Embun

Between Power and Thinking on Policy

noreply@blogger.com (embun) — Fri, 20 Mar 2026 12:10:00 +0000

In today’s policy landscape, urgency is often framed as leadership.

We see this in the rapid rollout of large-scale programs such as Makan Bergizi Gratis (MBG) and the Koperasi Merah Putih initiative. Both are ambitious, highly visible, and politically compelling. They promise impact at scale—improving nutrition, strengthening the people’s economy, and delivering tangible results quickly.

But policy is not only about signalling. It is about solving.

The challenge is when the political economy of policymaking places greater weight on speed, visibility, and symbolic delivery than on policy readiness. Programs are announced and scaled before critical design questions are fully resolved:

Is the targeting mechanism precise and adaptive?

Are supply chains and last-mile delivery systems ready to operate at scale?

Do local institutions have the capacity to implement and monitor effectively?

Has there been a rigorous cost-effectiveness analysis relative to alternative interventions?

In the case of MBG, the ambition to address child nutrition is undeniably important. Yet delivering meals at a national scale requires more than budget allocation—it demands robust logistics, quality control, coordination across ministries and local governments, and safeguards against leakage. Without these, the risk is not just inefficiency, but also uneven outcomes across regions.

Similarly, the Koperasi Merah Putih agenda speaks to a long-standing aspiration: strengthening cooperative-based economic institutions. But history has shown that cooperative success depends less on scale and more on governance quality, member participation, and economic viability. Scaling cooperatives rapidly, without addressing these structural constraints, risks reproducing form without function.

This is where implementation diagnostics matter.

Too often, these programs follow a familiar trajectory: rapid launch, large fiscal commitment, and accelerated expansion—followed by coordination challenges, institutional bottlenecks, and adjustments made after the fact. By then, significant resources have already been committed.

This is not an argument against ambition. Indonesia needs bold policies.

But ambition without evidence-based design, ex-ante evaluation, and iterative learning risks becoming costly. Public policy should not operate as real-time experimentation at full scale—especially when it involves substantial public funds and affects millions of lives.

Good policy requires discipline.

Discipline to pause before scaling.

Discipline to test before expanding.

Discipline to listen before deciding.

Because in the end, governance is judged not by how quickly policies are launched, but by how well they work.

Taking time to think is not a delay.

It is a responsibility.

Rumah dalam Siklus Kehidupan: Mengapa Kebijakan Perumahan Harus Membaca Perubahan Sosial

noreply@blogger.com (embun) — Mon, 02 Mar 2026 05:42:00 +0000

“It’s the little things that make a house a home”

— Ellie, Up (2009)

Dalam montase kehidupan Carl dan Ellie, rumah mereka menjadi saksi berbagai fase hidup: menikah, bekerja, menabung, gagal mewujudkan mimpi, hingga menua bersama. Rumah bukan sekadar bangunan yang terdiri dari dinding dan atap, tetapi ruang di mana kehidupan manusia berkembang, berubah, dan beradaptasi sepanjang siklus hidupnya. Dari masa muda, membangun keluarga, bekerja, hingga memasuki usia lanjut, kebutuhan terhadap rumah selalu berubah. Rumah menjadi rumah karena kehidupan yang terjadi di dalamnya—hubungan, kerja, mimpi, dan kenangan. Karena itu, memahami perumahan hanya sebagai persoalan jumlah unit yang dibangun sering kali gagal menangkap realitas kehidupan masyarakat.

Diskusi dalam podcast ini menyoroti bahwa persoalan perumahan di Indonesia tidak semata-mata berkaitan dengan kekurangan pasokan rumah. Masalah yang lebih mendasar adalah ketidaksesuaian antara desain kebijakan perumahan dengan perubahan sosial dan demografis masyarakat. Banyak kebijakan perumahan masih dirancang dengan asumsi keluarga tradisional yang stabil—pasangan dengan anak yang tinggal di satu tempat untuk jangka panjang. Padahal kenyataan sosial telah berubah jauh lebih kompleks.

Di sinilah konsep socio-demographic housing demand menjadi penting. Pendekatan ini menekankan bahwa kebutuhan perumahan dipengaruhi oleh karakteristik sosial dan demografis penduduk, seperti struktur umur, ukuran rumah tangga, mobilitas kerja, serta norma budaya yang berkembang di masyarakat. Dengan kata lain, siapa penghuninya akan menentukan seperti apa bentuk rumah yang dibutuhkan, di mana lokasinya, dan bagaimana rumah tersebut digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Pendekatan ini berbeda dengan kebijakan perumahan yang selama ini dominan, yaitu pendekatan supply-driven, yang berfokus pada pembangunan fisik dan peningkatan jumlah unit rumah. Dalam pendekatan supply-driven, keberhasilan kebijakan sering diukur dari berapa banyak rumah yang berhasil dibangun. Namun, pendekatan ini sering mengabaikan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah rumah tersebut benar-benar sesuai dengan kehidupan masyarakat yang akan menempatinya?

Akibatnya, banyak program perumahan subsidi menghasilkan hunian yang secara teknis terjangkau tetapi secara sosial tidak layak. Banyak rumah dibangun di pinggiran kota dengan harga tanah yang murah, tetapi jauh dari pusat pekerjaan, transportasi publik, dan layanan sosial. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, rumah semacam ini mungkin murah secara nominal, tetapi mahal dalam praktik karena biaya transportasi yang tinggi dan waktu perjalanan yang panjang setiap hari. Dalam banyak kasus, rumah-rumah tersebut akhirnya tidak dihuni oleh kelompok sasaran atau dijual kembali kepada kelompok berpendapatan lebih tinggi.

Diskusi juga menunjukkan bahwa perubahan sosial di perkotaan Indonesia telah mengubah cara masyarakat memaknai rumah. Bagi banyak keluarga berpenghasilan rendah, rumah tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai ruang ekonomi. Rumah sering menjadi lokasi berbagai aktivitas produktif seperti usaha kecil, jasa rumahan, atau kegiatan ekonomi digital. Dalam konteks ini, aksesibilitas terhadap transportasi, pasar, dan jaringan sosial menjadi faktor yang jauh lebih penting dibandingkan luas bangunan semata.

Perubahan struktur keluarga juga berperan besar dalam membentuk kebutuhan hunian. Urbanisasi dan mobilitas kerja telah meningkatkan jumlah rumah tangga kecil, termasuk individu yang tinggal sendiri atau pasangan tanpa anak. Pada saat yang sama, meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja turut mengubah dinamika pengambilan keputusan dalam keluarga, termasuk dalam memilih tempat tinggal. Perempuan pekerja sering mempertimbangkan faktor waktu tempuh, keamanan lingkungan, serta akses terhadap layanan anak ketika menentukan lokasi hunian. Hal ini menunjukkan bahwa rumah bukan hanya ruang domestik, tetapi juga bagian dari sistem kehidupan yang lebih luas.

Selain itu, perubahan struktur ekonomi juga memengaruhi pilihan hunian masyarakat. Meningkatnya pekerjaan informal dan ekonomi gig membuat banyak pekerja memiliki pendapatan yang tidak stabil. Dalam kondisi ini, kepemilikan rumah melalui kredit jangka panjang sering kali sulit dijangkau. Bagi banyak pekerja, sistem sewa yang aman dan fleksibel justru lebih realistis dibanding skema kepemilikan formal. Namun, kebijakan perumahan di Indonesia masih sangat berorientasi pada kepemilikan rumah, sehingga belum mampu menjawab kebutuhan kelompok pekerja informal yang jumlahnya sangat besar.

Dalam konteks ini, pendekatan sosio-demografis dapat menjadi dasar bagi kebijakan perumahan yang lebih berbasis bukti. Dengan memanfaatkan data demografi dan sosial ekonomi secara sistematis—seperti struktur umur, pola migrasi, komposisi rumah tangga, dan mobilitas kerja—pemerintah dapat memproyeksikan kebutuhan perumahan jangka panjang secara lebih akurat. Pendekatan ini memungkinkan kebijakan perumahan dirancang secara lebih adaptif terhadap perubahan masyarakat.

Pendekatan ini juga membuka ruang bagi inovasi kebijakan yang lebih inklusif. Misalnya, melalui penyediaan berbagai bentuk tenur perumahan seperti sewa sosial, skema rent-to-own, atau model community land trust yang memungkinkan masyarakat memperoleh keamanan bermukim tanpa harus memiliki tanah secara formal. Kebijakan tata ruang seperti inclusionary zoning juga dapat memastikan bahwa pembangunan kawasan baru menyediakan unit hunian bagi kelompok berpenghasilan rendah.

Lebih jauh lagi, diskusi dalam podcast ini mengajak kita melihat perumahan sebagai bagian dari ekosistem sosial kota. Rumah tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga menentukan akses seseorang terhadap peluang hidup—pekerjaan, pendidikan, dan jaringan sosial. Oleh karena itu, kebijakan perumahan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terintegrasi dengan kebijakan transportasi, ketenagakerjaan, dan pembangunan sosial lainnya.

Pada akhirnya, masa depan kebijakan perumahan di Indonesia membutuhkan perubahan cara pandang. Rumah harus dilihat bukan sekadar sebagai komoditas pasar, tetapi sebagai infrastruktur sosial yang memungkinkan manusia menjalani kehidupannya dengan bermartabat. Rumah adalah ruang di mana orang bekerja, merawat keluarga, dan membangun masa depan bersama kotanya.

Dengan memahami dinamika sosial dan demografis masyarakat, kebijakan perumahan dapat bergerak dari sekadar membangun lebih banyak rumah menuju membangun rumah yang benar-benar sesuai dengan kehidupan warganya. Sebab rumah yang baik bukan hanya tempat untuk tinggal, tetapi juga ruang yang memungkinkan manusia tumbuh bersama kota tempat mereka hidup.

Tiga Tren Ketenagakerjaan Indonesia Tahun 2026 dan Masa Depan

noreply@blogger.com (embun) — Sat, 28 Feb 2026 06:01:00 +0000

“The future is not set. There is no fate but what we make for ourselves.”
— Terminator 2: Judgment Day

Indonesia memasuki tahun 2026 dengan satu realitas demografis yang menentukan arah masa depan ekonominya: jumlah angkatan kerja yang sangat besar dan beban struktural yang tidak ringan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angkatan kerja Indonesia telah melampaui 147 juta orang pada 2025, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sekitar 69-70 persen. Struktur penduduk Indonesia masih didominasi oleh usia produktif, menandakan bahwa negara ini masih berada dalam fase bonus demografi. Dalam teori ekonomi pembangunan, konfigurasi ini adalah peluang langka untuk mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan.

Namun peluang tersebut dibayangi oleh persoalan mendasar mengenai kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Lebih dari separuh pekerja Indonesia masih berada dalam sektor informal, dengan estimasi BPS yang menunjukkan angka sekitar 57–59 persen pada 2024–2025. Produktivitas tenaga kerja Indonesia juga masih tertinggal dibandingkan dengan banyak negara di kawasan Asia, sebagaimana dicatat oleh World Bank dalam laporan pembangunan regionalnya. Dalam konteks global yang semakin tidak pasti, persoalan ini menjadi semakin krusial. International Labour Organization (ILO) dalam World Employment and Social Outlook 2025 menekankan bahwa pasar kerja global menghadapi perlambatan produktivitas dan ketidakpastian yang meningkat akibat disrupsi teknologi dan ketegangan geopolitik. Tekanan tersebut juga dirasakan Indonesia, yang pertumbuhan ekonominya menghadapi tantangan dari perlambatan global dan pelemahan ekspor.

Dalam lanskap tersebut, terdapat tiga tren ketenagakerjaan utama yang akan membentuk masa depan Indonesia pada 2026 dan seterusnya, yakni: 1) kesenjangan keterampilan yang semakin lebar; 2) bonus demografi yang tidak otomatis menjadi dividen ekonomi; serta 3) dominasi informalitas yang menciptakan stabilitas semu dalam statistik pengangguran.

Disrupsi Keterampilan dan Kesenjangan Kompetensi

Transformasi teknologi yang cepat, terutama digitalisasi dan kecerdasan artifisial, telah mengubah struktur pekerjaan secara mendasar. Laporan Future of Jobs dari World Economic Forum memproyeksikan bahwa hingga 2030 sebagian besar pekerjaan akan mengalami perubahan signifikan dalam komposisi tugasnya. Perubahan ini tidak selalu berarti hilangnya pekerjaan, tetapi mengubah jenis keterampilan yang dibutuhkan. Di Indonesia, tantangan ini berhadapan dengan struktur pendidikan tenaga kerja yang masih didominasi oleh lulusan pendidikan menengah pertama ke bawah. Ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan industri menjadi persoalan struktural yang telah lama menghambat peningkatan produktivitas. Sistem pendidikan dan pelatihan vokasi belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebutuhan pasar, sementara akses terhadap pelatihan ulang bagi pekerja dewasa masih terbatas. Dalam situasi ekonomi yang melambat, investasi perusahaan dalam pelatihan sering kali ditunda, sehingga kesenjangan keterampilan semakin sulit dikoreksi.

Bonus Demografi yang Tidak Otomatis Menjadi Dividen

Di sisi lain, Indonesia masih berada dalam fase bonus demografi, tetapi jendela peluang tersebut sudah menjelang tertutup. Dalam dua dekade ke depan, laju penuaan penduduk akan meningkat (Selamat Datang Silver Generation!), sementara tekanan terhadap sistem jaminan sosial dan kesehatan bertambah. Tantangan utama bukan sekadar menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menciptakan pekerjaan layak (decent work). Laporan ILO menegaskan bahwa negara berkembang menghadapi risiko “demographic pressure without productive absorption” – pertumbuhan tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan transformasi struktural ekonomi.

World Bank dalam Indonesia Economic Prospects mencatat bahwa tingkat pengangguran muda relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional, mencerminkan lemahnya transisi dari pendidikan ke pekerjaan. Struktur usia produktif yang besar seharusnya menjadi mesin pertumbuhan, tetapi tanpa penciptaan lapangan kerja formal yang memadai, potensi tersebut berubah menjadi tekanan. Sektor manufaktur yang secara historis menjadi penyerap tenaga kerja besar belum berkembang secara optimal dalam beberapa tahun terakhir. Ekspansi sektor jasa modern memang terjadi, tetapi sektor ini menuntut keterampilan tinggi yang tidak dimiliki sebagian besar angkatan kerja. Dalam kondisi perlambatan ekonomi global dan ketidakpastian investasi, transformasi struktural menuju industri bernilai tambah tinggi berjalan lebih lambat dari yang dibutuhkan. Bonus demografi dengan demikian berada di persimpangan antara peluang dan risiko.

Stabilitas Semu: Informalitas dan Kualitas Pekerjaan

Secara statistik, tingkat pengangguran terbuka Indonesia berada di kisaran 5 persen—angka yang relatif moderat. Namun, angka tersebut menyembunyikan realitas kualitas pekerjaan. Dengan lebih dari 86 juta pekerja berada dalam sektor informal pada 2025, pasar kerja Indonesia ditandai oleh dominasi pekerjaan berupah rendah, tidak stabil, dan tanpa perlindungan sosial yang memadai. ILO mengingatkan bahwa stabilitas pengangguran tidak selalu mencerminkan kesehatan pasar kerja; indikator kualitas pekerjaan dan produktivitas menjadi lebih relevan dalam mengukur kesejahteraan tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja Indonesia, menurut data internasional, masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang lebih maju secara industri.

Mengoreksi informalitas bukan hanya soal penegakan regulasi, tetapi juga transformasi struktural. Informalitas yang tinggi menciptakan lingkaran produktivitas rendah karena usaha kecil dan mikro sering kali terjebak dalam skala usaha terbatas dan akses pembiayaan yang minim. Upaya formalisasi membutuhkan reformasi kelembagaan, penyederhanaan regulasi, dan perluasan perlindungan sosial, tetapi reformasi tersebut memerlukan konsistensi kebijakan lintas sektor dan lintas periode pemerintahan, sesuatu yang sulit dicapai dalam kondisi fiskal yang terbatas.

Mengapa Koreksi Struktural Begitu Sulit?

Ketiga tren tersebut saling terkait. Kesenjangan keterampilan memperburuk kemampuan tenaga kerja untuk berpindah ke sektor formal berproduktivitas tinggi. Dominasi informalitas menahan produktivitas nasional dan membatasi ruang fiskal negara untuk berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan. Bonus demografi yang tidak terkelola dengan baik berpotensi menciptakan tekanan sosial jangka panjang yang kian sulit diantisipasi pun dikoreksi. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian dan perlambatan ekonomi domestik, ruang kebijakan untuk melakukan reformasi besar menjadi semakin sempit. Tantangan ketenagakerjaan Indonesia pada 2026 bukan sekadar persoalan menciptakan lapangan kerja baru, melainkan membangun ekosistem produktivitas jangka panjang. Ini membutuhkan konsistensi kebijakan lintas periode pemerintahan, koordinasi antar Kementerian, dan keberanian melakukan reformasi struktural.

Pentingnya Pendekatan Life-Course

Merancang kebijakan kependudukan dan ketenagakerjaan tidak bisa hanya mengandalkan program cepat, insentif sesaat, atau proyek pelatihan jangka pendek. Tantangan yang dihadapi bersifat lintas generasi. Pendekatan berbasis life-course menjadi kunci untuk memutus siklus produktivitas rendah dan ketidakamanan kerja. Investasi pada pendidikan anak usia dini menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Transisi sekolah-ke-kerja yang efektif mencegah pengangguran muda. Pelatihan vokasi dan keterampilan sepanjang hayat memastikan adaptasi terhadap perubahan teknologi. Perlindungan sosial yang inklusif memberikan jaring pengaman ketika pekerja menghadapi guncangan ekonomi. Hanya dengan pendekatan yang menyeluruh sepanjang siklus hidup, Indonesia dapat mengubah tekanan demografi dan transformasi global menjadi peluang pembangunan yang berkelanjutan.

Tanpa pendekatan tersebut, bonus demografi pasti akan berlalu bagai angin yang meniup nyiur melambai begitu saja. Tetapi dengan investasi berkelanjutan dan kebijakan berbasis alur hidup, Indonesia masih berpeluang mengubah tekanan menjadi peluang.

Daftar Referensi

Badan Pusat Statistik (BPS). Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2025. Jakarta: BPS, 2025.
BPS. Profil Pekerja Informal Indonesia 2025. Jakarta: BPS, 2025.
World Bank. Indonesia Economic Prospects 2024/2025. Washington DC: World Bank.
International Labour Organization (ILO). World Employment and Social Outlook: Trends 2025. Geneva: ILO, 2025.
World Economic Forum. Future of Jobs Report 2025. Geneva: WEF, 2025.

Kenaikan Upah Minimum di Indonesia: Antara Proteksi Pekerja, Distorsi Pasar Tenaga Kerja, dan Risiko Jangka Panjang

noreply@blogger.com (embun) — Mon, 01 Dec 2025 13:21:00 +0000

Perdebatan mengenai efektivitas upah minimum di Indonesia bukanlah isu baru. Setiap tahun, proses penetapan Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi ritual politik dan ekonomi yang selalu menimbulkan perdebatan hangat. Pekerja menuntut kenaikan untuk mengejar biaya hidup, pelaku usaha mengkhawatirkan kenaikan biaya produksi, sementara pemerintah mencari keseimbangan di tengah tekanan publik. Pola yang terus terjadi ini mencerminkan ketergantungan Indonesia pada upah minimum sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang paling mudah terlihat hasilnya, meskipun dampak strukturalnya sering kali lebih kompleks. Artikel The Economist berjudul “Why governments should stop raising the minimum wage” memperingatkan bahwa kenaikan upah minimum yang dilakukan terus menerus berpotensi membawa risiko jangka panjang dan menciptakan distorsi pasar tenaga kerja yang memperburuk kualitas pekerjaan para pekerja.[1]

Dalam argumentasinya, The Economist menyoroti konsekuensi yang sering luput dari perhatian publik: meski upah minimum dapat meningkatkan pendapatan nominal pekerja formal, banyak perusahaan merespons dengan menyesuaikan struktur pekerjaan, misalnya memotong jam kerja, mengalihkan pekerja ke kontrak fleksibel, atau bahkan mempercepat automasi. Dampak ini mungkin tidak langsung terlihat dalam statistik pengangguran, tetapi sangat terasa dalam keseharian pekerja yang mendapati pendapatannya semakin tidak stabil dan hubungan kerja semakin rapuh. Artikel tersebut pada dasarnya mengingatkan bahwa upah minimum merupakan instrumen kebijakan yang “kasar” – mudah diberlakukan tetapi efek sampingnya tidak selalu mudah dikendalikan.

Dalam konteks Indonesia, peringatan tersebut menjadi sangat relevan. Kenaikan UMP rata-rata 6,5 persen pada 2025 kembali menimbulkan perdebatan yang sama: pekerja merasa kemenangan kecil, pengusaha menilai beban bertambah, sementara banyak ekonom menyoroti bahwa kenaikan upah tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan apabila tidak disertai pertumbuhan produktivitas. [2] Banyak perusahaan padat karya di sektor tekstil, garmen, alas kaki, dan elektronik beroperasi dengan margin keuntungan sangat tipis. Ketika upah naik tanpa peningkatan output, perusahaan tidak selalu mampu menyerap kenaikan tersebut. Sebagian perusahaan memilih merelokasi pabrik, sebagian lagi mengurangi pekerja, dan tidak sedikit yang beralih pada strategi efisiensi ketat yang berdampak langsung pada kualitas pekerjaan.

Salah satu isu yang jarang diperhatikan dalam perdebatan upah minimum di Indonesia – meskipun sangat penting dari perspektif ekonomi tenaga kerja – adalah bagaimana kenaikan upah minimum memengaruhi sektor informal yang jumlah pekerjanya jauh lebih besar daripada sektor formal. Di negara seperti Indonesia, lebih dari separuh angkatan kerja berada di sektor informal, dan mayoritas pekerja miskin justru berada di sektor ini. Dengan demikian, jika kebijakan upah minimum tidak menjangkau mereka, maka dampaknya terhadap kemiskinan nasional menjadi terbatas.

Dimensi krusial yang menjelaskan hubungan antara upah minimum dan sektor informal dalam teori ekonomi dijelaskan dengan konsep “lighthouse effect”. Konsep ini menjelaskan fenomena di mana kenaikan upah minimum di sektor formal ‘memancarkan sinyal’ ke sektor informal, sehingga upah informal ikut naik meskipun tidak diatur. Studi Besley dan Burgess tentang regulasi ketenagakerjaan di India menunjukkan bagaimana reformasi upah dan perlindungan buruh dapat memiliki efek menyeluruh terhadap struktur pasar tenaga kerja.[3] Gasasan dasarnya adalah bahwa upah minimum dapat menjadi tolok ukur moral dan sosial, bukan hanya regulasi formal, sehingga pemberi kerja informal ikut menyesuaikan upah untuk mempertahankan pekerja.

Namun, studi lain mengenai Brasil menemukan bahwa lighthouse effect tidak selalu muncul; kenaikan upah minimum kadang justru menyebabkan peningkatan ukuran sektor informal karena perusahaan kecil menghindari regulasi.[4] Efek tersebut sangat tergantung pada struktur pasar tenaga kerja, daya tawar pekerja informal, dan tingkat kompetisi di sektor informal. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, di mana lebih dari separuh angkatan kerja berada di sektor informal, efek ini tidak otomatis terjadi. Banyak studi menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum tidak mengalir masuk ke sektor informal dan hanya berdampak pada sebagian kecil pekerja formal.[5] Sebaliknya, kenaikan upah dapat mendorong peningkatan suplai tenaga kerja informal, sehingga menekan upah riil di sektor tersebut.

Ketika upah minimum naik, sebagian kecil pekerja muda atau pekerja dengan skill tertentu di sektor informal mungkin dapat menegosiasikan upah lebih tinggi, tetapi mayoritas pekerja informal tetap tidak terpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa lighthouse effect tidak bekerja secara luas di Indonesia. Justru, dalam beberapa kasus, sektor informal menyerap pekerja yang keluar dari sektor formal akibat pengurangan tenaga kerja, sehingga pasokan tenaga kerja informal meningkat dan upah informal justru mengalami tekanan turun.

Kegagalan lighthouse effect di Indonesia memperkuat argumen bahwa kenaikan upah minimum tidak dapat dijadikan instrumen tunggal untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Jika upah minimum hanya membantu sebagian kecil pekerja formal, sementara jutaan pekerja informal tetap berada dalam kondisi rentan, maka kebijakan tersebut hanya menghasilkan dampak parsial. Sebuah ironi pun muncul: kelompok yang paling membutuhkan peningkatan pendapatan justru yang paling tidak merasakannya. Kesalahan umum dalam diskusi publik adalah anggapan bahwa upah minimum merepresentasikan keseluruhan pasar tenaga kerja, padahal kenyataannya struktur pasar tenaga kerja Indonesia sangat dualistik, dan mayoritas pekerja berada di luar sistem yang dilindungi oleh kebijakan upah minimum.

Selain persoalan formal-informal, fenomena lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kenaikan upah minimum memengaruhi kualitas pekerjaan. Ketika upah minimum yang meningkat terlalu cepat akan memicu risiko “substitution effect”: Perusahaan mengganti pekerja berupah rendah dengan teknologi, proses otomatis, atau pekerja yang lebih produktif. Dalam jangka pendek, efek ini membuat sebagian pekerja kehilangan pekerjaan atau terdegradasi ke bentuk kerja yang lebih fleksibel namun lebih tidak aman. Penelitian internasional, termasuk studi Grace Lordan dkk., menunjukkan bahwa perusahaan cenderung mengganti pekerja berupah rendah dengan teknologi otomatis ketika biaya tenaga kerja meningkat.[6] Studi dari Federal Reserve Bank of St. Louis juga menyimpulkan bahwa kenaikan upah minimum dapat mempercepat automasi, terutama pekerjaan berulang dan mudah digantikan.[7] Di Indonesia, gejala ini mulai terlihat di beberapa sektor padat karya dan ritel besar, di mana sistem kasir otomatis, layanan digital, atau mekanisme produksi semi-otomatis menggantikan pekerjaan repetitif berupah rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum yang tidak diimbangi strategi peningkatan produktivitas pekerja hanya akan mempercepat proses substitusi tenaga kerja dan memperbesar risiko pengangguran struktural.

Dari perspektif jangka panjang, risiko terbesar dari ketergantungan pada kenaikan upah minimum adalah munculnya ilusi kesejahteraan. Upah nominal naik setiap tahun, tetapi biaya hidup meningkat akibat inflasi dan industri beradaptasi dengan mengurangi kualitas pekerjaan. Jika produktivitas nasional tidak tumbuh, kenaikan upah minimum hanya akan menghasilkan lingkaran setan antara kenaikan biaya produksi, kenaikan harga barang dan jasa, serta tuntutan pekerja terhadap upah yang lebih tinggi. Pada titik tertentu, kenaikan upah minimum tidak lagi mencerminkan kondisi ekonomi, tetapi menjadi tekanan politik yang terus berulang. Dalam situasi ini, pasar tenaga kerja menjadi semakin tidak seimbang, perusahaan kehilangan daya saing, dan pekerja menghadapi ketidakpastian yang lebih besar.

Risiko-risiko inilah yang membuat kenaikan upah minimum perlu diarahkan ulang. Pertanyaan yang harus diajukan bukan lagi apakah upah minimum harus naik, melainkan bagaimana kenaikan tersebut ditempatkan dalam kerangka pembangunan ekonomi yang lebih luas. Kenaikan upah minimum seharusnya menjadi bagian dari strategi komprehensif yang mencakup peningkatan keterampilan tenaga kerja, investasi pada teknologi dan produktivitas, perlindungan sosial universal, serta perbaikan kualitas regulasi ketenagakerjaan. Tanpa semua strategi tersebut, kenaikan upah minimum dapat menciptakan ilusi kesejahteraan yang tidak berkelanjutan. Upah nominal naik, tetapi risiko kehilangan pekerjaan, tekanan jam kerja, dan ketidakpastian pendapatan justru meningkat. Dalam situasi seperti itu, kenaikan upah minimum tidak lagi menjadi instrumen perlindungan pekerja melainkan sumber volatilitas baru dalam pasar tenaga kerja.

Oleh sebab itu, Indonesia perlu menempatkan kebijakan upah minimum dalam kerangka pembangunan jangka panjang yang terintegrasi. Kenaikan upah harus disertai dengan reformasi produktivitas, investasi pendidikan vokasi, insentif teknologi yang inklusif, serta perluasan perlindungan sosial universal. Kenaikan upah minimum memang memberikan secercah harapan bagi sebagian pekerja formal, tetapi tanpa reformasi struktural yang menyeluruh, harapan itu hanya akan menjadi cahaya samar seperti mercusuar yang tidak pernah benar-benar menjangkau kapal-kapal kecil di laut luas sektor informal Indonesia.

Referensi

[1] The Economist (2025). Why governments should stop raising the minimum wage. https://www.economist.com/leaders/2025/11/20/why-governments-should-stop-raising-the-minimum-wage

[2] Pemerintah Indonesia. Pengumuman kenaikan UMP 2025. https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-umumkan-kenaikan-upah-minimum-nasional-tahun-2025

[3] Besley, T. & Burgess, R. (2004). Can Labor Regulation Hinder Economic Performance? Evidence from India. https://www.jstor.org/stable/3592894

[4] International Labour Organization (ILO) – Brazil minimum wage and informal sector study. https://www.ilo.org

[5] World Bank. Indonesia Labor Market Outlook – Informal Sector Responses to Minimum Wage Policies. https://www.worldbank.org

[6] Lordan, G. & Neumark, D. (2018). People Versus Machines: The Impact of Minimum Wages on Automatable Jobs. https://www.nber.org/papers/w23667

[7] Federal Reserve Bank of St. Louis. Minimum Wage Effects and Automation. https://research.stlouisfed.org

Pekerja Muda dan Masa Depan Ekonomi Multi-Pekerjaan

noreply@blogger.com (embun) — Sun, 09 Nov 2025 03:11:00 +0000

Dunia kerja sedang mengalami pergeseran mendasar. Jika generasi sebelumnya tumbuh dengan cita-cita memiliki satu pekerjaan tetap dan stabil (LTE - Life Time Employment), generasi muda hari ini — Gen Z dan Gen Alpha — justru hidup dalam realitas yang lebih cair. Mereka berpindah-pindah antara berbagai sumber penghasilan: bekerja penuh waktu sekaligus menjadi freelancer, membuka usaha daring sambil menjadi content creator, atau menjalankan pekerjaan berbasis proyek yang terus berubah. Inilah wajah baru pasar tenaga kerja: multiple jobs economy — ekonomi yang ditandai oleh keberagaman bentuk dan sumber pekerjaan dalam satu individu.

Fenomena ini bukan sekadar tren gaya hidup, melainkan refleksi dari perubahan struktur ekonomi dan sosial yang mendalam. Dalam teori ekonomi tenaga kerja klasik, seperti yang dijelaskan oleh Gary Becker, individu akan membagi waktu antara leisure (waktu luang) dan labor (kerja) untuk memaksimalkan kepuasan atau utilitas. Namun, bagi generasi muda saat ini, batas antara keduanya semakin kabur. Aktivitas yang dulunya dianggap rekreatif — seperti bermain gim, membuat konten digital, atau berpartisipasi dalam komunitas daring — kini dapat menjadi sumber penghasilan. Dengan kata lain, hobi pun telah terkomodifikasi menjadi pekerjaan.

Dari perspektif ekonomi tenaga kerja, fenomena multi-pekerjaan mencerminkan rasionalitas baru dalam menghadapi pasar kerja yang penuh ketidakpastian. Teori choice under constraint menjelaskan bahwa individu beradaptasi terhadap keterbatasan yang mereka hadapi — waktu, upah, dan peluang kerja. Ketika upah riil stagnan dan pekerjaan formal semakin langka, pekerja muda secara rasional akan mencari cara lain untuk meningkatkan pendapatan dan mempertahankan daya beli. Memiliki lebih dari satu pekerjaan bukan sekadar keinginan untuk mandiri, tetapi strategi bertahan di tengah fleksibilitas pasar yang tinggi namun minim perlindungan.

Secara demografis, kondisi ini juga berkaitan erat dengan perubahan struktur usia penduduk. Indonesia tengah menikmati bonus demografi, dengan lebih dari 65 juta penduduk berusia muda yang memasuki pasar kerja. Namun, kelebihan pasokan tenaga kerja muda tidak selalu sejalan dengan penciptaan lapangan kerja formal. Banyak dari mereka menghadapi pasar kerja yang tidak pasti, di mana pekerjaan berbasis proyek, gig economy, dan self-employment menjadi lebih dominan. Multiple jobs muncul sebagai bentuk adaptasi alami terhadap pasar yang tidak lagi menawarkan stabilitas sebagaimana masa lalu.

Namun di balik fleksibilitas ini tersembunyi paradoks. Generasi muda tampak lebih bebas dan kreatif, tetapi mereka juga rentan menjadi bagian dari kelas pekerja baru yang disebut “precariat” — kelompok yang hidup di bawah bayang-bayang ketidakamanan pekerjaan, tanpa jaminan sosial, tanpa kepastian pendapatan, dan tanpa batas yang jelas antara waktu kerja dan waktu pribadi. Fenomena ini menuntut pembacaan ulang terhadap konsep pekerjaan layak (decent work) yang selama ini menjadi tujuan pembangunan ketenagakerjaan.

Pergeseran menuju ekonomi multi-pekerjaan membawa sejumlah implikasi kebijakan penting. Pertama, sistem jaminan sosial perlu bertransformasi dari berbasis hubungan kerja menjadi berbasis individu. Banyak pekerja muda kini tidak lagi memiliki kontrak formal, sehingga tidak terliput oleh perlindungan jaminan kesehatan, ketenagakerjaan, atau pensiun. Pendekatan universal social protection menjadi relevan untuk memastikan tidak ada pekerja yang tertinggal hanya karena cara mereka bekerja berbeda.

Kedua, sistem ketenagakerjaan dan perpajakan perlu menyesuaikan diri dengan realitas baru di mana satu individu bisa memiliki beberapa sumber pendapatan. Pemerintah dan lembaga statistik seperti BPS perlu terus memperbarui instrumen pengumpulan data agar fenomena multi-job holding dapat tercermin secara akurat dalam survei tenaga kerja. Tanpa data yang baik, kebijakan sulit diarahkan secara tepat sasaran.

Ketiga, kebijakan ketenagakerjaan harus menempatkan lifelong learning dan skill portability sebagai kunci. Generasi muda tidak hanya berpindah pekerjaan, tetapi juga berpindah profesi dan bahkan industri. Sistem pendidikan dan pelatihan harus dirancang agar keterampilan mereka mudah ditransfer antar sektor, memberi ruang bagi inovasi dan daya saing yang berkelanjutan.

Dari sisi demografi pembangunan manusia, tantangannya bukan sekadar menciptakan lebih banyak pekerjaan, melainkan memastikan kualitas pekerjaan tersebut. Jika multi-pekerjaan hanya memperpanjang jam kerja tanpa meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan, maka Indonesia berisiko melahirkan generasi muda yang kelelahan — sebuah burnout generation di tengah euforia ekonomi digital.

Karena itu, visi kebijakan ke depan harus lebih berani: bukan hanya menambah jumlah lapangan kerja, tetapi memastikan setiap anak muda memiliki kesempatan untuk merangkai kombinasi pekerjaan yang bermakna, aman, dan berkelanjutan. Di tengah perubahan dunia kerja yang cepat, pertanyaan yang lebih relevan bukan lagi “pekerjaan apa yang akan kamu miliki?”, melainkan “bagaimana kamu ingin bekerja dan hidup di dunia yang terus berubah?”

Bonus Demografi di Era Creative Destruction

noreply@blogger.com (embun) — Sat, 08 Nov 2025 04:35:00 +0000

“Inovasi adalah momentum yang merobek masa lalu dan menenun masa depan—mereka yang tidak bertumbuh, akan digantikan.”

Kutipan ini, meski tidak secara eksplisit diucapkan oleh Joel Mokyr, Philippe Aghion, atau Peter Howitt, menangkap dengan tepat semangat besar Nobel Ekonomi 2025. Ketiganya menerima penghargaan tertinggi dunia ekonomi karena menjelaskan satu hal sederhana tapi mendasar: pertumbuhan sejati lahir dari inovasi yang terus memperbarui diri, bahkan ketika proses itu menghancurkan tatanan lama.

Aghion dan Howitt membangun teori Schumpeterian growth — pertumbuhan yang digerakkan oleh creative destruction. Dalam model mereka, perusahaan berinovasi untuk mengalahkan pesaing, menciptakan teknologi baru yang lebih efisien. Namun, ketika teknologi lama tergantikan, pekerjaan dan industri lama pun ikut hilang. Proses ini menumbuhkan ekonomi, tapi juga melahirkan ketidakpastian dan ketimpangan baru.

Sementara itu, Mokyr menyoroti dimensi yang lebih halus: budaya pengetahuan. Melalui karya seperti The Gifts of Athena (2002) dan A Culture of Growth (2016), ia menunjukkan bahwa kemajuan teknologi hanya mungkin terjadi jika masyarakat menghargai ide, eksperimen, dan berbagi pengetahuan. Inovasi bukan hasil kejeniusan individu semata, tetapi buah dari ekosistem yang memelihara rasa ingin tahu, toleransi terhadap kegagalan, dan keyakinan bahwa pengetahuan berguna bagi kemaslahatan.

Cermin untuk Indonesia

Gagasan para peraih Nobel ini terasa seperti cermin bagi Indonesia yang sedang menghadapi dua arus besar: bonus demografi dan disrupsi teknologi. Kita sedang memiliki jendela kesempatan unik—lebih dari separuh penduduk berusia produktif—namun juga dihadapkan pada risiko kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi, digitalisasi, dan perubahan struktur industri.

Lebih dari 60 persen tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal, dengan akses terbatas pada pelatihan, jaminan sosial, dan inovasi. Sementara belanja riset dan pengembangan (R&D) baru sekitar 0,3 persen dari PDB, jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Malaysia atau Korea Selatan. Artinya, kita masih lebih banyak menjadi pengguna inovasi, bukan penciptanya.

Inilah wajah creative destruction di Indonesia: sebagian kecil menikmati peluang dari ekonomi digital dan teknologi hijau, sementara sebagian besar tenaga kerja masih bergulat dalam pekerjaan berisiko rendah produktivitas. Jika tidak hati-hati, inovasi bisa menjadi alat pemisah—antara mereka yang “terhubung” dan mereka yang tertinggal.

Inovasi yang Merangkul, Bukan Menyisih

Dalam pandangan Aghion dan Howitt, dinamika inovasi selalu disertai risiko ketimpangan. Kompetisi yang mendorong efisiensi perlu diimbangi dengan kebijakan transisi yang melindungi pekerja dari guncangan struktural. Program pelatihan ulang, insentif bagi inovator baru, dan mekanisme jaminan sosial adaptif menjadi bagian dari strategi yang seimbang.

Sementara itu, Joel Mokyr menyoroti pentingnya knowledge culture. Inovasi hanya tumbuh dalam masyarakat yang terbuka terhadap ide dan eksperimen. Karena itu, memperkuat riset terapan dan memperluas akses terhadap teknologi di sektor padat karya bukan semata agenda ekonomi, melainkan juga proyek kebudayaan untuk menumbuhkan kepercayaan diri kolektif dalam mencipta.

Care Economy dan Bonus Demografi

Satu hal yang sering luput dari wacana inovasi adalah peran ekonomi perawatan (care economy). Bonus demografi tidak akan memberi manfaat bila setengah penduduk, yakni perempuan, terkunci dalam beban kerja domestik yang tidak diakui.

Infrastruktur perawatan—seperti layanan anak, lansia, dan fasilitas publik yang ramah keluarga—bukan hanya kebijakan sosial, melainkan investasi inovasi. Ia memungkinkan lebih banyak perempuan masuk pasar kerja dan memperluas basis pencipta ide serta wirausaha baru. Dengan demikian, kebijakan inovasi di Indonesia seharusnya tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan kebijakan sosial dan gender.

Kita memerlukan strategi pertumbuhan yang bersifat Schumpeterian di sisi ekonomi—mendorong inovasi, persaingan, dan keberanian mengganti yang lama—namun juga Mokyrian di sisi budaya—membangun penghargaan terhadap pengetahuan, kolaborasi, dan keadilan sosial.

Menata Arah Kebijakan

Kadang kita terlalu sibuk mengejar “inovasi” hingga lupa bahwa ide besar tidak tumbuh di ruang kosong. Ia butuh fondasi: pendidikan yang memberdayakan, riset yang mengakar, dan perlindungan sosial yang membuat orang berani mencoba hal baru. R&D boleh meningkat, tapi hasilnya baru terasa jika inovasi itu hidup di pasar, di desa, di pabrik, dan di ruang keluarga.

Indonesia sedang berada di persimpangan: apakah kemajuan teknologi akan memperkuat masyarakat, atau justru menyingkirkannya. Pilihannya ada pada cara kita menautkan pengetahuan dengan keadilan sosial—agar perubahan besar tidak sekadar menghancurkan yang lama, tapi membangun yang lebih manusiawi.

Delapan Wajah “Gelembung AI” dan Implikasinya bagi Ketenagakerjaan serta Kependudukan Indonesia

noreply@blogger.com (embun) — Fri, 31 Oct 2025 08:56:00 +0000

Dalam euforia kecerdasan buatan (AI), ekonomi, politik teknologi, dan kultur digital menyatu dalam satu gelombang besar yang kerap kita sebut sebagai “gelembung AI”[1]. Gelembung ini bukan sekadar soal valuasi startup, tetapi campuran delapan unsur yang saling menumpuk: harapan rasional akan nilai tambah; mitologi teknoutopia[2]; dorongan iklan bertarget; arus oportunisme pascakripto; antisipasi raksasa platform terhadap disrupsi; spekulasi atas antarmuka bahasa alami; lompatan daya-analisis data skala raksasa; dan, akhirnya, transformasi cara kita berinteraksi dengan infosfera[3] melalui model-model pembelajaran mesin mutakhir. Di Indonesia, delapan unsur ini menabrak realitas pasar kerja dan dinamika demografis—mulai dari struktur pekerjaan formal–informal, stagnasi partisipasi angkatan kerja perempuan, hingga percepatan penuaan penduduk—dengan konsekuensi yang tidak bisa kita abaikan.

Sisi pertama dari gelembung ini adalah ekspektasi yang wajar bahwa AI benar-benar menciptakan nilai dan bisa ditangkap secara finansial oleh pelaku yang tepat. Dalam konteks Indonesia, peluang produktivitas paling cepat muncul di pekerjaan “klerikal” dan layanan administratif, rantai pasok, layanan pelanggan, pemasaran, dan dukungan keputusan di sektor publik. Namun justru di rumpun pekerjaan klerikal—yang di ASEAN dan Indonesia menyerap jutaan pekerja—risiko otomasi dan “augmentasi” paling tinggi, dan proporsinya sering lebih besar bagi perempuan karena segregasi komposisi okupasi berbasis gender (gendered occupational segregation). Kajian ILO tentang ASEAN sudah lama menengarai kerentanan tinggi bagi petugas administrasi dan pekerjaan kantor di Indonesia (sekitar 1,7 juta pegawai klerikal “highly vulnerable”), sementara analisis mutakhir beberapa lembaga internasional memperkirakan AI akan memengaruhi sekitar 40% pekerjaan global dengan dampak yang tajam terhadap ketimpangan jika kebijakan tidak sigap mengikuti perubahan teknologi.

Unsur kedua adalah “iman milenarian”[4]—hasrat akan “rapture of the nerds”[5]—yang menaburkan janji keselamatan teknologi: AI akan menyelamatkan ekonomi dari stagnasi, menyembuhkan birokrasi, dan melompatkan kita ke masa depan tanpa friksi. Narasi ini menggema cukup kuat di ruang publik, tetapi sering melupakan prasyarat institusional: literasi data, tata kelola dan etika AI, kesiapan kurikulum vokasi, serta perlindungan sosial bagi pekerja terdampak. Tanpa fondasi ini, imajinasi bisa berubah jadi kekecewaan sosial: ekspektasi publik naik, kualitas layanan tidak (atau belum) mengikuti, dan jurang ketidakkepercayaan (distrust) melebar.

Ketiga, ada ekspektasi—sebagian realistis, sebagian berlebihan—bahwa AI akan meningkatkan penargetan iklan secara tajam. Bagi perusahaan, ini alat monetisasi; bagi pengguna, bisa jadi pengalaman lebih relevan, namun juga risiko manipulasi preferensi. Di pasar digital Indonesia yang terus tumbuh, konsekuensi ini menyentuh ekonomi kreator, UMKM daring, dan konsumsi rumah tangga; sementara dari sisi tenaga kerja, muncul pekerjaan baru (prompting, konten, kurasi), tetapi sebagian bersifat kontraktual, temporer, dan berisiko rendahnya proteksi – pekerjaan gig yang bersifat prekariat.

Keempat, setiap gelombang teknologi besar menarik para penunggang oportunistik. Narasi bombastis berpindah dari kripto ke AI, mencari pendanaan cepat. Dampaknya bukan hanya kerugian investor, melainkan distraksi kebijakan: perhatian publik dan regulator tersedot ke janji-janji kilat, alih-alih ke pekerjaan rumah yang lebih “membosankan” namun krusial—membangun data publik yang rapi, berbagi set data antar-instansi, memperkuat standardisasi dan audit algoritmik, serta menggelar program re-skilling yang terukur.

Kelima, raksasa platform global bereaksi terhadap potensi disrupsi ala Christensen[6]: membeli, berkolaborasi, sekaligus memagari ekosistem. Di pasar domestik, ini bisa menciptakan peluang alih-teknologi dan pasar talenta AI; tetapi juga berisiko memperdalam ketergantungan dan menggeser surplus ke luar negeri bila rantai nilai (data center hijau, chip, dan layanan profesional) tidak dilokalisasi dengan cerdas. Di sinilah pentingnya sinkronisasi agenda AI dengan RPJPN 2025–2045 dan peta jalan transformasi digital nasional agar adopsi AI melekat dengan utuh pada prioritas produktivitas, green economy, dan pemerataan.

Keenam, antarmuka bahasa alami atau natural languange interface (NLI)[7] menjanjikan lompatan besar dalam “utilizer surplus”[8]: dari layanan publik (asisten digital untuk nakes, penyuluh, dan aparatur) sampai produktivitas UMKM (pencatatan, pemasaran, logistik, dan akses pembiayaan). Tetapi antarmuka yang sama dapat menjadi mesin “peretasan perhatian” (attention hacking) yang memperburuk kesejahteraan mental dan polarisasi informasi. Secara bisnis, antarmuka ini tidak otomatis memunculkan monopoli dengan skala “Google–Apple–Facebook”—hal ini lebih mungkin tersebar ke berbagai sektor, ditopang oleh data privat dan domain pengetahuan lokal (misalnya, korpus bahasa Indonesia dan bahasa daerah, data administrasi pemerintah, dan data operasional BUMN/UMKM). Dengan kata lain, nilai AI di Indonesia akan sangat bergantung pada orkestrasi data domestik dan komputasi yang efisien, bukan sekadar mengimpor model.

Ketujuh, lompatan daya-analisis data—model berdimensi besar, alat klasifikasi fleksibel—akan “menetes” deras ke kebijakan publik: tata niaga pangan, deteksi kemiskinan mikro, penargetan program, sampai pengawasan kepatuhan. Dampak ketenagakerjaan muncul di dua sisi: peningkatan produktivitas aparatur dan analis (pekerjaan makin “bernilai tambah”), serta redesign tugas-tugas operasional. Jika desain ulang kerja tidak diimbangi upgrading kompetensi dan mobilitas karier internal, hasilnya adalah “augmentasi tanpa kenaikan kualitas kerja”—pekerja mengoperasikan alat AI, tetapi tetap berada di tangga upah yang sama.

Kedelapan, interaksi manusia-infosfera kini dimediasi model AI mutakhir (MAMLM[9]). Ini mengubah cara masyarakat mencari informasi, mengambil keputusan, dan berpartisipasi di ruang publik. Bagi kependudukan dan pasar kerja, dampak jangka panjangnya sangat struktural: preferensi fertilitas yang dipengaruhi paparan digital, dinamika migrasi internal karena peluang kerja jarak jauh, hingga pola pembelajaran sepanjang hayat yang menentukan mobilitas antar-okupasi. Di sini, arsitektur kebijakan—regulasi data, perlindungan pekerja mandiri/platform, jaring pengaman sosial adaptif, serta layanan publik yang pro-inklusi—menjadi penentu arah.

Mengikat ke Realitas Indonesia: Pekerjaan, Gender, dan Transisi Demografi

AI akan memperbesar permintaan atas kombinasi keterampilan: literasi data, pengetahuan domain, komunikasi antarmanusia, dan etika. Indonesia memiliki komposisi pekerjaan yang masih didominasi sektor informal dan layanan berupah menengah-rendah; banyak tugas klerikal dan operasional yang—alih-alih hilang—akan “dirombak” menjadi kerja yang mengandalkan alat bantu AI. Bukti global dan regional menyiratkan pola yang tidak netral gender: pekerjaan administrasi dan klerikal—dengan porsi perempuan lebih besar—mengalami eksposur tinggi, sehingga kebijakan ketenagakerjaan yang peka gender menjadi mutlak (upskilling, mobilitas horizontal, dan perlindungan transisi dunia kerja).

Pada saat yang sama, partisipasi angkatan kerja perempuan Indonesia selama bertahun-tahun cenderung stagnan jauh di bawah laki-laki, dan proporsi kerja formal perempuan juga lebih rendah. Memasukkan AI ke proses kerja tanpa kebijakan pengasuhan dan perawatan (care) yang memadai hanya akan memperlebar kesenjangan; sebaliknya, AI justru dapat menjadi pengungkit tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan jika dipadukan dengan infrastruktur care yang terjangkau, fleksibilitas kerja yang dilindungi, serta desain kerja ulang (job redesign) yang menyokong produktivitas sekaligus otonomi pekerja. Data BPS terbaru menunjukkan ketimpangan formalitas menurut gender masih nyata; membaca angka-angka ini bersama tren AI memberi peringatan bahwa “augmentasi” mesti diikuti peningkatan kualitas pekerjaan, bukan sekadar penghematan biaya.

Dari sisi kependudukan, jendela bonus demografi kian sempit sementara penuaan penduduk mulai terasa. AI dapat menaikkan produktivitas per pekerja, menahan dampak penuaan terhadap pertumbuhan, dan memperbaiki layanan kesehatan serta perawatan lansia; tetapi tanpa upgrading kompetensi dan tata kelola data lintas-instansi, peluang ini akan tertinggal jauh di belakang. Agenda besar RPJPN 2025–2045—menuju negara berpendapatan tinggi—bergantung pada lompatan produktivitas yang nyata, bukan hanya adopsi alat. Mengaitkan AI dengan prioritas RPJPN (transformasi ekonomi, talenta, layanan publik, ekonomi hijau) menjadi syarat agar adopsi teknologi berbuah pada daya saing dan kualitas hidup, alih-alih sekadar meningkatkan konsumsi digital.

Akhirnya, semua jalan kembali ke arsitektur kebijakan: (i) ekosistem data yang aman, terbuka-terseleksi, dan bisa diaudit; (ii) standardisasi penggunaan AI di layanan publik; (iii) re-skilling dan sertifikasi berbasis keterampilan yang diakui pasar; (iv) perlindungan sosial yang menyesuaikan kerja platform/mandiri; (v) kebijakan pasar tenaga kerja yang pro-perempuan (cuti, childcare, kerja fleksibel berkualitas, anti-diskriminasi); serta (vi) tata kelola lingkungan untuk pusat data dan komputasi berdaya energi tinggi. Tanpa ini, delapan unsur gelembung AI akan lebih banyak menumpuk risiko ketimbang melepaskan nilai.

Kesimpulan
Gelembung AI adalah gabungan harapan inovasi dan ketegangan sosial. Di Indonesia, ia bisa menjadi akselerator produktivitas, pemerataan kesempatan kerja—terutama bagi perempuan—dan ketahanan menghadapi penuaan penduduk. Tetapi manfaat itu tidak hadir otomatis. Ia lahir dari desain kebijakan yang menautkan teknologi ke struktur pasar kerja, ke kebutuhan keluarga pekerja, dan ke visi demografis jangka panjang negeri ini.

Daftar Pustaka (pilihan)

Badan Pusat Statistik (2025). Percentage of Formal Labor According to Gender (2024).

Badan Pusat Statistik (2024). Labor Force Situation in Indonesia, February 2024 (Sakernas).

Kementerian PPN/Bappenas (2024). RPJPN 2025–2045 (UU No. 59/2024) & Portal Indonesia 2045.

International Labour Organization (2016–2017). ASEAN in Transformation: The Future of Jobs at Risk of Automation.

International Monetary Fund (2024). Kristalina Georgieva, “AI Will Transform the Global Economy. Let’s Make Sure It Benefits Humanity.” dan Gen-AI: Artificial Intelligence and the Future of Work (Staff Discussion Note).

UNFPA Indonesia (2015). Taking Advantage of the Demographic Dividend in Indonesia: Policy Brief.

T20 Indonesia (2022). Population Ageing and the Second Demographic Dividend: New Policy Challenges in the New Era.

ASEAN Secretariat & E-READI (2023). ASEAN Employment Outlook.

Reuters (2025). “AI poses a bigger threat to women’s work than men’s, says ILO report.”.

[1] Gelembung AI: istilah “AI bubble” populer dalam diskursus ekonomi teknologi; salah satu pembahasan awal & pengaruh di ruang publik muncul dalam tulisan ekonom J. Bradford DeLong (2023) serta diskusi investor teknologi pasca-2019. Referensi: DeLong, J.B. (2023). Brad DeLong’s Grasping Reality blog essays on AI bubble.

[2] Teknoutopia: kepercayaan bahwa teknologi akan menciptakan masyarakat ideal; digunakan dalam kajian teknologi oleh Fred Turner dan Langdon Winner. Referensi: Winner, L. (1986). The Whale and the Reactor; Turner, F. (2006). From Counterculture to Cyberculture.

[3] Infosfera (lingkungan informasi): konsep filsuf teknologi Luciano Floridi tentang ruang informasi tempat manusia dan sistem digital berinteraksi. Referensi: Floridi, L. (2010). The Philosophy of Information.

[4] Iman milenarian (Millenarian belief/Millenarianism): keyakinan bahwa suatu perubahan besar akan membuka era keselamatan baru; istilah historis dalam studi agama & gerakan sosial. Referensi: Wessinger, C. (2011). The Oxford Handbook of Millennialism.

[5] Rapture of the Nerds: satir atas keyakinan singularitas teknologi, populer lewat novel Cory Doctorow & Charles Stross (2012), meminjam metafora “rapture” dalam kepercayaan eskatologis. Referensi: Doctorow & Stross (2012). The Rapture of the Nerds.

[6] Christensen / Disrupsi Christensen: teori inovasi Clayton Christensen bahwa teknologi baru mendisrupsi pemain dominan. Referensi: Christensen, C. (1997). The Innovator’s Dilemma.

[7] Natural Language Interface (NLI): jenis antarmuka manusia-komputer yang memungkinkan pengguna interaksi dengan sistem komputer menggunakan bahasa alami manusia (lisan atau tulis), dimana pengguna tidak perlu menguasai bahasa pemrograman atau sintaksis khusus.Referensi: Gary G. Hendrix (1982), “Natural‐Language Interface”

[8] Utilizer surplus: adaptasi konsep consumer surplus (Marshall, 1890)—nilai lebih yang diperoleh pengguna di luar harga yang dibayar; digunakan ekonom digital untuk menjelaskan manfaat non-moneter teknologi. Referensi: Marshall, A. (1890). Principles of Economics.

[9] MAMLM (Massively Advanced Multi-Modal/Agent Large Language Models): istilah analitis untuk model AI generasi lanjut yang menggabungkan teks, gambar, suara, agen, dan kemampuan reasoning; konsisten dengan deskripsi model frontier yang digunakan OpenAI/DeepMind dalam publikasi teknis. Referensi: OpenAI (2024). Frontier Model System Card; DeepMind (2023-2024) multimodal model papers.

Review atas Permenaker No. 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi

noreply@blogger.com (embun) — Thu, 09 Oct 2025 11:31:00 +0000

Pendahuluan

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2025 menetapkan pedoman pemberian bantuan pemerintah dalam program pemagangan bagi lulusan perguruan tinggi. Kebijakan ini berangkat dari kebutuhan memperkuat kompetensi sumber daya manusia, memfasilitasi transisi lulusan baru ke dunia kerja, dan memperluas kesempatan kerja yang produktif. Secara konseptual, program ini menjadi salah satu instrumen peningkatan employabilityyang juga berpotensi berkontribusi pada pengelolaan bonus demografi Indonesia.
Namun, dalam konteks ekonomi ketenagakerjaan dan teori modal manusia, efektivitas kebijakan semacam ini sangat bergantung pada desain detailnya: apakah magang benar-benar meningkatkan keterampilan produktif (human capital formation) atau justru menjadi bentuk substitution effect dari tenaga kerja murah. Kajian ini menelaah aspek ideal yang sudah diatur, celah dan kekurangan pengaturan, isu-isu genting yang belum diatur secara rinci, serta memberikan rekomendasi berbasis teori dan pengalaman internasional.

Aspek-aspek Ideal yang Sudah Diatur

Permenaker ini memiliki sejumlah keunggulan dari sisi tata kelola dan kepastian administratif. Tujuan kebijakan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 telah secara eksplisit menegaskan orientasi peningkatan kompetensi, pengalaman kerja, dan peluang kerja bagi lulusan perguruan tinggi. Penegasan bahwa setiap peserta hanya dapat menerima bantuan satu kali dan batas waktu pelaksanaan enam bulan menunjukkan kehati-hatian fiskal dan kejelasan durasi program.
Dari sisi kelembagaan, Pasal 1–6 mendefinisikan dengan jelas aktor-aktor utama seperti peserta, penyelenggara, mentor, dan pejabat pengelola anggaran. Penggunaan sistem digital nasional SIAPkerja untuk pendaftaran dan validasi data menjadi langkah penting menuju transparansi dan integrasi ekosistem ketenagakerjaan. Begitu pula kewajiban penyelenggara untuk mendaftarkan peserta pada program jaminan sosial ketenagakerjaan (Pasal 8 ayat 1 huruf c) yang menegaskan dimensi perlindungan kerja dasar.
Selain itu, mekanisme bantuan pemerintah diatur cukup rinci, termasuk jalur pencairan melalui bank penyalur (Pasal 13), pengembalian sisa dana ke kas negara, serta kewajiban pelaporan berkala (Pasal 15–18). Dari aspek governance, Permenaker ini sudah menunjukkan prinsip akuntabilitas dan keterlacakan (traceability) yang baik.

Celah dan Kekurangan Pengaturan

Kendati aspek administrasi dan akuntabilitas cukup kuat, beberapa substansi kunci yang berkaitan langsung dengan kualitas dan outcome program belum diatur secara memadai.
Pertama, tidak ada penjelasan mengenai standar kompetensi atau capaian pembelajaran magang yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Ketiadaan standar ini berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan mutu antarindustri dan mengaburkan posisi magang sebagai bentuk training investment yang diakui secara nasional.
Kedua, peraturan hanya mengatur bantuan untuk peserta dalam bentuk uang saku (Pasal 11), namun tidak memberikan insentif kepada perusahaan penyelenggara. Padahal, teori human capital investment[1] dan training financing[2]menegaskan pentingnya mekanisme pembiayaan bersama (cost sharing) antara negara, individu, dan perusahaan. Tanpa insentif bagi industri, partisipasi jangka panjang sektor swasta akan terbatas.
Ketiga, besaran uang saku tidak ditetapkan secara proporsional terhadap biaya hidup daerah (Pasal 11 ayat 3), sehingga menimbulkan potensi disparitas. Tidak ada pula pengaturan mengenai jam kerja maksimum, hak istirahat, atau perlindungan dari pelecehan dan diskriminasi—padahal aspek ini menjadi bagian dari prinsip decent internship[3] yang diatur oleh International Labour Organization.
Keempat, aspek post-program placement tidak disebutkan sama sekali. Permenaker hanya mewajibkan laporan pelaksanaan (Pasal 10) tetapi tidak mengatur tindak lanjut berupa sertifikasi, penyaluran kerja, atau tracer study. Akibatnya, efektivitas program sulit diukur dari sisi peningkatan kesempatan kerja dan upah peserta.

Isu-Isu Penting yang Perlu Diperhatikan

Kekurangan tersebut menimbulkan beberapa isu kebijakan yang penting sebagaimana dirangkum berikut.

Bidang Kebijakan	Isu Penting	Potensi Dampak
Kualitas dan relevansi pelatihan	Tidak ada integrasi kebutuhan industri ke kurikulum magang	Terjadi mismatch antara kompetensi dan permintaan kerja
Perlindungan peserta	Ketiadaan ketentuan jam kerja, hak cuti, dan perlindungan sosial tambahan	Risiko eksploitasi dan ketimpangan perlakuan
Transparansi keuangan	Tidak dijelaskan proporsi alokasi dana dan biaya administrasi	Sulit mengukur efisiensi anggaran
Keberlanjutan program	Tidak ada mekanisme pasca-magang	Hilangnya efek jangka panjang
Koordinasi antar-kementerian	Minim sinergi dengan Kemendikbudristek dan BNSP	Keterputusan antara dunia pendidikan dan pasar kerja
Evaluasi dampak	Evaluasi bersifat administratif, bukan berbasis outcome	Tidak diketahui tingkat penyerapan kerja
Akses digital SIAPkerja	Tidak dijelaskan perlindungan data pribadi	Risiko kebocoran dan penyalahgunaan data peserta

Analisis Teoretis: Perspektif Human Capital dan Training

Dalam teori ekonomi ketenagakerjaan, investasi pada pendidikan dan pelatihan dianggap sebagai bentuk human capital formation yang meningkatkan produktivitas dan pendapatan[4]. Pelatihan kerja memiliki dua bentuk: pelatihan umum (general training), yang transferable antarperusahaan, dan pelatihan spesifik (firm-specific training), yang hanya bernilai di perusahaan tertentu. Untuk menciptakan manfaat sosial yang lebih luas, kebijakan pemagangan pemerintah seharusnya berorientasi pada pelatihan umum yang dapat meningkatkan mobilitas tenaga kerja lintas sektor.
Model imperfect labor market[5] menjelaskan bahwa ketika pasar kerja bersifat wage-compressed, perusahaan dapat turut menanggung biaya pelatihan umum karena kecilnya risiko pekerja berpindah. Dengan demikian, intervensi pemerintah sebaiknya tidak hanya berupa subsidi uang saku peserta, tetapi juga insentif kepada perusahaan penyelenggara agar investasi pelatihan menjadi efisien.
Temuan empiris memperkuat teori ini. Penelitian OECD[6] menunjukkan bahwa sistem dual apprenticeship di Jerman dan Swiss berhasil meningkatkan peluang kerja dan pendapatan lulusan karena keterlibatan kuat industri dan standar kurikulum nasional. Program Jóvenes en Acción di Kolombia[7] yang mengombinasikan pelatihan kelas dan magang di perusahaan menaikkan probabilitas kerja sebesar 6–7 poin persentase dan upah 12–15%, terutama bagi perempuan muda. Sementara studi di Spanyol[8] menunjukkan lulusan jalur dual vocational memiliki pendapatan awal lebih tinggi dibanding jalur akademik murni.
Temuan empiris tersebut menegaskan bahwa desain program magang yang efektif menuntut standar kompetensi yang jelas, durasi pelatihan yang memadai, pendampingan mentor yang berkualitas, serta mekanisme evaluasi berbasis hasil. Jika elemen-elemen ini diabaikan, maka program magang berpotensi terjebak menjadi skema tenaga kerja murah yang tidak menghasilkan peningkatan modal manusia secara nyata.

Relevansi Internasional dan Potensi Indonesia

Dalam konteks Indonesia, program pemagangan juga harus dipandang dalam kaitan global. Jepang, misalnya, telah menjalankan Technical Intern Training Program (TITP) dan Specified Skilled Worker (SSW) scheme yang membuka peluang besar bagi pekerja Indonesia. Namun pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa tanpa perlindungan dan tata kelola yang kuat, program semacam itu rawan pelanggaran hak pekerja. Oleh karena itu, Permenaker 8/2025 perlu mengadopsi prinsip mutual benefit dan skill portability, sehingga magang domestik dapat menjadi batu loncatan menuju pekerjaan formal baik di dalam maupun luar negeri, sambil menjamin reintegrasi ekonomi bagi peserta yang kembali.

Rekomendasi Kebijakan

Untuk memperkuat efektivitas dan kesesuaian Permenaker dengan teori serta praktik terbaik global, sejumlah langkah perbaikan dapat diusulkan. Pemerintah perlu menambahkan lampiran standar kompetensi berbasis SKKNI, mengintegrasikan sistem sertifikasi BNSP, serta menetapkan formula uang saku yang proporsional terhadap UMP/UMK daerah. Insentif fiskal bagi perusahaan penyelenggara juga perlu dirancang, misalnya dalam bentuk subsidi mentor atau potongan pajak pelatihan.

Selanjutnya, aspek perlindungan kerja harus diperluas mencakup jam kerja, cuti, anti-diskriminasi, dan perlindungan terhadap pelecehan di tempat kerja. Program jaminan sosial bagi peserta perlu meliputi jaminan kesehatan dan jaminan kehilangan pekerjaan minimal. Di sisi evaluasi, perlu diterapkan mekanisme tracer study pasca-magang pada interval enam, dua belas, dan dua puluh empat bulan untuk menilai dampak terhadap kesempatan kerja dan peningkatan upah.

Yang tak kalah penting, keterlibatan perguruan tinggi dan asosiasi industri perlu diperkuat agar tercipta sistem dual governance seperti model Jerman/Swiss. Program magang sebaiknya diakui setara dengan kredit akademik (SKS) untuk menjembatani dunia pendidikan dan industri. Terakhir, pemerintah dapat merancang Return & Reinvest Scheme untuk alumni magang luar negeri agar remitansi mereka diarahkan ke tabungan produktif, usaha mikro, atau kegiatan pelatihan lanjutan.

Penutup

Permenaker Nomor 8 Tahun 2025 adalah langkah penting menuju sinergi kebijakan ketenagakerjaan dan pendidikan tinggi di Indonesia. Namun, agar menjadi instrumen efektif peningkatan kualitas tenaga kerja dan pengelolaan bonus demografi, kebijakan ini perlu bergerak melampaui aspek administratif menuju desain yang berbasis kompetensi, perlindungan, dan keberlanjutan[9]. Integrasi teori ekonomi ketenagakerjaan, bukti empiris global, dan praktik tata kelola yang baik akan memastikan program pemagangan benar-benar menjadi investment in human capital, bukan sekadar kegiatan jangka pendek berbasis bantuan.

[1] Becker, G. S. (1964). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. University of Chicago Press.

[2] Acemoglu, D., & Pischke, J.-S. (1999). Beyond Becker: Training in Imperfect Labour Markets. Economic Journal, 109(453), F112–F142. https://doi.org/10.1111/1468-0297.00405

[3] ILO. (2017). Recommendation No. 204: Transition from the Informal to the Formal Economy. Geneva: International Labour Office. https://www.ilo.org/global/standards/recommendation-204

[4] Becker, G. S. (1964). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. University of Chicago Press.

[5] Acemoglu, D., & Pischke, J.-S. (1999). Beyond Becker: Training in Imperfect Labour Markets. Economic Journal, 109(453), F112–F142. https://doi.org/10.1111/1468-0297.00405

[6] OECD. (2023). Apprenticeships and Vocational Education: Policy Review 2023. Paris: OECD Publishing. https://www.oecd.org/employment/apprenticeships.htm

[7] Attanasio, O., Kugler, A., & Meghir, C. (2011). Subsidizing Vocational Training for Disadvantaged Youth in Colombia: Evidence from a Randomized Trial. American Economic Journal: Applied Economics, 3(3), 188–220. https://doi.org/10.1257/app.3.3.188

[8] Hampf, F., & Woessmann, L. (2017). Vocational vs. General Education and Employment over the Life Cycle: New Evidence from PIAAC. CESifo Economic Studies, 63(3), 255–269. https://doi.org/10.1093/cesifo/ifx012

[9] World Bank. (2022). Skilling Up Indonesia: Harnessing the Demographic Dividend through Vocational Training. Washington, D.C.: World Bank Publications. https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099020223181318

Policy Brief: Menjamin Keamanan Program Makan Gratis di Sekolah

noreply@blogger.com (embun) — Mon, 29 Sep 2025 14:36:00 +0000

Program makan gratis di sekolah merupakan salah satu instrumen utama pembangunan manusia dan jaring pengaman sosial. Berbagai studi menunjukkan bahwa intervensi ini tidak hanya meningkatkan status gizi anak, tetapi juga memperbaiki tingkat kehadiran dan capaian belajar[1]. Namun, sejumlah insiden di berbagai negara menyoroti risiko serius: apabila keamanan pangan tidak dijaga, program makan gratis dapat menjadi sumber penyakit massal, bahkan kematian[2]. Policy brief ini menguraikan akar masalah, analisis sistemik, serta rekomendasi kebijakan untuk memperkuat keamanan pangan dalam program makan gratis di sekolah.

Latar Belakang

World Food Programme (WFP) mencatat bahwa lebih dari 80 negara memiliki program makan sekolah dengan manfaat ekonomi signifikan—setiap 1 dolar AS investasi menghasilkan imbal balik hingga 35 dolar dalam jangka panjang[3]. Namun, kasus keracunan massal masih terjadi. Di India (2013), sebanyak 23 murid meninggal akibat konsumsi minyak yang tercemar pestisida dalam program Midday Meal Scheme[4]. Di Indonesia, pada 2025, ribuan murid mengalami sakit perut dan muntah setelah mengonsumsi makanan dari program makan gratis nasional[5]. Kasus-kasus ini menegaskan bahwa manfaat besar program dapat hilang jika aspek keamanan pangan tidak diprioritaskan.

Mengapa Masalah Terjadi

Masalah keamanan pangan bersifat multidimensi. Pertama, ekspansi program yang cepat sering tidak diiringi peningkatan kapasitas pengawasan, laboratorium, dan tenaga inspektur[6]. Kedua, proses pengadaan yang longgar membuka peluang bahan makanan berkualitas rendah atau tercemar masuk ke rantai pasok[7]. Ketiga, standar higienitas sering dilanggar akibat keterbatasan infrastruktur—mulai dari ketiadaan air bersih, pendingin, hingga dapur yang sempit[8]. Keempat, fragmentasi tata kelola antar kementerian, pemerintah daerah, sekolah, dan penyedia jasa menciptakan kebingungan dalam akuntabilitas[9]. Terakhir, rendahnya pelatihan serta budaya pelaporan insiden membuat masalah berulang tanpa koreksi sistematis[10].

Analisis Sistemik

Pendekatan sistemik diperlukan untuk memahami kelemahan sekaligus potensi solusi. Pertama, pada level kebijakan, standar Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dan ISO-22000 harus menjadi kewajiban, bukan pilihan[11]. Kedua, pada level rantai pasok, mekanisme traceability (penelusuran) wajib diterapkan melalui kode batch, uji laboratorium acak, serta kontrak dengan klausul penalti bagi pemasok[12]. Ketiga, pada level operasional, dapur sekolah harus dilengkapi log suhu digital, prosedur FIFO (first in–first out), dan supervisi harian[13]. Keempat, lingkungan sekitar sekolah perlu dikendalikan: pedagang informal di sekitar area belajar harus diawasi dan diberikan izin dengan standar higienitas yang sama[14]. Terakhir, sistem surveilans dan respons cepat perlu dibangun dengan dashboard publik yang menampilkan insiden secara real-time[15].

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis di atas, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan kunci. Pertama, desain menu harus berbasis risiko: mengutamakan makanan pokok, sayuran, dan lauk matang, serta menghindari makanan olahan dingin tanpa rantai dingin terverifikasi[16]. Kedua, rantai pengadaan harus diperkuat melalui daftar pemasok bersertifikat, pengujian acak, dan kontrak berbasis kinerja[17]. Ketiga, pemerintah perlu membiayai perbaikan infrastruktur dapur, termasuk air bersih, pendingin, dan area masak higienis[18]. Keempat, tenaga pengelola makanan harus diprofesionalisasi melalui pelatihan rutin, sertifikasi, dan mekanisme pelaporan insiden tanpa sanksi[19]. Kelima, pedagang di sekitar sekolah harus diatur agar tidak menimbulkan risiko tambahan[20].Keenam, transparansi publik perlu diperkuat melalui dashboard insiden, kanal pengaduan orang tua, dan publikasi audit[21]. Dengan langkah-langkah ini, program makan gratis dapat menjadi instrumen pembangunan manusia yang aman dan berkelanjutan.

[1] World Food Programme (2020). State of School Feeding Worldwide.

[2] WHO (2015). Foodborne Disease Burden Epidemiology Reference Group.

[3] WFP (2013). The Case for Investment in School Feeding.

[4] BBC News (2013). India school meal food poisoning kills 23 children.

[5] Reuters (2025). Indonesia suspends kitchens after school meal poisoning cases.

[6] FAO (2019). Good Hygienic Practices in Food Preparation.

[7] Transparency International (2021). Corruption Risks in School Feeding Programmes.

[8] UNICEF (2022). Water, Sanitation and Hygiene in Schools.

[9] South Africa Department of Basic Education (2024). National School Nutrition Programme Reports.

[10] CDC (2018). Contributing Factors to Foodborne Illness.

[11] Codex Alimentarius (2020). HACCP Guidelines.

[12] FAO & WFP (2019). Strengthening Food Safety and Quality in School Feeding.

[13] US CDC (2017). Safe Food Handling in Institutional Settings.

[14] South Africa Health Department (2023). School Food Environment Guidelines.

[15] Indonesia Ministry of Health (2025). School Meal Safety Monitoring Reports.

[16] WHO (2019). Five Keys to Safer Food.

[17] FAO (2020). Public Procurement for School Meals.

[18] World Bank (2022). Financing School Infrastructure for Health.

[19] FAO (2016). Food Handlers Training Manual.

[20] UNESCO (2021). Nutrition-Friendly Schools Framework.

[21] OECD (2020). Transparency and Accountability in Public Programmes.

Cukai Rokok, Rasionalitas Perokok, dan Tantangan Kebijakan di Indonesia

noreply@blogger.com (embun) — Sat, 20 Sep 2025 16:23:00 +0000

Kenaikan tarif cukai hasil tembakau di Indonesia hampir selalu menjadi kebijakan tahunan. Langkah ini kerap memicu perdebatan, terutama mengenai efektivitasnya dalam meningkatkan penerimaan negara sekaligus mengendalikan konsumsi. Sebagian pihak berargumen bahwa penerimaan justru lebih tinggi ketika tarif rendah karena konsumsi tetap tinggi. Namun, teori fiskal menunjukkan bahwa hubungan antara tarif dan penerimaan mengikuti pola Laffer Curve. Dalam kerangka ini, penerimaan negara merupakan hasil perkalian antara tarif dan volume konsumsi. Jika tarif terlalu rendah, penerimaan kecil meskipun konsumsi tinggi. Sebaliknya, jika tarif terlalu tinggi, konsumsi bisa jatuh drastis sehingga penerimaan menurun. Indonesia dipandang masih berada pada sisi kurva di mana kenaikan tarif justru berdampak positif pada penerimaan. Dengan demikian, kebijakan kenaikan cukai tidak hanya dilandasi motif fiskal, tetapi juga didorong oleh tujuan kesehatan publik dan regulasi industri.

Jika dibandingkan dengan negara lain, struktur tarif cukai Indonesia terlihat jauh lebih kompleks. Sistem yang berlaku adalah specific tax per batang dengan banyak golongan atau tier berdasarkan jenis rokok, skala produksi, dan harga jual eceran. Saat ini terdapat sekitar delapan tier aktif, sehingga selisih harga antar segmen sangat lebar. Konsekuensinya, ketika harga rokok pada satu segmen naik, konsumen dapat dengan mudah berpindah ke segmen lebih murah, sebuah fenomena yang dikenal sebagai trading down. Keadaan ini mengurangi efektivitas kebijakan pengendalian konsumsi.

Negara lain memilih jalur berbeda. Thailand menggunakan sistem campuran antara specific dan ad valorem dengan dua tier harga. Vietnam menetapkan tarif ad valorem tunggal sebesar 75 persen dan telah merencanakan penambahan specific tax bertahap mulai 2027, yang berarti bergerak ke arah sistem campuran namun tetap sederhana. Australia bahkan lebih tegas dengan satu tarif specific uniform yang diindeksasi secara rutin tanpa perbedaan tier. Perbandingan ini menunjukkan semakin sederhana struktur tarif, semakin kecil peluang perokok untuk berpindah ke produk lebih murah, sehingga kebijakan lebih efektif menekan konsumsi sekaligus menjaga penerimaan negara.

Efektivitas kebijakan harga juga bergantung pada bagaimana konsumen merespons. Teori Rational Addictive Behavior yang dikembangkan Becker dan Murphy pada 1988 memberikan penjelasan penting. Menurut teori ini, rokok dikategorikan sebagai addictive good. Konsumsi hari ini memberikan kenikmatan, tetapi sekaligus menambah stok adiksi yang akan memengaruhi konsumsi di masa depan. Perokok rasional bersifat forward-looking. Mereka memahami bahwa harga akan terus naik, sehingga mulai mengurangi konsumsi sekarang agar beban adiksi di masa depan lebih ringan. Dampaknya, konsumsi menurun perlahan, terutama pada kelompok anak muda yang belum terlalu kecanduan.

Namun, tidak semua perokok bersikap rasional. Banyak di antaranya yang bersifat myopic atau irasional, hanya memikirkan kepuasan sesaat tanpa memperhitungkan biaya jangka panjang. Bagi kelompok ini, kenaikan harga tidak banyak mengubah perilaku merokok. Mereka tetap membeli meskipun harus mengorbankan pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan lain. Bahkan sebagian melakukan trading down ke rokok murah atau ilegal, sementara yang lain melakukan compensatory smoking dengan mengisap lebih banyak dari rokok yang sama. Perbedaan respons ini menunjukkan bahwa instrumen harga sangat efektif untuk mencegah perokok baru atau mengurangi konsumsi pada perokok rasional, tetapi kurang ampuh untuk mereka yang sudah kecanduan berat.

Perdebatan mengenai rasionalitas konsumsi rokok kemudian diperluas oleh Gruber dan Kőszegi dalam studi mereka pada 2001. Mereka mengkritisi model rational addiction dengan menambahkan unsur time-inconsistent preferences atau present bias. Temuan mereka menunjukkan bahwa perokok bersifat sebagian rasional: mereka memang merespons harga ke depan, tetapi juga terjebak dalam perilaku yang terlalu menekankan kepuasan jangka pendek. Hal ini menghasilkan eksternalitas internal, di mana perokok masa kini merugikan diri mereka di masa depan. Dari perspektif kebijakan, implikasinya sangat penting. Kenaikan cukai bukan hanya instrumen untuk menanggulangi eksternalitas kesehatan publik, tetapi juga dapat berfungsi sebagai alat komitmen bagi perokok yang ingin mengurangi konsumsi. Harga yang lebih mahal membantu mereka melawan kecenderungan irasional dalam diri sendiri.

Dalam konteks Indonesia, penelitian yang secara eksplisit menggunakan kerangka rational addiction atau present bias masih sangat terbatas. Riset-riset sejauh ini lebih menyoroti elastisitas harga permintaan rokok, dampak cukai terhadap kemiskinan, serta peran iklan dalam perilaku merokok. Padahal, dengan ketersediaan data panel seperti IFLS dan Susenas, terbuka peluang besar untuk menguji sejauh mana perilaku konsumen Indonesia konsisten dengan teori adiksi rasional maupun model preferensi yang tidak konsisten. Hasil semacam itu dapat memperkuat argumen bahwa kebijakan cukai tinggi tidak hanya relevan untuk fiskal dan kesehatan publik, tetapi juga bermanfaat secara perilaku dengan membantu perokok melawan kecanduan mereka sendiri.

Keseluruhan uraian ini menunjukkan bahwa kebijakan cukai tembakau di Indonesia sebaiknya dipandang dalam kerangka yang lebih luas. Kenaikan tarif setiap tahun memiliki dasar teoritis dan empiris yang kuat, baik untuk mengendalikan konsumsi maupun untuk menjaga penerimaan negara. Namun, efektivitas kebijakan masih tereduksi oleh struktur tarif multi-tier dan oleh perilaku perokok irasional. Penyederhanaan struktur tarif, penguatan instrumen non-harga seperti layanan berhenti merokok, dan riset berbasis teori adiksi modern akan menjadi langkah penting agar kebijakan tembakau ke depan lebih efektif dan komprehensif.

Referensi

Becker, G., & Murphy, K. (1988). A Theory of Rational Addiction. Journal of Political Economy.
Gruber, J., & Kőszegi, B. (2001). Is Addiction “Rational”? Theory and Evidence. Quarterly Journal of Economics.
WHO (2021). WHO Report on the Global Tobacco Epidemic.
SEATCA (2023). Tobacco Tax Policy and Administration in ASEAN.
Kementerian Keuangan RI (2024). PMK tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
Cancer Council Victoria (2025). Tobacco Tax in Australia.
World Bank (2019). Tobacco Taxation in Vietnam.

Menjahit Jembatan dari Sekolah ke Dunia Kerja: Praktik Baik Program Magang dan Dampaknya bagi Pasar Kerja

noreply@blogger.com (embun) — Thu, 18 Sep 2025 05:16:00 +0000

Transisi dari sekolah ke dunia kerja merupakan salah satu fase paling krusial dalam siklus hidup tenaga kerja. Bagi banyak lulusan, perbedaan antara apa yang dipelajari di bangku sekolah dan tuntutan dunia kerja menciptakan kesenjangan keterampilan, rasa tidak percaya diri, dan bahkan pengangguran muda. Dalam konteks ini, program magang hadir sebagai jembatan yang menjahit dua dunia: dunia pendidikan dan pasar kerja. Namun, tidak semua magang diciptakan sama. Praktik terbaik dari berbagai negara menunjukkan bahwa program magang yang berhasil bukan sekadar “kerja sambil belajar”, melainkan sebuah sistem terstruktur dengan kualitas, perlindungan, dan tujuan pembelajaran yang jelas.

Esensi Magang yang Berkualitas

Magang yang efektif ditandai oleh beberapa elemen inti. Pertama, adanya integrasi dengan kurikulum sehingga pengalaman di tempat kerja dihargai setara dengan pencapaian akademik. Kedua, peserta magang harus memperoleh status dan perlindungan yang jelas, termasuk kontrak tertulis, upah layak, dan jaminan keselamatan. Ketiga, magang yang baik menekankan pembelajaran yang terstruktur, melalui mentoring, rencana pelatihan, dan asesmen formal. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam kerangka kebijakan internasional, seperti Quality Framework for Traineeships Uni Eropa dan Rekomendasi ILO tentang Quality Apprenticeships, yang menegaskan pentingnya standar mutu, hak pekerja, serta pengawasan sosial oleh serikat dan pengusaha (ILO, 2023; European Commission, 2014).

Selain itu, magang tidak boleh dipandang sebagai tenaga kerja murah. Justru, ia merupakan investasi: bagi siswa, untuk membangun keterampilan praktis dan jaringan kerja; bagi perusahaan, untuk membentuk talenta sesuai kebutuhan industri; dan bagi negara, untuk menurunkan angka pengangguran muda dan mempercepat masuknya lulusan ke pasar kerja.

Praktik Internasional: Belajar dari Berbagai Model

Sistem Ganda Jerman dan Swiss

Model “dual system” di Jerman dan Swiss sering dianggap sebagai standar emas. Siswa menghabiskan 3–4 hari di tempat kerja dan 1–2 hari di sekolah, dengan kontrak kerja formal dan gaji. Kurikulum ditetapkan oleh pemerintah bersama kamar dagang dan serikat, sementara asesmen dilakukan secara nasional. Hasilnya adalah tingkat pengangguran muda yang rendah, serta jalur transisi yang mulus dari sekolah ke pekerjaan penuh (Euler, 2013).

SkillsFuture Work-Study, Singapore

Singapura mengadaptasi pendekatan work-study untuk lulusan politeknik dan ITE. Program ini berdurasi 12–18 bulan, peserta memperoleh gaji penuh, bimbingan mentor industri, serta sertifikasi diploma lanjutan. Pemerintah bahkan memberi insentif finansial untuk peserta dan perusahaan. Pendekatan ini menekankan integrasi antara teori, praktik, dan kredensial formal (SkillsFuture SG, 2022).

Korea Selatan dan Sekolah Meister

Korea membangun sistem magang berbasis perusahaan dengan Work-Study Dual System dan Meister High Schools. Siswa dididik sesuai kebutuhan industri strategis seperti semikonduktor dan manufaktur, dengan dukungan pusat pelatihan bersama dan mentoring perusahaan. Hasilnya, lulusan memperoleh jalur kerja yang lebih pasti dan relevan (Park & Kim, 2019).

Inggris dengan T-Levels

Inggris memperkenalkan T-Levels sebagai jalur teknis menengah yang mewajibkan minimal 315 jam magang industri. Sistem ini memungkinkan penempatan secara blok atau day-release, bahkan sebagian dilakukan secara daring. Dengan struktur yang baku, peserta memperoleh pengalaman langsung yang dapat dikreditkan sebagai bagian dari kelulusan (UK Department for Education, 2021).

Indonesia dan Program Kampus Merdeka

Indonesia juga memiliki inisiatif progresif melalui Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) dalam kerangka Kampus Merdeka. Mahasiswa dapat mengonversi pengalaman magang satu semester penuh menjadi hingga 20 SKS. Program ini dikoordinasi secara nasional dengan ribuan perusahaan mitra. Evaluasi awal menunjukkan peningkatan job-readiness mahasiswa, meski masih diperlukan perbaikan koordinasi dan standar mutu antarperusahaan (Direktorat Jenderal Dikti, 2023).

Dampak terhadap Pasar Kerja dan Transisi Lulusan

Magang yang berkualitas terbukti memberikan dampak positif bagi pasar kerja. OECD (2018) mencatat bahwa negara dengan sistem magang terstruktur seperti Jerman dan Swiss memiliki tingkat NEET (Not in Employment, Education, or Training) yang rendah. Bagi perusahaan, magang berfungsi sebagai jalur rekrutmen, mengurangi biaya pencarian tenaga kerja dan meningkatkan kecocokan antara pekerja dan pekerjaan.

Bagi lulusan, magang mempercepat pencapaian employability skills seperti kerja tim, komunikasi, dan pemecahan masalah. Lebih penting lagi, magang memberikan pengalaman nyata yang meningkatkan rasa percaya diri, memperluas jaringan profesional, dan memperbesar peluang konversi ke pekerjaan penuh. Di Indonesia, survei awal terhadap alumni MSIB menunjukkan peningkatan keterampilan digital, manajerial, serta kesiapan untuk bekerja di sektor formal yang sebelumnya sulit ditembus oleh lulusan baru.

Penutup

Magang bukan sekadar pengalaman tambahan, tetapi fondasi penting dalam membangun jembatan transisi yang adil dan efektif dari sekolah ke dunia kerja. Praktik terbaik internasional menekankan bahwa magang harus diperlakukan sebagai proses belajar yang bermakna, dengan perlindungan, pembiayaan, dan pengakuan formal. Bagi Indonesia, memperkuat mutu, kesetaraan akses, dan insentif bagi perusahaan menjadi kunci agar program seperti Kampus Merdeka benar-benar menjadi katalis transisi kerja. Dengan pendekatan terstruktur, magang dapat menjadi pintu masuk menuju pasar kerja yang lebih inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan.

Tabel: Perbandingan Praktik Baik Program Magang

Negara/Program	Durasi & Status	Integrasi Kurikulum	Dukungan & Insentif	Dampak Utama
Jerman/Swiss – Dual System	2–4 tahun, kontrak kerja & gaji	Bagian dari VET nasional	Co-funding perusahaan & negara, asesmen nasional	Tingkat pengangguran muda rendah
Singapura – SkillsFuture Work-Study	12–18 bulan, gaji penuh	Kredensial diploma lanjutan	Insentif finansial bagi peserta & perusahaan	Peningkatan jalur karier & upskilling
Korea – Work-Study & Meister	1–2 tahun, kontrak pelatihan	Fokus pada industri strategis	Pusat pelatihan bersama, dukungan pemerintah	Jalur kerja jelas, kurangi skills mismatch
Inggris – T-Levels	Min. 315 jam, status pelajar	Kredit kelulusan (setara A-level)	Fleksibilitas jadwal, dana pendukung	Transisi lebih mudah ke pekerjaan teknis
Indonesia – MSIB (Kampus Merdeka)	1 semester penuh, setara 20 SKS	Diakui dalam kurikulum universitas	Koordinasi nasional, ribuan mitra	Tingkatkan job-readiness mahasiswa

Daftar Pustaka

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. (2023). Evaluasi Program Kampus Merdeka. Jakarta: Kemendikbudristek.
Euler, D. (2013). Germany’s dual vocational training system: a model for other countries? Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.
European Commission. (2014). Council Recommendation on a Quality Framework for Traineeships. Brussels.
ILO. (2023). Recommendation No. 208 on Quality Apprenticeships. Geneva: International Labour Organisation.
OECD. (2018). Seven Questions about Apprenticeships: Answers from International Experience. Paris: OECD Publishing.
Park, S., & Kim, J. (2019). Work-Study Dual System in South Korea: Policy Design and Outcomes. Asia Pacific Education Review, 20(3), 427–442.
SkillsFuture Singapore. (2022). Work-Study Programme Overview. Singapore: SkillsFuture SG.
UK Department for Education. (2021). T Level Action Plan. London: DfE.

Magang UMR untuk Lulusan Baru: Jembatan Menuju Karier atau Perangkap Upah Murah?

noreply@blogger.com (embun) — Wed, 17 Sep 2025 13:47:00 +0000

Setiap tahun, jutaan lulusan perguruan tinggi memasuki pasar kerja dengan semangat dan harapan tinggi. Namun, realitas dunia kerja sering kali menyajikan tantangan yang tidak sederhana. Salah satu strategi yang kini banyak diusulkan—baik oleh pemerintah maupun sektor swasta—adalah program magang berbayar dengan upah minimum (UMR). Di atas kertas, ini tampak seperti solusi: memberikan pengalaman kerja kepada lulusan baru sekaligus mengurangi pengangguran muda.

Namun, apakah benar demikian?

Antara Peluang dan Perangkap

Bagi lulusan baru, magang bisa menjadi entry point yang penting. Mereka memperoleh pengalaman kerja pertama, belajar keterampilan yang tidak diajarkan di bangku kuliah, membangun jejaring profesional, bahkan mendapat peluang untuk direkrut secara permanen. Dalam konteks dunia kerja yang semakin kompetitif, pengalaman seperti ini tentu bernilai.

Tetapi program magang UMR juga menyimpan risiko. Bila tidak dirancang dengan hati-hati, ia berpotensi menjadi bentuk baru dari underemployment—ketika seseorang bekerja di bawah kapasitas keterampilannya. Lulusan dengan gelar sarjana atau diploma bisa saja terjebak dalam putaran magang yang terus-menerus, dengan gaji minimum, tanpa kepastian karier jangka panjang.

Hal ini tidak hanya menurunkan harapan upah di kalangan muda, tetapi juga melemahkan posisi tawar mereka dalam pasar kerja. Dalam jangka panjang, ini bisa menciptakan “generasi magang permanen”—mereka yang selalu belajar, tetapi tidak pernah benar-benar dipekerjakan secara utuh.

Siapa yang Paling Menerima?

Program magang berbayar UMR cenderung banyak diterima di sektor-sektor berikut:

Retail dan hospitality (kasir, staf layanan)
Industri kreatif dan digital (konten, desain, admin media sosial)
Administrasi perkantoran (entry data, asisten)
NGO dan lembaga pemerintahan (penelitian, survei)
Logistik dan manufaktur ringan (staf gudang, operator)

Sektor-sektor ini umumnya padat karya, memiliki perputaran tenaga kerja yang tinggi, dan menyambut fleksibilitas tenaga kerja baru. Namun, jika praktik ini menggantikan posisi entry-level permanen, maka magang tidak lagi menjadi “jembatan”, tetapi menjadi bentuk outsourcing terselubung.

Dampaknya terhadap Keseimbangan Pasar Kerja

Dari kacamata ekonomi tenaga kerja, program ini bisa memengaruhi keseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Ketika program magang UMR membuka kran suplai tenaga kerja murah:

Kurva penawaran tenaga kerja bergeser ke kanan (lebih banyak tenaga kerja tersedia)
Jika tidak dibarengi peningkatan permintaan kerja produktif, maka upah cenderung stagnan atau bahkan menurun
Pekerja tetap dengan upah layak bisa tergeser oleh tenaga kerja magang yang murah dan tidak bersuara

Ini adalah bentuk “cannibalization of the entry-level job market”—magang justru menggerus peluang kerja formal yang seharusnya menjadi target dari para lulusan baru itu sendiri.

Jalan Tengah: Desain Program yang Berkeadilan

Untuk menghindari jebakan tersebut, program magang berbayar UMR harus memenuhi prinsip-prinsip berikut:

Berbasis waktu (time-bound): Ada batas durasi jelas dan tidak bisa diperpanjang seenaknya.
Fokus pengembangan keterampilan: Magang bukan hanya “tenaga bantu”, tetapi juga proses pembelajaran.
Jalur rekrutmen terbuka: Harus ada mekanisme yang memungkinkan magang diangkat menjadi pekerja tetap.
Tidak menggantikan posisi pekerja tetap: Magang tidak boleh dipakai untuk menghindari kewajiban ketenagakerjaan formal.
Dilindungi sistem jaminan sosial dasar: Termasuk BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

Penutup: Magang Bukan Solusi Instan

Di tengah tekanan angka pengangguran terdidik dan perubahan struktur ekonomi akibat digitalisasi dan krisis iklim, program magang bisa menjadi solusi jangka pendek. Namun, jika tidak dirancang dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan, program ini bisa merusak struktur upah, menambah ketimpangan, dan menciptakan generasi muda yang rentan secara ekonomi.

Alih-alih sekadar mempermudah akses kerja, kita perlu memastikan bahwa setiap kerja—termasuk magang—adalah kerja yang layak, bermartabat, dan berjangka panjang.

Demografi, Gig Work, dan Tantangan Ketenagakerjaan di Era Revolusi Industri dan Society 5.0

noreply@blogger.com (embun) — Tue, 09 Sep 2025 02:54:00 +0000

Indonesia saat ini berada dalam fase strategis bonus demografi, di mana proporsi penduduk usia produktif (15–64 tahun) mencapai sekitar 70% dari total populasi. Fenomena ini diperkirakan mencapai puncaknya pada 2030-an dan menjadi peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan partisipasi tenaga kerja. Namun, setelah periode tersebut, struktur umur penduduk akan mengalami transisi menuju penuaan (aging population), yang ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas. Fenomena ini menjadi tantangan baru bagi sistem ketenagakerjaan dan perlindungan sosial Indonesia. Dengan demikian, penting untuk memahami bagaimana dinamika demografi ini berinteraksi dengan transformasi ekonomi yang sedang terjadi, khususnya dalam konteks Revolusi Industri 4.0 menuju 5.0 dan perkembangan paradigma sosial Society 5.0.

Revolusi industri telah mengalami beberapa fase penting. Revolusi Industri pertama ditandai oleh mekanisasi produksi dengan tenaga uap. Revolusi kedua muncul melalui elektrifikasi dan produksi massal. Revolusi ketiga menghadirkan otomasi dan teknologi informasi. Saat ini, kita memasuki Revolusi Industri 4.0 yang mengintegrasikan kecerdasan buatan, Internet of Things (IoT), big data, dan otomatisasi dalam sistem produksi dan pelayanan. Tahap berikutnya, yaitu Industri 5.0, membawa pendekatan kolaboratif antara manusia dan mesin (collaborative robots/cobots), serta menekankan pada keseimbangan antara efisiensi teknologi dan nilai-nilai sosial, seperti personalisasi dan keberlanjutan. Di tengah transformasi ini, muncul konsep masyarakat supercerdas atau Society 5.0, yang pertama kali diperkenalkan di Jepang sebagai visi peradaban masa depan yang mengintegrasikan teknologi canggih dalam seluruh aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga layanan sosial.

Transformasi ini mengubah secara fundamental struktur ketenagakerjaan. Salah satu manifestasi terpenting adalah munculnya sistem kerja modular dan ekonomi gig, yaitu model kerja berbasis proyek atau tugas jangka pendek yang difasilitasi oleh platform digital. Di Indonesia, ekonomi gig mulai tumbuh terutama di sektor transportasi daring dan jasa pengantaran, namun proporsinya terhadap total angkatan kerja masih relatif kecil. Meskipun demikian, kecenderungan global menuju kerja fleksibel, outsourcing, dan kerja berbasis platform menunjukkan bahwa bentuk organisasi kerja tradisional yang stabil dan jangka panjang mulai tergeser oleh pola yang lebih cair dan adaptif. Dalam konteks bonus demografi, generasi muda Indonesia (terutama Gen Z dan milenial) menjadi aktor utama dalam pola kerja baru ini, karena mereka lebih terbiasa dengan teknologi dan bersifat mobile. Namun, sistem kerja gig juga membawa risiko besar berupa tidak adanya kepastian pendapatan, ketiadaan perlindungan sosial, dan lemahnya posisi tawar pekerja di hadapan algoritma platform.

Di sisi lain, perkembangan Society 5.0 juga menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan dan berinovasi dengan teknologi mutakhir. Dalam masyarakat yang ditopang oleh sistem berbasis data dan kecerdasan buatan, literasi digital, keterampilan adaptif, dan kemampuan berpikir sistemik menjadi kompetensi inti. Sayangnya, ketimpangan akses terhadap infrastruktur digital dan pendidikan bermutu masih menjadi kendala besar di Indonesia, terutama antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Ketimpangan ini berpotensi memperdalam jurang antara kelompok yang mampu mengambil manfaat dari transformasi digital dengan mereka yang tertinggal.

Keterkaitan antara struktur demografi dan transformasi ketenagakerjaan ini menunjukkan bahwa bonus demografi hanya akan menjadi berkah jika disertai dengan reformasi struktural dalam bidang pendidikan, pelatihan kerja, dan infrastruktur digital. Dalam hal ini, negara memiliki peran penting tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai penyedia inersia—yaitu penyangga sosial dan ekonomi yang dapat menstabilkan sistem dalam menghadapi perubahan cepat dan radikal. Pemerintah perlu memperkuat investasi dalam pendidikan vokasi berbasis kebutuhan industri masa depan, memperluas akses internet dan teknologi ke seluruh wilayah, serta membangun kerangka regulasi yang mampu melindungi pekerja fleksibel tanpa menghambat inovasi. Selain itu, sistem perlindungan sosial yang portabel dan inklusif menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan kesejahteraan tenaga kerja dalam konteks gig economy.

Lebih jauh lagi, kebijakan ketenagakerjaan dan fiskal harus diarahkan untuk merespons dualitas tantangan: yaitu menyerap kelebihan tenaga kerja muda saat ini dan mempersiapkan transisi menuju masyarakat menua dalam dua dekade mendatang. Ini mencakup penguatan jaminan hari tua, penciptaan lapangan kerja ramah usia lanjut, serta pengembangan layanan sosial yang didukung oleh teknologi seperti robotika perawatan dan sistem tele-health. Dengan pendekatan tersebut, Indonesia dapat menjembatani bonus demografi dan era aging dengan struktur ketenagakerjaan yang inklusif, tangguh, dan adaptif terhadap perubahan teknologi.

Sebagai kesimpulan, Indonesia berada di persimpangan penting antara peluang dan tantangan. Bonus demografi dan transformasi digital menghadirkan kemungkinan lompatan produktivitas, tetapi hanya jika dikelola dengan strategi holistik dan berbasis data. Revolusi industri dan Society 5.0 bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang manusia—bagaimana membangun sistem yang menjadikan teknologi sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial, ketahanan ekonomi, dan kesejahteraan jangka panjang. Dalam konteks ini, pengembangan sumber daya manusia, perlindungan kerja yang adaptif, dan transformasi kelembagaan menjadi fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045.

PHK: Keniscayaan Pasar atau Bisa Dicegah?

noreply@blogger.com (embun) — Fri, 05 Sep 2025 07:07:00 +0000

Setiap kali terjadi perlambatan ekonomi, berita PHK massal hampir selalu menghiasi media. Pemerintah pun kerap mengimbau pengusaha untuk menahan diri agar tidak melakukan PHK. Namun, pertanyaannya: apakah itu realistis jika dilihat dari teori ekonomi tenaga kerja?

Mengapa PHK Terjadi?

Dalam teori ekonomi, permintaan tenaga kerja adalah derived demand—turunan dari permintaan barang dan jasa. Artinya, perusahaan hanya akan mempekerjakan pekerja jika ada permintaan terhadap output yang dihasilkan.

Secara sederhana, perusahaan membayar upah sampai titik di mana:

Upah (W) = Nilai Produk Marjinal Pekerja (VMP).

Jika upah lebih tinggi daripada kontribusi pekerja dalam menghasilkan output, maka perusahaan menanggung kerugian. Karena itu, ketika permintaan barang menurun—misalnya akibat krisis—nilai produk marjinal pekerja juga menurun. Kurva permintaan tenaga kerja pun bergeser ke kiri, dan keseimbangan jumlah pekerja berkurang. Inilah mekanisme yang memicu PHK.

Apakah PHK Bisa Dihindari?

Secara teori, sulit bagi pengusaha untuk sepenuhnya menghindari PHK jika permintaan output menurun. Menahan pekerja melebihi titik keseimbangan pasar artinya perusahaan memikul biaya lebih besar dari yang bisa ditutupi oleh pendapatan.

Dengan kata lain, meminta pengusaha untuk tidak melakukan PHK tanpa mengubah kondisi pasar sama saja dengan menyuruh nelayan tetap melaut ketika laut sedang kering ikan. Secara bisnis, hal itu tidak rasional.

Peran Pemerintah

Namun, ini bukan berarti pemerintah tak bisa berbuat apa-apa. Kebijakan publik justru menjadi kunci untuk meredam dampak negatif:

Subsidi upah atau insentif pajak: membantu perusahaan mempertahankan pekerja.
Stimulus permintaan agregat: mendorong konsumsi sehingga permintaan output pulih.
Program reskilling dan upskilling: menyiapkan pekerja untuk sektor-sektor baru yang justru sedang tumbuh.

Dengan cara ini, beban tidak sepenuhnya diletakkan di pundak pengusaha, melainkan ditopang oleh kebijakan negara yang proaktif.

Kesimpulan

PHK memang sulit dihindari ketika permintaan menurun. Itu hukum pasar tenaga kerja. Namun, dengan intervensi kebijakan yang tepat, dampaknya bisa diminimalisir.

Jika pemerintah hanya berhenti pada imbauan “jangan PHK” tanpa solusi konkret, maka itu bukan kebijakan—itu ilusi.

Bonus Demografi atau Bencana Demografi? Tingginya Pengangguran Anak Muda di Indonesia

noreply@blogger.com (embun) — Fri, 05 Sep 2025 06:42:00 +0000

Kenapa tingkat pengangguran terbuka (TPT) anak muda Indonesia—usia 15–24 tahun—bisa mencapai tiga kali lipat dibanding kelompok umur lainnya? Pertanyaan ini semakin menggelitik ketika kita tahu bahwa pendidikan masyarakat Indonesia semakin tinggi, dengan makin banyak lulusan SMA, diploma, hingga sarjana. Gelar makin banyak, tapi pekerjaan justru makin sulit dicari.

Fenomena ini bukan sekadar angka. Ia menjadi cermin rapuhnya transisi sekolah–kerja di Indonesia, dan sekaligus menentukan apakah “bonus demografi” benar-benar menjadi bonus atau justru berubah menjadi beban.

Mengapa Pengangguran Muda Lebih Tinggi?

Secara teori, ada beberapa alasan mengapa pengangguran anak muda cenderung lebih tinggi:

Transisi sekolah–kerja yang belum mulus
Banyak pemuda baru lulus sekolah atau kampus, masih mencari pekerjaan pertama, dan karena itu lebih mudah tercatat sebagai penganggur.
Minim pengalaman dan keterampilan non-teknis
Pasar kerja sering menuntut “fresh graduate berpengalaman,” sebuah ironi yang menutup akses anak muda. Soft skills seperti komunikasi dan kerja tim justru menjadi penghalang nyata.
Mismatch pendidikan–pekerjaan
Ekspansi pendidikan menengah dan tinggi menaikkan aspirasi kerja. Namun, struktur ekonomi belum cukup menyediakan lapangan kerja formal dan produktif. Akibatnya, banyak lulusan menunggu pekerjaan “ideal,” yang memperpanjang masa menganggur.
Preferensi kerja anak muda
Generasi muda cenderung menolak pekerjaan kasar, bergaji rendah, atau di sektor pertanian. Aspirasi tinggi bertemu dengan realitas pasar kerja yang terbatas.
Segmentasi pasar tenaga kerja
Pekerjaan untuk pemula sering informal, kontrak pendek, atau bergaji rendah. Anak muda lebih rentan tersingkir dibanding mereka yang sudah mapan di pasar kerja.

Bonus Demografi: Pedang Bermata Dua

Indonesia sedang menikmati bonus demografi: proporsi penduduk usia produktif meningkat pesat. Secara teori, ini adalah kesempatan emas untuk pertumbuhan ekonomi. Namun, bila tenaga muda tidak terserap ke dalam pekerjaan yang produktif, justru muncul fenomena youth bulge unemployment—ledakan jumlah pengangguran muda yang berpotensi menjadi beban sosial-ekonomi.

Di sinilah letak paradoksnya: pendidikan meningkat, tetapi industrialisasi dan penciptaan lapangan kerja berkualitas tidak sejalan. Hasilnya adalah frustrasi kolektif di kalangan anak muda—sebuah tanda alarm bahwa bonus demografi bisa meleset arah.

Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?

Untuk mengantisipasi risiko ini, ada beberapa kebijakan yang mendesak dilakukan:

Mempercepat transisi sekolah–kerja
- Perkuat link & match antara dunia pendidikan dengan industri.
- Jadikan program magang nyata, bukan sekadar formalitas.
- Bangun career centre di sekolah dan kampus yang benar-benar aktif mendampingi.
Mendorong penciptaan kerja berkualitas
- Fokus pada industrialisasi berbasis green economy dan digital economy.
- Beri insentif pada sektor padat karya formal.
- Fasilitasi wirausaha muda dan startup agar bisa menyerap tenaga kerja baru.
Meningkatkan sistem pelatihan & reskilling
- Balai Latihan Kerja (BLK) dan kursus vokasi harus relevan dengan permintaan pasar.
- Latih anak muda untuk green jobs, digital jobs, dan care jobs yang potensial di masa depan.
Memperluas perlindungan sosial yang adaptif
- Banyak anak muda terjebak di pekerjaan kontrak, paruh waktu, atau gig economy.
- Butuh jaminan sosial inklusif dan portable, yang mengikuti pekerja, bukan status kontrak.
Memperbaiki cara ukur & pantau kerja muda
- Jangan hanya melihat TPT dan formalitas.
- Perlu data lebih kaya: waktu tunggu kerja, underemployment, unpaid work, hingga aspirasi kerja, agar kebijakan lebih sesuai realitas.

Penutup

Fenomena pengangguran muda bukan sekadar persoalan statistik. Ia adalah penentu arah apakah Indonesia benar-benar mampu memetik dividen demografi atau justru terjebak dalam liabilitas demografi.

“Bonus demografi itu bukan soal banyaknya anak muda, tapi soal apakah kita bisa memberikan mereka pekerjaan yang bermakna. Tanpa itu, bonus berubah menjadi beban.”

Hukum dan Vonis On Demand

noreply@blogger.com (embun) — Fri, 18 Jul 2025 17:07:00 +0000

Di dalam demokrasi, sistem hukum seharusnya menjadi pilar keadilan yang melindungi hak warga dan menyeimbangkan kekuasaan. Namun kenyataan saat ini di Indonesia menunjukkan sebaliknya: hukum kerap menjadi instrumen kekuasaan dan transaksi elite. Fenomena “vonis on demand” muncul ketika keputusan pengadilan tidak lagi diambil atas dasar objektivitas hukum, melainkan berdasarkan pesanan politik, tekanan publik, atau bahkan imbalan ekonomi.

Dalam analogi pasar berbasis platform yang kekinian, hukum kini berfungsi seperti layanan digital “on demand”—bisa dipesan sesuai kebutuhan pelanggan yang membayar lebih, dengan menu “pasal”, “vonis”, dan “dalil” yang bisa disesuaikan dengan tujuan akhir sang pemesan. Seperti dalam layanan pesan-antar instan, aktor-aktor hukum menjadi kurir yang mengantarkan vonis dengan cepat, asal sesuai dengan “alamat” yang telah ditentukan oleh kekuasaan, modal, atau koneksi politik. Akibatnya, rasa keadilan dikorbankan demi kepentingan elite, kesejahteraan publik tergadaikan, keselamatan hukum bagi warga rentan terabaikan, kepastian hukum menjadi cair dan manipulatif, dan integritas aparat terperosok ke dalam absurditas moral.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa diskresi jaksa dan hakim kerap disalahgunakan dalam kasus-kasus ekonomi dan korupsi, dengan memanipulasi bukti atau menafsirkan kerugian negara secara spekulatif tanpa dasar ekonomi yang sahih (Green & Levine, 2016; Davis, 2008). Sering kali, argumen hukum yang diungkap di muka pengadilan tidak mengacu pada prinsip dasar ekonomi pasar, seperti supply-demand atau mekanisme kompetisi terbuka (Vagle, 2022).

Ironi besar terjadi ketika jaksa dan hakim menggunakan istilah “kerugian negara” dalam kasus perdagangan yang sah secara hukum. Mereka menilai margin keuntungan sebagai kejahatan, padahal dalam konteks bisnis, itu adalah prinsip operasional dasar dalam transaksi dan mekanisme pasar. Argumentasi hukum mereka justru bertentangan dengan teori ekonomi modern, sebagaimana dikritisi dalam literatur hukum ekonomi (Garoupa, 2012; Boyne, 2013).

Di banyak kasus, kerugian negara dihitung berdasarkan asumsi harga ideal versi kejaksaan, bukan pada nilai pasar aktual. Penalaran ini tidak hanya keliru, tetapi juga mencerminkan kegagalan lembaga hukum dalam memahami praktik ekonomi global (Henning, 1999). Dalam banyak kasus pidana ekonomi, perhitungan kerugian negara sering kali tidak didasarkan pada nilai pasar aktual, melainkan pada asumsi harga ideal yang dibentuk secara sepihak oleh pihak jaksa penuntut. Asumsi ini mengabaikan bahkan menghancurkan prinsip dasar ekonomi modern, bahwa harga pasar adalah hasil dari proses dinamis antara penawaran dan permintaan di pasar bebas. Ketika aparat hukum menciptakan harga ideal—yang sering kali tidak sesuai dengan harga pasar aktual—lalu menyimpulkan bahwa selisih tersebut merupakan kerugian negara, mereka sebenarnya sedang menyederhanakan proses ekonomi kompleks menjadi logika formalistik on demandyang menyesatkan (Henning, 1999).

Kegagalan memahami prinsip ini telah menyebabkan kriminalisasi terhadap banyak kegiatan perdagangan yang sah. Hal ini juga menciptakan preseden bahwa siapa pun dapat dituduh merugikan negara hanya karena menjual barang atau jasa “terlalu murah”—padahal harga tersebut bisa jadi adalah hasil kompromi bisnis internasional, kompetisi, bahkan ketersediaan stok global. Salah satu studi kasus yang relevan adalah vonis terhadap Tom Lembong, yang dinyatakan bersalah karena mengimpor komoditas strategis yang dianggap tidak sesuai dengan “harga wajar versi kejaksaan.” Dalam dakwaan, kejaksaan menyatakan bahwa nilai pasar komoditas saat transaksi “tidak mencerminkan potensi keuntungan maksimal yang bisa diraih negara,” dan dari situ dikalkulasi kerugian negara dalam jumlah besar. Namun, tidak ada acuan pasar global atau teori ekonomi yang dijadikan dasar dalam kalkulasi tersebut—kejaksaan hanya menggunakan pembanding fiktif dari laporan internal yang tidak diuji secara empiris.

Padahal, nilai pasar bukan entitas tetap yang bisa ditentukan dari atas, melainkan refleksi real-time dari dinamika persaingan, akses pasar, dan negosiasi antara pelaku usaha. Dalam konteks perdagangan internasional, penjualan pada harga tertentu (lebih rendah atau tinggi) sering kali dilakukan demi mempertahankan pangsa pasar atau menghindari kerugian lebih besar, dan strategi ini tidak serta-merta ilegal secara ekonomi maupun hukum (Garoupa, 2012; Boyne, 2013).

Vonis terhadap Tom Lembong menjadi simbol penyalahgunaan hukum ekonomi untuk kepentingan politik atau pencitraan kinerja penegakan hukum. Atau bahkan penyalahgunaan hukum untuk memenuhi ‘demand’ dari customer penguasa tertentu. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya keterlibatan ahli ekonomi perdagangan internasional dalam setiap dakwaan yang menyangkut pasar, serta perlunya pengadilan untuk menguji argumen ekonomi dengan metodologi ilmiah, bukan dengan asumsi moralistik yang kaku. Sistem hukum pun akhirnya terjerat oleh ambisi jabatan. Ketika promosi jabatan ditentukan oleh popularitas, maka penegakan hukum bergeser menjadi pertunjukan drama publik. Jaksa dan hakim hanya akan mengejar kasus-kasus yang memberi sorotan media, bukan yang memberi manfaat hukum jangka panjang (Salau, 2024; Gordon & Huber, 2009).

Fenomena ini menciptakan kontradiksi akut: mereka yang menyatakan diri anti-kapitalis dalam vonisnya justru adalah pelaku kapitalisme tanpa etika. Mereka menjual vonis, membeli pengaruh, dan memperdagangkan jabatan atas nama hukum. Akibatnya, hukum kehilangan makna substansialnya. Ia bukan lagi tempat mencari keadilan, tetapi ladang bagi para pemain kekuasaan untuk mencetak keuntungan.

Daftar Pustaka

Boyne, S. M. (2013). A Closer Look at Discretion: The Prosecution of Serious Economic Crimes. The German Prosecution Service. Springer. PDF Link

Davis, A. J. (2008). The American Prosecutor—Power, Discretion, and Misconduct. Criminal Justice Journal. PDF Link

Garoupa, N. (2012). The Economics of Prosecutors. The Prosecutor in Transnational Perspective. Edward Elgar. PDF Link

Gordon, S. C., & Huber, G. A. (2009). The Political Economy of Prosecution. Annual Review of Law and Social Science, 5, 135–161. PDF Link

Green, B. A., & Levine, S. J. (2016). Disciplinary Regulation of Prosecutors as a Remedy for Abuses of Prosecutorial Discretion. Ohio State Journal of Criminal Law, 14. PDF Link

Henning, P. J. (1999). Prosecutorial Misconduct and Constitutional Remedies. Washington University Law Quarterly, 77. PDF Link

Salau, A. O. (2024). The Abuse and Misuse of Prosecutorial Discretion in High-Profile Corruption Cases in Nigeria: A Call for Paradigm Shift. Journal of Anti-Corruption Law. PDF Link

Vagle, K. (2022). The Law and Economics of Anti-Corruption: The Prosecutor’s Role in Negotiated Settlements and Efficient Law Enforcement. Norwegian School of Economics. PDF Link

Catatan: versi X (was Twitter) bisa dibaca di sini.

wrong

noreply@blogger.com (embun) — Mon, 29 Apr 2019 16:29:00 +0000

"There are two circumstances that lead to arrogance: one is when you're wrong and you can't face it; the other is when you're right and nobody else can face it."
~Criss Jami.
#reminder

Copyright © Dewa Wisana. All rights reserved

sihir sains

noreply@blogger.com (embun) — Wed, 24 Apr 2019 16:30:00 +0000

Statistik adalah sihir sains. Oleh karena itu, semester depan matkul EMET para dosen akan mengenakan jubah; tidak mengajarkan do-file melainkan menyusun mantra & merapal ajian2 kesaktian, dan tidak menggunakan powerpoint+clicker melainkan magic wand. Yang gak lulus, bakalan dikutuk jadi batu. 🎩🧙‍♂️
#sihirsains #abragedubrak

Copyright © Dewa Wisana. All rights reserved

Baik

noreply@blogger.com (embun) — Mon, 15 Apr 2019 16:32:00 +0000

Kemampuan berpikir yang baik itu diawali dengan kemampuan mendengar dengan baik. Agar mampu mendengar dengan baik, tidak hanya telinga mesti bersih tapi hati juga mesti baik. Maka tak heran jika terus mengumbar benci dan agitasi, apa yang terucap akan mengikuti semua kemampuan dasar tersebut.

Copyright © Dewa Wisana. All rights reserved

yardstick

noreply@blogger.com (embun) — Mon, 08 Apr 2019 16:34:00 +0000

"The modern educational system provides numerous other examples of reality bowing down to written records. When measuring the width of my desk, the yardstick I am using matters little. My desk remains the same width regardless of whether I say it is 200 centimetres or 78.74 inches. However, when bureaucracies measure people, the yardsticks they choose make all the difference. When schools began assessing people according to precise marks, the lives of millions of students and teachers changed dramatically.”

Excerpt from
Homo Deus: A Brief History of Tomorrow
Yuval Noah Harari

Statistik WAG

noreply@blogger.com (embun) — Mon, 28 Jan 2019 15:10:00 +0000

Di sebuah grup, ia aktif mengirimkan 'chat' dengan total 990 chat sejak awal tahun selama 29 hari berturut-turut tanpa henti yang berarti. Artinya, ia mengirimkan tidak kurang dari 34 pesan per hari atau rata-rata 3 sd 4 pesan per jam (asumsi hanya aktif 12 jam per hari). Itu hanya berlaku untuk satu peserta yang paling aktif di bulan tersebut. Silahkan hitung sendiri berapa banyak pesan yang bertebaran berjam-jam apabila ada peserta dengan derajat keaktifan yang hampir sama sebanyak tidak kurang dari 6 orang. Silahkan hitung juga jika Anda mengobservasi beberapa grup sekaligus.

Berapa banyak pesan bertebaran di hari-hari sibuk Anda. Seru sekali, bukan?

#socmedstat #basicresearch #dontaskaboutwhat

Copyright © Dewa Wisana. All rights reserved

Bumblebee (2018) very short review

noreply@blogger.com (embun) — Thu, 27 Dec 2018 15:12:00 +0000

Short review on Bumblebee (2018): "the best Transformers movie."

1) best & sweet story plot+scripts;
2) recommended family movie-good for kids;
3) enough robots-humans interaction;
4) best soundtracks! (Just downloaded them in Spotify)

#bumblebee #transformers #spotify

Copyright © Dewa Wisana. All rights reserved

Kepergian Pasangan Sejati

noreply@blogger.com (embun) — Sun, 09 Dec 2018 18:31:00 +0000

"But true love is a durable fire, in the mind ever burning, never sick, never old, never dead, from itself never turning." ~Walter Raleigh

Setahun lalu, di hari Jumat 8 Desember 2017, merupakan hari di mana Ibu dan Bapak kami diperabukan dalam sebuah upacara kremasi yang panjang. Panjangnya prosesi tersebut bukan karena prosesinya yang memang panjang, melainkan karena mereka berdua memutuskan untuk menuntaskan janji bersama sehidup semati hingga api terakhir yang melebur raga mereka padam.

Enam hari sebelumnya, Ibu pergi lebih awal meninggalkan Bapak setelah 5 hari sakit. Lima hari menjelang kremasi Ibu yang dijadwalkan, Bapak juga jatuh sakit hingga akhirnya menyusul Ibu juga. Uniknya, Bapak menarik nafas terakhirnya sesaat setelah abu kremasi Ibu selesai diproses. Semua orang mencoba membaca apa tanda yang muncul dari urutan peristiwa tersebut dan akhirnya kami putuskan melanjutkan prosesi kremasi untuk Bapak. Abu Ibu pun menunggu diselesaikannya prosesi untuk Bapak agar abu mereka berdua bisa berkumpul bersama hingga akhir prosesi nanti.

Ibu dan Bapak bukanlah figur pasangan yang romantis. Saya tak pernah mendengar mereka berdua saling mengumbar kata cinta atau sayang atau kecupan2 ala film-film drama. Pokoknya mereka bukan 'role model' pasangan percintaan yang mungkin dibayangkan atau bahkan diimpikan banyak orang. Sejauh yang saya ingat, satu-satunya film yang pernah mereka tonton di bioskop (berdua saja!) adalah film 'Ghost' yang diperankan oleh Patrick Swazye dan Demi Moore. Bisa dibilang itulah satu-satunya hal romantis yang pernah kami lihat langsung dari mereka.

Tapi, mereka adalah orang tua yang penuh kasih sayang dan perhatian pada anak-anaknya. Meskipun mereka tetap tidak terlalu mudah mengumbar kata sayang pada anak-anaknya. Jika ada konflik dan perselisihan pendapat, mereka mengajarkan agar tidak berlarut-larut dan 'move on'. Mereka juga pasangan yang memiliki semangat sosial yang tinggi. Ibu aktif di kegiatan sosial kemasyarakatan lewat pendidikan luar sekolah/kursus. Bapak terkenal akrab dengan siapa saja dan kenal dengan banyak orang, termasuk kolega dan 'inner circle' yang Ibu miliki. Bapak mungkin orang yang paling supel dalam berbagai pergaulan dan terkenal karena cerita-ceritanya yang memeriahkan suasana.

Kini setahun sudah keduanya absen dari kehidupan kami. Sulit menjelaskan rasa kehilangan yang kami rasakan karena masih tak menyangka mereka berdua pergi hanya selisih beberapa hari. Entah apa tanda yang dimunculkan dalam 5 hari penantian mereka berdua sejak sakit hingga akhirnya abu mereka dilarung ke sumber air yang bermuara ke laut. Tapi satu hal yang pasti, mereka telah menyelesaikan janji suci cinta dan pernikahan berdua hingga akhir waktu. Sesuatu yang mungkin diimpikan juga oleh banyak pasangan kekasih lain di muka bumi ini.

Ibu dan Bapak menunjukkan bahwa cinta sejati tak pernah memiliki akhir yang membahagiakan karena cinta sejati sesungguhnya tak pernah berakhir. Terima kasih Ibu dan Bapak atas cinta kasih kalian.

#RIP #momdad #truelove

1st Year Anniversary of Dad's Death

noreply@blogger.com (embun) — Sun, 09 Dec 2018 18:29:00 +0000

"He never looks for praises.
He's never one to boast.
He just goes on quietly working
for those he loves the most."
~ Karen K. Boyer

Siang ini sekitar pukul 2, tepat setahun lalu tanggal 8 Desember 2017, Bapak pergi meninggalkan kami semua. Bapak mungkin bukanlah seorang ayah kebanyakan yang memiliki posisi atau status tertentu terkait pekerjaannya. Bapak adalah seorang pekerja lepas yang bisa mengerjakan apa saja. Hampir segala hal yang rusak atau tak bekerja, bisa diperbaikinya. Bapak punya tangan yang terampil dan keahlian mekanik yang mumpuni, meskipun beliau bukan insinyur.

Bapak adalah orang yang murah senyum, mudah akrab, banyak cerita tapi beliau juga seorang penyabar dan mengajarkan anak2nya agar berpikir yang detil dan teliti sebelum mengambil keputusan. Dari Bapak juga kami belajar tentang tertib dan disiplin. Bapak juga seorang penyayang keluarga, bukan hanya keluarga inti tapi juga keluarga besarnya. Bapak akan melakukan apa pun semampunya demi membela seluruh keluarganya. Dari Bapak saya diajarkan bahwa apa pun yang terjadi, ikatan darah tak mungkin diputus dan perlu selalu dijaga kedamaian dan kesejahteraannya. Betapa pun perlakuan atau kata-kata yang diterimanya, tak pernah menggoyahkan semangatnya.

Kami kangen cerita-ceritamu, Pak. 😌
#RIP #dad #missyousomuch

Ibu dan Sulaman Karawo, Gorontalo

noreply@blogger.com (embun) — Tue, 04 Dec 2018 09:01:00 +0000

Menemukan berita tentang Ibu bagaimana sebuah harta karun yang berisi pengingat tentang perjalanan kehidupan beliau yang begitu membanggakan. Berita dari Gorontalo tentang Sulaman Karawo ini menunjukkan sedikit kiprah Ibu untuk ketrampilan atau pendidikan luar sekolah di Indonesia. Kami anak-anaknya yang tumbuh dan besar melihat bagaimana Ibu berjuang mempelajari dan menguasai seluk beluk dunia ketrampilan perempuan. Banyak orang yang tak sadar mungkin bahwa beliau sebenarnya jenius dalam menemukan teknik menjahit sederhana yang cocok untuk industri kecil dan mudah dipelajari.

Sungguh sebuah langkah senyap yang beliau ambil. I salute you, Mom!

#missmymom

Copyright © Dewa Wisana. All rights reserved