DIKLATPIM TIGA PU 23

OPEN HOUSE IDUL FITRI 1431 H DI KEDIAMAN MENTERI PU

2010-09-12T22:53:00.001-07:00

Menyambut Idul Fitri 1431 H, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan keluarga menyelenggarakan Open House di Kompleks Perumahan Menteri Widya Candra, Jumat (10/9). Djoko Kirmanto didampingi keluarga menerima para tamu yakni segenap jajaran Karyawan Departemen Pekerjaan, pejabat BUMN terkait, serta beberapa mitra kerja dari Negara negara sahabat. Acara open housetersebut dimulai dari pukul 11.00 WIB hingga pukul 15.30 WIB.

Open House dilaksanakan sebagai sarana silaturahmi keluarga besar Departemen PU, serta sebagai temu kangen antara keluarga besar Departemen PU dengan para mantan pejabat dan karyawan. Hadir dalam acara tersebut Mantan Sekjen PU Budiman Arief, Mantan Dirjen Bina Marga dan Kepala Balitbang Hendrianto Notosoegondo serta Mantan Kepala BPJT Nurdin Manurung.

Adapun pejabat yang hadir diantaranya Sekretaris Jenderal Dep. PU Agoes Widjanarko, Dirjen Bina Marga Djoko Murjanto, Dirjen Sumber Daya Air Moch. Amron, Irjen Basoeki Hadimuljono, Kepala BPJT Ahmad Gani beserta keluarga. Hadir pula Adi Sarwoko dari BPLS. Selain ramah taman, acara open house diisi dan makan siang bersama.

Adapun makna yang terkandung dalam kalimat Minal 'Aidin wal-Faizin dalam Perayaan Idul Fitri, adalah sebuah do'a dengan terjemahan "Semoga kita semua tergolong mereka yang kembali (ke fitrah) dan berhasil (dalam latihan menahan diri)". Berdasarkan hadist, Rasulullah biasa mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kepada para sahabat, yang artinya semoga Allah menerima aku dan kalian. Maksudnya menerima di sini adalah menerima segala amal dan ibadah kita dibulan Ramadhan. Beberapa shahabat menambahkan ucapan shiyamana wa shiyamakum, yang artinya puasaku dan puasa kalian.

Sementara itu, kata Ramadhan dalam Bahasa Arab diibaratkan dengan dimanfaatkannya momen Ramadhan oleh para penganut Islam yang serius untuk mencairkan, menata ulang dan memperbaharui kekuatan fisik, spiritualdan tingkah lakunya, sebagaimana panas merepresentasikan sesuatu yang dapat mencairkan materi.

Silaturahmi antara keluarga besar di Lingkungan Departemen PU dilaksanakan pada hari pertama masuk kerja setelah cuti bersama yakni Selasa (14/9). (ind)

Pusat Komunikasi Publik

100910

Arus Balik Lebaran, 7.000 Penumpang Tiba di Stasiun Senen

2010-09-12T22:49:00.000-07:00

Hery Winarno - detikNews

Jakarta - Sedikitnya 17 kereta api yang mengangkut sekitar 7.000 penumpang telah tiba di Stasiun Senen pada H+2 Lebaran ini. Lonjakan arus balik di Stasiun Senen diprediksi terjadi pada Jumat 18 September 2010.

"Sejak pukul 01.35 WIB hingga pukul 10.00 WIB, sudah ada 17 KA yang masuk Stasiun Senen dengan jumlah 7.000 pemudik yang kembali ke Jakarta," kata Kepala Humas Daerah Operasional I PT KAI Mateta Rijalulhaq di Stasiun Gambir, Senin (13/9/2010).

Mateta memperkirakan jumlah penumpang akan semakin bertambah menjelang hari pertama kerja setelah libur Lebaran ini.

"Karena besok (Selasa 14 September) PNS sudah mulai masuk, saya kira akan ada penambahan arus balik di Stasiun Senen. Saya perkirakan yang akan datang ke Stasiun Senen hingga nanti malam mencapai 9.000 penumpang," ujar dia.

Penumpang arus balik Lebaran kebanyakan berangkat dari Stasiun Pasar Turi Surabaya, Semarang dan Lempuyangan.

"Biasanya arus balik jumlahnya lebih tinggi karena jika mudik ada fasilitas mudik gratis. Sedangkan arus balik tidak ada. Jadi pengguna kereta biasanya bertambah," papar dia.

PT KA juga akan menambah 28 perjalanan dengan menggunakan KA Argo Lawu dan KA Bogowonto.

Sementara itu, tercatat 4.000 penumpang arus balik sudah tiba dengan menggunakan 12 kerete di Stasiun Gambir. "Kalau di Gambir hingga malam nanti diperkirakan ada 7.000 sampai 8.000 penumpang yang kembali ke Jakarta," kata Mateta.

RENCANA INDUK JARINGAN JALAN ARTERI DI SUMATERA

2010-06-16T08:18:00.000-07:00

Pembuatan suatu rencana induk jaringan jalan arteri di Pulau Sumatera kini telah mencapai draft laporan akhir. Pulau Sumatera sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia merupakan wilayah berkembang kedua setelah Jawa. Dengan luas sekitar 480.489 km2 dan lokasi strategis, Pulau Sumatera memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Untuk mencapai itu, pemerintah perlu memperbaiki penyediaan infrastruktur dalam mendukung pembangunan ekonomi di Pulau Sumatra, termasuk pengembangan jaringan infrastruktur jalan yang memadai. Dirjen Bina Marga Kementerian PU Djoko Muryanto mengatakan dalam Workshop On Sumatera Arterial Road Network Master Plan, Senin (16/6).

Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Jalan dan Jembatan Wilayah Barat Hediyanto dan perwakilan dari Bappeda, Kementerian Perhubungan, dan Kepada Dinas PU/Bina Marga Provinsi se-Sumatera.Dengan kekayaan sumber daya alam dan letak geografis yang strategis dekat Selat Malaka, Pulau Sumatera sangat potensial untuk kegiatan industri dan perdagangan. Dengan demikian pulau tersebut dapat menjadi salah satu kontributor utama perekonomian Indonesia di masa depan,lanjut Djoko.

Dirjen Bina Marga, mengatakan, Kementerian PU telah menerbitkan Kepmen No. 630 dan No. 631 tahun 2009 tentang klasifikasi jalan berdasarkan fungsi dan status. Hingga saat ini tercatat panjang jalan nasional di Pulau Sumatera sekitar 11.568 km, yakni 25% dari total jalan national di Indonesia. Dalam rencana jangka panjang, tercantum kegiatan rencana pengembangan jaringan jalan untuk pulau Sumatera. Rencana ini harus sejalan dengan upaya pemerintah dalam program pembangunan dan perkembangan infrastruktur selama 20 tahun ke depan.

Pembentukan suatu rencana induk jaringan jalan arteri di Sumatera merupakan kegiatan strategis/ proyek untuk mengakomodasi rencana jangka panjang yang sistematis pada sistem transportasi terutama sektor jalan.

“Kami sangat menghargai kontribusi Pemerintah Korea yang menghibahkan dananya untuk mendukung rencana induk jaringan jalan di Pulau Sumatra”, ujar Djoko Muryanto.

Selain Sumatera, terdapat dua pulau besar lain yang telah membuat rencana induk bidang jalan, yakni jalan arteri Sulawesi yang pendanaannya berasal dari hibah dari pemerintah Jepang. Sedangkan, studi pengembangan jaringan jalan di Kalimantan dan Jawa didanai oleh bank dunia.

Tujuan utama dari rencana induk tersebut adalah merencanakan sistem transportasi masa depan secara optimal di Sumatera. Hal tersebut akan mendukung kegiatan regional dan untuk membentuk rencana pembangunan jangka menengah – panjang program jalan arteri.

Sementara itu, Choi Sungho perwakilan dari KOICA Indonesia mengatakan proyek kerjasama antara Indonesia – Korea akan memberi dukungan dalam pembuatan rencana induk Pulau Sumatra.

Dalam workshop ini, tim Korea International Cooperation Agency (KOICA) menyampaikan materi mengenai kemajuan dari kegiatan rencana utama jaringan jalan arteri, arah kebijakan yang diusulkan, tujuan, strategi, dan jumlah anggaran. Selain itu juga dibahas mengenai tingkat perbaikan, prioritas dan rencana jalan lingkar untuk di kota-kota besar, serta dampak regional melalui pembangunan berkelanjutan di pulau Sumatera.

Untuk rencana pembangunan jalan tol, tim akan menjelaskan tentang prioritas sub-koridor, organisasi khusus untuk pembangunan dan pengoperasian jalan tol Sumatera dan skema pendanaan.

Tim KOICA telah mengumpulkan informasi dan data dari kementerian terkait seperti Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perhubungan. Kementerian pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Sosial dan pemerintah daerah. (ind)

Pusat Komunikasi Publik

160610

PERLU KOLABORASI REGIONAL ASIA DALAM MENGENDALIKAN TELAPAK EKOLOGIS WILAYAH

2010-06-16T08:16:00.001-07:00

Hasil Conference of The Parties (COP) 15 Kopenhagen telah memperlihatkan kepada semua pihak termasuk pihak pemerintah dan politikus mengenai sulitnya melakukan upaya kolektif melestarikan pembangunan berkelanjutan dalam konstelasi berbagai kepentingan global. Terlebih lagi apabila dikaitkan dengan isu perubahan iklim. Padahal, saat ini sumberdaya ekologis sudah sangat terbatas dan telah mencapai krisis, seperti pangan, energi, dan air.

Demikian disampaikan oleh Presiden Global Footprint Network (GFN), Mathis Wackernagel, dalam acara Konperensi Telapak Ekologis “Footprint Forum 2010: Meet the Winners of the 21st Century”, di Il Palazzone, Colle di Val d’Elsa, Siena, Tuscany, Italia, Kamis (10/6).

Konferensi tersebut dihadiri oleh sekitar 250 peserta dari berbagai negara, termasuk Malaysia, Filipina, Jepang dan Indonesia. Terdiri dari akademisi, peneliti, praktisi, ahli, dan wakil pemerintah yang kompeten di bidang pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim. Kegiatan konferensi tersebut meliputi policy seminar, forum roundtables, academic conference, public footprint conference, dan rechnical training.

Perhitungan telapak ekologis (ecological footprint) global yang dilakukan oleh GFN menunjukkan secara umum telapak ekologis seluruh ruang wilayah dunia telah menuju kondisi ketidakmampuan sumberdaya alam dalam menyangga kehidupan manusianya. Tidak terelakkan kita masih melakukan pembangunan wilayah, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang berdasarkan mindset lama dan praktik-praktik business as usual (BAU). Dengan demikian, kelestarian kehidupan generasi mendatang akan semakin terancam.

Dalam pertemuan dengan Dirjen Penataan Ruang Kementerian PU, Imam S Ernawi, Mathis memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Indonesia yang telah lebih maju dalam mempelopori perhitungan sendiri telapak ekologis dibandingkan negara lain di Asia.

Imam Ernawi menjelaskan bahwa sudah seharusnya tiap negara mampu menghitung kinerja telapak ekologisnya masing-masing. Agar lebih siap dan memahami arah tindakan ke depan dalam pengembangan wilayah yang diperlukan. Dalam kesempatan tersebut Imam Ernawi memberikan kepada Mathis buku hasil perhitungan Telapak Ekologis Indonesia. Buku tersebut baru saja selesai disusun oleh Kementerian PU.

Buku tersebut diharapkan dapat menjadi masukan koreksi kepada GFN akan perhitungannya pada tahun 2008 tentang telapak ekologis di Indonesia. Diakuinya, dalam buku tersebut terdapat sedikit perbedaan hasil akhir perhitungan. Namun telah menunjukkan bahwa kondisi telapak ekologis Indonesia sedang menuju defisit, sebagai peringatan bagi Indonesia untuk melakukan tindakan segera dan inovatif dalam pengembangan wilayah, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, khususnya melalui basis penataan ruang secara sistemik.

Pengendalian telapak ekologis wilayah tingkat Asia saat ini belum terbentuk. Melihat concern yang paling maju dari Indonesia, dibandingkan negara-negara lainnya di Asia, Mathis menyarankan agar Indonesia dapat berperan aktif dalam mengembangkan kerjasama atau kolaborasi regional dalam mengendalikan telapak ekologis wilayah di tingkat Asia. Agar tidak tertinggal dari negara-negara lainnya seperti di Uni Eropa dan belahan Amerika.

Melihat respon dari beberapa peserta Asia, seperti dari Filipina dan Jepang, Imam yakin bahwa kolaborasi tersebut akan dapat segera terwujud. Namun yang lebih penting lagi bagi Indonesia adalah bagaimana upaya kolektif nasional segera dapat dilakukan, upaya yang terpadu lintas sektoral dan wilayah, khususnya untuk penanganan pengembangan wilayah di Jawa dan Bali, karena kondisi telapak ekologisnya sudah mencapai tingkat defisit (ise/pr1/ind).

Pusat Komunikasi Publik

140610

Jasa Marga Hitung Kenaikan Tarif Dua Tol 12 Persen

2010-05-12T23:58:00.000-07:00

JAKARTA--MI: PT Jasa Marga (Persero) Tbk menghitung kenaikan tarif dua tol mencapai 11%-12%. Rencananya, tol Sedyatmo (bandara) dan Jakarta-Cikampek itu akan mendapat penyesuaian tarif tol pada akhir Mei 2010.

"Kalau hitungan kita, melihat inflasi dua tahun terakhir di wilayah itu sekitar 11%-12%. Jadi kemungkinan besaran kenaikan tarif tidak akan jauh dari 11%-12% itu," ungkap Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Frans S Sunito di Jakarta, Rabu (12/5).

Besaran kenaikan tarif yang pasti masih menunggu hasil evaluasi dan perhitungan dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Mengenai jadwal, pihaknya telah menyurati Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto agar mendapat pengesahan kenaikan tarif pada Mei 2010.

"Kami usul supaya dapat kenaikan tarif akhir Mei, seperti dua tahun lalu. Lihat dari pengalaman sejauh ini tidak ada masalah karena aturan sudah ada, angka inflasi dari BPS (Badan Pusat Statistik). Hitungan sudah pasti. Mudah-mudahan Pak Menteri setuju timing yang kami ajukan," tutur dia.

Apabila kenaikan tarif dua ruas itu disetujui pada waktu yang diusulkan itu, kata dia, kontribusinya akan terlihat pada kuartal III tahun 2010. "Tapi tidak ada penambahan. Itu sudah masuk target pendapatan kita tahun ini Rp4,3 triliun. Selama 30 tahun kan kita sudah ada asumsi pendapatan dengan adanya kenaikan tarif. Kalau tarif tidak naik, semua target kita bisa berantakan dan meleset," ucap Frans.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto telah menyatakan akan menyetujui kenaikan tarif tiga ruas, dua di antaranya milik Jasa Marga, pada akhir Mei 2010. "Saya sudah bilang pada BPJT untuk memberikan hak mereka. Punya Jasa Marga juga akan kita setujui sesuai jadwal, tidak mau mundur dan melanggar,â€ katanya.

Penyesuaian tarif ruas tol Jakarta-Cikampek sebelumnya diberlakukan sebesar 12,43% sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No 322/KPTS/M/2008. Kenaikan tarif seharusnya dijadwalkan pada Maret 2008, tapi diundur hingga 30 Mei 2008. Saat ini, tarif tol Jakarta-Cikampek sepanjang 72,5 km sebesar Rp11.500 untuk golongan 1. Sementara untuk tol Sedyatmo kini diberlakukan sebesar Rp4500 untuk golongan 1.

Penyesuaian tarif itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan yang memberikan wewenang pada Menteri Pekerjaan Umum dalam pemberlakuan tarif awal dan penyesuaian tarif tol. Penyesuaian tarif yang dilakukan setiap dua tahun itu juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang jalan tol. Regulasi itu memberikan wewenang pada BPJT untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian tarif tol setiap dua tahun berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi. (DP/OL-04)

Tolong Bantuin Nyari Toke Ini..

2010-05-08T11:22:00.001-07:00

Harga tokek/tekek/gecko 179 M... menakjubkan. Apa perlu ambil cuti untuk berburu...?
Sepertinya Mas Wied Lulus Diklatpim Izajahnya Di spesialisasikan pengejaran Toke yah..??

Kunjungan Kerja di Pulau Talaud

2010-05-06T22:02:00.000-07:00

Rabu (24/3), dalam rangka pemantauan kondisi dan pelaksanaan penanganan jalan nasional di pulau-pulau terluar Kepala Balai BPJN VI Makassar Bapak Nurdin Samaila bersama Kasie Perencanaan Nur Zaitun, melakukan kunjungan ke Pulau Talaud Prop. Sulawesi Utara, dalam kunjungannya kali ini Kepala Balai juga didampingi oleh Kasatker Pembangunan, Kasatker Preservasi Satal dan Kasatker P2JJ Sulut.

Selama di Pulau Talaud Kepala Balai meninjau kondisi jalan dan jembatan yang ada dipulau tersebut, dengan melakukan perjalanan darat lk. 150 km Kepala Balai melihat secara langsung kondisi jalan nasional yg masih memerlukan penanganan intensif. Hal ini diperlukan karena kondisi jalan mantap baru 40 % atau 60 Km, dan masih memerlukan penanganan berkala sepanjang 80 Km untuk memenuhi kondisi jalan mantap 100%, selain penanganan fungsional jalan pada ruas jalan nasional di pulau tersebut juga diperlukan penanganan untuk pemenuhan lebar jalan standar berdasarkan UU ttg Jalan.

Selain penanganan jalan nasional, dipulau Talaud memiliki jembatan yang juga memerlukan penanganan segera, terutama jembatan dengan bentang pendek dan termasuk jembatan yang mengalami pergeseran pada abutment akibat bencana gempa yang intensitasnya cukup tinggi di Pulau Talaud.

Selain kondisi jalan dan jembatan Kepala Balai juga melakukan inspeksi peralatan UPR dan DRU yang dimiliki oleh Satker Preservasi Sahinge Talaud, dari data yang di dapatkan dilapangan kondisi alat UPR dan DRU secara umum rusak sehingga Kepala Balai mengharapkan adanya perhatian serius untuk perbaikan peralatan yang rusak sehingga kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan dapat terus berjalan, sehingga jalan dapat berfungsi secara maksimal dalam rangka mendukung pengembangan wilayah pulau Talaud kedepan

PENGUMUMAN

2010-04-20T16:04:00.000-07:00

Disampaikan dengan hormat, bahwa sesuai pemberitahuan panitia penyelenggara diklat kepemimpinan tingkat III angkatan ke XXIII pada Balai Diklat PU Wilayah II Bandung tentang pendistribusian sertifikat diklat.

Sehubungan dengan hal tersebut penyelenggara meminta informasi apakah sertifikat tersebut akan di ambil sendiri ke balai diklat atau akan di distribusikan melalui POS oleh Pihak Balai Diklat, namun demikian tidak menutup kemungkinan ada yang akan mengambil sendiri sehingga pihak penyelenggara akan mempersiapkan untuk hal itu.

Untuk lebih jelasnya silahkan menghubungi Pihak Penyelenggara melalui Saluran Komunikasi yang ada Ibu Sri Martini Rahayoe ( Ibu, Ii ) namun bagi yang berada di sekitar wilayah Jawa Barat Banten dan DKI berharap dapat di ambil sendiri sambil tetap berkoordinasi dan bersilaturahmi ke Balai Diklat PU Wilayah II Bandung Jl. Jawa 8-10 Bandung.

Demikian untuk di ketahui, atas perhatian rekan-rekan di haturkan terima kasih

Gebyar Pariwisata Kab. Bandung Siap Digelar

2010-04-17T06:01:00.000-07:00

SOREANG,(PRLM),-Gebyar Pariwisata Kab. Bandung siap digelar, Minggu (18/4), di Lapangan Upakarti Soreang. Acara diisi dengan festival pariwisata, olahraga tradisional, dan festival ayam pelung.

Menurut Kabid Pariwisata, Dicky Anugerah mengatakan, jumlah stan festival pariwisata sebanyak 70 buah. "Festival pariwisata berisi cenderamata, kuliner, hotel dan restoran, dan objek wisata, katanya di Lapang Upakarti, Sabtu (17/4).

Sedangkan festival ayam pelung akan digelar di lapangan tenis komplek Pemkab Bandung yang diikuti 250 ekor. "Festival ayam pelung diikuti penggemar ayam pelung dari Jawa Barat dan Banten. Bahkan, sampai hari H pada Minggu (18/4) bisa bertambah," ucapnya.

Untuk olahraga tradisional, kata Dicky, diisi dengan penampilan berbagai jenis olahraga tradisional seperti egrang, gatrik, galah, sorodot gaplok, dan sondah. "Olahraga tradisional dilombakan antarsiswa SMP se-Kab. Bandung dengan peserta 1.500 siswa" katanya.(A-71/kur)***

TURUT DUKA UNTUK MERPATI

2010-04-13T16:54:00.000-07:00

VIVAnews - Pesawat Merpati yang tergelincir di Bandara Rendani, Manokwari, Selasa kemarin, ternyata sebelum bertolak dari Bandara Sorong sudah ada menunda penerbangan dengan alasan cuaca buruk. Namun, penundaan hanya berlangsung satu jam, dan pesawat jenis Boeing 737 MD dengan nomor penerbangan MZ 836 itu kemudian terbang menuju Manokwari.

''Setelah satu jam ditunda, pesawat diterbangkan,'' ujar Sijono, salah seorang penumpang pesawat Merpati naas yang naik dari Surabaya, saat di konfirmasi di RSUD Manokwari.

Saat terbang, sama sekali tidak ada tanda-tanda akan terjadi kecelakaan. Bahkan, ketika hendak mendarat juga belum ada tanda-tanda. Pramugari hanya menginformasikan dalam waktu dekat pesawat akan mendarat.

Namun, saat roda menyentuh landasan, sangat terasa pesawat tidak bisa berhenti dan terus meluncur hingga menabrak pagar dan masuk sungai. "Kecelakaan terjadi dalam waktu singkat, begitu pesawat menyentuh landasan tidak bisa dikendalikan,'' ucapnya.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Bandara Remdani Bambang Noroguntoro yang juga menjadi salah satu penumpang pesawat merpati naas itu.

Pesawat saat mau mendarat masih dalam kondisi stabil. Tapi, ketika roda pesawat menyentuh landasan, pesawat tiba-tiba goyang, meski sempat direm tiga kali, tetap dalam kecepatan tinggi. Sehingga pesawat keluar dari landasan pacu dan masuk sungai yang berada di luar area bandara.

"Pesawat mendarat 35 meter dari unjung run way, namun mengalami over run hingga melewati resa (batas jalan beraspal dan jalan tanah),'' ujarnya.

Begitu pesawat berada di sungai, Bambang mengatakan, dirinya bersama penumpang lain sadar telah terjadi kecelakaan, lantas meloncat keluar dari badan pesawat. ''Saat berada di sungai, pesawat sudah terbelah, dari mesin pesawat keluar keluar asap yang membuat seluruh penumpang panik sambil berlompatan keluar,'' katanya.

Ketika disinggung penyebab kecelakaan, Bambang menilai, murni kecelakaan yang bersumber dari pesawat dan bukan dari fasilitas bandara Rendani. ''Run way Rendani masih wajar untuk melakukan pendaratan pesawat Boeing. Dengan panjang 1.850 meter ditambah panjang resa 150 meter,'' jelasnya.

Distrik Manager Merpati Manokwari, Ricky saat dikonfirmasi mengenai penyebab kecelakaan enggan berkomentar karena masih menunggu pemeriksaan.

Kepala Rumah Sakit Angkatan Laut Manokwari Dr Fransiscus T mengatakan, korban yang dirawat di rumah sakit yang dipimpinnya, sebanyak 43 orang, dengan rincian, 22 orang rawat jalan, dan 21 rawat inap. Tapi ada 3 yang mengalami luka berat yakni pramugari dengan luka retak tulang hidung, dan penumpang yang patah tulang belikat serta balita yang patah tangan.

Sementara di rumah sakit umum daerah Manokwari jumlah penumpang yang dirawat inap sebanyak 43 orang. Menurut rencana, Rabu 14 April, tim Merpati pusat akan langsung melihat para korban serta meninjau langsung lokasi tergelincirnya pesawat.

Sementara pihak Kepolisian dan bandara melakukan pengamanan di lokasi serta badan pesawat. Di sekitar lokasi di pasang tali pembatas melingkari badan pesawat.

Laporan: Banjir Ambarita l Papua

Garuda dan PLN Jalin Kerja Sama

2010-04-10T08:51:00.000-07:00

JAKARTA, KOMPAS.com - Garuda Indonesia menggandeng PT PLN (Persero) bersinergi untuk bekerja sama dalam hal pengangkutan penumpang. Karyawan PLN yang ada di seluruh Indonesia akan mendapatkan diskon sebesar 15 persen saat bepergian dengan menumpang pesawat Garuda.

Bagi Garuda Indonesia kerja sama ini akan semakin meningkatkan pasarnya di bidang korporasi sementara bagi PLN akan mendapatkan jaminan dan kemudahan bagi karyawannya dalam melaksanakan perjalanan udara sehingga akan meningkatkan mobilitas karyawannya.

Penandatanganan Nota Kesepakatan dilaksanakan Kamis (8/4/2010) oleh Direktur Utama Garuda Emirsyah Satar dan Direktur Utama PLN Dahlan Iskan di Jakarta.

"Karyawan PLN saat melakukan perjalanan dinas dapat menggunakan jasa penerbangan Garuda Indonesia, baik domestik maupun internasional dengan potongan harga khusus dan jaminan kemudahan layanan," kata Direktur Utama GaEmirsyah Satar.

Dijelaskannya, Garuda akan semakin meningkatkan pangsa pasarnya dibidang korporasi khususnya BUMN, selain menjadi bentuk dukungan terhadap kelancaran operasional PLN yang memiliki kantor dan karyawan di seluruh pelosok nusantara.

Sebelumnya, Emirsyah mengatakan, Garuda menetapkan target pendapatan dari corporate sales sebesar Rp 2 triliun dengan target 750 corporate partner.

Pada tahun 2009, Garuda Indonesia telah menadatangani kontrak corporate sales dengan 580 perusahaan besar di Indonesia dengan total pendapatan lebih dari Rp 600 miliar. Mengingat pangsa pasar korporasi semakin berkembang dan merupakan pasar potensial, maka Garuda Indonesia tetap fokus dalam membidik dan menggarap pasar korporasi sejak tahun 2003.

Menteri PU Desak Pemda Bereskan Tol Keseluruhan

2010-04-09T19:24:00.000-07:00

JAKARTA--MI: Lambatnya progres pada proyek tol di Pulau Jawa membuat Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menginstruksikan secara khusus pada kepala daerah setempat. Materi instruksi berupa permintaan agar tidak ada prioritas pada pembangunan tol.

"Jangan hanya memikirkan pembangunan tol di wilayah tertentu saja. Bagian lain juga perlu dibangun supaya pengembangan kawasan bisa dipercepat," ungkap dia, Kamis (8/4).

Pembangunan jalan tol di wilayah Jawa Tengah selama ini difokuskan pada bagian timur. Proyek tol di bagian barat seperti Pejagan-Pemalang (57,5 km), Pemalang-Batang (39,2 km), dan Batang-Semarang (75 km) belum juga memasuki tahap konstruksi. Proses masih berkutat pada pembebasan lahan.

Hal yang sama terjadi pada jalur lintas selatan sepanjang 212,2 km. Jalur nasional yang melintasi Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, dan Wonogiri itu baru terealisasi 22,3 km.

Permintaan percepatan itu memang akan ditindaklanjuti oleh masing-masing pemda. Namun, akan direalisasi setelah ruas tol prioritas terselesaikan. Misalnya, di Jawa Tengah, ruas tol bagian barat akan dikerjakan setelah Semarang-Solo (75 km) selesai dibangun. Ruas itu tercatat telah memasuki tahap pengadaan lahan 64% dan persiapan lelang konstruksi pada seksi II Ungaran-Bawen (9 km).

Untuk seksi I Semarang-Ungaran (14,1 km) sudah memasuki tahap konstruksi dengan progres paket I 60,48%, paket II 74,39%, dan paket III (18,8%). Pekerjaan proyek Semarang-Solo diprioritaskan karena menjadi jalur lalu lintas aktivitas ekonomi.

Percepatan yang dilakukan pada ruas itu berimbas pada kebutuhan tambahan dana sebesar Rp3 triliun. Namun, dia mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum tidak dapat memberikan tambahan dana. "Itu kan model PPP (public private partnership)," ujar dia.

Untuk model PPP, pemerintah hanya menanggung biaya pembebasan lahan. Sisanya dikerjakan oleh swasta sehingga tidak ada porsi dana APBN yang akan dialokasikan untuk proyek itu.

Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Nurdin Manurung mengatakan, alokasi tambahan dari APBN sebesar Rp 600 miiar untuk percepatan ruas Bawen-Solo baru akan dianggarkan pada 2011.

Hal tersebut, kata dia, berkaitan dengan kelayakan tol yang berdasarkan perhitungan bisnis baru akan tercapai pada 2015.

"Itung-itungan bisnis, Bawen-Solo baru layak sebagai tol pada 2015. Hanya kalau ingin dipercepat, bantuan dari PU baru akan dialokasikan 2011," ucap dia. (DP/OL-02)

PU Amankan Aset di Sulsel

2010-04-09T19:21:00.000-07:00

JAKARTA--UPEKS-Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) berkewajiban untuk mengamankan, melaksanakan dan mengoptimalkan pemanfaatan asset-aset milik Kementerian Pekerjaan Umum (PU) khususnya di Sulawesi Selatan (Sulsel).
Terdapat tiga lokasi yang memerlukan pengamanan aset tanah dan bangunan, yakni Badoka, Panaikang, dan Macini.
Demikian diungkapkan Ketua Tim Optimalisasi Pemanfaatan Aset Kementerian PU yang juga Staf Ahli Menteri PU (Sampu) II, Ismanto dalam Kegiatan Koordinasi Pengamanan Aset Kementerian PU di Makassar.
Ismanto menambahkan, permasalahan mendasar dari pengelolaan aset tanah adalah pemanfaatannya oleh pihak yang tidak berhak dan terjadinya penyerobotan. Oleh karena itu, untuk seluruh aset tanah Kementerian PU yang sudah disertifikatkan sebaiknya segera dilakukan pemasangan patok, pagar dan papan nama untuk pengamanan. "Selain tanah, penertiban aset lainnya yang tengah dilakukan yaitu rumah-rumah Negara," tegasnya.
Kepala Pusat Pengelolaan Badan Milik Negara (BMN) Setjen Kementerian PU Eddy Putra mengatakan, untuk tanah dan bangunan di Badoka harus dilakukan penataan ulang kembali asetnya masing-masing Satminkal.
Sementara untuk optimalisasi pemanfaatan aset dilakukan dengan mencermati potensi dan prioritas pemanfatan aset tersebut.
Sekretaris Ditjen Penataan Ruang, Ruchyat Deni Dj mengungkapkan, di tahun 2009 Ditjen Penataan Ruang telah melakukan pengamanan aset berupa pemagaran dan pemasangan papan nama untuk tanah seluas 2000 m2 di Badoka. Selain itu juga dilakukan renovasi bangunan kantor eks. Pusat Informasi dan Dokumentasi dan P2R. Diharapkan bangunan kantor tersebut nantinya dapat menunjang kegiatan P2R Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).
Di akhir kegiatan Ismanto berharap agar berbagai permasalahan dan temuan, baik saat pelaksanaan maupun kunjungan lapangan pada ketiga lokasi dapat segera ditindaklanjuti oleh masing-masing Satminkal. Tentunya dengan langkah-langkah yang konkrit dan terkoordinir.
Turut hadir dalam kegiatan ini, yaitu Sampu III, Dirjen Cipta Karya, Dirjen Penataan Ruang, perwakilan dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kantor Wilayah BPN Sulawesi Selatan.

SEKJEN PU MENUTUP KONREG WILAYAH TIMUR

2010-04-08T17:44:00.000-07:00

SEKJEN PU MENUTUP KONREG WILAYAH TIMUR

Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Wilayah Timur yang telah berlangsung selama 2 (dua) hari antara Pemerintah Pusat dan Pemda, ditutup oleh Sekretaris Jenderal Kementrian PU Agoes Widjanarko Rabu (7/3) di Manado. Konreg yang dihadiri 17 (tujuh belas) Pemerintah Propinsi di Wilayah Timur, telah menuntaskan suatu tahap proses sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi program dalam rangka meningkatkan sinergi antar bidang pembangunan, dan sinergi antara Pusat dan Daerah dan antar Daerah.

Dalam sambutannya Agoes mengatakan, yang paling penting dalam usulan program 2011 adalah memfokuskan pada 4 isue strategis di wilayah timur yakni upaya peningkatan kualitas lingkungan permukiman, penanggulangan kemiskinan, percepatan pembangunan infratruktur selain untuk mendukung pertumbuhan ekonomi juga untuk pemerataan pembangunan, mengantisipasi isu lingkungan yang difokuskan pada konservasi dan lingkungan hidup.

Lebih lanjut Agoes menjelaskan bahwa program tahun depan, diprioritaskan untuk mengamankan kondisi infrastruktur secara nasional, penanganan aset PU yang telah terbangun agar tetap berfungsi optimal, menuntaskan pekerjaan yang committed/tahun jamak serta penyelesaian pekerjaan lanjutan.

Sekjen PU berpesan kepada Bappeda dan Dinas PU di wilayah timur agar hasil dari Konreg ini dapat dikonsolidasikan dengan Pemda dan Pemkot, karena selain usulan APBN dari Kementrian PU, terdapat juga bantuan Pemerintah Pusat untuk provinsi melalui DAK. “Hasil Konreg ini sangat penting bagi pembahasan dalam musrenbang nantinya,”ujarnya.

Evaluasi Kapet

Menyinggung masalah KAPET (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu) dikatakan, dari 13 Kapet yang ada di Indonesia, 12 Kapet berada di Indonesia Timur. Karena itu pengembangan Kapet di Indonesia Timur menjadi sangat penting. “Kapet ini sudah lama ada program dan pengelolanya. Kapet merupakan trigger (pemicu-red) untuk masing-masing wilayah,”kata Agoes Widjanarko. Karenanya, pengembangan Kapet juga bergantung pada Pemerintah Daerah, bukan hanya Pemerintah Pusat saja,”ujarnya. Menurut Agoes Kapet yang telah ada itu harus dievaluasi, apakah sudah dapat menjadi trigger bagi daerah itu. “Kalau tidak, kita hentikan saja,”ujarnya. Jadi evaluasi Kapet harus ada tiap tahunnya.

Agoes mengatakan, rencana tata ruang sudah di-perda-kan maka Kapet menjadi perwujudan tata ruang. Karenanya, kapet harus punya rencana investasi untuk 3 tahun ke depan. “Kalau sudah jelas rencananya, maka dapat dihitung share antar Pusat dan Daerah,”ujarnya.

“Harapan saya Koreg 2011 ke depan ditugaskan penyusunan PJM di Kapet itu,”kata Agoes. Yang terpenting adalah Kapet perlu jelas atau tidak. (Lis)

Pusat Komunikasi Publik

080410

ReviewReviewReviewReview PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

2010-04-03T09:23:00.000-07:00

Menurut Mathis Wackernagel (1996) dalam Supadmo, Arif Sigit (2001), dalam bukunya “Ecologycal Footprint” menyatakan bahwa peningkatan penduduk serta peningkatan konsumsi materi dan energi - menjadi lambang kemakmuran- di satu pihak ; namun di pihak lain terjadi keterbatasan sumber daya. Di seluruh dunia telah terjadi proses desertifikasi sebesar 6.000.000 ha/tahun. Proses deforestasi 17.000.000 ha/tahun. Proses erosi dan oksidasi tanah 26.000.000.000 ton/tahun serta proses hilangnya spesies-spesies tertentu sebesar 17.000 jenis/tanam.

Dari data di atas dpat kita lihat bahawa pembangunan tidak saja menghasilkan manfaat tetapi juga resiko. Pencemaran dan pengrusakan adalah dua resiko yang tidak dapat dihindari dalam rangka menjalankan pembangunan. Akibat pembangunan manusia sebagai penghuni Bumi ini paling tidak saat ini telah berhutang sekitar antara 16 trilyun dollar AS hingga 54 trilyun dollar AS pertahun, atau rata-rata 33 trilyun dollar AS atau kurang lebih Rp.66.000 trilyun setahun untuk segala materi “gratis” seperti udara, air dan pangan, demikian hasil perhitungan yang dilakukan oleh tim yang dipimpin oleh Robert Constanza dan disponsori oleh National Centre for Ecological Analysis and Synthesis di Santa Barbara, California (Kompas, 16 Mei 1997). Perkiraan inipun lanjut mereka adalah perkiraan minimum.

Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukkanya. Perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan atau hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Pencemaran dan perusakan lingkungan menyebabkan timbulnya gangguan kesehatan dan kurang nyamannya kehidupan dan bahkan bisa mengancam kehidupan manusia.

Masalah pencemaran lingkungan yang berakibat kualitas SDA menurun karena pembangunan yang selama ini dilakukan secara konvesional, dengan cara memacu pertumbuhan dan aktivitas ekonomi sehingga mengakibatkan terjadi peningkatan eksploitasi sumber daya alam (SDA). Peningkatan eksploitasi SDA akan mengakibatkan kerusakan alam, tanah, air, udara dan keanekaragaman hayati baik secara langsung maupun bertahap. Dari masalah inilah kemudian orang sadar bahwa perlu adanya pemikiran yang mempertimbangkan kelestarian SDA dan lingkungan agar pembangunan ini berkelanjutan. Konsep ini dikenal dengan “pembangunan berkelanjutan” yang menyatakan bahwa pembangunan ini harus memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut UU No. 23 Tahun 1997, Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi yang akan datang.

Saat ini sangat diperlukan pembangunan yang tepat dalam pengelolaan air, sering kali sumber daya air diperlakukan sebagai sumber mineral sehingga dieksploitasi besar-besaran tanpa memperhatikan konsep pelestariannya.

Beberapa waktu lalu, Menteri Negara Lingkungan Hidup Nabiel Makarim menyebutkan, parahnya krisis sumber daya air akibat penyedotan air tanah secara berlebihan, lebih khusus di wilayah Jakarta. Dengan tingkat pengambilan air tanah sebesar 33 juta kubik setiap tahun, diperkirakan pemanfaatan potensi air tanah Jakarta secara aman hanya sampai 10 tahun mendatang.

Mengutip analisis Bank Dunia, jika efisiensi pengelolaan air tidak ditingkatkan, pada musim kemarau akan terjadi defisit air irigasi sebesar 22 milyar meter kubik. Di kawasan Jabotabek, krisis air ditandai dengan rendahnya tingkat pelayanan fasilitas air bersih. Di Jakarta sendiri, pelayanan fasilitas air bersih baru menjangkau 43 persen dari total penduduk.

2.2 Sumber Daya Air

Berdasarkan UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Pengelolaan sumberdaya air didefinisikan sebagai aplikasi dari cara struktural dan non-struktural untuk mengendalikan sistem sumberdaya air alam dan buatan manusia untuk kepentingan/manfaat manusia dan tujuan-tujuan lingkungan (Kodoatie Robert J dkk, 2002).

Sumber daya air merupakan bagian dari sumber daya yang mempunyai sifat yang sangat berbeda dengan sumber daya alam lainnya. Air adalah sumber daya yang terbarui, bersifat dinamis mengikuti siklus hydrologi yang secara alamiah berpindah-pindah serta mengalami perubahan bentuk dan sifat. Tergantung dari waktu dan lokasinya, air dapat berupa zat padat sebagai es dan salju, dapat berupa air yang mengalir serta air permukaan. Berada dalam tanah sebagai air tanah, berada di udara sebagai air hujan, berada di laut sebagai air laut, dan bahkan berupa uap air yang didefinisikan sebagai air udara.

Dewasa ini permasalahan yang cenderung dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumberdaya air meliputi ; (1) adanya kekeringan di musim kemarau dan kebanjiran di musim hujan; (2) persaingan dan perebutan air antara daerah hulu dan hilir atau konflik antara berbagai sektor; (3) penggunaan air yang berlebihan dan kurang efisien; (d) penyempitan dan pendangkalan sungai, danau karena desakan lahan untuk pemukiman dan industri; (e) pencemaran air permukaan dan air tanah ; (f) erosi sebagai akibat penggundulan hutan.

Permasalahan air yang semakin komplek ini menuntut kita untuk mengelolah sumberdaya air sehingga dapat menunjang kehidupan masyarakat dengan baik. Berdasarkan UU No 7/2004 tentang Sumberdaya Air, Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

2.3 Pengelolaan Sumberdaya Air

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan, bahwa :
“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara adil dan merata”. Selanjutnya pasal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, bahwa:
1. Sumber Daya Air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat serbaguna untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di segala bidang baik sosial, ekonomi, budaya, politik maupun bidang ketahanan nasional
2. Dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun, dan kebutuhan air yang cenderung meningkat sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, sumberdaya air harus dikelola, dipelihara, dimanfaatkan, dilindungi dan dijaga kelestariannya dengan memberikan peran kepada masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan sumberdaya air.
3. Pengelolaan sumberdaya air perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Pernyataan pasal-pasal kedua undang-undang di atas mengingatkan kepada pengelola sumberdaya air tentang pentingnya peran air bagi kehidupan manusia dan lingkungannya. Hal tersebut jelas terlihat dalam permasalahan krisis air Jakarta, di mana permasalahan pengelolaan sumber daya air di Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane sebagai pemasok air baku bagi Jakarta sangat berkorelasi dengan permasalahan ekosistem di wilayah sekitarnya, yaitu Kawasan Jabodetabek-Punjur.

Salah satu cara yang harus diperhatikan dalam pengelolaan air adalah pengelolaan yang berdasarkan pada ‘watershed’ (Daerah Aliran Sungai/DAS). Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Dengan pengelolaan air berdasarkan DAS maka diharapkan akan tercipta kesinambungan sumber daya air karena air tidak bisa dilihat satu bagian wilayah saja. Pengelolaan air pada suatu daerah tidak bisa begitu saja hanya memperhatikan variabel–variabel hidrologis pada wilayah itu saja. Bahkan, pengelolaan Waduk Saguling untuk keperluan PLTA, misalnya, tidak bisa hanya memperhatikan variabel–variabel disekitar waduk. Seluruh masalah pengelolaan sumber daya air harus memperhitungkan keseluruhan DAS karena bagaimanapun juga bahkan sebuah titik di ujung terluar DAS pun memiliki pengaruh terhadap keberadaan dan kualitas air di sungai utama. Jadi Pengelolaan sumber daya air yang bersifat parsial harus ditinggalkan.

Selain itu, untuk mengelola sumber daya air berbasis DAS ini, kita harus mengacu pada aspek–aspek yang ada dalam DAS tersebut. “Bukan hanya dibatasi pada aspek fisika saja. Tapi juga sosial–budaya, kualitas air, aktivitas industri, politik, ekonomi, demografi (kependudukan).

2.4 Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sumberdaya Air

Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945, RUU SDA mengamanatkan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan di-pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Atas penguasaan sumber daya air oleh negara tersebut, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas air. Penguasaan negara atas sumber daya air tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional daerah setempat.

Seperti yang kita ketahui selama ini air digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan , untuk pertanian rakyat yang berada dalam sistem irigasi. Pengambilannya tidak memerlukan izin dari pemerintah pusat atau daerah. Dengan tidak diperlukannya izin tersebut, maka dinas atau instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya air harus memperhitungkan dengan cermat kebutuhan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian, serta sisa ketersediaan air yang ada, sebelum menetapkan dan memberikan alokasi air untuk keperluan perusahaan dan keperluan lainnya.

Pengusahaan sumberdaya air merupakan salah satu lingkup pendayagunaan sumberdaya air, dengan maksud sebagai upaya pemanfaatan sumberdaya air untuk tujuan usaha dan atau menunjang kegiatan usaha.

Dalam UU No 7/2004 mengatur bahwa sumberdaya air yang meliputi satu wilayah sungai secara keseluruhan (dari hulu ke hilir) hanya dapat dilaksanakan oleh BUMN/BUMD pengelolah sumberdaya air atau kerja sama antara keduanya. Dengan ketentuan tersebut tidak mungkin ada pratek pengalihan, penyerahan atau pelimpahan pengelolaan sumberdaya air suatu secara keseluruhan kepada pihak swasta atau perorangan. Sebagai contoh, Perum Jasa Tirta I di Malang dan Perum Jasa Tirta II di Purwakarta adalah BUMN pengelolah sumberdaya air yang dibentuk berdasarkan peraturan peraturan pemerintah. Usaha pengelolaan sumberdaya air juga dapat dilakukan oleh pihak swasta, usaha perorangan, badan usaha atau kerja sama antar badan usaha (seperti PLN, PDAM). Meskipun demikian peran pengusahaan ini hanya sebatas pada penggunaan air di lokasi tertentu sesuai dengan alokasi yang ditentukan dalam perizinan yang diberikan pemerintah pusat atau daerah.

Hal yang perlu kita perhatikan adalah bahwa pemerintah tidak melakukan “pengalihan saham perusahaan kepada pihak swasta”. Artinya pihak swasta dan perorangan tidak dapat dikatakan menguasai sumber airnya. Pemerintah akan mengatur alokasi air baku untuk kegiatan usahanya. Hal ini juga diperkuat dengan adanya kewajiban pengusahaan sumberdaya air untuk melakukan konsultasi publik atas rencana pengusahaan sumberdaya air yang bersangkutan, sebelum rencana tersebut dimintakan izinnya kepada Pemerintah pusat/daerah.

2.5 Model Pengelolaan Air Di Jepang

Jepang yang terletak di wilayah Sirkum-Pasifik mempunyai keunikan karakteristik sumberdaya air tersendiri. Daerah ini memiliki sungai-sungai pendek dan tergolong curam mengakibatkan pola distribusi siklus air menjadi sangat unik. Banyaknya gunung dan bukit serta sungai yang sempit dan curam tersebut mengakibatkan hujan yang jatuh di daerah hulu mengalir dengan cepat ke laut dan yang terserap kedalam tanah hanya dalam jumlah yang terbatas. Rata-rata curah hujan di Jepang setiap tahunnya di atas 1600 mm, yang terjadi pada musim hujan antara bulan Juni-Oktober. Faktor curah hujan yang tergolong tinggi serta tingkat kemampuan menahan air tanah yang rendah mengharuskan pemerintah Jepang membuat bangunan penangkap/penahan air dalam jumlah besar, mulai dari bendungan raksasa sampai ke kolam-kolam penampungan air skala mikro.
Pemerintah Jepang telah menghabiskan banyak biaya untuk pembangunan bendungan dan kolam penampungan air dalam upayanya untuk memaksimalkan penangkapan air hujan. Menurut hasil survey saat ini tercatat lebih dari 2.650 dam (ketinggian >15 m) telah dibangun di Jepang, dengan daya tampung air mencapai 26.9 milyar meter kubik. Selain dam, embung penampung air juga banyak dibangun dengan peruntukan utama untuk mengairi lahan pertanian. Pembangunan waduk dalam jumlah besar tersebut menempatkan Jepang sebagai negara ketiga terbesar di benua Asia dalam hal jumlah bendungan setelah China dan India, atau peringkat pertama dalam hal rasio antara jumlah bendungan per luas wilayah. Pembangunan bendungan dalam jumlah besar tersebut tidak hanya ditujukan untuk keperluan penampungan air saja namun bersifat multifungsi, misalnya untuk pengendalian banjir, tempat pemeliharaan ikan, rekreasi dan lain-lain. Pembangunan bendungan dan kolam penampungan air di Jepang pada satu sisi memberi keuntungan dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air untuk aktifitas pertanian, industri maupun perumahan.
Proses distribusi air di Jepang didukung oleh jaringan irigasi yang mantap dengan disertai kesadaran yang tinggi dari para petani dalam kegiatan irigasinya. Jaringan irigasi di Jepang sebagian besar terdiri dari line canal dimana semua struktur salurannya dibuat dari beton dan dirancang khusus untuk tahan gempa. Secara umum, bangunan irigasinya terdiri dari bendung yang berfungsi untuk menaikkan air pada ketinggian tertentu untuk kemudian dialirkan ke saluran irigasi melalui bangunan bagi. Bangunan irigasi di Jepang juga dilengkapi dengan sarana drainase yang berfungsi untuk membuang kelebihan air.

Rancangan fasilitas irigasi dan drainase yang sangat kokoh dan lengkap tersebut tentu saja membawa konsekuensi pada meningkatnya jumlah saluran dan biaya konstruksi dan pemeliharaan saluran-saluran tersebut. Berdasarkan hasil survei keberadaan fasilitas irigasi pada tahun 1995, didapatkan bahwa panjang saluran utama dari bangunan irigasi di Jepang tercatat sebesar 40.000 km, dan apabila saluran tersier ikut dimasukkan menjadi 400.000 km . Panjang saluran tersebut tercatat tiga kali lebih besar dari total panjang sungai di Jepang dan dua kali panjang jalan tol negara dan jalan prefektur.

Namun demikian terlepas dari keberhasilan tersebut usahatani di Jepang juga dihadapkan pada permasalahan kelangkaan tenaga kerja di bidang pertanian serta meningkatnya beban petani untuk mengelola aset irigasi yang berbiaya tinggi. Biaya pengelolaan aset irigasi tersebut akan terus membengkak seiring menuanya umur fasilitas tersebut. Oleh karena itu dalam menyiasati permasalahan tersebut, manajemen irigasi di Jepang saat ini lebih diarahkan kepada pemeliharaan dan perawatan aset-aset yang ada dengan disertai perbaikan efisiensi penggunaan air. Selain itu juga dilakukan upaya rasionalisasi terhadap aset yang akan diperbaiki dengan terlebih dahulu mempertimbangkan tingkat keuntungan yang diperoleh terhadap biaya pengeluaran untuk perbaikan fasilitas.

Manusia yang Menyukai Neraka

2010-04-03T09:14:00.000-07:00

Republika OnLine » Ensiklopedia Islam » Hikmah

Oleh: Prof Dr Ali Mustafa Yaqub

Ketua sebuah pengajian meminta maaf kepada penceramah karena jamaah yang hadir dalam pengajian tersebut tidak banyak. Ia semula mengharapkan agar jamaah yang datang dapat mencapai ribuan orang, tetapi ternyata hanya ratusan orang. Ia khawatir apabila penceramah kecewa dengan jumlah yang sedikit itu.

Apa komentar penceramah tersebut? Ia justru bersyukur dan tidak merasa kecewa. Katanya, ''Memang calon penghuni surga itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan calon penghuni neraka.'' Ia pernah membaca koran bahwa di Ancol diadakan pagelaran maksiat. Yang hadir dalam pesta kemungkaran itu mencapai 700 ribu orang. Kendati pesta itu dimulai jam delapan malam, pengunjung sudah mulai datang sejak jam satu siang.

Penceramah kemudian bertanya kepada para hadirin, ''Apakah ada pengajian yang dihadiri oleh 700 ribu orang?'' Hadirin pun serentak menjawab, ''Tidak ada.'' Ia kemudian bertanya lagi, ''Apakah ada pengajian yang dimulai jam delapan malam, tetapi jamaahnya sudah datang jam satu siang?'' Hadirin kembali serentak menjawab, ''Tidak ada.'' Penceramah kemudian berkata, ''Itulah maksiat, dan inilah pengajian. Kalau ada pengajian dihadiri oleh ratusan ribu orang, boleh jadi pengajian itu bermasalah.''

Ia juga mencontohkan dakwah Nabi Nuh AS. Beliau berdakwah selama hampir seribu tahun, tetapi pengikut beliau hanya 40 orang. ''Karena itu, kalau yang datang di pengajian ini mencapai ratusan orang, itu sungguh sudah bagus. Dan, begitulah calon-calon penghuni surga,'' tambahnya.

Lebih jauh, ustaz yang masih muda itu menyampaikan sebuah hadis tentang apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa nanti pada hari kiamat, Nabi Adam AS akan dipanggil oleh Allah SWT. Beliau diperintahkan oleh Allah SWT untuk memisahkan anak-cucunya, mana yang akan masuk surga dan mana yang akan masuk neraka. ''Ternyata,'' kata Nabi Muhammad SAW selanjutnya, ''Dari seribu anak-cucu Adam, 999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan) masuk neraka, dan hanya satu yang masuk surga.''

Ia kemudian mengajak jamaah untuk mengamati perilaku manusia setiap hari. ''Coba kita amati kehidupan manusia sehari-hari. Kita lihat mereka di pasar, pusat perbelanjaan modern atau mal, televisi, dan di mana saja. Ternyata lebih banyak yang senang bermaksiat daripada yang taat kepada Allah SWT. Orang bohong, penipu, ada di mana-mana, sementara yang shalat di masjid sepi-sepi saja. Ternyata manusia itu lebih menyukai neraka daripada surga.''

Reformasi Birokrasi, Syarat Mutlak Pelayanan Publik dan Berantas Korupsi

2010-04-02T09:33:00.000-07:00

Akuntabilitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi di semua level birokrasi bisa menjadi indikator keberhasilan reformasi birokrasi.

Kaitan antara reformasi birokrasi, pelayanan public dan pemberantasan korupsi menegemuka dalam Dialog A21 yang bertajuk “Membangun Kembali Akuntabilitas Pelayanan Publik di Indonesia dalam Penciptaan Human Security” hasil kerja sama The Habibie Center (THC) dengan AccountAbility London, Selasa (19/12).

Muladi, Ketua Dewan Pengurus THC menyatakan bahwa reformasi birokrasi di Indonesia belum berjalan dengan maksimal. “Indikasinya adalah buruknya pelayanan publik dan masih maraknya perkara korupsi yang mewarnai media massa,” ujarnya.

Kendati demikian, Gubernur Lemhanas itu menyatakan salut kepada pemerintah daerah yang sudah mampu memperbaiki layanan publik. Menurut dia, secara umum dapat dikatakan reformasi birokrasi di daerah tersebut sudah berhasil. Semangat otonomi daerah sangat membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya.

Pernyataan Muladi diamini oleh I Gede Winasa, Bupati Jembrana. Winasa menyebutkan otonomi daerah telah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dan terobosan-terobosan mujarab dalam penyelenggaraan pemerintahan. “Otonomi daerah membuka peluang bagi daerah untuk maju,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, nama Kabupaten Jembrana dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi primadona dalam setiap seminar, diskusi, lokakarya dan aktivitas ilmiah lain terkait dengan prestasinya dalam memberikan pelayanan kebutuhan dasar rakyatnya. Hukumonline mencatat prestasi Jembrana dalam membebaskan seluruh biaya pendidikan tingkat dasar (SD) hingga menengah atas (SMA). Belum puas dengan itu, Pemkab Jembrana juga membebaskan biaya kesehatan kepada rakyatnya dengan mengikutsertakan rakyatnya pada program Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ). Selain itu, Pemkab Jembrana juga melakukan penguatan ekonomi rakyat secara langsung program penyediaan dana bergulir dan dana talangan.

Kebijakan yang dikeluakan oleh Pemkab Jembrana ibarat oase di tengah gurun. Bagaimana tidak? Di tengah meningkatnya angka putus sekolah (drop out) akibat mahalnya biaya pendidikan; dan banyaknya rakyat yang menderita mal nutrisi akibat melambingnya biaya kesehatan, Pemkab Jembrana malah memutuskan untuk menggratiskan biaya kebutuhan dasar masyarakat itu.

Hebatnya lagi, Winasa menejelaskan bahwa kebijakan itu dikeluarkan bukan karena Jembrana memiliki PAD yang besar dan aset ekonomi yang kaya raya. “Dilihat dari PAD, Jembrana adalab kabupaten termiskin. Tidak pernah ada dollar amerika maupun yen jepang yang masuk ke kabupaten kami”.

Lantas apa kunci sukses Jembrana? Winasa menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahannya, ia menggunakan ‘Manajemen DOA’. “Manajemen DOA dimaksud adalah Efisiensi Dana, Orang dan Alat”. Selain itu, faktor lain yang mendorong kesuksesan Jembrana tak lain adalah keseragaman pola pikir aparat pemerintahannya yang menganggap dirinya tidak lain sebagai pelayan masyarakat.

Roy V. Salomo, Ahli Administrasi Negara Universitas Indonesia, mengatakan bahwa buruknya pelayanan publik di Indonesia antara lain disebabkan ketiadaan perangkat hukum yang mengatur standarisasi pelayanan publik yang harus dipenuhi pemerintah.

Lebih lanjut Roy menjelaskan sebenarnya pemerintah bersama dengan DPR sedang menyusun RUU Pelayanan Publik yang memberikan standarisasi pelayanan publik. “Sayang, pembahasan RUU ini mandeg. Padahal pemerintah di daerah membutuhkan RUU ini” ujarnya. Bahkan, lanjut Roy, ada kecenderungan di kalangan DPR untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU ini.

Selain masalah ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur, Roy menengarai hambatan juga datang dari organisasi birokrasi itu sendiri yang rata-rata cenderung menunjukkan perilaku korup. “Berdasarkan penelitian mahasiswa saya di SAMSAT Jakarta, disana banyak terjadi penyelewengan. Ini menunjukkan birokrasi kita masih setengah hati dalam melakukan pelayanan publik”.

Sementara itu, Anwar Ibrahim, Mantan Deputi Perdana Menteri yang juga hadir dalam dialog ini, menyoroti bagaimana hebatnya daya rusaknyua korupsi dalam kehidupan masyarakat. “Korupsi menghambat birokrasi untuk melakukan pelayanan publik”.

Mengenai korupsi, Anwar mengakui bahwa korupsi memang sudah menjadi persoalan mendasar di beberapa negara, tidak hanya di Indonesia. Meski demikian, ia tidak sepakat jika ada pernyataan yang mengatakan bahwa korupsi tidak mungkin bisa dihapuskan dan dilepaskan dari suatu birokrasi pemerintahan.

Ia mencontohkan Hongkong yang pada sekitar tahun 1960an tekenal dengan korupsinya, namun kini menjadi negara yang terkenal bersih dari korupsi. Anwar menjelaskan ada beberapa kunci keberhasilan Hongkong. “adanya suatu komisi nasional yang independen dalam pemberantasan korupsi kemudian diperkuat dengan dana dan resources yang cukup serta tenaga yang tegas dan terlatih”.

Selain perbaikan pada level birokrasi, Anwar juga mengatakan pentingnya peran pers untuk menjaga akuntabilitas pemerintahan. Mengenai peran pers, Anwar mengakui bahwa Indonesia beruntung memilkiki pers yang sudah bebas mengekspresikan pendapat, satu hal yang menurutnya tidak terdapat di Malaysia.

source : www.hukumonline.com [20/12/06]

Remunerasi Bukan Kenaikan Gaji

2010-04-01T20:00:00.000-07:00

JAKARTA-Terungkapnya kasus markus pajak Rp 28 miliar yang melibatkan aparat pajak Gayus Tambunan tak boleh membuat program reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan berhenti. Sebab, ini bukan kasus satu-satunya di Indonesia dan bukan menjadi alasan tepat untuk memberhentikan program reformasi birokrasi.

’’Karena ada saja case by case yang seperti itu. Itu tetap harus ditindak. Tapi jangan karena itu reformasi birokrasi jadi berhenti,’’ ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian M Hatta Rajasa usai melantik pejabat eselon I dan II di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta.

Munculnya kasus ini juga membuat remunerasi yang dilakukan pemerintah dianggap kurang berhasil. Sebagian masyarakat pun meminta remunerasi dibatalkan. Namun, Hatta mengatakan, remunerasi yang dilakukan di sejumlah kementerian merupakan konsekuensi logis dari sebuah reformasi birokrasi. ’’Remunerasi ini jangan dianggap sebagai suatu tambahan atau kenaikan gaji, melainkan bagian dari sebuah pelaksanaan reformasi birokrasi,’’ kata Hatta.

Reformasi birokrasi, lanjut Hatta, ada tim penilainya. Tim penilai banyak sekali. Karena itu, tidak semua atau belum semua kementerian menerima remunerasi. Dalam reformasi birokrasi tersebut, kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, ada yang disebut debirokrasi. Masalah-masalah organisasi, sumber daya manusia, dan bisnis proses ada key performance indicator (KPI)-nya.

’’Kalau itu semua sudah, remunerasi itu mengikuti saja,’’ terang pria kelahiran Palembang, Sumatera Selatan, ini.
Hatta berharap, masyarakat harus bisa memilah-milah masalah yang terjadi. Misalnya kasus penggelapan pajak yang dilakukan Gayus Tambunan. Persoalan yang dilakukan mantan staf di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan ini adalah masalah hukum.
’’Kita jangan menggeneralisasi sesuatu. Kita dudukkan dalam porsinya. Jangan terus kita menggeneralisasi,’’ pinta pria berambut putih tersebut.

Disinggung mengenai evaluasi reformasi birokrasi, kata Hatta, semuanya sudah ada tim yang menangani. Tim tersebut cukup kuat untuk memberikan penilaian. Jangan sampai reformasi birokrasi berhenti. Meskipun dalam melakukan reformasi birokrasi tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan.

’’Reformasi birokrasi terus-terusan, karena pada akhirnya ada sesuatu yang kita sebut self responsibility. Perilaku yang menyangkut integritas, misalnya antikorupsi,’’ papar mantan Menteri Perhubungan tersebut.Dijelaskan Hatta, kontribusi pajak untuk pendapatan pemerintah memang besar. Namun, kasus yang terjadi tidak lantas mengurangi jumlah pendapatan pemerintah. Apalagi, jika kasus ini bisa diselesaikan aparat penegak hukum. ’’Menteri Keuangan sudah mengatakan reformasi birokrasi tetap berjalan. Saya mendukung itu, ada saja kasus-kasus yang terjadi. Itu semua harus ditindak. Bukan lantas karena itu, reformasi birokrasi berhenti. Yang lain kan terus berjalan,’’ tegas mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) ini.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN & RB) EE Mangindaan menilai, pemberian remunerasi atau tunjangan kinerja bagi birokrat tidak akan mengubah mental korup. Remunerasi hanya menjadi dukungan bagi aparatur untuk bekerja lebih baik dan profesional.

’’Seketat apapun sistem yang pemerintah buat, kalau mental aparaturnya sudah jelek tidak akan jalan sistemnya. Pemberian remunerasi sebenarnya untuk meningkatkan kinerja aparatur agar fokus pada pekerjaan dan tidak melakukan hal menyimpang,’’ kata Mangindaan.

Namun demikian, Mangindaan meminta agar masyarakat tidak apriori dan menyamaratakan bahwa pemberian tunjangan kinerja sia-sia. Sebab, di beberapa instansi banyak juga aparatur yang kinerjanya bertambah baik. Menurut mantan Ketua Komisi II DPR ini, hasil laporan audit BPK maupun laporan sistem akuntabilitas kinerja atas instansi pemerintah menunjukkan adanya grafis peningkatan.
Sedangkan Deputi Bidang SDM dan Aparatur Kementerian PAN dan RB Ramli Naibaho mengatakan, dalam pemberian remunerasi itu tim reformasi birokrasi harus lebih memperketat pengawasan.

Jika ditemukan ada aparatur negara yang melakukan tindakan pelanggaran harus direkomendasikan agar remunerasinya dipotong atau tidak diberikan sama sekali. ’’Pengawasan ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam reformasi birokrasi. Di Ditjen Bea dan Cukai pada zamannya Anwar Supriyadi juga pernah terjadi. Meski dapat remunerasi tinggi, sebagian mereka tetap korup, sampai akhirnya Pak Anwar, sekarang sudah pensiun, memanggil KPK untuk sidak,’’ terang dia. (art/cdl)

WISATA KULINER PASCA DIKLATPIM III

2010-04-01T00:40:00.000-07:00

Waduhhhh...........alhamdulilah neeh siang2 ada yang ngajakin makan..? walaupun dalam dunia maya akyuu bangga juga neeh banyak yang ngajakin makan siang di wilayah atau daerah masing-masing..?
Yang ngajakin makan siang kali ini Boss Kita Dari Jakarta yg kebetulan saja pasca diklat beliau sudah wisata kuliner ke Makasar. tampak dalam gambar ini Maak Kita Asmawati dan Pakciek Robin SP..yang di jepret sama Jek...klek girls...Badriana Djamaluddin..

Ehh....Maak...bagi2 tuh makanan nya..si ZEZEPS Bloom Makan Siang neeh...?
Makan siang kok gak nawarin Buk Ii sama Pak Permana yah....?? awas loh kuwalat....Kayak siapa tuh...yg kena Tuah nya ZEZEPS...? Wakkkakakakakk.....

Kisah Seekor Babi yang Jadi 185 Produk

2010-03-31T16:38:00.000-07:00

UNTUNGNYA GAK MEROKOK YG PAKE FILTER EUY,..JADI HALAL-HALAL AJA YAH PAKCIEK,,,?

VIVAnews - Penemuan penggunaan darah babi dalam pembuatan filter rokok ditemukan peneliti Belanda, Christien Meindertsma, secara tak sengaja. Perempuan ini sebenarnya sedang meneliti seekor babi berkode "Pig 05049" di sebuah peternakan di Belanda.

Di laman pribadinya, Meindertsma menyatakan telah meriset selama tiga tahun semua produk yang dihasilkan dari seekor babi tersebut. Hasil riset itu kemudian dibukukan, lengkap dengan grafik dan gambar produk, kemudian dipamerkan dalam sebuah pameran.

Tujuannya sederhana, menunjukkan pada orang bagaimana sebuah produk dibuat dan "dibungkus" dan dari mana dia berasal, sehingga orang bisa tahu. Untuk menunjukkan itu, Meindertsma mendekati subjek ke skala satu ekor binatang yang dalam hal ini seekor babi bernama "Pig 05049."

Setelah kematian babi tersebut, jasadnya dikapalkan dalam beberapa bagian ke penjuru dunia. Beberapa bagiannya tetap dalam bentuk dan fungsi aslinya (sebagai daging), sebagian lagi berubah secara dramatis.

Meindertsma mengikuti produk itu, mulai dari perusahaan yang menangani hewan mati sampai ke perusahaan kecil yang memproduksi sesuatu menggunakan bagian dari jasad itu. Perempuan itu mencatat jasad itu menjadi 185 produk berbeda! Mulai dari bubuk mesiu, sabun, obat, kertas foto, katup jantung, cat mobil, permen karet, porselen, yogurt, marshmellow, kosmetik, rokok, kondisioner, sampai biodiesel. Tak lupa Meindertsma menampilkan foto-foto produk itu.

Apa pelajaran yang diperoleh perempuan asal Rotterdam ini? "Banyak tahapan antara bahan mentah dan produk akhir di produksi komersil modern. Karena banyak tahapan, pengetahuan menghilang. Sebagai contoh, peternak babi tak tahu semua produk akhir yang terbuat dari babi mereka karena mereka tak tahu babi itu dibawa ke mana," kata perempuan 29 tahun lulusan Akademi Desain Eindhoven itu.

Meindertsma pun sekarang memilih produk yang diproduksi secara lokal. Baju hangatnya sekarang buatan Belanda, bukan lagi Selandia Baru.

Dan ketekunan Meindertsma membuahkan sebuah penghargaan: Index Award 2009. Dan risetnya juga menggelinding menjadi soal sensitif: terungkapnya 185 produk mengandung babi yang diharamkan Islam dan Yahudi.

PU Kalsel Kelola Rp1,22 triliun

2010-03-31T15:40:00.000-07:00

Banjarmasin, BARITO

Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,22 triliun untuk sektor Pekerjaan Umum (PU) pada 2009.

"Dana sebesar itu diharapkan cepat terealisasi sebagai belanja pemerintah, sehingga apat menjadi stimulus positif bagi perekonomian daerah yang terkesan melemah sejak tahun 2008," kata Kepala dinas PU Kalsel Muhammad Arsadi di Banjarmasin, Rabu.

Ketika menyampaikan informasi tentang program Dinas PU Kalsel pada Deseminasi Informasi Kajian Ekonomi Regional BI Banjarmasin, ia mengatakan, anggaran PU 2009 sebesar Rp1,22 triliun lebih itu bersumber dari APBD maupun APBN.

Dana yang bersumber dari APBN sebesar Rp1,05 triliun untuk tiga bidang, meliputi Sumber Daya Air Rp91,47 miliar, Bina Marga Rp832,40 miliar dan Cipta Karya Rp122,04 miliar.

Dana yang bersumber dari APBD Kalsel sebesar Rp174,21 miliar, meliputi bidang Sumber Daya Air Rp20,31 miliar, Bina Marga Rp56 miliar dan Cipta Karya Rp97,90 miliar.

Arsadi mengatakan, dari Rp888,40 miliar anggaran khusus untuk bidang Bina Marga, kegiatan proyeknya antara lain pembangunan jalan Lintas Kalimantan Poros selatan sepanjang 204,50 kilometer dengan dana Rp629,33 miliar dan pembangunan berkala jalan dan jembatan sepanjang 123,50 kilometer dengan dana Rp101,15 miliar.

Prioritas pada 2009 meliputi paket jalan Mantimin-Paringin Rp10,4 miliar, paket Mambuun-Batubabi Rp18,8 miliar, Liang Anggang-Banjarmasin-Batas Kalteng Rp85,5 miliar, Manggalau-batas Kaltim Rp83,5 miliar, jembatan Martapura I dan II Rp9,5 miliar, Kintap-Sembamban Rp101 miliar dan Marabahan-Margasari Rp6,4 miliar.

Untuk mempercepat realisasi anggaran itu, Dinas PU Kalsel sejak awal telah mendorong percepatan proses lelang atau tender proyek yang sengaja dilaksanakan pada Desember 2008.

"Setelah diketahui pemenangnya segera dilanjutkan dengan proses kontrak pekeraan pada Februari 2009 sehingga paling lambat Maret 2009 sudah mulai dilakukan pembalanjaan karena para kontraktor mendapat uang muka proyek," katanya.

Menurut Arsadi, secara umum pembangunan Kalsel tetap berjalan dengan baik, tidak terpengaruh krisis ekonomi global. Dengan percepatan belanja pemerintah, terutama disektor PU diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi serta mampu memberikan alternatif disektor ketenagakerajaan setelah terjadi PHK masal.

Khasiat Berjalan kaki

2010-03-30T15:19:00.000-07:00

Upaya jalan kaki lebih membakar kalori.

Sediakan Teh Original Herbal, selama berjalan kaki, bisa membantu membakar 200 kalori menjadi energi.
Badan tak loyo, malah bersemangat.

1. Pertama tama tentu menekan resiko serangan jantung.
Kita tahu otot jantung membutuhkan aliran darah lebih deras (dari pembuluh koroner yang memberinya makan) agar bugar dan berfungsi normal memompakan darah tanpa henti.

Untuk itu otot jantung, membutuhkan aliran darah yang lebih deras dan lancar.
Berjalan kaki dengan cepat memperderas aliran darah kedalam koroner jantung.
Dengan demikian kecukupan oksigen otot jantung terpenuhi dan terjaga untuk tetap bisa berdegup.

Bukan hanya itu, kelenturan darah arteri tubuh juga terlatih menguncup dan mengembang akan terbantu oleh mengencangnya otot otot tubuh yang berada disekitar dinding pembuluh darah sewaktu melakukan kegiatan berjalan kaki dengan cepat itu.

Hasil akhirnya, tekanan darah cenderung menjadi lebih rendah, perlengketan antar sel darah yang bisa ber akibat gumpalan bekuan darah penyumbat pembuluh juga berkurang.

Lebih dari itu, kolesterol baik (HDL) yang bekerja sebagai spons penyerap kolesterol jahat (LDL) akan meningkat dengan berjalan kaki cepat.

Tidak hanya cara diluar obat yang dapat meningkatkan kadar LDL selain dengan bergerak badan.
Berjalan kaki dengan cepat tercatat mampu menurunkan resiko serangan jantung menjadi tinggal separuhnya.

2. Kendati manfaat berjalan kaki dengan cepat terhadap stroke pengaruhnya belum senyata terhadap serangan jantung koroner, beberapa study menunjukkan hasil yang menggembirakan.
Lihat saja bukti alami nenek moyang kita yang lebih banyak melakukan aktivitas berjalan kaki setiap hari, kasus stroke zaman dulu tidak sebanyak zaman sekarang.

Salah satu study terhadap 70.000 perawat (Harvard school of Public Health) yang dalam bekerja tercatat melakukan kegiatan berjalan kaki sebanyak 20 jam dalam seminggu, resiko mereka terserang stroke menurun 2/3 nya.

3. Berat badan stabil.
Ternyata dengan membiasakan berjalan kaki secara rutin, laju metabolisme tubuh ditingkatkan.
Selain sejumlah kalori terbuang oleh aktivitas berjalan kaki, kelebihan kalori yang mungkin ada akan terbakar oleh meningkatnya metabolisme tubuh, sehingga kenaikan berat badan tidak terjadi.

4. Menurunkan berat badan.
Selain berat badan dipertahankan stabil, mereka yang mulai kelebihan berat badan, bisa diturunkan dengan melakukan kegiatan berjalan kaki dengan cepat itu secara rutin.
Kelebihan lemak dibawah kulit akan dibakar bila rajin melakukan kegiatan berjalan dengan cepat paling kurang satu jam.

5.Mencegah kencing manis.
Dengan membiasakan berjalan dengan cepat sekitar 6 Km perjam dan dengan waktu tempuh sekitar 50 menit, ternyata dapat menunda atau berkembangnya diabetes type 2, khususnya pada mereka yang bertubuh gemuk.

Sebagaimana kita ketahui bahwa kasus diabetes yang bisa diatasi tanpa perlu minum obat, bisa dilakukan dengan memilih gerak badan rutin secara berkala.
Selama gula darah terkontrol hanya dengan cara gerak badan, obat tidak diperlukan lagi.
Itu berarti bahwa berjalan kaki dengan cepat sama manfaatnya dengan obat anti diabetes.

6. Mencegah Osteoprosis.
Dengan gerak badan berjalan kaki dengan cepat, bukan saja otot badan yang diperkokoh, juga tulang belulangnya.
Untuk metabolisme kalsium, bergerak badan juga diperlukan, selain butuh paparan matahari pagi.
Tak cukup extra kalsium dan vitamin D saja untuk mencegah atau memperlambat proses osteoporosis.
Tubuh juga butuh gerak badan dan memerlukan waktu paling kurang 15 menit terpapar matahari pagi agar terbebas dari ancaman osteoporosis.

7. Meredam encok lutut.
Lebih dari 1/3 orang lanjut usia di Amerika mengalami encok lutut (Osteoarthritis).
Dengan membiasakan diri berjalan cepat atau memilih berjalan didalam kolam renang, keluhan nyeri encok pada lutut bisa mereda.
Untuk mereka yang mengidap encok lutut, kegiatan berjalan kaki perlu dilakukan berselang seling, tidak setiap hari.
Tujuan nya untuk memberi kesempatan kepada sendi untuk memulihkan.

Suatu hal yang perlu diingat bagi pengidap encok tungkai atau kaki, jangan keliru memilih sepatu olahraga.
Kita tahu dengan semakin bertambahnya usia ruang sendi semakin sempit, lapisan rawan sendi semakin menipis dan cairan sendi sudah susut.
Kondisi sendi yang sudah seperti itu perlu dijaga dan dilindungi agar tidak mengalami goncangan yang berat oleh beban bobot tubuh, terlebih pada orang yang gemuk.

Bila bantuan sol sepatu olahraganya kurang empuk, sepatu gagal berperan sebagai peredam goncangan.
Itu ber arti sendi tetap mengalami goncangan berat selama berjalan, apalagi bila berlari atau melompat.
Hal ini juga memperburuk kondisi sendi, atau menimbulkan penyakit sendi pada mereka yang beresiko terkena gangguan sendi.

8. Ternyata bergerak badan dengan berjalan kaki cepat juga membantu pasien dengan status depresi.
Berjalan kaki dengan cepat bisa menggantikan obat anti depresi yang harus diminum rutin.
Study Ihwal terbebas dari depresi dengan berjalan kaki sudah dikerjakan lebih dari 10 tahun.

9. Kanker juga dapat dibatalkan muncul, bila kita rajin berjalan kaki, setidaknya jenis kanker usus besar.
Kita tahu, bergerak badan ikut melancarkan peristaltik usus, sehingga BAB lebih tertib.
Kanker usus dicetuskan pula oleh tertahan nya tinja lebih lama disaluran pencernaan.
Studi lain juga menyebutkan peran berjalan kaki dengan cepat terhadap kemungkinann penurunan resiko terkena kanker
payudara.

Tinjau Kembali Remunerasi PNS

2010-03-30T09:19:00.000-07:00

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus Gayus Tambunan yang membuka kebobrokan di lingkungan Pengadilan Pajak perlu dijadikan kesempatan untuk meninjau kembali program remunerasi di jajaran Pegawai Negeri Sipil atau PNS. Program remunerasi didesain khusus untuk menghilangkan perilaku korup pada PNS, namun kasus Gayus meruntuhkan cita-cita tersebut.

Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Minggu (28/3/2010). Menurut Dia, kasus Gayus Tambunan mengisyaratkan kegagalan program remunerasi dalam meredam perilaku korup dalam tubuh pemerintah. Presiden perlu mengoreksi kebijakan remunerasi ini agar tidak menjadi pemborosan anggaran.

Daripada memprioritaskan pada program remunerasi, akan lebih produktif jika memperbaiki pola rekruitmen PNS (Pegawai Negeri Sipil). "Misalnya, selain mencari calon PNS yang pintar, harus juga memprioritaskan aspek akhlak dan budi pekerti," ungkapnya.

Ini perlu ditekankan karena program remunerasi yang dimulai di Kementerian Keuangan tersebut akan diadposi oleh beberapa kementerian dan lembaga nonkementerian.

Sengketa pajak menyebabkan realisasi penagihan tungakan pajak oleh pemerintah terhambat hingga 75 persen dari total pajak yang kurang bayar. Aparat pajak hanya bisa menagih kembali tunggakkan pajak maksimal 25-30 persen pada setiap tahunnya.

Sebab, jika ada perbedaan pendapat, antara aparat pajak dan wajib pajak, maka akan timbul sengketa pajak. Itu terjadi kalau wajib pajak merasa keberatan dengan besaran pajak yang ditagihkan. Keberatan tersebut biasanya dilimpahkan ke Pengadilan Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak melaporkan, hingga 19 Februari 2010, ada 1,8 juta wajib pajak yang masih menunggak kewajiban senilai Rp 44 triliun. Piutang pajak ini timbul karena wajib pajak memilih bersengketa dengan Ditjen Pajak karena tidak terima dengan tagihan pajak yang mereka peroleh.

Sebelumnya, Ditjen Pajak memublikasikan tunggakan pajak wajib pajak badan mencapai Rp 17,5 triliun. Sekitar 33,7 persen dari total tunggakan pajak sebanyak Rp 52 triliun hingga akhir tahun 2009. Tunggakan pajak itu tercatat dari 100 perusahaan, yang dilaporkan dalam lima tahun terakhir 2009.

Sebagai penunggak, wajib pajak belum bisa dikenai tindak pidana pajak karena mereka masih berhak mengajukan keberatan atas tagihan pajak yang diterima Ditjen Pajak. Jika keputusan Ditjen Pajak atas keberatan itu tidak memuaskan, wajib pajak masih dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atau kasasi hingga ke Mahkamah Agung.

Setelah proses di badan peradilan tuntas, maka kedua belah pihak, baik Ditjen Pajak maupun wajib pajak, harus mengikuti putusannya. Sebagai contoh, jika Ditjen Pajak dinyatakan menang di pengadilan pajak, wajib pajak wajib membayar tagihan yang dibebankan.

Jika dalam proses penagihan ada perlawanan dari wajib pajak, Ditjen Pajak akan meminta bantuan pihak kepolisian. Kerjasama dengan Polri dilakukan karena aparat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Pajak tidak diberi kewenangan untuk menahan, menangkap, atau menyendera wajib pajak.

MOTIVASI BUAT KITA SEMUA

2010-03-26T16:00:00.000-07:00

Semua pekerjaan akan terasa lebih menyenangkan jika kita menikmatinya, walaupun berat atau pun menjenuhkan, pasti ada sesuatu yang dapat dinikamti... .......!

==========

Memang kesulitan, bencana, atau krisis seringkali memaksa kita terpuruk.
Tapi kita harus seperti bola karet yang semakin keras dpukulkan kebawah, semakin tinggi pantulan nya.
Jangan hanya duduk diam dan menyerah dengan keadaan.
Bangkitlah dan berpikir kreatif untuk sebuah solusi.
Atasi masalah anda dan jadi lah pemenang.... ........!

==========

Kita butuh pertolongan, sangat mungkin orang orang yang tidak kita kenal lah yang menolong kita.
Perindah lah dunia dengan bersikap baik dan ramah kepada semua orang.
Lakukan pada hari ini......... ..!

Seminar KKA Angkatan XXIII

2010-03-24T15:44:00.000-07:00

Tidak terasa sudah pelaksanaan kegiatan diklat kepemimpinan tingkat III yang diselenggarakan oleh Balai Diklat PU Wilayah II Bandung, pada sore hari ini berakhir untuk seluruh rangkaian pembelajaran di dalam maupun di luar ruangan kelas, satu hal yang menjadi ciri khusus berakhirnya kegiatan ini adalah dengan di tandai oleh seminar KKA ( Kertas Kerja Angkatan ).

Perjuangan panjang dari mulai di gelarnya Laporan OL di Kabupaten Bogor, Seminar KKP, KKK hingga Seminar KKA tidak membuat lelah TIM WORK yang senantiasa solid di angkatan XXIII dengan di ketuai oleh mang zezeps, Baru Panjaitan, Tosan Subyantoro dan Asmawati serta dibantu oleh tenaga2 pemikir dan tenaga2 pensuplai dana kegiatan juga tenaga penggembira..dg dikomandani Pakciek Syariffudin akhirnya rangkaian panjang itu dilalui dengan mulus tanpa hambatan yang berarti.

Pada sore hari ini tampak dalam gambar, I komang Sudana tengah mempresentasikan KKA dengan thema Reformasi Birokrasi yg lokus dan fokusnya di kabupaten Bogor dengan memilih judul yang lebih spesifik yaitu : “Belum Optimalnya Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan”.
Banyak kata dan pendapat yang mempertanyakan mengapa kok dalam rangka Reformasi Birokrasi ini lebih terfokus kepada unsur pengawasan..? padahal dalam buku yang diterbitkan oleh LAN RI menyebutkan hanya 3 unsur dalam reformasi tersebut yaitu terdiri dari SDM, Organisasi dan Tata Laksana tidak pernah menyinggung atau memuat unsur pengawasan dan jawabannya sebagai alasan kami menuliskan atau menambahkan unsur pengawasan adalah hasil pembuktian lapangan ketika OL di kabupaten Bogor beberapa minggu kebelakang dimana kami menemukan jawabannya.

Sebagai alasan menjawab pertanyaan tersebut di atas walaupun bukan merupakan hasil penelitian khusus dengan menggunakan sample yg cukup banyak, ternyata dalam rangka Reformasi Birokrasi itu , ketiga unsur reformasi seperti di ungkapkan di atas pada dasarnya sudah di laksanakan sejak jauh hari baik pada tataran pemerintah pusat,provinsi maupun kabupaten /kota, akan tetapi unsur pengawasan inilah yang seakan terlupakan..? maka dari itu kami mencoba menambahkannya unsur pengawasan untuk bekal kami di tempat tugas masing-masing bahwa reformasi birokrasi itu tidak hanya sdm, organisasi dan tatalaksana semata tapi masih di perlukan satu unsur lagi yaitu pengawasan.terlepas di tingkatan mana yg dapat berfungsi sebagai pengawasnya, karena dalam konteks Reformasi Birokrasi kita ini semua satker / skpd belum berani menunjukan peranan pengawasan yg benar-benar dirinya bersih dan mampu mengawasi yg lain, maka dari itu bersikaplah awas dan waspada.. dan mulailah awasi diri kita sendiri sebelum mengawasi orang lain atau kerangka organisasi yg lebih besar.

Pimpinan diklat kami mengatakan satu arahan yg membuat kami ini tergugah rasa hati, yaitu " Sapulah Organisasi anda dengan sapu yg bersih dan janganlah menyapunya dengan sapu yang sudah kotor, karena akan semakin kotor..?"

Silahkan renungkan saja oleh semua rekan-rekan pendapat tersebut tanpa perlu di komentari dan mengkomentari semuanya kembalikan kepada diri kita masing-masing. semoga dengan berakhirnya diklat kita ini senantiasa akan lebih maju dan sukses serta mencapai karier puncak di instansi masing-masing.