Idul Adha

Bupati Thungari Ground Breaking Rehabilitasi Pelabuhan Tahuna, Sangihe Diguyur Dana Pusat Rp150 Miliar

2026-06-05T20:43:19.264+08:00

SANGIHE, Elnusanews — Konektivitas dan urat nadi perekonomian di wilayah perbatasan Indonesia bagian utara dipastikan bakal semakin kuat. Hal ini ditandai dengan langkah Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, yang menghadiri langsung kegiatan pemancangan tiang pertama (ground breaking) rehabilitasi fasilitas Pelabuhan Tahuna, Jumat (5/6/2026).

Agenda krusial yang dipusatkan di area Pelabuhan Tahuna ini turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pihak pelaksana, pengawas proyek, serta sejumlah pejabat teras di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Michael Thungari melayangkan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Menurutnya, proyek ini merupakan bukti nyata kepedulian negara terhadap pembangunan infrastruktur transportasi laut di wilayah terluar.

"Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan serta seluruh pihak yang telah memberikan perhatian bagi pengembangan infrastruktur transportasi laut di daerah perbatasan ini,” ujar Bupati.

Bukan tanpa alasan, Bupati membeberkan bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki karakteristik geografis yang unik. Terdiri dari 15 kecamatan, 145 kampung, dan 22 kelurahan yang tersebar di gugusan pulau, moda transportasi laut otomatis memegang peranan yang sangat vital dan strategis bagi hajat hidup orang banyak.

“Laut bukan sekadar pemisah bagi kita, melainkan penghubung yang mempersatukan aktivitas sosial, ekonomi, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, hingga mobilitas masyarakat,” tegasnya.

Sebagai pintu gerbang utama keluar masuknya komoditas barang dan mobilisasi manusia, Pelabuhan Tahuna memegang fungsi sentral. Pelabuhan ini menjadi simpul konektivitas utama yang menghubungkan Sangihe dengan wilayah Sulawesi Utara serta daerah-daerah lain di Indonesia. Dengan adanya peningkatan kualitas fasilitas, Bupati optimistis multiplier effect positif akan langsung dirasakan masyarakat.

“Arus distribusi barang akan semakin lancar, biaya logistik dapat ditekan, akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan menjadi lebih mudah, serta membuka peluang investasi dan pengembangan ekonomi maritim,” paparnya optimis.

Di balik seremonial pemancangan tiang ini, terungkap fakta menarik terkait besaran anggaran yang berhasil dikucurkan ke Sangihe. Bupati membocorkan bahwa rehabilitasi ini merupakan tindak lanjut konkret dari kunjungan Menteri Perhubungan ke Sangihe pada akhir tahun lalu. Tak tanggung-tanggung, total investasi infrastruktur maritim yang digelontorkan pusat untuk daerah ini menyentuh angka hampir Rp150 miliar.

“Tidak banyak daerah di Indonesia yang mendapatkan anggaran besar seperti ini. Jika dihitung, pekerjaan di Pelabuhan Tahuna memakan anggaran sekitar Rp90 miliar, dan di Pelabuhan Matutuang sekitar Rp60 miliar. Jadi, totalnya ada Rp150 miliar dana Pemerintah Pusat yang masuk ke Kabupaten Kepulauan Sangihe,” ungkap Bupati dengan nada syukur.

Mengingat besarnya alokasi anggaran yang didapatkan, orang nomor satu di Sangihe ini mewanti-wanti pihak kontraktor dan pengawas lapangan untuk bekerja ekstra maksimal. Ia meminta agar aspek profesionalisme, mutu bangunan, dan keselamatan kerja (K3) dijaga ketat sepanjang proyek berjalan.

“Kami berharap seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” imbuhnya.

Menariknya, tidak hanya fokus pada proyek skala besar dari pusat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sangihe juga bergerak taktis menyiapkan fasilitas pendukung tambahan. Guna mengerek kenyamanan para calon penumpang, Pemkab Sangihe berencana membangun fasilitas toilet di area luar ruang tunggu.

“Kami akan menambah fasilitas toilet di area luar atau outdoor agar penumpang yang tidak berada di ruang tunggu tetap dapat mengakses fasilitas tersebut dengan mudah. Lokasinya akan disurvei bersama Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan agar berada di titik yang strategis,” jelas Bupati.

Menutup sambutannya, Bupati Michael Thungari berharap pengerjaan fasilitas publik ini terhindar dari kendala teknis maupun non-teknis agar bisa selesai tepat waktu demi kemajuan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, saya menyampaikan selamat atas dimulainya pekerjaan rehabilitasi fasilitas Pelabuhan Tahuna. Kiranya pembangunan ini berjalan dengan baik, selesai tepat waktu, dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta daerah yang kita cintai bersama,” pungkasnya.

(OpMud)

SPBU Diawasi Ketat

2026-06-05T18:19:18.935+08:00

BITUNG, Elnusanews – Polres Bitung bersama Pemerintah Kota Bitung melalsanakan giat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi di sejumlah SPBU di kota Bitung, Jumat (5/6/2026).

Kegiatan ini melibatkan Unit Tipidter Sat Reskrim, Sat Lantas Polres Bitung, Dinas Perhubungan dan Bapenda Kota Bitung.

Dilokasi, para petugas melakukan pemeriksaan barcode, nomor polisi kendaraan, serta pengecekan tangki kendaraan yang dicurigai dimodifikasi untuk menampung BBM bersubsidi dalam jumlah berlebih..

Selain itu, tim juga menindak pelanggaran lalu lintas kasat mata dan memberikan edukasi kepada masyarakat.

Dari hasil pemeriksaan dilapangan ditemukan sejumlah kendaraan yang belum taat pajak dan diberikan teguran.

Sementara pemeriksaan acak terhadap 15 kendaraan menunjukkan seluruh data kendaraan sesuai dengan dokumen dan kondisi fisik kendaraan.

Sementara itu, Kapolres Bitung AKBP Albert Zai melalui Kasat Reskrim Polres Bitung AKP Ahmad Anugrah menegaskan bahwa pengawasan akan terus dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi dan memastikan distribusinya tepat sasaran.

"Yah, pengawasan ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk menjaga penyaluran BBM bersubsidi di kota Bitung tetap aman, agar tidak disalahgunakan dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat yang berhak," singkat mantan Kasat Reskrim Polres Minsel didampinggi Kasat Lantas.

(*)

Pastikan Prima, Kodim 1310/Bitung Periksa Seluruh Randis

2026-06-04T20:12:37.153+08:00

BITUNG,Elnusanews - Kodim 1310/Bitung menggelar pengecekan Kendaraan Dinas (randis) di Lapangan Apel Makodim 1310/Bitung, Kamis (4/6/2026), tadi.

Pengecekan itu, dipimpin langsung Kasdim 1310/Bitung Mayor Cpm Samsuri Usman bersama anggota Subdenpom XIII/1-2 Bitung.

Dikatakannya, kegiatan itu bertujuan memastikann kelengkapan administrasi serta kesiapan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk personel.

"Seluruh kendaraan roda dua dan roda empat diperiksa, mulai dari surat-surat kendaraan hingga kondisi fisik seperti ban, lampu, rem, spion, dan perlengkapan keselamatan berkendara,"singkatnya.

Sementara itu, ditempat yg sama Dandim 1310/Bitung Letkol Inf Dewa Made DJ mengatakan, pemeriksaan dilakukan secara berkala sebagai upaya pembinaan dan penegakan disiplin prajurit.

"Pemeriksaan ini untuk memastikan kendaraan dinas dalam kondisi layak pakai dan administrasinya lengkap, sekaligus meningkatkan disiplin personel dalam penggunaannya,"kata Dandim.

Menurut pria berbadan tegap ini bilang bahwa kendaraan dinas merupakan aset negara yang harus dirawat dan digunakan secara bertanggung jawab.

"Nah, dengan kegiatan ini secara tdk langsung mendukung kelancaran tugas dari satuan Kodim 1310/Bitung,"pungkasnya. (*)

Di Balik Restorasi Kabel Palapa Ring Tengah, Ada Sosok 'Gercep' Kadis Termuda Ronald Lumiu

2026-06-04T19:07:11.645+08:00

SANGIHE, Elnusanews – Proses pemulihan jaringan telekomunikasi pasca-gangguan pada Kabel Palapa Ring Tengah segmen Tahuna–Melonguane terus dipantau secara ketat. Di balik upaya percepatan restorasi infrastruktur vital tersebut, perhatian publik tertuju pada aksi sigap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ronald Lumiu, SH.

Sebagai Kepala Dinas (Kadis) termuda di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ronald dikenal sebagai figur yang memiliki etos kerja tinggi. Ia terjun langsung mengawasi setiap tahapan perbaikan kabel bawah laut tersebut demi memastikan layanan komunikasi masyarakat di wilayah kepulauan kembali normal secepat mungkin.

Langkah taktis yang diambil Ronald mencerminkan komitmen keterbukaan informasi. Secara berkala, ia memperbarui data perkembangan perbaikan di lapangan kepada publik guna meminimalkan keresahan masyarakat terkait kendala jaringan yang terjadi.

Profil dan Rekam Jejak :

Pria kelahiran Tahuna, 13 November 1982, ini merupakan birokrat muda yang meniti karier dari bawah. Saat ini, Ronald memegang pangkat Pembina Tingkat I, golongan IV/b.

Latar belakang pendidikannya diselesaikan di Sulawesi Utara. Ia menamatkan pendidikan dasar di SDN Inpres Tona Tahuna, melanjutkan ke SLTP Negeri 2 Tahuna, lalu SMA Negeri 1 Tahuna, hingga meraih gelar Sarjana Hukum (S1) dari Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado. Di sela kesibukannya sebagai pejabat daerah, Ronald juga aktif menjaga kebugaran fisik melalui hobi olahraganya.

Sebelum dipercaya memimpin Dinas Kominfo Sangihe, pria yang tinggal di Jalan Tatehe Woba, Apengsembeka, Tahuna ini memiliki rekam jejak karier yang solid di pemerintahan, antara lain:

• 2006: Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda)

•2008: Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (Kasi Kesos) Kelurahan Tidore

• 2010: Kepala Sub Bagian (Kasubag) Rapat dan Risalah

• 2018: Kepala Bagian (Kabag) Persidangan, Perundang-undangan, dan Hubungan Masyarakat (Humas)

Melalui kombinasi pemahaman hukum, pengalaman di bidang humas, serta pendekatan kerja yang responsif, Ronald Lumiu kini menjadi motor penggerak digitalisasi sekaligus pengawal keandalan infrastruktur komunikasi di beranda utara NKRI.

(OpMud)

1,2 Ton Napoleon Diamankan KKP

2026-06-03T15:58:38.972+08:00

BITUNG, Elnusanews – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 1,2 ton ikan Napoleon yang akan dikirim secara ilegal ke Hong Kong menggunakan kapal asing MV Silver Island.

Kapal berbendera Sao Tome and Principe tersebut dicegat oleh Kapal Pengawas (KP) Orca 04 milik Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP saat berlayar di perairan Laut Sulawesi, Jumat (29/5/2026), lalu.

Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho Saksono atau yang akrab disapa Ipunk, mengungkapkan hasil pemeriksaan menunjukkan kapal tersebut mengangkut sekitar 1,2 ton ikan Napoleon hidup tanpa dilengkapi izin resmi dari Pemerintah Indonesia.

"Kapal ini berangkat dari Sumenep, Jawa Timur pada 26 Mei 2026 lalu, dengan tujuan Hong Kong. Saat diperiksa, ditemukan ikan Napoleon dalam jumlah besar tanpa dokumen perizinan yang sah dan tidak memiliki kuota pemanfaatan,"tegas Ipunk dalam konferensi pers di Pangkalan PSDKP Bitung, Rabu (3/6/2026), siang tadi.

Menurut Ipunk, pelaku diduga sengaja berupaya mengelabui petugas dengan menyembunyikan ikan Napoleon di ruang tersembunyi yang sulit ditemukan saat pemeriksaan.

"Ikan Napoleon ditempatkan pada bagian kapal yang tidak biasa. Lokasinya berada di area yang sulit diakses dan pintunya tersembunyi di balik gudang suku cadang mesin kapal,"bebernya.

"Negara diperkirakan berhasil menyelamatkan potensi kerugian hingga Rp16 miliar. Nilai tersebut berasal dari estimasi harga ikan serta potensi penerimaan negara dari sektor pajak dan nonpajak yang seharusnya dibayarkan,"sambungnya.

Atas perbuatannya, pelaku diduga melanggar Pasal 88 juncto Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ancaman hukuman yang dikenakan berupa pidana penjara maksimal enam tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar.

"Kasus ini akan kami lanjutkan ke proses hukum dan terus dikembangkan untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Pengendalian Operasi Armada PSDKP, Teuku Elvitrasyah, menjelaskan bahwa MV Silver Island merupakan kapal pengangkut ikan hidup berukuran 492 Gross Ton (GT) yang dimiliki perusahaan yang berdomisili di Hong Kong.

Ia mengatakan penangkapan berawal dari laporan masyarakat mengenai dugaan pengangkutan ikan Napoleon secara ilegal dari Sumenep menuju Hong Kong.

"Informasi tersebut kami tindak lanjuti dengan pemantauan dan analisis pergerakan kapal. Setelah dipastikan mengarah ke Hong Kong melalui Selat Makasar dan Laut Sulawesi, KP Orca 04 melakukan pencegatan dan pemeriksaan," ujarnya.

Ikan Napoleon merupakan salah satu jenis ikan yang masuk dalam daftar Appendix II Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) sehingga pemanfaatannya diatur secara ketat oleh pemerintah.

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018, setiap pelaku usaha yang memanfaatkan ikan Napoleon wajib memiliki Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) Perdagangan Luar Negeri dan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN).

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmen KKP dalam melindungi sumber daya ikan Indonesia melalui penerapan aturan pemanfaatan yang ketat terhadap spesies yang dilindungi maupun yang pemanfaatannya dibatasi.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan nasional sekaligus mencegah kepunahan spesies asli Indonesia yang memiliki nilai ekologis tinggi. (*)

Hadiri APEKSI, HH Mantapkan Langkah Membangun Bitung

2026-06-02T23:35:51.365+08:00

KENDARI - Walikota Bitung Hengky Honandar bersama Ketua TP PKK Kota Bitung Ny Ellen Honandar Sondakh menghadiri gala dinner dalam rangka Rapat Kerja (Raker) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komisariat Wilayah (Komwil) VI yang digelar di Kota Kendari, Selasa malam (2/6/2026).

Kegiatan yg berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban yg mengusung tema “Kolaborasi dan Sinergi Membangun Indonesia Timur.”

Menjadi ajang mempererat hbungan serta memperkuat sinergi antar kepala daerah dari wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Dikegiatan itu, para walikota beserta delegasi dari berbagai daerah tampak berbaur dan berdiskusi mengenai berbagai isu strategis pembangunan daerah.

Kehadiran Walikota Bitung bersama Ketua TP PKK Kota Bitung merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Bitung dalam mendukung penguatan kerja sama antar daerah.

Dengan kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mendorong pembangunan perkotaan yang inovatif, berkelanjutan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Melalui forum ini, para kepala daerah membahas berbagai isu penting yang menjadi perhatian bersama, mulai dari pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga percepatan pembangunan perkotaan.

Diharapkan, hasil pembahasan dan kesepakatan yang terbangun dalam Raker APEKSI Komwil VI dapat memperkuat kerja sama antar pemerintah kota serta melahirkan kebijakan yang berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di kawasan Indonesia Timur.

Melalui kolaborasi dan sinergi yang kuat antar daerah, diharapkan berbagai tantangan pembangunan dapat dihadapi bersama sehingga mampu menghadirkan pelayanan dan pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat. (*)

Pemkot Bitung Dukung SPAM BIMATARA

2026-06-02T13:24:51.392+08:00

BITUNG, Elnusanews - Sekretaris Daerah Kota Bitung Ir. Rudy Theno mewakili Walikota Bitung, Hengky Honandar mmbuka kegiatan konsultasi publik lingkungan dan sosial regional water supply project terkait Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) wilayah BIMATARA (Bitung-Manado- Minahasa Utara).

Kegiatan yang merupakan bagian dari program kerja sama antara Asian Development Bank (ADB) dan Kementerian Pekerjaan Umum, belangsung di Ruangan SHS Kantor Walikota Bitung, Selasa (2/6/2026),tadi.

Dalam sambutan Walikota yang dibcakan Sekda Rudy menengaskan bahwa air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus mendapat perhatian serius.

"Jika tdk ada langkah besar yang diambil, maka akan terjadi defisit layanan yang berdampak langsung pada kualitas hdup masyarakat,"kata Rudy saat membacakan sambutan Walikota.

Nah, jadi menurut mantan Kadis PU ini bilang sebagai kota industri dan pintu gerbang perdagangan internasional di kawasan timur Indonesia, kebutuhan air minum di Bitung terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi, serta pengembangan kawasan strategis nasional.

Oleh karenannya, SPAM Regional BIMATARA hadir sebagai solusi jangka panjang untuk menjamin ketersediaan air minum yng layak bagi masyarakat Bitung, Manado dan Minahasa Utara.

“SPAM BIMATARA bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi simbol kolaborasi regional untuk memastikan kebutuhan air minum masyarakat di kota Bitung dapat terpenuhi,"pungkasnya. (*)

Restorasi Kabel Laut Palapa Ring Tahuna-Melonguane Diperpanjang hingga 6 Juni

2026-06-02T13:13:40.996+08:00

SANGIHE, Elnusanews– Proses pemulihan (restorasi) jaringan kabel serat optik bawah laut Palapa Ring Tengah untuk segmen Tahuna–Melonguane resmi diperpanjang hingga 6 Juni 2026. Perpanjangan target yang sebelumnya dijadwalkan selesai pada 2 Juni 2026 ini diumumkan langsung oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).

Berdasarkan evaluasi tim teknis di lapangan, penyesuaian jadwal ini terpaksa dilakukan akibat beberapa kendala non-teknis. Faktor utama yang memperlambat proses pengerjaan adalah kondisi perairan sekitar Tahuna yang diwarnai angin dan cuaca cukup kuat, serta kondisi dasar laut yang berbatu (rocky seabed).

Selain itu, proses pengangkatan dan penyambungan kabel juga menuntut kehati-hatian ekstra dari tim teknis. Mengingat posisi jalur kabel bawah laut yang saling berdekatan, langkah presisi wajib diterapkan guna mencegah kerusakan baru pada infrastruktur vital tersebut.

Hingga saat ini, pekerjaan pemulihan jaringan terus dikebut dengan menggunakan armada utama Kapal Fiber Optik Pacific Guardian. Pihak BAKTI memastikan bahwa percepatan penyelesaian pekerjaan tetap mengedepankan aspek keselamatan kerja (K3) serta kualitas hasil pemulihan jaringan.

Proses restorasi pada segmen Tahuna–Melonguane ini sangat krusial karena jalur tersebut menjadi tulang punggung utama (backbone) yang menopang trafik komunikasi dan internet bagi masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro).

Pihak BAKTI juga telah menyampaikan permohonan maaf atas penyesuaian jadwal ini dan berkomitmen untuk terus mempublikasikan perkembangan terbaru secara berkala kepada masyarakat luas. Masyarakat diimbau untuk bersabar dan memaklumi kondisi alam yang memengaruhi proses pengerjaan di laut.

(OpMud)

Terjaring di KM Mercy Teratai, Dua WNA Asal China Diamankan Imigrasi Tahuna

2026-06-01T22:47:43.298+08:00

SANGIHE, Elnusanews – Proses hukum terhadap dua warga negara (WN) China berinisial LK dan TY yang diamankan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dipastikan berjalan objektif berbasis data. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna, Ready, menegaskan pihaknya menolak berspekulasi dan hanya akan menjatuhkan putusan final berdasarkan alat bukti yang sah.

"Kasus ini belum selesai dan masih dalam tahap pendalaman. Kami sementara melakukan penyelidikan serta berupaya mengumpulkan alat bukti yang sah dan kuat di lapangan untuk memperkuat konstruksi hukum," ujar Ready dalam konferensi pers di ruang pertemuan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna, Senin (1/6/2026).

Ready menjelaskan, jika dalam penyelidikan nanti tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian, kedua WNA tersebut akan dipulangkan ke negara asal melalui langkah administratif. Namun, jika terbukti bersalah, mereka akan diproses hukum sesuai undang-undang yang berlaku. Saat ini, LK dan TY resmi dijebloskan ke Ruang Detensi Imigrasi Tahuna karena diduga kuat melanggar Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Di sisi lain, Ready juga mengetuk kesadaran masyarakat dan insan pers di wilayah perbatasan Sangihe untuk membantu pengawasan orang asing. Ia meminta publik segera melapor jika melihat aktivitas mencurigakan, dengan catatan informasi yang diberikan harus akurat agar bisa diverifikasi petugas.

Kronologi Penangkapan di Atas Kapal

Kasus ini bermula dari deteksi dini intelijen. Pada Jumat (29/5/2026) sekira pukul 19.00 WITA, Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Imigrasi Tahuna menerima informasi krusial dari Badan Intelijen Strategis (BAIS) mengenai adanya dua orang asing di atas kapal komersial.

Merespons laporan tersebut, tim gabungan skala besar langsung bergerak melakukan penyergapan. Operasi pengamanan ini melibatkan unsur:

•BAIS dan Badan Intelijen Negara (BIN)

•Intel Kodim 1301/Sangihe

•Intelkam Polres Kepulauan Sangihe

•Syahbandar Pelabuhan Nusantara Tahuna

Petugas gabungan berhasil mencegat LK dan TY yang saat itu sudah berada di atas KM Mercy Teratai dengan rute tujuan Manado.

Saat dilakukan pemeriksaan paspor dan dokumen perjalanan di lokasi, petugas mendapati bahwa kedua WN China ini masuk ke wilayah Indonesia menggunakan Visa Indeks C2, yang peruntukannya khusus untuk kegiatan kunjungan bisnis.

Untuk kepentingan penyelidikan mendalam, keduanya langsung digelandang ke Kantor Imigrasi Tahuna. Petugas juga menggeledah seluruh barang bawaan mereka. Dari hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan benda-benda terlarang.

"Hasil pemeriksaan tidak menemukan senjata tajam, senjata api, narkotika, obat-obatan terlarang, bahan peledak, maupun barang berbahaya lainnya," tulis pihak Imigrasi dalam rilisnya. Barang yang disita murni berupa pakaian, gawai, obat tradisional, dokumen pribadi, dan makanan ringan.

Hingga berita ini diturunkan, penyidik keimigrasian masih terus melakukan pemeriksaan intensif dan menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) guna membongkar motif dan aktivitas terselubung kedua WNA tersebut selama berada di Sangihe.

(OpMud)

Tindak Lanjuti Instruksi KPK, BPKPD Sangihe Tertibkan Aset Daerah dan Kejar Target PAD

2026-06-01T19:25:38.773+08:00

SANGIHE, Elnusanews – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kepulauan Sangihe terus memperketat pengamanan aset milik pemerintah daerah. Langkah strategis ini diambil sebagai tindak lanjut atas instruksi langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala BPKPD Sangihe, Cherry Wesselly Londo, ST, M.Ec.Dev, menyatakan bahwa fokus awal saat ini adalah mengamankan seluruh aset daerah yang masih dikuasai oleh pihak lain. Aset tersebut meliputi peralatan, mesin, tanah, hingga bangunan.

"Ini merupakan instruksi KPK dalam langkah pengamanan aset. Setelah pengamanan, kami akan mengidentifikasi potensi penerimaan daerah dari sektor pengelolaan milik daerah. Aset-aset yang tidak digunakan untuk operasional pemerintah akan dioptimalkan guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD)," ujar Londo saat diwawancarai awak media Senin (1/6/2026).

Sebagai langkah konkret, BPKPD baru saja menarik tiga unit kendaraan truk yang merupakan aset Dinas Perhubungan dari sebuah bengkel. Ketiga armada tersebut kini telah diamankan di area Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Terkait aset berupa tanah, Londo mengendus adanya indikasi penguasaan sepihak hingga upaya pengalihan kepemilikan oleh oknum tertentu. Pihaknya menegaskan akan menelusuri kasus-kasus tersebut secara intensif sepanjang tahun ini hingga tahun depan.

"Target kami tahun ini adalah memaksimalkan pengamanan hukum melalui sertifikasi tanah, karena hal ini juga diwanti-wanti oleh KPK," tegasnya.

Saat ini, dari total 724 bidang tanah milik Pemda Sangihe, sebanyak 500 bidang telah resmi tersertifikasi. Sementara itu, 10 bidang tanah lainnya masih dalam proses pengurusan di Kantor Pertanahan, sehingga totalnya mencapai 510 bidang. Sisa 214 bidang tanah akan disertifikasi secara bertahap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Mengenai potensi penyerobotan lahan oleh masyarakat, Londo memastikan Pemda akan mengambil langkah tegas. Terlebih jika lahan tersebut digunakan bukan untuk kepentingan publik.

"Kami akan mengembalikan fungsi tanah sesuai dengan tujuan awal pengadaannya. Jika peruntukannya adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH), maka akan kami kembalikan fungsinya. Pemerintah ingin memastikan seluruh aset ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun sosial," pungkas Londo.

(OpMud)

Selasa Besok, SMA N1 Bitung Buka SPMB 2026

2026-06-01T17:26:36.663+08:00

BITUNG, Elnusanews - SMA Negeri 1 Bitung resmi membuka Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Ajaran 2026 mulai 2 hingga 24 Juni 2026.

Demikian hal tersebut dikatakan, Kepala Satuan SMA N1 Bitung, Syane Buisang, kepada wartawan, Senin (2/6/2026)

"Sekolah akan menerima 13 rombongan belajar atau rombel dengan total kuota 468 siswa baru,"ungkapnya.

Kepsek berprestasi ini menekankan, bahwa seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online, dan tidak melayani pendaftaran manual.

"Ya, secara online, tidak ada pendaftaran manual,"katanya.

"Persyaratan pendaftaran salah satu syarat utama adalah melampirkan Surat Keterangan Lulus dari sekolah asal,"sambungnya mengatakan.

Sembari Ia menghimbau agar calon siswa dan orang tua memperhatikan jadwal dan persyaratan resmi agar proses pendaftaran berjalan lancar.

"Calon siswa dan orang tua dapat mengikuti prosedur dengan tertib dan memastikan semua dokumen lengkap sebelum melakukan pendaftaran online,"singkatnya.

Perlu diketahui, jalur pendaftaran penerimaan siswa baru tahun ini melalui empat jalur yaitu, jalur prestasi, domisili, afirmasi dan mutasi. (*)

Bupati Thungari Jadikan Momentum Refleksi Capaian WTP hingga Evaluasi Kinerja ASN di Harla Pancasila

2026-06-01T13:50:51.647+08:00

SANGIHE, Elnusanews – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar upacara peringatan Hari Lahir (Harla) Pancasila yang dirangkaikan dengan Apel Bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) awal bulan Juni . Kegiatan ini berlangsung khidmat di Lapangan Gelora Santiago, Senin (1/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, bertindak sebagai inspektur upacara dan membacakan pidato tertulis dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia.

"Peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni bukan sekadar seremoni tahunan. Ini adalah momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan membumi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Bupati saat membacakan pidato tersebut.

Tahun ini, Hari Lahir Pancasila mengusung tema "Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia". Tema ini menegaskan peran vital Pancasila dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi jangkar moral di tengah ketidakpastian global dan pesatnya perkembangan teknologi.

Usai upacara, agenda dilanjutkan dengan Apel Bersama ASN. Bupati Michael Thungari dalam arahannya menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran perangkat daerah atas kerja kerasnya dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sinergi tersebut membuahkan hasil manis dengan kembalinya Pemkab Kepulauan Sangihe meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Namun, Thungari mengingatkan agar jajarannya tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, esensi dari opini WTP harus berdampak nyata pada masyarakat.

"Capaian WTP ini harus jadi motivasi peningkatan kualitas tata kelola keuangan. Saya berharap di tahun 2026 ini, indikator kesejahteraan rakyat seperti penurunan angka kemiskinan, berkurangnya pengangguran, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan perbaikan gini rasio terus digenjot. Raihan WTP akan sia-sia jika kesejahteraan rakyat belum tercapai," tegasnya.

Memasuki pertengahan tahun 2026, Bupati menginstruksikan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menyiapkan dokumen evaluasi program kerja. Evaluasi ini krusial demi mengukur efektivitas anggaran terhadap asas manfaat bagi masyarakat Sangihe.

Secara khusus, Thungari memberikan atensi kepada Inspektorat Daerah selaku garda terdepan pengawasan internal. Inspektorat diminta lebih proaktif dan melakukan pembenahan internal terlebih dahulu.

"Optimalkan fungsi pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur, didukung para Inspektur Pembantu (Irban) serta seluruh staf. Pastikan administrasi pertanggungjawaban anggaran pembangunan berjalan tertib, transparan, dan akuntabel," lanjut Bupati.

Poin penting lain yang disoroti adalah persiapan Pemilihan Kapitalaung (Kepala Desa) serentak di 118 kampung. Bupati meminta OPD terkait menjamin tidak adanya kekosongan kepemimpinan selama masa transisi.

Ia memerintahkan penyiapan ASN yang memiliki kapasitas, kompetensi, dan integritas tinggi untuk ditugaskan sebagai Penjabat (Pj) Kapitalaung.

"Momentum ini harus dijadikan batu loncatan untuk membenahi tata kelola administrasi pemerintahan kampung agar lebih profesional. Ini sejalan dengan nilai Pancasila, yaitu menghadirkan pemerintahan yang berintegritas dan berpihak pada rakyat," jelasnya.

Di akhir arahannya, Bupati Michael Thungari secara tegas menyoroti kedisiplinan ASN dalam mengikuti kegiatan seremonial daerah. Ia memerintahkan penerapan sistem absensi ganda guna meningkatkan pengawasan pegawai.

"Mulai hari ini, setiap upacara maupun apel, saya minta dibuatkan absensi manual khusus di luar absensi digital. Kehadiran ini harus dimonitor ketat oleh pimpinan perangkat daerah masing-masing dan dilaporkan ke BKPSDM," pungkasnya.

(OpMud)

Tak Kenal Lelah, Kodim 1310/Bitung Kebut Jembatan Garuda

2026-06-01T11:55:40.242+08:00

MINUT, Elnusanews - Pembangunan jembatan di Kelurahan Airmadidi Bawah, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, wilayah teritorial Kodim 1310/Bitung, terus dikerjakan secara intensif hingga mencapai tahap penyelesaian.

Progres pekerjaan yang berlangsung setiap hari ini merupakan wujud komitmen TNI bersama pemerintah dan masyarakat dalam menghadirkan infrastruktur yang bermanfaat bagi warga, Sabtu (30/5/2026), lalu.

Personel Kodim 1310/Bitung melalui Babinsa Koramil 1310-06/Airmadidi bersama pekerja dan masyarakat terus bergotong royong melaksanakan berbagai tahapan pembangunan, mulai dari pekerjaan pondasi, pengecoran blok angkur, hingga penyempurnaan konstruksi jembatan.

"Semangat kebersamaan dan kerja sama yang kuat menjadi modal utama dalam mempercepat penyelesaian pembangunan tersebut,"kata Babinsa Airmadidi Bawah Serka Roi Meray.

Sementara itu, Dandim 1310/Bitung Letkol Inf Dewa Made DJ menegaskan bahwa seluruh personel yang terlibat terus berupaya mengawal proses pembangunan agar berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

"Pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan infrastruktur yang layak. Kami akan terus mengawal dan mendukung setiap tahapan pekerjaan hingga tuntas, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat,” pungkas Dandim.

Seraya berharap keberadaan jembatan ini nantinya diharapkan mampu menjadi akses penghubung yang vital bagi masyarakat, memperlancar mobilitas warga, memudahkan distribusi hasil pertanian dan perdagangan, serta meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kecamatan Airmadidi dan sekitarnya.

"Dengan dukungan seluruh pihak, pembangunan jembatan di Kelurahan Airmadidi Bawah diharapkan dapat selesai tepat waktu dan menjadi sarana yang aman serta nyaman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari,"pungkasnya. (RD).

Petra Watuna: Tindakan Nyata Cerminan Pancasila

2026-06-01T11:03:28.476+08:00

BITUNG, Elnusanews - Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2026, tokoh masyarakat Petra Watuna mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus menjaga, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dlam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurut dokter muda ini, Pancasila merupakan warisan luhur para pendiri bangsa yg telah terbukti menjadi dasar pemersatu bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan golongan.

"Pancasila adalah warisan terbaik para pendiri bangsa. Oleh karena itu, tugas kita bukan hanya menjaga tapi mengamalkannya dalam tindakan nyata,"kata Petra Watuna, Senin (1/6/2026).

Ia menuturkan bahwa pengamalan Pancasila tdk selalu diwujudkan melalui tindakan besar, melainkan dapat dimulai dari hal-hal sederhana yg dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

"Menjunjung tinggi toleransi di lingkungan sekitar, memperkuat semangat gotong royong, serta menghormati perbedaan merupakan bentuk nyata yang harus terus dipelihara,"imbunya.

Pria ramah ini berharap peringatan Hari Lahir Pancasila dapat menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan keharmonisan masyarakat, khususnya di Kota Bitung, dengan berlandaskan nlai-nilai kebangsaan.

"Nah, dengan hal tersebut diatas kita dapat menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan cita-cita Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera,"pungkasnya. (*)

Hengky Honandar Antar Bitung Raih Prestasi Pengendalian Inflasi

2026-05-29T22:49:10.515+08:00

BITUNG, Elnusanews – Walikota Bitung Hengky Honandar menghadiri kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Sulawesi yang digelar Kementerian Dalam Negeri RI di Hotel Claro Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (29/5/2026).

Dalam ajang itu, Kota Bitung berhasil meraih terbaik I Kategori Pengendalian Inflasi Regional Sulawesi utuk kategori kota.

Atas capaian tersbut, Pemerintah Kota Bitung menerima Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp. 3 miliar.

Penghargaan diberikan atas keberhasilan Pemerintah Kota Bitung menjga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mengendalikan laju inflasi melalui koordinasi lintas sektor.

Walikota Hengky menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemkot Bitung, Forkopimda, pelaku usaha, dan masyarakat yg turut menjaga stabilitas ekonomi daerah.

"Prestasi ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat Kota Bitung," ungkapnya.

Dengan pencapaian diatss menambah dretan prestasi Pemkot Bitung setelah sebelumnya kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

(*)

Bangkit dari WDP, HH-RM Antar Bitung Raih WTP

2026-05-29T21:48:20.819+08:00

BITUNG, Elnusanews -Pemerintah Kota Bitung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Kepala BPK Sulut Bombit Agus Mulyo kepada Wakil Walikota Bitung Randito Maringka di Kantor BPK Sulut, Manado, Jumat (29/5/2026).

Raihan WTP ini menjadi capaian penting bagi Pemkot Bitung di bawah kepemimpinan Walikota Hengky Honandar dan Wakil Walikota Randito Maringka, setelah sebelumnya pada 2024 hanya meraih opini WDP.

Sekretaris Kota Bitung Ir Rudy Theno mengatakan capaian tersebut menjadi bukti meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi dan keuangan daerah.

“Pemerintah Kota Bitung terus melakukan pembenahan dan penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan profesional,”ungkap Rudy. (*)

Kisah Angela Prowanti Eka Hallubsa: Dedikasi Abdi Negara Sangihe, Berkorban Demi Mimpi dan Pengabdian

2026-05-29T21:10:06.658+08:00

SANGIHE, Elnusanews – Menjadi seorang aparatur sipil negara (ASN) bukan sekadar menjalankan tugas rutinitas kantor. Bagi Angela Prowanti Eka Hallubsa, S.A.P, profesi ini adalah panggung pengabdian yang menuntut pengorbanan besar, keteguhan hati, dan pembelajaran tanpa henti demi kemajuan daerah tercinta, Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Perempuan kelahiran Tahuna, 17 Agustus 1987 ini merupakan anak tunggal dari pasangan Andy Hallubsa, AK dan Engelin Abislon. Tumbuh besar di Sangihe, Angel—sapaan akrabnya—menyelesaikan pendidikan di SMK Negeri 1 Tahuna pada tahun 2006 sebelum akhirnya memulai karier sebagai abdi negara.

Jejak pengabdian Angel di birokrasi dimulai saat ia diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Januari 2010. Tugas pertamanya ditempatkan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Satu dekade berselang, ia resmi menerima Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) TMT 1 April 2020 beralih dari golangn II ke golongan III.

Diantara rentang waktu tersebut, sebelumnya Angel terpilih untuk mengemban amanah penting. Pada Juni 2015, ia diberangkatkan ke ibu kota untuk melaksanakan tugas belajar di Pendidikan Ilmu Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (PIK BKN) Pusat Jakarta Angkatan VIII.

Pendidikan intensif tersebut berhasil diselesaikannya pada November 2019. Mengantongi gelar Sarjana Administrasi Publik (S.A.P), Angel tidak memilih menetap di kota besar. Ia langsung memilih pulang ke kampung halaman untuk mengaplikasikan ilmunya. Sejak 20 Agustus 2020 hingga saat ini, ia mendedikasikan keahliannya di Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kepulauan Sangihe.

"Ditemui media ini pada Jumat (29/5/2026), Angel membagikan refleksi mendalam mengenai perjalanan hidup, karier, dan pengorbanan yang telah ia lalui selama merantau dan menuntut ilmu jauh dari keluarga.

"Ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik, pasti dibutuhkan pengorbanan yang besar. Demi meraih mimpi, ada banyak hal yang harus kita lalui, bahkan ada banyak kehilangan yang harus kita alami," ujar Angel penuh makna.

Bagi Angel, kunci utama menghadapi dinamika kehidupan adalah cara merespons dan menyikapi setiap tantangan. Pengalaman hidup mendidiknya untuk menjadi pribadi yang sabar dan ikhlas, terutama saat realita tidak berjalan sesuai dengan rencana manusia.

"Kita harus menanamkan dalam hati dan pikiran bahwa semua sudah tertakar sesuai porsi masing-masing. Tidak perlu menyalahkan keadaan atau orang lain saat perjalanan hidup, keluarga, maupun karier tidak sesuai rencana," tuturnya bijak.

Ia meyakini bahwa setiap tetes keringat dan rasa lelah yang dirasakan dalam proses berjuang akan membuahkan hasil yang setimpal pada waktunya.

"Perjuangan, kesabaran, dan setiap lelah kita akan sebanding dengan hasil yang nanti diperoleh. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Jadi nikmati setiap proses, lalui perjalanannya, dan jangan pernah berhenti berjuang!" pungkas Angel menyemangati generasi muda Sangihe.

(OpMud)

Pemkab Minsel Pertahankan WTP 10 Tahun Berturut-turut,Bukti Integrasi Pengolaan Keuangan.

2026-05-29T20:56:14.498+08:00

MINSEL, Elnusanews.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah.Diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025 (Audited) semakin mengukuhkan capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil diraih selama 10 tahun berturut-turut.

LHP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA, ERMAP, GRCP, GRCA, kepada Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, S.H., didampingi Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, Stefanus D. N. Lumowa, S.E. Pada Jumat 29 Mei 2026 bertempat di Kantor BPK Perwakilan Sulawesi Utara, Kota Manado.

Capaian tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah.

Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan atas kerja keras, sinergi, dan dedikasi yang terus ditunjukkan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Bupati FDW, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama satu dekade berturut-turut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah yang terus berupaya menjalankan pengelolaan anggaran sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas.

“Prestasi ini adalah hasil kerja keras bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Kiranya capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mempertahankan tata kelola keuangan yang baik,” ujar Bupati FDW.

Dengan capaian opini WTP ke-10 secara berturut-turut ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menegaskan komitmennya untuk terus menjaga integritas, disiplin, dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Turut hadir Sekretaris Daerah, Glady Nova Linda Kawatu, S.H., M.Si.; Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda, Frangki Tangkere, S.P., M.Si., yang juga menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Kelautan Kabupaten Minahasa Selatan; Inspektur Daerah, Hendra Pandeynuwu, S.E., M.M., CGCAR bersama Jajaran; Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Minahasa Selatan, Drs. James J. Tombokan bersama Jajaran; serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Tusrianto Rumengan, S.STP., M.Si.

Terapkan Layanan Sehari Jadi, Disdukcapil Siapkan Memo Kompensasi Jika Terjadi Keterlambatan

2026-05-29T19:14:18.775+08:00

SANGIHE, Elnusanews — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kepulauan Sangihe terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk). Salah satu langkah strategis yang diterapkan adalah penyesuaian jam pelayanan demi memastikan dokumen masyarakat selesai pada hari yang sama.

Plt. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Sangihe, David Hendry Djarang, S.IP., menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara jam kerja pegawai dan jam pelayanan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023, jam kerja ASN di lingkungan Pemkab Sangihe berlangsung mulai pukul 07.30 WITA hingga 17.00 WITA.

"Sementara untuk jam pelayanan atau penerimaan dokumen permohonan masyarakat, ditetapkan mulai pukul 08.00 WITA hingga 15.00 WITA," ujar David. Jumat (29/5/2026).

Ia membeberkan alasan pembatasan jam pelayanan hingga pukul 15.00 WITA tersebut. Waktu dua jam terakhir sebelum jam kantor berakhir akan digunakan petugas untuk memproses dan mencetak dokumen yang masuk. Hal ini dilakukan agar target jangka pendek mereka tercapai.

"Kami berupaya agar dokumen yang dimasukkan sebelum pukul 15.00 WITA dapat diterbitkan pada hari yang sama sebelum jam kerja kantor berakhir pada pukul 17.00 WITA. Ini sejalan dengan standar pelayanan kami, yaitu layanan sehari langsung jadi," jelasnya.

Meski menargetkan pelayanan cepat, David tidak menampik adanya potensi kendala teknis di lapangan, seperti gangguan jaringan internet atau kelalaian petugas yang menyebabkan penerbitan dokumen tertunda.

Sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi, Disdukcapil Sangihe menyediakan solusi berupa 'Memo Kompensasi'.

"Jika pelayanan kami terhambat atau tidak sesuai standar sehingga dokumen warga tertunda, silakan hubungi petugas kami untuk mendapatkan memo kompensasi," kata David.

Warga yang memegang memo kompensasi tersebut akan mendapatkan hak istimewa saat datang kembali ke kantor Disdukcapil. Mereka akan menjadi prioritas utama dan langsung dilayani oleh petugas tanpa harus mengambil nomor antrean lagi.

Melalui penataan sistem ini, Disdukcapil Sangihe berharap masyarakat dapat mengurus dokumen kependudukan dengan lebih nyaman dan kepastian waktu yang jelas. Masyarakat juga diimbau untuk terus memantau platform digital resmi Disdukcapil untuk mendapatkan informasi strategis lainnya.

(OpMud)

Pertahankan Komitmen Transparansi, Pemkab Sangihe Raih Opini WTP ke-12 Kalinya

2026-05-29T16:38:34.058+08:00

SANGIHE, Elnusanews – Komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam menjaga tata kelola keuangan daerah kembali membuahkan hasil gemilang. Pemkab Sangihe sukses menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-12 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Jalan 17 Agustus, Manado, Jumat (29/05/2026). Dokumen LHP diserahkan langsung oleh Kepala perwakilan BPK Sulawesi Utara Bombit Agus Mulyo dan diterima oleh Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari.

Bupati Sangihe, Michael Thungari, menegaskan bahwa predikat opini WTP yang diraih secara berkelanjutan bukanlah sekadar seremonial belaka. Menurutnya, ini adalah indikator nyata atas komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan senantiasa berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Opini WTP yang kembali diraih ini merupakan buah dari sinergi dan komitmen seluruh perangkat daerah. Capaian ke-12 kalinya ini adalah hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe," ungkap Bupati usai penyerahan.

Meski telah mencatatkan rekor yang membanggakan, Bupati mengingatkan jajarannya untuk tidak cepat puas. Ia menekankan pentingnya menjadikan prestasi ini sebagai motor penggerak untuk terus berbenah.

"Prestasi ini harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah," tambahnya.

Ke depan, Bupati Sangihe berkomitmen untuk terus mempertahankan tren positif ini melalui penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dengan diraihnya predikat WTP yang ke-12 kalinya ini, Pemkab Sangihe membuktikan konsistensi dalam menyajikan laporan keuangan publik yang akurat, profesional, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

(OpMud)

Polres Bitung Jenguk Jurnalis Korban Panah Wayer

2026-05-29T16:12:24.047+08:00

BITUNG, Elnusanews - Jajaran Polres Bitung melalui Kasi Humas Polres Bitung AKP Abdul Anggai menjenguk jurnalis korban panah wayer berinisial SM alias Samiun yang tengah menjalani perawatan di RSUD Manembo-nembo Jumat (29/5/2026), sore.

Kunjungan trsebut merupakan bentuk perhatian dan dkungan moril kepada korban agar segera pulih dan dapat kembali beraktivitas seperti biasa.

"Kapolres Bitung menitipkan pesan agar korban cepat sembuh dan bisa kembali beraktivitas,"kata Anggai.

Anggai yg akrab dengan wartawan menegaskan, pihak kepolisian masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku yang saat ini masih dalam pencarian untuk segera ditangkap.

"Kami juga mengimbau masyarakat agar dapat memberikan informasi kepada pihak kepolisian demi membantu mempercepat penangkapan terhadap pelaku,"singkatnya.(*)

Panah Wayer Lukai Jurnalis di Bitung, Polo Desak Polisi Bertindak Cepat

2026-05-29T13:29:11.712+08:00

BITUNG, Elnusanews -Teror panah wayer kembali menghantui warga Kota Bitung kali ini korban merupakan jurnalis lokal SM alias Samiun yang diduga diserang pelaku kriminal jalanan di Kelurahan Girian Weru II, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Jumat (29/5/2026).

Insiden trsebut langsung memantik kecaman keras dari tokoh masyarakat Polo Boven.

Pria vokal ini mendesak jajaran Polres Bitung hingga Polda Sulawesi Utara bergerak cepat memburu dan menangkap para pelaku yng dinilai semakin brutal dan meresahkan msyarakat.

"Kalau jurnalis sudah jadi korban, berarti pelaku semakin nekat. Ini tidak bisa dibiarkan. Aparat harus segera tangkap dan proses tegas para pelaku,” tegas Boven, Jumat kepada sejumlah awak media.

Menurutnya, aksi panah wayer kini bkan sekadar kenakalan jalanan, melainkan sudah menjadi ancaman serius bagi keselamatan warga Kota Bitung.

"Untuk itu, jangan sampai masyarakat hidup dalam ketakutan. Kota Bitung harus dibersihkan dari teror panah wayer,"singkatnya.

Sembari dengan nada keras meminta Pemerintah Kota Bitung ikut turun tangan bersama aparat keamanan guna memperket pengawasan di ttik-titik rawan kriminaliitas di Kota Bitung di malam hari

Semntara itu, Kapolres Bitung AKBP Albert Zai melalui Kasat Reskrim Polres Bitung AKP Ahmad Anugrah mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan pengungkapan trhadap pelaku.

"Tim Opsnal sementara bergerak melakukan penyelidikan dan pengungkapan pelaku,"singkat Kasat Reskrim saat dikonfirmasi sejumlah wartawan. (*)

Catut Logo BPBD dan Sebar Hoaks Gunung Awu Level 4, Karyawan Bank Dituntut Minta Maaf Terbuka

2026-05-28T17:16:28.664+08:00

SANGIHE, Elnusanews – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Sangihe, Wandu Labesi, menuntut pembuat flayer hoaks status Gunung Api Awu untuk segera menyampaikan permohonan maaf secara terbuka ke publik.

Tuntutan tegas ini menyusul kegaduhan dan kepanikan warga akibat beredarnya selebaran digital palsu di media sosial Facebook, yang mencantumkan logo resmi BPBD Sangihe dan menyebut status gunung telah naik ke Level IV (Awas). Padahal, kondisi riil Gunung Api Awu saat ini masih di Level III (Siaga).

"Kami tentu berharap yang bersangkutan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka karena informasi ini disampaikan melalui media sosial. Jadi dia harus menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas kekeliruan yang dilakukan sehingga masyarakat memahami apa yang sebenarnya terjadi," ujar Wandu Labesi, Kamis (28/05/2026).

Pelaku pembuatan flayer tersebut diketahui merupakan seorang pegawai Bank Sulutgo di Kabupaten Kepulauan Talaud berinisial RM. Saat dikonfirmasi, RM berdalih bahwa narasi hoaks tersebut murni merupakan kesalahan teknis akibat penggunaan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence).

RM mengaku awalnya ingin membuat konten edukasi mitigasi dengan konsep kalimat: “Gunung Api Awu Sangihe Jika terjadi peningkatan menjadi Level IV (Awas)”.

“Tetapi setelah dibuat (menggunakan ChatGPT), kata ‘Jika’ tidak muncul di flayer sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan seolah-olah statusnya sudah resmi naik,” ungkap RM.

Wandu Labesi menyayangkan kecerobohan tersebut. Menurutnya, isu kebencanaan Gunung Awu sangat sensitif bagi psikologis masyarakat . Status Level IV atau "Awas" berarti perintah evakuasi massal harus segera dilakukan oleh pemerintah dan warga.

"Kalau sudah naik ke level awas, ada banyak hal yang harus dilakukan pemerintah daerah termasuk masyarakat harus mengungsi. Nah, ini yang menjadi sumber keresahan masyarakat," kata Wandu.

Ia juga menyentil latar belakang RM yang merupakan seorang pekerja formal. Menurut Wandu, seorang karyawan atau pegawai seharusnya menjadi teladan di tengah masyarakat, bukan justru menjadi sumber penyebar informasi yang menyesatkan.

Mengantisipasi kepanikan yang meluas, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memastikan bahwa seluruh sistem kedaruratan telah disiapkan dengan matang jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan aktivitas vulkanik yang riil. Warga diminta hanya memercayai rilis data resmi dari pemerintah daerah.

Hingga saat ini, rekomendasi jarak aman dari PVMBG belum berubah. Masyarakat dilarang keras melakukan aktivitas apa pun dalam radius 4 kilometer dari puncak kawah aktif Gunung Api Awu.

"Masyarakat diharapkan agar tetap tenang dan tetap beraktivitas normal. Informasi yang benar adalah informasi resmi dari pemerintah daerah," pungkas Wandu.

(OpMud)

Diduga Blasting Tambang, Jalan Pinasungkulan Rusak Parah

2026-05-28T15:20:39.142+08:00

BITUNG, Elnusanews - Ruas jalan penghubung Minahasa Utara dan Kota Bitung lebih tepatnya di Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu nyaris putus, Kamis (28/5/2026).

Pantauan sejumlah wartawan di lokasi, sebagian badan jalan terlihat mengalami penurunan dan retakan memanjang di sisi jalan mengancam keselamatan warga yg mintas.

Warga menduga kerusakan jalan tersebut berkaitan dengan aktivitas perusahaan tambang emas yang dikelola PT MSM/TTM, mengingat lokasi galian hanya berjarak sekitar 20 meter dari badan jalan.

"Diduga karena blasting dari perusahaan yang menyebabkan ambruknya jalan ini, olehnya kami minta pemerintah memperhatikan persoalan ini,”tegas Hendrik Lule.

Ia meminta pemerintah pusat maupun daerah segera mengambil langkah cpat agar kerusakan tidak semakin parah dan akses masyarakat ttap terjaga.

"Kalau tdak cepat ditangani, kami khawatir jalan ini bisa putus total,” tambahnya.

Sementara itu, Presiden Direktur PT MSM/TTM, David Sompie, yang turun langsung ke lokasi mengatakan pihaknya telah melakukan penanganan sementara untuk mencegah kerusakan meluas.

"Sudah dilakukan perbaikan, tetapi di lokasi terdapat batu-batuan keras sehingga membutuhkan alat dan penanganan lebih lanjut,” ungkapnya.

Ia menambahkan, perusahaan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan pihak terkait utuk mencari solusi.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dan kemungkinan hri ini tim teknis akan turun mengecek kondisi lokasi. Kami menunggu arahan teknis untuk penanganan selanjutnya,"singkatnya.

Turut hadir di lokasi Kapolsek Ranowulu IPTU Teguh Pambudi, Camat, serta Lurah setempat. (*)

Curah Hujan Tinggi, Sekda Rudy Minta Jajaran Tetap Siaga

2026-05-27T18:27:14.854+08:00

BITUNG, Elnusanews - Sekretaris Daerah Kota Bitung Ir. Rudy Theno mengimbau seluruh Kepala Perangkat Daerah (KPD), Camat, serta instansi terkait utuk meningkatkan kewaspadaan menyusul cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi yang melanda Kota Bitung.

"Pemantauan wilayah diminta terus dilakukan guna mengantisipasi potensi bencana seperti banjir, tanah longsor. Apabila terjadi bencana, jajaran pemerintah diminta segera melaporkan untuk penanganan cepat,"tegas Sekda melalui siaran pers resmi yg di terima wartawan , Rabu (27/5/2026).

Selain itu, kata mantan Kadis PU ini meminta perangkat daerah teknis, BPBD, dan instansi terkait lainnya diminta tetap standby dan siaga apabila dibutuhkan penanganan yng bersifat mendesak.

"Jajaran standby, Nah langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi dampak cuaca ekstrem dan menjaga keselamatan masyarakat di wilayh kota Bitung,"singkatnya. (*)