The Future of Indonesia

SISI GELAP KONSULTAN: MENJUAL JAM TANGAN UNTUK MEMBERITAHU WAKTU

2026-09-22T16:25:03.841+07:00

Kasus seorang mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) dapat menjadi studi kasus yang nyata (real-world case study) tentang bagaimana pendekatan ala konsultan dapat memicu resistensi.

Pendekatan ini telah menciptakan masalah baru dalam sebuah organisasi skala besar.

Salah satu momen paling kontroversial adalah ketika ia dengan bangganya memaparkan eksistensi "organisasi bayangan" (shadow organization) yang berisi sekitar 400 orang product manager, software engineer, dan analis data dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2022.

Mari kita lihat poin-poin kritis yang terjadi pada masa kepemimpinannya:

Pertama, "silicon valley mindset" sebagai solusi copy-paste, dengan latar belakang konsultan McKinsey dan pendiri Gojek. Hal ini membawa budaya tech-startup yang kental ke dalam tubuh birokrasi pendidikan.

Masalahnya, formula sukses korporasi teknologi digital, seperti agile methodology, scrum, sprint, dan minimum viable product (MVP) dipaksa masuk ke sistem pendidikan nasional yang sangat masif, timpang, dan birokratis.

Dampaknya, lahirlah berbagai platform digital, seperti Platform Merdeka Mengajar (PMM), Rapot Pendidikan, dll.

Di atas kertas dan presentasi slide, hal ini tampak revolusioner. Namun, di lapangan, solusi digital ini "memaksa" guru-guru di daerah pelosok yang kesulitan listrik dan internet untuk menjadi user yang fasih.

Ini adalah bentuk copy-paste solusi modern tanpa adaptasi matang terhadap realitas sosiologis akar rumput.

Kedua, "organisasi bayangan" dan demoralisasi birokrasi internal. Kritik keras dari anggota DPR (Komisi X) kala itu menyoroti bagaimana sang menteri memosisikan tim eksternal (yang kemudian disebut di bawah vendor GovTech Edu) setara dengan Direktur Jenderal dalam pengambilan keputusan.

Langkah ini secara tidak langsung mengirimkan pesan demoralisasi kepada ratusan ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kemendikbud. Kemudian, muncul kesan bahwa birokrat karier yang sudah puluhan tahun mengabdi dianggap tidak kompeten, lambat, dan "ketinggalan zaman".

Gaya "konsultan" yang elitis dari tim bayangan ini diisi oleh anak-anak muda lulusan universitas top dengan gaji standar industri teknologi global. Kesenjangan budaya, bahasa (penggunaan jargon-jargon bahasa Inggris dan korporat), dan remunerasi telah menciptakan tembok pemisah (silo) yang tebal dengan ASN reguler, dan kemudian memicu resistensi terselubung dalam eksekusi kebijakan.

Kritik dari anggota DPR saat itu:

"Anda membawa tim eksternal untuk mendikte kebijakan negara, lalu apa gunanya ribuan ASN dan ahli pendidikan yang sudah ada di kementerian Anda?"

Ketiga, jargon yang mengaburkan masalah substantif. Ciri khas konsultan adalah kemampuan mengemas sesuatu yang biasa menjadi luar biasa lewat permainan kata-kata (jargon). Di era sang menteri, kita dibombardir dengan istilah seperti Merdeka Belajar, Guru Penggerak, Profil Pelajar Pancasila, Kampus Merdeka, hingga Asesmen Nasional.

Kemudian, muncul kritik dari para pengamat pendidikan yang menyatakan bahwa kosmetik verbal tersebut sering kali mengaburkan masalah substantif yang belum selesai, seperti kesejahteraan guru honorer yang karut-marut (masalah PPPK), infrastruktur sekolah yang rusak di berbagai daerah, dan ketimpangan kualitas pendidikan antardaerah.

Konsultan cenderung berfokus pada output yang bisa diukur dengan cepat, seperti jumlah unduhan aplikasi dan jumlah akun yang aktif. Padahal, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang hasilnya baru terlihat 10–20 tahun ke depan.

Keempat, masalah keberlanjutan (sustainability) setelah konsultan pergi. Ini adalah puncak masalah ketergantungan pada konsultan. Ketika sang menteri selesai menjabat dan kepemimpinan kementerian berganti, muncul pertanyaan besar: Apakah sistem ini bisa bertahan?

Sebab, transformasi telah digerakkan oleh "mesin eksternal" (tim bayangan dan aplikasi digital), bukan dari penguatan kapasitas birokrasi internal secara organik. Sistem ini rentan runtuh atau ditinggalkan begitu para arsitek utamanya (sang menteri dan timnya) tidak lagi berada di dalam sistem.

ASN yang ditinggalkan sering kali bingung atau justru kembali ke pola kerja lama. Sebab, mereka tidak benar-benar "memiliki" (sense of ownership) proses perubahan.

Pelajaran berharga bagi manajemen sektor publik adalah negara tidak bisa dikelola murni seperti korporasi, dan birokrasi tidak bisa digantikan begitu saja oleh aplikasi.

Ketika seorang pemimpin bertindak terlalu jauh seperti seorang konsultan luar dan menolak melebur dengan budaya internal, membawa tim elite sendiri, dan memaksakan template modern tanpa membenahi fondasi yang rapuh, inovasi yang dihasilkan akan terasa asing dan ditolak oleh tubuh organisasi itu sendiri.

#ThoughtLeadership #OrganizationalDevelopment #ChangeManagement #Leadership #CorporateCulture #BusinessStrategy

Note: apa itu MVP? Bisa dipelajari sekilas dari video ini https://www.youtube.com/watch?v=AyOz0EBIy0U

CATATAN KECIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN PRESIDEN PRABOWO YANG BERBASIS DATA

2026-05-22T19:18:29.857+07:00

Di luar kontroversi yang berkembang di media sosial, pidato Presiden Prabowo di Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada 20 Mei 2026 menyisakan catatan penting yang menarik, yaitu dijalankannya perumusan keputusan strategis baru berbasis analisis data yang tajam dan komprehensif.

Rapat Paripurna itu adalah pengantar pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2027. KEM-PPKF yang biasanya disampaikan oleh Menteri Keuangan, kali ini disampaikan langsung oleh Presiden.

Yang menarik, pada bagian awal pidatonya, Presiden Prabowo menguraikan sasaran pembangunan tahun 2027. Kita bisa melihat pada diagram berikut, sasaran pembangunan tahun 2027 terasa sekali sangat memberi perhatian pada "kesejahteraan rakyat". Karenanya, beberapa kalangan menyebutnya sebagai "ekonomi kerakyatan" atau pendekatan ekonomi yang lebih "sosialistik".

Tampak pada gambar tersebut, penurunan kemiskinan, pengurangan pengangguran, penurunan kesenjangan, peningkatan kualitas manusia, peningkatan kesejahteraan petani, dan penciptaan lapangan kerja formal menjadi perhatian utama Presiden.

Tentu saja, untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2027 itu, kita membutuhkan pendanaan yang besar yang diperoleh dari penerimaan negara. Nach, di sinilah menariknya pidato Presiden Prabowo. Ia menguraikan dengan baik tentang keanehan yang terjadi pada penerimaan negara selama ini.

Awalnya, ia menguraikan bahwa pendapatan ekspor para pengusaha dari sumber daya alam pada tahun 2025 sebenarnya cukup besar, terutama sekali pada tiga komoditas utama, yaitu ekspor kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi.

Tampak pada gambar berikut, nilai ekspor tiga komoditas tersebut tahun 2025 sekitar USD 65 miliar atau setara Rp1.100 triliun.

Ia kemudian mulai mengungkap lebih dalam keanehan yang terjadi selama ini, yaitu persentase penerimaan negara jika dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) ternyata hanya 11 persen dan terkecil jika dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti Kamboja, India, Filipina, dan Meksiko, sebagaimana tampak pada diagram berikut.

Katanya lagi, ekonomi Indonesia dalam tujuh tahun terakhir sebenarnya mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Kita bisa lihat pada diagram berikut, tampak PDB Indonesia sudah mencapai USD 1,5 triliun pada tahun 2024.

Akan tetapi, ia mempertanyakan kenapa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat itu tidak memberikan pengaruh penting terhadap penurunan penduduk miskin dan peningkatan kelas menengah?

Pada diagram berikut, ia kemudian mengungkapkan data penduduk miskin dan rawan miskin Indonesia yang malah meningkat, dari 46,1 persen tahun 2017 menjadi 49,5 persen tahun 2024. Persentase kelas menengah menurun dari 22,1 persen tahun 2017 menjadi 17,4 persen tahun 2024.

Ini tentu analisis yang sangat kritis.

Yang menariknya lagi, ia menyandingkan neraca ekonomi Indonesia dalam 22 tahun terakhir, yang dilihat dari sisi ekspor-impor barang dan keluar-masuknya uang.

Tampak pada diagram berikut, dalam 22 tahun terakhir, sebenarnya neraca ekspor-impor barang Indonesia itu positif senilai USD 436 miliar, tetapi anehnya neraca keluar-masuknya uang malah negatif senilai USD 343 miliar.

Itu semua tentu adalah analisis yang menarik. Tapi, yang terpenting adalah kenapa demikian? Inilah menariknya lagi pidato Presiden Prabowo.

Ia mengungkapkan langsung penyebabnya, yaitu dengan menembak langsung akar masalah penyebab keanehan yang terjadi selama ini, yaitu praktik "under invoicing" para pengusaha.

Sebagaimana tampak pada diagram berikut, praktik under invoicing selama 34 tahun terakhir itu ternyata senilai USD 908 miliar atau setara Rp15.400 triliun.

Oke, penyebabnya sudah didapat. Selanjutnya, so what? Tidak mudah untuk merumuskannya, tentunya.

Kita tahu, untuk mengatasi under invoicing itu sudah banyak usaha yang dilakukan berbagai pihak. Bahkan, terdapat satuan-satuan tugas tertentu yang mengatasi under invoicing tersebut di berbagai instansi pemerintah.

Tidaklah mudah merumuskan terobosan baru untuk mengatasinya. Selain harus mengatasi akar masalahnya, terobosan baru ini harus berani diterapkan karena awalnya akan banyak ditentang para pihak.

Nach, inilah yang sangat menarik lagi, Presiden Prabowo langsung menyampaikan terobosan berupa kebijakan baru yang strategis, yaitu "skema baru tata kelola ekspor sumber daya alam", sebagaimana tampak pada diagram berikut.

Tentu saja, kebijakan strategis baru tersebut langsung mengguncang pasar yang selama ini terperangkap pada kenyamanan masa lalu.

Namun, para pihak mestinya segera beradaptasi dengan kebijakan baru tersebut. Kemudian, seluruh perangkat di bawah Presiden mestinya mengelola risiko kebijakan baru tersebut sehingga kebijakan baru tersebut berhasil diterapkan.

Hal ini untuk memastikan meningkatnya penerimaan negara dan tentunya berhasil mencapai sasaran pembangunan tahun 2027 yang sudah disampaikan pada pidato Presiden tersebut.***

Sumber Data: Diolah dari berbagai sumber.

THE DISPARITY BETWEEN THE PROFESSIONAL AND BUREAUCRATIC SPHERES OF CULTURE

2026-04-15T21:09:00.000+07:00

It’s fascinating to explore the cultural divide between professionals and bureaucrats. As demonstrated in this interview, the former education minister acknowledged that his failure stemmed from failing to comprehend the nuances of this culture. Therefore, if you aspire to engage with the government system as a professional, it’s crucial to first grasp this significant gap.

https://20.detik.com/detikupdate/20260415-260415233/video-terseret-dugaan-korupsi-nadiem-curhat-tak-paham-budaya-birokrasi

BUKAN HANYA BPK, KEWENANGAN PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28 TAHUN 2026

2026-04-13T15:14:00.004+07:00

Slide berikut mencoba menjelaskan kewenangan penghitungan kerugian keuangan negara setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 Tahun 2026.

Suatu pandangan berdasarkan Putusan Mahkamah terbaru itu telah diulas secara komprehensif.

DI TENGAH REDUPNYA SOKONGAN PEMBERANTASAN KORUPSI, TIDAK HANYA BPK YANG BERWENANG MENGHITUNG KERUGIAN NEGARA

2026-04-02T20:17:00.868+07:00

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 Tahun 2026, baru-baru ini muncul kembali kontroversi tentang siapa yang berwenang menghitung kerugian negara. Salah satu pandangan dalam diskusi di sebuah grup media sosial menyatakan memang benar bahwa dalam putusan Mahkamah ini salah satu yang diuji adalah soal siapa lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara.

Jelasnya, pada awalnya Mahkamah dalam putusannya ketika menguji siapa yang berwenang tersebut membahas soal konsepsi kerugian negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu konsepsi kerugian negara dalam arti materiil.

Artinya, suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata dan aktual setelah dihitung jumlahnya oleh instansi atau lembaga yang berwenang, yang dalam penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.

Pertimbangan tersebut mengacu pada Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Mahkamah juga menyatakan:

"Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dalil para Pemohon berkenaan dengan ketiadaan parameter normatif yang jelas mengenai siapa yang berwenang menetapkan kerugian, bagaimana standar penilaiannya, dan sejauh mana hasil audit tersebut mengikat hakim dalam proses pembuktian pada frasa 'merugikan keuangan negara' dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 sehingga menempatkan unsur delik pada ruang tafsir yang tidak terukur dan tidak dapat diprediksi adalah tidak beralasan menurut hukum."

Sayangnya, telah berkembang framing bahwa dengan demikian yang berwenang menghitung kerugian negara hanyalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk mengoreksi framing ini, salah satu pakar dalam diskusi di sebuah grup itu juga menyatakan bahwa dalam membaca pertimbangan Mahkamah, kita mestinya melihat bersama-sama dengan amar putusannya. Sebab, pertimbangan Mahkamah itu sendiri bukanlah putusan Mahkamah.

Apalagi, Mahkamah dalam konklusinya di putusan itu menyatakan "[p]okok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya" dan "[m]enolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya."

Dengan kata lain, amar putusan Mahkamah itu justru menolak permohonan Pemohon seluruhnya. Artinya, pada dasarnya Mahkamah tidak membuat norma baru pada putusannya itu, yaitu tidak menambahkan aturan bahwa “hanya BPK yang berwenang menghitung kerugian negara". Dengan demikian, Mahkamah tidak membatasi kewenangan penghitungan kerugian negara hanya pada satu lembaga saja.

Lebih jelasnya lagi, ketika di pertimbangan tersebut Mahkamah menyebutkan BPK, fungsinya adalah untuk menyatakan bahwa sistem atau aturan yang ada sudah jelas, yaitu BPK memang berwenang menghitung kerugian negara. Akan tetapi, pertimbangan Mahkamah ini tidaklah untuk mengunci "hanya" satu lembaga yang dapat menghitung kerugian negara tersebut.

Dengan kata lain, pertimbangan Mahkamah memang telah menjelaskan tentang kewenangan BPK menghitung kerugian negara, tetapi amar putusan Mahkamah tidak menentukan batasnya. Dalam putusan tersebut, batas lembaga yang berwenang tersebut tidak dibuat eksklusif, yaitu hanya BPK yang berwenang menghitung kerugian negara.

Hal tersebut mungkin dimaksudkan untuk menjaga konsistensi dengan putusan Mahkamah sebelumnya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31 Tahun 2012. Pada putusan ini, Mahkamah sudah menegaskan bahwa penghitungan kerugian negara tidak hanya bergantung pada satu lembaga saja. Bahkan, secara eksplisit membuka ruang untuk menghitung kerugian keuangan negara kepada BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), inspektorat, serta ahli lainnya.

Hal ini tampak dalam pertimbangan Mahkamah berikut:

"KPK sebagai salah satu pelaku dari sistem peradilan korupsi memiliki kewenangan diskresioner untuk meminta dan menggunakan informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi atau pihak-pihak lain yang terkait untuk kepentingan penyidikan. Mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebutkan dalam LPHKKN atau sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut tetap merupakan kewenangan mutlak dari hakim yang mengadilinya. Dengan perkataan lain, walaupun KPK memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk LPHKKN dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara."

Sebab, hasil penghitungan kerugian negara itu bagian dari pembuktian di peradilan. Upaya pembuktian itu tidak hanya melalui satu pintu. Hal ini sejalan dengan praktik peradilan saat ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024, yaitu hakim bebas menilai dari berbagai hasil penghitungan kerugian negara—baik dari BPK, BPKP, auditor lainnya, maupun ahli lainnya.

Simpulannya, dalam putusan Mahkamah Konstitusi terbaru tersebut BPK memang diakui kewenangannya dalam penghitungan kerugian negara dan kewenangan ini sudah jelas. Namun, putusan Mahkamah tersebut tidak membatasi hanya BPK yang dapat menghitung kerugian negara, dan tidak membatasi kemerdekaan hakim dalam penggunaan hasil penghitungan kerugian negara tersebut.

Jika pertimbangan Mahkamah hanya dibaca tanpa melihat amar putusan seperti yang berkembang belakangan ini, simpulannya bisa keliru. Sebab, satu kalimat yang salah dipahami dapat mengubah seluruh maknanya, terutama untuk orang awam.

Putusan Mahkamah tersebut bisa saja berubah mengingat seringnya Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 digugat. Walaupun akhirnya gugatan ini dicabut, sebagai contoh, pernah juga permohonan gugatan ke Mahkamah terkait hal itu, yang salah satu pokok permohonannya:

Menyatakan Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "Yang dimaksud sebagai Lembaga Negara Audit Keuangan adalah berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)”

Framing dan Menurunnya Sokongan Masyarakat

Sambil menunggu putusan Mahkamah atas permohonan terbaru tersebut, yang menarik kemudian kita refleksikan adalah kenapa sebegitu pentingnya beberapa pihak memunculkan framing bahwa hanya BPK yang berwenang menghitung kerugian negara? Seberapa penting sebenarnya soal penghitungan kerugian negara ini dalam pemberantasan korupsi di Indonesia? Padahal, kerugian negara itu hanyalah akibat dari tindakan dan tidaklah dengan sendirinya merupakan tindak pidana korupsi.

Pertanyaan ini perlu direfleksikan bersama mengingat belakangan ini berbagai framing telah menurunkan sokongan masyarakat dan media dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Padahal, dahulu, setelah reformasi, ketika muncul tersangka dan terdakwa kasus korupsi, masyarakat dan media biasanya langsung memberikan dukungan penuh, bahkan sering sekali langsung memvonis tersangka dan terdakwa akan bersalah. Setiap tersangka dan terdakwa kasus korupsi akan "dikuliti", bahkan sampai dengan urusannya yang bersifat pribadi, seperti anak dan keluarga dekatnya.

Kini kondisinya sudah berubah. Bukan lagi tersangka atau terdakwa kasus korupsi yang menjadi bulan-bulanan masyarakat dan media, tetapi malah para aparat penegak hukumnya. Kita bisa melihat misalnya dalam kasus Amsal Sitepu baru-baru ini. Aparat penegak hukumnya menjadi bulan-bulanan masyarakat dan media, selain mendapat tekanan dari parlemen.

Bahkan, ada influencer yang membuat konten khusus untuk mengkritisi berkas penuntutannya. Akhirnya, hakim pun membebaskan terdakwa dan para penegak hukumnya malah diproses di internal lembaganya.

Perubahan tekanan tersebut kemudian memunculkan perdebatan tentang sub judice rule atau convention, yaitu aturan atau konvensi yang membatasi diskusi publik, publikasi media, dan perdebatan parlemen terkait persidangan yang berlangsung.

Aturan atau konvensi itu banyak dipraktikkan di negara lain, yang tujuannya untuk menghindari prasangka buruk atau pemberian tekanan terhadap putusan hakim. Ini untuk memastikan berjalannya persidangan yang adil sampai munculnya keputusan dari hakim.

Kenapa hal itu bisa terjadi?

Dalam pandangan kami, akibat berbagai framing dalam pemberantasan korupsi, sepertinya belakangan ini telah terbentuk kesenjangan yang semakin melebar antara perspektif masyarakat (termasuk media) dan perspektif aparat penegak hukum. Masyarakat sepertinya semakin terbentuk persepsinya banyak penanganan kasus korupsi yang lemah dan sekadar mengejar kuantitas kinerja penanganan kasus korupsi, bukan kualitasnya.

Apalagi, masyarakat sering melihat beberapa tersangka atau terdakwa kasus korupsi itu adalah mereka yang berada dalam posisi lemah. Bahkan, belakangan ini berkembang persepsi pemidanaan kasus korupsi berjalan lebih banyak karena adanya 'titipan' dan bukan semata-mata penegakan hukum.

Sebagai contoh, masyarakat menganggap kasus korupsi terhadap pekerja kreatif baru-baru ini cenderung lemah. Karenanya, seorang influencer bersedia mengulas secara khusus kasus tersebut dengan mempreteli satu per satu penghitungan kerugian keuangan negara pada laporan hasil audit yang menjadi berkas penuntutan.

Saat ini juga sedang berlangsung persidangan terhadap seorang mantan menteri. Dengan kekuatan media pengacara terdakwa, sepertinya semakin terbangun persepsi di masyarakat bahwa konstruksi gugatan terhadap mantan menteri ini lemah.

Bahkan, dalam sebuah kasus korupsi yang dipersepsikan karena adanya intervensi penguasa sebelumnya, Presiden Prabowo pun sampai turun tangan menyikapi putusan hakim, yaitu melalui pemberian abolisi terhadap terpidana.

Menyikapi beragam dinamika tersebut, baru-baru ini Jaksa Agung meminta agar aparatnya seharusnya lebih berani mengangkat kasus-kasus korupsi yang nilainya besar, bukan kasus-kasus korupsi yang nilainya kecil.

Semua itu mestinya menjadi bahan refleksi kita semua. Kita harus merefleksikan kembali apakah pemberantasan korupsi sudah berada pada jalur yang tepat? Apakah perlu kita membawa semua kasus korupsi ke penuntutan? Padahal, pada beberapa kasus kriminal, penyelesaian di luar peradilan sudah mulai dikenalkan.

Bahkan, Pasal 132 ayat (1) huruf g. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menyatakan bahwa kewenangan penuntutan dinyatakan gugur salah satunya jika telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Pasal tersebut sebenarnya bisa dijadikan alternatif pendekatan pemberantasan korupsi, yaitu sanksi pidana dalam penanganan kasus korupsi adalah upaya terakhir (ultimum remedium) dan bukan sebagai upaya pertama atau utama dalam penegakan hukum (primum remedium).

Dahulu, Jaksa Agung Marzuki Darusman sebenarnya juga sudah mengenalkan konsep truth and reconciliation dalam penanganan kasus korupsi. Sayangnya, kemudian konsep ini tidak terlalu berkembang.

Belakangan ini, berita baiknya, dalam penanganan kasus pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan perkebunan secara ilegal, Pemerintah sudah mulai menerapkan denda administratif terlebih dahulu. Jika denda administratif ini tidak dijalankan, barulah dilakukan pengenaan sanksi pidana.

Bahkan, mantan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Amien Sunaryadi sering menekankan bahwa jika Pemerintahan Prabowo ingin berhasil memberantas korupsi, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama pada pemimpin sebelumnya, mestinya fokus pemberantasan korupsinya pada tindakan atau bentuk tindak pidana korupsi itu sendiri, seperti suap dan pemerasan, bukan pada akibatnya, yaitu kerugian negaranya.

Soalnya, fokus pemberantasan korupsi yang terlalu menekankan pada soal merugikan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi justru selama ini telah menciptakan pemberantasan korupsi yang menjadi salah arah dan tidak berhasil memberantas korupsi itu sendiri. Alih-alih, upaya pemberantasan korupsi yang mestinya untuk menciptakan kemajuan bangsa dengan berbagai inovasi, belakangan ini malah menciptakan ketakutan banyak pihak dalam berinovasi, terutama di badan usaha milik negara (BUMN).

Intinya, pendekatan pemberantasan korupsi itu juga memerlukan inovasi. Alternatif pendekatan baru pemberantasan korupsi perlu dipertimbangkan agar upaya pemberantasan korupsi berhasil memajukan Indonesia, menyejahterakan masyarakatnya, dan upaya ini tidak berbenturan dengan masyarakat dan banyak pihak.

Keberhasilan pemberantasan korupsi sangat memerlukan dukungan masyarakat dan banyak pihak. Tanpa dukungan ini, upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil dan menjadi sia-sia. Indeks persepsi korupsi Indonesia di tingkat internasional juga tidak akan membaik.

Bahaya terbesar pemberantasan korupsi hari ini bukan pada pelaku korupsinya, melainkan pada hilangnya kepercayaan publik.

Ketika proses penegakan hukum lebih sering diperdebatkan daripada substansi korupsinya sendiri, itu pertanda ada yang tidak beres. Bukan pada hukumnya saja, tetapi pada cara hukum itu dijalankan dan dikomunikasikan.***

Sumber: https://birokratmenulis.org/framing-dan-meredupnya-sokongan-masyarakat-dalam-pemberantasan-korupsi/

PERBEDAAN MENDASAR KOPERASI MERAH PUTIH DAN PERUSAHAAN

2026-03-30T10:07:00.005+07:00

Agar pengembangan Koperasi Merah Putih (KMP) bisa berterima, pihak yang terlibat dalam pengembangan KMP mestinya memahami perbedaan mendasar antara koperasi dan perusahaan. Sepertinya, mereka yang terlibat masih menggunakan perspektif perusahaan dalam mengembangkan KMP. Karena itu, kebanyakan mereka bertanya, "Saya dapat untung apa dari KMP?"

Padahal, prinsip dasar atau idea koperasi itu sangat berbeda sekali dengan perusahaan. Sepanjang kita masih menggunakan perspektif perusahaan dalam mengembangkan KMP, sepanjang itu juga kita tidak akan bergerak mengembangkan KMP ini.

Pada video berikut, saya mencoba menguraikan perbedaan mendasar antara KMP dan perusahaan, pada sisi lini paling bawah (bottom line). KMP secara spesifik dalam laporan keuangannya menggunakan istilah "Sisa Hasil Usaha", sedangkan perusahaan menggunakan istilah "Untung Bersih" atau "Laba Bersih". Kedua istilah ini memiliki konsepsi yang berbeda.

Koperasi itu sendiri merupakan gerakan kolektif yang sosialistik, sedangkan perusahaan adalah gerakan individual yang cenderung kapitalistik. Memang, masalahnya kita terlalu lama didogma dengan perspektif kapitalistik. Menggunakan perspektif kapitalistik dalam mengembangkan KMP mestinya dihindari.

Semoga bermanfaat bagi semua pihak yang sedang terlibat dalam merintis pengembangan KMP.

CORETAX UNTUK MASA DEPAN INDONESIA

2026-03-26T11:39:00.015+07:00

Menteri Keuangan akhirnya memperpanjang pelaporan tahunan (SPT) wajib pajak orang pribadi. Dari yang sebelumnya akhir Maret 2026, menjadi akhir April 2026. Hal ini untuk memberikan kesempatan bagi wajib pajak orang pribadi melaporkan pajaknya di tengah berbagai permasalahan pada aplikasi Coretax.

Terungkap, realisasi wajib pajak orang pribadi yang melaporkan pajak tahunannya belum mencapai 60 persen dari target yang melapor atau baru 8,8 juta dari target 15 juta. Yang menarik, Menteri Keuangan mengungkapkan adanya permasalahan desain dari Coretax.

Saya sebenarnya tidak terlalu setuju dengan pandangan tersebut. Sebab, sebagai wajib pajak, saya melihat aplikasi Coretax ini sudah memiliki kemajuan besar. Sebagai contoh, data penghasilan kita dari pemberi kerja sudah mulai muncul di proforma SPT kita yang dihasilkan oleh aplikasi Coretax. Jadi, bagi mereka yang hanya mempunyai satu sumber penghasilan, pelaporan pajak tahunan tidak menyulitkan lagi.

Kemudian, aplikasi Coretax sudah bisa menampilkan potongan PPh Final yang dilakukan pihak lain. Misalnya, ketika kita mendapat honorarium dari APBN/D. Kita jadi bisa mengonfirmasi penyetoran pajak yang sudah dipotong tersebut.

Hal itu juga sangat membantu fiskus. Mereka bisa mendapatkan informasi lebih awal jika ada wajib pajak yang sudah dipotong pajak penghasilannya di muka, tetapi tidak disetorkan oleh pemotong pajak.

Data-data lama juga saya lihat bisa diakses dari aplikasi Coretax. Ini tentu tidak mudah. Soalnya, kebanyakan pengembangan aplikasi baru di Indonesia tidak memperhatikan migrasi data lama.

Saya cukup salut dengan kemampuan aplikasi Coretax memigrasikan data lama ini. Artinya, kehati-hatian dan desain yang baik sebenarnya sudah tampak.

Beberapa kelebihan dan keterbatasan menjalankan aplikasi Coretax ini tampak pada tabel berikut:

Dari tabel tersebut, memang masih banyak yang perlu terus dikembangkan lagi. Soalnya, operasionalisasi aplikasi baru tidaklah mudah dan perlu terus dikembangkan.

Misalnya, khusus potongan PPh Final dari simpanan di bank belum muncul di aplikasi Coretax. Padahal, potongan PPh Final ini sangat mudah diintegrasikan. Direktorat Jenderal Pajak tinggal meminta perbankan menjalankan pengiriman data tersebut ke aplikasi Coretax.

Kemudian, pengurangan zakat sebagai biaya juga belum muncul secara otomatis di aplikasi Coretax. Direktorat Jenderal Pajak perlu berkolaborasi dengan berbagai lembaga amil zakat untuk mengirim data tersebut.

Yang sering dikeluhkan juga adalah banyaknya pesan error di aplikasi Coretax yang belum dikonversi menjadi 'bahasa manusia'. Ini akan membingungkan pengguna awal. Seolah-olah, terjadi permasalahan pada sisi komputernya.

Padahal, ini adalah hal yang lazim dalam sistem. Misalnya, ketika yang mengakses melebihi kapasitas atau ada langkah yang tidak terantisipasi sebelumnya oleh algoritma, yang akan memunculkan pesan error dalam 'bahasa mesin' jika belum diubah menjadi 'bahasa manusia'.

Saya optimis bahwa jika semua pihak mendukung pengembangan aplikasi Coretax ini, di masa depan layanan perpajakan kita semakin mudah dan profesional. Kemudian, rasio pajak yang dikumpulkan dari wajib pajak orang pribadi akan semakin meningkat.

Tantangannya, dari awal adalah mengerahkan sebanyak-banyaknya technical support untuk membantu wajib pajak orang pribadi, terutama UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah).

Salah satu caranya, selain mengerahkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak di seluruh Indonesia, adalah dengan mengerahkan mahasiswa mengikuti 'Magang Berbayar', bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja sebagai technical support tersebut.

Manfaatnya, di satu sisi para mahasiswa itu akan memahami sistem perpajakan sejak awal, yang kemudian nanti akan menjadi wajib pajak. Dalam jangka pendek, mereka akan dapat membantu wajib pajak orang pribadi yang kesulitan mengakses aplikasi Coretax.

Dalam pengalaman saya mendampingi pengembangan sistem informasi skala enterprise, adalah wajar jika aplikasi tidak langsung matang. Dalam pengamatan saya, biasanya kematangan sistem itu membutuhkan waktu sekitar tiga tahun setelah dioperasikan.

Sementara itu, aplikasi Coretax saja baru dioperasikan ke wajib pajak orang pribadi pada tahun ini. Kita harus optimis bahwa aplikasi Coretax ini semakin baik ke depannya.***

Disclaimer: Penulis tidak mempunyai afiliasi apapun dengan pengembang aplikasi Coretax. Tulisan ini hanya untuk membangun optimisme dari berbagai inisiatif yang ada di Indonesia.

KESENJANGAN DIALOG AKADEMISI DAN PRAKTISI

2026-03-25T11:42:00.005+07:00

Dalam banyak literatur, telah diungkapkan kesenjangan (gap) yang melebar antara teori dan praktik, antara akademisi dan praktisi. Karenanya, muncul dorongan agar tulisan-tulisan yang diproduksi di jurnal akademik harus relevan dengan praktik. Itu juga sebabnya banyak penerbit jurnal yang mensyaratkan seksi khusus "Practical Implications" untuk artikel yang akan dipublikasi.

Pada tulisan Yanuar Nugroho berjudul Republik Tanpa "Premanisme" di KOMPAS tanggal 25 Maret 2026 yang menarik ini, saya juga melihat adanya kesenjangan tersebut. Sepertinya, atas kesenjangan tersebut diperlukan dialog yang lebih intensif antara akademisi dan praktisi atas realita implementasi program nasional saat ini. Sebab, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pernah bilang, sebenarnya ada audit atas program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi hal ini masih dipertanyakan. Demikian juga atas KDMP. Semoga dialog ini akan terbangun segera.

RESENTRALISASI DAN PENENTANGAN DARI DAERAH

2026-03-23T21:20:00.006+07:00

Di era Pemerintahan Presiden Prabowo, banyak perubahan yang mulai dilakukan. Salah satu perubahan yang banyak mendapat tantangan adalah pendekatan "resentralisasi" pengelolaan negara. Di satu sisi, hal ini akan menciptakan efisiensi dan meningkatkan peluang keberhasilan program dan kegiatan. Apalagi, situasi perang saat ini sangat membutuhkan pendekatan ini.

Sayangnya, setelah reformasi dan kejatuhan Soeharto, resentralisasi telah menjadi momok bagi banyak pihak. Tidak aneh jika kemudian para pendukung otonomi daerah menentang pendekatan resentralisasi ini, baik secara terbuka maupun tertutup. Kita bisa melihat, sebagai contoh, beberapa pihak datang langsung ke mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengungkapkan penentangan tersebut.

Itu sebabnya, tidak aneh jika kemudian Presiden Prabowo dalam wawancaranya baru-baru ini meminta agar pemerintah daerah tidak menentang pemerintah. Sebagai contoh, kebijakan efisiensi yang menggeser anggaran sekitar Rp308 triliun telah memunculkan penentangan yang besar dari pemerintah daerah. Argumentasi Presiden Prabowo adalah bahwa selama ini banyak anggaran negara yang disalahgunakan di daerah. Dengan mengambil kendali secara terpusat, ia percaya bahwa anggaran yang ada bisa semakin meningkatkan kualitas pembangunan.

Poin pentingnya adalah pada saat ini terjadi pergeseran pemerintahan yang semakin terpusat. Hal ini memang sudah menjadi keinginan dari para pendiri bangsa ketika Indonesia merdeka. Karenanya, muncul konsep "negara kesatuan".

Pada kutub lain, memang konsep terpusat ini mendapat kritikan yang pedas karena banyak daerah di Indonesia yang masih belum terjangkau. Mereka ragu, dengan kebijakan resentralisasi, daerah-daerah di pedalaman akan bisa terbangun.

Sayangnya, dalam operasi sistem sehari-hari kita pun masih menemukan tantangan pada praktik pengendalian yang terpusat ini. Pada sektor publik, baru terasa adanya layanan terpusat yang memudahkan penerbitan layanan kependudukan. Sebagai contoh, kita bisa mencetak kartu identitas penduduk yang rusak di mana pun, tidak mesti di kota asal kita.

Akan tetapi, pada layanan seperti Sistem Administrasi Pelayanan Satu Atap (SAMSAT), layanan terpusat itu belumlah terjadi. Kepolisian memang sudah memiliki aplikasi Signal yang memungkinkan kita mendapat pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dari mana pun. Namun, ketika alamat pada kartu identitas penduduk kita berubah, ternyata layanan SAMSAT kita pun terhenti. Kita harus mengurus perpindahan registrasi STNK kita dari kantor SAMSAT asal ke kantor SAMSAT baru.

Kita ini sebenarnya tinggal di satu negara kesatuan yang namanya Indonesia atau bukan, sich? Kesannya, kita belum menjadi sebuah negara kesatuan kalau masih seperti ini. Kita masih terkotak-kotak berdasarkan wilayah kedaerahan masing-masing. Padahal, di negara seperti Selandia Baru, perpindahan alamat pada kartu identitas itu tidak akan memberikan konsekuensi serumit ini.

Intinya, kita sebenarnya masih memiliki tantangan besar menuju resentralisasi pengelolaan negara jika hal-hal seperti ini tidak segera dibenahi.

Kita harus segera membenahinya jika ingin Indonesia menjadi yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, menjadi sebuah "Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)".

KONTRIBUSI PEMBIAYAAN DALAM NEGERI MENDOMINASI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

2026-02-13T16:09:00.001+07:00

Data-data berikut ini menarik:

Kontribusi SBN terhadap Utang Pemerintah Indonesia

Berdasarkan data resmi DJPPR Kementerian Keuangan, kontribusi SBN terhadap total utang pemerintah adalah sangat dominan dan menjadi komponen terbesar dalam struktur utang negara.

1. Komposisi Utang Pemerintah (Data Terbaru 2025–2026)

a. Per 31 Desember 2025 (data dirilis 13 Februari 2026 – Kontan)

Total utang pemerintah: Rp 9.637,90 triliun
Porsi SBN: Rp 8.387,23 triliun
Kontribusi SBN: 87,02% dari seluruh utang pemerintah [nasional.k...ntan.co.id]

b. Per Kuartal III 2025 (Kompas.com)

Total utang: Rp 9.408,64 triliun
Porsi SBN: Rp 8.187,55 triliun
Kontribusi SBN: 87,02% [money.kompas.com]

c. Per November 2024 (IGJ – data Kemenkeu)

Total utang: Rp 8.680,13 triliun
Porsi SBN: Rp 7.648,87 triliun
Kontribusi SBN: 88,12% [igj.or.id]

Simpulan

**➡ SBN menyumbang sekitar 87%–88% dari total utang pemerintah Indonesia.**

SBN adalah instrumen utama pembiayaan negara, jauh melampaui pinjaman luar negeri maupun pinjaman dalam negeri.

Mengapa kontribusi SBN sangat besar?

1. Strategi pemerintah mengembangkan pasar keuangan domestik

DJPPR secara konsisten menyatakan bahwa pemerintah mengutamakan pembiayaan melalui SBN untuk:

memperdalam pasar keuangan domestik,
mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri,
menjaga stabilitas pembiayaan. [money.kompas.com], [nasional.k...ntan.co.id]

2. SBN lebih fleksibel, dapat diterbitkan rutin, dan pasarnya likuid

Pemerintah dapat menerbitkan SBN:

melalui lelang mingguan,
private placement,
book-building. [news.ddtc.co.id]

3. Risiko lebih terkendali dibanding pinjaman luar negeri

Kepemilikan SBN mayoritas oleh investor dalam negeri (hampir 85%) sehingga risiko sudden capital outflow lebih kecil. [igj.or.id]

Ringkasan:

Tahun/Data	Total Utang	Porsi SBN	Kontribusi SBN
2026 (data per 31 Des 2025)	Rp 9.637,9 T	Rp 8.387,23 T	87,02%
Q3 2025	Rp 9.408,64 T	Rp 8.187,55 T	87,02%
Nov 2024	Rp 8.680,13 T	Rp 7.648,87 T	88,12%

Siapakah Pembeli SBN Terbesar? Domestik atau Asing?

1. Pembeli/Pemilik SBN Terbesar: INVESTOR DOMESTIK

Data terbaru menunjukkan bahwa pembeli SBN terbesar adalah pihak dalam negeri, terutama:

a. Bank Indonesia (BI) — Pembeli terbesar

BI menjadi pembeli SBN terbesar dengan total pembelian Rp 47,07 triliun hingga 10 Maret 2025. [cnbcindonesia.com]

b. Asuransi & Dana Pensiun

Kelompok domestik ini membeli Rp 28,4 triliun, menempati posisi kedua terbesar. [cnbcindonesia.com]

c. Perbankan Nasional

Perbankan domestik membeli Rp 23,98 triliun SBN. [cnbcindonesia.com]

d. Investor Individu Domestik

Investor ritel dalam negeri juga signifikan dengan pembelian Rp 20,74 triliun. [cnbcindonesia.com]

2. Porsi Kepemilikan Asing: Lebih Kecil dari Domestik

Investor asing tetap aktif, tetapi porsinya jauh lebih kecil:

a. Pembelian asing jauh di bawah domestik

Investor asing membeli Rp 22,43 triliun, di bawah BI, asuransi/dapen, dan perbankan domestik. [cnbcindonesia.com]

b. Porsi kepemilikan asing hanya sekitar 14%

Kontan mencatat bahwa porsi kepemilikan asing dalam total SBN turun menjadi 14,32% pada Maret 2025. [pusatdata....ntan.co.id]

Ini menunjukkan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap investor asing dalam pembiayaan SBN semakin kecil.

Simpulan

➡ Pembeli SBN terbesar adalah investor dalam negeri.

Kelompok domestik dominan meliputi:

Bank Indonesia (yang paling besar)
Asuransi & dana pensiun
Perbankan nasional
Investor individu domestik

➡ Investor asing ada, tetapi porsinya kecil dan tidak mendominasi.

Dengan demikian, struktur kepemilikan SBN Indonesia saat ini sangat didominasi oleh investor domestik, sehingga risiko ketergantungan pada modal asing relatif rendah.

Diakses dari Copilot.

MEMIMPIN BRIGADE FISKAL DAERAH DI TENGAH KERASNYA TEKANAN FISKAL

2025-05-06T08:48:00.001+07:00

Program efisiensi anggaran Presiden Prabowo telah menimbulkan tekanan yang demikian keras kepada pemerintah daerah. Karenanya, jika ingin tetap bertahan dari tekanan tersebut, pemerintah daerah harus memiliki kepemimpinan Brigade Fiskal Daerah.

Setelah keberadaan Brigade Pangan Daerah, kepemimpinan Brigade Fiskal Daerah akan memungkinkan pemerintah daerah membiayai sendiri pembangunan daerah, termasuk untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai pemerintah daerah secara mandiri.

Jika hal tersebut tidak dilakukan, Presiden Prabowo dapat memilih alternatif lain, seperti menggabung (merger) pemerintah daerah yang tidak mampu mandiri. Kemungkinan ini juga telah diungkapkan oleh Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda dalam suatu wawancara dengan media elektronik.

Penyebabnya, dengan perubahan yang cepat di tingkat global, terjadinya perang di beberapa wilayah, dan kebijakan Trump, Pemerintah tidak lagi dapat mempertahankan pemerintah daerah yang tidak mampu membiayai gaji dan tunjangan pegawainya secara mandiri, yang sudah begitu membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Bagaimanakah bentuk kepemimpinan Brigade Fiskal Daerah tersebut? Kepemimpinan tersebut bisa dalam beberapa bentuk berikut.

Pertama, kepemimpinan dalam menggali potensi pendapatan daerah.

Agar dapat meningkatkan kemampuan fiskalnya, pemerintah daerah harus memiliki kepemimpinan dalam menggali berbagai potensi pendapatan daerah. Salah satu potensi pendapatan daerah yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD).

Sayangnya, bukti menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam menggali atau mengumpulkan PAD (local taxing power) sangat rendah, yaitu berkisar 1,3 persen, sedangkan tahun 2029 ditargetkan menjadi 2,9 persen, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2024-2029.

Selain itu, berdasarkan analisis postur Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) tahun 2024 oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), kontribusi PAD atas pendapatan daerah belum begitu berperan, yaitu hanya sekitar 28,7%, sedangkan transfer dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah berkontribusi sekitar 65,7% dari pendapatan daerah.

Kedua, kepemimpinan dalam inovasi layanan perpajakan dan retribusi daerah.

Pemerintah daerah membutuhkan kepemimpinan dalam inovasi layanan perpajakan dan retribusi daerah karena belum banyak pemerintah daerah yang melakukan inovasi pemungutan PAD, seperti inovasi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) setelah dialihkan ke pemerintah daerah tahun 2010 berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

Buktinya, kontribusi PBB terhadap PAD pada pemerintah daerah di Indonesia masih sangat rendah, dengan persentase yang bervariasi. Memang, beberapa pemerintah daerah yang berada di Pulau Jawa dan kota-kota besar sudah berhasil memungut sebesar 20 persen PBB dari total PAD, tetapi pemerintah daerah lainnya baru mencapai di bawah 10 persen.

Untuk itu, pemerintah daerah harus melakukan inovasi berbagai layanan perpajakan dan retribusi daerah. Sebagai contoh, Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah melakukan inovasi pada layanan PBB dengan menggunakan QR Code.

Baru-baru ini mereka menerbitkan tagihan PBB berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT-PBB) tahun 2025 dengan QR Code yang memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi aktivitas pembayaran mereka dan juga tunggakan beberapa tahun ke belakang (jika ada).

Hal tersebut juga akan membantu masyarakat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik. Selain itu, masyarakat juga tidak perlu lagi menggunakan "oknum perantara" untuk mengetahui tunggakan PBB, yang biasanya diperlukan untuk kepentingan pengurusan jual-beli tanah dan bangunan.

Salah satu momok saat ini adalah ketika ingin melakukan jual-beli tanah dan bangunan, para notaris mensyaratkan pelunasan PBB. Biasanya, penjual akan diminta biaya tambahan lagi untuk mengecek tunggakan tersebut dan kemudian melakukan pembayaran sesuai dengan nilai tunggakannya.

Jelas, di sisi pemerintah daerah, inovasi penggunaan QR Code tersebut akan meningkatkan PAD secara langsung. Sebab, masyarakat akan langsung mengetahui tunggakan beberapa tahun sebelumnya yang bisa jadi sudah menumpuk dan kemudian langsung melakukan pembayaran secara online lewat perangkat mobile mereka. Inilah bentuk nyata inovasi peningkatan PAD.

Sayangnya, alih-alih melakukan inovasi layanan perpajakan dan retribusi daerah, ternyata banyak pemerintah daerah yang masih menggunakan sistem aplikasi PBB dan format SPPT-PBB lama ketika PBB ini dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak.

Kenapa inovasi SPPT-PBB dengan QR Code tersebut penting? Sebab, ketika masih dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, SPPT-PBB sering didistribusikan melalui kepala desa atau kelurahan. Ternyata, walaupun masyarakat diberikan peluang membayar secara online setelah menerima SPPT-PBB tersebut, banyak masyarakat yang justru menitipkan pembayaran PBB mereka ke petugas desa atau kelurahan karena tempat pembayaran yang jauh.

Sialnya, banyak sekali titipan pembayaran tersebut yang tidak disetorkan oleh petugas desa atau kelurahan ke tempat pembayaran. Akibatnya, masyarakat tidak terlalu mengetahui apakah terjadi pembayaran atau masih ada tunggakan atas PBB mereka.

Memang, beberapa pemerintah daerah sudah ada yang berinovasi menginformasikan tunggakan tersebut, tetapi tanpa QR Code. Sebagai contoh, SPPT-PBB Pemerintah Kota Tangerang tahun 2022 sudah menampilkan daftar tunggakan PBB.

Kelemahannya, lembar SPPT-PBB tersebut menjadi panjang ketika menampilkan daftar tunggakan selama 10 tahun. Bahkan, bisa menjadi lampiran tersendiri.

Ketiga, kepemimpinan yang menutup peluang korupsi layanan perpajakan dan retribusi daerah.

Peluang korupsi karena birokrasi layanan perpajakan dan retribusi daerah yang rumit harus dihindari. Sebagai contoh, di sebuah desa di Kabupaten Serang beberapa warga kini tidak lagi menerima SPPT-PBB secara rutin melalui kepala desa.

Rupanya, hal tersebut terjadi pada masyarakat yang memiliki tunggakan PBB lebih dari dua tahun, yaitu SPPT-PBB mereka akan dinonaktifkan dan tidak disampaikan melalui kepala desa. Konsekuensinya, mereka harus datang langsung ke kantor Bapenda Kabupaten Serang untuk mengaktifkannya kembali. Bahkan, mereka akan diminta untuk mengurus surat keterangan dari kepala desa.

Birokrasi layanan perpajakan dan retribusi daerah semacam itu akan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat dan malah menimbulkan peluang atau risiko korupsi. Hal ini juga akan memunculkan peluang bagi oknum tertentu untuk mengambil keuntungan, yang memenuhi salah satu unsur tindak pidana korupsi.

Keempat, kepemimpinan dengan langkah inovasi lainnya.

Inovasi SPPT-PBB dengan QR Code perlu direplikasi ke pemerintah daerah lainnya, dan bahkan mesti menjadi standar nasional. Karenanya, Kementerian Dalam Negeri perlu memberikan panduan baru agar inovasi dengan pemanfaatan QR Code dalam meningkatkan pendapatan daerah menjadi standar nasional yang diterapkan di seluruh pemerintah daerah.

Sambil menunggu standar nasional tersebut, masing-masing pemerintah daerah dapat segera menjalankan langkah inovasi lainnya, berupa pengamatan, peniruan, dan jika perlu modifikasi sesuai dengan konteks daerahnya masing-masing.

Sebagai contoh, inovasi bisa dilakukan oleh pemerintah daerah atas sistem layanan perubahan nama SPPT-PBB, yaitu masyarakat dapat mengajukan perubahan nama di SPPT-PBB secara online dan kemudian dilakukan perubahan atas SPPT-PBB. Sebab, banyak SPPT-PBB saat ini yang masih atas nama developer atau nama pemilik lama dan belum diubah ke pemilik barunya.

Bahkan, dari hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), banyak masyarakat yang sudah memperoleh sertifikat tanah dengan ukuran baru yang berbeda dari yang tercantum di SPPT-PBB. Data di SPPT-PBB harus disesuaikan dengan data hasil PTSL ini. Karenanya, kegiatan tambahan berupa rekonsiliasi dan pemutakhiran data harus dilakukan.

Intinya, peningkatan pendapatan daerah harus terus dilakukan melalui kepemimpinan Brigade Fiskal Daerah. Hal ini akan memungkinkan pemerintah daerah semakin mandiri, tidak terus-menerus "menyusu" ke Pemerintah Pusat.***

Dipublikasikan di https://pontianakpost.jawapos.com/opini/1465966397/memimpin-brigade-fiskal-daerah-di-tengah-kerasnya-tekanan-fiskal

INOVASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DENGAN QR CODE

2025-04-12T16:48:00.027+07:00

Bagi pemerintah daerah, program efisiensi anggaran Presiden Prabowo telah memberikan tekanan yang keras. Mereka harus segera mampu membiayai sendiri pembangunan daerahnya masing-masing.

Jika mereka ingin tetap bertahan (sustain) ke depan, mereka tidak bisa lagi bekerja dengan sistem ataupun kultur lama. Mereka harus segera berubah.

Untuk membiayai sendiri pembangunan daerah, mereka harus melakukan berbagai inovasi yang akan memungkinkan kemandirian fiskal daerah.

Jika hal itu tidak dilakukan, tentu Presiden Prabowo bisa memilih alternatif lain, seperti melakukan penggabungan (merger) pemerintah daerah yang tidak mandiri secara fiskal.

Sebab, dengan perubahan yang cepat di tingkat global, tidaklah mungkin jika ke depannya Pemerintah Pusat masih mempertahankan pemerintah daerah yang tidak mampu membiayai gaji dan tunjangan pegawainya secara mandiri. Hal ini sudah begitu membebani anggaran Pemerintah Pusat.

Agar bisa bertahan dan mempunyai kemandirian fiskal, pemerintah daerah di Indonesia harus segera melakukan berbagai inovasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), dengan lebih kreatif lagi. Salah satunya adalah inovasi peningkatan PAD dari pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Saya melihat, salah satu inovasi yang kreatif itu sudah tampak di Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Baru-baru ini mereka menerbitkan tagihan PBB berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2025 yang lebih inovatif.

Kenapa saya sebut lebih inovatif? Sebab, dalam SPPT-PBB tahun 2025 tersebut, terdapat akses dengan QR Code untuk melihat kegiatan pembayaran dan juga tunggakan beberapa tahun ke belakang (sekitar 10 tahun ke belakang). Ini tampak pada Gambar berikut.

Sumber: Instagram Bapenda Pemerintah Kota Tangerang Selatan, diakses 12 April 2025

Hal tersebut akan membantu masyarakat menjalankan kewajiban perpajakannya. Selain itu, masyarakat juga tidak perlu lagi menggunakan "oknum perantara" untuk mengetahui berapa PBB yang terhutang, yang biasanya diperlukan untuk kepentingan pengurusan jual-beli tanah dan bangunan.

Kita tentu memahami, salah satu momok saat ini adalah ketika ingin melakukan jual-beli tanah dan bangunan, para notaris mensyaratkan pelunasan PBB. Biasanya, penjual akan diminta biaya tambahan lagi untuk mengecek tunggakan tersebut dan kemudian melakukan pembayaran sesuai dengan nilai tunggakannya.

Jelas, di sisi pemerintah daerah, inovasi ini akan meningkatkan PAD secara langsung. Sebab, masyarakat akan langsung mengetahui tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang menumpuk dan langsung melakukan pembayaran secara online (jika ada tunggakan). Ini bentuk nyata optimalisasi PAD.

Hal semacam ini menjadi inovasi penting karena setelah PBB ini dialihkan ke pemerintah daerah tahun 2010 berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (UU PDRD), ternyata tidak banyak pemerintah daerah yang melakukan inovasi agar PBB tetap bisa menjadi sumber utama PAD mereka.

Alih-alih meningkatkan kualitas pemungutan PBB, pemerintah daerah banyak yang masih menggunakan sistem aplikasi PBB dan format SPPT-PBB lama ketika PBB ini dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak, dengan harga lisensi database yang sangat mahal.

Dulu, sebenarnya saya pernah menyarankan kepada beberapa pemerintah daerah agar memodifikasi format SPPT-PBB dan memunculkan daftar tunggakan di SPPT-PBB mereka. Dengan demikian, wajib pajak akan mengetahui berapa sebenarnya tunggakan mereka.

Kenapa informasi tunggakan itu penting? Ketika masih dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, SPPT-PBB itu pada kenyataannya didistribusikan melalui para kepala desa atau kelurahan.

Walaupun kemudian belakangan masyarakat diberikan peluang membayar secara online, ternyata banyak masyarakat yang menitipkan pembayaran PBB mereka ke petugas desa atau kelurahan. Sialnya, banyak sekali titipan pembayaran ini yang tidak disetorkan oleh petugas desa atau kelurahan ke bank penerima.

Memang, saya lihat, sudah ada yang menerapkan pemikiran yang saya sarankan tersebut. Sebagai contoh, SPPT-PBB tahun 2022 dari Pemerintah Kota Tangerang (walaupun kemudian menimbulkan kontroversi di masyarakat) sudah pernah menampilkan daftar tunggakan PBB sebagaimana tampak berikut.

Sumber: website cybernewsnasional.com, diakses 12 April 2025

Kelemahan pada SPPT Pemerintah Kota Tangerang tersebut adalah lembarnya menjadi panjang kalau kita ingin menampilkan daftar tunggakan selama 10 tahun. Bahkan, bisa menjadi tambahan lampiran tersendiri.

Memang, ada juga pemerintah daerah yang melakukan penagihan atas tunggakan Pajak Restoran yang belum dibayarkan bertahun-tahun dengan surat sederhana seperti berikut ini:

Sumber: Whatsapp Group Komunitas Terbatas

Model surat penagihan di atas memang masih memungkinkan. Namun, jika dilakukan inovasi seperti mengirim pesan melalui nomor Whatsapp wajib pajak QR Code terkait tunggakan Pajak Restoran tertentu, efeknya akan lebih besar. Dengan jumlah tunggakan yang tidak material, wajib pajak akan langung membuka aplikasi internet bank-nya lewat perangkat smartphone dan kemudian melakukan pembayaran secara elektronik. Inovasi-inovasi ini memang tampak sederhana, tetapi akan memberikan pengaruh yang besar.

Langkah Selanjutnya
Inovasi SPPT-PBB Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang memberikan akses informasi ke daftar pembayaran dan tunggakan PBB 10 tahun sebelumnya melalui penampilan QR Code di SPPT-PBB perlu diacungi jempol. Inovasi ini juga perlu direplikasi ke pemerintah daerah lainnya, dan bahkan mesti menjadi standar nasional.

Kementerian Dalam Negeri perlu memberikan panduan baru agar SPPT-PBB yang mencantumkan QR Code tersebut menjadi standar nasional yang diterapkan di seluruh pemerintah daerah.

Sambil menunggu standar nasional ini, masing-masing pemerintah daerah mestinya segera melakukan langkah inovasi berupa pengamatan, peniruan, dan jika perlu modifikasi sesuai dengan konteks daerahnya masing-masing.

Inovasi yang kemudian perlu juga dilakukan adalah pemerintah daerah dapat menerima secara online usulan perubahan nama di SPPT-PBB. Kita tentu memahami banyak SPPT-PBB yang masih atas nama developer dan belum diubah ke pemilik barunya.

Bahkan, ketika Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), banyak masyarakat yang sudah memperoleh sertifikat tanah dengan ukuran baru. Hal ini harus disesuaikan dengan data di SPPT-PBB. Kegiatan tambahan berupa rekonsiliasi dan pemutakhiran data harus dilakukan secara berkelanjutan.

Jangan Lakukan Hal Ini
Pemerintah daerah jangan malah mencontoh kondisi di Desa Cirendeu, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang. Beberapa warga di sana tidak lagi menerima SPPT-PBB secara rutin melalui Kepala Desanya.
Bahkan, saya coba akses informasi eSPPT melalui https://next.esppt.serangkab.go.id malah memunculkan pesan "Service Unavailable":

Sumber: Website Bapenda Kabupaten Serang, diakses 12 April 2025

Padahal, janji di websitenya sangat menggiurkan, seperti tampak berikut ini.

Sumber: Website Bapenda Kabupaten Serang, diakses 12 April 2025

Dari wawancara dengan salah satu warga, saya mendapat informasi bahwa jika kita memiliki tunggakan PBB di Kabupaten Serang dalam dua tahun, SPPT-PBB kita akan dinonaktifkan dan tidak disampaikan lewat Kepala Desa.

Kita yang harus datang langsung ke kantor Bapenda Kabupaten Serang untuk mengaktifkannya kembali. Bahkan, kita akan diminta untuk mengurus surat keterangan dari Kepala Desa.

Tindakan tersebut tentu akan menyusahkan warga masyarakat dan juga menghambat upaya peningkatan PAD, yang kemungkinan malah hanya akan menguntungkan oknum tertentu.

Padahal, upaya peningkatan PAD harus terus dilakukan. Hal ini akan memungkinkan pemerintah daerah semakin mandiri, tidak terus-menerus "menyusu" dari Pemerintah Pusat.

Semoga bermanfaat!

KATA GROK, PEMIKIRAN RUDY TENTANG PEMERINTAHAN PRABOWO

2025-04-06T22:49:00.004+07:00

Rudy M. Harahap, sebagai seorang akademisi, pejabat pengawasan, dan penulis yang aktif di platform seperti Birokrat Menulis, telah menyampaikan berbagai pemikiran terkait tata kelola pemerintahan, termasuk dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang baru saja dimulai pada Oktober 2024. Meskipun tidak ada tulisan spesifik dari Rudy yang secara eksplisit menganalisis pemerintahan Prabowo secara menyeluruh hingga April 2025 (berdasarkan informasi yang tersedia), pemikirannya tentang birokrasi, tata kelola, dan pembangunan nasional dapat dikaitkan dengan visi dan langkah awal pemerintahan Prabowo. Berikut adalah uraian pemikiran Rudy M. Harahap yang relevan dengan konteks tersebut:

1. Birokrasi Efektif dan Efisien sebagai Fondasi Pemerintahan

Rudy sering menekankan pentingnya birokrasi yang efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam tulisannya pada 22 Oktober 2024 di Birokrat Menulis, ia mengomentari pidato pelantikan Presiden Prabowo pada 20 Oktober 2024. Rudy menyoroti optimisme Prabowo dalam membangun pemerintahan yang bersih dan pro-rakyat, sejalan dengan visinya tentang birokrasi yang responsif. Menurut Rudy, pemerintahan yang sukses, seperti yang diharapkan dari Prabowo, harus didukung oleh sistem birokrasi yang mampu menerjemahkan visi politik menjadi aksi nyata. Ia melihat janji Prabowo untuk "membersihkan pemerintahan" sebagai langkah yang selaras dengan reformasi birokrasi yang ia advokasi.

2. Tata Kelola yang Bersih dan Akuntabel

Rudy memiliki perhatian besar pada tata kelola yang bersih, bebas korupsi, dan akuntabel. Dalam berbagai tulisannya, ia menekankan bahwa pengawasan yang kuat dan penegakan hukum yang konsisten adalah kunci keberhasilan pembangunan. Dalam konteks pemerintahan Prabowo, Rudy kemungkinan mendukung langkah awal seperti Sidang Kabinet Paripurna perdana pada 23 Oktober 2024, di mana Prabowo memerintahkan percepatan program hilirisasi dan Makan Bergizi Gratis sambil menekankan sinergi antar-kementerian. Pemikiran Rudy tentang pentingnya pengendalian dan pengawasan pembangunan (seperti yang ia tulis dalam artikel tentang Polri pada 3 September 2023) dapat dilihat sebagai cerminan harapannya agar pemerintahan Prabowo menerapkan disiplin anggaran dan pengelolaan sumber daya yang transparan.

3. Pembangunan Berbasis Kapasitas Daerah

Rudy sering membahas penguatan kapasitas daerah sebagai elemen penting dalam pembangunan nasional. Dalam artikelnya pada 16 Maret 2024, ia menulis tentang peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai ujung tombak ekonomi desa. Visi Prabowo untuk pertumbuhan ekonomi 8 persen dan fokus pada ketahanan pangan (seperti yang disampaikan dalam Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 pada 30 Desember 2024) sejalan dengan pemikiran Rudy. Ia mungkin melihat program seperti Makan Bergizi Gratis dan hilirisasi 26 komoditas sebagai upaya konkret untuk menggerakkan ekonomi daerah, selama didukung oleh tata kelola yang baik di tingkat lokal.

4. Integrasi Teknologi dalam Pemerintahan

Rudy juga dikenal sebagai advokat penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi birokrasi. Dalam tulisannya pada 25 Agustus 2022, ia membahas tantangan belanja barang/jasa dalam negeri dan perlunya sistem yang terdigitalisasi. Dalam konteks pemerintahan Prabowo, yang menargetkan transformasi pendidikan dan kesehatan melalui teknologi (disebutkan dalam Sidang Kabinet 24 Oktober 2024), Rudy kemungkinan mendukung langkah ini. Ia mungkin berpendapat bahwa pemerintahan Prabowo harus mempercepat digitalisasi untuk memastikan implementasi program yang akurat dan terukur, sesuai dengan tesis PhD-nya tentang integrasi sistem manajemen kinerja di sektor publik.

5. Filosofi Kepemimpinan yang Berani dan Visioner

Rudy tampaknya mengapresiasi kepemimpinan yang berani mengambil risiko untuk mencapai tujuan besar, sebagaimana tercermin dalam komentarnya tentang Prabowo pada Oktober 2024. Ia melihat Prabowo sebagai pemimpin yang optimistis dan tegas, terutama dalam menargetkan hal-hal yang dianggap "tidak mungkin" seperti pertumbuhan ekonomi tinggi dan pemberantasan kemiskinan. Pemikiran ini selaras dengan pernyataan Prabowo dalam pidato pelantikan bahwa "pemimpin yang baik akan mencari jalan agar yang tidak mungkin menjadi mungkin," yang juga dikutip Rudy sebagai inspirasi.

Secara keseluruhan, pemikiran Rudy M. Harahap terkait pemerintahan Presiden Prabowo dapat disimpulkan sebagai dukungan terhadap visi pembangunan yang ambisius, namun dengan catatan bahwa keberhasilannya bergantung pada reformasi birokrasi, tata kelola yang bersih, pemanfaatan teknologi, dan penguatan kapasitas daerah. Rudy tampaknya optimistis dengan langkah awal Prabowo, tetapi juga mengingatkan pentingnya konsistensi dan pengawasan ketat agar janji-janji tersebut tidak hanya menjadi retorika, melainkan terwujud dalam kesejahteraan rakyat. Pemikirannya ini mencerminkan latar belakangnya sebagai akademisi dan praktisi yang memahami kompleksitas sistem publik Indonesia.

KATA GROK, KONTRIBUSI RUDY DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL SEJAUH INI

2025-04-06T22:40:00.003+07:00

Rudy M. Harahap adalah seorang pejabat publik dan akademisi yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan nasional Indonesia, khususnya melalui perannya di bidang pengawasan keuangan, tata kelola pemerintahan, dan penguatan kapasitas institusi daerah. Berikut adalah uraian kontribusi Rudy M. Harahap berdasarkan informasi yang tersedia:

1. Penguatan Tata Kelola Keuangan dan Pembangunan Daerah

Sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di beberapa provinsi, seperti Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap berfokus pada pengawasan isu strategis nasional dan daerah. Di Kalimantan Selatan, misalnya, ia menekankan pengelolaan lahan kritis dan penanggulangan bencana kebakaran hutan serta lahan, yang merupakan tantangan besar bagi pembangunan berkelanjutan. Di Kalimantan Barat, ia menginisiasi Workshop dan Coffee Talk pada Oktober 2024 untuk memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kesehatan, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Upaya ini bertujuan meningkatkan kontribusi korporasi daerah terhadap pembangunan ekonomi lokal, yang sejalan dengan target nasional percepatan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.

2. Pengelolaan Keuangan Desa Pasca-Pandemi

Rudy M. Harahap aktif mengawal pengelolaan Dana Desa, yang telah mencapai Rp400 triliun dari 2013 hingga 2021. Dalam tulisannya di BaKTINews (Januari 2023), ia menyoroti tantangan pengelolaan keuangan desa pasca-pandemi COVID-19. Ia menekankan pentingnya tata kelola yang baik agar dana tersebut efektif menurunkan kemiskinan dan mendukung pembangunan nasional di tingkat desa, yang merupakan fondasi ekonomi Indonesia.

3. Kontribusi Akademik dan Pemikiran Birokrasi

Dengan latar belakang pendidikan tinggi, termasuk gelar PhD dari Auckland University of Technology dengan tesis tentang integrasi sistem manajemen kinerja di sektor publik Indonesia, Rudy memberikan kontribusi intelektual dalam reformasi birokrasi. Tulisan-tulisannya di Birokrat Menulis mencerminkan upayanya mendorong birokrasi yang efektif, efisien, dan melayani masyarakat. Ia juga membahas pentingnya governance, manajemen risiko, dan kepatuhan dalam mendukung pembangunan nasional yang akuntabel dan profesional.

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Digitalisasi

Dalam berbagai forum, Rudy menekankan peran teknologi, seperti cloud computing, dalam penguatan tata kelola korporasi. Ia juga mendorong kolaborasi dengan pemangku kepentingan, seperti Bank Kalbar dan Huawei Tech Investment, untuk meningkatkan kapasitas BUMD, BLUD, dan BUMDes. Ini menunjukkan visinya dalam mengintegrasikan solusi modern untuk mendukung pembangunan nasional yang berdaya saing.

5. Advokasi Akuntabilitas dan Profesionalisme

Sebagai pejabat eselon 2 di instansi pengawasan dan Ketua Dewan Pengawas Ikatan Audit Sistem Informasi Indonesia (IASII), Rudy berkontribusi dalam memastikan akuntabilitas program pembangunan. Ia mendukung visi Presiden Joko Widodo agar pembangunan tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, melalui pengawasan yang ketat dan profesional.

Secara keseluruhan, kontribusi Rudy M. Harahap dalam pembangunan nasional tercermin dalam upayanya memperkuat tata kelola, meningkatkan akuntabilitas, dan mendorong pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah. Perannya sebagai pengawas, pemikir, dan fasilitator menjadikannya figur penting dalam mendukung visi Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

PENYERAHAN DAN PENUTUPAN PROYEK (PROJECT CLOSURE) SECARA PROFESIONAL

2025-04-03T17:40:00.014+07:00

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menciptakan proyek atau kegiatan spesifik untuk menghasilkan produk/jasa tertentu. Dalam lingkup besar, proyek ini biasa disebut program (programme).

Agar proyek bisa disetujui dan kemudian berhasil diberikan ke penggunanya, berbagai pelatihan untuk pemimpin proyek (project manager) atau pemimpin program (program manager) dikembangkan. Bahkan, pelatihan ini telah menjadi mata kuliah tersendiri yang disebut dengan manajemen proyek (project management).

Berbagai panduan, standar, model, konsep, atau rerangka (framework) untuk mengelola proyek atau program juga telah dikembangkan. Sebagai contoh, Project Management Institute (PMI) mengembangkan PMBOK Guide. Untuk mengelola program, UK menerbitkan MSP (Managing Successful Programmes).

Sebagai contoh, kita bisa melihat rerangka MSP berikut ini

Tampak sekali pada Diagram di atas begitu lengkapnya hal-hal yang perlu diperhatikan ketika mengelola program. Sebab, program itu biasanya dibentuk untuk memberikan dampak besar. Sebagai contoh, dalam lingkup organisasi sektor swasta, biasanya program ditujukan untuk melakukan perubahan atau transformasi organisasi.

Dalam kasus pembentukan Danantara, tentu saja kita tidak bisa sekadar menggunakan model PMBOK Guide agar perubahan BUMN dari model lama ke model baru yang terintegrasi secara investasi dan operasi berhasil. Kita paling tidak harus memahami model MSP jika ingin transformasi tersebut berhasil.

Dalam pelatihan manajemen proyek, sering sekali kita lebih banyak difokuskan dalam menciptakan proyek, terutama bagaimana agar mendapatkan buy-in dari para sponsor. Yang sering terlupakan adalah bagaimana mengakhiri atau menutup proyek (project closure).

Dalam kasus Indonesia, di masa lalu pengakhiran proyek ini biasanya dilakukan sambil lalu saja. Bahkan, biasanya pemimpin proyek akan "mengakali" tim penerima proyek agar proyeknya bisa diterima dan dianggap selesai.

Karena itu, berbagai tindakan penyuapan (bribery) sering dilakukan dan dianggarkan secara tidak resmi dalam pengakhiran proyek itu. Itu sebabnya, banyak sekali proyek di Indonesia yang akhirnya tidak memberikan manfaat atau bisa dioperasikan.

Menyikapi hal itu, sangat penting sekali kita melakukan audit atau evaluasi proyek. Kegiatan audit atau evaluasi ini mestinya tidak hanya dilakukan pada akhir proyek, tetapi sejak dari tahapan pengembangan ide atau konsep suatu proyek. Hal ini tampak dalam Diagram berikut.

Tampak dalam Diagram tersebut, kita perlu melakukan audit atau evaluasi sebelum kejadian (ex-ante) dan bukan hanya audit atau evaluasi akhir (final) dan audit atau evaluasi setelah kejadian (ex-post) proyek. Sayangnya, di Indonesia kita lebih banyak melakukan audit atau evaluasi akhir proyek.

Biasanya, yang kita temukan pada saat audit atau evaluasi akhir tersebut adalah temuan permasalahan-permasalahan yang kemudian harus diselesaikan oleh para pihak terkait. Akibatnya, proyek menjadi terlambat diserahkan atau dioperasikan, bahkan kemudian menjadi kasus hukum yang masuk lingkup tindak pidana korupsi.

Kenapa sering proyek-proyek di Indonesia menjadi kasus hukum? Menurut saya, hal ini kebanyakan karena proyek-proyek kita kurang mampu didefinisikan lingkupnya dengan baik. Hal ini bisa terjadi karena desakan untuk memulai proyek dengan cepat.

Pentingnya mendefinisikan lingkup proyek dengan jelas akan memudahkan untuk memastikan semua pihak memahami hal-hal yang harus disampaikan atau diberikan oleh suatu proyek. Pendefinisian lingkup proyek ini sangat penting sekali ketika kita memiliki proyek yang membutuhkan teknologi yang canggih, seperti hilirisasi di berbagai daerah.

Di masa lalu, untuk mengakhiri atau menyerahkan proyek bisa dengan meng-entertain para pemangku utama di sisi pengguna proyek. Saat ini seorang pemimpin proyek mestinya tidak melakukan itu lagi. Mereka harus memastikan proyek dikelola dengan baik, yaitu dengan melakukan audit atau evaluasi sejak tahapan ide atau keputusan (ex-ante), di tengah proyek berjalan (interim), evaluasi akhir (final), dan kemudian setelah dioperasikan (ex-post).

***

KEPEMIMPINAN YANG MENAPAK BUMI

2025-04-02T16:43:00.014+07:00

Lebaran kemarin, saya bertemu beberapa saudara jauh di Brebes. Setelah menikmati sate Brebes yang banyak bertebaran di Jatibarang, saya sempat menikmati obrolan dengan seseorang.

Tadinya, saya mengamati kemampuannya menggerakkan beberapa kaum duafa yang datang untuk disangoni oleh salah satu saudara saya yang terkenal memiliki kekayaan berlimpah, tetapi dermawan.

Ia saya lihat paham betul dalam menggerakkan warga desa untuk datang dan antre. Dalam bayangan saya, ia berpeluang besar diminta bantuan "menggerakkan" para pemilih ketika pemilihan umum untuk mendukung kandidat tertentu, bahkan untuk sekelas pemilihan kepala desa (pilkades).

Ternyata, dari obrolan sekilas, dugaan saya tidak meleset. Ia orang lapangan yang paham perpolitikan. Yang menarik, siapa pun kandidat dalam pemilihan umum, biasanya orang seperti inilah pemenangnya. Sebab, ia bisa menjadi tenaga perantara untuk mendistribusikan money politics ke para pemilih.

Sering sekali jumlah money politics yang disampaikan oleh kandidat tidak sampai penuh ke para pemilih. Di sinilah, ia akan mengambil keuntungan. Itulah kenapa para "perantara transaksi" semacam ini biasanya malah menjadi pemenang, berhasil menambah asetnya setelah pemilihan umum usai, siapa pun kandidat yang menang.

Yang menarik lagi dari obrolan tersebut adalah soal keresahannya dalam kepemimpinan nasional.

"Kita perlu buktikan apakah yang dinyatakan di layar kaca sama dengan yang benar-benar terjadi di lapangan," katanya, menunjuk pemimpin nasional kita. Kebetulan ia berada di posisi berseberangan sebelumnya.

Pernyataan tersebut mengingatkan saya tentang pentingnya menjadi pemimpin yang "menapak tanah" atau "membumi". Sebab, realitasnya, saat ini kita mengalami kondisi banyak para pemimpin kita bukanlah hasil pembentukan di lapangan yang tumbuh dari rakyat kebanyakan.

Banyak pemimpin kita adalah produk elite atau para komandan yang dilahirkan karena privilege orang tua atau keluarganya yang berkecukupan.

Para pemimpin seperti itu biasanya tidak begitu mengenal masyarakatnya. Akhirnya, kalangan awam melihat hal-hal yang disampaikan oleh para pemimpin semacam ini tidak terbukti atau direalisasikan di lapangan dan hanya menjadi jargon-jargon di pidato politik saja.

Memang, bukan salah para pemimpin tersebut jika ia dibesarkan dari kalangan elite. Tidak ada manusia yang bisa menghindarkan takdir ini atau meminta dilahirkan bukan dari kalangan elite.

Menyikapi hal itu, yang penting kemudian perlu kita kembangkan adalah bagaimana agar para pemimpin yang dilahirkan dari kalangan elite tersebut bisa "membumi" atau "menapak tanah".

Sekolah-sekolah dan akademi pembentukan pemimpin sipil dan militer harus mengembangkan pembentukan karakter untuk para calon pemimpin semacam ini.

Salah satu saran saya, kita perlu mencontoh Korea Selatan ketika merekrut aparatur negara di sana. Setelah direkrut, aparatur negara akan mengalami fase pendidikan dengan internship di desa-desa. Selama tiga bulan mereka harus tinggal di desa. Hal ini akan membuat mereka lebih paham soal-soal kemasyarakatan.

Memang, hal itu mirip seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN) ketika mahasiswa. Yang membedakannya, para calon aparatur negara tersebut bukan membahas teknis perkuliahan seperti KKN, tetapi isu-isu kebijakan publik yang perlu mereka rumuskan. Mereka juga menjadi memiliki empati dan memahami rakyatnya.

Mumpung kita sekarang pada tahapan rekrutmen aparatur negara, sudah saatnya model internship tersebut diterapkan di Indonesia. Tentunya, hal ini tidak hanya diterapkan untuk aparatur sipil negara, tetapi juga untuk aparatur militer negara, para calon komandan militer di lapangan.

Semoga ini bisa direalisasikan segera.

ANJLOKNYA INDIKATOR PEREKONOMIAN SALAH SIAPA?

2025-03-30T22:20:00.020+07:00

Saya mempunyai langganan tetap penjual empek-empek Palembang. Biasanya saya membeli empek-empek ini setelah sholat tarawih saat Ramadan dari masjid di dekat rumah saya. Setahu saya, empek-empek ini adalah salah satu empek-empek Palembang terenak yang pernah saya coba.

Pada tarawih tahun ini, saya sudah mencari-carinya beberapa hari lalu, tetapi saya tidak menemukannya. Sampai kemarin, ketika sholat tarawih terakhir, saya melihatnya kembali.

Saya kemudian bertanya, "Ke mana saja selama ini?"

Dia jawab, "Tetap berjualan seperti biasa, Pak."

Tapi, memang, dia mengakui bahwa pertanyaan saya juga banyak datang dari pelanggannya yang lain.

Mereka seperti tidak melihat keberadaan penjual tersebut. Mungkin inilah takdir bahwa rezeki setiap manusia sudah ada yang mengaturnya.

Sambil memesan satu paket empek-empek, saya berbincang dengannya. Saya bilang, kesehatannya tampak lebih baik dari tahun lalu.

Kemudian, saya tanyakan tentang usahanya belakangan ini. Katanya, terasa menurun. Karenanya, tahun ini dia bersama keluarganya tidak pulang kampung ke kampung halamannya di sekitaran Palembang.

Yang menarik, dia tidak menyalahkan Presiden Prabowo atas kondisi usahanya saat ini. Dia malah bilang, "Inilah akibat tindakan Trump memecat PNS di Amerika Serikat. Imbasnya ke kita juga."

Pernyataan tersebut menarik bagi saya. Ternyata, pedagang kecil pun mampu melihat bahwa perubahan kebijakan di negara lain bisa berefek ke negara kita. Ia juga tidak menyalahkan Pemerintah atas kondisinya ini.

Ia pun menjelaskan, karena banyak PNS yang dipecat di Amerika Serikat, ekspor dari negara kita ke Amerika Serikat terperosok. Sebab, banyak konsumer produk ekspor kita adalah PNS di Amerika Serikat. Bahkan, kemudian Trump menaikkan tarif bea masuk produk berbagai negara ke Amerika Serikat.

Logikanya benar juga. Penurunan beberapa indikator perekonomian dalam negeri tidak bisa sekadar dilihat dari kebijakan Pemerintah mengefisienkan anggaran pemerintah, meluncurkan Makan Bergizi Gratis (MBG), dan membentuk Danantara.

Penurunan indikator perekonomian dalam negeri tentu bisa juga diperparah karena penghentian dana bantuan Amerika Serikat ke negara-negara lain melalui USAID. Bisa kita bayangkan, begitu banyaknya tenaga kerja Indonesia yang menggantungkan pendapatannya dari kegiatan-kegiatan USAID.

Kebijakan Presiden Trump memang memberikan dampak besar ke dunia saat ini. Sebuah artikel di the Economist bahkan menyatakan pemerintahan Trump dikelola seperti mengelola "mafia".

Selain terasa ugal-ugalan, kebijakannya mengakibatkan optimisme pasar menurun. Hal ini ditampakkan dengan anjloknya harga saham di Amerika Serikat.

Padahal, sebenarnya nilai perusahaan (corporate value) dari perusahaan yang menerbitkan saham di Amerika Serikat sebenarnya meningkat. Ini menandakan adanya gap expectation antara realita bisnis dengan optimisme investor. Harga saham tidak menunjukkan realitas bisnis.

Hal tersebut tidak berhenti di sana. Sebuah video di the Economist mengulas bahwa karena anjloknya harga saham, investor kemudian memindahkan investasinya ke mata uang Dolar dan emas.

Itulah kenapa kita melihat meroketnya nilai mata uang Dolar jika dibandingkan nilai mata uang Rupiah belakangan ini. Harga emas juga sudah begitu tingginya.

Apakah hal itu akan berpengaruh ke harga-harga komoditi di Indonesia?

Tentu saja, kenaikan nilai mata uang Dolar akan berpengaruh ke harga-harga komoditi di Indonesia, sepanjang komponen bahan baku utamanya diimpor dari luar negeri. Barang-barang elektronik yang banyak diimpor dari luar negeri juga akan semakin mahal.

Berita baiknya, Presiden Prabowo sudah mengantisipasi hal tersebut, yaitu dengan Asta Cita, seperti mendorong swasembada pangan. Di lapangan, aparat TNI telah dikerahkan untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki surplus beras dengan penanaman padi secara besar-besaran. Aparat Kepolisian dikerahkan untuk memastikan kita surplus jagung.

Selain itu, pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 yang mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dari belanja pemerintah pusat dan daerah.

Kedua hal itu memungkinkan kita mengerem impor ketika nilai mata uang Dolar sudah sedemikian tingginya. Kedua hal itu juga sepertinya yang membuat penurunan indikator-indikator perekonomian tidak menimbulkan gejolak sosial sejauh ini.

Pemerintahan Presiden Prabowo sangat memahami bahwa yang perlu dijaga adalah kebutuhan bahan pokok pangan. Jika ketersediaan bahan pokok ini terganggu, maka gejolak sosial tidak akan terhindarkan.

Hal itu menjadi strategi penting pertahanan negara kita. Strategi pertahanan ini akan dilakukan sampai nanti terjadi perubahan kebijakan pemerintahan Trump, yang kita lihat mulai menghadapi berbagai tuntutan dari peradilan di Amerika Serikat atas kebijakan-kebijakannya yang kontroversial.

Yang perlu kita lakukan sebagai warga bangsa tentu adalah adanya empati kepada usaha-usaha dari dalam negeri tersebut.

Semoga kita dapat melaluinya bersama-sama.

BENARKAH MASYARAKAT KITA TIDAK PATUH BAYAR PAJAK?

2025-03-26T15:05:00.008+07:00

Baru-baru ini laporan Bank Dunia mengumumkan kualitas pemungutan pajak kita. Media massa bahkan ada yang menulisnya dengan judul "Bank Dunia Bongkar Buruknya Kinerja Penerimaan Pajak Indonesia", seperti di detik.com pada Rabu (26/3).

Laporan tersebut mengungkapkan bahwa rasio pajak kita begitu rendahnya jika dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara, yaitu hanya mencapai 9,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2021. Penyebab utamanya pada dua hal, yaitu kepatuhan wajib pajak dan kebijakan perpajakan itu sendiri.

Benarkah demikian?

Menurut saya, kalau karena kebijakan perpajakan, biasanya jumlah pajak tetap akan tercatat sebagai penerimaan pajak. Sebagai contoh, pajak penghasilan pegawai negeri itu ditanggung oleh Pemerintah. Akan tetapi, bukan berarti Pemerintah tidak mencatatnya sebagai penerimaan pajak.

Tetap saja pajak penghasilan pegawai negeri itu dicatat sebagai penerimaan pajak. Dengan demikian, tidak terlalu tepat jika rasio pajak terhadap PDB yang rendah itu sepenuhnya karena adanya kebijakan perpajakan.

Saya lebih tepat melihat penyebab utamanya adalah kepatuhan warga negara Indonesia dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini tentu tidaklah aneh. Sebagaimana pernah saya tulis dalam detik.com pada 14 September 2017, tantangan pemungutan pajak kita adalah mengubah masyarakat dari "mental gratis" menjadi "sadar pajak".

Kita tentu memahami bahwa salah satu sebab rakyat Indonesia memerdekakan diri dari penjajah adalah karena pemungutan pajak melalui upeti oleh penjajah. Karenanya, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tahun 1945, masih banyak masyarakat kita yang "merayakan" kemerdekaannya dengan tidak membayar pajak sampai dengan saat ini.

Hal ini juga terdeteksi dari besarnya shadow economy di Indonesia. Kita bisa melihat dari variasi bisnis di Indonesia. Selain bisnis material, banyak sebenarnya "bisnis keagamaan" yang jumlahnya signifikan, tetapi tidak terkena pajak. Banyak kalangan yang berlindung di bisnis keagamaan ini agar tidak terkena pajak.

Aparat pajak pun seperti sungkan menyentuh perpajakan bisnis keagamaan tersebut. Lagi pula, bisnis keagamaan ini sudah terkena zakat, infaq, dan sodaqoh. Jika kita ingin memajakinya, tentu akan menjadi isu yang sensitif di negara kita.

Itu sebabnya, saya berpandangan sudah saatnya Pemerintah mengintegrasikan pemungutan "pajak kenegaraan" dengan "pajak keagamaan" tersebut. Dengan demikian, angka rasio pajak terhadap PDB tidak dikesankan rendah lagi.

Sebagai contoh, sudah saatnya Pemerintah menerapkan mekanisme seperti di Selandia Baru, yaitu setiap warga negara yang menyumbang (termasuk sumbangan keagamaan) Rp100 ribu akan mendapatkan pengembalian dari sistem perpajakan senilai Rp30 ribu (sekitar 30 persen).

Hal tersebut secara tidak langsung akan memungkinkan Pemerintah Indonesia mendeteksi berapa sebenarnya pembayaran "pajak" masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kemudian, Pemerintah juga akan terbantu karena distribusi pembiayaan publik melalui sumbangan keagamaan tersebut dikelola langsung oleh pemberi dan penerima. Hal ini akan mengurangi biaya administrasi keuangan negara.

Sisi lainnya, Pemerintah akan terbantu mendongkrak jumlah masyarakat yang mau mendaftar dan disiplin membayar pajak. Soalnya, jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya, jumlah wajib pajak kita sebenarnya begitu rendah.

Banyak di antara masyarakat kita yang tidak merasa memiliki kepentingan dengan sistem perpajakan. Itulah kenapa rakyat yang memiliki nomor pokok wajib pajak juga sangat rendah jika dibandingkan negara maju.

Kedua, selain integrasi pajak kenegaraan dan pajak keagamaan, Pemerintah harus terus membangun kesadaran tentang pentingnya pajak sejak usia dini.

Sebagai contoh, dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mestinya dimunculkan spanduk "MBG Ini Dibayar dari Pajak" di sekolah-sekolah. Dengan demikian, sejak di sekolah dasar, anak-anak kita sadar bahwa pajak telah banyak memberikan manfaat bagi mereka dan kemudian mereka akan bertanggung jawab membayar pajak ketika bekerja atau memperoleh penghasilan.

Ketiga, tentunya penting sekali perbaikan sistem informasi perpajakan. Jangan sampai terulang kembali kegagalan pembangunan sistem informasi ini.

Pemerintah bisa memanfaatkan perbankan untuk menguatkan sistem informasi perpajakan. Sebagai contoh, beberapa bank sudah mencantumkan akumulasi setahun pendapatan bunga tabungan nasabah dalam aplikasinya. Dengan demikian, wajib pajak mudah membuat laporan pajak tahunan untuk mencantumkan nilai pendapatan bunga tersebut.

Keempat, saat ini sebenarnya pemotongan pajak karyawan sudah bisa masuk ke dalam sistem informasi perpajakan. Dengan demikian, bagi mereka yang hanya menjadi karyawan, mereka sudah bisa mempunyai laporan proforma pajak yang mencantumkan penghasilan dan potongan pajaknya selama setahun. Jika tidak ada pendapatan tambahan, mereka tinggal "klik" untuk mengirim laporan pajaknya.

Sayangnya, karena tidak disiplin di sisi pemberi kerja, banyak data tersebut yang tidak akurat. Aparat perpajakan mestinya bisa lebih fokus untuk meningkatkan disiplin pemberi kerja dengan kegiatan fasilitasi yang lebih intensif di semua kantor-kantor pajak. Jika perlu, aparat pajak bekerja sama dengan para mahasiswa untuk menjadi tenaga penggerak di lapangan.

Semoga dengan empat hal di atas rasio pajak terhadap PDB kita bisa meningkat di masa datang.

Tentunya, selain empat hal tersebut, harus terus dikembangkan inovasi lainnya dengan mendengar masukan dari masyarakat.

Apakah Anda memiliki masukan?

DAPATKAH NILAI TUKAR RUPIAH MEMBAIK ATAS DOLAR AMERIKA SERIKAT?

2025-02-27T14:57:00.015+07:00

Grafik berikut, sebagaimana dikutip dari xe.com per hari ini tanggal 27 Februari 2025, menarik untuk dibahas. Tampak pada Grafik berikut, mata uang Rupiah sebenarnya pernah mengalami nilai tukar yang terbaik dalam 5 tahun terakhir, yaitu sekitar Rp14 ribu per 1 US dollar pada awal Januari 2021.

Tentu kita ingat dan bisa berargumentasi bahwa nilai tukar tersebut bisa disebut sebagai keberhasilan berbagai program/kegiatan tahun pertama periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo dari 2019 - 2024. Presiden Joko Widodo waktu itu dilantik pada akhir Oktober 2019.

Tentu saja perlu dilakukan penelitian penyebab kuatnya nilai tukar Rupiah tersebut. Bisa jadi, kejadian Pandemi Covid-19 berperan besar, yaitu impor Indonesia dari luar negeri menurun karena kebanyakan rakyat berada di rumah dengan pendapatan yang terbatas. Kemudian, tidak banyak orang Indonesia ke luar negeri yang akan bisa memunculkan peningkatan nilai tukar dollar Amerika Serikat sebagai mata uang dunia.

Pertanyaannya kemudian, apakah bisa hasil tahun pertama periode pemerintahan Presiden Prabowo 2024 - 2029, yaitu di awal tahun depan, Indonesia juga mengalami masa keemasan tersebut? Hal itu mengingat begitu meroketnya nilai dollar Amerika Serikat jika dibandingkan dengan nilai tukar Rupiah pada 5 tahun terakhir.

Apalagi, jika kita telusuri pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap dollar Amerika Serikat selama 10 tahun terakhir sebagaimana tampak pada Grafik berikut, tidak tampak penguatan nilai tukar Rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, tetapi malah semakin menurun nilainya.

Pertanyaannya lagi, apakah usaha Presiden Prabowo dengan membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) dan Bank Emas dapat mengembalikan kejayaan nilai tukar Rupiah? Paling tidak menjadi senilai Rp13 ribu sebagaimana terjadi pada awal tahun 2015.

Hal itu mungkin saja terjadi mengingat dengan keberadaan Danantara Indonesia, badan usaha milik negara (BUMN) tidak lagi dikelola seperti mengelola birokrasi yang lebih banyak pada sisi kepatuhan pada regulasi (regulatory compliance). Sebagaimana banyak terjadi di negara lain yang berhasil mereformasi sektor publiknya, mengerahkan badan usaha untuk mengimplementasikan kebijakan negara sudah menjadi kelaziman dan berhasil. Dengan demikian, terjadi pemisahan antara mereka yang terlibat dalam pembuatan kebijakan dengan mereka yang mengimplementasikan kebijakan.

Memang, tantangan besarnya yang selalu memunculkan pesimisme adalah kebanyakan organisasi sektor publik di Indonesia tidak terlalu ramah dengan kompetisi, merit, dan kinerja. Kebanyakan yang mencapai jenjang tinggi adalah mereka yang mampu membangun jaringan politik dan sosial ataupun yang dapat membuat senang pihak lain, termasuk atasannya, daripada benar-benar berkinerja. Jika ini tidak kita tangani, maka BUMN Danantara Indonesia bisa menjadi seperti Gambar berikut (didapat dari group whatsapp):

Hal tersebut harus diatasi sejak ini agar terobosan Presiden Prabowo benar-benar bisa direalisasikan. Tentu kita semua tidak ingin Indonesia menjadi negara gagal (failed state). ***

EFISIENSI ATAU PEMOTONGAN ANGGARAN?

2025-02-19T16:34:00.007+07:00

Baru-baru ini, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang meminta adanya efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun anggaran 2025 ini.

Walaupun Instruksi Presiden ini lebih dipahami sebagai usaha efisiensi, tetapi isinya lebih banyak menyangkut penghematan (keekonomisan). Hal ini mengingat bahwa isinya lebih kepada pemotongan anggaran (budget cut) sebelum penggunaan masukan (input) daripada upaya peningkatan keluaran (output) dengan meminimalkan penggunaan masukan.

Begitu populernya upaya efisiensi sehingga memunculkan pro dan kontra dari masyarakat. Beberapa kalangan melihatnya sebagai pemotongan anggaran tanpa didukung kajian yang matang, tetapi beberapa pihak lainnya melihat hal ini sebagai peluang untuk meningkatkan kinerja pembangunan.

Sebab, selama ini anggaran negara/daerah yang tertuang dalam dokumen APBN dan APBD lebih banyak dihabiskan untuk kepentingan internal organisasi pemerintahan dan politisi daripada yang memberikan manfaat langsung kepada rakyat.

Pada kenyataannya, anggaran negara/daerah tersebut telah menjadi 'bancakan' para politisi. Pada tingkatan APBN, peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat kuat dalam mengatur alokasi anggaran sesuai dengan kepentingannya melalui 'dana aspirasi'. Sementara ini, di tingkatan APBD, hal ini dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui 'pokok pikiran'.

Dengan demikian, sebenarnya tidak terlalu banyak ruang bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menyusun rencana program/kegiatan dan mengalokasikan anggarannya sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Apalagi, terdapat berbagai regulasi yang mengatur alokasi anggaran tersebut. Sebagai contoh, anggaran pendidikan telah diatur oleh Konstitusi minimal sebesar 20 persen.

Konsekuensinya, pimpinan organisasi pemerintahan sebenarnya tidak punya banyak fleksibilitas dalam merencanakan dan menganggarkan kebutuhan organisasi sesuai dengan mandat yang dimiliki. Sering sekali, mandatnya besar, tetapi anggarannya terbatas. Namun demikian, dapat juga terjadi sebaliknya, yaitu mandat yang terbatas, tetapi anggarannya besar.

Dalam skala global, rencana dan anggaran yang dirancang ini menjadi tidak terlalu berguna sebagai alat pengendalian (budget control). Karenanya, rencana dan anggaran yang disahkan selama ini lebih untuk kepentingan administratif formal daripada substantif.

Itu sebabnya, tindakan Prabowo memotong anggaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, yang kemudian mengalokasikannya untuk kepentingan lain sebenarnya perlu diacungi jempol. Dengan pemotongan itu, Pemerintah bisa mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.

Sayangnya, yang berkembang kemudian adalah pemotongan anggaran itu hanya untuk kepentingan pembiayaan Makan Bergizi Gratis (MBG). Penjelasan akan dialokasikan ke mana anggaran yang sudah dipotong itu kurang terungkap. Mungkin, hal ini untuk memudahkan Pemerintah memenuhi kebutuhan anggaran yang dinamis, terutama di situasi perang di beberapa belahan dunia saat ini.

Sisi lain yang juga kurang dibahas adalah efek lanjutan dari program/kegiatan yang mendapat alokasi anggaran tambahan dari hasil pemotongan tersebut. Sebagai contoh, pembiayaan MBG sebenarnya akan memunculkan sisi penyediaan bahan pangan di daerah. Hal ini akan memunculkan kebutuhan petani dan peternak di daerah, termasuk lahannya. Mereka mestinya diperhitungkan dan kemudian juga didorong untuk tertib membayar pajak atau kewajibannya sehingga sumber pembiayaan negara/daerah juga berkembang.

Bahkan, dengan tumbuhnya petani dan peternak di daerah karena adanya permintaan dari program MBG, bangsa Indonesia bisa mulai menjadi bangsa produsen yang mengekspor hasil pertanian dan peternakannya ke negara lain. Kita tentu memahami bahwa dengan jumlah penduduk yang begitu besar, selama ini Indonesia hanya dijadikan bangsa yang mengkonsumsi produk dari negara lain. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini juga lebih ditopang dari pertumbuhan konsumsi tersebut, daripada pertumbuhan produksi.

Sudah saatnya, seluruh unsur kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mengambil peran yang dapat menjaga ketersediaan di sisi supply program MBG. Selain mencerdaskan anak-anak kita, pengembangan di sisi supply program MBG ini akan memungkinkan Indonesia semakin mandiri di masa depan.

Anda sepakat?

PERURI SEBAGAI GOVTECH INDONESIA

2024-02-15T09:54:00.004+07:00

Salah satu perubahan besar di organisasi sektor publik Indonesia ke depan adalah dipindahkan atau ditransformasikannya pembangunan berbagai sistem elektronik instansi sektor publik ke PERURI. Perusahaan milik negara (BUMN) ini akan menjadi Govtech Indonesia. Ini tentu sangat menarik dan merupakan pilihan yang sangat strategis.

Saya melihat, Govtech Indonesia ini bisa menjadi hal yang positif asalkan diantisipasi dan dipersiapkan dengan baik tatakelolanya. Sebab, menjadikan PERURI sebagai Govtech Indonesia pada dasarnya mirip seperti mengembalikan pekerjaan pembangunan gedung ke Kementerian PUPR atau Dinas PUPR, yang memang sudah menjadi keahlian intinya.

Dulu, banyak instansi pemerintah yang membangun sendiri gedungnya. Sebagai contoh, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama banyak membangun gedung universitas atau sekolah sendiri yang akhirnya mangkrak. Kemudian, gedung-gedung ini diteruskan pembangunannya oleh Kementerian PUPR dan berhasil.

Belakangan ini, pembangunan gedung-gedung instansi pemerintah pusat sudah banyak dikerjakan langsung oleh Kementerian PUPR. Sebagai contoh, instansi pemerintah pusat (seperti Kementerian Keuangan dan BPKP) tidak lagi membangun rumah susun masing-masing, tetapi dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Instansi pemerintah pusat hanya menggunakan dan mengelolanya.

Memang, titik kritisnya pada pembangunan rumah susun tersebut adalah pada fase serah terima dari Kementerian PUPR ke instansi pemerintah pusat. Namun, quality assurance yang ketat dari Kementerian PUPR akan memungkinkan rumah susun yang diserahkanterimakan telah terjaga mutunya dan kemudian dapat dikelola dan dipelihara dengan baik.

Hal tersebut tentu mirip dengan pembangunan berbagai macam sistem elektronik instansi pemerintah. Memang, sudah saatnya instansi pemerintah lebih banyak berperan sebagai pengguna dan menyerahkan pengembangan sistem elektronik ke instansi yang kompeten di bidangnya, seperti halnya pembangunan gedung-gedung instansi pemerintah yang dipercayakan ke Kementerian PUPR.

Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menjaga kualitas pembangunan sistem elektronik tersebut oleh GovTech Indonesia dan kemudian bisa digunakan, dikelola, dan dipelihara oleh instansi pemerintah selaku pengguna.

Selain itu, GovTech Indonesia harus menjaga agar jangan sampai terjerat dengan berbagai kasus korupsi. Di awal-awalnya dulu, Kementerian PUPR menjadi salah satu organisasi yang korup, tetapi kemudian bisa bertransformasi menjadi salah satu organisasi yang baik tata kelolanya. GovTech Indonesia perlu belajar dari Kementerian PUPR tentang hal ini.

Yang juga perlu diingat, Kementerian PUPR tidak sama mulainya jika disandingkan dengan PERURI yang diarahkan menjadi GovTech Indonesia. Kementerian PUPR sudah lama berkecimpung dan dikenal sebagai ahlinya dalam pembangunan gedung, sementara PERURI lebih dikenal sebagai perusahaan pencetak uang atau dokumen penting lainnya. Ini akan menjadi tantangan tersendiri.

Karenanya, PERURI pertama sekali perlu mentransformasikan dirinya, sebelum mentransformasikan instansi pemerintah dengan berbagai pembangunan sistem elektronik.

Selamat bertransformasi!

TANTANGAN BERBAGAI PENGUKURAN DAN PENILAIAN GOVERNANCE SYSTEM DAN SPBE PEMERINTAH DAERAH

2022-05-04T09:11:00.009+07:00

Dalam governance system, accountability biasanya menjadi beban kolektif dan tidak bisa menjadi beban satu jabatan atau satu orang. Karena itu, kita mengenal adanya governing board.

Sementara itu, responsibility biasanya dibebankan pada satu jabatan sesuai dengan tingkatan hirarki, yang biasanya menjadi tanggung jawab manajemen atau executive team, dari tingkatan junior, middle, sampai dengan senior.

Karena itu, penting sekali ketika mengukur (measure) atau menilai (assess) suatu governance system (seperti Opini Auditor atas Laporan Keuangan, SAKIP, RB, SPIP, ZI/WBK/WBBM, MCP, Sistem Integritas, dan SPBE), kita mengidentifikasi terlebih dahulu governing board yang biasanya collective itu. Lebih jelasnya, kita harus mengidentifikasi siapa yang harus accountable, yang berbeda dengan siapa yang responsible.

Lebih tegasnya lagi, jika kita menggunakan framework three lines of model (LOM) dari the Institute of Internal Auditor (IIA), governing body harus diidentifikasi secara hati-hati. Sebab, kondisinya tidak sama antara satu organisasi dengan organisasi lainnya.

Governing body itu bisa dalam bentuk formal yang tampak dalam struktur organisasi atau informal dalam bentuk tim pengarah pada berbagai Keputusan tambahan di organisasi.

Sebagai contoh, ketika mengukur kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), governing body ini bisa dilihat di Keputusan Tim Koordinasi SPBE masing-masing organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (KLP).

Tantangan Pengukuran dan Penilaian

Yang jadi masalah saat ini pada berbagai model pengukuran atau penilaian governance system di Indonesia, ketika mengukur atau menilai kita tidak memahami adanya level atau tingkatan pengukuran atau penilaian yang berbeda, terutama pada Pemerintah Daerah, yaitu keberadaan level organisasi dan level negara.

Harus dipahami, pada level negara terdapat dua governance system yang setingkat, yaitu governance system negara federal (kadang disebut national atau commonwealth governance system) dan governance system negara bagian (kadang disebut state atau provincial governance system, termasuk kabupaten/kota sebagai local government).

Sebagai contoh, KL berada pada level organisasi. Level negaranya sendiri adalah Pemerintah Pusat (PP). Karenanya, dalam rejim atau regulasi keuangan negara, di lingkup nasional kita mengenal adanya Laporan Keuangan (LK) KL dan LKPP. Itu sebabnya LKPP bukan merupakan kompilasi atau agregasi dari LKKL. Jika terdapat suatu LKKL yang buruk, tidak otomatis kita bisa mengklaim LKPP pun buruk.

Jika konsisten, di lingkup daerah, mestinya kita mengukur atau menilai governance system pada level Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai sebuah organisasi yang setingkat dengan KL. Jadi, kita tidak hanya mengukur atau menilai governance system pada level Pemerintah Daerah saja karena Pemerintah Daerah sebenarnya sebuah level negara (bagian) yang setingkat dengan governance system Pemerintah Pusat. Karena itu, mestinya kita mengenal adanya LKOPD dan LKPD.

Argumentasinya jelas, Pemerintah Daerah memiliki governance system tersendiri yang mandiri atau otonom yang mengatur mereka. Misalnya, mereka memiliki governing body yang paling tidak terdiri dari kepala daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, forum komunikasi pimpinan daerah, dan satuan tugas (taskforce) atau komite yang independen dari Pemerintah Pusat. Karena itu, ketika mengukur atau menilai governance system mereka, kita mestinya memperhatikan adanya keberadaan dua level ini, yaitu level OPD dan level PD.

Sebagaimana diuraikan sekilas, dalam konteks Indonesia saat ini, sebenarnya kita sudah mulai mengakui keberadaan level Pemerintah Daerah sebagai sebuah negara bagian jika lihat dari governance system pada rejim atau regulasi pengelolaan keuangan negara/daerah.

Pada rejim perencanaan pun, pada praktiknya di lapangan, kewenangan perencanaan di Pemerintah Daerah berada pada masing-masing OPD. Pada praktiknya, unit perencanaan di Pemerintah Daerah--seperti Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) atau nama lain--lebih berfungsi sebagai koordinator perencanaan, semacam line kedua di LOM.

Peluang Pengembangan ke Depan

Governance system lingkup keuangan di Pemerintah Daerah sudah semakin berjalan di Indonesia karena kita mulai mengakui keberadaan Pemerintah Daerah sebagai level negara (bagian) yang setingkat dengan negara. Kita mengenal adanya LKPD yang setingkat dengan LKPP beserta keberadaan hasil audit berupa opini auditor atas LKPD yang independen dari LKPP.

Hanya saja, masalahnya, pada berbagai model pengukuran atau penilaian governance system lainnya di Indonesia, kita (secara sadar atau tidak sadar) tidak mengakui keberadaan governance system Pemerintah Daerah yang mandiri tersebut.

Hal itulah yang menyebabkan berbagai model pengukuran atau penilaian governance system di Indonesia gagal mengukur kondisi real governance system Pemerintah Daerah. Karenanya, ke depan kita harus melakukan reformasi radikal (radical reform) berbagai model pengukuran atau penilaian governance system yang ada di Indonesia, yaitu dengan mengakui keberadaan level organisasi dan level negara pada pengukuran atau penilaian governance system di Pemerintah Daerah.

Sebagai contoh, sebagaimana diuraikan sebelumnya, mestinya atas governance system keuangan Pemerintah Daerah kita mengenal adanya LKOPD selain LKPD yang diikuti adanya opini auditor atas LKOPD selain LKPD. Ini jika kita konsisten mengakui keberadaan opini auditor atas LKKL (level organisasi) dan opini auditor atas LKPP (level negara).

Begitu juga jika kita konsisten (dan mempunyai keinginan semakin berhasil) mengukur atau menilai kematangan atau efektivitas governance system SPBE di Pemerintah Daerah. Mestinya, kita mengembangkan skoring maturitas atau efektivitas SPBE level OPD dan SPBE level PD. Sebab, skor SPBE PD tidaklah otomatis merupakan agregasi, penjumlahan, atau rata-rata dari skor SPBE OPD.

Intinya, kita harus mengakui konsep atau idea berbagai model pengukuran atau penilaian governance system di Indonesia masih kurang berterima di Pemerintah Daerah karena kita sebagai orang pusat di Jakarta gagal memahami bahwa Pemerintah Daerah pada dasarnya adalah sebuah negara bagian yang setingkat governance system-nya dengan level negara.

Untuk memahami lebih jauh pemikiran ini, kita bisa menonton film “Max Havelaar” yang akan membuka mata kita kita tentang governance system pusat (VOC/Pemerintah Hindia Belanda yang bermetamorfosis menjadi Pemerintah Pusat) yang berbeda dengan governance system daerah (Bupati Lebak pada waktu itu) pada link https://youtu.be/teDbp-QsjGI

Atau, lebih banyak orang KL didistribusikan ke Pemerintah Daerah, terutama pada jabatan tingginya, untuk memahami pemikiran ini.***

MANAJEMEN KINERJA: MENGGUNAKAN SISTEM PENGENDALIAN SECARA STRATEGIS SEBAGAI ‘REM’ DAN ‘GAS’ DI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

2021-04-08T09:28:00.012+07:00

Secara regulasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 ternyata telah mengarahkan perubahan birokrasi kita dari yang dulunya kebanyakan berorientasi pada peraturan (rules-oriented) menjadi berorientasi kinerja (performance-oriented).

Dengan kata lain, regulasi kita telah mengarahkan agar kita berubah dari tadinya lebih menekankan pada pengendalian administratif (administrative control) menjadi lebih menekankan pada pengendalian hasil (results control). Namun, nyatanya, masih banyak yang ragu-ragu dan mempertanyakan apakah kita mesti lebih berorientasi pada peraturan atau lebih berorientasi pada kinerja (Hartanto, 2018).

Keraguan terkait orientasi tersebut konsisten dengan keluhan beberapa kali Presiden Joko Widodo ketika melihat perilaku birokrasi kita. Berkal-kali ia telah menyatakan bahwa organisasi sektor publik di Indonesia (baca: instansi pemerintah) kebanyakan menggunakan sumber dayanya (resources) hanya untuk kepentingan hal-hal yang bersifat administratif daripada hal-hal yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, atau dengan kata lain, berkinerja. Bahkan, di beberapa kesempatan, ia menyatakan bahwa para pegawai sektor publik (baca: aparatur sipil negara) sehari-harinya masih terperangkap dengan kesibukan mempertanggungjawaban beragam berkas keuangan, yang populer disebut ‘SPJ’, atau pengendalian administratif.

Lengkapnya, Presiden Joko Widodo berpandangan bahwa para pegawai sektor publik yang berada di bawah kendalinya masih terlalu banyak menghabiskan waktunya pada aktivitas mengumpulkan, mengecek, mengesahkan bukti-bukti administrasi, dan kemudian melaporkan bukti-bukti tersebut. Kesibukan ini sangat kentara sekali pada akhir dan awal tahun anggaran. Pada waktu-waktu tersebut, kita akan disibukkan dengan kegiatan menyusun berbagai dokumen dan laporan, yaitu laporan keuangan (LK), laporan kinerja instansi (LAKIN), rencana kerja individu (SKP), penilaian prestasi kerja pegawai (PPKP), dokumen anggaran awal tahun (DPA), dan dokumen rencana kinerja organisasi (RENKIN).

Permasalahan besar tersebut sebenarnya sudah menjadi perhatian kita semua. Namun, kita sendiri tidak berhasil 'move on' dalam mengatasi hal ini. Bahkan, bisa dibilang, belakangan ini pekerjaan kita yang bersifat administratif bukannya menurun, tetapi malah bertambah. Sebagai contoh, dalam peraturan Badan Kepegawaian Negara, untuk sekadar mengajukan cuti saja, pegawai negeri sipil (PNS) mesti mengisi formulir (Farida, 2018). Padahal, permintaan cuti semacam ini cukup diproses dengan surat elektronik (email) atau layanan pesan elektronik (electronic messanger services) yang diajukan kepada atasannya masing-masing, sebagaimana dipraktikkan di negara maju. Sebab, dokumentasi permintaan cuti ini hanyalah untuk kepentingan administrasi internal saja. Selain itu, dalam situasi Pandemi Covid-19 seharusnya instansi pemerintah mengurangi formulir-formulir administrasi yang tidak memberikan nilai tambah.

Secara teoritis, permasalahan yang diuraikan sebelumnya di tulisan ini sudah menjadi perhatian utama banyak akademisi. Sebagai contoh, Hyndman et al. (2014) menyatakan bahwa alih-alih menciptakan efisiensi dan mendorong kinerja sebagaimana dijanjikan sebelumnya, banyak program reformasi sektor publik berbasis New Public Management (NPM) malah menciptakan beban administrasi baru, yang disebut 'lapisan endapan' atau sediment baru. Akibatnya, bukannya bertambah berkinerja, para pegawai sektor publik harus menjalankan berbagai sistem administrasi baru hasil program reformasi yang tumpang-tindih (redundant) dengan sistem administrasi sebelumnya. Kemudian, sering sekali berbagai sistem administrasi baru tidak terkoneksi (disconnected) dengan berbagai sistem administrasi lainnya, yang kemudian berjalan sendiri-sendiri (stand-alone).

Selain itu, jarang sekali berbagai sistem administrasi baru tersebut berhasil secara utuh menggantikan atau menghapus sistem administrasi lama. Karenanya, tidak aneh jika banyak organisasi yang akhirnya menerapkan beragam sistem administrasi yang tidak terkoneksi secara kuat (loosely coupled systems), di mana berbagai sistem ini tidak terintegrasi dan tidak terkoordinasi dengan baik (not well-integrated and coordinated), yang kemudian menjadi suatu 'paket sistem pengendalian' (a package of control systems) (Malmi & Brown, 2008; Otley, 1980, 2016).

Sayangnya, walaupun kita sering mengeluhkan permasalahan tersebut, kita tidak bisa berbuat banyak. Yang dapat kita lakukan hanyalah sekadar menjalankan berbagai sistem administrasi yang ada sebagai ‘ritual’, tanpa peduli apakah nantinya ritual tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi. Hal ini dalam literatur dikenal sebagai tindakan ‘transaksional’ yang tidak membangun ‘relasi’ atau keterikatan dengan sistem-sistem yang ada di organisasi (Agyemang & Broadbent, 2015).

Tidaklah aneh jika kemudian kita melihat berbagai sistem administrasi yang dipromosikan oleh berbagai program reformasi di Indonesia ternyata gagal membentuk budaya kinerja (performance culture) atau budaya berbasis hasil(results-based culture) (Cameron & Quinn, 2011). Alih-alih, berbagai program reformasi yang ada telah menciptakan ritual baru yang berujung dengan seremonial pemberian award. Sebagai contoh, kita melihat banyak organisasi sektor publik di Indonesia berlomba mendapatkan award hanya dengan menjalankan kegiatan administratif, seperti penyusunan LK, LAKIN, dan SKP. Bukan karena benar-benar telah berkinerja.

Tidaklah mengherankan, karena sekadar menjalankan ritual dan keterikatan transaksional pegawai, berbagai sistem administrasi baru yang dikenalkan oleh berbagai program reformasi di Indonesia kemudian tidak berhasil menurunkan tingkat korupsi di Indonesia, yang dibuktikan dengan masih buruknya indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang diumumkan oleh Transparency International (TI). Buktinya lagi, beberapa organisasi yang mendapatkan award karena berhasil menjalankan kegiatan administratif malah terkena ‘operasi tangkap tangan (OTT)’, terutama para pimpinan puncaknya. Bahkan, beberapa organisasi yang mendapatkan award karena berhasil menerapkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pun tidak lepas dari OTT tersebut. Berbagai award yang diterima akhirnya berakhir sebagai 'figura' di kantor-kantor pemerintah.

Hal tersebut terjadi tidak terlepas karena 'kepalsuan' (artificial) dalam menggunakan 'sistem pengendalian'. Akibatnya, akuntabilitas sektor publik di Indonesia terperangkap dalam akuntabilitas ketaatan (compliance accountability) daripada akuntabilitas kinerja (performance accountability). Dengan kata lain, kita belum memiliki ikatan yang kuat dengan berbagai sistem pengendalian yang telah dipromosikan di Indonesia sejak tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Penggunaan sistem pengendalian yang penuh kepalsuan tersebut karena terdapat kesalahan pemahaman kita tentang sistem pengendalian. Banyak juga pimpinan organisasi sektor publik tidak memahami bahwa sistem pengendalian sangat berperan penting dalam membuat organisasi sektor publik berkinerja, termasuk mencapai tujuan strategisnya. Hal ini tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga terjadi di negara maju, seperti Australia (Rana, Hoque, & Jacobs, 2018) .

Menggunakan Sistem Pengendalian Secara Strategis

Fenomena penggunaan sistem pengendalian dengan penuh kepalsuan tersebut harus menjadi perhatian kita bersama. Karenanya, pertanyaannya kemudian adalah: Bagaimanakah agar kita, pegawai sektor publik di Indonesia, tidak menggunakan sistem pengendalian dengan penuh kepalsuan lagi?

Pertanyaan tersebut pada dasarnya bisa dijawab jika kita memiliki keterikatan yang kuat atas sistem pengendalian di organisasi, terutama sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP).[1] Keterikatan yang kuat ini akan terbangun jika kita (secara perorangan maupun kolektif) menggunakan 'sistem pengendalian secara strategis' (strategic use of control systems), yaitu menggunakan sistem pengendalian secara komprehensif dan integratif, tidak hanya untuk membatasi (to constrain) gerak pegawai sektor publik, tetapi juga menggunakan sistem pengendalian yang mendorong (to encourage) pegawai sektor publik mencapai tujuan strategis organisasi.

Saat ini, sistem pengendalian di Indonesia lebih banyak digunakan untuk membatasi atau mengatur gerak pegawai sektor publik, atau disebut sebagai pengendalian berbasis risiko (risk-based controls). Penggunaan sistem pengendalian ini masih berfokus pada identifikasi risiko atas aktivitas organisasi dan menerapkan sistem pengendalian yang meminimalkan atau menghindari risiko tersebut. Akhirnya, implementasi sistem pengendalian di Indonesia kebanyakan hanya berakhir sebagai kesibukan administratif manajemen level menengah ke bawah, atau bahkan hanya menjadi kesibukan para ‘operator data’!

Pengendalian berbasis risiko tersebut awalnya dikembangkan dari teori ekonomi rasional yang mengasumsikan bahwa manusia akan cenderung menguntungkan dirinya sendiri (self-interest) (Simons, 1995). Itulah sebabnya sistem pengendalian ini lebih menekankan pada pengaturan atau pembatasan tindakan anggota organisasi yang membentuk birokrasi kohersif (coersive bureaucracy) dan memunculkan ketakutan (fear).

Itulah sebabnya sistem pengendalian hanya menumbuhkan akuntabilitas ketaatan di Indonesia dengan kebiasaan melakukan kegiatan ‘box-ticking’ atau ‘check-off’, yaitu sekadar memberikan tick-mark atas pengendalian-pengendalian yang harus dipenuhi (Blake et al., 2008). Misalnya, muncul pertanyaan pengendalian, apakah organisasi sudah punya kode etik? Tick-mark. Apakah kode etik tersebut sudah dipahami anggota organisasi? Tick-mark lagi.

Pada akhirnya, penggunaan sistem pengendalian kohersif tersebut telah menumbuhkan kebiasaan kita menghindari permainan untuk disalahkan atau 'blame game avoidance’. Akibatnya, sekarang ini dengan manajemen risiko kita cenderung menghindari risiko (risk averse) daripada mengambil risiko (taking risk) yang dapat menjadikan organisasi sektor publik berkinerja. Padahal, manajemen risiko adalah untuk memitigasi risiko karena dalam hal tertentu kita harus mengambil atau menghadapi risiko. Hal ini telah memunculkan generasi pemain aman (safety players) di organisasi sektor publik (Rana et al., 2018; Walters & Ramiah, 2016).

Padahal, kecenderungan 'bermain aman' tersebut berkonsekuensi negatif bagi publik secara keseluruhan karena organisasi sektor publik gagal mengambil tindakan penting ketika dibutuhkan, munculnya kebiasaan menunda-nunda pengambilan keputusan, organisasi kehilangan peluang, komunitas dan pihak terkait menjadi frustasi, dan menurunnya moral pegawai (Walters & Ramiah, 2016).

Dalam dunia akademik, sistem pengendalian berbasis risiko dikenal sebagai ‘sistem batasan’ (boundary systems) (Simons, 1995). Karena sifatnya membatasi gerak anggota organisasi, sistem pengendalian ini biasanya dipandang sebagai ‘pengendalian negatif’ (negative control) atau ‘energi negatif’ (negative energy) (Ferreira & Otley, 2009; Martyn, Sweeney, & Curtis, 2016; Simons, 1995; Tessier & Otley, 2012).

Dalam konteks Indonesia, penerapan sistem pengendalian yang berenergi negatif ini sangat menonjol sekali setelah era-Suharto. Kita bisa melihat, misalnya, sampai saat ini mayoritas organisasi sektor publik lebih fokus dalam menciptakan berbagai regulasi yang membatasi gerak anggotanya. Kini, kita telah melihat munculnya begitu banyak regulasi yang mendorong ‘pendisiplinan’ para pegawai sektor publik dalam sistem penghargaan (reward system) dengan menggunakan mesin kehadiran biometrik (biometric attendance machines).

Tanpa peduli apakah kita adalah pejabat struktural eselon satu, dua, atau hanya pelaksana biasa, mesin kehadiran telah ‘memaksa’ kita ‘tidak boleh datang terlambat ke kantor’ dan ‘tidak boleh pulang lebih cepat dari kantor’. Jika kita datang atau pulang tidak tepat waktu akan mendapatkan ‘hukuman’ (punishment) berupa penghargaan negatif (negative rewards), yaitu pemotongan pendapatan dari basis tunjangan kinerja (remuneration benefits).

Beberapa tahun ini, pengendalian dengan mesin kehadiran tersebut sangat ‘menyiksa' sekali di Indonesia, di mana setiap harinya kita diwajibkan melakukan penandaan kehadiran ketika datang ke kantor dan pulang dari kantor. Bahkan, beberapa pemerintah daerah mendisiplinkan pegawainya dengan memaksa pegawainya melakukan penandaan kehadiran sebanyak 8 kali setiap harinya! Parahnya, hal ini juga terjadi karena persepsi yang terbentuk selama ini bahwa suatu organisasi sektor publik di Indonesia dianggap telah melewati batu loncatan (milestone) program reformasi (dan dianggap berhasil mereformasi dirinya) jika organisasi tersebut telah menerapkan mesin kehadiran.

Yang kemudian kita lihat akibatnya adalah mesin kehadiran telah menjadi ‘berhala’ yang ‘disembah’ setiap harinya, yaitu dengan menundukkan kepala kita untuk menandakan kehadiran ketika datang di pagi hari dan pulang di sore hari. Parahnya lagi, berhala ini jauh lebih ‘dihormati’ dan ‘ditakuti' daripada para atasan atau pejabat struktural di organisasi sektor publik. Anehnya, ketika mesin ini dengan ‘bodohnya’ gagal mengidentifikasi waktu setempat secara akurat (karena jarang dikaliberasi), para pegawai sektor publik malah mengeluh kepada para atasan dan pejabat struktural. Tentu saja, para atasan dan pejabat struktural pun dibuat gamang dengan kebodohan mesin tersebut.

Yang kemudian terjadi lagi dengan keberadaan mesin tersebut adalah anggota organisasi sektor publik bukannya benar-benar semakin berkinerja, tetapi berhasil menciptakan ‘kepura-puraan' seolah-olah telah berkinerja. Sebagai contoh, untuk melupakan ‘mimpi buruk’ dari pendisiplinan karena datang atau pulang tidak tepat waktu, para pegawai sektor publik kemudian melakukan ‘perlawanan’ secara simbolik atau diam-diam (symbolic expression), yaitu sekadar datang dan pulang tepat waktu setiap harinya tanpa peduli apakah menghasilkan nilai tambah bagi organisasi dan masyarakatnya.[2]

Menyeimbangkan Boundary Systems dengan Beliefs Systems

Untuk menjawab permasalahan tersebut, dan jika kita ingin para pegawai sektor publik di Indonesia lebih bermanfaat bagi masyarakatnya, kita mesti mengubah pemahaman dan pendekatan kita dalam menggunakan sistem pengendalian di Indonesia. Terkait hal ini, sudah saatnya kita bersama manajemen level puncak (seperti menteri, direktur jenderal, kepala daerah, dan direksi) menggunakan sistem pengendalian secara komprehensif dan integratif, yaitu empat sistem pengendalian berbasis ‘pengungkit pengendalian’ (levers of control) (lihat Gambar).

Gambar. Empat Pengungkit Pengendalian. Sumber “Control in an Age of Empowerment” oleh Simons (1995), diakses dari Harvard Business Review. Hak Cipta dipegang oleh Harvard Business Publishing.

Sebagaimana tampak pada Gambar, kita harus menggunakan sistem pengendalian sebagai ‘rem’ dan kemudian mengimbanginya (balancing) dengan sistem pengendalian sebagai ‘gas’ (Simons, 1995; Tessier & Otley, 2012). Penggunaan sistem pengendalian sebagai rem ini akan membatasi tindakan anggota organisasi, sedangkan penggunaan sistem pengendalian sebagai gas akan memungkinkan anggota organisasi terinspirasi mencari ide-ide baru untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Dengan menyeimbangkan dua pendekatan sistem pengendalian ini, anggota organisasi sektor publik Indonesia akan dapat bergerak dinamis (Mundy, 2010) yang kemudian lebih berkontribusi dalam mencapai tujuan strategis organisasi.

Secara teoritis, selain menerapkan sistem pengendalian yang mengatur atau membatasi apa yang ‘tidak boleh dilakukan’ oleh anggota organisasi, kita juga harus mendorong anggota organisasi sektor publik menerapkan pengendalian-pengendalian berbasis nilai (values-based controls). Sistem pengendalian ini biasanya disebut sebagai ‘pengendalian positif’ (positive control) atau ‘energi positif’ (positive energy). Berbeda dengan pengendalian negatif, pengendalian positif ini memiliki asumsi masih banyak anggota organisasi sektor publik yang memiliki nilai-nilai (values) ‘baik’ (Simons, 1995). Nilai-nilai ini akan membentuk nilai-nilai inti (core atau shared values) organisasi yang tampak pada kultur organisasi dan individu. Nilai-nilai ini akan membentuk visi dan misi organisasi (Ferreira & Otley, 2009; Simons, 1995).

Dalam konteks Indonesia, sebenarnya sebelum Indonesia merdeka tahun 1945 banyak pendahulu kita yang mempunyai nilai-nilai baik tersebut, yang dikenal sebagai nilai-nilai kejuangan (altruism). Nilai-nilai tersebut telah menginspirasi kita dan membuat kita berani melawan kaum kolonialis-kapitalis dan mengutamakan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan kelompok ataupun kepentingan pribadi (self-interest). Nilai-nilai inilah yang kemudian membentuk nilai-nilai inti negara kita saat ini dan kemudian visi negara kita, yaitu membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang adil dan makmur (baldatun thayyibatun wa rabbun ghafûr).

Dengan kata lain, kita mestinya mendorong penggunaan sistem pengendalian yang dapat mengaktualisasikan nilai-nilai inti organisasi sektor publik di Indonesia. Ringkasnya, kita mesti mendorong anggota organisasi sektor publik menerapkan sistem pengendalian yang tidak saja berbasis risiko, tetapi juga sistem pengendalian yang berbasis nilai-nilai (values-based control systems), yang di tataran akademik disebut ‘sistem keyakinan (beliefs systems)’ (Simons, 1995).

Sederhananya, kita mesti mendorong penggunaan sistem pengendalian yang memungkinkan tercapainya sasaran strategis organisasi sektor publik. Selanjutnya, kita juga mesti mendorong penerapan penghargaan positif (positiverewards) kepada para pegawai sektor publik yang memiliki nilai-nilai positif tersebut yang berkontribusi dalam pencapaian tujuan strategis organisasi.

Jika kita kembali ke sistem penghargaan sebagaimana dicontohkan di awal, kita mestinya tidak hanya mendorong pendisiplinan pegawai sektor publik dengan mesin kehadiran, tetapi juga mendorong pemberian penghargaan kepada pegawai yang produktif dan memberikan nilai tambah bagi organisasi dan masyarakatnya. Bentuk nyatanya, kita mesti mendorong anggota organisasi sektor publik yang berkinerja mendapatkan penghargaan di atas basis tunjangan kinerja bulanan.

Jelasnya, tunjangan kinerja anggota organisasi publik tidak hanya dikurangi jika datang terlambat atau pulang cepat, tetapi tunjangan kinerja dapat bertambah jika memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan strategis organisasi. Hal ini sudah dipraktikkan di beberapa organisasi sektor publik di Indonesia, seperti Kementerian Keuangan. Hanya saja, pemberian penghargaan ini di Kementerian Keuangan masih dilakukan pada akhir tahun. Idealnya, pemberian penghargaan ini dilakukan setiap awal bulan sehingga dapat digunakan sebagai feedback dan bisa mendorong anggota organisasi semakin berkinerja pada bulan berikutnya.

Selain pada aspek sistem penghargaan, kita juga mesti merumuskan strategi (formulating strategies) atau tindakan (actions) yang dapat mencapai tujuan strategis organisasi. Dengan kata lain, kita tidak hanya mampu ‘menunjuk hidung’ kesalahan dan mengusulkan pengendalian yang mendisiplinkan anggota organisasi sektor publik, tetapi juga mampu merancang strategi yang tepat agar tujuan strategis organisasi sektor publik dapat tercapai.

Hal tersebut juga sinkron dengan regulasi terkait dengan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yaitu: "Instansi pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada unit kerja yang telah mendapatkan predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) berdasarkan kebijakan internal di masing-masing instansi pemerintah". Kemudian, terkait dengan regulasi tersebut, dalam indikator Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, ditegaskan pentingnya Unit Kerja memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan.

Pada tataran praktik di lingkungan internasional, keinginan menyeimbangkan penggunaan sistem pengendalian sebagai ‘energi negatif’ dan ‘energi positif’ ini sangat tampak. Sebagai contoh, baru-baru ini Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) menyatakan bahwa enterprise risk management (ERM) 2017 tidak lagi secara prinsip difokuskan pada pencegahan erosi nilai dan meminimalkan risiko pada level yang dapat diterima. Akan tetapi, ERM mesti dipandang integral sebagai perumusan strategi dan pengidentifikasian peluang-peluang untuk menghasilkan dan memelihara nilai:

Enterprise risk management is no longer focused principally on preventing the erosion of value and minimizing risk to an acceptable level. Rather, it is viewed as integral to strategy setting and the identification of opportunities to create and maintain value (Veltsos, 2017).

Pandangan tersebut juga diikuti oleh International Organisation for Standardisation (ISO). Sebagai contoh, ISO 31000:2018 yang terkait dengan manajemen risiko (yang menggantikan ISO 31000:2009) telah menekankan bahwa pendorong utama manajemen risiko untuk penciptaan dan pemeliharaan nilai serta mempertimbangkan faktor manusia dan kultur, termasuk nilai-nilai:

The [ISO 31000:2018] version places a greater focus on creating and protecting value as the key driver of risk management and features other related principles such as continual improvement, the inclusion of stakeholders, being customized to the organization and consideration of human and cultural factors (Tranchard, 2018).

Menyeimbangkan Diagnostic Control Systems dengan Interactive Control Systems

Agar sistem pengendalian dapat berperan strategis sebagai rem dan gas, kita juga mesti menggunakan secara terintegrasi sistem pengendalian diagnostik (diagnostic control systems) dan sistem pengendalian interaktif (interactive control systems). Sistem pengendalian diagnostik ini telah sering digunakan oleh auditor atau assesor, yaitu penggunaan sesaat sistem pengendalian dengan melihat apakah target pada indikator kinerja kritikal (critical performance variables) suatu organisasi sektor publik telah tercapai.

Sistem pengendalian diagnostik cenderung pasif, yaitu kita baru mengambil tindakan atau aksi ketika melihat perbedaan antara target dan realisasi kinerja. Ringkasnya, penggunaan sistem pengendalian ini baru pada tahap menggunakan informasi pengendalian (control information) untuk kepentingan memberikan umpan balik yang menyikapi kejadian masa lalu (ex-post). Hal ini kadang disebut sebagai penggunaan sistem pengendalian yang hanya menghasilkan pembelajaran satu arah (single-loop learning).

Di sisi lain, sistem pengendalian interaktif melihat ke masa depan (ex-ante) yang dapat menciptakan pembelajaran dua arah (double-loop learning). Sistem pengendalian ini akan membantu kita dalam mengantisipasi (feed-forward) ketidakpastian lingkungan strategis (strategic uncertainties). Dengan demikian, kita bisa lebih tanggap dan cepat dalam merespon kebutuhan masyarakat dan stakeholders lainnya, termasuk kebutuhan atau tekanan para pemimpin politik (political leaders). Dengan menggunakan sistem pengendalian interaktif ini, kita bisa mendorong munculnya strategi yang lebih inovatif (emergent strategies) (Mintzberg, 1978) yang dapat memperbaharui strategi formal yang telah dirumuskan sebelumnya (formal intended strategies).

Di sektor publik Australia, penggunaan sistem pengendalian diagnostik dan sistem pengendalian interaktif secara terintegrasi tampak pada integrasi ‘manajemen kinerja’ dengan ‘manajemen risiko’. Hal ini akan memungkinkan perubahan praktik akuntabilitas di organisasi sektor publik, yaitu terjadinya pergeseran dari tadinya masih lebih berorientasi pada akuntabilitas ketaatan menjadi lebih berorientasi pada akuntabilitas kinerja (Rana et al., 2018). Selain itu, integrasi manajemen kinerja dan manajemen risiko akan mendorong kolaborasi lintas-organisasi karena organisasi sektor publik dilihat secara utuh (whole-of-government view).

Langkah Taktis ke Depan

Kegagalan menerapkan dan menggunakan keempat sistem pengendalian secara komprehensif dan integratif—yaitu boundary systems, beliefs systems, diagnostic control systems, dan interactive control systems—menyebabkan banyak organisasi sektor publik di Indonesia yang sekadar mengopi-ulang (copy-paste) strategi lama menjadi strategi baru. Secara mudahnya, kita bisa melihat tidak banyak organisasi sektor publik di Indonesia yang secara substantial mengubah strategi di dokumen perencanaan lima tahunan (yaitu rencana strategis atau renstra) walaupun rejim di Indonesia sudah berganti beberapa kali setelah reformasi.

Penggunaan sistem pengendalian yang komprehensif dan integratif masih menjadi tantangan besar bagi kita semua. Tantangan utamanya adalah kita mesti memastikan bahwa hubungan kerja dan budaya di organisasi sektor publik Indonesia berubah dari yang tadinya dominan berorientasi hirarkikal (hierarchial-oriented culture) menjadi lebih berorientasi egalitarian (egalitarian-oriented culture) (Douglas, 1999). Hubungan kerja antar anggota organisasi yang egalitarian atau sejajar (equal) akan memungkinkan kita mempertanyakan (to challenge) strategi formal yang dirancang sebelumnya (formal intended strategies) dan mendorong tumbuhnya strategi yang lebih inovatif (Hofstede, Hofstede, & Minkov, 2010).

Jika kita berhasil mendorong penggunaan sistem pengendalian secara komprehensif dan integratif, kita tidak akan berpura-pura lagi dalam menggunakan sistem pengendalian di Indonesia. Kita akan merasakan peran strategis sistem pengendalian dalam mendorong organisasi sektor publik berkinerja, mencapai tujuan strategis organisasi, menaati berbagai regulasi, dan menurunkan terjadinya OTT.

Intinya, sudah saatnya kita mengubah cara pandang kita dalam melihat sistem pengendalian. Kita mesti menyadari selain dapat digunakan untuk membatasi gerak pegawai sektor publik, sistem pengendalian dapat mendorong kita semua mencapai tujuan strategis organisasi, yaitu dengan menerapkan dan menggunakan keempat sistem pengendalian secara komprehensif dan integratif.***

References

Agyemang, G., & Broadbent, J. (2015). Management control systems and research management in universities: An empirical and conceptual exploration. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 28(7), 1018-1046. doi:10.1108/AAAJ-11-2013-1531

Blake, E. A., Dennis, A. G., Sandra, L. R., & Linda, K. T. (2008). Introduction to special topic forum: Re-viewing organizational corruption. The Academy of Management Review(3), 670.

Cameron, K. S., & Quinn, R. E. (2011). Diagnosing and changing organizational culture. In. Retrieved from http://ebookcentral.proquest.com/

Douglas, M. (1999). Four cultures: the evolution of a parsimonious model. GeoJournal, 47(3), 411-415.

Farida, N. R. (2018). Memanusiakan cuti pegawai sektor publik. Retrieved from https://birokratmenulis.org/memanusiakan-cuti-pegawai-sektor-publik/

Ferreira, A., & Otley, D. (2009). The design and use of performance management systems: An extended framework for analysis. Management Accounting Research, 20(4), 263-282. doi:dx.doi.org/10.1016/j.mar.2009.07.003

Hartanto, A. C. (2018). Memperdebatkan kembali orientasi pada kinerja versus orientasi pada peraturan di sektor publik indonesia. Retrieved from https://birokratmenulis.org/memperdebatkan-kembali-orientasi-pada-kinerja-versus-orientasi-pada-peraturan-di-sektor-publik-indonesia/

Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010). Cultures and organizations : software of the mind : intercultural cooperation and its importance for survival. In. Retrieved from http://ebookcentral.proquest.com/

Hyndman, N., Liguori, M., Meyer, R. E., Polzer, T., Rota, S., & Seiwald, J. (2014). The translation and sedimentation of accounting reforms. A comparison of the UK, Austrian and Italian experiences. Critical Perspectives on Accounting, 25(4–5), 388-408. doi:dx.doi.org/10.1016/j.cpa.2013.05.008

Malmi, T., & Brown, D. A. (2008). Management control systems as a package—Opportunities, challenges and research directions. Management Accounting Research, 19(4), 287-300. doi:dx.doi.org/10.1016/j.mar.2008.09.003

Martyn, P., Sweeney, B., & Curtis, E. (2016). Strategy and control: 25 years of empirical use of Simons' Levers of Control framework. Journal of Accounting and Organizational Change, 12(3), 281-324. doi:10.1108/Jaoc-03-2015-0027

Mat Ludin, K. R., Mohamed, Z. M., & Mohd-Saleh, N. (2017). The association between CEO characteristics, internal audit quality and risk-management implementation in the public sector. Risk Management, 19(4), 281-300. doi:10.1057/s41283-017-0022-z

Mintzberg, H. (1978). Patterns in strategy formation. Management Science, 24(9), 934-948. doi:10.1287/mnsc.24.9.934

Mundy, J. (2010). Creating dynamic tensions through a balanced use of management control systems. Accounting, Organizations and Society, 35(5), 499-523. doi:dx.doi.org/10.1016/j.aos.2009.10.005

Otley, D. (1980). The contingency theory of management accounting: Achievement and prognosis. Accounting, Organizations & Society, 5(4), 413-428.

Otley, D. (2016). The contingency theory of management accounting and control: 1980–2014. Management Accounting Research, 31, 45-62. doi:dx.doi.org/10.1016/j.mar.2016.02.001

Rana, T., Hoque, Z., & Jacobs, K. (2018). Public sector reform implications for performance measurement and risk management practice: insights from Australia. Public Money and Management, 1-10. doi:10.1080/09540962.2017.1407128

Simons, R. (1995). Levels of control: How managers use innovative control system to drive strategic renewal. Boston, MA: Harvard Business School Press.

Tessier, S., & Otley, D. (2012). A conceptual development of Simons’ Levers of Control framework. Management Accounting Research, 23(3), 171-185. doi:dx.doi.org/10.1016/j.mar.2012.04.003

Tranchard, S. (2018). The new ISO 31000 keeps risk management simple. Retrieved from http://www.iso.org/cms/render/live/en/sites/isoorg/contents/news/2018/02/Ref2263.html

Veltsos, C. (2017). Understanding the COSO 2017 Enterprise Risk Management Framework. Retrieved from https://securityintelligence.com/understanding-the-coso-2017-enterprise-risk-management-framework-part-1-an-introduction/

Walters, A. C., & Ramiah, V. (2016). Is it possible to be too risk averse? Considerations for financial management in the public sector. Applied Economics Letters, 23(17), 1210-1214. doi:10.1080/13504851.2016.1145341

*) Penulis adalah Doctor of Philosophy (PhD) dari Auckland University of Technology (AUT), New Zealand dengan tesis PhD berjudul “Integrating Organisational and Individual Level Performance Management Systems (PMSs) within the Indonesian Public Sector”. Ia adalah penerima beasiswa "the New Zealand ASEAN Scholarship Award 2014" dari New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade (MFAT). Tulisan ini adalah pandangan pribadi dan tidak mewakili pandangan lembaga tempat penulis bekerja atau lembaga lain.

[1] Keterikatan yang kuat ini selain akan meningkatkan kinerja juga akan meminimalkan praktik korupsi organisasi sektor publik (Blake, Dennis, Sandra, & Linda, 2008).

[2] Hal ini semakin dimungkinkan dengan keberadaan work from home.

MENULIS LAPORAN HASIL AUDIT SISTEM INFORMASI: SEBUAH PANDUAN SEDERHANA

2021-04-06T16:53:00.005+07:00

Ketika di lapangan, secara sadar atau tidak sadar, kita sebenarnya sering melakukan 'audit' sistem informasi. Sebab, kegiatan audit sistem informasi sangat penting dalam dunia digital saat ini, yang dapat dilakukan secara formal berbasis kewenangan, maupun secara informal. Apalagi, belakangan ini beberapa organisasi sektor publik sudah mengusung jargon 'transformasi digital'.

Di sisi lain, biasanya agar dapat lulus dari program kesarjanaan, para mahasiswa jurusan sistem/teknologi informasi atau akuntansi dapat melakukan riset dengan topik audit sistem informasi. Namun, dalam perjalanannya, di Indonesia kualitas penyusunan laporan hasil riset dengan topik audit sistem informasi ini masih rendah.

Selain itu, di lapangan masih terdapat pemahaman yang beragam terkait bentuk laporan hasil audit sistem informasi, baik dari sisi penyusun laporan, para mentor atau supervisor, para penguji, dan juga para pembaca laporan. Karena itulah, panduan sederhana berikut ini diharapkan dapat membantu penulisan laporan tersebut, terutama bagi mereka yang baru memasuki profesi audit sistem informasi.

Sistematika panduan berikut ini terdiri dari pengertian audit sistem informasi, panduan penulisan, dan penutup.

Pengertian Audit Sistem Informasi

Pengertian audit sistem informasi pada beberapa literatur masih beragam. Sebab, masing-masing penulis topik ini memiliki pandangan yang berbeda tentang audit sistem informasi. Hal ini dapat dimaklumi mengingat bahwa literatur audit sistem informasi ditulis dari beragam disiplin.

Terdapat literatur konvensional yang menganggap bahwa audit sistem informasi hanyalah terbatas pada 'audit sistem aplikasi', yang cenderung terbatas pada pengujian sistem aplikasi (application testing). Namun, ada juga literatur kontemporer yang menekankan audit sistem informasi pada 'audit teknologi informasi', bahkan kini muncul 'contionuous auditing continuous monitoring'.

Di sisi lain, literatur dari disiplin akuntansi lebih menekankan audit sistem informasi pada 'audit atas pengendalian internal' sistem informasi organisasi daripada 'audit langsung' atas substansi sistem informasi itu sendiri.

Karena itu, Anda harus berhati-hati dalam menentukan judul laporan hasil audit sistem informasi. Anda dapat memilih judul dari literatur dengan pendekatan audit sistem informasi konvensional maupun kontemporer. Namun, sebaiknya Anda mempertimbangkan kemampuan diri dan lingkungan objek yang dijadikan studi sebelum menentukan judul.

Hal yang juga penting untuk diketahui adalah pada praktiknya karena keterbatasan sumber daya, Anda tidak dapat melakukan keseluruhan proses audit sistem informasi pada waktu yang sama.

Intinya, keterbatasan waktu dan objek yang dijadikan studi, dan kadang karena Anda belum mahir dan diakui sebagai auditor[1] akan mengakibatkan Anda sulit untuk melakukan keseluruhan lingkup proses audit sistem informasi pada waktu yang bersamaan.

Salah satu yang dapat Anda lakukan adalah membatasi lingkup audit sistem informasi, seperti terbatas pada pengujian pengendalian internal objek sistem informasi yang dilakukan studi. Sebagai contoh, Anda dapat fokus melakukan audit sistem informasi dengan judul 'Evaluasi Pengendalian Internal atas Sistem X pada PT ABC'.

Namun, jika memang memungkinkan dari segi sumber daya, Anda dapat fokus pada audit sistem informasi dengan pendekatan kontemporer, dengan judul “Audit Efektivitas Pemanfatan Teknologi Informasi pada PT X”.

Intinya, Anda harus cermat memilih judul yang paling sesuai setelah mempertimbangkan aspek internal Anda sendiri dan lingkungan objek studi.

Beberapa judul lain yang dapat Anda pilih adalah:

1. Evaluasi Pengendalian Internal pada Divisi TI PT ABC;

2. Evaluasi Pemanfaatan Teknik Audit Berbantuan Komputer pada Divisi Audit PT ABC;

3. Audit atas Pengendalian Sistem Informasi pada PT ABC;

4. Evaluasi Pengendalian Sistem X pada PT ABC;

5. Audit Proyek Pengembangan Sistem X pada PT ABC; dan

6. Evaluasi Kompetensi Auditor Sistem Informasi pada Divisi Audit PT X.

Yang juga harus Anda pahami adalah terdapat perbedaan penting antara 'standar profesi' audit sistem informasi dan 'standar audit' sistem informasi. Standar profesi adalah standar yang diterbitkan oleh organisasi profesi audit sistem informasi. Standar profesi ini mengikat para anggota profesi.

Standar profesi tersebut harus menjadi acuan para anggota profesi dalam berinteraksi dengan pihak pemberi penugasan, objek yang diaudit, dan lingkungannya, baik selama proses audit maupun setelah proses audit.

Jika melanggar standar profesi tersebut, anggota profesi akan dikenakan sanksi oleh organisasinya, baik sanksi ringan berupa skorsing maupun sanksi berat berupa pemecatan dari keanggotaan profesi.

Di sisi lain, standar audit adalah 'kriteria atau indikator' yang dijadikan dasar oleh seorang auditor sistem informasi dalam menilai suatu sistem informasi apakah sesuai dengan kriteria atau indikator yang telah ditentukan atau disepakati sebelumnya.

Kriteria atau indikator tersebut biasanya diterbitkan oleh organisasi yang berwenang sebagai acuan untuk diimplementasikan oleh suatu organisasi. Implementasi kriteria atau indikator ini ada yang bersifat wajib (mandatory) dan ada juga yang bersifat sukarela (volunteer).

Sebagai contoh, Bank Indonesia dapat menerbitkan aturan mengenai sistem back-up untuk bank-bank di Indonesia. Aturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia ini bersifat mandatory untuk melindungi para nasabah dan kepercayaan masyarakat terhadap bank.

Namun, bank-bank di Indonesia juga dapat mengikuti aturan pada Basel II. Hanya saja, implementasi Basel II tersebut bersifat sukarela karena aturan-aturan yang ada di Basel II tidak seluruhnya otomatis wajib ditaati oleh bank-bank yang ada di Indonesia (kecuali beberapa bank asing).

Panduan Penulisan

Dalam laporan hasil audit sistem informasi, minimal Anda harus memuat informasi tentang pendahuluan, landasan teori/kriteria, uraian tentang sistem yang berjalan, hasil evaluasi/analisis sistem yang berjalan, dan simpulan/saran. Hal ini akan diuraikan berikut ini.

Bagian Pendahuluan

Pada bagian ini, Anda harus menguraikan latar belakang, tujuan, dan manfaat laporan hasil audit sistem informasi beserta metodologinya (metode-metode). Dalam latar belakang, terutama sekali Anda harus menjelaskan alasan Anda memilih judul yang diajukan.

Pada alasan pemilihan judul, Anda harus menegaskan permasalahan yang ditemui (baik permasalahan saat ini maupun potensi permasalahan atau risiko) sehingga Anda memilih judul tersebut.

Dalam metodologi, Anda dapat menekankan bahwa metodologi yang digunakan pada umumnya adalah metodologi audit, yang terdiri dari persiapan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan audit.

Terkait persiapan audit, Anda harus menguraikan program audit yang digunakan. Program audit ini perlu didokumentasikan dalam lampiran.

Terkait pelaksanaan audit, Anda harus menguraikan metode atau teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, seperti wawancara, penyebaran kuesioner, observasi, dan sebagainya. Contoh panduan wawancara, contoh kuesioner, dan dokumentasi hasil observasi harus disajikan dalam lampiran.

Bagian Landasan Teori/Kriteria

Pada bagian ini, Anda harus menguraikan referensi, acuan, atau dasar yang terkait dengan audit sistem informasi, terutama sekali referensi mengenai definisi sistem yang akan dijadikan objek studi.

Sebagai contoh, jika yang diaudit adalah customer relationship management (CRM) system pada sebuah organisasi, Anda harus menguraikan pengertian dan dasar implementasi CRM system di suatu organisasi yang diaudit.

Pada bagian ini, Anda juga harus menguraikan indikator/kriteria audit yang digunakan pada proses audit, misalnya indikator/kriteria Cobit, COSO, atau ITIL.

Bagian Uraian Sistem yang Berjalan

Pada bagian ini, Anda harus menguraikan gambaran umum organisasi yang diaudit, seperti latar belakang pendirian, sejarah, komposisi pemegang saham, struktur organisasi, dan uraian tugas. Selanjutnya, Anda harus menguraikan gambaran umum mengenai sistem yang dijadikan objek studi.

Dalam gambaran umum, Anda harus menguraikan sistem aplikasi yang digunakan, fungsi-fungsi apa yang ada pada aplikasi tersebut, apa saja masukannya, bagaimana proses yang berjalan, serta keluaran-keluaran dari sistem aplikasi tersebut.

Dalam uraian mengenai sistem aplikasi ini, Anda juga harus menginformasikan infrastruktur teknologi informasi untuk menjalankan sistem aplikasi tersebut, seperti software yang digunakan (baik untuk database software maupun softwareuntuk membuat aplikasinya), konfigurasi jaringan, perangkat hardware yang digunakan (baik server maupun client), serta user yang menggunakan sistem.

Gambaran mengenai proses yang berjalan perlu Anda sajikan dalam bentuk narasi dan diagram (baik DFD fisik, system flowchart, dan rich picture).

Dalam bagian ini, Anda perlu juga menyajikan ikhtisar mengenai kondisi pengendalian yang berjalan, yang biasanya diperoleh dari wawancara, penyebaran kuesioner, dan observasi.

Anda juga perlu melampirkan contoh interface sistem aplikasi berdasarkan masing-masing fungsinya, panduan wawancara, contoh kuesioner, dan hasil observasi—baik berupa contoh dokumen-dokumen masukan dan keluaran, tabel-tabel, tabulasi kondisi pengendalian, gambar-gambar, dan sejenisnya.

Bagian Evaluasi/Analisis Sistem yang Berjalan

Pada bagian ini, Anda harus menguraikan hasil evaluasi atau analisis atas sistem yang berjalan dengan membandingkan antara kondisi pengendalian yang berjalan dengan indikator/kriteria yang diuraikan pada bagian Landasan Teori/Kriteria.

Anda harus membuat pengelompokkan atas temuan-temuan dari hasil evaluasi/analisis berdasarkan perspektif tertentu, seperti perspektif manajemen SDM, prosedur kerja, dan infrastruktur teknologi informasi.

Atau, Anda dapat juga menyajikannya berdasarkan perspektif pengendalian umum dan pengendalian aplikasi jika menggunakan kriteria dari COSO.

Setelah itu, Anda harus menguraikan hasil analisis penyebab kondisi pengendalian tidak sesuai dengan indikator/kriteria, akibatnya (baik yang telah terjadi atau potensinya), dan rekomendasinya.

Alternatif lain dalam bagian ini adalah Anda menggunakan pendekatan analisis berbasis risiko (risk-based analysis), yaitu dengan menguraikan penilaian risiko (risk assessment) atas setiap temuan dengan melihat besarnya pengaruh (impact) dan kemungkinan terjadinya (likelihood).

Kemudian, Anda mengidentifikasi pengendalian yang sudah ada untuk memitigasi risiko tersebut, yang dilihat dari aspek perancangan (design) dan efektivitas (effectiveness) implementasi pengendaliannya.

Setelah itu, Anda menilai tingkat masing-masing risiko (rendah, sedang, atau tinggi). Jika ternyata tingkat risiko tersebut tidak dapat diterima (misalnya tinggi), Anda harus memberikan rekomendasi action plan untuk meminimalkan risiko tersebut.

Anda dapat meletakkan informasi proses penilaian risiko dalam lampiran. Anda juga disarankan untuk menyajikan ringkasan hasil analisis dalam bentuk tabel.

Simpulan dan Saran

Pada bagian ini, Anda harus menguraikan simpulan dan saran dari audit sistem informasi. Simpulan dan saran perlu disajikan secara terkelompok dan dimulai dari perpektif umum, yaitu bagaimana simpulan audit Anda terhadap sistem yang dijadikan objek studi.

Setelah itu, Anda menguraikan simpulan yang lebih rinci, berdasarkan pengelompokannya. Misalnya, berdasarkan pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Atau, pengelompokan berdasarkan manajemen SDM, prosedur, dan infrastruktur.

Penutup

Demikian panduan sederhana ini disusun. Setelah membaca panduan ini, Anda diharapkan dapat memiliki pemahaman yang mendasar tentang penyusunan laporan hasil audit sistem informasi dan dapat semakin meningkatkan kualitas laporan ini di Indonesia. Tentunya, untuk semakin mahir, Anda harus mempraktikkannya dan mempelajari literatur terkait. Pertanyaan yang berhubungan dengan panduan ini dapat ditujukan ke penulis.

***

[1] Seseorang dinyatakan sebagai auditor jika telah melalui proses sertifikasi, memiliki kompetensi sesuai dengan standar profesi, dan memiliki kewenangan.

PERMASALAHAN PENGADAAN INFRASTRUKTUR TI INSTANSI PEMERINTAH: PENGALAMAN PENDAMPINGAN OLEH BPKP

2021-04-06T16:51:00.004+07:00

Latar Belakang[1]

Belakangan ini kita menghadapi banyak permasalahan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah. Permasalahan ini tidak terlepas dengan gencarnya upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan di Indonesia. Beberapa pejabat/pegawai pemerintah pun mulai enggan untuk terlibat dalam urusan pengadaan. Selain itu, telah terjadi perubahan yang signifikan pada manajemen pengadaan barang/jasa pemerintah dengan regulasi yang ada. Misalnya, kini tidak dikenal lagi istilah Pemimpin Proyek. Kita kini hanya mengenal istilah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Kemudian, kini suatu kegiatan pengadaan di instansi pemerintah biasanya hanya dikelola oleh pejabat/pegawai satuan kerja yang berada pada satuan kerja tersebut. Di masa lalu, pengadaan biasanya dikelola oleh seorang pemimpin proyek yang mengelola kegiatan pengadaan yang lintas satuan kerja. Selain itu--yang kurang disosialisasikan dan dipahami dengan baik--setelah munculnya regulasi baru, sebenarnya kegiatan pengadaan sudah dapat dimulai satu tahun sebelum pelaksanaan pengadaan/kontrak.

Di sisi lain, pada APBN tahun 2008 (ketika artikel ini ditulis), akan terjadi kenaikan signifikan untuk belanja investasi/modal (48,6%), termasuk untuk pengadaan infrastruktur (termasuk belanja infrastruktur teknologi informasi). Dalam perkiraan penulis, belanja infrastruktur teknologi informasi (TI) tahun 2008 akan mengalami kenaikan 100 – 200%. Tentu saja kenaikan ini adalah kenaikan yang sangat signifikan. Padahal, dengan anggaran yang ada pada tahun 2007 saja sudah banyak permasalahan yang ditemui pada pengadaan infrastruktur TI instansi publik. Jika permasalahan ini tidak ditangani segera, maka ketidakefisienan dan ketidakefektifan dalam belanja infrastruktur TI instansi pemerintah akan makin tidak terkendali.

Studi Kasus

Sebelum membahas lebih lanjut permasalahan pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah, penulis akan menguraikan sebuah gambaran permasalahan pengadaan insfrastruktur TI yang pernah didampingi oleh BPKP. Di sini, penulis akan menguraikan pengalaman pendampingan di sebuah instansi. Namun, analisis permasalahan yang akan diuraikan berikutnya sebenarnya bukan hanya berdasarkan pengalaman pendampingan pada satu instansi ini saja, tetapi juga ke beberapa instansi lain yang pernah penulis dampingi.

Instansi yang menjadi gambaran awal ini sebenarnya akan mengadakan 2 kegiatan pengadaan, yaitu pengadaan jasa konsultansi pembuatan sistem aplikasi dan pengadaan perangkat TI. Total anggaran yang tersedia sekitar Rp3 miliar. Sistem aplikasi yang diadakan adalah untuk mendukung sistem informasi dalam rangka mengkoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi kemajuan pemberantasan korupsi di tanah air.

Ketika kami mulai melakukan kegiatan pendampingan, terdapat beberapa permasalahan awal. Pada instansi ini sebenarnya telah tersedia anggaran pengadaan infrastruktur TI, tetapi tidak jelas apa saja yang harus diadakan.

Permasalahan berikutnya ternyata belum ada dokumen arah pengembangan TI di instansi ini. Yang tersedia barulah TOR untuk mengajukan anggaran. Memang, telah terdapat tim teknis yang terdiri dari dosen perguruan tinggi negeri, pegawai swasta, dan instansi pemerintah yang akan mendampingi kegiatan pengadaan. Namun, tim teknis yang ada ternyata belum menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) ataupun Kerangka Acuan Teknis (KAT) untuk pengadaan ini.

Masing-masing anggota tim teknis tampaknya dalam posisi menunggu. Pengguna barang/jasa pun dalam posisi tertekan karena sudah menyampaikan janji kinerja ke menterinya mengenai beberapa harapan yang akan dicapai dari pengadaan ini. Misalnya, menteri telah dijanjikan bahwa dalam pengadaan ini nantinya akan tersedia ruang untuk video conference, ruang operation control, dan sebagainya.

Dalam pengamatan kami, ternyata juga masih tidak jelas keterkaitan antara sistem dan infrastruktur yang akan diadakan dengan existing system. Hal itu terjadi karena belum jelasnya penanggung-jawab formal pengelolaan TI di instansi ini. Waktu pengadaan pun tinggal sedikit lagi. Padahal, kegiatan pengadaan baru dimulai pada Juli tahun tersebut.

Anehnya, masih tidak jelas siapa yang akan menjadi PPK pada kegiatan pengadaan ini. Panitia pengadaan pun ternyata tidak pernah dilibatkan dalam rapat-rapat tim teknis sebelumnya. Para pengguna (user) kegiatan pengadaan ini sebenarnya berlatar belakang teknis (engineer). Namun, mereka tidak memahami (atau memang tidak mau memahami aspek teknis pengadaan TI!). Itulah sebabnya, seorang pejabat pada instansi tersebut—yang kebetulan berasal dari BPKP—menghubungi ke seorang temannya di BPKP.

Anehnya pula, pejabat instansi ini meminta bantuan untuk mencari orang BPKP yang mengerti audit sistem informasi. Padahal, sebenarnya adalah berbeda antara peran auditor sistem informasi dengan peran pengembang (developer). Auditor tentunya tidak akan dapat berperan dengan baik selaku pengembang. Sebab, ibarat sebuah mobil, posisi auditor sebenarnya adalah sebagai rem, sedangkan pengembang adalah sebagai gas.

Setelah kami terlibat dalam kegiatan pendampingan, kemudian kami mulai membantu menyusun draft KAK untuk rekruitmen konsultan sistem aplikasi dan draft KAK untuk pengadaan perangkat TI serta membahasnya dengan tim teknis yang sudah diangkat sebelumnya beserta pengguna dan Panitia pengadaan.

Beberapa hal penting yang kami muat dalam KAK adalah adanya persyaratan bahwa setelah direkrut konsultan dipersyaratkan untuk mereview KAK pengadaan perangkat TI. Kemudian, baru dilakukan proses pengadaan perangkat TI. Tim Teknis mengawasi konsultan, konsultan mengawasi kontraktor. Konsultan dan kontraktor diwajibkan mengintegrasikan sistem baru dengan existing system. Gambaran mengenai arah pengembangan TI di instansi ini juga kami masukkan ke dalam draft KAK dengan maksud agar konsultan dan kontraktor terpilih memahami arah kegiatan pengadaan ini.

Setelah itu, kami melakukan pendampingan lelang ke Panitia pengadaan dan melakukan monitoring--hari per hari--terhadap pekerjaan konsultan dan kontraktor. Akhirnya, pekerjaan pengadaan selesai dengan beberapa keterbatasan yang sebenarnya uncontrollable, seperti kenyataan di lapangan bahwa ternyata para pengguna terlalu mengandalkan Tim Teknis. Para pengguna ternyata tidak terlalu concern dengan pekerjaan konsultan dan kontraktor, tetapi malah sibuk melakukan perjalanan dinas ke luar kota.

Akibatnya, pengendalian dari pengguna terhadap konsultan dan kontraktor sangat rendah dan transfer pengetahuan (transfer of knowledge) ke pengguna pun terhambat. Kontraktor pun terlambat menyerahkan beberapa item pekerjaan yang sebenarnya berasal dari kelambatan approval pengguna untuk kegiatan tertentu. Akhirnya, keterlambatan ini menjadi temuan BPK dan kontraktor dikenakan denda dari nilai kontrak.

Belakangan pun baru diketahui bahwa konsultan bersama sub-konsultannya (principal perangkat lunaknya) ternyata baru bekerja sama pertama kali pada proyek ini. Mereka pun akhirnya “bersengketa” tentang lingkup pekerjaan. Sejumlah pembayaran ke sub-konsultan pun tidak diselesaikan oleh konsultan utama. Walaupun satu alumni, kedua perusahaan yang berafiliasi ini pun akhirnya “pecah kongsi”.

Pembelajaran yang Diperoleh

Berdasarkan pengalaman pendampingan pada instansi ini, ada beberapa pembelajaran yang sebenarnya dapat diambil hikmahnya. Salah satunya adalah bahwa pengadaan sistem aplikasi sebaiknya dikerjakan oleh kontraktor. Pengadaan sistem aplikasi mestinya dilaksanakan sebagai pengadaan barang, pengadaan jasa pemborongan, atau pengadaan jasa lainnya, dan bukan jasa konsultansi.

Selama ini, ada kesalahpamahaman pengadaan insfrastruktur TI, di mana pengadaan sistem aplikasi diperlakukan sebagai pengadaan jasa konsultansi. Padahal, jika kita mengacu kepada pengadaan dalam rangka konstruksi bangunan, sebenarnya ada 3 tahap pengadaan yang dilalui, yaitu pengadaan jasa konsultan perencana, pengadaan kontraktor, dan pengadaan konsultan pengawas.

Untuk pengadaan konstruksi bangunan yang kompleks, biasanya pertama sekali harus diadakan konsultan manajemen konstruksi (MK). Manajemen konstruksi inilah yang akan membantu PPK dalam mengelola kegiatan pengadaan konstruksi bangunan sejak perencanaan, konstruksi, sampai dengan pengawasan selama konstruksi.

Mestinya, pengadaan sistem aplikasi juga mengacu ke pengadaan konstruksi bangunan. Sebelum sistem aplikasi dikonstruksikan (di-coding), mestinya terlebih dahulu telah tersedia rancangan sistem aplikasi yang akan dibangun. Rancangan sistem aplikasi harus terlebih dahulu dikerjakan oleh konsultan perencana (pengadaan jasa konsultan) atau dilaksanakan oleh tim internal (swakelola).

Dalam praktiknya, penulis jarang menemui pelaksanaan pengadaan sistem aplikasi yang seperti ini. Pengadaan sistem aplikasi di Indonesia biasanya disatukan antara penyusunan rancangan dengan konstruksinya dan dikerjakan oleh konsultan yang sama. Hal inilah salah satu penyebab sering gagalnya implementasi sistem aplikasi di Indonesia. Sebab, penyedia (konsultan) akan cenderung mengerjakan apa yang mampu mereka kerjakan, bukan apa yang seharusnya dikerjakan berdasarkan kebutuhan nyata pengguna sistem.

Hikmah lain dari pengalaman pendampingan pada instansi ini adalah perlu adanya regulasi yang mewajibkan setiap pengadaan instrastruktur TI harus terintegrasi dengan existing system di sebuah instansi. Selama ini, pengadaan infrastruktur TI di instansi pemerintah jarang memperhatikan existing system. Sering pengadaan yang dilakukan berakibat duplikasi atas existing system. Bahkan, dapat terjadi existing system belum digunakan, ternyata sudah diadakan lagi sistem baru. Akibatnya, tingkat ketidakefisienan pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah sangat tinggi.

Menurut penulis, hal ini juga disebabkan oleh kelemahan kompetensi penyedia infrastruktur TI di Indonesia. Dalam pengamatan penulis, penyedia infrastruktur TI di Indonesia kebanyakan hanya mampu menyediakan infrastruktur TI baru. Dalam bahasa sederhana, mereka hanya mampu membangun hal yang baru. Ketika diwajibkan untuk mengintegrasikan dengan sistem yang sudah ada atau membangun di atas layer infrastruktur yang sudah ada biasanya mereka kurang mampu. Hanya beberapa penyedia di Indonesia yang memiliki kemampuan ini.

Hikmah lainnya, perlu adanya regulasi manajemen proyek TI yang mengatur kewajiban partisipasi pengguna, terutama sekali setelah kontrak ditandatangani. Sebab, regulasi Keppres 80 tahun 2003 kebanyakan hanya mengatur proses pengadaan sampai dengan kontrak ditandatangani. Akibatnya, pengawasan terhadap pengadaan infrastruktur TI masih lemah. Keberhasilan dalam proses seleksi penyedia ternyata sering tidak diiringi oleh keberhasilan dalam pengawasan ketika kegiatan implementasi infrastruktur TI sedang dilaksanakan.

Titik-Titik Kritis Pengadaan Infrastruktur TI Instansi Pemerintah

Untuk menganalisis permasalahan pengadaan infrastruktur TI di instansi pemerintah, penulis akan menggunakan framework pengadaan infrastruktur TI menurut Custer Consultants (2003). Menurut Custer Consultants, metodologi pengadaan infrastruktur TI idealnya terdiri dari proses penyusunan anggaran, pembentukan tim, pembuatan requirements, perencanaan pengadaan, penerbitan request for information (RFI) dan request for qualification (RFQ), penentuan lingkup pengadaan, penulisan request for proposal (RFP), penerbitan RFP dan pengendalian pengadaan, evaluasi penawaran, pengajuan dan persetujuan pemenang, pembahasan kontrak, penyerahan barang/jasa, uji-terima, serta operasi dan dukungan teknis. Proses ini secara jelas tampak dalam gambar berikut.

Sumber: Custer Consultants, Inc. (2003), dengan modifikasi[2]

Beberapa analisis penulis tentang permasalahan pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah berdasarkan framework tersebut diuraikan berikut ini.

Penyusunan Anggaran Menurut pengalaman pendampingan oleh penulis, Term of Reference (TOR) untuk memperoleh anggaran pengadaan infrastruktur TI tahun berikutnya di sebuah instansi pemerintah biasanya hanya memperhatikan kebutuhan satu tahun ke depan (jangka pendek). Jarang sekali instansi pemerintah yang memperhatikan dan mengantisipasi pengadaan infrastruktur TI dalam jangka menengah/panjang. Hal ini umumnya disebabkan karena tidak adanya Blue Print TI di sebuah instansi pemerintah.

TOR pengadaan infrastruktur TI sebuah instansi pemerintah pun sering kurang dibahas secara mendalam oleh instansi perencanaan (Bappenas atau Bappeda) dalam proses evaluasi perencanaan. Akibatnya, interaksi sebuah pengadaan infrastruktur TI di satuan kerja dengan inisiatif/proyek TI di satuan kerja lain yang masih dalam satu instansi pemerintah kurang diperhatikan. Apalagi jika memperhatikan keterkaitan antara suatu inisiatif di suatu instansi pemerintah dengan instansi lainnya. Hal inilah yang mengakibatkan tidak adanya sinkronikasi pengembangan TI instansi pemerintah secara nasional.

Memang, dapat saja instansi perencanaan berargumentasi bahwa dalam aspek substantif pengadaan infrastruktur TI mestinya yang berperan adalah kementerian yang bertanggung-jawab di bidang teknologi informasi (Depkominfo). Namun, tampaknya instansi ini belum memberikan peran yang berarti dalam mensinkronkan perencanaan pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah secara nasional. Mungkin karena posisi organisasi ini yang belum berhasil mentransformasikan dirinya dari instansi yang bertanggung-jawab dalam aspek public relations ke aspek teknologi informasi atau belum dipahami pentingnya peranan tersebut dioperasionalkan dengan baik.

TOR pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah yang diajukan ke instansi perencanaan pun biasanya sangat sederhana. Biasanya TOR ini hanya disampaikan dalam beberapa lembar kertas saja. Bahkan, sering sekali tanpa didukung oleh feasibility study terlebih dahulu.

TOR pengadaan infrastruktur TI sebuah instansi pemerintah pun sering disusun langsung oleh vendor. Sering sekali inisiatif pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah bukan berasal dari inisiatif pegawai internal instansi tersebut, tetapi justru di-drive oleh vendor. Apa yang diusulkan oleh vendor pun sering bukan benar-benar yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah, tetapi hanyalah karena munculnya suatu teknologi baru, yang bisa jadi teknologi yang sudah diimplementasikan sebelumnya justru belum dimanfaatkan atau masih layak untuk digunakan.

Dalam praktiknya, sering kali TOR pengadaan infrastruktur TI dari sebuah instansi pemerintah diajukan penganggarannya oleh satuan kerja yang sebenarnya tidak bertanggung-jawab langsung dalam pengelolaan TI sebuah instansi pemerintah. Satuan kerja instansi pemerintah sering mengajukan rencana pengadaan TI ke instansi perencanaan tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan satuan kerja yang bertanggung-jawab di bidang pengelolaan TI sebuah instansi pemerintah. Memang, dalam hal tertentu, hal ini dapat terjadi karena pengelola TI di sebuah instansi pemerintah sering belum diatur secara jelas dalam struktur organisasi sebuah instansi pemerintah.

Pembentukan Tim Dalam pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah, sering struktur tim yang telah dibentuk masih terbatas pada tim pengadaan dan tim penerima barang/jasa. Jarang sekali instansi pemerintah yang telah membentuk tim dan mengatur sampai ke struktur dan pengorganisasian pengguna.

PPK pun sering tidak didukung oleh struktur tim yang komprehensif. Mestinya, dalam pengadaan infrastruktur TI dibentuk tim yang terdiri dari tim pengguna, tim pengembang, tim pengadaan, tim penerima, tim teknis, dan seterusnya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kompleksitas infrastruktur yang diadakan. Jika pun telah dibentuk, sering sekali di instansi pemerintah tidak terdapat orang yang memahami kondisi existing system di tim tersebut.

Tim yang dibentuk pun sering tidak didukung oleh anggaran yang cukup. Sering sekali dalam praktiknya diasumsikan bahwa pembiayaan untuk tim internal sebuah instansi pemerintah akan dibebankan pada anggaran yang dibayarkan dalam kontrak ke kontraktor/konsultan. Kondisi ini dapat mengakibatkan tim yang dibentuk tidak dapat bekerja dengan baik sebagai pengendali pelaksanaan implementasi pengadaan karena munculnya conflict of interest. Kontraktor/konsultan pun akan merasa sangat diuntungkan dengan kondisi ini. Sebab, pembayaran ke mereka juga akan terkait langsung dengan pembayaran ke pegawai internal sebuah instansi.

Pembuatan Requirements Dalam praktiknya, instansi pemerintah biasanya masih tidak mampu untuk menyusun requirements document pengadaan infrastruktur TI. Yang baru dapat disediakan oleh mereka adalah Term of Reference (TOR) untuk pengajuan penganggaran. Sering kali TOR ini dipakai langsung sebagai requirements document untuk pelelangan pengadaan infrastruktur TI. Padahal, requirements document untuk keperluan pelelangan akan sangat berbeda dengan TOR untuk keperluan penganggaran.

Dalam pengamatan penulis, kalau pun ada, belum banyak instansi pemerintah yang menyusun sendiri requirements document oleh pihak internal instansi pemeirntah (swakelola). Biasanya, requirements document ini dikerjakan oleh pihak ketiga, yaitu konsultan perencana. Itu pun terbatas dilakukan oleh instansi BUMN atau instansi pemerintah yang sudah melakukan modernisasi pelayanan.

Masalahnya, requirements document yang dibuat oleh konsultan perencana pengadaan infrastruktur TI sering tidak sinkron dengan apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Biasanya pun pejabat pengguna sebuah instansi pemerintah sering berganti dalam jangka pendek dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Akibatnya, sering tidak ada komunikasi lagi antara konsultan perencana yang sebelumnya menyusun requirements document dengan pejabat pengguna berikutnya. Pejabat pengguna berikutnya pun sering harus berimprovisasi dengan dokumen yang ada.

Sayangnya, sering sekali requirements document yang telah disusun masih memuat apa yang “diinginkan”, bukan apa yang harus “dilakukan/dipersyaratkan” harus di-supply oleh kontraktor/konsultan. Yang terberat dalam penyusunan requirements document sebenarnya adalah apa yang benar-benar perlu dipersyaratkan (baik aspek fungsional maupun teknis) karena persyaratan inilah yang menjadi indikator penting dalam penilaian teknis dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Perencanaan Pengadaan Perencanaan pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah biasanya masih terbatas pada penyusunan skedul. Dalam perencanan pengadaan, belum direncanakan betul siapa melakukan apa untuk setiap skedul. Sering sekali perencanaan pengadaan ini hanya dilakukan oleh ketua/sekretaris, tanpa melibatkan anggota pengadaan lainnya. Anehnya, sering ditemui pengadaan sudah direncanakan, tetapi KAK/KAT pun belum disusun. Hal ini dapat mengakibatkan pengadaan menjadi terburu-buru dan tidak diperoleh infrastruktur TI yang berkualitas.

Penerbitan RFI/RFQ Dalam pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah, proses penerbitan RFI jarang dilalui. Padahal, dalam pengadaan infrastruktur TI sangat diperlukan RFI, terutama sekali untuk mengetahui apakah suatu produk yang akan diadakan masih diproduksi oleh prinsipal/pabrikan.

Menurut informasi dari sebuah instansi pemerintah, RFI biasanya jarang dilalui untuk menjaga kesan bahwa principal/vendor memiliki harapan untuk nantinya terpilih dan meminimalkan peluang kolusi. Sebenarnya, proses penerbitan RFI dapat dilakukan melalui surat formal dan presentasi langsung ke pihak internal instansi secara terbuka serta diberikan kesempatan tidak hanya ke satu principal/vendor. Dengan demikian, penyadaran ke pihak principal/vendor bahwa proses penerbitan RFI tidak mengakibatkan adanya perikatan dapat dilakukan dan meminimalkan peluang kolusi.

Di sisi lain, penerbitan RFQ di Indonesia hanya dilakukan untuk pengadaan infrastruktur TI yang melalui prakualifikasi. Terutama sekali jika pengadaan infrastruktur TI tersebut dipandang cukup kompleks. Padahal, setiap pengadaan infrastruktur TI mestinya melalui RFQ. Walaupun hanya sekedar pengadaan perangkat komputer PC misalnya, pasti ada kegiatan konfigurasi (setup) yang harus dilakukan oleh penyedia. Selain itu, prakualifikasi dimaksudkan agar proses evaluasi teknis tidak terlalu banyak memakan waktu. Menurut pengalaman penulis, proses penilaian atas penawaran teknis infrastruktur TI yang melebihi dari 5 berkas penawaran biasanya sangat melelahkan dan akan mengakibatkan proses penilaian tidak fokus dan malah salah dalam memilih yang lolos seleksi.

Penentuan Lingkup Pengadaan Dalam pengadaan infrastruktur TI, lingkup pengadaan yang didefinisikan instansi pemerintah biasanya hanya terbatas pada pengadaan sistem atau perangkat yang akan diadakan. Jarang sekali instansi pemerintah yang telah memasukkan lingkup pengadaan infrastruktur TI termasuk menguraikan unit/satuan kerja mana saja yang akan diimplementasikan, fitur-fitur yang harus di-supply, time frame dan tahapan-tahapan, serta waktu tenaga ahli yang diperlukan.

Penulisan RFP Umumnya untuk pengadaan infrastruktur TI, instansi pemerintah hanya menyampaikan daftar jumlah perangkat dan spesifikasinya, tanpa menguraikan apa yang harus di-install, di-setup, atau dikonfigurasi oleh kontraktor pada waktu perangkat di-supply. Dengan kondisi ini, pada waktu implementasi, kontraktor akan menginstalasi, men-setup, atau mengkonfigurasi apa yang mampu dilakukan oleh tenaga ahli kontraktor, bukan apa yang sebenarnya dibutuhkan atau dipersyaratkan untuk dikerjakan.

Dalam praktiknya pun, seperti diuraikan sebelumnya, RFP tidak begitu dikenal di lingkungan instansi pemerintah (masih terbatas TOR). Biasanya RFP hanya tersedia pada pengadaan infrastruktur TI yang sumber dananya berasal dari loan/grant donor. RFP ini pun biasanya dibuatkan oleh konsultan technical assistance (TA).

Selain itu, jarang sekali dalam RFP (KAK) pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah telah memuat existing environment and constraints, business requirements and systems features, serta technical requirements and specifications.

Penerbitan RFP dan Pengendalian Pengadaan RKS beserta KAK/KAT pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah sering disampaikan terlambat ke peserta pengadaan. Bahkan, pada beberapa instansi pemerintah masih ada yang disampaikan pada saat pertengahan aanwijing.

Akibatnya, peserta tidak membaca terlebih dahulu apa yang akan diadakan. Kegiatan aanwijing pun akhirnya hanya berisi pembacaan dokumen KAK, bukan penjelasan dengan diskusi dan tanya-jawab yang berbobot. Aanwijing sering hanya berisi perdebatan tentang aspek administratif. Permasalahan akibat hal ini biasanya muncul setelah peserta akan mengajukan penawaran.

Biasanya, peserta pengadaan menghubungi langsung panitia pengadaan melalui telepon atau datang langsung yang memunculkan peluang kolusi. Pada waktu pembukaan penawaran pun sering timbul perdebatan karena pada saat aanwijing banyak hal yang tidak dibahas sebelumnya.

Sering kali RFP (KAK) justru sudah “bocor” ke peserta pengadaan (bidder) sebelum diumumkan secara resmi. Permasalahan lainnya, masih terdapat RFP yang disebarkan dalam waktu pendek sehingga tidak sempat bagi bidder yang baru mengetahui adanya suatu kegiatan dapat menyiapkan penawaran teknis yang komprehensif. Karena waktu yang terbatas, peserta pengadaan akhirnya hanya menyampaikan dokumen penawaran yang kualitasnya rendah.

Dalam pengadaan infrastruktur TI, HPS detail pun sering sekali disampaikan secara informal ke bidder tertentu sehingga harga penawaran yang diperoleh tidak kompetitif.

Evaluasi Penawaran Dalam evaluasi pengadaan infrasktruktur TI, sering sekali rancu antara evaluasi administrasi dan evaluasi teknis. Sering kali hasil evaluasi administrasi diberi bobot penilaian teknis, yang semestinya penilaiannya hanya pada aspek memenuhi atau tidak memenuhi syarat administrasi (sistem gugur). Evaluasi teknis pun sering dilakukan oleh Panitia pengadaan tanpa melibatkan tim teknis yang kompeten.

Kriteria evaluasi teknis pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah pun biasanya dibuat rumit. Jarang sekali yang membuat kriteria evaluasi teknis secara sederhana. Mestinya, kriteria evaluasi teknis cukup dibatasi pada aspek kesesuaian penawaran dengan requirements; apek dukungan teknis, pemeliharaan, dan pelatihan; aspek perencanaan implementasi; dan fleksibilitas pengembangan sistem di masa datang.

Pengajuan dan Persetujuan Pemenang Dalam praktiknya, sering panitia pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah sudah mengusulkan pemenang tanpa menyebutkan urutan pemenangnya. Akibatnya, pemenang yang ditunjuk oleh PPK hanya berdasarkan pemenang yang diusulkan panitia pengadaan, tanpa menelaah kembali atau melakukan koreksi terhadap usulan sehingga memungkinkan terpilih urutan berikutnya.

Hal itu biasanya untuk menghindari sanggahan atau perdebatan internal. Kalau pun terjadi perbedaan pandangan antara PPK dan panitia pengadaan, biasanya berkas evaluasinya yang diubah dan bukan dibuat dokumentasi yang lengkap tentang perbedaan pandangan tersebut.

Dalam pemilihan pemenang, biasanya peserta yang terpilih akan melakukan sanggahan. Namun, sanggahan sering diajukan ke panitia pengadaan. Padahal, sanggahan mestinya disampaikan ke PPK. Sanggahan pun menyangkut hal-hal yang sebenarnya di luar ketentuan regulasi. Biasanya nilai teknis yang disanggah hanyalah yang menyangkut penyanggah saja. Jarang peserta yang menyanggah aspek pelanggaran prosedur dan yang menyangkut keseluruhan peserta.

Pembahasan Kontrak Jarang sekali dilakukan pembahasan terlebih dahulu kontrak pengadaan infrastruktur TI antara PPK dan penyedia. Biasanya kontrak hanya diselesaikan oleh panitia pengadaan dan PPK tinggal menandatanganinya. PPK pun saat ini sering tidak mempunyai tim yang ditugaskan khusus untuk mengurusi kontrak.

Kontrak yang ada pun sering tidak pernah di-update dan menggunakan template lama, tanpa modifikasi yang mendasar. Padahal, sering sekali persyaratan kontrak berbeda antara satu pengadaan dengan pengadaan lainnya. Misalnya, antara pengadaan konsultan akan berbeda persyaratan kontraknya dengan pengadaan kontraktor. Pembuatan kontrak yang pengadaannya kompleks pun jarang sekali melibatkan ahli hukum dari internal ataupun lawyer profesional. Karena cacatnya sebuah kontrak, akibatnya sering PPK tidak bisa meng-enforce suatu hal yang sebenarnya harus di-supply oleh penyedia infrastruktur TI.

Penyerahan Barang/Jasa Sering dalam pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah barang/jasa yang dikirim ternyata belum dilengkapi surat pengantar/DO. Laporan-laporan dan dokumentasi yang sebenarnya dipersyaratkan dalam kontrak pun sering dianggap bukan keluaran dan tidak diserahkan ke PPK.

Source code pengadaan sistem aplikasi juga sering tidak diserahkan ke PPK. Hal ini adalah salah satu penyebab timbulnya permasalahan pada waktu sistem aplikasi tersebut akan dimodifikasi lagi di kemudian hari. Begitu juga dengan as built-drawing atau konfigurasi sistem. Dokumentasi ini sering tidak dicek kembali oleh pengguna kesesuaiannya dengan kondisi di lapangan. Akibatnya, sering dokumentasi infrastruktur TI yang diadakan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Uji-Terima Dalam uji-terima pengadaan infrastruktur TI, oleh PPK tanggung-jawab serah-terima sering dibebankan ke tim penerima barang/jasa. Namun, tidak ada anggotanya yang kompeten untuk melakukan uji-terima. Dalam Keppres 80/2003, memang tidak jelas peran tim penerima ini. Peran mereka sering hanya untuk memenuhi formalitas persyaratan pembayaran karena pada akhirnya yang paling bertanggung-jawab adalah PPK.

Uji-terima pun sering dilakukan langsung di sisi pengguna, tanpa dilalui terlebih dahulu di sisi internal kontraktor. Akibatnya, produk yang diujiterimakan sering masih bermasalah. Di sisi lain, dalam pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah jarang ditunjuk konsultan pengawas yang ditugaskan khusus untuk mengawasi pekerjaan konsultan/kontraktor.

Operasi dan Dukungan Teknis Dalam aspek operasi dan dukungan teknis, sering kali sistem/perangkat TI instansi pemerintah sudah dioperasikan tanpa melalui uji-terima. Pengorganisasian pada saat dimulainya pengoperasian pun sering tidak jelas dan tidak didukung dengan anggaran yang memadai. Dalam praktiknya, penyedia sistem aplikasi pun sering harus membiayai kegiatan pengoperasian pada tahap awal (baik pembiayaan SDM, ATK, dan sejenisnya). Padahal, hal ini mestinya diantisipasi oleh instansi pemerintah sejak penganggarannya.

Kontrak pengadaan infrastruktur instansi pemerintah pun sering lupa mempersyaratkan dukungan teknis dan pemeliharaan oleh penyedia (baik jasa maupun spare-part). Jangka waktu dukungan teknis dan pemeliharaan pun terlalu pendek (biasanya hanya 1 tahun). Mestinya, lamanya dukungan teknis dan pemeliharaan infrasktruktur TI adalah sampai estimasi operasi dan tranfer of knowledge telah berjalan dengan baik (maturity product). Biasanya untuk infrastruktur TI membutuhkan waktu minimal 3 tahun.

Penutup

Demikian beberapa permasalahan pengadaan infrastruktur IT instansi pemerintah. Dengan analisis permasalahan ini, diharapkan adanya kajian di masa datang yang dapat mengatasi permasalahan tersebut sehingga efesiensi dan efektivitas dalam pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah dapat dicapai.

Daftar Pustaka

Asian Development Bank, “Guidelines on the Use of Consultants by ADB and Its Borrowers”, February 2007 Asian Development Bank, “Procurement Guidelines”, February 2007 http://www.storesonline.com/site/custerconsultants/

Rahardjo, Agus, “Reform Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, makalah disampaikan pada Diskusi Terbatas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di BPKP, 1 November 2007

Republik Indonesia, “Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia”, 16 Agustus 2007 Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006

Catatan:

Ketika artikel ini ditulis, penulis adalah Kepala Sub Bidang Pengembangan Teknologi Informasi, Pusat Informasi Pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kini penulis adalah Kepala Pusat Informasi Pengawasan BPKP. Selain menduduki jabatan formal tersebut, penulis adalah pengajar pada Universitas Bina Nusantara dan anggota Dewan Pengawas Ikatan Audit Sistem Informasi Indonesia (IASII) dan salah satu anggota Kelompok Kerja Evaluasi Teknologi Informasi (Pokja Evatik) pada Dewan Teknologi Informasi Nasional (Detiknas). Penulis memperoleh ijazah Akuntan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1996), Master Manajemen (Sistem Informasi) dari Universitas Bina Nusantara (1999), Master of Commerce (Information System) dari Curtin University of Technology (2000), Doctor of Philosophy (PhD) dari Auckland University of Technology (2018)

[1] Tulisan ini pernah disampaikan oleh penulis pada Simposium Ahli Pengadaan Nasional Ke-2, yang diadakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta tanggal 5 Desember 2007. Simposium dihadiri oleh para ahli pengadaan yang telah memperoleh sertifikasi ahli pengadaan yang berasal dari instansi pemerintah di seluruh Indonesia.

[2] http://www.storesonline.com/site/custerconsultants/