donz PAS

Hasil Penerimaan CPNS Kemenkumham RI 2014, Diundur (2)

2015-01-17T09:15:00.003+07:00

Hingga hari ini, Sabtu (17/01/2015), belum ada info berlanjut dari Penerimaan CPNS Kemenkumham RI yang membuka lowongan kerja 2014 kemarin. Dilihat dari web resmi Kemenkumham pun belum ada info terkait mengenai kejelasan kapan hasil dari penerimaan CPNS itu akan diumumkan.

Sebagian pelamar yang sudah lulus seleksi tahap dua masih menunggu dan memberikan harapan besar akan Pengumuman Hasil Test terakhir mereka. Namun hingga belum ada berita memuaskan yang mereka terima hingga saat ini.

berikut tampilan web resmi kemenkumham pagi ini

a Donz

Penerimaan CPNS KEMENKUMHAM RI 2014, DI UNDUR

2014-09-19T08:32:00.003+07:00

Penerimaan Pendaftaran CPNS Kemenkumham RI Tahun 2014 yang dijadwalkan dari tanggal 13/09/2014 hingga saat ini masih dibuka. Entah mungkin dikarenakan sesuatu hal, yang sebelumnya Pendaftaran Online ditutup tanggal 17/09/2014, telah diundur menjadi tanggal 26/09/2014, Jumat terakhir di bulan September ini.

Kita bisa lihat pengumuman penutupan pendaftaran online tersebut pada teks berjalan di website cpns kemenkumham seperti pada gambar berikut ini

Jadwal Pelaksanaan Seleksi CPNS Kemenkumham sudah dapat kita lihat pada Menu di web cpns kemenkumham, detailnya bisa dilihat seperti pada gambar berikut

-donz-

Baca Juga :
Penerimaan CPNS KEMENKUMHAM RI 2014 (1)
Penerimaan CPNS KEMENKUMHAM RI 2014 (2)

sumber cpns.kemenkumham.go.id. Jumat 19/09/2014

Penerimaan CPNS KEMENKUMHAM RI 2014 (2)

2014-09-13T07:56:00.003+07:00

Dimulai hari ini, Sabtu 13/09/2014, Kemenkumham telah membuka lowongan untuk CPNS 2014. Pada Formulir Pendaftaran Panselnas, kita sudah bisa menemukan pilihan untuk Kemenkumham seperti gambar dibawah ini

Pada website Kemenkumham sendiri bisa terlihat bahwa instansi ini membuka pendaftaran online Panselnas dari tanggal 13/09/2014 sampai dengan tanggal 17/09/2014. Bisa dilihat di websitenya sendiri pada teks berjalan dibagian atas menu, seperti gambar dibawah

Pada menu sebelah kiri terdapat juga lampiran pemberitahuan bahwa Kemenkumham menerima sarjana difabel tertentu, bisa di download DISINI

BACA JUGA : Penerimaan CPNS KEMENKUMHAM RI 2014 (1)
sumber: kemenkumham.go.id dan panselnas.menpan.go.id, Sabtu, 13/09/2014 ( update 16/09/2014 )

Penerimaan CPNS KEMENKUMHAM RI 2014 (1)

2014-08-30T11:18:00.000+07:00

Persyaratan Pendaftaran, Tata Cara Pendaftaran, Tahapan Seleksi, DLL, bisa lihat Pengumuman dibawah ini

Berikut ini adalah rincian formasi penerimaan CPNS di KEMENKUMHAM RI 2014

RINCIAN FORMASI ASN DARI PELAMAR UMUM

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

TAHUN ANGGARAN 2014

NO NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN GOL/ RUANG JUMLAH ALOKASI RENCANA PENEMPATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

JUMLAH 1000

1 Pranata Laporan Keuangan (Petugas SAI) DIII Akuntansi (II/c) 14 1 Biro Keuangan SEKRETARIAT JENDERAL

1 Direktorat Pengundangan, Publikasi dan Kerja Sama Peraturan Perundang-undangan DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

1 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

3 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

1 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

1 Sekretariat Badan BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM

1 Sekretariat Badan BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN HAM

1 Sekretariat Inspektorat Jenderal INSPEKTORAT JENDERAL

1 Sekretariat Badan BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

2 Penyusun Teknis Pelatihan Fungsional Bagi Aparatur dan Non Aparatur S1 Ilmu Bisnis dan Manajemen/ S1 Sospol/ S1 Ekonomi/ S1 Hukum/ S1 Akuntansi dan Manajemen/ S1 Ilmu Pendidikan (III/a) 2 2 Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN HAM

3 Penyusun Bahan Rencana Kerja dan Anggaran Sistem dan Metoda S1 Ilmu Bisnis dan Manajemen/ S1 Sospol/ S1 Ekonomi/ S1 Hukum/ S1 Akuntansi dan Manajemen/ S1 Ekonomi/ S1 Akuntansi (III/a) 1 1 Sekretariat Badan BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

4 Penyusun Bahan Bimbingan Teknis S1 Ilmu Bisnis dan Manajemen/ S1 Sospol/ S1 Ekonomi/ S1 Hukum/ S1 Akuntansi dan Manajemen/ S1 Ilmu Pendidikan (III/a) 4 2 Direktorat Informasi Hak Asasi Manusia DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

2 Pusat Pengembangan Teknis BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN HAM

5 Penyuluh Hukum S1 Hukum (III/a) 2 1 Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

1 Pusat Penyuluhan Hukum BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

6 Penyiap Bahan Publikasi dan Sosialisasi
Informasi S1 Komunikasi/ S1 Teknik Informasi (III/a) 11 1 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1 Direktorat Pengundangan, Publikasi dan Kerja Sama Peraturan Perundang-undangan DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

4 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

1 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

2 Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

1 Sekretariat Badan BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM

1 Sekretariat Badan BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

7 Pengelola Pemanfaatan Hasil Penelitian S1 Hukum (III/a) 9 1 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-Hak Sipil dan Politik BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM

1 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM

1 Pusat Penelitian dan Pengembangan Transformasi Konflik BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM

1 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-Hak Kelompok Khusus BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM

5 Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

8 Pengelola Jabatan Fungsional DIII Manajemen (II/c) 16 1 Biro Kepegawaian SEKRETARIAT JENDERAL

1 Direktorat Pengundangan, Publikasi dan Kerja Sama Peraturan Perundang-undangan DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

6 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

1 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

1 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

1 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

1 Sekretariat Badan BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM

1 Sekretariat Inspektorat Jenderal INSPEKTORAT JENDERAL

1 Sekretariat Badan BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

1 Sekretariat Badan BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN HAM

9 Pengelola Informasi dan Dokumentasi S1 Teknik Informasi/ S1 Komunikasi (III/a) 4 2 Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2 Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

10 Pengelola Database S1 Teknik Informatika/ S1 Sistem Informasi/ S1 Ilmu Komputer/ S1 Teknik Komputer (III/a) 38 10 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

11 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

2 Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

2 Direktorat Informasi dan Komunikasi DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

10 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

3 Sekretariat Badan BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN HAM

11 Pengelola dan Pemelihara Piranti TI S1 Teknik Informatika/ S1 Sistem Informasi/ S1 Ilmu Komputer/ S1 Teknik Komputer (III/a) 63 1 Biro Perencanaan SEKRETARIAT JENDERAL

1 Biro Kepegawaian SEKRETARIAT JENDERAL

1 Biro Umum SEKRETARIAT JENDERAL

3 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

4 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

1 Direktorat Perdata DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

1 Direktorat Pidana DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

1 Direktorat Tata Negara DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

2 Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

1 Direktorat Daktiloskopi DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

5 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

13 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

2 Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

2 Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

2 Direktorat Intelijen Keimigrasian DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

2 Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

2 Direktorat Lintas Batas dan Kerja Sama Luar Negeri Keimigrasian DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

2 Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

2 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1 Direktorat Teknologi Informasi DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

1 Direktorat Kerja Sama Hak Asasi Manusia DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

1 Direktorat Diseminasi Hak Asasi Manusia DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

3 Sekretariat Badan BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM

3 Sekretariat Inspektorat Jenderal INSPEKTORAT JENDERAL

3 Sekretariat Badan BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

2 Sekretariat Badan BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN HAM

12 Pengadministrasi Keuangan S1 Manajemen/ S1 Ekonomi/ S1 Akuntansi (III/a) 12 1 Biro Keuangan SEKRETARIAT JENDERAL

1 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

2 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

3 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

1 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

1 Sekretariat Badan BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM

1 Sekretariat Inspektorat Jenderal INSPEKTORAT JENDERAL

13 Pengadministrasi Keuangan S1 Manajemen Keuangan/ S1 Ekonomi Manajemen/ S1 Akuntansi (III/a) 2 1 Sekretariat Badan BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

1 Sekretariat Badan BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN HAM

14 Pengadministrasi Anggaran S1 Ilmu Bisnis dan Manajemen/ S1 Sospol/ S1 Ekonomi Manajemen/ S1 Hukum/ S1 Akuntansi (III/a) 50 1 Biro Perencanaan SEKRETARIAT JENDERAL

(III/a) 1 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

(III/a) 1 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

(III/a) 34 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

(III/a) 1 Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

(III/a) 1 Direktorat Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

(III/a) 1 Direktorat Bina Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

(III/a) 1 Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

(III/a) 3 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

(III/a) 1 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(III/a) 1 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

(III/a) 1 Sekretariat Badan BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM

(III/a) 1 Sekretariat Inspektorat Jenderal INSPEKTORAT JENDERAL

(III/a) 1 Sekretariat Badan BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

(III/a) 1 Sekretariat Badan BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN HAM

15 Penerjemah Pertama S1 Bahasa atau Sastra Inggris (III/a) 6 2 Direktorat Pengundangan, Publikasi dan Kerja Sama Peraturan Perundang-undangan DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

1 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

1 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1 Sekretariat Badan BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

16 Pemeriksa Paten S1 Kimia/ S1 Biologi/ S1 Farmasi/ S1 Teknik Elektro/ S1 Fisika/ S1 Teknik Mesin/ S1 Teknik Sipil/ S1 Teknologi Pertanian/ S1 Teknologi Perikanan (III/a) 2 2 Direktorat Paten DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

17 Pemeriksa Merek S1 Hukum/ S1 Manajemen/ S1 Teknik/ S1 Farmasi/ S1 Humaniora (III/a) 2 2 Direktorat Merek DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

18 Pemeriksa Desain Industri S1 Senirupa, desain dan/atau teknik (III/a) 2 2 Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

19 Auditor pertama S1 Akuntansi/ S1 Hukum/ S1 Manajemen Keuangan (III/a) 20 4 Inspektorat Wilayah I INSPEKTORAT JENDERAL

4 Inspektorat Wilayah II INSPEKTORAT JENDERAL

3 Inspektorat Wilayah III INSPEKTORAT JENDERAL

3 Inspektorat Wilayah IV INSPEKTORAT JENDERAL

3 Inspektorat Wilayah V INSPEKTORAT JENDERAL

3 Inspektorat Wilayah VI INSPEKTORAT JENDERAL

20 Penjaga Keamanan DIII Semua Jurusan (II/c) 472 31 LAPAS ACEH BARAT DAYA (BLANGPIDIE) ACEH

31 LAPAS WANITA SIGLI ACEH

8 LAPAS KELAS III LANGSA ACEH

15 LAPAS NARKOTIKA KELAS III LANGKAT SUMATERA UTARA

31 LAPAS DHARMASRAYA SUMATERA BARAT

31 LAPAS NARKOTIKA SAWAHLUNTO SUMATERA BARAT

31 RUTAN PADANG SUMATERA BARAT

12 LAPAS TERBUKA RUMBAI RIAU

10 RUTAN KELAS IIB PEKAN BARU RIAU

5 LAPAS KELAS III SOROLANGUN JAMBI

31 LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG SUMATERA SELATAN

33 RUTAN DEPOK JAWA BARAT

13 LAPAS KELAS III GUNUNG SINDUR JAWA BARAT

8 LAPAS KELAS III BEKASI JAWA BARAT

13 LAPAS KELAS III WARUNG KIARA JAWA BARAT

8 RUTAN GUNUNG SINDUR JAWA BARAT

10 LAPAS NARKOTIKA MADIUN JAWA TIMUR

10 LAPAS NARKOTIKA PAMEKASAN JAWA TIMUR

31 LAPAS BANJARBARU KALIMANTAN SELATAN

31 LAPAS PAHUWATO GORONTALO

29 RUTAN WEDA MALUKU UTARA

5 LAPAS KELAS IIB MERAUKE PAPUA

5 LAPAS KELAS IIB SERUI PAPUA

5 LAPAS KELAS IIB WAMENA PAPUA

5 LAPAS KELAS IIB TIMIKA PAPUA

5 LAPAS KELAS IIB FAK FAK PAPUA BARAT

3 LAPAS KELAS IIB MANOKWARI PAPUA BARAT

3 LAPAS KELAS IIB SORONG PAPUA BARAT

5 Rumah Detensi Imigrasi Medan SUMATERA UTARA

5 Rumah Detensi Imigrasi Surabaya JAWA TIMUR

5 Rumah Detensi Imigrasi Pontianak KALIMANTAN BARAT

4 Rumah Detensi Imigrasi Manado SULAWESI UTARA

21 Pranata Imigrasi DIII Semua Jurusan (II/c) 159 16 Kantor Imigrasi Kelas III Takengon ACEH

2 Kantor Imigrasi Kelas III Sabang ACEH

2 Kantor Imigrasi Terempa KEPULAUAN RIAU

2 Kantor Imigrasi Ranai KEPULAUAN RIAU

16 Rumah Detensi Imigrasi Pusat di Batam KEPULAUAN RIAU

9 Kantor Imigrasi Kelas III Kediri JAWA TIMUR

11 Kantor Imigrasi Kelas III Pamekasan JAWA TIMUR

2 Kantor Imigrasi Kelas II Maumere NUSA TENGGARA TIMUR

3 Kantor Imigrasi Kelas II Atambua NUSA TENGGARA TIMUR

12 Kantor Imigrasi Kelas III Labuhan Bajo NUSA TENGGARA TIMUR

13 Kantor Imigrasi Kelas III Putussibau KALIMANTAN BARAT

10 Kantor Imigrasi Tanjung Redep KALIMANTAN TIMUR

13 Kantor Imigrasi Kelas III Kotamobagu SULAWESI UTARA

15 Kantor Imigrasi Kelas III Banggai SULAWESI TENGAH

15 Kantor Imigrasi Kelas III Wakatobi SULAWESI TENGGARA

15 Kantor Imigrasi Kelas III Bau-bau SULAWESI TENGGARA

1 Kantor Imigrasi Kelas II Manokwari PAPUA BARAT

2 Kantor Imigrasi Kelas II Sorong PAPUA BARAT

22 Pranata Lapas DIII Pertanian, mesin otomotif, bangunan (II/c) 17 2 LAPAS ACEH BARAT DAYA (BLANGPIDIE) ACEH

2 LAPAS WANITA SIGLI ACEH

2 LAPAS DHARMASRAYA SUMATERA BARAT

2 LAPAS NARKOTIKA SAWAHLUNTO SUMATERA BARAT

2 RUTAN PADANG SUMATERA BARAT

1 LAPAS TERBUKA RUMBAI RIAU

2 LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG SUMATERA SELATAN

2 LAPAS BANJARBARU KALIMANTAN SELATAN

2 LAPAS PAHUWATO GORONTALO

23 Perawat DIII Keperawat (II/c) 16 1 LAPAS ACEH BARAT DAYA (BLANGPIDIE) ACEH

1 LAPAS WANITA SIGLI ACEH

1 LAPAS KELAS III LANGSA ACEH

1 LAPAS DHARMASRAYA SUMATERA BARAT

1 LAPAS NARKOTIKA SAWAHLUNTO SUMATERA BARAT

1 RUTAN PADANG SUMATERA BARAT

1 LAPAS TERBUKA RUMBAI RIAU

1 LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG SUMATERA SELATAN

1 RUTAN DEPOK JAWA BARAT

1 LAPAS KELAS III GUNUNG SINDUR JAWA BARAT

1 LAPAS KELAS III BEKASI JAWA BARAT

1 LAPAS KELAS III WARUNG KIARA JAWA BARAT

1 RUTAN GUNUNG SINDUR JAWA BARAT

1 LAPAS BANJARBARU KALIMANTAN SELATAN

1 LAPAS PAHUWATO GORONTALO

1 RUTAN WEDA MALUKU UTARA

24 Pengelola Jabatan Fungsional DIII Manajemen (II/c) 10 5 BHP MEDAN SUMATERA UTARA

5 BHP SURABAYA JAWA TIMUR

25 Pengelola Database DIII Teknik Komputer (II/c) 16 1 LAPAS ACEH BARAT DAYA (BLANGPIDIE) ACEH

1 LAPAS WANITA SIGLI ACEH

1 LAPAS KELAS III LANGSA ACEH

1 LAPAS DHARMASRAYA SUMATERA BARAT

1 LAPAS NARKOTIKA SAWAHLUNTO SUMATERA BARAT

1 RUTAN PADANG SUMATERA BARAT

1 LAPAS TERBUKA RUMBAI RIAU

1 LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG SUMATERA SELATAN

1 RUTAN DEPOK JAWA BARAT

1 LAPAS KELAS III GUNUNG SINDUR JAWA BARAT

1 LAPAS KELAS III BEKASI JAWA BARAT

1 LAPAS KELAS III WARUNG KIARA JAWA BARAT

1 RUTAN GUNUNG SINDUR JAWA BARAT

1 LAPAS BANJARBARU KALIMANTAN SELATAN

1 LAPAS PAHUWATO GORONTALO

1 RUTAN WEDA MALUKU UTARA

26 Penyuluh Kemasyarakatan S1 Sosial (III/a) 45 3 BAPAS KUTACANE ACEH

2 BAPAS SIBOLGA SUMATERA UTARA

3 BAPAS MEDAN SUMATERA UTARA

3 BAPAS PADANG SUMATERA BARAT

2 BAPAS BUKIT TINGGI SUMATERA BARAT

3 BAPAS PEKAN BARU RIAU

2 BAPAS MUARA BUNGO JAMBI

2 BAPAS LAHAT SUMATERA SELATAN

3 BAPAS PALEMBANG SUMATERA SELATAN

4 BAPAS BANDUNG JAWA BARAT

3 BAPAS CIREBON JAWA BARAT

3 BAPAS BOGOR JAWA BARAT

2 BAPAS BOJONEGORO JAWA TIMUR

4 BAPAS SURABAYA JAWA TIMUR

2 BAPAS JEMBER JAWA TIMUR

2 BAPAS MALANG JAWA TIMUR

2 BAPAS AMUNTAI KALIMANTAN SELATAN

Selanjutnya bisa mendaftar dengan mengisi Formulir Pendaftaran Panselnas, klik di sini

Untuk melihat website cpns Kemenkumham bisa dilihat seperti pada gambar:

Link pada menu bisa dilihat disini:

Semoga Bermanfaat :)
sumber: panselnas.menpan.go.id dan kemenkumham.go.id Sabtu, 30/08/2014 ( update 16/09/2014 )

Informasi Penerimaan CPNS 2014 (4)

2014-08-27T09:58:00.002+07:00

Masih melanjutkan informasi penerimaan cpns 2014 yang sebelumnya saya munculkan di postingan "Informasi Penerimaan CPNS 2014 (1),(2), dan (3)", kali ini di postingan yang ke (4) saya berikan informasi tentang bagaimana gambaran setelah mengisi di Formulir Pendaftaran pada Portal Nasional.

Dibawah ini adalah contoh gambar apabila telah BERHASIL mengisi Formulir Pendaftaran

Setelah mendaptkan tampilan seperti di atas, selanjutnya kita buka email milik kita yang sebelumnya sudah didaftarkan di Formulir Pendaftaran. Pada kotak masuk email, kita akan temukan sebuah email masuk langsung dari Panselnas dengan judul emailnya Registrasi Panselnas

Berikut contoh gambar email masuknya:

Pada email yang kita terima, disitu kita dapatkan Username dan Password yang akan kita daftarkan pada website Instansi yang akan kita pilih nanti. Disinilah kita telah masuk ke tahap Portal Instansi.

-donz-

sumber: panselnas.menpan.go.id, Rabu, 27/08/2014

Informasi Penerimaan CPNS 2014 (3)

2014-08-25T10:05:00.003+07:00

Indramayu

Penerimaan CPNS 2014 di Portal Instansi sebagian sudah ada yang telah dibuka. Diantaranya per-tanggal 25 Agustus 2014, 08:50, ada 33 Instansi untuk Pusat dan 34 Instansi untuk Daerah.

Detail informasinya bisa dilihat di menpan.go.id, seperti gambar berikut:

Bagi yg belum mendaftar di Portal Nasional, bisa mengisi Formulir Pendaftaran melalui alamat ini: REGPANSELNAS

Akan tetapi, Formulir Pendaftaran tersebut hanya bisa diisi 1 kali dan hanya diisi apabila Instaansi yang dituju sudah ditetapkan siap menerima lowongan. Sebagian Instansi yang masih belum dibuka atau masih dalam proses tidak akan keluar di menu 'pilih Instansi' yang akan diisi nanti, lihat gambar dibawah:

update 31/08/2014

-donz-
sumber: panselnas.menpan.go.id, Senin, 25/08/2014 (update 31/08/2014)

Penerimaan Calon Taruna AIM dan AKIP KEMENKUMHAM RI 2014

2014-08-23T13:00:00.000+07:00

Penerimaan Calon Taruna Akademi Imigrasi (AIM) dan Taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) melalui registrasi online akan dimulai tanggal 8 September 2014 s.d. 10 September 2014

sumber: kemenkumham.go.id Sabtu, 23/08/2014

Informasi Penerimaan CPNS 2014 (2)

2014-08-22T12:20:00.002+07:00

PROSES PENDAFTARAN :
( Syarat, Panduan, Pelaksanaan dan Materi Ujian )

1. PERSYARATAN PENDAFTARAN

UMUM

Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan formasi yang dibutuhkan;
Pria dan Wanita dengan usia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun pada tanggal 01 September 2014. Catt : usia maksimal secara umum adalah 35 tahun, namun setiap instansi mempunyai kewenangan untuk menetapkan batasan usia maksimal yang akan diterima;
3. Berijazah, lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah terakredirasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) minimal C atau Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Surat Keterangan Lulus / Ijazah sementara tidak berlaku;
Sehat jasmani dan rohani;
Tidak terikat hubungan kerja/ikatan dinas dengan Instansi Pemerintah atau Badan Swasta lainnya;
Tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah (PUNP);
Tidak pernah tersangkut perkara pidana atau kasus narkoba;
Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
Calon pelamar di seluruh Indonesia dapat melakukan pendaftaran secara online ke alamat website Panselnas di: https://panselnas.menpan.go.id untuk mendapatkan username dan password yang kemudian digunakan untuk log in ke SSCN di: http://sscn.bkn.go.id/;
Setelah mengisi form registrasi melalui website pada SSCN maka pelamar dapat mencetak tanda bukti pendaftaran.
- Calon Pelamar Instansi Pemerintah Pusat Kementerian/Lembaga/Badan:
- Calon Pelamar Instansi Pemerintah Daerah Propinsi/Kota/Kabupaten
Pendaftaran secara online dimulai pada tanggal 20 Agustus - 3 September 2014 jam 24.00 waktu setempat.
Verifikasi berkas lamaran lengkap di masing-masing instansi dimulai pada tanggal 23 Agustus - 5 September 2014, jam 08.00 - 16.00 waktu setempat.
Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1(satu) instansi.
Lowongan Formasi dan kualifikasi pendidikan serta persyaratan tambahan lainnya dapat dilihat pada panduan pendaftaran masing-masing jalur penerimaan setiap instansi pada link Pengumuman Pendaftaran.

KHUSUS :

Membuat surat lamaran yang dibuat dengan tulisan tangan sendiri, tinta hitam dengan melampirkan :

Daftar Riwayat Hidup (DRH) meliputi pendidikan formal dan informal serta pengalaman. Khusus pendidikan formal harus dituliskan dari mulai Sekolah Dasar sampai dengan pendidikan terakhir, nama lembaga pendidikan, tahun lulus pendidikan dan nilai rata-rata ijazah atau IPK;
Fotocopy Ijazah / STTB terakhir yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang : Rektor/Dekan/Ketua/Direktur dengan stempel basah (bukan stempel foto copy);
Transkrip nilai akademik yang dilegalisir oleh Dekan Fakultas bagi Perguruan Tinggi Swasta sesuai peraturan pemerintah;
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku pada saat pendaftaran 1 (satu) lembar.
Pas foto berwarna 4x6 : 3 lembar

2. PANDUAN PENDAFTARAN

Masuk ke portal Panselnas di http://panselnas.menpan.go.id untuk melakukan pendaftaran dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, instansi yang dipilih dan e-mail.
Log in ke http://sscn.bkn.go.id dengan mengisi username & password yang sudah dikirim via e-mail.

Klik DAFTAR untuk mengisi formulir pendaftaran.
Isi formulir registrasi yang muncul.
Pastikan isian data pribadi pada form registrasi sesuai dengan KTP.
Pastikan isian jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan.
Klik check box mengenai kebenaran data yang telah dimasukkan
Masukkan kode captcha yang tertera.
Klik tombol Daftar untuk memproses pendaftaran dan mendapatkan nomor registrasi.
Cetak tanda bukti pendaftaran.

Tanda bukti pendaftaran berupa file dalam format PDF yang dapat disimpan di flashdisk dan dapat dicetak ditempat lain.
Tanda bukti pendaftaran yang sudah dicetak agar dibawa pada saat verifikasi dokumen lamaran di panitia penerimaan CPNS masing-masing instansi.

Melakukan verifikasi dokumen

Verifikasi dokumen dilakukan oleh Panitia Penerimaan CPNS yang ada pada masing-masing instansi yang dilamar.
Instansi menentukan apakah dokumen lamaran dibawa oleh pelamar yang bersangkutan atau dikirim melalui Pos Indonesia.
Verifikasi dokumen tersebut untuk memastikan kesesuaian data pelamar pada isian formulir pendaftaran dan pilihan formasi serta pendidikan apakah telah terisi dengan data yang benar.

Mengikuti ujian seleksi pada waktu yang telah ditentukan.
Setelah mengikuti ujian seleksi masuk, Anda dapat melihat hasil seleksi pada tanggal pengumuman.

3. PELAKSANAAN UJIAN

Test dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT)

Pra Test

Peserta ujian agar sudah mengetahui kapan jadwal (tanggal dan jam) serta lokasi ujiannya masing-masing.
Peserta ujian agar datang minimal 30 menit sebelum ujian dimulai.

Pelaksanaan Test:

5 menit persiapan peserta memasuki ruangan test dengan posisi duduk yang tidak ditentukan oleh panitia.
15 menit pengarahan tata cara ujian menggunakan sistem CAT oleh panitia pelaksanaan ujian.
90 menit pelaksanaan ujian.
Dilarang membawa peralatan elektronis ke dalam ruangan test.
Peserta hanya diperbolehkan membawa kartu peserta ujian ke dalam ruangan ujian.
Jika ada peserta yang diketahui melakukan tindakan curang yang merugikan peserta lain maka akan di diskualifikasikan dan dinyatakan gugur sebagai peserta ujian.

4. MATERI UJIAN

Tes Kompetensi Dasar (TKD)

Tes Wawasan Kebangsaan
Tes Intelegensia Umum
Tes Karakteristik Pribadi

Tes Kompetensi Bidang (TKB)

STATUS TERKINI: 21-08-2014 : 17.15

ID	INSTANSI	STATUS
1010	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLHUKAM	Siap Pendaftaran
1020	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	Siap Pendaftaran
1030	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	Siap Pendaftaran
2000	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	Siap Pendaftaran
2020	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	Dalam Proses
2040	KEMENTERIAN BUMN	Siap Pendaftaran
2050	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Siap Pendaftaran
2060	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	Dalam Proses
2100	KEMENTERIAN PEMUDA OLAHRAGA	Dalam Proses
2110	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	Dalam Proses
2120	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	Dalam Proses
3001	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Dalam Proses
3002	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	Dalam Proses
3004	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	Dalam Proses
3005	KEMENTERIAN KEUANGAN	Siap Pendaftaran
3006	KEMENTERIAN PERTANIAN	Dalam Proses
3008	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dalam Proses
3009	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Dalam Proses
3010	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Dalam Proses
3011	KEMENTERIAN KESEHATAN	Dalam Proses
3012	KEMENTERIAN AGAMA	Dalam Proses
3013	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Dalam Proses
3014	KEMENTERIAN SOSIAL	Siap Pendaftaran
3015	KEMENTERIAN KEHUTANAN	Dalam Proses
3016	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Siap Pendaftaran
3018	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dalam Proses
3019	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Dalam Proses
3020	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	Dalam Proses
3021	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	Dalam Proses
3022	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dalam Proses
4001	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	Siap Pendaftaran
4002	KEJAKSAAN AGUNG	Dalam Proses
4003	BADAN INTELIJEN NEGARA	Dalam Proses
4004	SEKRETARIAT JENDERAL MPR	Dalam Proses
4007	MAHKAMAH AGUNG RI	Dalam Proses
4008	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	Dalam Proses
4010	LEMBAGA SANDI NEGARA	Siap Pendaftaran
4011	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	Dalam Proses
4012	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	Dalam Proses
4013	LEMBAGA PENERBANGAN ANTARIKSA NASIONAL	Dalam Proses
4014	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	Dalam Proses
4015	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	Siap Pendaftaran
4016	BADAN PUSAT STATISTIK	Dalam Proses
4017	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	Dalam Proses
4018	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	Siap Pendaftaran
4019	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	Siap Pendaftaran
4020	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KB NASIONAL	Dalam Proses
4021	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	Dalam Proses
4022	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	Dalam Proses
4023	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	Siap Pendaftaran
4024	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	Dalam Proses
4025	PERPUSTAKAAN NASIONAL RI	Dalam Proses
4027	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	Siap Pendaftaran
4031	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Dalam Proses
4032	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI	Dalam Proses
4035	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	Dalam Proses
4036	SEKRETARIAT KABINET	Dalam Proses
4040	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	Siap Pendaftaran
4041	SETJEN KOMISI PEMILIHAN UMUM	Dalam Proses
4043	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	Dalam Proses
4046	KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI RI	Dalam Proses
4049	SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL	Dalam Proses
4050	SETJEN DEWAN PERWAKILAN DAERAH	Dalam Proses
4051	BADAN NASIONAL PENEMPATAN PERLIND. TKI	Dalam Proses
4052	BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT RI	Siap Pendaftaran
4053	BADAN SAR NASIONAL	Dalam Proses
4054	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Dalam Proses
4055	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	Dalam Proses
4056	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	Dalam Proses
4060	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	Dalam Proses
4062	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	Dalam Proses
5100	PEMERINTAH ACEH	Dalam Proses
6300	PEMERINTAH DAERAH D I YOGYAKARTA	Dalam Proses
6503	PEMERINTAH KAB. SIDOARJO	Dalam Proses
5106	PEMERINTAH KAB. ACEH BARAT	Dalam Proses
5112	PEMERINTAH KAB. ACEH BARAT DAYA	Dalam Proses
5101	PEMERINTAH KAB. ACEH BESAR	Dalam Proses
5105	PEMERINTAH KAB. ACEH SELATAN	Dalam Proses
5111	PEMERINTAH KAB. ACEH SINGKIL	Dalam Proses
5114	PEMERINTAH KAB. ACEH TAMIANG	Dalam Proses
5108	PEMERINTAH KAB. ACEH TENGGARA	Dalam Proses
5104	PEMERINTAH KAB. ACEH TIMUR	Dalam Proses
5401	PEMERINTAH KAB. AGAM	Dalam Proses
7705	PEMERINTAH KAB. ALOR	Dalam Proses
5210	PEMERINTAH KAB. ASAHAN	ditunda
8015	PEMERINTAH KAB. ASMAT	Dalam Proses
7507	PEMERINTAH KAB. BADUNG	ditunda
6811	PEMERINTAH KAB. BALANGAN	Dalam Proses
7204	PEMERINTAH KAB. BANGGAI	Dalam Proses
7207	PEMERINTAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN	Dalam Proses
7211	PEMERINTAH KAB. BANGGAI LAUT	Dalam Proses
5701	PEMERINTAH KAB. BANGKA	Dalam Proses
5703	PEMERINTAH KAB. BANGKA BARAT	Dalam Proses
5705	PEMERINTAH KAB. BANGKA SELATAN	Dalam Proses
5704	PEMERINTAH KAB. BANGKA TENGAH	Dalam Proses
6508	PEMERINTAH KAB. BANGKALAN	Dalam Proses
7506	PEMERINTAH KAB. BANGLI	Data tidak lengkap
6801	PEMERINTAH KAB. BANJAR	Dalam Proses
6418	PEMERINTAH KAB. BANJARNEGARA	Data tidak lengkap
7312	PEMERINTAH KAB. BANTAENG	Dalam Proses
5607	PEMERINTAH KAB. BANYUASIN	ditunda
6415	PEMERINTAH KAB. BANYUMAS	Data tidak lengkap
6511	PEMERINTAH KAB. BANYUWANGI	Dalam Proses
6806	PEMERINTAH KAB. BARITO KUALA	Dalam Proses
6703	PEMERINTAH KAB. BARITO SELATAN	Dalam Proses
6713	PEMERINTAH KAB. BARITO TIMUR	Dalam Proses
6702	PEMERINTAH KAB. BARITO UTARA	Dalam Proses
7316	PEMERINTAH KAB. BARRU	Dalam Proses
6406	PEMERINTAH KAB. BATANG	Dalam Proses
5221	PEMERINTAH KAB. BATUBARA	Dalam Proses
6104	PEMERINTAH KAB. BEKASI	Dalam Proses
5702	PEMERINTAH KAB. BELITUNG	Dalam Proses
5706	PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMUR	Dalam Proses
7702	PEMERINTAH KAB. BELU	Dalam Proses
5117	PEMERINTAH KAB. BENER MERIAH	Dalam Proses
5302	PEMERINTAH KAB. BENGKALIS	Data tidak lengkap
5802	PEMERINTAH KAB. BENGKULU SELATAN	Dalam Proses
5809	PEMERINTAH KAB. BENGKULU TENGAH	Dalam Proses
5801	PEMERINTAH KAB. BENGKULU UTARA	Dalam Proses
6904	PEMERINTAH KAB. BERAU	Dalam Proses
8002	PEMERINTAH KAB. BIAK NUMFOR	Dalam Proses
7604	PEMERINTAH KAB. BIMA	Dalam Proses
8101	PEMERINTAH KAB. BINTAN	Dalam Proses
5110	PEMERINTAH KAB. BIREUEN	Dalam Proses
6521	PEMERINTAH KAB. BLITAR	Dalam Proses
6414	PEMERINTAH KAB. BLORA	Dalam Proses
6101	PEMERINTAH KAB. BOGOR	Dalam Proses
6527	PEMERINTAH KAB. BOJONEGORO	Dalam Proses
7002	PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW	Dalam Proses
7012	PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	Dalam Proses
7013	PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	Data tidak lengkap
7007	PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	Dalam Proses
6509	PEMERINTAH KAB. BONDOWOSO	Dalam Proses
7104	PEMERINTAH KAB. BONE BOLANGO	Dalam Proses
8013	PEMERINTAH KAB. BOVEN DIGOEL	Dalam Proses
6425	PEMERINTAH KAB. BOYOLALI	Data tidak lengkap
6408	PEMERINTAH KAB. BREBES	Dalam Proses
7501	PEMERINTAH KAB. BULELENG	Dalam Proses
7311	PEMERINTAH KAB. BULUKUMBA	Dalam Proses
8401	PEMERINTAH KAB. BULUNGAN	Dalam Proses
5503	PEMERINTAH KAB. BUNGO	Dalam Proses
7205	PEMERINTAH KAB. BUOL	Dalam Proses
7803	PEMERINTAH KAB. BURU	Dalam Proses
7808	PEMERINTAH KAB. BURU SELATAN	Dalam Proses
7410	PEMERINTAH KAB. BUTON UTARA	Dalam Proses
6112	PEMERINTAH KAB. CIAMIS	Data tidak lengkap
6103	PEMERINTAH KAB. CIANJUR	ditunda
6416	PEMERINTAH KAB. CILACAP	Dalam Proses
5207	PEMERINTAH KAB. DAIRI	Dalam Proses
8036	PEMERINTAH KAB. DEIYAI	Data tidak lengkap
5201	PEMERINTAH KAB. DELI SERDANG	Dalam Proses
6403	PEMERINTAH KAB. DEMAK	Dalam Proses
5411	PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA	Dalam Proses
8033	PEMERINTAH KAB. DOGIYAI	Dalam Proses
7606	PEMERINTAH KAB. DOMPU	Dalam Proses
5611	PEMERINTAH KAB. EMPAT LAWANG	Dalam Proses
7708	PEMERINTAH KAB. ENDE	Dalam Proses
7321	PEMERINTAH KAB. ENREKANG	Dalam Proses
7707	PEMERINTAH KAB. FLORES TIMUR	Dalam Proses
6110	PEMERINTAH KAB. GARUT	Dalam Proses
5113	PEMERINTAH KAB. GAYO LUES	Data tidak lengkap
7504	PEMERINTAH KAB. GIANYAR	Dalam Proses
7105	PEMERINTAH KAB. GORONTALO UTARA	Dalam Proses
7302	PEMERINTAH KAB. GOWA	Dalam Proses
6404	PEMERINTAH KAB. GROBOGAN	Dalam Proses
6707	PEMERINTAH KAB. GUNUNG MAS	Dalam Proses
6303	PEMERINTAH KAB. GUNUNGKIDUL	Dalam Proses
7901	PEMERINTAH KAB. HALMAHERA BARAT	Dalam Proses
7904	PEMERINTAH KAB. HALMAHERA SELATAN	Dalam Proses
7902	PEMERINTAH KAB. HALMAHERA TENGAH	Dalam Proses
7906	PEMERINTAH KAB. HALMAHERA TIMUR	Dalam Proses
7905	PEMERINTAH KAB. HALMAHERA UTARA	Dalam Proses
6804	PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI SELATAN	Dalam Proses
6805	PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI TENGAH	Dalam Proses
6809	PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI UTARA	Dalam Proses
5215	PEMERINTAH KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	Dalam Proses
5305	PEMERINTAH KAB. INDRAGIRI HILIR	Dalam Proses
5304	PEMERINTAH KAB. INDRAGIRI HULU	Dalam Proses
6115	PEMERINTAH KAB. INDRAMAYU	Dalam Proses
8037	PEMERINTAH KAB. INTAN JAYA	Dalam Proses
8001	PEMERINTAH KAB. JAYAPURA	Dalam Proses
8008	PEMERINTAH KAB. JAYAWIJAYA	Dalam Proses
7502	PEMERINTAH KAB. JEMBRANA	Data tidak lengkap
6412	PEMERINTAH KAB. JEPARA	Dalam Proses
6504	PEMERINTAH KAB. JOMBANG	Dalam Proses
8208	PEMERINTAH KAB. KAIMANA	Dalam Proses
6605	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU	Dalam Proses
7505	PEMERINTAH KAB. KARANGASEM	Dalam Proses
6105	PEMERINTAH KAB. KARAWANG	Dalam Proses
5202	PEMERINTAH KAB. KARO	Dalam Proses
6711	PEMERINTAH KAB. KATINGAN	Dalam Proses
5804	PEMERINTAH KAB. KAUR	Dalam Proses
6612	PEMERINTAH KAB. KAYONG UTARA	Dalam Proses
6423	PEMERINTAH KAB. KEBUMEN	Dalam Proses
6517	PEMERINTAH KAB. KEDIRI	Dalam Proses
8020	PEMERINTAH KAB. KEEROM	Dalam Proses
6402	PEMERINTAH KAB. KENDAL	Dalam Proses
5409	PEMERINTAH KAB. KEP. MENTAWAI	Data tidak lengkap
5807	PEMERINTAH KAB. KEPAHIANG	Dalam Proses
7805	PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN ARU	Dalam Proses
7003	PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN SANGIHE	Dalam Proses
7903	PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN SULA	Dalam Proses
7005	PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN TALAUD	Dalam Proses
6606	PEMERINTAH KAB. KETAPANG	Dalam Proses
6424	PEMERINTAH KAB. KLATEN	Data tidak lengkap
7503	PEMERINTAH KAB. KLUNGKUNG	Dalam Proses
7412	PEMERINTAH KAB. KOLAKA TIMUR	Dalam Proses
7413	PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN	Dalam Proses
7405	PEMERINTAH KAB. KONAWE SELATAN	Dalam Proses
6808	PEMERINTAH KAB. KOTABARU	Dalam Proses
6705	PEMERINTAH KAB. KOTAWARINGIN BARAT	Dalam Proses
6704	PEMERINTAH KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	Dalam Proses
5312	PEMERINTAH KAB. KUANTAN SINGINGI	Dalam Proses
6611	PEMERINTAH KAB. KUBU RAYA	Dalam Proses
6304	PEMERINTAH KAB. KULON PROGO	Dalam Proses
7701	PEMERINTAH KAB. KUPANG	Dalam Proses
6907	PEMERINTAH KAB. KUTAI BARAT	Data tidak lengkap
6901	PEMERINTAH KAB. KUTAI KARTANEGARA	Data tidak lengkap
6908	PEMERINTAH KAB. KUTAI TIMUR	Dalam Proses
5206	PEMERINTAH KAB. LABUHANBATU	Dalam Proses
5222	PEMERINTAH KAB. LABUHANBATU SELATAN	Dalam Proses
5223	PEMERINTAH KAB. LABUHANBATU UTARA	Dalam Proses
5604	PEMERINTAH KAB. LAHAT	Data tidak lengkap
6708	PEMERINTAH KAB. LAMANDAU	Data tidak lengkap
6529	PEMERINTAH KAB. LAMONGAN	Data tidak lengkap
5904	PEMERINTAH KAB. LAMPUNG BARAT	Data tidak lengkap
5901	PEMERINTAH KAB. LAMPUNG SELATAN	Dalam Proses
5908	PEMERINTAH KAB. LAMPUNG TIMUR	ditunda
5903	PEMERINTAH KAB. LAMPUNG UTARA	Dalam Proses
8030	PEMERINTAH KAB. LANNY JAYA	Dalam Proses
6203	PEMERINTAH KAB. LEBAK	Data tidak lengkap
5808	PEMERINTAH KAB. LEBONG	Dalam Proses
8104	PEMERINTAH KAB. LINGGA	Dalam Proses
7601	PEMERINTAH KAB. LOMBOK BARAT	Dalam Proses
7602	PEMERINTAH KAB. LOMBOK TENGAH	Data tidak lengkap
7603	PEMERINTAH KAB. LOMBOK TIMUR	Dalam Proses
7608	PEMERINTAH KAB. LOMBOK UTARA	Dalam Proses
6516	PEMERINTAH KAB. LUMAJANG	Data tidak lengkap
7325	PEMERINTAH KAB. LUWU TIMUR	Dalam Proses
6522	PEMERINTAH KAB. MADIUN	Dalam Proses
6419	PEMERINTAH KAB. MAGELANG	Dalam Proses
6524	PEMERINTAH KAB. MAGETAN	Dalam Proses
6912	PEMERINTAH KAB. MAHAKAM ULU	Dalam Proses
6116	PEMERINTAH KAB. MAJALENGKA	Dalam Proses
8305	PEMERINTAH KAB. MAJENE	Dalam Proses
7721	PEMERINTAH KAB. MALAKA	Dalam Proses
6513	PEMERINTAH KAB. MALANG	data tidak lengkap
8402	PEMERINTAH KAB. MALINAU	Dalam Proses
7809	PEMERINTAH KAB. MALUKU BARAT DAYA	Dalam Proses
7802	PEMERINTAH KAB. MALUKU TENGGARA	Data tidak lengkap
7804	PEMERINTAH KAB. MALUKU TENGGARA BARAT	Dalam Proses
8303	PEMERINTAH KAB. MAMASA	Dalam Proses
8029	PEMERINTAH KAB. MAMBERAMO TENGAH	Dalam Proses
8302	PEMERINTAH KAB. MAMUJU	Dalam Proses
8306	PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH	Dalam Proses
8301	PEMERINTAH KAB. MAMUJU UTARA	Dalam Proses
5213	PEMERINTAH KAB. MANDAILING NATAL	Dalam Proses
7710	PEMERINTAH KAB. MANGGARAI	Data tidak lengkap
7715	PEMERINTAH KAB. MANGGARAI BARAT	Dalam Proses
7716	PEMERINTAH KAB. MANGGARAI TIMUR	Dalam Proses
8204	PEMERINTAH KAB. MANOKWARI	Data tidak lengkap
8213	PEMERINTAH KAB. MANOKWARI SELATAN	Data tidak lengkap
8014	PEMERINTAH KAB. MAPPI	Dalam Proses
7307	PEMERINTAH KAB. MAROS	Dalam Proses
8211	PEMERINTAH KAB. MAYBRAT	Dalam Proses
6609	PEMERINTAH KAB. MELAWI	Dalam Proses
5504	PEMERINTAH KAB. MERANGIN	ditunda
8007	PEMERINTAH KAB. MERAUKE	Dalam Proses
5912	PEMERINTAH KAB. MESUJI	Dalam Proses
7004	PEMERINTAH KAB. MINAHASA SELATAN	Dalam Proses
7006	PEMERINTAH KAB. MINAHASA UTARA	Data tidak lengkap
5603	PEMERINTAH KAB. MUARA ENIM	Dalam Proses
5806	PEMERINTAH KAB. MUKOMUKO	Dalam Proses
7403	PEMERINTAH KAB. MUNA	Dalam Proses
6710	PEMERINTAH KAB. MURUNG RAYA	Data tidak lengkap
5601	PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN	ditunda
5605	PEMERINTAH KAB. MUSI RAWAS	Dalam Proses
5612	PEMERINTAH KAB. MUSI RAWAS UTARA	Dalam Proses
8009	PEMERINTAH KAB. NABIRE	Dalam Proses
5115	PEMERINTAH KAB. NAGAN RAYA	Data tidak lengkap
7718	PEMERINTAH KAB. NAGEKEO	Dalam Proses
7709	PEMERINTAH KAB. NGADA	Dalam Proses
5211	PEMERINTAH KAB. NIAS	Dalam Proses
5224	PEMERINTAH KAB. NIAS BARAT	Dalam Proses
5214	PEMERINTAH KAB. NIAS SELATAN	Data tidak lengkap
5225	PEMERINTAH KAB. NIAS UTARA	Dalam Proses
8403	PEMERINTAH KAB. NUNUKAN	Dalam Proses
5610	PEMERINTAH KAB. OGAN ILIR	Dalam Proses
5606	PEMERINTAH KAB. OGAN KOMERING ILIR	Dalam Proses
5602	PEMERINTAH KAB. OGAN KOMERING ULU	Dalam Proses
5609	PEMERINTAH KAB. OGAN KOMERING ULU SEL.	Data tidak lengkap
5608	PEMERINTAH KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR	ditunda
5219	PEMERINTAH KAB. PADANG LAWAS	Data tidak lengkap
5220	PEMERINTAH KAB. PADANG LAWAS UTARA	ditunda
5405	PEMERINTAH KAB. PADANG PARIAMAN	Data tidak lengkap
5216	PEMERINTAH KAB. PAKPAK BHARAT	ditunda
6506	PEMERINTAH KAB. PAMEKASAN	Dalam Proses
6118	PEMERINTAH KAB. PANGANDARAN	Dalam Proses
8011	PEMERINTAH KAB. PANIAI	Dalam Proses
5402	PEMERINTAH KAB. PASAMAN	Dalam Proses
5412	PEMERINTAH KAB. PASAMAN BARAT	Dalam Proses
6514	PEMERINTAH KAB. PASURUAN	Dalam Proses
6409	PEMERINTAH KAB. PATI	Dalam Proses
8212	PEMERINTAH KAB. PEGUNUNGAN ARFAK	Data tidak lengkap
8017	PEMERINTAH KAB. PEGUNUNGAN BINTANG	Data tidak lengkap
6405	PEMERINTAH KAB. PEKALONGAN	Dalam Proses
5306	PEMERINTAH KAB. PELALAWAN	Dalam Proses
6411	PEMERINTAH KAB. PEMALANG	Dalam Proses
6910	PEMERINTAH KAB. PENAJAM PASER UTARA	Dalam Proses
5675	PEMERINTAH KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	Dalam Proses
5909	PEMERINTAH KAB. PESAWARAN	Dalam Proses
5406	PEMERINTAH KAB. PESISIR SELATAN	Dalam Proses
5102	PEMERINTAH KAB. PIDIE	Dalam Proses
5118	PEMERINTAH KAB. PIDIE JAYA	Dalam Proses
7301	PEMERINTAH KAB. PINRANG	Dalam Proses
7103	PEMERINTAH KAB. POHUWATO	Dalam Proses
6525	PEMERINTAH KAB. PONOROGO	Dalam Proses
6604	PEMERINTAH KAB. PONTIANAK	Data tidak lengkap
5911	PEMERINTAH KAB. PRINGSEWU	Dalam Proses
6515	PEMERINTAH KAB. PROBOLINGGO	Dalam Proses
6706	PEMERINTAH KAB. PULANG PISAU	data tidak lengkap
7907	PEMERINTAH KAB. PULAU MOROTAI	Dalam Proses
8035	PEMERINTAH KAB. PUNCAK	Data tidak lengkap
8010	PEMERINTAH KAB. PUNCAK JAYA	Data tidak lengkap
6417	PEMERINTAH KAB. PURBALINGGA	Data tidak lengkap
6422	PEMERINTAH KAB. PURWOREJO	Ditunda
5803	PEMERINTAH KAB. REJANG LEBONG	Dalam Proses
5308	PEMERINTAH KAB. ROKAN HILIR	Dalam Proses
7714	PEMERINTAH KAB. ROTE NDAO	Dalam Proses
6601	PEMERINTAH KAB. SAMBAS	Dalam Proses
5217	PEMERINTAH KAB. SAMOSIR	Dalam Proses
6505	PEMERINTAH KAB. SAMPANG	Dalam Proses
6602	PEMERINTAH KAB. SANGGAU	Data tidak lengkap
8019	PEMERINTAH KAB. SARMI	Dalam Proses
5506	PEMERINTAH KAB. SAROLANGUN	Dalam Proses
6610	PEMERINTAH KAB. SEKADAU	Dalam Proses
5805	PEMERINTAH KAB. SELUMA	Dalam Proses
6401	PEMERINTAH KAB. SEMARANG	Dalam Proses
7806	PEMERINTAH KAB. SERAM BAGIAN BARAT	Data tidak lengkap
7807	PEMERINTAH KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	Dalam Proses
6201	PEMERINTAH KAB. SERANG	Dalam Proses
5218	PEMERINTAH KAB. SERDANG BEDAGAI	Dalam Proses
6712	PEMERINTAH KAB. SERUYAN	Dalam Proses
5309	PEMERINTAH KAB. SIAK	Dalam Proses
7008	PEMERINTAH KAB. SIAU TAGULANDANG BIARO	Dalam Proses
7317	PEMERINTAH KAB. SIDENRENG RAPPANG	Dalam Proses
7706	PEMERINTAH KAB. SIKKA	Dalam Proses
5205	PEMERINTAH KAB. SIMALUNGUN	Data tidak lengkap
5109	PEMERINTAH KAB. SIMEULUE	Data tidak lengkap
7310	PEMERINTAH KAB. SINJAI	Dalam Proses
6603	PEMERINTAH KAB. SINTANG	Dalam Proses
6510	PEMERINTAH KAB. SITUBONDO	Dalam Proses
6302	PEMERINTAH KAB. SLEMAN	Dalam Proses
5404	PEMERINTAH KAB. SOLOK	Dalam Proses
7319	PEMERINTAH KAB. SOPPENG	Dalam Proses
8202	PEMERINTAH KAB. SORONG SELATAN	Dalam Proses
6426	PEMERINTAH KAB. SRAGEN	Dalam Proses
6709	PEMERINTAH KAB. SUKAMARA	Dalam Proses
6427	PEMERINTAH KAB. SUKOHARJO	Ditunda
7712	PEMERINTAH KAB. SUMBA BARAT	Dalam Proses
7717	PEMERINTAH KAB. SUMBA BARAT DAYA	Dalam Proses
7719	PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH	Dalam Proses
7711	PEMERINTAH KAB. SUMBA TIMUR	Data tidak lengkap
7605	PEMERINTAH KAB. SUMBAWA	Dalam Proses
7607	PEMERINTAH KAB. SUMBAWA BARAT	Dalam Proses
6507	PEMERINTAH KAB. SUMENEP	Dalam Proses
8027	PEMERINTAH KAB. SUPIORI	Dalam Proses
6807	PEMERINTAH KAB. TABALONG	Dalam Proses
7508	PEMERINTAH KAB. TABANAN	Dalam Proses
7315	PEMERINTAH KAB. TAKALAR	Dalam Proses
7306	PEMERINTAH KAB. TANA TORAJA	Dalam Proses
6810	PEMERINTAH KAB. TANAH BUMBU	Dalam Proses
5407	PEMERINTAH KAB. TANAH DATAR	Dalam Proses
6802	PEMERINTAH KAB. TANAH LAUT	Dalam Proses
6204	PEMERINTAH KAB. TANGERANG	Dalam Proses
5906	PEMERINTAH KAB. TANGGAMUS	Dalam Proses
5502	PEMERINTAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Dalam Proses
5509	PEMERINTAH KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	Data tidak lengkap
5204	PEMERINTAH KAB. TAPANULI TENGAH	Dalam Proses
5208	PEMERINTAH KAB. TAPANULI UTARA	Dalam Proses
6803	PEMERINTAH KAB. TAPIN	Dalam Proses
6111	PEMERINTAH KAB. TASIKMALAYA	Dalam Proses
5507	PEMERINTAH KAB. TEBO	Dalam Proses
6407	PEMERINTAH KAB. TEGAL	Data tidak lengkap
8205	PEMERINTAH KAB. TELUK BINTUNI	Dalam Proses
6420	PEMERINTAH KAB. TEMANGGUNG	Dalam Proses
7704	PEMERINTAH KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	Dalam Proses
7703	PEMERINTAH KAB. TIMOR TENGAH UTARA	Dalam Proses
5212	PEMERINTAH KAB. TOBA SAMOSIR	Dalam Proses
7209	PEMERINTAH KAB. TOJO UNA UNA	Dalam Proses
8018	PEMERINTAH KAB. TOLIKARA	Data tidak lengkap
7326	PEMERINTAH KAB. TORAJA UTARA	Dalam Proses
6520	PEMERINTAH KAB. TRENGGALEK	Dalam Proses
6528	PEMERINTAH KAB. TUBAN	Dalam Proses
5905	PEMERINTAH KAB. TULANG BAWANG	Dalam Proses
6518	PEMERINTAH KAB. TULUNGAGUNG	Dalam Proses
7303	PEMERINTAH KAB. WAJO	Dalam Proses
7408	PEMERINTAH KAB. WAKATOBI	Data tidak lengkap
8026	PEMERINTAH KAB. WAROPEN	Data tidak lengkap
6429	PEMERINTAH KAB. WONOGIRI	Dalam Proses
6421	PEMERINTAH KAB. WONOSOBO	Data tidak lengkap
8016	PEMERINTAH KAB. YAHUKIMO	Data tidak lengkap
8031	PEMERINTAH KAB. YALIMO	Data tidak lengkap
6607	PEMERINTAH KAB.BENGKAYANG	Dalam Proses
6608	PEMERINTAH KAB.LANDAK	Dalam Proses
7314	PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	Dalam Proses
7720	PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA	Dalam Proses
6175	PEMERINTAH KOTA BEKASI	Dalam Proses
6172	PEMERINTAH KOTA BOGOR	Dalam Proses
6473	PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN	Dalam Proses
7871	PEMERINTAH KOTA AMBON	Dalam Proses
6972	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN	Dalam Proses
5172	PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH	Dalam Proses
6171	PEMERINTAH KOTA BANDUNG	Dalam Proses
6179	PEMERINTAH KOTA BANJAR	Dalam Proses
6872	PEMERINTAH KOTA BANJAR BARU	Dalam Proses
6871	PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN	Dalam Proses
8171	PEMERINTAH KOTA BATAM	Dalam Proses
5871	PEMERINTAH KOTA BENGKULU	Ditunda
7672	PEMERINTAH KOTA BIMA	Dalam Proses
5273	PEMERINTAH KOTA BINJAI	Data tidak lengkap
6576	PEMERINTAH KOTA BLITAR	Dalam Proses
6973	PEMERINTAH KOTA BONTANG	Dalam Proses
5471	PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI	Dalam Proses
6272	PEMERINTAH KOTA CILEGON	Dalam Proses
6177	PEMERINTAH KOTA CIMAHI	Dalam Proses
7571	PEMERINTAH KOTA DENPASAR	Ditunda
6176	PEMERINTAH KOTA DEPOK	Dalam Proses
5373	PEMERINTAH KOTA DUMAI	Dalam Proses
7171	PEMERINTAH KOTA GORONTALO	Dalam Proses
5278	PEMERINTAH KOTA GUNUNG SITOLI	Data tidak lengkap
8072	PEMERINTAH KOTA JAYAPURA	Dalam Proses
7471	PEMERINTAH KOTA KENDARI	Dalam Proses
7074	PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU	Dalam Proses
7771	PEMERINTAH KOTA KUPANG	Dalam Proses
5673	PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU	Dalam Proses
6578	PEMERINTAH KOTA MADIUN	Ditunda
6475	PEMERINTAH KOTA MAGELANG	Dalam Proses
7371	PEMERINTAH KOTA MAKASSAR	Dalam Proses
6573	PEMERINTAH KOTA MALANG	Dalam Proses
7071	PEMERINTAH KOTA MANADO	Dalam Proses
7671	PEMERINTAH KOTA MATARAM	Dalam Proses
5971	PEMERINTAH KOTA METRO	Dalam Proses
6572	PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO	Data tidak lengkap
5475	PEMERINTAH KOTA PADANG	Dalam Proses
5472	PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG	Dalam Proses
5672	PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM	Dalam Proses
5671	PEMERINTAH KOTA PALEMBANG	Ditunda
7373	PEMERINTAH KOTA PALOPO	Data tidak lengkap
7271	PEMERINTAH KOTA PALU	Dalam Proses
5771	PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG	Dalam Proses
7372	PEMERINTAH KOTA PAREPARE	Dalam Proses
5477	PEMERINTAH KOTA PARIAMAN	Dalam Proses
6574	PEMERINTAH KOTA PASURUAN	Dalam Proses
5476	PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH	Dalam Proses
5371	PEMERINTAH KOTA PEKANBARU	Dalam Proses
6671	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK	Dalam Proses
5674	PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH	Data tidak lengkap
5171	PEMERINTAH KOTA SABANG	Data tidak lengkap
6472	PEMERINTAH KOTA SALATIGA	Dalam Proses
6971	PEMERINTAH KOTA SAMARINDA	Dalam Proses
5473	PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO	Dalam Proses
6471	PEMERINTAH KOTA SEMARANG	Dalam Proses
5276	PEMERINTAH KOTA SIBOLGA	Dalam Proses
6672	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	Dalam Proses
5474	PEMERINTAH KOTA SOLOK	Data tidak lengkap
8271	PEMERINTAH KOTA SORONG	Dalam Proses
5572	PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH	Dalam Proses
6571	PEMERINTAH KOTA SURABAYA	Dalam Proses
6476	PEMERINTAH KOTA SURAKARTA	Dalam Proses
6271	PEMERINTAH KOTA TANGERANG	Dalam Proses
6274	PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN	Dalam Proses
5275	PEMERINTAH KOTA TANJUNG BALAI	Dalam Proses
8172	PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG	Dalam Proses
8471	PEMERINTAH KOTA TARAKAN	Dalam Proses
6178	PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA	Dalam Proses
5272	PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI	Dalam Proses
6474	PEMERINTAH KOTA TEGAL	Dalam Proses
7971	PEMERINTAH KOTA TERNATE	Dalam Proses
7972	PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN	Dalam Proses
7073	PEMERINTAH KOTA TOMOHON	Dalam Proses
7872	PEMERINTAH KOTA TUAL	Dalam Proses
6371	PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA	Dalam Proses
7500	PEMERINTAH PROVINSI BALI	Dalam Proses
6200	PEMERINTAH PROVINSI BANTEN	Dalam Proses
5800	PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU	Dalam Proses
6000	PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	Dalam Proses
5500	PEMERINTAH PROVINSI JAMBI	Ditunda
6100	PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT	Dalam Proses
6400	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH	Dalam Proses
6500	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR	Dalam Proses
6600	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Dalam Proses
6800	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Dalam Proses
6700	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Dalam Proses
6900	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Dalam Proses
8400	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Dalam Proses
5700	PEMERINTAH PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	Dalam Proses
8100	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Dalam Proses
5900	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG	Dalam Proses
7800	PEMERINTAH PROVINSI MALUKU	Dalam Proses
7900	PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA	Dalam Proses
7600	PEMERINTAH PROVINSI NTB	Dalam Proses
7700	PEMERINTAH PROVINSI NTT	Dalam Proses
8000	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA	Dalam Proses
8200	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT	Dalam Proses
5300	PEMERINTAH PROVINSI RIAU	Dalam Proses
7300	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN	Dalam Proses
7200	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	Dalam Proses
7400	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Dalam Proses
5400	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Dalam Proses

sumber: panselnas.menpan.go.id dan sscn.bkn.go.id

Informasi Penerimaan CPNS 2014 (1)

2014-08-22T11:43:00.001+07:00

RENCANA KEBIJAKAN PENGADAAN CPNS 2014 :

Akan dibuka 100.000 formasi pegawai yang terdiri dari 65.000 PNS dan 35.000 PPPK.
Total 68 instansi Pusat yang memperoleh formasi dengan perincian 30 Kementrian, 28 Lembaga Pemerintahan Non Kementrian (LPNK), dua (2) Lembaga Negara, dan delapan (8) Sekretariat Negara.
Total 418 Instansi Daerah yang memperoleh formasi (Provinsi/Kabupaten/Kota).
Dialokasikan 5% formasi untuk lintas disiplin ilmu.
Pelaksanaan seleksi nasional CPNS 2014 seluruhnya menggunakan sistem CAT.
Pendaftaran dan registrasi dilakukan secara online dan terintegrasi sengan system single entry.
Satu pelamar hanya dapat memilih satu instansi dengan 3 pilihan formasi.
Perkiraan pendaftaran seleksi CPNS 2014 akan dilaksanakan pada akhir bulan Agustus 2014.
Persyaratan administrasi SKCK, Surat Keterangan Sehat, dan Kartu Tanda Pencari Kerja (Kartu Kuning) tidak diperlukan pada tahap registrasi.
Saat registrasi awal yang diperlukan hanya Nama Lengkap, Nomor Induk Kependudukan, dan alamat e-mail.
Tes CPNS 2014 terdiri dari Tes Kompetensi Dasar (TKD), dan Tes Kompetensi Bidang (TKB).
Materi TKD meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

DIAGRAM ALUR PENDAFTARAN :

FORMASI CPNS 2014 :

A. Formasi Nasional 2014 terdiri atas 71 (tujuh puluh satu) Kementerian/Lembaga.

No	Kementerian / Lembaga

1	Kementerian Koordinator - 3 (tiga) kementerian
2	Kementerian - 26 (dua puluh enam) kementerian.
3	Lembaga Pemerintah Non Kementerian - 28 (dua puluh delapan)
	lembaga
4	Lembaga Negara - 2 (dua) lembaga & Sekretariat Lembaga Negara -
	terdiri atas 8 (delapan) lembaga

B. Formasi Daerah 2014 terdiri atas 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) instansi, yaitu 28 (dua puluh delapan) Pemerintah Provinsi dan 411 (empat ratus sebelas) Pemerintah Kabupaten/Kota.

No	WILAYAH

1	Pulau Sumatera dan sekitarnya
2	Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara
3	Pulau Kalimantan
4	Pulau Sulawesi
5	Kep. Maluku dan Papua

sumber : panselnas.menpan.go.id

JADWAL PIALA DUNIA 2014 VERSI EXCEL

2014-06-14T11:08:00.000+07:00

Ada yang belom punya Jadwal Lengkap Piala Dunia 2014? wah...ketinggalan dong... :)
Piala Dunia 2014 sudah berlangsung sejak kemarin (14/05/2014) di Brasil, dan beberapa Group sudah melangsungkan pertandingan yang diawali dengan pertandingan pembuka oleh team dari tuan rumah sendiri, Brasil melawan Kroasia, dengan hasil kemenangan diraih oleh Brasil dengan skor 3 - 1.

Nah.. bagi yang belom punya jadwalnya, kali ini donz mau share Jadwal Piala Dunia Versi Excel, agar agan-agan bisa terus mengikuti perkembangan berlangsungnya Piala Dunia 2014 ini dengan baik dan benar, hehe...

Dalam versi Excel ini, agan-agan tinggal download filenya, kemudian bisa langsung isi hasil pertandingan yang sudah berlangsung dan otomatis skor bisa terlihat di kolom sebelah kanan.

Disini kita juga bisa merubah bahasa menjadi bahasa Indonesia maupun bahasa lainnya di halaman "Settings".

Langsung saja, untuk mendownload Jadwal Piala Dunia 2014 versi Excel ini, agan-agan bisa langsung klik gambar dibawah ini..

sumber: fiscias

Program Imunisasi Bayi di Lapas Wanita Tangerang

2014-04-15T11:56:00.000+07:00

Tangerang

Imunisasi berperan penting bagi kesehatan bayi. Oleh karena itu, Poliklinik Lapas Wanita Tangerang berusaha mewujudkan hal tersebut melalui Program Imunisasi Bayi WBP yang ada di Lapas Wanita Tangerang.

Menurut Kalapas Wanita Tangerang, Cipriana Murbihastuti, saat ini di Lapas Wanita Tangerang terdapat lima orang bayi dan dua orang anak, yang semuanya lahir di RSUD Kabupaten Tangerang saat ibunya menjalani pidana di Lapas Wanita Tangerang.

“Kesehatan bayi dan anak ini menjadi tanggung jawab dari Poliklinik Lapas Wanita Tangerang, salah satunya dengan Program Imunisasi,” tutur eks Kalapas Wanita Sungguminasa yang familiar dipanggil Tuti ini.

Lanjut menurut Tuti, Program Imunisasi Bayi WBP di Lapas Wanita Tangerang merupakan kerjasama antara pihak Lapas dan Puskesmas Sukasari yang letaknya tidak jauh dari lapas. “Kerjasama ini sudah berlangsung sejak tahun 2008 lalu,” ujarnya.

Dalam Program Imuniasi ini, setiap bulannya baik perawat ataupun dokter lapas bergantian membawa bayi-bayi ini ke puskesmas untuk diberikan imunisasi. Adapun jadwal imunisasi di Puskesmas Sukasari adalah setiap hari Senin dan Rabu.

“Membawa bayi dan anak untuk imunisasi ke puskesmas tidak saja menjadi tanggung jawab petugas poliklinik, tetapi juga dibantu oleh petugas dari bagian lainnya,” seru Tuti.

sumber: ditjenpas.go.id, Selasa, 15 April 2014

Ujian Nasional Dari Balik Jeruji

2014-04-15T11:51:00.000+07:00

Tangerang

Lapas Anak Pria Tangerang menyelenggarakan Ujian Nasional (UN) SMA Paket C yang diikuti 38 anak didik pemasyarakatan (Andikpas) dan warga binaan pemasyarakatan (WBP) pada 14-16 April 2014. Sebanyak 17 diantaranya merupakan WBP Lapas Pemuda Tangerang yang telah berumur diatas 30 tahun.

Para WBP dan Andikpas memulai ujian pukul 13.00 dengan materi ujian yang sama dengan materi yang diujikan di sekolah lain. Yang berbeda adalah penambahan materi PPKN sebagai bagian dari pembinaan moral. Sebelumnya mereka juga mendapat bimbingan belajar berupa try out sebagai persiapan menjelang ujian dengan tenaga pengajar dari Lapas dan Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M. Nuh, hadir melakukan inspeksi untuk memastikan pelaksanaan ujian bagi WBP dan Andikpas berjalan lancar. Ia mendatangi setiap kelas dan memberikan semangat kepada peserta ujian agar meneruskan pendidikan hingga perguruan tinggi dan membuka lapangan kerja.

“Gunakanlah mata hati kita, bahwa mereka (andikpas) adalah adik-adik kita juga yang perlu dibantu dengan memberikan pendidikan yang lebih bagus karena mereka masih punya masa depan,” ujar Nuh.

Selain itu, Mendikbud juga berujar bahwa pendidikan di lapas adalah langkah untuk menghilangkan stigma masyarakat, meningkatkan rasa kepercayaan diri, dan mengembangkan potensi yang dimiliki agar mereka minder dan tertekan.

Pada kesempatan yang sama, Mendikbud meminta institusi Pemasyarakatan dan Dinas Pendidikan Kota Tangerang agar bekerja sama mendirikan SMK pertama di lapas, yang rencananya akan ditempatkan di Lapas Anak Pria Tangerang pimpinan Heni Yuwono.

“Kedepannya agar dapat diterapkan di lapas lain di seluruh Indonesia,” harap Nuh yang kemudian secara simbolis menyerahkan sejumlah buku dan laptop kepada Kalapas untuk digunakan sebagai sarana belajar bagi Andikpas.

sumber: ditjenpas.go.id, Selasa, 15 April 2014

Petugas Pemasyarakatan Bandung VS Petugas Penjara Changi

2014-04-05T12:18:00.000+07:00

petugas Pemasyarakatan se-Bandung Raya vs petugas penjara Changi, Singapore

Bandung

Petugas Pemasyarakatan Bandung Raya mendapat kehormatan menerima kunjungan tim sepakbola petugas penjara Changi, Singapura, Jumat (4/4).

Tim Sepak Bola Negara tetangga ini sengaja bertandang untuk memperkokoh persaudaraan dan saling tukar pengalaman antar sesama petugas penjara yang biasanya bertanding dalam ajang track and field ASEAN PRISON yang digelar dwi tahunan.

Puluhan wargabinaan Lapas Banceuy Bandung unjuk kebolehan memainkan rampak gendang menyambut kehadiran 18 orang rombongan official dan pemain sepak bola petugas penjara Changi.

“Kesenian ini sebagai bagian dari pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan,” ujar Kepala Divisi Pemasyarakatan Jawa Barat, Ibnu Chuldun yang didampingi Kalapas Banceuy, Wahid Husen saat menerima kehadiran mereka.

Lapangan sepak bola yang berlokasi di dalam Lapas Banceuy, menjadi saksi laga tanding sepak bola antara petugas pemasyarakatan se-Bandung Raya melawan petugas penjara Changi asal negara yang kesohor dengan patung Merlionnya.

Pada babak pertama sekitar menit kesepuluh, tim tuan rumah berhasil menggetarkan gawang lawan dengan skor 1-0. Tim kesebelasan sepak bola petugas Penjara Singapore nampaknya kewalahan melawan kegigihan petugas Pemasyarakatan se-Bandung Raya (Lapas Banceuy Bandung, Lapas Sukamiskin, Rutan Bandung, Bapas Bandung dan Rupbasan Bandung).

Namun pada sepuluh menit sebelum pertandingan berakhir, kesebelasan penjara Singapore ini berhasil mencetak dua buah gol, sehingga skor akhir adalah 2-1 atas kesebelasan tamu.

Pimpinan rombongan, Mohamad Ismael terkesan dengan sambutan yang hangat dari petugas Pemasyarakatan Indonesia. Menurutnya skor pertandingan tidaklah penting, tapi eratnya persaudaraan dan bertukar pengalaman yang menjadi tujuan kunjungan mereka.

“Saya sangat apresiasi program kegiatan pembinaan narapidana disini, terutama kegiatan kesenian,” ujar Ismael.

Usai pertandingan, para delegasi juga disuguhi penampilan kesenian music angklung, dan karinding yang dibawakan oleh wargabinaan Lapas Banceuy.

sumber: ditjenpas.go.id, Jumat, 04 April 2014

Biaya Makan Tahanan KPK Paling Tinggi

2014-03-17T08:27:00.000+07:00

Menkumham mengeluhkan angggaran makan tahanan di lapas dan rutan minim

Rumah Tahanan KPK (sumber: Vivanews)

Jakarta

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengungkapkan, biaya makanan untuk para narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara sangat minim.

Bila dibandingkan biaya makan tahanan di Kepolisian, Kejaksaan, Badan Nasional Narkotika dan Komisi Pemberantasan Korupsi, biaya makan untuk Lapas dan Rutan Kemenkumham lebih kecil dengan kadar gizi ala kadarnya.

"Anggaran makan untuk napi di Lapas, Rutan relatif kecil. Ini sangat memprihatinkan," kata Amir Syamsudin, Menteri Hukum dan HAM usai membuka Seminar Nasional bertajuk 'Setengah Abad Sistem Pemasyarakatan' dan Refleksi Pelaksanaan Pidana Penjara di kantornya, Rabu 12 Maret 2014.

Ketua Forum Pemerhati Pemasyarakatan, Hasanuddin Massaile mengatakan, biaya makan warga binaan di Lapas dan Rutan Kemenkumham satu hari dibatasi Rp 14.000 per orang. Jumlah ini lebih kecil dibandingkan biaya makan tahanan Kepolisian, Kejaksaan, BNN dan KPK yang seharinya dianggarkan Rp40.000 per orang.

"Biaya makan tahanan Imigrasi Rp 34.000 setiap orang perhari dan tahanan anggota Polri-TNI sebesar Rp 30.000 perorang setiap hari," ujarnya.

Disamping itu, yang lebih memprihatinkan lagi adalah biaya untuk pemeliharaan kesehatan bagi para tahanan dan narapidana sudah dihapuskan. "Per tanggal 1 Januari 2014, narapidana/penghuni Lapas dan Rutan tidak lagi di jamin oleh Jamkesmas," ungkapnya.

Amir menambahkan, atas kondisi para penghuni lapas dan rutan di bawah Kemenkumham tersebut perlu untuk dievaluasi kembali. Agar mereka mendapatkan hidup layak selama menjalani binaan.

"Agar para narapidana ini lebih dimanusiawikan," ujar Amir.

sumber: viva.co.id, Rabu, 12 Maret 2014

Kondisi Lapas Atambua Memprihatinkan

2014-03-17T08:09:00.001+07:00

bangunan plavon Lapas Atambua (sumber: Kompas.com)

Atambua, Nusa Tenggara Timur

Kondisi bangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) rusak parah dan sangat memprihatinkan.

Kondisi ini membuat seluruh penghuni lapas, termasuk petugas pengamanan dan administrasi merasa tidak nyaman beraktivitas.

Kepala Lapas (Kalapas) Kelas II Atambua, Heru Suprijowinardi, Jumat (14/3/2014) mengatakan, atap bangunan lapas sudah bolong dan tembok dinding tiga blok hunian retak-retak.

“Kondisi di semua blok rusak berat, terutama bagian plafon sudah bolong semua dan tembok juga sudah terkelupas dan retak. Bangunan ini berdiri sejak tahun 1981, namun sampai sekarang belum juga direhab. Hitung-hitungannya, bangunan bagian dalam blok dan tembok keliling itu 50 persen rusak,” jelas Heru.

Menurut Heru, jika dibandingkan dengan Lapas lainnya di Indonesia, Lapas Atambua memiliki gedung yang paling buruk. Dia pun mengharapkan perhatian segera dari pimpinannya di Kupang maupun di Jakarta.

"Teman-teman wartawan silakan foto, saya malah senang karena nanti bisa dilihat oleh petinggi-petinggi saya,” harapnya.

Heru meminta pemerintah segera merehab blok hunian untuk para napi dan blok kesehatan serta menambah ruangan untuk kantor, sekaligus merehab kantor lama.

"Status Lapas Atambua ini dulunya adalah rumah tahanan negara. Namun pada 2004 telah berubah menjadi Lapas. Mestinya, infrastruktur harus diperhatikan dan juga jumlah personel ditambah,” jelasnya.

Apalagi kata Heru, jumlah penghuni lapas melebihi kapasitas blok yang tersedia. Menurutnya, saat ini jumlah napi mencapai 261 orang. Menurutnya, jumlah itu sudah kelebihan sekitar 100 orang.

"Mereka terpaksa kita gabungkan saja karena memang kondisinya seperti ini. Saya bersyukur para narapidana ini semuanya orang baik dan tertib sehingga mereka tidak sampai kabur,” katanya.

Heru mengaku sudah berulangkali mengusulkan bantuan rehab gedung dan penambahan bangunan ke Kementerian Hukum dan HAM Kanwil NTT dan Jakarta, namun tidak direspons.

"Usulan terakhir tahun 2010 lalu dan sempat ditinjau, namun nyatanya sampai sekarang tidak direalisasikan,” kata Heru.

Dia berharap, Lapas yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste itu dibenahi untuk dibuatkan sama seperti lapas yang ada di kota besar lainnya, karena Lapas Atambua adalah cermin Lapas Indonesia.

sumber: kompas.com, Jumat, 14 Maret 2014

Orangtua Tangkap Anaknya yang Kabur dari Lapas Boyolali

2014-03-06T13:51:00.002+07:00

Boyolali

Mardiyanto, seorang narapidana penghuni Rutan Kelas II B Boyolali kabur dari Rutan, Minggu, 2 Maret. Namun begitu pulang ke rumah orangtuanya di Cepogo Boyolali, justru ditangkap oleh orangtuanya sendiri, Senin (3/3/2014).

Kejadian itu bermula ketika Mardiyanto narapidana kasus pencuria ponsel berhasil kabur dari Rutan Klas II B Boyolali tanggal 2 Maret. Entah sebab apa, napi itu kemudian pulang ke rumah orangtuanya di dusun Gajian, Cepogo, Boyolali. Namun begitu berada di rumahnya, justru orangtua Mardiyanto segera menelepon pihak Rutan.

Kepala Rutan Kelas II B Boyolali, Satriyo Waluyo mengatakan Mardiyanto kabur dari Rutan pulang ke rumahnya di Dusun Gajian, Kecamatan Cepogo. "Mardiyanto diserahkan orang tuanya dan masyarakat setempat. Dikembalikan ke rutan untuk menjalani sisa tahanan," ujarnya.

Atas perbuatan kabur itu, menurut Waluyo, justru Mardiyanto mendapatkan sanksi. "Mardiyanto akan dimasukkan sel pengasingan, tidak dapat remisi, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan tidak dapat pembebasan bersyarat," ujarnya.

Waluyo menjelaskan napi yang dipercaya menjadi tahanan pendamping tersebut melarikan diri dengan cara merusak pagar berduri di lantai dua. Sebelumnya dia meminta izin kepada petugas untuk menyalakan lampu di lantai dua.

"Saat itu semua petugas berada di lantai satu. Tapi ditunggu beberapa saat dia tidak kembali. Petugas langsung mencari dan menemukan pagar berduri sudah rusak," ujarnya.

Mardiyanto adalah narapidana yang dihukum 1 tahun 3 bulan karena kasus pencurian ponsel. Dia masih mempunyai sisa masa tahanan 8 bulan. "Selama menjalani tahanan, perilakunya baik. Sejak tiga minggu ini, dia dipercaya menjadi tahanan pendamping untuk membantu sipir membersihkan lingkungan Rutan tiap harinya. Namun kepercayaan kami dimanfaatkan untuk kabur," ujarnya.

sumber: tribunnews.com, Senin, 3 Maret 2014

Lapas Pondok Rajeg Bogor Jalin Keja Sama dengan Samsung

2014-03-06T13:41:00.001+07:00

Cibinong

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Pondok Rajeg, Cibinong Bogor Jawa Barat, menjalin kerja sama dengan Samsung, sebuah perusahaan milik Korea Selatan.

"Ini Lapas percontohan," kata Kalapas Pondok Rajeg, Rudi CH saat berbicang-bincang dengan Republika di ruang kerjanya di Lapas Pondok Rajeg, Cibinong, Bogor, Jabar, Ahad (2/3).

Bentuk kerja samanya yakni pemberian pelatihan dan pendidikan kepada warga binaan. Semisal bengkel service kendaraan mobil dan motor, service alat-alat elektronik yakni televisi, radio, dan handphone serta kerajinan. Selain itu, ada juga juga waga binaan yang diberikan pelatihan tentang pertanian, perternakan kesenian dan juga pengajian.

Semua kegiatan ini dilakukan 250 warga binaan. Hasil kegiatan yang diunggulkan yakni kerajinan berupa keranjang kemasan. "Tas keranjang kemasan ini kualitasnya sangat bagus, nantinya akan di ekspor ke Korea," jelas Rudi yang menambahkan bahwa kerjasama dengan PT. Samsung Korea sudah dilakukan sejak April 2013.

Rudi melanjutkan, nanti dari hasil kerja warga binaan yang dijual, mereka mendapatkan provit sebesar 80 persen diberikan kepada warga binaan dan 20 persennya untuk PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak). "Kami membekali warga binaan disini agar ketika mereka keluar dari Lapas dan kembali ke masyarakat mereka mempunyai bekal atau keahlian untuk bekerja atau berwirausaha," tuturnya.

Moto Lapas Pondok Rajeg adalah Lapas "Berdasi" yaitu bersih damai dan Sigap. "Saya bertekad menjadikan Lapas Pondok Rajek, Lapas yang bersih dari narkoba, bersih dari pungli, bersih lingkungan, dan juga bersih dari hal-hal yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsihnya," ujar Rudi.

sumber: republika.com, Selasa, 25 Februari 2014

Jaksa Tangkap Terpidana Korupsi Pembebasan Lahan PLTU Indramayu

2014-02-28T11:26:00.000+07:00

sumber foto:http://free.cuplik.com

Bandung

Tim dari Kejaksaan Agung beserta tim dari Kejati Jabar dan Kejari Indramayu menangkap Agung Rijoto, terpidana kasus pembebasan lahan untuk pembangunan PLTU di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu. Agung ditangkap di rumahnya di Jalan Tanjung Duren VII, Jakarta Barat, Rabu (26/2/2014) sore.

"Setelah ditangkap di Jakarta kemudian langsung dibawa ke Indramayu dan sekarang sudah dijebloskan ke Lapas Indramayu," kata Kasipenkum Kejati Jabar, Koswara SH MH di Bandung, Kamis (27/2).

Pada kasus ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 1451K/Pid.SUS/2011, Agung Rijoto dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Agung adalah pemilik SHGU No 1 Tahun 1990 yang bertindak selaku kuasa PT Wihata Karya Agung.

Sementara dua terdakwa lainnya yakni Wakil Ketua P2TUN Mochamad Ichwan dan Sekretaris P2TUN Daddy Haryadi divonis bebas oleh Mahkamah Agung. Kasus ini merugikan keuangan negara sebesar Rp 4 miliar.

Pada perkembangan selanjutnya penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Bupati Indramayu Irianto MS Syafiudin alias Yance sebagai tersangka kasus ini.

Menurut Kapuspenkum Kejaksaan Agung Setia Untung Arimuladi, untuk tersangka Yance saat ini sudah memasuki tahap pemberkasan. Namun hingga kini Yance belum ditahan.

sumber: tribunnews.com, Kamis, 27 Februari 2014 16:27 WIB

Jokowi Diminta Perhatikan Lapas

2013-10-18T09:38:00.003+07:00

Jakarta

Rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi akan menggelontorkan Rp 500 miliar untuk perbaikan Kebun Binatang Ragunan disindir pihak Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham). Seharusnya Jokowi lebih memperhatikan pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di DKI yang notobene dihuni oleh manusia. Sudah saatnya DKI memiliki penjara yang tidak overload dan manusiawi.

"Ngurung kucing saja apabila sampai teraniaya telat ngasi makan, itu dosa hukumnya. Nah ini yang dikurung manusia," ungkap anggota Asistensi Kemenkumham, Drs Mashudi BcIP, MAP, saat menjadi salah satu narasumber kegiatan Badan Narkotika Nasional (BNN), di Hotel Aryaduta, Medan, Sumatera Utara.

Acara sosialisasi UU Narkotika bertema Dekriminalisasi dan Depanelisasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika tersebut dihadiri perwakilan institusi penegak hukum setempat mulai dari unsur Polri, Kejaksaan, Pengadilan, BNNP, hingga aparat Lapas.

Sosialisasi tersebut salah satunya bertujuan untuk menyamakan visi penegak hukum agar tidak memidanakan pengguna dan pecandu narkoba yang tertangkap tangan dan menempatkannya ke panti terapi rehabilitasi. Kepada audien, Mashudi yang dipanel dengan Jampidum Kejagung, Mahfud Manan, menggambarkan betapa kondisi lapas di Indonesia pada umumnya over load. Kondisi di dalamnya berjejal-jejalan dan tidak manusiawi lagi. "Kalau Bapak Ibu masuk ke lapas, sudah bau manusia semua tidak ada bau yang lain. Hawanya sangat panas oleh suhu tubuh manusia, makanya di dalam tidak ada yang pakai baju," ucapnya.

Penularan penyakit di dalam lapas sangat cepat. Mashudi menggambarkan, jika satu satu terkena batuk maka akan batuk semua. Angka kematian penghuni lapas sangat tinggi. "Kematian memang urusan Tuhan. Tapi di lapas kita bisa melihat siapa orang yang akan meninggal besok,tidak hanya (yang meninggal) hari ini," ungkapnya.

Kondisi itu tak terkecuali lapas-lapas di Jakarta seperti di Salemba, Cipinang, dan Pondok Bambu. Di Jakarta jumlah lapas tidak bertambah walau tren jumlah napi terus melesat. Malahan lapas yang ada kapasitasnya menyusut karena bangunannya dibagi lagi untuk fungsi Rumah Tahanan (Rutan) seperti di Salemba dan Cipinang.

"Masa kalah dengan (kebun binatang) Ragunan yang mau didanai Rp 500 miliar," cetusnya. Sepertinya dia menyindir agar Pemprov DKI nantinya bisa menganggarkan dengan nilai yang lebih tinggi lagi untuk pembangunan Lapas. Pemprov DKi memang ada rencana membangun lapas di wilayah Tangerang namun belum ditentukan besaran anggarannya.

Sebagai gambaran, Kemenkumham untuk membangun lapas dengan kapasitas 500 orang diperlukan dana Rp 60 Miliar. Menurutnya, yang ideal di setiap wilayah DKI memiliki lapas sendiri. Perlu dibangun lapas di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.

Dikatakan, saat ini 428 lapas yang ada di Indonesia dihuni oleh 156.945 orang dan diperkirakan akan mencapai 300 ribu pada 2015. Untuk itu mau tidak mau pemerintah, tak terkecuali pemerintah daerah, harus menambah jumlah lapas.

Mashudi mengakui, jumlah terbesar penghuni lapas adalah napi kasus narkoba. Maka untuk itulah perlunya penerapan perintah UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan tidak memenjarakan pecandu dan pengguna narkoba. Penerapan UU tersebut akan mengerem laju penambahan jumlah napi di lapas.

Karena menurut UU, pecandu dan pengguna narkoba dipandang sebagai korban, tidak dipenjara. Tetapi, harus ditempatkan di panti rehabilitasi. Dalam acara tersebut Mashudi juga mengutarakan rencana pihaknya untuk memiliki fasilitas terapi rehabilitasi pada setiap lapas narkotika.

Bagaimanapun tujuan pemasyarakatan adalah untuk membuat seseorang menyadari kesalahannya, menyesali, tidak mengulangi tindak pidana sehingga bisa diterima kembali di masyarakat. Sedangkan pecandu narkoba itu adalah penyimpangan perilaku yang penanganannya membutuhkan terapi khusus. Sayangnya hingga saat ini pihak Kemenkumham belum memiliki anggaran dan paket-paket khusus untuk fasilitas rehabilitasi narkoba.

Kendati begitu dia meminta para Kalapas tidak diam saja. Kalapas dituntut kreatif mampu menyiasati dan mau bekerjasama dengan berbagai pihak demi merehabilitasi warga binaannya yang kecanduan narkoba. "Jangan dibayangkan fasilitas rehab itu sesuatu yang wah. Banyak panti-panti rehabilitasi dari masyarakat seperti pondok pesantren terbukti bisa menyembuhkan pecandu narkoba," tandasnya.

sumber: jpnn.com, Jum'at, 11 Oktober 2013

Mengamuk, 900 Napi Lapas Rajabasa Lampung Lempari Petugas

2013-10-18T08:19:00.001+07:00

illustrasi, sumber: liputan6.com

Bandarlampung

Keruruhan narapidana terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 A Rajabasa Bandarlampung. Sebanyak 900 narapidana melempari petugas dengan batu. Satu pintu terali pun jebol akibat kerusuhan yang dipicu pemisahan napi perkara korupsi dengan pidana umum tersebut.

"Awalnya para napi itu melakukan demo terkait dengan kebijakan yang saya keluarkan, yakni memisahkan napi tindak pidana korupsi dan pidana umum, menyusul ditemukan pada Blok D-3 tahanan perkara korupsi bercampur dengan pidana umum, seharusnya itu tidak boleh," kata Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Rajabasa Surianto di Bandarlampung, Jumat (11/10/2013).

Dia menyatakan bahwa blok tersebut khusus untuk perkara tindak pidana korupsi (tipikor), bukan untuk pidana umum, sehingga pada hari ini rencananya dipindahkan sebanyak 16 napi umum dari blok tipikor. Namun, sebanyak 900 napi hari ini justru melakukan aksi demo dengan merusak pintu dan melempari batu ke arah petugas lembaga pemasyarakatan (lapas).

Akibatnya, kaca jendela lantai dua pecah. Keributan itu sempat membuat panik para pengunjung Lapas Rajabasa. Akan tetapi, akhirnya semua itu dapat diatasi oleh petugas terkait dibantu pihak kepolisian. Kerusuhan reda setelah berlangsung 20 menit. Beruntung tak ada korban luka.

"Sebenarnya kebijakan saya itu sudah lama dan itu memang prosedur yang sesuai dengan aturan dari Kementerian Hukum dan HAM. Akan tetapi, mungkin karena para napi itu merasa terganggu sehingga mereka protes. Padahal, tuntutan mereka juga tidak beralasan, mengingat tuntutan itu sudah kami laksanakan semua," ucapnya.

Terkait dengan tudingan bahwa kebijakan yang diambil KPLP Rajabasa itu dianggap semena-mena, Surianto mengatakan bahwa dirinya hanya melaksanakan tugas sesuai dengan aturan Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam aksi protes para napi itu, antara lain menuntut lima hal, yakni KPLP Rajabasa harus dipindahkan karena dianggap semena-mena. Tuntutan kedua, pengunjung yang besuk dibolehkan membawa makanan.

Ketiga, tidak ada blok tipikor dan semua blok sama. Keempat, warga Blok D-3 kembali ke asal, dan kelima, boleh menikah di dalam Lapas Rajabasa. "Dalam tuntutan tersebut, jelas mengada-ada, mengingat semua yang berjalan selama ini di Lapas Rajabasa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Surianto lagi.

Ia mengemukakan bahwa tiap pekan pihaknya selalu melakukan razia, bahkan para napi pun ditertibkan setiap kali mengadakan inspeksi mendadak. Menurut dia, terkait dengan tuntutan masalah blok itu, pihaknya akan tetap memisahkan blok untuk napi kasus korupsi dan pidana umum.

"Ini dilakukan karena dikhawatirkan akan terjadi saling peras bila napi korupsi disatukan dengan napi pidana umum. Para napi korupsi dikhawatirkan akan menjadi korban pemerasan oleh para napi pidana umum," ujar Surianto.

sumber: liputan6.com, Jumat, 11 Oktober 2013

Tata Cara Pendaftaran dan Jadwal Pelaksanaan CPNS Kemenkumham 2013

2013-09-26T12:05:00.002+07:00

Jakarta

Pagi ini, Kamis 26 Juni 2013, pendaftaran CPNS Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2013 telah dibuka. Bagi mereka yang berminat mengajukan lamaran dapat langsung mendaftar di website resmi Kemenkumham (klik disini) mulai pukul 08.00 WIB tertanggal hari ini, (26 Sept) dan ditutup pada hari Sabtu (28 Sept), tepatnya pada pukul 24.00 WIB

Sebagai informasi, berikut ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan mengenai Tata Cara Pendaftaran dan info-info lainnya yang perlu di ketahui oleh Calon Peserta Pendaftaran CPNS Kemenkumham RI Tahun 2013.

Berikut Jadwal Pelaksanaan Pengadaan CPNS Kemenkumham RI Tahun 2013

Semoga bermanfaat..
- donz - :)

sumber: kemenkumham.go.id, Kamis, 26 September 2013

Umumkan Hasil Seleksi Administrasi Dirjenpas, Pansel Undang Masyarakat Beri Masukan

2013-09-14T09:50:00.002+07:00

Jakarta
Pada hari ini Kamis 12 September 2013, Pansel Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham mengumumkan nama-nama kandidat Dirjen Pemasyarakatan yang dinyatakan lolos seleksi administrasi. Ada 17 kandidat yang dinyatakan lolos yang selanjutnya akan mengikuti tahapan seleksi tes tertulis pada 17 September 2013 di Graha Pengayoman Kantor Kementerian Hukum dan HAM.

Ketujuh belas (17) kandidat tersebut yaitu:

Adrianus E. Meliala (Anggota Kompolnas dan Guru Besar Kriminologi FISIP Universitas Indonesia);
Asminan Mirza Zulkarnain (Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat);
Budi Sulaksana (Kepala Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan);
Djoko Setiyono (Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Sekretariat Jenderal Kemenkumham);
F. Haru Tamtomo (Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan).
Gunarso (Inspektur Wilayah I Kemenkumham);
Handoyo Sudradjat (Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pemgaduan Masyarakat KPK);
I Wayan Kusmiantha Dusak (Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat);
I Wayan Sukerta (Kepala Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara);
Ma'mun (Kepala Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan);
Mardjoeki (Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham);
Mohammad Ghazalie (Staf Ahli Bidang Hukum Dewan Ketahanan Nasional);
Nasfri Adisyahmeta Yusar (Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
Nirahua Salmon Eliazermarthen (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pattimura);
Rusdianto (Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta);
Yon Suharyono (Kepala Kanwil Kemenkumham Bengkulu);
Y. Ambeg Paramarta (Kepala BPSDM Kemenkumham).

Wamenkumham yang juga Ketua Pansel, Denny Indrayana menyatakan, dengan dipublikasikannya nama-nama kandidat tersebut diharapakan masyarakat memberikan masukan terkait rekam jejak kandidat. Anggota Pansel lainnya Prof Komaruddin Hidayat menegaskan bahwa tugas Pansel adalah memilih kandidat terbaik melalui proses yang benar-benar obyektif, sehingga informasi track record dari para kandidat secara lengkap menjadi hal yang sangat penting.

Bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan terkait kandidat, dapat disampaikan melalui sms ke nomor 081392003339 atau via email: pansel.dirjenpas@kemenkumham.go.id.

sumber: kemenkumham.go.id, Jumat, 13 September 2013

Seleksi Penerimaan CPNS Kemenkumham RI Tahun 2013

2013-09-12T11:05:00.003+07:00

WILAYAH REGIONAL PENDAFTARAN :

PERSYARATAN PELAMAR :

* Untuk SLTA

                          A. Untuk Kualifikasi SLTA Sederajat/SMU/SMA


Persyaratan :

1) Warga Negara Indonesia.

2) Pria/Wanita

3) Usia, pada tanggal 1 September 2013 minimal 18 tahun dan maksimal 28 tahun.

4) Pendidikan : SLTA sederajat/SMU/SMA (termasuk paket C).

5) Nilai Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar SLTA sederajat/SMU/SMA (termasuk paket C) rata-rata 7,0 (khusus untuk Papua nilai rata-rata 6,5)

6) Berbadan sehat, tidak buta warna, tidak tuli dan tidak bertato.

7) Tidak sedang bekerja pada instansi lain baik Pemerintah maupun BUMN.

8) Tinggi dan berat badan
   a. Pria minimal 165 cm dengan berat badan proposional (khusus untuk Papua tinggi badan 160 cm dengan berat badan proposional)
   b. Wanita minimal 155 cm dengan berat badan proposional (khusus untuk Papua tinggi badan 150 cm dengan berat badan proposional)

9) Diprioritaskan bagi yang memiliki sertifikat dan kemampuan mengoperasikan komputer atau keahlian khusus lainnya.

10) Berkas lamaran dimasukkan dalam Stopmap warna MERAH, diluar Stopmap tertulis :
    - Nama
    - Tempat dan Tanggal Lahir
    - Pendidikan
    - Alamat Sekarang
    - Nomor Telepon yang mudah dihubungi
    - Alamat Email

11) Berkas lamaran terdiri dari,
   a. Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas folio bergaris dan bermaterai Rp.6000,- ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta;
   b. Foto copy Ijazah / STTB dan NEM/UAS/UAN yang terakhir dan telah dilegalisir;
   c. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang telah dilegalisir;
   d. Foto copy Kartu Kuning/Kartu Pencari Kerja yang telah dilegalisir;
   e. Foto copy Akta kelahiran / Kenal Lahir;
   f. Surat keterangan berbadan sehat, tidak buta warna, tidak tuli dan tidak bertato dari dokter RS. Pemerintah/ Puskesmas;
   g. Surat Pernyataan berbadan sehat, tidak buta warna, tidak tuli dan tidak bertato dengan dibubuhi materai Rp.6000,-;
   h. Surat Pernyataan tidak bekerja dengan instansi lain baik Pemerintah maupun BUMN dengan dibubuhi materai Rp.6000,-;
   i. Tanda bukti cetak/print registrasi pendaftaran;
   j. Foto copy sertifikat komputer dan sertifikat khusus lainnya (bila ada)
   k. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
   l. Pas photo berwarna dasar Biru berukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (untuk kartu peserta ujian);

12) Pelamar dapat diberikan Tanda Peserta Ujian bagi yang telah lulus seleksi administrasi, pengukuran tinggi badan dan berat badan serta verifikasi dokumen asli.


-donz-

* Untuk SARJANA ( S1 )

                          B. Untuk Kualifikasi Pendidikan Sarjana (S1)


Persyaratan :

1) Warga Negara Indonesia

2) Pria/Wanita

3) Usia, pada tanggal 1 September 2013 minimal 18 tahun dan maksimal berusia 30 tahun.

4) Pendidikan Sarjana Komputer dan Sarjana Bahasa Inggris (Sastra Inggris)

5) Perguruan Tinggi dan Program Studi Terakreditasi

6) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75
(khusus untuk Papua Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.50)

7) Berbadan sehat, tidak buta warna, tidak tuli dan tidak bertato.

8) Tidak bekerja pada instansi lain baik Pemerintah maupun BUMN.

9) Tinggi dan berat badan
   a. Pria minimal 165 cm dengan berat badan proposional (khusus untuk Papua tinggi badan 160 cm dengan berat badan proposional)
   b. Wanita minimal 155 cm dengan berat badan proposional (khusus untuk Papua tinggi badan 150 cm dengan berat badan proposional)

10) Berkas lamaran dimasukkan dalam Stopmap :
   - Warna hijau untuk jabatan Pemeriksa Personil Keimigrasian WNA
   - Warna biru untuk jabatan Pemroses Izin Status Keimigrasian
   - Warna putih untuk jabatan Penelaah Berkas Status Keimigrasian
   - Warna kuning untuk jabatan Pengolah Bahan Dokumentasi Keimigrasian


         *   Di luar Stopmap tertulis :
               - Nama
               - Tempat dan Tanggal Lahir
               - Pendidikan
               - Alamat Sekarang
               - Nomor Telepon yang mudah dihubungi
               - Alamat Email


11) Berkas lamaran terdiri dari :
   a. Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas folio bergaris dan bermaterai Rp.6000,- ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta;
   b. Foto copy Ijazah dan transkrip nilai terakhir yang telah dilegalisir sesuai dengan Surat Edaran dari BKN;
   c. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang telah dilegalisir;
   d. Foto copy Kartu Kuning/Kartu Pencari Kerja yang telah dilegalisir;
   e. Foto copy Akta kelahiran / Kenal Lahir;
   f. Surat keterangan berbadan sehat, tidak buta warna, tidak tuli dan tidak bertato dari dokter RS. Pemerintah/ Puskesmas;
   g. Surat Pernyataan berbadan sehat, tidak buta warna, tidak tuli dan tidak bertato dengan dibubuhi materai Rp.6000,-;
   h. Surat Pernyataan tidak bekerja dengan instansi lain baik Pemerintah maupun BUMN dengan dibubuhi materai Rp.6000,-;
   i. Tanda bukti cetak/print registrasi pendaftaran;
   j. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
   k. Pas photo berwarna dasar Biru berukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (untuk kartu peserta ujian);

12) Pelamar dapat diberikan Tanda Peserta Ujian bagi yang telah lulus seleksi administrasi, pengukuran tinggi badan dan berat badan serta verifikasi dokumen asli.


-donz-

* Untuk Tenaga DOKTER

                          C. Untuk Tenaga Dokter (Dokter Umum)


Persyaratan :

1) Warga Negara Indonesia

2) Pria/Wanita

3) Usia, pada tanggal 1 September 2013 minimal 18 tahun dan maksimal berusia 32 tahun.

4) Perguruan Tinggi dan Program Studi Terakreditasi

5) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,60

6) Berbadan sehat, tidak buta warna, tidak tuli dan tidak bertato.

7) Tidak bekerja pada instansi lain baik Pemerintah maupun BUMN.

8) Tinggi dan berat badan
    a. Pria minimal 165 cm dengan berat badan proposional
    b. Wanita minimal 155 cm dengan berat badan proposional

9) Berkas lamaran dimasukkan dalam Stopmap warna coklat, di luar Stopmap tertulis :
   - Nama
   - Tempat dan Tanggal Lahir
   - Pendidikan
   - Alamat Sekarang
   - Nomor Telepon yang mudah dihubungi
   - Alamat Email

10) Berkas lamaran terdiri dari :
    a. Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas folio bergaris dan bermaterai Rp.6000,- ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta;
    b. Foto copy Ijazah dan transkrip nilai terakhir yang telah dilegalisir sesuai dengan Surat Edaran dari BKN;
    c. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang telah dilegalisir;
    d. Foto copy Kartu Kuning/Kartu Pencari Kerja yang telah dilegalisir;
    e. Foto copy Akta kelahiran / Kenal Lahir;
    f. Surat keterangan berbadan sehat, tidak buta warna, tidak tuli dan tidak bertato dari dokter RS. Pemerintah/ Puskesmas;
    g. Surat Pernyataan berbadan sehat, tidak buta warna, tidak tuli dan tidak bertato dengan dibubuhi materai Rp.6000,-;
    h. Surat Pernyataan tidak bekerja dengan instansi lain baik Pemerintah maupun BUMN dengan dibubuhi materai Rp.6000,-;
    i. Tanda bukti cetak/print registrasi pendaftaran;
    j. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
    k. Pas photo berwarna dasar Biru berukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (untuk kartu peserta ujian);

11) Pelamar dapat diberikan Tanda Peserta Ujian bagi yang telah lulus seleksi administrasi, pengukuran tinggi badan dan berat badan serta verifikasi dokumen asli.


-donz-

TAHAPAN SELEKSI:

Tahapan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013 adalah sbb :

Seleksi Administrasi
Pengukuran Tinggi Badan dan Berat Badan Serta Verifikasi Dokumen Asli
Tes Kesehatan dan Tes Kesamaptaan
Ujian Tes Kompetensi Dasar (TKD) dengan Computer Assisted Test (CAT) System

KUOTA ALOKASI FORMASI berdasarkan Jenis Kelamin:

*khusus untuk Alokasi Jawa Barat bisa di lihat DI SINI :
note: ( klik --> "Baca Selengkapnya" )

sumber: kemenkumham.go.id, Kamis, 12 September 2013

MoU Lapas Indramayu, Polres dan Kodim 0616

2013-09-05T15:46:00.004+07:00

Indramayu

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Indramayu, pagi tadi (Kamis,05/09/2013) telah menyelenggarakan pertemuan bersama dengan Kepolisian Resor Indramayu dan Komando Distrik Militer 0616 Indramayu, untuk menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding / MoU). MoU ini ditandatangani dalam rangka 'mendukung penyelenggaraan pembinaan dan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Indramayu'.

"MoU ini diperlukan karena sebagaimana akhir-akhir ini di beritakan media sering terjadi kerusuhan di Lapas-lapas dan Rutan-rutan di Daerah lain, yang berawal dari di keluarkannya PP No.99 Tahun 2012 yang menjelaskan hak-hak warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan." jelas Kepala Lapas Indramayu, Sugito, Bc.IP,SH dalam sambutannya setelah menandatangani nota kesepahaman tersebut.

"Dengan bantuan dari Kepolisian dan TNI, diharapkan hal-hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi di Lapas Kelas IIB Indramayu." lanjut Kalapas.

Kapolres Indramayu, AKBP Wahyu Bintono Hari Bawono,SIK,MH juga memberikan beberapa sambutannya dalam pertemuan MoU tersebut. "Segala sesuatu yang paling penting adalah kebersamaan, dimana tidak ada yang berhasil andai masalah di selesaikan sendiri, apalagi masalah yang menyangkut Negara." ucapnya.

"Perlu diberikan Latihan semacam Simulasi, agar mereka yang ada di dalam tau dan mengerti apa yang terjadi", ucap Dandim 0616 Letkol CPN Asyik Rudianto,SMn dalam sambutannya dan di dukung oleh Wakil Bupati Indramayu, Drs.H.Supendi,M.Si yang turut menghadiri MoU dan saat itu mewakili Bupati Indramayu yang berhalangan hadir karna ada kegiatan lain.

Selain Wakil Bupati Indramayu, pertemuan dalam rangka penandatanganan Nota Kesepahaman di Lapas Kelas IIB Indramayu, dihadiri juga oleh Kejaksaan Negeri Indramayu, Pengadilan Negeri Indramayu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Rupbasan Indramayu.

Penandatanyanan Nota Kesepahaman (MoU) tersebut ditutup dengan bersama-sama melihat kegiatan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas IIB Indramayu dari dekat dan melihat kegiatan mereka (WBP) di masing-masing Blok Kamar.

Donz, 05 September 2013

Seleksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Dimulai, Segera Daftarkan Diri Anda!!

2013-09-05T09:01:00.001+07:00

Jakarta

Pada hari ini, Selasa 3 September 2013, bertempat di Ruang Soepomo lantai 7 kantor Kementerian Hukum dan HAM, Panitia Seleksi (Pansel) Direktur Jenderal Pemasyarakatan menggelar rapat persiapan seleksi terbuka Dirjen Pemasyarakatan.

Ada dua poin penting yang menjadi keputusan rapat Pansel yang dipimpin langsung oleh Ketua Pansel Denny Indrayana dan dihadiri oleh anggota Pansel yaitu Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto, Irjen Kemenkumham Agus Sukiswo, Abdullah Hehamahua, Imam B. Prasodjo, Prof. Saldi Isra, dan Dirjen HAM Prof. Harkristuti Harkrisnowo.

Dua keputusan penting tersebut yaitu kesepakatan Pansel untuk memperpanjang masa pendaftaran peserta, semula dimulai 9 September dan ditutup 11 September 2013, diperpanjang menjadi dimulai 5 September dan ditutup 12 September 2013. Selain itu, Pansel juga menyesuaikan syarat pendidikan bagi peserta yang semula berpendidikan serendah-rendahnya S2 menjadi S1. Kedua keputusan penting tersebut diambil dalam rangka memberikan kesempatan yang lebih luas bagi calon peserta potensial untuk ikut berkompetisi dalam seleksi terbuka Dirjen Pemasyarakatan.

Menurut salah satu anggota Pansel, Saldi Isra, perubahan syarat pendaftaran boleh dilakukan sepanjang perubahan syarat tersebut tidak memberatkan peserta dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut Saldi menyampaikan bahwa dengan perubahan syarat tersebut, seleksi terbuka Dirjen Pemasyarakatan akan lebih kompetitif karena peserta yang akan mendaftar diharapkan menjadi lebih banyak. Dengan makin kompetitifnya seleksi, kandidat terpilih nantinya tentu yang terbaik, memiliki integritas dan kapasitas untuk memimpin jajaran Pemasyarakatan ke depan menjadi lebih baik.

Bila Anda memenuhi kualifikasi dan tertantang untuk mengikuti seleksi, silakan kunjungi situs resmi www.kemenkumham.go.id untuk memperoleh informasi lebih lanjut.

sumber: kemenkumham.go.id, Rabu, 04 September 2013

RINCIAN FORMASI ASN DARI PELAMAR UMUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	GOL/ RUANG	JUMLAH ALOKASI	RENCANA PENEMPATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		JUMLAH		1000
1	Pranata Laporan Keuangan (Petugas SAI)	DIII Akuntansi	(II/c)	14	1	Biro Keuangan	SEKRETARIAT JENDERAL
					1	Direktorat Pengundangan, Publikasi dan Kerja Sama Peraturan Perundang-undangan	DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
					2	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
					1	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
					3	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
					1	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
					1	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
					1	Sekretariat Badan	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM
					1	Sekretariat Badan	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN HAM
					1	Sekretariat Inspektorat Jenderal	INSPEKTORAT JENDERAL
					1	Sekretariat Badan	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
2	Penyusun Teknis Pelatihan Fungsional Bagi Aparatur dan Non Aparatur	S1 Ilmu Bisnis dan Manajemen/ S1 Sospol/ S1 Ekonomi/ S1 Hukum/ S1 Akuntansi dan Manajemen/ S1 Ilmu Pendidikan	(III/a)	2	2	Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN HAM
3	Penyusun Bahan Rencana Kerja dan Anggaran Sistem dan Metoda	S1 Ilmu Bisnis dan Manajemen/ S1 Sospol/ S1 Ekonomi/ S1 Hukum/ S1 Akuntansi dan Manajemen/ S1 Ekonomi/ S1 Akuntansi	(III/a)	1	1	Sekretariat Badan	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
4	Penyusun Bahan Bimbingan Teknis	S1 Ilmu Bisnis dan Manajemen/ S1 Sospol/ S1 Ekonomi/ S1 Hukum/ S1 Akuntansi dan Manajemen/ S1 Ilmu Pendidikan	(III/a)	4	2	Direktorat Informasi Hak Asasi Manusia	DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
					2	Pusat Pengembangan Teknis	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN HAM
5	Penyuluh Hukum	S1 Hukum	(III/a)	2	1	Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
					1	Pusat Penyuluhan Hukum	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
6	Penyiap Bahan Publikasi dan Sosialisasi Informasi	S1 Komunikasi/ S1 Teknik Informasi	(III/a)	11	1	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
					1	Direktorat Pengundangan, Publikasi dan Kerja Sama Peraturan Perundang-undangan	DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
					4	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
					1	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
					2	Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat	DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
					1	Sekretariat Badan	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM
					1	Sekretariat Badan	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
7	Pengelola Pemanfaatan Hasil Penelitian	S1 Hukum	(III/a)	9	1	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-Hak Sipil dan Politik	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM
					1	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM
					1	Pusat Penelitian dan Pengembangan Transformasi Konflik	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM
					1	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-Hak Kelompok Khusus	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM
					5	Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
8	Pengelola Jabatan Fungsional	DIII Manajemen	(II/c)	16	1	Biro Kepegawaian	SEKRETARIAT JENDERAL
					1	Direktorat Pengundangan, Publikasi dan Kerja Sama Peraturan Perundang-undangan	DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
					6	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
					1	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
					1	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
					1	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
					1	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
					1	Sekretariat Badan	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM
					1	Sekretariat Inspektorat Jenderal	INSPEKTORAT JENDERAL
					1	Sekretariat Badan	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
					1	Sekretariat Badan	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN HAM
9	Pengelola Informasi dan Dokumentasi	S1 Teknik Informasi/ S1 Komunikasi	(III/a)	4	2	Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan	DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
					2	Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
10	Pengelola Database	S1 Teknik Informatika/ S1 Sistem Informasi/ S1 Ilmu Komputer/ S1 Teknik Komputer	(III/a)	38	10	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
					11	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
					2	Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
					2	Direktorat Informasi dan Komunikasi	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
					10	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
					3	Sekretariat Badan	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN HAM
11	Pengelola dan Pemelihara Piranti TI	S1 Teknik Informatika/ S1 Sistem Informasi/ S1 Ilmu Komputer/ S1 Teknik Komputer	(III/a)	63	1	Biro Perencanaan	SEKRETARIAT JENDERAL
					1	Biro Kepegawaian	SEKRETARIAT JENDERAL
					1	Biro Umum	SEKRETARIAT JENDERAL
					3	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
					4	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
					1	Direktorat Perdata	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
					1	Direktorat Pidana	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
					1	Direktorat Tata Negara	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
					2	Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
					1	Direktorat Daktiloskopi	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
					5	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
					13	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
					2	Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
					2	Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
					2	Direktorat Intelijen Keimigrasian	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
					2	Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
					2	Direktorat Lintas Batas dan Kerja Sama Luar Negeri Keimigrasian	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
					2	Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
					2	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
					1	Direktorat Teknologi Informasi	DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
					1	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
					1	Direktorat Kerja Sama Hak Asasi Manusia	DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
					1	Direktorat Diseminasi Hak Asasi Manusia	DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
					3	Sekretariat Badan	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM
					3	Sekretariat Inspektorat Jenderal	INSPEKTORAT JENDERAL
					3	Sekretariat Badan	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
					2	Sekretariat Badan	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN HAM
12	Pengadministrasi Keuangan	S1 Manajemen/ S1 Ekonomi/ S1 Akuntansi	(III/a)	12	1	Biro Keuangan	SEKRETARIAT JENDERAL
					1	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
					1	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
					2	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
					3	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
					1	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
					1	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
					1	Sekretariat Badan	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM
					1	Sekretariat Inspektorat Jenderal	INSPEKTORAT JENDERAL
13	Pengadministrasi Keuangan	S1 Manajemen Keuangan/ S1 Ekonomi Manajemen/ S1 Akuntansi	(III/a)	2	1	Sekretariat Badan	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
					1	Sekretariat Badan	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN HAM
14	Pengadministrasi Anggaran	S1 Ilmu Bisnis dan Manajemen/ S1 Sospol/ S1 Ekonomi Manajemen/ S1 Hukum/ S1 Akuntansi	(III/a)	50	1	Biro Perencanaan	SEKRETARIAT JENDERAL
			(III/a)		1	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
			(III/a)		1	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
			(III/a)		34	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
			(III/a)		1	Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
			(III/a)		1	Direktorat Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
			(III/a)		1	Direktorat Bina Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
			(III/a)		1	Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
			(III/a)		3	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
			(III/a)		1	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
			(III/a)		1	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
			(III/a)		1	Sekretariat Badan	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM
			(III/a)		1	Sekretariat Inspektorat Jenderal	INSPEKTORAT JENDERAL
			(III/a)		1	Sekretariat Badan	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
			(III/a)		1	Sekretariat Badan	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN HAM
15	Penerjemah Pertama	S1 Bahasa atau Sastra Inggris	(III/a)	6	2	Direktorat Pengundangan, Publikasi dan Kerja Sama Peraturan Perundang-undangan	DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
					1	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
					1	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
					1	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
					1	Sekretariat Badan	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
16	Pemeriksa Paten	S1 Kimia/ S1 Biologi/ S1 Farmasi/ S1 Teknik Elektro/ S1 Fisika/ S1 Teknik Mesin/ S1 Teknik Sipil/ S1 Teknologi Pertanian/ S1 Teknologi Perikanan	(III/a)	2	2	Direktorat Paten	DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
17	Pemeriksa Merek	S1 Hukum/ S1 Manajemen/ S1 Teknik/ S1 Farmasi/ S1 Humaniora	(III/a)	2	2	Direktorat Merek	DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
18	Pemeriksa Desain Industri	S1 Senirupa, desain dan/atau teknik	(III/a)	2	2	Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
19	Auditor pertama	S1 Akuntansi/ S1 Hukum/ S1 Manajemen Keuangan	(III/a)	20	4	Inspektorat Wilayah I	INSPEKTORAT JENDERAL
					4	Inspektorat Wilayah II	INSPEKTORAT JENDERAL
					3	Inspektorat Wilayah III	INSPEKTORAT JENDERAL
					3	Inspektorat Wilayah IV	INSPEKTORAT JENDERAL
					3	Inspektorat Wilayah V	INSPEKTORAT JENDERAL
					3	Inspektorat Wilayah VI	INSPEKTORAT JENDERAL
20	Penjaga Keamanan	DIII Semua Jurusan	(II/c)	472	31	LAPAS ACEH BARAT DAYA (BLANGPIDIE)	ACEH
					31	LAPAS WANITA SIGLI	ACEH
					8	LAPAS KELAS III LANGSA	ACEH
					15	LAPAS NARKOTIKA KELAS III LANGKAT	SUMATERA UTARA
					31	LAPAS DHARMASRAYA	SUMATERA BARAT
					31	LAPAS NARKOTIKA SAWAHLUNTO	SUMATERA BARAT
					31	RUTAN PADANG	SUMATERA BARAT
					12	LAPAS TERBUKA RUMBAI	RIAU
					10	RUTAN KELAS IIB PEKAN BARU	RIAU
					5	LAPAS KELAS III SOROLANGUN	JAMBI
					31	LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG	SUMATERA SELATAN
					33	RUTAN DEPOK	JAWA BARAT
					13	LAPAS KELAS III GUNUNG SINDUR	JAWA BARAT
					8	LAPAS KELAS III BEKASI	JAWA BARAT
					13	LAPAS KELAS III WARUNG KIARA	JAWA BARAT
					8	RUTAN GUNUNG SINDUR	JAWA BARAT
					10	LAPAS NARKOTIKA MADIUN	JAWA TIMUR
					10	LAPAS NARKOTIKA PAMEKASAN	JAWA TIMUR
					31	LAPAS BANJARBARU	KALIMANTAN SELATAN
					31	LAPAS PAHUWATO	GORONTALO
					29	RUTAN WEDA	MALUKU UTARA
					5	LAPAS KELAS IIB MERAUKE	PAPUA
					5	LAPAS KELAS IIB SERUI	PAPUA
					5	LAPAS KELAS IIB WAMENA	PAPUA
					5	LAPAS KELAS IIB TIMIKA	PAPUA
					5	LAPAS KELAS IIB FAK FAK	PAPUA BARAT
					3	LAPAS KELAS IIB MANOKWARI	PAPUA BARAT
					3	LAPAS KELAS IIB SORONG	PAPUA BARAT
					5	Rumah Detensi Imigrasi Medan	SUMATERA UTARA
					5	Rumah Detensi Imigrasi Surabaya	JAWA TIMUR
					5	Rumah Detensi Imigrasi Pontianak	KALIMANTAN BARAT
					4	Rumah Detensi Imigrasi Manado	SULAWESI UTARA
21	Pranata Imigrasi	DIII Semua Jurusan	(II/c)	159	16	Kantor Imigrasi Kelas III Takengon	ACEH
					2	Kantor Imigrasi Kelas III Sabang	ACEH
					2	Kantor Imigrasi Terempa	KEPULAUAN RIAU
					2	Kantor Imigrasi Ranai	KEPULAUAN RIAU
					16	Rumah Detensi Imigrasi Pusat di Batam	KEPULAUAN RIAU
					9	Kantor Imigrasi Kelas III Kediri	JAWA TIMUR
					11	Kantor Imigrasi Kelas III Pamekasan	JAWA TIMUR
					2	Kantor Imigrasi Kelas II Maumere	NUSA TENGGARA TIMUR
					3	Kantor Imigrasi Kelas II Atambua	NUSA TENGGARA TIMUR
					12	Kantor Imigrasi Kelas III Labuhan Bajo	NUSA TENGGARA TIMUR
					13	Kantor Imigrasi Kelas III Putussibau	KALIMANTAN BARAT
					10	Kantor Imigrasi Tanjung Redep	KALIMANTAN TIMUR
					13	Kantor Imigrasi Kelas III Kotamobagu	SULAWESI UTARA
					15	Kantor Imigrasi Kelas III Banggai	SULAWESI TENGAH
					15	Kantor Imigrasi Kelas III Wakatobi	SULAWESI TENGGARA
					15	Kantor Imigrasi Kelas III Bau-bau	SULAWESI TENGGARA
					1	Kantor Imigrasi Kelas II Manokwari	PAPUA BARAT
					2	Kantor Imigrasi Kelas II Sorong	PAPUA BARAT
22	Pranata Lapas	DIII Pertanian, mesin otomotif, bangunan	(II/c)	17	2	LAPAS ACEH BARAT DAYA (BLANGPIDIE)	ACEH
					2	LAPAS WANITA SIGLI	ACEH
					2	LAPAS DHARMASRAYA	SUMATERA BARAT
					2	LAPAS NARKOTIKA SAWAHLUNTO	SUMATERA BARAT
					2	RUTAN PADANG	SUMATERA BARAT
					1	LAPAS TERBUKA RUMBAI	RIAU
					2	LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG	SUMATERA SELATAN
					2	LAPAS BANJARBARU	KALIMANTAN SELATAN
					2	LAPAS PAHUWATO	GORONTALO
23	Perawat	DIII Keperawat	(II/c)	16	1	LAPAS ACEH BARAT DAYA (BLANGPIDIE)	ACEH
					1	LAPAS WANITA SIGLI	ACEH
					1	LAPAS KELAS III LANGSA	ACEH
					1	LAPAS DHARMASRAYA	SUMATERA BARAT
					1	LAPAS NARKOTIKA SAWAHLUNTO	SUMATERA BARAT
					1	RUTAN PADANG	SUMATERA BARAT
					1	LAPAS TERBUKA RUMBAI	RIAU
					1	LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG	SUMATERA SELATAN
					1	RUTAN DEPOK	JAWA BARAT
					1	LAPAS KELAS III GUNUNG SINDUR	JAWA BARAT
					1	LAPAS KELAS III BEKASI	JAWA BARAT
					1	LAPAS KELAS III WARUNG KIARA	JAWA BARAT
					1	RUTAN GUNUNG SINDUR	JAWA BARAT
					1	LAPAS BANJARBARU	KALIMANTAN SELATAN
					1	LAPAS PAHUWATO	GORONTALO
					1	RUTAN WEDA	MALUKU UTARA
24	Pengelola Jabatan Fungsional	DIII Manajemen	(II/c)	10	5	BHP MEDAN	SUMATERA UTARA
					5	BHP SURABAYA	JAWA TIMUR
25	Pengelola Database	DIII Teknik Komputer	(II/c)	16	1	LAPAS ACEH BARAT DAYA (BLANGPIDIE)	ACEH
					1	LAPAS WANITA SIGLI	ACEH
					1	LAPAS KELAS III LANGSA	ACEH
					1	LAPAS DHARMASRAYA	SUMATERA BARAT
					1	LAPAS NARKOTIKA SAWAHLUNTO	SUMATERA BARAT
					1	RUTAN PADANG	SUMATERA BARAT
					1	LAPAS TERBUKA RUMBAI	RIAU
					1	LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG	SUMATERA SELATAN
					1	RUTAN DEPOK	JAWA BARAT
					1	LAPAS KELAS III GUNUNG SINDUR	JAWA BARAT
					1	LAPAS KELAS III BEKASI	JAWA BARAT
					1	LAPAS KELAS III WARUNG KIARA	JAWA BARAT
					1	RUTAN GUNUNG SINDUR	JAWA BARAT
					1	LAPAS BANJARBARU	KALIMANTAN SELATAN
					1	LAPAS PAHUWATO	GORONTALO
					1	RUTAN WEDA	MALUKU UTARA
26	Penyuluh Kemasyarakatan	S1 Sosial	(III/a)	45	3	BAPAS KUTACANE	ACEH
					2	BAPAS SIBOLGA	SUMATERA UTARA
					3	BAPAS MEDAN	SUMATERA UTARA
					3	BAPAS PADANG	SUMATERA BARAT
					2	BAPAS BUKIT TINGGI	SUMATERA BARAT
					3	BAPAS PEKAN BARU	RIAU
					2	BAPAS MUARA BUNGO	JAMBI
					2	BAPAS LAHAT	SUMATERA SELATAN
					3	BAPAS PALEMBANG	SUMATERA SELATAN
					4	BAPAS BANDUNG	JAWA BARAT
					3	BAPAS CIREBON	JAWA BARAT
					3	BAPAS BOGOR	JAWA BARAT
					2	BAPAS BOJONEGORO	JAWA TIMUR
					4	BAPAS SURABAYA	JAWA TIMUR
					2	BAPAS JEMBER	JAWA TIMUR
					2	BAPAS MALANG	JAWA TIMUR
					2	BAPAS AMUNTAI	KALIMANTAN SELATAN