dinamikaburuh

Kapitalisme Kesehatan Sudah Merasuk Ke Sistem Pemerintahan

noreply@blogger.com (dinamikaburuh) — Fri, 25 Feb 2011 08:06:00 +0000

Surabaya, Dinamika Buruh - Kapitalisme kesehatan sudah merasuk ke sistim pemerintahan, kebijakan pemerintah daerah yang menargetkan rumah sakit umum sebagai pendulang Pendapatan Asli Daerah jelas-jelas melanggar undang-undang. Hal itu dikatakan dr. Ribka Tjiptaning, ketua bidang kesehatan dan tenaga kerja DPP PDI Perjuangan saat memberikan sambutan pada acara Rakorbid kesehatan tenaga kerja perempuan dan anak DPD PDI Perjuangan Jawa Timur.

Tjiptaning mengecam target PAD yang dibebankan kepada rumah sakit umum karena akan mempengaruhi pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien, ia katakan imbasnya tentu saja mengejar setoran dan mengesampingkan pri kemanusiaan.

dr. Ribka Tjiptaning yang juga ketua komisi IX DPR-RI selanjutnya menegaskan adanya pelarangan rumah sakit milik pemerintah sebagai sumber PAD. Hal itu sudah diatur dengan tegas dalam undang-undang No. 44/2009 tentang rumah sakit. Lebih lanjut Ribka Tjiptaning yang lahir di Yogyakarta 52 tahun yang lalu menyatakan, pasal 51 undang-undang itu menyebutkan “Pendapatan rumah sakit publik yang dikelola pemerintah dan pemerintah daerah digunakan secara langsung untuk biaya operasional rumah sakit dan tidak dapat dijadikan pendapatan negara atau pemerintah daerah” kalau itu terjadi digunakan sebagai PAD jelas melanggar undang-undang. dr. Ribka Tjiptaning mengingatkan merebak-nya kasus flu burung tahun 2008 “Itu hanya permainan pedagang yang sudah berhasil masuk ke sistem pemerintahan. Sebenarnya flu burung itu tidak pernah ada. (Chamim Tohari)

Seni Musik Karinding Buhun Yang Terlupakan

noreply@blogger.com (dinamikaburuh) — Fri, 25 Feb 2011 08:00:00 +0000

Kampung karinding yang lokasinya tidak terlalu jauh dari pusat kota Sumedang, telah menjadi tempat munculnya kembali sebuah seni buhun yang sudah banyak di lupakan orang. Sekumpulan anak muda pecinta karinding, sering berlatihan untuk memainkan alat musik karinding di tempat tersebut. Akhirnya bersamaan dengan lahirnya kampung karinding, pertunjukan seni karinding di kab. Sumedang dalam even-even penting satu tahun terakhir ini telah menunjukan sesuatu yang luar biasa.

Alunan musik karinding sangat memukau. Sungguh sesuatu yang spektakuler. Dari bambu yang kecil tersebut bisa menghasilkan sebuah seni karinding yang unik dan menggugah.

Seni karinding berawal dari Kec. Cimanggung Kab. Sumedang yang telah ada 600 tahun yang lalu. Jaman dulu di kerajaan Sumedang musik karinding sangat bersifat kerakrayatan karena musik ini hanya ada pada acara-acara panen atau acara-acara yang sakral. Seni karinding termasuk seni buhun yang sudah terlampau lama di lupakan orang. Dengan di pelopori komunitas Laksadiva seni karinding di Sumedang akan berkembang dan maju seiring dengan berkembangnya Sumedang sebagai Puseur Budaya Sunda. Tentunya perjalanan musik Karinding di kabupaten Sumedang harus di dukung penuh oleh segenap masyarakat Sumedang agar seni buhun ini bisa dilestarikan dan bisa di terima di kalangan masyarakat, bukan saja masyarakat Sumedang tapi juga nasional. (db001)

koran nasional dinamika buruh edisi-1

noreply@blogger.com (dinamikaburuh) — Tue, 15 Feb 2011 21:56:00 +0000

Open publication - Free publishing - More buruh

clik untuk memperbesar tampilan

BP3TKI Bali Terus Pantau 10 TKI Bali di Mesir

noreply@blogger.com (dinamikaburuh) — Thu, 03 Feb 2011 21:54:00 +0000

Dinamika Buruh, Bali - Kepala Balai Pelayanan, Penempatan,dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bali, Putu Kumara Bumijaya mengatakan terus memantau nasib 10 tenaga kerja Indonesia asal Bali yang sedang bekerja di Mesir.
Meski nasib mereka hingga kini belum diketahui nasibnya, namun dari laporan salah seorang TKI yang berada di sana diketahui bahwa lokasi ke-10 TKI Bali jauh dari pusat demonstrasi. Dari peta,
“Kami mendapat informasi bahwa semua tenaga kerja asal Bali masih aman karena tempat kerja dan tempat tinggal mereka jauh dari Kairo, kota yang menjadi pusat demonstrasi besar-besaran menuntut Presiden Husni Mubarak mundur,” ujar Putu ketika dihubungi melalui selularnya.
Menurut Putu, dari 10 orang itu, 6 orang berada di Sham Sheikh yaitu Suci Ariani, J Nasiati, Desak Nyoman Sumiati, Ni Ketut Tirtayanti, Ni Nyoman Yayuk Sugiarti dan Ni Ketut Sudarmini. 1 orang berada di Soma Bay, yaitu Ni Ketut Suarleli, 1 orang di Suez, Nyoman Suardi Nio, dan 2 orang di Mesir, Ni Ketut Ayu Windari dan Ni PuTU Winari.
Putu menambahkan, umumnya TKI asal Bali itu bekerja pada sektor formal seperti Kapal Pesiar, Spa therapy dan perhotelan. Mereka masih dalam kontrak kerja 1-2 tahun ini. .
Meski terjadi gelombang demonstrasi anti pemerintah di Mesir, namun sejumlah warga asal Bali yang bekerja di Negeri Piramida itu belum berniat pulang. Dari laporan terakhir Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja BP3TKI Bali, ada 10 tenaga kerja asal Bali yang bekerja di sektor jasa di Mesir. Sedangkan sembilan tenaga kerja lainnya, berangkat lewat Dinas Tenaga Kerja Bali.
“Dari kontak terakhir yang kami lakukan kepada salah satu tenaga kerja asal Bali Ni Ketut Suarleli, mereka dalam kondisi baik-baik saja dan aman. Belum ada rencana untuk pulang ke Tanah Air. Tadi pagi pukul 04.00 waktu di Mesir, staf kami sempat kontak dengan dia mengabarkan kondisinya baik-baik saja,” ujar Putu.
Putu juga menambahkan, BP3TKI juga meminta kepada Suarleli tetap menjalin komunikasi dengan menghubungi rekan-rekannya sesama tenaga kerja asal Bali. Dijelaskan, dari semua tenaga kerja yang bekerja di Mesir, semua bergerak di sektor jasa perhotelan, seperti terapis spa. Satu orang bahkan menduduki posisi chief executive sebuah hotel bintang empat. “Rata-rata tenaga kerja asal Bali cukup berkualitas dan banyak bekerja di tempat-tempat high class,” tutur Putu.

sumber : jakartapress.com

Negara Sementara Tempat Penampungan WNI Dari Mesir

noreply@blogger.com (dinamikaburuh) — Thu, 03 Feb 2011 21:43:00 +0000

Dinamika Buruh-Jakarta

Beberap pekan terakhir gejolak politik di Mesir masih memanas, untuk itu Pemerintah Indonesia akan segera mengevakuasi WNI yang masih berada di Negara tersebut, hal itu dikemukan oleh Menteri Luar Negeri. Marty Natalegawa pada konferensi pers di kantornya, Jalan Pejambon, Jakarta, Kamis (3/2).

Ada beberapa tempat yang akan dijadikan tempat evakuasi sementara warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Mesir. Ketiga tempat itu adalah Aman di Yordania, Jeddah di Arab Saudi dan Dubai di Uni Emirat Arab.

"Pertama ada ada di Aman, Yordania. Apalagi di negara ini ada fasilitas visa on arrival, dan itu adalah salah satu nilai tambahnya," kata Marty. Visa on arrival adalah fasilitas pemberian visa ketika orang asing datang pada sebuah negara.

Yang kedua, lanjutnya, adalah kota Jeddah. Kota Jeddah dipilih karena memiliki fasilitas asrama haji yang bisa dimanfaatkan WNI. Kota ketiga adalah Dubai yang walaupun tidak diprioritaskan untuk digunakan tapi sudah disiapkan.

Sementara itu WNI yang masih terjebak ditengah konflik secepatnya akan dievakuasi ke kota Cairo, Lanjutnya. (*)

Akhir Tahun 2010 Indonesia Menyisakan 9,25 Juta Pengangguran

noreply@blogger.com (dinamikaburuh) — Tue, 04 Jan 2011 15:53:00 +0000

JAKARTA -Problem pengangguran terbuka di Indonesia masih belum bisa diatasi oleh pemerintah. Sepanjang 2009-2010, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) hanya mampu menurunkan 1,5 persen dari total pengangguran tahun. Memasuki 2011 pengangguran terbuka sekarang ada pada angka 9,25 juta. Program baru pun disusun Kemenakertrans yakni bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam menyebar informasi lowongan kerja. "Target barunya hingga 2014 pengangguran akan ditekan sekitar tujuh persen hingga tiga persen," kata Menakertrans Muhaimin Iskandar di kantornya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (31/12).

Permasalahan baru yang dihadapi Kemenakertrans, tenaga kerja di Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang 50 persen lebih hanya lulusan Sekolah Dasar (SD). Selain itu jenis kelulusan calon tenaga kerja tidak sesuai dengan peluang yang tersedia.

Muhaimin mengatakan, pihaknya kini menggandeng jaringan sosial masyarakat melalui lembaga pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Mulai 2011, informasi lowongan kerja akan disebar secara lebih luas dengan memanfaatkan televisi dan lembaga pendidikan. Ada tiga kelompok yang terlibat dalam penyebaran informasi tenaga kerja yakni dunia industri, dunia pendidikan dan pemerintah sebagai fasilitator.

"Masyarakat harus mendapat informasi pekerjaan dengan baik. Masyarakat juga harus proaktif sejak dini untuk sering mengakses komunikasi dengan dinas tenaga kerja setempat,? jelasnya.

Penelitian terbaru menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi tidak terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Terutama jika diukur dari tingkat pengangguran dan kemiskinan. Hal itu terlihat di Tanah Air, dimana pertumbuhan ekonomi tinggi kurang berkorelasi dengan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan.

Efektivitas penggunaan anggaran kemiskinan juga layak dipertanyakan karena tidak mampu mengatasi pengurangan jumlah penduduk miskin dan pengangguran secara signifikan. Pada 2009 dana yang digelontorkan sebesar Rp 71 triliun untuk mengurangi 1,51 juta jiwa penduduk miskin dari awalnya 32,53 juta (2009) menjadi 31,02 juta (2010). Artinya, untuk mengentaskan satu orang miskin selama 2009 dibutuhkan dana Rp 47 juta dan kerap dinilai tidak rasional.

Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI, Wijaya Adi mengatakan, pemerintah lazim memakai data pengangguran terbuka untuk mengukur relasi pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja. Padahal data tersebut tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan riil masyarakat. Karena faktanya pekerja berpenghasilan minim dan pekerja dengan jam kerja di bawah standar tidak dikategorikan pengangguran.

"Karena itu LIPI menggunakan istilah setengah pengangguran bagi mereka yang kerjanya kurang dari 35 jam seminggu untuk lebih menggambarkan kesejahteraan," kata dia.

LIPI mencatat, tingkat warga yang termasuk dalam kategori setengah pengangguran terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Dari 29,64 juta orang pada 2005 menjadi 32,8 juta pada 2010. Diperkirakan pada 2011, jumlah warga dengan kategori setengah pengangguran diproyeksikan meningkat menjadi 34,32 juta orang.

sumber : www.jpnn.com

Mendagri Surati Sultan Dan Menegur Walikota Yogyakarta

noreply@blogger.com (dinamikaburuh) — Tue, 04 Jan 2011 06:53:00 +0000

JAKARTA –Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengakui bahwa dirinya telah mengirim surat ke Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sultan Hamengkubowono X, terkait pengibaran bendera merah putih setengah tiang oleh Walikota Jogja, Herry Herry Zudianto. Menurut Mendagri, pejabat publik tidak bisa bertindak sembarangan dan melanggar aturan.

“Sudah lama saya surati Gubernur DIY tentang itu (penurunan bendera merah putih oleh Walikota Yogyakarta)," ujar Gamawan di kantornya, Senin (3/1) sore. Hanya saja mantan Gubernur Sumatera Barat itu membantah jika surat itu sebagai bentuk teguran. Sebab, isinya hanya permintaan ke Gubernur DIY untuk membina Herry selaku pejabat publik. “Sekali lagi bukan menegur. Tapi meminta kepada Gubernur DIY untuk mengingatkan Walikota Yogyakarta," tandasnya. Ditegaskannya, pengibaran ataupun penurunan bendera pusaka tidak bisa dilakukan sembarangan. "Pengibaran merah putih tata caranya dan diatur dengan Undang-undang,” imbuhnya.

Seperti diketahui, pada 12 Desember silam Herry Zudianto mengibarkan bendera setengah tiang karena merasa prihatin dengan polemik Rancangan Udang-undang Keistimewaan (RUUK) Jogja. Ia menurunkan bendera yang berkibar di halaman rumahnya menjadi setengah tiang saja. Saat melakukan aksi itu, Herry mengenakan busana adat Jawa lengkap, termasuk dengan blangkon penutup kepala. Herry juga membacakan puisi yang berisi keprihatinannya soal polemik RUUK.

Namun aksi pengibaran bendera setengah tiang itu justru membuatnya disorot pemerintah pusat. Melalui surat bernomor 001.2/3984/SJ tanggal 21 Desember 2010, Mendagri melayangkan surat ke Gubernur DIY. Ada empat poin dalam surat yang juga ditembuskan ke Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan itu.

Pertama, bendera setengah tiang sesuai UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara hanya digunakan sebagai tanda berkabung apabila Presiden, Wakil Presiden, mantan presiden ataupun mantan wakil presiden, pimpinan lembaga negara, menteri atau pejabat setingkat menteri, kepala daerah dan pimpinan DPRD meninggal dunia.

Kedua, Mendagri mengingatkan soal ancaman pidana yang diatur di UU yang sama, yakni pidana penjara selama setahun dan denga Rp 100 juta bagi siapapun yang melanggar aturan itu. Pada poin ketiga, Mendagri menilai tindakan Walikota Jogja Herry Zudianto tidak sesuai UU Nomor 24 Tahun 2009.

Terakhir, Mendagri menegaskan bahwa tindakan Herry itu bisa menurunkan wibawa lambang negara dan berimplikasi pada perbuatan pidana yang bukan delik aduan. Karenanya, Mendagri minta Gubernur DIY melakukan pembinaan terhadap Walikota Jogja.

sumber : www.jpnn.com

TKI Asal Cirebon Hilang Di Malaysia

noreply@blogger.com (dinamikaburuh) — Tue, 04 Jan 2011 06:41:00 +0000

Cirebon -Jumaro (52), janda tua beranak empat terus memperjuangkan anaknya, Uripa (30), agar bisa pulang ke Indonesia dan berkumpul lagi bersama keluarga dirumah. Selama lima tahun hanya sekali menerima kabar. “sudah lima tahun saya tak bertemu Uripa, entah bagaimana nasibnya kini,” ujar Jumaro sedih, Senin (03/01) dikantor Disnakertrans kab.Cirebon.

Jumaro mengaku, Uripah anak keduanya itu telah tertipu agen yang menempatkan Uripa bekerja di Malaysia. Uripa dijanjikan bekerja di sebuah restoran tapi nyatanya menjadi pembantu. Berita ini langsung dari Uripa melalui surat yang dikirimkannya saat baru bekerja dua bulan di Malaysia, namun setelah itu sudah tidak ada kontak lagi,” terang Jumaro, yang baru ditinggal mati suaminya tujuh bulan lalu.

Dijelaskan, sebelum anaknya bekerja di Malaysia, Uripa sempat dihubungi pihak sponsor yakni Asri dan Tasmita keduanya asal Cirebon dan H.Basir dari Sukabumi. Uripa dijanjikan akan dipekerjakan di sebuah restoran ternama di negeri Jiran. Namun kenyataannya bohong, Uripa justru dijadikan pembantu rumah tangga. Uripa sendiri tercatat sebagai warga Karang Kendal, RT 01/05, Kec.Kapetakan, Kab.Cirebon.

“Kira-kira baru bekerja dua bulanan," Uripa rupanya tidak tahan kemudian mengirimkan surat jika ia ingin pulang kerumah, tapi pihak agen yakni PT Barokah menolak karena Uripa diminta harus bayar uang Rp 10 juta. “uang dari mana mas, kerjanya saja baru dua bulan,” ungkap Jumaro dengan mata berkaca-kaca.

Sedang menurut Tim Penanganan Kasus Serikat Buruh Migran, SBMI Cabang Cirebon, Muhaimin, pihaknya akan terus melakukan pendampingan bagi Jumaro untuk bisa memulangkan anaknya, Uripa yang kini berada di Malaysia. “saya sudah melaporkan ke Polsek Kapetakan dan pihak Polisi akan segera memanggil Asri dan Tasmita untuk dimintai keterangan sekaligus meminta foto copian pasfor Uripa. Sedang PT Barokah hingga kini tidak jelas keberadaanya, tapi kami SBMI akan menghubungi KBRI Malaysia,” tegasnya.

Sementara itu, Kasi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Disnakertrans Kab.Cirebon, Yadi Supriyadi, para pekerja yang sudah berada diatas dua tahun tidak memiliki data dikantornya, sebab pendataan tenaga pekerja (TKI) baru dilaksanakan pada tahun 2007, sedang Uripah berangkat ke Malaysia pada tahun 2005. Selain tidak ada data, bisa saja si TKI tidak mendaftarkan ke institusi yang resmi BNP2TKI dan PPTKIS.

“Sebab yang bisa menempatkan TKI menurut UU No.30 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri nya dua institusi tadi. Tapi kami akan membantu untuk melacaknya, karena pihak keluarganya pun sudah menghubungi kami dan mita agar pemerintah bisa melacak keberadaan Uripah,” jelasnya.

sumber : hukkrim.blogspot.com

Malaysia Wajibkan TKI diasuransikan

noreply@blogger.com (dinamikaburuh) — Mon, 03 Jan 2011 13:47:00 +0000

Jakarta -Tekanan pemerintah Indonesia terapkan sistem perlindungan tenaga kerja asing di Malaysia mulai membuahkan hasil. Pemerintah Malaysia kini mewajibkan warganya yang mempekerjakan tenaga kerja asing untuk membeli asuransi kesehatan. Aturan baru itu diwajibkan bagi buruh migran baik di sektor rumah tangga maupun perkebunan yang selama ini didominasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Menteri Kesehatan Malaysia, Datuk Seri Liow Tiong Lai menyatakan, kebijakan baru akan diberlakukan per Januari 2010. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang juga telah menerima informasi itu menyatakan, Malaysia mengatur biaya asuransi pekerja asing sebesar 120 Ringgit atau 10 Ringgit tiap bulannya. Dengan biaya itu, tiap pekerja akan dapat penanggungan klaim asuransi sebesar 10 ribu ringgit untuk pengobatan dan rawat inap di rumah sakit pemerintah Malaysia.

“Ini merupakan hal yang positif dan patut diapresiasi,” ujar Staf Khusus Kemenakertrans Faisol Riza di Jakarta kemarin (1/1). Faisol mengatakan, pemerintah Malaysia menyatakan komitmen itu ke sejumlah negara yang merupakan pengirim TKA di negerinya. Selain Indonesia, Malaysia juga akan bekerja sama dengan Bangladesh, Kamboja, Cina, Myanmar dan Filipina. Ke depan, jika seorang pekerja asing jatuh sakit, mereka bisa pergi ke rumah sakit pemerintah, menunjukkan paspor dan menerima perawatan tanpa bayar.

“Untuk mempermudah, TKI juga bisa menunjukkan surat dari majikannya yang menyatakan ia seorang pekerja yang sah dan memiliki asuransi kesehatan swasta,” jelas Faisol.

Kebijakan baru ini diharapkan dapat menyelesaikan problem nasional Malaysia yang memiliki lebih dari 3 juta pekerja asing. Sebanyak 1,8 juta pekerja terdaftar secara resmi dan hanya 75 persennya yang termasuk dalam skema kompensasi pekerja. Dari dalam negeri, komitmen pemerintah melindungi TKI juga ditingkatkan. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) segera mengaplikasikan sistem layanan online untuk TKI. Layanan dirancang untu mendata secara dokumen calon TKI.

Sumber : http://riaupos.com/news/2011/01/02/majikan-malaysia-wajib-asuransikan-tki/

"Yogyakarta Kota Republik" Tidak dihadiri Para Carik

noreply@blogger.com (dinamikaburuh) — Mon, 03 Jan 2011 13:31:00 +0000

Yogyakarta, -Paguyuban Carik (Sekretaris Desa) se-Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Paguyuban 21 Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan tidak akan hadir dalam Kirab Pencanangan “Yogya Kota Republik” yang akan berlangsung Selasa 4 Januari 2011 mendatang.

Mereka tak ikut karena merasa tak dilibatkan dalam acara yang akan dimulai pada pukul 14.30 WIB dengan mengambil rute Stasiun Tugu Yogyakarta dan berakhir di Pagelaran Keraton Yogyakarta.

“Hingga hari ini saya sebagai Ketua Paguyuban Carik se-DIY dan juga Paguyuban 21 tidak pernah diajak bermusyawarah tentang rencana Pencanangan “Yogya Kota Republik” oleh panitia sehingga kami tidak akan hadir dalam acara tersebut,” kata Ariesman, Ketua Paguyuban Carik se-DIY dan juga Paguyuban 21 DIY, Senin, 3 Januari 2011

Manurut Ariesman, dirinya tidak ingin dipolitisasi ketika datang ke acara tersebut karena belum diajak bemusyawarah dan juga tidak mengetahui tujuan diadakannya acara tersebut. Jika memang acara tersebut terkait dengan keistimewaan Yogyakarta serta Paguyuban diajak musyawarah, maka berapapun masa yang diinginkan siap untuk dihadirkan.

“Paguyuban Carik sendiri anggotanya mencapai 393 orang dan paguyuban 21 DIY saat ini anggota mencapai lebih dari 5.000 orang. Kami siap hadir jika memang diajak berembug sebelumnya. Namun ,karena tidak berembug kita tidak akan hadir,” katanya.

Selain tak ingin dipolitisir, Aries menegaskan Carik atau Sekretaris Desa punya tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga mereka memilih memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat daripada menghadiri acara tersebut

Sementara itu, Paguyuban Perangkat Desa Nusantara bersiap menghadiri Kirab Budaya itu. Ketua Divisi Litbang, DPD Parade Nusantara DIY, Fatoni Rustam, menyatakan siap untuk menghadiri acara tersebut dan perangkat desa yang menjadi anggota Parade Nusantara juga akan membuat barisan defile tersendiri.

“Kami akan mewakilkan sekitar 100 orang kepala desa di DIY ini untuk ikut defile pencanangan “Yogya Kota Republik",” ujarnya.

Dalam defile, nantinya para perangkat desa yang tergabung dalam DPD Parade Nusantara DIY juga akan membawa spanduk “Yogya Kota Republik" dan juga sepanduk dukungan keistimewaan DIY dengan penetapan jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY.

“Parade Nusantara siap untuk mensukseskan acara "Yogya Kota Republik” yang nantinya Sri Sultan juga akan memberikan orasinya di alun-alun utara keraton Yogyakarta."

Seperti telah diberitakan sebelumnya kirab pencanangan "Yogya Kota Republik" akan digelar 4 Januari 2011. Dimulai dari Stasiun Tugu Yogyakarta menuju Pagelaran Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Tokoh yang akan hadir antara lain Sultan, Jendral (Purn) Try Soetrisno, Jendral (Purn) Tyasno Sudarto, Seniman Budayawan, Ormas, TNI, Polri, Lurah dan Dukuh se DIY, Pelajar dan Mahasiswa DIY serta masyarakat umum.

Sumber : http://politik.vivanews.com/news/read/197220-kepala-dukuh-tak-dukung--yogya-kota-republik-

Penindasan Rakyat dan Kaum Buruh Konsep Kami

noreply@blogger.com (dinamikaburuh) — Sun, 02 Jan 2011 15:23:00 +0000

Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang membutuhkan pemikiran yang komprehensip dari setiap komponen bangsa. Apabila bangsa ini tidak memberikan perhatian yang serius, maka bangsa Indonesia akan dihadapkan dengan berbagai dilema yang berkepanjangan dan akan merusak jati diri, harga diri dan martabat bangsa dimasa depan.

Timbulnya berbagai masalah ketenagakerjaan merupakan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Boleh saja terjadi karena kurangnya sarana informasi yang akurat dan transparan terutama sosialisasi dan pelaksanaan hukum yang belum mampu memberikan kepercayaan pada pekerja/buruh dan sebaliknya. Maka yang sering terjadi miss komunikasi yang menimbulkan riak-riak kontra produktif, bahkan sering menimbulkan konflik dalam hubungan industrial. Bukan hanya itu, penyebab minimnya kualitas SDM pekerja/buruh kita sehingga tidak mampu beradaptasi dengan kondisi yang ada serta lemahnya posisi tawar kaum pekerja/buruh ketika berhadapan dengan pengusaha maupun penguasa.

Melihat kenyataan ini maka kami bagian dari elemen masyarakat yang peduli pada permasalahan ketenagakerjaan dan hubungan industrial, melahirkan upaya untuk berpartisipasi dengan menerbitkan media informasi yang bernama KORAN NASIONAL DINAMIKA BURUH.

Dengan adanya "Dinamika Buruh" inilah diharapkan akan menjadi sarana pendidikan politik bagi kaum pekerja/buruh dalam mengisi pembangunan ekonomi khususnya dan pembangunan nasional umumnya bisa berkepanjangan dan berkelanjutan. Sebab pekerja/buruh dimasa lalu telah dibuat tiarap oleh suatu rezim yang refresif dan tidak memberikan peluang berkembangnya demokrasi yang sehat. Saat inipun apa yang dialami oleh para pekerja/buruh “sarua kènèh” meskipun telah terjadi reformasi namun keadaan negeri menjadi semakin amburadul, carut marut.

Sepertinya melaju tanpa kemudi, tanpa arah, tanpa ideology, lalu mau dibawa kemana negeri ini? lebih ironis lagi, negeri yang oleh ki Dalang di tamsilkan “Panjang punjung pangucapane, subur kang sarwo tinandur, pasir ukir loh jinawi toto tentram kerto raharjo” yang artinya tersohor, subur makmur, aman sejahtera., berkeadilan. Ternyata setelah 65 tahun menikmati kemerdekaan, hidup rakyat ini tanpa jaminan sosial, Salah siapa?

Kami berharap media ini mampu menyajikan informasi yang berdaya guna untuk membangun kualitas SDM serta menjadi jembatan informasi antara pekerja/buruh, Masyarakat, Pemerintah, Pengusaha, serta mampu mengimplementasikan program-program Jamsostek bagi kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya sesuai motto Koran Nasional DINAMIKA BURUH "Memperjuangkan Jaminan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia"

Menyikapi perkembangan dinamika dalam ber-bangsa dan ber-negara, kami akan menjalankan fungsi sosial kontrol sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 40/Tahun 1999 tentang press dan akan tetap menjungjung tinggi kode etik jurnalistik (2006). Ini merupakan komitmen kami

Jadi, kelahiran Koran Nasional DINAMIKA BURUH sebagai bahagian dari hasanah pers Nasional kita, adalah satu hal yang patut dicatat bahwa Koran Nasional DINAMIKA BURUH akan bersikap kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang menyangkut kepentingan rakyat dan kaun pekerja/buruh.

Salam kami,

Nuning Rodiah

Pemimpin Umum Dinamika Buruh

Aliansi Jurnalis Indepeden (AJI) Dukung Wikileaks

noreply@blogger.com (dinamikaburuh) — Sun, 02 Jan 2011 13:07:00 +0000

Aliansi Jurnalis Indepeden (AJI) Indonesia menyatakan dukungan terhadap situs Wikileaks. AJI menilai, keberadaan Wikileaks sangat berguna bagi jurnalis dalam mencari informasi. Wikileaks telah menyajikan dokumen-dokumen yang berisi informasi publik namun selama ini dirahasiakan.

Bagi jurnalis, Wikileaks adalah salah satu sumber awal bagi peliputan investigatif. Setidaknya, situs itu berpotensi membantu pekerjaan penelusuran dokumen (document trail) yang menyangkut kepentingan orang banyak. Dengan adanya bocoran dokumen seperti disajikan Wikileaks, jurnalis mampu menggali fakta tersembunyi yang selama ini terkubur atas nama rahasia negara.

Selama ini, walau meski banyak negara demokratis telah memiliki Undang-Undang Kebebasan Informasi (Freedom of Information Act), informasi penting bagi publik tak selalu bisa diakses dengan mudah. Sejumlah dokumen diproteksi oleh pasal informasi yang dikecualikan. Padahal, sering kali pengecualian informasi itu digunakan secara keliru untuk menutupi praktik korupsi, pelanggaran hak asasi manusia atau kesalahan kebijakan pemerintahan. Terjadi penyelewengan pembatasan yang sah (abuse of legitimate limitation) bagi keterbukaan informasi publik. Penyelewengan seperti itu sering tak dapat ditembus melalui undang-undang kebebasan informasi.

Wikileaks hadir untuk menutup lubang undang-undang kebebasan informasi yang sering “diakali” atas nama pengecualian informasi. Situs pembocor itu mendobrak hambatan legal bagi kebebasan informasi. “Wikileaks telah membantu publik dari apa yang dijamin oleh semangat undang-undang kebebasan informasi, tapi karena alasan politik tak bisa dipenuhi oleh pejabat publik yang berkuasa,” kata Nezar Patria, Ketua Umum AJI.

Oleh karena itu, AJI menyesalkan sikap beberapa negara yang mencoba menutup situs Wikileaks dan menangkap beberapa orang pengelola situs itu. AJI juga melihat pukulan atas Wikileaks dalam bentuk serangan atas situs mereka, adalah juga serangan atas kebebasan berbicara dan hak publik atas informasi. Dia adalah juga bentuk ancaman bagi semangat transparansi dan akuntabilitas yang menjadi salah satu pilar pemerintahan demokratis.

Penggunaan dalih kasus pelecehan seksual atas jurubicara Wikileaks Julian Paul Assange, jelas mengandung motif membungkam aktivitas Assange di situs Wikileaks. Kasus seksual adalah masalah pribadi yang semestinya tak dijadikan dalih menghancurkan kegiatan Wikileaks.

AJI menyatakan dukungan kepada Wikileaks, dan menginginkan aktivitas pembocoran dokumen publik yang selama ini dirahasiakan terus berlanjut. Segala upaya menghambat aktivitas Wikileaks adalah pengingkaran terhadap hak publik untuk mendapat informasi.

Hapuskan Perbudakan Pekerja Rumah Tangga Dan Buruh Migran

noreply@blogger.com (dinamikaburuh) — Sat, 01 Jan 2011 16:46:00 +0000

Jakarta, Dinamika Buruh –Masyarakat sipil Indonesia, serikat buruh migran, dan individu-individu yang peduli terhadap perlindungan hak-hak buruh migran Indonesia, mendesak pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat, untuk memprioritaskan membangun sistem perlindungan yang efektif bagi buruh migran Indonesia, dan untuk Pekerja Rumah Tangga baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri.

Sepanjang tahun 2009, terdapat 44.438 kasus pelanggaran hak-hak TKI di negara-negara tempat kerja buruh migran Indonesia. Selain itu, berdasarkan pemantauan Komnas Perempuan pada tahun 1998-2010, ada 6266 kasus kekerasan seksual yang dialami buruh migran perempuan.

Sistem penempatan buruh migran selama ini tidak memberikan jaminan perlindungan kepada buruh migran. Tidak diakuinya PRT sebagai peker-jaan telah menempatkan Buruh Migran dan PRT tidak ubahnya sebagai budak. Mereka ditempatkan pada kondisi dimana seseorang dibeli oleh pihak lain, ditempatkan pada sistem yang rentan akan kerja paksa dan tercengkeram oleh pengua-saan pihak-pihak di luar kehendaknya, serta bekerja dengan upah kecil atau tidak digaji sama sekali. Seperti itu adalah contoh perbudakan modern saat ini.

Situasi ini menggambarkan bahwa pekerja rumah tangga, di dalam dan di luar negeri menghadapi situasi kerja yang serupa. Globalisasi tidak membuat keadaan PRT di dalam dan di luar negeri lebih baik, malahan justru membuka jalan perdagangan manusia. Situasi ini yang harus menjadi perhatian dalam memperingati Inter-national Migran Day 2010, praktek perbudakan terjadi dan menemukan bentuk baru di era globalisasi. Indonesia sebagai salah satu negara asal buruh migran, seharusnya mengambil peran besar untuk menghentikan perbudakan.

Mirisnya, tambah Akbar, Indonesia sebagai salah satu Negara asal terbesar buruh migran tidak memiliki kebijakan yang komprehensif untuk melindungi hak PRT dan buruh migran Indonesia. Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang PPTKLN, telah menempatkan buruh migran sebagai komoditas tanpa mekanisme perlin-dungan yang efektif. Ketiadaan hukum khusus dalam sektor domestik baik di Negara Asal dan Negara Tujuan, menyebabkan pembe-daan perlakuan yang sangat timpang antara pekerja formal dan informal. Tidak saja perbedaan dalam hal gaji, fasilitas, dan jaminan sosial, tetapi juga akses kepada hukum dan keadilan bila terjadi permasalahan. Ketiadaan hukum menyebabkan urusan TKI ditempatkan di kantor Imigrasi, dibawah Kementerian Dalam Negeri, bukan Kementerian Ketenagakerjaan.

Hal senada disampaikan oleh Lita koordinator aksi, Pemerintah Indonesia justru menunjukkan langkah mundur dalam membuat kebijakan perlindungan PRT. Berbagai kasus eksploitasi, diskriminasi dan pelanggaran hak asasi buruh migran yang terus dialami oleh buruh migran Indonesia tidak mengubah pola sikap tindak pemerintah yang terus memandang buruh migran sebagai komoditas pasar, bukan sebagai manusia. Pemerintah dan DPR RI enggan untuk meratifikasi Konvensi Migran 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya. Pemerintah tidak mendukung usulan Konvensi PRT, DPR dan Pemerintah menggantung pembahasan RUU PRT, DPR dan Pemerintah akan melakukan revisi UU 39/2004 tentang PPTKLN tanpa mengedepankan perlindungan hak-hak Buruh Migran dan justru memberi jalan bagi bisnis migrasi.

Padahal, ujar Lita, indikator utama komitmen Negara menghapuskan perbudakan, adalah peraturan perundang-undangannya. Sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi PBB Tentang Perbudakan 1926 dan 1963. Langkah mundur ini jusru akan mencoreng citra Indonesia sebagai Pemimpin ASEAN tahun 2011 nanti.

Baik Ali Akbar, Lita, maupun penggiat aksi lainnya seperti Hadi, Pringatin, Nisa, dan Lili Pujiati, sepakat membuat pernyataan bersama menuntut pemerintah dan DPR segera mengambil langkah kongkrit untuk menghapus perbudakan PRT dan buruh migran. Pernyataan bersama ini dibuat bersamaan dengan berlangsungnya peringatan hari buruh migran internasional 2010 yang di selenggarakan oleh ARRAK 90, Komite Aksi PRT dan Jaringan Revisi UU PPTKLN. (Mas)

“Bumi Kita Satu” Akan segera diluncurkan

noreply@blogger.com (dinamikaburuh) — Sat, 01 Jan 2011 16:21:00 +0000

Jakarta, Dinamika Buruh –Bertepatan dengan acara Malam Penganugerahan Indonesia Sustainability Reporting Awards (ISRA) 2010 yang diselenggarakan oleh National Center for Sustainability Reporting (NCSR) pada tanggal 15 Desember 2010, Yayasan Kelompok Kerja Visi Anak Bangsa (YKKVAB) bersama dengan AICÓN Strategic Sustainability Management mengumumkan sebuah ide kreatif untuk menyuarakan Social Responsibility (SR) atau tanggung jawab sosial kepada publik melalui media online dan e-magazine “Bumi Kita Satu” dengan slogan “Your Socially Responsible World Online”.

Sebagai media pendidikan publik mengenai Social Responsibility (SR), Bumi Kita Satu bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa semua pihak tidak hanya perusahaan, memiliki SR yang harus dipahami dan dilakukan bersama-sama secara kolektif demi mencapai pembangunan berkelanjutan dan melestarikan bumi.

Gagasan pendidikan publik ini muncul karena seringkali pemahaman mengenai SR secara umum hanya dikenal sebagai Corporate Social Responsibility (CSR) yang berupa program kegiatan sosial dan lingkungan eksternal yang dilakukan oleh perusahaan. Pada kenyataannya, beragam standar, panduan, penulisan ilmiah dan pandangan para ahli menempatkan konsep CSR sebagai konsep dan perilaku bisnis beretika yang terintegrasi dalam setiap aspek perusahaan. Lebih lanjut lagi, seiring dengan munculnya ISO 26000 Guidance on Social Respon-sibility pada kuartal keempat tahun 2010 ini, maka pemahaman SR akan mendunia dan semua pihak akan didorong untuk melakukan SR pada perannya masing-masing. SR secara luas akan menjadi tanggung jawab semua organisasi melalui kebijakan dan implementasi SR yang terintegrasi dan strategis dan juga menjadi tanggung jawab individu melalui gaya hidup berwawasan sosial lingkungan.

Berbagai fitur dalam Bumi Kita Satu akan diolah dan diperbaharui secara rutin. Melalui metode syndication dan aggregation, Bumi Kita Satu akan menjadi sebuah jaringan informasi terhubung dengan situs-situs organisasi lainnya yang memiliki beragam isu SR. Untuk menumbuhkan partisipasi publik terhadap SR, Bumi Kita Satu akan menyediakan fitur “Kata Pembaca” dan “Forum Publik”. Ditambah lagi, Bumi Kita Satu menurut rencana juga akan dilengkapi fitur yang menyajikan resensi buku tentang SR dan menyediakan berbagai dokumen, seperti undang-undang, peraturan, panduan, dan konvensi terkait SR yang dapat diunduh dalam bentuk softcopy oleh para pengguna.

Diharapkan proses pencarian pendanaan akan berjalan lancar sehingga publik dapat memanfaatkan dan mengakses Bumi Kita Satu http://bumikitasatu.org pada tanggal 23 Februari 2011.

NCSR merupakan lembaga nonprofit pertama yang menyatakan mendukung YKKVAB dan AICÓN dalam menyukseskan Bumi Kita Satu. Langkah NCSR yang telah terbukti secara konsisten memberikan pelatihan dan informasi mengenai Pelaporan Keberlanjutan (Sustainability Reporting) kepada banyak perusahaan, tidak hanya di Indonesia, namun juga di Filipina dan Malaysia. Dibentuk pada tahun 2005 oleh 5 lembaga (Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Manajemen Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance, Asosiasi Emiten Indonesia, Forum for Corporate Governance in Indonesia, dan Indonesian-Netherlands Association), saat ini NCSR berafiliasi langsung dengan Global Reporting Initiative (GRI) yang berkedudukan di Amsterdam, Belanda. Dalam waktu singkat NCSR akan menjadi GRI training partner untuk Sustainability Report di kawasan Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand.

Selain itu Bumi Kita Satu akan membangun link dengan website milik NCSR sehingga para pihak dapat saling menyebarkan informasi mengenai kegiatan terkait SR kepada publik. (rat/db)

Pagelaran Seni Sunda Peduli Mentawai, Merapi dan Wasior

noreply@blogger.com (dinamikaburuh) — Fri, 31 Dec 2010 19:31:00 +0000

Sumedang, Dinamika Buruh –Wisata Alam Pangjugjugan yang berada di kawasan Pamulihan, telah benar-benar menjadi tujuan wisata yang sangat memukau. Untuk yang pertama kalinya di tempat ini di gelar pagelaran seni sunda, ethnic for charity. Acara ini merupakan suatu wujud kepedulian dari seniman dan pecinta seni terhadap nasib korban bencana alam Mentawai, Merapi dan Wasior. Pagelaran seni sunda ini diselenggarakan untuk menggalang dana untuk para korban tersebut. Seorang pecinta lingkungan, H. Djadjat, yang sudah lama menata Pamulihan menjadi Wisata Alam Pangjugjugan sangat berperan dalam terselenggaranya acara ini, karena dia salah satu tokoh yang telah mendanai pagelaran tersebut.

Materi pagelarannya menampilkan upacara adat (Himaka STSI Bandung), tari merak (Kabayan-Polban), angklung (sadaya Unikom), calung (pppSWS-IT Telkom), jaipongan (Lises Unpad), kacapi suling (LSS-ITB), longser (Citra Resmi Unwim), musik kontemporer (Garrida STKS), tarawangsa (Gilang Kancana Bandung), dan celem-pungan kesenian asli dari Pamulihan sendiri. Selain pagelaran seni, ditampilkan juga pameran makanan khas Cilembu diantaranya peuyeum hanjeli, dodol ubi Cilembu, dodol nanas campur pepaya, puding ubi, dan jenis lainnya.

Ditemui DB di sela-sela acara camat Pamulihan, Bambang Irianto, menuturkan terselenggranya pagelaran seni sunda tersebut merupakan bentuk sinergitas dari pengusaha, masyarakat dan pemerintah. Hal ini menjadi suatu kebanggaan buat dirinya sebagai camat karena event ini merupakan event yang pertama diseleng-garakan di Sumedang, tentunya sangat membantu kecamatan Pamulihan untuk lebih mempromosikan diri sebagai salah satu kawasan wisata yang mempunyai nilai jual untuk dikunjungi. Di kab. Sumedang, kec. Pamulihan merupakan kecamatan baru. Walau demikian Wisata Alam Pangjugjugan tidak kalah mempesonanya dibandingkan dengan obyek wisata lain yang ada di Sumedang.

H. Djadjat didampingi para panitia, ketua Niknik Dewi Pramanik, sutradara pertunjukan Ogi Maman Wijaya, humas Deden S. Rachmat, menuturkan bahwa Wisata Alam Pangjugjugan yang sudah sejak lama ditata oleh H. Djadjat bisa mejadi tempat wisata sebagai solusi untuk para wisatawan yang sangat jenuh dengan situasi kota yang panas. Wisata alam pangjugjugan memiliki daya tarik karena di dalamnya ada hutan buatan yang ditanami pohon pinus, juga hutan yang masih alami belum terjamah dimana di dalamnya ada 4 jenis pohon khas Jawa Barat yang sudah berumur ratusan tahun diantaranya jenis puspa, saninten, jamuju dan kasamala. Selain itu di sini juga ditanami buah-buahan yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Di kawasan ini juga terdapat wisata air dengan beberapa buah perahu, ada tempat bermain anak, perkebunan dan pertanian, dan dilengkapi dengan villa untuk para tamu yang akan menginap. Dengan dijadikan Wisata Alam Pangjujgjugan, tempat terselenggaranya pagelaran seni sunda ini diharapkan mampu untuk menjadikan Pamulihan sebagai daerah wisata yang tentunya agenda ini menjadi ikon Sumedang dalam mendukung Sumedang Puseur Budaya Sunda.

10.000 Botol Miras Diberantas Polres Sumedang

noreply@blogger.com (dinamikaburuh) — Fri, 31 Dec 2010 19:21:00 +0000

Sumedang, Dinamika Buruh –Dalam rangka pengamanan Natal danTahun Baru 2011 Polres Sumedang menggelar Operasi Lilin 2010. Acara digelar di depan kantor Pemda Sumedang dengan dihadiri oleh Bupati Sumedang, DR. H. Don Murdono, S.H.M.Si, Kapolres Sumedang, AKBP Nurullah, S.H,M.H, ketua DPRD Kab. Sumedang, Yaya Widarya, Komandan Kodim yang diwakili Kasdim, Kepala Pengadailan Negeri Sumedang, Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang, dan seluruh anggota Polres Sumedang.

Setelah rangkaian upacara selesai, digelar pula pembubaran berandal motor dengan pembacaan deklarasi oleh salah seorang perwakilan gank motor yang menyadari selama ini telah meresahkan masyarakat dan hal tersebut diakui tidak ada manfaatnya untuk masyarakat banyak. 5 gank motor yang dibubarkan tersebut atas kesadaran sendiri dari anggota gank motor tanpa ada tekanan dari pihak manapun, yaitu dari gank XTC, BGR, Baraya, Mountreker, dan brigez. Pembubaran ditandai dengan mencopot atribut dari kelima gank tersebut.

Penandangan kesepakatan dalam spanduk 100M menolak gank motor dari unsur muspida, muspika, wartawan dan masyarakat. Acara dilanjutkan dengan pemusnahan 10.000 botol miras yang diawali oleh Bupati Sume-dang, DR. H. Don Murdono, S.H,M,Si, Kapolres, Kasdim, Kepala PN, Kepala Kejaksaan, tokoh ulama dan perwakilan dari anggota gank motor. 10.000 botol miras terebut hasil dari operasi Polres Sumedang bekerja sama dengan Pol PP Sumedang dan pihak-pihak lain selama 6 bulan.

Dalam jumpa persnya, setelah acara Kapolres Sume-dang menegaskan bahwa pemburan gank motor tersebut dengan kesadaran sendiri dari pihak gank motor, karena selama ini telah merasahkan masyarakat. Anggota gank motor yang dibubarkan di kabupaten Sumedang sebanyak 500 orang dari 5 gank motor tersebut. Kapolres juga menyebutkn bahwa pada tanggal 31 Desember 2010 pembubaran gank motor akan digelar oleh Polda Jabar dan mereka pun akan membacakan deklarasi yang sama di Jawa Barat, yang akan dipimpin langsung olrh kapolda Jawa Barat. Kapolres juga menegaskan untuk tidak sepakat terhadap minuman keras , keberadaan minuman keras di kabupaten Sumedang belum bisa dihilangkan semaksimal mungkin karena penolakan tersebut harus dari semua unsur masyarakat agar miras tidak bisa masuk ke kabupaten Sumedang.

Tentunya harus ada komitmen yang jelas dn tegas dari muspika, muspika dan masyarakat untuk menolak miras, karena Polres Sumedang hanya bisa menekan seminimal mungkin. Berapa pun yang dimusnahkan sekarang tidak ada artinya sama sekali ketika ke depannya masyarakat masih membuka peluang miras masuk ke kabupaten Sumeedang.

Sementara itu, Bupati Sumedang, DR. H. Don Murdono, S.H,M,Si dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada anggota gank motor yang sudah bersedia membubarkan diri dengan kesadaran yang tinggi, yang mana selama ini mereka telah mengganggu keamanan umum.

Yang pada awalnya mereka adalah yang melanggar hukum sudah saatnya untuk mentaati hokum. Bupati menganjurkan kepada gank motor yang membubarkan diri sebaiknya mereka menjadi kelompok-kelompok sosial untuk turut serta mengatasi ketimpangan-ketimpangan yang masih ada di kabupaten Sumedang.

Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada Polres Sumedang yang telah menggelar acara operasi lilin untuk menjaga ketertiban dan keamanan kabupaten Sumedang. (Dede Susi)

30,5 Juta Jiwa Terancam Tergusur dari Ruang Sosialnya

noreply@blogger.com (dinamikaburuh) — Fri, 31 Dec 2010 18:58:00 +0000

Jakarta, Dinamika Buruh –Sekitar 30,5 juta jiwa yang dihidupi dari industri rokok dan tembakau terancam tergusur dari ruang sosialnya. Semua ini bisa terjadi bila pemerintah memaksakan kampanye anti rokok dengan sebuah Peraturan Pemerintah (PP). Rancangan PPnya sedang digodok pemerintah. Jika asap rokok dianggap mengganggu kesehatan dan menyebabkan kematian, maka pemaksaan adanya Peraturan Pemerintah (PP) tentang tembakau dibawah pemerintahan SBY akan berakibat lebih dahsyat dan fatal, seletik api rokok bisa membakar negeri ini, sebuah revolusi sosial tak terhindarkan - ungkap Haji Mukhyir Hasan Hasibuan, Pjs Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (FSP RTMM) K.SPSI dengan geram saat diwawancarai secara eksklusif Dinamika Buruh di kantornya awal Desember 2010.

Haji Mukhyir mensinyalir, ada yang tidak beres dibalik politik anti rokok yang sedang gencar dilakukan pemerintah. Sarat dengan muatan kepentingan asing. Sekedar diketahui, peraturan Gubernur DKI No. 88 Tahun 2010 tentang “Larangan merokok di tempat umum” merupakan kebijakan yang melanggar hak konsumen. Apa lagi ini mau dinasionalkan melalui peraturan pemerintah (PP) tentang tembakau. Kalau kita mau bicara secara adil dan jujur, jelas H. Mukhyir mengutip pakar lingkungan Fakultas Teknik UI, Dr Firdaus Ali MSc, polusi udara (asap) yang dihirup warga jika dihubungkan dengan kesehatan manusia, maka “kemacetan ibukota” berpotensi lebih besar bagi kerugian negara, dan keselamatan jiwa.

Hitung saja, dampak kemacetan mencapai Rp. 28,1 Trilyun pertahun. Dari jumlah itu yang paling mencemaskan adalah kerugian sektor keehatan sebesar Rp. 5,8 Trilyun. Belum lagi kerugian akibat banjir untuk 5 – 7 hari kasus banjir. Menurut hitungan Jaya Iqbal Farabi dari Pengurus Pusat HIPMI, sekitar Rp. 3 trilyun. Sedang pencemaran udara di Indonesia menurut staf ahli mentri kehutanan bidang lingkungan Yetti Rusli, telah memasuki fase mengkhawatir-kan. Apalagi dihitung menurut Standar WHO. Indonesia lebih parah dibanding Tokyo, Beijing, Seoul, Taipei, Bangkok, Kuala Lumpur dan Manila. Total estimasi polutan Co, di Jakarta saja adalah 686,864 ton per-tahun atau 48,6 persen dari jumlah lima polutan. Penyebab pencemaran udara 80 persen berasal dari ledakan populasi kendaraan bermotor dan selebihnya 20 persen domestik. Artinya, tambah Haji Mukhyir, polusi asap rokok belum ada apa-apanya.

Menjawab pertanyaan Dinamika Buruh, alasan apa yang dipakai dengan adanya PP tembakauan akan mengancam 30,5 juta jiwa terancam tergusur dari ruang sosialnya, Pak Haji yang juga Ketua DPD. Koordinator SPSI Sumatra itu menegaskan, pemerintah kurang atau tidak memper-hatikan nasib kaum pekerja industri rokok, petani tembakau, petani cengkeh. Pokoknya pekerja industri rokok dari hulu sampai hilir, termasuk para pedagang rokok di kios-kios maupun asongan yang jumlahnya ribuan.

Tenaga kerja yang terserap industri hasil tembakau lebih dari 6 juta orang diantaranya 1,5 juta petani dan buruh tani cengkeh, 600.000 buruh pabrik rokok linting dan ribuan pedagang eceran, pengasong, pekerja café, pekerja restoran, pekerja percetakan, advertising dan agensi semuanya terancam nasibnya. Jika seluruhnya di total tenaga kerja yang berhubungan tidak langsung dengan industri rokok, jumlahnya sangat fantastis 30,5 juta orang. Padahal menurut data bank dunia yang dicatat Dinamika Buruh, jumlah penduduk miskin bertambah pada tahun 2010, sebanyak 12,4 juta jiwa. Seluruh penduduk miskin di Indonesia dari 31 juta jiwa sebelumnya ditambah 12,4 juta jiwa menjadi 43,4 juta jiwa dari total penduduk Indonesia saat ini 234 juta jiwa.

Menurut Ekonom Senior Bank Dunia, Vivi Alatas sebagaimana terungkap dalam seminar, Indonesia Millenium Development Goals” di Bandung belum lama ini, “miskin” dikatagorikan dengan standar penghasilan dibawah Rp. 6.000 perhari. Karena kecerobohan pemerintah yang mau memaksakan berlakunya PP tembakau akan mengancam sekitar 30,5 juta jiwa yang dihidupi dari industri rokok, ditambah jumlah pen-duduk miskin yang telah terdata tahun 2010 sekitar 43,4 juta jiwa maka secara matematik jumlah yang akan menjadi miskin dan mengalami kecemasan hidup berkisar 73,9 juta jiwa.

Padahal, menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan. Pemerintah mau hantam kromo membuat peraturan yang hanya memperhitungkan aspek kesehatan, seolah hanya suatu kebijakan untuk menawarkan pola hidup sehat ansich dan mengabaikan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan tegaknya perekonomian bangsa ini dengan besaran penerimaan negara untuk Anggaran.

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari cukai rokok tahun 2010 yang ditarget-kan pemerintah meskipun lebih rendah dari tahun sebelumnya berkisar Rp. 55,9 trilyun. Rincian penerimaan Negara dalam lima tahun terakhir melalui cukai rokok tercatat mengalami kenaikan sejak lima tahun terakhir. Tahun 2004 sebesar Rp. 29 trilyun. Tahun 2005 Rp. 32,7 trilyun. Tahun 2006 Rp. 43,03 Trilyun. Tahun 207 Rp. 43,54 Trilyun. Tahun 2008 Rp. 49 Trilyun dan pada tahun 2009 Rp. 57,0 Trilyun.

Haji Mukhyir memang tidak bisa menyembunyikan kecuri-gaan adanya “tangan tangan iblis” koorporasi modal asing (internasional) dengan upaya sistimatis untuk menghancurkan industri rokok terutama kretek sebagai kekuatan industri nasional dan sekaligus pilar perekonomian nasional kita. Sebab - masih menurut Haji Mukhyir - industri hasil tem-bakau (IHT) adalah satu-satunya kekuatan ekonomi sektor riel masyarakat Indonesia yang telah teruji menghadapi krisis ekonomi (moneter) tahun 1998. Kretek merupakan nadi besar yang menghidupi bangsa ini, dari hulu sampai hilir. Industri rokok merupakan industri massal padat karya.

Menurut pendapat saya, tandas Haji Mukhyir, “Janganlah kita bermain api dengan rokok, mengapa kampanye anti rokok dengan gencar disosialisasikan pemerintah ? Karena ada upaya penghancuran ekonomi kita dengan dalih liberalisasi pasar. Korbannya antara lain, industri tekstil nasional lumpuh. Setelah tekstil, rokok coba diruntuhkan agar bangkrut. Industri rokok kretek kita adalah satu-satunya di dunia.

Sesudah sebelumnya berhasil mengobrak-abrik industri tekstil, sekarang industri rokok- memasuki tahun 2011 akan dilakukan pencabutan subsidi BBM. Harga premium akan naik dan pasti memberatkan masyarakat. Pertamina sebagai pemasar BBM bersubsidi pasti kehilangan omzet konsumen premium. Apa artinya ? Tanya Haji Mukhyir. Tanpa disadari, Pertamina BUMN andalan akan “dimatikan” dan masuklah perusahaan minyak asing pengisi BBM seperti British Petrolium (Amerika - Inggris), Shell (Belanda) Petro China (RRC), Petronas (Malaysia) dan Chevron Texaco (Amerika). Minyak dan gas sudah dikuasai asing. Minyak 70 persen dan gas 80 persen, maka lengkaplah penderitaan bangsa ini masuk perangkap penjajahan neoliberalisme. Targetnya, semua perusahaan yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak, kalau bisa diserahkan modal asing di bawah kibaran bendera penataan ekonomi global yang tidak lain adalah dominasi ekonomi imprialis Amerika Serikat.

Tapi jangan coba-coba mempermainkan industri rokok dan tembakau, 35,5 juta jiwa yang hidupnya tergantung industri rokok pasti melawan dan kalau ada peraturan pemerintah atau peraturan lainnya yang mau menghan-curkan industri rokok, kita akan tolak. Sambil berkelakar, H. Mukhyir mengakhiri keterangannya “saya sudah 50 tahun menjadi perokok berat, tapi hidupku tetap sehat”.. he, he.he.. (mas)

Awas Bahaya Laten Union Busting UU 2 Tahun 2004 Tentang PPHI Menjadi Mesin PHK

noreply@blogger.com (dinamikaburuh) — Fri, 31 Dec 2010 18:46:00 +0000

Jakarta, Dinamika Buruh –Union Busting atau pembra-ngusan serikat pekerja/buruh telah menjadi bahaya laten yang perlu diawasi. Sementara keha-diran undang-undang no. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) telah menjadi mesin PHK -kata Vonny Dianto Vice President Federasi SPMI saat membuka seminar nasional penghapusan Union Busting yang diselenggarakan DPP Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) berlangsung di gedung YTKI Jakarta, Rabu 15 Desember 2010.

Korban-korban Union Busting, pembrangusan serikat pekerja telah banyak. Ini terjadi karena mandul atau tidak berfungsinya pengawasan dan PPNS dengan adanya otonomi daerah - tambah Vonni.

Dalam seminar yang juga dihadiri oleh pimpinan serikat buruh metal Philipina tak ayal lagi lebih memantapkan soli-darity forever dan semangat “bersatulah kaum buruh seluruh dunia”. Tampil para korban Union Bustin seperti Pujianto yang telah dijadikan tersangka dalam kasus pembelaan terhadap 51 orang pekerja yang di PHK PT Sri Rejeki Mobilindo di Pasuruan Jatim.

Juga ada Mirismu Viddiana pekerja di Bank Mandiri yang di PHK tahun 2007 karena membela rekan-rekannya. Kegigihannya dalam melakukan perlawanan terhadap manajemen Bank Mandiri yang kala itu dipimpin Agus Martowardoyo sekarang menteri keuangan menggantikan Sri Mulyani. Atas perlakuan yang tidak adil itu, Viddiana mengajukan peninjauan kembali perkaranya ke Mahkamah Agung.

Merajalelanya Union Busting terutama di perusahaan-perusahaan plat merah (BUMN) selain di perusahaan manufaktur, perbankan, industri jasa. Apa yang dialami oleh anggota serikat pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Jawa Timur yang bekerja di PT Sri Rejeki Mobilindo Pasuruan, membuktikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang sengaja dilakukan perusahaan.

Pujianto ketua DPW FSPMI Jawa Timur tahun 2008, melaporkan pelanggaran tindak pidana ketenagakerjaan PT. Kreasi Maratindus Mojokerto yang membayar upah pekerja dibawah UMK, pelanggaran pasal 185 jo pasal 90 UU No. 13/2003, tahun 2009 ketika banyak perusahaan yang dilaporkan FSPMI ke Polres dalam kasus serupa, malah Pujianto dan PUK nya dilaporkan balik dengan rekayasa Polda Jatim dengan pasal pemerasan 310, 311 dan 372 KUHP.

Selama tidak ada pengawasan dan tindakan tegas pemerintah terhadap kriminalisasi terhadap aktifitas SP/SB, selama itu pula keresahan pekerja akan terus berlanjut karena pekerja dihantui oleh kejahatan Union Bustin. Padahal berorganisasi atau berserikat adalah hak asasi pekerja yang dijamin UU 21/2000 tentang kebebasan berserikat.

Pelanggaran terhadap UU 13/2003 dan UU 21/2000 yang banyak dilakukan pengusaha antara lain tidak melaporkan jumlah pekerja, tidak mengikutsertakan pekerja dalam program jamsostek, tidak memiliki peraturan peusahaan, membayar upah lembur tidak sesuai aturan, tidak ada cuti, tidak memberi pesangon dan melarang pekerja untuk berserikat. Sementara pekerja / buruh nyaris tidak berdaya karena adanya tekanan dari pengusaha dan penguasa. (db002)

Gara gara Sri Sultan HB X Nasdem, Demokrasi DIY Mau dipendem?

noreply@blogger.com (dinamikaburuh) — Fri, 31 Dec 2010 18:39:00 +0000

Jakarta, Dinamika Buruh –Rasanya tidak ada lagi kata yang paling pas untuk menyusuri sepanjang tahun 2010 selain kata; “memprihatinkan”! Jika sudah demikian apakah akan ada perbaikan bagi kesejahteraan rakyat di tahun 2011 ? Sekarang ditambah kecerobohan SBY dalam upaya menjadi “pahlawan” demokrasi dengan menggusur “monarchi”. Menabrakkan monarchi dengan demokrasi.

Menurut Ruji Aryo Pamungkas berdasarkan terawangannya, meminta kita semua bersikap jujur. SBY tidak sekedar menolak adanya monarchi dalam demokrasi di Yogyakarta, tapi lebih dari itu ada kekhawatiran SBY dan menjalar ke tubuh Partai Demokrat. “Dan ini yang sebenarnya”, lantaran Sri Sultan HB adalah deklarator Nasdem (Nasional Demokrat).

Gara-gara Nasdem, Yogyakarta mau di pendem ? Itulah penilaian dan ungkapan spiritualis misterius Ruji Aryo Pamungkas kepada Koran Nasional Dinamika Buruh ini beberapa waktu yang lalu di Jakarta. Apalagi kalau kita bicara sistem jaminan sosial nasional yang bisa membuka peluang kekuasaan SBY tumbang.

Memperihatinkan karena menyangkut kredibilitas penguasa yang memerintah negeri ini. Kontroversi berkaitan pada berbagai kebijakan terutama jaminan sosial seperti yang dititahkan UUD 45 maupun UU No. 40 tahun 2004 yang peruntukannya berlaku bagi seluruh rakyat, tanpa diskriminasi, jelas spritualis misterius Ruji Aryo Pamungkas yang enggan disebut paranormal walaupun ungkapan terawangannya di media cetak mengandung banyak kebenaran dan terbukti. Selama 2009 dan 2010; bencana alam, kekisruhan politik dalam dan luar negeri, pasrah pada kemauan asing telah diungkapkan Ruji Aryo Pamungkas.

Pernah ada keterangan menteri sosial yang dilansir media elektronika, masih ada 75 juta keluarga miskin di Indonesia. Ada catatan kaki di tv swasta, menyebutkan pengangguran terbuka berjumlah 8,96 juta orang.

Ruji mengakui, bisa dibayangkan betapa beratnya tugas pemerintah untuk mengatasi problem pengentasan kemiskinan. Penyelenggaraan national summite pada akhir 2009 memang telah merekomendasikan prioritas program 100 hari pertama sejak kabinet Indonesia bersatu jilid dua dilantik. Titik beratnya pada tiga hal; pemberantasan korupsi, pengentasan pengangguran terbuka dan pengurangan jumlah penduduk miskin. Masih perlu dipertanyakan setelah KIB kedua berumur satu tahun, apakah tiga hal diatas pemberantasan korupsi, pengentasan pengangguran terbuka, pengurangan jumlah penduduk miskin, sudahkah menjadi kenyataan ?

“Buat saya tidaklah begitu penting menyikapi janji-janji SBY pada saat kampanye pilpres 2009 maupun program KIB 2009-2014” tandas Ruji “melainkan janji-janji SBY dalam kampanye pilpres 2004 dan apakah yang dilakukan dan diperbuat SBY selaku presiden saat memerintah negeri ini selama 6 tahun dalam mensejahterakan rakyat maupun dalam memberikan jaminan sosial bagi seluruh rakyat seperti diamanatkan UUD 45 maupun UU No. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional (SJSN). Manakala hal itu telah tidak dilaksanakan oleh presiden SBY, maka itu berarti bukan hanya pengingkaran terhadap sumpah jabatan, tetapi sekaligus pelanggaran terhadap UUD 45 dan UU 40 tahun 2004 tentang SJSN”.

Spritualis misterius Ruji Aryo Pamungkas menyikapi berita-berita yang tersiar di media cetak, sangat-sangat membenarkan dan mendukung langkah-langkah Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) melalui Tim Pembela Rakyat Untuk Jaminan Sosial yang telah menggugat Presiden Republik Indonesia dan Ketua DPR-RI, wakil presiden dan 8 menteri ke pengadilan negeri Jakarta Pusat.

Proses di pengadilan negeri Jakarta Pusat, dalam sidang-sidang mediasi untuk berdamai ternyata gagal karena tergugat menolak. Apa boleh buat “pertempuran” akan berlangsung. Apa yang dilakukan sejumlah elemen buruh, tani, nelayan dan mahasiswa yang bergabung dalam Komite Aksi Jaminan Sosial adalah merupakan panggilan konstitusi sebagai warga Negara untuk melakukan sosial kontrol terhadap pemerintah.

Ruji Aryo Pamungkas mengingatkan, tak jauh beda dengan apa yang pernah diucapkan Jusuf Kalla sebagai calon presiden 2004 yang berpasangan dengan calon presiden SBY dalam ceramahnya dihadapan rapat kerja nasional Badan Komuniksi Remaja Mesjid Indonesia Juni 2004 di Semarang yang dengan lantang mengucapkan “Saya setuju jika janji-janji calon presiden dan calon wakil presiden dicatat, agar jika terpilih nanti, masyarakat bisa menagihnya”. Ya, sekaranglah saatnya kita sebagai rakyat menagih janji-janji Presiden SBY.

Jangan lupa SBY itu memerintah republik ini sudah berjalan 6 tahun – tambah Ruji. Gempa yang terjadi bersamaan waktunya di Yogya tempat Sri Sultan dan Pacitan tempat kelahiran SBY belum lama ini dengan kekuatan 5,4 skala righter harus disikapi secara metafisis, akan ada apa tahun 2011?

Menurut Ruji harus ada sebuah komisi independen untuk melakukan investigasi terhadap kebijakan-kebijakan presiden SBY dan kabinet Indonesia bersatu pertama, apakah ada pelanggaran terhadap konstitusi dan undang-undang dan apakah ada kibulan-kibulan atau kebohongan terhadap rakyat berupa janji-janji kosong. Buktinya saja kasus Bank Century sepertinya dilakukan walau telah ada keputusan politik tentang skandal Bank Century. Kenapa harus begitu ? Rakyat kita adalah pemaaf dan mudah melupakan peristiwa-peristiwa yang sebetulnya melukai hati rakyat.

Sekarang saja kita melihat betapa besar angin menerpa yang merupakan serangan terhadap kebijakan SBY yang semakin merosot pamornya. Selama 6 tahun SBY memerintah pertama sejak KIB II dilantik sebenarnya cukup alasan bagi kita untuk pesimis akan keberhasilan SBY, apalagi dimuka tadi saya katakan “dalam menyusuri tahun 2010, memprihatinkan” tambah Ruji. (db002)

Menakertrans dan BNP2TKI Telah Gagal

noreply@blogger.com (dinamikaburuh) — Fri, 31 Dec 2010 18:32:00 +0000

Jakarta, Dinamika Buruh –Sungguh sesuatu yang sangat ironis, Tenaga Kerja Indonesia yang dielu-elukan sebagai pahlawan devisa Negara oleh pemerintah, justru mengalami problematika yang luar biasa, yang dalam banyak sisi menyisakan kepedihan dan kenestapaan yang menyinggung harga diri bangsa. Hampir tiap hari dijumpai penderitaan TKI Indonesia terutama yang berjenis kelamin perempuan menjadi korban kekerasan bahkan pembunuhan seperti yang dialami Sumiyati dan Kikim Komalasari.

Hasil Survey yang dilakukan Indonesia Strategic Solution (ISS) seperti dikirim ke DB, dengan sampel size 500 TKI yang pulang dari luar negeri memperlihatkan dengan telanjang tentang kegagalan Negara dalam hal ini Kemennakertrans dan BNP2TKI melakukan pengelolaan pengiriman TKI ke luar negeri, dari hulu ke hilir.

Hasil survey memperlihatkan bahwa tahapan yang paling krusial, yaitu rekrumen, pemerintah nyaris tak berperan sama sekali. Hampir seluruh proses, dari mendatangi, memberi informasi, memotivasi, seluruhnya (90%) dilakukan oleh PJTKI. Maka wajar apabila dalam perekrutan TKI di desa berlaku hukum pasar bebas, dimana Negara tidak hadir untuk melakukan sosialisasi, apalagi mendampingi. Pemerintah cenderung membiarkan proses rekrutmen ini. Artinya tugas BNP2TKI untuk melakukan sosialisasi dapat dikatakan telah gagal.

Dan konsekuensinya wajar bila sebagian besar (60%) TKI tidak mengenal kelembagaan dengan baik tentang BNP2TKI. Celakanya mayoritas TKI yang berangkat keluar negeri adalah mereka yang berjenis kelamin perempuan, dengan tujuan untuk membantu ekonomi keluarga akibat terjadinya kemiskinan struktural dan involusi lahan di desa. Dengan demikian, TKI yang pergi keluar negeri memiliki tingkat kerentanan terhadap berbagai pelanggaran, pemerkosaan maupun trafficking.

TKI dengan pendidikan rendah sebagian besar bekerja di Arab Saudi, Hongkong, Taiwan, dan Malaysia. Khusus di Negara Arab, kultur perbu-dakan masih menjadi mainset, sehingga kekejaman dan kekerasan, perkosaan sering-kali tak terhindarkan. Sementara di Negara Malaysia mereka merasa memiliki sentiment superioritas, dan cenderung tidak menghargai warganegara kita/TKI.

Identifikasi persoalan-persoalan yang ditemukan Indonesia Strategik Solution (ISS) dalam survey yang dilakukan, menjadi dasar bagi untuk mencari jalan keluar memperkuat perlindungan TKI kita di luar negeri. (db002)

Pelurusan Kembali Makna Otonomi Daerah

noreply@blogger.com (dinamikaburuh) — Fri, 31 Dec 2010 18:05:00 +0000

Nina Tursinah

Banyak Perda Merugikan Pengusaha

Indonesia belum lolos dari jeratan krisis ekonomi. Hal ini terbukti adanya pengangguran terus naik. Tahun 1999 sebanyak 6,03 juta jiwa, tahun 2003 mencapai 10,13 juta jiwa dan pada Februari 2010 turun menjadi 8,59 juta jiwa. Tetapi jumlah penduduk miskin meningkat, tahun 2001 sebesar 37,1 juta jiwa, tahun 2002 mencapai 38,5 juta jiwa, namun data terakhir jumlah penduduk miskin tahun 2010 sebanyak 31 juta jiwa terhitung hingga 1 Juli 2010. Adanya multi tafsir tentang otonomi daerah mendorong kita untuk melakukan pelurusan kembali makna otonomi daerah karena banyak Perda yang merugikan pengusaha, kata Nina Tursinal Ketua Bidang UKM, Perempuan Pengusaha, Jender dan Urusan Soial BPN Apindo dalam sebuah diskusi tentang jaminan sosial di Hotel Le Meridien Jakarta akhir September dibeberapa waktu yang lalu.

Menurut Nina penciptaan stabilitas ekonomi makro, financial dan iklim investasi yang kondusif, jaring pengaman social merupakan perspektif pengusaha dalam mengatasi kemiskinan. Dia katakan transformasi sektoral formal dan pemberdayaan UMKM serta sektor informal bisa disebut sebagai Corporate Social Responsibility.

Nina Tursinah mengatakan perlunya stabilitas ekonomi makro (inflasi rendah, suku bunga rendah, nilai tukar rupiah stabil, dan adanya kesinambungan fiscal dalam neraca pembayaran. Dia juga menyebut perlunya kebijakan publik yang ramah terhadap investasi (UU, PP, Perda dsb). Ini hanya mungkin terjadi apabila pemberantasan KKN dan good governance dibarengi suasana ketenagakerjaan yang kondusif. Perlunya Insentif Fiskal dan Kebijakan perpajakan dan Intermediasi Bank untuk para pengusaha dan jaminan keamanan dan kepastian hukum, memungkinkan stabilitas ekonomi makro, sistem financial dan iklim investasi dengan melakukan perbaikan UU, PP-Peraturan daerah, ujarnya.

Nina Tursinah yang telah 17 tahun berkecimpung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), punya cita-cita untuk pemberdayaan UKM di seluruh Indonesia. Disamping itu, sebagai salah seorang ketua yang membidangi UKM, perempuan pengusaha, jender dan urusan sosial, berupaya pula melakukan pelatihan manajemen perusahaan, training kewirausahaan, otomotif, dan semua gratis. Dia melihat ada potensi luar biasa yang perlu dikembangkan lebih jauh. Banyak manfaat buat bangsa ini. Lihat saja potensi perempuan UKM. Kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi sangat besar. Menyerap 89 persen tenaga kerja. Total pengusaha UKM 99,89 persen. Sedangkan pengusaha besarnya 0 koma sekian persen.

Nina saat ditemui Dinamika Buruh di kantor DPN Apindo tidak menampik ketika ditanya apa saja bisnis yang dijalankan sebagai pengusaha sehingga mendapatkan kepercayaan dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional Apindo. “Ada industri furniture, ikan hias, IT, interor dan exterior desain”. Apa yang dikerjakan Nina itu sudah merambah manca negara.

Furniture expor ke Amerika, Eropa dan Asia. Ikan hias expor dominannya ke Jepang, menyusul Hongkong, China dan Singapura. Sukses bisnis yang dicapai Nina Tursinah kelahiran Kebumen Jawa Tengah 5 April 1955 tak lepas dari seringnya dia terjun langsung ke lapangan. Kerjasama dengan luar negeripun dibangun misalnya dengan ILO, Confederation of Norwegian Enterprises (NHO), Federation of Norwegian Commercial dan Service Enterprises (HSH), Dutch Employer Coorperation Program (SCC), Swedia and Jetro dan UKM di Indonesia.

Sedangkan jaringan kerjasama dalam negeri antara lain dengan kantor Kementrian Koperasi dan UMKM, Kementrian Perdagangan, Kementrian Nakertrans, Kementrian Pemberdayaan Perempuan, Kementrian Sosial, BKKBN, Perbankan Non Perbankan dan Country Coordinating Mechanisme (CCM) Global Fund for AIDS, TB and Malaria.

Melihat begitu luas dan kompleknya bidang UKM, perempuan pengusaha, perempuan pekerja, jender dan urusan sosial yang ditanganinya maka Nina Tursinah yang telah dikaruniai dua putra itu tergolong perempuan gesit, energik dengan stamina yang tinggi. Kevokalannya dan gayanya yang “nyentrik” dalam berorasi disetiap forum, ceplas ceplos memberikan banyak peluang bagi Nina untuk mudah dikenal publik. Termasuk public figur dalam deretan kepengurusan Apindo Pusat. “Bidang bidang yang saya kerjakan ini lebih banyak di expos untuk perjuangan dan pemberdayaan, akan lebih bermanfaat untuk bangsa ini” ungkapnya kepada Dinamika Buruh. Supaya tahu saja, pengusaha sebenarnya tidak semata-mata cari duwit, tapi juga punya kepedulian sosial, tambahnya.

Memang diakui, kendala yang dihadapi dilapangan adalah kebijakan infrastruktur masing-masing daerah. Dengan otonomi daerah sering dirasakan adanya regulasi-regulasi yang memberatkan pengusaha, bunga bank tinggi, agunan, sehingga melahirkan biaya tinggi. Belum lagi kendala transportasi dan itu semua membuat daya saing produk dalam negeri menjadi rendah. Ketika ditanya pendapatnya terhadap pekerja formal seperti yang menjadi topik bahasan dalam diskusi jaminan sosial di hotel Meredien, Nina mengharapkan, bagi tenaga kerja informal yang juga bahagian dari UKM, biarkanlah mereka hidup, berikan kemudahan fasilitas agar dapat bertahan hidup dan mengembangkan diri jangan main gusur tanpa ada alternatif penembangan yang layak – ujar Nina Tursinah yang pernah kuliah di Asmi, Stat Indonesia dan STIE. (mas)

Tragis, 20 Balita Penderita Gizi Buruk Ditemukan Di Enam Desa

noreply@blogger.com (dinamikaburuh) — Fri, 31 Dec 2010 17:44:00 +0000

Brebes, Dinamika Buruh -Sebanyak dua puluh balita penderita gizi buruk ditemukan di kecamatan Bumiayu kabupaten Brebes Jawa Tengah. Saat ini penderita gizi buruk yang rata-rata berusia antara 1 hingga 5 tahun itu sedang dipantau secara intensif dan diupayakan peningkatan dengan pemberian makanan tambahan dan vitamin.

Hal tersebut diungkapkan oleh Koordinator bidang puskesmas Kaliwadas, Nurhanisah pada Rakor dengan Muspika se-kecamatan Bumiayu, Selasa (9/11) lalu. Lebih lanjut dikemukakan, ada 20 balita penderita gizi buruk yang tersebar di enam desa. Enam desa tersebut yakni di desa Pruwatan 8 anak, desa Laren 2 anak, Kaliwadas 5 anak, Pamijen 1 anak, Kalisumur 3 anak dan Kalinusu 1 anak. 2o balita penderita gizi buruk tersebut diketahui para kader posyandu karena kategori dibawah garis merah (BGM) sesuai dengan panduan buku Kartu Menuju Sehat (KMS).

Pendertita gizi buruk tersebut terus mendapatkan perawatan dan dipantau perkembangannya. Selama ini juga diberikan makanan bergizi juga pengobatan penyakit penyerta bagi anak penderita gizi buruk.

Menurut Nurhanisah, penderita gizi buruk yang ditemukan tidak semuanya berasal dari keluarga kurang mampu. Gizi buruk yang diderita 20 balita tersebut umumnya disebabkan oleh faktor penyakit seperti TBC, akut, juga tidak maksimalnya pemberian Air Susu Ibu (ASI). Termasuk akibat akibat pemberian makanan padat sebelum waktunya.

Rakor yang dipimpin oleh Camat bumiayu, Eko Purwanto,S.IP hari itu diikuti oleh para unsur muspika, para kepala instansi pemerintah tingkat kecamatan dan para kepala desa se-kecamatan setempat. Rakor tersebut membahas tentang seputar situasi di kecamatan Bumiayu juga konsolidasi antar SKPD/dinas/instansi terkait ditingkat kecamatan. (Zaenun M)

Stop Bahaya Human Trafficking Di Indonesia

noreply@blogger.com (dinamikaburuh) — Fri, 31 Dec 2010 17:36:00 +0000

Brebes, Dinamika Buruh -Semua elemen masyarakat hendaknya perlu mewaspadai tindakan kejahatan Trafficking (perdagangan manusia) dengan menjadikan wilayah Pantura barat Jawa Tengah sebagai sasarannya. Patut dicatat, topografi wilayah Pantura mulai dari kab. Batang hingga kab. Brebes yang terdiri dari daerah perbukitan dan pantai dan wilayahnya yang jelas, menyebabkan kejahatan human Trafficking bisa berpotensi mengancam wilayah pantura.

Hal tersebut dikemukakan oleh Wakil Tim penggerak PKK kabupaten Brebes, Hj. Amy Agung Widiyantoro,M.Kes kepada Dinamika Buruh belum lama ini saat ditemui di rumah dinas wakil bupati Jl. Jend A.Yani Komplek Griya Praja kota Brebes.

Dengan kondisi sosial ekonomi maupun kultur masyarakat “KOTA BAWANG” Brebes, tambah Amy, factor kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya kejahatan Trafficking atau memakai motto “Sing Penting mbut Gawe” ditambah kultur masyarakat dengan menempatkan erempuan dan anak ada posisi yang lemah menjadi factor suburnya tindakan kejahatan memperdagangkan manusia ini.

Tindakan imigrasi dari satu Negara ke Negara lain, memang sudah sesuai dengan peradaban manusia itu sendiri guna mencari penghidupan yang layak dinegara lain. Namun bila imigrasi secara illegal, seperti mencoba memperdagangkan manusia, tindakan tersebut merupakan sebuah kejahatan yang harus diwaspadai. Khususnya oleh Negara sebagai sebagai tempat lintasan pelaku-pelaku kejahatan imigrasi.

Untuk itu di Indonesia, khususnya di kabupaten Brebes dan Jawa Tengah umunya sangat membutuhkan sosialisasi imigran illegal ini guna menangani secara baik tindakan imigrasi illegal yang didasari perang, kemiskinan dan tekanan politik maupun mencegah tindak kejahatan migrasi illegal yang bertujuan memerdagangkan manusia. Apabila melihat atau mencurigai adanya seseorang atau sekelompok imigran gelap, seyogyanya harap menghubungi polisi atau pihak berwenang lainnya. (Zaenun M.)

Satpam TPI Ancam Demo Gaji 11 Bulan Belum Dibayarkan

noreply@blogger.com (dinamikaburuh) — Fri, 31 Dec 2010 17:26:00 +0000

Hendria P. (kanan), Heri K. (kiri)

Tegal, Dinamika Buruh –Sedikitnya 15 karyawan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Tegal, Jawa Tengah yang bekerja sebagai Satpam mengaku belum menerima gaji sejak Januari 2010 hingga sekarang. Berkaitan dengan hal itu, mereka mengancam akan melakukan demo untuk menuntut haknya yang belum diberikan.

Menanggapi hal tersebut, ketua komisi A DPRD Kota Tegal, Hendria Priatmana,SE Selasa (9/11) lalu mengatakan, persoalan gaji yang belum dibayarkan kepada satpam tersebut merupakan wewenang dari Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Jawa Tengah.

Lebih lanjut Hendria Priatmana mengemukakan, segala urusan yang menyangkut gaji karyawan TPI termasuk status karyawannya sejauh ini masih dibawah kewenangan Puskud Jateng. Sejauh ini belum ada serah terima resmi dari Pemprov.Jateng kepada Pemkot Tegal atas pengelolaan 3 TPI. Untuk itu Puskud Jateng agar segera merealisasikan gaji satpam TPI tersebut agar tidak menimbulakn gejolak.

Sebab, selama ini Pemkot Tegal melalui APBD sudah menganggarkan uang makan dan minum para satpam melalui alokasi APBD selama 6 bulan sekali. Untuk tahun 2011, sudah dimasukkan dalamAPBD perubahan yang diajukan oleh dinas terkait. Sementara itu, anggota komisi II DPRD kota Tegal Heri kuntoro mengatakan, menanggapi persoalan gaji satpam itu, sebaiknya Pemkot Tegal menggunakan dana talangan. Sebab akan tidak mungkin Pemkot Tegal menganggarkan gaji untuk para satpam TPI. Melalui dinas terkait, tentunya bisa disiasati dengan penggunaan dana talangan. (Zaenun M.)

Jangan Coba-coba Memberi Suap KPK

noreply@blogger.com (dinamikaburuh) — Fri, 31 Dec 2010 17:17:00 +0000

Sumedang, Dinamika Buruh -Forum Fakta Integritas salah satu lembaga anti korupsi di Jawa Barat yang dketuai Walikota Bandung H. Dada Rosada. Lembaga ini telah terbentuk di enam kabupaten/kota, termasuk Sumedang. Belum lama ini, tepatnya akhir Oktober 2010, pengurus organisasi ini mengadakan pertemuan di Gedung Negara Pemkab. Sumedang. Temanya; “Sosialisasi Program Pencegahan Korupsi dan Inplementasi Pelaksanaan Fakta Integritas di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat”.

Acara sosialisasi tersebut dihadiri kurang lebih seratus orang terdiri dari anggota DPRD, LSM, Kepala Dinas dan Camat se-Kabupaten Sumedang. Sementara nara sumbernya beberapa anggota KPK (Komite Pemberantasan Korupsi) dari Jakarta. Dibuka secara resmi oleh Bupati Sumedang DR. H. Don Murdono,SH,M.Si.

Dalam sambutannya Don Murdono, “Fakta Integritas ini dibentuk bukan hanya untuk birokrasi, tapi juga untuk masyarakat. Karena, menurut Bupati, korupsi itu tidak terjadi di aparat, tetapi bisa juga di masyarakat yang melakukan penyuapan.

Bupati mengatakan, dengan adanya sosialisasi Fakta Integritas hari ini seluruh lapisan masyarakat harus tahu, bagaimana cara mengantisipasi jangan sampai birokrasi terjerat masalah hukum jika mengerjakan berbagai kegiatan di Kabupaten Sumedang. “Dengan adanya KPK disini jangan takut, konsultasi aja. Jangan coba-coba memberi sesuatu (suap,red) kepada KPK, karena jika melakukan tugas-tugasnya sudah dibekali”, kata Don Murdono seraya menyampaikan terima kasih kepada Walikota Bandung selaku ketua tim. (malo)