Dunia Alif

Cara mengobati demam anak secara tradisional

2012-09-28T11:22:00.001-07:00

Pada kesempatan ini saya akan berbagi mengenai pengobatan tradisional untuk anak anak. Mungkin bagi ibu ibu muda ataupun orangtua yang baru memiliki anak akan membutuhkan tips tentang bagaimana cara untuk mengobati demam pada anak secara tradisional menggunakan bahan alam yang ada di sekitar kita.

Seperti kita tahu sendiri, seorang anak akan mudah sekali terserang demam. Baik itu karena adanya perubahan cuaca, karena anak mengalami peradangan, anak beradaptasi setelah bermain air dalam jangka waktu lama atau bahkan ketika seorang anak tergigit nyamuk nyamuk nakal yang bisa mengakibatkan demam.

Demam sendiri biasanya ditandai dengan adanya kenaikan suhu tubuh pada anak. Apabila suhu tubuh anak melebihi 37 derajat Celcius, maka dapat dikatakan bahwa anak tersebut menderita demam. Oleh karena itu segera lakukan penanganan kepada anak tersebut untuk mengurangi demam yang diderita.

Sebagian dari masyarakat sekarang ini memang telah beralih mengunakan obat obat modern semacam sirup dan tablet yang digunakan untuk pereda demam. Namun di sini saya akan memberikan beberapa resep tradisional yang bisa digunakan untuk menurunkan demam pada anak yang digunakan secara turun temurun oleh masyarakat Suku Tengger yang mendiami daerah sekitar Gunung Bromo.

1. Dringu dan Bawang Putih

Caranya adalah dengan mengambil 3 tanaman dringu dan 3 bawang putih kemudian ditumbuk sampai halus. Setelah itu Bobok yang dihasilkan ditempelkan pada dahi anak.

2. Dringu dan Bawang Merah

Caranya adalah dengan mengambil 3 tanaman dringu dan 3 bawang merah kemudian ditumbuk sampai halus. Setelah itu Bobok yang dihasilkan ditempelkan pada dahi anak.

3. Dringu Bawang Putih dan Lempuyang

Caranya adalah dengan mengambil 3 tanaman dringu, 3 bawang putih dan 1 rimpang lempuyang kemudian ditumbuk sampai halus. Setelah itu Bobok yang dihasilkan ditempelkan pada dahi anak

4. Dringu, Bawang Putih, Lempuyang dan Padi

Caranya adalah dengan mengambil 3 tanaman dringu, 3 bawang putih, 1 rimpang lempuyang dan 7 butir padi kemudian ditumbuk sampai halus. Setelah itu Bobok yang dihasilkan ditempelkan pada dahi anak

5. Dadap Srep

Caranya adalah dengan mengambil 7 lembar daun dadap srep kemudian ditumbuk sampai halus. Setelah itu Bobok yang dihasilkan ditempelkan pada dahi anak

6. Kunyit

Caranya pembuatannya adalah dengan mengambil 7 rimpang kunyit, kemudian mengupas kulit kunyit dan dibersihkan. Setelah itu kunyit diparut dan diperas. Sedangkan cara pemakaiannya adalah dengan mengusapkan ampas kunyit dan ditambah enjet (gamping mati) pada dahi anak. Sedangkan airnya bisa diminumkan kepada anak yang demam tersebut.

Catatan :

- Obat ini hanya obat tradisional, jadi sifatnya hanya sebagai obat awalan saja apabila anak demam
- Apabila demam anak sudah 1 hari dan tidak sembuh dengan obat tradisional, segera periksakan ke dokter, mungkin si anak terkena malaria, demam berdarah atau tipes

Sumber :

Penelitian Skripsi Etnofarmasi Suku Tengger Gunung Bromo oleh Imam Shyhox

Bioavailabilitas Dua Formulasi Baru Parasetamol

2012-08-17T02:07:00.000-07:00

Bioavailabilitas Dua Formulasi Baru Parasetamol, Dibandingkan dengan Tiga Formulasi Komersial, pada Sukarelawan Sehat

Pendahuluan

Parasetamol adalah analgesik dan antipiretik yang efektif untuk mengurangi nyeri ringan sampai sedang. Secara farmakokinetik, parasetamol dalam bentuk padat dan bentuk effervescent telah banyak dipelajari. Namun beberapa studi yang baru adalah tentang formulasi parasetamol bubuk sachet yang telah dimodifikasi untuk memperoleh serbuk yang lebih hidrofilik dan mudah larut. Jadi tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi karakteristik farmakokinetik dua formulasi baru parasetamol, yaitu bubuk sachet dan tablet dengan tiga formulasi komersial yang meliputi dua formulasi tablet dan satu formulasi tablet effervesen.

Bahan dan Metode

Sebanyak 5 formulasi parasetamol 1000 mg diberikan kepada sukarelawan. Relawan diminta berpuasa semalam, setidaknya sekitar 10 jam sebelum dosis diberikan. Setiap relawan diberi dosis oral tunggal dari salah satu tes atau obat referensi pada sekitar jam 08.00 dalam tiga dari lima periode pengobatan. Tablet ditelan tanpa mengunyah dengan air 250 ml air. Dalam 2 periode pengobatan lain, sachet bubuk atau tablet effervesen, diencerkan dengan 250 ml air. Setelah itu dlakukan cek mulut untuk memastikan obat sudah tertelan atau belum. Kelima formulasi diberikan ke setiap relawan secara acak dan dipisahkan oleh periode pencucian/washout minimal 3 hari.

Setelah itu sample darah diambil sebanyak 5 ml pada waktu waktu berikut, yaitu sebelum pemberian, 15 menit, 30 menit, 45 menit, 1 jam, 1 jam 20 menit, 1 jam 40 menit, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 6 jam, 8 jam, 12 jam dan 24 jam. Total darah yang diambil tidak lebih dari 450 ml. Sampel darah dikumpulkan dalam label baterai lithium-tabung heparin dan disentrifuse pada 3.000 rpm selama 10 menit pada 4°C dalam sentrifuse pendingin. Sampel plasma dibekukan pada suhu -20°C sampai dilakukan analisis.

Setelah itu, konsentrasi plasma diukur menggunakan kromatografi cair yang divalidasi dengan deteksi UV dan Teofilin sebagai standar internal. Sampel plasma (50 µl), larutan standar internal (10 µl, 1mg/ml), reagen air (10 µl) dan larutan asam perklorat 6% (100 µl) dicampur dalam tabung polipropilen dan disentrifugasi pada 3500 rpm selama 8 menit. Kemudian 130 µl dipindahkan ke vial HPLC. Fase gerak yang digunakan adalah 50mM buffer fosfat (pH 2,2) : asetonitril = 93:7 v/v dengan waktu run-off 7 menit dan laju alir 1,2 ml/menit. Kisaran validasinya antara 0,25-160 µg/ml, dengan konsentrasi tertinggi 32,65µg/ml. Akurasi berkisar antara -0,8 % sampai -5,0 % dan presisi 9,5-3,8%. Kemudian variabel farmakokinetik dicari dengan menggunakan Software Kinetica 2000 ® (Versi 4). Variabel meliputi AUC 0-¥, AUC 0-t last, C max dan t1/2.

Pembahasan dan Kesimpulan

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan waktu yang paling singkat untuk konsentrasi maksimal parasetamol dalam plasma yang diamati pada pengujian dua formulasi baru. Hal ini relevan bahwa kedua formulasi baru parasetamol yang diserap sama cepatnya dengan formulasi effervesen, keduanya memiliki waktu yang singkat untuk mencapai Cmax bila dibandingkan dengan 2 sediaan tablet yang lain. Untuk kasus formulasi C, tidak ada perbedaan bermakna secara statistik karena tidak ada perbedaan signifikan dalam AUCo-∞ atau AUC0-tlast. Namun hasil parsial AUC (AUC0-0.25h, AUC0-0.5h, AUC0-0.75h, AUC0-1.0h) menunjukkan tingkat absorbsi yang lebih besar untuk formulasi A dan B pada satu jam pertama setelah menelan bila dibandingkan dengan formulasi C dan D. Cmax rata rata berkisar antara 17,98-20,73 µg / ml, sedangkan konsentrasi parasetamol dalam plasma yang efektif sebagai analgesik adalah 10,6-34,8 µg / ml.

Dalam praktek secara klinis, parasetamol yang biasa diberikan adalah pada dosis 1000mg setiap 4-6 jam dengan onset analgesia terjadi antara 15 dan 90 menit, tetapi kadang bervariasi sesuai dengan formulasinya. Penyerapan yang lebih cepat biasanya dapat menyebabkan onset lebih awal analgesia untuk pengobatan nyeri akut secara klinis. Sebelumnya, kami hanya menemukan satu penelitian yang diterbitkan sebelumnya yang membandingkan tingkat penyerapan parasetamol tablet padat dan tablet effervesen. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tmax 0,45 jam untuk parasetamol efervesen dan 0,75 jam untuk tablet formulasi padat. Hasil yang dilaporkan pada penelitian ini juga menunjukkan kemiripan, yaitu nilai rata-rata tmax 0,40 jam dan 0,88 jam untuk tablet effervesen dan tablet padat. Hal yang terpenting adalah bahwa nilai rata-rata tmax 0.44 jam juga ditemukan pada dua formulasi tablet yang baru.

Kesimpulannya, dua formulasi baru parasetamol yang diuji dalam penelitian ini, dapat dengan cepat diserap. Karena kondisi tersebut mempunyai kemiripan dengan formulasi parasetamol tablet effervesen yang selama ini lebih direkomendasikan daripada sediaan tablet yang sudah ada.

Pengaruh Hegemoni dalam Pendidikan

2012-08-16T13:54:00.000-07:00

Realita PENDIDIKAN saat ini bukanlah sebuah faktor tunggal yang bebas nilai, Melainkan rangkaian dari lembaga-lembaga sosial lain yang disetir oleh kepentingan tertentu.

Dalam pendapat Freirian, pendidikan adalah alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Akibatnya, rekayasa sejarah, pemutar balikan fakta, pembodohan-pembodohan, dan pemandulan sikap kritis, menjadi hal biasa yang dilakukan oleh penguasa dalam konteks politik pendidikan.

Pendidikan sebagai sebuah institusi sosial, dipakai sebagai alat penetrasi pemikiran, nilai-nilai dan cara berpikir pihak penguasa terhadap rakyatnya. Hal ini dilakukan agar terdapat pengakuan dari rakyat terhadap kekuasaan yang dijalankan tanpa ada protes, sebab pola pikir masyarakat sudah dibentuk sesuai dengan “menu yang menjadi selera" penguasa.

Antonio Gramsci berpendapat bahwa hegemoni merupakan sebuah upaya pihak elite penguasa yang mendominasi untuk menggiring cara berpikir, bersikap, dan menilai masyarakat agar sesuai kehendaknya. Hegemoni berlangsung secara halus, tanpa terasa, tetapi masyarakat dengan sukarela mengikuti/menjalaninya. Dalam dunia pendidikan, hegemoni dilancarkan secara sistematis dan cerdas.

Dilihat dari jenjang pendidikan yang rata-rata ditempuh oleh masyarakat Indonesia, katakanlah 12 tahun (SD-SLTA) atau 17 tahun (jika dihitung masa tempuh rata-rata lulusan S-1), menunjukkan interval waktu jenjang pendidikan yang cukup lama. Dengan waktu yang cukup lama ini, sektor pendidikan menjadi strategis dan sasaran empuk untuk dijadikan ladang indoktrinasi, hegemoni, juga penciptaan kesadaran-kesadaran palsu. Ladang pendidikan ini bertambah subur lagi dengan rezim positivistik dan jargon-jargon yang telah menelusup ke dalam sanubari masyarakat dunia termasuk Indonesia bahwa ilmu itu netral, dunia pendidikan itu netral, tidak terkait dengan kepentingan politik, ekonomi, bebas kepentingan dan bebas nilai.

Kesadaran ini membawa pengaruh terhadap semakin mudahnya kebijakan-kebijakan penguasa dalam pendidikan disepakati dan mudahnya melakukan intervensi dunia pendidikan karena dianggap tetap steril, aman, nyaman dan menjanjikan.

Mungkin kita masih ingat ketika rezim orde baru masih berkuasa, ada pelembagaan P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). P-4 diberikan kepada semua peserta didik pada setiap jenjang pendidikan, dan juga kepada instansi-instansi lain. Lembaga seperti P-4 inilah yang kemudian melakukan "penertiban" terhadap cara berpikir masyarakat agar "Pancasilais".

Sebuah hal yang wajar, jika masyarakat kita, dulu, memandang aneh dan sinis terhadap orang-orang (aktivis) yang berusaha kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Akibat hegemoni pemerintah, mereka dituding sebagai "pemberontak".

Juga merupakan hal yang wajar, jika banyak masyarakat pendidikan kita yang rajin membuat contekan atau bertanya ke kiri-kanan ketika ujian karena kita memandang nilai di secarik kertas hampir segala-segalanya.

Begitulah hegemoni. Maka, bagi kaum yang menginginkan sebentuk perubahan progresif, harus melakukan counter hegemoni.

Sejatinya, manusia seutuhnya adalah manusia sebagai subjek. Sebaliknya, manusia yang hanya bisa beradaptasi adalah manusia sebagai objek. Adaptasi merupakan bentuk pertahanan diri yang paling rapuh. Seseorang menyesuaikan diri karena ia tidak mampu merubah realitas. (P. Freire)

Bagi Freire, fitrah sejati manusia adalah menjadi pelaku atau subjek, bukan penderita atau objek. Panggilan manusia sejati adalah menjadi pelaku yang sadar, yang bertindak mengatasi dunia serta realitas yang menindas atau mungkin menindasnya.

Ancaman hegemoni dalam dunia pendidikan juga datang dari hegemoni neoliberalisme. Neoliberalisme menampilkan wajah hegemoniknya lewat pembangunan image yang dikemas dalam bentuk iklan-iklan, icon (lambang) dan merk serta jargon-jargon.

Kesadaran-kesadaran yang dibiuskan oleh hegemoni neoliberalisme kepada masyarakat, sering tidak disadari. Masyarakat mengikuti saja bahwa yang dikatakan cantik itu adalah sosok perempuan yang berkulit putih, langsing, berambut panjang.

Dalam dunia pendidikan neoliberalisme melancarkan hegemoni dengan melakukan kapitalisasi pendidikan, yaitu pendidikan dijadikan sebagai barang dagangan, tanpa melihat lagi misi mulia pendidikan yang manusiawi. Hasil dari sekian lamanya neoliberalisme menghegemoni dunia pendidikan, dengan gampang ditemukan lewat kesadaran palsu, yaitu pandangan bahwa kesuksesan dan derajat kemuliaan seseoarang diukur dari kuliah, lulus secepatnya dengan nilai tinggi, kerja pada tempat yang paling banyak menghasilkan duit.

hasilnya, masyarakat pun cenderung menilai orang dari mobil yang dipakai, seberapa besar rumahnya, dll. Jiwa dan sikap intelektualitas, suka mengkaji suatu fenomena, memiliki rasa keingintahuan dan naluri penyelidikan yang tinggi, memegang prinsip kebenaran ilmiah dan rasa keadilan, justru merupakan "musuh" bagi neoliberalisme, termasuk Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Mungkin masih terlintas dan sedikit membekas dalam diri kita tentang filosofi pendidikan pembebasan yang sampai saat ini masih merupakan filosofi yang dapat dipakai untuk melakukan counter hegemoni penguasa maupun kaum neoliberalisme. Pendidikan pembebasan yang memandang manusia sebagai manusia, bukan sebagai alat. Pendidikan pembebasan tidak mengasingkan anak didiknya dari realitas lingkungannya.

Lemahnya bangsa Indonesia dalam merumuskan filosofi dan konsep pendidikan serta praktik pendidikan yang amburadul, membuka celah yang sangat lebar kepada hegemoni neoliberalisme. Padahal tidak sedikit orang pintar yang ada di Indonesia, tetapi mereka menggunakan kepintarannya untuk sebuah nilai dan materi dimana m,emandang manusia lain sebagai obyek. Ada apa dengan pendidikan di Indonesia? Ada apa dengan pendidikan di Jawa Timur? Ada apa dengan pendidikan di Jember?

Keyword Survey Kualitas Pelayanan Penanaman Modal (Investasi)

2012-08-15T19:51:00.000-07:00

1. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan ekonomi regional, investasi memegang peranan penting sebagai kunci penentu laju pertumbuhan ekonomi dengan mendorong kenaikan output secara signifikan. Investasi juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan input, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat.

Indonesia sebagai negara sedang membangun membutuhkan invesatsi yang besar. Untuk mendukung pelaksanaan penanaman modal tersebut, diperlukan adanya pelayanan terhadap penanaman modal itu sendiri. Sebab dengan adanya pelayanan yang berkualitas, kinerja penanaman modal tentunya akan menjadi lebih baik lagi dan bisa berdampak pada kemajuan perekonomian. Selain itu, dengan meningkatnya kualitas pelayanan, juga menunjukkan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang juga pada akhirnya akan menumbuhkan kepercayaan investor untuk melakukan investasi di Indonesia.

2. Masalah Penelitian

(1) Bagaimanakah kualitas pelayanan perijinan dan sistem informasi pelayanan penanaman modal didaerah kab./kota di indonesia ?

(2) Apa saja inovasi daerah kab./kota untuk meningkatkan pelayanan penanaman modal di daerahnya?

(3) Kab./kota manakah yang terbaik dalam memberikan pelayanan penanaman modal?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini:

(1) Mengetahui kualitas pelayanan perijinan dan sistem informasi pelayanan penanaman modal didaerah kab./kota di Indonesia

(2) Mengetahui inovasi daerah dalam melakukan pelayanan penanaman modal.

(3) Membuat peringkat Indeks pelayanan penanaman modal kabupaten/kota di Indonesia

Catatan Konsep

5 (lima) bidang yang menjadi kewenangan Kabupaten Kota khusus Bidang Penanaman Modal, yaitu :

1. kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal

2. promosi dan kerjasama internasional penanaman modal

3. pelayanan perizinan penanaman modal

4. pengendalian penanaman modal

5. sistem informasi penanaman modal

standar pelayanan terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

a. Dasar hukum;

b. persyaratan;

c. sistem, mekanisme, dan prosedur;

d. jangka waktu penyelesaian;

e. biaya/tarif;

f. produk pelayanan;

g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;

h. kompetensi pelaksana;

i. pengawasan internal;

j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;

k. jumlahpelaksana;

l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;

m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan

n. Evaluasi kinerja pelaksana

Fitz Simmons dan Fitz Simmons (1994) dimensi/elemen kualitas pelayanan adalah:

Reliabilitas disini adalah keandalan penyelenggara untuk menyediakan jasa pelayanan yang akurat dan bagus, sehingga konsumen tidak akan dirugikan.
Assurance merupakan kemampuan dan perhatian petugas atas pelayanan yang dilakukan sehingga bisa diperoleh kepercayaan dari konsumen. Termasuk didalamnya kemampuan petugas dalam hal pengetahuan atas pelayanan yang diberikan dan ketrampilan dibidangnya masing-masing.
Emphaty merupakan sikap dan perhatian dari petugas kepada konsumen, dan upaya untuk mewujudkannya adalah dengan menunjukkan sikap petugas yang bersahabat dan komunikatif. Elemen kualitas pelayanan lainnya adalah
tangible, yaitu semua bukti fisik dari penyelenggara pelayanan, sehingga konsumen dapat mengevaluasi jasa melalui aspek fisik tersebut.
responsiveness, dimana petugas mempunyai kemauan dalam membantu pelanggan dan memberikan layanan secara tepat.

Kualitas pelayanan penanaman modal sangat terkait dengan aspek-aspek penanaman modal yang menjadi kewenangan dari pemerintah, seperti

perijinan,

kelembagaan,

kualitas peraturan daerah,

sistem informasi,

akses lahan,

infrastruktur

dan lainnya.

Dengan memperhatikan aspek-aspek diatas, maka dapat dirumuskan kualitas pelayanan penanaman modal tergantung pada beberapa indikator, yaitu:

1. Sarana dan prasarana maupun fasilitas di instansi pelayanan penanaman modal, seperti keberadaan kantor, ketersediaan fasilitas dikantor tersebut

2. Standar pelayanan, termasuk didalamnya prosedur, jenis perijinan, biaya dan persyaratan pelayanan.

3. Aparatur pelayanan, termasuk didalamnya kemampuan aparatur, kecepatan petugas dalam melakukan pelayanan,

4. Layanan informasi, termasuk didalamnya ketersediaan informasi pelayanan, kemudahan akses informasi, dan tempat memperoleh informasi.

5. Sistem informasi, termasuk didalamnya sarana dan prasarana dari informasi, kualitas sistem informasi.

4. Ruang lingkup penelitian

1. Unit analisis penelitian ini adalah kab/kota. Pemilihan kab./kota dalam studi ini dikarenakan kab./kota merupakan daerah tujuan investasi. Selain itu juga, kab./kota memiliki kewenangan yang besar dalam melakukan pelayanan penanaman modal.

2. Jumlah daerah penelitiansebanyak 300 dari 472 kab/kota dan dipilih berdasarkan PDRB non migas.

3. Penelitian ini hanya memfokuskan diri pada pelayanan perijinan dan sistem informasi penanaman modal. Dua hal tersebut dipilih sebagai fokus penelitian ini karena mempunyai dampak langsung kepada pelaku usaha atau kepada peningkatan investasi.

5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survey persepsi pelaku usaha tentang pelayanan penanaman modal di setiap daerah.

6. Data dan Pengumpulan Data

A. Jenis Data

1. Data-data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer berupa data kualitatif dan kuantitatif yang diperoleh dengan melakuan survei lapangan kepada nara sumber pelaku usaha di daerah dan juga key informan pemerintah.

2. Data-data lain dari pemerintah daerah juga akan dikumpulkan terkait usaha pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan penanaman modal.

B. Teknik Pengumpulan Data

1. Data persepsi pelaku usaha diperoleh dengan face to face interviews. Wawancara dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dirumuskan secara terstruktur dan sistematis. Responden untuk penelitian di setiap daerah penelitian diambil secara random, sehingga memungkinkan data yang diisi dalam kuesioner merupakan suatu data yang telah mempunyai nilai obyektivitas yang tinggi sesuai dengan pengetahuan/ pengertian/kepercayaan individu tentang obyek sikap (kognitif) karena pengalaman, lamanya seseorang mengalami aktivitas (bekerja) atau menghadapi persoalan yang diteliti.

7. Teknik Pengambilan Sampel Responden Pelaku Usaha

Untuk menjaga kualitas hasil survey maka dipilih teknik penarikan sampel secara probabilitas yakni secara random. Sehingga dapat dilakukan pengukuran uji statistik dan melihat tingkat kesalahan sampling (sampling error). Random Sistematik Sampel adalah sampel yang diperoleh dari suatu daftar semua unit dalam populasi sesuai dengan suatu pola pengambilan yang sistematis yang telah ditentukan. Metode yang sering digunakan (dan digunakan untuk penelitianini) adalah memilih sampel dengan interval atau selang yang teratur dari daftar semua unit dalam populasi.

A. Populasi:

Populasi dari obyek penelitian ini adalah seluruh perusahaan/pelaku usaha yang memiliki SIUP dan/atau TDP dalam 2 tahun terakhir yang ada di daerah penelitian dan berbadan hukum CV atau PT yang terdaftar di instansi pemda.

B. Sample:

Target jumlah sample tiap darah adalah 30 responden dan secara keseluruhan berjumlah 9000 orang. Tahapan dalam melakukan menentukan jumlah sample tiap daerah adalah sebagai berikut:

1) Membuat daftar pengusaha/perusahaan yang ada di daerah. Daftar Perusahaan/pengusaha di daerah yang diperoleh dari daftar perusahaan yang berbentuk CV dan PT serta memiliki SIUP dan/atau TDP selama dua tahun terakhir yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah daerah kab./kota

2) Menentukan jumlah responden masing-masing kab./kota, sesuai dengan kriteria statistik dimana populasi per daerah tidak diketahui, maka responden tiap daerah diambil sebanyak 30 responden per daerah.

8. Kriteria Responden

a. Responden Pelaku usaha

Responden adalah pelaku usaha (pemilik perusahaan atau karyawan perusahaan minimal level manajer) terutama yang terlibat dalam pekerjaan administratif harian dan yang pernah mengurus perijinan. Pandangan mereka harus merepresentasikan institusi, bukan individu. Secara garis besar kriteria responden adalah:

1. Perusahaan yang memiliki interaksi yang nyata dengan institusi publik di daerah. Untuk menyeragamkan bentuk hubungan tersebut dan ketepatan informasi dipilih atas dasar kepemilikan SIUP atau TDP (Tanda Daftar Perusahaan) oleh perusahaan.

2. Perusahaan dengan pengambil keputusan manajemen berada pada wilayah kabupaten/kota bersangkutan.

3. Pelaku usaha atau perusahaan yang mengurus perijinan dasar operasional penanaman modal selama 2007 dan 2008.

b. Responden Key Informan Pejabat Pemda Kab./kota

Penarikan responden dilakukan secara purposif, dengan mempertimbangkan beberapa karakteristik: Responden terpilih mewakili institusi pemerintah daerah, terutama institusi publik yang terkait pelayanan penanaman modal. Yang menjadi responden adalah pejabat atau pegawai di institusi-institusi terpilih. Pemilihan responden didasarkan pada pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan responden atas permasalahan investasi di daerah kabupaten/kota.

Sejarah Politik Hukum Adat

2012-08-14T06:48:00.000-07:00

1. Hukum Adat Dalam Masa Proklamasi

Merujuk pada pengertian hukum adat sebagaimana dikemukakan oleh Soepomo, maka hukum adat pembentukan dapat melalui Badan Legislatif, Melalui Pengadilan. Hukum merupakan kesatuan norma yang bersumber pada nilai-nilai (values). Namun demikian hukum dan hukum adat pada khususnya menurut karakternya, ada

Hukum adat memiliki karakter bersifat netral, dan

Hukum adat memiliki karakter bersifat tidak netral karena sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai relegius.

Pembedaan ini penting untuk dapat memahami pembentukan atau perubahan hukum yang akan berlaku dalam masyarakat. Hukum netral hukum lalu lintas adalah hukum yang relative longgar kaitannya dengan nilai - nilai religius susunan masyarakat adat hal ini berakibat, perubahan hukum yang termasuk hukum netral mudah pembentukannya dan pembinaan hukum dilakukan melalui bentuk perumusan hukum perundang-undangan (legislasi). Sedangkan hukum adat yang erat kaitannya dengan nilai-nilai relegius – karena itu relative tidak mudah disatukan secara nasional, maka pembinaan dan perumusannya dalam hukum positif dilakukan melalui yurisprudensi.

Hukum adat oleh ahli barat, dipahami berdasarkan dua asumsi yang salah, pertama, hukum adat dapat dipahami melalui bahan-bahan tertulis, dipelajari dari catatan catatan asli atau didasarkan pada hukum-hukum agama. Kedua, bahwa hukum adat disistimatisasi secara paralel dengan hukum-hukum barat. Akibat pemahaman dengan paradigma barat tersebut, maka hukum adat dipahami secara salah dengan segala akibat-akibat yang menyertai, yang akan secara nyata dalam perkembangan selanjutnya di masa kemerdekaan.

2. Hukum Adat Dalam Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Pada masa Dandeles, hukum pidana adat diubah dengan pola Eropa, bila :

Perbuatan pidana yang dilakukan berakibat mengganggu kepentingan umum;

Perbuatan pidana bila dituntut berdasarkan atas hukum pidana adat dapat mengakibatkan si pelaku bebas;

Perkembangan hukum adat pada masa daendels bernasib sama dengan masa-masa sebelumnya yakni disubordinasikan hukum Eropa. Terkecuali untuk hukum sipil. Termasuk hukum perdata dan hukum dagang, Daendel tetap membiarkan sebagaimana adanya menurut hukum adat masing-masing.

Pada perkembangan lanjutan, politik hukum adat tampak pada pemerintahan penjajahan Belanda, ketika dimulainya politik unifikasi hukum dan kodifikasi hukum melalui Panitia Scholten, di antaranya: Alegemeene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands Indie (AB), Ketentuan Umum tentang peraturan Perundang-undangan di Hindia Balanda; Burgerlijke Wetboek, Wetboek van Koopenhandel; reglemen op Rechtelejke Organisatie en het beleid de justitie (RO). Maka dalam perkembangannya terbentuklah unifikasi dalam pengaturan hukum pidana bagi golongan Eropa, Timur Asing dan Pribumi, dengan dibentuknya Wetboek van Strafrecht (WvS), sebagi tiruan Belanda (1881) yang meniru Belgia, diberlakukan bagi golongan Eropa dengan Stb 1866:55 dan berlaku bagi Golongan Pribumi dan Timur Asing dengan Stb 1872:85 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1873. Proses kodifikasi dan unifikasi, maka hukum adat kecuali berkenaan dengan ketertiban umum dengan kodifikasi hukum pidana, tidak disangkutkan pengaturannya, sehingga yang dijadikan rujukan hukum adat adalah pasal 11 AB.

Pasal 11 AB, berlakukan azas konkordansi, yang memberlakukan hukum Belanda bagi golongan Eropa di Hindia Belanda, berkenaan dengan dengan hukum adat menunjukkan bahwa hukum adat berlaku bagi golongan penduduk bukan Eropa, kecuali:

Sukarela menaati peraturan peraturan perdata dan hukum dagang yang berlaku bagi golongan Eropa;

Kebutuhan hukum memerlukan ketundukan pada hukum perdata dan hukum dagang golongen Eropa;

Kebutuhan mereka memerlukan ketundukan pada hukum lain;

Pada masa ini, hukum dianggap ada bila diatur dalam undang-undang, sebagai hukum tertulis (statuary law) yang menunjukkan dianutnya paham Austinian, sebagaimana diatur pasal 15 AB (Alegeme Bepalingen van Vetgeving), yang menyatakan: terkecuali peraturan-peraturan yang ada, bagi orang Indonesia asli dan bagi mereka yang dipersamakan dengannya, kebiasaan hanya dapat disebut hukum apabila undang-undang menyebutnya.

Dengan demikian menjadi jelas yang membuat ukuran dan kriteria berlaku dan karenanya juga berkembangnya hukum adat, adalah bukan masyarakat –dimana tempat memproduksi dan memberlakukan hukum adanya sendiri – melainkan adalah hukum lain yang dibuat oleh penguasa (kolonial), sebagaimana ternyata dalam pasal 11 AB dan pasal 15 AB tersebut.

3. Hukum Adat Dalam Masa VOC

Pada awalnya hukum asli masyarakat yang dikenal dengan hukum adat dibiarkan sebagaimana adanya, namun kehadiran era VOC dapat dicatat perkembangan sebagai berikut:

Sikapnya tidak selalu tetap (tergantungan kepentingan VOC), karena tidak berkepentingan dengan pengadilan asli, VOC tidak mau dibebani oleh persoalan administrasi yang tidak perlu berkenaan dengan pengadilan asli; Terhadap lembaga-lembaga asli, VOC tergantung pada kebutuhan (opportuniteits politiek);

VOC hanya mencampuri urusan perkara pidana guna menegakkan ketertiban umum dalam masyarakat; Terhadap Hukum perdata diserahkan , dan membiarkan hukum adat tetap berlaku.

Tanggal 20 Maret 1602 didirikan VOC yang merupakan gabungan dari maskapai dagang Belanda. Tahun 1619 VOC di bawah pimpinan Jenderal Jan Pieter Zoon Coen menduduki Jakarta (Batavia).

Wilayah VOC meliputi daerah di antara laut Jawa dan Samudera Indonesia, dengan batas-batas :

- Sebelah barat : sungai Cisadane

- Sebelah timur : sungai Citarum

Kedudukan VOC pada waktu itu

1. Sebagai pengusaha perniagaan

2. Sebagai penguasa pemerintahan

Guna menjaga kepentingan VOC di Hindia Belanda, tahun 1609 Staten General (Perwakilan Rakyat), Belanda memberikan kuasa kepada pengurus VOC di Banten (Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia/Raad Van Indie) untuk membentuk hukum sendiri. Adapun hukum yang diteapkan pada waktu itu adalah hukum VOC, yang terdiri dari unsur-unsur :

- Hukum Romawi

- Asas-asas hukum Belanda Kuno

- Statuta Betawi

Statuta Betawi dibuat oleh Gubernur Jenderal Van Diemen yang berisikan kumpulan plakat-palakat dan pengumuman yang dikodifikasikan.

Menurut Van Vollenhoven : Kebijakan yang diambil oleh VOC dalam bidang hukum tersebut disebutnya “Cara mempersatukan hukum yang sederhana” Dalam praktek/kenyataannya, peraturan yang diambil oleh VOC dalam bidang hukum tersebut tidak dapat dijalankan, sebab :

- Ada hukum yang berlaku di dalam pusat pemerintahan VOC, yaitu dalam kota Betawi/Batavia.

- Ada hukum yang berlaku di luar pusat pemerintahan VOC, yaitu di luar kota Betawi/Jakarta.

Menurut Utrecht : Hukum yang berlaku untuk penduduk asli adalah hukum adat. kecuali untuk daerah Betawi/Jakarta, Sebab :

- kesulitan sarana transportasi waktu itu.

- kurangnya alat pemerintah.

Sebagai jalan keluarnya, maka dikeluarkan resolutie 21-12-1708.

Sebagian Priangan (barat, tengah dan timur) diadili oleh Bupati dengan ombol-ombolnya dalam perkara perdata dan pidana menurut hukum adat.

Perhatian terhadap hukum adat pada masa ini sedikit sekali, tapi ada beberapa tulisan-tulisan baik perorangan maupun karena tugas pemerintahan, diantaranya :

- Confendium (karangan singkat) dari D.W. Freijer

Memuat tentang peraturan hukum Islam mengenai waris, nikah dan talak.

- Pepakem Cirebon

Dibuat oleh Mr. P.C. Hasselar (residen Cirebon). Membuat suatu kitab hukum yang bernama “pepakem Cirebon” yang diterbitkan oleh Hazeu. Isinya merupakan kumpulan dari hukum adat Jawa yang bersumber dari kitab kuno antara lain : UU Mataram, Kutaramanawa, Jaya Lengkaran, dan lain-lain.
Dalam Pepakem Cirebon, dimuat gambaran seorang hakim yang dikehendaki oleh hukum adat :

a. Candra : bulan yang menyinari segala tempat yang gelap

b. Tirta : air yang membersihkan segala tempat yang kotor

c. Cakra : dewa yang mengawasi berlakunya keadaan

d. Sari : bunga yang harum baunya

Penilaian VOC terhadap hukum adat :

1. Hukum adat identik dengan hukum agamaHukum adat terdapat dalam tulisan-tulisan yang berbentuk kitab hukum.

2. Penerapannya bersifat opportunitas (tergantung kebutuhan).

3. Hukum adat kedudukannya lebih rendah dari hukum Eropa.

4. Hukum Adat Dalam Masa Pemerintahan Inggris

Mada masa penjajahan Inggris (Raffles), hal yang menonjol adalah adanya keleluasaan dalam hukum dan peradilan dalam menerapkan hukum adat, asal ketentuan hukum adat tidak bertentangan dengan: the universal and acknowledged principles of natural justice atau acknowledge priciples of substantial justice.

5. Hukum Adat Dalam Masa Pemerintahan Jepang

Masa itu berlaku hukum militer, sedangkan hukum perundangan dan hukum adat tidak mendapat perhatian saat itu. Peraturan pada masa pemeintahan Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum militer.
Ketentuan ini diatur pada UU No. 1 Balatentara Jepang 1942 pasal 3 isinya :
Semua badan-badan pemerintah dan kekuasaan, hukum dan Undang-Undang dari pemerintah yang dahulu, tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer. (dasar hukum adat masa Jepang).

Strategi Perubahan Budaya Organisasi II

2012-08-13T10:03:00.000-07:00

4. Strategi Generik Perubahan Budaya

Secara umum Paul Bate menawarkan 4 (empat) pendekatan perubahan budaya yaitu :

a. Pendekatan agresif (Aggressive approach); Perubahan budaya dengan menggunakan pendekatan kekuasaan, non-kolaboratif, membuat konflik, sifatnya dipaksakan, sifatnya win-lose, unilateral dan menggunakan dekrit. Menurut Schein disebut pendekatan structural karena mencabut akar-akar budaya yang ada.

b. Pendekatan jalan damai (Conciliative approach); Perubahan budaya dilakukan secara kolaboratif, dipecahkan bersama, win-win, integratif dan memperkenalkan budaya yang baru terlebih dahulu sebelum mengganti budaya yang lama

c. Pendekatan korosif (Corrosive approach; Perubahan budaya yang dilaukan dengan pendekatan informal, evolutif, tidak terencana, politis, koalisi dan mengandalkan networking. Budaya lama sedikit demi sedikit dirusak dan diganti dengan budaya baru

d. Pendekatan indoktrinasi (Indoctrinative approachI); Pendekatan yang bersifat normatif dengan menggunakan program pelatihan dan pendidikan ulang terhadap pemahaman budaya yang baru.

Berdasarkan pendekatan tersebut diatas, maka Paul Bate menyampaikan ada 5 (lima) tahap perubahan budaya yaitu :

a. Deformative (Tahap gagasan perubahan) yaitu perubahan budaya belum benar-benar terjadi, baru sebatas gagasan yang menegaskan bahwa perubahan budaya perlu dilakukan. Pada tahap ini biasanya terjadi shock therapy dan mendramatisir pemaparan perlunya perubahan budaya .

b. Reconsiliative (Tahap dukungan gagasan perubahan) yaitu Adanya dukungan berbagai pihak terhadap gagasan perubahan budaya. Pada tahap ini terjadinya negosiasi terhadap pelaku budaya baik dari pihak inisiator atau pendorong perubahan maupun pihak yang tidak setuju perubahan budaya

c. Acculturative (Tahap komunikasi dan komitmen) yaitu terjadinya komunikasi yang intensif terhadap kesepakatan yang diperloleh pada tahap sebelumnya untuk menciptakan komitmen. Pada tahap ini perlu dilakukan proses sosialisasi dan edukasi untuk membantu penetrasi perubahan budaya

d. Enactive (Tahap pelaksanaan perubahan) yaitu pelaksanaan hasil pemikiran, pembahasan dan diskusi tentang budaya baru. Pelaksanaan ini terdapat 2 (dua) bentu yaitu personal enactment (masing-masing individu melakukan tindakan yang memungkinkan budaya menjadi bagian dari kehidupan mereka) dan collective enactment (para pelaku budaya secara bersama-sama memecahkan persoalan cultural yang selama ini masih menggantung)

e. Formative (Tahap pembentukan struktur dan bentuk budaya) yaitu saat membentuk dan mendesain struktur budaya sehingga budaya yang dulunya invisible menjadi visible bagi semua anggaota organisasi.

Dalam melaksanakan perubahan budaya perlu memperhatikan beberapa dimensi perubahan antara lain :

a. Dimensi struktural (budaya yang akan dirubah); Tujuannya bukan hanya sekedar mengetahui budaya yang ada tetapi juga agar pelaku perubahan bisa belajar tentang pola pikir irganisasi dan orang-orang yang terlibat di dalamnya

b. Dimensi ruang dan waktu (asal muasal terbentuknya budaya dan perjalanannya sepanjang waktu); Tujuannya agar dalam perubahan budaya tidak terjadi kesalahan yang sama di masa datang

c. Dimensi proses perubahan (posisi budaya dalam siklus kehidupan budaya)

d. Dimensi konstekstual (situasi lingkungan di mana budaya berada)

e. Dimensi subyektif (tujaun dan keterlibatan orang per orang dalam perubahan)

Disamping itu untuk menilai efektifitas perubahan budaya Paul Bate juga menentukan parameternya antara lain :

a. Daya ekspresi yaitu kemampuan untuk menyampaikan ide-ide baru

b. Daya komonolitas yaitu kemampuan untuk membentuk satu set nilai

c. Daya penetrasi yaitu kemampuan untuk menembus berbagai level organisasi

d. Daya adaptif yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang selalu berubah

e. Daya tahan yaitu kemampuan untuk menciptakan perubahan yang hasilnya bisa tahan lama.

5. Resistensi Terhadap Perubahan Budaya

Meski sebagai manusia kita sadar bahwa perubahan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, namun ketika perubahan itu menimpa diri kita belum tentu kita mau menerimanya dengan sukarela. Ada beberapa bentuk resistensi (perlawanan) terhadap perubahan budaya yaitu :

a. Culture of denial (Pengingkaran); Munculnya persepsi tentang pengingkaran komitmen perusahan kepada karyawan untuk tetap mempertahankan lingkungan kerja yang kondusif

b. Culture of fear (Ketakuatan); Munculnya kekhawatiran, stres, depresi dan takut terhadap dampak perubahan yang akan terjadi

c. Culture of cynism (Sinisme); Munculnya persepsi bahwa perubahan budaya hanya rekayasa sebagian orang dan tidak sungguh-sungguh serta hanya untuk kepentingan sebagian pihak saja

d. Culture of self-interest (Mementingkan diri sendiri); Munculnya sikap dan perilaku mementingkan diri sendiri dengan mencari peluang di luar perusahaan.

e. Culture of distrust (Ketidakpercayaan); Munculnya perasaan saling curiga terhadap sesama mitra kerja (horizontal) dan kepada eksektufi (vertical)

f. Culture of anomie (Ketidakstabilan social); Munculnya perubahan social akibat perubahan gaya kepemimpinan, sikap, pola pikir dan perilaku yang lama.

Disamping bentuk-bentuk resistensi tersebut diatas, perubahan budaya juga dapat menimbulkan munculnya sub budaya yang terselubung (The rise of underground subculture). Hal ini disebabkan ada sebagian orang yang setengah hati menerima budaya baru, sehingga tidak jarang mereka mengadopsi budaya baru sambil tetap mengidentifikasikan dirinya dengan simbol, nilai dan ritual budaya lama.

6. Bentuk-bentuk reaksi karyawan terhadap perubahan budaya organisasi

Meskipun dalam perubahan budaya terdapat perlawanan (resistance) yang merupakan bentuk negatif dari perubahan, tetapi tidak jarang juga ada reaksi positif dalam perubahan budaya. Bentuk-bentuk reaksi tersebut antara lain :

Active acceptance yaitu karyawan menerima apa adanya perubahan budaya
Selective reinvention yaitu karyawan mencoba mendaur ulang beberapa elemen budaya lama seolah-olah menjadi budaya baru
Reinvention yaitu secara umum karyawan enggan melakukan perubahan
General acceptance yaitu karyawan mau menerima perubahan meski tidak sepenuhnya. Ada beberapa yang ditolal dengan asumsi budaya lama lebih cocok
Dissonance yaitu karyawan mengalami keraguan antara menerima dan menolak perubahan
General rejection yaitu secara umum karyawan menolak perubahan meski perubahan masih diterima dengan alasan budaya lama tidak lagi kondusif
Reinterpretation yaitu secara umum karyawan mencoba menginterpretasikan perubahan dan menyesuaikan diri
Selective reinterpretation yaitu karyawan menginterpretasikan kembali beberapa komponen budaya dan menolak sebagian yang lain
Active rejection yaitu karyawan serta merta menolak perubahan budaya

Persiapan dan Evaluasi Mikroemulsi Topical Aceclofenac

2012-08-12T03:04:00.000-07:00

Sebuah persiapan topikal yang mengandung aceclofenac dikembangkan menggunakan sebuah mikroemulsi sistem o / w. Isopropil miristat dipilih sebagai fase minyak itu menunjukkan kapasitas solubilising baik. diagram terner fase Pseudo-digunakan untuk memperoleh rentang konsentrasi minyak, surfaktan (Labrasol) dan co-surfaktan (oleique plurol) untuk pembentukan mikroemulsi. Lima formulasi yang berbeda dirumuskan dengan berbagai jumlah minyak (5-25%), air (10-50%), dan campuran surfaktan dan co-surfaktan pada rasio 4 (45-65%). Dalam permeabilitas in vitro aceclofenac dari mikroemulsi dievaluasi menggunakan Keshary Chien sel difusi dengan membran selulosa asetat 0,45-pM. Jumlah aceclofenac yang diserap dianalisis dengan HPLC dan ukuran tetesan dan potensi zeta mikroemulsi ditentukan menggunakan Zetasizer Nano-ZS. Diameter rata-rata sekitar tetesan mikroemulsi berkisar antara 154-434 nm, dan permeabilitas aceclofenac dimasukkan ke dalam sistem mikroemulsi adalah 3 lipatan lebih tinggi dari perumusan dipasarkan. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem mikroemulsi dipelajari adalah alat yang menjanjikan untuk pengiriman perkutan dari aceclofenac.

Kata kunci: Aceclofenac; mikroemulsi topikal, Kulit permeasi, diagram Tahap; pengiriman perkutan.

Pengantar

Aceclofenac [[[2 - [(2, 6-Dikhlorofenil)-amino]-asetil asam]-asetat]-oksi adalah obat anti-inflamasi non-steroid (NSAID) (1). Ini menunjukkan mekanisme multifaktor tindakan yang dimediasi oleh inhibisi prostaglandin E2 selektif. Sisi yang paling banyak dikutip-efek NSAID termasuk, maag pencernaan, disertai dengan anemia karena perdarahan, yang juga berlaku bagi aceclofenac. Untuk menghindari iritasi lambung, meminimalkan toksisitas sistemik dan mencapai efek terapi yang lebih baik, salah satu metode yang menjanjikan adalah dengan mengelola obat melalui kulit (2). sistem pengiriman obat Transdermal menyediakan cara yang paling penting untuk mencapai tujuan-tujuan (3). Sistem pengiriman transdermal juga memungkinkan dikuasai atau berkelanjutan pelepasan bahan aktif dan kepatuhan pasien yang disempurnakan (4). Dalam penelitian ini, merumuskan mikroemulsi topikal dan studi perembesan vitro aceclofenac dianggap.

Konsep mikroemulsi pertama kali diperkenalkan oleh Hoar dan Schulman selama 1940-an. Hal ini didefinisikan sebagai sistem air, minyak dan amphiphile yang merupakan cairan optik isotropik dan termodinamika stabil mikro-dispersi (5-7). Mikroemulsi menawarkan beberapa keunggulan seperti kelarutan obat ditingkatkan, stabilitas termodinamika yang baik, kemudahan manufaktur dan meningkatkan efek pada pengiriman transdermal dibandingkan dengan formulasi konvensional (, 7 8). Air obat tidak larut dapat disampaikan melalui minyak-air di-(o / w) mikroemulsi (9-11), sedangkan obat larut air dapat disampaikan melalui air-minyak di-(w / o) mikroemulsi. Sistem ini dapat juga digunakan untuk rilis berkelanjutan obat dengan merumuskan persiapan intramuskular (12).

Baru-baru ini, lebih banyak perhatian telah difokuskan pada mikroemulsi untuk pengiriman transdermal obat. Penyerahan transdermal diklofenak (13), dietilamina diklofenak (14), triptolide (15, 16), piroksikam (17), dan meloxicam (18) mikroemulsi menggunakan telah dilaporkan.

Dalam studi ini, kami mencoba untuk mengembangkan suatu formulasi baru aceclofenac dalam basis mikroemulsi untuk aplikasi topikal yang dapat menyebabkan
peningkatan kepatuhan pasien. Mikroemulsi mengandung 1% w / w aceclofenac dirumuskan dan memeriksa difusi dan dalam penetrasi kulit in vitro aceclofenac dari mereka.

Eksperimental

Aceclofenac BP berbakat oleh Aarthi Obat Ltd, Pune. Isopropil miristat (IPM) telah diterima sebagai sampel hadiah dari Rita Corporation, USA. Labrasol dan oleique plurol yang berbakat oleh Gattefosse, Perancis. Semua bahan kimia lain yang digunakan adalah kelas AR dan digunakan tanpa pemurnian lebih lanjut.

Pemutaran minyak, surfaktan dan cosurfactants untuk pembentukan mikroemulsi

Untuk memilih pelarut dengan kapasitas solubilising baik untuk aceclofenac, kelarutan aceclofenac diselidiki dalam minyak seperti IPM, IPP, dll dan surfaktan dan co-surfaktan seperti tween 80, oleique plurol, Cremophor RH40, labrasol dll

Sebuah jumlah kelebihan aceclofenac telah ditambahkan ke dalam 5 sampel mL minyak, surfaktan, dan rekan surfaktan dalam tabung tertutup ulir dan terguncang pada shaker labu orbit pada 100 RPM selama 48 jam pada suhu kamar. suspensi itu disentrifugasi pada gaya sentrifugal relatif 2795 × g dan cairan supernatan yang jelas tertuang dan disaring melalui membran nilon 0,45-pM filter (Whatmann). Kemudian, kelarutan aceclofenac diukur dengan Metode KCKT.

Konstruksi diagram terner fase pseudo-

Diagram fase pseudo-terner dibangun menggunakan metode titrasi untuk menentukan daerah mikroemulsi dan untuk mendeteksi kemungkinan membuat mikroemulsi dengan komposisi yang mungkin berbeda dari minyak, surfaktan / co-surfaktan, dan air.

Rasio surfaktan ke co-surfaktan dipilih untuk menjadi 1:2, 1:1, 2:1, dan 4:1, dan campuran tersebut disusun. Campuran ini (S / CoS) yang dicampur dengan fase minyak untuk memberikan rasio berat dari 90:10, 80:20 70:30, 60:40, 50:50, 40:60, 30:70, 20:80 dan 10:90. Air ditambahkan setetes demi setetes dan diaduk menggunakan pengaduk magnet sampai homogen dispersi atau solusi diperoleh. Setelah setiap tambahan, sistem dilakukan pemeriksaan sifat penampilan dan aliran. Titik akhir titrasi adalah titik di mana solusi menjadi mendung atau keruh. Jumlah fase air yang diperlukan untuk membuat keruh campuran dicatat.

Persentase fase pseudo berbeda digabungkan kemudian dihitung dan prosedur yang sama diikuti untuk S lain / rasio CoS.

Persiapan mikroemulsi aceclofenac

Aceclofenac ditambahkan ke dalam campuran minyak, surfaktan, dan co-surfaktan dengan berbagai rasio seperti dijelaskan pada Tabel 1, dan kemudian sebuah air secukupnya ditambahkan ke drop dropby campuran dengan pengadukan konstan pada pengaduk magnetik. Mikroemulsi mengandung aceclofenac diperoleh secara spontan pada mengaduk campuran. Semua mikroemulsi disimpan pada suhu kamar.

Pengukuran ukuran tetesan dan potensial zeta

Ukuran droplet rata-rata dan potensi zeta mikroemulsi diukur dengan menggunakan Zetasizer Nano-ZS (Malvern Instruments, Inggris). Pengukuran dilakukan pada 25 ° C.

Dalam studi in vitro permeasi

Di tingkat permeasi in vitro aceclofenac dari formulasi berbagai mikroemulsi bertekad untuk mengevaluasi dampak dari faktor-faktor formulasi (19-23).

Permeasi Percobaan dilakukan dengan menggunakan Keshary-Chien sel difusi dengan 0,45-pM membran selulosa asetat (Sartorius) pada 37 ± 0,1 ° C dengan menggunakan pompa air termostatik (Cyberbath, CB 2000, Cyberlab Inc USA). Daerah difusi efektif adalah 2,54 cm2 (18 mm orifice diameter), dan kompartemen reseptor dipenuhi dengan 13,5 ml dapar fosfat pH 7,4. Cairan reseptor selalu diaduk dengan eksternal didorong bar bintang dilapisi Teflon kepala magnetik.

Akurat ditimbang 1 g aceclofenac ditempatkan dalam kompartemen donor. Sampel (0,5 mL) telah ditarik dari fluida reseptor pada interval waktu yang ditentukan untuk upto 6 jam setelah awal. Volume yang sama dari buffer fosfat segar segera diisi ulang setelah pengambilan sampel masing-masing. Semua sampel yang dikumpulkan disimpan pada -20 ° C sampai dianalisis dengan HPLC. Penelitian permeasi dilakukan dalam rangkap tiga.

Penentuan jumlah aceclofenac oleh HPLC

Jumlah aceclofenac di kompartemen reseptor ditentukan dengan HPLC. Sistem HPLC terdiri dari sebuah pompa (model Jasco PU-2080 plus, cerdas pompa KCKT), 20-uL loop injektor sampel (# 7725i, Rheodyne, USA), dan detektor UV-Vis (UV-2075 Jasco UV cerdas- Vis model detektor.) Mesin tersebut telah dioperasikan dengan menggunakan software Borwin, versi 1.5, II LC-Net / ADC sistem. Kolom yang digunakan adalah Inertsil ODS, kolom C18 memiliki dimensi 4,6 mmφ × 250 mm id dan ukuran partikel 5 pM (GL. Ilmu INC, JAPAN.)

Sampel dikromatografi menggunakan fase gerak isokratik terdiri dari 50:50 v / v campuran larutan 25 mM Tris metana hidroksi-metil amino dalam buffer fosfat pH 7,0, dan asetonitril. PH fase gerak telah disesuaikan menjadi 7,0. Tingkat aliran 1,5 mL / menit dan panjang gelombang deteksi 276 nm. Semua operasi dilakukan pada suhu kamar.

Optical birefringence

Formulasi diperiksa dengan mikroskop cahaya terpolarisasi (Videoplan 11 UP, mikroskop polarisasi, Jepang) dalam rangka untuk menentukan isotropi optik sampel (14, 24).

Penentuan pH

Nilai pH dari sampel diukur dengan pH meter (model HI 8417, Hanna Instruments Inc, Woonsocket, USA), pada 20 ± 1 ° C.

Viskositas pengukuran

The viskositas dari mikroemulsi diukur dengan menggunakan viskometer Brookfield rotasi (LV2, Brookfield Inc, USA) dilengkapi dengan poros no. 4. Pengukuran dilakukan pada suhu kamar dan dalam rangkap tiga (14, 25-29).

Analisis statistik

Semua studi dilakukan dalam rangkap tiga dan nilai-nilai yang dinyatakan sebagai rata-rata ± SD Data dianalisis dengan salah satu cara analisis varians (ANOVA) diikuti dengan uji Dunett. Nilai P <0,05 dianggap sebagai signifikan. The "Grafik Pad Instat Demo Versi" perangkat lunak digunakan untuk analisis data.

Kesimpulan

Untuk perumusan mikroemulsi mengandung aceclofenac, komponen yang tepat dan rentang konsentrasi optimum telah diperoleh dengan menggunakan diagram fase pseudoternary. Konsentrasi komponen utama dioptimalkan setelah evaluasi pengaruhnya terhadap permeasi obat. Rumusan AILP - E dianggap sebagai mikroemulsi dioptimalkan
terdiri dari PHT 5%, labrasol / oleique plurol 45% (4:1) dan air.

Strategi Perubahan Budaya Organisasi I

2012-08-12T02:41:00.001-07:00

1. Pendahuluan

Meski telah disadari bahwa budaya organisasi bersifat dinamik dan pluralistik, perdebatan tentang apakah budaya organisasi dapat di-manage dan dikendalikan masih terjadi. Pandangan pertama yang diwakili oleh Gagliardi menyatakan bahwa budaya organisasi dapat di-manage dan dikendalikan. Argumentasi yang digunakan adalah bahwa budaya organisasi merupakan komponen illusive yang menyatu dalam diri setiap orang pada dataran yang paling mendasar (alam bawah sadar), sehingga untuk merubah budaya organisasi membutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana alam bawah sadar terbentuk dan berfungsi serta memungkinkan akan menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan.

Pandangan kedua menyatakan bahwa budaya organisasi dapat dimanage dan dikendalikan. Pandangan ini terpecah menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu pendapat bahwa perubahan budaya organisasi sangat bergantung kemauan para eksekutif dan pendapat yang mengatakan bahwa perubahan hanya mungkin dilakukan jika memenuhi syarat-syarat tertentu, misalnya kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya perubahan budaya organisasi.

Sementara ada pandangan yang lebihmoderat dalam mensikapi terjadinya perdebatan ini, yaitu pandangan yang tidak mempertentangkan apakah budaya organisasi dapat di-manage dan dikendalikan ataukah tidak, tetapi lebih menekankan tentang bagaimana, kapan dan dalam keadaan apa sebaiknya budaya organisasi dirubah. Diantara kondisi lingkungan yang memerlukan perubahan antara lain terjadinya krisis organisasi, pergantian kepemimpinan dan pembentukan organisasi baru.

2. Siklus Hidup Organisasi (Organizational Life Cyrcle)

Siklus organisasi tidak berhenti sampai organisasi tersebut lahir dan bisa berjalan, namun sangat diharapkan dapat hidup tanpa batas waktu meski kita tidak tahu kapan organisasi bisa terus tumbuh dan kapan kita terpaksa menghentikan kegiatan organisasi. Setiap orang yang mendirikan organisasi tidak hanya berharap organisasinya hanya sekedar hidup dan menjalankan kegiatannya, namun juga berharap organisasinya terus tubuh berkelanjutan (sustainable growth).

Tujuan memahami siklus hidup organisasi adalah agar dapat memahami karakteristik dan budaya pada setiap tahapan dalam siklus hidup organisasi, karena setiap tahapan mempunyai perbedaan. Dengan memahami karakteristik ini, maka setiap manajer akan lebih mudah menetapkan skala prioritas yang berbeda pada setiap tahapan. Disamping itu tujuan memahami siklus hidup organisasi adalah agar setiap orang lebih memiliki keterlibatan dalam organisasi, sehingga manajer lebih mudah menetapkan kapan dan bagaimana perubahan dilakukan untuk mempertahankan hidup organisasi dan menjamin keberlangsungan organisasi.

Ada beberapa pendapat tentang siklus hidup organisasi, namun penulis mencoba mencari yang lebih sederhana. Siklus hidup organisasi (SHO) bermula dari sebuah organisasi didirikan (birth stage). Setelah melewati masa kritis, bisa survive dan eksis, siklus organisasi berlanjut ketingkat berikutnya yaitu tumbuh dan menjadi besar (growth stage). Pertumbuhan organisasi ini pada titik tertentu akan berhenti (stagnant karena mengalami kejenuhan (maturity stagnant). Jika situasi kejenuhan ini bisa diatasi maka organisasi akan bangkit kembali (revival stage). Namun sebaliknya jika situasi ini terus berlanjut bukan tidak mungkin siklus akan berlanjut ke tahap penurunan (declining stage) dan boleh jadi sampai ke tahap kematian (death).

3. Siklus Hidup Organisasi dan Perubahan Budaya Organisasi

Merubah budaya organisasi bukan perkara mudah, karena sekali budaya sudah terkristalisasi ke dalam masing-masing anggota organisasi dan tersistem dalam kehidupan organisasi, maka para anggota organisasi akan cenderung mempertahankannya tanpa memperhatikan apakah budaya organisasi tersebut functional atau dysfunctional terhadap kehidupan organisasi. Dengan kata lain perubahan budaya hampir selalu berhadapan dengan resistensi para karyawan, sehingga perubahan budaya seringkali berjalan secara gradual dan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Perubahan budaya umumnya diawali dengan adanya krisis organisasi (vicious cyrcle) yakni ketika organisasi berusaha mengatasi situasi kritis baik yang berasal dari dalam organisasi maupun dari luar lingkungan organisasi. Namun demikian tidak berarti bahwa pada tahap pertumbuhan tidak dimungkinkan adanya perubahan budaya organisasi. Hal ini berarti bahwa pada setiap tahap organisasi dimungkinkan adanya perubahan budaya, hanya yang membedakan adalah tujuan dari perubahan tersebut.

a. Mekanisme perubahan pada tahap berdiri dan pertumbuhan

Pada tahap ini organisasi belum begitu kompleks dan peran pendiri dan atau keluarganya sangat dominant, sehingga budaya organisasi merupakan cerminan nilai nilai dan pandangan para pendiri dan para pekerja yang datang belakangan hanya sekedar mengikuti, mempelajari dan mengikuti saja seolah-olah tidak mempunyai peran dalam membangun budaya organisasi. Bagi para pendiri budaya organisasi lebih berfungsi sebagai alat untuk mengintegrasikan pekerja dengan organisasi, alat perekat diantara anggota organisasi dan alat untuk membangun komitmen dalam rangka menunjukkan identitas diri organisasi sehingga jika ada perubahan budaya organisasi lebih disebabkan karena adanya tuntutan internal dan agar terjadinya kohesivitas atau integrasi internal yang semakin kokoh.

Ada 4 (empat) mekanisme perubahan yang bisa digunakan yaitu :

Perubahan evolutif yang bersifat natural; Perubahan budaya yang bersifat natural tanpa adanya rekayasa perencanaan sebelumnya dan lebih berorientasi internal dalam kerangka memperkokoh nilai-nilai yang sudah ada.

Perubahan evolutif yang dipandu dari dalam organisasi (self guided) dengan menggunakan terapi organisasi; Perubahan budaya karena adanya kesadaran akan pentingnya memantau terus kondisi internal organisasi, melakukan penilaian dan evaluasi sehingga mengetahui kelemahan dan kelebihan organisasi. Perubahan ini terkadang membutuhkan keterlibatan orang luar dengan tujuan memberikan jaminan secara psikologis kepada orang-orang dalam organisasi bahwa perubahan tidak perlu ditakutkan.
Perubahan evolutif dengan hybrids; Perubahan budaya dengan membiarkan budaya lama tetap eksis namun pada saat yang bersamaan mulai diperkenalkan budaya baru sampai pada saatnya nanti budaya baru benar-benar bisa menggantikan budaya yang lama. Untuk perubahan ini diperlukan bantuan orang dalam yang sudah lama bergabung dengan perusahan, sehingga keberadaannya dapat diterima semua pihak.
Perubahan revolutif terkendali dengan bantuan pihak luar organisas; Perubahan ini bisa dikatakan revolusioner karena perubahanya melibatkan orang luar meski perubahannya masih dalam batas kendali organisasi (para pendiri).

b. Mekanisme perubahan pada tahap perkembangan

Pada tahap ini tujuan perubahan budaya adalah untuk melakukan adaptasi eksternal yang dilakukan secara sistematis dan terencana. Adapun mekanisme yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Perubahan terencana dan pengembangan organisasi (Planned change and organizational development); Perubahan yang dilakukan secara terencana untuk menselaraskan budaya dengan perkeambangan organisasi di masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan perkembangan organisasi tidak sesuai lagi dengan budaya organisasi yang ada.

2. Perubahan budaya dengan memperkenalkan teknologi baru (technologica seduction); Perubahan budaya dikarenakan adanya perubahan penggunaan teknologi baru. Perubahan teknologi akan mendorong perubahan perilaku yang merupakan hasil adopsi nilai, keyakinan dan asumsi baru dalam menjalankan aktifitas perusahaan.

3. Perubahan budaya dengan memaparkan sisi negative dari mitos yang selama ini berkembang di dalam organisasi; Perubahan dilakukan dengan mengembangkan asumsi atau mitos lain yang lebih relevan dalam menjalankan aktifitas perusahaan.

4. Perubahan sedikit demi sedikit tetapi konsisten (Incrementalism); Perubahan dilakukan dengan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada dalam upayanya untuk mempengaruhi semua pihak yang terlibat dalam perusahan sehingga tujuan akhir tercapai.

c. Mekanisme perubahan pada tahap penurunan

Penurunan biasanya diawali dengan adanya krisis organisasi yang disebabkan perubahan internal dan eksternal organisasi. Pada situasi seperti ini biasanya perubahan dilakukan secara structural atau radikal dengan 2 (dua) opsi yang berkembang yaitu transformasi dan destruksi. Adapun mekanisme perubahan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Perubahan yang bersifat persuasi dengan sedikit ancaman (coercive persuasion); Perubahan dengan memaksa orang membuka pbikirannya agar bisa memotivasi dirinya untuk mencari informasi baru sehingga ia bisa mendefinisikan ulang kedudukan dirinya dan menentukan apa yang dilakukannya.

2. Perubahan budaya melalui strategi penyehatan organisasi (turnaround); Perubahan ini biasanya dilakukan dengan mulai memperkenalkan budaya baru dengan cara meng-edukasi dan coaching para anggota organisasi, merubah struktur dan proses organisasi, memberi perhatian dan penghargaan, menciptakan slogan disamping memberikan sedikit ancaman bagi mereka yang tidak mau berubah.

3. Perubahan budaya melalui reorganisasi dan melahirkan kembali organisasi baru (reorganization and rebirth); Perubahan ini dimulai dengan pembubaran organisasi kemudian membentuk organisasi yang baru baik secara simbolik yaitu dengan cara menata ulang visi, misi dan tujuan jangka panjang serta pergantian kepemimpinan. Sedangkan secara riil berupa berbentuk akuisisi dan merger bahkan joint venture (aliansi strategis).

Pemberdayaan Masyarakat Miskin II

2012-08-11T13:09:00.000-07:00

Penanggulangan Kemiskinan

Keinginan menanggulangi kemiskinan di Indonesia bukan hal baru. Pada periode tahun 1980 an, pemerintah pernah mencanangkan dua pokok kebijakan pembangunan yaitu pertama, mengurangi jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan, dan kedua, melaksanakan delapan jalur pemerataan yang meliputi pemerataan pembagian pendapatan, penyebaran pembangunan di seluruh daerah, kesempatan memperoleh pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, berusaha, berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan kesempatan memperoleh keadilan. Program pembangunan dilaksanakan tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah, melainkan juga memenuhi kepuasan batiniah. Hasil pembangunan diarahkan mereata keseluruh penjuru tanah air, bukan hanya dinikmati oleh segolongan masyarakat, dan dapat dirasakan oleh segenap masyarakat.

Upaya penanggulangan kemiskinan sampai sekarang belum mencapai hasil yang diharapkan. Kemiskinan belum berkurang dan isu-isu ketimpangan semakin besar bahkan terus membengkak. Program pembangunan ekonomi ternyata tidak efektif, bantuan yang dikucurkan pemerintah tidak menyentuh kelompok miskin. Untuk memahaminya perlu ditelaah kembali dimensi struktural kemiskinan itu sendiri. Secara sosiologis, dimensi struktural kemiskinan dapat ditelusuri melalui “institutional arrangements” yang hidup dan berkembang dalam masyarakat kita. Asumsi dasarnya adalah bahwa kemiskinan tidak semata-mata berakar pada “kelemahan diri”, sebagaimana dipahami dalam perspektif kultural seperti diungkap di atas. Kemiskinan semacam itu justru merupakan konsekuensi dari pilihan-pilihan strategi pembangunan ekonomi yang selama ini dilaksanakan serta dari pengambilan posisi pemerintah dalam perencanaan dan implementasi pembangunan ekonomi.

Di pedesaan, telah sejak lama terjadi “green revolution”, yaitu suatu bentuk transformasi yang dahsyat dari sistem pertanian sederhana menjadi sistem pertanian modern. Transformasi itu dilakukan melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan komersialisasi pertanian untuk menghasilkan pangan yang sebesar-besarnya guna memenuhi kebutuhan nasional. Hasilnya telah mengangkat negara ini dari salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia menjadi negara yang berswasembada pangan. Keberhasilan ini disamping secara akademis telah menggugat teori “involusi pertanian”, juga membuka mata dunia bahwa negara ini mampu meningkatkan produksi padi secara besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat.
Namun demikian, isu kemiskinan masih belum terpecahkan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa proses introduksi itu dibingkai oleh iklim ketidakadilan. Banyak barang dan jasa didistribusikan mengikuti jalur kekuasaan, dan dengan demikian mereka yang berkuasa lebih banyak memonopoli barang dan jasa.

Proses monopoli itu dapat dijelaskan melalui siklus sebagai berikut. Pertama, berkaitan dengan akumulasi kapital. Petani kaya memperoleh kesempatan yang lebih banyak dalam mendapatkan aset-aset tambahan yang datang bersama dengan perkembangan teknologi pertanian modern, sehingga mereka dapat lebih cepat berkembang. Kedua, berkaitan dengan fungsi lembaga-lembaga yang dibentuk untuk menunjang teknologi pertanian dimana lembaga itu berfungsi untuk menunjang mengakomodasi fungsi produksi, struktur pasar dan preferensi konsumen. daLam kenyataannya petani kaya yang banyak menikmati jasa-jasa kelembagaan. Mereka adalah kelompok elit yang kerap kali diterima dalam proses pengambilan keputusan berkaitan dengan kebijaksanaan ekonomi.

Sedangkan kondisi kemiskinan di wilayah perkotaan pada umumnya hampir sama meskipun dengan wajah yang agak berbeda. Diantara pengusaha yang memperoleh kucuran dana untuk menunjang proses industrialisasi, ternyata banyak yang melakukan manipulasi dan monopoli. Dengan dalih efektivitas dan efisiensi, mereka telah “merampas” tanah dan tenaga kerja yang murah dalam proses produksi. Ironisnya, beberapa kebijaksanaan justru memperlicin proses perampasan itu. Disamping itu, golongan menengah kota belum terbentuk atau masih semu, belum terbuka pandangan dan kepentingan politik yang integral terhadap perkembangan ekonomi secara keseluruhan, belum tumbuh kesadaran kelas. Oleh karena itu, sebutan “kelas menengah” sebenarnya merupakan sub-elite yang feodalistik dan quasi liberal. Bahkan langkah-langkah yang diambil kerap kali justru menutup akses kelompok miskin pada kegiatan perekonomian. Mereka melakukan berbagai macam monopoli dan mengatur strategi untuk memanfaatkan subsidi pemerintah yang berujung pada kesenjangan sosial masyarakat yang terus menganga lebar.

Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Masalah lain yang terkait erat dengan kemiskinan adalah sindrom inertia (lamban dan statis) sebagai akibat dari rendahnya kualitas sumber daya manusia. Sebenarnya, pemerintah telah berusaha membenahi dan menyusun berbagai macam kebijaksanaan pendidikan yang diharapkan dapat memacu sumberdaya manusia. Kebijaksanaan itu mencakup usaha peningkatan keterampilan teknis melalui pendidikan kejuruan dan peningkatan keahlian (profesionalisme). Peningkatan itu antara lain dilakukan melalui pendekatan perluasan sarana dan mutu pendidikan dalam semua sektor, peningkatan produktivitas tenaga kerja. Tetapi sayangnya, sekolah-sekolah dan perguruan-perguruan tinggi masih belum terjangkau oleh masyarakat umum. Jagat pendidikan kita masih tampak bagaikan kemasan barang luxury, terlalu mewah.

Hampir semua perguruan tinggi negeri disegala penjuru tanah air dalam beberapa tahun terakhir ini memperoleh kucuran anggaran yang cukup besar. Ratio dosen-mahasiswa terus diusahakan untuk diperkecil. Tapi, kebanyakan yang menikmatinya adalah anak dari golongan menengan ke atas, mereka mampu membayar pendidikan ekstra di luar jam pelajaran sekolah, sehingga menang dalam persaingan memasuki perguruan tinggi negeri. Mereka yang gagal berbondong-bondong masuk ke perguruan tinggi swasta dengan konsekuensi membayar biaya yang mahal sebagai beban yang harus ditanggung mahasiswa. Tampak adanya kepincangan disatu pihak mahasiswa dari keluarga kaya memperoleh subsidi pendidikan dari pemerintah, sementara di lain pihak mahasiswa dari keluarga relatif miskin harus membayar mahal yang dibebankannya berdasar anggaran perguruan tinggi swasta.

Upaya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat miskin tampak lebih jelas dengan diluncurkannya Inpres Desa Tertinggal atau IDT melalui Inpres 5 Tahun 1999. Program ini menjadi gerakan moral yang memberi kesempatan partisipasi pada semua pihak terutama penduduk miskin. Program ini mementingkan peran mengembangkan orang miskin untuk secara aktif belajar mengurus dan memecahkan masalah mereka sendiri. Secara tidak langsung hal ini merupakan penerapan proses desentralisasi melalui pembatasan gerak pemerintah yang hanya sebagai facilitator pemberi modal atau pinjaman saja. Program IDT ini juga dibarengi dengan Inpres-Inpres lain yang bekerja secara sektoral seperti dibidang ketenagakerjaan lewat padat karya, jalan, pengairan, penghijauan dan lain-lain.

Cita-cita pemerintah dengan penerapan program IDT selain upaya mengentaskan kemiskinan juga ikut memberdayakan (empower) masyarakat miskin melalui proses atau gerak dari bawah dan merupakan pra kondisi penting bagi segala macam strategi untuk mencapai pembangunan yang sukses. Masyarakat miskin dianggap berdaya bila mampu meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kemampuan permodalan, pengembangan usaha dan pengembangan kelembagaan usaha bersama dengan menerapkan prinsip gotong-royong, keswadayaan dan partisipasi (Prijono: 131-145).

Program IDT dalam pendekatannya, terdapat dua aspek penting yaitu partisipasi dan terdesentralisasi. Aspek partisipasi melihat masyarakat khususnya kelompok sasaran (masyarakat miskin) dalam pengambilan keputusan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga pemanfaatan hasil-hasilnya. Sedang aspek terdesentralisasi mementingkan penurunan wewenang pembuatan keputusan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kepada pemerintah (desa) yang terdekat dengan penduduk miskin. Pelaksanaan kedua pendekatan ini antara lain terlihat dengan penyerahan sepenuhnya pemanfaatan dana IDT kepada penduduk miskin; yang dianggap paling mengetahui usaha yang dapat mereka lakukan dan kebutuhan mana yang paling mendeesak.

Guna mengimplementasikan program ini pada awalnya dibentuk kelompok yang disebut Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dimana anggota masyarakat bebas beraktivitas sesuai aspirasinya dalam kebersamaan berdasarkan musyawarah.

Guna membantu proses pemberdayaan masyarakat bersama dengan kelompoknya perlu ada lembaga pendamping, yang bisa diambil dari tokoh masyarakat setempat, instansi teknis atau pendamping khusus dari Yayasan Sosial, Sarjana Pendamping Purna waktu atau dari Departemen. Fungsi pendamping adalah sebagai fasilitator (pemandu). Komunikator (penghubung), atau dinamisator (penggerak) dan bersifat sementara sampai kelompok dapat berfungsi secara mandiri. Guna kelancaran proses desentralisasi pada tingkat masyarakat desa maka pemberdayaan KSM harus pula tetap melibatkan peran Lembaga Kemasyarakatan yang lain seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD/LPMD), dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang lain.

Betapapun juga langkah dan idealisme pemberdayaan masyarakat terus dikembangkan, namun mengingat kondisi masyarakat miskin yang semakin berat maka pemerintah tidak pernah menutup mata guna menolongnya dengan berbagai bentuk pemberian langsung seperti pembagian beras untuk keluarga miskin (Raskin), bantuan langsung tunai (BLT) khususnya guna meringankan akibat kenaikan harga bahan bakar minyak yang naik secara signifikan.

Pemberdayaan Masyarakat Miskin I

2012-08-10T11:36:00.000-07:00

Konsep Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu problem sosial yang amat serius di berbagai negara di seluruh belahan dunia. Guna membahas masalah ini perlu dilakukan identifikasi apa yang dimaksud dengan miskin atau kemiskinan secara definitif dan bagaimana cara mengukur tingkat kemiskinan masyarakat dalam suatu negara.

Berdasarkan beberapa literatur yang pernah saya baca, paling tidak ada tiga macam konsep kemiskinan secara umum berdasarkan pandangan secara sosial (Sunyoto Usman, 2004:125-136), yaitu:

a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut biasanya dirumuskan dengan membuat ukuran tertentu yang kongkret (afixed yard stick). Ukuran itu lazimnya berorientasi pada “Kebutuhan hidup dasar minimum” anggota masyarakat seperti sandang, pangan dan papan. Masing-masing negara mempunyai batasan kemiskinan absolut yang berbeda-beda sebab kebutuhan hidup dasar masyarakat yang dipergunakan sebagai acuan memang berlainan. Karena ukurannya yang dipakai sudah pasti, konsep ini mengenal garis batas kemiskinan.

Pernah ada gagasan yang ingin memasukkan unsur “kebutuhan dasar kultur” (basic cultural needs) seperti pendidikan, keamanan, kesehatan dan sebagainya disamping kebutuhan fisik. Konsep ini mendapatkan kritik antara lain dikatakan bahwa tidak mungkin membuat satu ukuran untuk semua anggota masyarakat, seperti kebutuhan hidup yang berbeda antara masyarakat kota dengan desa, masyarakat tani dengan nelayan dan lain-lain. Konsep ini sangat populer dalam program-program pengentasan kemiskinan.

b. Kemiskinan Relatif

kemiskinan relatif biasanya dirumuskan berdasarkan “the idea of relative standard”, yaitu dengan memperhatikan dimensi tempat dan waktu. Dasar asumsinya adalah kemiskinan disuatu daerah berbeda dengan daerah lainnya, dan kemiskinan pada suatu waktu berbeda dengan waktu yang lain. Konsep kemiskinan semacam ini lazimnya diukur berdasarkan pertimbangan (in terms of judgement) anggota masyarakat tertentu dengan berorientasi pada derajat kelayakan hidup.

Konsep ini juga dikritik, terutama karena sangat sulit menentukan bagaimana hidup yang layak itu. Ukuran kelayakan ternyata beragam dan terus berubah-ubah. Layak bagi komunitas tertentu boleh jadi tidak layak bagi komunitas lain, demikian juga layak pada saat sekarang boleh jadi tidak untuk mendatang.

c. Kemiskinan Subyektif

Kemiskinan subyektif biasanya dirumuskan berdasarkan perasaan kelompok miskin itu sendiri. Konsep ini tidak mengenal a fixed yardstick, dan tidak memperhitungkan the idea of relatives standard.

Kelompok yang menurut ukuran kita berada di bawah garis kemiskinan, boleh jadi tidak menganggap dirinya sendiri miskin atau sebaliknya. Dan kelompok yang dalam perasaan kita tergolong hidup dalam kondisi tidak layak, boleh jadi tidak menganggap seperti itu. Oleh karenanya, konsep ini dianggap lebih tepat apabila dipergunakan untuk memahami kemiskinan dan merumuskan cara atau strategi yang efektif untuk penanggulangannya.

Dimensi Kemiskinan

Sedikitnya ada dua macam perspektif yang lazim dipergunakan untuk mendekati masalah kemiskinan, yaitu perspektif kultural (cultural perspective) dan perspektif struktural atau situasional (situational perspective).

Masing-masing perspektif memiliki tekanan, acuan dan metodologi tersendiri, dalam menganalisis kemiskinan. Perspektif kultural mendekati masalah kemiskinan pada tiga tingkat analisis, individu, keluarga dan masyarakat. Pada tingkat individu kemiskinan ditandai dengan sifat yang lazim disebut “a strong feeling of marginality” seperti apatisme, fatalisme atau pasrah pada nasib, boros, tergantung dan inferior.

Pada tingkat keluarga, kemiskinan ditandai dengan jumlah anggota keluarga yang besar dan free union or consensual marriages. Pada tingkat masyarakat, kemiskinan terutama ditunjukkan oleh tindakan terintegrasinya kaum miskin dengan institusi-institusi masyarakat secara efektif. Mereka seringkali memperoleh perlakuan sebagai obyek yang perlu digarap dari pada sebagai subyek yang perlu diberi peluang untuk berkembang.

Sedangkan menurut perspektif situasional, masalah kemiskinan dilihat sebagai dampak dari sistem ekonomi yang mengutamakan akumulasi kapital dan produk-produk teknologi modern. Penetrasi kapital antara lain mengejawantah dalam program-program pembangunan yang dinilai lebih mengutamakan pertumbuhan dan kurang memperhatikan pemerataan hasil pembangunan. Program-program itu antara lain berbentuk intensifikasi, ekstensifikasi dan komersialisasi pertanian untuk menghasilkan pangan sebesar-besarnya guna memenuhi kebutuhan nasional ekspor.

Program-program pembangunan semacam itu memang telah berhasil meningkatkan hasil produksi secara besar-besaran, tetapi ternyata hanya kelompok kaya yang dapat memanfaatkan surplus itu. Hal tersebut disebabkan, pertama berkaitan dengan akumulasi modal. Kelompok kaya memperoleh kesempatan yang lebih banyak untuk mendapatkan aset-aset tambahan yang datang bersama dengan perkembangan teknologi modern. Konsekuensinya, mereka lebih cepat berkembang. Kedua, berkaitan dengan fungsi lembaga. Dalam rangka menunjang introduksi teknologi baru, dibentuk lembaga-lembaga ekonomi. Lembaga-lembaga ini sangat dibutuhkan, karena dengan adanya perubahan teknologi, fungsi produksi, struktur pasar dan preferensi konsumen ikut berubah. Dalam kenyataannya lembaga-lembaga semacam ini tidak dapat memberikan fasilitas secara optimal kepada semua lapisan masyarakat. hanya kelompok kaya yang dapat menikmatinya. Kedua hal tersebut dituduh menciptakan “kolonialisme internal” dalam kehidupan masyarakat.

Program pengentasan kemiskinan sekarang ini berdasarkan konsep kemiskinan absolut yang dicanangkan Bappenas. Namun karena masyarakat desa sudah mengalami perubahan ekonomi, politik dan kultural yang hebat maka kondisinya menjadi semakin kompleks, struktur kekuasaan semakin plural dan nilai-nilai sosial juga mengalami banyak perubahan.

Dalam hal akar kemiskinan berkaitan dengan faktor kultural, perlu strategi yang mampu meningkatkan etos kerja kelompok miskin, meningkatkan pendidikan supaya lebih memiliki pola pikir yang melihat ke masa depan, dan menata kembali institusi ekonomi kita supaya dapat mewadahi kebutuhan serta aspirasi kelompok miskin.

Selanjutnya bila akar masalahnya struktural, strategi pembangunannya perlu dirumuskan kembali. Tidak lagi mementingkan pertumbuhan kembali. Tidak lagi mementingkan pertumbuhan, tetapi harus lebih mementingkan pemerataan kesempatan. Jadi dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa adanya kemiskinan lebih dikarenakan tidak adanya pemerataan yang terjadi dalam suatu daerah.

Program Penanggulangan Kemiskinan

2012-08-09T07:33:00.000-07:00

ISU penanggulangan kemiskinan saat ini merupakan issu yang hampir setiap saat disuguhkan kepada kita, apalagi setelah menjadi agenda Nasional dalam bentuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Issu ini menjadi komoditi yang paling santer ditawarkan kalangan yang mencalonkan diri pada posisi birokrasi dan legislatif, utamanya saat-saat menjelang suksesi, sekalipun itu hanya sekedar retorika kampanye tanpa konsep pelaksanaan yang jelas.

Penanggulangan kemiskinan telah banyak diupayakan melalui berbagai pembangunan sektoral maupun regional, tetapi karena dilakukan secara parsial dan tidak berkelanjutan, saat ini hasilnya belum optimal. Bahkan yang menghawatirkan dengan banyaknya program penanggulangan kemiskinan, ketika tidak dilaksanakan dengan metode dan mekanisme penanganan yang tepat, justru akan membuahkan hasil yang berbanding terbalik dengan tujuan program tersebut, yakni masyarakat akan semakin terjebak pada budaya miskin yang selalu mengharapkan bantuan.

Masyarakat mandiri sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah tidak mungkin diwujudkan secara instant, melainkan melalui serangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terencana dan terkoordinasikan dengan baik. Sebab persoalan kemiskinan merupakan persoalan multi dimensi yang mencakup politik, sosial, lingkungan, ekonomi maupun asset. Dalam keseharian dimensi ini dapat dijelaskan dalam berbagai bentuk representasinya.

Dimensi Sosial Politik: mewujud pada tidak dimilikinya wadah kelembagaan masyarakat yang mampuh memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan kaum miskin. Hal ini mengakibatkan mereka tersingkir pada proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri mereka sendiri. Lebih jauh lagi, segala pekerjaan/usaha yang mereka lakukan tidak punya akses (termasuk informasi) yang memadai keberbagai sumberdaya kunci yang dibutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup secara layak.

Dimensi Sosial: muncul dalam bentuk tidak terintegrasikannya masyarakat miskin dalam institusi sosial yang ada. Pun terintegrasikannya budaya kemiskinan yang merusak kualitas dan etos kerja yang mereka jalani.

Dimensi Ekonomi: tampil dalam bentuk rendahnya penghasilan, sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sampai batas yang layak. Dan semuanya berujung pada dimensi asset yang ditandai dengan rendahnya kepemilikan masyarakat miskin keberbagai hal yang mampu menjadi modal hidup mereka, termasuk asset kualitas sumberdaya manusia, peralatan kerja modal dan sebagainya.

Pendekatan pemberdayaan

Pendekatan program penanggulangan kemiskinan terdahulu yang bersifat parsial, sektoral dan cahrity dalam kenyataanya sering mengalami kondisi yang kurang menguntungkan. Misalnya salah sasaran, melemahkan nilai-nilai kapital sosial yang ada (gotong royong, musyawarah, dan keswadayaan). Lemahnya nilai-nilai kapital sosial pada gilirannya juga mendorong pergeseran perubahan prilaku yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalan secara bersama.Pendekatan yang dilakukan selama ini.

Pendekatan kemiskinan seperti di atas telah menyadarkan berbagai pihak bahwa pendekatan dan cara yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan selama ini perlu diperbaiki, yaitu ke arah perubahan perilaku/sikap dan cara pandang masyarakat yang senantiasa berlandaskan nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan, dan pilar pembangunan berkelanjutan.

Perubahan perilaku dan cara pandang masyarakat ini merupakan pondasi yang kokoh bagi terbangunnya lembaga masyarakat yang mandiri, melalui pemberdayaan para pelaku-pelakunya agar mampu bertindak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia luhur yang mampu menerapkan nilai-nilai luhur kehidupan bermasyarakat sehari-hari.

Pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program yang harus diperhatikan adalah prinsip-prinsip pengelolaan program pembangunan yang berbasis masyarakat, karena filosofi pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya.

Dengan pendekatan ini masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai obyek program tetapi juga sebagai subyek, melalui kegiatan yang dilakukan dari, untuk, dan oleh masyarakat. Sehingga setiap kegiatan yang ada di tingkat masyarakat akan direncanakan, dilaksanakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri dengan harapan upaya penangulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif.

Penanggulangan kemiskinan tanggungjawab siapa?

Berbekal kesadaran bahwa masalah kemiskinan merupakan persoalan multi dimensi dan merupakan persoalan yang harus mendapatkan penanganan secara serius dan menjadi tanggungn jawab kita bersama. Sudah selayaknya semua pihak bahu-membahu untuk mengatasinya dan menuju sinergi berbagai pihak untuk ”bersama membangun kemandirian” dalam menanggulangi kemiskinan.

Bersama membangun kemandirian merupakan icon upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang mengisyaratkan keharusan membangun sinergi antara masyarakat, pemerintah dan kelompok peduli dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Karena permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran masyarakat dan dunia usaha belum optimal. Kerelawanan sosial dan kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Salah satu tujuan PNPM adalah meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok peduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.

Program yang diluncurkan 30 April 2007 di Kota Palu Sulawesi Tengah ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui konsolidasi program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di berbagai kementerian/kelembagaan.

Melalui Program ini diharapkan terjadi harmonisasi prinsip-prinsip dasar, pendekatan, strategi, serta berbagai mekanisme dan prosedur pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Berkaitan dengan upaya mendukung kemitraan sinergis sebagaimana dimaksud maka perlu dilakukan upaya-upaya penguatan peran pemerintah dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat kota/kabupaten dalam penanggulangan kemiskinan sehingga mampu menyusun strategi penanggulangan kemiskinan di wilayah masing-masing.

Melalui kemitraan sinergis ketiga pilar pembangunan lokal (masyarakat, pemerintah, dan kelompok peduli/swasta), diharapkan dapat terbangun proses pelembagaan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha, serta dunia nirlaba lainnya, dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan berbagai program-program serta sumberdaya yang ada yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan dunia nirlaba lainnya.

Kemitraan sinergis ini akan bermakna jika jalinan kerjasama dan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah dan kelompok peduli/swasta tersebut dibangun atas dasar kebutuhan bersama, kepentingan yang sama dan kesetaraan peran dalam melaksanakan kegiatan bersama. Hal ini bisa dimulai dari pembangunan yang direncanakan oleh SKPD yang dipadukan dengan perencanaan dari masyarakat dalam Musrembang supaya menjadi perencanaan pembangunan yang menyeluruh, terpadu, dan selaras sehingga Musrembang menggambarkan mekanisme dan harmonisasi kegiatan berbagai program. Selamat memulai.

Paradoks Gugatan Samin Sang Petani

2012-08-08T22:26:00.000-07:00

Samin bukan petani sembarangan, lahan yang dikelolanya mencapai 4,5 hektar, dikerjakan bersama-sama dengan 17 rekan kerjanya. Dari luas lahan itu saja sudah bisa membuktikan Samin bukan petani sembarangan karena petani di desanya rata-rata hanya sepersepuluhnya saja. Jenis usaha yang dilakukan Samin menunjukkan kemampuanya sebagai petani.Beberapa petak sawah yang ditanam tidak hanya padi saja tetapi juga palawija, kebun dengan beberapa puluh batang pohon jengkol, pete, melinjo, nangka, dan cengkeh, beberapa puluh batang sengon, belasan kambing, 200 ayam kampung dan 3 kolam ikan; menjadi sebuah “mix farming” yang utuh dan dapat menjadi contoh pola usaha tani di daerah tropis basah. Apalagi menurut pengakuan 17 orang rekan-rekan kerjanya walaupun nyatanya mereka menuruti perintah Samin tetapi tidak merasa menjadi anak buah atau bawahan. Semua sama saja,kelompok tani,rekan-rekan sepengajian;demikian kata mereka. Sungguh merupakan cermin kepemimpinan yang unggul.

Samin punya pandangan yang maju dan antisipatif. Juga memiliki pengetahuan yang luas, baik terhadap tehnik bertani, tehnik konservasi, hingga pemahaman terhadap pasar, pemerintahan, bahkan politik. Pergaulan dan pengalaman yang luas, beberapa pendidikan dan pelatihan yang diikuti telah memberi wawasan yang luas. Kehidupan Samin cukup berhasil. Anaknya enam orang, tiga dari istri pertama dan tiga dari istri kedua. Dua anaknya sudah lulus SMA, yang satu bekerja di Pemda dan yang satu menjadi Satpam di sebuah toko. Dua anaknya yang lain masih sekolah di SMA, satunya di SMP, satunya di SD. Semua biaya sekolah itu ditanggung dari penghasilan Samin sebagai petani. Berdiskusi dengan Samin akan selalu terasa nuansa kritikal dalam nada bicaranya. Namun kritik itu berbentuk sesuatu yang halus, sangat beragam, beresonansi pada pemilihan kalimat-kalimat yang panjang dan bersayap, bahkan sering terasa sebagai sesuatu yang paradoksal karena kritik yang banyak diberikan kepada dirinya sendiri. Gaya bicara yang diulang-ulang dan sering dengan nada seperti bercerita menjadikan nada itu seperti sebuah refleksi diri. Paradoks juga karena sekuat apa kritik itu diberikan sekuat itu pula Samin menerima dan berbahagia terhadap apa yang dikritiknya. Bahkan paradoks karena juga antara kritik yang satu dengan yang lain sering saling berlawanan

Samin sering mengkritik nasibnya yang tidak bisa menyelesaikan sekolahnya yang hanya diikutinya hingga SMP, itupun tidak lulus. Padahal untuk ukuran desanya pada tahun 1970-an mencapai pendidikan hingga SD saja sudah dipandang tinggi. Alasan ketidak-adaan biaya menjadi penyebab terhambatnya pendidikan Samin. Dalam diskusi, Samin sering mempertanyakan nasib baik yang “selalu” menyertai orang kota yang kaya. Mereka bisa kaya karena pintar, dan setelah kaya bisa membuat anak-anaknya lebih pintar lagi, demikian logika Samin. Logika seperti itulah yang sering dipakai Samin untuk menjelaskan mengapa petani selalu miskin dari generasi ke generasi. Petani yang miskin tidak bisa membuat anaknya menjadi pintar sehingga terpaksa menjadi petani miskin lagi sebagai satu-satunya alternatif yang mungkin bagi “anak petani miskin yang tidak sekolah”.

Di sisi lain, Samin acap kali juga mengatakan bahwa dia merasa beruntung karena tidak dapat melanjutkan sekolahnya. Tidak bersekolah menyebabkan Samin mempunyai banyak waktu untuk mengikuti kakeknya yang menurutnya adalah guru yang paling utama dalam memahami “Filosofi” dan tehnik bertani. Melalui kakeknya Samin menjadi sadar akan arti pertanian bagi kehidupan, tidak hanya bagi kehidupanya tetapi juga kehidupan umat manusia. Jika diungkapkan dalam satu kalimat pendek, pemahaman Samin dan Kakeknya mengenai pertanian dapat dirumuskan bahwa pertanian adalah “hatinya kehidupan”, tanpa pertanian mungkin masih akan ada yang hidup tapi jelas tidak akan ada kehidupan.

Melalui kerja keras di pertanian Samin dapat menyekolahkan anak-anaknya. Bahkan nyaris seperti dengan semangat “balas dendam” karena masih teringat jelas akan kesempatan yang “hilang’ baginya dulu.Samin dengan penuh antusias menceritakan prestasi anak-anaknya di sekolah. Namun pada saat yang sama, Samin juga memberikan kritik dan mempertanyakan mengapa sekolah yang ada di daerah tidak mengajarkan mengenai pertanian atau hal-hal yang terkait dengan pertanian. Bahkan pendidikan sekolah itu tidak menumbuhkan minat anak-anak desa untuk bertani. Paradoks Samin kembali mengemuka, Samin menyekolahkan anak-anaknya dengan semangat, tetapi mengkritik sekolah yang akhirnya membuat anak-anak Samin tidak berminat menjadi petani. Walaupun demikian Samin tetap merasa bahagia bisa menyakolahkan anaknya dan merasa senang karena anaknya bisa terhindar dari “jebakan kemiskinan” pertanian masa depan.

Berbicara masa depan, Samin melihat bahwa yang dibutuhkan adalah petani-petani “professional” yang mampu hidup sejahtera dari pertanian. Dengan alasan itulah Samin tidak berniat untuk memiliki lahan yang luas, lahan yang dimiliki Samin hanya 1000 meter persegi disekitar rumahnya.Lahan yang dikelolanya merupakan lahan yang disewa dari mereka yang menganggap Samin adalah petani professional. Dan lagi-lagi Samin mengkritisi tentang kebijakan pertanahan yang tidak melindungi lahan-lahan pertanian, juga lahan-lahan yang juga menjadi bagian kawasan lindung dan konservasi. Kritik mengenai “tidak adanya perlindungan” juga dikemukakan Samin menyangkut ketersediaan pupuk, bibit unggul, air irigasi, kredit pertanian, serta maraknya buah-buahan asing yang masuk hingga ke pasar desa dan nasib para penyuluh. Namun pada kesempatan lain Samin juga mengucapkan syukur dengan tidak adanya “perlindungan” tersebut menurut Samin akan mendorong tumbuhnya para petani professional yang tidak lagi tergantung pada pemerintah.

Paradoks gugatan Samin yaitu antara kritik dan syukur, antara melihat sesuatu sebagai kekurangan sekaligus sebagai kelebihan, justru harus dilihat sebagai koridor dimana teknologi dapat dikembangkan dan kebijakan dapat direkomendasikan. Paradoks itu mengingatkan tidak adanya posisi ekstrim dalam menghadapi permasalahan pertanian di Indonesia. Pertanian Indonesia tidak dapat dilihat sebagai aktifitas ekonomi, tetapi juga menyangkut sistem nilai sosial budaya. Pertanian juga tidak bisa hanya didekati sebagai proses produksi komoditi yang akan diperdagangkan di pasar, dimana sering dianggap bahwa harga dapat menyelesaikan semua permasalahan dalam pertanian Indonesia. Pertanian menyangkut ketahanan pangan, kelestarian lingkungan, pengurangan kemiskinan dan kontribusinya terhadap perekonomian secara menyeluruh. Namun yang terpenting adalah pertanian menyangkut kehidupan petani dan masyarakatnya.

Kondisi Sosial Budaya Indonesia

2012-08-07T04:29:00.000-07:00

Ketika seorang siswa SMA baru saja lulus dari sekolahnya, tentulah yang menjadi tujuan berikutnya adalah kuliah. Entah itu di perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Dengan melalui PMDK, SPMB ataupun cara-cara tak halal yang sudah menjadi rahasia umum sekarang. Nampaknya keinginan untuk kuliah begitu besar bagi lulusan SMA. Seolah-olah ketika seseorang telah duduk di bangku kuliah, masa depannya akan terjamin. Padahal dunia nyata tidak seperti itu

Setiap tahun, ribuan mahasiswa diluluskan oleh kampus mereka masing-masing. Mengisi lowongan yang masih sedikit tersisa untuk mereka. Tentu saja persaingannya sangat ketat. Dengan ijazah dan beberapa tes, mereka bisa saja lulus seleksi dan bekerja, menjadi karyawan. Pergi di saat pagi hari, atau bahkan lebih pagi lagi biar terhindar dari kemacetan, jam 8 tepat harus sudah dikantor. Kemudian istirahat makan siang jam 12, trus disambung lagi kerja sampai jam 4 atau 5 sore. Pulang ke rumah dan harus berpapasan dengan kemacetan lagi untuk kedua kalinya di hari itu. Sampai dirumah, mandi dan makan malam. Kemudian tidur, karena badan sudah lelah. Besok, pagi-pagi sekali harus sudah bangun. Begitu seterusnya.

Ya, kebanyakan sekolah mengajarkan kepada kita agar berpikir seperti ini : ?Sekolah lah yang rajin, biar pintar, dapat nilai tinggi, terus kuliah yang bener, dan jadilah karyawan baik sehingga cepat naik pangkat?. Pemikiran seperti inilah yang membuat 12,6 juta jiwa orang menganggur. Kita jarang diajarkan untuk membangun bisnis kita sendiri. Dan untuk membangun bisnis kita sendiri tidak lah dibutuhkan selembar ijazah pun. Yang dibutuhkan hanya keberanian.

Kebanyakan tujuan seseorang untuk kuliah adalah agar mendapatkan pekerjaan yang layak setelah lulus kuliah nanti. Dan menurut mereka, pekerjaan yang layak hanya akan di dapatkan jika mereka bisa mempunyai selembar ijazah dengan nilai yang tinggi. Mereka takut jika nilai mereka buruk maka masa depan mereka akan ikut memburuk juga. Karena itu, mereka berusaha semampu mereka untuk tidak mendapatkan nilai yang buruk. Apapun caranya. Entah itu dengan belajar lebih giat atau dengan tindakan tak terpuji. Mencontek, meminta tolong teman untuk mengerjakan tugas, mengcopy artikel langsung dari internet tanpa mengolahnya dulu, titip absen, bekerja sama saat ujian, adalah hal-hal yang saya golongkan dalam perbuatan tak terpuji.Secara tidak langsung, sekolah atau kampus mengajarkan kepada kita hal-hal tercela di atas. Ini tidak lain dikarenakan pengukuran kemampuan seseorang adalah melalui nilainya. Seidealis apapun sekolah atau kampus, nilai tetap menjadi rajanya. Tidak mau tahu anak itu punya kecerdasan di bidang lain. Kalau saja nilai keseluruhannya buruk, maka buruklah ia.

Inilah yang saya rasakan ketika sudah menjadi mahasiswa yang baru menginjak semester 3 ini. Meskipun hal-hal diatas tidak lepas dari iklim di setiap kampus masing-masing, dan dikampus saya tercinta ini sangatlah jamak terjadi juga tidak bisa di pungkiri sayapun pernah melakukan beberapa hal yang seperti itu. Tetapi bukan berarti saya lantas sepakat dengan adanya permasalahan seperti itu, namun semua itu adalah suatu proses terhadap diri saya. Bagaimana saya bisa beradaptasi, bisa mempunyai interaksi yang baik terhadap semua kalangan serta yang paling utama adalah bagaimana saya bisa menemukan siapa jati diri saya sebenarnya!!!

Ilmu praktis seperti yang satu tahun ini saya pelajari di bangku perkuliahan merupakan suatu pilihan yang dating karena ketertarikan yang begitu besar sejak SMA, karena saya menganggap pelajaran Matematika lebih bisa dinikmati dari pada yang lainnya. Perasan yang nyaman dalam melakukan proses mencari jati diri akan lebih indah dan mengakar dalam landasan pemikiran.

Tujuan sebagai manusia Indonesia mempelajari mata kuliah Ilmu sosial budaya.

Saya melihat nampaknya tidak mudah bagi masyarakat Indonesia untuk menerima kenyataan akan terjadinya perkembangan dan pembaharuan dalam kehidupan sosial budaya mereka. Orang belum menyadari adanya keterkaitan langsung antara perkembangan ilmu dan teknologi dengan sistem sosial budaya yang berlaku. Kalau ada perubahan sikap dan pola tingkah laku sementara masyarakat, semuanya itu dianggap sebagai tanda-tanda terjadinya erosi kebudayaan, kalau tidak dikatakan menyimpang. sikap ini merupakan penghabat utama dalam pengambilan ilmu seni dan teknologi di Indonesia.

Mengingat kita pada umumnya sebagai orang Indonesia dan sacara khusus adalah mahasiswa yang bearkar budaya masyarakat dan berfungsi sebagai pembangun budaya masyarakat. Kita harus mampu memiliki kemampuan sebagai pelopor, pembentuk citra, mengilhami pemikiran dan memiliki taidiri, maka dalam membentuk penampilannya yang ramah (friendly), kita berusaha mengahayati kebutuhan dan aspirasi sesame manusia Indonesia dalam pembangunan.

Agar hubungan Masyarakat untuk mengkomunikasikan informasi mengenai persoalan-persoalan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan kemajuan teknologi. Hubungan Masyarakat berperan penting dalam memenuhi permintaan yang semakin meningkat akan ilmu pengetahuan. Dewasa ini Hubungan Masyarakat merupakan suatu fenomena. Maknanya dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial. budaya kita belum dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat. atau dalam banyak hal, oleh manajemen. Dalam keanekaragaman penjelasan mengenai Humas sebagai kegiatan yang tidak nampak, rekayasa kesepakatan, dan pencerminan citra suatu organisasi. Mengingat kita mahasiswa yang mempunyai kepedulian yang tinggi maka harus mempunyai sifat ganda yaitu sebagai agen pembaharuan dan pelestarian nilai-nilai budaya bangsa, menjadi sangat agen pembaharuan dan pelestarian nilai-nilai budaya bangsa.

Mengingat sikap dan kondisi masyarakat di sekitarnya yang belum sepenuhnya memahami kaitan perkembangan dan pembaharuan yang terjadi akibat pesatnya kemajuan ilmu dan teknologi. Sebegitu jauh hanya sebagaian keil masyarakat yang menyadari akan adanya perkembangan dan akibatnya, itulah mereka yang dapat menikmati kesemapatan yang tersedia. Mengingat hal tersebut diatas, diperlukan mekanisme pembelajaran mata kuliah Ilmu sosial budaya di dunia perkuliahan yang dapat membantu perkembangan ilmu pegetahuan dan teknologi tanpa harus merusak keseimbangan sosial budaya yang dinamis.

Mengapa Belajar Ngeblog

2011-11-10T03:12:00.000-08:00

Selamat beraktivitas para blogger sekalian

Wah, sudah lama saya tidak memposting sesuatu tentang apa yang terjadi dengan kehidupan saya beserta rutinitas saya sehari hari. Kali ini saya akan menceritakan tentang suatu kisah yang merupakan pengalaman hidup saya di duni maya ini. Saya kurang tahu mengapa saya bisa mencintai internet dan juga ingin lebih dekat dengan internet. Apalagi pada saat ini internet merupakan sarana yang paling dibutuhkan oleh masyarakat daripada kendaraan atau sarana transportasi.

Internet memanglah sebuah kebutuhan tersier yang sekarang menjadi kebutuhan primer bagi hampir semua masyarakat modern. Dengan internet masyarakat modern merasa terbantu dalam kehidupan sehari hari. Mulai sebagai sarana komunikasi sosial, sarana pengetahuan, sarana pemberitahuan tentang kabar dan perkembangan segala aspek yang ada di dunia bahkan hanya sebagai sarana untuk menulis.

Di internet memang banyak sarana yang bisa digunakan sebagai lahan untuk menulis. Baik itu berupa blog, website atau bahkan sosial media yang mulai ngetrend pada beberapa tahun terakhir ini. Untuk blog, ada dua jasa penyedia blog gratis yang paling digandrungi oleh para blogger (pemilik blog) di seluruh dunia. Kedua penyedia jasa tersebut adalah blogger atau lebih sering disebut blogspot dan juga wordpress yang lebih dikenal dengan nama singkatannya WP.

Kedua penyedia jasa blog gratis tersebut memiliki beberapa perbedaan yang jelas. Tetapi dari segi kenyamanan penggunaan, style pada blogspot lebih disukai oleh para blogger pemula karena lebih ringkas dan juga lebih mudah dipahami. Tetapi bukan berarti style pada wordpress kurang baik, style pada wordpress sebenarnya juga mudah dipahami, tetapi wordpress lebih cenderung kepada stylish eksekutif daripada stylish yang netral seperti blogspot. Jadi banyak orang lebih memilih blogspot karena faktor kemudahan.

Saya sendiri juga merupakan salah satu pengguna jasa blogspot. Di sini saya belajar untuk menulis artikel, memahami makna artikel bahkan sampai dengan menilai isi dari suatu artikel. Dengan blogspot saya belajar berkomunikasi lewat tulisan kepada semua pengguna internet. Selain itu dengan blogspot juga saya belajar melakukan bahasa CSS dalam form edit template dengan html.

Mengapa saya belajar ngeblog???

Wah, sebenarnya tidak ada alas an serius pada diri saya untuk belajar ngeblog. Pada awalnya saya hanya ingin mencoba untuk ngeblog. Dari sana saya mengerti betapa indahnya memasuki dunia blogging. Disini kita bisa bebas membuat artikel dan menyampaikannya pada semua orang. Disini juga kita bisa menyampaikan isi hati kita (sebagai diary kedua) bila kita mendapatkan beberapa masalah. Selain itu disini juga kita belajar memaknai suatu kejadian yang terjadi pada diri kita kemudian menyampaikannya lewat tulisan.

Alasan di atas mungkin merupakan alas an yang konyol. Tapi hal itulah yang embuat saya melakukan blogging. Terus terang saja, semakin banyak kita melakukan blogging, maka akan semakin banyak pula yang kita dapatkan. Hal ini mungkin di luar nalar atau kebiasaan yang terjadi di sekitar kita, namun dengan blog kita juga akan saling berteman dengan pemilik blog alias blogger lain. Di beberapa jejaring sosial juga terdapat beberapa id komunitas blogger pada suatu daerah, dimana disitu kita bisa bertukar pikiran bahkan disitu kita juga bisa mendapatkan apa yang kita perlukan untuk membantu mengatasi masalah masalah yang kita hadapi.

Apakah ngeblog itu suatu yang asyik???

Saya tidak mau menjawab pertanyaan tersebut. Setiap orang memiliki memiliki pendapat yang berbeda mengenai blog. Bagi seseorang yang menyukai bidang tulis menulis alias bahasa, blog bisa menjadi salah satu favorit. Tetapi bagi orang yang tidak menyukai bahasa atau orang tersebut tidak bersifat linguistic, maka blog juga bisa menjadi favorit apabila kita mengisinya dengan sesuatu yang menjadi kesukaan kita. Misalnya adalah dengan mengisi blog fakta fakta logika ataupun dengan seni yang artistik.

Dalam membuat blog, ada salah satu syarat yang dipenuhi agar kita bisa tetap konsisten untuk menulis dalam blog. Salah satunya adalah dengan mengisi blog kita dengan konten yang kita sukai dan kita ketahui. Bila kita menyukai sesuatu hal yang bersifat olahraga, tentunya kita akan mengisi dengan berita berita atau artikel tentang olahraga bukan dengan artikel tentang memasak. Hal ini memang biasa saja, tetapi factor ini benar benar berpengaruh terhadap konsistensi blogger untuk merawat blognya.

Saya memiliki beberapa saran untuk Anda yang ingin bisa bertahan lama di dunia blogger. Beberapa cara yang biasa dilakukan adalah bergabung dengan komunitas blogger yang kita kenal atau yang dekat dengan kita. Cara ini adalah sesuatu yang efektif bagi anda para blogger pemula yang bingung harus bagaimana nanti dalam melakukan blogging. Dengan kita memasuki komunitas blogger, secara otomatis kita juga harus pandai bersosialisasi dengan penghuni komunitas tersebut. Kita jangan hanya diam, tapi dsana kita juga harus saling berbagi pengalaman dan bercerita tentang bagaimana kondisi blog masing masing. Sehingga apabila ada suatu permasalahan anggota komunitas tersebut bisa membantu Anda dalam mengatasinya.

Cara yang kedua agar Anda betah dalam melakukan blogging adalah dengan anda rajin blogwalking. Yang dinamakan blogwalking adalah melakukan suatu kunjungan kepada blog teman kita kemudian kita memberikan komentar yang baik pada artikel tersebut dan memberikan link untuk pemilik blog tersebut agar mengunjungi blog kita. Cara ini mungkin tidak mudah, dengan cara ini kita bisa melihat betapa variasinya blog blog yang dimiliki oleh teman kita. Selain itu, barangkali ada tampilan yang unik dan baru pada blog teman kita, tentu saja hal itu bisa kita share kemudian kita juga minta tolong bagaimana cara membuat blog bisa seperti itu.

Demikian artikel saya, semoga bermanfaat.

Ceritaku Untukmu

2011-09-08T21:25:00.001-07:00

Selamat beraktivitas para blogger sekalian

Pada waktu kali ini saya akan menjelaskan beberapa cerita pada waktu saya dulu waktu di usia kanak kanak. Saya adalah seorang anak dari dua pasangan suami istri yang tinggalnya berbeda daerah. Bapak saya berasal dari kabupaten Jombang dan ibu saya berasal dari kabupaten mojokerto. Bapak saya berasal dari Dusun Kandangan Desa Kepuh Kembeng Kecamatan Peterongan. Sedangkan ibu saya berasal dari Dusun Jeruk Manis Desa Jeruk Seger Kecamatan Gedeg.

Pada waktu saya masih kecil dan baru lahir, saya sekeluarga tinggal di rumah kakek dan nenek saya yang ada di Dusun Kandangan. Kami tinggal serumah dengan kakek dan nenek serta 3 orang Bulek (Bibi) saya yang merupakan adik dari bapak saya. Kami tinggal cukup lama pada waktu itu, hampir 1 tahun kita tinggal di sana.

Di rumah itu saya diasuh oleh bibi saya yang tentu saja sangat menyayangi saya. Setiap pagi saya sebelum saya dimandikan oleh ibu, saya selalu digendong oleh bibi saya. Maklum namanya juga keponakan, pasti akan disayang. Setelah digendong saya biasanya diajak keluar rumah untuk menikmati udara segar di luar rumah. Sambil melihat tanaman tanaman yang sudah ditanam oleh nenek saya serta mendengarkan beberapa alunan merdu burung dara yang dipelihara oleh kakek saya.

Selama saya ada di rumah kakek saya, saya merasa bahagia sekali. Namun lain halnya bapak dan ibu saya, mereka merasa tidak nyaman tinggal bersama orang tua. Hal tersebut dimungkinkan karena mereka sudah berkeluarga dan tentu saja akan ada beberapa permasalahan dalam keluarga yang tidak boleh dibocorkan kepada orang lain. Setelah itu pada saat usia saya satu tahun lebih, bapak saya memutuskan untuk membuat sebuah rumah baru di Dusun Sumbermulyo Utara Desa Sembermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Tempat rumah saya kelihatan jauh dari rumah kakek saya, padahal sebenarnya cukup dekat. Meskipun berbeda kecamatan, rumah saya hanya berjarak 100 meter dari rumah kakek karena memang rumah saya berada pada lahan yang berada di sebelah batas antara kecamatan Jogoroto dan Peterongan.

Pembuatan rumah saya yang baru memerlukan waktu hampir 1 bulan dengan beberapa tukang dan kuli yang sebagian besar adalah tetangga saya. Rumah kami sangat sederhana, terdiri dari 1 ruang tamu, 3 kamar dan 1 ruang keluarga. Terus kamar mandi dan dapurnya dimana?? Kamar mandi kami terpisah dari rumah, maklum orang desa pinggiran, kamar mandi kami seitar 5 meter dari rumah dan terdiri dari 1 sumur dan 1 bak mandi. Sedangkan dapur kami ada tepat di belakang rumah dan terbuat dari sesek yang terbuat dari bambu. Meskipun rumah kami sangatlah sederhana, keluarga kami termasuk keluarga yang cukup bahagia dan harmonis.

Oh iya, hampir lupa, untuk tempat buang air besar, keluarga kami saat itu belum punya. Dan kebetulan di depan rumah adalah sungai, maka kami pun melakukan hajat tersebut di sungai itu sebagaimana orang orang yang ada di desa kami. Meskipun begitu, sungai kami termasuk sungai yang cukup jernih airnya dan juga terdapat banyak ikan disana. Di sungai itu juga seringkali orang orang melakukan pencarian ikan dengan potas atau racun ikan yang dibeli di pasar. Dengan hanya menggunakan beberapa biji potas, ikan ikan disana udah pada mabuk. Beberpa ikan yang terdapat di sana adalah ikan lele, ikan wader, ikan bader, ikan sepat, ikan keting, ikan tontong atau ikan gabus dan banyak lagi ikan ikan yang lain.

Di rumah itu kami sekeluarga hidup bahagia meskipun dengan makanan yang tiap hari hanya itu itu saja. Namun karena bapak saya giat bekerja dan ibu saya rajin dalam membantu bapak saya. Maka keluarga kami pun cepat berkembang di rumah baru tersebut. Semula rumah saya tidak memiliki dapur, akhirnya memiliki dapur baru yang terbuat dari tembok dan cukup luas. Semula memiliki kamar mandi yang terpisah dan tidak memiliki WC, maka akhirnya kami memiliki kamar mandi dan WC yang jadi satu dengan rumah kami.

Ada satu hal yang saya paling ingat dari ibu saya dulu tentang kamar mandi yang terpisah. Ibu saya adalah seseorang yang mudah sekali merasa kebelet pipis atau kencing. Apalagi jika udah mulai malam hari, ibu saya pasti akan sering membangunkan bapak saya untuk minta diantar ke kamar mandi karena takut. Maklum di kanan kiri rumah saya waktu itu masih berupa barongan alias kebun lebat yang banyak terdapat pohon bamboo dengan daunnya yang lebat. Jadi ingin tertawa saat mengingat ibu menahan pipis selama berjam-jam karena bapak saya nggak bangun waktu dibangunkan oleh ibu.

Saya sangat bahagia berada dalam keluarga ini. Meskipun tidak kaya, tapi keluarga saya selalu merasa cukup dan selalu bersyukur atas apa yang rejeki yang didapatkan. Sedikit atau banyak uang yang bapak bawa dari pasar selalu disambut dengan senyuman khas ibu saya. Saya jadi terharu kalau mengingat ibu, dialah satu satunya orang yang paling mengerti saya. Makanan apa yang saya sukai, minuman apa yang saya sukai, baju apa yang saya sukai, bahkan sampai hal hal yang kecil pun ibu saya sangat memahami itu. Memang sosok ibu haruslah seperti itu, bukannya mengekang anaknya dengan rantai yang kuat. Namun mencoba memberi pemahaman kepada anak tentang sesuatu yang baik dengan cara yang halus dan mudah dipahami oleh seorang anak.

Mungkin itu sedikit cerita yang bias saya tulis di sini. Semoga cerita ini menjadi manfaat bagi saya dan orang orang yang saya sayangi.

Harta yang paling bermakna adalah keluarga (^_^)