CORETAN FAJAR

PELATIHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA : URGENSI DAN PERANANNYA DALAM MEWUJUDKAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2013-11-15T12:28:00.000+08:00

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” (Nelson Mandela)

Alkisah ketika Jepang kalah dalam Perang Dunia II, kaisar Jepang mengumpulkan para rakyatnya. “Masih berapa jumlah guru yang tersisa di negeri ini ?” tanya kaisar kepada rakyatnya, seusai negeri itu dibombardir pasukan Amerika. Pertanyaan kaisar ini diprotes oleh tentara Jepang yang juga hadir dalam pertemuan darurat itu. “Wahai kaisar mengapa tuan tak menanyakan jumlah kami yang tersisa, sebab kamilah yang mati-matian membela negeri ini”, ujar seorang perwira militer yang luput dari serbuan ganas tentara AS. “Jika di negeri ini masih ada guru, kita akan segera bangkit dari kekalahan kita. Dari gurulah nanti akan lahir insinyur, dokter, dan tenaga-tenaga terampil lainnya guna membangun negeri ini”, jawab kaisar.

Lima puluh delapan tahun yang lalu, tahun yang sama dengan kemerdekaan Indonesia, negara Jepang seakan mulai dari nol lagi karena porak poranda akibat bom atom yang dijatuhkan di Kota Nagasaki dan Hiroshima serta kemudian disusul dengan pengakuan menyerah tanpa syarat. Saat ini, apabila kita perbandingkan keadaan Jepang dan negara kita, tentunya kita akan menundukkan kepala, karena kita jauh tertinggal dari negeri matahari terbit tersebut. Ucapan kaisar Jepang pada saat itu terbukti benar. Saat ini Jepang adalah negara maju dan salah satu raksasa dunia. Pendapatan perkapita Jepang hampir 40 kali lipat pendapatan perkapita rakyat kita. Agaknya negara Jepang terlebih dahulu membuktikan ucapan Nelson Mandela di atas bahwa pendidikan merupakan senjata mereka dalam mengubah dunia. Pertanyaannya, kapankah giliran Indonesia?

Potret pendidikan di Indonesia memang belum semaju di negara-negara lain. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada pada urutan 124 dari 187 negara, lebih rendah daripada negara jiran Malaysia, apalagi apabila dibandingkan dengan Singapura. Malaysia berada pada peringkat 61 dan Singapura berada pada peringkat 26. Kitapun kalah dari Thailand yang berada pada peringkat 103 dan Filipina yang berada pada peringkat 112 (UNDP, 2012).

Kemudian selanjutnya, apakah yang harus kita lakukan? Pendidikan, mau tidak mau harus dijadikan prioritas utama bangsa. Pembangunan yang kita lakukan tidak lagi dilakukan tanpa perencanaan yang jelas, tetapi harus memiliki arah dan kerangka yang jelas untuk mencapainya. Arah dan kerangka yang jelas ini adalah hasil dari pendidikan. Dengan demikian pembangunan di negeri kita harus dilandasi dengan pendidikan sebagai pondasinya.

Pendidikan dalam konteks pembangunan masyarakat dan desa

Dalam konteks pembangunan masyarakat dan desa, pembangunan manusia sebagai aktor utama pembangunan harus mendapatkan sentuhan yang pertama. Yang harus dibangun adalah manusia yang melakukan pembangunan terlebih dahulu, kemudian diikuti pendukung yang lainnya. Pembangunan yang menekankan pada manusia sebagai aktor utama pembangunan inilah yang dikenal dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menempatkan masyarakat sebagai subjek, yang berarti masyarakatlah yang aktif melakukan pembangunan. Bukanlah objek, yang berarti masyarakat memiliki ketergantungan untuk dibangun terlebih dahulu baru bisa maju.

Prinsip utama yang sangat mudah dikenali sebagai ciri adanya pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat adalah DOUM, yaitu pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat. Input pembangunan adalah dari masyarakat, proses pembangunan adalah oleh masyarakat, dan output pembangunan adalah untuk masyarakat. Masyarakat ditempatkan sebagai aktor utama, yang berada dalam setiap aspek pembangunan, baik input, proses dan output. Dengan demikian kualitas suatu masyarakat akan sangat menentukan kualitas pembangunan.

Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh kualitas masyarakatnya. Apabila masyarakat berdaya, maka masyarakat akan mampu melakukan pembangunan dengan arah dan kerangka yang jelas. Namun bagaimana apabila masyarakat, yang notabene sebagai aktor utama pembangunan tidak berdaya?

Masyarakat yang berdaya merupakan masyarakat yang mampu melakukan pembangunan dengan optimal. Untuk menciptakan masyarakat yang berdaya, yang memiliki kualitas yang unggul dan berperan sebagai aktor utama pembangunan, pendidikan tentu merupakan kunci utama di dalamnya. Pendidikan merupakan katalisator utama dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat. Dengan pemberian peningkatan kapasitas kepada masyarakat, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap akan terbentuk manusia yang berdaya yang nantinya mampu melakukan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Pendidikan dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan desa menempatkan keberdayaan masyarakat dan desa sebagai sentralnya.

Pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa untuk keberdayaan masyarakat dan desa

Pelatihan merupakan salah satu jenis pendidikan. Pelatihan adalah serangkaian aktifitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan pengalaman atau perubahan sikap seseorang (Simamora, 1999). Lebih khusus, Mangkuprawira (2003) menggambarkan bahwa pelatihan lebih merujuk pada pengembangan keterampilan bekerja (vocational) yang dapat digunakan dengan segera, tidak seperti pendidikan pada umumnya yang memberikan pengetahuan tentang subyek tertentu dengan sifat lebih umum, terstruktur untuk jangka waktu yang jauh lebih panjang.

Pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan instrumen yang tepat untuk mencapai keberdayaan masyarakat dan desa. Dari data BPS (2012), jumlah desa dan kelurahan di Indonesia mencapai 79.075, dan penduduk Indonesia berjumlah 224.775.796 jiwa. Untuk memberikan peningkatan kapasitas pada sekian banyak masyarakat Indonesia, tentunya membutuhkan ketrampilan yang bisa didapat dengan segera namun efektif dalam diimplementasikan. Jawabannya adalah melalui pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Berkaitan dengan pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa ini, pemerintah memberikan pedoman dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Masyarakat dan Desa/Kelurahan. Permendagri ini memberikan norma, standar dan prosedur dalam penyelenggaraan pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa secara lengkap, termasuk rumpun-rumpun pelatihan di dalamnya. Dalam Permendagri ini diberikan pedoman secara menyeluruh dari sasaran pelatihan, pelatih, bahan pelatihan, metode pelatihan, peserta pelatihan, sampai standar pelatihan masyarakat dan desa/kelurahan.

Agar suatu pelatihan secara efektif berhasil, As'ad (1987) mengungkapkan lima komponen penentu keberhasilan pelatihan:

Sasaran pelatihan atau pengembangan

Setiap pelatihan harus mempunyai sasaran yang jelas yang bisa diuraikan kedalam perilaku-perilaku yang dapat diamati dan diukur supaya bisa diketahui efektivitas dari pelatihan itu sendiri.

Pelatih /Trainer

Pelatih harus bisa mengajarkan bahan-bahan pelatihan dengan metode tertentu sehingga peserta akan memperoleh pengetahuanketrampilan dan sikap yang diperlukan sesuai dengan sasaian yang ditetapkan.

Bahan-bahan latihan

Bahan-bahan latihan harus disusun berdasarkan sasaran pelatihan yang telah ditetapkan.

Metode latihan (termasuk alat bantu):

Setelah bahan dari latihan ditetapkan maka langkah berikutnya adalah menyusun metode latihan yang tepat.

Peserta (Trainee)

Peserta merupakan komponen yang cukup penting, sebab keberhasilan suatu program pelatihan tergantung juga pada pesertanya.

Dalam mendukung keberhasilan pemberdayaan masyarakat dan desa, selain kelima hal tersebut di atas, Permendagri Nomor 19 Tahun 2007 juga memberikan pedoman untuk penyelenggaraan beberapa jenis pelatihan. Beberapa jenis pelatihan ini bisa diselenggarkan dalam rangka membangun desa secara komperhensif. Pelatihan-pelatihan tersebut antara lain : pelatihan metodologi pemberdayaan masyarakat dan desa; pelatihan perencanaan pembangunan partisipatif; pelatihan manajemen keuangan desa; pelatihan pemberdayaan pemerintah desa; pelatihan penyusunan dan pendayagunaan data base desa; pelatihan PKK dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat; posyandu dan lain-lainnya.

Dengan jenis-jenis pelatihan ini, maka masyarakat dan desa/kelurahan akan tergarap secara komperhensif dari semua sisi, sehingga pembangunan yang akan dilakukan oleh masyarakat dan desa sendiri akan komperhensif dan mencakup semua aspek. Dengan demikian, dengan pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilakukan secara langsung akan mampu meningkatkan dengan keberdayaan masyarakat dan desa apabila dilakukan secara efektif sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan.

Dengan keberhasilan pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa harapannya akan meningkatkan keberdayaan masyarakat dan desa. Dengan keberdayaan yang dimiliki oleh masyarakat, masyarakat akan secara mandiri mampu untuk melakukan pembangunan dengan konsep dari, oleh dan untuk masyarakat yang akan mengantarkan bangsa menuju kejayaan. semoga

*) ditulis untuk buletin mandiri volume1 nomor 1 tahun 2013, dalam suasana kejar deadline bingung mau menulis apa :D

Review Buku Prospek Otonomi Daerah di NKRI

2013-06-14T11:27:00.002+08:00

Judul buku : Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya

Pengarang : Drs. Josef Riwu Kaho, MPA

Tahun terbit : 2002 (cetakan keenam)

Jumlah Halaman : 270 halaman

Otonomi daerah yang kita alami di Indonesia saat ini terasa begitu absurd. Di satu sisi banyak daerah yang mengalami kemajuan luar biasa dan terkenal dengan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, di sisi lain lebih banyak daerah yang makin "kacau" dan bisa dikatakan hidup segan, mati tak mau. Otonomi daerah yang diharapkan mampu mendekatkan negara pada rakyatnya beralih menjadi pemangsaan rakyat oleh negara. Kesejahteraan sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan hanyalah utopia dalam janji kampanye belaka. Apakah penyelenggaraan otonomi daerah yang sekarang dilakukan di negara kita itu salah? Apakah sebenarnya Indonesia tidak cocok menganut otonomi daerah?

Buku Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya merupakan salah satu buku yang membahas secara komperhensif konsep, prinsip dan praktik penerapan Otonomi daerah di Indonesia dari waktu ke waktu mulai masa pemerintahan Hindia Belanda, Masa Pendudukan Jepang, dan Masa Setelah Kemerdekaan (dari proklamasi kemerdekaan sampai UU No.5 Tahun 1974). Selain itu buku ini juga menjelaskan mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia.

Pilihan antara sentralisasi atau desentalisasi mencakup keputusan akan empat dari lima isu politik yang dihadapi oleh suatu negara. Dan desentralisasi merupakan pilihan para founding fathers kita dalam penyelenggaraan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 UUD 1945 berikut penjelasannya. Dalam penjabaran alasan mengenai dianutnya desentralisasi, penulis banyak mengutip pendapat para ahli, kemudian penulis sendiri menempatkan pendapatnya dengan mengikuti pendapat mariun, bahwa desentralisasi dianut demi tercapainya efektivitas pemerintahan dan demi terlaksananya demokrasi dari/di bawah (grassroots democracy). Cara penulisan seperti ini terasa sangat ilmiah dan mudah dipahami bila dibandingkan bagaimana Syaukani,dkk (2002) menuliskan alasan desentralisasi dengan mencampur pendapat banyak orang menjadi beberapa alasan yang dirangkum dalam beberapa poin alasan. Dan bandingkan pula dengan buku Abdurrahman (1987) yang mengutip pendapat para Ahli namun tidak menyatakan diri mengikuti salah satu pendapat atau menyimpulkan dengan pendapatnya sendiri. Hanya sayangnya dalam buku ini banyak pendapat ahli yang masih dalam bahasa Inggris, belum dialihbahasakan ke Bahasa Indonesia. Hal ini bisa menimbulkan kesulitan tersendiri bagi pembaca yang memiliki kemampuan penguasaan bahasa asing (inggris) yang terbatas.

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan desentralisasi, muncullah daerah daerah otonom, yaitu daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Yang diatur dan diurus adalah tugas-tugas atau urusan-urusan tertentu yang diserahkan pemerintah pusat kepada daerah. Teknik yang dapat digunakan untuk menetapkan bidang mana yang menjadi urusan pemerintah pusat dan mana urusan daerah ada beberapa , yaitu : (1) sistem residu dimana ditentukan dulu wewenang pusat, sisanya menjadi wewenang daerah, (2) sistem material dimana tugas pemerintah daerah ditetapkan satu per satu secara limitatif dan terinci, (3) sistem formal dimana urusan daerah tidak ditetapkan dengan undang-undang melainkan daeah boleh mengatur urusan yang dirasa penting bagi daerahnya selama tidak berbenturan dengan kebijakan pemerintah pusat atau pemerintah daerah di atasnya, (4) sistem otonomi riil dimana penyerahan urusan kepada daerah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan riil dari daerah dan (5) prinsip otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab yang merupakan variasi dari otonomi riil yang tercantum dalam UU No 5 Tahun 1974. Urusan otonomi daerah ini tidak statis, tetapi dinamis : berkembang dan berubah. Hal ini karena terjadinya perubahan di masyarakat, sehingga urusan daerah dapat ditambah atau ditarik menurut situasi dan perspektif yang dipakai.

Pada bagian berikutnya diceritakan perkembangan sejarah berikut perkembangan otonomi daerah dari masa ke masa sejak periode kolonial Belanda, zaman pemerintahan militer Jepang dampai masa Indonesia Merdeka. Dari garis perkembangan sejarah ini diketahui bahwa Indonesia memegang teguh asas desentralisasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahannya dari satu periode ke yang lainnya meskipun terlihat adanya perbedaan dalam intensitasnya. Dalam buku ini diceritakan secara detail desentralisasi yang terjadi pada masa kolonial Hindia Belanda, pemerintahan militer Jepang dan setelah merdeka sampai saat ini. Hal inilah yang merupakan salah satu keunggulan buku ini dibandingkan buku-buku lain tentang otonomi daerah seperti Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan karangan Syaukani dkk (2002), Hukum Otonomi Daerah karangan Sudi Fahmi (2009), dan buku-buku tentang otonomi daerah lainnya.

Hanya saja yang menjadi kekurangan dari bab ini adalah terbatasnya informasinya mengenai desentralisasi hanya sebatas pada UU No 5 Tahun 1974, padahal pada saat buku ini dicetak ulang pada tahun 2002 sudah ada pengaturan baru mengenai desentralisasi di Indonesia. Sehingga rasanya buku ini kurang lengkap bila belum ada cerita desentralisasi dengan pengaturan melalui peraturan perundang-undangan yang lebih baru seperti UU No 22 Tahun 1999. Dan hal ini untungnya terwujud di buku selanjutnya yang diterbitkan penulis.

Pada bagian berikutnya diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan otonomi daerah. Faktor-faktor ini juga sekaligus faktor-faktor yang sangat menentukan prospek otonomi daerah pada masa yang akan datang. Faktor yang pertama adalah faktor manusia. Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat ditentukan oleh kapasitas yang dimiliki oleh manusia pelaksananya. Penyelenggaraan otonomi daerah hanya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya apabila manusia pelaksananya baik, dalam arti mentalitas maupun kapasitasnya. Manusia merupakan unsur dinamis dalam organisasi yang berfungsi sebagai subyek penggerak roda organisasi pemerintahan. Manusia pelaksana pemerintahan daerah antara lain : (a) kepala daerah dan DPRD : beban tugas mereka sangat berat, sehingga untuk menduduki jabatan ini juga memerlukan kualifikasi yang sebanding dengan beban tugasnya. Faktor pengalaman dan pendidikan menempati posisi penting dalam menempa Kepala Daerah dan DPRD. (b) aparatur pemerintah daerah : sebagai unsur pelaksana, aparatur pemerintah daerah memiliki peran vital dalam keseluruhan proses penyelenggaraan otonomi daerah. Melihat beban tugasnya yang demikian berat dengan banyaknya kewenangan yang diberikan kepada daerah, perlu langkah sistematis untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah. Syarat pendidikan, pengalaman organisasi dan peningkatan skenario latihan, kursus dan sebagainya. (c) masyarakat : penyelenggaraan pemerintah daerah bukan semata hanya di pundak pemerintah daerah, tetapi juga di pundak masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat daerah dapat berpartisipasi baik secara parsial maupun holistik, sesuai dengan kompetensi, masalah, keahlian, dan yuridiksi yang dimilikinya. Partisipasi masyarakat ini menyangkut empat hal penting, yaitu : partisipasi dalam proses pembuatan keputusan, partisipasi dalam proses pelaksanaan, partisipasi dalam menikmati hasil, partisipasi dalam proses evaluasi.

Faktor berikutnya yaitu faktor keuangan. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari cukup tidaknya kemampuan daerah dalam bidang keuangan, karena kemampuan keuangan ini merupakan salah satu indikator penting guna mengukur tingkat otonomi suatu daerah. Keuangan daerah ini untuk membiayai pembangunan. Sumber-sumber keuangan daerah dapat dikelompokkan dalam dua kelompok utama, yaitu : pendapatan asli daerah (PAD) dan sumber pendapatan non-asli daerah (non-PAD). Sumber-sumber PAD mencakup lima sumber utama, yaitu : hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, hasil dinas daerah, dan hasil usaha daerah lain yang sah. Selama ini penghasilan daerah ini sangat rendah, sehingga untuk operasional pemerintah daerah masih banyak menggantungkan subsidi keuangan dari pusat.

Faktor selanjutnya yaitu faktor peralatan. Peralatan merupakan instrumen perantara dan pembantu bagi aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai tugas pekerjaannya. Untuk memperlancar jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah maka diperlukan sejumlah alat yang cukup memadai, baik kuantitas maupun kualitasnya. Keterbatasan peralatan yang dimiliki daerah dapat menyulitkan aparatur dalam melaksanakan fungsi public service.

Faktor yang terakhir adalah faktor organisasi dan manajemen. Untuk dapat mewujudkan organisasi yang baik dan sehat maka dalam setiap organisasi perlu diterapkan asas-asas atau prinsip-prinsip tertentu tertentu. Asas-asas ini merupakan sarana perantara menciptakan iklim yang baik untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan yang jelas merupakan hal yang pokok dalam tiap organisasi dan landasan bagi organisasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Asas selanjutnya adalah pembagian kerja. Pembagian kerja harus diikuti pula oleh pendelegasian wewenang, sehingga pelaksanaan bidang tugas dapat sepenuhnya menjadi tanggung jawab seseorang. Koordinasi merupakan asas lain yang harus ditetapkan. Koordinasi dimaksudkan untuk mejamin kesatuan tindakan guna meramalkan dan mencegah terjadinya krisis. Asas berikutnya yaitu pengontrolan. Kontrol merupakan hal yang penting dalam organisasi. Setiap orang memiliki keterbatasan dalam mengontrol sejumlah besar bawahan. Untuk bisa mengontrol bawahan secara efektif, pemimpin harus memiliki rentang kontrol dan batas-batas toleransi. Asas yang terakhir yaitu kesatuan komando. Kesatuan komando ini penting untuk menghindari terjadinya konflik atau kesimpangsiuran dan mempertegas kejelasan dalam pertanggungjawaban.

Disamping faktor organisasi, yang tak kalah pentingnya adalah manajemen. Manajemen ini memiliki lima fungsi pokok : perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan dan pengawasan. Perencanaan memiliki arti strategis sebab dapat membantu organisasi menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Pengorganisasian mempertegas garis wewenang, tugas dan kewajiban, mempermudah koordinasi dan integrasi, menghindari terbengkalainya tugas dan pekerjaan mempertegas saluran perintah, tanggung jawab dan komunikasi. Penyusunan personalia merupakan fungsi manajemen yang berkaitan dengan recruitment tenaga, penempatan pada posisi yang sesuai dengan kemampuannya, pemberian latihan serta pengembangan anggota. Dengan adanya penyusunan personalia dapat dijamin ketersediaan personalia yang cukup waktu yang tepat dan kualifikasi kemampuan yang tepat pula. Fungsi pengarahan berkaitan dengan pemberian arahan terhadap kegiatan-kegiatan operasional. Pengarahan merupakan langkah konkritisasi dari segala tujuan dan rencana yang diperankan oleh seorang pemimpin. Pengawasan merupakan fungsi terakhir yang sangat penting dalam setiap organisasi. Dengan pengawasan dapat diukur kemajuan yang dicapai, mencegah terjadinya penyimpangan sehingga memudahkan tindakan korektif. Pengawasan diperlukan untuk menjamin tetap berjalannya suatu pekerjaan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Faktor-faktor yang dibahas dalam buku ini masih relevan dengan keadaan saat ini dimana penyelenggaraan pemerintah memiliki tantangan yang besar dengan adanya otonomi daerah yang lebih luas. Dalam Sinambela dan Azhari (2003) pada bukunya berjudul dilema otonomi daerah dan masa depan nasionalisme Indonesia, diungkapkan banyak permasalahan kontemporer pelaksanaan otonomi daerah yang dengan berbagai isunya. Setelah dicoba untuk disederhanakan, ternyata permasalahan-permasalahan ini kembali berakar ada keempat faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang terdapat dalam buku ini.

Begitu juga pembahasan mengenai otonomi daerah oleh Yuwono, dkk (2001). Dalam bukunya manajemen otonomi daerah, membangun daerah berdasar paradigma baru, problem yang dihadapi daerah masih seputar sumber daya manusia, keuangan, peralatan yang terkait untuk pelayanan publik dan organisasi serta manajemen, dimana saat ini baru gencar-gencaranya diwacanakan reformasi birokrasi. Secara logika, buku prospek otonomi daerah dalam negara kesatuan republik indonesia dan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya ini menjadi logika dan bangunan argumen dasar bagi tiap buku tentang otonomi daerah yang ditulis kemudian.

Daftar Pustaka :

Abdurrahman, SH (ed). 1987. Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah. Media Sarana Press. Jakarta

Fahmi, Sudi. 2009. Hukum Otonomi Daerah : Konsistensi Hukum antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kreasi Total Media. Yogyakarta

Kaho, Josef Riwu. 2002. Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rajawali Press. Jakarta

Sinambela, Mahadi dan Azhari. 2003. Dilema Otonomi Daerah dan Masa Depan Nasionalisme Indonesia. Penerbit Balairung & co. Yogyakarta

Syaukani HR, Affan Gafar, M.Ryaas Rasyid. 2002. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Yuwono, Teguh (ed). 2001. Manajemen Otonomi Daerah, Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru. Clogapps Diponegoro University. Semarang

Review Buku Employment, Living Standards and Poverty in Contemporary Indonesia

2013-05-21T09:50:00.000+08:00

Judul buku : Employment, Living Standards and Poverty in Contemporary Indonesia

Editor : Chris Manning dan Sudarno Sumarto

Penerbit : ISEAS (Institute of South East Asian Studies), Singapore

Bagian review : Part 4, connecting with the poor : Goverment Policies and programs

Chapter 13, the evolution of poverty allevation policies : ideas, issues and actors

Chapter 14, reducing poverty by increasing community and family participation

Chapter 15, targeting of the poor and vulnerable

Chapter 16, Social assistance : understanding the gaps

Kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan klasik yang terus berlangsung sampai dengan saat ini dan tak kunjung menemukan ujung penyelesaiannya. Pemerintah yang berkuasa memegang tanggung jawab terbesar dalam menyelesaikan masalah kemiskinan ini, karena kemiskinan merupakan penghalang utama dalam mencapai tujuan negara yang terumus dalam konstitusi kita : kesejahteraan umum. Sebagai bentuk tanggung jawab, pemerintah telah merumuskan dan menerapkan berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, dari sejak jaman kemerdekaan Indonesia sampai pergantian dari rejim ke rejim penguasa. Sejak merdeka sampai dengan saat ini, berbagai kebijakan dan program tersebut secara statistik memang berhasil menurunkan angka kemiskinan. Namun saat inipun angka kemiskinan masih cukup tinggi, mencapai 13,02% total penduduk Indonesia, atau masih lebih dari 31 juta rakyat Indonesia. Artinya pemerintah masih memiliki PR besar untuk memberantas kemiskinan dan menghadirkan kesejahteraan untuk rakyatnya.

Review buku ini menghadirkan pembahasan mengenai Kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah yang menghubungkan dengan orang miskin, dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam chapter 13, the evolution of poverty alleviation policies : ideas, issues and actors dibahas secara gamblang mengenai evolusi kebijakan dan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pada saat orde baru dan kemudian beralih ke krisis ekonomi dan reformasi. Dalam peralihan masa ini, kebijakan dan program pemerintah mengalami perubahan-perubahan dalam konsepsi ide dan aktor yang terlibat untuk menghadapi isu yang berkembang saat itu. Hal-hal ini semata untuk mendapatkan program penanggulangan kemiskinan yang efektif, dimana efektivitas ini akan tercapai dengan komitmen serius dan aksi nyata dari para pemimpin politik. Perubahan konstelasi politik dan struktur pemerintahan dari orde baru ke reformasi dimana terjadi keterbukaan politik, desentralisasi dan sistem politik, membawa perubahan pula pada pola-pola kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Sejak merdeka, Indonesia telah mengalami permasalahan kemiskinan yang serius. Pada tahun 1950 sampai awal 1960 sangat sedikit yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kemiskinan. Pemerintahan Soekarno saat itu dengan demokrasinya, malah mengakibatkan ekonomi jatuh dan kemiskinan sangat tinggi. Pada masa orde baru dengan teknokrasinya membangun ekonomi dan memfokuskan pada stabilitas ekonomi makro untuk mengurangi inflasi, menstabilkan harga dan menumbuhkan ekonomi. Tujuan reformasi ekonomi orde baru saat itu bukan untuk mengurangi kemiskinan dengan menjalankan program yang mentarget langsung ke orang miskin. Baru pada dua dekade berikutnya pembangunan ekonomi dikombinasikan dengan program kesejahteraan sosial seperti swasembada pangan, pendidikan, gizi, pembangunan jalan dan infrastruktur yang kemudian memberikan kontribusi besar terhadap penanggulangan kemiskinan. Namun ternyata tidak semua rakyat Indonesia menikmati program pengentasan kemiskinan orde baru. Keluarga miskin terutama di desa masih terjebak dalam kemiskinan.kemudian pada 1994, pemerintah melalui Bappenas memberikan pendampingan selama 3 tahun ke 2000 desa yang miskin dan tertinggal di negara ini. Program ini dinamakan Inpres Desa tertinggal, yang menggunakan target geografis untuk mengidentifikasi desa yang dapat bantuan dan menggunakan mekanisme block grant yang kemudian dibentuk sistem revolving modal yang digunakan untuk kaum miskin. Meskipun menghasilkan efek positif, tetapi program ini banyak catatan, antara lain mengenai efektivitas metode pentargetan program dan pencapaian tujuan kebijakan yang menjadi PR serius bagi Bappenas.

Krisis ekonomi 1997 membuat lebih banyak orang terjerembab ke dalam kemiskinan. Sekitar 49 juta atau 24% rakyat masuk ke kemiskinan. Kemudian terjadi peralihan kekuasaan dari orde baru ke reformasi. Pemerintahan yang baru segera meluncurkan program kesejahteran sosial darurat, yaitu program Jaring Pengaman Sosial (JPS). JPS ini didanai dari pinjaman luar negeri. JPS merupakan program payung dengan turunan program penciptaan lapangan kerja (program padat karya, block grant dan kredit usaha kecil), program keamanan pangan, akses kesehatan dasar, dan paket bantuan pendidikan. JPS diharapkan menjadi bantuan darurat langsung kepada kaum miskin, tetapi kenyataannya program ini sasarannya meleset, tidak pas langsung pada orang yang miskin.

Pasca krisis ekonomi, kebijakan pengentasan kemiskinan yang diambil pemerintah lebih variatif. Sebagai contoh kebijakan untuk memperluas target bantuan sebagai kompensasi atas kebijakan pengurangan subsidi BBM. Kenaikan harga minyak dunia dan besarnya beban subsidi BBM yang ditanggung pemerintah membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan pengurangan subsidi BBM yang berakibat pada naiknya harga BBM. Sebagai kompensasinya, pemerintah mengalokasikan dana lebih banyak untuk program penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial termasuk memperluas target sasaran programnya. Pemerintah mengalokasikan 11 triliun untuk program pemberian uang langsung atau yang dikenal dengan BLT (bantuan langsung tunai). Selain itu masih ada program-program lain yang menyasar orang miskin, antara lain program pembangunan infrastruktur desa, program kompensasi pendidikan dan kesehatan. Pada pertengahan 2005 diluncurkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menyasar langsung ke sekolah-sekolah. Kemudian dalam bidang kesehatan diluncurkan asuransi sosial untuk orang miskin dengan nama Askeskin. Sebagai pengaman atas naiknya BBM, program BLT diluncurkan dengan memberikan uang tunai sebesar 100 ribu rupiah per bulan selama 12 bulan bagi 15 juta masyarakat miskin. Kali ini metode mentarget sasaran dengan pendekatan baru yang dirasa lebih efektif dan tepat sasaran. Pada kenaikan harga minyak tahun 2008 program BLT juga diberikan lagi, namun kali ini menjadi bola politik dengan isu pemenangan kembali incumbent presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilu 1999.

Selain pemberian uang secara langsung lewat BLT, pemerintah juga mengembangkan program pengentasan kemiskinan yang memberikan uang secara sementara untuk mengatasi kemiskinan yang kronis. Program ini adalah PNPM. PNPM merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK). PNPM ini menyediakan block grant dana kepada komunitas masyarakat lokal. PNPM ini adalah program sementara yang memberikan transfer uang langsung dari pusat kepada level terbawah dan melibatkan sesedikit mungkin birokrasi yang ditengarai sebagai sarang korupsi. PNPM ini menyasar komunitas dengan harapan langsung melibatkan masyarakat miskin dan perempuan sehingga efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Sebagai pelengkap, diluncurkanlah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH ini diluncurkan di 7 provinsi dengan tujuan meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta memberika pendidikan dasar dan menengah kepada orang miskin. Program ini diurusi oleh kementerian sosial. Namun PNPM di bawah urusan kementerian dalam negeri. Partisipan dari program PKH dan program PNPM Generasi ini hampir sama, sehingga kedua program ini harus lebih jelas dan tidak tumpang tindih. Sebagai informasi, keberhasilan PNPM ini telah nampak dan dirasakan oleh masyarakat indonesia terutama dalam membangun infrastruktur pedesaan.

Kebijakan pengentasan kemiskinan, akhir-akhir ini menjadi isu politis, sehingga muncullah politik kemiskinan. Politik kemiskinan ini membahas beberapa isu dan tantangan, antara lain yang pertama adalah berapa banyak uang yang dialokasikan untuk program kesejahteraan sosial. Persentase penggunaan anggaran dan nilai anggaran untuk penangulangan kemiskinan ini meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan anggaran ini antara lain transfer anggaran ke daerah dan pengeluaran pemerintah pusat untuk penganggulangan kemiskinan yang pada tahun 2010 meningkat sampai 48 persen.

Isu dan tantangan yang kedua adalah dari legislatif. Dugaan politisasi BLT mengakibatkan para anggota DPR menuntut adanya dana aspirasi yang dikuasakan pada masing-masing anggota DPR untuk selanjutnya diberikan kepada konstituennya. Hal ini untuk meningkatan popularitas para anggota parlemen. Tetapi hal ini ditolak karena diindikasi menjadi lahan korupsi baru.

Isu berikutnya adalah pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Tiap tahun sekitar 30 persen belanja pemerintah pusat diberikan kepada pemerintah daerah. Harapannya dengan ditopang oleh pendapatan lokal daerah dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur, menyediakan pelayanan publik dan mengurangi kemiskinan di daerah. Tetapi hal ini masih menuai tantangan dengan banyaknya kegagalan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran publiknya.

Isu terakhir yaitu terkait dengan agensi dan koordinasi. Program penanggulangan kemiskinan dahulu hanya dipusatkan di satu agensi, yaitu Bappenas. Namun, saat ini banyak sekali yang mengurusi program penanggulangan kemiskinan, seperti Bappenas sendiri, Kementerian dalam negeri, kementerian sosial, Kemenko kesra, dan satu lagi lembaga yang dibentuk adalah tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K) yang berada di bawah wakil presiden. Hal ini memunculkan kerumitan terkait koordinasi yang dilakukan. Apalagi tanpa dukungan politis, gerak TNP2K untuk mengkoordinasikan penanggulangan kemiskinan antar agensi sangat berat.

Tantangan-tantangan dan isu-isu ini harus segera direspon pemerintah dengan memperbanyak dana untuk penanggulangan kemiskinan, bukan hanya dari pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah, mekanisme demokrasi dan check-balances tetap dijaga namun jangan sampai menjadi ganjalan program, desentarlisasi yang tidak siginifikan terhadap penanggulangan kemiskinan harus dievaluasi dan pemerintah pusat berkewajiban melakukan penataan kembali koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan.

Pada chapter 14, dibahas mengenai pengurangan kemiskinan melalui peningkatan partisipasi komunitas dan perempuan. Dalam tulisan ini dibahas mengenai partisipasi komunitas masyarakat dan perempuan dalam program penanggulangan kemiskinan. Partisipasi komunitas dan perempuan ini difokuskan dalam 2 program, yaitu program PNPM dan PKH. PNPM sebagai program anti-kemiskinan memiliki konsep paradigma pembangunan yang bottom up dan pemanfaatan potensi lokal. PNPM ini merupakan gabungan dari program pengembangan kecamatan (PPK) dan Program kemiskinan kota ditambah dengan proyek bantuan block grant untuk desa, program pengembangan infrastruktur desa serta peningkatan pendapatan petani dan nelayan. Program PNPM ini akan habis ketika pendanaan dari donor terhenti.

PNPM merupakan program payung yang bertujuan membuka lapangan kerja dan pemberdayaan komunitas. PNPM terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan geografis dan berdasarkan sektor. PNPM ini memberikan peningkatan kapasitas kepada komunitas untuk mengatasi masalahnya sendiri. PNPM memberikan block grant secara langsung kepada komunitas dengan pendampingan dari fasilitator yang merupakan agen perubahan. PNPM ini memiliki tiga mekanisme, yaitu perencanaan program yang dibina dan dianggarkan oleh Bappenas, implementasi yang dilakukan oleh kementerian teknis terkait dan koordinasi program yang dilakukan oleh kemenko kesra. Pembentukan TNP2K akhirnya membuat koordinasi dengan PNPM tidak jelas.

Evaluasi PNPM menunjukkan bahwa dana block grant PNPM kebanyakan digunakan untuk menyediakan atau memperbaiki infrastruktur skala kecil. Kemudian hal ini menimbulkan efek domino seperti membuka lapangan pekerjaan dan membuka isolasi area. Dana ini memberikan dampak signifikan terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan. PNPM ini menjadi jaring pengaman di desa yang efektif terutama pada saat musim dimana petani menganggur (off season). Kemudian untuk partisipasi perempuan, PNPM ini memberikan akses khusus berupa simpan pinjam khusus perempuan. Hal ini meningkatkan partisipasi dan kepercayaan diri perempuan melalui simpan pinjam dengan model perguliran modal. Meski demikian PNPM masih memiliki tantangan untuk menurunkan kemiskinan. Keberhasilan PNPM belum nampak dalam kehidupan masyarakat desa yang termiskin. Block grant yang diarahkan ke pembangunan infrastruktur memberi manfaat pada kelompok miskin ataupun tidak, tetapi tidak memberikan efek langsung pada konsumsi masyarakat miskin.

PNPM merupakan salah satu komponen dari strategi yang lebih lebar daripada pengentasan kemiskinan. Lebih jauh dari penanggulangan kemiskinan, pemerintah ingin program ini juga menumbuhkan sektor yang memberikan manfaat pada orang miskin. PNPM berfokus pada penggunaan sumber daya lokal dan pembangunan infrastruktur desa untuk diversifikasi bisnis di desa, menumbuhkan UMKM dan memberikan akses lebih baik ke sumber daya dan pasar.

Karena PNPM ini adalah program ad hoc yang pendanaannya berasal dari pinjaman luar negeri, maka keberlanjutan PNPM perlu dipikirkan. Untuk itu pertama perlu keterlibatan semua pihak, termasuk kementerian teknis, pemerintah lokal dan korporasi untuk lebih berperan dalam mentarget kemiskinan, termasuk mengidentifikasi kantong-kantong kemiskinan yang berada di desa. kemudian program yang ditujukan ke masing-masing desa harus memberikan manfaat pada kaum tidak berpunya. Dan ketiga meningkatkan kapasitas pemerintah lokal untuk mengambil alih perencanaan yang pro miskin, penganggaran dan manajemen kebutuhan yang lebih baik.

Program berikutnya adalah program keluarga harapan (PKH) yang merupakan program pemberian uang tunai yang kondisional untuk memberikan bantuan kepada keluarga (khususnya kaum ibu) yang memberikan investasi jangka panjang kepada pendidikan dan kesehatan seluruh anggota keluarga. Kaum ibu yang diberikan akses dana ini karena asumsinya ibu lah yang memegang keuangan keluarga. Pendidikan dan kesehatan ini sekaligus indikator MDGs sehingga program ini juga ditujukan untuk mencapai goal MDGs pada 2015. Orang tidak bersekolah atau tidak mau memeriksakan kesehatannya biasanya karena alasan tidak punya uang, sehingga program ini memberikan uang cash untuk mengatasi masalah ini. PKH ini mentargetkan keluarga-keluarga termiskin, sehingga pemerintah mencoba menargetkan pendanaan program ini bukan dari anggaran sendiri, tapi menawarkan pada agensi internasional untuk mendukung program ini.

Program PKH telah meningkatkan jumlah kunjungan ibu dan anak ke fasilitas kesehatan lokal seperti puskesmas. Juga telah mengurangi jumlah siswa putus sekolah. Hal ini berarti tujuan program PKH untuk memperbaiki akses pendidikan dan kesehatan telah menunjukkan dampak yang signifikan. Tentunya dengan keterlibatan pemerintah lokal dan institusi pendidikan serta kesehatan yang ada di masyarakat.

Kedua program, PNPM dan PKH penting dan efektif menjaring keterlibatan komunitas dan perempuan dalam mencapai penurunan kemiskinan yang signifikan. Program ini juga telah memberikan peluang keterlibatan komunitas dan perempuan dalam pemberantasan kemiskinan. Strategi untuk melibatkan komunitas dan perempuan dalam mengurangi kemiskinan sangat menjanjikan. Tantangannya adalah mempertahankan dan meningkatkan hasil yang telah dicapai. Ke depan pemerintah pusat perlu mempengaruhi pemerintah daerah untuk lebih terlibat dan bertanggung jawab dalam PNPM dan PKH. Dengan program ini keterlibatan dalam pengambilan keputusan publik meningkat. Singkat kata, program ini telah berhasil sesuai tujuan kebijakannya hanya saja perlu banyak aksi dan keterlibatan dari pemerintah lokal untuk keberlanjutan program ke depannya.

Chapter 15, targeting of the poor and vulnerable membahas mengenai metode targeting yang dilakukan dalam program penanggulangan kemiskinan di Indonesia serta dampaknya, baik efektivitas program maupun efisiensi programnya. Dalam chapter ini diceritakan evolusi target dari program-program sosial dan kemudian dibahas pendekatan lain dalam mentarget si miskin dan diukur efektivitas program dengan metode target yang sekarang. Kemudian ditawarkan beberapa kemungkinan targeting untuk program-program yang akan dilakukan ke depan.

Generasi pertama program kesejateraan sosial yang mentargetkan rumah tangga adalah program JPS. Tetapi program ini tidak tepat menyasar kebanyakan orang termiskin. Selanjutnya adalah kebijakan kompensasi atas kenaikan harga BBM, dimana muncul kebijakan askeskin yang kemudian berubah menjadi jamkesmas, kebijakan BLT, dan raskin. Target dari kebijakan-kebijakan ini lebih lebar, dimana ditujukan kepada masyarakat miskin dan para rumah tangga dekat miskin selama krisis berlangsung.

Targeting ini penting karena terkait dengan efektivitas program dan juga ketersediaan sumber dana (efisiensi). Selain itu penduduk yang banyak, persebaran geografis dan struktur desentralisasi dikombinasikan dengan kesenjangan yang masih tinggi menguatkan pentingnya memilih metode targeting yang tepat. Metode targeting bervariasi. Suatu program dapat mentarget individual atau rumah tangga secara langsung, mentarget semua orang atau kantong kemiskinan, dan membuat program yang memungkinkan semua orang untuk mengaksesnya.

Dua metode utama yang sering digunakan di negara berkembang untuk mengakses secara langsung individu atau rumah tangga adalah proxy mean testing dan community based targeting. Proxy mean testing mengklasifikasikan rumah tangga sebagai miskin atau tidak berdasarkan karakteristik rumah tangga yang mudah diamati seperti lokasi, kepemilikan aset, demografi rumah tangga dan terkadang pendidikan atau pekerjaan orang tua. Indikator-indikator ini berhubungan langsung dengan status ekonomi rumah tangga dan dapat juga disederhanakan menjadi income dan belanja per bulan, misalnya. informasi ini harus diverifikasi oleh aparat dengan mengunjungi rumahnya. Sedangkan community based targeting menggunakan pengetahuan lokal untuk mengidentifikasi orang miskin dan tak berpunya. Dengan ini kepala komunitas atau representasi komunitas dapat dilibatkan untuk proses seleksi.

Ada pula metode targeting dengan kategoris. Kategoris ini biasanya mengklasifikasi sub kelompok yang boleh untuk mendapatkan program. Contohnya kesehatan anak-anak untuk usia 0-5 tahun, bantuan pendidikan untuk anak SD, bantuan dana untuk janda, dan lain-lain. Metode ini sering disebut juga targeting geografis. Biasanya di indonesia menggunakan metode targeting kategori ini dan digabungkan dengan metode lainnya. Yang terakhir adalah self targeting yang membolehkan semua orang mengakses manfaat proses program. Tetapi biaya untuk mendapatkan akses lebih kecil orang miskin daripada yang tidak miskin.

Di Indonesia program kesejahteraan sosial biasnya menggunakan kombinasi targeting antara proxy mean testing, community based targeting, dan geographical targeting. Sebagai contoh program raskin, jamkesmas dan BLT, ketiganya mentarget orang miskin dan dekat miskin denan pendapatan perkapita sekitar 240 ribu per orang per bulan. Semua program sudah jelas menyasar orang dengan kategori tertentu, namun target yang tercapai tidak bisa 100%, karena sosialisasi program yang jelek dan praktek yang tidak konsisten di tingkat bawah. Hal ini menyebabkan target si miskin yang dimaksud mengalami bias.

Kenyataannya di Indonesia program-program pengentasan kemiskinan malah banyak dinikmati oleh masyarakat yang tidak miskin. Sehingga perlu untuk meningkatkan performa targeting di Indonesia.pertama perlu menentukan metode targeting mana yang paling cocok untuk konteks indonesia dan cara terbaik untuk melakukannya. Kedua, sosialisasi dan mengikat komitmen program ke semua lapisan yang perlu ditingkatkan performanya.

Sebagai contoh program keluarga harapan (PKH) yang menggunakan proxy mean testing dimana warga yang lebih miskin tidak mendapatkan program karena rumahnya lebih bagus, padahal sebenarnya lebih miskin. Hal ini membuat orang yang sebenarnya miskin malah tidak mendapatkan akses program. Program-program pengentasan kemiskinan di Indonesia ini menggunakan kombinasi proxy means testing, geographical targeting dan pendekatan community based untuk mentarget penerima manfaat. Ketika tiap program menggunakan pendekatan yang berbeda dalam targetingnya, karena sudah terbiasa operator di lapangan seringkali memperlakukan dengan pendekatan yang sama tiap program. Hal inilah yang membuat targeting menjadi tidak efektif.

Sebagai solusi kedepan perlu dikembangkan data kemiskinan yang bisa digunakan untuk targeting geografis. Kemudian BPS harus mengupdate survey kemiskinan secara berkala. 5 tahun sekali seperti survey BPS seringkali menimbulkan bias dan sudah banyak perubahan dalam masyarakat. Untuk efektivitas targeting ini yang paling penting adalah kejelasan program dan targetnya.

Chapter 16, sosial assistance : understanding the gaps memaparkan mengenai gaps yang terjadi antara maksud atau tujuan program dengan kenyataan riil yang terjadi di lapangan. Gaps ini antara lain orang yang berisiko miskin tidak tercover dalam program, beberapa kelompok miskin tidak tercover dalam program, dan beberapa anggota target group tidak memiliki akses ke program. Banyak sekali program kemiskinan, tetapi penurunan angka kemiskinan tidak signifikan. Bisa jadi gaps inilah penyebabnya.

Berdasarkan bukti gaps yang terjadi di lapangan antara lain adalah umur dalam keluarga. Beberapa responden dengan umur lebih dari 40 tahun merasakan diskriminasi dari program sosial pemerintah. orang tua yang memiliki rumah lebih bagus, namun lebih miskin dari yang muda yang rumahnya lebih jelek malah tidak mendapatkan program sosial. Rumah dijadikan indikator dan seringkali surveyor hanya melihat dari luarnya saja, sehingga meski rumahnya lebih bagus tapi masih miskin malah tidak dapat bantuan.

Kemudian gaps yang lain adalah risiko yang dikover dalam program. Dalam program jamkesmas, masyarakat mengasumsikan semua biaya kesehatan bagi si sakit yang tidak mampu ditanggung oleh pemerintah, tetapi ternyata mereka harus tetap membanyar dan seringkali menjual asetnya untuk biaya pengobatan si sakit. Kemudian biaya transportasi ke puskesmas atau rumah sakit yang menyediakan jamkesmas terkadang sangat mahal sehingga tidak terjangkau oleh si miskin. Kemudian obat-obatan yang diberikan di puskesmas antara sakit yang satu dengan yang lain sama saja, sehingga masyarakat miskin tidak percaya pada puskesmas yang bersangkutan dan jaminan kesehatan yang diberikan. Masyarakat memilih untuk mengeluarkan uang lebih dan mendapatkan pelayanan yang lebih memuaskan daripada menggunakan jaminan kesehatan tetapi pelayanannya tidak memuaskan.

Dalam bidang pendidikan, seringkali pendidikan gratis diberikan hanya sampai SMP. Padahal saat ini harapan untuk mengangkat derajat melalui pekerjaan yang layak, minimal adalah SMA. Jaminan pendidikan yang disediakan pemerintah baru sampai SMP, sehingga masyarakat merasa masih banyak biaya yang harus mereka keluarkan untuk pendidikan. Dalam pemenuhan kebutuhan dasar, pekerjaan sehari-hari masyarakat dirasa tidak cukup memenuhi kebutuhan mereka. Mereka dipekerjakan dengan upah rendah dan sistem kontrak yang sewaktu-waktu bisa dipecat. Akibatnya bantuan-bantuan tunai seringkali digunakan untuk konsumsi sehari-hari, bukan menjadi aset, karena mereka lebih butuh makan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Gaps ini seringkali menjadi masalah dalam targeting sasaran. Seringkali ketika survey ke suatu tempat, semuanya mengaku miskin. Hal ini karena mengaku miskin berarti mendapatkan bantuan dari pemerintah. Bila tidak berarti tidak dapat apa-apa. Kemudian terjadi bias dalam targeting karena informasi yang didapatkan tidak lengkap, bahkan terkadang hanya melihat dari luar dan tidak langsung menemui responden. Dengan adanya gaps ini diharapkan targeting yang dilakukan dengan suatu program lebih dipertajam lagi. Kemudian infomasi tentang suatu program harus lebih jelas ke masyarakat supaya tidak terjadi mispersepsi dalam masyarakat.

Analisis Kebijakan Kenaikan Tarif Kereta Api Kelas Ekonomi

2013-05-20T11:35:00.003+08:00

Belakangan ini santer isu akan dihapusnya kereta api kelas ekonomi. Isu kereta api kelas ekonomi ini sempat mencuat, namun kedatangan isu-isu lain yang lebih "seksi" menjadikan isu ini tertutupi. Kebijakan terkait dengan kereta api kelas ekonomi ini memang rawan, karena menyangkut keberpihakan negara pada penyediaan transportasi publik untuk warganya. Tahun 2011 pernah ada wacana mengenai kenaikan tarif kereta api kelas ekonomi. Saat itu saya menuliskan analisis sebagai tugas salah satu mata kuliah. Berikut analisis yang dulu saya tuliskan. semoga bermanfaat.

Kereta api merupakan salah satu moda transportasi yang digunakan banyak orang. Tercatat pada tahun 2010 jumlah total penumpang yang menggunakan moda angkutan kereta api sebesar 201.930.000 orang, sedangkan angkutan barang sebesar 19.149.000 ton (Ditjen Perkeretaapian, 2011).Perkeretaapian juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem transportasi Indonesia. dan pengaturannya ditetapkan dengan UU No 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian. Perkeretaapian ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat, tertib dan teratur, efisien, serta menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional. (UU No 23 Tahun 2007).

Perkeretaapian ini dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Pembinaan ini diwujudkan dalam bentuk pengaturan, pegendalian dan pengawasan. Sedangkan untuk penyelenggaraan perkeretaapian, baik prasarana (jalur kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasional kereta api) dan sarananya (kereta api) dijalankan oleh Badan Usaha, baik Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah ataupun badan hukum di Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian (UU No 23 Tahun 2007). Dalam menjalankan fungsinya, Pemerintah membentuk Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang menginduk Kementerian Perhubungan untuk mengurusi tentang perkeretaapian. Untuk menjalankan fungsinya sebagai pembina, pemerintah salah satunya dengan menyusun Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030 sebagaimana diamanatkan dalam UU No 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian. Rencana ini merupakan arah kebijakan jangka panjang Pemerintah dalam perkeretaapian.

Penyelenggara perkeretaapian sampai saat ini hanya dilakukan oleh PT.KAI (Persero). Kemudian guna memberikan layanan yang lebih baik pada angkutan kereta api komuter, telah menggunakan sarana Kereta Rel Listrik di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang (Serpong) dan Bekasi (Jabodetabek) serta pengusahaan di bidang usaha non angkutan penumpang PT. KAI (Persero) membentuk anak perusahaan PT. KAI Commuter Jabodetabek berdasarkan Inpres No. 5 tahun 2008 dan Surat Menneg BUMN No. S-653/MBU/2008 tanggal 12 Agustus 2008. Regulasi mendorong keterlibatan swasta dalam penyelenggaraan infrastruktur (Perpres No. 67 Tahun 2005), dan perkeretaapian diarahkan untuk dapat diselenggarakan oleh swasta. (RIPNas, 2011).

Dalam penyelenggaraan perkeretaapian ini, pemerintah tidak sepenuhnya melepaskan pada pihak lain (dalam hal ini PT.KAI), tetapi Pemerintah bertanggung jawab terhadap ketersediaan layanan kereta api yang menjangkau wilayah yang berada di pulau-pulau besar serta dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat. Tanggung jawab ini diwujudkan melalui penyediaan layanan kereta api kelas ekonomi dan kereta api perintis pada daerah-daerah yang belum tersedia jaringan prasarana KA. Untuk kereta api kelas ekonomi, pemerintah memberikan subsidi terhadap selisih pendapatan operasi berdasar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan Biaya Pokok Produksi (BPP) operator melalui skema Public Service Obligation (PSO). Untuk pelayanan angkutan perintis, Pemerintah atau Pemerintah Daerah memberikan subsidi terhadap selisih tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan biaya operasi operator. Pengembangan kereta api perintis membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah terutama pada daerah-daerah yang belum tersedia jaringan prasarana KA, seperti Kalimantan, Sulawesi dan Papua. (RIPNas, 2011).

Kondisi saat ini, penyelengara kereta api dimonopoli oleh PT.KAI dan anak perusahannya PT.KAI Commuter Jabotabek. Keduanya masih memiliki direksi yang sama. Prasarana perkeretaapian sebagian besar dimiliki oleh Negara dan hanya sebagian yang dimiliki oleh PT. KAI. Sedangkan sarana perkeretaapian, merupakan kepemilikan PT. KAI yang berasal dari hibah negara. PT. KAI ini merupakan sebuah badan usaha yang berorientasi profit, sehingga untung-rugi menjadi pertimbangan utamanya. Dalam operasionalnya, PT.KAI diberi hak untuk menentukan sendiri kebijakannya, tetapi tetap berpegang pada regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Untuk kereta api kelas eksekutif dan bisnis, PT. KAI menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar, tetapi untuk kereta api kelas ekonomi masih menjadi tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab pemerintah adalah memberikan subsidi lewat skema public service obligation. Public service obligation atau PSO adalah pengaturan di mana badan atau otoritas lain yang menawarkan sebuah lelang untuk subsidi, izin perusahaan pemenang monopoli untuk mengoperasikan layanan transportasi publik tertentu untuk jangka waktu tertentu untuk subsidi yang diberikan. Mekanisme pemberian dana PSO ini adalah dengan sistem reimbruse, yaitu dana PSO diaudit dulu baru dibayar.

Dalam perumusan kebijakan penentuan tarif kereta api, termasuk kebijakan tentang kenaikan tarif kereta api ekonomi ini, dengan mekanisme dimana tiap tahun PT.KAI melakukan perhitungan tentang perkiraan Biaya Pokok Produksi (BPP) operator dan perkiraan penerimaan dari tarif kereta api yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian PT.KAI mengajukan perhitungan tersebut kepada pemerintah (dalam hal ini Kementerian Perhubungan) untuk diberikan subsidi,dengan mekanisme PSO. Dari sini perkiraan harga tiket kereta api kelas ekonomi sudah ditemukan perhitungannya. Pemerintah juga sudah memiliki perkiraan perhitungan sendiri, dan juga memiliki anggaran untuk subsidi berupa PSO yang sudah ditentukan oleh kementerian keuangan. Dalam penentuan tarif kereta api ekonomi, PT. KAI dan pemerintah mengadakan pertemuan bersama-sama untuk membahas perhitungan masing-masing dan besaran subsidi yang akan diberikan serta tarif kereta api kelas ekonomi yang ditetapkan. Setelah mencapai kesepakatan, pemerintah menetapkan kesepakatan tersebut dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan orang dengan pelayanan kereta api kelas ekonomi tahun anggaran yang bersangkutan dan tentang penetapan tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi dan perubahannya (apabila ada perubahan). Apabila ada keputusan kenaikan tarif, kenaikan ini tidak serta merta diberlakukan semenjak peraturan menteri disahkan, melainkan dilakukan sosialisasi terhadap rencana kenaikan tarif, mendengar aspirasi masyarakat dan apabila tidak ada keluhan berarti baru diberlakukan dengan tanggal tertentu yang ditetapkan (sekitar 3 bulan setelah ditetapkannya peraturan menteri tersebut).

Kebijakan kenaikan tarif kereta api kelas ekonomi, terakhir ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.54 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri perhubungan nomor 35 tahun 2010 tentang tarif angkutan orang kereta api kelas ekonomi yang ditetapkan pada 23 September 2010. Dalam peraturan ini, ditetapkan bahwa tarif kereta api kelas ekonomi ditetapkan menjadi sebesar hasil perhitungan evaluasi tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi yang dilakukan pada akhir bulan Desember 2010.

Dari hasil perhitungan dan kesepakatan antara PT.KAI sebagai penyelenggara dan pemerintah yang dilakukan pada akhir Desember 2010, ditetapkan kenaikan tarif kereta api ekonomi sebesar 8-20% yang berlaku mulai 8 Januari 2011. Besaran Kenaikan tarif yang diberlakukan ini berbeda,tergantung dari jarak tempuh kereta api tersebut. Untuk kereta api ekonomi jarak jauh besaran kenaikannya antara Rp4.000–8.000 per penumpang, jarak sedang Rp1.000– 5.500,jarak dekat Rp500–2.000, Kereta Rel Diesel (KRD) Rp500– 1.500, dan Kereta Rel Listrik (KRL) Rp500–2.000 (Cristianto, 2011).

Kenaikan tarif kereta api ini diambil akhir Desember 2011 setelah terjadi kesepakatan antara PT.KAI sebagai penyelenggara perkeretaapian yang terikat perjanjian dengan pemerintah melalui PSO dengan pemerintah, dimana dengan melihat perhitungan dimana dari tahun ke tahun selisih antara biaya pokok produksi (BPP) operator dengan penerimaan tiket selalu lebih besar dari tahun ke tahun. Sementara subsidi yang diberikan melalui PSO untuk tahun 2011 sudah dipatok sebesar 639 milyar rupiah. Dari hasil perhitungan dimana biaya pokok produksi terus meningkat, sedangkan PSO sudah dipatok dan tidak bisa berubah, sehingga untuk menghindari kerugian PT.KAI, tarif kereta api kelas ekonomi diputuskan untuk dinaikkan. Kenaikan tarif ini akan diberlakukan per 8 Januari 2011. Masa selama putusan dikeluarkan dan pemberlakuan tarif baru, dilakukan sosialisasi dan mendengar masukan dari masyarakat. Pada waktu akan diberlakukan tarif baru kereta api ekonomi, terdapat polemik di masyarakat, yang kemudian ditanggapi pemerintah dengan penundaan kenaikan tarif. Penundaan ini didasarkan pada pertimbangan masukan dari masyarakat dan pemerhati kereta api. Penundaan ini juga dilakukan karena dinilai waktunya belum tepat dan tuntutan perbaikan pelayanan PT.KAI baru kemudian kenaikan tarif bisa diberlakukan (b-watch,2011).

Terdapat hal yang janggal , yaitu kenaikan tarif sempat diberlakukan sehari pada tanggal 8 Januari 2011, yang kemudian dilakukan penundaan kenaikan tarif kereta api ekonomi yang berlaku tanggal 9 Januari 2011. Pemberlakuan sehari ini disebut oleh pemerintah berupa kesalahan operasional di lapangan (kontan, 2011). Pemberlakuan kenaikan tarif akan dilakukan dengan menunggu hasil survei tarif kereta api yang dilakukan pemerintah sekitar April 2011. Dalam jangka waktu itu pula PT KAI diminta untuk memperbaiki layanannya (politikana.com, 2011).

Dilihat dari konteks kebijakan, Ripley (1985:49) mengungkapkan bahwa kebijakan menghendaki adanya siklus yang terus menerus dari mulai formulasi-evaluasi hingga reformulasi kebijakan , sehingga tidak heran jika dalam ranah kebijakan yang terjadi hanya formulasi dan reformulasi kebijakan (Indiahdono, 2009). Siklus ini pula yang digunakan oleh pemerintah untuk menetapkan kebijakan mengenai tarif angkutan orang kereta api kelas ekonomi. Formulasi kebijakan yang ditandai dengan penetapan kenaikan tarif kereta api, selalu dilakukan evaluasi kebijakan dan kemudian dilakukan reformulasi kebijakan untuk disesuaikan dengan konteks saat itu. Pada waktu kebijakan kenaikan tarif angkutan orang kereta api kelas ekonomi akan diberlakukan, karena konteks keadaan saat itu dimana menurut perkiraan akan berpengaruh pada ekonomi masyarakat, keadaan sosial politik saat itu dan juga melihat pelayanan yang disediakan PT.KAI pada kereta api ekonomi yang masih minim dan tidak sesuai dengan standar pelayanan publik yang diatur dalam UU No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, maka tepat kiranya keputusan tentang penundaan pemberlakuan kenaikan tarif dilakukan. Hal ini juga dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat dan pemerhati transportasi untuk menunda pemberlakuan kenaikan tarif sampai pelayanan kereta api ekonomi membaik.

Hal ini juga sesuai dengan logika rational choice, dimana kenaikan tarif harus diikuti dengan kenaikan pelayanan, yang selama ini dirasa pelayanannya masih sangat kurang. PT, KAI merupakan perusahaan komersial yang menyediakan layanan kereta api. Semakin naik uang yang dikeluaran untuk mendapatkan pelayanan, seharusnya semakin naik pula pelayanan yang diberikan. Jangan hanya karena PT.KAI memonopoli perkeretapaian di Indonesia, PT KAI seenaknya dalam menaikkan tarif dan memberikan layanan seadanya. Sebelum menaikkan tarif kereta api ekonomi, pelayanan PT.KAI dalam kereta api ekonomi harus ditingkatkan.

Saat ini, harga tiket kereta api kelas ekonomi telah mengikuti kenaikan yang ditetapkan pada awal tahun yang sempat ditunda kemarin. Pelayanan kereta api kelas ekonomi juga mengalami kenaikan, antara lain dengan pemberlakuan Keputusan Direksi PTKA No.CP/104 dimana tidak ada lagi tiket berdiri atau tanpa tempat duduk sehingga keamanan dan kenyamanan pelayanan KA makin terjamin (Ariefyanto, 2011) . Tiap rangkaian kereta juga ada petugas keamanan untuk meminimalisir tindak kejahatan. Pengamen dan pedagang asongan ditertibkan, penumpang gelap kereta api tanpa tiket dengan tegas diturunkan di stasiun terdekat. Hal ini menunjukkan kebijakan dalam kenaikan tarif kereta api ekonomi tepat diberlakukan dalam konteks diimbangi kenaikan pelayanan kereta api ekonomi.

Sumber :

Ariefyanto, 2011. Tiket Berdiri Kereta Api Akan Dihentikan. dalam http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/09/21/lruzc9-tiket-berdiri-di-kereta-api-akan-dihentikan diakses tanggal 14 November 2011

Bwatch.2011.Kenaikan tarif KA ekonomi ditunda, dalam http://bumnwatch.com/kenaikan-tarif-ka-ekonomi-ditunda/ diakses tanggal 14 November 2011

Cristianto, Ivan.2011. Kenaikan tarif kereta ekonomi 20%. Dalam http://economy.okezone.com/read/2011/01/07/320/411332/320/tarif-kereta-api-ekonomi-naik-20 diakses tanggal 14 November 2011

Ditjen Perkeretaapian, 2011. Rencana Induk Perkeretaapian Nasional. Kementerian Perhubungan RI

Kontan.2011. Kenaikan Tarif Kereta Ekonomi Baru April Mendatang. Dalam http://nasional.kontan.co.id/v2/read/nasional/56062/Kenaikan-tarif-kereta-ekonomi-berlaku-April-mendatang- diakses tanggal 14 November 2011

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.54 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri perhubungan nomor 35 tahun 2010 tentang tarif angkutan orang kereta api kelas ekonomi

Politikana.2011. Kenaikan Tarif Kereta Ekonomi, Gagal. Dalam http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=16657 diakses tanggal 14 November 2011

Ripley, Randal B. 1985. Policy analysis in political science. Dalam Indiahdono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis.Penerbit Gava Media. Yogyakarta

Wawancara via telepon dengan staf Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan RI, 14 November 2011

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

Teori Elite : Kekuasaan dalam berbagai perspektif aktor-elite

2013-05-16T10:21:00.002+08:00

Tulisan ini hendak menjelaskan kekuasaan dari perspektif aktor-elite, dimana kekuasaan dikaji dalam bingkai bagaimana kekuasaan didistribusikan. Distribusi kekuasaan ini menawarkan beberapa model yang berbeda. Model yang pertama adalah adalah model elitis yang menawarkan gagasan bahwa kekuasaan terdistribusi secara tidak merata yang pada gilirannya memunculkan kelompok elit dan kelompok massa. Model yang kedua adalah model pluralis yang menyatakan bahwa kekuasaan tidak terbagi secara merata sebagaimana dalam model elitis, tetapi kekuasaan terdistribusi diantara kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat. Sedangkan model populis memandang kekuasaan dengan mendasarkan pada asumsi bahwa setiap individu yang di masyarakat mempunyai hak dan harus terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan, dan oleh karena itu kekuasaan harus didistribusikan kepada setiap individu tanpa kecuali (Haryanto, 2005).

Perspektif aktor-elite ini memandang kekuasaan dengan model elitis, dimana model ini memunculkan kedua kelompok masyarakat, yaitu sejumlah kecil masyarakat yang memiliki kekuasaan besar yang dikenal dengan sebutan elit, dan anggota masyarakat yang dalam jumlah banyak tetapi tidak memiliki kekuasaan. Model ini menggunakan asumsi bahwa dalam setiap masyarakat tidak pernah memiliki distribusi kekuasaan secara merata. Asumsi yang kedua adalah orang yang memerintah dalam satu masyarakat lebih sedikit daripada orang yang diperintah. Itulah sebabnya mengapa elite selalu dirumuskan sebagai sekelompok kecil orang yang mempunyai pengaruh besar dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan. Asumsi ketiga, diantara elite terdapat kesamaan nilai dan berusaha mempertahankan nilai-nilai, yang berarti mempertahankan status sebagai elit (Surbakti, 2010).

Para “elite theorist” seperti Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto, Guido Dorso, Robert Putnam, dan lainnya mengungkapkan distribusi kekuasaan dengan cara yang berbeda-beda. Tetapi ada benang merah diantara pemikiran para elite theorist yang berkaitan dengan distribusi kekuasaan dalam lapangan politik. Benang merah itu adalah kekuasaan politik, seperti halnya social goods lainnya didistribusikan secara tidak merata. Oleh karena tidak meratanya distribusi, maka masyarakat dikelompokkan menjadi dua, orang atau sekelompok orang yang mempunyai kekuasaan politik penting (elit) dan mereka yang tidak memilikinya (massa). Secara internal, elite bersifat homogen, bersatu dan memiliki kesadaran kelompok (memiliki latar belakang yang mirip, memiliki nilai-nilai kesetiaan dan kepentingan bersama). Elite mengatur sendiri kelangsungan hidupnya dan keanggotaannya berasal dari satu apisan masyarakat yang sangat terbatas (eksklusif). Elite pada dasarnya otonom, kebal akan gugatan dari siapapun di luar kelompoknya.

Dalam masyarakat yang relatif kecil dan homogen (homogenous-geimenschaft), ada kecenderungan elit berbentuk tunggal dan memiliki pengaruh dan kekuasaan di seluruh cabang kehidupan seperti ekonomi, politik dan kultural. Sedangkan dalam masyarakat yang kompleks, dan heterogen (heterogenous-geselschaft), ada kecenderungan elit yang banyak ragamnya. Di setiap cabang-cabang kehidupan yang penting (ekonomi, sosial, politik), akan muncul sekelompok orang yang memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada yang lain. Orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan dalam bidang ekonomi, dinyatakan sebagai elit di bidang ekonomi. Orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan dalam bidang politik dinyatakan sebagai elit di bidang politik. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan dalam lebih dari satu bidang kehidupan. Dimungkinkan juga yang bersangkutan selain menjadi elit di bidang ekonomi menjadi elit di bidang politik.

Perspektif aktor-elite yang pertama adalah perspektif Gaetano Mosca. Mosca memandang bahwa distribusi kekuasaan dalam masyarakat terdapat dua kelas yang menonjol. Pertama, kelas yang memerintah, yang terdiri dari sedikit orang menjalankan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang ditimbulkan kekuasaan. Kedua, kelas yang diperintah, yang berjumlah lebih banyak, diarahkan dan dikendalikan oleh penguasa dengan cara-cara yang kurang lebih berdasarkan hukum, semaunya dan paksaan.

Perspektif berikutnya adalah perspektif Vilfredo Pareto. Pareto mendefinisikan elit dengan dua cara (Bottomore, 1966). Cara yang pertama didefinisikan dengan cara yang umum. Untuk menjelaskan pengertian elit, Pareto mengajak untuk mengamati kehidupan masyarakat dengan segala macam aktivitas yang ada di dalamnya. Setiap cabang kehidupan yang ada di masyarakat, aktivitas yang dilakukan setiap individu yang menjadi anggota masyarakat terebut diberi angka indeks sebagai penunjuk kemampuannya. Sebagai contoh dalam cabang ekonomi, seorang pengusaha yang berhasil berpenghasilan setiap bulan mencapai angka ratusan juta rupiah diberi angka indeks 10, pengusaha lain yang menghasilkan jutaan rupiah perbulan diberi angka indeks 6, sedangkan pengusaha yang berpenghasilan puluhan ribu rupiah tiap bulan diberi angka indeks 1. Anggota masyarakat yang memperoleh angka indeks yang relatif tinggi dalam cabang kehidupan tertentu yang digelutinya, maka yang bersangkutan termasuk dalam kelompok yang disebut elit pada cabang kehidupan tersebut. sementara anggota masyarakat lainnya yang memiliki angka indeks rendah pada cabang kehidupan yang bersangkutan dengan sendirinya tidak termasuk dalam golongan elit.

Pareto sendiri tidak menggunakan lebih lanjut konsep elit ini. Konsep ini semata berfungsi untuk menekankan ketidaksetaraan kualitas individu dalam setiap kehidupan sosial sebagai definisi awal “elit yang memerintah”, yang merupakan bahasan sebenarnya sekaligus sebagai cara kedua pareto menerangkan elit. Cara kedua ini adalah cara khusus yang biasa dipakai dalam kajian tentang keseimbangan sosial. Pareto lebih jauh membagi kelas elit menjadi elit yang memerintah (governing elite) dan elit yang tidak memerintah (non governing elit). Jadi ada dua lapisan dalam masyarakat : (1) lapisan yang rendah (non elite) dan (2) lapisan tinggi (elit) yang terbagi menjadi dua, (a) elite yang memerintah, (b) elit yang tidak memerintah.

Pareto dan Mosca menggambarkan masyarakat terdiri dari 2 lapis, yaitu kelompok masyarakat yang termasuk dalam kelompok elit yang jumlahnya lebih sedikit bila dibandingkan lapis lainny ayang terdiri dari anggota masyarakat pada umumnya yang tidak termasuk dalam kelompok elit (non elite). Kelompok elite ini masih dibagi lagi menjadi dua, yaitu kelompok elit yang sedang memerintah (governing elit) yang terdiri dari individu-individu yang memiliki jabatan politis, dan elit yang sedang tidak memerintah (non governing elit) yang terdiri dari individu-individu yang tidak menduduki jabatan-jabatan politis tetapi mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi secara langsung pembuatan kebijaksanaan.

Perspektif berikutnya yaitu dari Guido Dorso, seorang political theorist dari Italia. Dorso menyatakan bahwa dalam masyarakat terdapat satu dikotomi, yaitu ada suatu kelompok masyarakat yang melakukan peran sebagai kelas yang memerintah dan sekelompok anggota masyarakat lainnya yang dalam jumlah yang lebih besar berperan sebagai kelas yang diperintah. Kelas yang sedang memerintah (the rulling class), dinyatakan sebagai kelompok yang mempunyai power atau kekuasaan. The rulling class dibagi lagi menjadi the political class yang merupakan technical instrument dari kelas yang memerintah, yang selanjutnya dibagi lagi menjadi goverment political class (the ins) dan the oposition political class (the outs). Dalam lapisan masyarakat yang memerintah (the rulling class) terdapat kelompok yang tidak tergabung dalam the political class yang tidak disebutkan namanya. Kemudian terdapat the ruled class yang merupakan kelompok yang diperintah dan jumlahnya banyak.

Perspektif berikutnya adalah pandangan Robert D. Putnam. Robert D. Putnam menjelaskan tiga strategi dalam mengidentifikasi elite politik. Pertama analisis posisi, yaitu siapa yang menduduki posisi puncak institusi formal. Namun analisis ini terdapat kritik yang mengabaikan adanya elit boneka dan kelompok tidak formal yang berpengaruh. Kedua adalah analisis reputasi. Analisis ini adalah mengidentifikasi siapa yang berpengaruh dalam proses pembuatan keputusan. Yang ketiga adalah analisis keputusan yaitu dengan mempelajari proses pembuatan keputusan tertentu, siapa yang membuat inisiatif dan siapa yang menentang.

Putnam juga melukiskan piramida kekuasaan yang terbagi enam lapisan dimana semakin ke atas semakin besar pula kekuasaannya. Kategori ini dibuat berdasarkan tingkat partisipasi individu dalam kehidupan politik. Lapisan pertama adalah kelompok pembuat keputusan (proximate decision maker). Lapisan kedua adalah kelompok yang berpengaruh, yaitu individu atau kelompok yang memiliki pengaruh secara tidak langsung dalam pembuatan keputusan. Lapisan ketiga adalah warganegara yang terlibat aktif dalam politik dan pemerintahan, seperti aktivis. Lapisan keempat adalah publik peminat politik (attentive public) yang tidak terlibat secara aktif dalam politik namun memberikan perhatian pada politik. Lapisan kelima adalah kaum pemilih (voters) yaitu warga negara yang mempengaruhi kehidupan politik hanya pada momen pemilu saja. Lapisan keenam adalah non partisipan yang tidak memiliki kekuatan sama sekali dan hanya menjadi objek politik. Golongan ini mungkin sengaja menghindarkan diri dari kehidupan politik, tidak melakukan apapun dalam kehidupan politik karena ketidaktahuannya atau diasingkan sama sekali dari politik oleh penguasa yang ada.

Perspektif berikutnya adalah menurut pandangan C. Wright Mills. Konsepsi Mills ini didasarkan pada riset yang dilakukan pada tahun 1972, tentang pemimpin-pemimpin di seluruh sektor baik politik, ekonomi, sosial, kultur dan institusi sipil di Amerika Serikat. Dari sini Mills menemukan bahwa kurang dari 250 orang yang menduduki posisi eksekutif, legislatif dan yudikatif pemerintahan federal mengontrol sekitar 40% perusahaan-perusahaan swasta dan 50% universitas. 200 orang perempuan dan lelaki mengontrol tiga perusahaan televisi dan sebagaian besar perusahaan media cetak. Dari riset tersebut kemudian dapat ditarik garis besar bahwa sejumlah sedikit orang telah membuat keputusan-keputusan penting bagi seluruh rakyat Amerika Serikat. Mills mengategorisasikan tiga penguasa elite, yaitu (a) pimpinan-pimpinan tertinggi termasuk presiden, anggota kabinet dan penasehat terdekat, (b) pemilik-pemilik perusahaan besar dan pimpinan-pimpinannya, (c) pimpinan-pimpinan lembaga militer.

Menurut Mills, elit tersebut tidak menghambat kebebasan sipil, sebaliknya mereka menghormati prinsip-prinsip hukum, melakukan kerja dengan transparan dan mereka tidak bisa dikategorikan sebagai diktator. Kekuasaan elit tersebut datang dari beberapa sumber. Pertama adalah pos-pos pejabat penting dalam masyarakat. Posisi-posisi ini memberikan mereka pengaruh tidak saja dalam pemerintahan tetapi juga bidang politik, keuangan, pendidikan, sosial dan institusi lainnya. Mereka kemudian melakukan kolaborasi dengan organisasi-organisasi industri dan militer. Kedua Mills menyebut kepentingan bersama yaitu memandang pemerintah sebagai entitas yang seharusnya menjamin iklim yang kondusif bagi bisnis. Mereka menyepakati sistem pasar bebas, kepemilikan swasta, distribusi kekayaan yang tidak merata termasuk konsentrasi kekuasaan. Kerja-kerja sosial dari negara adalah tugas kedua. Mereka terkonsolidasikan lewat kultur-kultur elit seperti menyekolahkan anaknya ke sekolah elit, pergi ke klub yang sama, membaca media yang sama, dan sebagainya.

Dengan demikian, bila Amerika Serikat digambarkan melalui piramida, maka level atas terdiri dari white house, the state departement, dan the pentagon serta sebagian senator ikut dilibatkan. Mereka hanya sebagai legitimasi belaka dibandingkan dengan pembuatan keputusan. Sedangkan di level dua oelh Mills ditempatkan di lingkaran luar elit, mereka mengikuti pemilihan umum, menempati jabatan-jabatan publik tetapi tidak membuat keputusan yang signifikan. Kepentingan yang mereka bawa hanyalah populisme personal yang di blow up media, namun tidak kontributif terhadap isu-isu penting. Publik di Amerika juga tidak memegang peranan-peranan signifikan. Hal ini terlihat dari partisipasi mereka dalam pemilihan umum yang semakin lama semakin kecil.

Teori elit Mills ini menyimpulkan kenapa terjadi public silence : pertama adalah dibuatnya agenda-agenda penting seperti kebijakan ekonomi dan keamanan nasional oleh kekuasaan para elit. Yang kedua adalah level tengah yang memegang peranan sedikit dan publik sama sekali dikunci. Termasuk demokrasi prosedural yang dijadikan legitimasi bagi pemerintahan adalah salah satu bentuk nyata manifestasi yang menjadi monopoli kelas elite dimana kelompok-kelompok politik penguasa berkonspirasi degnan kelompok kapitalis merumuskan arah pembangunan. Pemilu dan mekanisme demokrasi hanyalah ritual monopoli kaum elit.

Perspektif berikutnya berasal dari kaum neo marxis yang membagi masyarakat kapitalistik ke dalam tiga strata, yaitu the big borjuis, petty borjuism (kelas menengah dan kelas pekerja. The big borjuis adalah kapitalist rulling class yang memiliki faktor produksi (modal), sedangkan kelas pekerja adalah kelas yang dieksploitasi dalam sistem produksi kapitalisme. Di tengah-tengah antaranya terdapat kelas petty borjuis yang terdiri dari empat keompok, yaitu pertama adalah kelompok profesional, dokter dan sebagainya. Kedua adalah pemilik perusahaan kecil dan menengah, kemudian kelas menengah lama, yaitu petani-petani kecil dan pengrajin, dan white collars, seperti manajer.

Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Vertical Fiscal Imbalance dan Horizontal Fiscal Imbalance

2013-05-15T11:20:00.001+08:00

Tulisan ini hendak menjelaskan instrumen desentralisasi fiskal yang bisa mengurangi vertical fiscal imbalance dan horizontal fiscal imbalance. Kumorotomo (2008) membagi instrumen desentralisasi fiskal secara umum menjadi 3 bagian besar yaitu pertama, revenue sharing dimana pusat memberikan sebagian penerimaan pemerintah (biasanya dalam bentuk hasil ekstraksi sumber daya alam, konsesi, dll) kepada daerah. Dalam konteks Indonesia, revenue sharing ini diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berupa Dana Bagi Hasil non-pajak (DBH non-pajak). Kedua, Fiscal sharing yaitu pusat membagi kewenangan memungut pajak dan belanja publik kepada daerah. Dalam konteks Indonesia, fiscal sharing ini diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berupa Dana Bagi Hasil pajak (DBH pajak). Ketiga, pemberian subsidi (grants) kepada pemerintah daerah. Dalam konteks Indonesia, subsidi/grants ini diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Dana Otonomi Khusus (Otsus). Instrumen desentralisasi fiskal mana saja yang dapat mengurangi ketimpangan fiskal pusat daerah (vertikal fiscal imbalance) dan instrumen desentralisasi fiskal yang mana saja yang mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah (horizontal fiskal imbalances) akan dibahas lebih lanjut pada paper ini.

Bahl (1998) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal merupakan penyerahan kewenangan di bidang keuangan antar tingkat pemerintahan yang mencakup bagaimana pemerintah pusat mengalokasikan sejumlah besar dana dan/atau sumber-sumber ekonomi kepada daerah untuk dikelola menurut kepentingan dan kebutuhan daerah itu sendiri. Bagi daerah, desentralisasi fiskal berfungsi untuk menentukan jumlah uang yang akan digunakan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kepastian mengenai jumlah alokasi dan mekanisme penyaluran akan menjadi bahan pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah untuk merencanakan jenis dan tingkat pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat. Pada intinya, desentralisasi fiskal berupaya memberikan jaminan kepastian bagi pemerintah daerah bahwa ada penyerahan kewenangan dan sumber-sumber pendapatan yang memadai untuk memberikan pelayanan publik dengan standar yang telah ditentukan. Di Indonesia, desentralisasi fiskal ini diatur dengan UU No 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah yang merupakan satu paket dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam perjalanannya, Pemerintah Indonesia terus mereformulasi dana perimbangan. Sehingga sampai saat ini instrumen desentralisasi fiskal di Indonesia yang dilakukan dengan transfer dana ke daerah melalui :

1. DAU, dengan prinsip alokasi murni DAU kepada daerah berdasar celah fiskal.

2. DAK, dengan penyerahan urusan pusat yang dikelola Kementerian / Lembaga ke daerah dimana pada tahun 2008 ada 11 Bidang, kemudian tahun 2010 ada 13 bidang dan tahun 2011 menjadi 19 bidang.

3. DBH, non pajak (SDA) dan Pajak. DBH non pajak (SDA) di Papua/NAD lebih banyak dibanding daerah lain karena UU Otonomi Khusus. Sedangkan Kapasitas fiskal melalui DBH pajak diatur dengan UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB yang tadinya dikelola pusat diserahkan ke Kabupaten/Kota.

4. Dalam APBN 2010 terdapat formula baru dana insentif bagi daerah berkinerja baik dengan Award (competitive budget) yaitu daerah dengan kinerja keuangan, ekonomi dan kesejahteraan yang dalam tiga tahun sebelumnya.

Dengan adanya reformulasi tersebut, maka ketimpangan fiskal (fiscal imbalance) dapat dikurangi. Ketimpangan fiskal terbagi menjadi dua bagian, yaitu kesenjangan fiskal pusat dan Daerah (Vertical Fiscal Imbalance) dan kesenjangan fiskal antar daerah (Horizontal Fiscal Imbalance). Menjawab persoalan dalam paper ini, instrumen desentralisasi fiskal yang bisa mengurangi vertical fiscal imbalance adalah semua instrumen desentralisasi fiscal, yaitu instrumen revenue sharing, fiscal sharing dan subsidi, yang dalam konteks Indonesia saat ini adalah Dana Bagi Hasil (DBH), baik pajak maupun non pajak (SDA) dan juga DAU, DAK serta Dana Otsus.

Baik Dana Bagi Hasil (DBH), baik pajak maupun non pajak (SDA), DAU, DAK, Dana Otsus maupun dana insentif bagi daerah berkinerja baik merupakan transfer keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga dengan demikian otomatis kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dapat lebih kecil dengan semua instrumen ini, karena semua dana masuk ke daerah dan mengurangi alokasi di pusat. Dengan kata lain, vertical fiscal imbalance dapat dikurangi. Pola desentralisasi fiskal yang hingga sekarang diterapkan di Indonesia masih terfokus pada otonomi pembiayaan, bukan pada otonomi pendapatan. Sekalipun daerah memiliki kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatan sendiri tetapi ada pengecualian terhadap ekplorasi SDA. Eksplorasi SDA lebih merupakan kewenangan pusat. Begitu pula pajak, pajak juga masih merupakan kewenangan pusat, tetapi dengan adanya UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB yang tadinya dikelola pusat diserahkan ke Kabupaten/Kota. Begitu pula beberapa jenis pajak lain yang diserahkan kepada daerah melalui fiscal sharing. Sehingga pola transfer keuangan dari pusat ke daerah, baik melalui revenue sharing atau cost sharing dengan DBH maupun subsidi dengan DAU, DAK dan dana otsusnya masih menjadi elemen penting untuk menunjang kapasitas keuangan daerah, sehingga mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah (vertical fiscal imbalance).

Sedangkan instrumen desentralisasi fiskal yang bisa mengurangi horizontal fiscal imbalance adalah instrumen subsidi (grants) khususnya dalam konteks Indonesia adalah melalui Dana Alokasi Umum (DAU). DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, atau dengan kata lain mengurangi horizontal fiscal imbalance. Implikasinya, subsidi yang dialokasikan kepada setiap daerah dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat berbeda-beda. DAU ditransfer pemerintah pusat kepada daerah bersifat “block grant”, yang berarti daerah diberi keleluasaan dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dengan tujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antardaerah.

Disparitas antar daerah (horizontal fiscal imbalance) di Indonesia masih sangat besar. Disparitas antardaerah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari ketidakmerataan dalam hal penguasaan sumber daya alam atau sumber penerimaan antara daerah satu dan daerah lainnya, selain juga perkembangan industri setempat.

Landasan hukum pelaksanaan DAU adalah UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah. Sebagai amanat UU No.33 Tahun 2004, alokasi yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat minimal 26 persen dari total penerimaan dalam negeri netto. Dengan ketentuan tersebut maka, bergantung pada kondisi APBN dan Fiscal Sustainability Pemerintah Indonesia, alokasi DAU dapat lebih besar dari 26 persen dari total pendapatan dalam negeri netto.

DAU diberikan berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan kebutuhan daerah yang dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah, kebutuhan daerah dihitung berdasarkan variabel-variabel yang ditetapkan undang-undang sedangkan perhitungan kapasitas fiskal didasarkan atas Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil yang diterima daerah. Sementara Alokasi Dasar dihitung berdasarkan gaji PNS daerah.

Kebutuhan Fiskal dapat diartikan sebagai kebutuhan daerah untuk membiayai semua pengeluaran daerah dalam rangka menjalankan fungsi/kewenangan daerah dalam penyediaan pelayanan publik. Dalam perhitungan DAU, kebutuhan daerah tersebut dicerminkan dari variabel-variabel kebutuhan fiskal sebagai berikut :

a.Jumlah Penduduk

b.Luas Wilayah

c.Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

d.Indeks Kemiskinan Relatif (IKR)

Kapasitas fiskal daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk menghimpun pendapatan berdasarkan potensi yang dimilikinya. Potensi penerimaan daerah merupakan penjumlahan dari potensi PAD dengan DBH Pajak dan SDA yang diterima oleh daerah.

Berdasarkan UU diatas, setiap daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar dari kebutuhan fiskal maka dapat menerima penurunan DAU, dan atau tidak menerima sama sekali pada tahun berikutnya. Hal inilah yang digunakan untuk mengurangi horizontal fiscal imbalance. Daerah “kaya” seperti DKI Jakarta, Riau dan Kaltim diberikan DAU yang lebih kecil dibandingkan daerah lainnya dan bahkan ada wacana untuk penghapusan DAU di daerah-daerah “kaya” tersebut.

Dalam mengurangi horizontal fiscal imbalance ini, DAU bukan merupakan satu-satunya instrumen yang bisa digunakan. Mekanisme subsidi antar daerah seperti yang terjadi di Bali bisa menjadi contoh yang baik. Fiscal sharing berupa kewenangan pajak yang diberikan ke daerah, berupa pajak hotel, restoran dan hiburan yang merupakan fiscal sharing dari pusat kepada daerah, kemudian digunakan lebih lanjut dalam subsidi antar daerah, karena daerah yang diberikan subsidi merupakan daerah yang terdampak secara tidak langsung akibat aktivitas yang terjadi di daerah yang memberikan subsidi. Konkritnya, Kabupaten Badung, Bali, yang memiliki pajak hotel, restoran dan hiburan yang sekitar 1 trilliun rupiah per tahun harus memberikan subsidi beberapa persen kepada kabupaten di sekitarnya dalam bentuk subsidi dana infrastruktur untuk jalan dan irigasi. Hal ini juga bisa dipakai untuk mengurangi horizontal fiscal imbalance, meskipun hanya dalam skala lokal Provinsi Bali.

Desentralisasi Urusan Pangan

2013-05-15T11:12:00.001+08:00

Penyerahan kewenangan tentang urusan pangan kepada pemerintah daerah, kalau dilihat dari tujuannya untuk mendongkrak kedaulatan dan ketahanan pangan lokal memang sebuah rencana yang baik. Melihat pengalaman pada masa lalu dengan sentralisasi pangan yang kemudian dilakukan penyeragaman pangan (dari non beras menjadi beras), banyak pangan lokal yang hilang. Jagung sebagai makanan utama orang madura atau sagu sebagai makanan utama orang maluku hanya tinggal sebuah cerita. Kenyataannya semua daerah di nusantara semua mengkonsumsi beras, sehingga ketergantungan terhadap beras sangat tinggi, meskipun daerah setempat tidak memproduksi beras. Dengan demikian ketahanan pangan lokal adalah sebuah utopia, sedangkan ketahanan pangan nasional adalah ketahanan pangan yang semu dengan banyaknya impor beras untuk memenuhi kebutuhan beras nasional. Kalaupun wacana desentralisasi pangan sekarang digulirkan karena pembelajaran dari sentralisasi yang terjadi di masa lalu, hal ini patut mendapatkan kajian yang lebih serius. Tujuan untuk mengembalikan pangan lokal dan juga kedaulatan pangan secara lokal patut diapresiasi, tetapi harus lebih dikaji dalam konteks sekarang.

Di beberapa daerah, seperti Kabupaten Bantul, kebijakan desentralisasi pangan ini efektif dijalankan pemerintah daerah. Bila dilihat lebih jauh, keberhasilan kebijakan kedaulatan pangan di Kabupaten Bantul ini karena Kabupaten ini merupakan produsen beras. Sehingga kalaupun ada kelebihan produksi beras, pemerintah daerah mampu untuk melakukan pembelian kelebihan produksi sehingga harga di pasaran tidak jatuh. Kemudian ketika stok pangan di daerah tidak mencukupi, maka pemerintah dapat menjual beras yang ada di gudang. Karena makanan utama warga Bantul adalah beras, maka dapat dengan mudah stock pemerintah diserap pasar. Kebijakan ini dapat berlaku efektif di daerah Bantul. Tetapi ketika kita kontraskan dengan Kabupaten Puncak Jaya, Papua, dahulu makanan utama penduduk adalah umbi-umbian. Tetapi karena kebijakan sentralisasi pangan masa lalu, makanan utama penduduk sudah beralih ke beras. Akibatnya masyarakat sudah terbiasa dan ketergantungan mengonsumsi beras. Padahal, daerah ini bukanlah produsen beras. Akibatnya apabila kebijakan desentralisasi pangan ini diterapkan, beban keuangan pemerintah daerah dalam urusan pangan ini sangatlah besar. Pemerintah daerah harus mampu menjamin terisinya perut penduduk berupa tersedianya beras. Padahal untuk mendapatkan beras, pemerintah daerah harus mendatangkan dari daerah lain. Dengan ini, Pemerintah Daerah terbebani dengan keuangan yang besar untuk urusan pangan ini. Beruntung apabila pemerintah daerah adalah pemerintah daerah yang memiliki kapasitas fiskal kuat, tetapi di daerah-daerah yang fiscal gap nya besar dan bahkan sebagian besar anggaran daerah terkuras untuk belanja pegawai, kebijakan desentralisasi pangan ini sangat memberatkan pemerintah daerah. Oleh karena itu, dalam konteks daerah-daerah “minus” ini, kebijakan desentralisasi pangan saya rasa tidak akan efektif.

Kemudian apabila melihat konteks pelaksanaan otonomi daerah dimana primordialisme, fenomena ego dan sentimen kedaerahan sangat menonjol dan nampak di berbagai daerah, kebijakan pemberian kewenangan yang terlalu besar pada daerah ini mengancam disintegrasi bangsa. Daerah-daerah yang surplus pangan, seakan-akan akan lebih membanggakan diri dan membuat ketergantungan kepada daerah lain yang “defisit” pangan. Bisa jadi untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah, peluang asing untuk masuk ke pangan daerah sangat besar, karena dirasa impor lebih murah dibandingkan membeli dari daerah lain. Hal ini berarti menggadaikan “kedaulatan pangan” bangsa pada asing. Yang lebih parah lagi apabila kebijakan ini menjadi alibi pusat untuk lepas tanggung jawab dalam penyediaan pangan dengan dalih telah diserahkan pada daerah.

Poin yang saya angkat adalah kebijakan ini saya rasa tidak akan efektif untuk nasional dan mencapai tujuan kebijakan bila daerah dibebani urusan pangan secara keseluruhan. Tawaran saya, kebijakan urusan pangan boleh didesentralisasikan untuk menjamin pangan lokal, tetapi tidak secara keseluruhan. Pemerintah pusat harusnya masih memiliki kewajiban untuk memback up kedaulatan pangan dan juga menjamin tidak adanya ketimpangan pangan antar daerah. Kontrol atas pangan, tetap harus ada di pemerintah pusat, karena apabila dilihat dari kemampuan daerah saat ini, masih sangat jauh kemampuan daerah dalam menjamin ketahanan pangan lokal apabila semua urusan dan kewenangan pangan diserahkan pada daerah. Apalagi untuk daerah-daerah yang APBD nya defisit dan habis untuk belanja pegawai, untuk pembangunan saja sangat minim, apalagi untuk menyerahkan semua urusan pangan ke daerah. Lebih baik kalau desentralisasi pangan dibatasi dan masih ada sebagian urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat.

Implikasi terhadap penanggulangan kemiskinan lokal :

Sebenarnya apabila kebijakan desentralisasi pangan ini dapat berjalan efektif dan sesuai tujuan, maka akan berpengaruh terhadap kemiskinan di tingkat lokal. Kebijakan ini dapat menjadi salah satu instrumen untuk penanggulangan kemiskinan lokal. Berdasarkan data kemiskinan tahun 2011 dimana angka kemiskinan masih 30 jutaan orang dan 65% nya di pedesaan, tentunya kemiskinan di daerah juga masih besar. Kemiskinan di daerah sangat identik dengan petani kecil yang sangat rentan terhadap kebijakan pangan dan perubahan harga pangan. Apabila daerah mampu menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat, maka pangan tidak akan menjadi kendala bagi masyarakat, artinya beban masyarakat miskin akan terkurangi.

Kemudian apabila kebijakan penyangga pangan daerah seperti yang ada di Kabupaten Bantul yang saya ceritakan sebelumnya bisa berjalan, maka pendapatan petani kecil yang akibat supply berlebihan dan menjatuhkan harga pasar dapat diamankan sehingga kebijakan inipun akan menjadi instrumen yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat sebagian besar kemiskinan di daerah didominasi oleh para petani kecil yang termarjinalkan dengan banyak kebijakan sentralisasi pangan masa lalu.

Pengaruhnya terhadap pasar pangan, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan :

Apabila kebijakan desentralisasi pangan ini efektif diterapkan, pasar pangan akan dapat dikendalikan sehingga tidak terlalu merugikan petani yang posisinya marginal, mengurangi spekulan pangan dan sebagai pengaman terhadap efek mekanisme pasar yang berpotensi merugikan beberapa pihak, terutama petani yang posisinya lemah baik sebagai produsen dan konsumen. Ketika panen raya atau supply berlebihan, kebijakan ini dapat mengamankan harga agar tidak terlalu jatuh karena kalau harga jatuh akan merugikan petani akibat tidak imbangnya hasil dengan biaya produksi, dan juga ketika paceklik, harga pangan dapat ditekan dengan dikeluarkannya stock untuk pemenuhan permintaan sehingga harga tidak terlalu tinggi sehingga tidak terjangkau masyarakat.

Hal ini dapat dilihat pada gambar. Berikutnya pasar pangan lokal juga akan makin bergairah ketika pemerintah daerah dengan kewenangan ini mampu mengembangkan diversifikasi pangan terutama ke arah pangan lokal, sehingga pangan lokal akan lebih berkembang.

Pengaruh apabila kebijakan ini efektif terhadap ketahanan pangan, di tingkat lokal kebijakan ini tentunya akan meningkatkan ketahanan pangan lokal. Dengan adanya penjaminan ketersediaan pangan di daerah dan diversifikasi pangan lokal, maka ketahanan pangan lokal akan terbentuk. Kemudian di tingkat nasional, apabila ketahanan pangan di lokal semua terbentuk, otomatis ketahanan pangan nasional juga terpenuhi. Hal ini tentunya dengan catatan bahwa kebijakan ini juga efektif untuk mengurangi ketimpangan ketersediaan pangan antar daerah.

Sedangkan pengaruhnya terhadap kedaulatan pangan, apabila kebijakan ini efektif, maka pangan masing-masing daerah akan terjamin, ketahanan pangan masing-masing daerah akan kuat, sehingga ketahanan pangan nasional terbentuk. Kemudian dengan terbentuknya ketahanan pangan nasional ini, terbentuk pula kedaulatan pangan nasional, sehingga baik lokal maupun nasional berdaulat pangan sehingga tidak tergantung pada pihak lain, apalagi pihak asing untuk memenuhi kebutuhan pangan di negara kita, Indonesia.

Negara Kuat, Negara Lemah dan Negara Gagal

2013-05-08T09:48:00.002+08:00

Menjelang peringatan kemerdekaan, biasanya muncul perdebatan mengenai prestasi yang telah diraih pemerintah. Tahun lalu, 2012, ramai diperbincangkan mengenai negara gagal. Namun perdebatan mengenai suatu negara apakah termasuk kategori sebuah negara gagal, menuju kegagalan, atau malah mengalami penguatan ke negara kuat hanyalah debat kusir apabila tidak ada pijakan yang kuat mengenai sifat dan indikator sebuah negara termasuk negara kuat, negara lemah atau negara gagal. Perdebatan ini adalah hal yang penting, mengingat tidak hanya memiliki efek terhadap kondisi politik domestik saja, tapi juga situasi internasional. Jatuh bangunnya sebuah negara bukan hanya semata-mata domestik negara itu saja yang terganggu, keteraturan dunia internasional juga terganggu dan mengancam dasar dari sistem internasional yang telah dibentuk. Norma internasional seperti stabilitas dan prediksi menjadi sulit dicapai ketika banyak negara berada pada posisi antara lemah dan gagal, dengan beberapa negara benar-benar gagal dan bahkan kolaps. Sehingga penguatan dari negara lemah atau mencegah kegagalan negara menjadi sangat penting sebagai hasil dari perdebatan ini.

Negara hadir untuk memberikan pelayanan publik kepada warganya sehingga warganya hidup dengan standar tertentu. Negara modern berfokus dan menjawab kebutuhan warganegaranya. Negara mengorganisasi kepentingan bangsa dan rakyat secara keseluruhan dalam bentuk tujuan dan nilai nasional. Negara menyangga atau memanipulasi kekuatan dan pengaruh eksternal, serta menjadi jembatan antara tantangan internasional dan dinamika realitas ekonomi, politik dan sosial dalam negeri. Sukses dan gagalnya negara berada di sekitar hal-hal tersebut di atas, terutama pada kinerja dan kemampuan negara dalam mendistribusikan barang-barang politik yang krusial. Inilah yang membedakan antara negara kuat dengan negara lemah, dan negara lemah dengan negara gagal dan kolaps. Barang-barang politik ini intangible dan sulit untuk mengklaim kuantitas keberhasilannya berdasarkan pendapat warganegara terhadap kemampuan negara. Barang-barang politik ini memenuhi harapan, kewajiban negara, kultur politik lokal, dan bersama-sama memberikan isi dalam kontrak sosial antara pengatur dan yang diatur yang merupakan inti rejim/pemerintah dan interaksi dengan warganya.

Ada tingkatan dari barang-barang politik. Yang paling penting adalah jaminan keamanan, terutama keamanan personal warganya. Fungsi utama negara adalah memberikan barang politik berupa penjagaan keamanan yaitu menjaga dari invasi pelintas batas negara, penyusupan dan kehilangan wilayah teritorial, menghilangkan ancaman domestik atau serangan terhadap keteraturan nasional dan struktur sosial, menjaga kriminalitas dan ancaman bahaya kepada keamanan warga, dan memberi peluang pada warganya untuk menyelesaikan perselisihan dengan negara tanpa adanya ancaman. Dengan adanya jaminan keamanan ini, barang-barang politik lainnya menjadi memungkinkan untuk diberikan pada warganegara. Barang-barang politik ini berimplikasi pada aturan dan prosedur yang bersama-sama membentuk konsensus terhadap hukum yang tegak, keamanan hak milik, sistem keadilan, dan serangkaian nilai yang melegitimasi. Hal lainnya adalah memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dengan bebas, terbuka dan penuh dalam politik dan proses politik. Hal ini meliputi kebebasan, hak untuk berkompetisi, respek dan mendukung institusi politik nasional dan regional seperti parlemen dan pengadilan, toleransi dan penghormatan warga negara serta hak asasi manusia. Barang-barang politik lain yang disediakan negara (meski juga melalui bentuk privatisasi/swasta) dan diharapkan oleh warganegara adalah kesehatan dan pengobatan, pendidikan dan sekolah, infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi (jalan, kereta api, pelabuhan, dll), infrastruktur komunikasi, sistem keuangan dan perbankan. Bersama-sama, barang-barang politik ini diranking, dan membentuk kriteria apakah sebuah negara termasuk negara kuat, negara lemah, atau negara gagal.

Negara kuat memiliki nilai yang bagus dalam total semua kategori indikator dan di setiap kategori. Negara lemah menunjukkan performa yang campuran, bagus di beberapa kategori dan jelek di kategori lain. Semakin jelek nilai per kategori, makin lemah sebuah negara dan makin lemahnya sebuah negara negara makin menjadikan kemungkinan menjadi negara gagal. Negara kuat tidak diragukan lagi dalam mengontrol teritori wilayah mereka dan memberikan kualitas barang-barang politik yang baik pada warganya. Negara kuat ini memiliki performa bagus dalam indikator seperti pendapatan perkapita, indeks pembangunan manusia, indeks persepsi korupsi, dan tingkat demokratisasi freedom house. Negara kuat memberikan jaminan keamanan dari kekerasan politik dan kriminal, kebebasan berpolitik, dan memberikan iklim yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi. Hukum berlaku, pengadilan benar-benar independen, jaringan jalan terawat, alat dan media komunikasi lancar, pendidikan bagus, rumah sakit dan klinik melayani pasien dengan efektif, dan sebagainya. Singkatnya, negara kuat adalah tempat kedamaian dan keteraturan yang patut ditiru.

Negara lemah adalah negara yang secara keseluruhan termasuk lemah karena baik karena geografis, fisik atau fundamental ekonomi; negara yang pada dasarnya kuat, tapi sementara atau situasional lemah karena adanya musuh internal, kesalahan manajemen, korupsi, kelaliman, atau serangan eksternal; atau gabungan dari keduanya. Negara lemah cenderung menyimpan tekanan etnis, religius, linguistik atau tekanan interkomunal lainnya yang berpotensi menimbulkan kekerasan. Dalam negara lemah, kemampuan untuk menyediakan barang-barang politik berkurang. Jaringan fisik infrastruktur memburuk. Sekolah dan rumah sakit terbengkalai, terutama di luar kota utama. GDP per kapita dan indikator kritis ekonomi lainnya turun atau jatuh, korupsi menyebar di mana mana dan makin mengkhawatirkan. Negara lemah seringkali terjadi pelanggaran hukum, mengganggu civil society dan seringkali diatur oleh orang-orang busuk, baik dipilih lewat pemilu atau tidak.

Negara gagal berciri keras, berkonflik mendalam, berbahaya, dan adanya kelompok-kelompok yang saling bertempur. Dalam kebanyakan negara gagal, tentara pemerintah bertempur melawan pemberontak yang dipimpin oleh beberapa rival. Perang sipil yang merupakan karakteristik negara gagal biasanya berakar pada etnis, agama, bahasa atau sebab interkomunal yang lainnya. Tidak ada harmoni antar komunitas dalam negara gagal. Negara gagal tidak dapat mengontrol perbatasannya. Merek kehilangan otoritas dalam teritorialnya. Rejim menjalankan konstitusi buatan mereka sendiri. Indikator lainnya adalah angka kekerasan kriminal yang sangat tinggi, karena otoritas negara lemah dan gagal, negara menjadi kriminal dalam menekan warganya. Negara gagal hanya memberikan barang-barang politik yang sangat sedikit dan terbatas. Dalam negara gagal, institusi yang berjalan hanya eksekutif, legislatif hanya hadir sebagai stempel kebijakan eksekutif. Tidak ada debat demokratis sama sekali. Dalam negara gagal, infrastruktur terbengkalai dan hancur. Pelayanan pendidikan, kesehatan terprivatisasi dan hanya dapat dinikmati pihak yang kaya. Korupsi sudah tidak terkontrol lagi. Sebagai indikator kegagalan, pendapatan negara dan pendapatan per kapita turun drastis, disparitas antara kaya miskin menjadi makin lebar. Negara gagal juga berciri telah kehilangan legitimasi.

Kemudian, apakah nanti di tahun 2013 ini juga akan muncul kembali perdebatan mengenai negara gagal? dimanakah posisi Indonesia? Renungkanlah sebelum memperdebatkan mengenai posisi Indonesia. Innamal a'malu binniyah..

Sumber : Robert I. Rotberg, Failed States, Colapsed States, Weak States : Causes and Indicators, 2002, hal 1

Peta Kajian Analisis Politik Indonesia

2013-05-01T18:36:00.002+08:00

Politik Indonesia telah dikaji oleh banyak ilmuwan politik. Tercatat nama-nama seperti Ben Anderson, Donald Emerson, Dwight King, Harry J. Benda, Robinson, Herbert Feith, Lance Castle, William Liddle, Karl Jackson, Harold Crouch, John T.Sidel, Midgal, Jusuf Wanandi, Vedi R. Hadiz, Gerry Van Klinnen, Olle Tornquist, Affan Gaffar, Mochtar Mas’oed dan ilmuwan-ilmuwan politik lainnya, baik peneliti lokal maupun asing. Dalam tugas analisis tren kajian politik indonesia ini saya mencoba mengkategorisasi kajian politik indonesia menjadi dua kategori besar, yaitu kajian politik indonesia klasik yang merupakan kajian mengenai politik indonesia sebelum masa reformasi, dan kajian politik indonesia kontemporer yang merupakan kajian mengenai politik indonesia pada masa setelah reformasi. Kategorisasi ini saya dasarkan pada pergeseran lokus para ilmuwan politik dalam mengkaji politik indonesia, dari lokus Negara Indonesia pada era sebelum reformasi (dalam bahasa saya, saya beri label klasik) ke lokus yang lebih sempit, yaitu daerah-daerah yang ada di Indonesia pada masa kontemporer.

Kajian politik Indonesia klasik memiliki lokus Negara Indonesia secara keseluruhan. Dalam melihat kajian politik Indonesia klasik, saya meminjam pemetaan politik indonesia yang dilakukan oleh Andrew MacIntrye. McIntrye menggambarkan bahwa studi politik di Indonesia bergerak dari satu titik ekstrem ke titik ekstrem yang lain dimana semakin ke kiri semakin ke kiri semakin terbatasnya pluralisme dalam negara dan semakin otonomnya negara (berfokus ke negara / state centric), sedangkan semakin ke kanan semakin plural masyarakatnya dan terbatas peran negara (berfokus pada masyarakat / society centric). Peta tersebut digambarkan sebagai berikut :

Semakin otonom semakin plural

State centric society centric

State qua state

Pluralism birokrasi

Pluralisme terbatas

Otoriter birokratik

struktural

Politik birokrasi

State qua state merupakan studi yang berfokus pada negara (state centric). Konsep ini disampaikan oleh Ben Anderson dengan menggunakan analisa sejarah (historis), dan memberikan tekanan yang kuat pada Negara (state). Ben Anderson menyebutnya sebagai Old State New Society. Dalam menjelaskan hubungan antara negara-society pada masa orde baru, Ben Anderson berpendapat bahwa kebijakan-kebijakan Rezim Orde Baru hanya dapat dimengerti secara baik dari kepentingan negara sendiri. Dia memberikan gambaran bahwa negara Indonesia modern sebagai kesatuan yang mengurus dirinya sendiri, yang mengejar pemenuhan kepentingannya sendiri dengan resiko berbenturan dengan kepentingan yang timbul dalam masyarakat.

Kedua, politik birokrasi. Konsep ini diusung oleh John Girling, Ruth Mc Vey dan Jamie Mackie. Dalam konsep ini diungkapkan bahwa dalam politik Indonesia modern, negara merupakan arena politik yang eksklusif dimana partisipasi pembentukan kebijakan dilakukan secara terbatas terutama oleh lingkup kecil dalam birokrasi pemerintahan, baik sipil maupun militer. Dalam pemerintahan birokratis sangat menolak partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Elite birokrasi sama sekali tidak terhambat oleh kepentingan-kepentingan masyarakat dalam menentukkan kebijakan. Artinya, negara tidak tanggap terhadap kepentingan atau tekanan dari masyarakat. Karakteristik dalam pemerintahan birokratik adalah terbangunnya hubungan yang bersifat patrimonislime-paternalistik- dimana hubungan politik diantara elite birokrasi pemerintahan ditandai dengan persaingan (rivalitas) antar klik yang diselenggarakan bersama oleh suatu jaringan yang terbentuk oleh hubungan patron-klien.

Ketiga, pluralisme birokrasi. Pluralisme birokrasi sebagai karakter birokrasi di Indonesia dirumuskan oleh Donald Emmerson. Emmerson melihat bahwa pembuatan kebijakan di Indonesia melibatkan banyak aktor dan yang lebih penting adalah banyak perdebatan di internal birokrasi. Emmerson membuat kesimpulan bahwa birokrasi di Indonesia sebenarnya lebih pluralis seperti yang dibayangkan oleh Ben Anderson. Pluralisme birokrasi menggambarkan bahwa pembuatan kebijakan mendapatkan input yang cukup besar dari extra state dan secara signifikan direspon. Dengan demikian, kebijakan adalah representasi dari banyak kepentingan. Namun dalam prakteknya Emmerson tetap melihat bahwa negara tidak merespon tuntutan masyarakat meskipun ada keterlibatan extra state dalam pembuatan kebijakan. Hasilnya kebijakan tetap tidak representatif bagi masyarakat.

Keempat, otoritarian birokratik. Otoritarian birokratik merupakan konsep yang diperkenalkan Dwight King dalam melihat Indonesia. Dalam Otoritarian birokratik, king mengungkapkan strategi korporatisme untuk memanaj representasi kepentingan. Korporatis merupakan pola untuk menghubungkan negara dengan masyarakat. Korporatisme melihat sekelompok orang yang mengorganisasi negara secara independen dan menggunakannya sebagai alat bagi kepentingan mereka. Munculnya OB ini oleh Harry J. Benda merupakan watak dari kepemimpinan jawa. Sedangkan Herbert Feith tidak setuju dengan alasan historis tersebut. Menurutnya OB merupakan pilihan rejim, terbebas dari latar belakang historis dan kultural di belakangnya.

Kelima, pendekatan struktural yang diusung oleh Robinson. Robinson menganalisis faktor penting dalam struktur politik indonesia, yaitu kebijakan publik dimonopoli oleh negara menyebabkan gagalnya kemunculan borjuis nasional, jaringan patrimonial dan peran penting modal asing sebagai kekuatan ekstra state. Kemudian Robinson mulai mengidentifikasi munculnya borjuis domestik yang sebelumnya sangat bergantung pada kapitalis birokrat. Robinson juga menganalisis bagaimana orde baru menyusun kekuatan struktur korporatis untuk mengontrol sumber modal dan tenaga kerja. Robinson melihat bahwa korporasi bisnis menjadi aktor penting dalam pembuatan keputusan.

Keenam, pluralisme terbatas. Fokus dari pluralisme terbatas ini adalah society centric, yaitu melihat negara indonesia berdasarkan peran masyarakat (society) dalam penentuan kebijakan negara. Pluralisme terbatas diusung oleh William Liddle yang melihat bahwa politik indonesia lebih plural dan dalam pembuatan setiap keputusan melibatkan banyak aktor, termasuk di dalamnya unsur masyarakat. Dalam pembuatan keputusan pemerintah di sektor pertanian, beberapa pihak seperti intelektual, media, anggota parlemen, produsen, konsumen, setiap kepentingannya diakomodasi meskipun dalam level berbeda. Liddle melihat adanya pluralisme terbatas dimana dalam pembuatan keputusan, ada unsur unsur extra state yang memberikan kontribusi.

Masih dalam kajian politik Indonesia klasik, ada kajian politik aliran. Politik aliran ini ada yang menggunakan berfokus ke society dan ada pula yang berfokus ke negara. Adapun lokusnya masih dalam tataran negara meskipun bisa dikatakan sebenarnya sudah ke ranah intermediary (aktor antara negara dan masyarakat seperti parpol). Politik aliran pertama ada dalam studi tentang abangan, santri dan priyayi dalam masyarakat jawa. Studi Clifford Geertz ini melihat bekerjanya Tradisional Religio Political System dalam menentukkan pemilahan sosial dalam masyarakat jawa. Pemilihan sosial itu menyangkut perbedaan pandangan hidup, prefrensi etis, serta ideologi politik orang jawa. Pemilihan dalam religio political system ini selanjutnya disebut aliran. Menurut Geertz, pemilahan sosial berbasis aliran itu meliputi: abangan, santri dan priyayi.

Pencetus politik aliran berikutnya adalah Herbert Feith dan Lance Castles. Mereka melihat ada perbedaan basis ideologis antara satu partai dengan partai lainnya. Feith melakukan pemetaan politik aliran dengan sumber dasar tradisi dan islam dan kemudian memunculkan lima aliran politik. Politik aliran ini kemudian dikembangkan dengan kajian pada masa orde bar dan pasca orde baru. Diantaranya adalah kajian Affan Gaffar tentang politik aliran pada masa-masa awal kekuasaaan orde baru. Kajian Daniel Dhakidae tentang konflik politik aliran dimana awalnya pada antar partai, lokus konflik berubah menjadi konflik politik aliran internal partai. Juga studi Kivlan zen yang melihat adanya politik aliran dalam tubuh militer sehingga menyebabkan perpecahan di tubuh militer. Studi Anders Uhlin dalam oposisi berserak juga menggunakan perspektif politik aliran ini untuk mengidentifikasi varian ideologi dalam konteks nasional pra reformasi 1998.

Berikutnya dalam kajian politik indonesia kontemporer, lokus kajian lebih mengarah ke daerah-daerah yang ada di Indonesia, meskipun ada beberapa peneliti yang masih menggunakan lokus negara, seperti kajian weak statenya Jusuf Wanandi. Pasca diterapkannya desentralisasi, politik lokal di daerah makin dinamis dan banyak pengkaji politik indonesia menggunakan lokus lokal dalam memotret kajian politik indonesia.

John T. Sidel dan Midgal melihat fenomena local strongmen yang ada di daerah-daerah di Indonesia pasca orde baru. Kajian Midgal menerangkan bahwa muncul fenomena bos-bos lokal yang terbentuk dari lemahnya kapasitas negara dan pluralisme masyarakat. Keduanya sama-sama menggunakan lokus di daerah (lokal). Begitu juga tentang dalam kajian syarif hidayat tentang fenomena shadow state di indonesia juga menggunakan lokus lokal. Kajian Vedi R. Hadiz dalam Localizing Power Indonesia juga menggunakan lokus lokal. Kajian Garry van Klinken yang melihat konflik di berbagai daerah di Indonesia dalam Perang Kota Kecil juga berlokus pada lokal.

Dalam fokus kajiannya, saya tetap melihat ada yang menggunakan fokus negara (state centric), ada yang berfokus pada masyarakat (society centric) maupun diantaranya (aktor intermediary). Sebagai contoh kajian mengenai state capacity (weak state) oleh Jusuf Wanandi, berfokus ke negara, sedangkan dalam kajian John T. Sidel tentang bossisme, fokus yang diangkat mengarah ranah intermediary. Kajian Edward Aspinall menganai civil society di indonesia, memiliki fokus pada masyarakat (society centric).

Review buku Analisis Hubungan Pusat - Daerah

2013-05-01T18:27:00.003+08:00

Judul buku : Analisis Hubungan Pusat - Daerah

Pengarang : Drs. Josef Riwu Kaho, MPA

Tahun terbit : 2011

Buku Analisis Hubungan Pusat dan Daerah ini merupakan buku yang membahas secara komperhensif dinamika hubungan pusat dan daerah dari masa ke masa dalam lintasan sejarah bangsa dari mulai masa pemerintahan kolonial sampai pengaturan terbaru dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Secara umum, hubungan antara pusat dan daerah mencakup tiga aspek, yaitu hubungan kewenangan, hubungan keuangan dan hubungan pengawasan. Buku ini mengupas secara mendalam hubungan yang terjadi dan juga dinamika hubungan tersebut dari masa ke masa, pengaturan ke pengaturan. Sistematika buku ini dibagi menjadi 5 Bab, yaitu pertama : Pendahuluan yang berisi sejarah hubungan pusat dan daerah menurut bentuk negara, hubungan pusat dan daerah di indonesia, konsep-konsep, prinsip maupun asas-asasnya. Kedua : hubungan kewenangan antara pusat dan daerah. Ketiga : hubungan keuangan antara pusat dan daerah dan keempat : hubungan pengawasan antara pusat dan daerah. Kelima yaitu penutup.

Hubungan antara pusat dan daerah akan selalu ada dalam suatu negara apapun bentuk negaranya, baik federal maupun kesatuan. Dikotomi antara negara federal dan kesatuan ini makin kabur ketika hubungan pusat dan daerah dalam negara federal maupun negara kesatuan hampir-hampir mirip. Dalam sejarahnya, dahulu bangsa kita juga pernah memiliki pengalaman menerapkan federasi, yaitu pada jaman kerajaan dahulu. Namun dengan disepakatinya UUD 1945 sebagai konstitusi, Indonesia secara otomatis menganut bentuk negara kesatuan dan dengan desentralisasi sebagai asas penyelenggaraan negaranya. Dan desentralisasi merupakan pilihan para founding fathers kita dalam penyelenggaraan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 UUD 1945 berikut penjelasannya. Dalam penjabaran alasan mengenai dianutnya desentralisasi, penulis banyak mengutip pendapat para ahli, kemudian penulis sendiri menempatkan pendapatnya dengan mengikuti pendapat mariun yang lebih sederana namun sudah mencakup pengertian yang telah dijelaskan oleh para ahli yang lain, bahwa desentralisasi dianut demi tercapainya efektivitas pemerintahan dan demi terlaksananya demokrasi dari/di bawah (grassroots democracy).

Desentralisasi bukan merupakan sistem yang terbaik. Sistem ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan desentralisasi, muncullah daerah daerah otonom, yaitu daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Yang diatur dan diurus adalah tugas-tugas atau urusan-urusan tertentu yang diserahkan pemerintah pusat kepada daerah. Teknik yang dapat digunakan untuk menetapkan bidang mana yang menjadi urusan pemerintah pusat dan mana urusan daerah ada beberapa , yaitu : (1) sistem residu dimana ditentukan dulu wewenang pusat, sisanya menjadi wewenang daerah, (2) sistem material dimana tugas pemerintah daerah ditetapkan satu per satu secara limitatif dan terinci, (3) sistem formal dimana urusan daerah tidak ditetapkan dengan undang-undang melainkan daeah boleh mengatur urusan yang dirasa penting bagi daerahnya selama tidak berbenturan dengan kebijakan pemerintah pusat atau pemerintah daerah di atasnya, (4) sistem otonomi riil dimana penyerahan urusan kepada daerah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan riil dari daerah dan (5) prinsip otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab yang merupakan variasi dari otonomi riil yang tercantum dalam UU No 5 Tahun 1974. Urusan otonomi daerah ini tidak statis, tetapi dinamis : berkembang dan berubah. Hal ini karena terjadinya perubahan di masyarakat, sehingga urusan daerah dapat ditambah atau ditarik menurut situasi dan perspektif yang dipakai. Isi dalam bab ini sebagian besar sama dengan buku yang ditulis oleh penulis sebelumnya yaitu Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditulis pertama kali sejak tahun 1988.

Pada bab kedua diterangkan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kewenangan merupakan salah satu bentuk kekuasaan. Namun kewenangan memiliki dimensi keabsahan (legitimate). Dalam kekuasaan, kewenangan dirumuskan dalam bentuk urusan, yaitu segala aktivitas yang dapat dilaksanakan sebagai hasil dari kewenangan yang ada. Dalam buku ini dijelaskan secara gamblang hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah sejak zaman VOC, Hindia Belanda, pendudukan Jepang, pada masa kemerdekaan hingga pascareformasi 1998.

Pada masa VOC awalnya hubungan antara Belanda dan Indonesia adalah hubungan dagang. Namun lama kelamaan VOC mendapatkan octroi monopoli, hak untuk memonopoli perdagangan. Kemudian ditambah lagi VOC diberikan souverenitas (kedaulatan) yang membuat VOC seolah-oleh menjadi suatu negara. Karena monopoli membuat nyaman dan melenakan, keuangan VOC akhirnya memburuk dan krach karena patologi dari luar maupun dari dalam.

Pada zaman hindia belanda, dalam bidang pemerintahan Daendels menerapkan sistem Pemerintahan Daerah Perancis yang sentralistis. Pulau Jawa dibagi menjadi sembilan Gewest yang dikepalai oleh seorang Prefect. Selain itu Daendels berusaha mengikat Bupati di pesisir utara pulau jawa dan Bupati di Priangan dan diberikan status menjadi pegawai negeri di bawah Prefect. Untuk menjamin kehidupan para Bupati dan pegawainya, diberikan kewenangan untuk mengadakan pungutan cukai 10% dari usaha hasil petani dan diberikan kewenangan memungut pajak dari rakyatnya sejumlah 20% dari hasil panen di daerahnya kepada pemerintah. Kemudian seiring berjalannya waktu pada 1848 terjadi pembaruan hukum di Belanda sehingga diadakan kodifikasi hukum pada 1 Mei 1848. Hal ini kemudian berimplikasi pada pengaturan di Indonesia dengan pembentukan wilayah administratif secara hierarkis adalah Gewest (yang kemudian disebut Residentie), Afdeling, District, Onderdistrict. Kemudian pada tahun 1903 dikeluarkan Wethoudende Decentralisatie van hat Bestuur in Nederlandsc Indie atau yang dikenal Desentalisatie Wet 1903. Relaisasi lebih lanjut dari undang-undang ini dilakukan dengan Decentralisatie Besluit 1905 dan Locale Redenordonantie. Pada 1922 diundangkanlah Bestuurshervoming Ordonantie yang kemudian lahir Provincie Ordonantie. Kamudian dibentuk tata urutan pemerintahan provincien, regentschappen dan stadsgemeeenten. Hal ini berlaku di jawa, sedang di luar jawa dibentuk provinsi administratif, bukan provinsi otonom seperti di jawa. Kepada provinsi dan Kabupaten ini sudah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga masing-masing. Rincian pengurusanpun sudah diberikan. Daerah-daerah yang dikuasai belanda diatur dengan skema ini, tetapi ada daerah-daerah otonom yang terdiri dari kerajaan-kerajaan asli seperti Yogyakarta dan Surakara yang disebut Zelfbesturende Landscappen yang memiliki kontrak politik dengan Belanda.

Pada zaman pendudukan Jepang, bekas jajahan belanda dibagi 3 komando yaitu : sumatera, jawa dan madura, serta daerah-daerah lain. Kekuasaan militer ini dilaksanakan angkatan masing-masing yang disebut Gunseikan . baru pada tahun 1943 pemerintahan berada di satu tangan Saikosikikan . peraturan perundangan yang dikeluarkan disebut Osamuseirei , dan pemberitaan-pemberitaannya dimuat dalam Kanpo . Osamuseirei no 3 mengatur pemberian wewenang pada walikota yang semula hanya berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya, kini wajib menjalankan urusan pemerintahan umum. Kemudian melalui osamuseirei no 28 tahun 1942 menetapkan bahwa surakarta dan yogyakarta diubah menjadi Kooti. Syu dan Kooti merupakan daerah berdiri sendiri khusus mengurus bidang ekonomi (pangan), sedangkan si dan ken dinyatakan tetap sebagai daerah otonom. Akan tetapi keputusan-keputusan dapat dibatalkan oleh syutyokan.

Pada masa Republik Indonesia setelah proklamasi, sehari setelahnya ditetapkan UUD 1945. Kemudian melalui undang-undang No. 1 tahun 1945 ditetapkan bahwa daerah Indonesia dibagi dalam 8 provinsi, Propinsi dibagi dalam Karesidenan dimana disamping gubernur atau residen didampingi oleh Komite Nasional Daerah. Pemerintahan dari karesidenan ada kota berotonomi, kabupaten dan lain-lain. Pada masa itu juga sudah ada pembagian wewenang antar lapisan pemerintahan. Kemudian melalui UU No.22/1948 Republik Indonesia dibagi-bagi menjadi daerah-daerah otonom dalam 3 tingkatan : Provinsi sebagai daerah tingkat I, Kabuapten dan Kota Besar sebagai daerah tingkat II dan Desa dan kota kecil sebagai daerah tingkat III. Dalam undang-undang ini hanya mengatur asas desentralisasi dan medebewind (tugas pembantuan). Namun UU 22/1948 belum bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya karena situasi dan kondisi saat itu tidak memungkinkan peneyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai undang-undang tersebut. Pelaksanaan undang-undang ini dilakukan secara bertahap dengan membentuk Undang-undang pembentukan provinsi yang sekaligus diberikan rincian urusan kewenangannya pada lampiran A. selain urusan-urusan provinsi, dirinci pula urusan-urusan kabupaten. Urusan provinsi tercatat ada 15 urusan dan kabupaten 14 urusan. Kemudian dibentuk provinsi kalimantan dari yang sebelumnya provinsi administratif. Kepada provinsi kalimantan ini diserahkan 9 urusan. Kabupaten-kabupaten di kalimantan juga hanya diserahi 9 urusan. Sementara di sumatera dibentuk 3 provinsi yang masing-masing hanya dibebani 7 urusan serta provinsi di indonesia timur yang diberikan 7 urusan. Urusan-urusan ini dapat ditambah atau dikurangi dengan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kemudian dengan undang-undang no 5 tahun 1974 masing-masing daerah tingkat I dibebani 19 urusan. Daerah tingkat II wajib menyelenggarakan urusan-urusan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Kemudian pasca reformasi 1998, muncul pengaturan baru tentang pemerintahan daerha melalui UU No 22 tahun 1999. Dalam undang-undang ini semangat yang diusung adalah semangat otonomi daerah yang lebih banyak memberikan kewenangan kepaa daerah. Kewenangan daerah mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan di bidang lain. Implementasi UU no 22/1999 ini melahirkan dampak-dampak yang tidak kondusif. Dalam pelaksanaannya di lapangan terjadi banyak kasus perebutan kewenangan pusat daerah, maupun tata pemerintahan daerah sendiri, ketidakharmonisan kepala daerah dengan DPRD, penggelembungan dinas dan birokrasi lokal, minimnya investasi hingga ketimpangan pendapatan antar daerah.

Kemudian UU No 32/2004 disahkan untuk mengganti UU No. 22/1999. Misi utama pemerintah daerah adalah menyediakan pelayanan dasar dan mengembangkan sektor unggulan secara demokratis. Bagian urusan pemerintahan dilaksanakan masing-masing tingkatan pemerintahan berdasarkan 3 kriteria :

Pusat : berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, monev, supervisi, fasilitasi, dan urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasional.
Provinsi : berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas regional (lintas kab/kota).
Kab/kota : berwenang mengatur dan mengurus urusan-uruan pemerintahan dengan eksternalitas lokal (dalam satu kab/kota).

UU No.32 tahun 2004 ini juga membagi urusan pemerintahan menjadi 2, urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib merupakan urusan yang harus ada berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Urusan wajib ada 26, sedangkan urusan pilihan ada 8 urusan. Bila dilihat dari penyerahan urusan pusat ke daerah, kerangka UU no 32/2004 ini tidak memenuhi aspek edukasi, karena semua daerah dipukul rata dengan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Padahal kemampuan tiap daerah berbeda-beda dan perlu pembelajaran secara gradual.

Dalam pembagian urusan, antara UU no 22/1999 dan UU no 32/2004 memiliki perbedaan. Pada UU no 22/1999 memakai prinsip residual function, artinay semua urusan pemerintahan yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam PP 25/2000 sebagai kewenangan pusat atau provinsi menjadi kewenangan kabupaten/kota. Sedangkan pada UU No 32/2004 menggunakan prinsip concurrence function artinya diterapkan konkurensi pada setiap urusan pemerintahan. Apa yang dikerjakan di pusat juga menjadi kewenangan provinsi dan kabuapaten/kota hanya skalanya yang berbeda. Pusat memiliki skala nasional dan lintas provinsi, provinsi memiliki skala regional lintas kabupaten/kota sedangkan kabupaten kota memiliki kewenangan skala kabupaten/kota atas 31 urusan kabupaten/kota yang didesentralisasikan.

Pada bab III dibahas mengenai hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Keuangan merupakan salah satu aspek terpenting dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah daerah harus memiliki sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri.

Pada masa kolonial belanda, selain dibentuk desentalisatie wet dan juga dibentuk provinsi-provinsi otonom, kabupaten-kabupaten otonom dan kota-kota otonom, hubungan keuangan diatur dengan apa yang disebut sluitpost syteem. Sesuadah proklamasi, UU no 1 tahun 1945 sudah mengatur tentang desentralisasi, namun hubungan keuangan belum diatur. Dalam UU no 22 tahun 1948, hubungan keuangan diatur dalam Bab IV psal 37 sampai dengan 41. Pada masa orde baru UU no 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah sangat sentralistis. Mengenai keuangan diatur dalam bagian ketigabelas pasal 55 sampai pasal 64. Hanya saja peraturan pelaksanaanya masih belum dibuat, sehingga ketentuan dalam UU no 32 tahun 1965 masih berlaku dengan beberapa kebijakan baru. Baru pada masa reformasi diundangkanlah UU no 22 / 1999 tentang pemerintahan daerah dan hubungan keuangannya diatur dengan UU 25/1999. Kedua undang-undang ini tidak bertahan lama, kemudian diganti UU 32/2004 tentang pemerintahan daerah dan UU no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pada masa kolonial, hubungan keuangan disebut financieele verhouding atau perimbangan keuangan. Hal ini baru dikenal pada tahun 1938 yang merupakan suatu keharusan sebgai akibat dari usaha memperluas tugas gebiedsdelen met eigen middelen, yaitu regentschappen dan stadsgemeenten yang dalam tahun 1936 menerima penyerahan urusan “sekolah rakyat” dan provincies yang diserahi urusan-urusan pertanian rakyat, kehewanan dan sebagainya. Penyerahan urusan-urusan tersebut merupakan dasar dari hubungan keuangan, sebab pada pokoknya usaha-usaha dalam rangka hak otonomi, yaitu de zelfstandinge behortiging van specifiek plaatselijke belangan harus dibiayai dengan pajak dan retribusi daerah. Apabila terdapat ketekoran anggaran, maka digunakan sluitpost systeem. Pada masa kemerdekaan dengan UU no 22 tahun 1948 daerah-daerah dalam membiayai segala aktivitasnya maka diperlukan sumber keuangan. Sumber-sumber keuangan daerah ini adalah : pajak daerah termasuk retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, pajak negara yang diserahkan pada daerah, lain-lain semisal pinjaman, subsidi, hasil-hasil penjualan atau penyerahan barang milik daerah, lain-lain seperti uang derma, warisan dari penduduk atau pendapatan undian. Akan tetapi sampai tahun 1956 undang-undang pajak daerah belum ditetapkan.

Berikutnya mengenai undang-undang no 32 tahun 1956 tentang perimbangan keuangan yang disebut juga Undang-Undang Perimbangan Keuangan 1957 karena mulai berlaku efektif 1 Januari 1957. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa pendapatan pokok daerah otonom adalah pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan negara yang diserahkan pada daerah, hasil perusahaan daerah, tunjangan dari pemerintah pusat berupa ganjaran, subsidi dan sumbangan. Dalam buku ini diuraikan bagaimana langkah-langkah menghitung dana perimbangan sesuai dengan formula yang berlaku dan ditetapkan. Kemudian pada tahun 1965 dirumuskan undang-undang no 18 tahun 1965 ditemukan peraturan tentang keuangan daerah yang mengaskan bahwa sumber keuangan daerah meliputi : hasil perusahaan daerah dan sebagian hasil perusahaan negara, pajak-pajak daerah, retribusi daerah, pajak negara yang diserahkan pada pemerintah daerah, bagian dari hasil pajak pemerintah pusat, pinjaman, dan lain-lain hasil usaha yang sesuai dengan kepribadian nasional. Kemudian ketika UU no 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah dicabut, diundangkanlah UU no 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Dalam undang-undang ini disebutkan sumber pendapatan daerah adalah : pendapatan asli daerah sendiri, yaitu : hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, lain-lain hasil daerah yang sah, pendapatan berasal dari pemberian pemerintah terdiri dari : sumbangan dari pemerintah, sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, lain-lain pendapatan yang sah.

Berikutnya setelah reformasi, perimbangan keuangan diatur dengan UU no 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam peraturan ini dianut prinsip money follow function yang artinya setiap kewenangan yang diberikan harus disertai dengan distribusi pemberian pembiayaan. Menurut undang-undang ini sumber keuangan daerah baik provinsi, kabupaten maupun kotamadya adalah : penerimaan asli daerah (PAD), bagi hasil pajak dan non pajak, bantuan pusat (APBN) untuk daerah tingkat I dan tingkat II, pinjaman daerah, sisa lebih anggaran tahun lalu, lain-lain penerimaan daerah yang sah. Dalam buku ini dikupas secara mendalam mengenai penghitungan dan proyeksi masing-masing sumber pendapatan.

Berikutnya adalah diberlakukannya UU no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah dimana undang-undang ini muncul untuk memperbaiki kinerja keuangan daerah, dan mengurangi ketergantungan daerah pada pemerintah pusat. Pengelolaan keuangan daerah mengambil prinsip good governance, yang mndorong transparansi, akuntabilitas, dan mengutamakan paritisipasi masyarakat dalam proses kebijakan. UU no 33 tahun 2004 ini mirip dengan UU no 25 tahun 1999, yang membedakan adalah sumber penerimaan daerah terdiri dari dua macam, yaitu pendapatan daerah dan pembiayaan. Dalam buku ini dirinci masing-masing pendapatan daerah dan pembiayaan beserta formula dan cara menghitungnya. Dalam buku ini juga diberikan informasi mengenai pengukuran kinerja keuangan daerah.

Pada bab IV dibahas mengenai hubungan pengawasan pemerintah pusat dan daerah. Pengawasan ini perlu dilakukan dengan alasan pemerintah daerah perlu memberikan pelayanan pada rakyatnya, sehingga perlu diberikan standar pelayanan minimal, menjaga dan melindungi warga negara dari perlakuan sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat-pejabat daerah. Di Indonesia pengawasan dilakukan dengan tujuan tujuan sebagai berikut :

Untuk mengetahui apakah pelaksanaan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak
Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dijumpai oleh para pelaksana sehingga dengan demikian dapat diambil langkah-langkah perbaikan di kemudian hari
Mempermudah dan memperingan tugas-tugas pelaksana, karena pelaksana tidak mungkin dapat melihat kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang dibuatnya karena kesibukan sehari-hari.
Pengawasan bukanlah untuk mencari kesalahan melainkan untuk memperbaiki kesalahan.

Buku ini memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh buku-buku lain semisalkan Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah karya Abdurrahman, SH dkk (1987), buku Dilema Otonomi Daerah dan Masa Depan Nasionalisme Indonesia oleh Sinambela dan Azhari (2003), buku Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan karya Syaukani dkk (2002), dan buku Manajemen Otonomi Daerah, Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru karya Teguh Yuwono dkk (2001), buku ini memiliki keunggulan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah secara spesifik dan memotret dinamikanya dari masa ke masa. Informasi mengenai dinamika hubungan pusat dan daerah dari masa ke masa ini sangat sulit ditemukan di buku-buku sejenis mengenai otonomi daerah. Singkat kata, buku ini merupakan salah satu referensi utama untuk mengetahui dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dari masa ke masa.

Daftar Pustaka :

Abdurrahman, SH (ed). 1987. Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah. Media Sarana Press. Jakarta

Kaho, Josef Riwu. 2012. Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah. JPP Press. Yogyakarta

Kaho, Josef Riwu. 2002. Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rajawali Press. Jakarta

Sinambela, Mahadi dan Azhari. 2003. Dilema Otonomi Daerah dan Masa Depan Nasionalisme Indonesia. Penerbit Balairung & co. Yogyakarta

Syaukani HR, Affan Gafar, M.Ryaas Rasyid. 2002. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Yuwono, Teguh (ed). 2001. Manajemen Otonomi Daerah, Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru. Clogapps Diponegoro University. Semarang

Review buku Agenda Keadilan dan Pemberdayaan Rakyat, Dialog Nasional tentang Kemiskinan Struktural

2013-05-01T18:19:00.000+08:00

Judul : Agenda Keadilan dan Pemberdayaan Rakyat, Dialog Nasional tentang

Kemiskinan Struktural

Pengarang : KIKIS dan AusAID

Tahun terbit : 2000

Buku Agenda Keadilan dan Pemberdayaan Rakyat, Dialog Nasional tentang Kemiskinan Struktural ini adalah kumpulan hasil dialog-dialog yang diadakan oleh jaringan masyarakat sipil untuk merumuskan agenda anti kemiskinan yang dinilai tepat untuk menangani dimensi-dimensi struktural dari masalah kemiskinan. Dialog ini diadakan 7 kali dengan 6 tempat terpisah dari medan sampai mataram dan melibatkan aktifis, akademisi dan kelompok masyarakat dengan fokus pada komunitas-komunitas rentan kemiskinan, yaitu : komunitas petani sawah, petani lahan kering, buruh, nelayan, pengusaha kecil, miskin kota dan komunitas hutan.

Dialog yang pertama diawali dengan redefinisi wacana kemiskinan yang akhir-akhir ini mengalami simplifikasi dengan reduksi kemiskinan hanya sekedar suatu instrumen yang dipakai untuk indikator kemiskinan, yaitu konsumsi beras atau pendapatan per kapita. Redefinisi wacana ini penting mengingat kebijakan kemiskinan tidak akan tepat sasaran selama makna kemiskinan sendiri masih kabur dan sesat. Dari diskusi mendapatkan simpul bahwa kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar atau asasi manusia. Kebutuhan dasar dan asasi ini meliputi kebutuhan akan subsistensi (sandang, pangan, papan), afeksi, keamanan, identitas kultural, proteksi, kreasi, kebebasan, partisipasi, waktu luang. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia adalah bentuk kemiskinan struktural atau buatan karena sebenarnya secara alamiah Indonesia memiliki cukup potensi dan sumberdaya untuk mengatasi kemiskinan. Ada lima pokok dimensi kemiskinan, yaitu : 1) faktor lingkungan fisik, menyangkut dimensi fisik yang menjadi latar belakang atau akibat proses kemiskinan, 2) hambatan kultural, yaitu unsur-unsur budaya seperti nilai, sikap, perilaku, budaya sebagai reaksi terhadap tekanan eksternal masyarakat miskin, 3) situasi kelembagaan yang memperjuangkan kepentingan kelompok kemiskinan, 4) dimensi kebijakan pemerintah, yaitu produk perundang-undangan dan keputusan pemerintah yang memiliki dampak langsung maupun tidak langsung pada proses pemiskinan dan program penanggulangan kemiskinan.

Dari ketujuh fokus masyarakat rentan kemiskinan ditemukan ada beberapa hal yang penting dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan, yaitu : 1) akses terhadap fasilitas yang tersedia diambil oleh kelompok elit yang tidak berhak. Sumber daya yang ada saat ini terdistorsi pendistribusiannya. 2) banyak UU yang tidak kompatibel dengan masyarakat miskin. UU tersebut sebaiknya direform dan dibentuk UU baru yang lebih akomodatif dan menjadi kekuatan hukum penanggulangan kemiskinan. 3) efektifitas program penanggulangan kemiskinan terjadi apabila ada perubahan attitude atau ada peningkatan di kualitas birokrasi. Dalam pembuatan peraturan, inclusifness harus diperhatikan untuk menjamin keterlibatan soceity dan stakeholders. Kemudian dibutuhkan keberpihakan yang ditunjukkan dengan alokasi anggaran dan pengakuan terhadap kaum miskin. 4) adanya proses redistribusi baik itu peluang usaha atau informasi tentang tanah, air, hutan modal dan termasuk anggaran. Jaminan keamanan dari persaingan tidak sehat, dan khusus untuk redistribusi tanah bisa dilakukan secara bertahap serta membutuhkan political will yang tinggi. 5) menyangkut gender dimana perempuan secara spesifik membutuhkan perhatian yang khusus dari semua pelaku perubahan.

Review Disertasi Konfigurasi Politik Pembangunan Masyarakat Desa, dan Penanggulangan Kemiskinan (Suatu Kajian Diakronis)

2013-05-01T18:16:00.005+08:00

Penulis : Eny Haryati

Jumlah Halaman : 621 hal

Tahun : 2003

Disertasi ini mendokumentasikan implementasi program-program PMD di Indonesia, mulai dari latar belakang kelahirannya, awal tumbuh dan berkembangnya sampai dengan kebijakan ini kehilangan ‘roh”nya pada tahun 1997 seiring dengan berakhirnya masa pemerintahan orde baru. Dalam disertasi ini dijelaskan bagaimana hubungan tentang konfigurasi politik, kebijakan PMD dan tingkat penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang berada dalam rentang waktu tahun 1945-1997 yang terbagi dalam tiga periode, yaitu periode demokrasi liberal (1945-1959), periode demokrasi terpimpin (1959-1966) dan periode orde baru (1966-1997).

Asumsi awal pada saat memulai membangun disertasi ini adalah bahwa konfigurasi politik mempengaruhi karakter kebijakan PMD, dan itu berpengaruh pada efektifitas penanggulangan kemiskinan. Konfigurasi politik yang sedang berlaku di suatu waktu berpengaruh terhadap produk hukum yang sedang berlaku pada kurun waktu tersebut. Kebijakan PMD merupakan kebijakan monumental pemerintah dalam pembangunan dan penanggulangan kemiskinan dengan alokasi sumber daya yang relatif besar, diimplementasikan dalam jangka waktu yang cukup lama dan didukung oleh perangkat kelembagaan yang besar serta dilaksanakan secara massal di seluruh wilayah Indonesia. Namun kebijakan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan yang sudah ada antara kurun waktu 1945-1997 ini dirasa oleh peneliti belum juga dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan di Indonesia. Inilah pertanyaan utama sekaligus kegelisahan peneliti dalam disertasi ini yang juga hendak dijabarkan dalam penjelasan berikutnya.

Masa demokrasi liberal merupakan masa pasca kemerdekaan Indonesia dimana negara belum punya alat kelengkapan berupa lembaga tinggi dan tertinggi negara sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Pada masa ini terjadi pergantian sistem pemeritahan, baik dengan presidensial, pluralis multipartai, sistem federasi, maupun parlementer. Karateristik politik pada masa ini adalah dominannya peran partai, sedangkan eksekutif atau kabinet sangat lemah, serta pers relatif bebas.

Pada masa demokrasi terpimpin sejak dekrit presiden 5 juli 1959 dimana konstitusi kembali ke UUD 1945, Indonesia menganut sistem Presidensiil. Terjadi tarik-menarik antara 3 kekuatan utama, yaitu Soekarno, Angkatan Darat dan PKI. Soekarno perlu PKI untuk mengimbangi AD, PKI butuh soekarno untuk melindungi dari ancaman AD, AD butuh soekarno untuk mendapat legitimasi bagi keterlibatannya dalam politik. Posisi sukarno paling kuat, sehingga menjadi pemimpin yang otoriter. Demokrasi terpimpin tidak ada sistem kepartaian. Legislatif lemah. Presiden mengatur spektrum politik nasional menggunakan DPA yang dipimpin sendiri oleh soekarno. Kebebasan pers buruk.

Orde baru diawali G 30S PKI, dimana Angkatan Darat keluar sebagai pemenang yang ditandai dengan Supersemar. Masa awal orba, Indonesia mengalami krisis politik dan ekonomi. Krisis politik ditandai dengan banyaknya demonstrasi dan kebangkitan parpol. Krisis ekonomi ditandai dengan sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari dan melonjaknya harga. Inflasi pada masa orde lama hampir 600% dengan pertumbuhan ekonomi yang nyaris stagnan.

Orde baru mencanangkan tertib politik berdasar pancasila, program rehabilitasi dan konsolidasi ekonomi. Stabilitas politik menjadi prasyarat pembangunan ekonomi. Sehingga terjadi pengekangan hak-hak politik rakyat dan demokrasi. Dilakukan penyederhanaan partai dengan Golkar sebagai partai hegemonik. Ciri khas Orba yaitu beamtenstaat, bureaucratic polity, negara pasca kolonial, patrimonialisme jawa, negara organis, bureaucratic authoritarian regime, korporatisme, dan integralistik. Konfigurasi politik Orba cenderung otoriter, dimana eksistensi parpol dan lembaga perwakilan lemah serta dibayangi kontrol dan penetrasi birokrasi. Rekruitmen DPR tertutup, eksekutif kuat, partisipasi politik dan kekuatan di luar birokrasi lemah Pers dapat dibredel pemerintah.

Pada masa liberal PMD dibagi dalam beberapa tahap masa :

1. masa pasca merdeka dimana masyarakat miskin, pendidikan rendah, infrastruktur minim, kesehatan buruk,politik tidak stabil, dan rakyat mengalami kesulitan hidup. Program yang dilakukan adalah program perbaikan kesehatan dan pendidikan masyarakat (dikmas) yang dikelola jawatan pendidikan masyarakat kementerian pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. Pendidikan dianggap sebagai entry point peningkatan kualitas masyarakat dan kesejahteraan. Pendidikan membuka pelaksanaan community development.

2. Masa perkembangan isu pembangunan masyarakat tingkat dunia. Keberhasilan marshall plan di eropa barat dan konfrensi community development di manila dimana pembangunan berpusat pada manusia dan melahirkan program CD yang berbeda beda di sejumlah negara

3.terbentuk embrio PMD di Indonesia. terjadi pada kabinet Halim (21 jan -6 sept 1950) dengan dibentuk kementerian pembangunan masyarakat pimpinan Soegondo Djojopoespito. Tahun 1954 pemerintah mengundang tim CD dari PBB. Tahun 1956 pemerintah melakukan studi banding ke negara-negara yang telah melakukan CD seperti Birma,Ceylon, India, dan Pakistan. Pada msa kabinet Ali Sastroamijoyo II pada 20 juni 1956 dibentuk panitia kerja sementara PMD, dan memasukkan program PMD ke rencana pembangunan negara yg berjangka lima tahun. Pada masa ini embrio PMD tumbuh.

4. kebijakan dan kelembagaan PMD. Melalui PP No 2 Tahun 1957 ditetapkan kebijakan dan organisasi penyelenggaraan PMD berikut programnya sampai akhir periode liberal. Ditetapkan prinsip dasar PMD, organisasi penyelenggara DK PMD, panitia pembantu teknis PMD propinsi, unit pelaksana PMD, dan biaya PMD berdasar UU no 85 Tahun 1958 tentang repelita 1956-1960. Nominal bantuan pemerintah sebesar 198 juta rupiah selama 5 tahun.

5. Tahap implementasi kebijakan PMD, dibagi tiga tahap yaitu 1945-1950 merupakan tahap kesadaran perlu membangun, 1950-1956 tahap embrio PMD, 1956-1959 tahap implementasi PMD. Program PMD yang dilakukan yaitu latihan-latihan baik bagi pejabat pemerintah, para pemimpin desa, guru sekolah di desa, pelatihan kejuruan khusus, program koordinasi, penyusunan program tingkat daerah kerja yang bottom up, dan implementasi progtam di daerah kerja.

PMD pada masa demokrasi terpimpin dibagi dalam beberapa tahap :

1. Keadaan ekonomi-politik pasca dekrit presiden, dimana disusun rencana pembangunan semesta delapan tahun pada 1 januari 1961 dengan target 3 tahun swasembada pangan, lima tahun lepas landas. Pada tahun 1963 dilakukan deklarasi ekonomi dimana bentuk ekonomi menjadi ekonomi sosialis, dimana politik luar negeri harus kuat, sehingga anggaran negara digunakan untuk memperkuat militer, sehingga anggaran membengkak dan inflasi tinggi.

2. Masa kebijakan dan kelembagaan PMD pada tahun 1959-1962 melalui perpres 11 tahun 1960 dimana ekonomi menjadi leading sektor, yang digerakkan berdasar swadaya masyarakat dan asas kekeluargaan. PMD digerakkan secara massal dan integral. Pada tahun 1962-1964 dibentuk organisasi hierarkis dimana pada kabinet kerja III Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa (Transkopemada) dirubah menjadi Departemen Koperasi,dimana di dalamnya ada Biro PMD. Kemudian berubah lagi menjadi Transkopemada, dengan Ditjen PMD sebagai bagian yang mengurusi PMD. Pada tahun 1964-1966 melalui Keppres 21 Tahun 1964 dibentuk Departemen PMD, di bawah Kompartemen Pertanian dan Agraria. kelembagaan PMD dibentuk hierarkis dari pusat sampai kecamatan.

3. Masa implementasi PMD dimana kebijakan rencana pembangunan semesta berencana delapan tahun dengan kiblat ekonomi kelembagaan PMD diatur dalam PP No 15 Tahun 1960 dimana PMD dibawa dalam struktur pemerintahan dengan prinsip integral dan massal (lintas sektor) semua daerah. Program yang dilakukan antara lain pelatihan-pelatihan, survey ke daerah potensial industri dan percontohan. Pembinaan masyarakat desa, dan UU Pokok Agraria.

PMD pada masa orba dibagi dalam beberapa tahap :

1. Masa transisi 1966-1969 dimana terjadi defisit anggaran 174% pada tahun 1965. Negara menanggung hutang luar negeri dan citra internasional buruk. PMD berada di Departemen Pengairan Rakyat Dan Pembangunan Masyarakat Desa. Dilakukan perubahan kelembagaan dimana PMD diatur secara terpusat.

2. Pelita I 1969-1973 dimana negara mulai membangun dengan repelitanya. Disusun pedoman PMD yaitu Pola Dasar dan Gerak Operasional Pembangunan Desa. Desa dianggap punya masalah yang harus diselesaikan. Pada pelita I terjadi surplus, ekonomi makro baik, pertumbuhan ekonomi 6 %. PMD mengambil sasaran strategis masyarakat pada unit pemerintahan terendah se indonesia, sasaran aspek : mental spiritual/sosio kultural, fisik materiil/ekonomi. Pokok kebijakan PMD yaitu swadaya masyarakat, semangat gotong royong dan kekeluargaan, azas massal dan integral, satu pola nasional, keseimbangan pembangunan sosial dan ekonomi. Organisasi PMD berada di Departemen Dalam Negeri, Ditjen PMD, PMD juga berjenjang sampai ke desa dan dikoordinir kepala pemerintahan. Dibentuk juga Balai Litbang PMD, dan Pusdiklat PMD. Implementasi program PMD pada masa ini adalah adanya Inpres Desa sebesar 100 ribu per desa. Dibentuk Lembaga Sosial Desa dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga pada 9 september 1971. Dibentuk arah perkembangan desa (desa swadaya, desa swakarya, desa swasembada), unit daerah kerja pembangunan (UDKP) yaitu kecamatan yang berfungsi sebagai metode, proyek penelitian, daerah percontohan dan training center, sebagai penertiban sistem pelaksanaan pembangunan.

3. Pelita II 1973-1978. Pembangunan ditekankan pada ekonomi pertanian dan industri pertanian. UDKP digunakan sebagai sistem pelaksanaan PMD. Program yang ada adalah UDKP, inpres desa sebesar 200rb tahun pada 1974, dan 300 rb pada tahun 1975.

4. Pelita III 1978-1983. Ditandai ekonomi-politik yang kondusif, booming minyak, bantuan luar negeri. Dikeluarkan UU 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa. dimana kebijakan top down, PMD sentralistis, dan uniform. Gotong royong digunakan sebagai kekuatan pembangunan, perubahan LSD jadi lembaga ketahanan masyarakat desa (LKMD) sebagai leader pembangunan desa, dilakukan pengembangan kegiatan PKK, teknologi pedesaan, dan Inpres desa. Tiap desa ada bantuan langsung tiap desa bantuan penunjang kegiatan PKK, bantuan keserasian dan bantuan khusus, bantuan pemenang perlombaan desa, bantuan pembinaan administrasi pelaksanaan bantuan pembangunan desa tingkat kecamatan.

5. Pelita IV1983-1988. Negara mengalami krisis sumber dana. PMD mengalami perubahan kelembagaan menjadi Direktorat Pembinaan Ketahanan Masyarakat Desa, Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya Pembangunan Desa, Direktorat PKK, Balai pengkaderan pembangunan desa malang dan jogja. Kebijakan umumnya mengingkatkan kualitas hidup masyarakat. Dibentuk forum koordinasi pembangunan yaitu Bappeda dari tingkat propinsi sampai kabupaten. Dilakukan program masuk desa seperti TNI ABRI masuk desa, listrik masuk desa, koran masuk desa, dan usaha ekonomi desa (UED).

6. Pelita V 1988-1993 dimana dilakukan evaluasi pemerintah terhadap PMD dimana PMD meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tetapi evaluasi PMD oleh publik dan populernya isu kemiskinan ditemukan masih terdapat ketimpangan. Kemiskinan turun dari 60% tahun 1970 menjadi 15% pada tahun 1990. Dilakukan program pengembangan kawasan terpadu yaitu program inpres, program pengembangan wilayah.

7. Pelita VI 1993-1997 terjadi perubahan kebijakan dimana kelembangaan PMD kuat dan tak terpisah dari hirarki birokrasi pemerintah. Terdapat pembagian desa berdasar karakteristik (desa cepat berkembang, potensial berkembang, masalah khusus), dibentuk visi misi strategi PMD, dirumuskan prinsip dasar PMD yaitu integral, keseimbangan, prioritas, keberlanjutan, keswadayaan. Serta dilakukannya program IDT

8. Program PMD pada jaman orde baru antara lain : a. program pembinaan pengembangan desa meliputi data dasar profil desa, program pengembangan kecamatan, sistem UDKP, IDT, penataaan ruang kawawan pedesaan, pengembangan kawasan khusus, perlombaan desa/kelurahan, b. program pembinaan ketahanan masyarakat desa, meliputi penguatan kelembagaan masyarakat desa, P3MD, pemberantasan sarang nyamuk demam berdarah dengue, perpustakaan desa, bimbingan dan motivasi masyarakat, pengembangan media informasi dalam pembangunan desa, pembinaan kesejahteraan keluarga, usaha peningkatan pendapatan keluarga, pendataan identifikasi kebutuhan dasar keluarga, program makanan tambahan anak sekolah, gerakan nasional orang tua asuh, peningkatan peranan wanita dalam pembangunan pedesaan, perencanaan pembangunan masyarakat desa berwawasan jender, c. program pembinaan usaha ekonomi desa meliputi inpres bantuan pembangunan desa, usaha ekonomi desa simpan pinjam, lumbung pangan masyarakat desa, badan kredit desa, peningkatan produktivitas wirausaha masyarakat desa, pengembangan pasar desa, penanggulangan pekerja anak di desa tertinggal, padat karya, pembinaan tenaga kerja, pekerja wanita, menumbuhkembangkan kelompok usaha ekonomi masyarakat melalui kemitraan di daerah, e. program pembinaan sumber daya alam dan pemukiman desa meliputi pembinaan peransera masyarakat pedesan dalam pelastarian lingkungan, identifikasi dan inventarisasi sumber daya alam pedesaan\, pembinaan sumber daya desa, pengembangan hutan cadangan pangan, pemugaran perumahan dan lingkungan desa secara terpadu, penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman, pengembangan sarana dan prasarana desa, manunggal TNI ABRI masuk desa, listrik pedesaan, pengembangan lahan gambut, kawasan hutan lindung/konservasi taman nasional, pembinaan kesejahteraan masyarakat terasing, pembinaan masyarakat desa hutan, pembianan pemukiman masyarakat desa di kawasan pernbatasan dengan tetangga negara, pemukiman kembali penduduk, pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna di pedesaan, kredit penerapan teknologi tepat guna dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Sementara hubungan antara konfigurasi politik, kebijakan penanggulangan kemiskinan dan efektifitasnya yaitu : 1. pada masa demokrasi liberal (1945-1959) di Indonesia berlaku konfigurasi politik demokratis. Pada masa itu lahir kebijakan PMD berkarakter responsif. Akan tetapi penanggulangan kemiskinan ditandai oleh tidak terjadinya penurunan jumlah penduduk miskin. Diduga, jumlah penduduk miskin justru mengalami peningkatan. Sebagian besar waktu pada masa demokrasi liberal belum ada kebijakan PMD, yang ada baru program yang disebut “perbaikan kesehatan masyarakat” dan “pendidikan masyarakat” (dikmas) sebagai upaya memajukan masyarakat dari keterbelakangan ketika itu. Niat untuk melakukan pembangunan masyarakat mulai ada tahun 1954, selanjutnya embrio PMD baru ada tahun 1956, disusul dengan bagian-bagian awal kelahiran kebijakan ini. Apabila kemudian tahun 1959 demokrasi liberal berakhir, berarti kebijakan PMD pada masa Demokrasi liberal masih berjalan selama 3 tahun, itupun masih pada tahap embrio dan persiapan-persiapan. Adapun terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin diduga karena pembangunan ekonomi makro sedang mengalami stagnan, karena pemerintah tidak berhasil melaksanakan pembangunan ekonomi, sementara kebijakan ekonomi mikro belum memberikan hasil yang berarti, di sisi lain, faktor ekonomi politik akibat pengambil alihan hak milik ranah bekas kolonial yang selama ini dikerjakan rakyat membuat rakyat kehilangan faktor porduksi.

2. Pada masa demokrasi terpimpin (1959-1966) di Indonesia berlaku konfigurasi politik otoriter. Pada masa itu lahir kebijakan PMD yang berkarakter ortodoks. Penanggulangan kemiskinan tidak efektif, ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin, makin manifesnya problema kesenjangan serta rentannya penduduk terhadap kemiskinan atau tidak dimilikinya ketahanan oleh sebagian besar penduduk terhadap kemiskinan. Bersamaan dengan itu, kinerja pembangunan ekonomi sedang mengalami titik kritis, ditambah dengan instabilitas politik yang akhirnya menghantar pemerintah untuk menyerahkan tampuk kekuasaannya kepada orde baru. Dengan kata lain bahwa konfigurasi politik otoriter menghasilkan kebijakan PMD yang berkarakter ortodoks dan karenanya berpengaruh negatif terhadap efektivitas penanggulangan kemiskinan. PMD tidak dapat berdiri sendiri sebagai suatu kebijakan mikro, karena implementasi kebijakan ini berada dalam kerangka kebijakan pembangunan skala makro, dengan demikian dapat dipahami apabila keberhasilan atau kegagalan pembangunan dalam skala makro mempunyai kontribusi signifikan, karenanya tidak boleh diabaikan dalam konteks penanggulangan kemiskinan.

3. Pada masa pemerintahan orde baru (1966-1997) di indonesia berlaku konfigurasi politik otoriter. Karena konfigurasi politik otoriter pada masa itu didukung oleh konstitusi yang demokratis, maka disebut konfigurasi politik “otoriter konstitusional” atau disebut juga konfigurasi politik “otoriter terselubung”. Pada masa ini lahir kebijakan PMD yang berkarakter ganda (responsif dan ortodoks) dalam wujud : 1) pada masa awal orde baru kebijakan PMD cenderung berkarakter responsif, selanjutnya pada masa pertengahan sampai akhir pemerintahan orde baru karakter kebijakan cenderung ortodoks, 2) kebijakan memiliki orientasi ganda, antara orientasi kepada kepentingan rakyat miskin dengna orientasi kepentingan pemerintah dalam kapsitasnya sebagai penguasa. 3) program-program yang dipilih berkarakter responsif pada tingkat formulasi program dan berkarakter ortodoks pada tingkat implementasi program, ini berjalan melalui mekanisme penataan kelembagaan yang sentralistis. Pada masa orde baru dari tahun ke tahun terjadi penurunan jumlah penduduk miskin secara berarti. Jadi dari segi penurunan jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan efektif, tetapi pada saat yang sama tidak diikuti oleh terjadinya pemerataan. Justru sebaliknya terjadi ketimpangan berupa ketimpangan pendapatan, ketimpangan kepemilikan atau penguasaan terhadap aset produktif, ketimpangan desa-kota, dan ketimpangan antar wilayah. Sementara ketahanan penduduk terutama penduduk yang berada pada garis kemiskinan dan penduduk yang berada sedikit di atas garis kemiskinan tidak tercipta. Hal inilah yang menyebabkan pada krisis ekonomi akhir rejim orde baru penduduk miskin meningkat begitu tajam mendekati jumlah penduduk miskin pada tahun 1976.

Dari penelitian dalam disertasi ini terjawab bahwa hubungan antara konfigurasi politik, karakter kebijakan PMD dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia tidak seperti garis liniear, tetapi hal penting yang menjadi catatan adalah bahwa dari perjalanan konfigurasi politik, karakter kebijakan PMD dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia dalam rangka merumuskan sebuah model pembangunan masyarakat yang berpeluang efektif dalam penanggulangan kemiskinan di masa mendatang. Model itu adalah : 1) konfigurasi politik otoriter melahirkan karakter kebijakan PMD yang ortodoks, dan itu berpengaruh negatif terhadap penanggulangan kemiskinan. 2) konfigurasi politik demokratis menghasilkan konfigurasi politik berkarakter responsif, tetapi karakter responsif saja tidak cukup menghantarkan pada penanggulangan kemiskinan efektif. Efektivitas penanggulangan kemiskinan selain memerlukan kebijakan yang berkarakter responsif, kebijakan juga harus dilaksanakan dalam rentang waktu yang cukup dan diikuti oleh kinerja pembangunan dalam skala makro yang baik. Tingkat efektivitas penanggulangan kemiskinan baru dapat diketahui dalam jangka waktu yang lama (minimal lima tahun). Efektivitas penanggulangan kemiskinan berbanding lurus dengan kinerja pembangunan dalam skala makro, karena keberadaan kebijakan penanggulangan kemiskinan memang diantara kerangka pembangunan skala makro.

Kegelisahan peneliti mengenai program PMD yang telah lama diimplementasikan tetapi jumlah penduduk miskin masih tinggi adalah karena di sepanjang ketiga zaman tersebut penanggulangan kemiskinan tidak pernah efektif. Pada masa orde baru penanggulangan kemiskinan memang efektif, tetapi hanya pada penurunan jumlah penduduk miskin, dan tidak terciptanya pemerataan dan ketahanan penduduk terhadap bahaya kemiskinan.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan berpeluang mencapai tingkat efektivitas tinggi bila mencapai empat pilar, yaitu 1) konfigurasi politik demokratis, 2) karakter kebijakan PMD yang responsif, 3) kinerja pembangunan skala makro yang baik, 4) dilaksanakan dalam rentang waktu yang cukup lama dan secara terus menerus. Konfigurasi politik demokratis merupakan pilar penting dalam penyelenggaraan pembangunan yang diarahkan untuk menanggulangi masalah kemiskinan, karena dari konfigurasi politik yang demokratis akan lahir kebijakan yang berkarakter responsif. Berperannya secara proporsional lembaga perwakilan rakyat, dihidupkannya kebebasan pers, serta tidak terlalu dominannya peranan eksekutif merupakan pilar awal yang memegang peranan penting.

Karakter kebijakan yang responsif berpeluang besar mencapai tingkat efektvitas tinggi dalam penanggulangan kemiskinan. Kebijakan demikian bersandar pada paradigma pembangunan wacana akademik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin, mewujud dalam program-program pembangunan yang dapat memberi peluang pada lahirnya partisipasi masyarakat, dan menciptakan kemandirian masyarakat untuk menolong dirinya sendiri, serta kebijakan demikian didukung oleh penataan kelembagaan yang berbasis lokal, yang mampu membangun keseimbangan antara model bottom up dan top down dalam perencanaan pembangunan.

Kinerja pembangunan dalam skala makro merupakan hal penting yang tidak boleh diabaikan dalam rangka mencapai efektivitas PMD. Kebijakan ini akan efektif dalam menanggulangi kemiskinan hanya apabila didukung oleh keberhasilan pembangunan dalam skala makro, meskipun hal ini bukanlah satu-satunya variabel yang menentukan. Waktu memegang peranan penting. Artinya kebijakan PMD akan benar-benar dapat mempunyai kontribusi positif terhadap penanggulangan kemiskinan apabila dilaksanakan dalam rentang waktu yang relatif lama bahkan terus menerus. Dengan begitu akan tercipta suatu kebijakan dan kelembagaan yang kuat. Kekuatan benar-benar terletak pada kebijakannya, bukan pada perumus dan pelaksana kebijakan ataupun pada pemerintahnya. Dengan begitu pergantian rejim pemerintahan tidak akan mengguncang kebijakan ini dengan segala kelembanggannya yang kokoh.

Totto-chan : si gadis cilik di jendela

2012-11-18T01:26:00.001+08:00

Oaakkhh..sambil menguap, ingin sekali aku menulis. Kopi lampung di sebelah laptop yang tersisa ampasnya, tak terlalu mujarab sebagai pengganjal mata. Nampaknya mitos bahwa minum kopi bisa membuat tidak mengantuk telah terpatahkan, paling tidak untuk malam ini.

Setelah berguling-guling sendirian di depan TV sambil menonton standup comedy, laptoppun kugelar sambil nonton tayangan olahraga di stasiun TV lain dan BBM an melayani curhatan seorang teman : weeww..multitasking yang menarik. Tapi kali ini bukan suasana malam ini yang akan kutuliskan, ada hal lain yang masih melekat di otakku dan ingin sekali kutuliskan. Just like an ulama says : ikatlah ilmu dengan menuliskannya.

Ilmu apa itu? Ilmu pendidikan ala totto-chan..hehehe

Ilmu pendidikan ala Totto-chan ditulis dalam buku : Totto-chan, gadis cilik di jendela. Ini bukunya :

Sebenarnya yang lebih tepat bukanlah ilmu pendidikan ala totto-chan, namun pendidikan ala kobayashi, kepala sekolah totto-chan sewaktu di sekolah dasar.

Ingatkah teman-teman semua sewaktu masih bersekolah di sekolah dasar? Seperti apakah guru-guru kita? Bagaimana cara mereka mengajari kita? Apakah kita juga akan mengajari anak-anak kita nanti dengan cara guru kita dahulu mengajar kita? Hmmm....untuk pertanyaan terakhir, Anda mungkin bisa mengatakan ya bisa juga mengatakan tidak, bergantung pada pengalaman Anda sewaktu kecil. Kalau saya ditanya dengan pertanyaan ini, jawaban saya : TIDAK!!! Karena saat itu saya diajari dengan rotan dan sapu. Kalau anda tidak memperhatikan, rotan berbicara dan kalau anda salah, hmm..sapulah yang gantian berbicara : bukan ujung sapunya, tapi gagang sapunya..xixixi. Belum lagi perlakuan berbeda yang diterima murid-murid. Murid yang perkembangannya cepat dan keturunan orang yang terpandang, diistimewakan oleh guru, tapi murid yang lambat belajar apalagi ditambah susah diatur dan sang guru tak kenal orang tuanya siapa, bersiaplah berbicara dengan rotan dan sapu..hehehe. Tapi kalau dilihat hasilnya seperti saya sekarang, berarti bisa dibilang pendidikan yang diterapkan guru saya dulu berhasil juga, ya??hehehe..ah, pendidikan tidak terbatas waktu..seperti saya sekarang adalah hasil dari proses yang panjang dan tempaan yang tidak mudah.

Totto-chan sewaktu kecil sangat hiperaktif, bosanan, dan sering bertingkah aneh. Mungkin oleh guru-guru kita dia langung mendapat cap nakal, sulit diatur dan yang pertama diomelin guru ketika masuk kelas...hehehe. Begitu pula dengan guru di sekolah pertamanya, kehabisan kesabaran dengan tingkah totto-chan kecil yang berulang kali membuka meja, mengeluarkan alat tulis, menutup meja karena mejanya yang lebih bagus dari meja belajarnya di rumah, berdiri di jendela sambil memandang keluar kelas, mengobrol dengan para pemusik jalanan, bahkan dengan burung walet. Guru normal siapa yang tidak kesal..hehehe

Menyadari psikologis totto chan, mama membawanya ke sekolah yang baru, yang kelasnya berupa gerbong kereta. Di situlah semua cerita bermula. Sungguh pendidikan dasar yang unik namun membentuk karakter. Hasil dari pemikiran sang kepala sekolah : Mr.Kobayashi. Mr. Kobayashi sendiri bukanlah guru biasa. Beliau telah belajar di eropa dan berkeliling di beberapa negara untuk membuat pendidikan dasar yang dibentuknya di SD Tomoe. Dia pernah belajar euritmik pada pakarnya langsung, bahkan pernah khusus belajar di london selama bertahun-tahun.

Kepala sekolah ini mendesain kurikulum sekolah, melakukannya langsung dan turun tangan dalam setiap masalah yang terjadi di sekolah. Kurikulum sekolah dibuat santai namun bertarget, sistem pembelajaran dibuat sederhana namun menyenangkan dan efektif, problem solving juga dilakukan dengan cermat dan penuh kesabaran. Hal ini tergambar dari sederhananya menu makan siang para murid : sesuatu dari laut dan sesuatu dari darat. Semua menu makan siang murid harus mengandung unsur itu. Dan ternyata unsur itu telah mencukupi kebutuhan 4 sehatnya manusia. Simpel, bukan? Woow..luar biasa. Inilah peran sentral dari seorang kepala sekolah dalam mensukseskan pendidikan.

Ini baru sekelumit, banyak sekali pendidikan karakter yang terdapat dalam buku ini. Dan bagusnya semua itu diajarkan dengan cara sederhana nan aplikatif. Tak perlu kebanyakan teori yang membingungkan dan akhirnya tak ada aplikasinya.

So...bacalah buku totto-chan ini dan nikmati saja gaya bertuturnya. Atau sebagai alternatif, boleh calling saya untuk menceritakannya..hehehe

Sekian dulu, it’s overnight. Besok mau mengantar anak-anak TPA yang ikut lomba festival anak sholeh indonesia tingkat kota yogyakarta. Good night and pray for our family, our friends and our brother in palestine. (sedihnya lihat situasi gaza saat ini melalui layar kaca..jadi ingat sabra dan shatila 1982 di tears of heavennya dr.swee..kl ini kapan-kapan aja ceritanya..sudah malem..hehehe)

The pilgrimage (ziarah)

2012-10-18T14:34:00.003+08:00

Tadi pagi baru saja kuselesaikan membaca buku The Pilgrimage buah karya Paulo Coelho. Ya, seperti karya-karya Paulo Coelho yang lainnya, buku ini juga sarat dengan pertanyaan kritis dan penjiwaan. The Pilgrimage atau dalam bahasa indonesia berarti ziarah, sangat tepat dibaca pada hari-hari ini. Mengapa? karena hari-hari ini mendekati haji, peristiwa penting bagi umat Islam, dan juga sekaligus termasuk rukun Islam kelima. Kita lihat betapa banyak orang bergelar haji, namun kelakuannya sangat jauh dari nilai-nilai islam. Pun di banyak novel dan cerpen, sosok haji banyak dicitrakan "negatif", bukan sosok yang bijak dan mengayomi (Kecuali sinetron haji sulam kali ya..hehehe).

The Pilgrimage, menceritakan perjalanan Paulo dalam mencari pedang (yang sebenarnya niatannya untuk mencari kebanggaan atas pembuktian bahwa dia mampu, namun dia mendapatkan lebih dari itu : pengetahuan, kebijaksaaan, penguasaan diri) yang sarat dengan tradisi nasrani. Namun bagi muslim, tak ada salahnya mengambil hikmah, mengingat banyak pula dari orang islam yang melakukan ziarah (haji dan umroh) yang awalnya berniat mencari kebanggaan dan gelar, namun mendapatkan hal yang lebih dengan pengalaman spriritual yang didapatkan selama perjalanan ziarah tersebut. Mungkin nanti setelah membaca buku ini, untuk melengkapi bagaimana suatu perjalanan bisa mengantarkan kita pada pengalaman spiritual, bisa kita baca buku yang lain seperti berhaji dari thailand (pernah kulihat bukunya di toko buku), maupun etnografis perjalanan haji plus dari seorang peneliti (wah, siapa ya? aku lupa. seorang dosen metodologi pernah bercerita di kelas tentang si haji ini).

Semoga komplitlah bekal kita (yang belum berhaji) untuk melakukan perjalanan ziarah ini dan mendapatkan lebih dari sekedar gelar, kebanggaan, dan pembuktian diri yang sebenarnya semua itu nothing. Baca buku dulu, pelajari ilmunya baru praktekkan. Semoga kita disegerakan untuk diundang oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke Baitullah. Amin

Berikut salah satu bagian paling kusuka dari buku the pilgrimage, semoga bermanfaat :

"Ketika kau melakukan perjalanan, kau akan merasakan suatu kelahiran kembali dalam bentuk paling sederhana. Kau berhadapan dengan situasi-situasi baru, harimu akan berjalan lebih lambat, dan dalam sebagian besar perjalanan ini, kau akan menemui orang-orang berbahasa asing. Jadi, kau bagaikan bayi yang baru keluar dari rahim. Hal-hal di sekitarmu akan menjadi lebih penting karena kelangsungan hidupmu tergantung pada hal-hal tersebut. Kau juga akan lebih terbuka terhadap orang lain karena mungkin mereka akan bisa membantumu di kala kesukaran. Dan kau akan menerima setiap karunia Tuhan dengan kebahagiaan tiada tara, seakan karunia itu salah satu episode hidupmu yang terpenting. Di saat yang sama, karena segala sesuatu terasa baru, kau hanya akan melihat keindahan, dan kau akan merasa bahagia bisa hidup. Inilah alasan ziarah spiritual menjadi jalan untuk mencapai pencerahan."

Ada lagi bagian yang lebih keren :

" Jalan yang sekarang kau tempuh adalah jalan kekuatan, dan hanya latihan melibatkan kekuatan yang akan diberikan padamu. Perjalananmu yang sebelum ini penuh dengan siksa karena yang kau ingikan hanyalah sampai ke tujuan, kini mulai menjadi kenikmatan. Inilah yang dinamakan kesenangan pencarian dan petualangan. Kaucoba meraih hal yang sangat penting - impianmu."

"Kita tidak boleh berhenti bermimpi. Impian menyediakan nutrisi bagi jiwamu, seperti makanan bagi tubuh. Ada banyak momen dalam kehidupan kita saat impian tercerai dan harapan tak sampai, tapi kita harus terus bermimpi. Jika kita berhenti bermimpi, jiwa kita akan mati, dan agape (cinta) takkan pernah dapat mencapainya. Banyak darah tumpah di lapangan pertempuran di luar sana. Tak masalah siapa yang berada di pihak yang benar, yang terpenting keduanya bertempur untuk sesuatu yang mulia."

"Pertempuran untuk kebaikan adalah pertempuran yang diminta hati kita. Pada masa kerajaan - zaman ksatria berbaju zirah - hal ini mudah dilakukan. Ada banyak sekali lahan untuk dikuasai. Namun kini dunia berubah drastis, dan pertempuran untuk kebaikan tak lagi berlangsung di medan pertempuran, tapi di hati kita masing-masing".

"Pertempuran untuk kebaikan adalah pertempuran mewujudkan impian. Saat kita masih muda dan mimpi-mimpi kita meledak di dalam diri kita dengan segenap kekuatannya, kita menjadi sangat pemberani, tapi kita belum mengetahui cara bertempur. Melalui usaha yang keras, kita belajar bertempur, namun saat akhirnya kita bisa bertempur, kita kehilangan nyali untuk pergi bertempur. Jadi kita berbalik bertempur melawan diri sendiri. Kita menjadi musuh terburuk bagi diri sendiri. Kita akan mengatakan mimpi-mimpi itu kekanak-kanakan, atau terlalu sulit diwujudkan, atau impian itu ada karena kita belum belajar banyak tentang kehidupan. Kita membunuh impian karena takut berjuang dengan sekuat tenaga."

"Gejala awal kita berada dalam proses membunuh impian adalah keterbatasan waktu. Orang-orang sibuk yang pernah aku kenal dalam hidupku selalu memiliki cukup waktu melakukan semua hal. Mereka yang tak pernah melakukan apapun selalu merasa letih dan tak memperhatikan pekerjaan mereka yang berbeban sedikit. Mereka terlampau mengeluh hari terlalu singkat. Sebenarnya, mereka hanya takut berjuang dengan sekuat tenaga."

"Gejala kedua impian kita mulai mati terletak dalam keyakinan kita. Karena kita tak ingin lagi memandang hidup sebagai petualangan hebat, kita lalu memandang diri sendiri bijaksana dan adil serta benar karena sedikit sekali mempertanyakan hidup. Kita melihat hal-hal yang terbentang di balik kehidupan sehari-hari, dan mendengar suara perisai bersahutan, membaui segala debu dan keringat serta melihat kekalahan besar dan api semangat yang terpancar dari mata para kesatria. Namun kita tak pernah menangkap kebahagiaan, kebahagiaan tak terkira yang timbul di hati para pejuang di medan perang. Bagi mereka, kalah atau menang menjadi tak penting, yang paling penting adalah kau bertempur untuk membela kebaikan."

"Dan, yang terakhir, gejala ketiga kita melepaskan impian adalah kedamaian. Hidup seperti minggu sore, kita tak lagi menginginkan sesuatu yang luar biasa, dan kitapun tak lagi meminta sesuatu lebih dari apa yang kita berikan. Saat ini terjadi, kita berpikir inilah yang disebut dewasa, kita melupakan impian masa muda, dan kita mencari pencapaian pribadi dan professional. Kita akan terkejut mengetahui orang seumur kita masih menginginkan banyak hal dalam hidup mereka. Namun jauh di lubuk hati, kita tahu yang sungguh terjadi adalah kita menyerah bertempur demi mimpi kita - kita menolak bertempur demi kebaikan. Saat kita berhenti bermimpi dan menemukan kedamaian, kita akan merasakan kedamaian singkat. Namun impian yang tak tercapai itu membusuk dan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Kita menjadi kejam terhadap orang di sekitar kita, kemudian mengarahkan kekejaman ini berbalik melawan kita. Itulah saat penyakit dan depresi melanda. Apa yang kita hindari dalam pertempuran -kekecewaan dan kekalahan- hadir karena kepengecutan kita sendiri. Dan suatu hari, impian yang mati dan rusak ini akan membuat dada sesak, dan kita jadi mencari kematian. Kematian akan membebaskan kita dari segala kepastian, pekerjaan, dan kedamaian semu minggu sore kita".

By the river piedra i sat down and wept, sebuah novel dari paulo coelho

2012-10-04T00:58:00.003+08:00

Sebuah tulisan lama. Tidak terlalu lama, sih. Baru kemarin beberapa hari setelah lebaran idul fitri. Ketika kubuka-buka, kemudian kubaca-baca, ternyata isinya lumayan juga. jadi tak ada salahnya kutaruh di blog ini. Semoga bermanfaat.

Berikut tulisannya :

Sungguh hari yang hening, khidmat dan hangat. Setelah melalui pagi yang tak biasa, malas sekali hari ini beraktivitas keluar rumah. Bukan karena tak ada agenda. Tak seperti hari biasa, belakangan ini jalanan kota jogjakarta macet luar biasa. Sudah terbayang bagaimana jadinya kalau ikut menambah panjang barisan mengular antrian kendaraan di sepanjang jalan. lagipula beranjak siang sinar mataharipun mulai menyengat. Perfecto, menggenapi alasan untuk bermalas-malasan di rumah saja. Merendam kaki di kolam, sambil membaca buku sepertinya pilihan yang menarik...

Jadilah bukunya om paulo coelho, by the river piedra i sat down and wept terpilih untuk disimak. Dan aku selalu suka bagian awal buku ini. Berikut bagiannya dengan sedikit penyesuaian...

Di tepi sungai piedra aku duduk dan menangis. Ada suatu legenda bahwa segala sesuatu yang jatuh ke sungai ini – dedaunan, serangga, bulu burung – akan berubah menjadi batu yang membentuk dasar sungai. Kalau saja aku dapat mengeluarkan hatiku dan melemparkannya ke arus, maka kepedihan dan rinduku akan berakhir, dan akhirnya aku melupakan semuanya.

Di tepi sungai piedra aku duduk dan menangis. Udara musim dingin membuat air mata yang mengalir di pipiku terasa dingin, dan air mataku menetes ke air sungai dingin yang menggelegak melewatiku. Di suatu tempat entah di mana, sungai ini akan bertemu sungai lain, lalu yang lain lagi, hingga – jauh dari hati dan pandanganku – semuanya menyatu dengan lautan.

Semoga air mataku mengalir sejauh-jauhnya, agar kekasihku tak pernah tahu bahwa suatu hari aku pernah menangis untuknya. Semoga air mataku mengalir sejauh-jauhnya, agar aku dapat melupakan sungai piedra, rumah tua di pegunungan pyrenee, kabut dan jalan-jalan yang kami lalui bersama.

Aku akan melupakan jalan-jalan, pegunungan, dan padang-padang mimpi-mimpiku – mimpi-mimpi yang tak kan pernah menjadi kenyataan.

Aku ingat “saat magis”ku – saat ketika sebuah “ya” atau “tidak” dapat mengubah hidup seseorang untuk selamanya. Rasanya sudah lama sekali. Sulit dipercaya baru minggu lalu aku menemukan cintaku lagi, dan kemudian kehilangan dirinya.

Aku menulis kisah ini di tepi sungai piedra. Tanganku terasa beku, kakiku mati rasa, dan setiap menit aku ingin berhenti.

“Hiduplah. Mengenang hanya untuk orang-orang yang tua,” ia berkata.

Mungkin cinta membuat kita menua sebelum waktunya – atau menjadi muda, jika masa muda telah lewat. Namun mana mungkin aku tidak mengenang saat-saat itu? Itulah sebabnya aku menulis – mencoba mengubah getir menjadi rindu, sepi menjadi kenangan. Sehingga ketika aku selesai menceritakan kisah ini pada diriku sendiri, aku bisa melemparkannya ke piedra. Itulah yang dikatakan ibu-ibu yang memberiku tempat menginap. Ketika itulah – seperti kata seseorang – air sungai akan memadamkan apa yang telah ditulis oleh lidah api.

Semua kisah cinta tiada berbeda

.................................................................................................................

*membaca buku-buku om paulo selalu saja menimbulkan pertanyaan terhadap hal-hal yang dianggap sudah mapan dan seharusnya, serta menciptakan perenungan untuk mengungkap makna di balik pertanda yang ditangkap dan diceritakan om paulo lewat buku-bukunya. Bagi anda, silakan diartikan sendiri maksud dari rangkaian kalimat om paulo ini. Namun bagi saya artinya dingin-dingin cekit-cekit digigitin ikan-ikan yang makin lama makin berkurang saja jumlahnya ...