EMAN BACK TO DEPOK

PERAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK, SEBUAH CATATAN PENGANTAR DISKUSI

2015-06-29T22:12:00.000+07:00

Dalam RPJMD Kota Depok 2011 – 2016 disebutkan pada Misi ke Empat; “Meningkatkan Kualitas Keluarga, Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berlandaskan Nilai – Nilai Agama”. Pada misi ini beberapa kebijakan yang disusun di antaranya meningkatkan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pendidikan, baik melalui peran serta dunia usaha dalam penyelenggaraan maupun melalui gerakan masyarakat peduli pendidikan.

Masyarakat dan peningkatan mutu sekolah merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan karena, salah satu prinsip yang ada dalam MBS yaitu adanya Partisipasi/ peran serta masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah/ pendidikan.

Namun, selama ini peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan masih sangat minim. Partisipasi masyarakat selama ini pada umumnya sebatas pada dukungan dana, sementara dukungan lain seperti pemikiran, moral, dan barang/jasa kurang diperhatikan oleh karena itu untuk memperbaikinya perlu dilakukan suatu upaya-upaya perbaikan, salah satunya adalah melakukan reorientasi penyelenggaraan pendidikan dengan melibatkan peran serta masyarakat melalui manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Masyarakat memegang peran penting dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan terutama dalam mendidik moralitas/agama, menyekolahkan anaknya, dan membiayai keperluan pendidikan anak-anaknya.

Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan mereka juga mempunyai kewajiban untuk mengembangkan serta menjaga keberlangsungan penyelenggaraan proses pendidikan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 BAB IV yang didalamnya memuat bahwasannya pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga. Masyarakat juga dapat terlibat dalam memberikan bantuan dana, pembuatan gedung, area pendidikan, teknis edukatif seperti proses belajar mengajar, menyediakan diri menjadi tenaga pengajar, mendiskusikan pelaksanaan kurikulum, membicarakan kemajuan belajar dan lain-lain. Banyak hal yang bisa disumbangkan dan dilakukan oleh masyarakat untuk membantu terlaksananya pendidikan yang bermutu, mulai dari menggunakan jasa pelayanan yang tersedia sampai keikutsertaannya dalam pengambilan keputusan. Peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu sekolah mencakup seluruh stake holder (orang tua, masyarakat dan mahasiswa).

Dalam UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas. Pada Bab XV Pasal 54 dinyatakan bahwa:

1. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

2. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber pelaksana dan pengguna hasil pendidikan.

3. Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

Bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu sekolah diantaranya:

a. Menggunakan jasa sekolah

b. Memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga

c. Membantu anak belajar di rumah

d. Berkonsultasi masalah pendidikan anak

e. Terlibat dalam kegiatan ekstra kurikuler dan

f. Pembahasan kebijakan sekolah.

Dukungan masyarakat terhadap peningkatan mutu pendidikan sekolah melibatkan peran serta tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama, dunia usaha dan dunia industri, serta kelembagaan sosial budaya. Penyertaan mereka dalam pengelolaan sekolah hendaknya dilakukan secara integral, sinergis, dan efektif, dengan memperhatikan keterbukaan sekolah untuk menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat dalam meningkatkan mutu sekolah.

Paradigma MBS beranggapan bahwa, satu-satunya jalan masuk yang terdekat menuju peningkatan mutu dan relevansi adalah demokratisasi, partisipasi, dan akuntabilitas pendidikan. Kepala sekolah, guru, dan masyarakat adalah pelaku utama dan terdepan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah sehingga segala keputusan mengenai penanganan persoalan pendidikan pada tingkatan mikro harus dihasilkan dari interaksi dari ketiga pihak tersebut. Masyarakat adalah stakeholder pendidikan yang memiliki kepentingan akan berhasilan pendidikan di sekolah, karena mereka adalah pembayar pendidikan, baik melalui uang sekolah maupun pajak, sehingga sekolah-sekolah seharusnya bertanggungjawab terhadap masyarakat.

Namun demikian, entitas yang disebut “masyarakat” itu sangat kompleks dan tak berbatas (borderless) sehingga sangat sulit bagi sekolah untuk berinteraksi dengan masyarakat sebagai stakeholder pendidikan. Untuk penyelenggaraan pendidikan di sekolah, konsep masyarakat itu perlu disederhanakan (simplified) agar menjadi mudah bagi sekolah melakukan hubungan dengan masyarakat itu.

Kemandirian setiap satuan pendidikan adalah salah satu sasaran dari kebijakan desentralisasi pendidikan sehingga sekolah-sekolah menjadi lembaga yang otonom dengan sendirinya. Namun tentu saja, pergeseran menuju sekolah-sekolah yang otonom adalah jalan panjang sehingga memerlukan berbagai kajian serta perencanaan yang hati-hati dan mendalam. Jalan panjang ini tidak selalu mulus, tetapi akan menempuh jalan terjal yang penuh dengan onak dan duri. Orang bisa saja mengatakan bahwa paradigma baru untuk mewujudkan pengelolaan pendidikan yang demokratis dan partisipatif, tidak dapat dilaksanakan di dalam suatu lingkungan birokrasi yang tidak demokratis. Namun, pengembangan demokratisasi pendidikan tidak harus menunggu birokrasinya menjadi demokratis dulu, tetapi harus dilakukan secara simultan dengan konsep yang jelas dan transparans.

Dalam era demokrasi dan partisipasi, akuntabilitas pendidikan tidak hanya terletak pada pemerintah, tetapi bahkan harus lebih banyak pada masyarakat sebagai stakeholder pendidikan. Dan akhirnya saya mengucapkan selamat berdiskusi’

#Eman_Sutriadi (MP3I)

Memajukan Sekolah tanpa Diskriminasi

2015-06-12T17:02:00.001+07:00

Judul buku: Sekolahnya Manusia
Penulis : Munif Chatib
Penerbit : Kaifa (Kelompok Mizan)
Cetakan : I, 2009
Tebal : xxiii + 186 halaman

SECARA ideal, sekolah adalah rumah kedua bagi anak didik. Namun dalam realitasnya, tidak jarang sekolah justru menjadi tempat ''menakutkan'' yang membuat siswa tidak nyaman di dalamnya. Tentu saja, ada banyak faktor yang mengakibatkan kondisi yang memprihatinkan tersebut. Salah satu di antaranya mungkin apa yang oleh Paulo Freire disebut dengan ''dehumanisasi pendidikan'', yaitu tempat pendidikan layaknya penjara, yang memosisikan siswa sebagai objek dan guru sebagai subjek.

Dalam bahasa yang lebih praktis, menurut penulis buku Sekolahnya Manusia ini, model pendidikan yang demikian diistilahkan sebagai ''sekolah robot'', yang indikasinya dapat dilihat pada proses pembelajaran, target keberhasilan sekolah, sampai pada sistem penilaiannya. Tetapi dalam buku ini, Munif Chatib hendak mengembalikan sekolah pada maksud dan tujuan asalnya. Ikhtiar yang dia lakukan adalah menggagas semacam paradigma baru, yang ia sebut sebagai sekolah berbasis multiple intelligences (MI). Yakni, sekolah yang menghargai berbagai kecerdasan siswa.

Kesadaran tersebut bersandar pada suatu teori kecerdasan yang mengalami puncak perubahan paradigma pada 1983, saat Dr Howard Gardner -pemimpin Project Zero Harvard University- mengumumkan perubahan makna kecerdasan dari pemahaman sebelumnya. Implikasinya, teori MI yang banyak diikuti oleh psikolog dunia yang berpikiran maju mulai menyita perhatian masyarakat. Betapa tidak, MI yang awalnya adalah wilayah psikologi ternyata berkembang sampai wilayah edukasi. Bahkan, telah merambah dunia profesional di perusahaan-perusahaan besar.

Tulisan Munif dalam buku ini tidak lagi menyadurkan setumpuk teori-teori pendidikan, tetapi secara nyata merupakan kombinasi antara teori dan praktik yang ia kembangkan dan terbukti telah berhasil, setidaknya di tempat ia melakukan eksperimen di sejumlah sekolah di Jawa Timur. Antara lain, SMP YIMI Full Day School Gresik dan salah satu MTs (madrasah tsanawiyah/SMP) dan MA (madrasah aliyah/SMA) di Bondowoso.

Ada banyak contoh sekaligus motivasi bagi pengemban lembaga pendidikan yang oleh Munif dibagikan dalam buku ini. Salah satu kisah nyata penuh haru yang tak luput dari pewartaan Munif adalah soal bagaimana ia berusaha menghidupkan (kembali) sekolah menengah di pelosok kota terpencil di Bondowoso, yang jika ditempuh dari Surabaya memerlukan waktu kurang lebih 5 jam.

Konon, pada awalnya, dinas pendidikan setempat berencana menutup sekolah tersebut karena kepercayaan masyarakat yang terus menipis. Tak terbayangkan, untuk tingkat MTs/SMP dan MA/SMA, sekolah yang dibangun pada 1912 (jauh sebelum Indonesia merdeka) itu rata-rata hanya mendapatkan dua siswa baru setiap tahun, padahal jumlah gurunya 16 orang. Sekolah dengan dua siswa dan 16 guru sangatlah timpang. Dari fenomena yang memprihatinkan ini, setelah diamati dan diteliti oleh Munif, ternyata ditemukan beberapa masalah. Di antaranya, kompetisi guru yang kurang, problem internal yayasan, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah (hlm 6).

Karena itu, pengalaman-pengalaman empiris yang dikemukakan Munif sungguh merupakan sumbangsih yang sangat berharga bagi pengembangan pendidikan nasional ke depan. Salah satu terobosan yang dikonstruksi oleh Munif adalah mengubah haluan tentang arti atau makna kecerdasan, yang tidak dibatasi oleh hasil tes formal. Bagi Munif, kecerdasan itu multidimensi dan merupakan proses discovering ability. Kecerdasan seseorang dapat dilihat dari banyak dimensi, tidak hanya kecerdasan verbal (berbahasa) atau kecerdasan logika.

Gardner dengan cerdas memberikan label ''multiple'' (jamak atau majemuk) pada luasnya makna kecerdasan. Gardner secara sengaja tidak memberikan label tertentu pada makna kecerdasan seperti yang dilakukan oleh para penemu teori kecerdasan lain, misalnya, Alferd Binet dengan IQ, emotional quotient oleh Daniel Goleman, dan adversity quotient oleh Paul Scholtz. Dengan teori MI, ranah kecerdasan tersebut memungkinkan terus berkembang (hlm 75).

Menurut Munif, sebenarnya tidak ada siswa yang bodoh dalam kegiatan belajar. Seluruh siswa dipastikan pintar dan cerdas menurut kecenderungan masing-masing. Lalu, bagaimana menguji teori ini? Di samping perlunya mengembangkan metode belajar yang sesuai dengan paradigma MI bagi guru-gurunya -juga strategi eksperimen yang dikembangkan Munif di tempat ia mencurahkan tenaga dan pikirannya itu-adalah menerima seluruh siswa tanpa tes dan memilah-milah kemampuan kognitif yang ditunjukkan dalam rapor sekolah sebelumnya.

Munif selalu menggelorakan kepada khalayak, termasuk di dalam buku ini, bahwa sekolah unggul itu adalah sekolah yang memanusiakan manusia. Artinya, menghargai setiap potensi yang ada pada diri siswa. Sekolah yang membuka pintunya kepada semua siswa, bukan dengan menyeleksinya dengan tes-tes formal yang memiliki interval nilai berupa angka-angka untuk menyatakan batasan diterima atau tidak.

Indikator sekolah unggul bagi Munif adalah the best process, bukan the best input. Artinya, sekolah unggul harus menerima siswa dalam kondisi kognitif yang beragam, tidak harus menerima siswa yang pandai-pandai. Kondisi itu merupakan konsekuensi logis dari teori MI yang di dalamnya memiliki metode discovering ability. Yakni, menekankan proses menemukan kemampuan seseorang.

Di sini, guru sangat berperan dalam menemukan dimensi kecerdasan seorang anak didik. Jika yang ditemukan adalah kelemahan dalam satu jenis kecerdasan, kelemahan itu harus dimasukkan ke laci dan dikunci rapat-rapat. MI menyarankan kepada kita untuk mempromosikan kemampuan atau kelebihan seorang anak dan mengubur ketidakmampuan atau kelemahan anak. Proses menemukan itulah yang menjadi kecerdasan seorang anak.

Akhirnya, dalam banyak hal, harus diakui bahwa Munif sesungguhnya berutang budi kepada teori-teori yang dibangun Howard Gardner. Delapan kecerdasan yang dikemukakan Gardner -kecerdasan lingusitik, matematis-logis, visual-spasial, musikal, kinestetis, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis- merupakan dimensi-dimensi kecerdasan yang selalu ada dalam diri setiap orang, tak peduli siapa dan di mana ia tinggal. Selamat membaca. (*)

SDM Kemaritiman Adalah Kunci'

2015-06-02T04:50:00.001+07:00

”Usahakan agar kita menjadi bangsa pelaut kembali, bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya, bukan sekadar jongos di kapal, tetapi mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang.” (Soekarno, 1953)

Pidato tersebut disampaikan Presiden Soekarno saat meresmikan Institut Angkatan Laut tahun 1953 yang menjadi cikal bakal Akademi Angkatan Laut (AAL). Indonesia memang telah lama tidak berorientasi laut atau tidak bisa menjadi nakhoda di lautnya sendiri.

Indonesia merupakan negara maritim yang mempunyai banyak pulau, luasnya laut menjadi modal utama untuk membangun bangsa ini. Indonesia adalah “Negara kepulauan”, Indonesia adalah “Nusantara”, Indonesia adalah “Negara Maritim” dan Indonesia adalah “Bangsa Bahari”,”Berjiwa Bahari” serta “Nenek Moyangku Orang Pelaut” bukan hanya merupakan slogan belaka,

Laut dijadikan ladang mata pencaharian, laut juga dijadikan sebagai tempat menggalang kekuatan, mempunyai armada laut yang kuat berarti bisa mempertahankan kerajaan dari serangan luar. Memang, laut dalam hal ini menjadi suatu yang sangat penting sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang. Dengan mengoptimalkan potensi laut menjadikan bangsa Indonesia maju karena Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar untuk mengembangkan laut. Laut akan memberikan manfaat yang sangat vital bagi pertumbuham dan perkembangan perekonomian Indonesia atau perdaganagan pada khususnya.

Melihat bagaimana kejayaan masa lampau diperoleh karena mengoptimalkan potensi laut sebagai sarana dalam suksesnya perekonomian dan ketahanan politik suatu negara, maka menjadi suatu hal yang wajar bila sekarang ini Indonesia harus lebih mengembangkan laut demi tercapianya tujuan nasional. Indonesia menyandang predikat “Negara Maritim” atau negara kepulauan,

Konsekwensi sifat maritim itu sendiri lebih mengarah pada terwujudnya aktifitas pelayaran di wilayah Indonesia. Dalam kalimat ini bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan dalam membangun perekonomian akan senantiasa dilandasi oleh aktivitas pelayaran. Pentingnya pelayaran bagi Indonesia tentunya disebabkan oleh keadaan geografisnya, posisi Indonesia yang strategis berada dalam jalur persilangan dunia, membuat Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar untuk mengembangkan laut. Laut akan memberikan manfaat yang sangat vital bagi pertumbuham dan perkembangan perekonomian Indonesia atau perdagangan pada khususnya.

Tinggalkan laut

Sejak lama, Indonesia dikenal kekayaan alamnya sekaligus sebagai wilayah strategis pelayaran dan perdagangan dunia. Pengaruh kebudayaan India terhadap kerajaan-kerajaan awal, seperti Kutai di Kalimantan dan Tarumanagara di Jawa, menjadi bukti bahwa Indonesia telah terlibat dalam pelayaran dan perdagangan internasional secara aktif.

Perkembangan aktivitas ini memunculkan Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Demak, dan Banten yang mengusung konsep negara maritim (city-state).

Pada perkembangannya, masuknya kekuatan Eropa mulai abad ke-16 pada sistem pelayaran pribumi—perdagangan antara pedagang-pedagang Asia Tenggara dan pedagang dari India, Arab dan Tiongkok—sangat memengaruhi sistem pelayaran di Indonesia, terlebih ketika kekuatan Eropa tersebut memonopoli perdagangan.

Pada masa itu, Portugis dapat menguasai Malaka (1511), Spanyol menguasai Filipina (1571), dan Belanda lewat kongsi dagangnya, VOC, menguasai Batavia (1619). Terjadilah perubahan geopolitik, laut Indonesia pun menjadi pemisah, bukan lagi pemersatu.

Laut semakin ditinggalkan begitu VOC menancapkan pengaruhnya pada Kerajaan Mataram Jawa. Keterlibatan VOC dalam suksesi kepemimpinan di Jawa memosisikan VOC sebagai raja baru yang menguasai ekonomi di Jawa, terutama yang berbasis di Laut Jawa.

Hal ini mempersempit aktivitas pelaut-pelaut pribumi yang diperparah oleh kebijakan Raja Mataram Amangkurat I (1647-1677). Amangkurat menghancurkan daerah-daerah pesisir yang menjadi pusat perdagangan yang lepas dari kendalinya dan melarang rakyatnya berdagang ke seberang lautan. Tahun 1655, ia menutup semua pelabuhan dan memerintahkan pasukannya menghancurkan seluruh kapal Jawa (Anthony Reid, 2004: 105).

Sebaliknya, VOC membangun kantor perdagangan di pesisir dan pedalaman Mataram, mendorong Mataram menjadi kerajaan yang sepenuhnya agraris. Pada masa Amangkurat III, VOC mendapatkan semua bandar laut yang sebelumnya milik Mataram (Tjiptoatmodjo, 1983: 190-191).

Penguasaan wilayah pantura menjadi kemenangan luar biasa bagi Kerajaan Belanda dalam konstelasi ekonomi dan politik global, terutama menghadapi Inggris dan Spanyol.

Dari pantura, pemerintah Hindia Belanda semakin menancapkan hegemoni politiknya di wilayah-wilayah selain Jawa, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Peraturan-peraturan kemudian dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang tercatat baik dalam verslag (laporan-laporan kolonial) ataupun staatsblad (lembaran negara) yang semakin melegitimasi eksploitasi Nusantara.

Paradigma Harus Berubah

Laut Indonesia memiliki peran penting dulu dan ke depan. Oleh karena itu, kita perlu mengubah paradigma lama yang masih menganggap kita hanya negara agraris besar dan mengabaikan kemaritiman.

AB Lapian (2009) mengungkapkan situasi ini terjadi karena kita selama ini salah mengartikan gelar kita sebagai negara archipelagic state.

Archipelagic state selalu diartikan sebagai negara kepulauan yang dipisahkan oleh lautan, padahal archipelagic berasal dari bahasa Yunani, yaitu arch (besar atau utama) dan pelagos (laut), sehingga lebih tepat bermakna negara laut utama yang dihiasi pulau-pulau (Lapian, 2009: 2).

Inilah dampak arogansi kolonialisme yang memosisikan laut Indonesia sebagai pemisah wilayah-wilayah daratan (pulau), baik secara politik, budaya, maupun sosial-ekonomi. Jadilah kepemilikan wilayah laut oleh kekuatan-kekuatan asing yang mereduksi kekuatan lokal. Wilayah-wilayah yang sebelumnya terintegrasi terbelah akibat politik divide et impera.

Pemerintah Hindia-Belanda sebenarnya memosisikan wilayah laut sebagai bagian integral dalam konsep archipelagic state untuk menyikapi perkembangan internasional. Melalui Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939 (Staatsblad 1939 No 422) atau dikenal dengan Ordonansi 1939, pemerintah Hindia-Belanda mengusahakan wilayah laut dan pulau-pulaunya dalam satu kesatuan.

Inilah embrio awal munculnya pemahaman wawasan Nusantara yang dikenal melalui Deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957, serta Konvensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS) pada 10 Desember 1982 yang diratifikasi RI tahun 1985.

Maka, sudah selayaknya pemerintahan Indonesia kembali menghadirkannya dalam visi dan misi negara. Prinsip archipelagic state sebagai dasar persatuan akan melahirkan konsekuensi bagi seluruh bangsa Indonesia untuk menciptakan integrasi nasional Indonesia sebagai negara yang utuh (nation-state).

Indonesia wajib menempatkan semua wilayah perairan, termasuk pulau-pulau di dalamnya untuk membangun kehidupan politik, ekonomi, dan budaya, sebagai negara maritim sekaligus agraris kepulauan.

Aspek-aspek yang menjadi perhatian di antaranya adalah pengembangan industri pertahanan maritim, penyelesaian wilayah perbatasan, pencegahan imigran gelap, optimalisasi ekonomi maritim, termasuk di dalamnya pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, pencegahan illegal fishing, dan pemberdayaan masyarakat maritim.

Akhirnya, pembangunan Indonesia yang berprinsip wawasan Nusantara harus diterjemahkan sebagai hasil dari konfigurasi yang terbentuk berdasarkan realitas maritim dan agraris.

Bahwa wilayah darat dan wilayah laut Indonesia sejajar dan sama pentingnya untuk membangun ketahanan dan stabilitas nasional dalam menyejahterakan kehidupan bangsa dan negara. Sangat mungkin kita menjadi poros maritim dunia, tinggal political will.

Tiga elemen poros maritim

Poros maritim dapat dipahami dalam tiga makna atau unsur. Pertama, poros maritim dapat dilihat sebagai sebuah visi atau cita-cita mengenai Indonesia yang ingin dibangun. Dalam konteks ini, gagasan poros maritim merupakan sebuah seruan besar untuk kembali ke jati diri Indonesia atau identitas nasional sebagai sebuah negara kepulauan, yang diharapkan akan mewujud dalam bentuk Indonesia sebagai kekuatan maritim yang bersatu (unity), sejahtera (prosperity), dan berwibawa (dignity).

Kedua, poros maritim juga dapat dipahami sebagai sebuah doktrin, yang memberi arahan mengenai tujuan bersama (a sense of common purpose). Sebagai doktrin, Jokowi mengajak bangsa Indonesia melihat dirinya sebagai ”Poros Maritim Dunia, Kekuatan di Antara Dua Samudra”. Doktrin ini menekankan realitas geografis, geostrategis, dan geoekonomi Indonesia yang masa depannya tergantung, dan pada saat yang bersamaan ikut memengaruhi, dinamika di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.

Ketiga, gagasan poros maritim Jokowi tidak berhenti pada level abstraksi dan konseptualisasi. Gagasan itu menjadi operasional ketika platform Jokowi juga memuat sejumlah agenda konkret yang ingin diwujudkan dalam pemerintahannya ke depan. Misalnya, rencana pembangunan ”tol laut” untuk menjamin konektivitas antarpulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, pembangunan pelabuhan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim, mencerminkan keseriusan dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dengan kata lain, gagasan poros maritim juga bagian penting dari agenda pembangunan nasional.

Strategi maritim nasional

Pertanyaannya, bagaimana strategi untuk mewujudkan gagasan poros maritim itu? Penting disadari, upaya mewujudkan visi Indonesia sebagai ”Poros Maritim Dunia” perlu proses dan waktu tidak singkat. Namun, kita tak boleh terpaku pada perbincangan mengenai cita-cita, tetapi sudah harus segera mulai bekerja membangun fondasi yang kuat bagi perwujudan cita-cita itu.

Kerja untuk mewujudkan gagasan poros maritim dunia itu perlu difokuskan setidaknya pada tiga strategi dasar. Pertama, kesiapan sumber daya manusia. Hal ini perlu dimulai dengan melakukan pengarusutamaan wawasan bahari ke dalam proses pendidikan. Indonesia juga perlu menyiapkan keahlian di berbagai bidang kelautan, mulai dari yang bersifat teknis, teknologi, sampai ahli-ahli strategi dan hukum laut internasional. Pada level yang lebih strategis, bangsa Indonesia juga perlu memperkuat kesadaran lingkungan maritim (maritime domain awareness/MDA).

Kedua, wawasan bahari dan MDA perlu ditopang oleh, dan dituangkan dalam, determinasi untuk melakukan penguatan infrastruktur maritim. Fokus pada pembangunan infrastruktur ini sudah tertuang dalam rencana kerja agenda pembangunan Jokowi-Jusuf Kalla. Ketiga, pembangunan maritim perlu biaya yang besar, ketersediaan teknologi yang cukup, dan waktu yang panjang. Sulit rasanya membayangkan semua itu dapat dilakukan oleh Indonesia secara mandiri.

Karena itu, Indonesia perlu menyusun kerangka kerja sama kemitraan maritim multilateral untuk mewujudkan cita-cita dan pelaksanaan agenda pembangunan poros maritim ini. Misalnya, Indonesia dapat membentuk Indonesia Maritime Partnership Initiative (Prakarsa Kemitraan Maritim Indonesia) bersama Jepang, Tiongkok, India, Korea Selatan, dan Singapura.

Tantangan dalam menjalankan ketiga strategi itu tentunya tak mudah untuk diatasi. Namun, Indonesia tidak memiliki pilihan lain, kecuali segera mengambil dan memulai upaya untuk mengembalikan jati dirinya sebagai negara kepulauan, yang berada di antara dua samudra strategis. #(Man, diolah dari berbagai macam sumber)

"Ketahanan Pangan"

2015-02-18T18:22:00.001+07:00

Pengertian Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No. 7/1996 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Bagi Indonesia, pangan sering diidentikkan dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan pangan seperti meroketnya kenaikan harga beras pada waktu krisis ekonomi 1997/1998, yang berkembang menjadi krisis multidimensi, telah memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Nilai strategis beras juga disebabkan karena beras adalah makanan pokok paling penting. Industri perberasan memiliki pengaruh yang besar dalam bidang ekonomi (dalam hal penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan dan dinamika ekonomi perdesaan, sebagai wage good), lingkungan (menjaga tata guna air dan kebersihan udara) dan sosial politik (sebagai perekat bangsa, mewujudkan ketertiban dan keamanan). Beras juga merupakan sumber utama pemenuhan gizi yang meliputi kalori, protein, lemak dan vitamin.

Dengan pertimbangan pentingnya beras tersebut, Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri. Pertimbangan tersebut menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya semakin besar dengan sebaran populasi yang luas dan cakupan geografis yang tersebar. Untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, Indonesia memerlukan ketersediaan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, yang memenuhi kecukupan konsumsi maupun stok nasional yang cukup sesuai persyaratan operasional logistik yang luas dan tersebar. Indonesia harus menjaga ketahanan pangannya.
Pengertian ketahanan pangan, tidak lepas dari UU No. 18/2012 tentang Pangan. Disebutkan dalam UU tersebut bahwa Ketahanan Pangan adalah "kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan".

UU Pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan (food soveregnity) dengan kemandirian pangan (food resilience) serta keamanan pangan (food safety). "Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal".
"Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat". "Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi".

Definisi ketahanan pangan dalam UU No 18 tahun 2012 diatas merupakan penyempurnaan dan "pengkayaan cakupan" dari definisi dalam UU No 7 tahun 1996 yang memasukkan "perorangan" dan "sesuai keyakinan agama" serta "budaya" bangsa. Definisi UU No 18 tahun 2012 secara substantif sejalan dengan definisi ketahanan pangan dari FAO yang menyatakan bahwa ketahanan pangan sebagai suatu kondisi dimana setiap orang sepanjang waktu, baik fisik maupun ekonomi, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari sesuai preferensinya.

Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilisasi nasional yang dapat meruntuhkan Pemerintah yang sedang berkuasa. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan seperti kenaikan harga beras pada waktu krisis moneter, dapat memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Untuk itulah, tidak salah apabila Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat, baik dari produksi dalam negeri maupun dengan tambahan impor. Pemenuhan kebutuhan pangan dan menjaga ketahanan pangan menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya sangat besar dengan cakupan geografis yang luas dan tersebar. Indonesia memerlukan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, yang memenuhi kriteria konsumsi maupun logistik; yang mudah diakses oleh setiap orang; dan diyakini bahwa esok masih ada pangan buat rakyat.

Ketahanan pangan kita tidak lepas dari sifat produksi komoditi pangan itu sendiri yang musiman dan berfluktuasi karena sangat mudah dipengaruhi oleh iklim/cuaca. Perilaku produksi yang sangat dipengaruhi iklim tersebut sangat mempengaruhi ketersediaan pangan nasional. Kalau perilaku produksi yang rentan terhadap perubahan iklim tersebut tidak dilengkapi dengan kebijakan pangan yang tangguh maka akan sangat merugikan, baik untuk produsen maupun konsumen, khususnya produsen berskala produksi kecil dan konsumen berpendapatan rendah. Karakteristik komoditi pangan yang mudah rusak, lahan produksi petani yang terbatas; sarana dan prasarana pendukung pertanian yang kurang memadai dan lemahnya penanganan panen dan pasca panen mendorong Pemerintah untuk melakukan intervensi dengan mewujudkan kebijakan ketahanan pangan.
Permasalahan yang muncul lainnya di dalam distribusi. Stok pangan yang tersedia sebagian besar di daerah produksi harus didistribusikan antar daerah/antar pulau. Namun tidak jarang sarana dan prasaran distribusi masih terbatas dan kadang lebih mahal daripada distribusi dari luar negeri (kasus pengiriman sapi dari Nusa Tenggara ke Jakarta yang lebih mahal daripada dari Australia ke Jakarta; atau biaya pengiriman beras dari Surabaya ke Medan yang lebih mahal dari pada pengiriman dari Vietnam ke Jakarta).

Dari sisi tataniaga, sudah menjadi rahasia umum akan panjangnya rantai pasokan yang mengakibatkan perbedaan harga tingkat produsen dan konsumen yang cukup besar dengan penguasaan perdagangan pangan pada kelompok tertentu (monopoli, kartel dan oligopoli). Sedangkan dari sisi konsumsi, pangan merupakan pengeluaran terbesar bagi rumah tangga (di atas 50% dari jumlah pengeluaran). Yang disayangkan adalah fenomena substitusi pangan pokok dari pangan lokal ke bahan pangan impor.

Dengan pertimbangan permasalahan pangan tersebut di atas maka kebijaksanaan pangan nasional harus dapat mengakomodasikan dan menyeimbangkan antara aspek penawaran/produksi dan permintaan. Pengelolaan kedua aspek tersebut harus mampu mewujudkan ketahanan pangan nasional yang tangguh menghadapi segala gejolak. Pengelolaannya harus dilakukan dengan optimal mengingat kedua aspek tersebut dapat tidak sejalan atau bertolak belakang.

Perbedaan dan Persamaan Kurikulum KTSP terhadap Kurikulum 2013'

2015-01-15T10:59:00.000+07:00

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pendidiakn adalah usaha untuk mealkukan proses pembelajaran bagi peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan yangnditerapkan si suatu negara Pendidikan tidak terlepasa dari kurikulum pendidikan yang telahn ditetapkan. Kurikulum merupakan suatu metode yang digunakan untuk meningkatka kualitas pendidikan di suatu negara.

Kurikulum yang dipakai saat ini, mengacu pada undang-undang NO.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, kurikulum yang digunakan saat ini KTSP (Kurikulum tingkat satuan pendidikan), akan tetapi dinilai dari berbagai sudut kurikulum yang digunakan saat ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu pemerintah merancang kurikulum baru yaitu struktur kurikulum 2013. Oleh karena itu kita sebagai calon pendidik perlu mengetahui perbedaan dan persamaan diantara kedu akurukulum tersebut.

Banyak hal yang melatarbelakangi lahirnya kurikulum 2013, satu hal yang melandasi terhadap lahirnya kurikulum baru ini alasanya adalah bahwasanya telah menjadi satu tuntutan berkaitan dengan kondisi bangsa dan Negara saat sekarang. Secara yuridis yang dikatakan dalam penjelasan Undang-undang No. 20 tahun 2003, pada bagian umum tertulis ; 1). Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undang, 2).
Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi,.jadi kurikulum 2013 merupakan serentetan rangkaian penyempurnaan terhadap kurikulum yang telah dirintis tahun 2004 yang berbasis kompetensi lalu di teruskan dengan kurikulum 2006 (KTSP). Jadi jelas bahwa perubahan kurikulum pendidikan merupakan suatu tuntutan yang mau tidak mau harus tetap dilakukan tinggal penetapan tentang waktu saja.

2. Rumusan Masalah

a. Apakah yang dimaksud dengan kurikulum

b. Apa persamaan dan perbedaan kurikulum KTSP dan Kurikulum 2013 ?

c. Apakah kelebihan dan kekurangan Kurikulum KTSP dan Kurikulum 2013 ?

3. Tujuan

a. Mengetahui pengertian kurikulum .

b. Mengetahui persamaan dan perbedaan antara kurikulum KTSP dan kurikulum 2013.

c. Memahami dengan baik tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing kurikulum.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Kurikulum

Dalam bidang pendidikan, pengertian kurikulum secara luas adalah segala usaha sekolah untuk mempengaruhi anak belajar, di dalam kelas, di halaman sekolah, maupun diluarnya, atau segala kegiatan di bawah tanggung jawab sekolah yang mempengaruhi anak dalam pendidikannya. akibat dari berbagai perkembangan, terutama perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi, konsep kurikulum selanjutnya juga menerobos dimensi waktu dan tempat, artinya kurikulum mengambil bahan ajar dan berbagai pengalaman belajar tidak hanya terbatas pada waktu sekarang saja, tetapi juga memperhatikan bahan ajar dan berbagai pengalaman belajar pada waktu lampau dan yang akan datang. Demikian pula tidak hanya mengambil berbagai bahan ajar setempat (lokal), kemudian berbentuk kurikulum muatan lokal tetapi juga berbagai bahan ajar yang bersifat nasional, yang kemudian berbentuk kurikulum nasional (kurnas) dan lebih luas lagi bersifat internasional atau yang bersifat global.

Dengan demikian kurikulum itu merupakan program pendidikan bukan program pengajaran, yaitu program yang direncanakan, diprogramkan dan dirancangkan yang berisi berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar baik yang berasal dari waktu yang lalu, sekarang, maupun masa yang akan datang. Berbagai bahan tersebut direncanakan secara sistemik, artinya direncanakan dengan memperhatikan keterlibatan berbagai faktor pendidikan secara harmonis. Berbagai bahan ajar yang dirancang tersebut harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku sekarang, diantaranya harus sesuai dengan pancasila, UUD 1945, GBHN, UU SISDIKNAS, PP No.27 dan 30, adat istiadat dan sebagainya. Program tersebut akan dijadikan pedoman bagi tenaga pendidik maupun peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran agar dapat mencapai cita-cita yang diharapkan sesuai dengan yang tertera pada tujuan pendidikan.

Jadi kurikulum ialah: suatu program pendidikan yang berisikan bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancangkan secara sistemik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan.

B. Perbandingan Antara Kurikulum Tahun 2006 dan 2013

Berikut perbandingan antara kurikulum tahun 2006 dan 2013:

NO	Dilihat dari segi	Kurikulum tahun 2006	Kurikulum tahun 2013
1.	Kompetensi lulusan	ü Belum sepenuhnya menekankan pendidikan karakter ü Belum menghasilkan Keterampilan sesuai kebutuhan ü Pengetahuan-pengetahuan lepas	ü Berkarakter mulia ü Keterampilan yang relevan ü Pengetahuan-pengetahuan terkait
2.	Materi Pembelajaran	ü Belum relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan Beban belajar terlalu berat ü Terlalu luas, kurang mendalam	ü Relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan Materi esensial ü Sesuai dengan tingkat perkembangan anak
3.	Proses Pembelajaran	ü Berpusat pada guru (teacher centered learning) ü Sifat pembelajaran yang berorientasi pada buku teks ü Buku teks hanya memuat materi bahasan	ü Berpusat pada peserta didik (student centered active learning) ü Sifat pembelajaran yang kontekstual ü Buku teks memuat materi dan proses pembelajaran, sistem penilaian serta kompetensi yang diharapkan
4.	Penilaian	ü Menekankan aspek kognitif ü Test menjadi cara penilaian yang dominan	ü Menekankan aspek kognitif, afektif, psikomotorik secara proporsional ü Penilaian test dan portofolio saling melengkapi
5.	Standar Kompetensi Lulusan	diturunkan dari Standar Isi	diturunkan dari kebutuhan masyarakat
6.	Standar Isi	diturunkan dari Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran	diturunkan dari Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran
	Struktur Mata Pelajaran	pembentuk keterampilan, dan pembentuk pengetahuan	Semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan
7.	Pengelolaan kurikulum	ü Satuan pendidikan mempunyai kebebasan dalam pengelolaan kurikulum ü Masih terdapat kecenderungan satuan pendidikan menyusun kurikulum tanpa mempertimbangkan kondisi satuan pendidikan, kebutuhan peserta didik, dan potensi daerah ü Pemerintah hanya menyiapkan sampai standar isi mata pelajaran	ü Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki kendali kualitas dalam pelaksanaan kurikulum di tingkat satuan pendidikan. ü Satuan pendidikan mampu menyusun kurikulum dengan mempertimbangkan kondisi satuan pendidikan, kebutuhan peserta didik, dan potensi daerah ü Pemerintah menyiapkan semua komponen kurikulum sampai buku teks dan pedoman
	Kompetensi Mata pelajaran	diturunkan dari mata pelajaran	diturunkan dari mata pelajaran
	Pengembangan Kurikulum	Pengembangan kurikulum sampai pada komptensi dasar	Pengembangan kurikulum sampai pada buku teks dan buku pedoman guru
	Proses Penyusunan Silabus Guru	Hampir Mutlak dibatasi oleh SK-KD	Hampir Mutlak dibatasi oleh SK-KD
	Kompetensi Guru	Diutamakan Harus Tinggi	Sebaiknya itu Tinggi, Namun bagi yang rendah ada kesempatan terbantu dengan adanya buku
	Hasil Pembelajaran siswa	Tergantung sepenuhnya pada guru	Tidak sepenuhnya Tergantung Pada Guru, tetapi juga buku yang disediakan pemerintah

Dibawah Ini Materi Muatan SD, SMP, SMA dengan membandingkan Struktrur Kurikulum 2006 dan 2013:

Materi Muatan SD

No	Komponen	Kurikulum KTSP						Kurikulum 2013
		Kelas						Kelas
		I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI
1	Pend. Agama	Pendekatan TEMATIK			3	3	3	4	4	4	4	4	4
2	Pend. Kewarganegaraan				2	2	2	5	6	6	6	6	6
3	Bahasa Indonesia				5	5	5	8	8	10	10	10	10
4	Matematika				5	5	5	5	6	6	6	6	6
5	IPA				4	4	4	-	-	-	-	-	-
6	IPS				3	3	3	-	-	-	-	-	-
7	Seni Budaya & Keterampilan				4	4	4	4	4	4	6	6	6
8	Pend. Jasmani, OR, & Kes.				4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	Muatan Lokal				2	2	2	-	-	-	-	-	-
10	Pengembangan Diri				2	2	2	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		26	27	28	32	32	30	32	34	36	36	36

Materi Muatan SMP

Struktur Kurikulum 2006

No	Komponen	Kelas
No	Komponen	VII	VIII	XI
1	Pend. Agama	2	2	2
2	Pend. Kewarganegaraan	2	2	2
3	Bahasa Indonesia	4	4	4
4	Matematika	4	4	4
5	IPA	4	4	4
6	IPS	4	4	4
7	Bahasa Inggris	4	4	4
8	Seni Budaya	2	2	2
	Pend. Jasmani, OR & Kesehatan	2	2	2
10	Keterampilan/TIK	2	2	2
11	Muata Lokal	2	2	2
12	Pengembangan Diri	2*	2*	2*
	JUMLAH	34	34	34

Struktur Kurikulum 2013

No	Komponen	Kelas
No	Komponen	VII	VIII	XI
1	Pend. Agama	3	3	3
2	Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan	3	3	3
3	Bahasa Indonesia	6	6	6
4	Matematika	5	5	5
5	Ilmu Pengetahuan Alam	4	4	4
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
7	Bahasa Inggris	4	4	4
8	Seni Budaya (Termasuk Mulok)	3	3	3
9	Pend. Jasmani, OR & Kesehatan (Termasuk Mulok)	3	3	3
10	Prakarya (Termasuk Mulok)	2	2	2
	JUMLAH	38	38	38

Materi Muatan SMA

Struktur Kurikulum 2006

Kelas X

KOMPONEN	Alokasi Waktu
KOMPONEN	Semester I	Semester II
Mata Pelajaran
1. Pendidikan Agama	2	2
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2
3. Bahasa Indonesia	4	4
4. Bahasa Inggris	4	4
5. Matematika	4	4
6. Fisika	2	2
7. Biologi	2	2
8. Kimia	2	2
9. Sejarah	1	1
10. Geografi	1	1
11. Ekonomi	2	2
12. Sosiologi	2	2
13. Seni Budaya	2	2
14. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2
15. Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2
16. Keterampilan / Bahasa Asing	2	2
B. Muata Lokal	2	2
C. Pengembangan Diri	2*)	2*)
Jumlah	42	42

Kelas XI dan XII Program IPA

KOMPONEN	Alokasi Waktu
	Kelas XI		Kelas XII
	Smt 1	Smt 2	Smt 1	Smt 2
Mata Pelajaran
1. Pendidikan Agama	2	2	2	2
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2	2
3. Bahasa Indonesia	4	4	4	4
4. Bahasa Inggris	4	4	4	4
5. Matematika	4	4	4	4
6. Fisika	4	4	4	4
7. Biologi	4	4	4	4
8. Kimia	4	4	4	4
9. Sejarah	1	1	1	1
10. Seni Budaya	2	2	2	2
11. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2	2	2
12. Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2	2	2
13. Keterampilan / Bahasa Asing	2	2	2	2
B. Muata Lokal	2	2	2	2
C. Pengembangan Diri	2*)	2*)	2*)	2*)
Jumlah	39	39	39	39

Kelas XI dan XII Program IPS

KOMPONEN	Alokasi Waktu
	Kelas XI		Kelas XII
	Smt 1	Smt 2	Smt 1	Smt 2
Mata Pelajaran
1. Pendidikan Agama	2	2	2	2
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2	2
3. Bahasa Indonesia	4	4	4	4
4. Bahasa Inggris	4	4	4	4
5. Matematika	4	4	4	4
6. Geografi	3	3	3	3
7. Ekonomi	4	4	4	4
8. Sosiologi	3	3	3	3
9. Sejarah	3	3	3	3
10. Seni Budaya	2	2	2	2
11. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2	2	2
12. Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2	2	2
13. Keterampilan / Bahasa Asing	2	2	2	2
B. Muata Lokal	2	2	2	2
C. Pengembangan Diri	2*)	2*)	2*)	2*)
Jumlah	39	39	39	39

Kelas XI dan XII Program Bahasa

KOMPONEN	Alokasi Waktu
	Kelas XI		Kelas XII
	Smt 1	Smt 2	Smt 1	Smt 2
Mata Pelajaran
1. Pendidikan Agama	2	2	2	2
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2	2
3. Bahasa Indonesia	5	5	5	5
4. Bahasa Inggris	5	5	5	5
5. Matematika	3	3	3	3
6. Sastra Indonesia	4	4	4	4
7. Bahasa Asing	4	4	4	4
8. Antropologi	2	2	2	2
9. Sejarah	3	3	3	3
10. Seni Budaya	2	2	2	2
11. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2	2	2
12. Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2	2	2
13. Keterampilan / Bahasa Asing	2	2	2	2
B. Muata Lokal	2	2	2	2
C. Pengembangan Diri	2*)	2*)	2*)	2*)
Jumlah	39	39	39	39

Materi Muatan SMA

Struktur Kurikulum 2013

Mata Pelajaran	Alokasi Waktu Belajar
Mata Pelajaran	X	XI	XII
Kelompok A (Wajib)
1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	3	3	3
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2
3. Bahasa Indonesia	4	4	4
4. Matematika	4	4	4
5. Sejarah Indonesia	2	2	2
6. Bahasa Inggris	2	2	2
Kelompok B (Wajib)
7. Seni Budaya (termasuk muata lokal)	2	2	2
8. Pendidikan Jasmani, OR dan Kesehatan (termasuk muata lokal)	3	3	3
9. Prakarya dan Kewirausahan (termasuk muata lokal)	2	2	2
Jumlah Kelompok A dan B perminggu	24	24	24
Kelompok C (peminatan)
Mata Pelajaran Peminatan Akademik (SMA/MA)	18	20	20
Jumlah Jam Pelajaran yang harus ditempuh perminggu
Keterangan: *Muata Lokal dapat memuat Bahasa Daerah

Mata Pelajaran			Kelas
Mata Pelajaran			X	XI	XII
Kelompok A dan B (Wajib)			24	24	24
C. Kelompok Peminatan
Peminatan Matematika dan Sains
I	1	Matematika	3	4	4
	2	Biologi	3	4	4
	3	Fisika	3	4	4
	4	Kimia	3	4	4
Peminatan Sosial
II	1	Geografi	3	4	4
	2	Sejarah	3	4	4
	3	Sosiologi & Antropologi	3	4	4
	4	Ekonomi	3	4	4
Peminatan Bahasa
III	1	Bahasa dan Sastra Indonesia	3	4	4
	2	Bahasa dan Sastra Inggris	3	4	4
	3	Bahasa dan Sastra Asing Lainnya	3	4	4
	4	Antropologi	3	4	4
Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman
		Pilihan Lintas Minat dan/atau Pendalaman Minat	6	4	4
Jumlah Jam Pelajaran yang Tersedia per minggu			66	76	76
Jumlah Jam Pelajaran yang harus Ditem			42	44	4

Kelebihan Kurikulum 2006 (KTSP)

Mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan

Mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan.

Guru sebagai fasilitator yang bertugas mengkondisikan lingkungan untuk memberikan kemudahan belajar siswa.

Kekurangan Kurikulum 2006

Kurangnnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Minimnya kualitas guru dan sekolah.

Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP

Masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif baik kosepnya, penyusunannya,maupun prakteknya di lapangan

Kelebihan Kurikulum 2013:

Mendorong siswa kreatif dan inovatif serga pendidikan karakter yang terintegrasi menjadi satu.

Guru juga dipacu kemampuannya melalui pelatihan-pelatihan dan pendidikan. calon guru untuk meningkatkan kecakapan profesionalisme secara terus menerus.

Dapat mengikuti dan menyesuaikan dengan perubahan faktor-faktor yang melandasinya, baik filosofis, psikologis, sosiologis, IPTEK dan faktor-faktor lainnya.

Kekurangan Kurikulum 2013:

Pemerintah seolah melihat semua guru dan siswa memiliki kapasitas yang sama.

Tidak adanya keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil.

Kebosanan peserta didik terhadap aktivitas belajar yang semakin panjang.

PERBEDAAN ANTARA KBK, KTSP, DAN KURIKULUM 2013

2015-01-09T10:38:00.000+07:00

Pengertian Kurikulum secara umum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. (BSNP,2006: 1).

Perbedaan antara KBK, KTSP dan kurikulum 2013

KBK 2004:

ü Standar Kompetensi Lulusan diturunkan dari Standar Isi

ü Standar Isi diturunkan dari Standar Kompetensi

Lulusan Mata Pelajaran

ü Pemisahan antara mata pelajaran pembentuk sikap, pembentuk keterampilan, dan pembentuk Pengetahuan

ü Kompetensi diturunkan dari mata pelajaran

ü Mata pelajaran lepas satu dengan yang lain, seperti sekumpulan mata pelajaran terpisah

ü Pengembangan kurikulum sampai pada silabus

ü Tematik Kelas I dan II (mengacu mapel)

KTSP 2006:

ü Pada KTSP, sekolah diberikan keleluasaan untuk mendelegasikan seluruh isi kurikulum melihat karakter, dan potensi lokal, KTSP tetap menekankan kompetensi akan tetapi lebih dikerucutkan lagi dalam operasional dan implementasinya di sekolah.

ü Standar Kompetensi Lulusan diturunkan dari Standar Isi

ü Standar Isi diturunkan dari Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran

ü Pemisahan antara mata pelajaran pembentuk sikap, pembentuk keterampilan, dan pembentuk Pengetahuan

ü Kompetensi diturunkan dari mata pelajaran

ü Mata pelajaran lepas satu dengan yang lain, seperti sekumpulan mata pelajaran terpisah

ü Pengembangan kurikulum sampai pada komptensi dasar

ü Tematik Kelas I-III (mengacu mapel)

Kurikulum 2013:

v Standar Kompetensi Lulusan diturunkan dari kebutuhan masyarakat

v Standar Isi diturunkan dari Standar Kompetensi Lulusan

v Semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan

v Mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai

v Semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti (tiap kelas)

v Pengembangan kurikulum sampai pada buku teks dan buku pedoman guru

v Tematik integratif Kelas I-VI (mengacu kompetensi)

Tabel : Perbandingan Kurikulum 2004 dan 2006

ASPEK	KURIKULUM 2004	KURIKULUM 2006
1. Landasan Hukum	Tap MPR/GBHN Tahun 1999-2004 UU No. 20/1999 – Pemerintah-an Daerah UU Sisdiknas No 2/1989 kemudian diganti dengan UU No. 20/2003 PP No. 25 Tahun 2000 tentang pembagian kewenangan	UU No. 20/2003 – Sisdiknas PP No. 19/2005 – SPN Permendiknas No. 22/2006 – Standar Isi Permendiknas No. 23/2006 – Standar Kompetensi Lulusan
2. Implementasi / Pelaksanaan Kurikulum	Bukan dengan Keputusan/ Peraturan Mendiknas RI Keputusan Dirjen Dikdasmen No.399a/C.C2/Kep/DS/2004 Tahun 2004. Keputusan Direktur Dikme-num No. 766a/C4/MN/2003 Tahun 2003, dan No. 1247a/ C4/MN/2003 Tahun 2003.	Peraturan Mendiknas RI No. 24/2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri No. 22 tentang SI dan No. 23 tentang SKL
3. Ideologi Pendidik- an yang Dianut	Liberalisme Pendidikan : terciptanya SDM yang cerdas, kompeten, profesional dan kompetitif	Liberalisme Pendidikan : terciptanya SDM yang cerdas, kompeten, profesional dan kompetitif
4. Sifat (1)	Cenderung Sentralisme Pendidikan : Kurikulum disusun oleh Tim Pusat secara rinci; Daerah/Sekolah hanya melaksanakan	Cenderung Desentralisme Pendidikan : Kerangka Dasar Kurikulum disusun oleh Tim Pusat; Daerah dan Sekolah dapat mengembangkan lebih lanjut.
5. Sifat (2)	Kurikulum disusun rinci oleh Tim Pusat (Ditjen Dikmenum/ Dikmenjur dan Puskur)	Kurikulum merupakan kerangka dasar oleh Tim BSNP
6. Pendekatan	Berbasis Kompetensi Terdiri atas : SK, KD, MP dan Indikator Pencapaian	Berbasis Kompetensi Hanya terdiri atas : SK dan KD. Komponen lain dikembangkan oleh guru
7. Struktur	Berubahan relatif banyak dibandingkan kurikulum sebelumnya (1994 suplemen 1999) Ada perubahan nama mata pelajaran Ada penambahan mata pelajaran (TIK) atau penggabungan mata pelajaran (KN dan PS di SD)	Penambahan mata pelajaran untuk Mulok dan Pengem-bangan diri untuk semua jenjang sekolah Ada pengurangan mata pelajaran (Misal TIK di SD) Ada perubahan nama mata pelajaran KN dan IPS di SD dipisah lagi Ada perubahan jumlah jam pelajaran setiap mata pelajaran
8. Beban Belajar	Jumlah Jam/minggu : SD/MI = 26-32/minggu SMP/MTs = 32/minggu SMA/SMK = 38-39/minggu Lama belajar per 1 JP: SD = 35 menit SMP = 40 menit SMA/MA = 45 menit	Jumlah Jam/minggu : SD/MI 1-3 = 27/minggu SD/MI 4-6 = 32/minggu SMP/MTs = 32/minggu SMA/MA= 38-39/minggu Lama belajar per 1 JP: SD/MI = 35 menit SMP/MTs = 40 menit SMA/MA = 45 menit
9. Pengembangan Kurikulum lebih Lanjut	Hanya sekolah yang mampu dan memenuhi syarat dapat mengembangkan KTSP. Guru membuat silabus atas dasar Kurikulum Nasional dan RP/Skenario Pembelajaran	Semua sekolah /satuan pendidikan wajib membuat KTSP. Silabus merupakan bagian tidak terpisahkan dari KTSP Guru harus membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
10. Prinsip Pengembangan Kurikulum	Keimanan, Budi Pekerti Luhur, dan Nilai-nilai Budaya Penguatan Integritas Nasional Keseimbangan Etika, Logika, Estetika, dan Kinestetika Kesamaan Memperoleh Kesempatan Perkembangan Pengetahuan dan Teknologi Informasi Pengembangan Kecakapan Hidup Belajar Sepanjang Hayat Berpusat pada Anak Pendekatan Menyeluruh dan Kemitraan	Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya Beragam dan terpadu Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Relevan dengan kebutuhan kehidupan Menyeluruh dan berkesinam-bungan Belajar sepanjang hayat Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah
11. Prinsip Pelaksanaan Kurikulum	Tidak terdapat prinsip pelaksanaan kurikulum	Didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Menegakkan lima pilar belajar: belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, belajar untuk memahami dan menghayati, belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, belajar untuk membangun dan menemukan jati diri, melalui proses pembela-jaran yang efektif, aktif, kreatif & menyenangkan. 3. Memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan perbaik-an, pengayaan, dan/atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisinya dengan memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi ke-Tuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral. Dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling meneri-ma dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat, dengan prinsip tut wuri handayani, ing madia mangun karsa, ing ngarsa sung tulada 5. Menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan meman-faatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. 6. Mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal. 7. Diselenggarakan dalam kese-imbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antarkelas dan jenis serta jenjang pendidikan.
12. Pedoman Pelaksanaan Kurikulum	Bahasa Pengantar Intrakurikuler Ekstrakurikuler Remedial, pengayaan, akselerasi Bimbingan & Konseling Nilai-nilai Pancasila Budi Pekerti Tenaga Kependidikan Sumber dan Sarana Belajar Tahap Pelaksanaan Pengembangan Silabus Pengelolaan Kurikulum	Tidak terdapat pedoman pelaksanaan kurikulum seperti pada Kurikulum 2

Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013

2015-01-09T08:43:00.000+07:00

Pemberhentian Kurikulum 2013 dan pemberlakuan kembali Kurikulum 2006 alias Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan keputusan yang diambil oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014. Pemberhentian dan pemberlakuan kembali ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan rumitnya penilaian pada Kurikulum 2013. Para guru yang mengeluhkan kerumitan penilaian Kurikulum 2013 menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi kemendikbud untuk memberhentikan pelaksanaannya.

Permendikbud nomor 160 Tahun 2014 dikeluarkan atas pertimbangan kelancaran proses pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Proses pendidikan yang kurang lebih selama satu tahun berjalan dengan menggunakan Kurikulum 2013 ini dinilai menghambat proses belajar mengajar. Guru yang belum sepenuhnya siap untuk melaksanakan Kurikulum 2013 merupakan penyebab utamanya.

Bagaimana isi Permendikbud nomor 160 Tahun 2014 itu? Permendikbud ini terdiri dari 9 pasal.

Pasal 1 adalah pasal mengenai pemberlakuan kembali Kurikulum Tahun 2006 (KTSP). Bunyi pasal tersebut adalah “Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang melaksanakan Kurikulum 2013 sejak semester pertama tahun pelajaran 2014/2015 kembali melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 mulai semester kedua tahun pelajaran 2014/2015 sampai ada ketetapan dari Kementerian untuk melaksanakan Kurikulum 2013”. Jika membaca bunyi kalimat terakhir dari pasal ini, bisa diambil kesimpulan bahwa KEMENDIKBUD MASIH AKAN MEMBERLAKUKAN KEMBALI KURIKULUM 2013.

Pasal 2 adalah pasal mengenai teknis pelaksanaan Kurikulum 2006 (KTSP). Bunyi pasal tersebut adalah

(1) Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang telah melaksanakan Kurikulum 2013 selama 3 (tiga) semester tetap menggunakan Kurikulum 2013.
(2) Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang melaksanakan Kurikulum 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan pendidikan rintisan penerapan Kurikulum 2013.
(3) Satuan pendidikan rintisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berganti melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 dengan melapor kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3 adalah pasal mengenai pelatihan dan pendampingan Kurikulum 2013. Sekolah yang belum mendapat pelatihan dan pendampingan, masih tetap mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kompetensi dan penyiapan pelaksanaan Kurikulum 2013.

Pasal 4 adalah pasal mengenai lamanya pelaksanaan Kurikulum 2006. Kurikulum 2006 dilaksanakan (sebagai pengganti sementara Kurikulum 2013) paling lama sampai dengan tahun pelajaran 2019/2020.

Pasal 5 adalah pasal mengenai pengaturan pelaksanaan Kurikulum 2013. Pasal ini adalah pasal yang ditujukan untuk Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah. Pasal 6 sampai dengan pasal 8 adalah pasal-pasal yang tidak berkaitan dengan Sekolah Dasar. Pasal 9 adalah pasal yang berbunyi “Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.”

Menyoal Tabel Konversi Nilai Skala 0 – 100 ke Skala 1 – 4 Pada Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014

2015-01-08T13:20:00.000+07:00

Kemdikbud sudah mengesahkan permendikbud nomor 59 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 SMA/MA. Permendikbud ini sudah disahkan pada tanggal 2 Juli 2014. Untuk mengetahui kebenaran bahwa permendikbud tersebut sudah disahkan dapat kita lihat tautan ini. Walaupun sudah disahkan, ada beberapa pendapat yang mengatakan bawhwa permendikbud tersebut jangan dipakai dulu. Saya tidak mengerti alasannya mengapa ada yang berpendapat seperti itu. Kalau begitu terkesan kemdikbud kurang “percaya diri” mengesahkan permendikbud tersebut. Saya menduga seperti itu karena di permendikbud tersebut banyak sekali terdapat kontradiksi, diantaranya adalah format RPP dan tabel konversi nilai skala 0 – 100 ke skala 1 -4.

Kali ini saya menyoal mengenai tabel konversi nilai skala 0 – 100 ke skala 1 -4. Tabel konversi itu terletak pada pedoman mata pelajaran yang ada di lampiran III. Saya akan mengambil tabel konversi dari beberapa mata pelajaran.

1. PPKN (halaman 251)

Di tabel ini ada tanda yang salah. Seharusnya tanda > yang benar adalah <

2. Biologi (Halaman 886)

3. Matematika Peminatan (Halaman 825)

4. Bahasa Indonesia (halaman 309)

Selain ada perbedaan cara merekap nilai. Beberpa mata pelajaran menggunakan modus untuk nilai sikap, rerata untuk nilai pengetahuan dan nilai optimal (paling tinggi) untuk nilai keterampilan. Namun sebagian mata pelajaran semua ranah baik sikap, pengetahuan dan keterampilan diambil rata-ratanya.

Mata Pelajaran yang menggunakan modus (untuk sikap), optimal (untuk keterampilan) dan rata-rata (untuk pengetahuan) diantaranya adalah mata pelajaran Biologi, Fisika dan Kimia.

Untuk sikap menggunakan modus itu misalnya datanya seperti ini:

Sopan Santun: B, Disiplin: B, Kejujuran: B, Tanggung Jawab: C, Kerja Sama: SB, dan seterusnya. Ternyata Nilai B yang paling banyak muncul, maka nilai sikap yang diambil adalah B.

Sekarang mari kita simulasi, misalkan kita akan menentukan nilai pengetahuan. Misal nilai akhir hasil pengolahan adalah 3,85.

Untuk nilai 3,85 ini, mata pelajaran Biologi dapat predikat A-, Untuk mata pelajaran PPKn dapat predikat A. Untuk matematika dapat predikat A. Untuk Bahasa Indonesia juga dapat A.

Misal lagi, nilai akhir 3,70 maka untuk mapel PPKn dapat predikat A- sedangkan Bahasa Indonesia dapat A

Ketika tulisan ini saya publikasikan, ada bocoran bahwa kemdikbud mau mengeluarkan lagi permendikbud tentang standar penilaian. Bila benar, mudah-mudahan bisa menyelesaikan masalah mengenai tabel konversi ini.

Format RPP Pada Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran'

2015-01-08T12:41:00.002+07:00

Format RPP pada kurikulum 2013 mengalami beberapa perubahan. Format RPP sebelumnya diatur pada permendikbud Nomor 81A tentang implementasi kurikulum. Format RPP dalam permendikbud nomor 81A adalah sebagai berikut:

IDENTITAS
A. Kompetensi Inti (KI)
B. Kompetensi Dasar dan Indikator
1. KD Pada KI-1
2. KD Pada KI-2
3. KD Pada KI-3
Indikator:___
4. KD Pada KI-4
Indikator:___
C. Tujuan Pembelajaran
D. Materi Pembelajaran
E. Media/Alat, Bahan dan Sumber Belajar
F. Metode Pembelajaran
G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran
H. Penilaian.
Selain itu format RPP juga diatur dalam permendikbud nomor 58 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMP dan Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMA. Di permen 58 tahun 2014 format RPP mengalami perubahan dari permendikbud 81A, yaitu dihilangkannya Tujuan Pembelajaran dan Metode Pembelajaran. Sedangkan di permendikbud nomor 59 tahun 2014 format RPP beragam masing-masing mata pelajaran, ada yang tetap seperti permendikbud nomor 81A/2013 ada pula yang menghilangkan Tujuan Pembelajaran dan Metode Pembelajaran. Ketika saya mengikuti Bimtek wakasek kurikulum di Surabaya, instruktur menyatakan bahwa di permendikbud nomor 59/2014 banyak sekali kontroversi sehingga kami diminta untuk menelaah untuk usulan revisi permen 59/2014.
Selanjutnya diterbitkan permendikbud nomor 103 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran. Permendikbud itu merupakan pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk jenjang SD, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK. Salah satu isi permendikbud nomor 103/2014 adalah format RPP seperti di bawwah ini:
IDENTITAS
A. Kompetensi Inti
B. Kompetensi Dasar
1. KD pada KI-1
2. KD Pada KI-2
3. KD Pada KI-3
4. KD Pada KI-3
C. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Indikator KD pada KI-1
2. Indikator KD Pada KI-2
3. Indikator KD Pada KI-3
4. Indikator KD Pada KI-3
D. Materi Pembelajaran
E. Kegiatan Pembelajaran
F. Penilaian, Remidial dan Pengayaan
G. Media/Alat, Bahan dan Sumber Belajar
Perbedaan format RPP pada permendikbud 81A/2013 dan permendikbud 103/2014 adalah:
1. Di permendikbud 81A/2013 terdapat tujuan pembelajaran dan Metode Pembelajaran sedangkan di permendikbud 103/2014 tidak ada.
2. Di permendikbud 81A/2013 hanya ada Penilaian sedangkan di permendikbud 103/2014 dilengkapi Penilaian, Remidial dan Pengayaan
3. Di permendikbud 81A/2013 indikator hanya untuk KD pada KI-3 dan KD pada KI-4 sedangkan di permendikbud 103/2014 indikator untuk KD pada KI-1 sampai KD pada KI-4.
Di format RPP pada permendikbud 103/2014 juga ditegaskan bahwa kegiatan saintifik (5M) tidak harus muncul dalam satu pertemuan.

Ketidakjelasan Mengenai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) Di Kurikulum 2013

2015-01-08T12:19:00.001+07:00

Di kurikulum 2006 pantas disebut KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) karena sebagian besar ketentuan-ketentuan dibuat oleh sekolah, misalnya silabus dibuat oleh sekolah, ketentuan kenaikan kelas, penentuan batas ketuntasa minimal (yang disbut KKM) juga ditentukan oleh sekolah. Di kurikulum 2013 memang juga disebut KTSP, namun kadar KTSPnya lebih rendah bila dibandingkan dengan kurikulum 2006.

Di kurikulum 2006 tegas dinyatakan bahwa sekolah harus membuat batasa ketuntasan sendiri yang tentu saja tidk sama dengan sekolah lain, yang kita kenal dengan istilah SKBM (Standar Ketuntasan Belajar Minimal) yang kemudian berubah menjadi KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Untuk menentukan KKM ini ada 3 kriteria yang menjadi acuan, yaitu Intake Siswa, Daya Dukung, dan Kompleksitas.

Di kurikulum 2013 tidak ada ketegasan mengenai KKM ini. Pada pasal 4 ayat (7) permendikbud 104/2014 ditegaskan bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan acuan kriteria. Acuan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan penilaian kemajuan peserta didik dibandingkan dengan kriteria capaian kompetensi yang ditetapkan.

Sehubungan dengan acuan kriteria ini, di pasal 9 ditetapkan sebagi berikut

Dari ketentuan pasal 9 ini dapat diartikan bahwa untuk pengetahuan dan keterampilan, siswa dikatakan tuntas bila mendapat nilai paling kecil 2,67. Jadi 2,67 itu adalah NILAI PALING KECIL yang harus diperoleh siswa, bukan KKM PALING KECIL yang boleh dibuat. Jadi di permen 104/2014 sebenarnya tidak ada ketegasan mengenai BOLEH atau TIDAK sekolah menentukan batas ketuntasan lebih tinggi atau lebih rendah dari 2,67 (untuk pengetahuan dan keterampilan) dan B untuk sikap.

Andaikan saja boleh, mengapa selama pelatihan tidak pernah disinggung mengenai KKM ini. Kalau pun ada pertanyaan dari peserta pelatihan maka instruktur menjawab ala kadarnya tanpa sisertai dasar dan juknis yang jelas, karena memang selama ini TIDAK ADA JUKNIS pembuatan KKM. Bahkan terminologi KKM pun tidak muncul di permen 104.

Namun ada yang berpendapat bahwa pembuatan KKM memakai juknis pada kurikulum 2006. Menurut hemat saya tidak bisa begitu, Kurikulum baru belum tentu ketentuannya sama dengan kurikulum lama. Misal sistem penilaian, model rapor sama sekali berbeda dengan kurikulum lama. Lantas KKM kurikulum 2013 (kalau pun sekolah boleh bikin KKM) apa juknisnya sama dengan kurikulum 2006?

Kesimpulan tulisan saya, penilaian pada kurkulum 2013 menggunakan acuan kriteria, dengan ketentuan batas ketuntasan minimal 2,67 untuk pegetahuan dan keterampilan, serta B (baik) untuk sikap. Masalahnya tidak ada ketegasan apakah guru boleh menentukan batas ketuntasan itu lebih rendah atau lebih tinggi dari ketentuan itu.

Membuat Deskripsi Yang Tepat Pada Rapor Kurikulum 2013'

2015-01-08T12:01:00.002+07:00

Berdasarkan permendikbud nomor 104 tahun 2014 bahwa rapor tidak hanya diisi dengan nilai, namun juga diberikan deskripsi untuk ketiga ranah yaitu deskripsi pengetahuan, deskripsi keterampilan dan deskripsi sikap. Membuat deskripsi pada nilai suatu mata pelajaran itu berdasarkan nilai setiap KD (Kompetensi Dasar). Dua orang siswa sama-sama dapat nilai 3,65 (misalnya) belum tentu deskripsinya sama, karena penguasaan terhadap KD-KD kedua siswa itu belum tentu sama.

Sebagai contoh, misalkan matematika terdapat 5 KD untuk pengetahuan, yaitu KD 3.1 sampai dengan KD 3.5. Bisa saja siswa pertama, KD 3.1 sampai dengan 3.4 SANGAT MENGUASAI, sedangkan KD 3.5 kategorinya MENGUASAI, sedangkan siswa kedua KD 3.1 MENGUASAI sedangkan KD 3.2 sampai dengan KD 3.5 SANGAT MENGUASAI. Jadi masing-masing siswa bisa jadi deskripsinya semuanya berbeda. Inilah yang menjadi salah satu alasan bahwa menulis deskripsi pada rapor kurikulum 2014 itu merepotkan, kecuali bila dibantu dengan aplikasi, sehingga deskripsi akan muncul otomatis.

Permendikbud 104/2014 masih berlaku. Dengan demikian penulisan deskripsi juga masih berlaku. Untuk itu saya akan membahas bagaimana membuat deskripsi yang tepat. Pertama akan kita bahas bagaimana membuat deskripsi ranah pengetahuan.

Deskripsi Pengetahuan

Misalkan kita akan membuat deskripsi mata pelajaran Seni Budaya untuk ranah pengetahuan. Adapun KD-KD Seni Budaya Seni Rupa untuk ranah pengetahuan kelas X adalah sebagai berikut:

3.1 Memahami bahan, media dan teknik dalam proses berkarya seni rupa.
3.2 Menerapkan jenis, simbol dan nilai estetis dalam konsep seni rupa.
3.3 Memahami pameran karya seni rupa
3.4 Memahami jenis, simbol, fungsi dan nilai estetis dalam kritik karya seni rupa.

Untuk membuat deskripsi kita bisa memilih kata kunci yang menunjukkan tingkat penguasaan, misal SANGAT MAMPU, MAMPU, KURANG MAMPU dan TIDAK MAMPU.

Kategori itu berdasarkan nilai huruf, yaitu

Kategori A (yang terdiri dari A dan A-) maka deskripsinya SANGAT MAMPU

Kategori B (yang terdiri dari B+, B dan B-) deskripsinya MAMPU

Kategori C (yang terdiri dari C+, C dan C-) deskripsinya KURANG MAMPU, bukan CUKUP MAMPU. Karena kategori C ini nilai yang belum tuntas.

Kategori D (yang terdiri dari D+ dan D) deskripsnya TIDAK MAMPU.

Perhatikan tabel berikut ini

Namun perlu diingat bahwa nilai dengan kategori B- itu belum tentu tuntas, karena rentangan B- adalah 2,51 – 2,84, sedangkan batas ketuntasan adalah 2,67. Jadi misal nilai 2,65 (misalnya) tidak bisa dideskripsikan MAMPU, walaupun sudah B-, karena 2,65 adalah nilai tidak tuntas. Jadi harus kita buat sekat terlebih dahulu, yaitu 2,67 sebagai batas ketuntasan. Nilai 2,67 atau lebih dideskripsikan MAMPU dan SANGAT MAMPU, sedangkan nilai kurang dari 2,67 dideskripsikan KURANG MAMPU dan TIDAK MAMPU, dengan rentangan sebagai berikut:

3,51 – 4,00 deskripsi SANGAT MAMPU. (3,51 adalah batas bawah A-)

2,67 – 3,50 deskripsi MAMPU (2,67 adalah batas ketuntasan)

1,51 – 2,66 deskripsi KURANG MAMPU (1,51 adalah batas bawah C-)

1,00 – 1,50 deskripsi TIDAK MAMPU (1,50 adalah batas atas D)

Misal seorang siswa mempunyai nilai pengetahuan seni budaya seni rupa sebagai berikut:

KD 3.1 = 3,85 (kategori A) ===> SANGAT MAMPU

KD 3.2 = 2,84 (kategori B-) ===> MAMPU

KD 3.3 = 2,59 (kategori B-) ===> KURANG MAMPU

KD 3.4 = 1,50 (kategori D+) ===> TIDAK MAMPU

Rerata dari 4 KD itu adalah 2,70 (tuntas)

Deskripsinya adalah sebagai berikut:

Sangat mampu memahami bahan, media dan teknik dalam proses berkarya seni rupa, mampu menerapkan jenis, simbol dan nilai estetis dalam konsep seni rupa, kurang mampu memahami pameran karya seni rupa dan tidak mempu memahami jenis, simbol, fungsi dan nilai estetis dalam kritik karya seni rupa.

Deskripsi Keterampilan

Untuk membuat deskripsi ranah keterampilan caranya sama dengan ranah pengetahuan, namun kata kuncinya adalah SANGAT TERAMPIL, TERAMPIL, KURANG TERAMPIL dan TIDAK TERAMPIL.

Contoh deskripsi ranah keterampilan seni budaya seni rupa kelas X

Terampil membuat karya seni rupa dua dimensi berdasarkan melihat model, sangat terampil membuatkarya seni rupa tiga dimensi berdasarkan melihat model kurang terampil memamerkan hasil karyaseni rupa dan tidak terampail membuat tulisan kritik karya seni rupa mengenai jenis, fungsi, simbol dan nilai estetis berdasarkan hasil
pengamatan

Deskripsi SIkap

Untuk membuat deskripsi sikap kita menggunakan nilai per sikap. Nilai sikap hanya ada 4 yaitu SB (sangat baik), B (baik), C (cukup) dan K (kurang).

KD Sikap sosial dan spiritual Seni Budaya adalah sebagai berikut:

1.1 Menunjukkan sikap penghayatan dan pengamalan serta bangga terhadap karya seni rupa sebagai bentuk rasa syukur terhadap anugerah Tuhan
2.1 Menunjukkan sikap kerjasama, bertanggung jawab,toleran, dan disiplin melalui aktivitas berkesenian
2.2 Menunjukkan sikap santun, jujur, cinta damai dalam mengapresiai seni dan pembuatnya
2.3 Menunjukkan sikap responsif dan pro-aktif, peduli terhadap lingkungan dan sesama, serta menghargai karya seni dan pembuatnya.

Jadi sikap yang dinilai dalam seni budaya adalah: sikap spritual, kerja sama, tanggung jawab, toleransi, disiplin, santun, jujur, cinta damai, responsip, pro aktif, kepedulian.

Misal dari hasi penilaian diperoleh Sikap spiritual nilainya SB, kerja sama nilainya SB, toleransi, disiplin, santun, jujur, cinta damai, responsip, pro aktif nilainya B, sedangkan kepedulian nilainya C.

Maka modusnya adalah B, sehingga nilai sikap yang didapat adalah B, dengan deskripsi sebagai berikut:

Sangat baik dalam sikap spiritual dan kerja sama, baik dalam toleransi, disiplin, santun, jujur, cinta damai, responsip, pro aktif dan masih cukup dalam kepedulian.

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN KURIKULUM 2013 DENGAN KBK DAN KTSP

2015-01-08T07:49:00.000+07:00

Dalam berbagai forum pelatihan Kurikulum 2013 (K13) selalu ditekankan bahwa kurikulum ini berbeda dari kurikulum sebelumnya. Para trainer yang mewakili pemerintah tersebut seakan menunjukkan bahkan K13 berbeda sama sekali dari KBK dan KTSP. Padahal dalam banyak, bahkan sangat banyak hal, ketiganya memiliki banyak kesamaan. Bahkan beberapa hal yang dinyatakan sebagai pembeda dari kurikulum sebelumnya sesungguhnya hanya penegasan saja.

1. Pendekatan Pembelajaran

Ditekankannya pendekatan scientific diklaim sebagai ciri khas K13, padahal perubahan sebenarnya hanya dari segi istilah dan langkah-langkah teknisnya saja. Hal ini dikarenakan KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) dan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) sejak awal menekankan pendekatan inquiry, yang pada hakekatnya tidak berbeda secara signifikan dari pendekatan scientific. Melalui proses inquiry siswa melakukan proses pembelajaran berdasarkan pengamatan, pengalaman, diskusi, yang bermuara pada penyimpulan, yang tahapannya persis sama dengan pendekatan yang diistilahkan dengan pendekatan scientific.

2. Perubahan Paradigma

K13 menekankan perubahan paradigma pembelajaran dari berpusat pada guru (teacher centered) menjadi berpusat pada siswa. Klaim ini dalam berbagai forum pelatihan merupakan salah satu bentuk manipulasi informasi, seakan-akan tidak ada dalam KBK dan KTSP. Padahal penekanan atas perlunya perubahan paradigma sejak awal merupakan aspek yang paling ditekankan dalam KBK dan KTSP. Perubahan paradigma seperti itu bahkan selalu menjadi materi pertama dalam pelatihan KBK dan KTSP.

3. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran K13 dicontohkan seolah berbeda dari KBK dan KTSP, di mana proses pembelajaran tidak dilakukan dengan berbasis guru, melainkan melalui pendekatan yang disebut scientific tersebut. Padahal dalam praktiknya, seluruh metode pembelajaran yang selama ini dituntut digunakan dalam KBK dan KTSP tetap digunakan dalam K13. Metode pembelajaran K13 sama sekali tidak berbeda dari kurikulum sebelumnya.

4. Pembelajaran Tematik

Perbedaan paling jelas dari K13 dari KBK dan KTSP adalah pada digunakannya pendekatan tematik. Kalau ada bagian yang dipandang berbeda mungkin di sinilah letak perbedaan K13 dari KBK dan KTSP. Di jenjang sekolah dasar, pembelajaran tematik K13 diberlakukan pada seluruh tingkatan kelas, sementara sebelumnya hanya diterapkan di kelas bawah (kelas 1-3). Hanya saja, berdasarkan buku-buku yang diterbitkan oleh pemerintah, struktur materi pelajaran (sub tema) mulai kelas IV ke atas tidak lebih dari kliping materi pelajaran yang berlaku dalam KBK dan KTSP, sekedar untuk menyamarkan mata pelajaran ke dalam tema-tema yang telah ditentukan. Dengan kata lain, substansi pembelajaran pada K13 sebenarnya tidak berbeda dari sebelumnya, sebab yang berbeda hanya dalam penempatannya.

5. Penilaian

Penilaian dalam pendekatan scientific yang sebelumnya menggunakan penilaian autentik diubah menjadi penilaian berdasarkan beberapa Kompetensi, yaitu K1, K2, K3 dan K4. Substansi penilaian tersebut pada prinsipnya tidak berbeda, alias sama dengan KBK dan KTSP. Penilaian dengan menggunakan rubrik penilaian sudah ditekankan dalam KBK dan KTSP, sekalipun karena berbagai kerumitan yang dihadapi dalam praktik, akhirnya disederhakan dengan berbagai varian. Penilaian dalam K13 justeru tidak konsisten, sebab setiap kompetensi (K1-K4) belum tentu relevan dengan semua tema yang dipelajari.

6. Pengembangan Kompetensi

Perbedaan mendasar K13 dari KBK dan KTSP juga diklaim berdasarkan pengembangan kompetensi yang sebelumnya berbasis mata pelajaran menjadi didasarkan kada Kurikulum Inti (KI). Faktanya, buku-buku pelajaran K13 tidak demikian. KD pembelajaran masih berdasarkan mata pelajaran. Hal ini dapat dicermati dari sub tema yang dikembangkan dalam buku-buku K13 persis sama dengan mata pelajaran. Yang terjadi sebenarnya bahkan pemaksaan materi pelajaran (sub tema) dengan tema yang telah ditetapkan, padahal sub tema tersebut tidak jelas relevansinya dengan tema. Pada kelas 1, kompetensi yang dikembangkan dalam tema dan subtema mungkin masih relevan dalam banyak hal, tetapi tidak selalu demikian untuk kelas IV. Sebagai misal, materi Kenampakan Alam (IPS) disambungkan dengan Garis Bilangan (Matematika) yang berdasarkan buku terbitan pemerintah jelas tidak jelas relevansinya. Kalaupun relevan, belum tentu setiap guru mampu mengkaitkan keduanya

Skala Nilai Pada Rapor Kurikulum 2013

2015-01-07T22:39:00.000+07:00

Salah satu perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum terdahulu adalah model rapor. Pada kurikulum sebelumnya skala nilai dari 0 hingga 100, sedangkan untuk aspek afektif menggunakan huruf A, B, C, D. Pada kurikulum 2013 skala nila tidak lagi 0 – 100, melainkan 1 – 4 untuk aspek kognitif dan psikomotor, sedangkan untuk aspek afektif menggunakan SB = Sangat Baik, B = Baik, C = Cukup, K = Kurang. Skala nilai 1 – 4 dengan ketentuan kelipatan 0,33. Jadi secara jelas nilai untuk kurikulum 2013 adalah

1
1,33
1,66
2
2,33
2,66
3
3,33
3,66
4

Ketentuan skala nilai itu diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81A tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum, khususnya pada lampiran IV tentang Pedoman Umum Pembelajaran. Permendikbud Nomor 81A tahun 2013 dapat Anda unduh melalui tautan ini.

Perlu diketahui bahwa Permendikbud Nomor 81A tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum terdiri dari 5 lampiran, yaitu:

Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan KTSP
Pedoman Umum Pengembangan Muatan Lokal
Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler
Pedoman Umum Pembelajaran
Pedoman Evaluasi Kurikulum

Kita lanjutkan mengenai skala nilai pada rapor kurikulum 2013. Karena skala ini adalah baru maka kita perlu tahu bagaimana cara menilai menggunakan skala 1 – 4. Ada 2 cara untuk medapatkan nilai dalam skala 1 – 4, yaitu mengkonversi langsung dari skor dan mengkonversi dari skala 0 – 100

Mengkonversi Langsung Dari Skor

Agar lebih mudah langsung saja saya berikan contoh kasus. Misal seorang guru membuat soal dengan ketentuan skor sebagai berikut

No Soal	Skor Maksimum
1	5
2	8
3	10
4	6
5	3
Total Skor Maksimum	32

Dari tabel skor di atas terlihat bahwa Total Skor Maksimal adalah 32. Misal seorang siswa dapat skor 25, maka nilai yang diperoleh oleh siswa tersebut adalah 25/32 X 4 = 3,125.

Rumusnya adalah

Mengkonversi Dari Skala 0 – 100

Cara ini cukup mudah. Misal siswa dapat nilai 78, maka dalam skala 1 – 4 maka nilainya menjadi 78/100 X 4 = 3,12
Rumusnya

Membuat Nilai 1 – 4 Yang Benar Pada Kurikulum 2013

2015-01-07T22:29:00.001+07:00

Sistem penilaian kurikulum 2013 diatur pada permendikbud nomor 104 tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Pada Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pada halaman 22 lampiran permendikbud nomor 104 tahun 2014 dinyatakan sebagai berikut: “Kurikulum 2013 menggunakan skala skor penilaian 4,00 – 1,00 dalam menyekor pekerjaan peserta didik untuk setiap kegiatan penilaian (ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, tugas-tugas, ujian sekolah)”
Dengan demikian pada ulangan harian kita tidak boleh lagi memberikan nilai 75 atau 90 misalnya, tetapi nilai yang harus diberikan adalah 3,75 atau 2,95 (misalnya).

Lantas bagaimana cara membuat nilai 1 – 4 yang benar? Ada 2 hal yang akan kita bahas untuk membuat nilai 1 – 4, yaitu mengkorversi nilai 0 – 100 menjadi 1 – 4 dan membuat nilai langsung 1 – 4 dari hasil ulangan.

1. Mengkonversi Nilai 0 – 100 ke 1 – 4.

Permendikbud nomor 104 tahun 2014 baru diterbitkan sekitar awal november 2014, walaupun permendikbud tersebut ditandatangani 3 Oktober 2014, sehingga nilai yang dibuat oleh guru-guru masih dalam 0 – 100, bukan 1 – 4, sehingga untuk menjadikan nilai 1 – 4 maka diperlukan konversi.

Rumus konversi yang saat ini dipakai adalah sebagai berikut:

M = (N/100) X 4 atau M = N/25. M adalah nilai 1 – 4 sedangkan N adalah nilai 0 – 100.

Misal nilai 90 dikonversi menjadi 90/25 = 3,60.

Ternyata rumus konversi itu kurang tepat, bila tidak boleh dikatakan salah. Yang perlu kita perhatikan bahwa 0 – 100 dikonversi menjadi 1 – 4 bukan dikonversi menjadi 0 – 4. Untuk mengkonversi nilai 0 – 100 menjadi 1 -4 (bukan 0 -4 lo) ada baiknya kita pelajari lagi bagaimana mengkonversikan suhu dalam derajat Celcius menjadi suhu dalam derajat Fahrenheit.

Dalam skala celcius titik beku air 0^oC sedangkan titik didih air adalah 100^oC. Sedangkan dalam skala fahrenheit, titk beku air 32^oF adalah sedangakn titik didih air adalah 212^oF.
Itu artinya 0 ekuivalen dengan 32 sedangkan 100 ekuivalen dengan 212,
Selisih titik didih dan titik beku air dalam skala celcius adalah 100 derajat, sedangkan selisih titik didik dan titik beku air dalam skala fahrenheit adalah 180 derajat. Sehingga untuk mengkonversi suhu skala celcius ke skala fahrenheit adalah sebagai berikut:
F = (180/100) x C + 32 atau F = (9/5) x C + 32, F adalah suhu dalam fahrenheit sedangkan C adalah suhu dalam skala celcius.
Misal C = 40 maka F = (9/5) x 40 + 32 = 72 + 32 = 104. Jadi 40^oC = 104^oF.
Dengan analogi konversi suhu di atas marilah kita cari rumus konversi dari 0 – 100 menjadi 1 – 4
Selisih 0 dan 100 adalah 100, sedangkan selisih 1 dan 4 adalah 3, sehingga rumus konversinya adalah sebagai berikut:
M = (3/100) x N + 1, M adalah nilai 1 – 4 dan N adalah nilai 0 – 100.
Contoh N = 50, maka M = (3/100) x 50 + 1 = 1,5 + 1 = 2,5.
Untuk memperkuat pemahaman kita mengenai konversi ini, marilah kita perhatikan bagaimana rumus konversi skala celcius ke skala reamur.
Dalam skala celcius titik beku air 0^oC sedangkan titik didih air adalah 100^oC. Sedangkan dalam skala reamur, titk beku air 0^oR adalah sedangakn titik didih air adalah 80^oR.
Itu artinya 0 ekuivalen dengan 0 sedangkan 100 ekuivalen dengan 80

Selisih titik didih dan titik beku air dalam skala celcius adalah 100 derajat, sedangkan selisih titik didik dan titik beku air dalam skala reamur adalah 80 derajat. Sehingga untuk mengkonversi suhu skala celcius ke skala reamur adalah sebagai berikut:

R = (80/100) x C atau F = (4/5) x C, R adalah suhu dalam fahrenheit sedangkan C adalah suhu dalam skala celcius. Rumus konversi in berbeda dengan Celicius ke Fahrenheit, yaitu TIDAK ADA PENAMBAHAN 32, karena Celcius san Reamur sama-sama “berangkat” dari 0, Sedangka Celcius dan Fahrenheit berbeda, Celcius “berangkat” dari 0 sedangkan Fahrenheit “berangkat” dari 32, sehingga perlu “penambahan” 32.

Sekarang perhatikan lagi rumus konnversi nilai 0 – 100 menjadi 1 – 4 ada “penambahan” 1, itu dikarenakan 0 – 100 “berangkat” dari 0 sedangkan 1 – 4 berangkat dari 1. Artinya bila ada 10 soal seorang siswa tidak dapat menjawab sama sekali maka nilainya bukan 0 untuk skala 0 – 100, tapi dapat 1 untuk skala 1 – 4.

Bila 0 – 100 dikonversi menjadi 0 – 4 maka benar bahwa rumus konversi yang dipakai M = N/25, seperti halnya rumus konversi Celcius ke Reamur. Tetapi nilai yang dipakai pada kurikulum 2013 bukan 0 – 4 tetapi 1 – 4, sehingga rumus konversinya adalah M = (3/100) x N + 1.

Masih Belum Yakin Bahwa M = N/25 Itu Salah?

Oke. Misal nilai 50 kita konversi ke skala 1 – 4 dengan menggunakan rumus M = N/25 maka didapat M = 50/25 = 2. Nilai 50 itu adalah NILAI TENGAH pada skala 0 – 100. Dengan demikian bila dikonversikan ke skala 1 – 4 seharusnya posisinya juga harus di TENGAH. Coba kita lihat skema di bawah ini, apakah 2 berada di TENGAH?

Ternyata 2 tidak berada di TENGAH. Mengapa? Karena 1 – 4 itu berangkatnya dari 1, berbeda bila kita konversi menjadi 0 – 4 maka 2 itu posisinya di TENGAH, seperti gambar di bawah ini.

Jadi untuk skala 1 – 4 posisi TENGAH adalah 2,5. hal ini diperoleh dari M = (3/100) x 50 + 1 = 2,5

2. Membuat Nilai Langsung 1 – 4 Dari Hasil Ulangan.

Analogi dengan konversi 0 – 100 menjadi 1 – 4 maka rumus membuat nilai 1 – 4 dari hasil ulangan adalah sebagai berikut:
N = (S/S maks) x 3 + 1
Misal skoar maksimal 30, seorang siswa dapat skor 25 maka nilainya adalah N = (25/30) x 3 + 1 = 3,5

Ketentuan-Ketentuan Penilaian Menurut Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014

2015-01-07T22:24:00.000+07:00

Penilaian merupakan masalah yang paling krusial di kurikulum 2013. Salah ide penilaian pada kurikulum 2013 adalah penilaian autentik. Namun perkembangan selanjutnya ditegaskan di permendikbud 104/2014 penilaian terdiri dari penilaian autentik dan non-autentik (Pasal 2 ayat 1 Permendikbud 104/2014).

Selain itu ada beberapa hal penting yang perlu dipahami mengenai ketentuan-ketentuan penilaian menurut permendikbud 104 tahun 2014 sebagai berikut:

Pengambilan nilai sikap menggunakan tehnik MODUS. nilai pengetahuan dengan tehnik RERATA dan nilai keterampilan dengan tehnik RERATA OPTIMUM (Pasal 6)
Untuk setiap kegiatan penilaian, yaitu ulangan harian, ulangan tengah semester, penugasan dan lain-lain menggunakan skor 1 – 4. Tidak lagi menggunakan skor 0 – 100.(lampiran halaman 22)
Ketuntasan untuk nilai pengetahuan dan keterampilan adalah 2,67, sedangkan untuk nilai sikap adalah B (lampiran halaman 12).
Nilai dalam rapor SMP dan SMA untuk pengetahuan dan keterampilan dinyatakan dalam bentuk angka real (bukan kelipatan 0,33) dan dalam bentuk predikat (huruf A – D), Sedangkan nilai sikap dinyatakan dalam bentuk SB, B, C dan K dan dilengkapi dengan deskripsi (lampiran halaman 25).
Tabel konversi skor dan predikat hasil belajar untuk setiap ranah adalah sebagai berikut:
Penilaian diri dilakukan sekali di akhir semester (lampiran halaman 22).

Untuk mengunduh permendikbud 104 tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik silakan klik di sini

Perbedaan Kurikulum 2013 dan KTSP

2015-01-07T22:16:00.001+07:00

Kurikulum 2013 sudah diimplementasikan pada tahun pelajaran 2013/2014 pada sekolah-sekolah tertentu (terbatas). Kurikulum 2013 diluncurkan secara resmi pada tanggal 15 Juli 2013. Sesuatu yang baru tentu mempunyai perbedaan dengan yang lama. Begitu pula kurikulum 2013 mempunyai perbedaan dengan KTSP. Berikut ini adalah perbedaan kurikulum 2013 dan KTSP

No	Kurikulum 2013	KTSP
1	SKL (Standar Kompetensi Lulusan) ditentukan terlebih dahulu, melalui Permendikbud No 54 Tahun 2013. Setelah itu baru ditentukan Standar Isi, yang bebentuk Kerangka Dasar Kurikulum, yang dituangkan dalam Permendikbud No 67, 68, 69, dan 70 Tahun 2013	Standar Isi ditentukan terlebih dahulu melaui Permendiknas No 22 Tahun 2006. Setelah itu ditentukan SKL (Standar Kompetensi Lulusan) melalui Permendiknas No 23 Tahun 2006
2	Aspek kompetensi lulusan ada keseimbangan soft skills dan hard skills yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan	lebih menekankan pada aspek pengetahuan
3	di jenjang SD Tematik Terpadu untuk kelas I-VI	di jenjang SD Tematik Terpadu untuk kelas I-III
4	Jumlah jam pelajaran per minggu lebih banyak dan jumlah mata pelajaran lebih sedikit dibanding KTSP	Jumlah jam pelajaran lebih sedikit dan jumlah mata pelajaran lebih banyak dibanding Kurikulum 2013
5	Proses pembelajaran setiap tema di jenjang SD dan semua mata pelajaran di jenjang SMP/SMA/SMK dilakukan dengan pendekatan ilmiah (saintific approach), yaitu standar proses dalam pembelajaran terdiri dari Mengamati, Menanya, Mengolah, Menyajikan, Menyimpulkan, dan Mencipta.	Standar proses dalam pembelajaran terdiri dari Eksplorasi, Elaborasi, dan Konfirmasi
6	TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) bukan sebagai mata pelajaran, melainkan sebagai media pembelajaran	TIK sebagai mata pelajaran
7	Standar penilaian menggunakan penilaian otentik, yaitu mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil.	Penilaiannya lebih dominan pada aspek pengetahuan
8	Pramuka menjadi ekstrakuler wajib	Pramuka bukan ekstrakurikuler wajib
9	Pemintan (Penjurusan) mulai kelas X untuk jenjang SMA/MA	Penjurusan mulai kelas XI
10	BK lebih menekankan mengembangkan potensi siswa	BK lebih pada menyelesaikan masalah siswa

Itulah beberpa perbedaan Kurikulum 2013 dan KTSP. Walaupun kelihatannya terdapat perbedaan yang sangat jauh antara Kurikulum 2013 dan KTSP, namun sebenarnya terdapat kesamaan ESENSI Kurikulum 2013 dan KTSP. Misal pendekatan ilmiah (Saintific Approach) yang pada hakekatnya adalah pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa mencari pengetahuan bukan menerima pengetahuan. Pendekatan ini mempunyai esensi yang sama dengan Pendekatan Keterampilan Proses (PKP). Masalah pendekatan sebenarnya bukan masalah kurikulum, tetapi masalah implementasi yang tidak jalan di kelas. Bisa jadi pendekatan ilmiah yang diperkenalkan di Kurikulum 2013 akan bernasib sama dengan pendekatan-pendekatan kurikulum terdahulu bila guru tidak paham dan tidak bisa menerapkannya dalam pembelajaran di kelas.

Inilah 4 Prinsip Pokok Pembelajaran Abad ke-21

2015-01-07T06:39:00.000+07:00

Jika Anda sempat menelaah isi buku PARADIGMA PENDIDIKAN NASIONAL ABAD XXI yang diterbitkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) atau membaca isi Pemendikbud No. 65 tahun 2013 tentang Standar Proses, Anda akan menemukan sejumlah prinsip pembelajaran sebagai acuan dasar berpikir dan bertindak guru dalam mengembangkan proses pembelajaran. BNSP merumuskan 16 prinsip pembelajaran yang harus dipenuhi dalam proses pendidikan abad ke-21. Sedangkan Pemendikbud No. 65 tahun 2013 mengemukakan 14 prinsip pembelajaran, terkait dengan implementasi Kurikulum 2013. Sementara itu, Jennifer Nichols menyederhanakannya ke dalam 4 prinsip, yaitu: (1) instruction should be student-centered; (2) education should be collaborative; (3) learning should have context; dan (4) schools should be integrated with society.

Keempat prinsip pokok pembelajaran abad ke 21 yang digagas Jennifer Nichols tersebut dapat dijelaskan dan dikembangkan seperti berikut ini:

1. Instruction should be student-centered

Pengembangan pembelajaran seyogyanya menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa ditempatkan sebagai subyek pembelajaran yang secara aktif mengembangkan minat dan potensi yang dimilikinya. Siswa tidak lagi dituntut untuk mendengarkan dan menghafal materi pelajaran yang diberikan guru, tetapi berupaya mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilannya, sesuai dengan kapasitas dan tingkat perkembangan berfikirnya, sambil diajak berkontribusi untuk memecahkan masalah-masalah nyata yang terjadi di masyarakat.

Pembelajaran berpusat pada siswa bukan berarti guru menyerahkan kontrol belajar kepada siswa sepenuhnya. Intervensi guru masih tetap diperlukan. Guru berperan sebagai fasilitator yang berupaya membantu mengaitkan pengetahuan awal (prior knowledge) yang telah dimiliki siswa dengan informasi baru yang akan dipelajarinya. Memberi kesempatan siswa untuk belajar sesuai dengan cara dan gaya belajarnya masing-masing dan mendorong siswa untuk bertanggung jawab atas proses belajar yang dilakukannya. Selain itu, guru juga berperan sebagai pembimbing, yang berupaya membantu siswa ketika menemukan kesulitan dalam proses mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilannya.

2. Education should be collaborative

Siswa harus dibelajarkan untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain. Berkolaborasi dengan orang-orang yang berbeda dalam latar budaya dan nilai-nilai yang dianutnya. Dalam menggali informasi dan membangun makna, siswa perlu didorong untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman di kelasnya. Dalam mengerjakan suatu proyek, siswa perlu dibelajarkan bagaimana menghargai kekuatan dan talenta setiap orang serta bagaimana mengambil peran dan menyesuaikan diri secara tepat dengan mereka.

Begitu juga, sekolah (termasuk di dalamnya guru) seyogyanya dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan (guru) lainnya di berbagai belahan dunia untuk saling berbagi informasi dan penglaman tentang praktik dan metode pembelajaran yang telah dikembangkannya. Kemudian, mereka bersedia melakukan perubahan metode pembelajarannya agar menjadi lebih baik.

3. Learning should have context

Pembelajaran tidak akan banyak berarti jika tidak memberi dampak terhadap kehidupan siswa di luar sekolah. Oleh karena itu, materi pelajaran perlu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Guru mengembangkan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa terhubung dengan dunia nyata (real word). Guru membantu siswa agar dapat menemukan nilai, makna dan keyakinan atas apa yang sedang dipelajarinya serta dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Guru melakukan penilaian kinerja siswa yang dikaitkan dengan dunia nyata.

4. Schools should be integrated with society

Dalam upaya mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab, sekolah seyogyanya dapat memfasilitasi siswa untuk terlibat dalam lingkungan sosialnya. Misalnya, mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat, dimana siswa dapat belajar mengambil peran dan melakukan aktivitas tertentu dalam lingkungan sosial. Siswa dapat dilibatkan dalam berbagai pengembangan program yang ada di masyarakat, seperti: program kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, dan sebagainya. Selain itu, siswa perlu diajak pula mengunjungi panti-panti asuhan untuk melatih kepekaan empati dan kepedulian sosialnya.

Dengan kekuatan teknologi dan internet, siswa saat ini bisa berbuat lebih banyak lagi. Ruang gerak sosial siswa tidak lagi hanya di sekitar sekolah atau tempat tinggalnya, tapi dapat menjangkau lapisan masyarakat yang ada di berbagai belahan dunia. Pendidikan perlu membantu siswa menjadi warga digital yang bertanggung jawab.

Sumber:

Dikembangkan dari: Jennifer Nichols (2013). 4 Essential of 21st Century Learning

Untuk menterjemahkan prinsip-prinsip pembelajaran di atas ke dalam praktik tentu bukan hal yang mudah. Tetapi itulah tantangan nyata dunia pendidikan kita saat ini, yang suka atau tidak suka kita harus sanggup menghadapinya. Kita tidak menginginkan putera-puteri kita kelak menjadi orang-orang yang tidak berdaya, habis tergilas oleh jamannya.

Pembelajaran aktif (active learning) tampaknya telah menjadi pilihan utama dalam praktik pendidikan saat ini. Di Indonesia, gerakan pembelajaran aktif ini terasa semakin mengemuka bersamaan dengan upaya mereformasi pendidikan nasional, sekitar akhir tahun 90-an. Gerakan perubahan ini terus berlanjut hingga sekarang dan para guru terus menerus didorong untuk dapat menerapkan konsep pembelajaran aktif dalam setiap praktik pembelajaran siswanya.

Beberapa kalangan berpendapat bahwa inti dari reformasi pendidikan ini justru terletak pada perubahan paradigma pembelajaran dari model pembelajaran pasif ke model pembelajaran aktif.

Merujuk pada pemikiran L. Dee Fink dalam sebuah tulisannya yang berjudul Active Learning, di bawah ini akan diuraikan konsep dasar pembelajaran aktif. Menurut L. Dee Fink, pembelajaran aktif terdiri dari dua komponen utama yaitu: unsur pengalaman (experience), meliputi kegiatan melakukan (doing) dan pengamatan (obeserving) dan dialogue, meliputi dialog dengan diri sendiri (self) dan dialog dengan orang lain (others)

Dialog dengan Diri (Dialogue with Self) :

Dialog dengan diri adalah bentuk belajar dimana para siswa melakukan berfikir reflektif mengenai suatu topik. Mereka bertanya pada diri sendiri, apa yang sedang atau harus dipikirkan, apa yang mereka rasakan dari topik yang dipelajarinya. Mereka “memikirkan tentang pemikirannya sendiri, (thinking about my own thinking)”, dalam cakupan pertanyaan yang lebih luas, dan tidak hanya berkaitan dengan aspek kognitif semata.

Dialog dengan orang lain (Dialogue with Others) :

Dalam pembelajaran tradisional, ketika siswa membaca buku teks atau mendengarkan ceramah, pada dasarnya mereka sedang berdialog dengan “mendengarkan” dari orang lain (guru, penulis buku), tetapi sifatnya sangat terbatas karena didalamnya tidak terjadi balikan dan pertukaran pemikiran. L. Dee Fink menyebutnya sebagai “partial dialogue“

Bentuk lain dari dialog yang lebih dinamis adalah dengan membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil (small group), dimana para siswa dapat berdiskusi mengenai topik-topik pelajaran secara intensif. Lebih dari itu., untuk melibatkan siswa ke dalam situasi dialog tertentu, guru dapat mengembangkan cara-cara kreatif, misalnya mengajak siswa untuk berdialog dengan praktisi, ahli, dan sebagainya. baik yang berlangsung di dalam kelas maupun di luar kelas, melalui interaksi langsung atau secara tertulis.

Mengamati (Observing) :

Kegiatan ini terjadi dimana para siswa dapat melihat dan mendengarkan ketika orang lain “melakukan sesuatu (doing something)” , terkait dengan apa yang sedang dipelajarinya. Misalnya, mengamati guru sedang melakukan sesuatu. Misalnya, guru olah raga yang sedang memperagakan cara menendang bola yang baik, guru komputer yang sedang membelajarkan cara-cara browsing di internet, dan sebagainya,

Selain mengamati peragaan yang ditampilkan gurunya, siswa juga dapat diajak untuk mendengarkan dan melihat dari orang lain, misalnya menyaksikan penampilan bagaimana cara kerja seorang dokter ketika sedang mengobati pasiennya, menyaksikan seorang musisi sedang memperagakan kemahirannya dalam memainkan alat musik gitar, dan sebagainya. Begitu juga siswa dapat diajak untuk mengamati fenomena-fenomena lain, terkait dengan topik yang sedang dipelajari, misalnya fenomena alam, sosial, atau budaya.

Tindakan mengamati dapat dilakukan secara “langsung” atau “tidak langsung.” Pengamatan langsung artinya siswa diajak mengamati kegiatan atau situasi nyata secara langsung. Misalnya, untuk mempelajari seluk beluk kehidupan di bank, siswa dapat diajak langsung mengunjungi bank-bank yang ada di daerahnya. Sedangkan pengamatan tidak langsung, siswa diajak melakukan pengamatan terhadap situasi atau kegiatan melalui simulasi dari situasi nyata, studi kasus atau diajak menonton film (video). Misalnya unruk mempelajari seluk beluk kehidupan di bank, siswa dapat diajak menyaksikan video tentang situasi kehidupan di sebuah bank.

Melakukan (Doing):

Kegiatan ini menunjuk pada proses pembelajaran di mana siswa benar-benar melakukan sesuatu secara nyata. Misalnya, membuat desain bendungan (bidang teknik), mendesain atau melakukan eksperimen (bidang ilmu-ilmu alam dan sosial), menyelidiki sumber-sumber sejarah lokal (sejarah), membuat presentasi lisan, membuat cerpen dan puisi (bidang bahasa) dan sebagainya. Sama halnya dengan mengamati (observing), kegiatan “melakukan” dapat dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung.

Rekomendasi dari Diskusi Refleksi Pendidikan 2013'

2014-01-04T19:32:00.000+07:00

Jakarta: Diskusi refleksi pendidikan 2013 yang diselenggarakan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) di Kantor LBH Jakarta, Kamis (2/1), membuahkan tujuh rekomendasi.

Berbagai persoalan krusial yang terjadi selama 2013, para aktivis tersebut memandang perlu menjadi bahan evaluasi dan refleksi yang serius, yang harus ditindaklanjuti oleh Kemendikbud maupun oleh pihak-pihak yang terkait. Mereka menyampaikan sejumlah rekomendasi yang dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait.

Pertama, Kemendikbud perlu mengeluarkan peraturan dan kebijakan yang tegas dan jelas untuk mengurangi dan menghilangkan perilaku kekerasan di sekolah-sekolah yang selama ini telah merenggut banyak jiwa anak bangsa secara sia-sia. Kemendikbud juga wajib menyemai keberagaman di sekolah-sekolah negeri secara sistematik dan masif.

Kedua, pemerintah tidak semestinya memaksakan pelaksanaan Kurikulum 2013 sebelum mengadakan sebuah uji coba yang terbatas, yang hasilnya dibuka kepada publik dan akademisi, sehingga dapat diterima efektifitas dan kehandalannya bagi peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Ketiga, perlu dibentuk sebuah lembaga mandiri untuk menyeleksi, mengawasi, dan mengontrol kualitas buku-buku pelajaran yang akan dipergunakan di sekolah dengan melibatkan peran serta akademisi dan masyarakat.

Keempat, pemerintah harus menghentikan politisasi guru, memberikan ruang kemerdekaan dan kebebasan bagi para guru untuk mengikuti organisasi guru tertentu tanpa ada halangan dari birokrasi ataupun dari pemerintah melalui pembatasan dalam peraturan, karena hak berserikat dan berkumpul dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945.

Kelima, menghapuskan sama sekali keberadaan Ujian Nasional (UN) di tingkat sekolah dasar, serta mengevaluasi kembali Kebijakan Ujian Nasional, karena kebijakan UN lebih banyak melahirkan dampak buruk bagi peningkatan kualitas pendidikan nasional. Pemerintah perlu memberi contoh dalam hal taat hukum dengan mematuhi keputusan MA tentang Ujian Nasional.

Keenam, pemerintah berkonsentrasi dalam meningkatkan pengembangan profesional guru, serta memberikan persamaan kesempatan belajar,terutama bagi sekolah-sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang jauh dari Standar Nasional Pendidikan.

Ketujuh, harus ada tindakan tegas berupa pidana dalam menyelesaikan berbagai korupsi pendidikan, kalau korupsi pendidikan tidak ditindak tegas maka upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan di negeri ini tidak akan pernah tercapai.

Asal-usul Kata 'INDONESIA'

2013-12-31T14:02:00.000+07:00

Nama Indonesia muncul pertama kali di masa penjajahan Belanda. "Pencipta" kata ini adalah George Samuel Windsor Earl, seorang pengacara kelahiran London, yang bersama James Richardson Logan, seorang pengacara kelahiran Scotlandia, menulis artikel sebanyak 96 halaman di Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia No. 4, tahun 1850 dengan judul "The Ethnology of the Indian Archipelago: Embracing Enquiries into the Continental Relations of the Indo-Pacific Islanders."

Mereka menamakan penduduk India-Belanda bagian barat yang berasal dari Proto-Malaya (Melayu tua) dan Deutero-Malaya (Melayu muda), sebagai Indunesians (Indu, bahasa Latin, artinya: India; Nesia, asal katanya adalah nesos, bahasa Yunani, artinya: kepulauan). Sedangkan penduduk di wilayah India-Belanda bagian timur masuk ke dalam kategori Melanesians(Mela = hitam. Melanesia = kepulauan orang-orang hitam). Oleh karena itu, Earl sendiri kemudian cenderung menggunakan istilah Melayu-nesians, untuk menamakan penduduk India-Belanda bagian barat. Kemudian Logan merubah Indunesia menjadi Indonesia (Indos dan Nesos, keduanya berasal dari bahasa Yunani) dalam tulisan-tulisannya di Journal tersebut.

Adalah Adolf Bastian, seorang dokter dan sekaligus etnolog Jerman, yang memopulerkan nama Indonesia ketika menerbitkan laporan perjalanan dan penelitiannya di Berlin, yang diterbitkan dalam karya 5 jilid (1864 – 1894) dengan judul “Indonesien, oder die Inseln des malaysischen Archipels” (bahasa Jerman, artinya: “Indonesia, atau Pulau-Pulau dari Kepulauan Malaya”). Jilid I berjudul Maluku, jilid II Timor dan Pulau-Pulau Sekitarnya, jilid III Sumatera dan Daerah Sekitarnya, jilid IV Kalimantan dan Sulawesi, jilid V Jawa dan Penutup.

Sejak dahulu hingga sekarang, para ilmuwan Eropa lebih senang menggunakan istilah/kata bahasa Latin atau Yunani untuk penamaan hal-hal yang sehubungan dengan ilmiah, demikian juga untuk menamakan ras penduduk di wilayah Malaya dan India Belanda bagian barat.

Eduard Douwes Dekker, dalam bukunya “Max Havelaar” menyebut India-Belanda dengan nama Insulinde, variasi bahasa Belanda untuk Kepulauan India. Ketika Indische Partij (Partai India) yang didirikan oleh keponakannya dilarang oleh Pemerintah India Belanda tahun 1913, para anggotanya mendirikan Partai Insulinde.

Baik Indunesia, Indonesien atau Insulinde semua artinya adalah Kepulauan India, untuk menunjukkan identitas pribumi yang hidup di bagian barat wilayah India- Belanda, sedangkan yang hidup di wilayah timur –Flores, Timor, Maluku dan Papua-sebenarnya adalah orang-orang Melanesia(Kepulauan orang-orang hitam).

Para pendiri bangsa ini pada awal gerakan kemerdekaan ingin meninggalkan dan menanggalkan nama Netherlands - Indië, yang artinya India Belanda. Nama ciptaan penjajah ini untuk membedakan denganBritish-India, yaitu India yang dijajah oleh Inggris. Oleh karena itu -mungkin kurang mencermati arti dan dampaknya di kemudian hari- para pendiri bangsa memilih kata 'INDONESIA', untuk BANGSA, NEGARA dan BAHASA yang pada waktu itu masih dijajah oleh Belanda.

Yang termasuk pertama menggunakan kata Indonesia pada awal tahun 20-an adalah Perhimpunan Indonesia di Belanda yang sebelumnya bernamaIndische Vereeniging, yang artinya adalah Perhimpunan India. Adalah seorang Belanda juga, Prof Cornelis van Vollenhoven, yang tahun 1917 mengusulkan untuk mengganti kata 'Indisch' menjadi 'Indonesisch.' Tahun 1922 Indische Vereeniging (Perhimpunan India) resmi menjadi Indonesische Vereeniging (Perhimpunan Indonesia). Di India-Belanda (Netherlands-Indië), adalah Sam Ratu Langie dan Partai Komunis Indonesia yang dikenal sebagai yang pertama menggunakan kata INDONESIA.

Jadi kata Indonesia yang sampai sekarang digunakan oleh Republik Indonesia artinya tak lain adalah: Kepulauan India.

Apakah penduduk di Bumi Nusantara memang merasa bahwa negeri ini memang tepat dinamakan "Kepulauan India", atau menilai, bahwa negeri ini bukanlah bagian dari India? Seandainya bangsa ini sepakat untuk meninggalkan nama yang diciptakan oleh orang Eropa, maka Indonesia bukanlah negara pertama yang mengganti nama peninggalan masa penjajahan.

Banyak negara setelah merdeka mengganti nama yang “diciptakan” atau diberikan oleh penjajahnya, seperti Ceylon menjadi Sri Lanka, Burma menjadi Myanmar, Indo-Cina menjadi Vietnam, Rhodesia menjadi Zimbabwe, Gold Coast menjadi Ghana, South-West Afrika menjadi Namibia, dll.

Selain Indonesia, yang masih menggunakan nama yang “diciptakan” oleh orang-orang Inggris dan kemudian dipopulerkan oleh orang Jerman, negara yang masih tetap menggunakan nama peninggalan penjajahan adalah Philipina (Filipina). Ketika orang-orang Spanyol menguasai wilayah tersebut, sebagai persembahan kepada raja Spanyol, Philip, jajahan itu diberi nama Philipina.

Dapat menjadi bahan pertimbangan, untuk menggunakan nama yang telah 1000 tahun digunakan oleh nenek moyang kita, yaitu NUSANTARA!

Oleh Batara R. Hutagalung

KONTRA MEMORI KASASI

2013-10-29T06:48:00.000+07:00

Depok, 22 Oktober 2013

KONTRA MEMORI KASASI

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor : 254/Pdt/2013/PT.BDG tertanggal 30 Juli 2013 jo Putusan Pengadilan Negeri Depok, Nomor : 134/Pdt.G/2012/PN.DPK tertanggal 25 April 2013

PERKARA PERDATA ANTARA

Lidawati alias Mama Firhan, beralamat di Jl. Raya Muchtar RT. 03 / 07 No. 38 Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Dalam hal ini bertindak selaku pribadi, selanjutnya di sebut TERMOHON KASASI semula TERBANDING / PENGGUGAT.

Lawan

Abdul Kadir, beralamat di Jl. Raya Muchtar RT. 02 / 07 Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, selanjutnya disebut PEMOHON KASASI semula PEMBANDING / TURUT TERGUGAT.

Kepada Yang Terhormat,

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Di- Jakarta -.

Melalui

Pengadilan Negeri Depok

Jalan Boulevard No. 7 Grand Depok City, Kota Depok

Dengan hormat.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lidawati alias Mama Firhan

beralamat di Jl. Raya Muchtar RT. 03 / 07 No. 38 Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Dalam hal ini bertindak selaku pribadi, selanjutnya di sebut TERMOHON KASASI semula TERBANDING / PENGGUGAT.

TERMOHON KASASI dengan ini ingin mengajukan perlawanan terhadap Memori Kasasi yang diajukan oleh :

Abdul Kadir, beralamat di Jl. Raya Muchtar RT. 02 / 07 Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KASASI dahulu PEMBANDING / TURUT TERGUGAT; Yang Permohonan Kasasinya telah diajukan di Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 4 Oktober 2013 dan Memori Kasasinya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 16 Oktober 2013. Sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, diatur sebagai berikut:

“Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Panitera sebagaimana dimaksudkan ayat (1), dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi”

Bahwa dengan mangacu kepada ketentuan Pasal 47 ayat (3) tersebut, maka TERMOHON KASASI / TERBANDING / PENGGUGAT telah menerima salinan memori kasasi PEMOHON KASASI / PEMBANDING / TURUT TERGUGAT melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 21Oktober 2013 dan menyampaikan kontra memori kasasi ini melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 28 Oktober 2013.

Bahwa dengan demikian kontra memori kasasi disampaikan a quo telah diajukan oleh TERMOHON KASASI / TERBANDING / PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Adapun alasan Yuridis TERMOHON KASASI / TERBANDING / PENGGUGAT untuk mengajukan KONTRA MEMORI KASASI tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 1352 KUHPerdata ; perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang sebagai undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang. Artinya, perbuatan melawan hukum semata-mata berasal dari undang-undang, bukan karena perjanjian yang berdasarkan persetujuan dan perbuatan melawan hukum merupakan akibat perbuatan manusia yang ditentukan sendiri oleh undang-undang. ;

Bahwa ada 2 kriteria perbuatan melawan hukum yang merupakan akibat perbuatan manusia, yakni perbuatan manusia yang sesuai dengan hukum (rechtmatig, lawfull) atau yang tidak sesuai dengan hukum (onrechtmatig, unlawfull). Dari 2 kriteria tersebut, kita akan mendapatkan apakah bentuk perbuatan melawan hukum tersebut berupa pelanggaran pidana (factum delictum), kesalahan perdata (law of tort) atau bertindih sekaligus delik pidana dengan kesalahan perdata. Dalam hal terdapat kedua kesalahan (delik pidana sekaligus kesalahan perdata) maka sekaligus pula dapat dituntut hukuman pidana dan pertanggung jawaban perdata (civil lability).:

Bahwa Majelis Hakim (Judex Factie) dalam perkara perdata a quo adalah Majelis Hakim (Judex Factie) perkara pidana yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas diri TERGUGAT/Istri PEMOHON KASASI / PEMBANDING / TURUT TERGUGAT. Sehingga Majelis Hakim (Judex Factie) mempunyai pengetahuan bahwa ia TERGUGAT/ Istri PEMOHON KASASI / PEMBANDING / TURUT TERGUGAT telah di vonis dalam perkara pidana Nomor 709/Pid.B/2012/PN.DPK di Pengadilan Negeri Depok, pada tanggal 7 Maret 2013 sehingga Majelis Hakim (Judex Factie) mempunyai keyakinan bahwa terdakwa yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan adalah dapat digugat karena telah melakukan perbuatan melawan hukum. ;

Bahwa Majelis Hakim (Judex Factie) dalam Amar Putusannya pada perkara pidana Nomor 709/Pid.B/2012/PN.DPK di Pengadilan Negeri Depok, pada tanggal 7 Maret 2013 : Menyatakan Terdakwa IMAS MASYITOH / TERGUGAT / istri PEMOHON KASASI / PEMBANDING / TURUT TERGUGAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN”. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAS MASYITOH / TERGUGAT / istri PEMOHON KASASI / PEMBANDING / TURUT TERGUGAT tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. ;

Bahwa mengingat pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009. Perkara yang tidak boleh dilakukan upaya Kasasi adalah sebagai berikut : “Putusan atas perkara yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda”;

Bahwa seiring peningkatan kinerja Hakim Agung di Mahkamah Agung dan peningkatan kinerja dalam penyelesaian perkara tentunya harus juga ada pembatasan perkara-perkara yang masuk ke Mahkamah Agung. Karena selama ini tidak semua proses kasasi ke Mahkamah Agung adalah upaya hukum sesungguhnya dari pencari keadilan, namun kadang merupakan sebuah upaya dari para pihak saja untuk menunda-nunda pelaksanaan eksekusi. Permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat materiil seharusnya Pengadilan Tingkat Pertama tidak mengirim ke Mahkamah Agung. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama cukup mengeluarkan “Penetapan yang pada pokoknya permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima.” Karena menurut hemat TERMOHON KASASI / TERBANDING / PENGGUGAT permohonan kasasi yang diajukan PEMOHON KASASI / PEMBANDING / TURUT TERGUGAT hanya menjadikan upaya hukum sebagai upaya mengulur waktu eksekusi. ;

Bahwa setelah TERMOHON KASASI / TERBANDING / PENGGUGAT Pelajari bahwa Memori Kasasi yang diajukan oleh PEMOHON KASASI / PEMBANDING / TURUT TERGUGAT tersebut tidaklah ada hal-hal yang baru yang menjadi dasar yang dapat dijadikan acuan sebagai pembuktian ataupun yang menjadikan landasan dalam mengajukan pertimbangan kasasi dalam artian bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh PEMOHON KASASI / PEMBANDING / TURUT TERGUGAT tersebut telah di ajukan baik dalam perkara tingkat pertama maupun dalam pemeriksaan dalam tingkat banding atau keberatan-keberatan yang diajukan adalah masih bersifat mengulangi dalil-dalil yang telah diajukan sebelumnya sehingga putusan a quo haruslah dinyatakan telah tepat dan benar sehingga putusan a quo dapat dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI. ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung dalam Putusan Nomor 254/Pdt/2013/PT.Bdg tanggal 30 Juli 2013 Jo Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 134/Pdt.G/2012/PN.Dpk tanggal 25 April 2013 tidaklah salah atau keliru dalam penerapan hukum karena baik pertimbangan maupun dasar hukum telah tepat dan benar. kalaupun PEMOHON KASASI / PEMBANDING / TURUT TERGUGAT menyatakan bahwa putusan Aquo telah keliru dan salah dalam penerapan hukum acara dengan menyatakan bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan keberadaan bukti-bukti yang diajukan oleh PEMOHON KASASI / PEMBANDING / TURUT TERGUGAT, ini telah disangkal dengan adanya bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh TERMOHON KASASI / TERBANDING / PENGGUGAT di pengadilan pertama. oleh karenanya putusan A Quo haruslah dinyatakan telah tepat dan benar sehingga putusan a quo dapat dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI. ;

Bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta – fakta yang diajukan para pihak, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta – fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta – fakta yang mendukungnya ;

Bahwa barang siapa atau pihak yang menurut hukum dibebani pembuktian, berarti mendapat alokasi untuk membuktikan hal itu. Apabila yang bersangkutan tidak mampu membuktikan apa yang dialokasikan kepadanya, maka pihak itu menanggung resiko kehilangan hak atau kedudukan atas kegagalan memberi bukti yang relevan atas hal tersebut ;

Bahwa terhadap bukti – bukti yang diajukan TERMOHON KASASI / TERBANDING / PENGGUGAT surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 9 yang telah diberi materai yang cukup dan dicocokkan dengan surat aslinya, sedangkan terhadap bukti surat bertanda P – 10 sampai dengan P – 12 telah diberi materai yang cukup dan dicocokkan dengan catatan sms dalam kotak masuk / inbox handphone TERMOHON KASASI / TERBANDING / PENGGUGAT, serta bukti surat bertanda P – 13 dan P – 14 merupakan asli dari surat sehingga seluruh surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Bahwa di muka persidangan saksi Dewi Cahya Agustini, saksi Andriasari, saksi Uum Umayah, saksi Eman Sutriadi, saksi Supi Rahayu, saksi Lia Sumarni, dan saksi Ahmad Fauzi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan; bahwa saksi mengetahui bila TERGUGAT (Imas Masyitoh) / istri PEMOHON KASASI / PEMBANDING / TURUT TERGUGAT saat itu berada dalam tahanan / penjara dan sedang menjalani persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri Depok karena di duga melakukan tindakan penipuan masalah investasi voucher pulsa dengan korban saudara Lidawati alias Mama Firhan (TERMOHON KASASI/TERBANDING/PENGGUGAT); dan di muka persidangan saksi Dewi Cahya Agustini, saksi Andriasari, saksi Uum Umayah, saksi Eman Sutriadi, saksi Supi Rahayu, saksi Lia Sumarni, dan saksi Ahmad Fauzi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan; bahwa saksi mengetahui bila TERGUGAT (Imas Masyitoh) / istri PEMOHON KASASI / PEMBANDING / TURUT TERGUGAT telah menerima uang dari saudara Lidawati alias Mama Firhan (TERMOHON KASASI/TERBANDING/PENGGUGAT);

Bahwa bukti – bukti yang diajukan oleh TERMOHON KASASI / TERBANDING / PENGGUGAT tidak dapat disangkal oleh seluruh alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh TERGUGAT / istri PEMOHON KASASI / PEMBANDING / TURUT TERGUGAT dan PEMOHON KASASI / PEMBANDING / TURUT TERGUGAT, sehingga konsekwensi hukumnya membuktikan bahwa memang benar telah terjadi penyerahan uang dari TERMOHON KASASI / TERBANDING / PENGGUGAT kepada TERGUGAT / istri PEMOHON KASASI / PEMBANDING / TURUT TERGUGAT dan berdasarkan bukti – bukti tersebut juga telah menunjukkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT / istri PEMOHON KASASI / PEMBANDING / TURUT TERGUGAT terhadap TERMOHON KASASI / TERBANDING / PENGGUGAT, dan hal ini pun di buktikan dengan Petikan Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Depok, Nomor : 709/Pid.B/2012/PN.Dpk yang menyatakan IMAS MASYITOH (TERGUGAT) / istri PEMOHON KASASI / PEMBANDING / TURUT TERGUGAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”PENIPUAN”.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas TERMOHON KASASI / TERBANDING / PENGGUGAT mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI melalui Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan Amarnya sebagai berikut. ;

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi. ;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor : 254/Pdt/2013/PT.BDG tertanggal 30 Juli 2013 Jo Putusan Pengadilan Negeri Depok, Nomor : 134/Pdt.G/2012/PN.DPK tertanggal 25 April 2013.

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Kasasi.

ATAU

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yag seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Demikianlah Kontra Memori Kasasi yang saya ajukan.

Hormat Termohon Kasasi

LIDAWATI

Korupsi, Perspektif Antropologi

2013-10-11T02:57:00.000+07:00

Praktik korupsi di Indonesia sudah di luar nalar sehat. Korupsi itu bukan hanya dilihat dari miliaran rupiah yang dicuri, melainkan pelakunya juga orang-orang terhormat di lembaga kenegaraan dan pemerintahan.

Bahkan, di antara pelaku korupsi itu ada yang berasal dari akademisi dan aktivis gerakan antikorupsi, komunitas yang dianggap sebagai pengawal moralitas publik dan penjaga etika sosial. Ini fakta paradoksal sekaligus ironi tak terperi. Bagaimana ilmu antropologi menjelaskan fenomena sosial yang merisaukan ini? Paling tidak ada tiga penjelasan.

Penjelasan pertama merujuk teori negara patrimonial, yang menempatkan pemimpin dan elite politik sebagai pemegang kekuasaan yang mendominasi sumber daya ekonomi-politik. Sebagai pemegang kekuasaan politik, sang penguasa bertindak selaku patron yang membangun hubungan patronase dengan para klien dalam posisi tidak setara. Para klien menjadi subordinasi sehingga mereka sepenuhnya bergantung pada sang patron. Mereka harus bersedia mengabdi dan melayani sang patron bila ingin mendapat bagian dan akses ke sumber daya ekonomi-politik itu.

Praktik inilah yang berlangsung di lembaga parlemen dan birokrasi pemerintahan Indonesia. Di sini terbangun hubungan segi-tiga-tergantung antara anggota DPR, birokrat, dan pengusaha. Anggota DPR selalu mengambil peran sebagai patron, baik bagi birokrat maupun pengusaha, yang selalu diposisikan sebagai klien. Untuk mendapatkan proyek atau aneka kontrak, pengusaha harus bersedia memberi all in services kepada anggota DPR dan birokrat.

Demikian pula birokrat harus melakukan hal sama, memberikan pelayanan prima kepada anggota DPR untuk mendapat persetujuan atas suatu kebijakan atau persetujuan alokasi anggaran untuk berbagai proyek pembangunan. Kasus Al Amin Nasution, Bulyan Royan, Yusuf Faishal, dan para pejabat BI harus dibaca dalam konteks relasi-kuasa-patronase ini.

Tukar hadiah

Penjelasan kedua merujuk teori gift exchange atau gift-giving dari ahli antropologi Perancis, Marcel Mauss (The Gift, 1954). Dalam masyarakat primitif, relasi sosial dan interaksi antarwarga berlangsung hangat dan dekat satu sama lain. Mereka membangun hubungan sosial yang bersifat face to face community interactions, tecermin pada kebiasaan bertukar hadiah (gift exchange) dan memberi bingkisan (gift giving).

Tukar hadiah menggambarkan suatu relasi harmonis di antara anggota masyarakat, melambangkan penghormatan/ penghargaan sesama warga masyarakat, merefleksikan kohesivitas sosial yang kokoh, serta melukiskan kedekatan personal di antara pihak yang terlibat dalam pertukaran hadiah.

Adapun pemberian bingkisan juga merupakan simbolisasi civic culture, social virtue, dan public morality di kalangan masyarakat primitif. Bila seseorang diberi hadiah, ia memiliki kewajiban moral untuk membalas pemberian hadiah itu dengan nilai setara sebagai ungkapan penghargaan dan aktualisasi nilai-nilai kebajikan sosial. Ini merupakan bentuk etika sosial yang menandai penghormatan kepada sesama warga masyarakat.

Namun, masyarakat modern membuat "interpretasi kreatif" dan memberi makna baru tukar hadiah, dengan mengubah pemberian bingkisan menjadi kickback, pay-off, dan buy-off untuk memperlancar segala urusan dan mempermudah penyelesaian masalah. Masyarakat modern telah menyelewengkan fungsi sosial tukar hadiah sebagai instrumen untuk merekatkan hubungan antarwarga masyarakat. Penyelewengan makna pemberian bingkisan menjadi uang suap/uang pelicin jelas bertentangan dengan moralitas publik, etika sosial, dan civic virtue yang berlaku di masyarakat primitif.

Saksikan pemberian hadiah dalam makna baru kini bertebaran di ruang-ruang pertemuan informal di hotel-hotel berbintang, yang melibatkan anggota DPR, aparatur birokrasi, pejabat pemerintah, dan pengusaha yang berkepentingan mendapat proyek pembangunan dan kontrak pekerjaan.

Korupsi

Penjelasan ketiga merujuk teori cultural relativism terkait pengertian korupsi yang merujuk pada nilai-nilai budaya yang berlaku di suatu masyarakat (lihat Haller and Shore, Corruption: Anthropological Perspectives, 2005). Korupsi adalah konsep modern yang muncul dalam wacana modernitas sehingga definisi korupsi bisa saja berlainan dalam konteks budaya masyarakat yang berbeda-beda.

Dalam wacana modernitas, korupsi didefinisikan sebagai misuse of power, of public office, of entrusted authority for private benefits. Dalam pengertian ini, bila seorang pejabat publik menyalahgunakan kekuasaan atau menyelewengkan otoritas untuk kepentingan pribadi atau mendapat manfaat ekonomi dan keuntungan finansial dari jabatan yang diembannya, itu tergolong korupsi. Ini berbeda dengan pemahaman masyarakat di negara patrimonial saat kekuasaan mengalami personalisasi dan jabatan publik dianggap sebagai milik pribadi.

Dalam konteks budaya negara patrimonial, pengertian korupsi sebagai misuse of power for personal gains sama sekali tak berlaku. Bahkan, di masyarakat tertentu ada anggapan, mengalokasikan sumber daya publikaset ekonomi produktif, pekerjaan, dan dana publikkepada keluarga, kerabat, teman, dan kroni merupakan hal yang lumrah karena nilai-nilai budaya yang berlaku adalah personal/communal patrimony. Di sini batasan antara wilayah publik dan pribadi menjadi kabur sehingga korupsi dalam pengertian modern untuk konteks masyarakat demikian menjadi relatif sebagaimana relativitas budaya di masyarakat yang berbeda-beda itu (lihat Akhil Gupta, Blurred Boundaries: The Discourse of Corruption, the Culture of Politics, and the Imagined State, 1995).

KONTRA MEMORI BANDING

2013-05-30T07:10:00.000+07:00

Atas putusan Pengadilan Negeri Depok

Nomor : 134/PDT.G/2012/PN.DPK.

Tanggal : 22 April 2013

Antara

Lawan

Abdul Kadir, beralamat di Jl. Raya Muchtar RT. 02 / 07 Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, selanjutnya disebut Pembanding semula Turut Tergugat.

Kepada Yang Terhormat

Ketua Pengadilan Tinggi Bandung

Di Bandung

melalui :

Yang Terhormat,

Ketua Pengadilan Negeri Depok

Di Tempat.

Dengan hormat.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lidawati alias Mama Firhan

beralamat di Jl. Raya Muchtar RT. 03 / 07 No. 38 Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Dalam hal ini bertindak selaku pribadi, selanjutnya di sebut TERBANDING semula PENGGUGAT.

Terbanding dengan ini ingin mengajukan perlawanan terhadap Memori Banding yang diajukan oleh :

Abdul Kadir, beralamat di Jl. Raya Muchtar RT. 02 / 07 Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING dahulu TURUT TERGUGAT;
Yang Memori Bandingnya telah diserahkan di Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 7 Mei 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 13 Mei 2013. Sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa TERBANDING/ PENGGUGAT dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan a quo, karena menurut hemat TERBANDING/ PENGGUGAT bahwa hakim pertama tidaklah salah di dalam mempertimbangkan hubungan hukum antara TERBANDING/ PENGGUGAT dengan PEMBANDING/TURUT TERGUGAT karena :

- Bahwa Majelis Hakim dalam perkara perdata a quo adalah Majelis Hakim perkara pidana yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas diri Tergugat. Sehingga Majelis Hakim mempunyai pengetahuan bahwa ia tergugat telah di vonis dalam perkara pidana Nomor 709/Pid.B/2012/PN.DPK di Pengadilan Negeri Depok, pada tanggal 7 Maret 2013 sehingga Majelis Hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan adalah dapat digugat karena telah melakukan perbuatan melawan hukum.

- Bahwa berdasar fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara pidana Nomor 709/Pid.B/2012/PN.DPK, atas nama terdakwa Imas Masitoh (Tergugat) dan sebagaimana kwalifikasi pidana pasal dakwaan yang terbukti dalam amar putusan adalah penipuan tidak dapat dibuktikan adanya keterlibatan seseorang bernama Dewi Sekarningsih dalam terjadinya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sebagai pihak yang turut serta melakukan penipuan.

- Bahwa dengan memperhatikan kedua hal tersebut di atas, Tergugat tidak dapat membuktikan adanya pihak lain yang harus ditarik dalam perkara a quo 134/Pdt.G/2012/PN.DPK, dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dilakukan seorang diri, tanpa ada keterlibatan orang lain.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERBANDING/ PENGGUGAT dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan a quo, karena menurut hemat TERBANDING/ PENGGUGAT bahwa hakim pertama tidaklah salah di dalam menerapkan hukum antara TERBANDING/ PENGGUGAT dengan PEMBANDING/TURUT TERGUGAT karena :

Bahwa terhadap bukti – bukti yang diajukan TERBANDING/PENGGUGAT surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 9 yang telah diberi materai yang cukup dan dicocokkan dengan surat aslinya, sedangkan terhadap bukti surat bertanda P – 10 sampai dengan P – 12 telah diberi materai yang cukup dan dicocokkan dengan catatan sms dalam kotak masuk / inbox handphone TERBANDING/PENGGUGAT, serta bukti surat bertanda P – 13 dan P – 14 merupakan asli dari surat sehingga seluruh surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara perdata a quo adalah Majelis Hakim perkara pidana yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas diri Tergugat/Istri PEMBANDING. Sehingga Majelis Hakim mempunyai pengetahuan bahwa ia tergugat/ Istri PEMBANDING telah di vonis dalam perkara pidana Nomor 709/Pid.B/2012/PN.DPK di Pengadilan Negeri Depok, pada tanggal 7 Maret 2013 sehingga Majelis Hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan adalah dapat digugat karena telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa keterangan saksi Dewi Cahya Agustini, saksi Andriasari, saksi Uum Umayah, saksi Eman Sutriadi, saksi Supi Rahayu, saksi Lia Sumarni, dan saksi Ahmad Fauzi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan;

- Bahwa saksi mengetahui dalam kasus ini terjadi peristiwa penipuan yang menimpa TERBANDING/PENGGUGAT namun uang TERBANDING/PENGGUGAT yang diinvestasikan TERBANDING/PENGGUGAT kepada Tergugat/ Istri PEMBANDING untuk usaha penjualan voucher pulsa handphone dibawa kabur orang ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah usaha penjualan voucher pulsa yang dilakukan Tergugat/ Istri PEMBANDING sebagai usaha sendiri atau ikut orang lain ;

- Bahwa selain bonus uang, Tergugat/Istri PEMBANDING juga pernah memberikan hadiah-hadiah kepada TERBANDING/PENGGUGAT berbentuk barang-barang elektronik berupa 2 (dua) handphone merek blackberry type bold 99 dan bukan dari Dewi Sekarningsih, yang menurut Tergugat/Istri PEMBANDING dapat diuangkan menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diinvestasikan kepada TERBANDING/PENGGUGAT dan hal tersebut dilakukan oleh TERBANDING/PENGGUGAT, juga mendapatkan bonus note book dan mesin cuci ;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Dewi Sekarningsih dan suaminya Amin Sugiyanto sebagai orang yang menjalankan usaha investasi voucher pulsa yang menerima modal atau mitra kerja dari Tergugat/Istri PEMBANDING dan saksi juga tidak pernah mendengar nama usaha PT Starlindo ;

- Bahwa dalam menjalankan usaha investasi penjualan pulsa tersebut saksi tidak tahu apakah baik antara TERBANDING/PENGGUGAT, Tergugat/ Istri PEMBANDING dan Dewi Sekarningsih ada perjanjian tertulisnya ;

Bahwa berdasar fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara pidana Nomor 709/Pid.B/2012/PN.DPK, atas nama terdakwa Imas Masitoh (Tergugat/ Istri PEMBANDING) dan sebagaimana kwalifikasi pidana pasal dakwaan yang terbukti dalam amar putusan adalah penipuan tidak dapat dibuktikan adanya keterlibatan seseorang bernama Dewi Sekarningsih dalam terjadinya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sebagai pihak yang turut serta melakukan penipuan.

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Tergugat/Istri PEMBANDING tidak dapat membuktikan adanya pihak lain yang harus ditarik dalam perkara a quo 134/Pdt.G/2012/PN.DPK, dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat/ Istri PEMBANDING dilakukan seorang diri, tanpa ada keterlibatan orang lain.

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas , TERBANDING/PENGGUGAT dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Negeri Jawa Barat di dalam memeriksa pada tingkat banding ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding PEMBANDING/Turut Tergugat.

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 134/PDT.G/2012/PN.DPK. tanggal 22 April 2013 yang dimohonkan banding tersebut.

3. Menghukum PEMBANDING/Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Hormat TERBANDING/PENGGUGAT

KESIMPULAN DALAM PERKARA NOMOR: 134/Pdt.G/2012/PN.DPK

2013-03-29T19:06:00.000+07:00

Depok, 28 Maret 2013

KESIMPULAN DALAM PERKARA

NOMOR: 134/Pdt.G/2012/PN.DPK

Antara

Melawan

Imas Masitoh, beralamat di Jl. Raya Muchtar RT. 02 / 07 Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, selanjutnya disebut TERGUGAT.

Abdul Kadir, beralamat di Jl. Raya Muchtar RT. 02 / 07 Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT.

Kepada Yth :

Ketua Pengadilan Negeri Depok

Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

Di –

Pengadilan Negeri Depok

Jl. Boulevard, Sektor Anggrek

Kompleks Perkantoran Kota Kembang No. 7 Depok

Dengan hormat,

Saya yang betandatangan di bawah ini,

Lidawati alias Mama Firhan, beralamat di Jl. Raya Muchtar RT. 03 / 07 No. 38 Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Dalam hal ini bertindak selaku pribadi, selanjutnya di sebut PENGGUGAT, perkenankanlah saya menyampaikan kesimpulan dalam perkara perdata No. 134/Pdt.G/2012/PN.DPK sebagai berikut :

Bahwa PENGGUGAT menyadari dan memahami jika setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan ia pun berhak untuk membela hak-nya apabila ia merasa dirugikan oleh pihak lain.

Bahwa dalam mengajukan gugatan aquo ini PENGGUGAT memiliki kualitas (persona standi in judicio) sebagai PENGGUGAT dan gugatan PENGGUGAT jelas memiliki landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar gugatan yang cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum (rechtsyer houding) antara diri PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT.

Bahwa gugatan PENGGUGAT dalam perkara aquo ini telah memberikan gambaran yang jelas, dideskripsikan dan sesuai dengan ketentuan pada pasal 1365 KUH Perdata yang dijadikan dasar hukum (rechtsgrond, basic law) gugatan aquo.

DALAM EKSEPSI

Bahwa PENGGUGAT dengan tegas menolak dalil-dalil TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang tidak cermat dan tidak memiliki dasar sama sekali.

Bahwa, ternyata TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud gugatan PENGGUGAT sehingga telah salah dalam memahami pokok gugatan dalam perkara ini.

Bahwa, eksepsi TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum; ialah tidak benar, karena pada senyatanya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ada perikatan, serta adanya perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan TERGUGAT yang berakibat merugikan PENGGUGAT, hal ini diperkuat dan dibuktikan dengan Petikan Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Depok, Nomor : 709/Pid.B/2012/PN.Dpk yang menyatakan IMAS MASYITOH (TERGUGAT) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”PENIPUAN”.

Bahwa, eksepsi TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak (error in persona) ; ialah tidak benar, karena pada senyatanya PENGGUGAT memang tidak pernah mengenal Dewi Sekarningsih dan berhubungan secara langsung apalagi adanya perikatan seperti yang disangkakan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT. Bahwa, senyatanya PENGGUGAT mendengar dan mengetahui nama Dewi Sekarningsih satu minggu (tepatnya tanggal 8 Oktober 2011) setelah TERGUGAT tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan uang PENGGUGAT yang harus diterima pada tanggal 2 Oktober 2011. Dan tidak benar jika PENGGUGAT mengenal Dewi Sekarningsih karena dari awal TERGUGAT menawarkan kerjasama investasi voucher kepada PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT tertarik untuk menginvestasikan uangnya pada tanggal 25 Juni 2011 TERGUGAT meyakinkan PENGGUGAT bahwa dana investasi ini dikelola oleh TERGUGAT sebagai bagian dari PT. STARLINDO tempat TERGUGAT dalam melakukan bisnisnya. Jadi, bagaimana mungkin gugatan PENGGUGAT kurang pihak jika PENGGUGAT memang tidak pernah bersentuhan langsung dengan Dewi Sekarningsih yang notabene memang PENGGUGAT tidak mengenalnya sama sekali.

Bahwa, eksepsi TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel) : ialah tidak benar, karena pada senyatanya Kekaburan suatu gugatan atau ketidak jelasan suatu gugatan dapat ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut : 1. Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde conclusie). 2. Tidak jelas objek yang disengketakan, 3. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri. 4. Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum. 5. Petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau ex aequo et bono. Sementara dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam gugatannya satu sama lain saling berhubungan dan saling mendukung tidak bertentangan satu sama lain, serta tidak melanggar dari hal-hal yang menyebabkan kekaburan suatu gugatan atau ketidakjelasan suatu gugatan.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa, PENGGUGAT menolak seluruh dalil-dalil jawaban dan duplik yang dikemukakan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya, dan PENGGUGAT tetap pada gugatannya.

Bahwa, PENGGUGAT tetap pada dalil-dalil gugatannya dan memohon pula apa yang terurai dalam gugatan maupun eksepsi mengenai hal itu tetap dianggap diulang dan terulang kembali dalam dasar gugatan.

BUKTI – BUKTI DAH KESAKSIAN PARA SAKSI

Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan bukti – bukti yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-14 dimana telah sesuai dengan aslinya, dan sudah memenuhi syarat sebagai bukti yang sah menurut hukum. Adapun bukti – bukti tersebut adalah :

1. P – 1

Kwitansi penyerahan uang dengan nilai Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) tertanggal 2 Agustus 2011.

2. P – 2

Kwitansi penyerahan uang dengan nilai Rp. 43.000.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah) tertanggal 5 Agustus 2011.

3. P – 3

Kwitansi penyerahan uang dengan nilai Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) tertanggal 15 Agustus 2011.

4. P – 4

Kwitansi penyerahan uang dengan nilai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) tertanggal 22 Agustus 2011.

5. P – 5

Kwitansi penyerahan uang dengan nilai Rp. 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) tertanggal 7 September 2011.

6. P – 6

Kwitansi penyerahan uang dengan nilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tertanggal 8 September 2011.

7. P – 7

Daftar Catatan penyerahan uang dan program investasi yang ditawarkan, bonus yang dijanjikan dan waktu keluar dana akan dikembalikan.

8. P – 8

Surat Pernyataan penitipan uang dengan nilai Rp. 418.000.000,- (Empat Ratus Delapan Belas Juta Rupiah) yang di buat dan di tandatangani PENGGUGAT dan TERGUGAT tertanggal 7 Oktober 2011.

9. P – 9

Surat Pernyataan Bersama yang dibuat dan di tandatangani PENGGUGAT, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT (Penjamin) serta di saksikan para saksi Moh Hasri Haidir, Pathur Rohman, Eman Sutriadi, tertanggal 23 Februari 2012.

10. P – 10

SMS dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang diterima pada tanggal 22-08-2011 pukul 03:25:37 AM, perihal program investasi, nilai uang dan waktu serta keuntungan yang dijanjikan. (Bukti asli sms ada pada inbox HandPhone PENGGUGAT)

11. P – 11

SMS dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang diterima pada tanggal 19-09-2011 pukul 11:16:01 AM, perihal ajakan untuk menawarkan kepada orang lain program investasi dan keuntungan yang dijanjikan. (Bukti asli sms ada pada inbox HandPhone PENGGUGAT)

12. P – 12

SMS dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang diterima pada tanggal 02-10-2011 pukul 11:34:14 AM, perihal dalih alasan penundaan pengeluaran dana investasi yang harus dikembalikan karena sudah jatuh tempo waktu pengembalian. (Bukti asli sms ada pada inbox HandPhone PENGGUGAT)

13. P – 13

Pernyataan Kesaksian Saudari Ika Kurniawati (Tertulis)

14. P – 14

Pernyataan Kesaksian Saudari Lina Herlina (Tertulis)

Bahwa berdasarkan bukti – bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, P-13 dan P-14 yang telah diajukan PENGGUGAT jelas telah menunjukkan adanya bukti penyerahan uang dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan bukti – bukti P-10 dan P-11 yang telah diajukan PENGGUGAT jelas telah menunjukkan adanya penawaran serta bujuk rayuan yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT tidak seperti yang dikatakan TERGUGAT bahwa PENGGUGAT tertarik berinvestasi karena melihat keberhasilan-keberhasilan TERGUGAT dalam menjalankan bisnis usahanya.

Bahwa berdasarkan bukti P-12 yang telah diajukan PENGGUGAT jelas telah menunjukkan adanya itikad yang tidak baik dari TERGUGAT dengan dalih yang dibuatnya untuk tidak mengembalikan uang investasi PENGGUGAT yang sudah jatuh tempo waktu pengembalian. Dan bahwa berdasarkan bukti P-9 yang telah diajukan PENGGUGAT memperjelas jika TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT memang tidak berniat untuk menyelesaikan dan atau mengembalikan uang investasi PENGGUGAT, dan karena itu sudah selayaknya TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT disebut telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi.

Bahwa bukti yang diajukan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sama sekali tidak ada kaitannya dengan peristiwa hukum yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT serta bukti – bukti yang diajukan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tidak dapat mematahkan bukti – bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam persidangan, sehingga konsekwensinya alat bukti TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tidak dapat disebut sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan adalah fakta abstrak dalam hukum pembuktian, karena senyatanya bukti tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT.

Bahwa bukti saksi Ibu Anriasari, Lahir di Jakarta, 25 Agustus 1982, yang beralamat di Jalan Raya Muchtar RT 04 RW 02 No. 11 Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan – Depok, pada kesaksiannya dalam persidangan hari Senin, tanggal 14 Januari 2013 di bawah sumpah Majlis Hakim Pemeriksa Perkara menerangkan dan membuktikan bahwa dirinya pernah ditawarkan oleh TERGUGAT untuk menginvestasikan uangnya pada bisnis yang sedang dijalani TERGUGAT dan pada saat TERGUGAT menawarkan bisnis investasi kepada dirinya TERGUGAT berkata agar saya tidak bicara dengan siapa-siapa. Dan saya pun menyaksikan Ibu Lidawati/PENGGUGAT menyerahkan uang kepada Ibu Imas/TERGUGAT pada hari Minggu tanggal 18 September 2011, tetapi saya tidak mengetahui berapa nilai nominalnya.

Bahwa bukti saksi Ibu Dewi Cahya Agistini, Lahir di Bogor, 1 Agustus 1978, yang beralamat di Jalan Raya Muchtar Gg. Gandaria RT 04 RW 02 No. 11 Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan – Depok, pada kesaksiannya dalam persidangan hari Senin tanggal 14 Januari 2013 di bawah sumpah Majlis Hakim Pemeriksa Perkara menerangkan dan membuktikan bahwa dirinya pernah ditawarkan melalui telepon oleh TERGUGAT untuk menginvestasikan uangnya pada bisnis yang sedang dijalani TERGUGAT dan pada saat TERGUGAT menawarkan bisnis investasi kepada dirinya TERGUGAT berkata agar saya tidak bicara dengan siapa-siapa. Dan saya pun menyaksikan Ibu Lidawati/PENGGUGAT menyerahkan uang kepada Ibu Imas/TERGUGAT pada hari Minggu tanggal 18 September 2011, tetapi saya tidak mengetahui berapa nilai nominalnya.

Bahwa bukti saksi Ibu Uum Umayah, Lahir di Bogor, 19 Mei 1986, yang beralamat di Jalan Raya Muchtar RT 04 RW 02 Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan – Depok, pada kesaksiannya dalam persidangan hari senin tanggal 14 Januari 2013 di bawah sumpah Majlis Hakim Pemeriksa Perkara menerangkan dan membuktikan bahwa dirinya pernah ditawarkan oleh TERGUGAT untuk menginvestasikan uangnya pada bisnis yang sedang dijalani TERGUGAT dan pada saat TERGUGAT menawarkan bisnis investasi kepada dirinya TERGUGAT berkata agar saya tidak bicara dengan siapa-siapa. Dan saya pun menyaksikan Ibu Lidawati/PENGGUGAT menyerahkan uang kepada Ibu Imas/TERGUGAT pada hari Minggu tanggal 18 September 2011, tetapi saya tidak mengetahui berapa nilai nominalnya.

Bahwa bukti saksi Bapak Eman Sutriadi, Lahir di Jakarta, 4 Januari 1972 yang beralamat di Jalan MPR III DALAM RT 012 RW 013 No. 44, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak – Jakarta Selatan, pada kesaksiannya dalam persidangan hari senin tanggal 21 Januari 2013 di bawah sumpah Majlis Hakim Pemeriksa Perkara menerangkan dan membuktikan bahwa dirinya beberapa kali melakukan penagihan uang investasi PENGGUGAT yang sudah jatuh tempo pengembalian kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT namun TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT selalu berdalih bahwa uangnya dibawa kabur orang lain. Bahkan saudara Sanusi selaku kakak dari TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT berkata; “Jika uang ingin kembali silahkan tempuh jalur lain” dan beberapa kali Bapak Eman Sutriadi mengingatkan saudara Sanusi dengan kata-kata; “apa tidak salah dan benar pernyataan Pak Sanusi ini? Tolong dipikirkan kembali pernyataannya” tetapi saudara Sanusi tetap berkata seperti itu dan mempersilahkan agar menempuh jalur lain jika uang ingin kembali. Menyikapi pernyataan saudara Sanusi selaku kakak dan yang dikuasakan mewakili TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT akhirnya PENGGUGAT menempuh jalur lain sesuai dengan yang diinginkan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dengan melapor ke Kantor Kepolisian Republik Indonesia Resort Depok dengan bukti surat Laporan Polisi Nomor : LP / 2540 / K / XI / 2011 / PMJ / Resta Depok tanggal 11 Nopember 2011 untuk memperjelas bahwa PENGGUGAT adalah orang yang beritikad baik dan taat hukum dimana setiap persoalan yang dialami dan memiliki kaitannya dengan hukum menyerahkan sepenuhnya kepada Lembaga atau Institusi yang memiliki kewenangan untuk memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Walau dalam prosesnya PENGGUGAT mendapatkan hal-hal ganjil dan aneh dimana setiap TERGUGAT mendapatkan panggilan dari pihak Kepolisian Resta Depok yang menanganinya selalu tidak memenuhi panggilan tersebut dengan dalih alasan sakit. Dan baru setelah TERGUGAT mendapatkan panggilan berikutnya untuk menghadap dan menjalani pemeriksaan pada tanggal 22 Februari 2012 TERGUGAT tidak bisa berdalih dan beralasan sakit lagi yang dengan itu TERGUGAT pun menjalani pemeriksaan dimana dari hasil berkas pemeriksaan perkara terbukti TERGUGAT melakukan tindakan melanggar hukum Pasal 378 KUHP dengan telah melakukan perbuatan yang telah merugikan orang lain dalam hal ini adalah PENGGUGAT sendiri. Menyadari apa yang dilakukan TERGUGAT adalah salah dan melanggar hukum, beberapa kali kakak nya TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yaitu saudara Sanusi mencoba menemui dan datang ke rumah PENGGUGAT untuk meminta agar PENGGUGAT mencabut laporannya dan TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT bersedia mengganti segala kerugian yang diderita PENGGUGAT berdasarkan kemampuan yang dimiliki TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tetapi beberapa kali pertemuan tidak mendapatkan hasil yang bisa diterima PENGGUGAT, karena tidak rasional besarnya penggantian yang akan dibayarkan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT terhadap kerugian yang diderita PENGGUGAT. Dan baru pada tanggal 21 Februari 2012 saudara Sanusi selaku kakak TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT datang lagi ke rumah PENGGUGAT dengan didampingi seorang temannya yang mengaku sebagai saudara TERGUGAT bernama Pathur Rohman yang mengaku anggota kepolisian polsek sawangan dengan maksud mengajak musyawarah. Menyikapi maksud baik mereka, PENGGUGAT yang saat itu didampingi suami dan Bapak Eman Sutriadi menerima maksud baik mereka dan menerima kesanggupan penggantian yang akan dibayarkan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Juta Rupiah) walau pun besarnya penggantian tidak sesuai dengan besarnya kerugian yang diderita PENGGUGAT. Dan atas permintaan mereka (TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT serta keluarganya) PENGGUGAT dengan didampingi suami dan Bapak Eman Sutriadi mendatangi Mapolresta Depok pada tanggal 22 Februari 2012 pukul 22.00 WIB untuk menindaklanjuti proses musyawarah yang telah dilakukan pada tanggal 21 Februari 2012 di rumah PENGGUGAT. Dan baru pada tanggal 23 Februari 2012 pukul 02.00 WIB disepakati dan dibuat Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani PENGGUGAT dan TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT sebagai penjamin juga ditandatangani oleh saksi-saksi Moh. Hasri Haidir (suami PENGGUGAT), Pathur Rohman dan Eman Sutriadi. (P-9). Setelah Surat Pernyataan Bersama disepakati, status TERGUGAT menjadi wajib lapor sampai dengan TERGUGAT memenuhi dan menunaikan kewajibannya sesuai dengan isi dalam Surat Pernyataan Bersama tersebut. Tetapi yang terjadi TERGUGAT tidak memenuhi atau ingkar janji dan malah menyewa Pengacara untuk melakukan perlawanan hukum dan ini lah salah satu dasar mengapa PENGGUGAT mengajukan gugatannya.

Bahwa bukti saksi Ibu Supi Rahayu, Lahir di Jakarta, 27 Juni 1976, yang beralamat di Jalan Sawo Ciganjur RT 04 RW 01 Kelurahan Cimpedak, Kecamatan Jagakarsa – Jakarta Selatan, pada kesaksiannya dalam persidangan hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 di bawah sumpah Majlis Hakim Pemeriksa Perkara menerangkan dan membuktikan bahwa dirinya pernah ditawarkan oleh TERGUGAT untuk menginvestasikan uangnya pada bisnis yang sedang dijalani TERGUGAT dan akibat penawaran tersebut akhirnya saya dan keluarga ikut menginvestasikan uangnya sebesar Rp, 145.000.000,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dan pada saat TERGUGAT menawarkan bisnis investasi kepada dirinya TERGUGAT berkata agar saya tidak bicara dengan siapa-siapa. Dan ibu saya pun menyaksikan Ibu Lidawati/PENGGUGAT menyerahkan uang kepada Ibu Imas/TERGUGAT pada hari Minggu tanggal 18 September 2011, bertempat di rumah Ibu Lidawati/PENGGUGAT pada saat arisan tetapi ibu saya tidak mengetahui berapa nilai nominal uang yang diberikannya.

Bahwa bukti saksi Ibu Ika Kurniawati, Lahir di Bogor, 22 Maret 1979, yang beralamat di Jalan Raya Muchtar RT 03 RW 07 Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan – Depok, yang menerangkan dan membuktikan Bahwa jarak tempat tinggal dan hubungan saya dengan Kakak saya Lidawati yang berdekatan menjadikan saya tahu bahwa saudari Imas Masytoh sering datang ke tempat kediaman/rumah Kakak saya Lidawati dan menawarkan serta mengajak untuk mengikuti program bisnis investasi voucher dan akhirnya saya dan Kakak saya Lidawati tertarik dan mengikuti bisnis investasi voucher tersebut secara bersamaan.

Bahwa saya mengenal saudari Imas Masytoh sejak mengikuti bisnis investasi voucher yang awalnya diperkenalkan oleh Kakak saya Lidawati dan kemudian saya menginvestasikan dan menitipkan uang saya kepada Kakak saya tersebut.

Bahwa semenjak saya menginvestasikan dan menitipkan uang saya, saya mencari tahu dan bertanya langsung kepada saudari Imas Masytoh perihal bisnis investasi voucher yang dijalankannya.

Bahwa kemudian saudari Imas Masytoh menjelaskan dan menceritakan kepada saya bahwa bisnis investasi voucher yang dijalaninya ini di bawah naungan PT. Starlindo yang berdomisili dan beralamat di Kebun Jeruk - Jakarta Barat yang bekerjasama dengan NOKIA.

Bahwa saudari Imas Masytoh juga menceritakan aktivitasnya dengan seringnya ia pulang dan pergi ke kantornya dengan selalu membawa uang yang banyak dengan pengawalan polisi. Dan saudari Imas Masytoh meyakinkan saya bahwa bisnis investasi voucher yang dijalaninya ini adalah legal dan benar adanya.

Bahwa saya pun beberapa kali menyerahkan secara langsung uang yang saya investasikan kepada saudari Imas Masytoh, tepatnya pada tanggal 2 Agustus 2011 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan tanggal 15 Agustus 2011 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan penyerahan uang tersebut bertempat di kediaman / rumah Kakak saya Lidawati.

Bahwa pernah juga saya menyerahkan uang secara langsung kepada saudari Imas Masytoh pada tanggal 28 September 2011 sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) atas suruhan Kakak saya Lidawati yang pada saat itu Kakak saya tidak ada di rumah dan memberitahu saya melalui telpon agar saya mengambil uang yang ada di dalam lemari sebesar tersebut di atas (Rp. 9.000.000,-) kemudian menyerahkannya kepada saudari Imas Masytoh yang datang ke tempat kediaman/rumah Kakak saya Lidawati.

Bahwa pada awalnya bonus dan keuntungan yang ditawarkan memang benar diberikan saudari Imas Masytoh dengan tanpa mengembalikan uang pokok investasinya karena menurut saudari Imas Masytoh kami harus mengikuti program selanjutnya. Dan jatuh pengembalian waktu uang pokok yang diinvestasikan baru bisa diambil pada awal bulan Oktober 2011, tapi begitu batas waktu yang dijanjikannya semua tidak terealisasi.

Bahwa saya dan Kakak saya Lidawati datang dan menemui saudari Imas Masytoh untuk menanyakan uang pokok yang kami investasikan saudari Imas Masytoh malah menjawab kurir yang membawa uang mengalami kecelakaan di daerah Bogor. Dan pada saat kami menanyakan kembali uang yang diinvestasikan saudari Imas Masytoh menjawab atasannya yang ada di PT. Starlindo kedapatan mengikuti tender di luar perusahaannya yang berakibat dana atas nama Imas Masytoh tidak bisa dikeluarkan alias diblokir.

Bahwa bukti saksi Ibu Lina Herlina, Lahir di Bogor, 17 Juni 1966, yang beralamat di Jalan Abd Wahab RT 04 RW 06 No. 35 Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan – Depok, yang menerangkan dan membuktikan; Bahwa hubungan saya yang sangat dekat sebagai Kakak dari Lidawati yang menyebabkan saya banyak mengetahui hal-hal yang terjadi dan dialami serta dilakukan adik saya Lidawati.

Bahwa saya mengetahui Lidawati melakukan bisnis investasi voucher dengan saudari Imas Masytoh selain dari pemaparan yang diceritakan Lidawati saya juga menyaksikan dan mendengar secara langsung pembicaraan tentang program penawaran investasi yang ditawarkan saudari Imas Masytoh kepada Lidawati dan peristiwa ini beberapa kali saya menyaksikan dan mendengar yang semua ini terjadi di kediaman / rumah Lidawati pada saat saya sedang berkunjung/silaturahmi ke kediaman/rumah Lidawati. Dan saya tidak mengingat waktu tanggal, hari dan bulannya karena peristiwa ini terjadi lebih dari 5 (lima) kali.

Bahwa sebelumnya saya tidak pernah mengenal sama sekali dengan saudari Imas Masytoh, saya mengetahui dan mengenal saudari Imas Masitoh pada saat saya sedang berada di kediaman/rumah Lidawati dan saudari Imas Masitoh datang ke kediaman/rumah Lidawati yang akhirnya saya ketahui dalam rangka penawaran bisnis program investasi voucher dan pada saat itu saya menyaksikan Lidawati menyerahkan uang kepada saudari Imas Masytoh yang nilai dan jumlahnya saya tidak ketahui, peristiwa ini lebih dari 5 (lima) kali saya menyaksikannya.

Bahwa saya pada tanggal 13 September 2011 menemani Lidawati mendatangi kediaman/rumah saudari Imas Masytoh untuk menyerahkan uang investasi yang nilainya sebesar Rp. 20.000.000,- dan pada saat itu saya menyaksikan penyerahan uang tersebut dari Lidawati yang diterima saudari Imas Masytoh.

Bahwa bukti saksi yang dihadirkan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT saudari Lia, pada kesaksiannya dalam persidangan hari Kamis, tanggal 21 Maret 2013, di bawah sumpah Majlis Hakim Pemeriksa Perkara menerangkan dan membuktikan; bahwa ia menyaksikan beberapa kali PENGGUGAT menyerahkan uang kepada TERGUGAT walau besar nominal uang investasinya secara rinci tidak disebutkan dengan dalih saksi Lia tidak mengetahui besaran nilai nominalnya’ dan saksi Lia juga menyatakan dalam kesaksiannya tidak ada penyerahan uang secara langsung yang diberikan PENGGUGAT kepada Dewi Sekarningsih seperti yang sering dikatakan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT di dalam dalil-dalil jawabannya.

Bahwa bukti – bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat disangkal oleh seluruh alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, sehingga konsekwensi hukumnya membuktikan bahwa memang benar telah terjadi penyerahan uang dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT dan berdasarkan bukti – bukti tersebut juga telah menunjukkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, dan hal ini pun di buktikan dengan Petikan Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Depok, Nomor : 709/Pid.B/2012/PN.Dpk yang menyatakan IMAS MASYITOH (TERGUGAT) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”PENIPUAN”.

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti menurut hukum TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT, untuk itu maka PENGGUGAT mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Depok atau Majelis Hakim Perkara aquo dapat memutus sebagai berikut :

PRIMER :

DALAM PROVISI

- Mengabulkan seluruh permohonan provisi PENGGUGAT;

- Meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT berupa sebidang tanah dan bangunan, yang terletak di Jalan Raya Muchtar RT. 02 / 07 Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan Kota Depok yang ditempati dan dikuasai TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT;

- Meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT berupa satu unit sepeda motor merk Yamaha type 54D New Scorpio, Nomor Polisi B 6049 ZAM, Nomor Rangka: MH354D001BK024465, Nomor Mesin: 54D024480, atas nama ABD KADIR (TURUT TERGUGAT) alamat Jalan Raya Muchtar RT 002/007 Sawangan Lama. Kecamatan Sawangan – Depok.

- Menyatakan putusan provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum bantahan, banding atau kasasi.

DALAM EKSEPSI

- menolak seluruh Eksepsi TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

- Menyatakan PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang beritikad baik;

- Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan yang telah diletakkan;

- Menyatakan hutang TERGUGAT sebesar Rp. 418.000.000,- (empat ratus delapan belas juta rupiah) sesuai dengan pernyataan penerimaan uang keseluruhan yang diinvestasikan PENGGUGAT dan ditandatangani TERGUGAT pada tanggal 7 Oktober 2011, menjadi tanggung jawab TERGUGAT;

- Menghukum TERGUGAT, untuk membayar kepada PENGGUGAT seluruh kewajiban-kewajibannya sebesar Rp. 418.000.000,- (empat ratus delapan belas juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;

- Menghukum TERGUGAT untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk tiap harinya kepada PENGGUGAT sampai dengan TERGUGAT melaksanakan isi putusan;

- Menyatakan putusan dalam perkara aquo secara serta merta (uitvoorbaar bijvooraad);

- Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

SUBSIDER :

- Apabila Majlis Hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Saya/

PENGGUGAT

Lidawati

Ini lah kisahku'

2013-03-18T21:44:00.001+07:00

Bertahun-tahun aku pendam kisah ini,
berharap, cukup aku saja yang tau
Tapi ku tak kuasa, ku tak mampu
untuk tidak menceritakannya'
Kisah yang pernah kuceritakan:
Kepada Pak Harto, dan dia mengatakan; "Beri aku kesempatan sekali lagi"
Kepada Pak Habibie, dia berujar; "Mana mungkin saya bisa! ini kan cuma transisi"
Kepada Gusdur, tanpa beban dia berucap; "Begitu saja kok repot"
Kepada Pak SBY, dia hanya bisa terharu kemudian menangis'
tapi
ku tak berani menceritakannya kepada Bu Mega, karena takut ada fitnah, kenapa? bukan muhrim kataku'

Ini lah kisahku:
Di negeri ku,
"Tikus adalah nelayan, kucing adalah perahu
Dan katak tidur di bawah perlindungan ular
Sapi telah mencabik-cabik singa dan memakannya."

saya mengibaratkan Kucing dan tikus sebagai Orang yang yang suka mengambil hak orang(Korupsi). ok.. Kebanyakan kucing ketika melihat tikus hampir semuanya beraksi dengan cara mengejarnya. itulah dia, orang yang suka mengambil hak orang lain dalam arti korupsi, hidupnya gak bakalan tenang, selalu dihantui rasa bersalah, walaupun rasa bersalah tersebut tidak muncul sekarang, tetapi seperti yang kita ketahui penyesalan selalu datang di akhir. Seseorang yang korupsi pastilah ia selalu dalam keadaan was-was atau waspada, ketakutan akan ketahuan. Hal-hal seperti ini yang harus sahabat jauhi jika ingin hidup sobat bahagia tentunya. Orang yang memandang kebenaran tak akan tinggal diam, karna ia akan selalu mengejar dan mencari anda sampai ketemu. coba anda fikirkan, di saat anda senang-senang, ada orang yang kehilangan kebahagiaannya bahkan kehilangan hidupnya demi kesenangan anda. bukankah anda sudah keterlaluan.
Gunakanlah kebahagiaan yang anda dapatkan bukan untuk kesenangan pribadi anda tetapi untuk kesenangan semuanya, dari rakyat kecil, orang yang tidak mampu, dan tempat-tempat yang sudah tidak layak. Baca tulisan ini dengan seksama, untuk anda yang saat ini bahagia dengan kesenangan milik orang lain, tak akan selamanya bisa bahagia, karena hidup ini seperti roda, anda boleh saja mengatakan kalau saat ini anda sudah mendapatkan apa yang anda inginkan, lebih jelasnya lagi, boleh saya katakan hidup anda sekarang di atas, tapi ingat hidup anda yang saat ini di atas takkan mampu bertahan selamanya dalam arti tidak kekal atau abadi, karena roda ini terus berputar, bisa jadi besok anda sudah dibawah, atau bahkan anda menjadi salah satu rakyat kecil tersebut yang serba dengan keterbatasan. saya mengatakan ini demi hidup anda yang lebih baik, bukan untuk menghina atau mengejek anda.
Mungkin dalam benak anda semua itu bisa dibayar, tetapi apakah kebenaran sanggup anda bayar,..?. yang saya maksudkan bukan kebenaran berdasarkan mulut seseorang, tapi kebenaran yang berdasarkan hati nurani anda dan sang maha pencipta yang maha mengetahui lagi maha segalanya. Anda tidak mungkin terus menerus membohongi diri anda sendiri. Pastilah anda akan selalu dalam perasaan yang sangat tertekan. Lihatlah dunia ini dengan sinar hati anda yang penuh dengan kesucian serta kejujuran, jika tidak kegelapan hati andalah yang akan menguasai mata hati anda dan diri anda. Betapa beruntungnya jika anda menggunakan hati nurani anda dalam hal apapun, karena itu bukan hanya menguntungkan bagi diri anda tetapi bagi karir anda dan orang banyak. walaupun anda tidak sesuci bayi yang baru lahir, tetapi ingatlah, anda masih bisa menyucikan diri anda seperti bayi yang baru lahir dengan cara memperhatikan sekecil apapun hal yang akan anda perbuat.
Banyak kisah-kisah para koruptor yang mulai hilang dari media, contohnya yang baru-baru ini saja, kebusukannya sudah tidak tercium lagi.
Saya yakin anda (Kita Semua) adalah orang yang suka berusaha serta adil dalam melakukan segala sesuatu, karena dalam hati kita, kebenaranlah yang akan menjadi cahaya damai hidup ini untuk kesejahteraan kita semua.
Tulisan ini di peruntukkan untuk anda yang menyalahgunakan kepemimpinan anda. Rakyat memilih para pemimpinnya adalah untuk menyejahterakan hidup rakyat, bukan untuk memewahkan hidup para pemimpinnya yang tidak bertanggung jawab. Saya Cinta Presiden Indonesia dan saya cinta indonesia.

Masih Adakah NyiMasKanjengRatuKu'

2013-03-05T21:40:00.000+07:00

kenang kita malam ituMasih terbayang membelai jiwakuTerasa bahagia ada di sampingmu'
Sayang, getar rindu ini tak mau menjauhInginkan dirimu selalu menyentuhTebaran kasih sayangmu yang utuh'#berharapNyata'

dan aku menemui sepucuk bambu berderit pilu. Aku bergegas berjalan, menitipkan senyum pada segumpal mendung, lantas pertapaanku meluruh dalam tinta biru: Aku merindumu'#NyiRatuKu

Aku berada dijauhnya maya
Tinggi terjejak tak dapat diri untuk diraba
Bayangan menatap kecilnya jiwa
Dalam kesendirian pikir tak berteman hampa'

#berharap pada jiwa yang ingin dimanja' ITU SAJA

Kalaulah gelisah membelah
tenteram dadamu
teguh-teguhkanlah
langkah perkasamu
membenamkan duka
di jalan terbuka

Kalaulah sepi meningkah
hayat kudratmu
cekal-cekalkanlah
lelah relamu
melemparkan risau
di angin pulau

Kalaulah hampa mencecah
pinta sentosamu
tenang-tenangkanlah
gementar hatimu
bagai musafir
mengucup takdir...'

#kalaulah:aku'

EMAN BACK TO DEPOK

PERAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK, SEBUAH CATATAN PENGANTAR DISKUSI

Memajukan Sekolah tanpa Diskriminasi

SDM Kemaritiman Adalah Kunci'

"Ketahanan Pangan"

Pengertian Ketahanan Pangan

Perbedaan dan Persamaan Kurikulum KTSP terhadap Kurikulum 2013'

PERBEDAAN ANTARA KBK, KTSP, DAN KURIKULUM 2013

Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013

Menyoal Tabel Konversi Nilai Skala 0 – 100 ke Skala 1 – 4 Pada Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014

1. PPKN (halaman 251)

2. Biologi (Halaman 886)

3. Matematika Peminatan (Halaman 825)

4. Bahasa Indonesia (halaman 309)

Format RPP Pada Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran'

Ketidakjelasan Mengenai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) Di Kurikulum 2013

Membuat Deskripsi Yang Tepat Pada Rapor Kurikulum 2013'

Deskripsi Pengetahuan

Deskripsi Keterampilan

Deskripsi SIkap

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN KURIKULUM 2013 DENGAN KBK DAN KTSP

Skala Nilai Pada Rapor Kurikulum 2013

Mengkonversi Langsung Dari Skor

Mengkonversi Dari Skala 0 – 100

Membuat Nilai 1 – 4 Yang Benar Pada Kurikulum 2013

1. Mengkonversi Nilai 0 – 100 ke 1 – 4.

M = (N/100) X 4 atau M = N/25. M adalah nilai 1 – 4 sedangkan N adalah nilai 0 – 100.

Masih Belum Yakin Bahwa M = N/25 Itu Salah?

2. Membuat Nilai Langsung 1 – 4 Dari Hasil Ulangan.

Ketentuan-Ketentuan Penilaian Menurut Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014

Pengambilan nilai sikap menggunakan tehnik MODUS. nilai pengetahuan dengan tehnik RERATA dan nilai keterampilan dengan tehnik RERATA OPTIMUM (Pasal 6)

Untuk setiap kegiatan penilaian, yaitu ulangan harian, ulangan tengah semester, penugasan dan lain-lain menggunakan skor 1 – 4. Tidak lagi menggunakan skor 0 – 100.(lampiran halaman 22)

Ketuntasan untuk nilai pengetahuan dan keterampilan adalah 2,67, sedangkan untuk nilai sikap adalah B (lampiran halaman 12).

Nilai dalam rapor SMP dan SMA untuk pengetahuan dan keterampilan dinyatakan dalam bentuk angka real (bukan kelipatan 0,33) dan dalam bentuk predikat (huruf A – D), Sedangkan nilai sikap dinyatakan dalam bentuk SB, B, C dan K dan dilengkapi dengan deskripsi (lampiran halaman 25).

Tabel konversi skor dan predikat hasil belajar untuk setiap ranah adalah sebagai berikut:

Penilaian diri dilakukan sekali di akhir semester (lampiran halaman 22).

Perbedaan Kurikulum 2013 dan KTSP

Inilah 4 Prinsip Pokok Pembelajaran Abad ke-21

Rekomendasi dari Diskusi Refleksi Pendidikan 2013'

Asal-usul Kata 'INDONESIA'

KONTRA MEMORI KASASI

Korupsi, Perspektif Antropologi

KONTRA MEMORI BANDING

KESIMPULAN DALAM PERKARA NOMOR: 134/Pdt.G/2012/PN.DPK

Ini lah kisahku'

Masih Adakah NyiMasKanjengRatuKu'

kenang kita malam ituMasih terbayang membelai jiwakuTerasa bahagia ada di sampingmu'Sayang, getar rindu ini tak mau menjauhInginkan dirimu selalu menyentuhTebaran kasih sayangmu yang utuh'#berharapNyata'

kenang kita malam ituMasih terbayang membelai jiwakuTerasa bahagia ada di sampingmu'
Sayang, getar rindu ini tak mau menjauhInginkan dirimu selalu menyentuhTebaran kasih sayangmu yang utuh'#berharapNyata'