Idul Adha

Diskon PBB-P2 Bitung Beri Dampak pada PAD

2026-05-13T20:08:36.969+08:00

BITUNG, Elnusanews - Program diskon PBB-P2 yang diluncurkan Walikota dan Wawali Bitung melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terbukti efektif meningkatkan kepatuhan dalam membayar PBB-P2.

Hal ini dikatakan Kepala Bapenda Bitung Theo Rorong saat dikonfirmasi, Rabu (13/5/2026).

"Sebanyak 37.11 persen dari total 49.476 SPPT telah terealisasi. Realisasi PBB-P2 meningkat drastis atau 302,98 persen jika dibandingkan dengan Realisasi tahun lalu yakni dari 1.98 Milyar menjadi 8 Milyar dimana 2.6 Milyar adalah SPPT terkena diskon,” jelas Rorong yang baru saja didefinitifkan jabatannya oleh Walikota Bitung Hengky Honandar sehari sebelumnya.

Beliau juga menyebut, dalam laporan realisasi PBB-P2 tercatat untuk Kelurahan dan Kecamatan, Kelurahan Winenet Satu menjadi yang paling teratas dengan capaian Rp. 44.595.651 atau 72,13 persen dari target Rp 61.827.031.

Adapun Diskon PBB-P2 tahun 2026 dimaksud menurut Rorong, berlaku bagi ketetapan sampai dengan nilai Rp5 juta mendapatkan diskon 15 persen untuk pembayaran di Mei dan 10 persen untuk pembayaran di bulan Juni 2026.

Selain itu, diskon 5 persen saat pembayaran pada bulan April, Mei dan Juni untuk penetapan PBB-P2 dari tahun 1995 sampai dengan 2025 dengan ketetapan sampai dengan Rp5.000.000.

Tak cukup sampai disitu, keringanan juga diberikan berupa bebas denda untuk pembayaran PBB-P2 di bulan April, Mei dan Juni 2026 untuk seluruh tahun pajak dan ketetapan.

“Kami berharap warga terbantu dengan program relaksasi ini sekaligus berharap partisipasi dan wajib pajak meningkat terus,”pungkas pria hobi otomotif ini. (*)

Lantik 34 Pejabat Baru, Bupati Michael Thungari Tekankan Inovasi dan Integritas

2026-05-13T20:04:48.974+08:00

SANGIHE, Elnusanews – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali melakukan penyegaran organisasi. Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, secara resmi melantik dan mengukuhkan 34 pejabat Administrator, Pengawas, dan Fungsional di lingkungan Pemkab Sangihe, bertempat di Ruang Serbaguna Rumah Jabatan Bupati, Rabu (13/5/2026).

Pelantikan yang dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Tendris Bulahari ini terdiri dari 3 pejabat Administrator, 3 pejabat Pengawas, serta 28 pejabat Fungsional Kepala Sekolah.

Dalam sambutannya, Bupati Michael Thungari menegaskan bahwa pengisian jabatan ini merupakan bagian krusial dari penguatan organisasi pemerintahan. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektifitas birokrasi, serta mempercepat pelaksanaan program pembangunan.

"Jabatan adalah amanah, bukan hak pribadi. Ini adalah bentuk kepercayaan negara yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, pemerintah, dan Tuhan Yang Maha Esa," tegas Bupati.

Bupati yang dikenal energik ini menuntut pejabat yang baru dilantik untuk menunjukkan integritas, loyalitas, disiplin, dan profesionalisme tinggi. Ia memastikan penempatan ini telah melalui pertimbangan matang, mulai dari aspek kompetensi, pengalaman, hingga rekam jejak.

"Saya berharap saudara-saudara segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab yang baru, bekerja secara cepat, tepat, dan terukur," tambahnya.

Menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, Bupati berpesan agar ASN tidak hanya bekerja secara administratif. Ia mendorong aparatur untuk berinovasi, berkolaborasi, dan menghadirkan solusi atas persoalan masyarakat, sejalan dengan visi pembangunan "Sapta Membara".

"Mari kita jadikan jabatan ini sebagai sarana pengabdian. Melayani masyarakat dengan hati dan menghadirkan manfaat nyata. Hindari penyalahgunaan wewenang dan junjung tinggi etika birokrasi," pungkasnya.

Acara diakhiri dengan pemberian selamat kepada para pejabat yang baru dilantik, dengan harapan amanah yang diberikan dapat dijalankan penuh tanggung jawab dan dedikasi.

Berikut nama-nama pejabat yang dilantik dan dikukuhkan.

1. Donald Athur Royke Medea, S.T Jabatan Baru : Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe

2. Ideana Johanis, SE.

Jabatan Baru : Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe

3. dr. Samuel Pontoh.

Jabatan Baru : Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Liung Paduli

4. drg. Yulita Sari Piliang

Jabatan Baru : Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Liung Paduli

5. Warsidah Abast, SKM.

Jabatan Baru : Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Liung Paduli

6. Reonald Andris Tanod, A.Md.Kep

Jabatan Baru : Kepala Seksi Penunjang Medis dan Non Medis pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Liung Paduli

7. Waldens Carlos, S.Pd.SD

Jabatan Baru : Kepala SD Inpres Pempalaraeng

8.Jemi Manus, S.Pd.SD

Jabatan Baru : Kepala SDN Inpres Kalaengbatu

9. Acnita Marhayati Karaeng, S.Pd

Jabatan Baru : Kepala SD GMIST Pniel Kauhis

10.Harmind Paraeng, S.Pd

Jabatan Baru : Kepala SD GMIST Betani Lebo

11. Sherly Luase, S.Pd.SD

Jabatan Baru : Kepala SDN Inpres Soataloara

12.Meity Langkay, S.Pd.SD

Jabatan Baru : Kepala SDN Sowaeng Kahakitang

13. Ferdyims Thobias Boham, S.Pd.SD

Jabatan Baru : Kepala SD Inpres Hiung

14. Lipni Sampakang, A.Ma.Pd, S.Pd

Jabatan Baru : Kepala SD Negeri 1 Tahuna

15. Herdiati Rina Susanti Laoh, S.Ag

Jabatan Baru : Kepala SD Inpres Mala

16. Nurjathie Himponang

Jabatan Baru : Kepala SDN Inpres Beeng Darat

17. Roberto Budiman Sinadia, S.Pd.SD

Jabatan Baru : Kepala SD GMIST Petra Manganitu

18. Yulince Manatar, A.Ma.Pd, S.Pd.SD

Jabatan Baru : Kepala SD GMIST Makedonia Liwung

19. Lisie Samalukang, S.Pd.K

Jabatan Baru : Kepala SD Inpres Tariang Lama

20.Silvia Irawati Palamia, S.Pd

Jabatan Baru : Kepala SDN Inpres Tona

21.Max Helden B Manossoh, S.Pd

Jabatan Baru : Kepala SD GMIST Lahai Roi Tariang Lama

22. Olfi Christine Ma’i, S.Pd

Jabatan Baru : Kepala SDN Inpres Mahena

23.Jacqueline Rita Mona, A.Ma.Pd, S.Pd

Jabatan Baru : Kepala SD GMIST Zaitun Paghulu

24 . Sulistiawaty Tarontong, S.Pd

Jabatan Baru : Kepala SDN Inpres Dapuluhe

25. Aplonia Mandiangan, S.Pd

Jabatan Baru : Kepala SD Negeri Inpres Kalinda

26. Fauzan Muslim Pontoh, S.Pd

Jabatan Baru : Kepala SD Inpres Nanedakele

27.Jumilton Revington Revolturn Nilahi, S.Pd

Jabatan Baru : Kepala SDN Inpres Mandoi

28. Triska Shanti Lahipe, A.Ma.Pd, S.Pd

Jabatan Baru : Kepala SD Negeri Inpres Simueng

29.Mohammad Rusdi Lantemona, S.Pd.SD

Jabatan Baru : Kepala SDN Inpres Bowongkulu

30. Apridiani Puansalaing, S.Pd

Jabatan Baru : Kepala SDN Pindang Apeng

31.Sisweni Ridner Woi Pipi, S.Pd.SD

Jabatan Baru : Kepala SD Negeri 2 Tahuna

32. Jultje Petonengan, S.Pd.SD

Jabatan Baru : Kepala SD GMIST Galed Angges

33.Beatrix Mangamba, S.Pd

Jabatan Baru : Kepala SD Katolik Santu Agustinus Tahuna

34. Leslie Groves Karaeng, S.Pd

Jabatan Baru : Kepala SD GMIST Betani Beha.

(OpMud)

Rudolf Wantah Minta Perjadin Sesuai Kinerja

2026-05-13T17:37:16.033+08:00

BITUNG, Elnusanews - Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bitung Rudolf Wantah meminta pimpinan DPRD Kota Bitung agar lebih selektif dalam mmberikan persetujuan perjalanan dinas (Perjadin) bagi anggota dewan.

"Saya telah berkoordinasi dengan tiga pimpinan DPRD Bitung terkait hal ini. Bahkan sebagai Ketua BK, saya meminta agar anggota DPR yg kurang aktif bahkan tidak hadir dalam rapat-rapat untuk ditangguhkan perjalanan dinas mereka,”tegas Wantah saat ditemui wartawan belum lama ini.

Anggota DPRD tiga priode ini menilai, kedisiplinan dan kehadiran anggota DPRD dalam agenda-agenda resmi, khususnya rapat alat kelengkapan dewan maupun paripurna, harus menjadi perhatian bersama.

"Sebab, tugas utama anggota dewan tidak hanya menghadiri perjalanan dinas, tetapi juga memastikan fungsi pengawasan dan penganggaran berjalan maksimal,"harapnya.

Karena itu, kata beliau perjalanan dinas perlu dilkukan secara selektif dan bnar-benar disesuaikan dengan kebutuhan serta manfaat bagi daerah.

“Anggota DPRD harus lebih perhatian terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing. Ditengah kondisi keuangan Pemkot Bitung yang belum stabil, diperlukan sikap yang lebih peka dan rasa prihatin terhadap keadaan saat ini,"imbunya.

Meski demikian, ia menegaskan langkah tersebut bukan untuk membatasi tugas anggota DPRD, melainkan mendorong adanya rasa tanggung jawab srta etika dalam penggunaan anggaran daerah.

“Secara aturan mmang Perjadin telah dianggarkan. Hanya saja, kita sebagai anggota DPRD Bitung harus lbih peka dan prihatin dengan kondisi saat ini,”pungkasnya. (*)

Kantongi SK DPP Sebagai Ketua DPRD, Mampukah DRT Mengembalikan Kejayaan PDIP di Sangihe?

2026-05-13T09:22:00.003+08:00

SANGIHE, Elnusanews – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan resmi menetapkan Denny Roy Tampi, SE (DRT) sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Keputusan strategis ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) DPP Nomor: 993/IN/DPP/IV/2026 tertanggal 07 April 2026 mengenai Pengesahan dan Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Langkah ini mempertegas posisi DRT sebagai figur sentral partai, sekaligus memicu pertanyaan publik: mampukah ia membawa kembali masa kejayaan banteng moncong putih di tanah tampunganglawo (Sangihe)?

Kepada sejumlah awak media pada Selasa (12/5/2026), Denny Roy Tampi yang saat ini menjabat sebagai Anggota DPRD sekaligus Ketua DPC PDIP Sangihe membeberkan dinamika di balik keluarnya SK tersebut. Menurutnya, proses pengusulan pimpinan definitif ini sudah berjalan sejak tahun lalu melalui mekanisme partai yang panjang.

"Jika tidak salah, prosesnya dimulai sejak April tahun lalu. Kami melakukan pengusulan berkas atau izin prorates pada tanggal 30 April 2024 bersama Sekretaris DPC," ujar DRT.

Menjawab pertanyaan terkait waktu penerbitan SK yang dinilai cukup lama, legislator dua periode ini menjelaskan bahwa hal tersebut murni merupakan kewenangan penuh dan keputusan dari pihak DPP dan DPD.

"Prosesnya memakan waktu karena harus melewati tahapan pleno di tingkat DPD hingga DPP. Semuanya berjalan sesuai dengan mekanisme dan aturan internal partai hingga akhirnya saya ditetapkan sebagai pimpinan DPRD Sangihe," jelasnya.

Ia juga meluruskan spekulasi yang berkembang di masyarakat dan menegaskan bahwa pergantian pimpinan ini bukanlah akibat dari adanya kesalahan atau rapor merah dari pejabat sekarang.

"Ini bukan masalah pimpinan sekarang membuat kesalahan. Ini murni bagian dari mekanisme organisasi dan proses regenerasi partai demi mencapai Sangihe yang lebih baik, serta memastikan kebijakan kita ke depan jauh lebih pro terhadap kepentingan masyarakat," tegas Ketua DPC PDIP Sangihe tersebut.

Pasca-menerima dokumen fisik SK pada hari Sabtu pekan lalu, jajaran pengurus langsung bergerak cepat menjalankan instruksi pusat. DRT mengaku langsung melayangkan surat resmi ke sekretariat DPRD Sangihe untuk proses tindak lanjut administrasi kedewanan.

"Perintah DPP sangat jelas. Begitu SK tiba di Sangihe, hari itu juga harus langsung menyurat ke DPRD. Kami juga langsung menginstruksikan rapat internal DPC bersama teman-teman Pengurus Anak Cabang (PAC). Komunikasi secara personal dengan Ketua DPRD yang menjabat saat ini juga sudah saya lakukan sejak Sabtu lalu," tambahnya.

Selain agenda internal dewan, DPC PDIP Sangihe saat ini tengah disibukkan dengan persiapan Musyawarah Anak Cabang (Musancab). Agenda konsolidasi ini krusial untuk memanaskan mesin partai di tingkat bawah.

"Kami baru saja selesai menggelar rapat persiapan Musancab. Di empat kabupaten lain di Sulawesi Utara prosesnya sudah rampung hari ini. Untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe, kami sedang menunggu petunjuk dan jadwal resmi dari DPP, kemungkinan di atas tanggal 20 Mei ini. Rencananya, Ketua DPP juga akan hadir langsung dalam Musancab nanti," urai DRT.

Saat disinggung mengenai isu perombakan atau pergantian struktur di posisi Ketua DPC pasca-dirinya ditunjuk sebagai Ketua DPRD, DRT menepis kabar tersebut. Ia menegaskan hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai pergantian nakhoda partai di tingkat kabupaten.

"Tidak ada pergantian (Ketua DPC). Karena pada waktu pengusulan awal, hanya saya dan Sekretaris DPC yang berproses. Kalaupun nanti ada pergantian, tentu waktunya belum sekarang dan saya sendiri belum tahu siapa figur yang diwacanakan," tuturnya.

Mengenai arah kebijakan dan pola kemitraan strategis pasca-pelantikan dirinya sebagai Ketua DPRD Sangihe definitif nanti, DRT berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan roda pemerintahan. Ia memastikan legislatif akan tetap menjadi mitra kritis namun suportif bagi eksekutif.

"Misi saya adalah melanjutkan program-program baik yang telah dikerjakan oleh Ketua DPRD sebelumnya. Saya akan membangun komunikasi yang intens dengan Bupati untuk menyelaraskan arah pembangunan. Jika program kerja yang diusung Bupati benar-benar pro-rakyat dan berpihak pada kemaslahatan masyarakat Sangihe, maka PDI Perjuangan dipastikan akan berdiri garda terdepan untuk mendukung penuh pemerintahan sekarang," pungkasnya.

(OpMud)

Hengky Rolling Pejabat Pemkot Bitung

2026-05-12T23:39:00.004+08:00

BITUNG, Elnusanews - Walikota Bitung Hengky Honandar resmi melantik empat Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Bitung, Selasa (12/5/2026) malam.

Pelantikan berlangsung di Merdeka Lounge Kantor Walikota Bitung dan dihadiri Wakil Walikota Bitung Randito Maringka, Sekretaris Daerah serta jajaran pejabat di Pemkot Bitung dan tamu undgan lainnya.

Empat pejabat yang dilantik masing-masing Michael Toar Sondakh sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Theo Rorong sebagai Kepala Bapenda, Altin Tumengkol sebagai Kepala Dinas Kominfo, serta Rudi Ponamon sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Tiga pejabat sbelumnya diketahui telah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt), yakni Michael Sondakh, Theo Rorong, dan Altin Abraham Tumengkol. Sementara Rudi Ponamon sebelumnya menjabat Pelaksana Tugas Staf Ahli Walikota sebelum ditetapkan sebagai pejabat definitif.

Hengky Honandar memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan para pejabat menegaskan, pengisian jabatan definitif ini diharapkan memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, khususnya dalam sektor pembangunan, pendapatan daerah, komunikasi publik, hingga layanan kebencanaan dan penyelamatan.

"Dengan formasi baru tersebut, Pemkot Bitung menargetkan peningkatan kinerja birokrasi serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat secara lebih cepat, profesional, dan responsif,"pungkasnya. (*)

Walikota Hengky Dukung Reformasi Pelayanan Pertanahan

2026-05-12T23:37:00.001+08:00

MANADO, Elnusanews - Walikota Hengky Honandar menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bitung dalam mendukung upaya pencegahan korupsi di sektor pelayanan pertanahan yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Hal itu disampaikan Hengky saat menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi pada Pelayanan Publik Bidang Pertanahan yang digelar di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Selasa (12/5/2026).

Hengky Honandar menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan tata kelola layanan pertanahan yang transparan, modern, dan bebas dari praktik korupsi.

"Pemerintah Kota Bitung sangat mendukung upaya ini karena sejalan dengan komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,”kata Hengky.

Ia menilai sejumlah program prioritas yang dipaparkan KPK dan ATR/BPN, mulai dari integrasi layanan pertanahan, percepatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) berbasis Online Single Submission (OSS), hingga optimalisasi reforma agraria, memiliki dampak besar terhadap percepatan pembangunan daerah.

Selain itu, Hengky menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga pertanahan guna meminimalisir potensi penyimpangan dalam pelayanan publik.

“Kolaborasi yang kuat menjadi kunci untuk memastikan pelayanan berjalan efektif, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun dunia usaha,”pungkasnya.

Perlu diketahui, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama kepala daerah se-Sulawesi Utara sebagai bentuk dukungan terhadap reformasi layanan pertanahan dan penguatan upaya pencegahan korupsi di sektor pelayanan publik.

Kegiatan tersebut turut dihadiri kepala daerah se-Sulawesi Utara, jajaran KPK RI, ATR/BPN, serta Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Utara. (*)

POLA Dorong Suasana Damai Ditengah Pro Kontra UAS

2026-05-12T18:27:00.002+08:00

BITUNG, Elnusanews - Ketua Umum Persatuan Organisasi Lintas Adat Agama dan Budaya (POLA) Bitung Puboksa Hutahaean menyampaikan pernyataan sikap terkait rencana kedatangan Ustadz Abdul Somad (UAS) ke Sulawesi Utara pada 25 Mei 2026 mendatang.

Dalam konferensi pers di Taman Patung Dotulong, Kecamatan Madidir, kota Bitung, Rabu (13/5/2026), sore.

Puboksa menegaskan POLA tidak membenci ataupun menolak individu tertentu. Namun, pihaknya mengutamakan stabilitas keamanan dan kerukunan masyarakat di Sulawesi Utara.

"Prinsip Torang Samua Basudara harus tetap dijaga. POLA hadir untuk menjaga Sulut tetap aman, damai, dan kondusif,” kata Puboksa.

Menurut beliau, POLA menerima berbagai aspirasi masyarakat lintas agama terkait pro dan kontra atas kedatangan UAS. Disatu sisi, sebagian umat Muslim menghormati UAS sebagai ulama.

"Jika kegiatan tetap berlangsung, POLA meminta aparat keamanan melakukan pengawasan agar seluruh materi ceramah tetap menjunjung nilai toleransi," harapnya.

Selain itu, ia berharap juga dan mengajak tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi isu di media sosial serta bersama-sama menjaga kedamaian Sulawesi Utara.

"Sebagai langkah memperkuat semangat kebangsaan, POLA berencana menggelar Seminar Kebangsaan bertema Bhinneka Tunggal Ika guna mempererat persatuan lintas agama dan budaya di Sulawesi Utara," pungkasnya. (*)

Aroma Siasat Gelap di Pasar Trikora Tahuna: Kios Pemda Diduga Diperjualbelikan Secara Ilegal

2026-05-12T18:18:00.011+08:00

SANGIHE, Elnusanews – Dugaan praktik jual beli kios secara ilegal di lingkungan Pasar Trikora Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, mencuat ke publik. Aset milik pemerintah daerah yang seharusnya dikelola melalui sistem sewa resmi, disinyalir diperjualbelikan antar oknum pedagang tanpa izin Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sangihe.

Praktik "bawah tangan" ini terungkap setelah Novandi Markus, salah seorang pedagang, mengaku telah mengambil alih kios nomor 44 di Pasar Trikora dari penyewa sebelumnya, Frenky Hamenda, pada Juni 2025 lalu.

Novandi menuturkan, ia menyewa kios tersebut seharga Rp 9 juta dan menempatinya sejak bulan yang sama. Namun, di kemudian hari, sengketa timbul karena Frenky Hamenda diduga meminta kembali kios tersebut, sekaligus menuntut uang penyewaan dikembalikan, padahal transaksi belum berjalan setahun.

"Saya sudah kontrak kios itu dari Frenky Hamenda seharga Rp 9 juta. Uang sudah diserahkan dan saya sudah menempati kios sejak Juni 2025," ujar Novandi Markus kepada media ini, Selasa (12/05/2026).

Konflik memanas karena Novandi bersikeras menolak mengembalikan kios jika uang yang telah dikeluarkan tidak dikembalikan.

"Saya tidak mau mengembalikan begitu saja. Saya minta uang saya balik dulu, baru saya pindah. Selama menempati, saya juga yang melunasi tunggakan retribusi selama enam bulan," tegas Novandi.

Menanggapi polemik tersebut, Kepala Dinas Perindag Sangihe, Treenov T. Pontoh, S.H., menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin jual beli atas kios tersebut.

Menurut Treenov, transaksi yang dilakukan antara Frenky Hamenda dan Novandi Markus adalah transaksi ilegal atau sewa di bawah tangan.

"Mereka saling menyewakan, bahkan ada indikasi jual beli. Padahal itu hanya sewa. Frenky Hamenda selaku pengguna awal ternyata menyewakan lagi di bawah tangan dan tidak melaporkan ke dinas. Itu tidak sepengetahuan Dinas," tegas Treenov T.Pontoh saat dikonfirmasi.

Treenov menambahkan, Disperindag sudah melakukan fasilitasi dan dalam waktu dekat ini akan mempertemukan kedua belah pihak untuk mediasi.

"Rencananya akan diundang kembali untuk dimediasi. Berdasarkan informasi, dari penyewaan tersebut, pada bulan Juni mendatang masa pakai Novandi Markus selesai, dan Frenky Hamenda akan menempati kembali kios tersebut. Mereka berdua yang mengatur, tapi secara aturan, pemindahtanganan tanpa izin adalah pelanggaran," jelas Treenov.

(OpMud)

Tragedi di Perairan Liang: Speargun WNA Rusia Tembus Perut Pemuda Bukide

2026-05-12T13:56:00.006+08:00

SANGIHE, Elnusanews – Sebuah insiden mengerikan mengguncang ketenangan perairan Pulau Liang, Kampung Bukide, Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Seorang pemuda lokal, Rivaldi Tanggele (18), mengalami luka serius setelah perutnya tertembus panah speargun (senapan tombak ikan) milik warga negara asing (WNA) asal Rusia, Senin (11/5/2026) sore.

Peristiwa nahas yang menimpa warga Lindongan III, Kampung Bukide ini terjadi sekitar pukul 15.00 WITA. Saat itu, korban bersama dua WNA sedang melakukan aktivitas pencarian ikan.

Kasat Reskrim Polres Sangihe, IPTU Stefi Sumolang, saat dikonfirmasi awak media, Selasa (12/5/2026), membenarkan adanya musibah tersebut.

"Kemarin kami menerima informasi dari masyarakat mengenai kecelakaan saat mencari ikan di Pulau Liang. Setelah kami turun ke TKP, benar ditemukan bahwa ada korban lelaki RT (18) yang terkena panah besi dari senapan ikan," ungkap IPTU Stefi.

Korban segera dilarikan ke RSD Liun Kendage Tahuna untuk mendapatkan pertolongan medis.

"Informasinya, korban sudah selesai menjalani operasi dan saat ini masih dalam perawatan intensif di RSD Liun Kendage Tahuna," tambahnya.

Berdasarkan pendalaman kepolisian, peristiwa bermula ketika dua WNA Rusia beraktivitas mencari ikan bersama korban dan pemilik perahu di Pulau Liang. Saat masih berada di atas perahu, WNA berinisial DB sedang mempersiapkan speargun miliknya sebelum menyelam.

Naas, saat DB memasang karet pelontar, perahu mendadak bergoyang (oleng). Anak panah besi yang sudah terpasang meluncur tak terkendali dan mengenai perut sebelah kanan hingga tembus pinggang kanan (RT) yang duduk di depannya.

"Posisi korban RT duduk di depan WNA DB dan rekannya, V. Karena situasi perahu oleng, panah meluncur mengenai korban. Tim kami sudah melakukan pengembangan terkait kronologi sementara ini," terang Kasat Reskrim.

Setelah kejadian, korban segera dievakuasi dari Pulau Liang ke daratan dan dilarikan ke rumah sakit. Perjalanan memakan waktu kurang lebih setengah jam.

Terkait keberadaan WNA tersebut, pihak Polres Sangihe telah melakukan koordinasi dengan pihak Imigrasi Tahuna. Berdasarkan pengecekan, WNA berinisial DB (terlapor) dipastikan tidak memiliki masalah dengan izin tinggal.

Kasus ini masih dalam penanganan Polres Sangihe untuk memastikan prosedur hukum selanjutnya, mengingat insiden ini mengakibatkan luka serius pada warga lokal.

(OpMud)

Modernisasi Birokrasi, Kominfo dan Perpustakaan Sangihe Siap Uji Coba Aplikasi SRIKANDI di 10 OPD

2026-05-11T15:59:00.005+08:00

SANGIHE, Elnusanews – Dalam upaya mengakselerasi transformasi digital dan meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Kepulauan Sangihe berkolaborasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dalam mempersiapkan implementasi aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi).

Langkah strategis ini ditandai dengan rencana uji coba atau pilot project aplikasi surat menyurat dan arsip digital tersebut di 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Kepala Dinas Kominfo Sangihe, Ronald Lumiu, S.H., dalam keterangannya, Senin (11/05/2026), menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari modernisasi birokrasi untuk mewujudkan paperless office dan mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Kolaborasi antara Dinas Kominfo dan Dinas Perpustakaan Daerah dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan aplikasi SRIKANDI yang kini terintegrasi dalam sistem MyASN. Aplikasi ini adalah solusi digital resmi untuk pengelolaan surat menyurat dan arsip dinamis yang menunjang tugas serta fungsi perangkat daerah agar lebih cepat, aman, dan efisien,” ujar Ronald Lumiu.

Lumiu menjelaskan, Srikandi bukan sekadar aplikasi biasa, melainkan platform hasil kolaborasi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kementerian Kominfo, BSSN, dan KemenPANRB. Keunggulannya meliputi terintegrasi antar instansi, mempercepat proses administrasi, aman dengan standar keamanan pemerintah, serta memenuhi standar kearsipan nasional.

“Sebagai tahap awal, kami akan melaksanakan uji coba di 10 OPD terlebih dahulu. Hasil dari pilot project ini akan menjadi acuan kami untuk implementasi penuh ke seluruh OPD di Sangihe,” tambahnya.

Melalui penggunaan SRIKANDI, diharapkan surat masuk dan keluar, disposisi, hingga penyimpanan arsip dapat dilakukan secara elektronik. Hal ini diyakini akan memangkas birokrasi yang berbelit dan meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan berbasis digital (e-government) di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

(OpMud)

Bikin Resah, Dua Bang Jago Diamankan

2026-05-11T12:36:00.000+08:00

BITUNG, Elnusanews - Aparat Polres Bitung kembali menunjukkan respons cepat dalam penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan masyarakat.

Terbukti, dua pemuda yang diduga melakukan keributan sambil membawa senjata tajam berhasil diamankan di Kelurahan Kumersot, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Minggu (10/5/2026) dini hari.

Kedua terduga pelaku masing-masing berinisial D (31) dan K (20), warga Kelurahan Kumersot. Dari tangan keduanya, polisi menyita tiga bilah senjata tajam jenis pisau badik yang diduga digunakan untuk melakukan aksi intimidasi terhadap warga sekitar.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, penindakan bermula dari laporan masyarakat terkait adanya dua pria yang membuat keresahan sambil membawa senjata tajam dan menantang warga untuk berduel di jalan umum.

Merespons laporan tersebut, Team Tarsius Presisi bersama personel Patroli Barat langsung bergerak menuju lokasi kejadian. Saat tiba di tempat kejadian perkara, petugas mendapati kedua terduga pelaku masih berada di lokasi sambil membawa senjata tajam.

Dalam proses penindakan, aparat berhasil mengamankan salah satu pelaku berikut dua bilah pisau badik. Sementara satu pelaku lainnya sempat melarikan diri ke area permukiman warga sebelum akhirnya berhasil ditangkap bersama satu bilah pisau badik yang dibawanya.

Terpisah, Kapolres Bitung AKBP Albert Zai melalui, Kasat Reskrim Polres Bitung, AKP Ahmad Anugrah Ari Pratama menegaskan bahwa tindakan membawa senjata tajam tanpa hak merupakan perbuatan yang berpotensi melanggar hukum pidana dan dapat mengancam keselamatan masyarakat.

“Polres Bitung tidak akan memberi ruang terhadap segala bentuk aksi premanisme maupun tindakan yang berpotensi mengganggu keamanan masyarakat, terlebih yang melibatkan senjata tajam,”tegas Kasat Reskrim.

Sembari menambahkan, saat ini kedua terduga pelaku bersama barang bukti telah diamankan di Mako Polres Bitung guna menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. (*)

"Jerat TGR" Hantui Petahana: 80 Persen Kapitalaung di Sangihe Terancam Gagal Nyalon Lagi

2026-05-09T20:03:00.000+08:00

SANGIHE, Elnusanews _ Panggung politik desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe memanas. Bukan karena persaingan suara, melainkan karena "dosa" masa lalu berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Syarat mutlak bebas TGR kini menjadi batu sandungan besar bagi para petahana yang ingin kembali bertarung di Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 17 Oktober 2026 mendatang.

Sejak pendaftaran bakal calon (Bacalon) dibuka pada 5 Mei 2026, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe memperketat "pintu masuk" bagi para kandidat. Tanpa surat keterangan bebas TGR dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), mimpi untuk kembali memimpin kampung dipastikan kandas di meja administrasi.

Plt. Kepala Inspektorat Sangihe, Alvin Sentinuwo, menegaskan pihaknya tidak akan memberikan toleransi sekecil apa pun. Berdasarkan aturan bupati dan surat edaran resmi, kejujuran finansial adalah harga mati.

"Kami tegak lurus pada aturan. Selama temuan baik dana maupun administrasi belum tuntas 100 persen, surat bebas TGR tidak akan kami keluarkan. Tidak ada tawar-menawar," tegas Sentinuwo kepada awak media, Rabu (06/05/2026).

Fakta mengejutkan terungkap. Hingga bulan lalu, rekapitulasi data menunjukkan sekitar 80 persen Kapitalaung (Kepala Desa) di Sangihe masih tercatat memiliki tunggakan TGR. Meski angka ini mulai menyusut seiring dibukanya pendaftaran, namun waktu yang tersisa sangatlah sempit.

Sentinuwo pun menyentil para petahana yang masih menunda penyelesaian kewajiban, terutama yang nominalnya tergolong kecil.

"Sangat disayangkan kalau hanya karena nominal 10 juta rupiah, misalnya, seseorang gagal ikut kontestasi. Masa pendaftaran hanya dua minggu, sebaiknya segera selesaikan daripada menghambat pencalonan," tambahnya.

Langkah tegas Pemerintah Daerah ini dinilai sebagai upaya "pembersihan" birokrasi dari tingkat desa. Pilkades serentak di 118 kampung kali ini bukan sekadar adu popularitas, melainkan ujian integritas bagi mereka yang ingin kembali memegang mandat rakyat.

Kini, bola panas ada di tangan para bakal calon. Akankah mereka mampu melunasi sisa tanggung jawab sebelum pendaftaran ditutup, atau justru harus rela kursi Kapitalaung diisi wajah baru akibat "sandungan" anggaran masa lalu?.

(OpMud)

POLA - KKT Bangun Sinergi Untuk Bitung Kondusif

2026-05-09T19:00:00.003+08:00

BITUNG, Elnusanews - Ketua Umum Persatuan Organisasi Lintas Agama Adat dan Budaya (POLA) Bitung Puboksa Hutahaean menerima kunjungan silaturahmi Ketua Kerukunan Keluarga Toraja (KKT) Cabang Bitung Yakobus Pongsibidang di Sekretariat POLA, Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung Sabtu (9/5/2026).

Dalam pertemuan itu, berlangsung penuh keakraban kedua tokoh sepakat pentingnya menjaga dan melestarikan adat budaya sebagai benteng persatuan di tengah keberagaman masyarakat Kota Bitung.

Ketua Umum POLA Bitung Puboksa Hutahaean menegaskan, bahwa budaya dan nilai adat tidak boleh hilang ditelan perkembangan zaman.

"Yah tidak boleh hilang, karena kebersamaan lintas suku, agama dan budaya harus terus diperkuat demi menjaga keharmonisan daerah di kota Bitung,"tegasnya.

"Karena itu adat, budaya dan persaudaraan harus terus dijaga agar daerah ini tetap aman, kuat dan bermartabat,"sambung Boksa diamini Ketua KKT Cabang Bitung, Yakobus Pongsibidang.

Tak hanya soal budaya, pertemuan itu juga membahas pentingnya deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna mencegah potensi konflik sosial di tengah masyarakat.

Selain itu, POLA Bitung bersama KKT Cabang Bitung turut menyoroti persoalan buruh dan pentingnya memperjuangkan keadilan bagi para pekerja.

"Nah, kami menilai hak-hak buruh harus mendapat perhatian serius demi terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial di Kota Bitung,"tegasnya.

Sembari kedua tokoh berharap, silaturahmi ini diharapkan menjadi langkah memperkuat sinergi antar organisasi kemasyarakatan dalam menjaga persatuan serta kepedulian terhadap masyarakat kecil di kota Bitung. (*)

Bau Busuk di Malam Jumat Bongkar Kematian Lansia di Soataloara II Sangihe

2026-05-09T11:16:00.003+08:00

SANGIHE, Elnusanews – Keheningan malam Jumat di Kelurahan Soataloara II, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, mendadak berubah menjadi kegemparan. Seorang lansia berinisial FT (66), ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan di dalam rumahnya pada Jumat (8/5/2026) malam.

Peristiwa ini terungkap bermula dari aroma tidak sedap yang menyengat di sekitar pemukiman warga. Kapolres Kepulauan Sangihe, AKBP Abdul Kholik, melalui Kasat Reskrim IPTU Stefi Sumolang, mengonfirmasi bahwa jasad pria yang sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta tersebut pertama kali ditemukan sekitar pukul 20.20 WITA.

Kronologi Penemuan

Awalnya, seorang warga bernama Feybe Matede yang sedang berada di kios dekat lokasi kejadian mencium bau busuk sekitar pukul 20.00 WITA. Karena merasa curiga, ia melaporkan hal tersebut kepada anggota Koramil setempat.

Bersama petugas, Feybe mendatangi rumah korban yang terletak sekitar 30 meter dari keramaian warga. Setibanya di lokasi, bau menyengat semakin kuat. Petugas kemudian masuk melalui pintu depan yang ternyata tidak terkunci. Di dalam kamar, FT ditemukan sudah tak bernyawa dalam posisi terbaring di atas tempat tidur, dengan sebuah tongkat penyangga di sampingnya.

Berdasarkan keterangan kerabat korban, Semi Tumewu, FT terakhir kali terlihat pada Kamis (30/4/2026). Saat itu, korban sempat berkunjung ke rumah cucunya di Kompleks Tarea, namun hanya berada di dalam kendaraan karena mengeluh sakit kaki dan sulit berjalan.

Kontak terakhir keluarga dengan korban terjadi pada Selasa (5/5/2026) saat anaknya mengambil wadah makanan untuk diantar ke rumah korban. Sejak saat itu, diduga korban tidak lagi keluar rumah hingga akhirnya ditemukan meninggal dunia.

Proses olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) berlangsung hingga dini hari mengingat kondisi jenazah yang sudah mulai membusuk. Pada Sabtu (9/5/2026) sekitar pukul 01.00 WITA, pemeriksaan visum luar diselesaikan di RS Liung Kendage Tahuna.

Pihak keluarga menyatakan telah ikhlas menerima kepergian korban sebagai musibah dan secara resmi menolak dilakukan autopsi. Rencananya, jenazah FT akan dimakamkan pagi ini pukul 06.00 WITA di Pekuburan Cina Kampung Lenganeng, Kecamatan Tabukan Utara, setelah seluruh persiapan lahan pemakaman rampung.

(OpMud)

Anak Penjual Ayam dari Tetey Lolos Calon Paskibraka Sulut

2026-05-08T19:02:00.003+08:00

MINUT, Elnusanews - Kisah inspiratif datang dari Desa Tetey, Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Sulawesi Utara.

Ditengah keterbatasan ekonomi keluarga, Amore Alessia Clelia Lintang, siswi SMA Negeri Airmadidi, berhasil menorehkan prestasi membanggakan setelah masuk dalam daftar calon seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Provinsi Sulawesi Utara tahun 2026 mewakili Kabupaten Minut.

Pencapaian tersebut bukan diraih dengan mudah. Dibalik senyum dan semangatnya, Amore tumbuh dari keluarga sederhana. Sang ibu, Telmy Kaseger, dan ayahnya, Hendrik Lintang, diketahui sehari-hari bekerja sebagai penjual ayam demi membantu memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus menopang pendidikan anaknya.

Perjuangan kedua orang tuanya menjadi motivasi besar bagi Amore untuk terus berusaha dan membuktikan diri lewat prestasi. Dengan disiplin tinggi, latihan keras serta semangat pantang menyerah, Amore akhirnya mampu bersaing hingga lolos dalam tahapan seleksi tingkat kabupaten dan dipercaya menjadi salah satu calon perwakilan Minut menuju seleksi Paskibraka Provinsi Sulut.

Selain dikenal disiplin dan aktif di sekolah, Amore juga memiliki postur tubuh yang dinilai sangat menunjang sebagai calon paskibraka. Siswi dengan tinggi badan 169 sentimeter itu dikenal memiliki pembawaan tegas dan percaya diri saat mengikuti berbagai tahapan seleksi.

Tak hanya fokus pada pendidikan, Amore juga memiliki hobi bermain basket. Kegemarannya di dunia olahraga ikut membentuk karakter disiplin, kekompakan serta daya tahan fisik yang kuat hingga mampu mendukung penampilannya dalam seleksi Paskibraka.

Prestasi Amore pun langsung menjadi kebanggaan masyarakat Desa Tetey. Banyak warga menilai keberhasilannya menjadi bukti bahwa keterbatasan ekonomi bukan penghalang untuk meraih mimpi dan mengharumkan nama daerah.

“Ini menjadi motivasi bagi anak-anak muda lainnya agar jangan takut bermimpi besar. Kalau ada kemauan dan kerja keras, pasti bisa," kata salah satu warga yang ikut bangga atas pencapaian Amore.

Dilingkungan sekolah, Amore dikenal sebagai sosok pelajar yang aktif, disiplin dan memiliki semangat nasionalisme tinggi. Selain aktif mengikuti kegiatan sekolah, ia juga disebut mampu menjaga keseimbangan antara pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler.

Pihak SMA Negeri Airmadidi turut memberikan apresiasi atas capaian siswinya tersebut. Sekolah berharap Amore mampu melewati seluruh tahapan seleksi di tingkat provinsi dan nantinya dapat mengharumkan nama Minahasa Utara di tingkat yang lebih tinggi. (*)

HHRM Puji Pansus LKPJ

2026-05-08T18:59:00.008+08:00

BITUNG, Elnusanews - Walikota Bitung Hengky Honandar bersama Wakil Walikota Randito Maringka menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Bitung yang digelar di ruang sidang DPRD Kota Bitung, Jumat (8/5/2026).

Rapat paripurna tersebut, dilaksanakan dalam rangka penyampaian keputusan DPRD Kota Bitung berupa catatan-catatan strategis sebagai rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bitung Tahun Anggaran 2025.

Dalam sambutannya, Hengky menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Bitung atas proses pembahasan LKPJ yang berlangsung secara serius, terbuka dan penuh tanggung jawab demi kepentingan masyarakat Kota Bitung.

"Catatan-catatan strategis ini tentu kami terima secara positif. Ini menjadi bagian penting dalam perjalanan Kota Bitung ke depan agar pembangunan dapat terus berjalan secara berkelanjutan dan konsisten demi mewujudkan hari esok yang lebih baik bagi masyarakat," kata Hengky.

Ia juga menegaskan bahwa membangun Kota Bitung bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat.

"Kemajuan daerah adalah tanggung jawab bersama. Karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat, pimpinan daerah dan DPRD untuk terus menjaga komunikasi, kebersamaan dan sinergitas demi kemajuan Kota Bitung," pesannya.

Ia mengungkapkan, rekomendasi DPRD yang lahir dari proses pembahasan panjang bahkan hingga larut malam menunjukkan keseriusan seluruh pihak dalam mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Ini merupakan proses yang cukup panjang dan melelahkan, namun semua dilakukan demi menghasilkan keputusan terbaik untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang ada," ungkapnya.

Sembari berharap semangat kebersamaan antara eksekutif dan legislatif terus terjaga sehingga pembangunan Kota Bitung dapat berjalan semakin baik, maju dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat kota Bitung. (*)

Dijerat Dugaan Kasus Korupsi Gunung Ruang, GTI Sulut : Ini Jadi Momentum Benahi Tata Kelola Dana Bantuan Bencana

2026-05-08T17:24:00.002+08:00

MANADO,Elnusanews --- Penetapan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Chyntia Ingrid Kalangit, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan pascabencana erupsi Gunung Ruang menuai perhatian berbagai pihak di Sulawesi Utara. Ketua DPD Garda Tipikor Indonesia (GTI) Sulut, Risat Sanger, S.IP, menilai kasus tersebut harus menjadi momentum penting untuk membenahi tata kelola dana bantuan bencana agar lebih transparan dan tepat sasaran.

Kepada wartawan JurnalPatroliNews, Risat Sanger menegaskan bahwa dana bantuan bencana merupakan hak masyarakat korban yang tidak boleh disalahgunakan oleh siapapun, apalagi dalam situasi masyarakat sedang mengalami kesulitan akibat bencana alam.

“Ini bukan sekadar persoalan administrasi. Dana bantuan bencana adalah dana kemanusiaan yang diperuntukkan bagi rakyat yang sedang menderita. Kalau sampai disalahgunakan, tentu sangat melukai rasa keadilan masyarakat,” ujar Risat, Jumat (8/5/2026).

Ia mengatakan, langkah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menetapkan kepala daerah sebagai tersangka menunjukkan bahwa aparat penegak hukum serius menangani dugaan penyimpangan dana bantuan tersebut.

“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejati Sulut. Kalau memang sudah ada alat bukti yang cukup, maka proses penegakan hukum harus terus dikawal sampai tuntas tanpa pandang bulu,” katanya.

Sebelumnya, Kejati Sulut resmi menetapkan Chyntia Ingrid Kalangit sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana stimulan pascabencana erupsi Gunung Ruang tahun anggaran 2024. Tersangka juga telah menjalani penahanan selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan.

Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengelolaan dana siap pakai untuk perbaikan rumah warga terdampak bencana erupsi Gunung Ruang. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kerugian negara dalam perkara itu diperkirakan mencapai Rp22 miliar.

Menurut Risat, masyarakat Sitaro yang terdampak bencana seharusnya menjadi prioritas utama dalam penyaluran bantuan pemerintah. Karena itu, ia meminta seluruh proses hukum dilakukan secara transparan agar publik mengetahui secara jelas duduk persoalan yang sebenarnya.

“Jangan sampai rakyat menjadi korban dua kali. Sudah terkena bencana alam, lalu hak bantuan mereka juga diduga diselewengkan. Ini persoalan serius yang harus dibuka terang kepada publik,” tegasnya.

Risat juga meminta aparat penegak hukum tidak berhenti hanya pada satu tersangka apabila nantinya ditemukan keterlibatan pihak lain dalam proses pengelolaan maupun pencairan dana bantuan tersebut.

“Kalau ada pihak lain yang ikut menikmati atau terlibat dalam aliran dana itu, harus diproses juga. Penegakan hukum harus menyentuh semua pihak yang bertanggung jawab,” tambahnya.

Ia menilai kasus dugaan korupsi dana bantuan bencana kembali memperlihatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran negara, khususnya dana yang bersifat darurat dan menyangkut kepentingan masyarakat luas.

“Transparansi dan pengawasan itu penting supaya bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan justru menjadi bancakan oknum tertentu,” ujarnya.

Di akhir keterangannya, Risat berharap kasus tersebut menjadi pelajaran bagi seluruh kepala daerah dan penyelenggara pemerintahan agar lebih berhati-hati serta menjunjung integritas dalam mengelola anggaran negara.

“Kami berharap proses hukum berjalan objektif dan profesional. Masyarakat Sulawesi Utara tentu ingin melihat keadilan ditegakkan dan dana rakyat benar-benar dipertanggungjawabkan,” pungkas Ketua DPD GTI Sulut tersebut.

Pasca Penahanan Bupati Sitaro, Begini Tanggapan MEP

2026-05-07T20:47:00.001+08:00

MANADO,Elnusanews -- Pasca penahanan Bupati Kepulauan Sitaro berinisial CK alias Chyntia oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara pada Rabu (6/5/26) malam, Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Utara, dr.Michaela Elsiana Paruntu, MARS (MEP), memberikan tanggapannya.

Dalam tanggapanya MEP menegaskan bahwa Partai Golkar Sulawesi Utara berkomitmen penuh untuk menghormati segala prosedur hukum yang berlaku. Ia menyatakan bahwa partai berlambang pohon beringin tersebut tetap berada di garis depan dalam mendukung penegakan hukum yang profesional.

“Partai Golkar Sulut menghormati proses hukum yang berjalan,” kata sosok yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sulut tersebut.

MEP, menambahkan bahwa, pihaknya menaruh kepercayaan penuh kepada aparat penegak hukum (APH) untuk menuntaskan perkara ini secara transparan dan berintegritas.

Di sisi lain, MEP mengingatkan publik agar tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) terhadap Bupati Sitaro. Ia menekankan bahwa status hukum seseorang harus diputuskan melalui mekanisme peradilan yang sah.

MEP juga memastikan jika di perlukan, maka PG siap memberikan pendampingan hukum.

Hingga saat ini, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara masih terus melakukan pendalaman terkait aliran dana bantuan bencana tersebut guna memastikan keadilan bagi masyarakat terdampak erupsi Gunung Ruang.

CK sendiri ditahan oleh kejaksaan karena terlibat dugaan kasus korupsi dana bantuan stimulan erupsi Gunung Ruang tahun 2024.

Pacu Kedaulatan Data hingga Pelosok, Pemkab Sangihe dan BPS Cetak Desa Cantik di Tamako

2026-05-07T18:26:00.001+08:00

SANGIHE, Elnusanews – Komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk memperkuat kedaulatan data kini menjangkau level pemerintahan terkecil. Berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat, Pemkab Sangihe resmi mencanangkan program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) yang dipusatkan di Kampung Pokol, Kecamatan Tamako, Rabu (6/5/2026).

Langkah strategis ini ditandai dengan penandatanganan Piagam Pencanangan oleh Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, S.E., M.M., bersama Wakil Bupati Tendris Bulahari, didampingi Kepala BPS Kepulauan Sangihe, Eko Siswahto, S.S.T., M.S.E.

Dalam sambutannya, Bupati Michael Thungari menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama pembangunan. Kebijakan yang tepat sasaran hanya bisa lahir dari data yang berkualitas.

"Data adalah dasar dalam menentukan arah pembangunan. Jika data tidak akurat, maka kebijakan juga tidak akan tepat sasaran. Karena itu, penguatan kapasitas desa dalam pengelolaan data sangat penting," tegas Bupati.

Sementara itu, Kepala BPS Sangihe Eko Siswahto menjelaskan bahwa program yang sudah berjalan tiga tahun ini kini difokuskan pada tiga kampung di Kecamatan Tamako: Nagha I, Bebu, dan Pokol. BPS berkomitmen penuh meningkatkan literasi statistik di tingkat desa.

"Harapan kami melalui Desa Cantik ini bisa meningkatkan literasi statistik pada level administrasi terkecil, terkait penyelenggaraan, pemanfaatan dan pengelolaan kegiatan statistik," ujar Eko.

Sebagai bentuk pendampingan konkret, BPS tidak hanya sekadar memberikan materi, tetapi juga membekali perangkat desa dengan teknologi digital.

"Nanti kami akan membuat aplikasi pendataan berbasis android untuk Kampung Nagha I, Pokol dan Bebu. Aplikasi ini akan kami serahkan dan dapat dipakai seluruh desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Setelah pengumpulan data, kami juga akan menyediakan website untuk menampilkan indikator yang telah dikumpulkan," papar Eko.

Seluruh rangkaian pembinaan ini dipastikan gratis (tidak dipungut biaya) dan bertujuan agar desa-desa di Sangihe mampu mengelola data secara mandiri ke depannya.

Acara tersebut juga dirangkaikan dengan Pembinaan Statistik Sektoral Seri I. Langkah ini merupakan bentuk sinkronisasi data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendukung terwujudnya "Satu Data Sangihe" yang terintegrasi dengan program "Satu Data Indonesia".

Kegiatan ini dihadiri pula oleh unsur Forkopimca, pejabat lingkungan Pemkab Sangihe, Camat Tamako, tiga Kapitalaung dari desa lokus Desa Cantik, serta tokoh masyarakat dan perangkat kampung setempat.

(OpMud)

Aldrin Padang Nahkodai Muaythai Sangihe: Fokus Orbitkan Atlet Muda ke Kancah Nasional

2026-05-07T13:45:00.005+08:00

SANGIHE, Elnusanews – Cabang olahraga bela diri Muaythai di Kabupaten Kepulauan Sangihe memasuki babak baru yang menjanjikan. Sosok pelatih berpengalaman dan berdedikasi tinggi, Aldrin Padang, resmi dipercaya menahkodai Pengurus Kabupaten (Pengkab) Muaythai Indonesia (MI) Sangihe.periode 2026- 2030.

Penetapan Aldrin Padang sebagai Ketua Muaythai Kabupaten Kepulauan Sangihe dilakukan secara sah dalam Musyawarah Provinsi Luar Biasa yang berlangsung di Graha Gubernur Sulawesi Utara, Senin (4/5/2026). Dalam agenda tersebut, Surat Keputusan (SK) kepengurusan diserahkan langsung oleh Ketua Muaythai Sulawesi Utara, Gladis Mangundap, menandai dimulainya era baru pembinaan Muaythai di tanah Tampungang Lawo.

Penunjukan Aldrin yang akrab disapa "Opa Ading" bukan tanpa alasan. Ia dikenal sebagai "tangan dingin" di balik kesuksesan atlet-atlet Muaythai Sangihe dalam beberapa tahun terakhir. Di bawah arahannya, Sangihe konsisten mencatatkan prestasi gemilang, termasuk kenaikan perolehan medali yang signifikan pada ajang Porprov Sulut sebelumnya.

Dalam keterangannya pasca-pelantikan, Aldrin menegaskan bahwa prioritas utamanya adalah memperkuat struktur organisasi dan memperluas pembinaan atlet usia dini.

"Fokus kami bukan hanya mempertahankan prestasi yang ada, tapi memastikan regenerasi berjalan. Kami ingin Muaythai Sangihe menjadi lumbung atlet berbakat bagi Sulawesi Utara dan konsisten mengirimkan wakil ke kancah nasional," ujar Aldrin optimis.

Salah satu bukti nyata keberhasilan pembinaan yang dilakukan Aldrin adalah munculnya talenta muda seperti Nabila Feyrien Padang Patras, atlet berusia 12 tahun yang sukses mencetak sejarah dengan meraih medali emas di ajang provinsi. Prestasi ini menjadi motor penggerak bagi Aldrin untuk semakin mempopulerkan olahraga asal Thailand ini hingga pelosok desa di Sangihe.

Aldrin juga menyampaikan apresiasinya atas dukungan penuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sangihe dan KONI Sangihe yang kini dipimpin oleh Wakil Bupati Tendris Bulahari. Menurutnya, sinergi antara pengurus cabor dan pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam memfasilitasi kebutuhan atlet, mulai dari sarana latihan yang layak hingga jam terbang bertanding di luar daerah.

"Tantangan ke depan semakin besar, apalagi persaingan di level regional dan nasional sangat ketat. Namun, dengan semangat kebersamaan tim pelatih dan pengurus, saya optimistis Muaythai Sangihe akan terus melahirkan juara," tambahnya.

Langkah terdekat kepengurusan di bawah pimpinan Aldrin adalah mempersiapkan para atlet untuk mengikuti PON bela diri yang kedua di Kota Manado pada Oktober mendatang dan kejuaraan terbuka lainnya guna mengasah mental bertarung sebelum menghadapi agenda besar olahraga berikutnya di Sulawesi Utara.

(OpMud)

Verry Bawoleh: Sang Nakhoda Forum Wartawan Sangihe Genap Berusia 57 Tahun

2026-05-07T08:40:00.000+08:00

SANGIHE, Elnusanews – Guratan pengalaman dan dedikasi menjadi saksi perjalanan hidup seorang Verry Bawoleh. Tepat hari ini, Kamis, 7 Mei 2026, tokoh sentral pers di perbatasan utara NKRI ini merayakan momentum spesial dalam hidupnya. Pria kelahiran Tahuna, 7 Mei 1969 tersebut genap menapaki usia ke-57 tahun dengan rekam jejak yang mengagumkan.

Lulusan SMA Negeri 1 Ulu Siau tahun 1987 ini bukanlah sosok yang asing dengan kerasnya tempaan hidup. Sebelum dikenal sebagai "nakhoda" bagi para pemburu berita di Sangihe, Verry muda sempat merantau dan mengasah etos kerja di industri besar. Tercatat, ia pernah mengabdi di perusahaan Coca-Cola Manado (1993-1997) hingga kemudian melanglang buana ke Balikpapan, sebelum akhirnya terpanggil pulang membangun tanah kelahirannya pada tahun 2000.

Panggilan jiwa sebagai kontrol sosial mulai ia tekuni sejak tahun 2004. Lebih dari sekadar profesi, dunia jurnalistik baginya adalah jalan perjuangan. Keteguhannya teruji saat ia terlibat aktif dalam aksi demo Gerakan Peduli Masyarakat Perbatasan (GPMP) tahun 2004. Saat itu, Verry lantang menyuarakan percepatan pemekaran Kabupaten Sitaro, mendesak perlakuan khusus bagi wilayah pinggiran, serta memperjuangkan kepastian status Pulau Marore demi kedaulatan Sangihe.

Kepemimpinannya yang mumpuni membuat rekan-rekan sejawat menaruh kepercayaan penuh padanya. Sejak tahun 2008 hingga saat ini, ia masih dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua Forum Wartawan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di bawah kepemimpinannya, forum ini menjadi wadah yang solid bagi jurnalis lokal untuk tetap kritis dan profesional.

Tak hanya di meja redaksi dan lapangan, sisi spiritualitas Verry juga dikenal kental. Ia pernah mendedikasikan diri sebagai Majelis di Jemaat GMIST Maranatha Tahuna selama satu periode, menunjukkan integritas moral yang seimbang dengan karier profesionalnya.

Di usia ke-57 ini, doa dan apresiasi mengalir bagi sang nakhoda. Verry Bawoleh bukan sekadar wartawan senior; ia adalah simbol konsistensi seorang putra daerah yang tak lelah menyuarakan kebenaran dari beranda utara nusantara.

(OpMud)

Hengky Honandar Dukung Pelaksanaan Expo STIE Petra Bitung

2026-05-06T20:41:00.003+08:00

BITUNG, Elnusanews – Walikota Bitung Hengky Honandar memberikan apresiasi tinggi kepada STIE Petra Bitung atas suksesnya penyelenggaraan STIE Petra UMKM Expo 2026 yang mengusung tema “Upgrade Your Vision, Upgrade The Future”, Rabu (6/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung di lapangan Basket area Kampus, Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari, kota Bitung tersebut meriah sekaligus mendorong pengembangan pelaku UMKM di Kota Bitung.

Tak hanya itu, beragam agenda menarik turut memeriahkan expo tersebut, mulai dari pertandingan futsal, turnamen e-sport, festival musik, hingga bazar kuliner yang diikuti oleh UMKM lokal.

Dalam sambutannya, Honandar menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga ruang strategis untuk menumbuhkan kreativitas, inovasi, serta semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda.

"Iven ini luar biasa. Selain menjadi wadah pengembangan bakat generasi muda, juga merupakan aksi nyata dan inovasi anak muda Kota Bitung dalam rangka pengembangan diri serta memperluas wawasan demi masa depan yang lebih baik," kata Hengky dihadapan hadirin.

Lebih lanjut, ia mendorong mahasiswa untuk memanfaatkan momentum ini sebagai langkah awal dalam membangun kemandirian ekonomi.

"Diera digital saat ini, generasi muda diharapkan tidak hanya berorientasi sebagai pencari kerja, tetapi mampu menjadi pencipta lapangan kerja melalui inovasi dan kreativitas," harapnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan STIE Petra, Boby Dumgair, bersama civitas akademika dan panitia, menyambut langsung kehadiran Walikota Bitung dalam kegiatan tersebut. P

Turut hadir, Ketua Dekranasda Kota Bitung, Ellen Honandar Sondakh serta sejumlah para pejabat Pemkot Bitung.

(*)

Sambangi BWS Sulawesi I, Bupati Thungari Ajukan Pembangunan Tanggul Pantai Nagha 1

2026-05-05T22:21:00.003+08:00

SANGIHE, Elnusanews – Guna mempercepat penanganan abrasi yang kian mengkhawatirkan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bergerak cepat mengupayakan perlindungan kawasan pesisir dari ancaman abrasi. Hal ini dibuktikan dengan langkah Bupati Sangihe, Michael Thungari, yang menyambangi Kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I di Manado, Selasa (5/5/2026).

Kedatangan orang nomor satu di Sangihe ini bertujuan untuk mengajukan proposal pembangunan Tanggul Pantai Nagha 1 yang berlokasi di Kecamatan Tamako. Kunjungan kerja tersebut diterima langsung oleh Kepala Seksi Pelaksanaan, Allanos Kawengian, serta PLH Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air, Anneke Marlina Tewal, beserta jajaran pejabat terkait.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Michael Thungari memaparkan kondisi mendesak yang terjadi di pesisir Nagha 1. Menurutnya, wilayah tersebut tengah menghadapi ancaman serius berupa abrasi yang sangat agresif.

"Kondisi pesisir saat ini cukup memprihatinkan. Dalam kurun waktu delapan bulan terakhir, abrasi telah menggerus daratan hingga 15–20 meter," ungkap Bupati Michael Thungari saat menyerahkan proposal usulan pembangunan.

Bupati menambahkan, selain abrasi yang kian meluas, pemukiman warga di kawasan tersebut juga dihantui risiko banjir rob serta terjangan gelombang ekstrem yang kerap terjadi pada musim-musim tertentu. Pembangunan tanggul pantai dinilai sebagai solusi krusial untuk melindungi aset warga dan infrastruktur desa dari kerusakan lebih lanjut.

Pihak BWS Sulawesi I menyambut baik inisiatif dan proaktifnya Pemkab Sangihe dalam melaporkan kondisi di lapangan. Proposal ini akan menjadi dasar bagi pihak Balai untuk melakukan kajian teknis lebih lanjut guna menentukan langkah penanganan yang tepat dan efektif.

Melalui koordinasi intensif ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui BWS Sulawesi I dapat segera mewujudkan infrastruktur pelindung pantai yang memadai demi menjamin keamanan serta kesejahteraan masyarakat pesisir di Kecamatan Tamako.

(OpMud)

Jelang Pilhut, Roger Mamesah Imbau Jaga Kamtibmas

2026-05-05T14:18:00.000+08:00

DEPROV,Elnusanews -- Menjelang Pemilihan Hukum Tua, legislator dapil Minahasa-Tomohon Roger Mamesah mengimbau masyarakat Minahasa untuk menjaga Keamanan dan ketertiban Masyarakat jelang pemilihan hukum tua.

“Mari kita jaga kamtibmas di desa masing-masing yang ada di kabupaten Minahasa. Jadikan momentum Pemilihan hukum tua ini sebagai ajang demokrasi yang bermartabat. Utamakan persaudaraan dan kerukunan,”ajak Roger, Senin (04/05/2026).

Lanjut disampaikan Legislator dapil Minahasa-Tomohon imi, ajang Pemilhan hukumtua jangan sampai terjadi gesekan antar masyarakat dan tetap mengutamakan lemajuan desa yang ada di Minahasa.

“Sekali lagi, utamakan persatuan. Kemajuan desa masing-masing adalah harapan kita semua. Hal ini tentu akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat”tandasnya.

FOKUSMAKER Pertanyakan Legalitas Massa Aksi Di Mapolda Sulut

2026-05-05T09:51:00.003+08:00

MANADO,Elnusanews– Menanggapi dinamika aksi demonstrasi yang mengatasnamakan DPD KNPI Sulawesi Utara di Mapolda Sulut terkait institusi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Badan Koordinasi Daerah (Bakorda) Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekaryaan (FOKUSMAKER) Sulut resmi angkat bicara.

Ketua FOKUSMAKER Sulut, Dicky Yapri, menyatakan sikap tegas demi menjaga marwah organisasi kepemudaan dan supremasi hukum di Sulawesi Utara. Pihaknya mempertanyakan secara terbuka legalitas serta keabsahan kepengurusan kelompok yang melakukan aksi tersebut.

Menurut Dicky, sebuah kepengurusan organisasi kepemudaan yang sah haruslah lahir dari mekanisme konstitusional, yakni Musyawarah Daerah (Musda) Definitif.

"Secara organisatoris, kami memandang bahwa kepengurusan yang sah harus sesuai dengan konstitusi organisasi. Tanpa adanya Musda yang jelas, maka klaim kepengurusan tersebut patut diragukan keabsahan hukumnya atau cacat legitimasi," tegas Dicky dalam keterangan tertulisnya, Senin, 5 April 2026.

FOKUSMAKER Sulut juga menyarankan kepada Kapolda Sulawesi Utara beserta jajarannya untuk tidak mentah-mentah menerima aspirasi tanpa memeriksa latar belakang organisasi pembawa aspirasi.

Dicky mendesak pihak kepolisian melakukan verifikasi faktual terhadap,Berkas administrasi organisasi. Surat Keputusan (SK) Kepengurusan. Bukti otentik pelaksanaan Musda dari kelompok pendemo.

Lebih lanjut, FOKUSMAKER mengkhawatirkan adanya oknum yang "menunggangi" nama besar KNPI untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu guna menekan institusi pendidikan seperti Unsrat.

Sebagai organisasi yang berakar pada studi mahasiswa, FOKUSMAKER berkomitmen menjaga independensi perguruan tinggi dari intervensi luar yang tidak berdasar.

"Segala bentuk kritik terhadap Rektor Unsrat haruslah disampaikan melalui jalur yang konstitusional dan oleh lembaga yang memiliki legal standing yang jelas. Bukan oleh oknum yang legalitas organisasinya masih prematur atau tidak definitif," tutup Dicky.