Kediri Bersemi

Menakertrans Janji Hapus Outsourcing

noreply@blogger.com (Dony Prasetiyo) — Sun, 11 Dec 2011 12:56:00 +0000

KEDIRI- Keinginan serikat pekerja agar sistem outsourcing dihapus mendapat respons dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar. Dia sepakat sistem yang dianggap merugikan pekerja itu untuk dihapuskan.

Hal itu ditegaskannya di sela-sela kunjungan kerja di pabrik PT Gudang Garam (GG), kemarin. "Sistem outsourcing akan dihilangkan," tegas lelaki yang juga ketua umum DPP PKB ini.

Cak Imin -panggilan akrab Muhaimin- mengatakan bahwa sistem outsourcing merugikan pekerja. Nasib mereka menjadi tidak jelas. Jika kontrak sudah habis, pengusaha bisa memutuskan hubungan kerjanya begitu saja.

Namun, lanjut Muhaimin, di sisi lain pengusaha sebenarnya juga merasa terbebani dengan adanya sistem tersebut. Mereka dicap negatif karena hanya mengeksploitasi pekerja. "Mereka tidak ingin mendapat cap demikian," lanjutnya.

Untuk itu, Cak Imin berjanji akan mencarikan win-win solution dalam masalah ini. Celahnya lewat revisi Undang-Undang No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang pembahasannya dilaksanakan tahun ini. Dia meminta masukan dari serikat pekerja di seluruh Indonesia. Harapannya, undang-undang yang baru nanti lebih baik dan akomodatif terhadap kepentingan pekerja maupun pengusaha. "Kami harap revisi dilakukan secara komprehensif," katanya.

Lebih jauh, Muhaimin juga meminta agar semua tenaga kerja minimal harus masuk jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek). Tujuannya, agar kesejahteraan maupun keselamatan kerja mereka terjamin. "Jam kerja juga harus terukur," tambahnya

mana janjimu pak Menteri??????

Rujak Cingur

noreply@blogger.com (Dony Prasetiyo) — Thu, 01 Dec 2011 07:13:00 +0000

Siapa yang belum pernah merasakan nikmatnya makan rujak cingur kediri? Waduh.... rugi nda kalau tidak di coba. Sekali merasakan pasti akan ketagihan :-)

Rujak cingur ini banyak sekali dijual di daerah kota & kabupaten Kediri. Di jl. Doho juga ada, di daerah Katang juga ada (langgananku ni :-) ) di sana di sajikan dengan minuman es jenang kolak. Walaupun tempatnya sederhana tapi rasanya bung, mantap...

Silahkan mencoba.

Kediri Kota Adipura

noreply@blogger.com (Dony Prasetiyo) — Tue, 16 Aug 2011 03:54:00 +0000

Adipura, adalah sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Adipura diselenggarakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Program Adipura telah dilaksanakan setiap tahun sejak 1986, kemudian terhenti pada tahun 1998. Dalam lima tahun pertama, program Adipura difokuskan untuk mendorong kota-kota di Indonesia menjadi "Kota Bersih dan Teduh". Program Adipura kembali dicanangkan di Denpasar, Bali pada tanggal 5 Juni 2002, dan berlanjut hingga sekarang. Pengertian kota dalam penilaian Adipura bukanlah kota otonom, namun bisa juga bagian dari wilayah kabupaten yang memiliki karakteristik sebagai daerah perkotaan dengan batas-batas wilayah tertentu.

Kriteria Adipura terdiri dari 2 indikator pokok, yaitu:

Indikator kondisi fisik lingkungan perkotaan dalam hal kebersihan dan keteduhan kota
Indikator pengelolaan lingkungan perkotaan (non-fisik), yang meliputi institusi, manajemen, dan daya tanggap.

Nah ini yang menyebabkan Kota Kediri mendapatkan Piala Adipura tiga kali. Walaupun tahun ini gagal mendapatkan Piala Adipura, Kota Kediri tetap akan menjaga lingkungannya dengan cara menghijaukan kota serta menjaga kebersihan kota.

Mari kita wujudkan Kota Kediri menjadi yang terbaik.

Kediri Syu (Karesidenan Kediri)

noreply@blogger.com (Dony Prasetiyo) — Thu, 04 Aug 2011 02:25:00 +0000

Monumen Tentara PETA ini terdapat di Kec. Mojoroto Kediri, tepatnya di selatannya taman sekartaji.

Berikut ini sejarah tentang Kediri Syu.

Masa Pendudukan Jepang

Setelah tentara Jepang merebut dan menguasai Hindia Belanda dibentuk pemerintahan militer yang bersifat sementara. Pemerintahan militer Jepang membagi wilayah bekas Hindia Belanda menjadi tiga wilayah, yaitu (1) Angkatan darat (Tentara Keduapuluhlima) untuk Sumatera dan berkedudukan di Bukit Tinggi; (2) Angkatan Darat (Tentara keenambelas) untuk Jawa dan Madura, berkedudukan di Jakarta; (3) Angkatan Laut (Armada Selatan Kedua) untuk daerah yang meliputi Sulawesi, kalimantan, dan Maluku dan berkedudukan di Makasar.

Pada bulan Agustus 1942, pemerintahan sementara ini berakhir dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 27 tentang Aturan Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 28 tentang Aturan Pemerintahan Syu dan Tokubetsyu Syi. Undang-undang ini merupakan pelaksanaan reorganisasi struktur pemerintahan. Menurut Undang-undang No. 27 seluruh Pulau Jawa dan Madura kecuali Surakarta dan Yogyakarta, dibagi atas Syu (Karesidenan), Syi (sama dengan daerah stadsgemeente/kotapraja), ken (kabupaten), gun (kawedanaan/district), son (kecamatan/onderdistrict), dan ku (desa/kelurahan).

Dalam struktur pemerintahan pendudukan Jepang ditetapkan pemerintahan daerah tertinggi adalah Syu. Pulau Jawa terbagi atas 17 Syu, yaitu Banten, Batavia, Bogor, Priangan, Cirebon, Pekalongan, Semarang, Banyumas, Pati,Kedu, Surabaya, Bojonegoro, Madiun, Kediri, Malang, Besuki, dan Madura. Berdasarkan pembagian tersebut, di Jawa Timur terdapat tujuh karesidenan, yaitu Surabaya, Bojonegoro, Madiun, Kediri, Malang, Besuki, dan Madura. Hal ini tidak beda dengan pembagian karesidenan pada masa Hindia Belanda. Dengan demikian pembagian wilayah berdasarkan propinsi dihapuskan. Hal yang cukup menarik di sini adalah walaupun wilayah daerah kekuasaan Syu seluas daerah residensi pada masa Hindia Belanda, namun kekuasaannya sama dengan gubernur. Syucokan selaku penguasa Syu menjalankan pemerintahan umum, mengurus kepolisian, memerintah dan mengawasi Kenco, Syico, Keisatushoco (Kepala Kantor Besar Propinsi) dalam wilayah Syu. Selanjutnya berdasarkan Osamu Seirei No. 28 tahun 1942, dalam syu dibentuk suatu dewan yang dinamakan Cokanto atau Majelis Pembesar Syu. Dewan ini bukan DPRD melainkan dewan biasa yang bertugas memberi pertimbangan kepada Syucokan apabila diperlukan.

Meskipun provinsi-provinsi dan gubernur-gubernur dihapuskan, karesidenan (syu), kawedanaan (gun), dan kecamatan (son) tetap berada di bawah Departemen Urusan Dalam Negeri (Naimubu) di Jakarta yang pada gilirannya bertanggungjawab kepada Komando Tentara Keenambelas yang berkuasa.

Sumber : arsipjatim.go.id

Dewi Sekartaji

noreply@blogger.com (Dony Prasetiyo) — Tue, 21 Jun 2011 07:54:00 +0000

Ini merupakan patung Dewi Sekartaji yang terdapat di lokasi gunung klotok atau goa selomangkleng.

Menikmati udara di Simpang Lima Gumul

noreply@blogger.com (Dony Prasetiyo) — Thu, 24 Mar 2011 03:53:00 +0000

Cuaca di Kota Kediri cerah sekali, ini waktu yang tepat untuk bersantai bersama keluarga. Kita memutuskan untuk menikmati udara sejuk di Simpang Lima Gumul Kediri. Teryata tidak salah kita memilih tempat ini, begitu sampai di tempat tujuan, udara yang bersih dan sejuk langsung menghampiri wajah kami, ini dikarenakan banyak sekali pohon - pohon disekitar Simpang Lima Gumul. Sungguh fantastic

Berikut ini adalah foto lorong bawah tanah yang menuju ke Monumen SLG, lumayan panjang :-)

Monumen Simpang Lima Gumul ini mirip dengan Monumen Arc de Triomphe di Perancis.

Keren Gan :-)

Geografi Kota Kediri

noreply@blogger.com (Dony Prasetiyo) — Tue, 22 Mar 2011 08:30:00 +0000

Sebagai wilayah kota yang merupakan salah satu Pemerintah Kota yang ada di wilayah propinsi Jawa Timur, Kota Kediri terletak di wilayah selatan bagian barat Jawa Timur. Kota Kediri dijadikan wilayah pengembangan kawasan lereng Wilis, dan sekaligus sebagai pusat pengembangan regional eks Wilayah Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri yang mempunyai pengaruh timbal balik dengan daerah sekitarnya.

Secara geografis , Kota Kediri terletak di antara 111,05 derajat-112,03 derajat Bujur Timur dan 7,45 derajat-7,55 derajat Lintang Selatan dengan luas 63,404 Km2. Dari aspek topografi, Kota Kediri terletak pada ketinggian rata-rata 67 m diatas permukaan laut, dengan tingkat kemiringan 0-40%

Struktur wilayah Kota Kediri terbelah menjadi 2 bagian oleh sungai Brantas, yaitu sebelah timur dan barat sungai. Wilayah dataran rendah terletak di bagian timur sungai, meliputi Kec. Kota dan kec. Pesantren, sedangkan dataran tinggi terletak pada bagian barat sungai yaitu Kec. Mojoroto yang mana di bagian barat sungai ini merupakan lahan kurang subur yang sebagian masuk kawasan lereng Gunung Klotok (472 m) dan Gunung Maskumambang (300 m).

Secara administratif, Kota Kediri berada di tengah wilayah Kabupaten Kediri dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah utara : Kec. Gampengrejo dan Kec. Grogol Sebelah Selatan : Kec. Kandat dan Kec. Ngadiluwih
Sebelah Timur : Kec. Wates dan Kec. Gurah
Sebelah Barat : kec. grogol dan Kec. Semen

Wilayah Kota Kediri, secara administratif terbagi menjadi 3 wilayah kecamatan, yaitu :
1.Kecamatan Kota, dengan luas wilayah 14,900 Km2 terdiri dari 17 Kelurahan
2.Kecamatan Pesantren, dengan luas wilayah 23,903 Km2 tediri dari 15 Kelurahan
3.Kecamatan Mojoroto, dengan luas wilayah 24,601 Km2 tediri dari 14 Kelurahan

sumber :
www.kotakediri.com

Sistem Kontrak Kerja Outsourcing, Perbudakan Modern

noreply@blogger.com (Dony Prasetiyo) — Tue, 22 Feb 2011 01:57:00 +0000

Sejalan dengan perkembangan ekonomi dunia, sistem ekonomi kapitalisme mulai melancarkan cara baru untuk dapat mempercepat penguasaan sumber-sumber daya produktif yang ada diseluruh dunia. Sejak awal tahun 1990-an program ekonomi dunia baru bernama neoliberalisme digalakkan. Neoliberalisme ini merubah posisi dan peran negara dan modal yaitu negara tidak boleh lagi ikut campur ke dalam dunia pasar (proses ekonomi).

Sementara itu kewajiban negara adalah:
1) mencabut semua subsidi yang diberikan kepada rakyatnya,
2) mencabut peran negara dalam bidang-bidang produksi (swastanisasi)
3) mencabut perlindungan (proteksi) terhadap modal maupun pasar dalam negeri.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut (program neoliberalisme) maka kekuatan ekonomi besar memperkuat pengaruh melalui tekanan lembaga-lembaga multinasional seperti IMF, Bank Dunia, WTO, juga tekanan langsung bilateral.

Negara-negara berkembang seperti Indonesia menjadi sasaran empuk dari program ini karena masih banyak sumber daya ekonomi Indonesia yang terbengkalai. Sumber daya itu dianggap masih bisa dikeruk oleh para pemilik modal besar. Dengan alasan pemerintah Indonesia sudah bertekuk lutut akibat jeratan utang yang selama ini diberikan baik oleh lembaga multinasional maupun negara-negara pusat modal tersebut.

Program neoliberalisme lain yang saat ini diterapkan adalah kebebasan perusahaan menyerap tenaga kerja, baik perusahaan-perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Demi keuntungan yang lebih besar maka para pemilik modal menerapkan hubungan kerja yang lebih fleksibel antara pemberi kerja (pengusaha) dengan pekerja. Hubungan kerja yang fleksibel memudahkan pengusaha untuk merekrut maupun memecat seorang pekerja dibanding harus mempekerjakan pekerja tetap. Mengupah pekerja tetap, membuat pemilik modal harus mengeluarkan biaya lebih untuk jaminan pensiun maupun pesangon.

Pada dasarnya kaum kapitalis (pemilik modal) telah berhasil membuat negara kita bertekuk lutut tak berdaya dengan jeratan hutang yang mencekik. Akibatnya rakyat kecil dijadikan ‘budak’ oleh kaum pemodal dengan legitimasi undang-undang ketenagakerjaan yang justru menyengsarakan rakyat. Salah satu Undang-undang tersebut adalah Undang-undang Ketenagakerjaan (UUK) No. 13 tahun 2003, yaitu mengatur penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain. Istilah itu dikenal dengan sebutan sistem kerja kontrak dan outsourcing.

Melalui undang-undang tersebut para pemodal atau pengusaha dapat melepas tanggung jawab terhadap pekerja yang dikontraknya. Sementara pihak kedua atau penyedia jasa dapat dengan mudah merekrut dan memutus hubungan kerja sepihak sesuka hati tanpa memikirkan nasib pekerja. Rakyat Indonesia di sisi lain yang mempunyai cita-cita yang sama yakni terbebasnya dari sistem ini. Karena UUK ini pula pengusaha dapat mengebiri hak-hak pekerja mulai dari status kerja, upah, Jamsostek, hak berserikat, bahkan pengusaha dapat mengatur setiap helaan napas para pekerja atau buruhnya dengan sistem kontrak.

Akibat yang Ditimbulkan

Akibat dari sistem kontrak ini, pekerja apalagi keluarganya tidak akan punya masa depan yang cerah. Seorang pekerja kontrak harus berpikir seribu kali ketika ingin memiliki tempat tinggal walaupun dengan cara mencicil perumahan yang sederhana. Hal ini disebabkan hak pekerja sudah dibatasi yakni paling lama tiga tahun. Kenyataannya lama waktu mencicil rumah paling cepat lima belas tahun. Bagaimana mungkin dapat memiliki tempat tinggal dengan cara mencicil sedangkan melalui jual beli tunai jelas tak mampu. Dengan upah yang hanya cukup untuk makan satu bulan bahkan kurang, para pekerja kontrak outsourcing harus menyingkirkan harapannya untuk dapat menyekolahkan anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi.

Setelah menelaah sistem kontrak, dapat disimpulkan bahwa pekerja Indonesia kini telah kembali ke jaman perbudakan. Semua hak pekerja direnggut bahkan hak kebebasan pekerja untuk berserikat dan berkumpul. Ironisnya dalam UU No. 21 Tahun 2000 pekerja seharusnya memiliki hak itu. Seorang pekerja kontrak akan berpikir ratusan kali ketika dia akan bergabung dengan serikat pekerja walaupun dia tahu bahwa berserikat adalah hak pekerja. Jika seorang pekerja kontrak berani berserikat maka pintu PHK terbuka lebar. Pihak pemodal bisa saja beralasan kontrak kerja sudah habis dan seribu alasan lainnya.

Malang benar nasib pekerja kontrak seakan menghadapi buah simalakama. Ketika bekerja maka pekerja akan diperlakuan seperti budak. Ketika berserikat dianggap pemberontak. Jika memilih tidak bekerja maka keluarga mereka akan terlantar.

Di sisi lain, pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang (UU) tidak dilakukan dengan ketat dan terkesan tidak pernah dijalankan. Penyelewengan terhadap undang-undang yang pro terhadap pasar dan tidak berpihak pada buruh ini banyak sekali terjadi. Salah satu contoh kasus penyelewengan terhadap UU yang berlaku dialami oleh pekerja kontrak kereta api. Padahal dalam UU sudah sangat jelas bahwa pekerjaan yang boleh di serahkan sebagian pelaksanaannya kepada pihak lain adalah pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Tapi apa lacur yang terjadi di PT. KAI (persero), bagian tiket dan penjagaan pintu keluar masuk stasiun diserahkan ke perusahaan penyedia jasa lain. Hal ini jelas melanggar, tetapi dari pihak terkait dalam hal ini, Departemen Tenaga Kerja (Depnaker), terkesan melepas tanggung jawab.

Seharusnya Depnaker selaku pelaksana Undang-undang Ketenagakerjaan tanggap dan menjalankan apa yang menjadi kewajiban mereka. Dalam hal ini kita sebagai rakyat kecil kembali mendapat sial atas kelakuan para pejabat pemerintahan yang terkesan masa bodoh dan tidak mau ambil pusing atas semua yang terjadi. Pihak yang harus bertanggung jawab atas situasi saat ini selain Depnaker adalah Serikat Pekerja yang tidak mau perduli. Lucunya bahkan ada Serikat Pekerja yang menjadi pengelola atau penyedia jasa pekerja (buruh) sebagai tangan kanan para pengusaha dan menutup-nutupi seakan-akan dia tidak tahu bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang.

Hanya ada satu tawaran untuk membebaskan pekerja kita dari satu sistem tidak berprikemanusiaan yaitu bersatu membangun organisasi atau serikat pekerja yang benar-benar memperjuangkan kesejahteraan kaum pekerja. Tinggalkan serikat pekerja/buruh gadungan yang hanya dipakai untuk mencari jabatan atau sebagai perpanjangan tangan pengusaha. Pekerja berusaha menjalin hubungan dengan oerganisasi-organisasi lain yang mempunyai cita-cita sama yakni terbebasnya dari sistem yang tidak berpihak terhadap rakyat Indonesia. Karena kita sebagai pekerja yakin bahwa nasib kaum pekerja tidak akan berubah tanpa ada niat dari pekerja itu sendiri untuk merubah nasibnya. Perubahan tentu takkan terjadi tanpa proses menuju perubahan. Pupuh Saepulloh.

Semoga cepat di hapus sistem kerja kontrak itu...

Allahu Akbar........

sumber : www.mitra-kerja.com

::: Welcome in my Home :::

noreply@blogger.com (Dony Prasetiyo) — Fri, 19 Mar 2010 02:30:00 +0000