Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Brigjen TNI Bondan Widiawan, S.Kom., M.Si, Direktur Pengendalian Informasi, Investigasi dan Forensik Digital Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). “Jaringan internet menghubungkan orang-orang dari berbagai belahan dunia. Itulah pentingnya kita dapat menggunakan internet dengan bijak dan bertanggungjawab,” ujarnya.

Talkshow yang disiarkan langsung di jaringan radio Heartline dan Persada ke seluruh Indonesia ini, menghadirkan Komjen. Drs. Dharma Pongrekun, MM MH, Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai narasumber utama.

Ia menyampaikan bahwa penyalahgunaan teknologi dapat berakibat fatal. “Penyebaran informasi palsu atau hoaks sudah lama terjadi, namun dengan teknologi, hoaks dapat menyebar dengan cepat bahkan dapat berpotensi memecah belah bangsa. Disinilah peran Pancasila. Jika kita memaknai Pancasila dan mengamalkannya dalam keseharian, hal seperti ini dapat dicegah,”ujarnya.

Dharma juga menambahkan bahwa untuk menangkal efek negatif dari Cyberspace, diperlukan pribadi yang kuat dan menjunjung tinggi Pancasila. Menurutnya generasi muda saat ini butuh banyak memfokuskan kontribusi kepada hal yang lebih nyata, berpegang teguh pada iman kepada Tuhan, serta berkontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya.

Talkshow yang berlangsung di UPH ini merupakan rangkaian dari kegiatan Kemendagri Goes to Campus “Nasional is Me”. Acara ini bersinergi dengan Yayasan Bentang Merah Putih serta Yayasan Pandu Pemimpin Cinta Bangsa melalui Gerakan Komunitas NaKal (Nasional Radikal).

Salah satu penggagas NaKal, Yosi Mokalu, menekankan agar generasi muda Indonesia bisa hidup lebih positif. “Jika kita memberikan nafas negative pada suatu kata atau tindakan, maka hasilnya akan negative. Sebaliknya, kata dan sikap positif akan membawa hal positif juga pada diri dan sekeliling kita,” ujarnya.

Talkshow ini dipandu oleh Yohana Elizabeth (radio host dan pemerhati pendidikan) dan Ivan Kabul (public figure dan pengajar).

Kemendagri Goes to Campus akan berlangsung selama satu tahun di 22 kampus seputar Jabodetabek. Ikuti terus informasinya di website Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri yaitu polpum.kemendagri.go.id serta media sosialnya yaitu Instagram (@ditjen_polpum), Twitter (@ditjenpolpum) dan Facebook Fanpage (Ditjen Polpum). (*)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo menegaskan, Pancasila adalah rumah bersama bagi warga negara Indonesia.

Hal itu disampaikannya saat mewakili Mendagri memberikan sambutan pada acara Talkshow Nasional is Me, di Kampus Universitas Kristen Krida Wacana (Ukrida), Senin (10/02).

Untuk itu, Hadi menekankan agar warga negara memahami esensi dari ideologi Negara Indonesia melalui pemikiran dan pemahaman utama Pancasila.

“Pandangan hidup bangsa ini tentu harus berlandaskan Pancasila. Karena bahasa sederhananya, Pancasila ialah rumah kita,” cetus Hadi.

Melalui kegiatan Nasional is Me ini, Hadi berharap akan terjadi sharing atau transfer pemahaman tentang Pancasila secara komprehensif. “Kami semua yakin dan percaya bahwa (acara ini merupakan) upaya yang nyata di dalam kerangka membangun kesadaran dan membangkitkan semangat atas kecintaan tanah air dan terhadap pemahaman ideologi bangsa yakni Pancasila, tidak akan sia-sia,” kata Hadi.

Hadi juga meminta kepada para mahasiswa yang hadir agar mewujudkan cita-cita bangsa di tengah tantangan zaman yang demikian kompleks melalui berbagai inovasi.

“Sekarang ini kita dipengaruhi oleh generasi muda yang diharapkan akan lebih kreatif, inovatif dan mampu terkoneksi dengan teknologi dengan lebih cepat untuk mengupayakan aplikasi-aplikasi digital yang dapat mensosialisasikan ideologi bangsa, (yakni) Pancasila,” ungkapnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Rektor Universitas Kristen Krida Wacana (Ukrida) Dr. dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK(K) menyampaikan rasa bangga atas kesempatan untuk menjadi tuan rumah dalam acara perdana Kemendagri gerakan Nasional Is Me, Goes To Campus 2020.

“Kami tentunya merasa bangga dan terhormat sekali telah mendapatkan kesempatan pertama serta berpartisipasi untuk menjadi tuan rumah gerakan Nasional Is Me. Kami berharap gerakan ini mampu menajamkan wawasan kebangsaan kita semua,” kata Wani.

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri secara resmi membuka kampanye Nasional Is Me Goes to Campus di Universitas Kristen Krida Wacana (Ukrida) Jakarta, Senin (10/2).

Sekretaris Jenderal Kemendagri Dr.  Hadi Prabowo mengatakan kegiatan Nasional Is Me Goes to Campus yang diisi dengan talkshow diharapkan membangkitkan semangat generasi muda terhadap kecintaan Tanah Air, bela negara dan wawasan kebangsaan berdasarkan Pancasila.

“Dengan melibatkan generasi muda diharapkan mampu menhadirkan pemahaman lintas generasi. Generasi muda lebih krearif dan inovatif.  Sosialisasi seperti ini akan lebih mudah dicerna kalangan muda yang merupakan calon pemimpin bangsa, ” katanya saat memberikan sambutan.
Nasional Is Me Goes to Campus digagas oleh Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum yang bekerja sama dengan Yayasan Bentang Merah Putih, melibatkan generasi milenial di lebih dari 20 kampus di Jabodetabek untuk menanamkan nilai-nilai nasionalime.

Hadi mengatakan tantangan Pancasila saat ini tidak ringan di tengah globalisasi, seta munculnya intoleransi, politik identitas,  ujaran kebencian,  dan paham radikalisme.

Oleh karena itu,  tuturnya, perlu kembali membangun kesadaran dan membangkitkan semangat cinta terhadap Tanah Air,  sekaligus sebagai pendidikan wawasan kebangsaan guna mewujudkan karakter bangsa berdasarkan Pancasila.

“Bicara soal pembumian Pancasila juga bicara bagaimana pemahaman para pendiri bangsa ini.  Soekarno mengatakan Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti lima dasar,  juga norma untuk bertindak baik,” ujarnya.

Dia mengatakan Pancasila merupakan proses yang lahir sebelum lahirnya Indonesia sebagai bangsa modern.  “Pancasila lahir dari kesepakatan nasional dalam rumusan dasar negara dalam BPUPKI dalam menyiapkan kemerdekaan yang dihadiri seluruh unsur bangsa Indonesia yang beragam. Mereka dipertemukan atas kehendak bersama guna wujudkan cita-cita bangsa Indonesia,” kata Sekjen Kemendagri.

Dia menegaskan bahwa Pancasila perlu diimplementasikan dalam kehidupan. Kedudukan Pancasila sangat penting,  baik selain dasar berdirinya negara,  falsafah hidup, alat pemersatu bangsa melawan imprelialisme, dan kepribadian bangsa Indonesia yang terwujud dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya. Pancasila menjadi rumah kita bersama, ” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Hadi,  Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum serta landasan utama dalam membuat kebijakan hukum. “Pancasila merupakan kekuatan integratif perekat bangsa. Keragaman bangsa ini adalah rahmat sehingga perkuat toleransi.”

Sumber: tandaseru.id

JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo berbicara soal tantangan reformasi birokrasi pada acara “Serah Terima Jabatan Pejabat Tinggi Pratama pada Sekretariat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum” yang dilaksanakan di Situation Room Gedung F Lt.4 Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2020).

Serah terima jabatan Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan  Umum dilakukan dari Didi Sudiana, SE,. MM., kepada Dr. Drs. Imran, M.Si.,MA.

Dalam sambutannya, Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo mengatakan, mutasi dilakukan sebagai bentuk penyegaran.

“Bahwa mutasi ini adalah hal yang lumrah, hal yang biasa baik itu dalam kapasitas untuk penyegaran maupun peningkatan referensi jabatan bagi personal. Serah terima ini juga mengandung penyerahan tanggung jawab, mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, juga pengendalian di lapangan terkait target di Tahun 2020,” kata Hadi.

Dalam kaitan dengan penyederhanaan birokrasi, Hadi menilai perlu dilakukan percepatan seiring dengan adanya edaran dari KemenPAN-RB.

“Kemudian juga penyederhanaan birokrasi ini perlu percepatan. KemenPAN-RB sudah ada edaran terakhir Nomor 28 Tahun 2019 inilah yang tentunya harus segera disosialisasikan, lebih khusus lagi dilakukan pemetaan jabatan yang didasarkan atas hasil evaluasi dari Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang bersangkutan,” ujarnya.

Tantangan terkait Pergantian Antar Waktu (PAW), termasuk izin penataan jabatan bagi kepala daerah yang mengikuti kontestasi Pilkada Serentak di 270 daerah pada Tahun 2020 juga tak luput dari perhatian, Hadi meminta Sesditjen Politik dan Pemerintahan Umum yang baru juga dapat mencermati hal tersebut.

“Lebih penting lagi pergantian-pergantian PAW, ini kan butuh cepat, jangan sampai dilama-lamakan, ini juga tantangan. Termasuk izin untuk penataan jabatan tinggi pratama, jabatan esselon III dan IV maupun Kepala Daerah yang akan mengikuti Pilkada Serentak. Ini memang sudah ada ketentuannya, tapi ini lebih kompleks lagi sehingga diharapkan dapat dilakukan percepatan,” jelas Hadi.

Tak terkecuali dalam kaitannya dengan kewaspadaan nasional. Hadi berharap Kesbangpol mampu diperkuat kelembagaannya seiring tugas dan fungsinya yang kian strategis dalam masyarakat.

Sumber: suaramerdeka.com

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar serah terima jabatan Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum dari Didi Sudiana kepada Imran di Situation Room Gedung F Lt.4 Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (07/02/2020).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo mengatakan bahwa mutasi ini adalah hal yang lumrah, hal yang biasa baik itu dalam kapasitas untuk penyegaran maupun peningkatan referensi jabatan bagi personal.”Serah terima ini juga mengandung penyerahan tanggungjawab, mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, juga pengendalian di lapangan terkait target di Tahun 2020,” kata Hadi.Dalam kaitan dengan penyederhanaan birokrasi, Hadi menilai perlu dilakukan percepatan seiring dengan adanya edaran dari KemenPAN-RB.

“Kemudian juga penyederhanaan birokrasi ini perlu percepatan. KemenPAN-RB sudah ada edaran terakhir Nomor 28 Tahun 2019 inilah yang tentunya harus segera disosialisasikan, lebih khusus lagi dilakukan pemetaan jabatan yang didasarkan atas hasil evaluasi dari Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang bersangkutan,” ujarnya.Tantangan terkait Pergantian Antar Waktu (PAW), termasuk izin penataan jabatan bagi kepala daerah yang mengikuti kontestasi Pilkada Serentak di 270 daerah pada Tahun 2020 juga tak luput dari perhatian, Hadi meminta Sesditjen Politik dan Pemerintahan Umum yang baru juga dapat mencermati hal tersebut.”Lebih penting lagi pergantian-pergantian PAW, ini kan butuh cepat, jangan sampai dilama-lamakan, ini juga tantangan. Termasuk izin untuk penataan jabatan tinggi pratama, jabatan esselon III dan IV maupun Kepala Daerah yang akan mengikuti Pilkada Serentak. Ini memang sudah ada ketentuannya, tapi ini lebih kompleks lagi sehingga diharapkan dapat dilakukan percepatan,” jelas Hadi.

Sumber: goriau.com

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D, menghadiri rapat di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (05/02/2020). Dalam pembahasannya, Mendagri mengungkapkan peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam menangani permasalah stunting.

“Diharapkan beberapa hal di antaranya mengenai masalah peran Kemendagri dalam penanganan stunting ya, karena Kemendari sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, prevalensi stunting relatif masih signifikan dan beliau Wakil Presiden (Wapres) ingin agar menggenjot bisa diturunkan sampai ke angka 14 persen,” kata Mendagri usai menghadiri rapat.

Dalam forum tersebut, Mendagri juga mengusulkan agar 160 kabupaten/kota yang menjadi prioritas daerah untuk penanganan stunting dilakukan kegiatan terpadu yang ditangani tim khusus untuk melakukan perencanaan hingga evaluasi penanganan stunting.

“Kemudian tadi saya mengusulkan agar dengan Kementerian/Lembaga, agar untuk 160 Kabupaten/Kota yang katakanlah merah, kita lakukan kegiatan terpadu, konvergensi, mungkin dibagi dari 160 ini katakanlah mungkin 16 regional dengan tiap-tiap ditangani oleh satu tim berarti ada 10 tim terpadu, kemudian melibatkan semua K/L, setiap tim membuat planning, apa yang dikerjakan, terget berapa bulan, dieksekusi dan dievaluasi, berapa persen turunnya, sudah efektif atau tidak, jadi itu yang saya sarankan,” terang Mendagri.

Disampaikan Mendagri, Wapres juga akan mengumpulkan 16 Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam penanganan stunting tersebut untuk berkoordinasi dengan Pemda yang memiliki prevalensi angka stunting yang relatif tinggi.

“Sehingga beliau mungkin segera mengumpulkan 16 K/L terkait dengan mungkin Pemda yang terkait dengan permasalahan daerah merah ini tadi (160 Kabupaten/Kota), itu yang paling penting daerah itu merah karena apa? Ini Prioritas, karena menyumbang cukup besar dalam persentase stunting yang relatif masih signifikan,” ujarnya.

Sumber: iglobalnews.co.id

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen untuk turut serta mengadakan Pembumian Mutiara-mutiara Pancasila, yang akan dilaksanakan di lebih dari 20 kampus di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Hal ini dilakukan dengan Kemendagri Goes To Kampus “Nasional is Me”.

Ini merupakan kegiatan talkshow dengan tema “Pembumian Mutiara-Mutiara Pancasila”,  yang akan disiarkan secara live dan serentak di 19 stasiun radio.

“Ada 19 stasiun radio yang sudah bekerja sama dan menyatakan siapa yang akan menyiarkan live talkshow secara serentak. Ini kami apresiasi, karena artinya, mereka berkomitmen untuk turut serta dalam Pembumian Mutiara-mutiara Pancasila,” kata Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, yang juga Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar di Jakarta, Sabtu (8/2/2020).

Acara yang digagas oleh Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum ini, bekerja sama dengan Yayasan Bentang Merah Putih, untuk melibatkan generasi milenial di lebih dari 20 kampus di Jabodetabek. Upaya ini bertujuan untuk menanamkan nilai nasionalime sampai kepada akarnya, sehingga dapat menjadi pondasi yang kuat khususnya bagi generasi milenial

“Kami ingin menggali, mengarahkan dan mengembangkan nilai nasionalisme dalam pengembangan karakteristik generasi milenial, diantaranya melalui nilai-nilai seperti kepedulian, toleransi dan kebersamaan melalui pendekatan milenial,” jelas Bahtiar.

Sumber: suara.com

JAKARTA – Ada 22 kampus menjadi target gelaran Kemendagri Goes To Kampus. Namanya, Nasional is Me.

Sebagaimana diketahui, kegiatan bertajuk, ‘Pembumian Mutiara-Mutiara Pancasila’ ini menargetkan kalangan mahasiswa sebagai kaum milenial yang menjadi generasi penerus bangsa.

“Ada 22 Kampus yang ada di Jakarta, Jawa Barat dan Banten yang akan menjadi target kegiatan ini,” jelas Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum yang juga Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar di Jakarta, Sabtu (8/2/2020).

Berdasarkan jadwal, acara akan dimulai pada 10 Februari 2020 dengan diawali dari Kampus UKRIDA, dan berakhir pada tanggal 14 Desember 2020 di Universitas Prasetyo Mulya, Gading Serpong dengan target peserta minimal 11 ribu orang.

“Di setiap kampus ditargetkan minimal ada 500 peserta yang hadir. Jadi minimal akan ada 11 ribu peserta sepanjang kegiatan Kemendagri Goes To Kampus ‘Nasional is Me’ di tahun 2020 ini,” paparnya.

Kegiatan sosialisasi dan pembumian nilai-nilai Pancasila ini dilakukan dalam bentuk talkshow. Tak hanya itu, talkshow ini juga akan disiarkan di sejumlah stasiun radio di daerah dan bekerja sama dengan Persatuan Radio Daerah se-Indonesia.

Adapun ke 22 Kampus tersebut adalah sebagai berikut:

UKRIDA; Universitas Pelita Harapan; Universitas Atmajaya, BSD; Universitas Multimedia Nusantara, Gading Serpong; Universitas Bung Karno , Cikini – Jakarta Pusat; Universitas Bina Nusantara , Palmerah – Jakarta Barat; Universitas Kristen Djakarta, Tanjung Duren – Jakarta Barat; Universitas Pancasila, Depok; Universitas Trisakti, Kyai Tapa – Jakarta Barat; Universitas Esa Unggul , Kebun Jeruk – Jakarta Barat; Universitas Mustopo , Hang Lengkir – Jakarta Pusat; Universitas Institute Kesenian Jakarta , Cikini – Jakarta Pusat; Universitas Islam Negeri , Ciputat – Tangerang; STIE Ahmad Dahlan, Ciputat – Tangerang; Universitas Borobudur , Kalimalang – Jakarta Timur; Universitas Negeri Jakarta , Utan Kayu – Jakarta Timur; Institute Bisnis & Informatika , DI Panjaitan – Jakarta; Universitas Indonesia, Depok; Universitas Tarumanegara , Tanjung Duren – Jakarta Barat; Universitas Gunadarma, Depok; Institute Ilmu Sosial & Politik, Lenteng Agung – JakSel; Universitas Kristen Indonesia, Cawang – Jakarta; dan Universitas Prasetyo Mulya, Gading Serpong. (rls/ril)

Sumber: bonepos.com