap ini dipandang sebagai upaya adaptasi cepat terhadap realitas baru pasca-penguasaan kota oleh militer Damaskus.

Sumber-sumber lokal menyebutkan bahwa keputusan tersebut didorong oleh keinginan menghindari kekosongan pemerintahan dan potensi kekacauan administratif. Dengan beralihnya dukungan, diharapkan layanan publik dan keamanan kota dapat berjalan lebih stabil.

Langkah ini sekaligus menunjukkan rapuhnya loyalitas politik di wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai AANES. Banyak pejabat sipil dinilai lebih pragmatis, memilih berpihak pada kekuatan yang mengendalikan wilayah secara nyata.

Bagi Damaskus, dukungan dari elite lokal Tabqa memiliki nilai simbolik dan strategis. Ini memperkuat narasi bahwa kembalinya wilayah tersebut ke pangkuan negara berlangsung melalui integrasi politik, bukan semata-mata kekuatan militer.

Sementara itu, di internal AANES, perkembangan ini dipandang sebagai sinyal peringatan. Kehilangan dukungan dari salah satu pimpinan setingkat “perdana menteri” di Tabqa berpotensi memicu efek domino di wilayah lain.

Struktur dua ketua bersama yang selama ini dianggap sebagai kekuatan sistem AANES justru menghadapi ujian berat. Ketika salah satu pemimpin beralih dukungan, legitimasi kepemimpinan kolektif ikut tergerus.

Di mata warga Tabqa, perubahan ini disambut beragam reaksi. Sebagian melihatnya sebagai langkah realistis demi stabilitas, sementara yang lain menilai hal tersebut sebagai pengkhianatan terhadap proyek otonomi yang telah dibangun bertahun-tahun.

Penguasaan kota oleh Damaskus juga membuka ruang bagi negosiasi ulang status administrasi Tabqa. Pemerintah pusat disebut tengah menyiapkan skema integrasi bertahap bagi aparat sipil yang bersedia bekerja sama.

Dalam skema tersebut, pejabat lokal yang beralih dukungan dipandang sebagai jembatan transisi antara sistem AANES dan struktur negara Suriah. Ini membuat posisi mereka menjadi krusial, meski juga rentan secara politik.

Para pengamat menilai bahwa peralihan sikap pimpinan eksekutif Tabqa bukan semata persoalan individu, melainkan cerminan perubahan keseimbangan kekuatan di Suriah utara. Ketika kontrol militer bergeser, loyalitas administratif pun ikut berubah.

Situasi ini juga menegaskan perbedaan mendasar antara kekuasaan berbasis administrasi dan kekuasaan berbasis kontrol wilayah. Selama AANES memiliki dukungan militer, struktur kanton berjalan relatif stabil, namun menjadi rapuh ketika kontrol tersebut melemah.

Bagi Damaskus, kasus Tabqa dapat dijadikan model untuk menarik kembali wilayah lain tanpa konfrontasi berkepanjangan. Dukungan elite lokal dinilai lebih efektif daripada sekadar kemenangan militer.

Namun, tantangan ke depan tidak kecil. Integrasi wilayah dengan latar belakang sistem otonomi membutuhkan kompromi politik dan jaminan keamanan bagi para pejabat lokal.

Peralihan dukungan ini juga membuka pertanyaan tentang masa depan sistem dua “perdana menteri” ala AANES di wilayah lain. Apakah model tersebut akan dipertahankan, diubah, atau dibubarkan seiring kembalinya otoritas pusat.

Dalam jangka pendek, fokus utama adalah menjaga stabilitas Tabqa pasca-perubahan kekuasaan. Pemerintahan Suriah berupaya menunjukkan bahwa transisi ini tidak akan mengorbankan kepentingan warga sipil.

Perkembangan di Tabqa menjadi indikator penting arah konflik dan rekonsiliasi di Suriah utara. Dukungan seorang pimpinan eksekutif lokal kepada Damaskus menandai bahwa pertempuran di wilayah ini semakin bergeser dari medan militer ke arena politik dan administrasi.

Baca selanjutnya

Suriah Kutuk Eksekusi Tahanan Al-Thabqa

2026-01-18T07:13:45.412+07:00

Pemerintah Suriah mengeluarkan pernyataan resmi terkait dugaan eksekusi terhadap tahanan dan narapidana di kota Al-Thabqa, pedesaan provinsi Raqqa, yang terjadi setelah mundurnya pasukan Syrian Democratic Forces (SDF) dari wilayah tersebut. Pernyataan ini menegaskan kecaman keras terhadap tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

Dalam pernyataannya, Damaskus menuduh SDF dan kelompok yang terkait dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) melakukan eksekusi terhadap tahanan dan warga sipil. Pemerintah menekankan bahwa tindakan semacam ini merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa dan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional.

Pemerintah Suriah menyatakan bahwa eksekusi tahanan adalah cerminan dari “sifat milisi” pasukan SDF. Menurut Damaskus, metode mereka yang menjadikan warga sipil dan tahanan sebagai sandera menunjukkan pola tindakan kriminal yang terencana dan sistematis, yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pernyataan resmi juga menegaskan bahwa pemerintah Suriah akan menanggung tanggung jawab moral dan hukum kepada keluarga para korban. Mereka berjanji akan melakukan investigasi menyeluruh dan menuntut pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku, dengan memanggil komunitas internasional untuk mengecam tindakan tersebut.

Selain itu, laporan menyebutkan adanya patroli udara oleh helikopter koalisi di sekitar Penjara Industri di kota Hasakah. Hal ini dilakukan menyusul aktivitas mencurigakan yang terdeteksi dari kelompok milisi SDF di wilayah tersebut, menambah ketegangan di kawasan timur laut Suriah.

Tindakan ini menimbulkan kekhawatiran serius bagi keamanan warga sipil di Raqqa dan Hasakah. Pemerintah Suriah menekankan pentingnya pengawasan internasional untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, serta memastikan hak-hak tahanan dan warga sipil terlindungi.

Pernyataan Damaskus juga menekankan bahwa eksekusi terhadap tahanan, terutama warga sipil, adalah kejahatan yang sudah lengkap unsur-unsurnya menurut hukum internasional. Hal ini menempatkan SDF dan kelompok terkait dalam posisi yang bertanggung jawab secara langsung.

Eksekusi ini terjadi setelah SDF mundur dari Al-Thabqa. Pemerintah menilai bahwa pengosongan wilayah oleh milisi tanpa prosedur yang aman dan tertib merupakan faktor yang memicu tragedi ini.

Selain aspek hukum, pemerintah Suriah menekankan bahwa tindakan ini berdampak langsung pada citra SDF sebagai kekuatan militer yang mengklaim menjaga stabilitas di timur laut. Menurut Damaskus, perilaku semacam ini justru memperkuat kesan bahwa SDF bertindak di luar hukum dan melanggar hak asasi manusia.

Damaskus mengajak masyarakat internasional untuk mengecam tindakan tersebut secara terbuka dan menekankan pentingnya mekanisme hukum internasional untuk menindak pelaku kejahatan perang. Pernyataan ini juga menjadi sinyal bahwa Suriah menuntut perhatian global terhadap situasi di Raqqa dan Hasakah.

Pemerintah menekankan pentingnya koordinasi internasional untuk menahan milisi yang bertindak di luar kerangka hukum. Pernyataan ini menegaskan bahwa Suriah siap bekerja sama dengan organisasi internasional dan lembaga pengawas untuk memastikan pertanggungjawaban.

Pemerintah menegaskan bahwa eksekusi terhadap tahanan di Al-Thabqa bukan sekadar masalah lokal, tetapi isu kemanusiaan yang memiliki dampak regional. Hal ini dihubungkan dengan ketegangan yang terus berlangsung antara pemerintah Suriah dan milisi SDF di timur laut.

Dalam konteks ini, Damaskus menekankan bahwa perlindungan terhadap warga sipil dan tahanan adalah prioritas utama. Pemerintah menekankan bahwa setiap tindakan milisi yang mengabaikan hak-hak ini harus dipandang sebagai pelanggaran serius dan dilawan melalui jalur hukum.

Helikopter patroli koalisi di Hasakah menunjukkan bahwa komunitas internasional memonitor pergerakan milisi secara ketat. Ini juga merupakan upaya untuk mengantisipasi potensi eskalasi dan mencegah insiden serupa terjadi di penjara lain atau wilayah yang baru dikosongkan.

Pemerintah juga menyoroti sifat milisi SDF yang kerap mengambil keputusan sendiri tanpa koordinasi dengan otoritas lokal atau pemerintah pusat, yang menurut Damaskus memperbesar risiko tindakan ilegal dan kekerasan terhadap tahanan.

Damaskus mengingatkan bahwa pengosongan wilayah oleh milisi harus dilakukan dengan prosedur yang terkontrol dan aman, termasuk memastikan bahwa tahanan dan warga sipil tidak menjadi korban kekerasan.

Pernyataan ini juga menekankan perlunya komunitas internasional menekan SDF dan PKK agar tunduk pada hukum internasional. Pemerintah Suriah menganggap bahwa langkah ini penting untuk mencegah terulangnya eksekusi terhadap tahanan di masa depan.

Damaskus menyebut bahwa perilaku kriminal milisi seperti ini harus menjadi alarm bagi semua pihak yang peduli terhadap hak asasi manusia, dan menjadi bahan evaluasi terhadap peran SDF sebagai kekuatan keamanan di timur laut Suriah.

Pernyataan resmi menekankan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti kasus ini dengan serius dan transparan, sambil memberikan perlindungan dan dukungan kepada keluarga para korban.

Akhirnya, pemerintah Suriah menegaskan bahwa tindakan ini menyoroti pentingnya mekanisme hukum internasional dan pengawasan internasional yang efektif terhadap semua kelompok bersenjata di wilayah konflik. Damaskus menyerukan agar dunia internasional mengambil sikap tegas dan adil.

Dengan langkah ini, Suriah berupaya memastikan bahwa peristiwa seperti eksekusi tahanan Al-Thabqa tidak terulang, dan memberikan pesan kuat kepada semua milisi bahwa hukum dan hak asasi manusia tetap menjadi prioritas, meski konflik di lapangan terus berlangsung.

Warganet Suriah bereaksi dengan terkejut dan marah atas laporan eksekusi tahanan di Al-Thabqa, terutama karena peristiwa ini terjadi hanya sehari setelah pejuang SDF diizinkan meninggalkan distrik Syeikh Maqsud di Aleppo secara aman. Banyak pengguna media sosial menyoroti kontradiksi antara kebijakan mundur yang terlihat “teratur” dengan tindakan kekerasan terhadap tahanan yang dilakukan secara tiba-tiba.

Sejumlah warga mengekspresikan ketidakpercayaan mereka, mempertanyakan bagaimana sebuah kelompok yang mengaku sebagai kekuatan keamanan bisa bertindak sekejam itu. Mereka menulis di platform lokal dan internasional, mengungkapkan kekecewaan bahwa warga sipil dan narapidana dijadikan korban meski ada kesepakatan mundur yang seharusnya menjamin keselamatan mereka.

Selain rasa terkejut, warganet juga penasaran dan bertanya-tanya mengapa SDF tega melakukan eksekusi ini. Banyak yang menyoroti aspek milisi SDF yang tidak selalu patuh pada hukum internasional, sambil menekankan bahwa tindakan tersebut merusak citra mereka di mata masyarakat Suriah, dan menimbulkan keraguan besar terhadap klaim mereka sebagai pelindung warga sipil di timur laut Suriah.

Baca selanjutnya