Dinas Kesehatan Kabupaten Bone

Bupati Bone Silaturahmi Dengan Pelaku Peternakan

noreply@blogger.com (Dinas Kesehatan Kabupaten Bone) — Tue, 29 Oct 2013 02:08:00 -0700

Puluhan pelaku usaha perdagangan ternak antara daerah dan para pengusaha pemotongan ternak di kabupaten Bone melakukan tatap muka dan silaturahmi dengan Pemerintah Kabupaten Bone melalui Dinas Peternakan Bone, Selasa (29/10/2013) di aula kantor Dinas Peternakan.

Kadis Peternakan Bone, Drh.Handono melaporkan kepada Bupati Bone DR.Andi Fahsar M. Padjalangi dalam pertemuan tersebut bahwa kegiatan yang dilakukan bertujuan membangun kebersamaan dan silaturahmi dengan para pelaku usaha perdagangan ternak antara daerah dan para pengusaha pemotongan ternak dalam rangka menyongsong kegiatan disnak tahun 2014 mendatang.

"Kita berharap supaya tahun depan bisa melasanakan bebrbagai kegiatan pengembangan dinas peternakan dengan maksimal" ungkap Handono.

Selain itu Drh.Handono mengungkapkan tugas pokok Disnak yang telah dilakukan seperti kesehatan ternak melalui vaksinasi, peningkatan sumber daya petani dengan melakukan studi banding dibeberapa daerah serta pengawasan lalulintas ternak yg tertib dokumen dan retribusi.

Sementara Bupati Bone, Dr. H.Andi Fahsar M. Padjalangi.M.Si. menganggap penting tatap muka dan silaturahmi para pelaku peternakan, karena Bone salah satu daerah yang dianggap punya perhatian khusus terhadap pengembangan sapi potong dan dan sapi ternak.

"Kurang lebih 3 ratus ribu ekor ternak yang kita punya, dan Bone salah satu kabupaten yang terbesar populasinya ternak sapinya. Ini kebanggaan peribadi karena sektor peternakan membawa nama daerah Bone di tingkat nasional" papar Andi Fahsar.

Kabupaten Bone menjadi juara 3 dalam pemeliharaan ternak sapi di tingkat nasional. Hal ini yang mengangkat nama daerah Bone. Semua diperoleh berkat kerjasama dan dukungan seluruh pelaku peternakan dan jajaran Disnak Bone.

Bone Selatan Ditetapkan Sebagai Calon Daerah Otonom Baru

noreply@blogger.com (Dinas Kesehatan Kabupaten Bone) — Tue, 29 Oct 2013 01:35:00 -0700

Kabar tentang Pembahasan pembentukan Daerah Otonom Bone Selatan, telah dibahas di DPR RI melalui rapat Paripurna, Kamis (24/10/2013). Hasil Rapat Paripurna tersebut akhirnya menetapkan Bone Selatan sebagai salah satu calon Daerah Otonom baru bersama dengan 60 Daerah lainya.
Meski sudah ditetapkan menjadi salah satu calon daerah otonom baru. Legislator Golkar Andi Rio Idris Padjalangi mengungkapkan jika hal tersebut masih membutuhkan proses yang lama untuk menjadi sebuah daerah otonom.
"Iye betul, sudah diparipurnakan. Hasil rapat paripurna DPR RI tadi telah menetapkan Bone Selatan menjadi salah satu calon daerah otonom baru untuk dibahas di Komisi II. Jadi ini masih membutuhkan proses yang lama," jelas Andi Rio kepada Wartawan, Kamis (24/10/2013) malam.
Ia menjelaskan, bahwa hasil dari Rapat Paripurna tersebut akan menjadi agenda lanjutan yang akan dibahas kembali DPR RI melalui Rapat di Komisi II DPR RI bersama dengan 60 usulan calon daerah otonomi lainnya.
"Jadi diantara semua usulan yang masuk, ada 60 usulan yang dibahas di Rapat Paripurna tadi. Salah satu diantaranya adalah Bone Selatan," tuturnya

(Bp)

Gerakan Bone Bersih

noreply@blogger.com (Dinas Kesehatan Kabupaten Bone) — Sun, 20 Oct 2013 03:55:00 -0700

Salah satu program 100 hari Bupati dan Wakil Bupati Bone, Andi Fahsar M Padjalangi-Ambo Dalle, yaitu mencanangkan Gerakan Bone Bersih yang melibatkan unsur pemda dan instansi lainnya serta unsur TNI-POLRI di daerah ini.
Gerakan Bone Bersih itu, dimulai Jumat pagi, 3 Mei 2013 dengan menggelar apel bersama dengan instansi lainnya, diantaranya Korem, Kodim, dan Polres Bone.
Bupati Bone, Andi Fahsar M Padjalangi mengatakan, kebersihan lingkungan merupakan persoalan yang penting yang menyangkut pula kesehatan, dan memperindah lingkungan di sekitarnya, semoga kegiatan ini dapat berkesinambungan yang pada akhirnya masyarakatpun ikut serta dan berperan aktif diseluruh wilayah kabupaten Bone.
Bupati Bone yang supel dan kharismatik ini mengungkapkan, "Kebersihan lingkungan merupakan persoalan yang penting, karena selain menyangkut kesehatan, juga akan memperindah lingkungan. Semua hal tersebut diperlukan untuk menciptakan kinerja yang maksimal serta kenyamanan lingkungan," tutur Fahsar. Ia menyebutkan, terwujudnya lingkungan yang asri, indah dan sehat jika dilakukan secara bersama dengan semua pihak sehingga semua jawatan kerja diharapkan memberikan contah kepada masyarakat, sehingga pada gilirannya masyarakat tanpa diminta akan berpatisipasi membersihkan lingkungannya masing. "Terus terang saya mau minta tolong kepada semua pihak untuk berpatisipasi membersihkan Bone," kata Fahsar. Komandan Komando Resort Militer 141 Toddopuli Kolonel Inf Afanti S Uloli mengatakan, telah dimulai niat baik untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan indah. Untuk itu Afanti menghimbau, agar gerakan Bone bersih ini diwujudkan dengan penuh rasa tanggung jawab. "Bone pernah dapat piala adipura, tapi sekarang tidak mendapatkan lagi, ini harus diperjuangkan semua," kata Afanti. Afanti mengatakan, membersihkan lingkungan dan tempat strategis di Bone merupakan salah satu pengabdian. Makanya, fasilitas yang diberikan negara harus dibalas perbuatan yang setimpal yakni berbuat yang terbaik untuk daerah dan masyarakat sekitar. Keseriusan Bupati Bone yang baru menjabat dua pekan ini dimilai dengan berbagai relokasi pasar liar yang berada di sekitar kota. Bahkan, pemerintah di bawah kepemimpinannya juga telah mencanangkan sejumlah titik percontohan kebersihan dan keindahan kota seperti di lingkungan rumah adat Bola Soba dan pusat jajanan malam di Jl Veteran, Watampone yang dicanangkan bakal dijadikan taman kota. Sehingga kota watampone bisa menjadi ikon Bone ke depan.

Makanan Yang Harus Dihindari Penderita Tifus

noreply@blogger.com (Dinas Kesehatan Kabupaten Bone) — Sun, 20 Oct 2013 01:27:00 -0700

Penanganan penyakit tifus memerlukan ketelatenan dan kesabaran yang tinggi. Hal ini terutama lebih dikarenakan oleh lamanya penyakit ini untuk bisa sembuh total. Belum lagi pantangan-pantangan yang harus dilakukan agar penyakit ini tidak menjadi lebih parah. Sungguh, semua halnya memerlukan ekstra perhatian.

Hal-hal yang menjadi perhatian saat sakit tifus sebenarnya tidak terlalu banyak. Hal-hal tersebut di antaranya saja adalah adanya makanan yang harus dihindari penderita tifus, tidak bolehnya penderita untuk banyak bergerak, keharusan penderita untuk istirahat total (bedrest), hingga mungkin rawat inap (opname) di rumah sakit. Dari sekian hal yang menjadi perhatian, makanan yang harus dihindari penderita tifus akan menjadi bahasan kita kali ini.

Makanan yang harus dihindari penderita tifus cukup mudah karena makanan bagi penderita tifus hanya boleh bubur nasi atau bubur buah manis yang sangat encer. Makanan-makanan ini harus dihindari karena efeknya terhadap perut penderita, terutama bagian usus yang memang sedang ‘bermasalah’. Makanan-makanan yang terlarang bagi penderita tifus ini di antaranya adalah makanan pedas, makanan berlemak, kopi, serta minuman bersoda.

Makanan pedas di dalam perut yang normal akan membuat organ-organ pencernaan panas. Luka di dalam usus akibat bakteri Salmonella typhi selama tifus jika diberi makanan pedas akan mengalami pembengkakan dan mungkin pendarahan. Nah, jika sudah begini, kesembuhan penyakit tifus yang diderita akan semakin lama. Bahkan jika dilakukan, ini bisa membawa kematian penderita.
Makanan berlemak dicerna tubuh lebih lama daripada makanan berkarbohidrat. Hal ini karena ikatan kimia lemak yang lebih kompleks dan juga karena pencernaan lemak baru terjadi di dalam usus. Bukan di mulut atau di lambung seperti layaknya karbohidrat. Jika penderita tifus mengonsumsi makanan berlemak, ususnya yang justru sedang ‘bermasalah’ dipaksa untuk ‘bekerja’. Bukan hal mustahil, ini bisa menyebabkan pendarahan usus. Jika sudah begini kesembuhan penyakit juga akan lama dan mungkin bisa menyebabkan kematian.
Di dalam perut kopi bisa memicu naiknya tingkat keasaman lambung. Jika penderita tifus mengonsumsi kopi, bisa Anda bayangkan seperti apa jadinya? Ya, usus yang sedang luka diberi asam maka sudah pasti lapisan-lapisan mukosa usus bisa tergerus dan akhirnya terjadi pendarahan. Lagi-lagi, ini bisa menyebabkan kematian.
Hal yang sama juga terjadi pada minuman bersoda. Karbonasi soda di dalam perut bisa menyebabkan naiknya kadar keasaman lambung. Maka seperti kopi, ini bisa menyebabkan kematian.

Kapan Harus Ke Dokter Mata?

noreply@blogger.com (Dinas Kesehatan Kabupaten Bone) — Sun, 20 Oct 2013 01:22:00 -0700

Mata terbuat dari otot. Kadang-kadang kita cenderung mengabaikan bahwa kita memiliki penglihatan sedikit kabur dengan membiarkan lingkungan mengatasi nya, misalnya dengan penerangan tambahan atau menggosok mata kita untuk memiliki penglihatan yang lebih baik dan lebih jelas lagi.

Terkadang orang perlu datang ke dokter mata jika ada masalah yang berkaitan dengan mata dan mempengaruhinya secara jangka panjang. Kadang masalahnya sederhana, seperti mata yang sudah menua dan penglihatan semakin tidak jelas atau mungkin luka pada saat berolahraga. Tetapi apapun itu, akan lebih baik jika Anda datang ke dokter mata, sudah tentu mereka bisa membantu menangani masalah pada mata Anda.

Kapanpun Anda merasa pandangan mata agak kabur, apakah itu karena masalah usia atau mungkin karena mata Anda terkena bola, sangat dianjurkan untuk segera menemui dokter mata agar bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berikut beberapa identifikasi saat Anda harus menemui dokter mata segera mungkin:

Mata sering menyipit saat melihat, ketika Anda mengetahui jika Anda mulai sering menyipit saat harus melihat sesuatu, itu suatu tanda bahwa Anda harus segera mungkin periksa mata Anda ke dokter.
Ketika Anda melihat cahaya terang di bagian ujung mata Anda, padahal tidak terdapat cahaya sedikit pun, segeralah konsultasi ke dokter mata. Biasanya hal seperti ini juga terjadi apabila Anda mempunyai masalah dengan migraine / sakit kepala, tetapi daripada membuat asumsi sendiri, akan jauh lebih baik jika langsung menemui dokter mata.
Masalah pada saat membawa kendaraan, banyak penelitian yang mengungkapkan salah satu penyebab kecelakaan adalah kurang awas nya mata pada saat sedang mengendarai kendaraan. Jangan anggap remeh hal tersebut, segera temui dokter mata dan lakukan pengecekan secara menyeluruh.

Indikasi yang terjelas bahwa Anda memiliki masalah dengan mata adalah ketika penglihatan Anda mulai kabur saat membaca tulisan-tulisan kecil, terutama ketika masalah itu terjadi pada waktu yang cukup lama. Segeralah konsultasi ke dokter spesialis, karena jika terus dibiarkan masalah ini bisa menjadikan kebutaan permanen. Jadi tidak perlu malas untuk ke dokter mata.

Mengenal Operasi Lasik Untuk Mata

noreply@blogger.com (Dinas Kesehatan Kabupaten Bone) — Sun, 20 Oct 2013 01:08:00 -0700

Dulu orang yang punya penglihatan kabur atau tidak jelas mulai kategori minus kecil sampai besar harus menggunakan kacamata sebagai alat bantu penglihatan. Ketika kategori minus mata sudah semakin besar maka lensa kacamatapun semakin tebal. Hal ini kadang sangat menganggu dan menyulitkan penggunanya. Namun sekarang penderitaan itu bisa hilang dengan sebuah prosedur operasi yang dinamakan operasi Lasik.

Lasik adalah Laser-Assisted In Situ Keratomileusis, sebuah prosedur untuk memperbaiki penglihatan yang kabur atau rusak menggunakan sinar laser. Mari mengenal operasi Lasik untuk mata. Lasik adalah sebuah operasi yang secara permanen mengubah bentuk kornea mata untuk meningkatkan kualitas penglihatan dan mengurangi ketergantuangan orang pada penggunaan kacamata atau lensa kontak.

Untuk penglihatan yang jelas, kornea mata dan lensa harus bis amembengkokkan sinar dnegan baik sehingga gambar akan terlihat jelas pada retina. Jika tidak bisa seperti itu maka penglihatan akan kabur. Kekaburan penglihatan ini disebut dengan gangguan bias. Gangguan ini disebabkan oleh perbedaan antara bentuk kornea dengan panjang mata.

Lasik menggunakan sinar laser ultraviolet untuk menghilangkan jaringan kornea mata dan member bentuk baru sehingga cahaya bisa focus dengan jelas pada retina. Operasi Lasik menyebabkan kornea mata menjadi lebih tipis. Lasik merupakan prosedur operasi yang mudah dan tidak perlu perawatan inap untuk pasien. Prosedur ini hanya membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 15 menit saja. Bius atau anestesi yang digunakan hanya sejenis tetes mata yang membuat permukaan mata menjadi mati rasa.

Mengenal operasi Lasik untuk mata adalah mengetahui bahwa prosedur ini dilakukan dengan pasien dalam keadaan sadar. Hanya saja pasien akan diberi obat untuk membuatnya nyaman dan tidak tegang atau gugup. Lasik bisa dilakukan untuk satu mata atau keduanya sekaligus dalam satu sesi prosedur operasi.

Ketika prosedur berlangsung, pisau otomatis khusus atau disebut dengan mikrokeratome digunakan untuk memotong jaringan mata yang mengganggu di lapisan luar bola mata. Sekarang prosedur ini telah banyak dikenal orang dan menggunakan berbagai jenis laser untuk membentuk kelopak kornea mata. Kelopak ini diletakkan di bagian luar dan laser digunakan untuk membentu kembali jaringan kornea yang ada di bagian dalam.

Setelah pembentukan kembali selesai, kelopak kemudian diamankan dan tidak memerlukan jahitan karena kornea secara alami akan menahan kelopak di tempatnya. Perban akan diletakkan di luar kelopak untuk melindungi mata dari gosokkan tangan atau tekanan sampai ondisinya benar-benar sehat kembali. Itulah beberapa hal yang layak diketahui untuk mengenal operasi Lasik untuk mata.

(Sumber : Artikel Tentang Kesehatan)

Bupati Bone Ancam Pecat Pejabat Calo CPNS

noreply@blogger.com (Dinas Kesehatan Kabupaten Bone) — Thu, 17 Oct 2013 00:44:00 -0700

Bupati Bone, Andi Fahsar M Padjalangi, mengancam akan melakukan pemecatan kepada pejabat di jajarannya yang diketahui menjadi calo bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan diterima dalam waktu dekat.

"Saya akan mengusulkan pemecatan bagi pejabat yang meluluskan CPNS dengan imbalan sesuatu," tegas Bupati Bone, Andi Fahsar M Padjalangi, saat menggelar apel akbar bersama ribuan Honorer Kategori Dua (K2) dihalaman Kantor Bupati Bone, Kamis (17/10/2013) pagi tadi

Menurutnya, pada kesempatan seperti ini biasanya muncul makelar yang datang dari kalangan pejabat, dewan, bahkan masyarakat yang punya kedekatan dengan pejabat. Sehingga, untuk mengantisipasi hal tersebut dirinya mewarning kalau kedapatan ada oknum pejabat yang meluluskan dengan imbalan sesuatu sanksinya adalah di pecat.

Maka dari itu, ujar dia, di Bone harus dibangun oleh orang-orang jujur, sehingga sejak dini harus ditanamkan kejujuran terhadap para abdi maupun calon abdi di daerah ini.

"Yang dibutuhkan pengabadian terhadap daerah, bila mereka masuk dengan imbalan sesuatu maka secara otomatis akan mencari kesempatan untuk mengembalikan imbalan yang telah dikeluarkan dan itu akan mengarah kepada praktek-pratek korupsi," katanya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Kabupaten Bone sendiri untuk tahun 2013 ini tidak mendapatkan kuota penerimaan CPNS untuk jalur umum, melainkan hanya mendapatkan kuota penerimaan CPNS melalui jalur Honorer K2. Adapun jumlah tenaga honorer K2 yang berhak mengikuti ujian seleksi CPNC pada 3 November 2013 mendatang yakni sebanyak 3.161 orang.(BP)

Direktori Dinas Kesehatan Provinsi SULAWESI SELATAN

noreply@blogger.com (Dinas Kesehatan Kabupaten Bone) — Mon, 14 Oct 2013 02:25:00 -0700

Dinas Kesehatan Kab Bantaeng Jl A Mannappiang Bantaeng 92412
Telp: (0413) 21222 Fax: (0413) 21222

Dinas Kesehatan Kab Barru Jl Jend Sudirman No 2 Barru 90711
Telp: (0427) 21039

Dinas Kesehatan Kab Bone Jl Jend A Yani No 13 Watampone 92732
Telp: (0481) 23485,21067 Fax: (0481) 21067

Dinas Kesehatan Kab Bulukumba Jl Dr Sutomo No 2 Bulukumba 92511
Telp: (0413) 81080

Dinas Kesehatan Kab Enrekang Jl Sultan Hasanuddin No 56 Enrekang 91713
Telp: (0420) 21010 Fax: (0420) 21550

Dinas Kesehatan Kab Gowa Jl Dr Wahidin Sudirohusodo No 47 Sungguminasa 92111
Telp: (0411) 866545 Fax: (0411) 866545

Dinas Kesehatan Kab Jeneponto
Jl Abdul Jalil Sikki No 05 Romanga Jeneponto
Telp: (0419) 21044

Dinas Kesehatan Kab Luwu
Jl Topoka No 41 Belopa 91994
Telp: (0471) 21145 Fax: (0471) 21308

Dinas Kesehatan Kab Luwu Utara
Jl Syuhada No 174 Masamba 91961
Telp: (0473) 21180 Fax: (0473) 21180

Dinas Kesehatan Kab LuwuTimur
Jl Anggrek Palopo Malili 91981
Telp: (0471) 21574 Fax: (0471) 21308

Dinas Kesehatan Kab Maros
Jl Badaruddin DG Lira No 10 Maros 90551
Telp: (0411) 371060 Fax: (0411) 371060

Dinas Kesehatan Kab Pangkajene Kepulauan
Jl Mawar No 1 Pangkajene 90611
Telp: (0410) 21012 Fax: (0410) 323790

Dinas Kesehatan Kab Pare Pare
Jl Ganggawa No 3 Pare-pare 91111
Telp: (0421) 24848 Fax: (0421) 28108

Dinas Kesehatan Kab Pinrang
Jl Sukowati No 52 Pinrang 91212
Telp: (0421) 921475 Fax: (0421) 922887

Dinas Kesehatan Kab Selayar
Jl Dr Mochtar 27 Benteng 92812
Telp: (0414) 21047 Fax: (0414) 21047

Dinas Kesehatan Kab Sidenreng Rappang
Jl A Makassau No 1 Sidenreng 91611
Telp: (0421) 91049 Fax: (0421) 91049

Dinas Kesehatan Kab Sinjai
Jl Jend Sudirman No 4 Sinjai 92611
Telp: (0482) 21202 Fax: (0482) 23309

Dinas Kesehatan Kab Soppeng
Jl Salotungo 72 Watan Soppeng 90812
Telp: (0484) 21354 Fax: (0484) 23467

Dinas Kesehatan Kab Takalar
Jl Jend Sudirman No,47 Takalar 92221
Telp: (0418) 21119 Fax: (0418) 21119

Dinas Kesehatan Kab Tana Toraja
Jl Nusantara No 8 Makale
Telp: (0423) 24040, 24140

Dinas Kesehatan Kab Wajo
Jl Jend A Yani No 31 Sengkang 90914
Telp: (0485) 21038 Fax: (0485) 21038

Dinas Kesehatan Kota Palopo
Jl Samiun No 2 Palopo 91922
Telp: (0471) 21015 Fax: (0471) 21015

Dinas Kesehatan Kota Ujung Pandang
Jl Teduh Bersinar No 1 Makassar 90222
Telp: (0411) 881549 Fax: (0411) 887710

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
Jl Perintis Kemerdekaan Km 11 Makassar 90224
Telp: (0411) 586393, 586451 Fax: (0411) 586451

Banner ePuskesmas

noreply@blogger.com (Dinas Kesehatan Kabupaten Bone) — Sun, 13 Oct 2013 02:07:00 -0700

Lindungi Anak dari Penyakit TBC

noreply@blogger.com (Dinas Kesehatan Kabupaten Bone) — Sat, 12 Oct 2013 12:38:00 -0700

Pemerintah Targetkan 80% Perempuan dapat Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Serviks

noreply@blogger.com (Dinas Kesehatan Kabupaten Bone) — Fri, 11 Oct 2013 23:49:00 -0700

Kanker Payudara dan Kanker Serviks merupakan kanker yang paling sering dijumpai pada perempuan dewasa ini. Akan tetapi deteksi dini kedua jenis kanker tersebut dapat dilakukan dengan teknologi tepat guna yang murah dan sederhana atau simple. Itulah sebabnya, pengendalian kedua jenis kanker tersebut merupakan salah satu program prioritas Pemerintah.

Demikian sambutan Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, pada acara pembukaan training of trainers deteksi dini kanker payudara dan kanker serviks, di Lingkungan Kemenkes RI (3/10).

Menurut Menkes, dalam pengendalian kanker payudara dan kanker serviks, Pemerintah mentargetkan minimal 80% perempuan usia 30-50 tahun melakukan deteksi dini setiap 5 tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, jumlah perempuan Indonesia yang berusia 30-50 tahun adalah sekitar 35 juta (35.950.765 orang).

Sampai dengan tahun 2012 jumlah perempuan yang telah diskrining lebih dari 550 ribu orang (575.503 orang) dengan jumlah IVA (+) lebih dari 25 ribu orang (25.805 orang) atau 4,5%), suspek kanker leher rahim 666 (1,2 per 1000) dan suspek tumor payudara 1.289 (2,2 per 1000). Cakupan deteksi dini ini masih perlu ditingkatkan dengan kerja keras, kerja cerdas, dan inovasi bersama seluruh lapisan masyarakat, tambah Menkes.

Ditambahkan program nasional deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim ini dicanangkan oleh Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono pada tanggal 21 April 2008, sekitar 5 tahun yang lalu bertepatan dengan peringatan Hari Kanker Sedunia 2008.

Sejak pencanangannya hingga tahun 2013, Pemerintah telah memperluas pelaksanaan deteksi dini kedua kanker tersebut ke 140 kabupaten di 31 provinsi, yang dilaksanakan oleh 500 dari 9500 Puskesmas. Saat ini, telah ada 202 pelatih atau trainers yang terdiri dari dokter spesialis obstetri ginekologi, dokter spesialis bedah onkologi, dokter spesialis bedah, dan diperkuat oleh 1.192 providers atau pelaksana program terdiri dari dokter umum dan bidan.

Ketidaktahuan masyarakat khususnya kaum perempuan Indonesia pada bahaya kanker payudara dan kanker serviks perlu disikapi dengan peningkatan upaya promotif-preventif. Antara lain dengan melaksanakan sosialisasi, advokasi, dan edukasi di berbagai elemen masyarakat. Edukasi akan lebih efektif jika dilakukan lebih awal, antara lain pada siswa sekolah melalui guru-guru mereka dibantu oleh para ahli. Menkes berharap agar YKI, SIKIB, Pertamina, dan POGI beserta berbagai organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan BUMN dapat mendukung pelaksanaan upaya ini.

Dengan dukungan seluruh lapisan masyarakat program ini diharapkan dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat kedua kanker tersebut tutur Menkes.

Data pemanfaatan Jamkesmas 2011 menunjukkan bahwa biaya rawat jalan penderita kanker adalah sebesar 8% dari total pembiayaan Jamkesmas, yaitu Rp.154,4 milyar. Upaya promotif- preventif dapat menekan terjadinya Kanker Payudara dan Kanker sehingga dapat menekan pembiayaan Jamkesmas.

Dengan deteksi dini menggunakan metode Clinical Breast Examination atau CBE untuk kanker payudara dan metode IVA dan papsmear untuk kanker serviks akan mempercepat penanganan kedua jenis kanker ini, sehingga prognosisnya akan lebih baik dan biaya pelayanan pengobatan juga dapat ditekan. Oleh karena itu, capaian cakupan deteksi dini dan akses masyarakat pada pelayanan deteksi dini ini perlu ditingkatkan dengan sungguh-sungguh dari waktu ke waktu.

Pada kesempatan tersebut, Menkes juga menyampaikan apresiasinya kepada Yayasan Kanker Indonesia (YKI), Solidaritas Isteri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB), Pertamina, dan Perhimpunan Obstetri Ginekologi Indonesia (POGI) yang bersama-sama Kementerian Kesehatan menyelenggarakan Training of Trainers ini sebagai bagian dari Gerakan Nasional Peduli dan Cegah Kanker Serviks (GNPCKS).

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline <kode lokal> 500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, website www.depkes.go.id dan alamat e-mail kontak@depkes.go.id.

Daftar Puskesmas

noreply@blogger.com (Dinas Kesehatan Kabupaten Bone) — Fri, 11 Oct 2013 11:30:00 -0700

Organisasi

noreply@blogger.com (Dinas Kesehatan Kabupaten Bone) — Fri, 11 Oct 2013 10:14:00 -0700

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE

1. KEPALA DINAS

2. SEKRETARIS membawahi :

Sub Bagaian Penyusunan, Pengembangan dan Evaluasi Program
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Keuangan dan Sarana

3. BIDANG PELAYANAN KESEHATAN membawahi :

Seksi Pelayanan Kesehatan dan Rujukan
Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman
Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

4. BIDANG KESEHATAN KELUARGA membawahi :

Seksi Kesehatan Remaja dan Usia Lanjut
Seksi Kesehatan Ibu dan Anak dan Pelayanan Medik KB
Seksi Gizi Masyarakat

5. BIDANG PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN membawahi :

Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit
Seksi Penanggulangan Penyakit
Seksi Penyehatan Lingkungan

6. BIDANG PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN KESEHATAN MASYARAKAT membawahi :

Seksi Promosi Kesehatan
Seksi Upaya Ksehatan Bersumberdaya Masyarakat
Seksi Usaha Kesehatan Sekolah

7. UNIT PELAKSANA TEKNIS ( UPT )

UPTD. Gudang Farmasi
UPTD. Puskesmas

8. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

UPT. GUDANG FARMASI

noreply@blogger.com (Dinas Kesehatan Kabupaten Bone) — Fri, 11 Oct 2013 10:05:00 -0700

UPT. GUDANG FARMASI

UPT. Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan terdiri dari :
I. Kepala Gudang Farmasi, tugas pokoknya yaitu :

Menyusun Anggaran Satuan Kerja;
Menegakkan disiplin, semangat kerja dan ketenangan kerja untuk memungkinkan tercapainya produktivitas yang tinggi;
Melakukan penyiapan penyusunan rencana kebutuhan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya dengan cara mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data tentang :
- Persediaan obat di setiap unit pelayanan kesehatan;
- Penggunaan obat;
- Persediaan obat di gudang.
Memberikan informasi mengenai pengelolaan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya kepada unit-unit pelayanan kesehatan. Informasi yang diberikan meliputi tata cara :
- Penyusunan rencana kebutuhan barang;
- Penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang;
- Administrasi barang;
- Pemeliharaan mutu barang;
- Deteksi kerusakan barang.
Bertanggung jawab atas :
- Pelaksanaan penerimaa, penyimpanan, pemeliharaan dan pedistribusian obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya;
- Kegiatan pencatatan dan evaluasi persediaan dan penggunaan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya.
Bertanggung jawab atas kegiatan pengamanan mutu dan khasiat obat yang ada dalam persediaan dan yang akan di distribusikan

II. Kepala Urusan Tata Usaha/Petugas Tata Usaha, tugas pokoknya yaitu :

Menyiapkan rencana anggaran satuan kerja;
Menyiapkan penerimaan pegawai, mutasi dan lain-lain yang menyangkut urusan-urusan kepegawaian dan kesejahteraan;
Melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan dalam dan keamanan;
Melaksanakan tata usaha perkantoran Satuan Kerja.

III. Kepala Sub Seksi Penyimpanan dan Penyaluran, tugas pokoknya yaitu :

Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya;
Melaksanakan kegiatan pengamatan terhadap mutu dan khasiat obat yang ada dalam persediaan dan yang akan dikeluarkan;
Melakukan pembinaan pemeliharaan mutu obat-obatan yang ada di Rumah Sakit/Puskesmas;
Mengumpulkan data tentang kerusakan obat dan obat yang tidak memenuhi syarat serta data efek samping obat;
Melaporkan data tentang kerusakan obat dan obat yang tidak memenuhi syarat serta data efek samping obat kepada atasan langsung;
Melaksanakan pencatatan barang-barang yang akan disimpan;
Melakukan pencatatan segala penerimaan dan pengeluaran barang di kartu stok;
Melakukan penyimpanan surat pengiriman barang.

IV. Kepala Sub Seksi Pencatatan dan Evaluasi, tugas pokoknya yaitu :

Melaksanakan kegiatan pencatatan dan evaluasi dari persediaan barang di gudang dan di setiap unit pelayanan kesehatan dan penggunaan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya;
Melakukan penyiapan, penyusunan rencana kebutuhan obat-obatan yang diperlakukan oleh kabupaten;
Melaksanakan pengelolaan dan pencatatan penerimaan barang;
Mencatat segala penerimaan dan pengeluaran barang;
Mencatat semua hal yang berhubungan dengan pengeluaran barang;
Melaksanakan administrasi atas semua barang yang akan diterima;
Menyiapkan Surat-surat Perintah penerimaan/penyimpanan/pengeluaran barang;
Menyiapkan dokumen mutasi barang;
Menyiapkan surat pertanggung jawaban;
Menyiapkan laporan mutasi barang secara berkala;
Menyiapkan laporan pencacahan barang setiap akhir tahun.

BIDANG PROMOSI DAN PEMERDAYAAN KESEHATAN MASYARAKAT

noreply@blogger.com (Dinas Kesehatan Kabupaten Bone) — Fri, 11 Oct 2013 10:03:00 -0700

BIDANG PROMOSI DAN PEMERDAYAAN KESEHATAN MASYARAKAT

TUGAS :

Bidang Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan koordinasi perencanaan, pembinaan, pemantauan dan pengendalian terhadap program dan kegiatan yang berkaitan dengan upaya promosi dan pemberdayaan masyarakat mencakup/meliputi Rumah Tangga/Masyarakat Umum, Tempat Pendidikan, Tempat Umum, Tempat Kerja dan Institusi.
Bidang Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan.

FUNGSI :
Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Bidang Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

Pelaksanaan, perumusan, kebijakan dan perencanaan pembangunan kesehatan Bidang Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat.
Pelaksanaan, pembinaan, pemantauan dan pengendalian program promosi dan pemberdayaan kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan dan kemandirian untuk hidup sehat.
Melaksanakan penyusunan, perencanaan upaya promosi kesehatan dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada seluruh tatanan di masyarakat.
Pembinaan dan pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dalam rangka meningkatkan dan mendorong peran serta masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi yang ada dalam berbagai upaya kesehatan.
Pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) mulai dari tingkat SD sampai dengan SLTA dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi kader kesehatan sekolah dan generasi muda dalam upaya kesehatan.
Pelaksanaan, perencanaan, kebutuhan dan pengembangan sarana dan parasarana media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) baik cetak, elektronik maupun media luar ruang dalam rangka penyebarluasan informasi kesehatan.
Pelaksanaan koordinasi dan kemitraan dengan stake holder/sector terkait baik pemerintah, swasta maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam rangka menggali dukungan terhadap upaya kesehatan.
Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:

Seksi Promosi Kesehatan
Seksi Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
Seksi Usaha Kesehatan Sekolah

SEKSI PROMOSI KESEHATAN

Membantu pelaksanaan, perumusanm kebijakan dan perencanaan pembangunan kesehatan serta upaya promosi kesehatan.
Melaksanakan berbagai upaya promosi kesehatan pada seluruh tatanan di masyarakat dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan Perilaku Hidup Bersih Sehat.
Melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai media KIE baik cetak, elektronik maupun media luar ruang.
Melaksanakan advokasi, bina suasana dan penggerakkan masyarakat di Bidang Kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat termasuk dalam kegiatan Gerakan Gotong Royong/Jumat Bersih (GORO/GJB).
Melaksanakan koordinasi dan kemitraan dengan sector terkait untuk menggalang dukungan dan kerjasama dalam berbagai upaya kesehatan di masyarakat.
Meningkatkan dan mengembangkan sarana media KIE kesehatan sesuai kebutuhan.
Melaksanakan pemantauan, pemantauan dan evaluasi tentang perkembangan PHBS pada seluruh tatanan yang ada.
Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

SEKSI UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT

Membantu pelaksanaan, perumusan, kebijakan dan perencanaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat.
Membina dan mengembangkan jejaring UKBM untuk dapat mendayagunakan peran dan fungsi UKBM yang ada.
Meningkatkan dan mengembangkan berbagai bentuk UKBM di masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi setempat seperti Posyandu, Dasa Wisma, GSI, Dana sehat, UPGK dan lain-lain.
Menyiapkan dan membina sumberdaya di masyarakat atau kader masyarakat untuk pengembangan upaya kesehatan mandiri seperti dalam bentuk pengembangan Desa Siaga atau Pos Kesehatan Desa (POSKESDES).
Melaksanakan koordinasi dan kemitraan dengan kelompok potensial di masyarakat seperti tokoh masyarakat, organisasi masyarakat/pemuda dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
Menggali dan mengembangkan potensi masyarakat untuk dapat meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam upaya kesehatan.
Melaksanakan pendataan, pemantauan dan evaluasi tentang perkembangan UKBM yang ada.
Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

SEKSI USAHA KESEHATAN SEKOLAH

Membantu pelaksanaan perumusan kebijakan dan perencanaan usaha kesehatan di sekolah mulai dari tingkat SD sampai dengan SLTA.
Melaksanakan dan mengembangkan usaha pelayanan kesehatan di sekolah melalui kegiatan penjaringan kesehatan murid baru dan pemeriksaan berkala.
Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan pendidikan atau penyuluhan kesehatan di sekolah dan membentuk kader kesehatan sekolah seperti Dokter Kecil, Palang Merah Remaja (PMR) dan Saka Bakti Husada (SBH) untuk meningkatkan peran serta generasi muda di bidang kesehatan.
Melaksanakan pembinaan lingkunagn sekolah untuk mencegah resiko gangguan kesehatan tiap murid sekolah seperti pembinaan warung sekolah, PHBS dan lingkungan sekolah.
Melaksanakan koordinasi dan kemitraan dengan stake holder/sector terkait dalam upaya peningkatan dan pengembangan UKS.
Meningkatkan dan mengembangkan sarana UKS dalam bentuk penyiapan UKS KIT dan Ruang UKS.
Melaksanakan pendataan, pemantauan dan evaluasi tentang pelaksanaan UKS.
Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

noreply@blogger.com (Dinas Kesehatan Kabupaten Bone) — Fri, 11 Oct 2013 10:01:00 -0700

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

TUGAS :

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi perencanaan ,pembinaan, pengawasan dan pengendalian upaya pelayanan kesehatan, rujukan, farmasi, penagwasan makanan dan minuman, serta sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

FUNGSI :
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

Penyelenggaraan koordinasi perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan bidang pelayanan kesehatan, rujukan, farmasi, alat perbekalan kesehatan, pengawasan makanan dan minuman serta sarana dan prasaranan kesehatan;
Penyelenggaraan bimbingan, pembinaan, pengawasan, evaluasin dan pengendalian pelayanan kesehatan, rujukan, farmasi, makanan dan minuman, serta sarana dan prasarana kesehatan bagi masyarakat umum baik yang dikelola oleh Pemerintah, TNI/POLRI, BUMN, Swasta maupun Perorangan;
Penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian program JPKM;
Penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan bidang kefarmasian, obat, alat dan perbekalan kesehatan, makanan dan minuman serta jenis kosmetika yang beredar di masyarakat, baik milik Pemerintah, TNI/POLRI, BUMN, Swasta maupun Perorangan.
Penyelenggaraan koordinasi lintas program dan lintas sector baik dengan instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat termasuk LSM;
Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan.
Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman
Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

SEKSI PELAYANAN KESEHATAN DAN RUJUKAN DASAR

Membantu melaksanakan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes), khusus maupun rujukan (Rumah Sakit) baik yang dikelola pemerintah maupun swasta serta pengobatan tradisional;
Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, pengawasan/monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes), khususnya maupun rujukan (Rumah Sakit) baik yang dikelola Pemerintah maupun swasta serta pengobatan tradisional;
Melaksanakan penyusunan, pengelolaan dan pembinaan administrasi kegiatan medis, serta sistem pencatatan dan pelaporan terpadu sarana pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes), khususnya maupun rujukan (Rumah Sakit) baik yang dikelola Pemerintah maupun swasta;
Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sector baik dengan instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat termasuk LSM dalam rangka untukmengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan;
Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

SEKSI FARMASI, MAKANAN DAN MINUMAN

Membantu melaksanakan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan kesehatan di bidang farmasi, alat dan perbekalan kesehatan serta pengawasan makanan dan minuman;
Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, pengawasan kefarmasian, alat dan perbekalan kesehatan serta kosmetika yang diproduksi dan beredar di masyarakat, termasuk yang ada di sarana kesehatan milik pemerintah, swasta maupun perorangan;
Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, pengawasan produksi, distribusi dan penggunaan obat narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
Melaksanakan pengelolaan pembinaan dan pengawasan makanan dan minuman yang di produksi dan beredar di masyarakat termasuk industry rumah tangga;
Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sector baik dengan instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat termasuk LSM dalam rangka untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan;
Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnyan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

SEKSI JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM)

Menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelengaraan, pemeliharaan kesehatan, kepesertaan, pembiayaan dan evaluasi jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
Menyiapkan penyusunan standar teknis, norma, pedoman, criteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan, pemeliharaan kesehatan, kepesertaan, pembiayaan dan evaluasi jaminan pemeliharaan kesehatan;
Mefasilitasi pembentukan dan perizinan serta advokasi pelaksanaan penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang melibatkan peran swasta;
Melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan teritegrasi untuk pengembangan di bidang jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
Melaksanakan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan, pemeliharaan kesehatan, kepesertaan, pembiayaan dan evaluasi jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
Menyelenggarakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan, pemeliharaan kesehatan, kepesertaan, pembiayaan dan evaluasi jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
Melaksanakan kegiatan pembinaan untuk meningkatkan kepesertaan masyarakat dalam pengembangan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
Melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi manajemen kendali mutu yang terintegrasi dan komprehensif terhadap pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Melaksanakan pengembangan, pembinaan dan mendorong penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) yang paripurna berdasarkan azas usaha bersama dan kekeluargaan yang berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan yang dilaksanakan secara pra upaya;

BIDANG KESEHATAN KELUARGA

noreply@blogger.com (Dinas Kesehatan Kabupaten Bone) — Fri, 11 Oct 2013 09:59:00 -0700

BIDANG KESEHATAN KELUARGA

TUGAS :

Bidang Kesehatan Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam koordinasi Perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap program dan kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan keluarga.
Bidang Kesehatan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

FUNGSI :
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi sebagai berikut :

Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan kesehatan dibidang kesehatan keluarga.
Penyelenggaraan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pengembangan pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam bidang kesehatan keluarga.
Pelaksanaan pengumpulan bahan-bahan informasi untuk penyusunan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi serta penyajian hasil/pelaporan dan pengembangan kesehatan keluarga.
Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan upaya kesehatan ibu dan anak, remaja serta lanjut usia.
Pelenggaraan pelayanan teknis medis kesehatan reproduksi dan KB
Pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor baik pemerintah, maupun swasta termasuk masyarakat dan LSM.
Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Kesehatan Keluarga membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :

Seksi Kesehatan Remaja dan Usila
Seksi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
Seksi Gizi Masyarakat

Seksi Kesehatan Remaja dan Usila

Membantu melaksanakan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan kesehatan remaja dan lanjut usia;
Melaksanakan perencanaan, pembinaan, dan pemantauan serta evaluasi terhadap upaya pelayanan kesehatan remaja;
Melaksanakan perencanaan, pembinaan, dan pemantauan serta evaluasi terhadap upaya pelayanan kesehatan lanjut usia;
Melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor baik dengan instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat termasuk LSM dalam rangka untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan;

Seksi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Pelayanan Keluarga Berencana (KB)

Membantu melaksanakan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan kesehatan di bidang upaya kesehatan ibu dan anak dan pelayanan medis KB.
Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pemantauan serta evaluasi terhadap upaya pelayanan kesehatan yang meliputi kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan ibu menyusui.
Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pemantauan serta evaluasi terhadap upaya pelayanankesehatan anak, meliputi kesehatan bayi, balita dan anak pra sekolah.
Melaksanakan perencanaan, dan pemantauan serta evaluasi pelayanan medis KB meliputi pemeriksaan dan pelayanan pemasangan alat kontrasepsi bagi peserta KB.
Melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor baik dengan instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat termasuk LSM dalam rangka untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan :
Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Gizi Masyarakat

Membantu melaksanakan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan kesehatan di bidang gizi masyarakat;
Melaksanakan perencanaan pemantauan dan evaluasi serta pembinaan status gizi masyarakat;
Melaksanakan perencanaan dan penanggulangan, masalah gizi masyarakat;
Melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor baik dengan instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat termasuk LSM dalam rangka untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan;
Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BIDANG PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

noreply@blogger.com (Dinas Kesehatan Kabupaten Bone) — Fri, 11 Oct 2013 09:57:00 -0700

BIDANG PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

TUGAS :

Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, perencanaan, bimbingan dan pengendalian serta pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan Pengendalian Penyakit dan penyehatan Lingkungan;
Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

FUNGSI :
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) mempunyai fungsi sebagai berikut :

Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan kesehatan Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
Pelaksanaan bimbingan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
Pengumpulan pengolahan dan analisa data kegiatan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
Pelaksanaan pengamatan terhadap penyakit menular maupun tidak menular terutama penyakit-penyakit yang berpotensi menjadi KLB/Wabah dan pengamatan terhadap kesehatan haji;
Pelaksanaan pencegahan penyakit-penyakit termasuk penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi;
Pelaksanaan upaya penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah dan Bencana Alam;
Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian mutu kesehatan lingkungan yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat terutama pada tempat-tempat pengelolaan/penjualan makanan dan minuman, kualitas air dan lingkungan, lingkungan pemukiman dan Tempat Tempat Umum (TTU);
Penyelenggaraan koordinasi lintas program dan lintas sektorbaik pemerintah, swasta maupun masyarakat termasuk LSM;
Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit.
Seksi Penanggulangan Penyakit.
Seksi Penyehatan Lingkungan.

SEKSI PENGAMATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT

Membantu melaksanakan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan kesehatan di bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data untuk pencegahan penyakit, termasuk penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi;
Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan sistem dan jaringan surveilans epidemiologi penyakit, baik penyakit menular mapun tidak menular serta kesehatan lainnya;
Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan imunisasi;
Melaksanakan bimbingan dan pembinaan kepada para pelaksana di lapangan, termasuk di Puskesmas dan jaringannya, serta koordinasi dan konsolidasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan di lapangan;
Melaksanakan pengawasan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan pengamatan dan pencegahan penyakit;
Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor baik dengan instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat termasuk LSM dalam rangka untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan;
Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

SEKSI PENANGGULANGAN PENYAKIT

Membantu melaksanakan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan kesehatan di bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
Melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan penyakit menular langsung maupun tidak langsung serta penyakit menular bersumber dari binatang;
Melaksanakan pengendalian dan pemberantasan vektor penyakit;
Melaksanakan bimbingan dan pembinaan kepada para pelaksana di lapangan, termasuk di Puskesmas dan jaringannya, serta koordinasi dan konsolidasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan di lapangan;
Melaksanakan pengawasan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan penyakit;
Melaksanakan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) / Wabah;
Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor baik dengan instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat termasuk LSM dalam rangka untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan;
Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN

Membantu melaksanakan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan kesehatan di bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data program penyehatan lingkungan sebagai bahan perencanaan dan eavaluasi kegiatan;
Melaksanakan pembinaan terhadap pengelola/penjamah makanan dan minuman untuk mencegah resiko penularan penyakit;
Melaksanakan pengawasan kualitas air dan lingkungan;
Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pengembangan lingkungan pemukiman sehat;
Melaksanakan pengawasan dan pembinaan kesehatan tempat pengelolaan/penjualan makanan dan minuman dan tempat-tempat umum;
Melaksanakan pengawasan dan pembinaan kesehatan kawasan wisata dan industri;
Melaksanakan pengawasan dan pembinaan tempat pengelolaan, penyimpanan dan distribusi pestisida;
Melaksanakan penyelidikan epidemiologi kasus keracunan baik melalui makanan,minuman, air dan lainnya;
Melaksanakan kegiatan penyehatan lingkungan di daerah Pasca Bencana/ KLB;
Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor baik dengan instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat termasuk LSM dalam rangka untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan;
Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sekretaris

noreply@blogger.com (Dinas Kesehatan Kabupaten Bone) — Fri, 11 Oct 2013 09:50:00 -0700

SEKRETARIS

TUGAS :

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan koordinasi pelayanan penunjang teknis dan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, data, perencanaan/penyusunan pengembangan program, pengawasan, pelaporan, evaluasi, perlengkapan dan urusan rumah tangga kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.

FUNGSI :
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

Mengkoordinasi pengembangan kegiatan antara Bidang dan UPT;
Mengelola urusan data, pelaporan, perencanaan/penyusunan pengembangan, pengawasan dan evaluasi program serta kegiatan;
Mengelola inventarisasi, analisa kebutuhan barang, pengadaan pendayagunaan, serta pengusulan penghapusan barang dan perlengkapan milik daerah di lingkungan Dinas Kesehatan;
Mengelola urusan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan kepegawaian;
Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektoral baik dengan instansi pemerintah maupun swasta termasuk masyarakat dan LSM;
Mengelola urusan keuangan dan perbendaharaan.

Sekretaris membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu :

Sub Bagian Penyusunan, Pengembangan dan Evaluasi Program.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Sub Bagian Keuangan dan Sarana.

SUB BAGIAN PENYUSUNAN, PENGEMBANGAN DAN EVALUASI PROGRAM

Membantu melaksanakan perumusan kebijakan teknis pengumpulan, pengelolaan, analisa dan visualisasi data serta pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) untuk keperluan perencanaan dan penyusunan program;
Melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengelolaan, analisasi dan penyajian/visualisasi data serta Informasi Kesehatan;
Membantu pelaksanaan pengembangan kebijakan dan strategi pengelolaan data dan informasi kesehatan;
Melaksanakan pengembangan format, perangkat keras, perangkat lunak dan kemampuan petugas yang terkait dalam pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK);
Melaksanakan koordinasi penyusunan laporan eksekutif, SAKIP/LAKIP, Renstra, SKD, dan Profil Kesehatan maupun Evaluasi Program dan Pelaporan Kegiatan;
Melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan, peningkatan dan pengembangan sarana kesehatan di daerah;
Melaksanakan koordinasi perencanaan dan pengembangan alat-alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya untuk kebutuhan daerah;
Melaksanakan koordinasi perencanaan dan pengembangan sumberdaya kesehatan termasuk pembiayaan, tenaga dan sarana kesehatan, serta pendidikan pelatihan
Melaksanakan koordinasi perencanaan dan pengembangan kegiatan program pembangunan kesehatan;
Membantu pelaksanaan dan koordinasi pengembangan kerjasama di bidang kesehatan,baik antar lembaga, antar daerah maupun antar Negara/Regional sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku;
Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sector baik dengan instansi pemerintah, swasta, maupun masyarakat termasuk LSM dalam rangka untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan;
Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan administrasi kantor;
Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan kepegawaian;
Melaksanakan pengelolaan ksejahteraan kepegawaian;
Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan penempatan dan penyebaran sumberdaya tenaga kesehatan pada semua strata/tingkat upaya kesehatan secara merata dan sesuai kebutuhan;
Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
Melaksanakan pengelolaan kegiatan protokoler, kehumasan, dan kerumahtanggaan kantor;
Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sector baik dengan instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat termasuk LSM dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan;
Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN SARANA

Melaksanakan pengolahan keuangan dan perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi keuangan;
Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengolahan keuangan di lingkungan Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;
Melaksanakan pengelolaan kegiatan hasil tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lembaga pengawasan intern maupun ekstern;
Membantu melaksanakan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan sarana kesehatan;
Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, pengawasan serta pemeliharaan sarana kesehatan;
Melaksanakan pengelolaan inventaris barang, analisa kebutuhan barang, pengadaan dan pendayagunaan serta penghapusan barang dan perlengkapan milik Pemerintah yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan;
Melaksanakan pengelolaan administrasi inventarisasi sarana kesehatan;
Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sector baik dengan instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat termasuk LSM dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan;
Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris

Contoh Tahapan Pengembangan SIKDA Kabupaten Bone

noreply@blogger.com (Dinas Kesehatan Kabupaten Bone) — Fri, 11 Oct 2013 09:31:00 -0700

Manajemen sistem informasi pada umumnya terbagi menjadi dua tahap kegiatan yakni pembangunan sistem informasi dan implementasi sistem informasi. Tahap pertama meliputi analisis kebutuhan sistem informasi, sosialialisasi perencanaan dan pembuatan software berdasarkan kebutuhan serta rencana pengembangan, pelatihan software bagi pelaksana di puskesmas dan pelatihan sistem informasi bagi penanggung jawab di dinas kesehatan kabupaten. Untuk tahap kedua meliputi kegiatan pendampingan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sistem informasi berdasarkan skema pengembangan yang sudah disepakati secara bersama.

Skema pengembangan sistem informasi puskesmas telah disusun dalam framework pengembangan sistem informasi kesehatan daerah (SIKDA) yang merupakan rencana induk pengembangan sistem informasi kesehetan di daerah. Di Kabupaten Bone, penjabaran pengembangan SIKDA disusun menjadi 5 tahap, yakni:

1. Tahap Persiapan:

Inventarisasi infrastruktur sistem Informasi dan SDM
Identifikasi kebutuhan, analisis data dan sistem pelaporan

2. Tahap Pergerakan

Sosialisasi rencana pengembangan SIKDA
Pengembangan software dan database SIKDA
Pengadaan infrastruktur (Laptop, printer) dan jaringan (Sistem Integrasi)

3. Tahap Pengembangan

Pelatihan Data Entry Software SIMPUS bagi pelaksana (SP2TP) di Puskesmas.
Pelatihan Administrator SIMPUS bagi penanggung jawab sistem informasi dan pelaporan di dinas kesehatan kabupaten.

4. Tahap Implementasi

Pelatihan sistem Supervisi Suportive bagi supervisior kabupaten.
Rapat Bulanan untuk kegiatan konsultansi Data Operator Puskesmas dengan administrator Kabupaten
Supervisi Suportif setiap tiga (3) bulan
Refreshing Tranning Data Operator

5. Tahap Pemeliharaan

Three monthly review HIS Implementation
Online CHC Databases integration report

PENERAPAN APLIKASI SIKDA GENERIK

noreply@blogger.com (Dinas Kesehatan Kabupaten Bone) — Fri, 11 Oct 2013 09:16:00 -0700

Nama Kegiatan : RAPAT KOORDINASI UNTUK PENERAPAN APLIKASI SIKDA GENERIK
Tanggal Kegiatan : xx/xx/xxxxx

Rapat Koordinasi Perlunya Penerapan Aplikasi SIKDA GENERIK Di KabupatenBone

Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Indonesia belum berjalan secara optimal. SIK sebagai bagian fungsional dari Sistem kesehatan yang komprehensif belum mampu berperan dalam memberikan informasi yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan di berbagai tingkat Sistem Kesehatan, mulai dari Puskesmas di Tingkat Kecamatan sampai dengan Kementerian Kesehatan di Tingkat Pusat. Hal tersebut disebabkan karena Informasi kesehatan saat ini masih terfragmentasi, belum dapat diakses dengan cepat, tepat, setiap saat dan belum teruji keakuratan dan validitasnya. Padahal informasi tersebut sangat penting dan diperlukan keberadaannya dalam menentukan arah kebijakan dan strategi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan nasional.

Pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan masih belum didukung oleh data yang kuat, Pengelolaan sistem informasi yang baik dapat mendukung tersedianya data dan informasi kesehatan yang valid yang dapat mendukung dalam penentuan kebijakan pembangunan kesehatan di berbagai bidang seperti yang tercantum dibawah ini :

Peningkatan jumlah, jaringan dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, terutama pada daerah dengan aksesibilitas relatif rendah.
Perbaikan dan penanggulangan gizi masyarakat dengan fokus utama pada ibu hamil dan anak hingga usia 2 tahun.
Pengendalian penyakit menular, terutama TB, malaria, HIV/AIDS, DBD dan diare serta penyakit zoonotik, seperti kusta, frambusia, filariasis, schistosomiasis.
Pembiayaan dan efisiensi penggunaan anggaran kesehatan, serta pengembangan jaminan pelayanan kesehatan
Peningkatan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan untuk pemenuhan kebutuhan nasional serta antisipasi persaingan global yang didukung oleh sistem perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan secara sistematis dan didukung oleh peraturan perundangan.
Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, mutu, dan penggunaan obat,
Manajemen kesehatan dan pengembangan di bidang hukum dan administrasi kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, penapisan teknologi kesehatan dan pengembangan sistem informasi kesehatan
Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pengembangan sistem informasi kesehatan daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Namun dikarenakan kebijakan dan standar pelayanan bidang kesehatan masing-masing pemerintah daerah berbeda-beda, maka sistem informasi kesehatan yang dibangun pun berbeda pula. Perbedaan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan dalam pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) secara umum, diantaranya :

Akurasi data tidak terjamin
Kontrol dan verifikasi data tidak terlaksana dengan baik.
Ketidakseragaman data dan informasi yang diperoleh.
Adanya keterlambatan dalam proses pengiriman laporan kegiatan puskesmas/rumah sakit/pelaksana kesehatan lainnya, baik itu ke Dinas Kesehatan maupun ke Kementrian Kesehatan sehingga informasi yang diterima sudah tidak up to date lagi.
Proses integrasi data dari berbagai puskesmas/rumah sakit/pelaksana kesehatan lainnya sulit dilakukan karena perbedaaan tipe data dan format pelaporan.
Informasi yang diperoleh tidak lengkap dan tidak sesuai dengan kebutuhan manajemen di tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi maupun di tingkat Kementrian Kesehatan.
file data tersimpan secara terpisah,
proses data dilakukan secara manual dan komputer sehingga menyebabkan tidak mudah dalam akses, informasi yang dihasilkan lambat dan tidak lengkap.

Selain itu Puskesmas sebagai pelaksana kesehatan terendah, mengalami kesulitan dalam melakukan pelaporan, dengan banyaknya laporan yang harus dibuat berdasarkan permintaan dari berbagai program di Kementrian Kesehatan, dimana data antara satu laporan dari satu program dengan laporan lain dari program lainnya memiliki dataset yang hampir sama, sedangkan aplikasi untuk membuat berbagai laporan tersebut berbeda-beda. Sehingga menimbulkan tumpang tindih dalam pengerjaannya, yang menghabiskan banyak sumberdaya dan waktu dari petugas puskesmas.

Melihat berbagai kondisi diatas maka dibutuhkan suatu Sistem Informasi Kesehatan untuk digunakan di daerah (Puskesmas dan Dinas Kesehatan) yang sesuai dan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak, mulai dari tingkat Puskesmas hingga ke Kementrian Kesehatan dengan standar minimum atau disebut Sistem Informasi Kesehatan Daerah Generik (SIKDA Generik).

Sistem informasi kesehatan yang mampu menampilkan informasi secara cepat, akurat dan terkini sesuai dengan kebutuhan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan manajemen.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Terbentuknya suatu aplikasi Sistem Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik yang mampu menjembatani komunikasi data antar komponen dalam Sistem Kesehatan nasional yang meliputi Puskesmas, Dinak Kesehatan Kab/Kota, Dinas Kesehatan Propinsi, dan Kementrian kesehatan.

1.2.2 Tujuan Khusus

Mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan sistem informasi kesehatan daerah di Indonesia.
Mengetahui kebutuhan informasi dari setiap pelaksana pelayanan kesehatan di daerah dan pusat.
Menghasilkan model sistem informasi kesehatan daerah Generik berbasis web yang dapat memenuhi kebutuhan dalam proses pengambilan kebutuhan di tingkat Top management, secara cepat dan tepat setiap saat.

1.2.3 Sasaran

SIKDA Generik ini dikembangkan untuk menyeragamkan proses komunikasi data dan informasi kesehatan secara online dan terintegrasi antara seluruh Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana kesehatan lainnya, baik itu milik Pemerintah maupun swasta, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Propinsi, dan Kementrian Kesehatan.

Selain itu SIKDA Generik ini adalah upaya dari Kemenkes dalam menerapkan standarisasi Sistem Informasi Kesehatan, sehingga dapat tersedianya data dan informasi kesehatan yang akurat, tepat dan cepat, dengan mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengambilan keputusan/kebijakan dalam bidang kesehatan di Kab/Kota, Propinsi dan di Kementrian Kesehatan.

1.2.4 Ruang Lingkup

SIKDA Generik ini dirancang untuk dapat memudahkan komunikasi data antar sistem pengolahan informasi kesehatan yang berbeda-beda yang saat ini sedang berjalan di Indonesia (baik berbeda dari sisi Sistem Operasi, Bahasa Pemrograman maupun Databasenya), sehingga antar sistem informasi tersebut bisa saling bertukar data satu dengan yang lainnya melalui layanan berbasis web/internet menggunakan konsep web services secara online dan terintegrasi.

1.3 Batasan Masalah

SIKDA Generik ini dirancang untuk dapat mengintegrasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi kesehatan dari berbagai Sub Sistem dalam Sistem Kesehatan nasional Indonesia yang meliputi Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Propinsi, dan kementrian Kesehatan.

Karena luasnya ruang lingkup Sistem kesehatan di Indonesia maka SIKDA Generik ini dirancang untuk memenuhi dan memfasilitasi fungsi pengelolaan sistem informasi kesehatan yang terbatas pada beberapa komponen pelaksana pelayanan kesehatan daerah, sebagai berikut :

Puskesmas, yang meliputi proses pelayanan secara operasional di dalam dan diluar gedung, serta proses pelaporan, pengelolaan informasi Tenaga Kesehatan, dan Sarana dan Alat Puskesmas.
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, yang meliputi :

proses pengelolaan informasi kesehatan dan pelaporan di tingkat kabupaten/kota,
proses entri data kesehatan yang berasal dari pelaksana kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit, Laboratorium, Apotik, Praktek Dokter) baik milik pemerintah maupun milik swasta, yang berada di wilayah kerja Dinas kesehatan kab/kota yang masih melakukan pencatatan secara manual, serta data non kesehatan yang berasal dari lintas sektoral seperti data kependudukan yang berasal dari Dinas Kependudukan.
proses pengelolaan informasi Tenaga Kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan di tingkat Kab/Kota.
proses komunikasi dan sinkronisasi data, dari pelaksana kesehatan yang berada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kab/Kota yang sudah melakukan pencatatan, pengolahan data, dan pelaporan secara terkomputerisasi.

Dinas Kesehatan Propinsi

proses pengelolaan informasi kesehatan dan pelaporan di tingkat Propinsi,
proses entri data kesehatan yang berasal dari pelaksana kesehatan (Rumah Sakit, Laboratorium) baik milik pemerintah maupun milik swasta, yang berada di wilayah kerja Dinas kesehatan Propinsi yang masih melakukan pencatatan secara manual.
proses pengelolaan informasi Tenaga Kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan di tingkat Propinsi.
proses komunikasi dan sinkronisasi data, dari pelaksana kesehatan yang berada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Propinsi yang sudah melakukan pencatatan, pengolahan data, dan pelaporan secara terkomputerisasi.

1.4 Kegiatan

Lingkup kegiatan penyusunan Persyaratan Fungsional dan Dataset SIKDA Generik ini meliputi:

Pengumpulan data Kesehatan berupa Kartu, Buku Register, dan Format pelaporan yang digunakan di Puskesmas, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Dinas Kesehatan Propinsi, dan Kementrian Kesehatan.
Observasi Proses Bisnis di Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan, serta di Dinas Kesehatan, untuk memperoleh gambaran alur informasi dan data.
Studi banding aplikasi SIKDA yang sudah dikembangkan di Dinas Kesehatan.
Analisa Variabel data.
Pembuatan model bisnis proses yang terjadi di Puskesmas, Dinas Kesehatan kab/Kota dan Dinas Kesehatan Propinsi.
Pembuatan dokumentasi bisnis proses dan rancangan pemetaan data antar system informasi.
Pembuatan dokumentasi kebutuhan minimum SIKDA Generik.

ASPEK POLITIS DALAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAERAH

noreply@blogger.com (Dinas Kesehatan Kabupaten Bone) — Fri, 11 Oct 2013 09:03:00 -0700

Aspek politis dalam pengembangan sistem informasi kesehatan daerah (SIKDA) merupakan judul yang dipilih oleh penulis untuk menyelesaikan tugas terkait dengan matakuliah SIKDA. Penulis bukanlah orang berasal dari instansi yang terkait dengan penerapan SIKDA dan juga bukan orang yang memonitor secara langsung kegiatan SIKDA, tetapi ini merupakan tantangan bagi penulis untuk mencoba bercerita tentang aspek politis dalam pengembangan SIKDA.
Menurut Badudu (1996), Aspek politis diartikan bersifat politis. Artinya segala macam urusan ketatanegaraan yang menyangkut peraturan pemerintahan yang didalamnya termasuk sistem, kebijakan, serta siasat baik terhadap urusan dalam negeri maupun luar negeri, selain itu politis dapat diartikan sebagai akal, siasat tipu muslihat. Dari pengertian di atas, hubungannya dengan aspek politis terkait SIKDA yaitu segala urusan yang menyangkut tentang peraturan pemerintah (sistem, kebijakan, dan siasat/ strategi) yang berhubungan dengan SIKDA.
Aspek politis penerapan SIKDA dilihat dari sudut pandang yang terkait dengan perubahan sistem dan terkait dengan kebijakan pemerintah pusat. Informasi merupakan hal yang harus selalu bersifat terkini. Sekarang ini dikembangkan peraturan bahwa informasi bersifat evidence base (berbasis pada fakta dan data di lapangan). Salah satu yang terkait dengan pembuatan informasi diantaranya SIKDA. SIKDA mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, merupakan jaringan sistem informasi dari kabupaten/ kota, di atasnya ada level provinsi dan paling atas di level pemerintahan pusat. Secara teori, kabupaten/ kota harus mengirimkan data ke dinas provinsi. Seluruh level provinsi yang ada di Indonesia berkewajiban untuk mengirimkan informasi kesehatan setiap daerah kepada pemerintah pusat. Terbayang dalam pikiran kita bagaimana mengumpulkan data secara manual dari seluruh kabupaten/ kota di Indonesia. Dalam perkembangannya pemerintah pusat membuat kebijakan untuk pengiriman informasi secara komputerisasi. Diharapkan dengan adanya sistem ini akan mempercepat proses sehingga informasi yang dihasilkan merupakan informasi yang bersifat terkini. Adanya kebijakan tersebut kemudian banyak terlihat di beberapa dinas berlomba-lomba dalam rangka pengadaan komputer dan memasang tower untuk kebutuhan internet. Akhirnya bermunculan projek-projek di puskesmas dan dinas kesehatan untuk melakukan towerisasi. Beberapa dilema bermunculan terkait penerapa sistem komputerisasi untuk SIKDA diantaranya sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk penerapan SIKDA akan jauh lebih berkurang dari pada menggunakan sistem yang manual. Selain itu munculnya kebutuhan sumber daya manusia dengan kualifikasi yang telah tersedia sebelumnya, yaitu sarjana komputer. Dari sini terdapat lagi dilema untuk pimpinan dilain sisi kekurang sumber daya manusia disisi lain akan meniadakan tugas dari sumber daya manusia yang sudah ada.
Perubahan sistem yang kedua terkait dengan pemanfaat teknologi untuk proses pembuatan informasi ini. Aspek teknologi yang terlihat misalnya dengan pemanfaatan produk komputer dalam pembuatan SIKDA. Maraknya teknologi yang dapat digunakan dalam pengolahan data menjadi informasi mengakibatkan majunya bisnis perangkat komputer meliputi softwere (pembuatan program) dan hardwere (perangkat keras komputer). Terutama softwere banyak bermunculan bisnis jasa yang menyediakan pembuatan program. Hal ini secara tidak langsung akan mengurangi pengangguran di masyarakat dan tingkat perdagangan meningkat.
Aspek politis penerapan SIKDA dilihat dari sudut pandang yang terkait dengan kebijakan pemerintah pusat yaitu bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjalankan pemerintahannya berdasarkan GBHN yang disahkan oleh DPR dan MPR. Contoh salah satu produk hukum yang dikeluarkan DPR adalah UUITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Tetapi ada yang kurang dalam penerapan UUITE tersebut, hal ini terlihat pada belum adanya peraturan terkait tentang bukti hukum dengan menggunakan data komputerisasi yang terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
Dari penjabaran masalah di atas, aspek politis dari SIKDA secara lebih jelas terlihat pada bagan di bawah ini :

BAGAN

Bagan Kerangka Konsep Aspek Politis Perkembangan SIKDA

Menurut WHO (2000), sistem informasi kesehatan yang efektif memberikan dukungan informasi bagi proses pengambilan keputusan disemua jenjang. Sistem informasi ini harus dijadikan alat yang efektif bagi manajemen. Dari dasar tersebut maka sangat diperlukan pembuatan sistem informasi yang tepat dengan melibatkan semua aspek stakeholder, jika pun ada aspek politis yang masuk, tetapi aspek ini harus benar-benar berorientasi kepada masyarakat (kepentingan banyak orang).
Aspek politis pengembangan SIKDA terlihat jelas juga dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI no.511 tahun 2002 tentang strategi pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) di era otonomi daerah. Dalam peraturan tersebut disebutkan strategi pengembangan SIKNAS di era otomoni daerah, meliputi:
1.    Intergrasi pencatatan dan pelaporan data
2.    Pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan yang baru
3.    Fasilitas pengembangan SIKDA
4.    Pengembangan teknologi dan sumberdaya
5.    Pengembangan pelayanan untuk manajemen
6.    Pengembangan pelayanan untuk masyarakat
Penerapan strategi pengembangan SIKDA di atas mengakibatkan keuntungan dan kerugian dalam organisasi. Strategi ke tiga menyediakan fasilitas pengembangan SIKDA, jika dilihat dari segi politis strategi ini dapat menimbulkan keuntungan pada beberapa pihak, terutama kepala bagian yang bertanggungjawab terhadap pengembangan fasilitas SIKDA. Situasi ini dapat menimbulkan kesempatan negatif dengan memproyekkan pengadaan fasilitas dari pemerintah pusat sampai dengan penyediaan fasilitas terkait dengan SIKDA di tingkat kabupaten/ kota. Kesempatan negatif tersebut adalah timbulnya anggapan bahwa kepala bagian pengembangan mendapatkan keuntungan yang lebih dari hasil proyek pengadaan fasilitas tersebut. Pada hal pengadaan fasilitas tersebut belum tentu dibutuhkan bahkan belum tentu juga dapat dimanfaatkan oleh dinas kesehatan di kota tertentu. Akhirnya fasilitas tersebut hanya dibiarkan begitu saja di kantor bahkan ditumpuk begitu saja di gudang. Contoh nyata tentang pengadaan fasilitas ini terdapat pada projek pengadaan fasilitas internet yang didatangkan dari pemerintah pusat, tetapi akhirnya banyak yang tidak terpakai karena keadaan lingkungan yang tidak memungkinkan penerapan fasilitas tersebut. Sayangnya lagi karena keterbatasan dana maka fasilitas tersebut akan ditarik kembali. Situasi ini tentu menimbulkan banyak perdebatan bagi dinas kesehatan yang telah terlanjur kecanduan menggunakan fasilitas tersebut. Padahal dahulunya dinas tersebut menggunakan fasilitas tersebut karena ada sedikit paksaan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan fasilitas pelayanannya dengan menggunakan fasilitas baru. Hal yang sama juga perlu diperhatikan dalam pengembangan SIKDA melalui strategi yang akan diterapkan.
Wacana lain yang muncul dari pengembangan SIKDA yaitu rencana pelayanan data dari satu pintu yang dilakukan oleh pusat data dan informasi (pusdatin). Jadi pusdatin dipusatkan sebagai pemberi informasi dari pihak mana saja yang membutuhkan informasi kesehatan. Perlu dipikirkan sebelum penerapa sistem tersebut sehinga rencana yang bagus tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Beberapa hal yang perlu disiapkan diantaranya kesiapan pusdatin sebagai pusat informasi harus benar-benar diperhitungkan sebelumnya. Sumber daya manusia yang harus ditingkatkan baik dari segi kemampuan dan perilaku kerjanya juga harus dipersiapkan. Hal ini dilakukan agar jangan sampai nantinya fasilitas lengkap sudah disediakan tetapi karena perilaku sumber daya manusia di pusdatin belum siap akibatnya pihak-pihak yang memang membutuhkan informasi malah tidak dapat mengakses informasi tersebut. Mamang konsep tersebut mamang ideal untuk diterapkan jika pusdatin benar-benar sudah siap sebagai pusat data dan informasi yang sesungguhnya. Banyak keuntungan yang akan di dapat dengan penerapan sistem baru tersebut yaitu komunikasi data yang terintegrasi, koordinasi data dilakukan dalam satu jalur, selain itu dengan penerapan sistem baru dapat meringkas birokrasi yang sudah ada. Pusdatin sebagai pusat data menimbulkan peluang yang menguntungkan bagi pusdatin tersebut, karena betapa tergantungnya pihak luar pada pustadin untuk dapat memperoleh data. Kesempatan lain yang muncul adalah adanya sumber pendapatan baru bagi pusdatin, sedangkan bagi lain yang dahulunya dapat “menjual” datanya dengan sistem yang baru mereka akan kehilangan kesempatan tersebut.
Terakhir dari tulisan ini adalah bahwa dalam pengembangan SIKDA memeng harus diperhitungkan lebih matang sehingga tujuan mulia yang memang menjadi keinginan banyak pihak tersebut dapat tercapai. Pempertimbangkan keuntungan dan kerugian sistem lama dan sistem baru yang akan diterapkan. Jangan sampai tujuan yang memang konsepnya baru oleh pihak-pihak yang kurang bertanggungjawab dimanfaatkan sebagai projek untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri.

Iklan Layanan Masyarakat

noreply@blogger.com (Dinas Kesehatan Kabupaten Bone) — Tue, 8 Oct 2013 02:51:00 -0700

Si Dia Suka Pada Anda Atau Tidak, Kenali Lewat Nada Suaranya

noreply@blogger.com (Dinas Kesehatan Kabupaten Bone) — Mon, 7 Oct 2013 23:02:00 -0700

Sebuah penelitan mengungkapkan bahwa pria dan wanita mengubah nada suara mereka saat berbicara pada orang-orang yang mereka sukai.

Menurut peneliti Amerika Serikat, perbedaan nada suara orang-orang saat berbicara dengan kekasihnya jelas terdengar di telepon. Mereka, baik itu pria maupun wanita, mencoba mencocokkan atau meniru suara dari kekasih atau orang yang mereka sukai.

Biasanya, perempuan akan menurunkan nada mereka, sementara pria akan menaikkan nada saat berbincang dengan orang yang mereka sukai.

Psikolog yang memimpin studi tersebut yakin bahwa perbedaan nada suara saat berbicara dengan teman atau kekasih dapat digunakan untuk mendeteksi perselingkuhan.

Studi yang diterbitkan di Jurnal Perilaku Nonverbal melihat bagaimana seseorang mengubah suara saat berbicara kepada kekasih dibandingkan dengan berbicara kepada teman berjenis kelamin dalam percakapan singkat di telepon.

Peneliti dari Albright College, Pennsylvania mempelajari suara dari 24 penelepon yang baru jatuh cinta dan menikmati "masa bulan madu".

Para penelepon diminta untuk menelepon kekasih masing-masing, teman dekat yang berjenis kelamin sama, dan mereka diminta secara spesifik untuk memulai kedua percakapan dengan "apa kabar?" dan "sedang apa?".

Rekaman percakapan itu diperdengarkan kepada tim penilai independen yang terdiri dari 80 orang yang diizinkan mendengar setiap ujung awal pembicaraan selama dua detik.

Ternyata mereka bisa membedakan saat penelepon berbicara pada teman atau kekasih, sehingga peneliti yakin bahwa orang membedakan suara saat berkomunikasi tergantung dari status hubungan sosialnya.

"Contoh suara orang yang berbicara dengan kekasih dinilai lebih ramah, seksi, dan romantis dibandingkan suara saat berbicara dengan teman yang jenis kelaminnya sama," ungkap ketua penelitian, Profesor Susan Hughes, seperti dikutip dari Daily Mail. (Antara)

Tutorial Client - Server e-Puskesmas

noreply@blogger.com (Dinas Kesehatan Kabupaten Bone) — Sun, 6 Oct 2013 23:03:00 -0700

Tutorial Client - Server e-Puskesmas :

Pastikan komputer satu dengan yang lain jaringannya sudah terhubung, baik menggunakan LAN maupun WIFI dan semua sudah terinstall aplikasi e-Puskesmas. Berikut langkah – langkah setting aplikasi e-Puskesmas client-server.
1.Tentukan satu PC untuk digunakan sebagai server.
Kemudian untuk mengetahui IP komputer server :

a.Klik icon windows di pojok kiri bawah PC/ Laptop anda, akan muncul seperti Gb.1 dibawah ini :

b.Pada kolom “Search program files” ketik cmd lalu tekan enter.

c.Kemudian ketik ipconfig lalu tekan enter, seperti Gb.2 dibawah ini :

SEPERTI Gb.2 DI ATAS YANG DIBERI TANDA MERAH MAKA, IP SERVER : 192.168.1.11
2.Selanjutnya pada halaman login e-Puskesmas yang ada di komputer client, klik tombol “Setting” lalu isikan ip server seperti Gb.3 berikut ini, kemudian klik tombol “Simpan”.