FORUM DISKUSI MAHASISWA FH UNPAS

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

noreply@blogger.com (FORKOM FH UNPAS) — Mon, 06 Apr 2015 03:19:00 +0000

Pengertian

PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja / buruh dan pengusaha.

Prinsip - Prinsip PHK

1.Pengusaha, pekerja, serikat pekerja dan pemerintah dengan segala daya upaya harus mengusahakan jangan sampai terjadi PHK.

2.Dalam hal PHK tidak terhindarkan maka maksud PHK wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja atau dengan pekerja.

3.Dalam hal perundingan tersebut di atas tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memPHK dengan pekerja setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

4.PHK tanpa penetapan tersebut di atas batal demi hukum.

5.Pengusaha dapat melakukan PHK tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal :

a.Pekerja / buruh masih dalam masa percobaan kerja, bilamana telah dipersyaratkan secara tertulis sebelumnya;

b.Pekerja / buruh mengajukan permintaan pengunduran diri, secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan / intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu pertama kali;

c.Pekerja / buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan; atau

d.Pekerja / buruh meninggal dunia.

6.Pengusaha dilarang melakukan PHK dengan alasan :

a.Pekerja / buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus menerus;

b.Pekerja / buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara;

c.Pekerja / buruh menjalankan ibadah;

d.Pekerja / buruh menikah;

e.Pekerja / buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;

f.Pekerja / buruh mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja / buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

g.Pekerja / buruh mendirikan, menjadi anggota dan / atau pengurus serikat pekerja / serikat buruh, pekerja / buruh diluar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;

h.Pekerja / buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;

i.Karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik atau status perkawinan;

j.Pekerja / buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dikter yang jangka waktu penyebuhannya berlum dapat dipastikan.

Macam - Macam PHK

1.PHK demi hukum adalah PHK yang terjadi dengan sendirinya demi hukum.

2.PHK oleh pengadilan ialah tindakan PHK karena adanya putusan hakim pengadilan.

3.PHK oleh pekerja ialah PHK yang timbul karena kehendak pekerja secara murni tanpa ada rekayasa dari pihak lain.

4.PHK oleh pengusaha ialah PHK dimana kehendak atau prakarsanya berasal dari pengusaha, karena adanya pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh pekerja atau faktor lain seperti pengurangan pekerja, perusahaan tutup karena merugi, perubahan status dan sebagainya.

Alasan PHK Oleh Pengusaha

1.Pekerja melakukan kesalahan berat

2.Pekerja telah 6 bulan tidak dapat melakukan pekerjaan karena terlibat dalam perkara pidana atas pengaduan pengusaha.

3.Pekerja melanggar PK, PP atau PKB, pengusaha dapat melakukan PHK setelah kepada pekerja diberi surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut - turut.

4.Terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan.

5.Perusahaan tutup yang disebabkan oleh: rugi terus menerus selama 2 tahun atau efisiensi.

6.Perusahaan pailit.

7.Pekerja mencapai usia pensiun.

8.Pekerja yang selama 5 hari kerja atau lebih berturut - turut tanpa keterangan tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 kali secara patut dan tertulis.

Hak Pekerja / Buruh Akibat PHK

1.Uang pesangon (PSG)

2.Uang penghargaan masa kerja (PMK)

3.Uang penggantian hak (PH)

Silahkan untuk Memberi komentar dan Masukan bagi terjalinnya komunikasi dan kekeluargaan fh unpas

Uang Pesangon dan Uang PMK

noreply@blogger.com (FORKOM FH UNPAS) — Mon, 06 Apr 2015 03:12:00 +0000

Ketentuan Uang Pesangon

Masa Kerja	Uang Pesangon
< 1 tahun	1 bulan upah
1 s.d < 2 tahun	2 bulan upah
2 s.d < 3 tahun	3 bulan upah
3 s.d < 4 tahun	4 bulan upah
4 s.d < 5 tahun	5 bulan upah
5 s.d < 6 tahun	6 bulan upah
6 s.d < 7 tahun	7 bulan upah
7 s.d < 8 tahun	8 bulan upah
8 s.d < 9 tahun	9 bulan upah

Ketentuan Uang Penghargaan Masa Kerja

Masa kerja	Uanga PMK
3 s.d < 6 tahun	2 bulan upah
6 s.d < 9 tahun	3 bulan upah
9 s.d < 12 tahun	4 bulan upah
12 s.d < 15 tahun	5 bulan upah
15 s.d < 18 tahun	6 bulan upah
18 s.d < 21 tahun	7 bulan upah
21 s.d < 24 tahun	8 bulan upah
24 s.d < 24 tahun	10 bulan upah

Ketentuan Uang Penggantian Hak

1. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

2. Biaya atau ongkos pulan guntuk pekerja dan keluarganya ke tempat di mana pekerja diterima bekerja;

3. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat

4. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama

Silahkan untuk Memberi komentar dan Masukan bagi terjalinnya komunikasi dan kekeluargaan fh unpas

YAYASAN

noreply@blogger.com (FORKOM FH UNPAS) — Sun, 05 Apr 2015 09:13:00 +0000

Pengaturannya dalam UU No, 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang telah disempurnakan dengan UU N0 28 Tahun 2004.

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.

Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.

Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat.

Biaya pembuatan akta notaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam hal Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing, mengenai syarat dan tata cara pendirian Yayasan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengesahan akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diajukan oleh pendiri atau kuasanya dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri.

Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Dalam hal diperlukan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) pengesahan diberikan atau tidak diberikan dalam jangka waktu: paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal jawaban permintaan pertimbangan diterima dari instansi terkait; atau setelah lewat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal jawaban permintaan pertimbangan kepada instansi terkait tidak diterima.

Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang ini atau Anggaran Dasar.

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

a.keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;

b.pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;

c.penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;

d.pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan

e.penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan. (Yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum)

Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas.

Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas :

a.seorang ketua;

b.seorang sekretaris; dan

c.seorang bendahara.

Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.

Yayasan memiliki Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pengawas yang wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya diatur dalam Anggaran Dasar.

Yang dapat diangkat menjadi Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.

Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus.

Silahkan untuk Memberi komentar dan Masukan bagi terjalinnya komunikasi dan kekeluargaan fh unpas

PENYELIDIK DAN PENYIDIK

noreply@blogger.com (FORKOM FH UNPAS) — Sun, 05 Apr 2015 09:03:00 +0000

PENYELIDIK DAN PENYIDIK

Menurut pasal 1 angka 4 KUHAP

Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh UU ini untuk melakukan penyelidikan

WEWENANG PENYELIDIK (5 KUHAP)

1.Menerima laporan/ pengaduan dari sesorang tentang adanya tindak pidana

2.Mencari keterangan dab barang bukti

3.Memeriksa seseorang yang dicurigai

4.Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

ATAS PERINTAH PENYIDIK

1.Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan

2.Pemeriksaan dan penyitaan surat

3.Mengambil sidik jari dan memotret seseorang

4.Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik

Menurut pasal 1 angka 1 KUHAP

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan

WEWENANG PENYIDIK

1.Menerima laporan/ pengaduan dari sesorang tentang adanya tindak pidana

2.Melakukan tindakan pertama di TKP

3.Memeriksa seseorang yang dicurigai

4.Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan

5.Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat

6.Mengambil sidik jari dan memotret seseorang

7.Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi

8.Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara

9.Mengadakan penghentian penyidikan

10.Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Silahkan untuk Memberi komentar dan Masukan bagi terjalinnya komunikasi dan kekeluargaan fh unpas

Perbandingan KUHAPidana dan KUHAP Militer

noreply@blogger.com (FORKOM FH UNPAS) — Sun, 05 Apr 2015 08:58:00 +0000

NO	UU No 8 tahun 1981 Tentang KUHAP	UU No 31 tahun 1997 KUHAP MIL
1	Kewenangan mengadili Terhadap warga sipil	Kewenanga mengadili : - Prajurit - Dipersamakan dengan prajurit - Anggota statu gol, jwatan atau dipersamakn atau yang di samakan dengan prajurit
2	Objek sengketa : Tindak pidana umum & tindak pidana khusus yg tidak diatur oleh UU tipi khusus	Objek sengketa : Tindak pidana umum & militer
3	Penyelidik : Setiap pejabat POLRI	Penyelidik : Komandan satuan (ANKUM)
4	Penyidik : POLRI & PPNS tertentu	Penyidik : - ANKUM - PM ( polisi militer ) - Oditur Militer
5	Penahanan : - paling lama 20 hari ( penyidik ) - paling lama 40 hari ( penuntut )	Penahanan : ANKUM ( 20 hari ) Perwira penyerah perkara / PAPERA (30 hari & paling lama 180 hari)
6	Jenis penahanan : - RUTAN - RUMAH - KOTA	Jenis penahanan : KUHAP MIL tidak mengenal adanya jenis penahanan
7	Prapenuntutan : - penyidik menyerahkan berkas perkara kpd penuntut umum - jka masih kurang PU mengembalikan berkas perkara kpd penyidik disertai petunjuk - penyidik wajib melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk PU - Penyidikan dianggap selesai dalam waktu 14 hari PU tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabial sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan dari PU kepada penyidik dilanjutkan dengan penyerahan tersangka & barang bukti	Prapenuntutan : - penyidik menyerahkan berkas perkara kepada PAPERA, ANKUM, Oditur Militer sebagai PU - penyerahan berkas perkara kepada Oditur di sertai penyerahan tersangka & barang bukti
8	Mengenai strata mengadili : Tidak mengenal srata kewenangan mengadili terdakwa	Mengenai strata mengadili : Dikenal strata kewenangan mengadili terdakwa : - pengadilan militer utk terdakwa kapten kebawah - pengadilan militer tinggi untuk mayor ke atas - pengadilan militer utama mengenai banding TUN TNI - pengadilan militer pertempuran mrpkn pengadilan pertaama & terakhir dilingkungan peradilan
9	Lembaga penyerah perkara Tidak mengenal lembaga penyerah perkara	Lembaga penyerah perkara : mengenal lembaga penyerah perkara oleh PAPERA atau seorang oditur militer
10	Lembaga praperadilan : Mengenal PN, berwenang untuk memeriksa ttg sah tidaknya penangkapan, penahanan, penuntutan, penghentian penyidikan, pengehentian penuntutan	tidak mengenal lembaga praperadilan
11	Putusan Tidak mengenal putusan menurut disiplin atau administrasi hanya mengenal sanksi pidana	Putusan : Mengenal putusan diselesaikan menurut saluran hukum berupa disiplin prajurit, administrasi. Ket : putusan hukum berupa putusan bebasa dari segala dakwaan / dilepas dari segala tuntutan hukum, dapat diselesaikan menurut saluran hukum disiplin prajurit
12	Sistem peradilan : Mengenal peradilan In Absensia (terdakwa tidak hadir pada saat persidangan)	Sistem peradilan : Mengenal peradilan In Absensia Ket : Terhadap tindak militer tertentu disersi ( melalaikan tugas ) , hukum acara pidana militer mengenal peradilan In Absensia.
13	Penyidikan & penuntutan Adanya penghentian penyidikan & penuntutan	Ada juga mengenal penghentian penyidikan & penuntutan karena : tidak terdapat cukup bukti bukan merupakan tindak pidana

Silahkan untuk Memberi komentar dan Masukan bagi terjalinnya komunikasi dan kekeluargaan fh unpas

PERJANJIAN KERJA

noreply@blogger.com (FORKOM FH UNPAS) — Sat, 04 Apr 2015 13:32:00 +0000

Pengertian

1.Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak (Pasal 1 angka 14 UU Nomor 13 Tahun 2003)

2.Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu (buruh) mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain (majikan) selama suatu waktu tertentu dengan menerima upah (Pasal 1601 KUH Perdata)

Hubungan Kerja

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja / buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur :

1.Pekerjaan

2.Upah dan

3.Perintah

Kewajiban Pekerja (KUHPerdata)

1.Melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan dengan sebaik - baiknya

2.Melaksanakan sendiri pekerjaan

3.Menaati peraturan dalam melaksanakan pekerjaan

4.Melaksanakan segala tugas dan kewajiban secara layak

5.Menaati peraturan tatib dan tata cara yang berlaku dirumah / tempat majikan bila pekerja tinggal di sana

6.Membayar ganti rugi atau denda

Kewajiban Pengusaha (KUHPerdata)

1.Membayar upah

2.Mengatur pekerjaan dan tempat kerja

3.Memberikan cuti/libur

4.Mengurus perawatan/pengobatan pekerja

5.Memberikan surat keterangan

Syarat Sahnya Perjanjian Kerja

1.UU Nomor 13 Tahun 2003 :

a.Kesepakatan kedua belah pihak

b.Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum

c.Adanya pekerjaan yang diperjanjikan

d.Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang - undangan yang berlaku

2.KUH perdata :

a.Sepakat

b.Kecakapan

c.Suatu hal tertentu

d.Suatu sebab yang halal

Bentuk Perjanjian Kerja

1.Dibuat secara tertulis atau lisan

2.Yang dibuat secara tertulis sekurang - kurangnya memuat:

a.Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha

b.Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja

c.Jabatan atau jenis pekerjaan

d.Tempat pekerjaan

e.Besarnya upah dan cara pembayarannya

f.Syarat – syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja

g.Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja

h.Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan

i.Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja

Jenis Perjanjian Kerja

1.Perjanjian kerja waktu tertentu

a.Dibuat tertulis, Bahasa Indonesia, huruf latin

b.Yang dibuat tidak secara tertulis dinyatakan sebagai PKWTT

c.Tidak boleh mensyaratkan masa percobaan

d.Didasarkan atas jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan

2.Perjanjian kerja waktu tidak tertentu

a.Dapat mensyaratkan masa percobaan paling lama 3 bulan

b.Jika dibuat secara lisan maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi buruh

Kategori Pekerjaan Untuk PKWT (Pasal 59 Ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003)

1.Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

2.Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun;

3.Pekerjaan yang bersifat musiman; atau

4.Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajagan

Pasal 59 (2) UU Nomor 13 Tahun 2003

PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, yaitu pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus - putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman

Jangka Waktu PKWT

1.PKWT dpt diperpanjang atau diperbaharui

2.Diperpanjang adalah melanjuntukan hubungan kerja setelah PKWT berakhir tanpa adanya PHK

3.Pembaharuan adalah melakukan hubungan kerja setelah PKWT pertama berakhir mell PHK dengan tenggang waktu 30 hari

4.Jangka waktu adalah paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang sekali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun

5.Pembaharuan PKWT hanya boleh dilakukan sekali dan paling lama 2 tahun

Berakhirnya Perjanjian Kerja

1.Pekerja meninggal dunia

2.Berakhirnya jangka waktu perjaannji kerja

3.Adanya putusan pengadilan dan / atau lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap

4.Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, PP, atau PKB yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja

Silahkan untuk Memberi komentar dan Masukan bagi terjalinnya komunikasi dan kekeluargaan fh unpas

Perseroan Terbatas ( PT)

noreply@blogger.com (FORKOM FH UNPAS) — Thu, 02 Apr 2015 19:44:00 +0000

Perseroan Terbatas ( PT)

Diatur dalam pasal 35 – 36 KUH.Dagang dan Ordonansi Indonesiche Maatschaoij Op Anndelen (IMA) S .1939 NO. 569 JO. 717

Kemudian diatur khusus dengan UU NO 1 TAHUN 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang mulai berlaku tanggal 7 Maret 1996

Disempurnakan dengan Undang Undang No 40 TAHUN 2007

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal , didirikan berdasarkan perjanjian , melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang undang ini serta peraturan pelaksanannya.

Ciri – ciri PT :

1.Berbadan hukum memiliki harta kekayaan yang terpisah dengan harta pribadi ;

2.Modal terdiri dari saham – saham sehingga tanggung jawab pemegang saham terbatas pada sejumlah saham yang dimasukkannya.

3.Sistemnya lebih tertutup sehingga segala tehnis pengoperasian, pembubaran dan aturan lainnya diatur berdasarkan UU.

Pendiriannya PT harus dengan dengan akta notaris dan memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang harus disyahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM. Selanjutnya didaftarkan ke Departemen Perindustrian dan perdagangan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Dengan telah dipergunakannya sistem komputerisasi maka pengesahan akta PT hanya memakan waktu 30 .

PT sebagai Badan Hukum memiliki karakter yang khas yaitu nama PT tidak boleh sama dengan atau mirip dengan perusahaan lain atau sama dengan nama Perusahaan – perusahaan terkenal , manakala nama itu sama atau mirip makan pengesahannya akan di tolak oleh MenteriKehakiman.

Pertanggungjawaban atas PT yang belum bendapat pengesahan : Pribadi sampai ke harta pribadinya kecuali dinyatakan secara terang atau tegas bahwa segala hal yang dilakukan oleh pendiri sebelum PT menjadi Badan hukum dinyatakan menerima mengambil alih dan mengukuhkan secara tertulis. Kalau PT itu belum mendapat pengesahan maka PT itu sama saja dengan maatschaap atau seperti CV . Kewajiban mendaftarkan / mengumumkan berada dipundak direksi.

Jenis Jenis PT

1. PT. Tertutup

PT Tertutup ialah perseoran dimana tidak setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya dengan memberi satu atau beberapa saham. Suatu kriteria untuk dapat mengatakan adanya perseroan tertutup ialah bahwa surat sahamnya seluruhnya dikeluarkan atas nama PT. Dalam akta pendirian sering dimuat ketentuannya yang mengatur siapa – siap yang diperkenankan ikut dalam modal. Tetapi yang sering terjadi ialah bahwa yang diperkenankan membeli surat saham ialah hanya orang – orang yang mempunyai hubungan tertentu, misalnya hubungan keluarga.

2. PT Terbuka

PT Terbuka ialah perseroan yang terbuka untuk setiap orang. Seseorang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu/lebih surat saham lazimnya tidak tertulis atas nama.

3. PT. Umum

Perseroan umum adalah perseroan terbuka,yang kebutuhan modalnya didapat dari umum dengan jalan dijual sahamnya dalam bursa (Pasar Modal).

4. PT. Perseorangan

PT tidak mungkin didirikan oleh satu orang saja, karena perseoran merupakan suatu perjanjian, dan perjanjian hanya mungkin dilakukan oleh paling sedikit atas dua orang. Akan tetapi setelah PT berdiri mungkin sekali semua saham jatuh disatu tangan sehingga hanya ada seorang pemegang saham saja yang menjadi direkturnya.

Silahkan untuk Memberi komentar dan Masukan bagi terjalinnya komunikasi dan kekeluargaan fh unpas

PENGERTIAN PERUSAHAN

noreply@blogger.com (FORKOM FH UNPAS) — Thu, 02 Apr 2015 13:27:00 +0000

Pengertian perusahan diserah pada para ahli hukum , untuk itu terdapat beberapa pendapat yang penting sebagai berikut :

a. Menurut Pemerintag Belanda (pembentuk UU) , pada waktu itu membaca “ memorie van toelichting “ rencana undang-undang ” Wetboek van Koophandel “ dihadapan parlemen menerangkan bahwa yang disebut “Perusahaan ialah keseluruhan perbuatan yangdilakukan secara terus menerus dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu untuk mencari laba

( bagi diri sendiri) .

b. Menurut Prof. Molengraaff Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus , bertindak keluar, untuk mendapat pengahasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Disini Molengraaff memandang perusahaan dari sudut “ ekonomi “ Disini Molengraaff melihat pengertian perusahan dalam 6 unsur karena tujuan memperoleh penghasilan dilakukan dengan cara sebagai berikut;

1.memperdagangkan barang artinya membeli barang dan menjual lagi dengan perhitungan memperoleh penghasilan berupa keuntungan dan laba.

2.Menyerahkan barang artinya, melepaskan penguasaan atas barang dengan perhitungan memperoleh penghasilan berupa keuntungan atau laba.

3.Perjanjian perdagangan yaitu menghubungkan pihak satu dengan pihak lain dengan perhiotungan memperoleh penghasilan berupa keuntungan atau laba bagi pemberi kuasa dan upah bagi penerima kuasa misalnya makelar, komisioner dan agen perusahaan. Perlu diketahui bahwa dalam rumusan Molengraaf tidak dipersoalkan tentang perusahaan sebagai badan usaha, yang dikemukana justru perusahaan sebagai perbuatan, jadi ada kesan hanya meliputi kegiatan usaha.

Menurut Polak , baru ada perusahaan, bila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan tentang laba rugi yang diperkirakan,dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan.Disini Polak memandang perusahaan dari sudut komersiil sedangkan menurut Polak cukup terdapat 2 unsur yaitu pembukuan danlaba rugi , karena Polak mengakui ada unsur lain yang terbukti dari penjelasanya bahwa apakah suatu perusahaan dijalankan menurut cara yang lazim atau tidak , dapat diketahui dari keteraturan menjalankan perusahaan itu dan bukan dijalankan secara gelap, jika unsur itu tidak ada,hilang sifat perusahaan dari aspek hukum perusahaan.

Dengan adanya unsur pembukuan laba rugi maka rumusan pengertian perusahaan lebih dipertegas lagi sebab pembukuan laba rugi merupakan unsur mutlak yang harus ada pada perusahaan menurut ketentuan pasal 6 KUHDlaba adalah tujuan utama setiap perusahaan, jika tidak demikian itu bukan perusahaan, namun dalam rumusan perusahaan menurut Polak tidak disinggung soal perusahaan sebagai badan usaha.

Pasal 1 huruf (b) UU no 3 tahun 1982 (UWDP)defenisi perusahaan adalah sebagai berikut : Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankanm setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan,bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara indonesia untuk tujuan memperoleh keuntang dan atau laba.

UNSUR-UNSUR PENGERTIAN PERUSAHAAN

Berdasarkan pengertian dari Molengraaf dan Polak dan pembentuk UU, maka dapat diidentifikasi unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian perusahaan :

1.Badan Usaha.

Badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang ekonomi itu mempunyai bentuk tertentu seperti perusahan dagang, firma, persekutuan komanditeir,perseroan terbatas,perusahan umum, koperasi, hal ini diketahu dalam akte pendirian, dapat diketahui melalui isin usaha seperti pada perusahan perseorangan. Dalam rumusan Molengraf dan Polak, unsur badan usaha tidak dipersoalkan, tetapi pada kenyataan dewasa ini menunjukan bahwa setiap kegiatan dalam bidang ekonomi tentu dijalankan oleh badan usaha, jika tida demikian hanya merupakan pekerjaan belaka.

2.Kegiatan dalam bidang ekonomi.

Objek kegiatan ekonomi ialah harta kekayaan.Tujuan ialah memperoleh keuntungan dan atau laba. Kegiatan dalam bidang ekonomi meliputi perdagangan,pelayaran dan industri yang dapat dirinci sebagai berikut :

a.perdagangan meliputi jual berli barang bergerak misalnya eksport import, bursa ,efek,restoran,toko swalayan, perumnas, valuta asing.

b.pelayanan meliputi penyediaan jasa misalnya biro perjalanan , biro konsultan,salonkecantikan, kursus ketrampilanmenjahit, penangkapan ikan, dll

Indurtri meliputi mencari dan mengelola, serta mengadakan sumber daya dan kekayaan ,misalnya ekplorasi dan pengeboran minyak, penangkapan ikan, uasaha pertanian/perkayuan,makanan dalam kaleng, barang kerajinan,obat-obatan, kendaraan bermotor, reklame dan perfilman,percetakan dan penerbitan.

3. Terus menerus

Molengraaff dan Polak melakukan pembentukan Undang-undang menentukan bahwa kegiatan dalam bidang ekonomi itu dilakukan secara terus menerus, artinya tidak terputus-putus, tidak secara insidental;, tidak sebagai sambilan, bersifat tetap untuk jangka waktu lama, jangka waktu tersebut ditentukan dalam akta pendirian perusahaan atau dalam surat izin usaha.

4. Terang terangan.

Terangan terangan artinya diketahui oleh umum dan ditujukan kepada umum, tidak selundup-selundupan, diakui dan dibenarkan oleh masyarakat, diakui dan dibenarkan oelh pemerintah berdasarkan undang-undang dan bebas berhubungan dengan pihak lain(pihak ketiga) .Bentuk terang-terangan ini dapat diketahui dari akta pendirian perusahaan serta surat izin usaha,surat isin tempat usaha, akta pendaftaran perusahaan.

Molengraaff menggunakan istilah pihak lain ( pihak ketiga ) ,tetapi tidak dipersoalkan apakah secara terus menerus atau selundupan. Apabila bertindak keluar itu secara terang-terangan juga tidak dipersoalkan maka UU mengatur bentuk terang-terangan ini. Jika unsur itu tidak adsa, maka perusahaan itu dikatakan liar dan melanggar Undang-undang.

5. Keuntungan dan atau laba

Molengraaff menggunakan istilah penghasilan, Polak menggunakan istilah laba, pembentuk undang-undang menggunakan istil;ah keuntungan dan atau laba,.ketiga istila ini adalah istil;ah ekonomi yang menunjukan nilai lebih (hasil) yang diperoleh dari modal yang dijalankan. Setiap kegiatan menjalankan tentu berdasarkan sejumlah modal. Dengan modal perusahaan itu keuntungan dan atau laba dapat diperoleh ini adalah tujuan utama setiap perusahaan.

6. Pembukuan.

Dalam rumusan Molengraaf tidak terdapat unsur pembukuan tetapi Polak menambahkan unsur ini dalam pengertian perusahaan.

Silahkan untuk Memberi komentar dan Masukan bagi terjalinnya komunikasi dan kekeluargaan fh unpas

PEKERJAAN

noreply@blogger.com (FORKOM FH UNPAS) — Thu, 02 Apr 2015 13:21:00 +0000

Pekerjaan ( beroep ) adalah suatu istilah yang mempunyai pengertian yang lebih luas dari pada pengertian perusahaan (bedrijf), tidak semua orangyang menjalankan pekerjaan itu menjalankan perusahan sebaliknya, setiap orang yang menjalankan perusahaan menjalankan pekerjaan juga KUHD sendiri tidak memberikan rumusan resmi mengenai pekerjaan, maka terserah pada pakar ilmu hukum dan hakim untuk merumuskan pengertian pekerjaan.

Sedangkan untuk membedakan mana perbuatan yang termasuk dalam pengertian pekerjaan dalam arti hukum dan mana yang bukan ,perlu ditentukan unsur-unsur pekerjaan seperti urain berikut ini :

1.Perbuatan atau kegiatan.

Unsur ini meliputi perbuatan atau kegiatan dalam bidang apa saja, misalnya dalam bidang ekonomi, sosial politik, pemerintah, pendidikan.

2.Terus menerus

perbuatan atau kegiatan itu dilakukan terus menrus, artinya tidak terputus-putus, tidak insidental, merupakan pencaharian pokok yang bersifat tetap,untuk jangka waktu lama.

3.Terang-terangan.

Artinya mendapat pengakuan atau izin dari pemerintah atau pengangkatan dari pemerintah atau menmdapat pengakatan dari lembaga / badan tempat ia lmelakukan kegiatan, sehingga diketahui oleh masyarakat luas.

4.Kualitas tertentu

kualitas tertentu adalah keahlian khusus yang dikaui oleh lembaga/badan yang berkepentingan. Keahlian/ketrampilan khusus ini diperoleh melalui jenjang pendidikan dan pelatihan tertentu, atau karena pengalaman yang mendalam.

5.Penghasilan

pengahasilan adalah imbalan yang diperoleh dari pelayanan yang diberikan. Ini adalah tujuan yang diperhitungkan.

Berdasarkan unsur yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan defenisi pekerjaan dari segi hukum, yaitu “ perbuatan atau kegiatan yang dilakukan secara terus menerus , terang-terangan berdasarkan kualitas tertentu, dengan tujuan memperoleh penghasilan. Pekerjaan yang memenuhi unsur-unsur ini biasa disebut “ Profesi”.

PERBEDAAN PERUSAHAN DAN PEKERJANAN

Penting dibedakan kedua pengertian ini karena ada akibat hukum tertentu apabila suatu kegiatan dikatagorikan menjalankan perusahan atau pekerjaan, misalnya dalam pasal 6 KUHD ditentukan bahwa pada pokoknya bahwa wajib bagi mereka yang menjalankan perusahaan untuk membuat pembukuan, jadi tidak wajib bagi yang menjalankan pekerjaan.

Perbedaan antara menjalankan perusahan dan pekerjaan sebagai berikut :

1.kalau pada pengertian perusahan unsur laba rugi merupakan unsur mutlak, maka penegrtian pekerjaan unsur laba rugi tidak merupakan unsur mutlak.

2.Dasar perbuatan- perbuatan yang dilakukan bagi suatu pekerjaan itu untuk tidak mencari laba, tetapi atas dasar cinta ilmiah, preikemanusian atau agama.

Dari kedua perbedaan diatas, maka timbul pendapat pemerintah Belanda perencana WVK mempersoalkan bagaimana kedudukan dokter , pengacara notaris dan juru sita, oleh karena itu menurut pendapat pemerintah belanda bahwa mereka tidak menjalankan perusahaan karena mereka melakukan tugasnya atas dasar kualitas pribadi (keahlian) mereka tidak menjalankan perusahan tetapi menjalankan pekerjaan.

Polak bimbang atas kebenaran pendapat tersebut menurut Polak kedudukan seorang dokter, pengacara, notaris, juru sita sebab tukang kaju ,tukang batu, tukang jahit orang-orang yang pekerjaan didasarkan pada kualitas pribadi, toh dalam masyarakat selalu dipandang sebagai menjalankan perusahaan. Menurut Polak dokter dst menjalan perusahan bila mereka dalam melaksanakan pekerjaan mempertimbangkan laba rugi yang dapat diperkirakan dan memcatatnya dalam pembukuan. Misalnya seorang dokter pemerintah menjalankan tugas dirumah sakit pemerintah, maka dokter tidak menjalankan perusahaan tetapi menjalankan pekerjaan, karena dia dalam menjalankan tugasnya dia tidak memperhitungkan laba rugi dan tidak membukukan semua dalam pembukuan, tetapi kalau dokter sama dalam membuka praktek di rumah sakit, maka dia menjalankan perusahaan, karena menjalankan tugasnya dengan memperhitungkan laba rugi dan mencacatnya itu semua dalam pembukuan.

Saya sependapat dengan Polak bahwa perhitungan laba rugi bagi suatu perusahan adalah hal yang mutlak karena bagaimanapun perusahan dalam menjalankan usaha memperhatikan kedua hal tersebut yaitu laba, rugi lain hal dengan pekerjaan yang laba rugi semata-mata bukan merupakan tujuan utama.

PERSOALAN, BAGAIMANA DENGAN KEDUDUKAN AKUNTASI DAN PELEPAS UANG ( geldschieter)

Dalam pengertian perusahaan tidak ada tafsiran yang resmi , maka kedudukan akuntansi dan pelepas uang termasuk menjalankan perusahaan atau pekerjaan menurut putusan antara lain :

kedudukan akuntan :

1.H.R. dalam arrest-nya tanggal 25 nopember 1925 menetapkan bahwa akuntan menjalankan perusahan.

2.H.R. dalam arrest-nya tanggal 4 Januari 1932, memutuskan bahwa meskipun akuntan menjalankan perusahaan,namun dia tidak termasuk sebagai pedagang menurut pasal 2 KUHD lama,

Kedudukan pelepas uang dalam H.G, dalam keputusan tanggal 8 september 1938 menetapkan bahwa bahwa pelepas uang menjalankan perusahaan.

PERANTARA PADA SUATU PERUSAHAAN

Dalam penggunaan istilah perantara terdapat istilah pembantu. Kedua istilah tidak ada perbedaannya, karen keduanya ( pembantu, perantara ) yang pekerjaan membantu pengusaha dalam menjalankan usaha, jadi sebagai pengusaha :

1.dia dapat melakukan perusahaannya sendiri, tanpa pembantu. Itulah pengusaha perseorangan.

2.dia dapat melakukan perusahan dengan pembantu-pembantunya. Pengusaha turut serta dalam melakukan perusahaan,pengusaha mempunyai kedudukan sebagai pengusaha dan pimpinan perusahaan.

3.dia dapat menyuruh orang lain untuk melakukan perusahaannya sedangkan dia tidak turut serta melakukan perusahaan. Kedududukan pimpinan perusahan sebagai pengusaha sedangkan menjadi pimpinan perusahaan adalah orang lain yang mendapat kuasa dari dia.

Adapun perantara pada suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya terbagi dalam dua yaitu :

A.Perantara dalam perusahaan antara lain :

1.pelayan toko.

2.Pengurus filial ( filial houder )

3.Pekerja /pedagang keliling (commercial Traveller)

4.Pemegang prokurasi ( procuratie houder )

5.Pimpinan perusahaan ( Manager, Bedrijfs leider)

B.Perantara di luar perusahaan antara lain :

1.Agen perusahaan ( commercial agent )

2.Makelar ( broker)

3.Komisioner ( Factory )

4.Notaris.

5.Pengacara.

Pimpinan Perusahan ( manager, bedrijfs leider)

Pemegang kuasa pertama dari pengusaha perusahan.dia yang mengemudikan seluruh perusahaan. Dialah yang bertanggungjawab maju mundur perusahan. Dalam istilah sekarang dia adalah direktur sedangkan dibawah direktur ada direktur-direktur. Direktur orang yang diberi wewenang memegang salah satu bidang perusahaan tertentu . direktur inilah termasuk pemegang prokurasi.

Hubungan hukum antara pimpinan perusahaan dengan pengusaha maupun perantara/pembantu dalam perusahaan;

1.Hubungan hukum Ketenegakerjan, yaitu hubungan hukum yang bersifat subordinasi antara majikan dan buruh, yang memerintah dan yang diperintah. Manager mengikat dirinya untuk menjalankan perusahaan dengan sebaik-baiknya, sedangkan pengusaha mengikatkan diri untuk membayar upahnya ( pasal 1601 a KUHPer).

2.Hubungan pemberi kuasa yaitu hubungan yang diatur dalam pasal 1792 KUHper. Pengusaha merupakan pemberi kusa, sedangklan manager merupakan pemegang kuasa. Pemegang kuasa mengikatkan diri untuk melaksanakan perintah pemberi kuasa sedangkan sipemberi kuasa mengikatkan diri untuk memberi upah sesuai dengan perjanjian yang bersangkutan.

Agen Perusahan

Yang disebut sebagai agen perusahaan adalahorang yang mewakili pengusahaa mengadakan dan melaksanakan perjanjian dengan pihak ketiga atas nama pengusaha. Fungsi agen perusahaan adalahsebagai pengantara antara pengusaha dengan pihak ketiga dan sebagai wakil dari pengusaha. Agen perusahaan adalah perusahaan yang berdiri sendiri yang mewakili kepentingan pengusaha yang diagennya disuatu tempat. Agen perusahaan mempunyai hubungan tetap dengan pengusaha yang dapat mewakili lebih dari satu perusahaan.

Hubungan hukum antara agen dan principal merupakan hubungan hukum yang dibangun melalui mekanisme layanan lepas jual, dimana hak milik atas produk yang dijual oleh agen tidak lagi berada pada principal melainkan sudah berpindah kepada agen, karena pada prinsipnya agen telah membeli produk dari prioncipal.

Status Hukum Keagenan

1.hukum keagenan hanya diatur oleh keputusan Meteri saja, hal ini menyebabkan lemahnya status dan hubungan hukum yang terjadi pada bisnis keagenan bahkan banyak terjadi praktik penyimpangan.

2.kontrak harus ditandatangani secara langsung antara principal dan agen.

3.kontrak antara principal dan agen wajib didaftarkan ke Depertemen dan perindustrian dan perdagangan, kalau tidak bererti batal demi hukum.

4.persyaratan untuk mendapatkn surat tanda daftar perusahaan

Perbedaab pokok agen perusahan dengan distributor

Nathan Weinstock ( 1987), seperti dikutip Levi Lana ( dalam jurnal hukum Bisnis, 2001: 67 ) membedakan secara tegas antara agen perusahan dan distributor :

a.distributor membeli dan mernjual barang untuk dirinya sendir dan atas tanggung jawab diri sendiri termasuk memikul semua risiko, sedangkan agen melakukan tindakan hukum atasd printah dan tanggung jawab principal dan risiki dipikul oleh principal.

b.distributor mendapat keuntungan margin harga beli dengan harga jual sedangkan agen mendapat komisi.

c.distributor bertanggung jawab sendiri atas semua biaya yang dikeluarkan sedangkan agen meminta pembayaran kembali atas biaya yang dikeluarkannya.

d.sistim manajemen dan akuntansi dari distributor bersifat otonom, sedangkan keagenan berhak menagih secara langsung kepada nasabah.

Mengenai hubungan tersebut ada beberapan pendapat diantaranya ;

1.Molengraaff, yang mengatakan bahwa hubungan itu bersifat pelayanan berkala.

2.Polak tidak menyatakan dengan tegas sifat hubungan antara agen perusahaan dengan agen perusahaan. Beliaun menunjukan putusan hakim yang senada dengan Molengraaff ada ada pula yang menyatakan ada hubungan hukum perburuhan.

3.Soekardono pada pokoknya yang apabila ditinjau dari sudut pemberian perantara, maka pedagang keliling tidak berbeda dengan agen perusahaan yang juga mengadakan pengusaha dengan pihak ketiga , akan tetapi pedagang keliling berada dalam ikatan hukum perburuhan dengan majikannya,. Sedangkan agen perusahaan itu sebagai perantara berdiri sendiri terhadap beberapa pengusaha dengan mana ia tidak terikat karena perjanjian perburuhan melalaikan perjanjian untuk melakukan pekerjaan.

Silahkan untuk Memberi komentar dan Masukan bagi terjalinnya komunikasi dan kekeluargaan fh unpas

Pasal - Pasal Narkotika

noreply@blogger.com (FORKOM FH UNPAS) — Thu, 02 Apr 2015 06:04:00 +0000

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 125 untuk kurir yang membawa Narkotika Golongan III:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana paling sedikit Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 126 untuk seseorang yang mengonsumsi Narkotika Golongan III:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golognan III untuk digunakan orang lain, dipidana, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127 mengenai penyalahgunaan Narkotika:

Setiap penyalahguna:

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua ) tahun.

Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

Dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, orang yang melakukannya wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Silahkan untuk Memberi komentar dan Masukan bagi terjalinnya komunikasi dan kekeluargaan fh unpas

Perlindungan Tenaga Kerja

noreply@blogger.com (FORKOM FH UNPAS) — Thu, 02 Apr 2015 05:20:00 +0000

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA & PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Landasan Filosofis Perlindungan Tenaga Kerja

1.Pembukaan UUD 1945 : salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Artinya pemerintah harus menciptakan kemakmuran dan pada waktu yang sama mengusahakan agar setiap warga negara memperoleh bagian yang wajar sesuai dengan jasa dan kebutuhannya. Negara wajib memberikan prioritas tinggi pada penempatan tenaga kerja dan melaksanakan strategi perluasan kesempatan kerja agar setiap orang yang mampu dan mau bekerja dapat bekerja secara produktif sesuai dengan kecakapan dan keinginannya.

2.Pasal 27 (2) UUD 1945 : tiap - tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian

3.Pasal 28d (2), 28e (3), 28h (3) UUD1945

Jenis Perlindungan Tenaga Kerja

1.Soepomo :

a.Perlindungan ekonomis : perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja diluar kehendaknya

b.Perlindungan sosial : dalam bentuk jaminan kesehatan kerja dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi

c.Perlindungan teknis : dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja

2.UU Nomor 13 Tahun 2003 : perlindungan penyandang cacat, anak, perempuan, waktu kerja, K3, pengupahan, jamsostek

Perlindungan Pekerja Penyandang Cacat

1.Pengusaha wajib memberikan perlindungan sesuai jenis dan derajat kecacatannya (pasal 67 (1) UU Nomor 13 Tahun 2003). Contoh: penyediaan aksesibilitas, pemberian alat kerja dan alat pelindung diri

2.UU Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

3.Sanksi :Tindak Pidana pelanggaran, pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan dan / atau denda paling sedikit Rp.10 juta dan paling banyak Rp.100 juta (Pasal 187 UU Nomor 13 Tahun 2003)

Perlindungan Anak (Pasal 68 -75 UU Nomor 13 Tahun 2003)

1.Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun

2.Pengusaha dilarang mempekerjakan anak (Pasal 68 UU Nomor 13 Tahun 2003)

3.Sanksi : Pasal 185 UU Nomor 13 Tahun 2003

Tindak Pidana kejahatan.

pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan / atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,- dan paling banyak Rp 400.000.000,-

Pengecualian Larangan Mempekerjakan Anak (1)

1.Anak umur 13 tahun sampai dengan 15 tahun yang melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial ( pasal 69 (1) )

2.Syarat yang harus dipenuhi pengusaha yang mempekerjakan anak pd pekerjaan ringan;

a.Izin tertulis dari orang tua / wali

b.Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua / wali

c.Waktu kerja maksimal 3 jam

d.Dilakukan siang hari dan tidak mengganggu sekolah

e.K3

f.Adanya hubungan kerja yang jelas

g.Menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku

3.Sanksi : Pasal 185 UU Nomor 13 Tahun 2003

Pengecualian Larangan Mempekerjakan Anak (2)

1.Anak minimal berumur 14 tahun dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan / pelatihan (Pasal 70 (1)(2))

2.Pekerjaan tersebut harus penuhi syarat (Pasal 70 (3) :

a.Diberi petunjuk yang jelas, bimbingan, dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan

b.Diberi perlindungan K3

Pengecualian Larangan Mempekerjakan Anak (3)

1.Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya (Pasal 71(1))

2.Pengusaha wajib penuhi syarat : (Pasal 71 (2))

a.Dibawah pengawasan langsung orang tua / wali

b.Waktu kerja maksimal 3 jam sehari

c.Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, sekolah

3.Sanksi : Pasal 187 UU Nomor 13 Tahun 2003

Pekerjaan Terburuk

1.Dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan terburuk, yang meliputi segala pekerjaan :

a.Dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya

b.Yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian

c.Yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotopika, atau zat adiktif lainnya

d.Yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak

2.Sanksi : Pasal 183 UU Nomor 13 Tahun 2003. Tindak pidana kejahatan, pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun dan / atau denda minimal Rp.200.000.000,- dan maksimal Rp.500.000.000,-

Perlindungan Pekerja Perempuan

1.Antara pukul 23.00 s/d 07.00 pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja perempuan :

a.Yang berumur kurang dari 18 tahun

b.Hamil menurut keterangan dokter

2.Kewajiban pengusaha yang mempekerjakan buruh perempuan antara 23.00 s/d 07.00 :

a.Memberikan makanan dan minuman bergizi

b.Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja

c.Menyediakan angkutan antar – jemput

Waktu Kerja (Pasal 77 UU Nomor 13 Tahun 2003)

1.Pengusaha wajib melaksanakan waktu kerja, yang meliputi :

a.Untuk 6 hari kerja/minggu : 7 jam satu hari dan 40 jam satu minggu

b.Untuk 5 hari kerja/minggu : 8 jam satu hari dan 40 jam satu minggu

2.Ketentuan waktu kerja tidak berlaku bagi sektor usaha / pekerjaan tertentu (diatur dengan kepmen)

Syarat Kerja Lembur (Pasal 78 UU Nomor 13 Tahun 2003)

1.Ada persetujuan pekerja

2.Waktu kerja lembur maksimal 3 jam dalam satu hari dan 14 jam dalam satu minggu

3.Wajib membayar upah lembur

Sanksi :

a.Pelanggaran 1 & 2 : pidana denda minimal Rp.5.000.000 dan makimals Rp.50.000.000 (Pasal 188 UU Nomor 13 Tahun 2003)

b.Pelanggaran 3 : Pasal 187 UU Nomor 13 Tahun 2003

Waktu Istirahat Dan Cuti

1.Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja sebagai berikut :

a.Istirahat antara jam kerja, minimal 30 menit setelah bekerja 4 jam terus menerus. Istirahat mingguan. Buruh berhak atas upah penuh.

b.Cuti tahunan, minimal 12 hari kerja setelah buruh bekerja 12 bulan terus menerus. Buruh berhak upah penuh. Pelaksanaannya diatur dalam PK, PP, atau PKB

c.Istirahat panjang, minimal 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ke 7 dan 8 masing - masing 1 bulan bagi buruh yang telah bekerja 6 tahun secara terus menerus pada perusahaan yang sama. Diatur dengan Kepmen.

2.Sanksi : Pasal 187 UU Nomor 13 Tahun 2003

Hak Buruh Atas Istirahat Lainnya

1.Menjalankan ibadah, berhak atas upah penuh. Sanksi : Pasal 185 UU Nomor 13 Tahun 2003

2.Cuti haid, buruh tidak wajib bekerja bila merasa sakit pada hari 1 dan 2 masa haid. Buruh berhak atas upah. Diatur dengan PK, PP, atau PKB

3.Istirahat melahirkan (1,5 bulan sebelum saatnya dan 1,5 bulan setelah melahirkan) atau keguguran (1,5 bulan setelah keguguran). Pekerja berhak atas upah penuh. Sanksi : Pasal 185 UU Nomor 13 Tahun 2003

4.Kesempatan untuk menyusui

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)

1.Filosofis : K3 adalah suatu pemikiran atau upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya, dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur

2.Ilmu pengetahuan : K3 diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja

3.Diatur dalam :Pasal 86,87 UU Nomor 13 Tahun 2003 jo UU Nomor 1 Tahun1970

Tujuan Peraturan K3

1.Melindungi pekerja dari resiko kecelakaan kerja

2.Meningkatkan derajat kesehatan pekerja

3.Agar pekerja dan orang disekitarnya terjamin keselamatannya

4.Menjaga agar sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan berdaya guna

Ruang Lingkup K3

1.K3 hrs diterapkan dan dilaksanakan di setiap tempat kerja

2.Unsur tempat kerja :

a.Adanya suatu usaha, baik bersifat ekonomis maupun sosial

b.Adanya tenaga kerja

c.Adanya sumber bahaya.

Struktur K3

1.Penanggung jawab K3 di tempat kerja adalah pengusaha atau pimpinan atau pengurus tempat kerja.

2.Pelaksanaan K3 di tempat kerja dilaksanakan secara bersama oleh pimpinan / pengurus perusahaan dan seluruh pekerja

3.Pengawas atas pelaksanaan K3 :

a.Pegawai pengawas K3, dari departemen ketenagakerjaan

b.Ahli K3, dari luar departemen ketenagakerjaan

Silahkan untuk Memberi komentar dan Masukan bagi terjalinnya komunikasi dan kekeluargaan fh unpas

Page Impressions, Page CTR, Page eCPM, dan Earnings pada Adsense

noreply@blogger.com (FORKOM FH UNPAS) — Wed, 01 Apr 2015 09:02:00 +0000

Setiap pemilik blog dan website yang memberikan spacenya untuk iklan pasti menggunakan pihak ke2 dalam penayangan iklannya tersebut, dalam hal ini saya menggunakan adsensecamp.com untuk menjadi mediator iklan dalam blog ini, nah dalam adensecamp ada beberapa hal atau kata yang asing menurut saya, yang saya sendiri awalnya tidak tahu apa itu Page Impressions, Page CTR, Page eCPM, dan Earnings.

Karena Rasa penasaran dan ingin tau saya itu, maka mulai saya mencari tahu melalui Mbah Google, dan akhirnya saya mendapatkan Informasi yang saya butuhkan, disini saya haya menambahkan sedikit, dah gag pake basa basi lagi saya jelaskan secara rinci dibawah ini.

1. Page Impresion

Page Impressions adalah jumlah berapa kali iklan AdSense anda tampil pada halaman web. Dihitung dari saat JavaScript Adsense tersebut dibuka dan ditampilkan pada browser. Jumlah unit iklan pada halaman tidak akan mempengaruhi page impressions tersebut, jadi misalkan anda meletakkan 3 unit iklan AdSense pada suatu halaman yang terbuka 2 kali pada web browser, maka jumlah page impression yang akan anda dapat adalah 2 dan jumlah ad unit impressions anda adalah 6.

2. Page CTR

CTR (Clickthrough Rate) adalah perbandingan dalam persen antara jumlah klik yang diterima suatu Ad Units dengan jumlah tampilan Ad Units tersebut. Misalnya, satu Ad Units yang ditampilkan 40 kali dan diklik 10 kali memiliki nilai CTR 25% (10:40).

3. Page eCPM

eCPM (Effective CPM)atau CPM (Cost Per Million) adalah hasil pembagian antara jumlah pendapatan publisher dengan jumlah impresi halaman (per 1.000) yang ia dapatkan dari iklan-iklannya. Sebagai contoh, publisher yang menghasilkan USD 200 dari 50.000 impressi akan memiliki nilai CPM sebesar USD 4 (USD 200 dibagi 50).

4. Earnings

Earnings adalah penghitungan pendapatan adsense kita, dimana diketahui dari jumlah click, view dan share, agar kita sebagai publisher adsense dapat membuat gambaran yang lebih jelas bagaimana pendapatan kita dikira kira dan bagaimana akhir dan rielnya pendapatan tersebut dikalkulasi.

sepertinya asik ya, hanya tinggak mengklik kita sudah dapat menghasilkan uang, jangan senang dulu, ada beberapa peraturan yang harus kita taati seperti Kebijakan program AdSense, Meski program AdSense memberikan keuntungan yang besar, Google menetapkan aturan ketat untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk pemasang iklan yang sering dirugikan oleh tindakan tidak terpuji pemilik situs anggota program AdSense. Beberapa larangan Google yang harus ditaati pemilik situs web atau blog peserta program AdSense adalah:

1. Mengklik iklan yang ditampilkan situs milik sendiri, baik dengan cara manual atau dengan bantuan perangkat lunak khusus

2. Dengan sengaja mendorong pengunjung situs untuk mengklik iklan yang ditampilkan, misalnya dengan kata-kata “klik iklan ini” atau “kunjungi halaman ini”.

3. Mengubah bentuk dan ukuran unit iklan yang telah ditentukan Google

4. Membuat pranala langsung menuju halaman hasil pencarian AdSense untuk pencarian

5. Mengisi secara otomatis kotak pencarian AdSense dengan Kata kunci tertentu

6. Memanipulasi target iklan dengan katakunci tersembunyi atau dengan IFRAME

7. Kode unit iklan AdSense harus ditempatkan langsung pada kode html Situs web tanpa perubahan. Pemilik situs tidak diperbolehkan mengubah kode AdSense dengan alasan apapun, misalnya dengan tujuan menampilkan hasil klik di jendela pop up atau mengalihkan target iklan.

Namun gag ada salahnya kita mencoba peruntungan melalui internet, ok Mas Bro, Mba Sist, Makasih udah mau singgah sejenak di blog saya.

Sumber :http://id.wikipedia.org/wiki/AdSense

SURAT KUASA KHUSUS

noreply@blogger.com (FORKOM FH UNPAS) — Tue, 31 Mar 2015 16:27:00 +0000

Kuasa Pada Umumnya

1.Pengertian Kuasa Secara Umum.

Pasal 1792 KUH Perdata sebagai berikut :

Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Dalam perjanjian kuasa terdapat dua pihak, yaitu :

- Pemberi Kuasa/ Latsgever/ instrucilon/ mandate.

- Penerima Kuasa/ Kuasa/ yang diberi perintah atau mandate melakukan sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa.

2.Sifat Perjanjian Kuasa.

Pasal 1792 dan 1793 (1) BW terdapat beberapa sifat pokok, yaitu :

a.Penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa.

b.Pemberi kuasa bersifay konsensual.

c.Berkarakter garansi – kontrak Pasal 1806 BW.

3.Berakhirnya Kuasa – Pasal 1813 BW.

a.Pemberi kuasa mnarik kembali secara sepihak (diatur lebih lanjut dalam Pasal 1814 BW dan 1819 BW).

b.Salah satu pihak meninggal dunia Pasal 1813 BW.

c.Penerima kuasa terlepas kuasa.

Pasal 1817 BW member hak secara sepihak kepada kuasa untuk melepaskan kuasa yang diterimanya dengan syarat :

-Harus memberitahu kehendak pelepasan itu kapada pemberi kuasa.

-Pelepasan hak tidak boleh dilakukan pada saat yang tidak layak.

4.Dapat Disepakati Kuasa Mutlak.

Dalam lalu lintas pergaulan Hukum telah memperkenalkan dan membenarkan pemberian kuasa mutlak, perjanjian kuasa seperti ini diberi judul “Kuasa Multak” yang memuat klausul :

-Pemberi kuasa tidak dapat mencabut kembali kuasa yang memberikan kepada penerima kuasa.

-Meninggalnya pemberi kuasa, tidak mengakhiri perjanjian pemberi kuasa.

Diperbolehkannya membuat persetujuan Kuasa mutlak bertitik tolak dari prinsip kebebasan berkontrak ( Pasal 1338, sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 1337 BW).

B.Macam-macam Surat Kuasa

1.Kuasa umum diatur Pasal 1795 BW, menurut Pasal ini, kuasa umum bertujuan memberikan kuasa kepada seorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuas, yaitu :

- Melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan mandate.

- Pengurusan itu, meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberi kuasa atas harta kekayaannya.

- Dengan demikian titik berat kuasa umum, hanya meliputi perbuatan atau tindakan pengurusan kepentingan pemberi kuasa.

2.Kuasa Istimewa

Pasal 1796 BH mengatur perihal pemberi kuasa istimewa, selanjutnya ketentuan pemberian kuasa istimewa dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 157 HIR dan Pasal 184 RBg. Jika ketentuan pasal-pasal ini dirangkai diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kuasa tersebut sah menurut Hukum sebagai kuasa Hukum istimewa.

a.Bersifat limitative.

b.Harus berbentuk akta otentik.

3.Kuasa Perantara.

Pasal 1792 BW dan Pasal 62 KUHD yang dikenal dengan agen perdagangan atau makelar, disebut juga broker atau perwakilan dagang.

4.Kuasa Khusus (Pasal 123 HIR & Pasal 147 RBg serta SEMA No.01/1971).

Pasal 123 HIR atau Pasal 147 RBg dan SEMA No.01/1971, mengatur berbagai hal yang terkait dengan Surat Kuasa Khusus tersebut misalnya :

- Surat kuasa khusus dapat dibuat secara dibawah tangan atau secara otentik.

- Surat kuasa khusus harus menyebutkan identitas pemberi dan penerima kuasa.

- Harus menyebutkan nomer perkara, bila sudah ada.

- Pengadilan mana dan dimana.

- Perihal apa dan untuk apa surat kuasa diberikan.

- Bila ada rekonvensi dalam surat kuasa harus sudah menyebut dengan tegas.

- Harus menyebut subyek dan obyek.

- Harus bermaterai secukupnya.

- Dll.

Silahkan untuk Memberi komentar dan Masukan bagi terjalinnya komunikasi dan kekeluargaan fh unpas

SIUP

noreply@blogger.com (FORKOM FH UNPAS) — Tue, 31 Mar 2015 16:10:00 +0000

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Dasar Hukum

Dalaml pasal 10 UWDP ditentukan, pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa suatu perusahaan dianggap mulai menjalankan usahanya pada saat menerima izin usaha dari instansi teknik yang berwenang.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal tadi, khususnya mengenai izin usaha, Menteri Perdagangan telah menerbitkan Surat Keputusan No.1458/Kep/XII/84 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Dalam pasal 3 surat keputusan itu ditentukan bahwa setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan diwajibkan memiliki SIUP, perusahaan wajib mengajukan surat permohonan izin yang dapat diperoleh secara Cuma-Cuma pada kantor Wilayah Departemen Perdagangan atau Kantor Departemen Perdagangan setempat atau Deperindag.

Untuk penerbitan SIUP telah dikeluarkan Surat Edaran Dirjen Perdagangan dalam Negeri No.183.Dagri/VII/86 perihal petenjuk pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Perdagangan No.1458/Kep/XII/84. Dalam surat edaran tersebut ditetapkan syarat-syarat dan prosedur penerbitan SIUP. SIUP adalah jatidiri yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya secara sah atau halal.

Perusahaan Yang Wajib Memilki SIUP

Yang dimaksud dengan surat izin perdagangan (SIUP) adalah izin tertulis untuk dapat melaksanakan kegiatan perdagangan yang dimaksud dengan perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi (Pasal 1 huruf (a) dan (c) S.K.Mendagri. No.1458 Tahun 1984). Setiap perusahaan perdagangan diwajibkan memiliki SIUP (Pasal 3 ayat 1 S.K.Mendagri No.1458 Tahun 1984).Perusahaan perdagangan dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :

1.Perusahaan kecil, yaitu perusahaan yang mempunyai modal dan kekayaaan bersih (netto) di bawah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

2.Perusahaan menengah, yaitu perusahaan yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (netto) diatas Rp 100.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

3.Perusahaan besar, yaitu perusahaan yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (netto) diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

SIUP perusahaan besar, menengah dan kecil merupakan persyaratan pokok untuk dapat melakukan kegiatan pergadangan (Pasal 4 S.K Mendagri No.1458 Tahun 1984).

Perusahaan Yang Dibebaskan dari SIUP

SIUP merupakan persyaratan pokok, ada beberapa perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memiliki SIUP. Perusahaan-perusahaan tersebut ditentukan dal Pasal 11 S.k Mendagri No.1458 tahun 1984 sebagi berikut :

1.Cabang/perwakilan perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan perdagangan mempergunakan SIUP kantor pusat perusahaan.

2.Perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha dari depertemen teknik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan perdagangan.

3.Perusahaan produksi yang didirikan dalam rangka Undang-undang No. 6 tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

4.Perusahaan Jawatan (Perjan) dan perusahaan Umum (Perum)

5.perusahaan kecil perseorangan

Dalam Pasal 12 S.K. Mendagri No. 1458 Tahun 1984 ditentukan, yang dimaksud dengan perusahaan kecl perseorangan ialah perusahaan yang memenuhi syarat-syarat berikut ini :

1.Tidak merupakan badan hukum atau persekutuan;

2.Diurus, dijalankan atau dikelolah sendiri oleh pemilik, atau dengan memperkerjakan anggota keluarganya yang terdekat;

3.Keuntungan perusahaan benar-benar hanya untuk memenuhi keperluan nafkah hidup sehari-hari pemiliknya;

4.Setiap usaha dagang berkeliling, pedagang pinggiran jalan, atau pedagang kakilima.

Jika dipelajari secara teliti, ketentuan syarat nomor empat adalah tidak tepat. Sebab syarat nomor empat itu bukan bentuk hukum perusahaan yang menjalankan suatu jenis usaha, melainkan pekerjaan dagang, yang tidak memerlukan SIUP. Termasuk dalam pekerjaan dagang itu antara lain ialah perdagang keliling/pikulan, perdagangan kakilima. Para pedagang ini berusaha memperoleh keuntungan untuk memenuhi keperluan nafkah hidup sehari-hari. Sebaiknya kriteria perusahaan kecil perseorangan yang tidak memerlukan SIUP itu dilihat dari jumlah modal usaha kurang dari liam juta rupiah tidak perlu memiliki SIUP. Jadi, syarat nomor empat itu dapat diganti dengan “ jumlah modal dan kekayaan bersih minimal”, misalnya kurang dari lima juta rupiah.

Yang Berwenang Menerbitkan SIUP

Siapa yang berwenang menerbitkan SIUP? Berapa lama masa berlaku SIUP yang diterbitkan itu bagi perusahan? Hal ini diatur dalam Pasal 5 S.K Mendagri No. 1458 Tahun 1984. Menurut ketentuan pasal ini, SIUP perusahaan kecil dan menengah diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Departemen Perdagangan di Daerah Tingkat II atas nama Menteri Perdagangan. Masa berlakunya tidak terbatas, selama perusahaan yang memilkinya masih menjalankan kegiatan usahanya.

SIUP perusahaan besar diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan di Daerah Tingkat I atas nama Menteri Perdagangan. Masa berlakunya lima tahun dan dapat diperpanjang. Untuk memperpanjang masa berlaku SIUP perusahaan besar atau penyusunan SIUP karena perubahan perusahaan, misalnya memperluas kegiatan usaha, memperkecil kegiatan uasaha, maka menurut ketentuan Pasal 7 S.K Mendagri No.1458 Tahun 1984 pemilik SIUP harus mengajukan surat permohonan izin usaha kepada Kantor Wilayah Departemen Perdagangan yang menerbitkan SIUP yang bersangkutan.

Syarat-syarat Penerbitan SIUP

Untuk mengetahui syarat-syarat yang diperlukan dalam penerbitan SIUP, maka dalam Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 183/Dagri/VII/86 ditetapkan syarat-syarat penerbitan SIUP sebagai berikut :

1.Pemilik/Penanggung jawab perusahaan mengisi dan menanda tangani surat oermohonan izin dengan melampirkan dokumen-dokumen.

2.Dokumen-dokumen yang dimaksud itu antara lain ialah :

1.Salinan/kopi akta pendiri perusahaan yang dibuat di muka notaris dan salinan/kopi surat pengesahan Departemen Kehakiman atau instansi yang berwenang bagi perusahaan badan hukum.

2.Salinan/kopi akta pendiri perusahaan yang dibuat di muka notaris, yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri bagi perusahaan yang berbentuk persekutuan.

3.Salinan/kopi surat izin tempat usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah apabila diwajibkan oleh Undang-undang. Gangguan (H.O) atau yang tidak diwajibkan cukup dengan surat keterangan tempat usaha dari Pejabat yang berwenang.

4.Kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/penanggung jawab perusahaan.

5.Pasfoto dua lembar ukuran 3 x 4 cm dari pemilik/penanggung jawab perusahaan.

6.Kopi bukti pembayaran uang jaminan dan biaya administrasi perusahaan

7.Untuk perusahaan besar, butir (a) sampai dengan (e) masing-masing dibuat rangkap dua, yang dipergunkan untuk Kantor Wilayah Departemen Perdagangan dan Kantor Departemen Perdagangan tempat kedudukan perusahaan.

8.Bagi perusahaan perseorangan cukup melampirkan dokumen pada butir (c) sampai dengan (f) apabila tidak mempunyai akta pendirian di muka notaris.

Prosedur Penerbitan SIUP

Dalam surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri tersebut diatas juga ditetapkan prosedur penerbitan SIUP seperti diuraikan pada tahap-tahap berikut ini :

1.Penelitian kebenaran isi dan syarat. Dokumen surat permohonan izin yang diterima dari pemilik/penanggung jawab perusahaan diteliti kebenaran pengisiannya atau kelengkapan syarat-syaratnya aleh Pejabat Perizinan atau yang ditunjuk pada Kantor Departemen Perdagangan.

2.Penerbitan surat peritah membayar uang. Apabila pengisian surat permohonan izin sudak benar dan memenuhi syarat-syarat, maka dikeluarkan surat peritah membayar uang jaminan perusahaan untuk disetorkan pada bank yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau melalui kantor pos.

3.Penyampaian berkas permohonan kepada Kakanwil. Berkas permohonan izin golongan perusahaan besar yang telah memenuhi syarat-syarat diteruskan oleh Kepala Kantor Departemen Perdagangan dengan surat pengantar kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen perdagangan untuk diterbitkan SIUP.

4.Penandatanganan SIUP dan pengiriman kembali. Stelah SIUP perusahaan besar ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan atas nama Menteri Perdagangan atau Pejabat yang mewakilinya, dan diberi nomor, kemudian segera dikirim dengan surat pengantar kepad Kepala Kantor Departemen Perdagangan di tempat kedudukan perusahaan untuk disampaikan kepada pemilik/penanggung jawab perusahaan.

Untuk perusahaan kecil dan menengah SIUP diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepal Kantor Departemen Perdagangan atas nama Menteri Perdagangan atau Pajabat yang ditunjuk mewakili berdasarkan bentuk dan tempat kedudukan perusahaan di wilayah kerjanya.

5.Penyerahan SIUP kepada pemilik SIUP diserahkan kepada pemilik/penanggung setempat atau dikirim melalui Pos dengan disertai tanda terima. Proses penerbitan SIUP dalam jangka waktu tujuh hari kerja dihitung sejak Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP itu membubuhkan tanggal persetujuannya yang tercantum pada surat permohonan izin.

Pembekuan dan Pencabutan SIUP

SIUP yang telah diterbitkan bagi perusahaan yang bersangkutan dapat dibekukan atau dicabut kembali apabila perusahaan pemilik SIUP tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan atau melakukan kewajibannya.

1.Pembekuan SIUP

SIUP dapat dibekukan apabila perusahaan yang bersangkutan sedang diperikasa di sidang pengadilan karena didakwa melakukan tindakan pidana ekonomi, atau perbuatan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya yang didasarkan bukti adanya pemeriksan yang dikeluarkan oleh Pengadilan, atau telah mendapat peringatan tertulis sebanyak tiga kali dari pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP karena melanggar ketentuan-ketentuan :

1.Tidak melaporkan tentang penghentian kegiatan usahanya penutupan perusahaan, termasuk kantor cabang/perwakilan perusahaan;

2.Tidak melaporkan pembukaan kantor cabang/perwakilan perusahaan;

3.Tidak memberikan data/informasi tentang kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4.Tidak memenuhi pajak kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang didasarkan atas permintaan tertulis dari Kantor Inspeksi stempat

Pembekuan SIUP dilakukan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP atau yang mewakili, dengan menerbitkan surat keputusan.

2. Pencabutan SIUP

SIUP dapat dicabut apabila perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan. Yang dimaksud dengan “tidak memenuhi syarat” untuk melaksanakan kegiatan perdagangan ialah tidak memenuhi lagi syarat-syarat untuk memperoleh SIUP, menyalahgunakan SIUP yang telah menyimpan dari bidang usaha dan jenis kegiatan uasaha yang tercantum dalam SIUP, melanggar larangan di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pencabutan SIUP dilakukan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP, atau yang mewakili, dengan menerbitkan surat keputusan

Silahkan untuk Memberi komentar dan Masukan bagi terjalinnya komunikasi dan kekeluargaan fh unpas

PRA PERADILAN

noreply@blogger.com (FORKOM FH UNPAS) — Mon, 30 Mar 2015 03:04:00 +0000

Menurut pasal 1 huruf 10 KUHAP

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam UU ini, tentang:

1.Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya

2.Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan pengadilan

3.Permintaan ganti kerugian atau rehabiltasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan

Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam UU ini (pasal 1 angka 22 KUHAP)

Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam UU ini (pasal 1 angka 23 KUHAP)

Silahkan untuk Memberi komentar dan Masukan bagi terjalinnya komunikasi dan kekeluargaan fh unpas

PENGANIAYAAN

noreply@blogger.com (FORKOM FH UNPAS) — Mon, 30 Mar 2015 01:41:00 +0000

Terdapat pada pasal :

1.Pasal 351, yaitu penganiayaan biasa

2.Pasal 352, yaitu penganiayaan ringan

3.Pasal 353, yaitu penganiayaan berat

Penganiayaan merupakan delik formil (Perbuatannya yang dilarang)

Penganiayaan diatur dalam pasal 351 yang dirumuskan sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai berikut :

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau lupa kepada orang lain, luka terdapat apabila ada perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dengan bentuk semula sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku. Kehendak atau tujuan harus disimpulkan dari perbuatan yang dapat disimpulkan dari sifat dari perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka. Dalam hal ini harus ada sentuhan badan pada orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang itu. Misalnya memukul, menendang, dsb.

Disamping itu seperti mendorong, memegang dengan keras bersifat materil yang termasuk kwalifikasi penganiayaan. Apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan.

Pembuktian atas penganiayaan adalah cukup apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan – perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit pada orang lain dengan tujuan lain seperti orang tua memukul anak untuk menjamin ketertiban dalam lingkungan keluarga. Seorang ahli bedah melakukan pembedahan pada orang berdasarkan UU tidak dapat dikategorikan sebagai penganiayaan. Menimbulkan kerugian kesehatan orang lain di artikan melakukan perbuatan dengan maksud orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit, sedangkan sakit berarti gangguan atas fungsi dari alat – alat dalam badan manusia.

Kejahatan terhadap badan seseorang merupakan delik materil, karena lebih menekankan kepada tindakan / perbuatannnya / akibatnya.

Pasal – pasalnya adalah :

1. Pasal 351 Biasa

2. Pasal 352 Ringan

3. Pasal 353 Berencana

4. Pasal 354 Berat DOLUS

5. Pasal 356 Memberatkan

6. Pasal 357 Penganiayaan dengan hukuman tambahan

7. Pasal 358 Penyerangan / perkelahian

8. Pasal 355 Penganiayaan berata direncanakan

9. Pasal 305 Kewajiban memberikan hidup

10.Pasal 359 Kejahatan terhadap badan CULPA

11.Pasal 360 seseorang krn ketidak hati–hatian.

Pasal 351.

Unsur-unsurnya :

Melukai/merubah pada fisik seseorang, dan rasa sakit.

Pasal 352

Unsurnya :

Tidak menimbulkan rasa sakit

Pasal 354

Unsurnya :

Menimbulkan luka berat, akibatnya menimbulkan cacat, yang terdapat dalam pasal 90, berobah fikirannya dalam 4 minggu.

Pasal 356.

Unsurnya :

Yang memberatkan objeknya, misalnya PNS terhadap istrinya atau anaknya atau pembantunya.

Pasal 90 KUHP :

1.Hilangnya panca indra

2.Tidak dapat melaksanakan pekerjaan dalam waktu tertentu

3.Tidak mungkin sembuh

4.Berubah akal ± 4 minggu

LUKA BERAT ATAU LUKA PARAH ANTARA LAIN :

1.Penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh kagi dengan sempurna atau mendatangkan bahaya maut, jadi luka atau sakit bagaimanapun besarnya jika dapat disembuhkan kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut itu bukan luka berat.

2.Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Kalau hanya buat sementara saja boleh tidak cakap melakukan pekerjaan itu tidak termasuk luka berat.

3.Kehilangan salah satu panca indra misalnya orang menjadi buta atau tuli, dsb.

4.Kudung (Pontong) sehingga cacat atau karena ada sesuatu anggota badan yang putus. Misalnya hidungnya ropong da telinganya kerompong.

5.Lumpuh artinya tidak bisa menggunakan anggota badannya lagi.

6.Berobah fikiran lebih dari 4 minggu, fikiran terganggu kacau tidak dapat berfikir normal lagi.

7.Menggugurkan atau membunuh bakal anak (abosri) kandungan ibu.

OBJEK / KEPENTINGANYANG DILINDUNGI DALAM KUHP

1.Kepentingan terhadap harta benda (Pencurian)

2.Kepentingan terhadap jiwa seseorang (Pembunuhan)

3.Kepentingan terhadap badan seseorang (Penganiayaan)

4.Kepentingan terhadap kemerdekaan seseorang (Penculikan)

5.Kepentingan terhadap kehormatan seseorang (Penghinaan)

6.Kejahatan terhadap pemalsuan

Silahkan untuk Memberi komentar dan Masukan bagi terjalinnya komunikasi dan kekeluargaan fh unpas

Makelar

noreply@blogger.com (FORKOM FH UNPAS) — Mon, 30 Mar 2015 01:30:00 +0000

Makelar adalah seorang perantara yang menghubungkan pengusaha dengan pihak ketiga untuk mengadakan perjanjian.

Beberapa macam perjanjian menurut pasal 64 :

1.Perjanjian jual beli barang dagangan

2.Kapal-kapal

3.Obligasi

4.Efek-efek

5.Wesel

6.Aksep

7.Surat-surat berharga lainnya.

Makelar sebagai pedagang perantara yang dalam melakukan pekerjaannya memperoleh izin dari pemerintah dan disumpah oleh pengadilan negeri yang tugasnya berupa menyelenggarakan perusahaan dengan jalan membuat transaksi bagi pihak pemberi kuasa dengan cara menjual, membeli barang, saham, serta mengusahakan asuransi dengan menerima upah atau provisi.

Pengangkatan makelar menurut pasal 65 ayat 1 KUHD ada s macam yaitu:

1.Pengangkatan yang bersifat umum, yaitu untuk segala jenis lapangan atau cabang perniagaan.

2.Pengangkatan yang bersifat terbatas, yaitu bahwa dalam aktanya ditentukan untuk jenis atau jenis – jenis lapangan/cabang perniagaan apa mereka perolehkan menyelenggarakan pemakelaran mereka misal, wesel, efek-efek, asuransi., dll.

Makelar berbuat atas nama dan tanggungan yang memberi kuasa. Ia tidak mempunyai ikatan yang tetap. Mengenai pemberian kuasa diatur oleh pasal 1792 KUHPerdata. Dimana dalam pemberian kuasa ia bertindak sebgai wakil dengan batas yang ditentukan oleh undang-undang atau kebiasaan. Apabila seorang makelar yang melanggar maka diatur dalam pasal 71 KUHD, setiap makelar yang ersalah atau melanggar hanya berlaku baginya. Semuanya tergantung dari pejabat umum yang mengangkatnya, ahrus dibebaskan dari tugasnya atau dilepaskan dari jabatannya. Dengan mengganti biaya, rugi, bunga sebagai si penerima kuasa (last hebber).

Tugas – tugas pokok makelar

Adapun tugas – tugas pokok makelar adalah sbb:

1.Memberi perantara dalam jual beli

2.Menyelenggarakan lelang terbuka dan lelang tertutup.

Lelang terbuka adalah penjualan kepada umum dimuka pegawai yang diwajibkan untuk itu (notaris atau juru sita) Lelang tertutup adalah tawaran dilakukan dengan rahasia.

3.Menaksir untuk bank hipotik dan maskapai asuransi.

4.Mengadakan monster – monster (contoh)barang yang akan diperjualbelikan

5.Menyortir party – party yang akan diperjual belikan

6.Memberikan keahlian dalam hal kerusakan dan kerugian

7.Menjadi wasit dan arbiter dalam hal perselisihan tentang kwalitet

Kewajiban Seorang Makelar

Kewajiban seorang makelar antara lain :

1.Mengadakan buku catatan mengenai tindakannya sebagai makelar, setiap hari catatan itu disalin dalam buku dengan keterangan yang jelas tentang pihak-pihak yang mengadakan transaksi, penyelelenggaraan, penyerahan, kwalitet jumlah dan harga serta syarat-syarat yang dijanjikan (Pasal 66 KUHD).

2.Siap sedia tiap saat untuk memberikan kutipan / ikhtisar dari buku itu kepada pihak-pihak yang ersangkutan mengenai pembicaraan dan tindakan yang dilakukan dalam hubungan dengan transaksi yang diadakan (Pasal 67 KUHD).

3.Menyimpan contoh sampai penyerahan barang itu dilakukan. Menjamin kebenaran tanda-tanda dari penjual dalam perdagangan surat wesel atau surat-surat berharga lainnya yang tercantum dalam surat –surat tersebut (Pasal 69 KUHD).

Pasal 68 KUHD menyebutkan :

Pembukuan seorang makelar sebagai mempunyai kekuatan pembuktian khusus yang menyatakan bahwa catatan dalam bukunya merupakan bukti yang sempurna, apabila tidak disangkal. Sebagai seorang makelar mempunyai hak retensi yaitu jumlah upah atau provisi ditetapkan sebelumnya atau menurut kebiasaan.

Silahkan untuk Memberi komentar dan Masukan bagi terjalinnya komunikasi dan kekeluargaan fh unpas

Sejarah Hukum Dagang.

noreply@blogger.com (FORKOM FH UNPAS) — Sun, 29 Mar 2015 12:14:00 +0000

Pada zaman sebelum lahirnya nabi Isa di Romawi ( sebelum masehi ) telah terbentuik himpunan peraturan dalam bidang hukum perdata yang bernama Corpus Iuris Civilis ( C.I.C) terdiri atas ;

1.Codex Yustianus ( kumpulan UU yang telah dibukukan oleh para ahli hukum atas perintah kaisar Romawi.

2.Pandecta ( kumpulan pendapat para ahli hukum Romawi yang termasyur, mislany Gaius,Paulus Pianus.

3.Institutiones ( berisikan lembaga-lembaga hukum Romawii.

4.Noveles ( kumpulan UU yang dikeluarkan sesudah Codex selesai.

permulaan abad ke 6 ( 527- 533) yaitu pada zaman kaisar Justianus dalam buku Codex Iustianus. C.I,C pada zamannya dipandang cukup baik mengatur tentang hubungan antar perorangan.

Di samping peraturan yang sudah dikodifikasikan, ini tentunya masih ada kebiasaan-kebiasaan khusus yaitu kebiasaan dagang.

Alasan tersebut di atas , maka pada abad ke 17 di bawah Raja Lodewijk XIV diadakan kodifikasi dalam hukum pedagang oleh Menteri keuangan Colbert membuat aturan sebagai berikut :

1.Ordonnance Du Commerce ( 1673 ) , yang mengatur hukum pedagang sebagai hukum untuk golongan tertentu yaitu kaum pedagang.

2.Ordonnace De La Marine ( 1681) yang mengatur hukum pedagang laut ( khusus untuk pedagang di kota pelabuhan ).

Kemudian pada tahun 1807 pada di Prancis disamping adanya Code Civil Des Francais , telah dibuat lagi suatu kitab undang-undang hukum dagang tersendiri yaitu :

1.Code De Commerce, yang mengatur hubungan antara perseorangan dalam arti yang sempit khusus mengenai perdagangan.

2.Code Civil , yang mengatur hubungan antra perseorangan dalam arti luas yang disebut hukum perdata. Adapaun penyusunan dua buku ini berdasarkan dua ordonnanci yaituOrdonnance de Commerce danOrdonnace de La Marine.

Kemudian kedua kodifikasi hukum Prancis di atas dinyatakan berlaku di Prancis pada tanggal 1 Januari 1808, karena pada waktu itu Belanda merupakan negara jajahan Prancis kedua buku itu berlaku juga di Belanda berdasarkan Concordatie Beginsel atau asas konkonrdansi ( asas yang menyatakan bahwa hukum disuatu negara diperlakukan sama di negara lain). Setelah Belanda merdeka ( 1813 ) berusaha membuat satu UU baru, akan tetapi tidak berhasil dan masih terpengaruh oleh pemisahan kedua kitab tsb. Belanda berhasil menyusun buku baru (bersumber pada ( Code civil dan Code de Commerce) yang mulai berlaku di Belanda 1 Oktober 1838 dan bernama :

1.Burgelijk Wetboek( BW) : yang terjemahan menjadi Kitab undang-undang hukum perdata (KUHPer).

2.Wet boek Van Koophandel (WVK) , yang terjemahan menjadi Kitab undang-undang Hukum dagang( KUHD)

Dari uraian sejarah di atas menunjukan bahwa asal penyusunan BW dan WVK adalah bersumber dari hukum yang pertama (C.I.C ) dan secara khusus bersumber pada Code Civil dan Code de Commercedan dari sinilah tongkat adanya pemisahan antara BW dan WVK..

Silahkan untuk Memberi komentar dan Masukan bagi terjalinnya komunikasi dan kekeluargaan fh unpas

Persekutuan dalam hukum dagang

noreply@blogger.com (FORKOM FH UNPAS) — Sun, 29 Mar 2015 12:09:00 +0000

Perkumpulan Sebagai Bentuk Asal Dari Perusahaan Di Bidang Hukum Dagang.

1.Perkumpulan dalam arti sempit ( VERENIGING) yaitu perkumpulan yang merupakan bentuk asal suatu PERSEKUTUAN tetapi TIDAK BERMAKSUD bertujuan ekonomis.

2.Perkumpulan dalam rti luas yang berada dalam bidang hukum dagang , yang merupakan bentuk asal dari persekutuan perniagaan/ perusahaan ( seperti perusahaan perseorangan, comanditer venoschap, fima dll).

Selanjutnya perkumpulan dalam arti lua yang menjalankan kegiatan ekonomi dan mencari keuntungan itu dibagi menjadi 2 yaitu :

1.Perusahaan yang TIDAK BERBADAN HUKUM, yaitu suatu perusahaan yang menurut sifatnya dan bentuknya memiliki tanggung jawab yang luas secara peribadi.

2.Perusahaan yang BERBADAN HUKUM yaitu suatu perushaan yang karena sifatnya dibebani tanggung jawab terbatas sebatas modal yang ditanamkan. 1

Untuk jelasnya masing masing perusahaan itu akan diuraikan sebagai berikut :

1.Persekutuan Yang Bukan Badan Hukum

a.Perusahaan Perorangan;

b.Persekutuan Perdata ( 1618 KUHP)

c.Persekutuan Firma ( 1618/ PASAL 18 KUHD)

d.Persekutuan Comanditer ( CV)

a.Perusahaan Perorangan / Persekjutuan Perdata

Cara mendirikan PERUSAHAAN PERORANGAN cukup dengan menurut SIUP ( SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN) di Kantor erdagangan; serta MENGURUS NPWP di Kantor Pajak. Akan tetapi bisa saja jika didirikan lebih dari 1 orang kemudian mereka membuat persekutuan perdata dengan akta otentik atau akta notaries.

b.Persekutuan FIRMA

Firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan mempergunakan nama bersama. Setiap sekutu (firman) adalah pengurus yang berhak dan berwenang melakukan tindakan hukum atas nama Firma kecuali ada hal hal pembatasan. Olehs sebab itu tiap tiap sekutu bertanggung jawab secara penuh secara tanggung renteng. Ketentuan ini dapat dilihat pada pasal 16, 18, 23 dan 35 KUH Dagang.

Cara mendirikan Firma harus dengan akta otentik, akan tetapi ketidaan akta tidak dapat dipakai alasan untuk merugikan ihak lain.Hal itu berarti dapat saja Firma dibentuk dengan akta dibawah tangan. (Pasal 22 )

Apabila Firma telah didirikan maka akta Firma jarus didaftarkan dan di umumkan sebagaimana diatur dalam PASAL 23-28 KUHD

Pendaftaran Firma dilakukan di Pengadilan Neegeri tempat Firma di dirikan , kemudian di umumkan di dalam Berita Negara RI yang memiliki publisitas.

Pengumuman berdiriya Firma memiliki implikasi yuridis yang luas yaitu : apabila pendaftaran dan pengumuman tidak dilakukan maka Firma dianggap didirikan melakukan segala usaha, tidak memiliki masa berlaku.dan semua sekutu memiliki hak yang sama.

d.Pesekutuan Komanditer atau Comanditer Venoschaf (CV)

Persekutuan komanditer adalah suatu badan usaha yang didirikan paling sedikit 2 orang yaitu seorang sekutu komanditer dan seorang sekutukomplementer.

Cara pendiriannya tidak diatur secara terinci dalam KUH Dagang, sehingga CV dapat didirikan dengan akta otentik maupun dengan akta di bawh tangan yang penting adanya kesepakatan para pihak ( pasal 19, 20 dan 21).

Sekutu Komplementer dalam CV adalah sekutu yang memberikan modal baik berupa uang maupun jasa, tenaga maupun pikiran. Sekutu inilah yang mengurus perseroan sehingga bertanggung jawab secara penuh.

Sekutu Komanditer Komanditer adalah sekutu yang memberikan modal berupa uang atau barang, tetapi tidak berhak melakukan pengurusan terhadap perseroan. Karena itu tanggung jawabnya terbatas.

Silahkan untuk Memberi komentar dan Masukan bagi terjalinnya komunikasi dan kekeluargaan fh unpas

Perbedaan dan Persamaan Agen, Makelar dan Komisioner

noreply@blogger.com (FORKOM FH UNPAS) — Sun, 29 Mar 2015 12:06:00 +0000

Perbedaan Agen, Makelar dan Komisioner

a.Agen :

1.Sifat hubungan hukum tetap

2.Pengangkatan tidak dapat disumpah

3.Berkewajiban menjual barang sesuai yang ditentukan oleh prinsipalnya

4.Kebiasaan (dasar hukumnya)

5.Hak provisi

6.Aturan kebiasaan, KUHPerdata

b Makelar

1.Hubungan hukum pemberian kuasa

2.Sifat hubungan hukum tidak tetap

3.Pengangkatan diangkat dan disumpah

4.Resiko ditanggung prinsipal

5.Hak komisi dan retensi

6.Aturan dalam KUHD

7.Menyimpan contoh barang, membuat pembukuan

c.Komisioner

1.Hubungan hukum pemberian kuasa khusus

2.Sifat hubungan hukum tidak tetap

3.Pengangkatan tidak ada

4.Bertindak atas nama sendiri

5.Resiko ditanggung komisioner

6.Hak berupa komisi, retensi, privillege

7.Aturan dalam KUHD, KUHPerdata

Persamaan Agen dan Makelar

1.Sama – sama pemegang kuasa, bertindak atas nama pemberi kuasanya tapi tanggungjawab masih berada ditangan si pemberi kuasa (Prinsipal), karena pemberi kuasa merupakan para pihak dalam perjanjian

2.Sama- sama perantara .dan pembantu perusahaan

Silahkan untuk Memberi komentar dan Masukan bagi terjalinnya komunikasi dan kekeluargaan fh unpas

peradilan militer

noreply@blogger.com (FORKOM FH UNPAS) — Sun, 29 Mar 2015 12:03:00 +0000

peradilan militer adalah bagian dari kekuasaan kehakiman untu menegakan hukum dan keadilan dengan memperhatikan menjungjung fungsi-fungsi untuk menjaga stabilitas negara.

adapun tujuan dari peradilan militer tersebut adalah mencari kebenaran materiil demi tegaknya hukum dan keadilan di kalangan prajurit militer bila terjadi pelanggaran hukum

Aapun fungsi peradilan militer diantaranya :

a.bertugas dan berwenang menjatuhkan sanksi dari aparat yang ditunjuk jika terjadi pelanggaran hukum disiplin prajurit ( undang-undang no.26 tahun 1997)

b memeriksa, mengadili, dan memutus terhadap setiap pelanggaran oleh prajurit dalam lingkup kewenangan pengadilan militer( undang-undang No.31 tahun 1997)

melihat dua fungsi peradilan militer maka dapat disimpulkan adanya dualisme penyelesaian pelanggaran hukum dalam peradilan militer, yaitu melalui undang-undang No 26 tahun 1997 dan undang-undang no 31 tahun 1997.

Kedudukan hukum acara militer dengan adanya kuhap.

kedudukan hukum acara militer tidak bisa dipisahkan dengan hukum acara yang lainnya, karena peradilan militer dilindungi oleh undang-undang mulai dari UUD 1945 sampai dengan UU operasionalnya, sehingga kedudukannya sah.

kekhususan peradilan militer dapat dilihat dari beberapa sudut yaitu :

1.subyeknya khusus.

2.adanya asas-asas yang khusus diluar dari asas-asas yang adala dalam kuhap

3.landasan hukum operasionalnya berbeda.

hubungan peradilan militer dengan kuhap

kuhap bisa digunakan bila tidak ada ketentuan yang mengatur dalam peradilan militer dengan tujuan untuk mengisi kekosongan hukum asalkan tidak bertentangan dengan asas asas yang ada dalam peradilan militer.

asas-asas dalam peradilan militer diantaranya;

- asas keseimbangan antara kepentingan militer dengan kepentingan umum.

- asas keseimbangan antara doelmatigheid dengan rechtsmatigheid

- asas kesatuan komando (unity of command dan hirarkhi)

- asas komandan bertanggung jawab penuh terhadap baik buruknya kesatuan yang dipimpin

- asas pertanggungjawaban mutlak

- asas komandan tidak boleh membiarkan bawahannya melakukan pelanggaran

- asas mendidik

- asas kesederhanaan

- asas cepat

- asas perwira sebagai penyerah perkara.

upaya paksa dalam peradilan militer adalah :

- penangkapan

- penahanan

- penggeledahan

- penyitaan

- pemeriksaan surat

Silahkan untuk Memberi komentar dan Masukan bagi terjalinnya komunikasi dan kekeluargaan fh unpas

PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN

noreply@blogger.com (FORKOM FH UNPAS) — Sun, 29 Mar 2015 12:02:00 +0000

Penggeledahan Rumah

Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini (pasal 1 angka 17 KUHAP)

Penggeledahan Badan

Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita (Pasal 1 angka 18 KUHAP)

Menurut pasal 1 angka 16 KUHAP

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan

Silahkan untuk Memberi komentar dan Masukan bagi terjalinnya komunikasi dan kekeluargaan fh unpas

Pengertian Hukum Acara Perdata

noreply@blogger.com (FORKOM FH UNPAS) — Sun, 29 Mar 2015 11:55:00 +0000

Prof. Dr. Sudikno mertokusumo, SH

Hukum Acara Perdata adalah peraturan Hukum yang mengatur bagaimana cara ditaatinya Hukum perdata materiil dengan peraturan hakim. Lebih kongkrit dikatakan bahwa Hukum Acara Perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutuskan, dan pelaksanaan daripada putusannya.

Abdul kadir Muhamad

Hukum Acara Perdata adalah peraturan Hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya Hukum perdata sebagaimana mestinya. Hukum Acara Perdata dirumuskan sebagai peraturan Hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui Pengadilan(hakim), sejak diajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim.

Retnowulan

Hukum Acara Perdata Hukum Perdata Formil adalah kesemuanya kaidah Hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam Hukum Perata Materiil.

R. Soesilo

Hukum Acara Perdata /Hukum Perdata Formal yaitu kumpulan peraturan-peraturan Hukum yang menetapkan cara memelihara Hukum perdata material karena pelanggaran hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari Hukum perdata material itu, atau dengan perkataan lain kumpulan peraturan-peraturan Hukum yang menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi pada melangsungkan persengketaan dimuka hakim perdata, supaya memperoleh suatu keputusan daripadanya, dan selanjutnya yang menentukan cara pelaksaan putusan hakim itu.

Dari beberapa pengertian di atas bahwa Hukum Acara Perdata adalah peraturan Hukum yang memiliki karakteristik :

- Menentukan dan mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya Hukum Perdata Materiil.

- Menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk beracara di muka persidangan pengadilan, mulai dari pengajuan gugatan, pengambilan keputusan sampai pelaksanaan putusan pengadilan.

Silahkan untuk Memberi komentar dan Masukan bagi terjalinnya komunikasi dan kekeluargaan fh unpas

Agen Perusahaan

noreply@blogger.com (FORKOM FH UNPAS) — Sun, 29 Mar 2015 11:54:00 +0000

Agen Perusahaan / ( STB 1936 No. 3 7)

Agen perdagangan adalah seorang atau suatu perusahaan yang bertindak sebagai penyalur untuk menjualkan barang-barang keluaran perusahaan lain. Umumnya perusahaan dari luar negeri dengan siapa atau perusahaan itu ia mempunyai hubungan tetap.

Hubungannya dapat berupa :

1.Perusahaan itu memberli barang – barang itu untuk perhitungannya sendiri dengan mendapatkan komisi dan kemudian menjualnya kembali.

2.Perusahaan itu merupakan wakil dari perusahaan yang memprodusir atau memproduksi barang – barang itu.

3.Perusahaan itu bertindak sebagai penyalur untuk menemui pembelinya dan mengusahakan suatu penawaran pembelian.

Arti Pentingnya Kedudukan Agen

Arti penting dari kedudukan agen perdagangan adalah adanya hubungan tetap dengan perusahaan – perusahaan yang memproduksi barang – barang itu sehingga perusahaan – perusahaan itu tidak akan menjual barang – barang itu melalui perusahaan lain, disini dijumlai dalam praktek dikenal dengan agen tunggal disebut Sole Agent

Agen dan distributor memiliki perbedaan – perbedaan principal dalam hal – hal sbb :

1.Hubungan dengan prinsipal

Seorang agen akan menjual barang / jasa untuk dan atas nama pihak prinsipalnya, sementara seorang distributor bertindak untuk dan atas namanya sendiri (independent tender).

2.Pendapatan perantara

Pendapatan seorang agen adalah berupa komisi dari hasil penjualan barang / jasa kepada konsumen dan distributor pendapatnya adalah berupa laba dari selisih harga beli (dari prinsipal) dengan harga jual kepada konsumen.

3.Pengiriman barang

Agen dikirim langsung dari prinsipal kepada konsumen dan distributor langsung dikirim ke konsumen jadi dalam hal distribusi pihak pinsipal bahkan tidak mengetaui siapa konsumen itu.

4.Pembayaran harga barang

Pihak prinsipal akan langsung menerima pembayaran harga dari pihak konsumen tanpa melalui agen, sedangkan dalam hal distribusi pihak distributorlah yang menerima harga bayaran dari konsumen.

Hubungan kedudukan agen dengan prinsipalnya diatur dalam suatu kontrak agency, dimana diatur antara lain :

1.Daerah perwakilannya

2.Lamanya kontrak itu berlaku

3.Berkuasa tidaknya menutup perjanjian

4.Jumlah provisi dalam penggantian ongkos

Silahkan untuk Memberi komentar dan Masukan bagi terjalinnya komunikasi dan kekeluargaan fh unpas

PENDAFTARAN PERUSAHAAN

noreply@blogger.com (FORKOM FH UNPAS) — Sun, 29 Mar 2015 11:49:00 +0000

Dasar hukumnya

Dasar hukum pendaftaran perusahaan adalah undang-undang No.3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, selanjutnya disingkat UWDP.Undang-undang ini diikuti oleh beberapa peraturan pelaksanaan yaitu antara lain Keputusan Menteri Perdagangan No.285/Kep/li/85 Tentang Pejabat Penyelenggara wajib Daftar Perusahaan; Keputusan Mentri Perdagangan No.286/Kep/II/85 Tentang Penetapan Tarif Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan; Keputusan Mentri Perdagangan No.288/Kep/ll/85 Tentang Hal-hal yang Wajib didaftarkan, khusus bagi P.T yang menjual sahamnya dengan perantara pasar modal.

Dalam pasal 1 UWDP dirumuskan beberapa istilah tertentu yang dipakai dalam soal pendaftaran perusahaan. Beberapa istilah itu adalah seperti diuraikan berikut ini :

1.Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

2.Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan.

3.Perusahaan adalah bentuk uasah yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

4.Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang dan atau peraturan-peraturan pelaksanaanya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh Pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.

5.Wajib daftar perusahaan adalah kewajiban setiap pengusaha untuk mendaftarkan perusahaannya secara resmi menurut perundang-undangan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan.

Tujuan Pendaftaran Perusahaan

Untuk mengetahui apa tujuan pendaftaran perusahaan perlu dibaca penjelasan umum UWDP No.3 Tahun 1982. Dalam penjelasan umum itu pada pokoknya dinyatakan, tujuan pendaftaran perusahaan itu adalah seperti diuraikan dalam butir-butir berikut ini :

1.Melindungi perusahaan yang jujur.Tujuan pertama pendaftran perusahaan ialah untuk melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur dan terbuka dari kemungkinan kerugian akibat praktik usaha yang tidak jujur, seperti persaingan curang, penyelundupan.Dengan kewajiban pendaftaran dapat dicegah atauv dihindari timbulnya perusahaan dan badan usaha yang tidak bertanggung jawab serta dapat mungkin perusahaan yang jujur.

2.Melindungi masyarakat atau konsumen. Tujuan kedua pendaftaran perusahaan ialah untuk melindungi masyarakat atau konsumen dari kemungkinan akibat perbuataan yang tidak jujur atau insolvabel suatu perusahaan. Dengan kewajiban pendaftarn perusahaan dapat diketahui keadaan perusahaan melalui daftar perusahaan pada kantor Pendaftaran Perusahaan. Daftar perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak.

3.Perkembangan dunia usaha dan perusahaan. Tujuan ketiga pendaftaran perusahaan ialah untuk mengetahui perkembangan dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan di Indonesia melalui daftar perusahaan pada kantor Pendaftaran Perusahaan.

4.Memudahkan pembinaan, pengarahan, pengawasan. Tujuan keempat pendaftaran perusahaan ialah untuk memudahkan pemerintah melukuan pembinaan, pengarahan,pengawasan, dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat melalui data yang dibuat secara benar dalam daftar perusahaan, sehingga dapat dijamin perkembangan dunia usaha dan kepastian berusaha.

Dengan adanya kewajiban pendaftaran perusahaan, maka jelaslah bahwa buku daftar perusahaan berfungsi sebagai sumber informasi resmi mengenai identitas san hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan. Selain itu, buku daftar perusahaan juga berfungsi sebagai alat pembuktian sempurna terhadap pihak ketiga, sepanjang tidak terbukti sebaliknya. Karena itu pengusaha yang mendaftarkan perusahaannya dituntut mempunyai sifat jujur dan terbuka, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Sifat terbuka ini dapat diketahui dari ketentuan pasal 4 UWDP, siapa saja dapat memperoleh keterangan yang diperlukan dengan cara mendapatkan salinan/petikan resmi dari isi buku daftar perusahaan setelah memenuhi biaya administrasi yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

Perusaahaan yang Wajib Didaftarkan

Setiap perusahaan wajiib didaftarkan dalam daftar perusahaan (Pasal 5 ayat 1 UWDP). Perusahaan-perusahaan tersebut harus berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah negara Republik Indonesia menurut ketentuan perundang-undngan yang berlaku, termasuk di dalam kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai weweng untuk mengadakan perjanjian itu ialah yang berbentuk badan hukum, termasuk juga Koperasi, yang berbentuk persekutuan, persorangan, dan perusahaan lainnya di luar yang tersebut tadi (pasal 8 UWDP).

Tetapi menurut ketentuan pasal 6 UWDP, ada dua jenis perusahaan yang dikecualikan dari wajib daftar, artinya tidak diwajibkan mendaftar, yaitu

1.Setiap perusahaan negar yang berbentuk Perusahaan Jawatan seperti diatur dalam Undang-undang No.9 Tahun 1969 jo.Stb. 1927-419 Tentang Indische Berdriijven wetsebagaimana telah diubah dan ditambah.

2.Setiap perusahaan kecil perseorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahannya sendiri atau dengan memperkerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan azin usaha.

Menurut penjelasan pasal 6 UWDP itu, dua jenis perusahaan tersebut dikecualikan dari wajib daftar karena secara ekonomis tidak bertujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Khusus bagi perusahaan kecil perseorangan bertujuan memperoleh keuntungan dan atau laba secara ekonomis benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari. Walaupun mempekerjakan anggota keluarganya sendiri yang terdekat, keluarga itu terbatas dalam hubungan sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu, ipar.

Yang wajib Mendaftarkan

Untuk mengetahui siapa yang wajib melakukan pendaftaran, pasal 5 UWDP menentukan sebagai berikut :

1.Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberi surat kuasa yang sah.

2.Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik berkewajiban melakukan pendaftaran. Apabila seorang di antara mereka telah memenuhi kewajiban pendaftaran, yang lain di bebaskan dari kewajiban itu.

3.Apabila pemilik dan atau petugas suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan.

Apabila pemilik atau perusahaan dengan sengaja atau karena kelalaianya tidak memenuhi kewajiban mendaftarkan perusahaannya, maka hukuman selama-lamanya tiga bulan atau pidana setinggi-tingginya Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah). Tindak pidana ini merupakan kejahatan.

Pejabat Penyelenggara Pendaftaran

Untuk mengetahui siapa Pejabat Penyelenggara pendaftaran, Surat Keputusan Menteri Perdagangan No.285/ Kep/ll/85 tanggal 6 februari 1985 menetapkan sebagai berikut ini :

1.Di tingkat pusat adalah direktur Jenderal Perdagangan dalam Negeri, yang bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan

2.Di daerah tingkat I adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan, yang bertanggung jawab kepada Dirjen perdagangan Dalam Negeri untuk wilayah kerja masing-masing.

3.Di Daerah Tingkat II adalah Kepala Kantor Departemen Perdagangan, yang bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan untuk kerja masing-masing

Silahkan untuk Memberi komentar dan Masukan bagi terjalinnya komunikasi dan kekeluargaan fh unpas