Idul Adha

Sukses Terapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat, TP PKK Sangihe Raih Juara 1 Lomba PHBS se-Sulut

2026-06-13T12:16:27.512+08:00

SANGIHE , Elnusanews – Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan menyabet Juara I Lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tingkat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026. Penghargaan bergengsi ini diserahkan dalam rangkaian puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Tingkat Provinsi Sulawesi Utara di Graha Gubernuran Bumi Beringin, Sabtu (13/6/2026).

Pada ajang evaluasi tahun ini, SMP Negeri 1 Tahuna didapuk sebagai lokus utama penilaian. Keberhasilan ini merupakan buah dari kolaborasi solid antara TP PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dinas Pendidikan, pemerintah daerah, pihak sekolah, serta seluruh warga sekolah yang secara konsisten menerapkan indikator PHBS.

Penghargaan Juara I tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ny. Agnes Bulahari Walukow.SE, yang mewakili daerah pada perhelatan akbar tingkat provinsi tersebut.

Penilaian Lomba PHBS sendiri mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari kebersihan lingkungan sekolah, ketersediaan fasilitas sanitasi, kesehatan warga sekolah, hingga pembiasaan pola hidup sehat sehari-hari. Berdasarkan hasil pantauan langsung tim penilai, SMP Negeri 1 Tahuna dinilai sukses mewujudkan lingkungan pendidikan yang bersih, nyaman, dan sehat.

Ketua TP PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe, Cherry S. Thungari Soeyoenus.SE, melalui jajarannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi. Pihaknya berharap pencapaian ini tidak berhenti sebagai seremonial belaka, melainkan menjadi motivasi berkelanjutan.

"Prestasi ini adalah hasil kerja bersama. Ini menjadi bukti nyata bahwa komitmen serta sinergi antara TP PKK, pemerintah daerah, dan masyarakat mampu menghasilkan capaian luar biasa," ungkap perwakilan TP PKK Sangihe.

Prestasi ini sekaligus membuktikan keberhasilan pembinaan program-program PKK dalam mendukung peningkatan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat Sangihe yang lebih sehat, cerdas, dan sejahtera.

(OpMud)

Sensus Ekonomi 2026 Resmi Dicanangkan, Bupati FDW Tegaskan Pentingnya Data Akurat

2026-06-12T20:02:14.139+08:00

Minsel, Elnusanews.com-Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, S.H., menghadiri kegiatan Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Minahasa Selatan. Acara tersebut bertempat di Hotel Sutan Raja Amurang, Kecamatan Amurang Timur, Kamis, 11 Juni 2026.

Kabupaten Minahasa Selatan merupakan daerah yang terus berkembang dan memiliki potensi besar di Provinsi Sulawesi Utara. Dengan luas wilayah 145.674 hektar, di mana 62,60 persen merupakan kawasan pertanian, daerah ini memiliki sumber daya yang kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jumlah penduduk mencapai 244.070 jiwa dengan laju pertumbuhan 2,98 persen. Kinerja pembangunan daerah menunjukkan tren positif, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat, yaitu 5,54 persen pada tahun 2023, meningkat menjadi 5,58 persen pada tahun 2024, dan mencapai 5,27 persen pada tahun 2025. Kondisi ini mencerminkan ketahanan ekonomi daerah yang terus berkembang dan menegaskan pentingnya dukungan data yang akurat serta berkualitas untuk perumusan kebijakan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran.

Pelaksanaan Sensus Ekonomi yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, dan untuk tahun 2026 merupakan pelaksanaan yang kelima kalinya, menjadi sangat penting dan strategis. Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi sebelumnya, yaitu pada tahun 2016, jumlah usaha atau perusahaan di Kabupaten Minahasa Selatan tercatat sebanyak 32.069 usaha, yang terdiri atas 31.958 usaha mikro dan kecil (UMK) serta 111 usaha menengah dan besar (UMB). Hasil sensus tersebut juga menunjukkan bahwa sektor perdagangan dan industri pengolahan menjadi sektor yang paling dominan serta memberikan kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja di daerah kita.

Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen penting untuk memotret perubahan dan perkembangan struktur perekonomian Kabupaten Minahasa Selatan selama sepuluh tahun terakhir. Sensus ini akan menyediakan data komprehensif mengenai jumlah usaha, lapangan usaha, skala usaha, omzet, serta perkembangan ekonomi digital. Data yang dihasilkan akan menjadi dasar strategis bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi, mengembangkan UMKM, meningkatkan investasi, mengoptimalkan potensi usaha, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan memberikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Minahasa Selatan atas penyediaan data statistik berkualitas serta menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Dimulainya pelatihan petugas lapangan menandai awal pelaksanaan sensus, dengan harapan seluruh petugas bekerja profesional dan menjaga integritas data. Pemerintah juga mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang akurat guna mendukung keberhasilan Sensus Ekonomi 2026.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Selatan, Ibu Irena Listianawati, S.ST., S.E., M.Si., bersama jajaran; Bapak Frangky Tangkere, S.P., M.Si., Asisten Perekonomian dan Pembangunan, bersama segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan; para instruktur dan narasumber, yaitu Bapak Frenly Wongkar, S.Si.; Ibu Widhita Krisnahapsari, S.ST., M.SE.; Bapak Afwin Fauzy Akhsan, S.Tr.Stat.; Bapak Novie Gontha selaku pemimpin doa; serta seluruh Petugas Sensus Ekonomi 2026 Kabupaten Minahasa Selatan.

Sorotan Tajam Rp1,3 Miliar Mobnas Baru Pimpinan Sangihe, Kadis Kominfo: Lebih Hemat dari Sitaro

2026-06-11T20:43:44.845+08:00

SANGIHE, Elnusanews – Pengadaan kendaraan dinas (mobnas) baru untuk operasional Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe senilai Rp1,3 miliar memicu pro dan kontra di tengah masyarakat setelah viral di media sosial. Menanggapi sorotan tajam tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe langsung angkat bicara dan memberikan klarifikasi resmi.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ronald Lumiu, menegaskan bahwa proses pengadaan fasilitas operasional pimpinan daerah tersebut sama sekali tidak menyalahi aturan. Prosedurnya telah melewati tahapan legalitas yang sah di tingkat pemerintahan.

"Pengadaan kendaraan dinas itu sudah tertata dalam perencanaan dan telah disetujui serta disepakati bersama DPRD," ujar Ronald Lumiu saat diwawancarai awak media, Kamis (11/6/2026).

Lumiu membeberkan alasan utama di balik peremajaan mobil dinas tersebut. Menurutnya, secara aturan protokoler, kendaraan operasional yang lama memang sudah sangat layak diganti karena faktor usia mumpuni yang telah mengabdi belasan tahun.

"Mobnas yang lama telah digunakan oleh empat bupati sebelumnya, makanya direkomendasikan untuk pengadaan baru karena biaya perawatan kendaraan dinas lama terbilang tinggi," jelas Lumiu.

Ia menambahkan, jika kalkulasi biaya perawatan mobil lama terus dipaksakan, hal tersebut justru akan membebani daerah. "Dari sisi anggaran, pengadaan kendaraan baru justru lebih efisien dibandingkan terus melakukan perbaikan kendaraan lama," imbuhnya.

Mobilitas pimpinan daerah yang tinggi dalam mengawal roda pemerintahan dan melayani masyarakat kepulauan juga menjadi dasar pentingnya unit baru yang prima demi menunjang keselamatan serta kelancaran tugas di lapangan.

Merespons kritik publik mengenai angka Rp1,3 miliar yang dinilai fantastis, Lumiu justru menyebut nominal tersebut masih tergolong ekonomis. Ia membandingkan kebijakan anggaran Sangihe dengan wilayah kepulauan tetangga di Sulawesi Utara.

"Sebagai perbandingan, Kabupaten Kepulauan Sitaro yang memiliki APBD lebih kecil dari Sangihe melakukan pengadaan kendaraan dinas dengan nilai sekitar Rp1,5 miliar," ungkapnya.

Berdasarkan komparasi tersebut, Lumiu mengklaim bahwa pengadaan mobnas untuk Bupati dan Wakil Bupati Sangihe adalah yang paling hemat dan terukur dibandingkan kabupaten kepulauan lainnya.

"Pemerintah daerah tetap mempertimbangkan aspek kebutuhan, efisiensi anggaran, serta kondisi riil kendaraan yang ada sebelum memutuskan pengadaan kendaraan dinas baru," pungkas Lumiu menutup klarifikasinya.

(OpMud)

Penyembuh Trauma di Tapal Batas: Saat Tawa Anak-Anak Kawio Pecah di Sela Tenda Pengungsian

2026-06-11T19:56:26.362+08:00

SANGIHE, Elnusanews — Gemuruh gempa bumi yang sempat mencengkeram Pulau Kawio dengan ketakutan, perlahan luruh digantikan riuh tawa yang membubung tinggi. Di sela-sela deretan tenda pengungsian Kecamatan Kepulauan Marore, wilayah tapal batas utara Indonesia, keceriaan anak-anak korban bencana kembali pecah.

Mereka berhamburan, melompat, dan saling melempar senyum saat mengikuti rangkaian permainan pemecah suasana (ice breaking). Bagi anak-anak ini, beberapa jam bermain bersama rombongan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bukan sekadar hiburan. Ini adalah momen mahal untuk melupakan sejenak memori kelam guncangan tanah yang merenggut rasa aman mereka.

Pemandangan hangat ini terjadi saat Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari dan Wakil Bupati Tendris Bulahari, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), menembus wilayah perbatasan untuk meninjau langsung korban terdampak. Namun, alih-alih hanya menjadi agenda birokrasi formal, kunjungan ini berubah menjadi ruang pemulihan trauma (trauma healing) yang menyentuh hati.

Tanpa sekat, Bupati dan Wakil Bupati membaur di atas rumput dan tanah pengungsian. Mereka duduk melingkar, mendengarkan celoteh polos anak-anak, sekaligus merangkul para orang tua yang masih dirundung cemas. Pendekatan humanis ini menjadi penawar dahaga psikologis yang sangat dibutuhkan warga di tengah keterbatasan posko darurat.

Pemerintah daerah menegaskan bahwa pemulihan pascabencana di kepulauan terluar tidak boleh hanya berkutat pada pembangunan fisik dan pembagian logistik semata.

"Kami ingin memastikan bahwa pemerintah selalu hadir bersama rakyat, terutama saat menghadapi situasi sulit seperti ini," ujar Bupati Michael Thungari di sela-sela kegiatan, Kamis (11/6/2026).

Menurut Bupati, luka batin dan trauma yang dialami warga, terutama anak-anak, memiliki urgensi yang sama besarnya dengan kebutuhan pangan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mengawal masa transisi ini hingga rasa aman dan optimisme masyarakat Marore kembali pulih sepenuhnya.

Kunjungan di ujung utara Nusantara ini ditutup dengan penyerahan bantuan stimulan yang diharapkan mampu meringankan beban material warga yang sedang bertahan hidup di pengungsian.

(OpMud)

Gandeng Forkopimda, Bupati dan Waki Bupati Tinjau Langsung Korban Gempa di Pulau Kawio

2026-06-11T19:26:51.379+08:00

SANGIHE, Elnusanews – Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari dan Wakil Bupati Tendris Bulahari bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sangihe menggelar kunjungan tanggap darurat ke wilayah perbatasan terdampak gempa bumi di Kecamatan Kepulauan Marore, Kamis (11/06/2026).

Kampung Kawio menjadi wilayah yang terdampak paling signifikan akibat gempa bumi berkekuatan 7,7 Magnitudo yang mengguncang pada Senin, 8 Juni 2026. Berdasarkan data sementara, terdapat 177 Kepala Keluarga (KK) dengan total 483 jiwa di Kampung Kawio yang terdampak bencana ini. Tercatat sebanyak 55 unit rumah mengalami kerusakan berat, 16 unit rusak sedang, dan 6 unit rusak ringan.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Michael Thungari menyampaikan rasa empati yang mendalam kepada warga setempat. Ia bertindak mewakili Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Sangihe untuk memastikan keadaan masyarakat.

“Atas nama Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, serta seluruh masyarakat Sangihe, kami menyampaikan turut berduka dan prihatin atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita,” ujar Bupati.

Meski kerusakan material terbilang masif, Bupati bersyukur bencana tersebut tidak menimbulkan korban jiwa di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

“Di tengah situasi duka ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena tidak ada korban jiwa. Keselamatan manusia adalah prioritas utama. Bangunan yang rusak atau roboh bisa kita bangun dan perbaiki kembali,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, rombongan pemerintah daerah juga turut menyalurkan berbagai bantuan kemanusiaan bagi para korban gempa. Bantuan logistik yang terdiri dari bahan pokok dan perlengkapan tidur ini merupakan sinergi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, BUMN, BUMD, serta para donatur.

Bupati juga menegaskan bahwa pendistribusian logistik tidak hanya diprioritaskan bagi pemilik rumah yang rusak, melainkan juga dibagikan kepada warga yang telah membantu evakuasi dan penanganan bencana sejak hari pertama.

“Semangat gotong royong yang ditunjukkan masyarakat Kepulauan Marore menjadi kekuatan dan modal utama kita bersama dalam menghadapi masa-masa sulit ini,” tutup Bupati.

(OpMud)

Sinergitas Pemerintah Daerah dan Imigrasi Diperkuat, Bupati FDW Hadiri Penandatanganan PKS.

2026-06-11T08:55:41.664+08:00

Minsel, Elnusanews.com- Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, S.H., menghadiri kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado, pada Rabu, 10 Juni 2026.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, S.H., dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado, Alimuddin, menegaskan komitmen bersama dalam mendukung pembentukan Pos Layanan Keimigrasian di Kabupaten Minahasa Selatan. Langkah strategis ini bertujuan untuk mendekatkan serta memperluas akses pelayanan keimigrasian kepada masyarakat sehingga pelayanan dapat diberikan dengan lebih mudah, cepat, dan efektif. Kerja sama ini juga merupakan wujud nyata upaya peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan.

Pertumbuhan demografi dan pergerakan ekonomi di Kabupaten Minahasa Selatan berbanding lurus dengan peningkatan mobilitas warganya. Hal ini dibuktikan secara kuantitatif melalui tren kenaikan permohonan paspor, dari 518 permohonan pada tahun 2024 menjadi 696 permohonan pada tahun 2025, serta adanya aktivitas warga negara asing di wilayah tersebut. Berdasarkan tren data tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat membutuhkan akses layanan keimigrasian yang lebih dekat, mudah, dan efisien.

Kiranya Pos Layanan Keimigrasian yang akan dibentuk melalui kerja sama tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, menjadi langkah awal dalam peningkatan layanan keimigrasian yang lebih luas di Kabupaten Minahasa Selatan, serta mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Bapak Ramdhani, A.Md.Im., S.H., M.Si., Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara, bersama jajaran; Bapak Alimuddin, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado, bersama jajaran; segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. (CT)

Polres Bitung Tindak Tegas Pelaku Penganiayaan

2026-06-10T18:53:49.279+08:00

BITUNG, Elnusanews - Tim Resmob Satreskrim Polres Bitung berhasil mengungkap kasus penganiayaan terhadap seorang anak di bawah umur yang terjadi di Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung.

Korban diketahui berinisial H (13), warga Bitung Tengah. Dari informasi diperoleh diduga menjadi korban pengeroyokan dan penganiayaan menggunakan senjata tajam di samping RSUD Pratama Bitung, sekira pukul 01:00 Wita, Selasa (9/6/2026), kemarin.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, aksi kekerasan tersebut diduga dipicu rasa sakit hati salah satu pelaku terhadap korban.

Para pelaku kemudian mendatangi lokasi tempat korban berada sebelum melakukan penganiayaan secara bersama-sama menggunakan tangan kosong dan senjata tajam.

Akibat kejadian itu, korban mengalami luka robek di bagian kepala, telinga kanan, dan tangan. Korban juga merasakan nyeri pada sejumlah bagian tubuh akibat serangan yang diterimanya.

Menerima laporan dari masyarakat, Tim Resmob Polres Bitung yang dipimpin langsung AIPTU Arnold Moningka, langsung bergerak melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap para pelaku.

Hasilnya, polisi berhasil mengidentifikasi sekaligus mengamankan empat terduga pelaku masing-masing berinisial R (15), MD (15), MG (15), dan E (19). Dari tangan para pelaku, petugas turut mengamankan dua bilah senjata tajam yang diduga digunakan dalam aksi penganiayaan tersebut.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bitung AKP Ahmad Anugrah membenarkan pengungkapan kasus tersebut.

"Para terduga pelaku sudah berhasil diamankan bersama barang bukti dan saat ini masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut,"ungkap Ahmad.(*)

Ratusan Rumah Rusak Akibat Gempa, Bupati Sangihe Pastikan Kebutuhan Pengungsi Prioritas Utama

2026-06-10T13:44:26.133+08:00

SANGIHE, Elnusanews – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sangihe resmi menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan. Kebijakan ini diambil sebagai langkah cepat penanganan pasca-gempa bumi yang melanda perbatasan Utara Indonesia.

Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, menegaskan bahwa keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Penegasan tersebut disampaikan Bupati usai memimpin Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Ruang Serbaguna Rumah Jabatan Bupati, Selasa (9/6/2026).

"Untuk penanganan awal, kita menetapkan status darurat bencana selama 14 hari ke depan. Semua data sementara yang masuk dari pemerintah kampung maupun kecamatan sudah diinput, yakni tercatat sekitar 445 rumah mengalami kerusakan baik berat, sedang, maupun ringan," ujar Bupati .

Meski demikian, Bupati menjelaskan bahwa data tersebut masih bersifat sementara. Tim dari Kabupaten akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi guna menentukan kategori kerusakan yang akurat.

Terkait perbaikan rumah warga yang rusak , Bupati menyatakan bahwa pemerintah daerah akan menghitung anggaran dan menyesuaikannya dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Jika anggaran daerah tidak mencukupi, tentu sebagai Bupati saya akan menyurat langsung kepada Gubernur untuk meminta solusi. Penetapan status darurat ini juga membuka pintu bagi intervensi bantuan dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat," tambah Bupati.

Sebagai bentuk gerak cepat, Pemkab Sangihe menjadwalkan keberangkatan tim gabungan pada Selasa malam pukul 22.00 Wita menuju Kecamatan Kepulauan Marore, khususnya di Kampung Matutuang, Kawio, dan Marore.

Tim gabungan tersebut membawa pasokan sembako, personel untuk pembersihan puing, serta mendirikan dapur umum sementara. Berdasarkan pantauan, kondisi warga di daerah terluar ini masih bertahan di tenda-tenda darurat lapangan.

"Kita akan kesana melihat langsung kondisinya untuk memastikan pasokan sembako aman. Tim dari PU, Inspektorat, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akan langsung menghitung kerugian agar bantuan yang diperlukan bisa segera disalurkan," ungkapnya.

Bupati Michael Thungari juga menyampaikan rasa duka dan simpati mendalam atas musibah yang menelantarkan sejumlah warga. Ia bersyukur peristiwa ini tidak memakan korban jiwa.

Bupati mengimbau masyarakat untuk tidak panik, mengingat status peringatan dini tsunami telah resmi dicabut. Warga diperbolehkan kembali ke rumah masing-masing apabila kondisi bangunan dirasa masih aman dan memungkinkan.

"Bagi yang rumahnya rusak dan tidak memungkinkan, tetaplah berada di tenda pengungsian sambil menunggu bantuan dari pemerintah yang sedang berproses. Mudah-mudahan tidak terlalu lama untuk kita salurkan," pungkas Bupati Michael, yang turut didampingi Wakil Bupati Tendris Bulahari.

(OpMud)

Ellen Honandar Sondakh Ajak Warga Manfaatkan Sampah Menjadi Produk Bernilai

2026-06-10T08:49:46.163+08:00

BITUNG, Elnusanews - Ketua Dekranasda Kota Bitung, Ny. Ellen Honandar Sondakh mendorong penguatan ekonomi hijau melalui Pelatihan Kerajinan Berbahan Dasar Tas Kresek yang diikuti perwakilan perempuan dari delapan kecamatan di Kota Bitung, bertempat di Kantor Dekranasda, di Kelurahan Madidir, Kecamatan Madidir, Selasa (9/6/2026), kemarin.

Disambutannya Ellen mengatakan bahwa pelatihan ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi sampah plastik sekaligus membuka peluang usaha bagimasyarakat.

"Tas kresek yang selama ini menjadi limbah dapat diolah menjadi berbagai produk kerajinan bernilai jual,"ajaknya.

Lebih jauh Ia menambahkan, bahwa program tersebut juga terintegrasi dengan pelatihan pembuatan kompos yang dilaksanakan TP PKK dan Dinas Lingkungan Hidup di 69 kelurahan di kotq Bitung.

"Nah, melalui pengolahan sampah organik menjadi kompos dan sampah plastik menjadi kerajinan, Pemkot Bitung mendorong terciptanya lingkungan yang lebih bersih serta peningkatan ekonomi keluarga,"paparnya.

“Yang terpenting bukan bahan bakunya, tetapi kreativitas dan ketekunan. Dekranasda akan terus mendukung agar produk lokal mampu berkembang dan memiliki daya saing,”sambungnya berharap.

Melalui kegiatan ini, istri Walikota tercinta ini menambahkan, bahwa Dekranasda Kota Bitung tidak hanya membekali masyarakat dengan keterampilan saja.

"Bukan hanya keterampilan saja, akan tetapi ingin membangun kesadaran bahwa sampah dapat menjadi sumber nilai ekonomi dan peluang usaha yang menjanjikan bagi masyarakt kota Bitung,"pungkasnya. (*)

Panen Melimpah, Walikota Hengky Apresiasi Kerja Keras Kelompok Tani Sehati

2026-06-09T20:22:47.997+08:00

BITUNG, Elnusanews - Walikota Bitung Hengky Honandar menghadiri panen jagung hibrida yang digelar Kelompok Tani Sehati bersama Monobox dan Girian Jaya Farm di Kelurahan Tanjung Merah, Kecamatan Matuari, kota Bitung, Selasa (9/6/2026), pagi tadi.

Dalam sambutannya, Honandar menyampaikan bahwa kegiatan panen jagung tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam mewujudkan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan.

"Melalui peningkatan produksi pertanian, kita turut memperkuat ketahanan pangan nasional maupun daerah," kata Honandar.

"Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa sektor pertanian di Kota Bitung memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan," sambungnya mengatakan.

Beliau juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Kelompok Tani Sehati atas keberhasilan panen yang telah dicapai.

"Selamat kepada seluruh anggota Kelompok Tani Sehati. Semoga hasil yang diperoleh dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, memperkuat semangat untuk terus berkarya, dan menjadi inspirasi bagi kelompok tani lainnya,” ucapnya.

Sembari walikota pilihan ralyat ini mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi menyukseskan program swasembada pangan nasional, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mewujudkan Kota Bitung yang semakin maju, sejahtera, dan tangguh.

"Dengan hasil panen tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjadi motivasi bagi kelompok tani lainnya di Kota Bitung dalam mendukung ketersediaan pangan dan pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan," pungkasnya.

Perlu diketahui bersama dari lahan seluas tiga hektare, para petani berhasil memanen sekitar 20 ton jagung hibrida.

(*)

Wujudkan Lingkungan Bersih, Ny. Ellen Honandar Sondakh Ajak Warga Olah Sampah Menjadi Kompos

2026-06-08T20:07:07.751+08:00

BITUNG,Elnusanews - Ketua TP PKK Kota Bitung, Ny. Ellen Honandar Sondakh, SE, bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bitung menggelar pelatihan pembuatan kompos bagi masyarakat di Kelurahan Bitung Barat Dua dan Bitung Barat Satu, Kecamatan Maesa, Senin (8/6/2026), tadi.

Dalam kegiatan tersebut, istri Walikota pilihan rakyat ini tidak hanya hadir memberikan edukasi, tetapi juga turun langsung mempraktikkan proses pembuatan kompos dari sampah organik rumah tangga.

Dikegiatan itu, warga tampak antusias mengikuti pelatihan yang mengajarkan pemilahan sampah, pencacahan bahan, hingga proses fermentasi untuk menghasilkan kompos padat dan cair.

Sementara itu, menurutnya pengelolaan sampah dari rumah tangga merupakan langkah sederhana yang dapat membantu menjaga kebersihan lingkungan sekaligus menghasilkan pupuk yang bermanfaat bagi tanaman.

"Melalui pelatihan ini kami ingin masyarakat memahami bahwa sampah organik dapat diolah menjadi sesuatu yang bernilai dan bermanfaat," ungkapnya..

Nah, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya serta mendukung terwujudnya lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di Kota Bitung.

"Jika dikelola dengan baik, sampah organik dapat menjadi pupuk yang berguna bagi tanaman sekaligus membantu menjaga kebersihan lingkungan," harapnya.

(*)

Sambil Menunggu SK Gubernur, Berita Acara Plt Ketua DPRD Sangihe Resmi Dibatalkan

2026-06-06T09:38:40.686+08:00

SANGIHE, Elnusanews — Polemik penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe akhirnya berputar total. DPRD resmi membatalkan berita acara penunjukan Marvein Hontong sebagai Plt Ketua DPRD dalam rapat paripurna di ruang rapat dewan, Jumat (5/6/2026) pagi.

Wakil Ketua I DPRD Sangihe, Risald Paulus Makagansa, menjelaskan pembatalan dilakukan karena adanya kekeliruan penafsiran Pasal 68 poin 4 Tata Tertib DPRD. Pasal tersebut mengatur bahwa jika Ketua DPRD berhenti, para wakil ketua menentukan salah satu di antara mereka untuk melaksanakan tugas ketua hingga pelantikan pejabat definitif.

"Disitu kekeliruannya. Kami sebelumnya memahami penunjukan harus dituangkan dalam berita acara dan diparipurnakan. Padahal, tugas pelaksana ini otomatis melekat karena pimpinan DPRD bersifat kolektif kolegial," ujar legislator yang akrab disapa Embo Paul usai memimpin rapat.

Makagansa menegaskan bahwa penunjukan resmi pelaksana tugas pimpinan dewan mutlak harus didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Utara. Oleh karena itu, berita acara paripurna terdahulu wajib dibatalkan demi hukum.

Meski berita acara dianulir, Marvein Hontong yang sebelumnya ditunjuk pada paripurna 25 April 2026 tetap menjalankan tugas Ketua DPRD berdasarkan kesepakatan internal unsur pimpinan, sesuai mandat tata tertib untuk mencegah kekosongan jabatan.

Mengenai status Ketua DPRD sebelumnya, Ferdy Sondakh, lembaga dewan telah melayangkan surat keputusan pemberhentian hasil paripurna kepada Gubernur Sulawesi Utara . Pemberhentian ini merupakan tindak lanjut atas surat resmi dari partai politik yang masuk ke DPRD.

"Hak protokoler masih melekat pada Ferdy Sondakh sampai SK Gubernur terbit. Namun secara administrasi, sudah tidak bisa lagi menandatangani dokumen apa pun sejak keputusan pemberhentian ditetapkan," pungkas Makagansa.

(OpMud)

Bupati Thungari Ground Breaking Rehabilitasi Pelabuhan Tahuna, Sangihe Diguyur Dana Pusat Rp150 Miliar

2026-06-05T20:43:19.264+08:00

SANGIHE, Elnusanews — Konektivitas dan urat nadi perekonomian di wilayah perbatasan Indonesia bagian utara dipastikan bakal semakin kuat. Hal ini ditandai dengan langkah Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, yang menghadiri langsung kegiatan pemancangan tiang pertama (ground breaking) rehabilitasi fasilitas Pelabuhan Tahuna, Jumat (5/6/2026).

Agenda krusial yang dipusatkan di area Pelabuhan Tahuna ini turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pihak pelaksana, pengawas proyek, serta sejumlah pejabat teras di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Michael Thungari melayangkan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Menurutnya, proyek ini merupakan bukti nyata kepedulian negara terhadap pembangunan infrastruktur transportasi laut di wilayah terluar.

"Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan serta seluruh pihak yang telah memberikan perhatian bagi pengembangan infrastruktur transportasi laut di daerah perbatasan ini,” ujar Bupati.

Bukan tanpa alasan, Bupati membeberkan bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki karakteristik geografis yang unik. Terdiri dari 15 kecamatan, 145 kampung, dan 22 kelurahan yang tersebar di gugusan pulau, moda transportasi laut otomatis memegang peranan yang sangat vital dan strategis bagi hajat hidup orang banyak.

“Laut bukan sekadar pemisah bagi kita, melainkan penghubung yang mempersatukan aktivitas sosial, ekonomi, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, hingga mobilitas masyarakat,” tegasnya.

Sebagai pintu gerbang utama keluar masuknya komoditas barang dan mobilisasi manusia, Pelabuhan Tahuna memegang fungsi sentral. Pelabuhan ini menjadi simpul konektivitas utama yang menghubungkan Sangihe dengan wilayah Sulawesi Utara serta daerah-daerah lain di Indonesia. Dengan adanya peningkatan kualitas fasilitas, Bupati optimistis multiplier effect positif akan langsung dirasakan masyarakat.

“Arus distribusi barang akan semakin lancar, biaya logistik dapat ditekan, akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan menjadi lebih mudah, serta membuka peluang investasi dan pengembangan ekonomi maritim,” paparnya optimis.

Di balik seremonial pemancangan tiang ini, terungkap fakta menarik terkait besaran anggaran yang berhasil dikucurkan ke Sangihe. Bupati membocorkan bahwa rehabilitasi ini merupakan tindak lanjut konkret dari kunjungan Menteri Perhubungan ke Sangihe pada akhir tahun lalu. Tak tanggung-tanggung, total investasi infrastruktur maritim yang digelontorkan pusat untuk daerah ini menyentuh angka hampir Rp150 miliar.

“Tidak banyak daerah di Indonesia yang mendapatkan anggaran besar seperti ini. Jika dihitung, pekerjaan di Pelabuhan Tahuna memakan anggaran sekitar Rp90 miliar, dan di Pelabuhan Matutuang sekitar Rp60 miliar. Jadi, totalnya ada Rp150 miliar dana Pemerintah Pusat yang masuk ke Kabupaten Kepulauan Sangihe,” ungkap Bupati dengan nada syukur.

Mengingat besarnya alokasi anggaran yang didapatkan, orang nomor satu di Sangihe ini mewanti-wanti pihak kontraktor dan pengawas lapangan untuk bekerja ekstra maksimal. Ia meminta agar aspek profesionalisme, mutu bangunan, dan keselamatan kerja (K3) dijaga ketat sepanjang proyek berjalan.

“Kami berharap seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” imbuhnya.

Menariknya, tidak hanya fokus pada proyek skala besar dari pusat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sangihe juga bergerak taktis menyiapkan fasilitas pendukung tambahan. Guna mengerek kenyamanan para calon penumpang, Pemkab Sangihe berencana membangun fasilitas toilet di area luar ruang tunggu.

“Kami akan menambah fasilitas toilet di area luar atau outdoor agar penumpang yang tidak berada di ruang tunggu tetap dapat mengakses fasilitas tersebut dengan mudah. Lokasinya akan disurvei bersama Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan agar berada di titik yang strategis,” jelas Bupati.

Menutup sambutannya, Bupati Michael Thungari berharap pengerjaan fasilitas publik ini terhindar dari kendala teknis maupun non-teknis agar bisa selesai tepat waktu demi kemajuan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, saya menyampaikan selamat atas dimulainya pekerjaan rehabilitasi fasilitas Pelabuhan Tahuna. Kiranya pembangunan ini berjalan dengan baik, selesai tepat waktu, dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta daerah yang kita cintai bersama,” pungkasnya.

(OpMud)

SPBU Diawasi Ketat

2026-06-05T18:19:18.935+08:00

BITUNG, Elnusanews – Polres Bitung bersama Pemerintah Kota Bitung melalsanakan giat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi di sejumlah SPBU di kota Bitung, Jumat (5/6/2026).

Kegiatan ini melibatkan Unit Tipidter Sat Reskrim, Sat Lantas Polres Bitung, Dinas Perhubungan dan Bapenda Kota Bitung.

Dilokasi, para petugas melakukan pemeriksaan barcode, nomor polisi kendaraan, serta pengecekan tangki kendaraan yang dicurigai dimodifikasi untuk menampung BBM bersubsidi dalam jumlah berlebih..

Selain itu, tim juga menindak pelanggaran lalu lintas kasat mata dan memberikan edukasi kepada masyarakat.

Dari hasil pemeriksaan dilapangan ditemukan sejumlah kendaraan yang belum taat pajak dan diberikan teguran.

Sementara pemeriksaan acak terhadap 15 kendaraan menunjukkan seluruh data kendaraan sesuai dengan dokumen dan kondisi fisik kendaraan.

Sementara itu, Kapolres Bitung AKBP Albert Zai melalui Kasat Reskrim Polres Bitung AKP Ahmad Anugrah menegaskan bahwa pengawasan akan terus dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi dan memastikan distribusinya tepat sasaran.

"Yah, pengawasan ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk menjaga penyaluran BBM bersubsidi di kota Bitung tetap aman, agar tidak disalahgunakan dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat yang berhak," singkat mantan Kasat Reskrim Polres Minsel didampinggi Kasat Lantas.

(*)

Pastikan Prima, Kodim 1310/Bitung Periksa Seluruh Randis

2026-06-04T20:12:37.153+08:00

BITUNG,Elnusanews - Kodim 1310/Bitung menggelar pengecekan Kendaraan Dinas (randis) di Lapangan Apel Makodim 1310/Bitung, Kamis (4/6/2026), tadi.

Pengecekan itu, dipimpin langsung Kasdim 1310/Bitung Mayor Cpm Samsuri Usman bersama anggota Subdenpom XIII/1-2 Bitung.

Dikatakannya, kegiatan itu bertujuan memastikann kelengkapan administrasi serta kesiapan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk personel.

"Seluruh kendaraan roda dua dan roda empat diperiksa, mulai dari surat-surat kendaraan hingga kondisi fisik seperti ban, lampu, rem, spion, dan perlengkapan keselamatan berkendara,"singkatnya.

Sementara itu, ditempat yg sama Dandim 1310/Bitung Letkol Inf Dewa Made DJ mengatakan, pemeriksaan dilakukan secara berkala sebagai upaya pembinaan dan penegakan disiplin prajurit.

"Pemeriksaan ini untuk memastikan kendaraan dinas dalam kondisi layak pakai dan administrasinya lengkap, sekaligus meningkatkan disiplin personel dalam penggunaannya,"kata Dandim.

Menurut pria berbadan tegap ini bilang bahwa kendaraan dinas merupakan aset negara yang harus dirawat dan digunakan secara bertanggung jawab.

"Nah, dengan kegiatan ini secara tdk langsung mendukung kelancaran tugas dari satuan Kodim 1310/Bitung,"pungkasnya. (*)

Di Balik Restorasi Kabel Palapa Ring Tengah, Ada Sosok 'Gercep' Kadis Termuda Ronald Lumiu

2026-06-04T19:07:11.645+08:00

SANGIHE, Elnusanews – Proses pemulihan jaringan telekomunikasi pasca-gangguan pada Kabel Palapa Ring Tengah segmen Tahuna–Melonguane terus dipantau secara ketat. Di balik upaya percepatan restorasi infrastruktur vital tersebut, perhatian publik tertuju pada aksi sigap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ronald Lumiu, SH.

Sebagai Kepala Dinas (Kadis) termuda di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ronald dikenal sebagai figur yang memiliki etos kerja tinggi. Ia terjun langsung mengawasi setiap tahapan perbaikan kabel bawah laut tersebut demi memastikan layanan komunikasi masyarakat di wilayah kepulauan kembali normal secepat mungkin.

Langkah taktis yang diambil Ronald mencerminkan komitmen keterbukaan informasi. Secara berkala, ia memperbarui data perkembangan perbaikan di lapangan kepada publik guna meminimalkan keresahan masyarakat terkait kendala jaringan yang terjadi.

Profil dan Rekam Jejak :

Pria kelahiran Tahuna, 13 November 1982, ini merupakan birokrat muda yang meniti karier dari bawah. Saat ini, Ronald memegang pangkat Pembina Tingkat I, golongan IV/b.

Latar belakang pendidikannya diselesaikan di Sulawesi Utara. Ia menamatkan pendidikan dasar di SDN Inpres Tona Tahuna, melanjutkan ke SLTP Negeri 2 Tahuna, lalu SMA Negeri 1 Tahuna, hingga meraih gelar Sarjana Hukum (S1) dari Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado. Di sela kesibukannya sebagai pejabat daerah, Ronald juga aktif menjaga kebugaran fisik melalui hobi olahraganya.

Sebelum dipercaya memimpin Dinas Kominfo Sangihe, pria yang tinggal di Jalan Tatehe Woba, Apengsembeka, Tahuna ini memiliki rekam jejak karier yang solid di pemerintahan, antara lain:

• 2006: Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda)

•2008: Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (Kasi Kesos) Kelurahan Tidore

• 2010: Kepala Sub Bagian (Kasubag) Rapat dan Risalah

• 2018: Kepala Bagian (Kabag) Persidangan, Perundang-undangan, dan Hubungan Masyarakat (Humas)

Melalui kombinasi pemahaman hukum, pengalaman di bidang humas, serta pendekatan kerja yang responsif, Ronald Lumiu kini menjadi motor penggerak digitalisasi sekaligus pengawal keandalan infrastruktur komunikasi di beranda utara NKRI.

(OpMud)

1,2 Ton Napoleon Diamankan KKP

2026-06-03T15:58:38.972+08:00

BITUNG, Elnusanews – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 1,2 ton ikan Napoleon yang akan dikirim secara ilegal ke Hong Kong menggunakan kapal asing MV Silver Island.

Kapal berbendera Sao Tome and Principe tersebut dicegat oleh Kapal Pengawas (KP) Orca 04 milik Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP saat berlayar di perairan Laut Sulawesi, Jumat (29/5/2026), lalu.

Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho Saksono atau yang akrab disapa Ipunk, mengungkapkan hasil pemeriksaan menunjukkan kapal tersebut mengangkut sekitar 1,2 ton ikan Napoleon hidup tanpa dilengkapi izin resmi dari Pemerintah Indonesia.

"Kapal ini berangkat dari Sumenep, Jawa Timur pada 26 Mei 2026 lalu, dengan tujuan Hong Kong. Saat diperiksa, ditemukan ikan Napoleon dalam jumlah besar tanpa dokumen perizinan yang sah dan tidak memiliki kuota pemanfaatan,"tegas Ipunk dalam konferensi pers di Pangkalan PSDKP Bitung, Rabu (3/6/2026), siang tadi.

Menurut Ipunk, pelaku diduga sengaja berupaya mengelabui petugas dengan menyembunyikan ikan Napoleon di ruang tersembunyi yang sulit ditemukan saat pemeriksaan.

"Ikan Napoleon ditempatkan pada bagian kapal yang tidak biasa. Lokasinya berada di area yang sulit diakses dan pintunya tersembunyi di balik gudang suku cadang mesin kapal,"bebernya.

"Negara diperkirakan berhasil menyelamatkan potensi kerugian hingga Rp16 miliar. Nilai tersebut berasal dari estimasi harga ikan serta potensi penerimaan negara dari sektor pajak dan nonpajak yang seharusnya dibayarkan,"sambungnya.

Atas perbuatannya, pelaku diduga melanggar Pasal 88 juncto Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ancaman hukuman yang dikenakan berupa pidana penjara maksimal enam tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar.

"Kasus ini akan kami lanjutkan ke proses hukum dan terus dikembangkan untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Pengendalian Operasi Armada PSDKP, Teuku Elvitrasyah, menjelaskan bahwa MV Silver Island merupakan kapal pengangkut ikan hidup berukuran 492 Gross Ton (GT) yang dimiliki perusahaan yang berdomisili di Hong Kong.

Ia mengatakan penangkapan berawal dari laporan masyarakat mengenai dugaan pengangkutan ikan Napoleon secara ilegal dari Sumenep menuju Hong Kong.

"Informasi tersebut kami tindak lanjuti dengan pemantauan dan analisis pergerakan kapal. Setelah dipastikan mengarah ke Hong Kong melalui Selat Makasar dan Laut Sulawesi, KP Orca 04 melakukan pencegatan dan pemeriksaan," ujarnya.

Ikan Napoleon merupakan salah satu jenis ikan yang masuk dalam daftar Appendix II Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) sehingga pemanfaatannya diatur secara ketat oleh pemerintah.

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018, setiap pelaku usaha yang memanfaatkan ikan Napoleon wajib memiliki Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) Perdagangan Luar Negeri dan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN).

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmen KKP dalam melindungi sumber daya ikan Indonesia melalui penerapan aturan pemanfaatan yang ketat terhadap spesies yang dilindungi maupun yang pemanfaatannya dibatasi.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan nasional sekaligus mencegah kepunahan spesies asli Indonesia yang memiliki nilai ekologis tinggi. (*)

Hadiri APEKSI, HH Mantapkan Langkah Membangun Bitung

2026-06-02T23:35:51.365+08:00

KENDARI - Walikota Bitung Hengky Honandar bersama Ketua TP PKK Kota Bitung Ny Ellen Honandar Sondakh menghadiri gala dinner dalam rangka Rapat Kerja (Raker) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komisariat Wilayah (Komwil) VI yang digelar di Kota Kendari, Selasa malam (2/6/2026).

Kegiatan yg berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban yg mengusung tema “Kolaborasi dan Sinergi Membangun Indonesia Timur.”

Menjadi ajang mempererat hbungan serta memperkuat sinergi antar kepala daerah dari wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Dikegiatan itu, para walikota beserta delegasi dari berbagai daerah tampak berbaur dan berdiskusi mengenai berbagai isu strategis pembangunan daerah.

Kehadiran Walikota Bitung bersama Ketua TP PKK Kota Bitung merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Bitung dalam mendukung penguatan kerja sama antar daerah.

Dengan kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mendorong pembangunan perkotaan yang inovatif, berkelanjutan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Melalui forum ini, para kepala daerah membahas berbagai isu penting yang menjadi perhatian bersama, mulai dari pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga percepatan pembangunan perkotaan.

Diharapkan, hasil pembahasan dan kesepakatan yang terbangun dalam Raker APEKSI Komwil VI dapat memperkuat kerja sama antar pemerintah kota serta melahirkan kebijakan yang berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di kawasan Indonesia Timur.

Melalui kolaborasi dan sinergi yang kuat antar daerah, diharapkan berbagai tantangan pembangunan dapat dihadapi bersama sehingga mampu menghadirkan pelayanan dan pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat. (*)

Pemkot Bitung Dukung SPAM BIMATARA

2026-06-02T13:24:51.392+08:00

BITUNG, Elnusanews - Sekretaris Daerah Kota Bitung Ir. Rudy Theno mewakili Walikota Bitung, Hengky Honandar mmbuka kegiatan konsultasi publik lingkungan dan sosial regional water supply project terkait Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) wilayah BIMATARA (Bitung-Manado- Minahasa Utara).

Kegiatan yang merupakan bagian dari program kerja sama antara Asian Development Bank (ADB) dan Kementerian Pekerjaan Umum, belangsung di Ruangan SHS Kantor Walikota Bitung, Selasa (2/6/2026),tadi.

Dalam sambutan Walikota yang dibcakan Sekda Rudy menengaskan bahwa air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus mendapat perhatian serius.

"Jika tdk ada langkah besar yang diambil, maka akan terjadi defisit layanan yang berdampak langsung pada kualitas hdup masyarakat,"kata Rudy saat membacakan sambutan Walikota.

Nah, jadi menurut mantan Kadis PU ini bilang sebagai kota industri dan pintu gerbang perdagangan internasional di kawasan timur Indonesia, kebutuhan air minum di Bitung terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi, serta pengembangan kawasan strategis nasional.

Oleh karenannya, SPAM Regional BIMATARA hadir sebagai solusi jangka panjang untuk menjamin ketersediaan air minum yng layak bagi masyarakat Bitung, Manado dan Minahasa Utara.

“SPAM BIMATARA bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi simbol kolaborasi regional untuk memastikan kebutuhan air minum masyarakat di kota Bitung dapat terpenuhi,"pungkasnya. (*)

Restorasi Kabel Laut Palapa Ring Tahuna-Melonguane Diperpanjang hingga 6 Juni

2026-06-02T13:13:40.996+08:00

SANGIHE, Elnusanews– Proses pemulihan (restorasi) jaringan kabel serat optik bawah laut Palapa Ring Tengah untuk segmen Tahuna–Melonguane resmi diperpanjang hingga 6 Juni 2026. Perpanjangan target yang sebelumnya dijadwalkan selesai pada 2 Juni 2026 ini diumumkan langsung oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).

Berdasarkan evaluasi tim teknis di lapangan, penyesuaian jadwal ini terpaksa dilakukan akibat beberapa kendala non-teknis. Faktor utama yang memperlambat proses pengerjaan adalah kondisi perairan sekitar Tahuna yang diwarnai angin dan cuaca cukup kuat, serta kondisi dasar laut yang berbatu (rocky seabed).

Selain itu, proses pengangkatan dan penyambungan kabel juga menuntut kehati-hatian ekstra dari tim teknis. Mengingat posisi jalur kabel bawah laut yang saling berdekatan, langkah presisi wajib diterapkan guna mencegah kerusakan baru pada infrastruktur vital tersebut.

Hingga saat ini, pekerjaan pemulihan jaringan terus dikebut dengan menggunakan armada utama Kapal Fiber Optik Pacific Guardian. Pihak BAKTI memastikan bahwa percepatan penyelesaian pekerjaan tetap mengedepankan aspek keselamatan kerja (K3) serta kualitas hasil pemulihan jaringan.

Proses restorasi pada segmen Tahuna–Melonguane ini sangat krusial karena jalur tersebut menjadi tulang punggung utama (backbone) yang menopang trafik komunikasi dan internet bagi masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro).

Pihak BAKTI juga telah menyampaikan permohonan maaf atas penyesuaian jadwal ini dan berkomitmen untuk terus mempublikasikan perkembangan terbaru secara berkala kepada masyarakat luas. Masyarakat diimbau untuk bersabar dan memaklumi kondisi alam yang memengaruhi proses pengerjaan di laut.

(OpMud)

Terjaring di KM Mercy Teratai, Dua WNA Asal China Diamankan Imigrasi Tahuna

2026-06-01T22:47:43.298+08:00

SANGIHE, Elnusanews – Proses hukum terhadap dua warga negara (WN) China berinisial LK dan TY yang diamankan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dipastikan berjalan objektif berbasis data. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna, Ready, menegaskan pihaknya menolak berspekulasi dan hanya akan menjatuhkan putusan final berdasarkan alat bukti yang sah.

"Kasus ini belum selesai dan masih dalam tahap pendalaman. Kami sementara melakukan penyelidikan serta berupaya mengumpulkan alat bukti yang sah dan kuat di lapangan untuk memperkuat konstruksi hukum," ujar Ready dalam konferensi pers di ruang pertemuan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna, Senin (1/6/2026).

Ready menjelaskan, jika dalam penyelidikan nanti tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian, kedua WNA tersebut akan dipulangkan ke negara asal melalui langkah administratif. Namun, jika terbukti bersalah, mereka akan diproses hukum sesuai undang-undang yang berlaku. Saat ini, LK dan TY resmi dijebloskan ke Ruang Detensi Imigrasi Tahuna karena diduga kuat melanggar Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Di sisi lain, Ready juga mengetuk kesadaran masyarakat dan insan pers di wilayah perbatasan Sangihe untuk membantu pengawasan orang asing. Ia meminta publik segera melapor jika melihat aktivitas mencurigakan, dengan catatan informasi yang diberikan harus akurat agar bisa diverifikasi petugas.

Kronologi Penangkapan di Atas Kapal

Kasus ini bermula dari deteksi dini intelijen. Pada Jumat (29/5/2026) sekira pukul 19.00 WITA, Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Imigrasi Tahuna menerima informasi krusial dari Badan Intelijen Strategis (BAIS) mengenai adanya dua orang asing di atas kapal komersial.

Merespons laporan tersebut, tim gabungan skala besar langsung bergerak melakukan penyergapan. Operasi pengamanan ini melibatkan unsur:

•BAIS dan Badan Intelijen Negara (BIN)

•Intel Kodim 1301/Sangihe

•Intelkam Polres Kepulauan Sangihe

•Syahbandar Pelabuhan Nusantara Tahuna

Petugas gabungan berhasil mencegat LK dan TY yang saat itu sudah berada di atas KM Mercy Teratai dengan rute tujuan Manado.

Saat dilakukan pemeriksaan paspor dan dokumen perjalanan di lokasi, petugas mendapati bahwa kedua WN China ini masuk ke wilayah Indonesia menggunakan Visa Indeks C2, yang peruntukannya khusus untuk kegiatan kunjungan bisnis.

Untuk kepentingan penyelidikan mendalam, keduanya langsung digelandang ke Kantor Imigrasi Tahuna. Petugas juga menggeledah seluruh barang bawaan mereka. Dari hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan benda-benda terlarang.

"Hasil pemeriksaan tidak menemukan senjata tajam, senjata api, narkotika, obat-obatan terlarang, bahan peledak, maupun barang berbahaya lainnya," tulis pihak Imigrasi dalam rilisnya. Barang yang disita murni berupa pakaian, gawai, obat tradisional, dokumen pribadi, dan makanan ringan.

Hingga berita ini diturunkan, penyidik keimigrasian masih terus melakukan pemeriksaan intensif dan menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) guna membongkar motif dan aktivitas terselubung kedua WNA tersebut selama berada di Sangihe.

(OpMud)

Tindak Lanjuti Instruksi KPK, BPKPD Sangihe Tertibkan Aset Daerah dan Kejar Target PAD

2026-06-01T19:25:38.773+08:00

SANGIHE, Elnusanews – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kepulauan Sangihe terus memperketat pengamanan aset milik pemerintah daerah. Langkah strategis ini diambil sebagai tindak lanjut atas instruksi langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala BPKPD Sangihe, Cherry Wesselly Londo, ST, M.Ec.Dev, menyatakan bahwa fokus awal saat ini adalah mengamankan seluruh aset daerah yang masih dikuasai oleh pihak lain. Aset tersebut meliputi peralatan, mesin, tanah, hingga bangunan.

"Ini merupakan instruksi KPK dalam langkah pengamanan aset. Setelah pengamanan, kami akan mengidentifikasi potensi penerimaan daerah dari sektor pengelolaan milik daerah. Aset-aset yang tidak digunakan untuk operasional pemerintah akan dioptimalkan guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD)," ujar Londo saat diwawancarai awak media Senin (1/6/2026).

Sebagai langkah konkret, BPKPD baru saja menarik tiga unit kendaraan truk yang merupakan aset Dinas Perhubungan dari sebuah bengkel. Ketiga armada tersebut kini telah diamankan di area Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Terkait aset berupa tanah, Londo mengendus adanya indikasi penguasaan sepihak hingga upaya pengalihan kepemilikan oleh oknum tertentu. Pihaknya menegaskan akan menelusuri kasus-kasus tersebut secara intensif sepanjang tahun ini hingga tahun depan.

"Target kami tahun ini adalah memaksimalkan pengamanan hukum melalui sertifikasi tanah, karena hal ini juga diwanti-wanti oleh KPK," tegasnya.

Saat ini, dari total 724 bidang tanah milik Pemda Sangihe, sebanyak 500 bidang telah resmi tersertifikasi. Sementara itu, 10 bidang tanah lainnya masih dalam proses pengurusan di Kantor Pertanahan, sehingga totalnya mencapai 510 bidang. Sisa 214 bidang tanah akan disertifikasi secara bertahap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Mengenai potensi penyerobotan lahan oleh masyarakat, Londo memastikan Pemda akan mengambil langkah tegas. Terlebih jika lahan tersebut digunakan bukan untuk kepentingan publik.

"Kami akan mengembalikan fungsi tanah sesuai dengan tujuan awal pengadaannya. Jika peruntukannya adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH), maka akan kami kembalikan fungsinya. Pemerintah ingin memastikan seluruh aset ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun sosial," pungkas Londo.

(OpMud)

Selasa Besok, SMA N1 Bitung Buka SPMB 2026

2026-06-01T17:26:36.663+08:00

BITUNG, Elnusanews - SMA Negeri 1 Bitung resmi membuka Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Ajaran 2026 mulai 2 hingga 24 Juni 2026.

Demikian hal tersebut dikatakan, Kepala Satuan SMA N1 Bitung, Syane Buisang, kepada wartawan, Senin (2/6/2026)

"Sekolah akan menerima 13 rombongan belajar atau rombel dengan total kuota 468 siswa baru,"ungkapnya.

Kepsek berprestasi ini menekankan, bahwa seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online, dan tidak melayani pendaftaran manual.

"Ya, secara online, tidak ada pendaftaran manual,"katanya.

"Persyaratan pendaftaran salah satu syarat utama adalah melampirkan Surat Keterangan Lulus dari sekolah asal,"sambungnya mengatakan.

Sembari Ia menghimbau agar calon siswa dan orang tua memperhatikan jadwal dan persyaratan resmi agar proses pendaftaran berjalan lancar.

"Calon siswa dan orang tua dapat mengikuti prosedur dengan tertib dan memastikan semua dokumen lengkap sebelum melakukan pendaftaran online,"singkatnya.

Perlu diketahui, jalur pendaftaran penerimaan siswa baru tahun ini melalui empat jalur yaitu, jalur prestasi, domisili, afirmasi dan mutasi. (*)

Bupati Thungari Jadikan Momentum Refleksi Capaian WTP hingga Evaluasi Kinerja ASN di Harla Pancasila

2026-06-01T13:50:51.647+08:00

SANGIHE, Elnusanews – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar upacara peringatan Hari Lahir (Harla) Pancasila yang dirangkaikan dengan Apel Bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) awal bulan Juni . Kegiatan ini berlangsung khidmat di Lapangan Gelora Santiago, Senin (1/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, bertindak sebagai inspektur upacara dan membacakan pidato tertulis dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia.

"Peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni bukan sekadar seremoni tahunan. Ini adalah momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan membumi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Bupati saat membacakan pidato tersebut.

Tahun ini, Hari Lahir Pancasila mengusung tema "Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia". Tema ini menegaskan peran vital Pancasila dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi jangkar moral di tengah ketidakpastian global dan pesatnya perkembangan teknologi.

Usai upacara, agenda dilanjutkan dengan Apel Bersama ASN. Bupati Michael Thungari dalam arahannya menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran perangkat daerah atas kerja kerasnya dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sinergi tersebut membuahkan hasil manis dengan kembalinya Pemkab Kepulauan Sangihe meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Namun, Thungari mengingatkan agar jajarannya tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, esensi dari opini WTP harus berdampak nyata pada masyarakat.

"Capaian WTP ini harus jadi motivasi peningkatan kualitas tata kelola keuangan. Saya berharap di tahun 2026 ini, indikator kesejahteraan rakyat seperti penurunan angka kemiskinan, berkurangnya pengangguran, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan perbaikan gini rasio terus digenjot. Raihan WTP akan sia-sia jika kesejahteraan rakyat belum tercapai," tegasnya.

Memasuki pertengahan tahun 2026, Bupati menginstruksikan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menyiapkan dokumen evaluasi program kerja. Evaluasi ini krusial demi mengukur efektivitas anggaran terhadap asas manfaat bagi masyarakat Sangihe.

Secara khusus, Thungari memberikan atensi kepada Inspektorat Daerah selaku garda terdepan pengawasan internal. Inspektorat diminta lebih proaktif dan melakukan pembenahan internal terlebih dahulu.

"Optimalkan fungsi pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur, didukung para Inspektur Pembantu (Irban) serta seluruh staf. Pastikan administrasi pertanggungjawaban anggaran pembangunan berjalan tertib, transparan, dan akuntabel," lanjut Bupati.

Poin penting lain yang disoroti adalah persiapan Pemilihan Kapitalaung (Kepala Desa) serentak di 118 kampung. Bupati meminta OPD terkait menjamin tidak adanya kekosongan kepemimpinan selama masa transisi.

Ia memerintahkan penyiapan ASN yang memiliki kapasitas, kompetensi, dan integritas tinggi untuk ditugaskan sebagai Penjabat (Pj) Kapitalaung.

"Momentum ini harus dijadikan batu loncatan untuk membenahi tata kelola administrasi pemerintahan kampung agar lebih profesional. Ini sejalan dengan nilai Pancasila, yaitu menghadirkan pemerintahan yang berintegritas dan berpihak pada rakyat," jelasnya.

Di akhir arahannya, Bupati Michael Thungari secara tegas menyoroti kedisiplinan ASN dalam mengikuti kegiatan seremonial daerah. Ia memerintahkan penerapan sistem absensi ganda guna meningkatkan pengawasan pegawai.

"Mulai hari ini, setiap upacara maupun apel, saya minta dibuatkan absensi manual khusus di luar absensi digital. Kehadiran ini harus dimonitor ketat oleh pimpinan perangkat daerah masing-masing dan dilaporkan ke BKPSDM," pungkasnya.

(OpMud)

Tak Kenal Lelah, Kodim 1310/Bitung Kebut Jembatan Garuda

2026-06-01T11:55:40.242+08:00

MINUT, Elnusanews - Pembangunan jembatan di Kelurahan Airmadidi Bawah, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, wilayah teritorial Kodim 1310/Bitung, terus dikerjakan secara intensif hingga mencapai tahap penyelesaian.

Progres pekerjaan yang berlangsung setiap hari ini merupakan wujud komitmen TNI bersama pemerintah dan masyarakat dalam menghadirkan infrastruktur yang bermanfaat bagi warga, Sabtu (30/5/2026), lalu.

Personel Kodim 1310/Bitung melalui Babinsa Koramil 1310-06/Airmadidi bersama pekerja dan masyarakat terus bergotong royong melaksanakan berbagai tahapan pembangunan, mulai dari pekerjaan pondasi, pengecoran blok angkur, hingga penyempurnaan konstruksi jembatan.

"Semangat kebersamaan dan kerja sama yang kuat menjadi modal utama dalam mempercepat penyelesaian pembangunan tersebut,"kata Babinsa Airmadidi Bawah Serka Roi Meray.

Sementara itu, Dandim 1310/Bitung Letkol Inf Dewa Made DJ menegaskan bahwa seluruh personel yang terlibat terus berupaya mengawal proses pembangunan agar berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

"Pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan infrastruktur yang layak. Kami akan terus mengawal dan mendukung setiap tahapan pekerjaan hingga tuntas, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat,” pungkas Dandim.

Seraya berharap keberadaan jembatan ini nantinya diharapkan mampu menjadi akses penghubung yang vital bagi masyarakat, memperlancar mobilitas warga, memudahkan distribusi hasil pertanian dan perdagangan, serta meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kecamatan Airmadidi dan sekitarnya.

"Dengan dukungan seluruh pihak, pembangunan jembatan di Kelurahan Airmadidi Bawah diharapkan dapat selesai tepat waktu dan menjadi sarana yang aman serta nyaman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari,"pungkasnya. (RD).