Dova Dace Solusindo

HOME

noreply@blogger.com (Dova Patent) — Sun, 15 Apr 2012 07:19:00 +0000

Pesatnya pertumbuhan perekonomian dan perdagangan/perindustrian serta Sistem Informasi, tentunya akan meningkatkan ekskalasi persaingan bisnis. Untuk itu, tidak dapat dipungkiri upaya perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh setiap pengusaha atas sebuah produk yang ditawarkan, sehingga keberadaan perlindungan HAKI merupakan alat yang diharapkan mampu menjembatani harapan pengusaha untuk tetap mempertahankan ciri khas yang merupakan intangible asset sebagai sebuah daya saing bisnis (competitiveness), sekaligus menjadi langkah prefentif dalam menghindari adanya upaya pihak lain, yang akan mengambil keuntungan secara curang dengan melakukan pemalsuan, peniruan ataupun pembajakan produk yang tentunya akan berakibat pada kerugian.

Atas hal itu, perkenankan kami, Dova Patent dapat menjadi mitra sekaligus solusi tepat dalam membantu menangani permasalahan seputar perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) baik dalam negeri maupun luar negeri, meliputi :

1. Memberikan layanan pencarian/pengawasan merek dagang. (Searching trademark);
2. Mengajukan pendaftaran HAKI (merek, hak cipta, patent, desain industry, dll);
3. Mengajukan keberatan, perlawanan dan pembatalan berkaita dengan registrasi HAKI;
4. Memberikan konsultasi hukum seputar permasalahan HAKI.

Pelayanan jasa kami juga meliputi segala aspek pengurusan perijinan dan pemberian hak terkait dengan bidang Pertanahan dan Perusahaan (corporate) termasuk tidak terbatas pada : Pembuatan Perjanjian (Legal Drafting), melakukan Pemeriksaan dari segi hukum (Legal Audit) dan/atau memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion);

Iklan Sponsor

noreply@blogger.com (Dova Patent) — Thu, 16 Sep 2010 10:44:00 +0000

Casinos internet

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM LAYANAN PURNA JUAL MOBIL COMPELETELY BUILD UP (CBU)

noreply@blogger.com (Dova Patent) — Sat, 23 Jan 2010 05:08:00 +0000

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM LAYANAN PURNA JUAL MOBIL COMPELETELY BUILD UP (CBU)

Oleh : Erwin Suryadi Setiawan, SH.

I. Latar Belakang

Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa dipisahkan, karena kedua-duanya mempunyai hubungan timbal balik yang sangat erat. Di satu pihak, pelaku usaha sebagai pembuat atau penghasil dan/atau penyedia barang dan/atau jasa untuk dikonsumsi oleh konsumen, sedangkan dilain pihak masyarakat sebagai konsumen mempergunakan barang dan.atau jasa yang dibuat pelaku usaha. Hubungan timbal balik itu direalisasikan dengan adanya suatu pemberian uang / imbalan yang dipergunakan sebagai penganti atas biaya produksi dari barang dan/atau jasa tersebut, dimana harga yang dibayarkan tersebut termasuk biaya promosi dan keuntungan bagi produsen.

Dengan adanya perkembangan di dunia perdagangan dan teknologi, menyebabkan datangnya era globalisasi perdagangan bebas, dimana transaksi atas produk / jasa tidak lagi terbatas pada batas yurisdiksi suatu negara, tetapi menjadi transnasional / lintas batas negara, sehingga timbul apa yang disebut dengan produk-produk impor.

Disatu sisi, perkembangan ini membawa dampak positif bagi konsumen, dimana konsumen memiliki banyak alternatif pilihan atas suatu jenis produk yang diminatinya. Banyaknya alternatif pilihan menimbulkan adanya persaingan pasar, dimana masing-masing produsen berlomba untuk menciptakan produk-produk unggulan untuk jenis barang yang mereka produksi. Tentu saja pada akhirnya akan mengakibatnya terciptanya pasar bebas / pasar persaingan sempurna, dimana produsen akan memproduksi produk-produk yang berkualitas dengan harga yang seimbang dan terutama terjangkau oleh konsumen. Hal ini tentu saja menimbulkan keuntungan yang cukup besar bagi konsumen, dengan adanya persaingan mutu dan harga.

Namun disisi lain, bagai fenomena dua sisi mata uang, disamping sisi positif timbul pula dampak negatif, dimana pihak produsen tentu akan berlomba-lomba untuk mencari market share sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara, diantaranya tidak memberikan informasi secara lengkap kepada konsumen tentang produk yang diproduksinya. Biasanya produsen hanya berlomba-lomba menceritakan keunggulan dari produknya dengan produk lain, tanpa menginformasikan kekurangan produknya dari produk lain yang sejenis. Hal ini pada akhirnya menyebabkan konsumen hanya akan menjadi obyek aktifitas bisnis yang dipergunakan untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha, melalui media promosi, metode penjualan, layanan purnajual, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan.

Dalam penulisan makalah ini, saya akan mencoba untuk melihat aspek perlindungan konsumen yang membeli mobil Compeletely Build Up (CBU) yang saat ini sangat marak penjualannya di Indonesia. Penjualan mobil CBU ini, walaupun secara kuantitas masih sangat jauh bila dibandingan dengan penjualan mobil yang diproduksi secara lokal, tapi secara kualitas harganya cukup tinggi dan berbeda sangat jauh dibandingkan harga mobil produksi lokal. Permasalahan yang timbul dalam pembelian mobil-mobil CBU ini adalah banyaknya konsumen yang membeli hanya didasarkan atas prestise atau gengsi, dibanding membeli produk yang memang secara rasional dibutuhkan dan sesuai dengan kondisi di Indonesia. Secara prinsip mobil-mobil CBU ini diproduksi secara full di luar Indonesia, untuk kemudian di impor dan diedarkan dipasaran Indonesia. Tentu saja akan menimbulkan suatu permasalahan tersendiri, diantara apakah kondisi jalan di Indonesia sudah sesuai dengan mobilitas dan struktur mobil-mobil CBU tersebut. Hal ini sebenarnya merupakan hal yang harus diinformasikan sehingga konsumen sadar dengan resiko pembelian mobil tersebut. Sebagai contoh, mobil-mobil yang sekarang ini dipajang di outlet-outlet Auto Mall, kawasan Bisnis Sudirman, diantaranya Lamborgini, Ferrari, Porsche, dll, yang memiliki struktur badan mobil yang amat rendah dengan permukaan jalan. Hal ini sesungguhnya merugikan konsumen, karena hampir bisa dipastikan dengan pembelian mobil tersebut, konsumen menjadi tidak mobile / leluasa bergerak karena banyak jalan-jalan yang tidak bisa dilalui oleh mobil tersebut. Dalam hal ini, tentu saja pihak penjual tidak dapat dengan mudah mengatakan bahwa kalangan pembeli seharusnya sudah menyadari akan kekurangan dari mobil-mobil mewah tersebut, yaitu kurangnya mobilitas dikarenakan struktur bodi mobil yang dikatakan Future oriented. Sebenarnya ini harus disadari oleh pihak penjual, bahwa menjual suatu produk dengan suatu asumsi bahwa konsumen sudah harus paham dengan kondisi dan keadaan barang, adalah hal yang salah. Sekecil apapun informasi harus diberitahukan kepada konsumen. Karena Hal tersebut adalah merupakan Hak dari Konsumen untuk memperoleh Informasi. Kerugian lainnya, yaitu spare-part / suku cadang mobil tersebut tidak mudah didapat di pasaran Indonesia. Hal ini akan menimbulkan kesulitan tersendiri bagi si pemilik mobil, apabila pada suatu saat terjadi kerusakan pada mobil, sehingga membutuhkan adanya penggantian suku cadang. Banyak terjadi kasus, dimana si pemilik mobil harus menunggu 3 – 5 bulan hanya untuk mendapatkan suku cadang original mobil tersebut. Biasanya hal-hal tersebut tidak diceritakan pada saat konsumen akan membeli mobil, karena yang dipamerkan adalah keunggulan dari mobil CBU tersebut dibandingkan dengan mobil lainnya, misalnya dari kecepatan, struktur mobilnya, aselerasinya, serta kemewahan interiornya. Jarang ada penjual yang mau menceritakan sisi negatif dari barang yang dibelinya.

Belum lagi kurangnya informasi terhadap produk-produk yang dijual. Sebagai contohnya, belum lama ini ada kasus gugatan dari pembeli mobil BMW seri 7, dimana konsumen tidak diberitahu tentang sistem double locker pada pintu. Dalam keluaran terbarunya, BMW merancang sistem keamanan kunci pintu pada mobil dimana sistem penguncian sama fungsinya baik itu dari luar ataupun dari dalam. Selama ini, dalam sistem penguncian konvensional, pengamanan hanya bisa dilakukan dari luar mobil, sedangkan dari dalam dapat dibuka dengan mudah. Namun dengan adanya sistem double locker ini, siapapun tidak bisa membuka pintu baik dari dalam ataupun dari luar apabila si pemilik telah mengunci pintu tersebut dengan sistem alarm. Gugatan tersebut berawal ketika pemilik mobil dalam keadaan terburu-buru meninggalkan istrinya dalam mobil dalam keadaan mesin menyala dengan pintu terkunci (dengan alarm). Menurutnya hal ini tidak akan menjadi masalah, karena dalam sistem penguncian konvensional, kunci tersebut dapat dibuka dari dalam. Tapi ternyata, karena pihak penjual tidak pernah memberikan informasi terhadap adanya sistem double locker yang baru tersebut, mengakibatkan istri dari pemilik mobil tersebut terkunci didalam mobil hingga kurang lebih 1 jam dalam keadaan histeris dan kekurangan oksigen. Hal ini membuktikan bahwa penjual / produsen di Indonesia belum memberikan informasi secara lengkap terhadap produk yang dijualnya. Hal ini jelas-jelas telah melanggar hak dasar dari konsumen, diantaranya Hak untuk mendapatkan informasi secara lengkap atas produk yang dijualnya.

II. Permasalahan

Kerugian itu masih ditambah dengan belum terjaminnya layanan purna jual terhadap mobil-mobil CBU tersebut. Masih banyak konsumen di Indonesia yang belum mengetahui secara pasti mengenai kegiatan impor mobil-mobil CBU ini. Pada umumnya masyarakat Indonesia hanya terpaku pada nama besar dari perusahaan mobil CBU dan jenis mobil yang diminati, tanpa memahami kedudukan dari si Importir ini. Akibatnya, ketika konsumen mengajukan keluhan terhadap mobil impor CBU yang dibelinya, banyak yang harus gigit jari lantaran agen / importir yang menjual mobil tersebut seolah lepas tangan dan tidak bertanggung jawab untuk memberikan layanan purna jual atas barang yang dijualnya.

Dalam penulisan makalah ini, ada 2 masalah yang akan diangkat, yaitu :

1. Bagaimana kedudukan Importir mobil-mobil CBU dilihat dari UU No. 8 / 1999;

2. Upaya Hukum apa yang dapat dilakukan oleh Konsumen apabila ternyata terhadap mobil Import CBU yang dibelinya tidak tersedia layanan purna jual.

III. Pembahasan

A. Jenis Importir

Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 229/MPP/Kep/7/1997 tentang ketentuan Umum di Bidang Impor, kegiatan Impor diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang ke dalam wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Dalam suatu kegiatan import mobil-mobil CBU, ada pembatasan khusus mengenai Importir, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian No.230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang diatur Tata Niaga Impornya. Dalam Pasal 6 ayat 2 keputusan tersebut dijelaskan bahwa apabila produk yang diimpor adalah kendaraan CBU yang tipe dan mereknya belum diproduksi dalam negeri, maka import haya dapat dilakukan oleh Importir Terbatas atau Agen Tunggal. Importir Terbatas itu sendiri adalah Importir yang memiliki Angka Pengenal Impor Umum (API-U) yang mendapat tugas khusus untuk mengimpor barang tertentu yang diarahkan pemerintah.

Khusus dalam CBU ini, ada 2 macam importir yang memegang peranan. Yang pertama adalah Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), yang merupakan agen langsung dari pihak Prinsipal dengan siapa ia mengadakan transaksi impor. Apabila import ini dilakukan oleh ATPM yang berwenang, maka tentunya tidak timbul suatu permasalahan yang berarti, karena selaku ATPM, maka importir ini memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang besar untuk menjaga nama baik dari si Principal, termasuk diantaranya memberikan layanan purna jual atas produk mobil yang dijualnya. Yang kedua adalah Importir Umum, dimana biasanya importir-importir ini hanyalah individu-individu yang hanya memasukkan produk kepasar Indonesia dengan tujuan uang semata. Sehingga biasanya mereka tidak memberikan suatu pelayanan PurnaJual. Sebagaimana yang telah saya jelaskan diatas, biasanya pihak konsumen, kurang memahami pihak importir ini, apakah selaku ATPM atau Importir Umum. Tentu saja pihak Importir Umum tidak akan menceritakan kepada calon konsumennya mengenai klasifikasi perbedaan Importir Umum dengan ATPM. Hal ini mengakibatnya banyaknya konsumen yang tidak mengetahui jaminan layanan purna jual yang sudah merupakan hak dari konsumen pembeli barang.

B. Hak-Hak konsumen

Secara umum, perlindungan Konsumen mempunyai tujuan dan maksud

1. Untuk melindungi konsumen agar supaya terhindar dari hal-hal yang merugikan, membahayakan kesehatan dan/atau keselamatan jiwa dalam pemakaian dan/atau penggunaan barang dan.atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha.

2. Membela dan memperjuangkan hak-hak konsumen yang telah diakui dan disepakati oleh organisasi-organisasi konsumen yang telah bergabung dalam IOCU (International Organization of Consumer Union) agar diakui, dimengerti dan dimanfaatkan oleh konsumen, pelaku usaha maupun pemerintah.

Perlindungan konsumen ini pada awalnya dilakukan sebagai gerakan perlindungan akibat novel yang dikarang oleh Upton Sinclair yang berjudul The Jungle, yang menggambarkan cara kerja pabrik pengolahan daging di Amerika Serikat yang sangat tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan, sehingga memunculkan bergabungnya gerakan perlindungan konsumen dari 20 negara bagian di Amerika Serikat yang kemudian membuat 2 undang-undang, yaitu The Food and Drugs dan The meat Inspection Act.

Perlindungan Hak-hak konsumen ini baru berkembang dengan pesat seiring dengan dikeluarkannya suatu Guideline for Consumer Protection of 1985 , yang menyatakan : Konsumen dimanapun mereka berada, dari segala bangsa, mempunyai hak-hak dasar tertentu, terlepas dari Kaya, Miskin ataupun status sosialnya”. Atas dasar itu pula, akhirnya pada tanggal 30 Maret 1999, DPR menyetujui untuk disahkannya Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disahkan oleh Presiden RI menjadi Undang-Undang sejak tanggal 20 April 1999.

Secara prinsip, menurut Presiden John F. Kennedy, ada 4 hak dasar dari konsumen , yaitu :

1. The right to safety to be protected against the marketing of goods that are hazardous to health or life

Hak untuk mendapatkan keamanan dari perlindungan terhadap pemasaran barang yang berbahaya bagi kesehatan atau jiwa.

2. The right to be informed to be protected against fraudulent, deceitful, or grossly misleading information, advertising, labelling, and other practices, and to be given the facts needed to make informed choices.

Hak untuk mendapatkan informasi untuk dilindungi terhadap penipuan, keterangan palsu atau yang secara nyata menyesatkan dalam pemberian informasi, periklanan, nama etiket dan kegiatan-kegiatan lainnya and untuk diberikan fakta yang dibutuhkan untuk menentukan pilihan.

3. The right to choose to be assured, wherever possible, access to a variety of products and services at competitive prices. And in those industries in which competition is not workable and government regulation is substituted, there should be assurance of satisfactory quality and service at fair prices.

Hak untuk memilih untuk mendapatkan keyakinan, kapanpun memungkinkan, mendapatkan berbagai jenis produk dan layanan dengan harga bersaing. Dalam dalam Industri tertentu dimana persaingan tidak berjalan dan peraturan pemerintah tergantikan, maka harus ada jaminan atas kenyamanan kualitas dan layanan dengan harga yang seimbang.

4. The right to be heard to be assured that consumer interest will receive full and sympathetic consideration in the formulation of government policy and fair and expeditious treatment in its administrative tribunals.

Hak untuk didengar untuk meyakinkan bahwa kepentingan konsumen akan mendapatkan pertimbangan penuh dan secara simpatik dalam formula kebijakan pemerintah dan mendapatkan perlakuan yang adil dan tepat dalam kegiatan administratid di Pengadilan.

Pengganti dari Presiden Kennedy, Presiden L. B. Johnson memperkenalkan konsep hukum yang baru berkenaan dengan perlindungan konsumen, dimana ia memperkenalkan mengenai Product warranty and product liability (Jaminan dan tanggung jawab Produk). Dalam Konsep tersebut Produsen ataupun pihak yang menjual kepada Konsumen dikenakan tanggung jawab atas produk-produk yang diproduksi atau dijualnya serta harus menjamin keamanan terhadap penggunaan produk tersebut.

Di Indonesia sendiri, Perlindungan Konsumen baru berkembang kurang lebih sekitar tahun 70-an, ketika munculnya lembaga perlindungan konsumen Indonesia / Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesian (YLKI) pada tahun 1973. Namun pada saat itu perkembangan Perlindungan Konsumen masih mengalami kesulitan karena belum adanya undang-undang yang memberikan perlindungan secara jelas kepada Konsumen, apalagi YLKI bukan merupakan suatu badan pemerintah yang memiliki kekuasaan publik untuk menerapkan suatu peraturan atau menjatuhkan sanksi. Baru pada tahun 1999, ketika disahkannya Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, membawa suatu perubahan yang besar dalam sejarah Perlindungan Konsumen di Indonesia.

Ada Tiga kategori perbuatan atau keadaan yang menimbulkan permasalahan perlindungan konsumen, yaitu :

1. Perbuatan atau keadaan yang menimbulkan praktek-praktek produksi atau penyelenggaraan jasa negatif

Yang dimaksud dalam kategori ini adalah perbuatan atau keadaan memproduksi barang atau menyelenggarakan jasa yang dapat menimbulkan kerugian fisik atau ekonomis pada konsumen, termasuk antara lain praktek produksi yang mengabaikan standard keamanan, mutu dan lain-lain, baik bahan baku maupun produksi hasil olahan, syarat limbah buangan dan pengemasan.

2. Perbuatan atau keadaan yang menimbulkan praktek-praktek pemasaran negatif.

Terjadi apabila dalam perdagangan barang atau jasa, pihak produsen atau penjual memasarkan barangnya dengan cara-cara yang tidak wajar, menyesatkan atau bahkan menipu sehingga dapat merugikan konsumen. Atau dapat pula pemasaran dilakukan dalam bentuk iklan yang berlebihan. Sebagai satu contoh yang saya soroti disini adalah banyaknya beredar iklan yang dilakukan oleh pihak produsen, yang menyamar sebagai pembeli, yang memberikan hadiah besar kepada para penjual yang menawarkan produknya kepada setiap orang yang mencari produk tertentu, misalnya iklan obat nyamuk cap tiga roda, iklan sabun ekonomi, dll.

3. Perbuatan atau keadaan yang menimbulkan praktek-praktek niaga negatif.

Termasuk dalam kategori ini adalah upaya atau keadaan yang menuju dan atau menimbulkan penumpukkan kekuatan ekonomi atau penguasaan pasar dari kalangan usahawan diantara mereka, dimana bila penumpukkan kekuatan ekonomi ata penguasaan pasar tersebut terbentuk, maka dapat menjurus ke arah monopoli beberapa usaha atau perusahaan, yang menimbulkan usaha persaingan curang.

C. Pengertian dan tanggung jawab Pelaku Usaha dalam UUPK

UUPK memberi pengaturan tentang “Pelaku Usaha”, karena nampaknya UUPK ini ingin menghindari penggunaan kata Produsen, yang dianggap dapat membatasi pengertian yang ingin dicapai oleh UUPK ini. “Pelaku Usaha” dianggap memiliki makna yang lebih luas dibanding produsen, karena dapat mencakup kreditur (penyedia dana), produsen, penyalur, penjual, bahkan untuk kasus-kasus tertentu juga mencakup perusahaan media periklanan.

Dalam UUPK, terdapat pasal yang secara tegas mengatur mengenai kegiatan impor dan memberikan tanggung jawab kepada Importir. Dalam Pasal 21 ayat 1 diatur mengenai kewajiban importir yang dianggap bertanggung jawab selaku pembuat barang yang diimpor apabila kegiatan impor tersebut tidak dilakukan oleh Agen atau perwakilan produsen luar negeri. Lebih lanjut pasal 25 ayat 1 menyatakan bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya satu tahun, wajib menyediakan suku cadang dan atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. Dan berdasarkan ayat 2 pasal yang sama, pelaku usaha harus bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan serta tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan dan/atau garansi yang diperjanjikan.

Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa tanggung jawab importir atas mobil-mobil CBU yang dijualnya mengikat importir tersebut sebagai “produsen” dari mobil tersebut dan memiliki tanggungjawab atas produk yang dijualnya. Tanggung jawab itu diikuti dengan kewajiban untuk menyediakan suku cadang dan fasilitas purna jual. Jadi Importir memiliki apa yang disebut Product Liability (tanggung jawab produk). Product Liability ini sendiri sebenarnya muncul untuk memberikan tanggung jawab kepada Produsen pembuat barang / penyedian jasa, apabila barang atau jasa yang diberikannya menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen. Product liability ini mengharuskan pihak importir selaku “produsen” dari mobil-mobil CBU memberikan jaminan apabila ada kerugian yang diakibatkan karena adanya cacat yang melekat pada mobil-mobil CBU. Pengertian cacat itu sendiri dapat berupa cacat dalam konstruksi, Desain dan/atau pelabelan. Dengan adanya product liability ini secara otomatis membuat importir tidak dapat lepas tangan atas produk yang dijualnya, dengan menyatakan bahwa yang bertanggung jawab adalah pihak produsen asli dari mobil-mobil CBU tersebut, sehingga menolak untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan memberikan layanan purna jual.

Menurut saya, layanan purna jual yang diatur dalam pasal ini, secara hukum membebankan kewajiban kepada pihak Importir, untuk memberikan kepastian pelayanan dalam hal :

1. Memberi ganti rugi jika barang atau jasa yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjikan semula.

2. Memberikan layanan perbaikan dan servis secara cuma-cuma selama jangka waktu tertentu sesuai dengan garansi produk yang diberikan.

3. Menjamin tersedianya suku cadang yang cukup dan merata untuk produk-produk yang dijualnya.

Dari ketentuan-ketentuan ini, maka dapat dikatakan setiap mobil-mobil CBU akan memperoleh pelayanan purna jual, yang harus dijamin dan diberikan oleh pihak Importir.

D. Upaya Hukum terhadap pelanggaran pemberian Layanan Purna Jual oleh Pelaku Usaha

Sebagaimana yang telah saya jelaskan diatas, bahwa dalam praktek usahanya, pihak importir selaku “produsen” mobil-mobil Impor wajib memberikan layanan purna jual sebagai akibat dari adanya Product Liability atas barang yang dijualnya. Seperti yang kita ketahui, menurut hukum, tanggung jawab timbul dari suatu perbuatan yang sifatnya kontraktual / perjanjian ataupun karena diwajibkan oleh Undang-undang. Dalam ketentuan Hukum acara Perdata, tuntutan dapat diajukan dikarenakan 2 alasan, yaitu adanya pelanggaran perjanjian (gugatan wanprestasi) ataupun karena adanya perbuatan yang melawan hukum yang berlaku (gugatan perbuatan melawan hukum / tort violation).

Di beberapa negara maju, tanggung jawab produk ini dipisahkan dari kedua alasan tersebut sehingga menjadi satu bagian hukum tersendiri yang dikenal dengan Undang-undang Produk Liability. Namun di Indonesia, gugatan atas produk liability ini masih didasarkan atas adanya perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen.

Adapun landasan timbulnya kerugian tersebut didasarkan atas adanya :

1. Pelanggaran jaminan (breach of warranty)

2. Kelalaian (Negligence)

3. Tanggung jawab mutlak (strict Liability)

Menurut saya, dalam hal terjadinya pelanggaran kewajiban Importir selaku “produsen” mobil-mobil CBU baik itu dalam hal penolakan pemberian layanan purna jual ataupun penyediaan suku cadang, pihak konsumen dapat mengajukan tuntutan yang didasarkan pada pengaturan ketentuan product liability ini. Namun sebagaimana mana umumnya, prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum pidana ataupun perdata, terhadap pihak importir tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan unsur kesalahan serta melawan hukum yang dilakukannya, baru dapat diajukan gugatan ganti rugi dengan dasar perbuatan melawan hukum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, diatur mengenai gugatan perbuatan melawan hukum ini. Dalam pasal tersebut, guna dipenuhinya gugatan perbuatan melawan hukum, harus dipenuhi 4 unsur pokok, yaitu :

1. Adanya suatu perbuatan

Dalam hal ini, tentu harus terlebih dahulu adanya suatu penolakan atau perbuatan tidak melakukan sesuatu. Penolakan disini, tentu penolakan untuk memberikan layanan purna jual serta melakukan perbaikan-perbaikan yang seharusnya dilakukan ataupun pemberian servis berkala atas mobil CBU, sedangkan perbuatan tidak melakukan sesuatu diartikan sebagai tidak dilakukan penyediaan suku cadang / spare part atas produk-produk mobil impor CBU tersebut, dan mengharuskan pemilik untuk mencari sendiri suku cadang tersebut di pasaran.

2. adanya unsur kesalahan

Kesalahan ini diartikan sebagai unsur yang bertentangan dengan hukum. Hukum disini tidak terbatas hanya pada undang-undang saja, tapi juga pada kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Dalam kasus ini, adanya pelanggaran atas pasal 7 UUPK, dimana seharusnya pihak Importir selaku “produsen” dari mobil-mobil impor CBU, memberikan jaminan mutu serta perbaikan dan pemeliharaan / purna jual ditambah lagi adanya product liability atas barang yang dijualnya.

3. adanya kerugian yang diderita

Juga harus dibuktikan bahwa adanya kesalahan tersebut secara nyata telah menimbulkan suatu kerugian kepada pemilik mobil impor CBU, secara nyata / riil. Kerugian yang didasarkan pada suatu asumsi yang akan terjadi dimasa datang tidak dapat dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini.

4. adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian.

Lebih lanjut, pihak pemilik juga harus membuktikan adanya suatu garis penghubung antara kesalahan yang dilakukan oleh importir mengakibatkan terjadinya kerugian pada pihaknya.

Namun demikian Pasal 25 ayat 2 UUPK menyebutkan bahwa dalam hal pihak Pelaku Usaha tidak menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan, maka ia bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh konsumen, setinggi-tingginya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta), dan gugatan tersebut harus diajukan paling lambat 4 tahun sejak barang tersebut dibeli atau setelah masa garansi tersebut berakhir. Disini berarti adanya pembatasan waktu pengajuan gugatan serta nilai ganti rugi yang harus dibayarkan oleh importir.

Memang hal yang demikian dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran hak dari konsumen, karena kalau kita lihat secara realitas, harga mobil-mobil impor CBU, sangat jauh dari nilai ganti rugi maksimum yang diperkenankan UUPK. Hal ini tentu membawa suatu konsekuensi kerugian bagi pihak konsumen atas ganti kerugian yang dideritanya. Nilai kerugian yang diderita oleh pemilik akan sangat mungkin melebihi dari nilai yang diperbolehkan oleh Undang-Undang. Namun memang pemerintah dihadapi oleh dilema dalam menghadapi kasus ini. Disatu pihak pemerintah dituntut harus melindungi konsumen dari perilaku produsen yang tidak memberikan layana purna jual, tapi dilain pihak, juga harus membatasi kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak konsumen dengan menuntut layanan purna jual atau ketersediaan suku cadang untuk mobil-mobil impor CBU untuk tahun-tahun lama, dimana tuntutan tersebut dilakukan untuk nilai gugatan yang tidak wajar. Untuk itu, pemerintah mencari suatu solusi yang bertujuan untuk memberikan keseimbangan antara posisi konsumen dengan posisi pelaku usaha.

IV. Kesimpulan

1. Dengan disahkannya UUPK, mengakibatkan para importir mobil-mobil import CBU, memiliki tanggung jawab selaku “Produsen” sehingga oleh karenanya memiliki suatu tanggung jawab hukum kepada konsumen atas produk yang dijualnya. Tanggung jawab tersebut dikenal sebagai product liability. Dengan adanya tanggung jawab atas produk yang dijualnya (product liability) mewajibkan importir harus memberikan layanan purna jual yang meliputi pemeliharaan, perawatan serta penyediaan suku cadang.

2. Dengan tidak diberikannya layanan purna jual, maka perbuatan dari importir tersebut dapat digolongkan kedalam praktek produksi yang negatif, yang apabila terbukti menimbulkan kerugian fisik atau ekonomis kepada konsumen, maka dapat dituntut pemulihan dan ganti kerugian. Yang menjadi dasar gugatan adalah ketentuan dari pasal 25 ayat 2 UUPK, yang memberikan batasan ganti kerugian sebesar maksimal Rp.200.000.000,-. Gugatan tersebut dapat diajukan secara perdata dengan mengacu pada pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum. Namun demikian dengan adanya gugatan secara perdata ini, tidak secara otomatis menghilangkan tuntutan secara pidana apabila adanya kerugian yang disebabkan karena adanya kesalahan dalam standar keamanan ataupun mutu dari produk.

-----000-----

PENGADAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN BISNIS DAN SISTEM PEROLEHAN TANAH YANG BERLAKU DI INDONESIA

noreply@blogger.com (Dova Patent) — Sat, 23 Jan 2010 05:04:00 +0000

PENGADAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN BISNIS DAN SISTEM PEROLEHAN TANAH YANG BERLAKU DI INDONESIA

Oleh : Helmi N. Tanjung, SH

(Resume dari berbagai sumber)

Dalam Hukum Tanah Nasional (HTN) disediakan beberapa cara untuk memperoleh tanah, baik untuk perorangan maupun badan hukum. Tanah yang diperoleh wajib dikuasai secara Legal, baik untuk keperluan pribadi, kegiatan usaha (bisnis) maupun untuk keperluan instansi Pemerintah. Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah tanpa ada landasan haknya (“ilegal”), hal tersebut tidak dibenarkan, bahkan diancam dengan sanksi pidana yang terdapat di Undang- undang Nomor.51 Prp.1960.

I. 3 HAL PENTING DALAM SISTEM PEROLEHAN TANAH

Dalam rangka untuk perolehan tanah sesuai dengan tata cara yang berlaku dalam Hukum Tanah Nasional, maka terlebih dahulu harus diperhatikan 3 hal penting sebagai berikut :

1. Mengenai Proyeknya

Sebelumnya harus diketahui terhadap perolehan tanah yang bersangkutan, apakah diatas tanah yang akan diperoleh tersebut akan dikembangkan atau dibangun proyek untuk kepentingan pribadi atau bisnis ?

Apabila untuk bisnis, terlebih dahulu harus jelas apa bidang usahanya. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), ditentukan mengenai pembagian hak atas tanah sesuai dengan bidang usaha yang dijalani, yaitu meliputi Jenis Hak Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP) dengan ketentuan berdasarkan Jenis Hak sebagai berikut;

2. Mengenai Lokasi

Yaitu letak proyek yang bersangkutan, dimana terhadap Lokasi ini terlebih dahulu perlu diketahui apakah lokasi atas perolehan tanah yang bersangkutan berada di wilayah DKI Jakarta atau di luar DKI Jakarta. Karena didalam perolehan tanah antara di wilayah DKI Jakarta dan Di Luar Wilayah DKI Jakarta terdapat beberapa ketentuan berbeda yang mengatur, yaitu:

- Apabila di DKI Jakarta, maka berlaku Peraturan Khusus Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Nomor 540 Tahun 1990

- Apabila Di luar DKI Jakarta, maka berlaku Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999.

Setelah diketahui letak wilayah proyek yang bersangkutan selanjutnya perlu diketahui juga mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan terhadap lokasi di wilayah DKI Jakarta perlu diketahui mengenai Rencana Bagian Wilayah Kota.

3. Mengenai Data Hukum

Terhadap tanah yang tersedia perlu dilakukan analisa terhadap Data Fisik dan Data Yuridis dari bidang tanah tersebut ataupun dapat diperoleh dari berdasarkan Dokumen kepemilikannya, yaitu meliputi :

- Data Fisik

Analisa dari segi fisik tanah dengan melakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan terhadap letaknya, batas-batas, dan luasnya. Maka dalam kegiatan ini dibuat mengenai :

a. pembuatan peta dasar pendaftaran;

Adalah peta yang menggambarkan bidang atau bidang-bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah. Kegiatan pendafaran tanah secara sistematik di suatu wilayah yang ditunjuk dimulai dengan pembuatan peta dasar pendaftaran. Peta dasarpendaftaran tersebut sebagi dasar untuk pembuatan peta pendaftaran. Selain digunakan untuk pembuatan peta pendaftaran, dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sitematik, peta dasar pendaftaran juga digunakan untuk memetakan bidang-bidang tanah yang sebelumnya sudah didaftar.

b. penetapan batas bidang-bidang tanah;

Adalah pengukuran bidang-bidang tanah yang dipetakan, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan. Dalam penetapan batas tersebut diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan, untuk memperoleh bentuk yang tertata dengan baik bagi bidang-bidang tanah yang tersedia dengan baik bagi bidang-bidang tanah yang semula kurang baik bentuknya.

c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;

Bidang-bidaang tanah yangsudah ditetapkan batas-batasnya diukur dan selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran. Untuk bidang tanah yang luas pemetaannya dilakukan dengan cara membuat peta tersendiri, dengan menggunakan data yang diambil dari peta dasar pendaftaran dan hasil ukuran batas tanah yang akan dipetakan.

d. pembuatan daftar tanah;

Adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat bidang identitas bidang tanah dengan suatu sistem penomoran, dimana bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan atau dibukukan nomor pendaftarannya pada peta pendaftaran dibukukan dalam daftar tanah. Daftar tanah dimaksudakan sebagai sumber informasi yang lengkap mengenai nomor bidang, lokasi dan penunjukan ke nomor surat ukur bidang-bidang tanah yang ada di wilayah pendaftaran, baik sebagai hasil pendaftaran untuk pertama kali maupun pemeliharaan kemudian.

e. pembuatan surat ukur.

Adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian, yang diambil datanya dari peta pendaftaran. Untuk keperluan pendaftaran haknya, bidang-bidang tanah yang sudah diukur serta dipetakan dalam peta pendaftaran, dibuatkan surat ukur.

Biasanya mengenai keterangan data fisik ini dapat dibaca pada surat ukur.

- Data Yuridis

Analisa terhadap segi yuridis tanah dengan terlebih dahulu harus mengetahui :

a. Jenis haknya, yang dimaksud disini adalah apakah terhadap perolehan tanah tersebut jenis hak atas tanahnya apakah Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pakai (HP), Hak Sewa (HS)

b. Pemegang Haknya, yang dimaksud disini adalah harus jelas mengenai Subyek pemegang hak atas tanah tersebut.

c. Sertipikat, yang dimaksud disini adalah harus jelas mengenai ada tidaknya sertipikat asli dari tanah tersebut yang merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

d. Riwayat tanah, yang dimaksud disini adalah mengenai riwayat dari asal tanah tersebut diperoleh melalui perbuatan hukum yang terjadi misalnya dengan jual beli, hibah, warisan, tukar menukar, atau bentuk pemindahan hak lainnya dan juga riwayat tanah yanag pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai atas haak yang dialihkan. Apabila melalui Jual Beli, perlu diketahui melaksanakan Jual beli dari siapa?, berpindah tangan dengan apa?, serta tidak adanya sengketa terhadap tanah tersebut.

e. Hak-hak pihak ketiga, yang dimaksud disini adalah apabila dibebani Hak Tanggungan berarti sebagai jaminan pelunasan kredit yang diperoleh dari Bank tertentu atau dibebani dengan hak atas tanah Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau Hak Sewa yang diberikan diatas Hak Milik.

f. Apakah terjadi pewarisan, karena hukum yang dikuasai oleh para ahli waris pemegang hak.

II. PROSEDUR / TATA CARA PEROLEHAN TANAH

Pada dasarnya untuk perolehan tanah, terlebih dahulu harus diketahui mengenai status dari tanah yang tersedia, apakah tanah tersebut Tanah Negara atau Tanah Hak. Untuk dapat mendapatkan perolehan hak dari bidang tanah,maka terlebih dahulu harus dilakukan kegiatan pembebasan tanah terhadap tanah yang bersangkutan diliputi oleh kesepakatan para pihak dalam bentuk suatu perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban para pihak setelah tercapai kata sepakat dalam perundingan / musyawarah antara pihak yang melakukan pembebasan tanah dan pemilik tanah.

Berikut ini dijelaskan mengenai Prosedur / Tata cara Pembebasan Tanah, adalah sebagai berikut :

1. Tanah Negara, yaitu tanah yang langsung dikuasai oleh Negara.

Sistem perolehan tanah ini baik untuk keperluan pribadi / usaha maupun untuk kepentingan umum dapat diperoleh dengan cara Permohonan Hak Baru, dimana pihak yang ingin memperoleh tanah negara tersebut sebelumnya harus mengajukan permohonan kepada Negara dengan cara Permohonan Hak. Selanjutnya Hak atas tanah yang akan diberikan oleh Negara atas status Tanah Negara ini adalah Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU),Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP), Hak Pengelolaan (HPL)

Kewenangan Negara dalam memberikan hak atas tanah dilaksanakan oleh Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional. Supaya lancar dalam pelayanan pemberian hak, Menteri melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Pertanahan.

TATA CARA PERMOHONAN HAK

1. Didalam proses mengajukan permohonan hak kepada pejabat yang berwenang melalui Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi Desa atau Kelurahan letak tanahnya untuk disampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk memberikan hak atas tanah yang bersangkutan, dalam hal ini diberikan oleh Menteri Negara Agraria / Kepala Kantor Pertanahan.

2. Di kantor Pertanahan setempat kemudian diperiksa mengenai kelengkapan dokumen atau surat-surat yang diperlukan, meliputi : Perolehan tanah Negara tersebut, peruntukan tanahnya, surat bukti status calon pemegang hak, surat bukti penyetoran persekot untuk proses permohonan hak, pembuatan surat ukur setelah ditetapi batas-batasnya serta diukur luasnya.

3. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan keberadaan dan letak tanahnya, yang dilaksanakan oleh :

Panitia A : Untuk permohonan Hak Milik,Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan.

Panitia B : Khusus untuk permohonan Hak Guna Usaha.

Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagai bahan pertimbangan (rekomendasi) dalam rangka pemberian hak atau menolak permohonan haktersebut.

4. Tahap selanjutnya yaitu mengenai Pemberian Pertimbangan oleh Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak permohonanhak kepada pejabat yang berwenang memberikan hak atas tanah. Apabila permohonan ditolak, permohonan setelah menerima surat penolakan dapat mengajukan banding kepada Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional.

5. Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak, yaitu apabila dikabulkan permohonan hak tersebut oleh pejabat yang berwenang diterbitkan surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) dan disampaikan kepada penerima hak melalui Kamtor Pertanahan setempat.

6. Penerimaan Hak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH).

Kewajiban yang ditetapkan dalam SKPH, meliputi :

• Membayar uang pemasukan yang ditetapkan apabila luas tanahnya lebih dari 200 M2

• Membayar Bea Perolehan Hak menurut Undang-Undang Nomor.21 Tahun 1997 (BPHTB), sebesar 5% dari Nilai Pasar Obyek Pajak (NPOP) atau Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

• Membayar Biaya pembuatan Sertipikat apabila pemegang haknya Badan Hukum Indonesia berupa PT, Persero, Perum dll sebesar Rp.100.000,- harus membayar terlebih dahulu sebelum pendaftaran hak tersebut.

• Mendaftarkan hak yang diperoleh di Kantor Petanahan setempat untuk dibuatkan Buku Tanah dan Sertipikatnya.

7. Pendaftaran Hak dan Penerbitan Sertipikat

Tahap ini dalam rangka pendaftaran hak yang diperoleh Kantor Pertanahan setempat di Kabupaten / Kotamadya, dengan meliputi kegiatan :

a. Membuat Buku Tanah hak yang bersangkutan dengan mencantumkan:

- Jenis haknya

- Identitas tanahnya, meliputi nomor hak dandesa letak tanahnya

- Letaknya,dengan menyebut nama jalan, nomor, blok, No persil

- Nama pemegang hak

- Luasnya, sesuai dengan surat ukur dan disurat ukur tersebut juga disebutkan pula tanggalpenerbitan, nomor urut, serta tahun penerbitannya.

b. Penerbitan Sertipikat sebagai tanda bukti hak dan diserahkan kepada pemegang haknya atau kuasa yang sah sertipikat terdiri dari :

- Salinan Buku Tanah,yang memuat Data Yuridis

- Surat Ukur, yang memuat data fisik

Keduanya dicantumkan pula tanggal penerbitan dan ditanda tangani Kepala Kantor Pertanahan

Lahirnya Hak atas Tanah tersebut sejak tanggal dibuatkan Buku Tanah Hak yang bersangkutan.

Kepastian tanggal Lahirnya: 7 (tujuh) hari kerja kemudian setelah surat-surat yang diperlukan untuk pendaftaran dinyatakan lengkap oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah.

2. Tanah Hak, yaitu tanah yang telah memiliki hak atas tanah oleh perorangan atau badan hukum dengan jenis-jenis status tanahnya adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan.

Didalam perolehan Tanah hak ini, terlebih dahulu harus diketahui apakah si pemegang hak bersedia ataukah tidak bersedia untuk menyerahkan atau memindahkan hak atas tanahnya. Apabila pemegang haknya bersedia menyerahkan atau memindahkan haknya, maka harus dilihat juga apakah pihak yang memerlukan perolehan tanah tersebut memenuhi syarat atau tidak untuk menjadi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Terhadap sistem perolehan Tanah Hak ini, terlebih dahulu harus ada musyawarah untuk mencapai kesepakatan dengan si pemilik hak atas tanah yang bersangkutan mengenai penyerahan kepemilikan tanah berikut imbalan terhadap penggantian kepemilikan tanah yang bersangkutan.

TATA CARA PERMOHONAN HAK , dapat melalui :

2.1. Pembebanan Hak atau pemberian hak baru diatas tanah Hak Milik. Dimana Tanah Hak Milik dengan status hak atas tanah yang primer ini dapat diberikan hak atas tanah baru yang sekunder dengan memperoleh hak Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP), Hak sewa (HS).

2.2. Pemindahan Hak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah untuk mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain yang memenuhi syarat sebagai subyek hak atas tanah yang bersangkutan, seperti yang diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo pasal 94 ayat 2 huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, yang mengatur kegiatan Pemindahan hak dengan jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahan (“inbreng”) ataupun perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pemindahan hak ini, terlebih dahulu harus diketahui mengenai subyek calon penerima hak (pembeli) apakah memenuhi syarat atau tidak sebagai subyek hak atas tanah yang akan diperoleh. Pemindahan Hak ini status tanah tidak berubah dan yang berubah adalah pemegang haknya. Status tanah yang akan diperoleh adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai. Perbuatan hukum pemindahan hak ini bentuknya yang paling banyak dilakukan dalam praktek adalah Jual-beli tanah.

Jual-beli tanah adalah perbuatan hukum pemindahan hak untuk selama-lamanya oleh penjual kepada pembeli dengan disertai pembayaran harganya pada saat yang bersamaan. Dalam rangka pelaksanaan jual-beli tanah ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang “Pendaftaran Tanah” pasal 37 s/d 40, selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang “Pendaftaran Tanah” diatur lebih lanjut dalam pasal 95 s/d 106. Apabila perusahaan (PT) menghendaki untuk memperoleh tanah hak yang tersedia tersebut melalui pemindahan hak (jual beli tanah), padahal tanah yang tersedia berstatus tanah Hak Milik, maka tata cara tersebut baru dapat dilaksanakan setelah status tanahnya diubah melalui Perubahan Hak, yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat menjadi hak atas tanah yang lain jenisnya (HGB atau Hak Pakai) supaya dapat dikuasai oleh perusahan yang bersangkutan. Setelah terlaksananya perubahan hak, barulah jual-belinya dilaksanakan dihadapan PPAT yang berwenang.

2.3. Pembebasan Hak, disini dijelaskan dimana apabila tanah yang tersedia adalah tanah Hak Milik dan yang akan memperoleh tanah adalah Badan Hukum Indonesia.

Status tanah yang diperoleh adalah Tanah Negara dimana tanah tersebut wajib dikuasai secara legal dengan mengajukan Pemohonan Hak Baru sesuai dengan keperluannya. Apabila tanah hak yang tersedia (berstatus tanah Hak Milik) menurut hukumnya tidak dapat diperoleh melalui jual-beli tanah, karena perusahan tersebut (statusnya PT atau Badan Hukum Indonesia) tidak memenuhi syarat untuk membeli tanah hak yang bersangkutan (pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960), maka setelah selesai dilaksanakan pelepasan hak menjadi Tanah Negara, wajib diikuti dengan permohonan hak baru yang sesuai dengan keperluan perusahan yang bersangkutan. Tata caranya diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor 21 Tahun 1994 mulai berlaku tanggal 7 Desember 1997 tentang “Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahan Dalam Rangka Penanaman Modal” dalam rangka melaksanakan pasal 6 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993. Pada pembebasan hak status tanahnya berubah dari tanah Hak Milik menjadi Tanah Negara dimana pemiliknya telah melepaskan Hak Milik atas tanahnya, karena apabila calon penerima haknya yaitu Badan Hukum Indonesia maka tidak memenuhi syarat sebagau subyek Hak Milik. Berdasarkan pertimbangan tersebut Badan Hukum Indonesia (PT, Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN) tidak diperbolehkan memperoleh tanah dengan status tanah Hak Milik melalui Pemindahan Hak / Jual beli tanah (pasal 26 ayat 2 UUPA)

TATA CARANYA:

1) Musyawarah

Pelaksanaan pembebasan tanah terlebih dahulu harus diikuti musyawarah dengan pemilik tanah untuk memperoleh kesepakatan antara para pihak dalam bentuk suatu perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban. Dengan cara demikian masing-masing pihak terikat pada hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama. Adapun kata sepakat tersebut mengatur tentang :

a) besarnya ganti rugi yang layak besarnya sama dengan harga tanah tersebut apabila dijual;

b) kesediaan pemilik tanah untuk melepaskan Hak Milik (hubungan hukum / penguasaan yuridis) atas tanahnya.

Apabila tercapai kata sepakat untuk a dan b diatas, maka selanjutnya oleh masing-maing pihak akan ditindak lanjuti hal-hal sebagai berikut:

• Pihak yang membebaskan akan membayar ganti ruginya kepada pemilik tanah;

• Pemilik tanah setelah menerima pembayaran ganti rugi akan melakukan pelepasan hak, sehingga berstatus menjadi Tanah Negara.

Pedoman Penetapan Besarnya Ganti rugi

Dalam rangka menetapkan ganti rugi dalam pembebasan tanah perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Nilai tanah berdasarkan nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Obyek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP) tahun terakhir untuk tanah yang bersangkutan.

b) Faktor-faktor yangmempengaruhi harga tanah:

• Lokasi tanah

• Jenis hak atas tanah

• Status oenguasaan tanah

• Peruntukan tanah

• Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah

• Prasarana yang tersedia

• Fasilitas dan Utilitas

• Lingkungan

• Lain-lain yang mempengaruhi harga tanah

c) Nilai taksiran bangunan, tanaman, benda-benda lain yangberkaitan dengan tanah.

2) Pelepasan tanah kepada Negara

Selanjutnya si pemilik hak atas tanah tersebut melepaskan haknya kepada Negara, dengan tujuan supaya pihak yang memerlukan tanah tersebut diberikan hak atas tanah yang sesuai, ditinjau dari si penerima hak dan penggunaannya

3) Permohonan hak baru kepada Negara

Pihak yang memerlukan tanah tersebut tersebut, mengajukan permohonan hak baru kepada Negara sesuai dengan keperluannya supaya kepadanya diberikan hak tertentu atas tanah yang dimaksud.

4) Negara dalam hal ini Instansi yang berwenang mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) terhadap tanah yang dimohon tersebut dengan diberikan hak baru.

5) Pihak yang diberikan hak baru tersebut, harus memenuhi kewajibannya seperti yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH)

Tanda bukti Pembebasan tanah

Sebagai tanda buktinya telah selesai dilakukan pembebasan hak atau pelepasan hak, maka selanjutnya masing-masing pihak menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak. Sebagai saksinya adalah Kepala Desa / Lurah dan Camat atau Kepala Kantor Pertanahan setempat.

2.4. Pencabutan Hak adalah Upaya terakhir untuk memperoleh tanah secara paksa terhadap semua jenis hak atas tanah yang diberikan oleh Presiden, apabila untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk penyelenggaraan kepentingan umum dengan musyawarah tidak berhasil mencapai kesepakatan. Status tanah yang diperoleh menjadi tanah negara dimana terhadap tanah tersebut wajib dikuasai secara legal dengan mengajukan permohonan hak baru sesuai dengan keperluannya.

III PERSYARATAN DALAM PEROLEHAN TANAH

Didalam Pembebasan Hak untuk kegiatan bisnis/usaha atau untuk Instansi Pemerintah perlu terlebih dahulu harus ada izin Prinsip dan izin Lokasi atau dengan kata lain Pembebasan Hak tersebut baru dapat diberikan kalau sudah ada ada izin Prinsip dan izin Lokasi dari Instansi yang berwenang, yaitu:

- Izin Prinsip (Surat Persetujuan Prinsip Rencana Proyeknya), yang diajukan kepada Pemerintah Daerah (Kabupaten atau Kotamadya).

- Izin Lokasi (yang diperoleh setelah adanya izin Prinsip).

Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak,dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. Permohonan izin Lokasi ini diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat.

Sedangkan di DKI Jakarta berlaku peraturan khusus Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 540 Tahun 1990, yang menyatakan bahwa didalam proses Pembebasan Hak di wilayah DKI Jakarta, diperlukan:

- SP3L (Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi) dan;

- SIPPT (Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah) setelah tanahnya diperoleh,yaitu untuk keperluan pengembangna areal tanahnya dan sekaligus sebagai dasar untuk mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasioanal Nomor 2 Tahun 19999 tentang “Izin Lokasi”

Izin lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan (pasal 2 ayat 2), dalam hal:

a. tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (“inbreng”)dari para pemegang saham,

b. tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut,dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang,

c. tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu Kawasan Industri,

d. tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut,

e. tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkana letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi tanah yang bersangkutan,

f. tanah yang diperlukan untuk melasanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) untuk usaha pertanian atau tidak lebih dari 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) untuk usaha bukan pertanian, atau

g. tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal adalah tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanah-tanah tersebut terletai di lokasi yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.

Tanah yang dapat ditunjuk dengan Izin Lokasi

Tanah yang dapat ditunjuk dalam izin lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan penanaman modal yang dipunyainya.

Izin Lokasi dapat diberikan kepada perusahaan yang sudah mendapat persetujuan penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku untuk memperoleh tanah dengan luas tertentu sehingga apabila perusahaan tersebut berhasil membebaskan seluruh areal yang ditunjuk, maka luas penguasaan tanah oleh perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu group perusahaan dengannya tidak lebih dari luasan yang ditentukan sebagai berikut:

Untuk usaha Tambak

1. Di Pulau Jawa : 1 propinsi : 100 Ha

Seluruh Jawa : 1.000 Ha

2. Di luar Pulau Jawa : 1 propinsi : 200 Ha

Seluruh luar P. Jawa : 2.000 Ha

Jangka waktu Izin Lokasi

Izin lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut:

a. Izin lokasi seluas sampai dengan 25 Ha : 1 (satu) tahun

b. Izin lokasi seluas lebih dari 25 Ha s/d 50 Ha : 2 (dua) tahun

c. Izin lokasi seluas lebih dari 50 Ha : 3 (tiga) tahun

Apabila dalam jangka waktu Izin lokasi perolehan tanah belum selesai,maka izin lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi.

Permohonan Izin Lokasi dan Luas Tanah Sebagaimana dimaksud diatas harus dilengkapi dengan:

a. Akte Pemdirian Perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman atau dari Pejabat Yang berwenang bagi Badan hukum lainnya.

b. Nomor Pokok Wajib Pajak

c. Gambar Kasar / Sketsa yang dibuat oleh pemohon.

d. Keterangan tentang letak, luas dan jenis tanah (kebun/sawah) yang dimohon.

e. Pernyataan bermaterai cukup tentang kesediaan untuk memberikan ganti rugi atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah yang terkena rencana proyek pembangunan atau mengikutsertakan pemilik tanah dalam bentuk penataan kembali penggunaan, penguaasaan dan pemilikan tanah.

f. Uraian rencana proyek yang akan dibangun disertaiv dengan analisa dampak lingkungan.

Sehubungan dengan Izin Lokasi tersebut diatas, sesuai dengan Instruksi Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1998 tentang “Pemberian Izin Lokasi Dalam Rangka Penataan Penguasaan Tanah Skala Besar”, dinyatakan bahwa:

1) Dalam memberikan izin lokasi untuk satu badan hukum atau sekelompok badan hukum yang saham mayoritasnya dikuasai oleh seseorang tertentu luasnya tidak boleh melebihi batas maksimum yang ditetapkan

2) Dalam memberikan perpanjangna izin lokasi harus memperhitungkan batas luas maksimum yang diperkenankan bagi satu badan hukum atau sekelompok badan hukum yang saham mayoritasnya dikuasai oleh seseorang tertentu, yaitu:

a. Apabila izin lokasi yangtelah diberikan sebelumnya luasnya melebihi batas maksimum, dan perolehan tanahnya belum mencapai luas batas maksimum yang diperkenankan maka dalam pemberian perpanjangan izin lokasi luas yang dapat diberikan tidak melebihi luas batas maksimum yang diperkenankan, sepanjang memenuhi syarat-syarat perpenjangan izin lokasi.

b. Apabila perolehan tanahnya telah mencapai batas luas maksimum yang diperkenankan, maka izin lokasinya tidak dapat diperpanjang lagi.

c. Apabila perolehan tanahnya belum mencapai luas maksimum yang diperkenankan, maka izin lokasinya diperpanjang sampai batas luas maksimum yang diperkenankan,sepanjang memenuhi syarat-syarat perpanjangan izin lokasi

d. Apabila perolehan tanahnya telah melebihi luas maksimum yang diperkenankan, maka izin lokasinya tidak diperpanjang lagi, sedangkan tanah kelebihan dari luas maksimum yang diperkenankan dilelang/dialokasikan kepada investor baru dengan mengutamakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi serta dapat bekerjasama demgam investor lama dalam satu satuan usaha.

e. Apabila perolehan tanahnya telah mencapai luas batas maksimum yang diperkenankan tetapi letaknya masig terpencar, izin lokasinya tidak dapat diperpanjang lagi, agar tanah yang diperoleh menjadi satu hamparan yang kompak/utuh dapat ditempuh dengancara tukar-menukar atau mengadakan konsolidasi tanah.

3) Dalam memberikan perpanjangan izin lokasi di samping mempertimbangkan batas luas maksimum, khusus untuk tanah yang berasal dari kawasan hutan diberlakukan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Setehun setelah terbit izin lokasi penglepasan kawasan hutan belum diperoleh, diberikan perpanjangna izin lokasi pada tahun kedua.

b. Dua tahun setelah terbit izin lokasi, penglepasan kawasan hutan belum diperoleh, izin lokasi tidak diperpanjang.

c. Setahun setelah penglepasan kawasan hutan, tanah belum seluruhnya memperoleh Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai, izin lokasi diperpanjang untuk tahun kedua.

d. Dua tahun setelah penglepasan kawasan hutan belum seluruhnya areal memperoleh atau Hak Guna atau Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai, Izin lokasi tidak diperpanjang, tanah yang telah diperoleh dapat diajukan permohonan haknya.

4) Terhadap tanah yang sudah diperoleh melalui izin lokasi, pemegang izin lokasi segera mengajukan permohonan hak atas tanah dan penerbitan sertipikatnya.

Apabila didalam membeli atau membebaskan tanah milik petani sampai puluhan/ratusan hektar tanpa izin Lokasi adalah melanggar ketentuan Landreform. Akan tetapi kalau sudah memperoleh Izin Lokasi berarti peruntukan tanah tersebut boleh diubah dari tanah pertanian menjadi tanah non pertanian dan dikembangkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

KETENTUAN UMUM MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI SECARA UMUM

noreply@blogger.com (Dova Patent) — Sat, 23 Jan 2010 04:56:00 +0000

KETENTUAN UMUM MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI SECARA UMUM

Oleh : Helmi N. Tanjung, SH

PENDAHULUAN

a. Merger (Penggabungan) adalah penggabungan dari 2 (dua) Bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu.

b. Konsolidasi (Peleburan) adalah penggabungan 2 (dua) bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan Bank-Bank tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu.

c. Akuisisi (Pengambilalihan) adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalin terhadap Bank.

Merupakan salah satu metode untuk melakukan restrukturisasi perusahaan dalam rangka ekspansi perusahaan yang dikenal dalam UU Perseroan Terbatas No.1 Tahun 1995

PERATURAN PENDUKUNG

1. UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)

2. PP No. 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (“PP. 27”)

3. SK Direksi Bank Indonesia No. 32/51/Kep/Dir Tentang Persyaratan dan Tata cara merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum

4. SK Direksi Bank Indonesia No. 32/52/Kep/Dir Tentang Persyaratan dan Tata cara merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat.

5. Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-52/PM/1997 tentang Penggabungan Usaha Atau Peleburan Usaha perusahaan Publik Atau Emiten

DASAR HUKUM YANG TERKAIT

Dasar Hukum MKA bersifat Cross Sectoral

Cabang-cabang Hukum Yang Harus Diperhatikan Antara lain :

1. Hukum Pasar Modal : terkait denga perusahaan terbuka

2. Hukum Persaingan : Terkait dengan Peraturan Anti Monopoli Dan Persaingan usaha

3. Hukum Perusahaan :Terkait dengan ketentuan perusahaan yang melakukan MKA

4. Hukum Pertanahan : terkait dengan aset perusahaan yang tidak eksis harus beralih kepada perusahaan yang eksis

5. Hukum Perburuhan : Terkait dengan Perjanjian kerja, kesepakatan kerja bersama, peraturan perusahaan

6. hukum Tentang Pensiun : Kepesertaan Program dana pensiun dari karyawan perusahaan

7. Hukum Kontrak : Terkait dengan perjanjian-perjanjian yang dilaksankan dalam rangka MKA

8. Hukum Mengenai Likuidasi perusahaan

DUE DELIGENCE

SEBELUM MKA DILAKSANAKAN

DUE DELIGENCE

Sebelum suatu bank melaksanakan MKA biasanya akan melakukan due deligence terlebih dahulu terhadap PT yang menjadi target due deligence ini meliputi financial due deligence maupun legal due deligence.

TUJUAN DELIGENCE

Untuk mengetahui secara menyeluruh keadaan perusahaan target, antara lain keadaan keuangan, kewajiban perpajakan, manajemen, organisasi, perusahaan, kewajiban-kewajiban perusahaan, hak-hak perusahaan maupun pemenuhan terhadap perundangan

LEGAL AUDIT

Pemeriksaan dari segi hukum atas perusahaan target meliputi :

1. Riwayat perseroan

2. perizinan perseroan

3. harta kekayaan persroan

4. perjanjian dengan pihak ketiga

5. perkara yang sedang berjalan

PIHAK-PIHAK TERKAIT DALAM PELAKSANAAN MKA

(JIKA DIPERLUKAN)

1. Financial advisor (Fiancial Auditor)

Memberikan nasihat berkenan dengan pelaksanaan MKA termasuk mengadakan financial Due Deligence

2. Legal Advisor

Memberikan nasihat hukum brkenan dengan pelaksanaan MKA termasuk mempersiapkan dokumen MKA maupun melakukan legal Due Deligence

3. Kantor Akuntan Publik

Memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporn keuangan

4. Appraisal

Memberikan pendapat atas nilai wajar saham masing-masing perseroan

5. Notaris

Mempersiapkan Berita Acara RUPSMKA akta-akta yang terkait dengan MKA

MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI BANK

PERSYARATAN DASAR UNTUK MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI BANK

MKA BANK DAPAT DILAKUKAN ATAS :

6. Insistif Bank yang bersangkutan

7. Permintaan bank Indonesia; atau

8. Inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan

- Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank yan dilakukan atas inisiatif Bank yang bersangkutan wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari pimpinan Bank Indonesia

- kewajiban untuk terlebih dahulu memperoleh izin dari pimpian bank Indonesia berlaku pula untuk merger dan konsolidasi yang dilakukan atas inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan.

DALAM MKA BANK HARUS DIPERHATIKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

1. Kepentingan prseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan

2. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha

3. Tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjula sahamnya dengan harga yang wajar.

4. Harus memperhatikan kepentingan kreditor

Antara lain harus dicek ketentuan mengenai negetive covenants yang termuat dala perjanjian dengan kreditor

5. Disahkan oleh RUPS dari Bank terkait dengan korum hadir ¾ dan disetujui ¾ dari yang hadir.

• Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai MKA hanya dapat menggunakan haknya agar saham yang dimilkinya dibeli dengan harga yang wajar sesuai dengan Pasal 55 UUPT. Pelaksanaan hak pemegang saham minoritas tidak menghentikan proses pelaksanaan MKA.

• bagi bank yang berbentuk Perseroan Terbuka, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak tercapai, maka syarat kehadiran dan pengambila keputusan ditetapkan sesuai dengan peraturan prundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.

Catatan ; atau rapat sejenis bagi bank yang berbentuk badan hukum lain

6. untuk memperoleh izin Merger atau Konsolidasi, wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

• Telah memperoleh dari RUPS bagi Bank yang berbentuk perseroan Terbatas atau rapat sejenis bagi bank yang berbentuk hukum lainnya.

• Pada saat terjadinya Merger dan Konsolidasi, jumlah aktiva Bank hasil merger dan konsolidasi tidak melebihi 20% (duapuluh persen) dari jumlah aktiva seluruh Bank Indonesia

• Permodalan Bank hasil merger atau konsolidasi harus memnuhi ketentuan rasio kecukupan modal yang ditatapkan oleh Bank Indonesia.

• Calon anggota Direksi dan dewan Komisaris yang ditujuk tidak tercantum dalam daftar orang yang melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.

7. Akuisisi Bank dilakukan dengan cara mengambil alih seluruh atau sebagian saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian Bank kepada pihak yan mengakuisisi. (Psl.9)

8. pengambilalihan saham Bank baik secara langsung maupun melalui Bursa Efek yang mengakibatkan kepemilikan saham oleh pemegang saham perorangan atau badan hukum menjadi lebih dri 25% (duapuluh lima persen) dari saham bank yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara dianggap mengakibatkan berlaihnya pengendalian bank sebagaimana dimaksud dalam ayt (1), kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya.(Psl.9)

9. pengambilalihan saham bank yang mengakibatkan kepemilikan saham oleh pihak yang mengambil alih menjadi 25% (duapuluh lima persen) atau kurang dri saham bank yang telah dikeluarkan da mempunyi hak suara dianggap tidak mengakibatkan beralihnya pengendalian Bank, kecuali yang bersangkutan menyetaka kehendaknya untuk mengendalikan atau dapat dibuktikan bahwa yang bersangktansecara langsung atau tidak langsung mengendalika bank tersebut. (Psl.9)

10. untuk memperoleh izin akuisisi :

a. telah memperoleh persetujuan RUPS dari Bank yang akan diakusisi atau rapat sejenis dari Bank yang berbadan hukum bukan perseroan Terbatas

b. pihak yang melakukan akuisisi tidak tercantum dalam daftar orang yang melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.

c. Dalam hal akuisisi dilakukan oleh bank, maka bank wajib memnuhi ketentuan mengenai penyertaan modal oleh bank yang diatur oleh Bank Indonesia.

TATA CARA MERGER

1. direksi bank yang akan menggabungkan diri dan menerima penggabungan masing-masing menyusun usulan rencana merger.

2. usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendapat persetujuan Komisaris dan sekurang-kurangnya memuat :

a. nama dan tempat kdudukan bank yan akan melakukan merger;

b. alasan serta penjelasan masing-masing direksi bank yang akan melakukan merger dan persyaratan merger;

c. tata cara konversi saham masing-masing Bank yang akan melakukan merger terhadap saham bank hasil mrger;

d. rancangan perubahan anggaran dasar;

e. neraca perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua bank yang aka melakukan merger;

f. proyeksi tingkat kesehatan bank hasil mrger selama 12 bulan dan rencana perbaikannya

g. hal-hal yang perlu diketahui pemegang saham masing-masing bank anatara lain :

a) neraca proforma bank hasil merger sesuai engan standar akuntsi keuangan, serta perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan bank yang dapat diperoleh dari merger berdasarkan hasil penilaian ahli yang independen;

b) cara penyelesaian status karyawan bank yang akan melakukan merger;

c) cara penyelesaian hak dan kewajiban terhadap pihak ketiga;

d) cara penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas;

e) susunan gaji dan tunjangan lain bagi direksi dan komisaris Bank hasil merger;

f) laporan mengenai keadaan dan jalannya bank sert hasil yang telah dicapai;

g) kegiata utama bank dan perubahan selama tahun buku yang sedang berjlan.

h)Rincian masalah yang timbul selama ahun buku yang sedang berjlana yang mempengaruhi kegiatan bank;

i) Nama anggota dirksi dan komisairs;

j) Gaji dan tunjangan lain bagi anggota direksi dan komisaris.

h. Dalam hal bank akan melakukan mrger tergabung dalam 1 (satu) grup atau antar grup, usulan rencana merger memuat neraca konsolidasi dan neraca proforma dari bank hasil merger.

i. Rancangan usulan merger sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang tercantum dalam usulan rencana merger.

j. Selain hal-hal sebagaimana dimaksud diatas, rancangan merger harus memuat penegasan dari bank yng aka menerima penggabungan mengenai penerimaan peralihan segala hak dan kewajiban dari bank yng akan menggabungkan diri.

k. Sebelum pemanggilan RUPS masing-masing bank, direksi berkewajiban untuk mengumumkan ringkasan rancangan merger :

1. 30 (tiga pulu) hari sebelum RUPS dalam 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas.

2. 14 (empat belas) hari sebelum RUPS pemegang saham kepada karyawan Bank secara tertulis.

l. Rancangan merger dan konsep akta merger wajib disampaikan kepada RUPS masing-masing bank;

m. Konsep akta merger yang telah mendatkan persetujuan RUPS dituangkan dalam akta merger

3. Mengajukan permohona izin merger kepada direksi bank Indonesia selambat-lambatnya 14 hari setelah RUPS dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman (bersamaan dengan pengajuan permohonan prubahan anggaran dasar ke Menteri kehakiman), dilampiri dengan :

• Notulen RUPS

• Akta merger dan akta perubahan anggarandasar bank hasil merger

• Bukri pelaporan kepada BAPEPAM dan pengumuman kepadainvestor, bagi bank yang terdaftar di Pasar Modal

• Bukti pengumuman mengenai ringkasan rancanga merger

Catatan : Persetujuan atau penolakan pemberian izin akan diberikan dalam jangka waktu 30 hari setelah permohonan diterima secara lengkap.

4. stelah merger efektif, Direksi bank hasil merger mendaftrkan dalam daftar perusahaan, mengumumkan dalam tambahan berita Negara serta mengumumkan dalam 2 surat kabar harian paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal efektif merger.

Catatan :

Izin merger bagi bank yang berbentuk hukum perseroan terbatas berlaku sejak :

• tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar oleh menteri kehakiman

• tanggal pendaftaran akta merger dan prubahan anggaran dasar dalam daftar perusahan apabila perubahan anggaran dasar tidak memerlukan persetujuan menteri kehakiman

Izin merger bagi bank yang berbentuk hukum selain perseroan terbatas berlaku sejak : (Tanggal efektif merger)

• tanggal persetujuan prubahan anggaran dasar oleh instansi yang berwenang

• tanggal pendaftaran akta merger dan perubahan anggaran dasar dalam daftar perusahaan apabila perubahan anggaran dasar tidak memerlukan persetujuan instansi yang berwenang

5. Tanggal Efektif Merger

Berdasarka UUP dan PP 28, tanggal efektif merger merupakan hal yang sangat penting dimana pada tanggal efektif akan terjadi demi hukum beberapa peristiwa sebagai berikut :

• Hak dan kewajiban dari bank yang menggabungkan diri berpindah ke bank hasil merger

• Pemegang saham dari bank yan menggabungkan diri akan menjadi pemegang saham dari bank hasil merger

• Bank yang menggabungkan diri akan bubar demi ukum tanpa proses likuidasi

BAGI BANK YANG BERBENTUK PERSEROA TERBATAS :

• Apabila merger dilakukan dengan mengadakan perubahan anggaran dasar sesuai pasal 15 ayat (2) UUPT maka merger mulai berlaku sejak tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar oleh menteri kehakiman.

• Apabila merger dilakukan dengan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan menteri kehakiman maka merger mulai brlaku sejak tanggal pendafataran akta merger dan akat perubahan anggaran dasar dalam daftara perusahaan

Catatan : persetujuan maupun peneerimaa pelaporan menteri kehakiman atas merger diberikan setelah izin merger diberikan dari bank indonesia diperolah.

BAGI BANK YANG BERBENTUK HUKUM SELAIN PERSEROAN TERBATAS :

Tanggal efektif merger terhitung sejak tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar bank hasil merger dari pejabat yan berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UNTUK PELAKSANAAN MKA DIPERSIAPKAN DOKUMEN-DOKUMEN SEBAGAI BERIKUT :

1. Usula merger

2. Perjanjian merger

3. rancangan merger

4. pemberitahuan kepada kreditur

5. ringkasan untuk diumumkan di koran maupun ke karyawan

6. berita acara RUPS untuk mengesahkan merger

7. akta merger

8. pengumuman di koran atas selesainya proses merger.

TATA CARA KONSOLIDASI

Tata cara konsolidasi saa dengan merger dan hanya berbeda sebagai berikut :

1. bersamaan denga pengajuan izin konsolidasi kepada Bank Indonesia, Direksi Bank hasil konsolidasi wajib mengajukan permohonan persetujuan akta pendirian bank hasil konsoliadsi kepada menteri kehakiman dengan tembusan kepada bank Indonesia.

2. permohonan izin konsolidasi diajuka dengan melapirkan :

• akta pendirian bank hasil konsolidasi

• akta konsolidasi

Catatan :

- menteri kehakiman hanya dapat memberikan persetujuan atas permohonan akta pengesahan pendirian bank hasil konsolidasi setelah terlebih dahulu memperoleh izin konsoliadasi dari Bank Indonesia.

- Persetujuan atau penolakan itu diberika dala jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah diperolehnya izin konslidasi dari Bank Indonesia.

- Apabila dalam batas waktu 14 hari menteri kehakiman tidak memberika tanggapn atas permohonan pengesahan, maka menteri kehakiman dianggap telah menyetujui permohonan pengesahan dimaksud.

- Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan tersebut harus dibritahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya.

3. dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak akta pendirian bank hasil konsoliadasi memperoleh persetujuan menteri kehakiman, Direksi bank hasil konsolidasi wajib mendaftarkan akta pendirian bank hasil konsolidasi dalam daftar perusahaan dam mengumumkan dalam tambahan Berita Negara RI

4. bank yang melebur diri bubar terhitung sejak akta pendirian bank hasil konsoliadasi disahkan oleh menteri kehakiman

5. terhitung sejak tanggal penandatnganan akta konsolidsi, direksi bank yang meleburkan diri dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset bank yang bersangkutan, kecuali diperlukan dalam rangka pelasanaan konsolidasi.

6. pelanggaran terhadap ketentuan tersebut merupakan tanggung jawab direksi bank yang bersangkutan.

TATA AKUISISI

1. Pihak yang akan mengakuisisi menyampaiakn maksud melakukan akuisisi kepada direksi bank yang akan diakuisisi

2. direksi bank yang akan diakuisisi dan pihak yang aka mengakuisisi masing-masing menyeusun usulan rencana akuisisi

3. usulan rencana akuisisi masing-masing wajib mendapatkan persetujuan komisaris bank yang aka diakuisisi dan yang mengakuisisi atau lembaga serupa dari pihak yang mengakuisisi dengan memuat sekurang-kurangnya :

a. nama dan tempat kedudukan bank serta badan hukum lain, atau identitas perorangan yang melakukan akuisisi

b. alasan serta penjelasan masing-masing direksi bank pengurus badan hukum atau perorangan yang melakukan akuisisi

c. neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir, terutama perhitungan tahunan tahun buku terakhir dari bank dan badan hukum lain yang melakukan akuisisi;

d. tata cara konvensi saham dari masing-masing pihak yang melakukan akuisisi apabila pembayaran akuisisi dilakukan dengan saham;

e. rancangan perubahan anggaran dasar bank hasil akuisisi

f. jumlah saham yang diakuisisi

g. kesiapa pendanaan

h. cara penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas

i. cara penyelesaian status karyawn dri bank yang akan diakuisisi

j. perkiraan jangka waktu pelaksanaan akuisisi

4. sebelum pemanggilan RUPS masing-masing bank, Direksi berkewajiban untuk mengumumkan ringkasan rancangan akuisisi selambatnya-lambatnya :

a. 30 (tiga puluh) hari sebelum RUPS dalam 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas

b. 14 (empat belas) hari sebelum RUPS kepada karyawan bank secara tertulis

5. rancangan akuisisi berikut konep akta akuisisi wajib mendapatkan persetujuan dari :

a. RUPS bank yang akan diakuisisi

b. Pihak yang akan melakukan diakuisisi

6. rancangan akuisisi berikut akta akuisisi yang telah disetujui dituangkan dalam akta akuisisi

7. akuisisi bank mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan akta akuisisi

8. akta akusisi dibuat dan ditandatangani stelah adanya izin akuisisi dari bank Indonesia

PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN ITIKAD TIDAK BAIK DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG MEREK NO. 15/2002 (SUATU PERSAINGAN USAHA DALAM BIDANG HAKI)

noreply@blogger.com (Dova Patent) — Sat, 23 Jan 2010 04:50:00 +0000

PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN ITIKAD TIDAK BAIK DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG MEREK NO. 15/2002

(SUATU PERSAINGAN USAHA DALAM BIDANG HAKI)

Oleh : Erwin Suryadi Setiawan, SH.,MH

Dengan berlakunya Zona Perdagangan Bebas Asia (AFTA) pada tahun 2003, akan menciptakan Pasar Bebas yang menarik para Investor untuk berinvestasi dan memasarkan produknya di Indonesia, sehingga mengakibatkan persaingan akan semakin ketat untuk barang-barang yang sejenis. Dalam Kompetisi persaingan usaha yang semakin ketat ini, muncul pelaku-pelaku usaha dengan modal kecil yang ingin ikut bersaing dengan memanfaatkan era Perdagangan Bebas Asia dengan jalan pintas dengan melakukan segala macam bentuk pelanggaran, pembajakan dan pemalsuan atas produk-produk yang diminati oleh masyarakat.

Bentuk pemalsuan tersebut secara tidak langsung dapat dikategorikan sebagai suatu persaingan usaha tidak sehat / persaingan curang yang membawa suatu

Dalam tulisan ini, penulis akan memfokuskan penulisan makalah ini pada persaingan usaha yang terjadi ditinjau dari Undang-Undang Merek No.15 tahun 2001. Kemudahan yang diperoleh oleh Pengusaha, baik itu dalam hal kecanggihan teknologi maupun sistem jaringan pemasaran, menyebabkan persaingan usaha yang terjadi semakin meruncing. Produk yang baik dengan harga yang murah, akan langsung terserap oleh pasar hingga kepelosok daerah. Waktu dan jarak bukan lagi menjadi suatu hambatan dalam bidang perdagangan. Hal ini yang pada akhirnya menimbulkan itikad tidak baik dari kalangan pengusaha dengan modal kecil yang ingin mencari suatu keuntungan yang cukup besar tanpa melalui kegiatan promosi yang memakan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang lama, yaitu dengan pemalsuan merek.

Yang menjadi permasalahan disini adalah sampai sejauh mana kesiapan aparat hukum kita menghadapi hal ini, karena walaupun secara legal formal kita telah memiliki undang-undang Anti monopoli serta Undang-Undang Merek, pemalsuan Merek Dagang yang dimaksudkan untuk persaingan curang tetap terjadi, dan penegakkan hukum di Indonesia harus diakui masih lemah. Mungkin untuk memperjelas, akan penulis ambil suatu contoh kasus yang terjadi di Pengadilan Niaga mengenai Pemalsuan Merek yang mengindikasikan persaingan curang.

Pada pertengahan tahun 1997, Negara Kesatuan Republik Indonesia dilanda krisis keuangan yang berkepanjangan, yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Krisis ini mempunyai efek yang sangat luar biasa, yakni menjadi krisis multidimensional, seperti krisis kepercayaan terhadap Pemerintah, krisis keamanan, bahkan hingga terjadinya pergantian kepemimpinan nasional. Dunia internasional pun menyadari bahwa krisis yang terjadi di Indonesia (dan negara-nagera Asia lain pada umumnya) dapat membawa dampak mengkhawatirkan bagi stabilitas keamanan dan ekonomi regional dan internasional, sehingga mereka turun tangan membantu meringankan krisis yang terjadi di Indonesia. Badan-badan dan organisasi-organisasi keuangan internasional, seperti World Bank, IMF, atau CGI mengulurkan tangan membantu dengan bentuk memberi pinjaman dana, walaupun terdapat persyaratan-persyaratan tertentu yang wajib dipenuhi oleh Republik Indonesia sebagai penerima pinjaman.

Namun, diantara syarat-syarat yang diajukan oleh para donor pemberi pinjaman tersebut, yang paling krusial dalam hal penegakan hukum di Indonesia adalah syarat agar Indonesia membuat suatu perangkat hukum yang dapat mencegah terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Adapun pengajuan syarat ini adalah sebagai akibat yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru yang menyebabkan praktek monopoli, oligopoli, dan perbuatan lain yang menjurus pada persaingan curang tumbuh subur dan secara ekstrem dapat penulis katakan telah menjadi suatu budaya dan syarat keberhasilan dalam berbisnis.

Persyaratan ini mau tidak mau harus dipenuhi oleh Pemerintah Indonesia, yang kemudian mengeluarkan Undang- undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mulai berlaku efektif kurang lebih pada tahun 1998. Adapun undang-undang ini melarang beberapa hal yang dalam prakteknya dapat menjurus pada timbulnya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

PERLINDUNGAN HAL MILIK INTELEKTUAL TERHADAP PROGRAM

noreply@blogger.com (Dova Patent) — Sat, 23 Jan 2010 04:48:00 +0000

PERLINDUNGAN HAL MILIK INTELEKTUAL TERHADAP PROGRAM

Oleh : Helmi N. Tanjung, SH

I. PENDAHULUAN

Hukum paten di negara Inggris telah menyebutkan secara jelas atas program komputer, yang sebenarnya menjadi masalah dalam peraturan yang lama, yang controversial karena hal tersebut termasuk Manner of New Manufacture, dan dalam doktrin dari British Paten Office yang diterbitkan pada Bulan Februari 1999, paten tidak diberikan untuk program komputer.

Setelah Inggris menerima azas Proteksi atas program yang diperkenalkan di Eropa dalam Section I of The Patens Act 1977 ketentuan ini memang agak mengembang jika diterapkan di dalam bidang program komputer karena hanya merupakan proses mental, oleh karena itu selayaknya tidak untuk dimintakan paten. Namun Court Of And Patens Appeals, telah memutuskan bahwa metode untuk mengkorversikan Binery Coded Desimal Notasions, menjadi Purebinary telah diberikan peten. Memang dari segi formula hanya berupa-berupa pendekatan matematis, namun dari pengaruh praktik ternyata sangat berguna bagi pengembangan digital komputer.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, disebutkan bahwa sasaran pengaturan ini untuk pengembangan industri. Oleh karena itu, lingkup pengaturan paten adalah mengenai temuan di bidang teknologi, yang dapat memproses, atau hasil produksi (pasal 1 butir1 dan 2 Hak Paten).

Dalam penjelasannya dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa karena memiliki nilai yang sangat praktis, dan terkandung pula nilai ekonomis atau yang sering disebut juga disebut Utility Model. Jika dibandingkan dengan Hak Paten Act di Amerika Serikat yang sering mengambang, dalam UU Paten yang berlaku di Indonesia khususnya di bidang komputer, telah diperoleh penyempurnaan yang baik terutama dengan adanya paten sederhana.

Masalah penting lainnya adalah Copyright terutama yang berkaitan dengan data dan program atau penggunaan Copyright informasi dalam sistim Retrieval Copyright adalah salah satu bentuk dari intelektual property, yang secara konsep layak sebagai program komputer. Oleh karena itu, sudah sewajarnya diperlukan proteksi dalam pemasaran program kumputer dalam masyarakat.

Proteksi ini sesungguhnya berkaitan langsung dengan pencegahan reproduksi atas materai asli. Penulisan program dalam komputer seperti halnya FOTRAN atau COBOL kemudian menjadi polemik apakah termasuk linguistik atau komputer languages. Akan tetapi ternyata hal tersebut digolongkan sebagai languages.

II. Permasalahan

Di dalam program komputer memang masih banyak menimbulkan permasalahan terutama mengenai penggunaan Copyright. Oleh karena itu apakah diperlukan proteksi dalam pemasangan program komputer ?. Dalam masyarakat masalah ini masih dipermasalahkan.

Perlindungan pemilikan intelektual ini selain menjadi masalah dalam negeri sendiri juga telah menjadi masalah yang bersifat internasional dan hal ini terlihat dalam jadwal pertemuan tindak lanjut Uruguay Round, yang membahas intelektual Property sebagai salah satu topik yang penting dalam mewujudkan Free Trade. Apabila perlindungan tersebut tidak berlaku internasional, maka akan menimbulkan berbagai konflik-konflik, hal ini terbukti dengan adanya konflik yang berkisar antara Amerika Serikat dengan Republik Cina yang berkisar tuduhan Amerika Serikat bahwa Republik rakyat Cina telah melakukan pembajakan Hal Milik Intelektual yang merugikan pedagang Amerika Serikat Miliaran Dolar AS.

III. Pembahasan

Bentuk-bentuk Copyright Di beberapa Negara

Di Amerika Serikat ada dua bentuk Copyright, pertama menyangkut perlindungan individual yang mungkin tanpa publikasi. Kedua yang dipublikasikan secara nasional dengan Merk Copyright dan registrasi pada The Register Of Copyrights. Dalam hal ini memang Amerika Serikat tidak tunduk pada Konvesi Bern untuk The Protection Of Literary And Artistic Works walaupun hal tersebut merupakan bagian dari The Universal Copyright Convention. Copyright ini sama halnya dengan paten yang merupakan wewenang pemerintah federal dan dengan Copyright Act 1996 telah mencangkup perluasan ke teknologi modern. Persoalan pokok yang dihadapim adalah apakah hal ini meliputi perlindungan yang dipublikasikan, dipasarkan atau tidak, apakah yang menyangkut yang tertulis atau tidak. Maksud penulisan Writetings dalam komputer adalah di tuangkan ke dalam Magnetic Tape, paper tape, punceht cards, disc atau bersifat linguistik material yang perlu diproteksi delik. Oleh karena itu, perumusannya dalam Copyright The Law yang ditanda tangani 1976 dan berlaku mulai 1 Januari 1998.

Di Inggris yang telah mempunyai komputer Act 1996, kemudian dengan bantuan Comite Whitford, berusaha merevisi kembali hukum Copyright terutama yang berkaitan dengan program komputer, konsentrasi penelitiannya terarah pada Literary Work, termasuk kabel dan kompilasi tertulis, serta Writeing, termasuk setiap bentuk notasi, baik dengan tangan atau cetakan ketika atau dengan proses yang sama, yang dalam industri komputer berkaitan dengan Puhnched Card, paper tape, magnetic tape atau Disc.

Di Indonesia Copyright ini dapat ditelusuri dari pengertiaannya apabila yang dimaksud adalah perbanyakan maka sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1 UU No 6 Th 1982 tentang Hak Cipta adalah :

“ Menambah Jumlah sesuatu ciptaan dengan perbuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaannya tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan sesuatu ciptaan.”

Memang, dalam UU tersebut, yang dilindungi adalah ciptaan di bidang ilmu, sastra, dan seni, dan kalau dilihat rinciaannya dalam pasal 11, akan sulit mencari yang berkaitan dengan komputer, yang termasuk karya dibidang teknologi. Namun jika dilihat dalam pasal 1 butir 1 d UU No 7 Th 1997 tentang perubahan atas UU No 6 Th 1982 tentang Hak Cipta akan terlihat bahwa telah dimasukkan ciptaan dibidang komputer, dengan redaksi sebagai berikut :

Program komputer atau komputer program adalah program yang diciptakan secara khusus sehingga memungkinkan komputer melakukan fungsi tertentu.

Kemudian juga dalam UU tersebut dalam pasal 1 tambahan dalam pasal 11 lama telah disebutkan rinciannya dalam huruf jelas dalam huruf k dengan sebutan program komputer atau komputer program. Dengan demikian UU Hak Cipta juga mencangkup pengaturan di bidang komputer. Sesungguhnya, filosofi pengaturan di bidang ini di samping untuk mendorong masyarakat untuk berupaya menemukan metode, cara, pemikiran yang lebih efisien, efektif, dan ekonomis, dengan memberikan royalty atas karyanya, juga untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mencari hal-hal yang baru yang secara ekonomis adalah lebih baik.

Perlidungan terhadap Hak Pribadi atau Privacy

a. Hak Milik Intelektual

Konsep perbuatan pidana ini berkaitan dengan hak paten, Copyright dan rahasia dagang, (civil remedies) dibahas untuk ditambahkan dalam hukum pidana dalam hal ini, memang terdapat perbedaan aliran hukum di Inggris yang memandang bahwa masalah hukum komputer lebih utnuk dicarikan untuk pemulihan sipil atau To Reimburse the injured party dibandingkan dengan aliran Amerika Serikat yang mencari unsur pidananya (punitive) sebagai hukuman atau to punish the tort feasor.

Spionase di bidang industri makin hari semakin canggih karena perkembangan teknologi yang tidak dapat dielakkan. Kemajuan teknologi ini terlaksana berkat research dan development yang memakan biaya besar. Oleh karena itu hasil temuannya perlu mendapat pelindungan. Namun dalam kenyataannya sulit dicegah baik dalam negeri maupun internasional.

Di Amerika Serikat sebagaimana di laporkan oleh New York Times bahwa pada tahun 1965 telah terjadi pencurian rahasia dagang senilai 2 miliar US dolar setiap tahun, bahkan dalam Koran Wall Street Journal, disebutkan 3 miliar. Atas dasar kerugian yang besar tersebut, timbul kesimpulan bahwa untuk mencegahnya di dasarkan akan lebih efektif jika sanksi bagi pelakunya berdasarkan hukum pidana dan tidak sekedar sanksi perdata. Ancaman pidana didasarkan akan memberi dampak ketakutan yang lebih besar.

Sementara itu, sanksi perdata atau administrative misalnya dalam bentuk denda atau pajak mungkin tidak memberikan dampak yang berarti bagi perusahaan yang besar. Namun demikian pengaturan sanksi pidana tersebut jangan samapi menimbulkan dorongan bagi para pihak untuk dengan mudah dalam mengajukan persoalannya dalam proses litigasi, karena di samping masalahnya menjadi lebih lama, tidak ekonomis, dan juga sering tidak mudah untuk mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini. Akhirnya konsep pemulihan dengan ketertiban ancaman pidana terhdap pelanggaran rahasia dagang bergantung kepada sikap masyarakat, seperti sistem hukum di negara Inggris tidak menerima konsep seperti ini.

Jika dibandingkan dengan konsep ancaman pidana bagi penarik cek kosong di Indonesia berdasarkan UU NO 17 Th 1964 yang ternyata tidak efektif bagi penarik cek kosong, bahkan menimbulkan dampak negatif terhdap proses peradilannya. Oleh karena itu dengan Peraturan Pemerintah No 1 Th 1971 UU tersebut dicabut dan kembalilah penarikan cek kosong menjadi masalah perdata biasa.

Untuk melindungi rahasia teknologi yang dimiliki oleh pemerintah dan negara memang diperlukan adanya ketentuan yang tegas, seperti halnya di Inggris terdapat Official Secret Act. Dan di Amerika Serikat, espionage Act. Karena berdasarkan pengalaman, ancaman pidana khusus terhadap pelanggaran tidak efektif, kemudian digunakan pasal pidana biasa, yaitu “pencurian”. Namun demikian, hal ini juga tidak mudah dalam proses peradilan, karena unsur pencurian, antara lain mengambil barang sebagian atau seluruhnya tidak mudah di buktikan. Dalam kasus Hancok Versus state di Texas, seorang programmer yang memfoto kopi 59 program dan di jual ke pembeli seharga US$ 5juta, sedangkan nilai kertasnya sendiri adalah US$ 35 masih ebih rendah dari US$ 50 untuk dapat di tuntut sesuai dengan The Texas penal code pasal 1418. Hal ini menimbulkan permasalahan di bidang hukum, pendurian tidak saja dapat dilakukan dengan fotocopy tetapi juga dengan telepon, lalu apa yang dapat dijadikan bukti. California Penal Code pada tahun 1967 memperbaiki rumusan pasal pidana untuk dapat diterapkan dalam pasal kejahatan komputer. Yang tidak dapat diterapkan bagi barang siapa yang mencuri, mengambil atau membawa lari setiap barnag yang tercangkup dalam rahasia dagang, dalam bentuk program yang berisi memori komputer, dan kemudian dapat pasal lain yang dapat digunakan untuk menunut pelanggaran akan rahasia dagang.

Dengan demikian, program komputer termasuk dalam perumusan tersebut :

The Theft Act 1968 di Inggris, pada dasarnya merumuskan bahwa pencurian atas rahasia dagang berarti pula termasuk program komputer sebagai hasil kerja The Criminal Law Revision Committee.

Perkataan “mengambil” dalam penerapan dibidang komputer dapat berarti mengambil dalam arti nyata, misalkan mengambil disket atau media lainnya yang berisi data dan informasi. Dalam arti lain, dapat berbentuk mengkopi atau merekam. Dalam arti terakhir ini dapat menimbulkan permasalahan, karen barang aslinya tidak berubah, tetap berada pada pemiliknya. Untuk penerapan dalam komputer memang perlu dikaitkan dengan perkembangan teknologi yang sudah diterima dalam masyarakat.

Demikian pula kata barang ini harus berarti barang berwujud, atau perwujudannya denagn menggunakan alat bantu lain, yaitu terminal atau Screen dan printer dalam bidang komputer. Sementara itu perkataan memiliki tidak saja menguasai barang itu sendiri tetapi juga isi informasi atau data atau model yang berada dalam media komputer.

Mengenai rahasia dagang tersebut, kiranya pasal 322 dan pasal 323 KUHP dapat digunakan untuk pencegahan karena dalam pasal 322 tersebut berisi ancaman pidana bagi barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya kerena jabatan atau mata pencahariaannya, yang sekarang maupun yang dahulu. Di pihak lain pasal 323 menetapkan ancaman pidana bagi mereka yang sengaja memberikan hal-hal khusus mengenai perusahaan dagang kerajinan atau pertanian, dimana ia bekerja atau dahulu bekerja yang olehnya dapat dirahasiakan.

b. Larangan Pembocoran Informasi

Permasalahan ini dalam bidang hukum komputer lazim dinamakan privasi yang merupakan norma yang harus ditaati oleh mereka yang bekerja atau mempunyai jabatan yang mengharuskan dirinya merahasiakan informasi-informasi yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam hal ini sasaran permasalahan besar pada dua masalah yaitu : perbuatan pidana pembocoran informasi yang harus dirahasiakan dan pengalahgunaan secara langsung atau tidak langsung peralatan komputer untuk melakukan perbuatan pidana.

Di Amerika Serikat diatur dalam Privacy Act 1974 yang memuat ancaman pidana bagi pegawai pemerinath dan karena kedudukannya dapat melakukan akses terhadap informasi yang harus dirahasiakan dan dibocorkan kepada pihak lain. ketentuan ini berisi restruksi dan penanganan atas kemungkinan pembocoran.sementara itu memang ada UU lain yaitu Freedom Of Information Act 1967 yang seakan-akan harus ditarik garis demarkasi yang jelas antara kedua UU tersebut terhadap informasi yang boleh dan tidak boleh dibocorkan oleh pihak lain.

Di Inggris, juga terdapat UU semacam itu, yaitu British Official Secret Act of 191, yang isinya agak umum, sehingaa pada tahun 1972 di rekomendasikan oleh The Franks Committee untuk mengubah beberapa pasal, tidak hanya terbatas pada pegawai pemerintah tetapi berlaku pula bagi siapa saaj yang mempunyai weweang untuk merahasiakan informasi tersebut.

Relevansi yang terpenting dengan UU tersebut dalam kaitannya dengan komputer, terutama karena informasi-informasi tersebut hampir semaunya berbentuk Records yang diaplikasikan dengan menggunakan komputer. Dengan demikian, komputer telah memberikan peran yang penting terhadap hukum tentang pembocoran informasi. Sejauh mana perbuatan melawan hukum atas kewajiban tidak membocorkan informasi tersebut melalui elektronik data Procecing melalui komputer sistem memang bergantung pada pengamanan sistem komputer sendiri. Hal ini menajadi penting karena berkaitan dengan pelayanan pemerintah terhadap warga negaranya yang memerlukan informasi tersebut.

Di Indonesia mungkin saja terjadi hal-hal yang berkaitan dengan privacy ini. Jika demikian barangkali pasal-pasal 112,113 s/d pasal 120 KUHP dapat digunakan karena pasal-pasal tersebut memuat ancaman pidana bagi mereka yang memberitahukan informasi berupa rahasia negara kepada pihak lain.

IV. KESIMPULAN

Komputer telah dimanfaatkan secara luas dalam kehidupan modern. Namun, kadang-kadang juga menimbulkan ide untuk menggunakannya dalam sisi negatifnya, seperti dalam bentuk perbuatan pidana dalam hal kejahatan terhadap hak atas kekayaan intelektual seseorang atau badan. Semakin canggih pula tehnik-tehnik penyalahgunaannya, walaupun para ahli hardware dan software telah pula berusaha untuk menciptakan security system yang canggih. Untuk itu adanya suatu perlindungan hak milik intelektual terhadap program komputer mutlak diperlukan. Karena adanya perlindungan hukum yang kuat maka akan mendorong penyebarluasan penemuan-penemuan progran baru.

MANAJEMEN KONFLIK

noreply@blogger.com (Dova Patent) — Sat, 23 Jan 2010 04:39:00 +0000

MANAJEMEN KONFLIK

Oleh : Helmi N. Tanjung, SH

Konflik dalam kehidupan sehari hari merupakan sesuatu hal yang mendasar dan esensial. Konflik mempunyai kekuatan yang membangun karena adanya variable yang bergerak bersamaan secara dinamis. Oleh karena itu konflik adalah suatu proses yang wajar terjadi dalam suatu kelompok atau masyarakat.

Implikasi dari definisi konflik di atas adalah :

1. Konflik dapat terjadi didalam atau di luar sebuah sistem kerja peraturan.

2. Konflik harus disadari oleh setidaknya salah satu pihak yang terlibat dalam konflik tersebut.

3. Keberlanjutan bukan suatu hal yang penting karena akan terhenti ketika suatu tujuan telah tercapai.

4. Tindakan bisa jadi menahan diri dari untuk tidak bertindak.

5. Definisi ini bukan berarti menjadi definisi keseluruhan karena perbedaan pihak-pihak yang terlibat akan menyebabkan perbedaan pandangan terhadap konflik tersebut.

6. Definisi ini tidak termasuk kekerasan, perang dan kegiatan pengrusakan.

7. Konflik tidak dibatasi sebagai situasi yang konstan.

8. Konflik bisa jadi bukan suatu hal yang simetris (bisa terjadi hanya satu pihak yang sadar dan memberikan respon terhadap konflik tersebut).

Kebijakan sebagai Sumber Konflik

Kebijakan publik yang berarti suatu hal yang akan dikerjakan atau sebuah larangan yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan inilah yang selanjutnya sering menimbulkan persoalan sampai menjadi sebuah konflik. Timbulnya konflik dari sebuah kebijakan dapat terjadi dari karena adanya pihak-pihak dalam penentuan kebijakan tersebut dimana tidak semua pihak dapat terakomodasi dengan kebijakan tersebut. Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan dasar yang berupa perbedaan tujuan daripihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut.

Hal ini dapat terjadi karena :

1. Substansi kebijakan yang mana dapat saja tidak diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut.

2. Adanya individu dan atau pihak yang mempunyai akses lebih terhadap kebijakan tersebut sehingga ada pihak yang tidak terakomodasi dengan kebijakan tersebut.

Proses penentuan kebijakan itu sendiri melalui tahapan-tahapan sbb :

o Identifikasi persoalan kebijakan termasuk permintaan publik untuk ditindak lanjuti oleh pemerintah

o Penentuan agenda atau menentukan focus perhatian media massa pada permasalahan kebijakan publik yang akan dilakukan

o Formulasi kebijakan dari lembaga yang berwenang untuk diajukan pada lembaga yang menentukan kebijakan itu dapat dilaksanakan atau tidak

o Legitimasi kebijakan sebagai suatu tindakan politis untuk memperoleh kekuatan

o Implementasi kebijakan oleh lembaga eksekutif

o Evaluasi kebijakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut.

Tahapan-tahapan diatas menunjukan adanya celah yang dapat menimbulkan konflik dimana pihak-pihak yang mempunyai kepentingan akan terbentuk seiring dengan berjalannya tahapan-tahapan diatas. Oleh karena itu kebijakan menjadi suatu hal yang sensitive yang dapat menjadi sebuah konflik.

Sumber-sumber Konflik Lain

Ross (1993) mengemukakan dua sumber konflik yang terjadi dalam sebuah organisasi atau kelompok. Kedua sumber konflik itu adalah :

1. Teori struktur sosial menekankan pada persaingan antara pihak-pihak yang berkepentingan sebagai motif utama sebuah konflik

Tindakan terhadap pihak lain dalam pemikiran teori struktur social akan menciptakan tantangan nyata untuk meningkatkan solidaritas dan respon kolektif dalam menghadapi lawan. Selanjutnya pihak-pihak tersebut melakukan konsolodasi secara sadar sehingga membentuk suatu kekuatan dalam menghadapi konflik tersebut. Disisi lain struktur social ini berhubungan erat dengan teori kelompok elit yang mana konflik sangat sering terjadi dalam hal ini

2. Teori Psychocultural menekankan pada konflik sebagai kekuatan psikologi dan cultural.

Teori ini menunjukan bahwa suatu pihak perlu memperhitungkan kejadian-kejadian eksternal dan tingkah laku pihak lain. Oleh karena itu kondisi social dan hubungan dengan pihak lain menjadi suatu hal penting untuk diperhatikan dalam menghadapi konflik ini karena kondisi psikologis dan culutaral ini merupakan sebuah kekuatan nyata. .

Kedua sumber konflik diatas memerlukan penanganan yang berbeda. Teori structural menerangkan bahwa strategi manajemen konflik memerlukan perubahan kondisi organisasi pihak tersebut secara mendasar. Kepentingan yang divergen sangat sulit untuk dijembatani. Teori psychocultural conflict dalam melakukan manajemen konflik memfokuskan pada proses yang dapat mengubah persepsi atau mempengaruhi hubungan antara pihak-pihak kunci. Dalam pandangan teori ini kepentingan lebih bersifat subjektif dan dapat berubah disbanding dalam pandangan teori struktural

Jenis Konflik

a. Konflik organisasi

Dalam sebuah organisasi khususnya organisasi besar dimana pembagian kerja terjadi didalamnya sering timbul konflik antara unit kerja yang ada atau konflik antar organisasi. Timbulnya konflik ini dikarenakan adaanya perbedaan tujuan antara satu pihak dengan pihak lain yang terlibat dalam konflik tersebut.

Organisasi dapat diartikan sebagai sebuah struktur dari hubungan interaksi, kekuatan, sasaran, aturan, kegiatan, komunikasi dan factor lain yang ada pada saat orang-orang bekerja sama. Tujuan dan struktur organisasi ini tidak berubah ketika ada perubahan orang-orang yang mengatur organisasi tersebut.

Oleh karena itu diperlukan kerjasama dan koordinasi antar struktur dalam organisasi atau antar organisasi sehingga dapat meminimalkan konflik yang terjadi

b. Konflik professional

Konflik dapat terjadi pada setiap profesi termasuk didalamnya perencanaan (Minnery 1985, hal 106). Setiap profesi memiliki kode keprofesian dan meng-klaim bahwa mereka memperhatikan kepentingan publik.

Satu hal yang membedakan konflik organisasi dengan konflik professional adalah pada kontrol terhadapnya. Organisasi mempunyai kontrol hirarki yang terstruktur sedangkan profesi hanya mengandalkan kontrol diri sendiri

Strategi dalam Memecahkan Konflik

Dalam proses perencanaan wilayah konflik dapat terjadi pada pengambilan keputusan dan implementasinya. Pemecahan konflik dengan sasaran sumber daya manusianya sangat menguntungkan untuk dilaksanakan. Strategi dalam memecahkan konflik menurut Chin dan Benne, 1976 adalah :

a. Strategi empiris rasional.

Asumsi dasar dalam startegi ini adalah bahwa setiap orang akan mengikuti pemikiran yang rasional sehingga perubahan baik dalam individu maupun dalam organisasinya dapat terjadi

b. Strategi normatif-reedukatif

Strategi ini tidak melupakan rasionalitas dan intelegensi manusia namum mempunyai asumsi bahwa pola tindakan dan kegiatan dipengaruhi oleh norma sociocultural dan komitmen individual. Sehingga perubahan yang terjadi bukan hanya perubahan pengetahuan, informasi, atau rasionalitas intelektual saja tapi juga perubahan perilaku, nilai-nilai, keahlian dan hubungan yang signifikan.

c. Strategi power coercive

Penggunaan kekuatan dalam penyelesaian konflik baik dalam bentuk kekuatan politik maupun kekuatan lain sehingga akan terlihat jelas pihak-pihak yang mempunyai kekuatan dan yang tidak. Hal inilah yang akan menjadikan perubahan dalam pihak-pihak yang ada dalam konflik tersebut.

Menurut Ross (1993) strategi dalam memecahkan konflik adalah:

1. Self-help

Strategi self-help sering dilihat sebagai suatu tindakan sepihak yang bersifat destruktif. Tindakan ini kadang dilakukan oleh pihak yang kuat untuk menekan pihak yang lemah. Strategi self-help ini dapat digunakan untuk tindakan yang konstruktif dalam bentuk menarik diri, menghindar, tidak mengikuti, atau melakukan tindakan independen. Pihak yang lemah sangat tepat jika menerapkan strategi ini Karena self-help merupakan tindakan sepihak yang potensial dapat meningkatkan respon, meyebabkan strategi ini sulit untuk mencapai solusi yang konstruktif.

Langkah-langkah yang dapat diambil dalam menerapkan strategi self-help, antara lain:

 Exit

Jika tekanan dari pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah sangat kuat, maka pihak yang lemah sebaiknya keluar dari tekanan tersebut. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa tekanan tersebut akan menimbulkan pengaruh yang kuat pada kehidupan pihak yang tertekan.

 Avoidance

Tindakan menghindar dilakukan berdasarkan perhitungan untung ruginya untuk melakukan suatu aksi. Jika biaya yang dikeluarkan lebih besar dari keuntungan yang akan didapat maka strategi menghindar dapat diterapkan.

 Noncompliance

Strategi ini berguna untuk mencari dukungan atas tindakan yang akan dilaksanakan sebagai akibat dari kewengan yang dimiliki sangat kecil. Tindakan ini dilakukan karena ada pihak yang tidak sepakat untuk bertindak karena tidak sesuai dengan yang diharapkan. Strategi ini juga merupakan langkah awal untuk menerapkan strategi joint solving problem atau third-party decision making.

 Unilateral action

Tindakan ini sangat memungkinkan terjadinya kekerasan, karena dua pihak saling berbenturan kepentingan. Pihak yang melakukan tindakan ini menganggap apa yang dilakukan merupakan bagian dari kepentingannya. Tetapi pihak lain mungkin akan menginterpretasikan sebagai tindakan yang destruktif.

2. Joint problem solving

Joint problem solving memungkinkan adanya kontrol terhadap hasil yang dicapai oleh kelompok-kelompok yang terlibat. Masing-masing kelompok mempunyai hak yang sama untuk berpendapat dalam menentukan hasil akhir. Strategi ini membutuhkan penelusuran terhadap persoalan yang dihadapi. Keputusan yang diambil secara bersama dapat dikatakan berasal dari pendapat kelompok menurut standar masing-masing. Keputusan yang bersifat integrasi ini dapat melibatkan berbagai isu. Kesepakatan yang diambil memberikan keuntungan tiap kelompok dengan kadar yang berbeda, seperti dalam "the prisoner’s dilemma game".

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam strategi ini, yaitu:

1. Identification of interests

Identifikasi kepentingan-kepentingan yang terlibat dalam konflik sangat kompleks. Salah satu hambatan dalam mencari solusi dalam konflik ini adalah tidak mampunya pihak-pihak yang terlibat menterjemahkan keluhan yang samar-samar kedalam permintaan konkrit yang pihak lain dapat mengerti dan menanggapinya.

2. Weighting interest

Setelah kepentingan teridentifikasi, masing-masing pihak memberikan penilainnya terhadap kepentingannya. Penilaian ini sangat bergantung pada komunikasi yang terbuka dan kejujuran masing-masing pihak sehingga dapat dibuat prioritas atas kepentingan-kepentingan yang dihadapi pihak-pihak tersebut.

3. Third-party assistance and support

Pihak ketiga diperlukan untuk memfasilitasi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, membuat usulan prosedur, menterjemahkan keluhan-keluhan kedalam permintaan yang konkrit, membantu pihak-pihak untuk mendefinisikan kepentingan relatif dari masalah yang dihadapi, menyusun agenda, membuat pendapat mengenai isu substansi . Pihak ketiga ini harus bersifat netral agar masing-masing pihak dapat menerima hasil yang disepakati.

4. Effective communication

Pihak-pihak yang terlibat terisolasi dalam persoalan yang tidak membutuhkan dialog secara langsung untuk mencapai solusi, tetapi mereka harus berkomunikasi aktif. Komunikasi ini diperlukan untuk mendefinisikan mengenai isu yang dihadapi bersama.

5. Trust that an adversary will keep agreement

Keputusan yang diambil harus dijalankan oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu jika ada pihak yang melanggar keputusan tersebut maka sebelum keputusan dijalankan harus dibuat struktur penalty/sanksi.

6. Third-party decision making

Konflik yang dihadapi individu, kelompok, dan masyarakat kadang tidak dapat diselesaikan tanpa adanya pihak ketiga. Dalam strategi ini, pihak ketiga membuat keputusan yang mengikat berdasarkan aturan-aturan untuk mencapai hasil yang pasti. Pihak ketiga ini seperti administrator atau hakim. Keputusan yang diambil oleh administrator ini dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat konflik karena administrator dianggap mempunyai pegangan/pedoman yang baik. Strategi ini sedikit menawarkan kompromi atau penyelesaian masalah secara kreatif, karena pihak ketiga mempunyai otoritas penuh.

Sukses dan gagalnya manajemen konflik

Sukses tidaknya konflik yang dihadapi pada dasarnya sangat bergantung pada seberapa besar perhatian pihak-pihak yang terlibat dalam mempertimbangkan sumber dari konflik itu sendiri. Dengan mempertimbangkan sumber konlik maka strategi yang akan diambil dapat dilaksanakan. Hal ini dimungkinkan karena masing-masing sumber konflik memberikan strategi yang berbeda dalam penyelesaiannya.

Terdapat tiga kriteria yang dapat dijadikan acuan untuk menilai apakah manajemen konflik yang diterapkan berhasil. Ketiga kriteria tersebut, yaitu:

1. Acceptance

Kesepakatan terhadap solusi yang diambil diterima masing-masing pihak. Pihak-pihak yang terlibat menerima kesepakatan karena dua alasan, yaitu adanya solusi yang menguntungkan dan pertimbangan mengenai proses yang adil.

2. Duration

Solusi yang diambil harus berlangsung lama. Hal ini dapat dicapai jika masing-masing pihak mendapatkan keuntungan. Jika hanya satu pihak saja yang diuntungkan maka solusi yang diambil tidak akan bertahan lama.

3. Change relationship

Harus terjadi perubahan hubungan setelah kesepakatan diambil. Hal ini ditandai dengan adanya penghargaan terhadap masing-masing pihak, adanya upaya bersama untuk menjaga kesepakatan, dan pengaruh positif lainnya.

Faktor yang menyebabkan konflik tidak terselesaikan, antara lain:

 Tidak dilibatkannya pihak-pihak kunci

Dalam menyelesaikan konflik semua pihak harus dilibakan sehingga kepentingan dari masing-masing pihak dapat diidentifikasi. Tidak dilibatkannya semua pihak akan memungkinkan kepentingan yang mendasar tidak teridentifikasi sehingga keputusan yang diambil akan menguntungkan pihak tertentu.

 Kurang adanya pemahaman terhadap suatu persoalan

Masing-masing pihak harus mempunyai kemauan sungguh-sungguh dalam menyelesaikan konflik dan adanya sikap saling menghargai sehingga keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak.

 Melihat sumber konflik dari satu aspek saja

Konflik harus dilihat dari dua aspek yaitu aspek struktural dan aspek psikokultural. Aspek struktural menekankan pada kepentingan sedangkan aspek psikokultural menekankan pada psikologi dan budaya dari pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Konflik didefinisikan sebagai interaksi antara dua atau lebih pihak yang satu sama lain saling bergantung namun terpisahkan oleh perbedaan tujuan dimana setidaknya salah satu dari pihak-pihak tersebut menyadari perbedaan tersebut dan melakukan tindakan terhadap kondisi tersebut. Konflik dapat terjadi salah satunya dari pelaksanaan kebijakan. Proses-proses penentuan dan pelaksanaan kebijakan menjadi potensi konflik dengan adanya pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut.

Dua sumber konflik yang terjadi dalam sebuah organisasi atau kelompok adalah :

 Teori struktur sosial menekankan pada persaingan antara pihak-pihak yang berkepentingan sebagai motif utama sebuah konflik

 Teori Psychoculttural menekankan pada konflik sebagai kekuatan psikologi dan cultural.

 Strategi empiris rasional.

 Startegi Normatif-reedukatif

 Strategi Power Coercive

Menurut Ross (1993) strategi dalam memcahkan konflik adalah:

o Self-help

Langkah-langkah yang dapat diambil dalam menerapkan strategi self-help, antara lain:

• Exit/ keluar dari konflik

• Avoidance/penghindaran konflik

• Noncompliance/dukungan

• Unilateral action

o Joint problem solving

Joint problem solving memungkinkan adanya kontrol terhadap hasil yang dicapai oleh kelompok-kelompok yang terlibat.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam strategi ini, yaitu:

• Identification of interests

• Weighting interest

• Third-party assistance and support

• Effective communication

• Trust that an adversary will keep agreement

 Third-party decision making

Konflik yang dihadapi individu, kelompok, dan masyarakat kadang tidak dapat diselesaikan tanpa adanya pihak ketiga.

Faktor yang menyebabkan konflik tidak terselesaikan, antara lain:

 Tidak dilibatkannya pihak-pihak kunci

 Kurang adanya pemahaman terhadap suatu persoalan

 Melihat sumber konflik dari satu aspek saja

Referensi

Dye, Thomas R. Understanding Public Policy, seventh edition. Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall, 1992.

Ross, Marc Howard. The Management of Conflict. New Haven, Yale University Press, 1993.

Minnery, John R. Conflict Management in Urban Planning. Hampshire, Gower Publishing Company Limited, 1986.

Legal Opini Keagenan

noreply@blogger.com (Dova Patent) — Sat, 23 Jan 2010 04:34:00 +0000

1. Sole Agent / Agen Tunggal adalah Suatu badan usaha yang ditunjuk oleh pihak Principal (Produsen) sebagai wakilnya untuk menjual dan mendistribusikan barang-barang dalam suatu wilayah pemasaran tertentu serta melaksanakan pelayanan purna jual dari barang-barangnya, dimana penunjukan tersebut dilakukan berdasarkan perintah/pemberian kuasa dengan memberikan batas-batas kewenangan tertentu dalam bertindak untuk dan atas nama dari Principal. Prinsip keagenan dilakukan dengan upah dan berada dibawah pengaruh pihak Principal.

Dikarenakan Agen bertindak untuk dan atas nama Principal, maka Agen tidak melakukan pembelian barang dari pihak principal, melainkan barang-barang tersebut adalah masih menjadi milik pihak principal sampai proses jual beli tersebut selesai dilakukan, dan berpindah ketangan konsumen.

2. Distributor adalah suatu Perusahaan / Pihak yang ditunjuk oleh Pihak Principal untuk memasarkan dan menjual barang-barang principal dalam wilayah tertentu dan jangka waktu tertentu, dimana pihak Distributor dalam menjalankan kegiatannya tidak bertindak selaku wakil dari Distributor. Distributor bertindak untuk dan atas namanya sendiri.

Dalam melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan barang, Distributor melakukan pembelian barang-barang dari pihak Principal. Dengan adanya Jual beli tersebut, kepemilikan barang berpindah kepada pihak Distributor, dan barang-barang yang telah menjadi miliknya tersebut yang dijual kembali kepada konsumen terbatas dalam wilayah yang diperjanjikan.

AGEN TUNGGAL DISTRIBUTOR

1. Pelaksanaan pemasaran dan penjualan barang atau jasa dilakukan untuk dan atas nama Principal.

2. Pendapatan yang diperolehnya adalah atas hasil komisi dari penjualan yang berhasil dilakukannya.

3. Barang adalah milik dari Principal, sehingga Barang yang dijual langsung dikirimkan dari Principal kepada Konsumen.

4. Pembayaran atas harga barang dibayarkan langsung oleh konsumen kepada Principal. 1. Perusahaan bertindak untuk dan atas namanya sendiri.

5. Pendapatan yang diperolehnya adalah keuntungan dari selisih harga jual kepada konsumen dikurangi harga pembelian dari principal.

6. Barang yang sudah dibeli adalah milik Distributor, sehingga Principal tidak selalu mengetahui konsumen akhir dari produk tersebut.

7. Pembayaran atas produk adalah Tanggung jawab masing-masing pihak.

3. Sub-Distributor didasarkan pada perjanjian Distribusi. Pihak yang semula merupakan distributor seolah-olah berubah menjadi pihak Principal, namun sesungguhnya masih dalam kapasitasnya sebagai Distributor. Jadi pihak Distributor men-sub kan pelaksanaan pemasaran dan penjualan produk tersebut kepada pihak lain, yang bertindak sebagai sub-distributor.

Perjanjian Perjanjian

Distribusi Sub-Distributor

Pada perjanjian Sub-Distributor berlaku sama halnya dengan perjanjian Distributor. Pihak Sub-Distributor bertindak sebagai Distributor baru dari pihak Distributor Awal.

4. Agen adalah hampir sama dengan Sole Agent / Agen Tunggal, dikarenakan dalam setiap perjanjian pengangkatan agen, biasanya ditentukan wilayah pemasaran. Tiap-tiap agen adalah wakil / kuasa dari pihak Principal di satu pemasaran tertentu. Jadi pada prinsipnya dapat dikatakan suatu Agen adalah merupakan Agen Tunggal dari pihak Principal dalam wilayah pemasaran tertentu yang diperjanjikan.

Namun pada pelaksanaannya, Menteri Perindustrian melalui keputusannya No. 428/SK/12/1987 tanggal 23 Desember 1987, memberikan definisi Agen Tunggal sebagai :

“Perusahaan Nasional yang ditunjuk oleh Principal Luar Negeri yang memproduksi barang dengan merek tertentu atau prinsipal Pemegang Merek tertentu sebagai satu-satunya perusahaan untuk mengimpor, memproduksikan, mendistribusikan dan melaksanakan pelayanan purna jual barang yang dimaksud ke seluruh wilayah Indonesia untuk suatu jangka waktu tertentu”.

Dari perumusan ini diberikan pengertian bahwa Agen Tunggal merupakan mata rantai dalam penyaluran barang dengan merek tertentu ke wilayah Indonesia untuk suatu jangka waktu tertentu.

Agen dapat diklasifikasikan dari bidang usaha, lingkup usaha, obyek.

Dilihat dari Bidang Usaha:

1. Agen Pabrik atau Agen Manufaktur, agen yang menjual seluruh atau sebagian barang yang diproduksi oleh suatu pabrik atau manufakturer. Hubungan yang terjadi adalah antara agen dengan Pabrik.

2. Agen Penjualan yaitu agen yang berhubungan dengan beberapa manufakturer yang meproduksi barang yang sejenis.

3. Agen Pembelian yaitu agen yang merupakan wakil dari pihak pembeli untuk melakukan pembelian barang-barang yang dibutuhkan oleh principal.

Dilihat dari Lingkup Kegiatan :

1. Agen Umum yaitu agen yang diberikan kuasa oleh principalnya untuk melakukan seluruh atau sebagian transaksi jual beli atas nama principal

2. Agen Khusus yaitu agen yang diberi kuasa untuk melakukan transaksi jual beli tertentu atau bagian-bagian tertentu dari transaksi jual beli.

Dilihat dari Obyeknya terdiri dari Agen Barang dan Jasa.

5. SOLE AGENT / AGEN TUNGGAL

Pengangkatan / Penunjukan Agen Tunggal yang dilakukan oleh Principal Asing wajib dilakukan dengan suatu perjanjian yang bersifat ekslusif, dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan sifat dan tujuan penggunaan produk yang menjadi obyek perjanjian. Jangka waktu untuk suatu keagenan Tunggal ditentukan minimal selama 3 tahun, khusus untuk keagenan yang bergerak di bidang perakitan dan pembuatan paling minimal adalah 5 tahun.

Persyaratan untuk menjadi Agen tunggal adalah harus merupakan Badan Hukum. Bentuk yang umum terjadi di Indonesia adalah Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Setiap perjanjian Pengangkatan/Penunjukkan Agen Tunggal wajib didaftarkan pada Departemen Perindustrian, dan baru dapat melakukan kegiatannya setelah mendapat Surat Pengakuan Keagenan Tunggal dari Departemen Perindustrian, sebagai Surat Izin Khusus dalam melaksanakan kegiatannya.

Surat Pengakuan Keagenan Tunggal ini dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dalam jangka waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak diterimanya surat permohonan, yang dilampiri dengan :

1. Akta Pendirian Perusahaan

2. API ( Angka Pengenal Impor )

3. Perjanjian Keagenan Tunggal.

DISTRIBUTOR dan SUB DISTRIBUTOR

Pelaksanaan Distributor ini didasarkan pada adanya Distribution Agreement (Perjanjian Distribusi). Dalam perjanjian Distribusi ini dijelaskan secara lengkap segala tatacara dan persyaratan dilakukannya kegiatan jual beli, pengiriman serta syarat-syarat lain dari kegiatan Distribusi ini.

AGENT

Pihak Principal bebas untuk dapat menunjuk pihak Agen yang dikehendakinya, biasanya dipilih pihak yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang dikehendaki oleh pihak Principal, berdasarkan kemampuan dari Pihak Agen yang akan ditunjuk. Untuk memulai kegiatan sebagai agen dan melakukan transaksi, disamping telah dibuat dan ditandatangani perjanjian keagenan, maka perjanjian keagenan tersebut sendiri harus telah didaftar pada Departemen Perindustrian dan untuk itu diberikan Surat Tanda Pendaftaran.

Mengenai syarat-syarat Perjanjian itu sendiri, setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut :

1. harus tertulis

2. dibuat oleh Lawyer / Kuasa Hukum

3. bahasa yang dipergunakan adalah bahasa yang disepakati oleh para pihak.

4. Mencantumkan secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak.

6. Pada prinsipnya perjanjian tersebut berakhir dikarenakan :

a. Jangka waktu yang diperjanjikan telah berakhir dan untuk itu tidak telah dimintakan perpanjangannya.

b. Terjadinya pembatalan perjanjian, hanya dapat dilakukan dengan alasan pembenar, yaitu:

1. Pembatalan menurut undang-undang

2. Pembatalan menurut syarat sahnya perjanjian (psl 1320 KUHPerdata)

3. Pembatalan dikarenakan terpenuhinya suatu syarat pembatalan, misalnya agen tidak cakap dalam menjalankan usaha keagenan.

Disamping itu, perjanjian Agen sangat erat kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jenis-jenis bidang usaha tertentu. Misalnya untuk bidang usaha impor otomotif, batasan komponen-komponen impor, dsb.

7. SOLE AGENT / AGEN TUNGGAL dan AGEN

Dalam prinsip Keagenan, Agen bertindak hanya sebagai kuasa dari pihak Principal. Agen bertindak hanya sebagai perantara dari principal dalam hubungannya dengan pihak konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan adalah milik Principal, sehingga harga ditentukan oleh pihak Principal. Bila terjadi kesepakatan, maka harga penjualan langsung diterima oleh Principal dari pihak Konsumen, pihak agen hanya menerima komisi penjualan.

DISTRIBUTOR dan SUB-DISTRIBUTOR

Sedangkan dalam prinsip Distributor, pihak Distributor bertindak sebagai indipendent trader yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Dapat dikatakan hubungan yang terjadi dengan pihak Principal adalah hubungan antara Penjual dengan Pembeli. Kepemilikan barang langsung berpindah ketangan distributor pada saat terjadinya transaksi. Pihak Distributor berhak untuk menentukan harga jualnya. Dapat terjadi dalam suatu perjanjian Distributor, pihak Principal membatasi harga maksimal penjualan produk untuk menjaga agar produk tersebut memiliki nilai kompetitif.

8. SOLE AGENT dan AGEN

Selaku kuasa dari pihak Principal, agen tidak bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Dalam menjalankan kegiatan kepada masyarakat luar, Agen membawa nama Principal. Kewenangan yang diberikan Principal kepada Agen terbatas dalam Surat Perjanjian Keagenan. Selama pihak Agen bertindak sesuai dengan batas-batas kewenangan yang diberikan dalam perjanjian, maka segala tindakan agen adalah merupakan tanggung jawab dari pihak Principal. Bilamana tindakan dari Agen melampaui wewenang yang diberikan, maka Agen bertanggung jawab secara pribadi.

DISTRIBUTOR dan SUB-DISTRIBUTOR

Dalam menjalankan kegiatannya, Distributor membawa namanya sendiri, sehingga tanggung jawab kepada masyarakat luar adalah berada pada pihaknya sendiri, bukan lagi berada pada pihak Principal.

9. Tanggung jawab telah dijelaskan dalam nomor 8 diatas. Namun selama hal kelangkaan atau keterlambatan tersebut dapat dibuktikan merupakan suatu akibat dari keadaan memaksa (Force Majeur), maka para pihak dapat dibebaskan dari tuntutan hukum.

Bila terjadi wanprestasi maka terhadap pihak yang melakukan wanprestasi tersebut dapat diancam beberapa sanksi, antara lain :

a. Membayar kerugian yang diderita oleh Kreditur ( ganti rugi )

b. Pembatalan perjanjian

c. Peralihan resiko

d. Dan membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan wanprestasi yang telah ia lakukan.

Lebih lanjut, pihak Konsumen dapat mempergunakan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Ancaman sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak produsen (dalam hal ini Principal atau Keagenan dan Distributor) adalah sanksi administratif berupa ganti rugi (pasal 60) dan sanksi Pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda 2 Milyar (Pasal 62).

GLOBALISASI HUKUM INDONESIA

noreply@blogger.com (Dova Patent) — Wed, 11 Nov 2009 04:20:00 +0000

GLOBALISASI HUKUM INDONESIA

Oleh : Helmi N. Tanjung, SH

Tatkala kecanggihan teknologi semua individu di dunia, dan arus ekonomi sudah bukan barang yang asing di telinga, dan arus informasi sudah dapat diperoleh di mana saja, kapan saja, dan melalui media yang beraneka ragam, maka orang mulai memikirkan kembaliarti kedaulatan bagi suatu negara ketika batas-batasnya menjadi kabur dan tidak jelas. Masihkah negara secara mutlak berdasarkan kedaulatan yang dimilikinya mengatur segala hal mengenai bangsanya sendiri?

Kecanggihan teknologi, arus ekonomi dunia dan arus informasi yang cepat telah menghasilkan suatu hal yang lazim disebut globalisasi, di mana batas-batas teritorial suatu negara kian abstrak.

Meskipun secara tidak langsung, baik disadari ataupun tidak disadari Indonesia telah sejak lama, bahkan sebelum kemerdekaannya telah masuk dalam dunia globalisasi (misalnya dengan adanya penjajahan Belanda dan Jepang, berlakunya aturan huku Belanda, terjalinnya hubungan bisnis dengan negara-negara lain di dunia, dan lain-lain), namun bergabungnya Indonesia dalam proses globalisasi semakin ditonjolkan dengan bergabungya Indonesia secara resmi sebagai anggota WTO (World Trade Organization) pada tahun 1995 sebagai kelanjutan dari GATT (General Agreement on Tariff and Trade). Pengglobalisasian Indonesia juga diperkuat dengan bergabungnya Indonesia ke dalam organisasi lain seperti IMF (International Monetary Fund), World Bank dan APEC (Asia-Pasific Economic Corporation) dan AFTA (ASEAN Free Trade Area), ataupun dengan masuknya Indonesia dalam globalisasi (langsung ataupun tidak langsung) tidak dapat dihindarkan, yang menurut hemat penulis disebabkan oleh:

1. Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan dan atau tergantung dengan negara lainuntuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan negaranya sendiri. Ketergantungan dengan negara lain memang wajar, mengingat tidak ada satu negara pun yang sanggup menutup diri dari negara lain, bahkan mJepang sekalipun yaang menerapkan kebijakan tertutup bagi pengaruh asing. Ketidakikutsertaan Indonesia dalam globalisasi akan menyebabkan terasingnya Indonesia dengan neggara lain di dunia sehingga mautidak mau Indonesia tidak mempunyai pilihan selain masuk dalam proses globalisasi.

2. Arus transaksi bisnis dan ekonomi di Indonesia semakin meningkat sehingga transaksi yang terjadi mtidak hanya berhubungan dengan dalam negeri saja melainkan jga dengan negara-negara lain. Contohnya penanaman modal asing, dana bantuan luar negeri, perjanjian internasional baik privat maupun publik dan lain-lain. Transaksi ini membawa Indonesia dalam proses globalisasi

3. Kecanggihan teknologi dan informasi memiliki peran penting dalam proses globalisasi. Dengan kecanggihan teknologi, suatu hubungan dengan dunia luar tidak mengharuskan para pihak untuk bertemu secara langsung melainkan cukup dengan telepon, email dan faximile. Hal serupa jutga terjadi dengan arus informasi dan data yang ditunjang dengan kecanggihan teknologi, seseorang dapat melakukan transaksi bisnis internasional, akan dengan mudah, cepat dan efisien mendapatkan indormasi dan data yang diinginkan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi.

Dengan besarnya peranan Amerika Serikat dalam proses globalisasi ekonomi tersebut, maka tidak terelakkan bahwa proses globalisasi hukum yang terjadi di Indonesia juga akan lebih condong ke arah sistem hukum Amerika. Peng-amerika-nisasi hukum yang ada di Indonesia sekarang ini tidak hanya sebatas konsep saja melainkan juga produk perundang-undangan dan jasa hukum.

Dari segi cara pandang hukum, saat ini banyak sarjana-sarjana hukum muda yang mengambil gelar master (S2) ke sekolah-sekolah tinggi di AS. Padahal apabila kita runut sejarahnya, Indoensia adalah negara yang menganut hukum civil law system yang berakar pada hukum Romawi. Terjadinya tren ini dipicu kecenderungan memperkerkajakan lulusan AS di kantor hukum di Indonesia. Lulusan AS dianggap lebih kredibel dan lebih cakap dalam menempatkan pemikiran-pemikiran mengenai ketentuan hukum internasional yang berlaku. Cepat atau lambat akan terjadi pergeseran dari hukum nasional ke hukum AS yang internasional.

Konsep-konsep hukum baru yang diterima di Indonesia antara lain:

1. Franchising

Franchising yang berarti waralaba. Diartikan dalam kamus Black’s Law sebagai “the sole right granted by the owner of a trademark or tradenameto engange in business to sell good service in a certain area” atau dengan istilah lain diartikan perjanjian untuk mengelola bisnis antara dua pihak berupa pemberian lisensi hak milik intelektual seperti hak milik, hak paten, hak cipta, rahasia dagang disertai dengan sistem dan metode pengelolaan dalam bidang barang dan jasa.

2. Insider Trading

Insider Trading yang berarti perdagangan orang dalam. Kamus Black’s Law mengistilahkan dengan “the use of material, nonpublic information in trading the share of company by a corporate insider or other person who owes a fiduciary duty to the company atau dengan kata lain praktik jual beli sekuritas dari suatu perusahaan secara melawan hukum dengan memanfaatkan keuntungan dari informasi rahasia yang menyangkut segala sesuatu tentang perusahaan yang bersangkutan yang diperoleh oleh seseorang yang karena kedudukannya mempunyai mempunyai hubungan atau akses ke perusahaan tersebut.

3. Legal standing (hak gugat organisasi)

Legal standing (hak gugat organisasi) yang dalam Kamus Black’s Law diartikan dengan “a party’s right to make legal claim or seek judicial enforcement of a duty or right” Pada dasarnya seseorang baru dapat mengajukan gugatan kepengadilan bila ia mengalami kerugian akibat langsung dari perbuatan tergugat. Namun mengingat tidak semua pihak mampu mengajukan klaim ke muka pengadilan, maka muncullah konsep hukum yang disebut dengan legal standing yang berarti konsep tersebut menyatakan bahwa hak untuk menggugat atas suatu keadaan yang merugikan tidak hanya dimiliki pihak yang dirugikan melainkan juga dimiliki oleh organisasi yang berkecimpung dalam bidang tersebut.

Konsep ini telah berkembang di AS dengan diberikannya hak gugat organisasi dalam Clean Air Act (ACC), Clean Water Act (CWA), Endanger Species (ESA) dan lainnya. Peraturan lainnya. Tidak hanya dengan peraturan-peraturan saja, akan tetapi Amerika pun telah menerapkannya dalam beberapa putusan pengadilan seperti kasus Sierra Club melawan Morton, atau kasus Duke Power Co. melawan Carolina Environmental Study Group.

Konsep legal standing ini pula kemudian diterima dalam system hukum Indonesia, dengan dimasukkannya dalam undang-undnag Lingkungan Hidup, Undnag-undnag Perlindungan Konsumen dan Undang-undnag Kehutanan. Bahkan konsep ini telah sering pula diterapkan dalam peradilan di Indonesia, yang dimulai dengan kasus Yayasan Wahan Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) melawan PT Indorayon Utama.

Selain hal tersebut, masih berhubungan dengan hukum “standing”, pada saat ini di Indonesia mulai diterima pula konsep Citizen Law Suit, yang memberikan hak pada warga negara sebagai individu untuk menggugat atas kerugian yang tidak dirasakannya secara langsung, sebagaiman telah tertuang dalam putusan No. 28/Pdt.G/2003/PN.Jkt Pst antara J. Sanyawan Sumadi dkk melawan Nagara Republik Indonesia cq. Kepala Negara, Presiden republik Indonesia beserta 9 instansi lainnya (mengenai kasus pemulangan TKI Indonesia dari Malaysia di Nunukan) sebagai putusan pertama dan satu-satunya sampai saat ini mengenai Citizen Law Suit. Peraturan lebih lanjut mengenai konsep ini memang belum diatur.

Penerimaan konsep legal standing merupakan salah satu bukti lagi bahwa telah terjadi proses globalisasi hukum pada hukum nasional Indonesia.

Selain konsep-konsep tersebut di atas, sebenarnya masih banyak pula konsep-konsep hukum lain yang berasal dari negara lain yang diterima oleh Indonesia sebagai bagian dari hukum nasionalnya, yang tidak lain merupakan bagian dari proses globalsasi hukum itu sendiri.

Proses globalisasi hukum yang terjadi di Indonesia pun tidak hanya terwujud dalam bentuk munculnya peraturan perundang-undangan yang baru sebagai bagian dari proses globalisasi tersebut.

Berikut ini adalah beberapa contoh produk perundang-undangan yang dihasilkan dari proses globalisasi hukum di Indonesia :

1. Undang-undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual

Konsep Hak Kekayaan Intelektual sudah dikenal sejak lama oleh Indonesia dengan diundangkannya Undang-undang Hak Cipta No. 6 tahun 1982, Undang-undang Hak Paten No. 6 tahun 1989 dan Undang-undang Hak Merek No. 19 tahun 1992. Ketiga undang-undang tersebut merupakan undang-undang pertama yang dibuat oleh Indonesia dalam bidang hak kekayaan intelektual.

Pada tahun 1994, Pemerintahan RI ikut serta dalam perjanjian WTO, yaitu Agreement Establishing the world Trade Organization dengan undng-undang No. 7 tahun 1994, yang dalam salah satu syarat dalam perjanjian tersebut diwajibkan bagi negara yang menandatanganinya untuk memperbaharui peraturan di bidang hak kekayaan intelektual sesuai dengan TRIPS (Trade Related Aspecs of Intellectual Properti Right Including Trade in Counterfaid Goods (sesuai dengan perjanjian Putaran Uruguay). Dengan penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dalam TRIPS tersebut, maka Indonesia berkewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan perjanjian internasional tersebut. Dan sebagai pelaksanaan dari kewajiban tersebut, maka paa tahun 1997 Indonesia menerbitkan peraturan baru mengenai paten, merek dan cipta, yaitu dengan undang-undang No. 12 tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 7 tahun 1987 (yang kemudian UU tersebut diperbaharui lagi dengan Undang-undang UU No. 19 tahun 2002).

Undang-undang No. 13 tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-undang No. 6 tahun 1989 tentang Paten (yang kemudian UU tersebut diperbaharui lagi dengan Undang-undang UU No. 14 tahun 2001 dan undang-undang No. 14 tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-undang No. 19 tahun 1992 tentang Merek (yang kemudian UU tersebut diperbaharui lagi dengan Undang-undang UU No. 12 tahun 2001).

Ketiga Undang-undang mengenai hak kekayaan intelektual tersebut merupakan undang-undang yang diterbitkan secara khusus dalam rangka globalisasi hukum dengan masuknya Indonesia ke dalam WTO dan TRIPS.

2. Undang-undang Kepailitan

Sebenarnya konsep kepailitan sendiri telah dikenal oleh Indonesia dengan berlakunya Fasillisements Verordening yang diundangkan dalam Staatsblad tahun 1905 No. 217 junto Staatblad tahun 1906 No. 308, sehingga konsep kepailitan ini sendiri bukanlah konsep hukum yang baru bagi Indonesia. Akan tetapi sesuatu yang tidak diinginkan menimpa Indonesia, krisis moneter pada tahun 1998, yang mengakibatkan Indonesia berada dalam keadaan yang sangat terpuruk.

Pada saat kesulitan itulah kemudian Indonesia meminjam bantuan dana kepada International Monetery Fund (IMF) dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh Indonesia, salah satunyanya adalah pembaharuan undang-undang kepailitan Indonesia. Untuk itu kemudian dibentuklah Perpu No. 1 tahun 1998 yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang dengan UU No. 4 tahun 1998 tentang kepailitan. Adapun isi dari UU yang baru ini telah banyak mengadopsi peraturan-peraturan tentang kepailitan dari Amerika sendiri. Terbentuknya UU No. 4 tahun 1998 memang tidak terlepas dari pengurus globalisasi ekonomi (dalam hal ini financial) yang kemudian berimbas pada globalisasi hukum di Indonesia.

3. Undang-undang Money Laundring

Money Laundring atau pencucian uang didefinisikan sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamakan asal usul harta kekayaan yang sah. Peraturan mengenai Money Laundring di Indonesia baru dilakukan pada tahun 2002 dengan diundangkannya UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pengundangan dari tindak pidana pencucian uang ini pun sebenarnya tidak terlepas dari pengaruh dan tekanan dunia terutama dengan adanya United Nations Convention Againts Ullicit Traffic In Narcotics Drugs dan Psychotropic Substances 1988 (Vienna Convention 1988).

Walaupun Indonesia sampai sekarang belum meratifikasi konvensi tersebut, namun dimulai dari konvensi tersebut money laundring telah dianggap sebagai kejahatan internasional yang perlu diperangi oleh negara-negara di dunia, dan sebagai hasilnya munculah UU No. 15 tahun 2002 di Indonesia. Lebih dari itu, Indonesia sampai dengan sampai saat ini masih terus menerus menyempurnakan peraturan mengenai money laundring, dengan mengeluarka undang-undang No. 25 tahun 2003 tentang perubahan atas UU No. 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Bahkan dalam penjelasan umumnya, dikatakan dengan tegas bahwa UU ang terbaru tersebut dimaksudkan untuk memenuhi standar international mengenai tindak pidana pencucian uang.

Keluarnya 2 UU tentang Pencucian Uang ini jelas tidak terlepas dari pengaruh globalisasi di bidang finansial yang kemudian harus diimbangi dengan globalisasi hukum dibidang pencucian uang termasuk Indonesia.

Globalisasi hukum terjadi di Indonesia pun tidak hanya berwujud dalam penerimaan konsep dan produk hukum saja, akan tetapi sudah sedemikian meluasnya sampai dengan pelayanan jasa hukum secara global. Berdasarkan data yang diperoleh oleh majalah Ombudssman bulan September 2004 lalu, ternyata sudah banyak firma-firma hukum asing yang masuk dan memberikan jasa hukum di Indonesia dengan berafiliasi dengan firma-firma hukum local di Indonesia. Masuknya pelayanan jasa-jasa hukum dari advokat asing memang terjadi di Indonesia saja, melainkan terjadi di negara-negara lain di dunia.

Bahwa dengan masuknya Indonesia ke dalam WTO, maka Indonesia akan semakin sulit membendung masuknya lawyer-lawyer asing ke negaranya sendiri, sehubungan dengan prinsip Most Favoured Nation Principle (pasal II GATS) dan National Treatment Principle (pasal XVII GATS0. sampai dengan secara langsung untuk beracara di depan pengadilan, ataupun membuka kantor atau perwakilannya di wilayah Indonesia sesuai dengan pasal 23 ayat (1) UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat. Namun demikian indikasi-indikasi awal masuknya pelayanan jasa hukum asing telah jelas dan terang dengan semakin banyaknya kantor-kantor hukum local yang berafiliasi dengan firma-firma hukum asing.

Kesimpulannya, proses globalisasi hukum di Indonesia memang tidak terelakkan. Proses tersebut dipicu dengan semakin derasnya arus globalisasi ekonomi, teknologi dan informasi, sehingga mau tidak mau Indonesia harus mengikuti perkembangan tersebut di bidang hukum, dengan menginternasionalisasikan hukum nasionalnya. Proses globalisasi hukum yang terjadi di Indonesia dapat terlihat baik dari segi penerimaan konsep-konsep hukum baru/asing ke dalam hukum nasionalnya, terbitnya aturan-aturan perundang-undangan yang baru, dan juga telah meliputi pula dalam pelayanan jasa hukum di Indonesia. Globalisasi hukum di Indonesia dipercepat pula dengan masuknya Indonesia ke dalam berbagai organisai di dunia, dan juga peratifikasian konvensi-konvensi yang berskala internasional.

HACKER dan CREAKER Dalam CYBERSPACE

noreply@blogger.com (Dova Patent) — Wed, 11 Nov 2009 03:55:00 +0000

HACKER dan CREAKER Dalam CYBERSPACE

Oleh : Helmi N. Tanjung, SH

Latar Belakang

Kebutuhan akan tekhnologi jaringan komputer semakin meningkat.Selain sebagai media penyedia informasi,melalui internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar, dan terpesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas negara. Bahkan melalui jaringan ini kegiatan pasar di dunia bisa diketahui selama 24 jam. Malalui dunia internet atau disebut juga cyberspace apapun dapat dilakukan. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja menambah tren perkembangan tekhnologi dunia dengan segala bentuk kreatifitas manusia.Namun dampak negatif pun tak bisa dihindari.

Seiring dengan perkembangan tekhnologi internet, muncul pula kejahatan yang disebut dengan cyberspace, seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, penyadapan trasmisi data orang lain, misalanya e-mail, dan pemanipulasian data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam program komputer.

Kasus-kasus cybercrime yang banyak terjadi yang tercatat oleh National Consumer League (NCL) dari Amerika yang cepat atau lambat pasti akan menular ke Indonesia adalah sebagai berikut:

1. penipuan lelang online

2. penipuan saham online

3. penipuan pemasaran berjenjang online

4. penipuan kartu kredit

Untuk menindak lanjuti cybercrime tentu saja diperlukan cyberlaw (undang-undang khusus dunia cyber atau internet).Selama ini landasan hukum cybercrime yang ada di Indonesia adalah KUHP pasal 362 dan ancaman hukumannya dikategorikan sebagai kejahatan ringan,walau dampak yang ditimbulkannya bisa berakibat sangat fatal.

Indonesia dibandingkan dengan USA,Singapura,bahkan Malaysia memang cukup ketinggalan dalam masaalah cyberlaw ini. Contohnya,Singapura telah memiliki The Electronic Act 1998,kemudian AS mempunyai Communication Assistance For Law Enforcement Act dan Telecommucation Service 1996.

Faktor lain yang menyebabkan Indonesia ketinggalan dalam menerapkan cyberlaw ini adalah adanya ke-strike-an sikap pemerintah terhadap media massa yang ternyata cukup membawa pengaruh bagi perkembangan cyberlaw di Indonesia.Sikap pemerintah yang memandang minor terhadap perkembangan internet saat ini telah memberikan dampak negatif terhadap berlakunya cyberlaw di Indonesia.

Kita lihat saja ini. Apabila pemerintah menemukan cyberscrime di Indonesia, maka mereka “terpaksa” mengajukan cybercrime tersebut dengan hukum yang ada, sebut saja KUHAP, yang ternyata bukanlah hukum yang pantas diberlakukan di cyberspace. Akhirnya pemerintah, dalam hal ini PORI, sampai saat iniujung-ujungnya lari ke Cyberlaw internasional yang notabene berasal dari AS.

Rancangan cyberlaw ini harus mampertimbangkan karakter cyberspace yang selalu berubah cepat dan bersifat global, sehingga bentuk cybercrime di masa depan pun sulit diramalkan. Cyberlaw ini natinya diharapkan bersifat terbuka, artinya selain pasal-pasal tersebut bisa diamandemen, juga dapat dianalogikan terhadap hal-hal yang bersifat global.

Beberapa indikasi penyalahgunaan sarana dan prasarana di internet, antara lain:

1. Menjamurnya warnet hampir di setiap Propinsi di tanah air yang dapat digunakan sebagai fasilitas untuk melakukan tindak kejahatan cyber-crime, disebabkan tidak tertibnya administrasi dan penggunaan Internet Protocol/IP Dinamis yang sangat bervariatif.

2. ISP (Internet Service Provider) yang belum mencabut nomor telepon pemanggil yang menggunakan internet.

3. LAN (Local Area Network) yang mengakses internet secara bersamaan (sharing), namun tidak mencatat dalam bentuk logfile ativitas dari masing-masing client jaringan.

4. Akses internet menggunakan pulsa premium, dimana untuk melakukan akses ke internet, tidak perlu tercatat sebagai pelanggan sebuah ISP.

Berbicara mengenai tindak kejahatan tidak terlepas dari lima faktor yang terkait antara lain karena adanya pelaku kejahatan, modus kejahatan, korban kejahatan, reaksi social atas kejahatan, dan hukum. Berdasarkan beebrapa pustaka, sebagian besar menyebutkan bahwa pelaku cybercrime adalah para remaja yang berasal dari keluarga baik-baik, bahkan berotak encer.

Hukum positif di Indonesia masih bersifat lex locideliti yang mencangkup wilayah, barang bukti, tempat atau fisik kejadian, serta tindakan fisik yang terjadi. Padahal kondisi pelanggaran yang mungkin terjadi di cyberspace dapat dikatakan sangat bertentangan dengan hukum posistif yang ada tersebut.

Dalam kejahatan biasa, pelaku tampaknya memiliki steirotip, seperti dari kelas social bawah, kurang terdidik, berpenghasilan rendah dan sebagainya. Sedangkan white color crime, para pelaku digambarkan sebaliknya. Mereka memiliki pendapatan yang tinggi, berpendidikan dan sebagainya. Untuk pelaku cybercrime, pembagian teoritis demikian tampaknya kurang mengena lagi karena telah dipacu oleh perkembangan teknologi yang pesat dan telah menghasilkan komunitas yang lebih kompleks.

Dampak dari kehidupan yang semakin kompleks telah memperlebar celah-celah kriminalitas, maka POLRI harus sedini mungkin berperan secara aktif sebagai anggota masyarakat global cyberspace, sehingga dibentuk cyberpolice. Cyberpolice merupakan polisi yang dilatih segala tindakan kriminal yang dilakukan di dunia maya cyberspace. Andaikata cyberpolice tidak segera diwujudkan, maka semua kejahatan yang timbul dari dunia maya tidak akan dapat dijangkau oleh POLRI.

Beberapa kasus penting yang pernah ditangani POLRI di bidang cybercrime adalah :

1. Cyber Smuggling, adalah laporan pengaduan dari US Custom (Pabean AS) tentang adanya tindak kejahatan penyeludupan via internet yang dilakukan oleh beberapa orang Indonesia, dimana oknum-oknum tersebut telah mendapat keuntungan dengan melakukan webhosting gambar-gambar porno di beberapa perusahaan webhosting yang ada di Amerika Serikat.

2. Pemalsuan kartu kredit, adalah laporan pengaduan dari warga negara Jepang dan Perancis tentang tindak pemalsuan kartu kredit yang mereka miliki untuk keprluan transaksi di internet.

3. Hacking Situs, adalah hacking beberapa situs, termasuk situs POLRI, yang pelakunya diidentifikasikan berada di Indonesia.

Sulitnya menciptakan peraturan-peraturan di cyberspace, khususnya membuat cybercrime law, adalah disebabkan perubahan-perubahan radikal yangt dibawa oleh revolusi teknologi informasi yang membalikkan paradigma-paradigma. Untuk membuat ketentuan hukum yang memadai di dunia maya yang tampaknya harus rela menunggu revolusi mulai reda. Kiranya penting untuk belajar tentang bagaimana mengawali kematangannya.

Teknologi informasi dalam beebrapa waktu yang akan datang tampaknya akan terus berubah dengan cepat untuk menuju tingkat kamapanannya sendiri. Selama dalam proses ini, masyarakat dunia maya sepertinya akan mampu menjadi masyarakat yang dapat melakukan pengaturan sendiri (self regulation). Kendati demikian, karena dampak cyberspace sangat besar bagi kehidupan secara keseluruhan, campur tangan negara tetap sangt diperlukan, khususnya merancang cyberlaw.

PERMASALAHAN

Bagaimana membedakan antara Hacker dan craker dalam dunia cyber, karena selama ini yang dianggap telah melakukan suatu kejahatan dalam komputer dan telepon ini disebut sebagai hacker, padahal yang selama ini selalu mendapatkan kepuasan dengan membobol kumputer dan mengakali telepon (phreaking) itu bukanlah hacker malainkan seseorang yang menyebut dirinya sebagai hacker yakni “creaker”.

PEMBAHASAN

A. HACKER DAN CRACKER

Dalam jargon file tercantum berbagai definisi untuk istilah hacker. Hampir semuanya berkaitan dengan kemahiran tehnis serta kegemaran menyelesaikan masalah dan mengatasi keterbatasan. Namun jika ingin menjadi seorang hacker, hanya ada dua definisi yang relevan.

Terdapat komunitas, budaya bersama yang terdiri dari para prgrammer mahir dan ahli jaringan, yang sejarahnya bermula dari dekade mini komputer pertama yang memiliki time-sharing dan zaman eksperimen awal ARPAnet. Dari anggota budaya inilah muncul istilah hacker. Hacker yang membangun internet. Hacker yang membuat system operasi Unix menjadi seperti sekarang. Hacker yang mengoperasikan Usenet. Hacker yang membuat World Wide Web berjalan. Jika anda bagian dari budaya ini, jika anda telah menyumbangkan sesuatu untuk budaya ini, dan rekan lain di dalamnya mengenali anda sebagai seroang hacker, maka seorang hackerlah anda.

Cara pikir hacker tidak terbatas pada budaya hacker softwere. Ada orang yang menerapkan sikap hacker pada banyak bidang lain, elektronik atau musik. Bahkan, cara pikir hacker ada di tingkat tertinggi setiap bidang ilmu danseni. Hacker softwere mengakui semangat serupa ini dan bisa menyebut orang-orang tersebut hacker pula, dan sebagian berpendapat bahwa sifat seorang hacker tidak tergantung pada wadah tempatnya bekerja. Tapi, untuk selanjutnya, kita akan memusatkan perhatian pada softwere hacker, keahlian dan sikap mereka, serta tradisi budaya yang melahirkan istilah hacker.

Terdapat pula kelompok lain yang menyebut-nyebut diri hacker, padahal bukan. Mereka-mereka ini (terutama para pria dewasa) yang mendapat kepuasan denagn membobol dan mengakali telepon (phreaking). Hacker sejati menyebut orang-orang ini “creaker” dan tidak suka bergaul dengan mereka. Hacker sejati memandang creaker sebagai orang malas, tidak bertanggung jawab, dan tidak terlalu cerdas. Hacker sejati tidak setuju jika dikatakan bahwa dengan menerobos keamanan seseorang telah menjadi hacker, sama seperti jika dikatakan bahwa mengotak-atik mobil membuat seseorang langsung disebut debagai ahli mesin. Sayangnya, wartawan dan penulis telah salah kaprah dan menggunakan pangkal jengkel tanpa ujung. Perbedaan mendasar antara hacker dan creaker membangun, creaker membongkar.

B. SIKAP HACKER

Pekerjaan hacker adalah menyelesaikan masalah dan membuat sesuatu yang berguna, dan hacker percaya pada kebebasan dan sukarela. Agar dapat diterima sebagai seorang hacker. Anda harus berbuat seolah-olah anda memiliki sikap ini. Agar dapat berbuat demikian, sikap ini harus benar-benar diyakini.

Tapi kalau anda berminat menumbuhkan sikap ini hanya agar dapat diterima di lingkungan hacker, maka anda belum menangkap maknanya. Menjadi orang yang meyakini sikap hacker penting bagi anda sendiri. Agar anda bisa terus belajar dan termotivasi. Sama seperti semua seni kreatif lain, cara paling efektif untuk menjadi seorang ahli adalah dengan meniru cara berpikir ahli-ahli lainnya, bukan hanya secara intelektual, tetapi juga emosional.

C. Kemampuan Hacker Dasar

Kemampuan masih lebih penting daripada sikap. Sikap bukan pengganti kemampuan, dan terdapat seperangkat kemampuan menggunakan seperangkat tool yang perlu dikuasai sebelum orang berpikir untuk menyebut diri seseorangadalah seornag hacker.

Perangkat tool ini perlahan tapi pasti memang berubah seiring teknologi yang menciptakan keahlian baru dan membuat keahlian lama tidak berguna.Yang perlu dipelajari untuk dipelajari untuk mengasah kemampuan hacking dasar adalah:

1. Mempelajari Pemrograman

2. Temukan,pelajari,dan jalankan salah satu versi Unix open-source

3. Pelajari cara menggunakan World Wide Web dan cara menulis HMTL

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terjadi kesalahan persepsi di tengah masyarakat mengenai hacker.Selama ini masyarakat menganggap bahwa yang melakukan kejahatan komputer itu adalah hacker, padahal sebenarnya hacker itu adalah orang yang mempunyai keahlian dan kemampuan dalam bidang komputer dan digunakan bukan dalm hal-hal yang negatif. Adapun orang yang kerjanya menyalahgunakan kemampuannya dalam bidang komputer untuk hal-hal yang negatif seperti ,membobol rekening orang melalui komputer itu disebut creacker. Tujuannya beraneka ragam. Ada yang sekedar menyalurkan “hobi” hingga menjajal kemampuan otak untuk mengutak-atik sistem milik orang lain secara illegal.

Desain Industri

noreply@blogger.com (Dova Patent) — Wed, 28 Oct 2009 00:42:00 +0000

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri : Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. (Pasal 1 Ayat 1).

Yang termasuk dalam desain industri diantaranya adalah :

Desain kemasan produk
Desain bentuk produk

Persyaratan pendaftaran desain industri :

Surat Kuasa bermaterai cukup (form kami sediakan)
Surat Pernyataan Kepemilikan Merek bermaterai cukup (form kami sediakan)
Surat pengalihan hak bermaterai cukup (form kami sediakan)
Fotocopy KTP Pemohon/Direktur Perusahaan
Fotocopy Akta Perusahaan
Fotocopy NPWP
Fotocopy sertifikat prioritas (jika ada)
Gambar desain (tampak atas, bawah, samping kiri, samping kanan dan keseluruhan)
Deskripsi desain industri

Tahapan Pekerjaan :

Persiapan kelengkapan berkas pendaftaran.
Proses registrasi (2-3 hari) setelah berkas lengkap.
Proses penerbitan sertifikat (diperoleh sekitar 2-3 tahun sejak tanggal pendaftaran desain). Sertifikat berlaku selama 10 tahun.

tanya jawab desain

noreply@blogger.com (Dova Patent) — Tue, 27 Oct 2009 11:40:00 +0000

Tanya Jawab Tentang Desain industri

1. Apakah yang dimaksud dengan desain industri?

Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

2. Apakah yang dimaksud dengan hak desain industri?

Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

3. Undang-undang apakah yang mengatur tentang desain industri, dan kapan mulai berlakunya?

Undang-undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UUDI), dan mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember 2000.

4. Apa yang dimaksud hak prioritas?

Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention for protection of Industrial Property atau Agreement Establishing the World Trade Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention tersebut.

Permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pertama kali diterima negara lain yang merupakan anggota Paris Convention for protection of Industrial Property atau Agreement Establishing the World Trade Organization.

5. Lingkup desain industri yang bagaimanakah yang mendapat perlindungan?

Desain industri yang mendapat perlindungan adalah: Desain industri yang baru.

tanya jawab hak cipta

noreply@blogger.com (Dova Patent) — Tue, 27 Oct 2009 11:22:00 +0000

Tanya Jawab Hak Cipta

1. Apakah Hak Cipta itu ?

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.

2. Apakah yang dimaksud dengan pengumuman?

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat di baca, didengar atau dilihat orang lain.

3. Apakah yang dimaksud dengan perbanyakan?

Perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk pengalihwujudan secara permanen atau temporer.

4. Apakah yang dimaksud dengan pencipta?

Yang dimaksud dengan pencipta adalah :

Seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

5. Siapakah yang dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta terhadap suatu ciptaan?

Jika suatu ciptaan terdiri dari beberapa bagian tersendiri yang diciptakan dua orang atau lebih maka yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau jika tidak ada orang itu, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang menghimpunnya, dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing.

Tanya jawab tentang merek

noreply@blogger.com (Dova Patent) — Tue, 27 Oct 2009 11:06:00 +0000

Tanya Jawab Tentang Merek

1. Apakah merek itu?
Yang dimaksud dengan merek adalah suatu "tanda" yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

2. Apakah yang dimaksud dengan merek dagang ?
Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

3. Apakah yang dimaksud dengan merek jasa ?

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

4. Apakah yang dimaksud dengan merek kolektif ?
Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang dengan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

5. Apakah fungsi merek ?

Pemakaian merek berfungsi sebagai :

Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya
Sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya
Sebagai jaminan atas mutu barangnya
Menunjukkan asal barang/jasa yang dihasilkan

Hak Cipta

noreply@blogger.com (Dova Patent) — Tue, 27 Oct 2009 10:48:00 +0000

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta :

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Pasal 1 ayat 1).

yang termasuk dalam hak cipta diantaranya :

Program komputer/software.
Buku
Logo produk
Lagu
dll

Persyaratan Pendaftaran Hak Cipta :

Surat Kuasa bermaterai cukup (form kami sediakan)
Surat Pernyataan Kepemilikan Merek bermaterai cukup (form kami sediakan)
Surat pengalihan hak bermaterai cukup (form kami sediakan)
Fotocopy KTP Pemohon/Direktur Perusahaan
Fotocopy Akta Perusahaan
Fotocopy NPWP
Contoh ciptaan sebanyak 2 buah

Tahapan Pekerjaan :

Persiapan kelengkapan berkas pendaftaran.
Proses registrasi (2-3 hari) setelah berkas lengkap.
Proses penerbitan sertifikat (diperoleh sekitar 2-3 tahun sejak tanggal pendaftaran ciptaan). Sertifikat berlaku seumur hidup atau 50 tahun.

Pendaftaran merek

noreply@blogger.com (Dova Patent) — Tue, 27 Oct 2009 10:06:00 +0000

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek :

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka- angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.(Pasal 1 Ayat 1).

Persyaratan Pendaftaran Merek :

Surat Kuasa bermaterai cukup (form kami sediakan)
Surat Pernyataan Kepemilikan Merek bermaterai cukup (form kami sediakan)
Fotocopy KTP Pemohon/Direktur Perusahaan
Fotocopy Akta Perusahaan
Fotocopy NPWP
Etiket Merek, ukuran Min 2 x 2cm Max 9 X 9cm (30 lembar)

Tahapan Pekerjaan :

Pengecekan Nama Merek (Searching)
Jika nama merek belum ada yang memiliki, selanjutnya dapat dilakukan registrasi. Perlu diperhatikan Perlu diperhatikan sesuai dengan UU No. 15 tahun 2001 Tentang Merek pasal 6 ayat 1 huruf (a) “Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut: mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis” .
Persiapan kelengkapan berkas pendaftaran.
Proses registrasi (2-3 hari) setelah berkas lengkap.
Proses penerbitan sertifikat (diperoleh sekitar 3 tahun sejak tanggal pendaftaran merek). Sertifikat berlaku selama 10 tahun.

Sekilas HKI

noreply@blogger.com (Dova Patent) — Tue, 27 Oct 2009 09:04:00 +0000

Secara umum Hak Kekayaan Intelektual dapat terbagi dalam dua kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta :

Sedangkan Hak Kekayaan Industri meliputi:

Paten
Merek
Desain Industri
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Rahasia Dagang
Varietas Tanaman

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten:

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Ayat 1).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu :

Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.(Pasal 1 Ayat 1)

Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu. (Pasal 1 Ayat 2)

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang :

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

KELAS BARANG ATAU JASA BAGI PENDAFTARAN MEREK

noreply@blogger.com (Dova Patent) — Sun, 14 Jun 2009 14:27:00 +0000

PP 24/1993, KELAS BARANG ATAU JASA........ Bentuk: PERATURAN PEMERINTAH (PP)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 24 TAHUN 1993 (24/1993)

Tanggal: 31 MARET 1993 (JAKARTA)

Sumber: LN 1993/31

Tentang: KELAS BARANG ATAU JASA BAGI PENDAFTARAN MEREK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang kelas barang atau jasa yang dapat dimintakan pendaftaran merek;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3490);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG KELAS BARANG ATAU JASA BAGI PENDAFTARAN MEREK.

Pasal 1

Kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek adalah seperti terlampir pada Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 1993

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 1993 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1993 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan

ttd.

Bambang Kesowo, S.H., LL.M.

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1993 TENTANG KELAS BARANG ATAU JASA BAGI PENDAFTARAN MEREK

UMUM

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek menetapkan bahwa suatu barang atau jasa dapat dimintakan pendaftaran mereknya sesuai dengan kelas yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah ini mengatur lebih lanjut kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang tersebut.

Dalam satu kelas terdapat satu atau lebih jenis barang atau jasa. Pada prinsipnya, suatu permintaan pendaftaran bagi suatu barang atau jasa tertentu hanya dapat diajukan untuk satu kelas barang atau jasa. Tetapi dalam hal dibutuhkan pendaftaran untuk lebih dari satu kelas, maka terhadap setiap kelas yang diinginkan harus diajukan permintaan secara terpisah.

Disamping itu, dalam setiap permintaan pendaftaran merek harus disebutkan jenis atau jenis-jenis barang atau jasa yang diinginkan dalam kelas yang bersangkutan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3523

--------------------------------

CATATAN

LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1993 TANGGAL 31 MARET 1993

DAFTAR KELAS BARANG ATAU JASA

Daftar kelas barang

Kelas 1. Bahan kimia yang dipakai dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, maupun dalam pertanian, perkebunan, dan kehutanan; damar tiruan yang tidak diolah, plastik yang tidak diolah; pupuk; komposisi bahan pemadam api, sediaan pelunak dan pematri; zat-zat kimia untuk mengawetkan makanan; zat-zat penyamak; perekat yang dipakai dalam industri.

Kelas 2. Cat-cat, pernis-pernis; lak-lak; bahan pencegah karat dan kelapukan kayu; bahan pewarna; pembetsa/pengering; bahan mentah damar alam; logam dalam bentuk lembaran dan bubuk untuk para pelukis, penata dekor, pencetak dan seniman.

Kelas 3. Sediaan pemutih dan zat-zat lainnya untuk mencuci; sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok; sabun-sabun; wangi-wangian, minyak-minyak sari, kosmetik, losion rambut; bahan-bahan pemeliharaan gigi.

Kelas 4. Minyak-minyak dan lemak-lemak untuk industri; bahan pelumas; komposisi zat untuk menyerap, membasahi dan mengikat debu; bahan bakar (termasuk larutan hasil penyulingan untuk motor) dan bahan-bahan penerangan; lilin-lilin, sumbu-sumbu.

Kelas 5. Sediaan hasil farmasi, ilmu kehewanan dan saniter; bahan-bahan untuk berpantang makan/diet yang disesuaikan untuk pemakaian medis, makanan bayi; plester-plester, bahan-bahan pembalut; bahan-bahan untuk menambal gigi, bahan pembuat gigi palsu; pembasmi kuman; sediaan untuk membasmi binatang perusak, jamur, tumbuh-tumbuhan.

Kelas 6. Logam-logam biasa dan campurannya; bahan bangunan dari logam; bangunan-bangunan dari logam yang dapat diangkut; bahan-bahan dari logam untuk jalan kereta api; kabel dan kawat-kawat dari logam biasa bukan untuk listrik; barang-barang besi, benda-benda kecil dari logam besi; pipa-pipa dan tabung-tabung dari logam; lemari-lemari besi; barang-barang dari besi biasa yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; bijih-bijih.

Kelas 7. Mesin-mesin dan mesin-mesin perkakas; motor-motor dan mesin-mesin (kecuali untuk kendaraan darat); kopeling mesin dan komponen transmisi (kecuali untuk kendaraan darat); perkakas pertanian; mesin penetas untuk telur.

Kelas 8. Alat-alat dan perkakas tangan (dijalankan dengan tangan); alat-alat pemotong; pedang-pedang; pisau silet.

Kelas 9. Aparat dan instrumen ilmu pengetahuan, pelayaran, geodesi, listrik, fotografi, sinematografi, optik, timbang, ukur, sinyal, pemeriksaan (pengawasan), penyelamatan dan pendidikan, aparat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; pembawa data magnetik, disk perekam; mesin-mesin otomat dan mekanisme untuk aparat yang bekerja dengan memasukkan kepingan logam ke dalamnya; mesin kas, mesin hitung, peralatan pengolah data dan komputer; aparat pemadam kebakaran.

Kelas 10. Aparat dan instrumen pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu; benda-benda ortopedik; bahan-bahan untuk penjahitan luka bedah.

Kelas 11. Aparat untuk keperluan penerangan, pemanasan, penghasilan uap, pemasakan, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air dan kebersihan.

Kelas 12. Kendaraan-kendaraan; aparat untuk bergerak di darat, udara atau air.

Kelas 13. Senjata-senjata api; amunisi-amunisi dan proyektil-proyektil; bahan peledak; kembang api; petasan.

Kelas 14. Logam-logam mulia serta campuran-campurannya dan benda-benda yang dibuat dari logam mulia atau yang dibalut dengan bahan itu, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lainnya; perhiasan, batu-batu mulia; jam-jam dan instrumen pengukur waktu.

Kelas 15. Alat-alat musik.

Kelas 16. Kertas, karton dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, yang tidak termasuk kelas-kelas lain; barang-barang cetakan; bahan-bahan untuk menjilid buku; potret-potret; alat tulis-menulis; perekat untuk keperluan alat tulis-menulis atau rumah tangga; alat-alat kesenian; kwas untuk cat; mesin tik dan keperluan kantor (kecuali perabot kantor); bahan pendidikan dan pengajaran (kecuali aparat-aparat); bahan-bahan plastik untuk pembungkus (yang tidak termasuk kelas-kelas lain); kartu-kartu main; huruf-huruf cetak; klise-klise.

Kelas 17. Karet, getah-perca, getah, asbes, mika dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk kelas-kelas lain; plastik-plastik yang sudah berbentuk untuk digunakan dalam pembuatan barang; bahan-bahan untuk membungkus, merapatkan dan menyekat; pipa-pipa lentur, bukan dari logam.

Kelas 18. Kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; kulit-kulit halus binatang, kulit mentah; koper-koper dan tas-tas untuk tamasya; payung-payung hujan, payung-payung matahari dan tongkat-tongkat; cambuk-cambuk, pelana dan peralatan kuda dari kulit.

Kelas 19. Bahan-bahan bangunan (bukan logam); pipa-pipa kaku bukan dari logam untuk bangunan; aspal, pek, bitumen; bangunan-bangunan yang dapat dipindah-pindah bukan dari logam; monumen-monumen, bukan dari logam.

Kelas 20. Perabot-perabot rumah, cermin-cermin, bingkai gambar; benda-benda (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain) dari kayu, gabus, rumput, buluh, rotan, tanduk, tulang, gading, balein, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik.

Kelas 21. Perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia atau yang dilapisi logam mulia); sisir-sisir dan bunga-bunga karang; sikat-sikat (kecuali kwas-kwas); bahan pembuat sikat; benda-benda untuk membersihkan; wol; baja; kaca yang belum atau setengah dikerjakan (kecuali kaca yang dipakai dalam bangunan); gelas-gelas, porselin dan pecah belah dari tembikar yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain.

Kelas 22. Tambang, tali, jala-jala, tenda-tenda, tirai, kain terpal, layar-layar, sak-sak dan kantong-kantong (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain); bahan-bahan pelapis dan pengisi bantal (kecuali dari karet atau plastik); serat-serat kasar untuk pertenunan.

Kelas 23. Benang-benang untuk tekstil.

Kelas 24. Tekstil dan barang-barang tekstil, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; tilam-tilam tempat tidur dan meja.

Kelas 25. Pakaian, alas kaki, tutup kepala.

Kelas 26. Renda-renda dan sulaman-sulaman, pita-pita dan jalinan-jalinan dari pita; kancing-kancing, kait dan mata kait, jarum-jarum pentul dan jarum-jarum; bunga-bunga buatan.

Kelas 27. Karpet-karpet, permadani, keset dan bahan anyaman untuk pembuat keset, linoleum dan bahan-bahan lain untuk penutup ubin; hiasan-hiasan gantung dinding (bukan dari tekstil).

Kelas 28. Mainan-mainan; alat-alat senam dan olah-raga yang tidak termasuk kelas-kelas lain; hiasan pohon natal.

Kelas 29. Daging, ikan, unggas dan binatang buruan, saripati daging; buah-buahan dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; agar-agar; selai-selai; saus dari buah-buahan; telur, susu dan hasil-hasil produksi susu; minyak-minyak dan lemak-lemak yang dapat dimakan.

Kelas 30. Kopi, teh, kakao, gula, beras, topioka, sagu, kopi buatan; tepung dan sediaan-sediaan terbuat dari gandum; roti, kue-kue dan kembang-kembang gula, es konsumsi; madu, air gula; ragi, bubuk pengembang roti/kue; garam, moster; cuka, saus-saus (bumbu-bumbu); rempah-rempah, es, kecap, tauco, trasi, petis, krupuk, emping.

Kelas 31. Hasil-hasil produksi pertanian, perkebunan, kehutanan dan jenis-jenis gandum yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; binatang-binatang hidup; buah-buahan dan sayuran segar; benih-benih; tanaman dan bunga-bunga alami; makanan hewan; mout.

Kelas 32. Bir dan jenis-jenis bir; air mineral dan air soda dan minuman bukan alkohol lainnya; minuman-minuman dari buah dan perasan buah; sirop-sirop dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman.

Kelas 33. Minum-minuman keras (kecuali bir).

Kelas 34. Tembakau, barang-barang keperluan perokok; korek api.

Daftar kelas jasa.

Kelas 35. Periklanan; manajemen usaha; administrasi usaha; fungsi-fungsi kantor.

Kelas 36. Asuransi; urusan keuangan; urusan moneter; urusan tanah dan bangunan.

Kelas 37. Pembangunan gedung; perbaikan; jasa-jasa pemasangan.

Kelas 38. Telekomunikasi.

Kelas 39. Angkutan; pengemasan dan penyimpanan barang-barang; pengaturan perjalanan.

Kelas 40. Perawatan bahan-bahan.

Kelas 41. Pendidikan; pemberian pelatihan; hiburan; kegiatan olah-raga dan kebudayaan.

Kelas 42. Penyediaan makanan dan minuman, akomodasi sementara, perawatan medis, kesehatan dan kecantikan; jasa-jasa pelayanan kedokteran hewan dan pertanian; jasa-jasa pelayanan hukum; penelitian ilmiah dan industri; pembuatan program komputer; jasa-jasa yang tidak dapat dimasukkan dalam kelas-kelas lain.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

TTD.

SOEHARTO

Kutipan: LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1993