FORUM INTELIJEN

Indonesia Kena Tipu Yayasan Luar Negeri

2011-02-03T07:43:00.000-08:00

Sebelum saya menjelaskan kenapa New7Wonders saya sebut sebagai kontes tukang tipu. Berikut sedikit kata-kata dari UNESCO.

In order to avoid any damaging confusion, UNESCO wishes to reaffirm that there is NO link whatsoever between UNESCO’s World Heritage programme, which aims to protect world heritage, and the current campaign concerning “The New 7 Wonders of the World”.
Although UNESCO was invited to support this project on several occasions, the Organization decided NOT TO collaborate with Mr. Weber. Source : UNESCO

Intinya UNESCO tidak bekerja sama dan menolak untuk bekerja sama dengan Kontes Tukang Tipu “New7Wonders”.

Pertama-tama use your own logic Bro, sebuah kontes yang hanya berdasar vote online dimana satu orang tidak dibatasi untuk melakukan vote (sekitar 4 tahun yang lalu saya vote komodo sampai puluhan kali). Ini sama sekali tidak VALID. Ini kurang lebih seperti kontes-kontes kepopuleran di TV yang dilakukan via sms, cuma ini via internet.

Kedua, baru-baru ini Panitia Kontes Tukang Tipu New7Wonders menyatakan kekecewaan atas ketidak profesionalan Pemerintah Republik Indonesia yang ditunjuk menjadi tuan rumah (sekali lagi ditunjuk menjadi tuan rumah). Biasanya kan kalau di kontes-kontes Olah raga pada mencalonkan diri untuk menjadi tuan rumah, kalau ini ditunjuk!.

Reputasi Taman Nasional Komodo yang terkenal di dunia, rupanya tidak diimbangi dengan sikap pemerintah Indonesia yang dianggap cuek, padahal rencananya akan menjadi tuan rumah malam penganugerahan. Yayasan New7Wonders pun menyurati Presiden SBY.
Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Presiden Yayasan New7Wonders, Bernard Weber dalam rilisnya yang diterima detikcom, Selasa (1/2/2011). Dalam seleksi tahap akhir yang menyisakan 28 finalis, Komodo akan dicopot dari proses nominasi, karena yayasan kecewa dengan pemerintah Indonesia.
Ini semua gara-gara Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) dianggap wanprestasi atas aspek legal formal yang harus disiapkan menjelang malam penganugerahan pada 11 November 2011 mendatang. Respons Kemenbudpar yang lamban dan diskusi yang tidak produktif telah melelahkan Yayasan New7Wonders
Bahkah, saking kecewanya, Webber sampai menyurati Presiden SBY dan meminta agar ada langkah kongkret. “Saya percaya anda memiliki visi, keberanian, dan kapasitas untuk memecahkan masalah yang dekat dengan hati orang Indonesia,” kata Webber dalam suratnya untuk SBY.
Webber menjamin, asalkan semua permasalahan ini bisa diatasi, pencopotan Komodo dari nominasi akan dibatalkan. Komodo pun bisa tetap menjadi finalis menuju puncak penghargaan di mana akan dipilih 7 keajaiban alam terbaik di planet Bumi.
“Namun, kalau tidak ada solusi, kami akan mencopot Komodo dan menggantinya dengan nominator lain di daftar cadangan. Kami sekarang mencari segala cara untuk menghormati hak-hak kontraktual untuk menghindari langkah terakhir itu,” ujar Webber.
Webber sungguh menyayangkan kondisi yang menimpa Komodo. Padahal menurutnya, kampanye New7Wonders bisa membantu tumbuhnya perekonomian, pariwisata dan naiknya reputasi negara bersangkutan. Saat pemilihan Tujuh Keajaiban Dunia baru pada 7 Juli 2007, kampanye itu telah menghasilkan US$ 5 miliar atau Rp 45 triliun untuk para negara pemenang dari pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. Source : Detik

Baca yang saya tebalkan, ini Kontes yang mana Panitianya bisa sesuka hati mencopot kandidat yang telah di vote oleh ratusan ribu manusia hanya karena Pemerintah nya menurut mereka ngaco? Lalu buat apa vote itu?

Dan menurut Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik, LSM (Yayasan New 7 Wonders) yang tidak jelas ini menuntut $10 juta sebagai biaya sebagai tuan rumah dan $35 juta sebagai biaya penyelenggaraan Final.

Usai lolos ke babak 28 finalis, Desember lalu panitia dari yayasan sekonyong-konyong datang dan meminta supaya Indonesia berkenan menjadi tuan rumah deklarasi pada 11/11/2011. Biayanya untuk gelaran acara itu tidak main-main. Yayasan menodong pemerintah menyediakan dana Rp 400 miliar untuk acara itu.
“Harus membayar US$ 10 juta begitu kita bilang iya. Lalu untuk pelaksanaan pengumuman itu dihitung US$ 35 juta. Nah jadi total kita harus membayar USD$ 45 juta atau sekitar Rp 400 miliar,” terang Jero.
Tak sudi diancam, Jero Wacik mengambil sikap untuk menolaknya. Lagipula, menurutnya, kunjungan ke Pulau Komodo juga sudah meningkat pesar beberapa tahun belakangan ini.
“Nasionalisme saya bangkit juga, masa diancam-ancam oleh LSM yang tak jelas itu. Keabsahan LSM itu juga belum tentu kredibel,” ujar Jero Wacik. Sumber : 1-2

Sebagai Informasi Untuk pendaftaran awal, satu objek wisata dipunggut biaya USD200. Setelah pembayaran dituntaskan, maka perwakilan dari LSM New7Wonders melakukan survei dan memilih objek wisata yang layak dinominasikan. Dalam kaitan ini, terpilihlah Pulau Komodo.

Menurut Yayasan New7Wonders, promosi yang mereka lakukan telah membuat keuntungan $5 Milyar untuk negera pemenang, ini sungguh klaim yang tak berdasar. Selain itu memaksa sebuah negara menjadi tuan rumah sungguh tidak elegan menurut saya.

Namun satu berita yang membuat saya tertawa

“Lebih-lebih jadi tuan rumah belum tentu menang. Saya berhitung dan tidak menuruti dengan berat hati. Mereka bilang kalau Indonesia tak mau jadi tuan rumah, kita bisa di delete,” ungkap Jero Wacik. Sumber : OkeZone

Kalau jadi tuan rumah dan menang bayar aja tidak apa-apa ya?

Ini adalah suara saya, suara seorang Bango Lumayang yang melihat dunia dari kacamata intelijen. Bagaimana dengan suara Anda?

Ada Apa Dengan Bang Tifatul?

2011-01-10T13:53:00.000-08:00

Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengeluarkan ultimatum pada Jumat pekan lalu. Tifatul meminta Research In Motion (RIM), perusahaan Kanada yang mengeluarkan layanan Blackberry untuk menutup akses terhadap situs porno.

Tifatul memberi ultimatum kepada RIM selama dua minggu untuk mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Ultimatum ini mendapat banyak protes di situs mikroblogging Twitter sejak keluarnya wacana tersebut. Tifatul kembali membuat pernyataan soal RIM dan layanan Blackberry lewat akun Twitter-nya @tifsembiring. Dalam posting terakhir dia membuat delapan poin soal RIM. Inilah 8 permintaan Tifatul:

Kita minta RIM agar hormati & patuhi Peraturan perundangan yg berlaku di Indonesia, terkait dg UU 36/1999, UU 11/2008 & UU 44/2008
Kita minta RIM agar buka perwakilan di Indonesia, karena pelanggan RIM di Indonesia untuk Blackberry sudah lebih dari 2 juta.
Kita Minta RIM agar membuka service center di Indonesia untuk melayani & mudahkan pelanggan mereka yang juga WNI.
Kita minta RIM agar merekrut dan menyerap tenaga kerja Indonesia secara layak dan proporsional.
Kita minta RIM agar sebanyak mungkin menggunakan konten lokal Indonesia, khususnya mengenai software.
Kita minta RIM agar memasang software blocking terhadap situs-situs porno, sebagaimana operator lain sdh mematuhinya.
Kita minta RIM agar bangun server/repeater di Indonesia, agar aparat hukum dapat melakukan penyelidikan terhadap pelaku kejahatan tmsk koruptor.
Sejauh ini terkesan RIM meng-ulur-ulur waktu untuk menjalankan komitmen mereka. Apakah kita sebagai bangsa mau diperlakukan seperti itu?

Tifatul kemudian menutup dengan postingan terakhir: "Kalau ada nasionalisme di dada kita & ingin menjadi bangsa berwibawah, pasti sebagian kita akan setuju poin2 yang saya sampaikan tentang RIM."

Melihat perdebatan diatas sebenarnya saya sangat setuju dengan pernyataan bang Tifatul mengenai point 2,3,4,5,7 dan 8. Karena jujur saja, keinginan Pemerintah terhadap BlackBerry adalah ingin agar pembuat BlackBerry, Research in Motion Ltd, (RIM) mengatur server secara lokal sehingga informasi terenkripsi yang dikirim oleh telepon seluler (ponsel) –terutama melalui email– tidak harus disalurkan melalui komputer di luar negeri”. Namun pihak RIM menyatakan bahwa “pihak ketiga tidak bisa membaca data email yang terenskripsi yang dikirmkan oleh perusahaan pengguna BlackBerry”.

Dan masalah ini juga menjadi alasan bagi Arab Saudi dan Uni Emirat Arab untuk melarang penggunaan BlackBerry. Dinyatakan begini “Emirati officials have declared BlackBerry smartphones a potential threat to national security because users’ data is stored overseas, where local laws don’t apply and where analysts say it could be harder for authorities to monitor”.

Dari penjelasan singkat tersebut, rupanya faktor keamanan menjadi alasan utama di samping kemungkinan terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan data -baik data pribadi maupun data rahasia pemerintah setempat– oleh orang lain atau pihak ke tiga yang dikirim dan diterima oleh dua pihak yang berkepentingan lewat lalu lalang dunia maya, khususnya email yang terkirim lewat layanan BlackBerry ataupun BlackBerry Messenger. Bayangkan jika semua informasi rahasia bisa terbang bebas ke luar negeri tanpa aparat kita ketahui.

Cuma yang saya sesalkan adalah mengapa bang Tifatul memasukan unsur pornografi? Kenapa tidak demi keamanan bangsa maka saya memutuskan RIM dilarang operasi di Indonesia. Apakah seorang mentri Komunikasi dan Informasi mengurusi masalah moral??? Kalau masalah keamanan, sudah pasti iya karena Departemen ini punya kewajiban menyediakan sarana komunikasi yang aman bagi negara. Tifatul....., Tifatul...., niat baik-mu menjadi kandas karena dirimu hanya melarang situs porno bisa diakses di BB.

Tidak tahukah Anda kebayakan orang mengakses situs porno lewat komputer? Kenapa Anda tidak mengeluarkan keputusan agar setiap warnet wajib memasang alat anti porn? Ingat jangan urus moralku, urus aja moralmu karena moralmu belum tentu baik dibanding moralku (Atau jangan-jangan Anda ingin balas dendam akibat banyak yang kritik ketika Anda bersalaman mesra dan penuh nafsu dengan Michele Obama...., hanya Allah yang tahu).

Ini adalah suara saya, suara seorang Bango Lumayang yang melihat dunia dari kacamata intelijen. Bagaimana dengan suara Anda?

Nurdin oh Nurdin

2011-01-05T17:05:00.000-08:00

Dunia persepakbolaan Indonesia sedang bangkit dengan kejayaan Tim Nasional Garuda di ajang sepakbola AFF, siapapun setuju, sepakbola Indonesia mengalami kebangkitan kembali. Optimisme terbentuknya satu kesebelasan nasional yang tangguh dan disegani negara-nagara Asia-Pasifik seperti di era akhir 1970-an, menyala lagi.

Namun eforia dan optimisme bercampur kebanggaan itu ternyata tidak berlangsung lama. Kurang dari sepekan setelah pesta sepakbola di stadion Bung Karno Senayan berakhir, pecinta sepakbola kembali disuguhkan konflik baru yaitu persaingan menjurus pada keinginan saling mematikan antara dua kubu.

Keduanya adalah kubu yang dipimpin Nurdin Halid dan kubu Arifin Panigoro. Nurdin mewakili Liga Super Indonesia (LSI) sekaligus PSSI dan Arifin selaku representasi Liga Primer Indonesia (LPI), sebuah wadah baru pesepakbola profesional Indonesia. Sebuah prestasi atau sebuah kerugian bagi dunia sepak bola Indonesia?

Berikut perbedaan LPI (Liga Primer Indonesia) dan LSI (Liga Super Indonesia):

(Cita-cita LPI adalah diakui PSSI, AFC dan FIFA. Akan tetapi sekali lagi Nurdin menolak bahwa LPI adalah kompetisi ilegal diluar PSSI. Dengan demikian setiap klub yang bergabung di LPI tidak dapat mengikuti kejuaran nasional yang diselenggarakan PSSI dan internasional yang diselenggarakan AFC dan FIFA. Sebuah pekerjaan rumah besar bagi pengelola LPI untuk dapat mencuri hati PSSI agar diakui sebagai kejuaraan yang diadakan oleh PSSI diluar LSI).

Ya kenapa saya mengangkat tema ini dalam tulisan saya kali ini, adalah dikarenakan sikap saya yang sedikit Anti Nurdin. Jika Orde Lama terkenal dengan Soekarno dan Orde Baru dengan Soeharto maka di Era Pasca Reformasi ini muncullah sosok Nurdin.

Nurdin oh Nurdin, mau jadi apa dunia sepak bola Indonesia jika sosok seorang Nurdin sejak tahun 2004 sudah akrab dengan namanya keluar masuk bui. Tidak percaya? Berikut rekam jejak Sang Nurdin:

Pada 16 Juli 2004, ketua umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) periode 2004-2009 ini ditahan sebagai tersangka kasus penyelundupan gula impor ilegal 73 ribu ton.
Nurdin kemudian juga ditahan atas dugaan korupsi dalam distribusi minyak goreng Koperasi Distribusi Indonesia (KDI).
Hampir setahun kemudian (16/6/05), dia dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa tidak terima dan mengajukan kasasi ke MA. Baru pada 13 Agustus 2007, MA menyatakan Nurdin bersalah dan divonis 2 tahun penjara.
Nurdin kemudian dituntut 10 tahun penjara dalam kasus gula impor ilegal 56 ton dengan kerugian negara Rp 3,4 miliar pada September 2005. Namun dakwaan ditolak majelis hakim Pengadilan Jakarta Utara pada 15 Desember 2005 karena BAP perkaranya dinilai cacat hukum.
Nurdin juga terlibat kasus pelanggaran kepabeanan impor beras dari Vietnam dan divonis penjara 2 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 9 Agustus 2005. Dia pun mendekam di Rutan Salemba.

Hebat tidak? Nurdin oh Nurdin..., tidak hanya di dunia gula, minyak goreng dan beras saja kamu bermain; bahkan di dunia persepak bolaan kamu juga ternyata telah banyak berbuat dosa. Tidak percaya? Berikut buktinya:

Menggunakan politik uang saat bersaing menjadi Ketua Umum PSSI pada November 2003 dengan Soemaryoto dan Jacob Nuwawea.
Mengubah format kompetisi dari satu wilayah menjadi dua wilayah dengan memberikan promosi gratis kepada 10 tim yakni Persegi Gianyar, Persiba Balikpapan, Persmin Minahasa, Persekabpas Pasuruan, Persema Malang, Persijap Jepara, Petrokimia Putra Gresik, PSPS Pekanbaru, Pelita Jaya, dan Deltras Sidoarjo.
Terindikasi jual beli trofi sejak musim 2003 lantaran juara yang tampil punya kepentingan politik karena ketua atau manajer klub yang bersangkutan akan bertarung di Pilkada. Persik Kediri (2003), Persebaya Surabaya (2004), Persipura Jayapura (2006), Persik Kediri (2006), Sriwijaya FC Palembang (2007), Persipura Jayapura (2008/2009).
Jebloknya prestasi timnas. Tiga kali gagal ke semifinal SEA Games yakni tahun 2003, 2007, dan 2009. Tahun 2005 lolos ke semifinal, tapi PSSI ketika itu dipimpin Pjs Agusman Effendi (karena Nurdindi penjara). Terakhir 2010 mengajak timnas pelesiran politik sehingga tak bisa konsentrasi dalam final piala AFF 2010.
Membohongi FIFA dengan menggelar Munaslub di Makassar pada tahun 2008 untuk memperpanjang masa jabatannya.
Tak jelasnya laporan keuangan terutama dana Goal Project dari FIFA yang diberikan setiap tahunnya.
Banyak terjadi suap dan makelar pertandingan. Bahkan, banyak yang melibatkan petinggi PSSI lainnya seperti Kaharudinsyah dan Togar Manahan Nero.
Tak punya kekuatan untuk melobi pihak kepolisian sehingga sejumlah pertandingan sering tidak mendapatkan izin atau digelar tanpa penonton.
Satu-satunya Ketua Umum PSSI dalam sejarah yang memimpin organisasi dari balik jeruji besi.
Terlalu banyak intervensi terhadap keputusan-keputusan Komdis sebagai alat lobi untuk kepentingan pribadi dan menjaga posisinya sebagai Ketua Umum.

Dengan sederat dosa, mengapa tidak munculnya LPI. Dan mengapa Pemerintah tidak bisa intervensi terhadap organisasi PSSI??? Jika dilihat dari sejarah berdirinya PSSI, ternyata PSSI bukanlah lembaga bentukan pemerintah. Maka dari itu Sang Nurdin tidak mau mendengarkan apa kata Presiden SBY agar dia mundur. Tidak percaya? Lihat saja disini: sejarah PSSI.

Nurdin oh Nurdin..., dari sisi intelijen ini adalah suatu peluang bagi bangsa asing untuk menekan Indonesia. Dengan terusnya ada unsur politik dalam sepak bola maka bisa saja FIFA menjatuhkan sanksi bagi PSSI untuk tidak dapat mengikuti kejuaran internasional.

Memang apa yang dijanjikan LPI belum tentu akan membuat sepakbola nasional berubah secara signifikan. Tetapi satu hal yang patut diapresiasi adalah keberanian Arifin mengorbankan dana pribadinya untuk sebuah proyek nasional yang seharusnya menjadi tangggung jawab pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Yang cukup memprihatinkan, persoalan ini tidak terpantau banyak pihak. Termasuk elit bangsa yang ketika final Indonesia-Malaysia dalam Piala AFF 2010 terkesan sangat peduli pada perkembangan dunia sepakbola, belum terdengar punya perhatian terhadap konflik baru ini.

Mereka yang kemarin ini berusaha menggunakan kompetisi Indonesia-Malaysia sebagai ’panggung politik’ seperti Ketua Umum Golkar, Ketua Umum Demokrat bahkan Presiden RI sendiri, sepertinya larut dalam liburan akhir tahun. Menpora Andi Mallarangeng termasuk yang tidak melihat persoalan ini sebagai sebuah pekerjaan yang harus ditanganinya. Menpora tidak sadar membiarkan Nurdin dan Arifin ‘saling membunuh’, dampaknya dapat menghancurkan masa depan sepakbola nasional.

Semua berharap kekhawatiran ini tidak menjadi kenyataan. Kebangkitan sepakbola nasional harus didukung siapapun. Pecinta sepakbola harus berani menyingkirkan ’orang-orang bola’, tak peduli apakah dari kubu Nurdin Halid atau Arifin jika hanya menjadi pembuat masalah.

Sebab Nurdin dan Arifin, sebagai manusia biasa, cepat atau lambat akan meninggalkan dunia yang fana. Sedangkan sepakbola, olahraga rakyat ini, di negara kita harus tetap hidup.

Saya mendukung LPI agar PSSI sadar dan menurunkan Nurdin serta merubah konsep Liga Indonesia seperti Liga Profesional Sepak Bola yang dimana merupakan konsep dari LPI. Jadi impian saya LPI (Liga Primer Indonesia) dan LSI (Liga Super Indonesia) dapat bergabung menjadi satu yaitu Liga Indonesia.

Ini adalah suara saya, suara seorang Bango Lumayang yang melihat dunia dari kacamata intelijen. Bagaimana dengan suara Anda?

2 Forum 1 Tujuan

2011-01-05T15:26:00.000-08:00

Forum Intelijen kini memiliki 2 (dua forum) dengan 1 (satu) tujuan yang sama yaitu untuk menjadi tempat saluran aspirasi para pecinta dunia Intelijen. Forum yang dimaksud adalah: Intelligence Forum dan Confidential Forum.

Perbedaan kedua forum tersebut terletak dari tema-tema yang diangkatnya. Apabila Intelligence Forum merupakan sebuah forum bebas yang bisa mengangkat topik apa saja, akan berbeda jika kita melihat Confidential Forum. Confidential Forum dirancang hanya akan mengangkat 5 (lima) topik saja, agar lebih fokus dalam penyampaian argumen oleh para anggota.

Semoga dengan adanya ke-2 (dua) forum ini maka kecintaan masyarakat Indonesia terhadap dunia intelijen dapat tersalurkan. Dan semoga kejayaan Intelijen Indonesia dapat bangkit kembali.

Our Team

2011-01-02T14:33:00.000-08:00

NAME	POSITION

Senior Management
Bango Lumayang (BIN)	President Director
Sandi Yudha (BAIS)	Director
Bhayangkara (Intelkam)	General Manager

Operations
Gajah Mada (Kopassus)	Operations Manager

Safety
Ra Tanca (RSPAD)	Safety Manager

Technical
Panji Saprang (BAIS)	Technical Manager

Public Relations
Sisingamaraja (Intelkam)	Corporate Social Responsibility

Human Resources
Airlangga (Paskas)	HR Manager

Finance & Administration
Dana Rakca (Intel Bea Cukai)	Financial Controller
Kertajaya (Intel Kejaksaan)	Finance Manager
Sri Aryeswara (Depkeu)	Corporate Secretary

Management Information System
Pradhabasu (Sandi Negara)	MIS Manager

Peranan Competitive Intelligence

2011-01-02T12:54:00.000-08:00

Berdasarkan catatan-catatan sejarah dan pengertian di atas membuktikan bahwa intelijen memainkan peranan penting dalam pengambilan keputusan yang krusial. Jadi,secara kronologis, praktik dan makna intelijen dapat berubah dari waktu kewaktu baik dari segi pemanfaatan, teknik analisis, teknologi yang digunakan danlain-lain.

Dari uraian di atas tampak bahwa Competitive Intelligence memiliki peran dalam mendukung keputusan,namun Competitive Intelligence dapatjuga memecahkan berbagai permasalahan yang lain, antara lain :

Memahami lingkungan bisnis dengan lebih baik.
Memahami dan mengantisipasi strategi bisnis pesaing.
Meramalkan kesempatan dan ancaman terhadap perusahaan/organisasi.
Mengantisipasi riset yang dilakukan oleh pesaing dan proses-proses baru yang mempengaruhi bisnis.
Membantu dalam proses akuisisi.
Melakukan validasi terhadap rumor-rumor industry yang dihembuskan.

Competitive Intelligence seems to be one of the best answer to understand the complexity in which we are moving. For companies, Competitive Intelligence will provide the best way to anticipate, to understand the value map surrounding the enterprises. With the today facilitiesto get information, to acces fast communication networks, to develop distance learning and working, even small companies may used Competitive Intelligence with success.

Dalam perputaran roda bisnis banyak terjadi perubahan-perubahan yang mengharuskan perusahaan siap dalam menghadapinya, Competitive Intelligence akan sangat membantu dalam hal kesiapan menghadapi perubahan tersebut.

Competitive Intelligence dapat menunjukan siapa pesaing-pesaing yang harus dihadapi dan tindakan-tindakan apa saja yang sedang mereka lakukan, sehingga dapat direspon dengan cepat tindakan-tindakan tersebut. Dengan Competitive Intelligence kita juga dapat mempelajari kesuksesan dan kegagalan dari pesaing kita.

Penerapan Competitive Intelligence di Berbagai Negara

Competitive Intelligence melibatkan banyak informasi dan sering kali informasi-informasi yang dibutuhkan berada di negara lain. Kompetisi yang bersifat global juga menuntut Competitive Intelligence untuk melintas batas kenegaraan. Adapun penerapan Competitive Intelligence di negara-negara besar dunia.

1. Jepang

Jepang merupakan Negara yang secara intensif dan ekstensif menggunakan Competitive Intelligence untuk mendukung perkembangan ekonominya. Jepang adalah negara dengan sedikit sumber daya, namun bisa memasok 18% produk bruto dunia, menghasilkan sepertiga mobil dunia, dua pertiga chip computer di seluruh dunia. Salah satu kunci keberhasilan adalah intelijen. Keberhasilan Jepang ini membuktikan kebenaran sebagian pakar yang mengatakan bahwa “Keberhasilan dan kekuatan suatu negara adalah berbanding lurus dengan penguasaan negara tersebut dalam bidang Competitive Intelligence”.

Competitive Intelligence digunakan Jepang untuk belajar tentang berbagai hal dan dipadukan dengan kebudayaanya, maka Jepang mampu mengandalkan ekonominya. Jepang memainkan Competitive Intelligence dengan dukungan kuat dari pemerintahannya. Pemerintah membentuk berbagai badan yang mengurusi aliran informasi yang kemudian disebarkan ke berbagai satuan-satuan Competitive Intelligence dimasing-masing perusahaan dan ke perusahaan-perusahaan dagang (Sogo Shosha).

Sebagai ringkasan di bawah ini adalah beberapa prinsip Competitive Intelligence yang diterapkan dan telah membawa Jepang sebagai salah satu pemain kunci diera pasar global.

Informasi adalah sesuatu yang memiliki nilai intrinsik yang tinggi.
Pengumpulan Informasi adalah proses yang berkelanjutan, centralized, mendalam dan mengikuti prinsip Kaizen (Continous Improvement).
Pemerintah memberikan dukungan terhadap satuan-satuan Competitive Intelligence yang ada disetiap perusahaan dan menyediakan sarana serta prasarana untuk saling bertukar intelijen.
Adanya konsep berbagi informasi yang kuat di kalangan pebisnisJepang.
CompetitiveIntelligence tidak pernah dipertanyakan dan dipermasalahkan manfaatnya, mereka telah membuktikan bahwa semua yang dipermasalahkan oleh orang lain itu tidak perlu.
Adanya system informasi raksasa yang menjadi sumber akurat bagi para praktisi Competitive Intelligence.
Competitive Intelligence bukan hanya sekedar praktik, namun dipercaya dan diaplikasikan dalam berbagai keputusan strategis perusahaan.

2. Amerika

Amerika terkenal dengan negara bebas dan adidaya baik dalam ekonomi, teknologi, pertahanan dan terutama di dalam bidang kebebasan informasi. Namun kebebasan ini tidak dimanfaatkan sepenuhnya oleh segenap pelaku bisnis Amerika. Kebebasan ini justru menjadi boomerang untuk dunia bisnis Amerika. Pelaku bisnis belum sepenuhnya menggunakan informasi yang tersebar luas, justru mereka menganggap informasi tersebut menjadi murah dan cenderung tidak berguna. Kecuali oleh sebagian perusahaan Amerika yang menyadari sepenuhnya manfaat Competitive Intelligence, perusahaan inilah yang kemudian dapat memposisikan dirinya menjadi terangkat di papan atas perusahaan terbaik dalam daftar Fortune 500.

Pemerintah Amerika sebagaimana Jepang, sangat mendukung proses pengumpulan informasi dan intelijen terutama dengan memanfaatkan Central Intelligence Agency (CIA), bahkan dari berbagai sumber kekuatan USA dengan “Echelon Machine-nya” mampumen deteksi informasi penting dan kemajuan bisnis di suatu belahan dunia lain,demikian juga berbagai percakapan dan transaksi penting. Banyak negara di Eropa sekalipun ketakutan akan penyadapan Amerika dengan menggunakan piranti tersebut. Amerika memilki sumber-sumber informasi yang mungkin terbesar di dunia, seluruh jaringan internet di dunia terhubung dengan Heart of Internet yang terletak di Pentagon.

3. Perancis

Standar etika yang berbeda membuat praktek Competitive Intelligence juga berbeda untuk setiap negara. Perancis mungkin memiliki standar yang lain sehingga Competitive Intelligence memiliki dimensi yang luas, masih juga ada konotasi bahwa untuk mendapatkan intelijen harus dilakukan dengan cara-cara informal tertentu, yang kerap bisa jadi berbenturan dengan etik tertentu. Namun demikian, pengetahuan di bidang ini di Perancis sangat transparan terutama yang berkaitan dengan pendidikan.

Kita akan sangat mudah menemukan Universitas dari tingkatan S1 hingga Ph.D. yang menemukan bidang ini. Lain halnya di USA dan Jepang, anda akan kesulitan mencari Universitas dalam bidang ini, pendidikan di Universitas di Amerika dan Jepang masih kalah popular dibandingkan praktik lapangan. Sementara di Perancis keduanya berimbang. Mungkin keadaan ini hampir sama dengan di Swedia.

Pemerintah mendukung praktik-praktik intelijen, kalau di USA kita mengenal CIA, maka di Perancis kita mengenal DGSE (Direction Generale de la Securite Exterieure). DGSE disinyalir melakukan kegiatan intelijen terhadap berbagai perusahaan yang tersebar di UniEropa. Semua informasi intelijen tersebut di teruskan ke perusahaan yangbersaing dengan IBM dan Texas Instrument.

4. Australia

Lokasi yang terpencil menyebabkan industry Australia cenderung ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Oleh karena Competitive Intelligence diAustralia masih berada pada tahap embrio. Namun melihat kecenderungan yang terjadi, Australia sedang berbenah dan berusaha melepas keterkucilannya. Australia secara ekstensif mengembangkan intelijennya baik dengan alasan keamanan maupun ekonomi. Setelah kejadian Bom Bali, Australia berusaha mengamankan kepentingan-kepentingan bisnis dan negaranya. Hal ini dicoba dilakukan Australia dengan memohon kepada Indonesia, negara tetangga yang sangat dekat, untuk mendirikan biro intelijennya di Jakarta. Meskipun ditolak pemerintah Indonesia, namun ini mengisyaratkan adanya usaha-usaha intelijen Australia untuk bangkit.

5. Malaysia

Malaysia merupakan negara dengan kultur Islam dan Melayu yang sangat kuat. Standar etika yang tinggi membuat Competitive Intelligence dipraktekkan dengan tidak menyentuh sisi spionase industri. Malaysia menyadari pentingnya Competitive Intelligence guna mengamankan kepentingan-kepentingannya. KementrianMalaysia telah mendorong tumbuhnya Competitive Intelligence di negaranya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membangun unit intelijen di dalam MPOA (The Malaysian Palm Oil Association) untuk mendukung perdagangan minyak sawit. Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim, pemimpin MPOA, mengatakan bahwa unit intelijen di dalam MPOA bertujuan untuk menyediakan informasi vital secara terus-menerus kepada para anggotanya. Demikian juga institusi-institusi yang tidak dapat dirinci semuanya,seperti MIDA sebagai Strategic Think Thank milik Malaysia dalam melakukan pengembangan ekonomi dan pembangunan negara Malaysia.

6. Indonesia

Competitive Intelligence di Indonesia masih berumur sangat muda. Baru beberapa perusahaan di Indonesia yang menerapkan Competitive Intelligence, itupun belum sepenuhnya dijadikan pedoman dalam menyusun rencana strategis. Namun seiring dengan semakin kuatnya tuntutan lingkungan bisnis yang mengglobal telah membuat beberapa perusahaan diIndonesia mulai menerapkan Competitive Intelligence untuk mendukung kinerja bisnisnya. Penerapan tersebut dimulai dengan melibatkan konsultasi intelijen yang ada di Jakarta, baik itu konsultan asing maupun lokal, sebagai contoh diantaranya AMI-Group (Synovate), INBRA, AC Nielson, INSIGHT, Asian Business Intelligence, Financialintelligence, dan lain sebagainya.

Pemerintah Indonesia menyadari perlunya intelijen namun penerapannya masih terbatas pada bidang militer saja. Kegiatan intelijen di bawah tanggung jawab Badan IntelijenNegara ( BIN ) dan Badan IntelijenStrategis ( BAIS ) yang bertugas mengumpulkan intelijen dari dalam negeri maupun luar negeri.

Sayangnya pemerintah Indonesia dan rakyatnya belum menyadari sesungguhnya manfaat dari Competitive Intelligence, sehingga upaya mengintegrasikannya dengan intelijen militer, intelijen economy dan Competitive Intelligence lainnya belum dilakukan. Saat ini sudah mulai dirintis dan mengarah kepada kesadaran bangsaIndonesia dalam Competitive Intelligence yang dalam jangka panjang bisa menjadi visi/misi nasional dalam memajukan pembangunan dan ekonomi bangsa.

Ada satu titik penting yang belum dilakukan oleh Indonesia dalam mempratikkan Competitive Intelligence, titik tersebut adalah integrasi. Pemerintah Indonesia masih mengeksklusifkan kegiatan intelijen untuk bidang militer saja. Padahal apabila ada kegiatan intelijen dibidang ekonomi dan industri didukung oleh pemerintah maka produk-produk Indonesia pasti lebih bisa berbicara di dunia Internasional.

(Tulisan ini merupakan sumbangan dari: Lalu Winarna; ditulis pada tanggal 20 Juli 2006. Dengan judul "Competitive Intelligence And Technology Watch."

Transformasi Ilmu Intelijen

2011-01-02T12:51:00.000-08:00

Intelijen adalah sekumpulan informasi yang berkaitan pada satu atau beberapa tujuan di mana informasi tersebut telah diekstrak, disaring dan dianalisis. Ini merupakan bentuk lain dari intelijen dan dapat dilakukan tindakan lebih lanjut berkenaan dengan tujuannya. Intelijen harus memiliki sifat yaitu memiliki keakuratan yang tinggi, fokus pada satu bidang, berdimensi waktu yang sesuai, visi kedepan,dapat diterapkan dan responsive terhadap kebutuhan manajemen.

Ada perubahan krusial antara intelijen dengan spionase industri yaitu pada pertimbangan etis dan legal. Namun pada kenyataannya, masih banyak yang salah tafsir dan mensalah artikan terhadap intelijen. Ini terjadi karena kosakata intelijen itu sendiri memiliki arti yang luas dan setiap Negara akan mendefinisikan intelijen dalam terms sesuai dengan standar etis yang berlaku di negara tersebut. Ini merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh individu yang berkecimpung dalam unit intelijen sebuah organisasi bahwa setiap negara mempunyai standar etis yang berbeda dan kadang bertentangan dengan standar etis dalam organisasi.

Praktek intelijen lain yang sangat terkenal dan dijadikan salah satu pedoman dalam ilmu manajemen modern adalah praktek intelijen kompetitif yang dilakukan oleh Jenderal Sun Tzu. “If you know your enemy and yourself, you will win every battle. If you knowyourself, but not your enemy for battle you won, you will suffer a loss. But ifyou are ignorant of your enemy and yourself, you are a fool and certain to bedefeated in every battle” (Sun Tzu).

Competitive Intelligence merupakan salah satu tools yang dapat digunakan oleh perusahaan/organisasi untuk memperhatikan hal tersebut.

Perbedaan yang nyata dari Competitive Intelligence saat ini adalah dari sisi etika dan metode. Munculnya kesadaran bahwa sebenarnya informasi itu sudah membanjir di mana-mana bahkan informasi yang dikategorikan rahasia oleh CIA pun sebagian besar sebenarnya sudah tersedia di lingkungan kita. Untuk mendapatkannya hanya perlu didukung oleh kemampuan untuk mencari, mengumpulkan dan menganalisisnya secara lebih jeli. Kemampuan analisa yang jeli itulah dikatakan sebagai makna dari “Competitive Intelligence”.

Competitive Intelligence meliputi pengambilalihan informasi dan pengumpulan informasi secara legal, analisis dan penyajian informasi intelijen. Competitive Intelligence juga didefinisikan sebagai program sistematik untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi tentang kegiatan para pesaing dan kecenderungan-kecenderungan bisnis umum untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Dengan demikian, dalam Competitive Intelligence mengandung unsur sebagai berikut:

Program sistematik
Pengumpulan data
Analisis informasi
Aktifitas – aktifitas bisnis
Adanya tujuan strategis yang hendak dicapai.

Definisi yang lain menyatakan Competitive Intelligence sebagai sebuah program: “Program Competitive Intelligence merupakan pondasi di mana sasaran, strategi dari sebuah organisasi dibangun dan dimodifikasi. CompetitiveIntelligence menyediakan input terhadap keputusan produk mana, pasar dan jalur bisnis yang akan ditanami investasi dan dibangun, bagaimana membangun kerjasama dan juga mana yang akan diinvestasi’’.

Dari beberapa definisi diatas, maka proses Competitive Intelligence semua memiliki elemen-elemen yang sama. Elemen-elemen tersebut adalah:

Memfokuskan pada industri dan membuat profil pesaing.
Pengumpulan data menjadi intelijen, diorganisasi dan dievaluasiuntuk menyediakan pandangan baru terhadap kompetisi.
Setiap anggota organisasi adalah bagian dari Competitive Intelligence, sebagai antena, meskipun tidak diberi tanggung jawab secara formal.
Merupakan proses dari mengumpulkan, menganalisa dan menggunakan data umum (public) yang tersedia diperoleh dengan legal dan etis, dan bukan merupakan spionase industri.

Berbagai pendapat para pakar mengenai bidang ilmu Competitive Intelligence:

Competitive Intelligence : Systematic program to collect and analyze the information upon the activities of the competitors….. in the view to achieve the strategic goals of the company (Larry Kahanner).
Competitive Intelligence: Analyze the information, upon the competitors which the involved within the decision process of the company (Leonard Furd).
Competitive Intelligence: Knowledge and forecast of the surrounding world – in view to assist the decision of the company CEO (Jan Herring).
Competitive Intelligence: Master in the information which allows decision making (Ben Gilad).
Competitive Intelligence: Systematic program to treat, analyze, understand, disseminate information upon the activities of the competitors, the technologies and the general tendencies of the competitors, the technologies and the general tendencies of the company activities, in view to achieve the best strategic goal of the company (Gilda Massari, Henri DOU).
Competitive Technical Intelligence: System of Competitive Intelligence with strong components in the fields of technologies and R&D (Gilda Massari, Henri DOU). Competitive Intelligence is a way of thinking.

Competitive Intelligence merupakan program yang sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisa kegiatan pesaing dan juga tren bisnis yang sedang terjadi dan kemudian hasilnya akan digunakan untuk mengatur strategi yang harus diterapkan dalam menghadapi pesaingnya tersebut.

Competitive Intelligence program ( secara umum ) adalah proses secara terus-menerus yang sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang kegiatan para pesaing dan kecenderungan-kecenderungan bisnis (tren politik, ekonomi, teknologi) untuk mewujudkan tujuan perusahaan.

Competitive Intelligence Program (secara khusus ) adalah proses terus-menerus mulai dari perencanaan dan pengarahan, pengumpulan informasi tentang aktivitas pesaing dan kecenderunganbisnis umum, evaluasi dan analisis (pengubahan informasi menjadi intelijen) dan penyajian hasil analisis.

(Tulisan ini merupakan sumbangan dari: Lalu Winarna; ditulis pada tanggal 20 Juli 2006. Dengan judul "Competitive Intelligence And Technology Watch."

Pengenalan Ilmu Competitive Intelligence

2011-01-02T12:46:00.000-08:00

Competitive Intelligence adalah peciptaan ilmu pengetahuan baru (new knowledge) dalam suatu organisasi. Pada dasarnya, penciptaan ilmu pengetahuan baru (new knowledge) tersebut tidak bisa lepas dari proses transformasi data menuju intelijen.

KETERANGAN GAMBAR: PROSES TRANSFORMASI

1. D a t a

Data adalah gambaran peristiwa atau kejadian sebenarnya atas sesuatu hal yang terjadi. Data merupakan reasoning atas hal yang terjadi pada suatu periode waktu. Data sebagaimana fakta, belum memiliki arti dan manfaat. Untuk memberikan manfaat data tersebut harus mengalami proses terlebih dahulu.

2. Informasi

Informasi adalah kumpulan data yang memiliki hubungan sehingga memberikan makna. Informasi merupakan bentuk yang telah memberikan manfaat baik dalam arti positif maupun negatif. Informasi merupakan suatu bentuk yang berdasarkan atas sebuah fakta yang berupa angka, statistik, data-data tentang orang dan perusahaan.

3. Knowledge

Knowledge merupakan sesuatu yang lebih luas, lebih dalam, lebih komprehensif dari data ataupun informasi. Knowledge merupakan gabungan tacit knowledge dan explicit knowledge. Tacit knowledge berarti keahlian yang ada pada seseorang namun tidak terlihat, sedangkan explicit knowledge merupakan keahlian yang tertulis atau terdokumentasikan.

4. Intelligence

Intelligence adalah pengumpulan informasi yang telah disaring,dievaluasi dan dianalisis, bisa juga disebut pengetahuan. Orang awam biasa mengartikan intelijen sebagai operasi militer yang rahasia atau bahkan sama dengan spionase. Pada dasarnya intelijen adalah proses penciptaan pengetahuan baru dalam sebuah organisasi.Pengetahuan baru berarti pengetahuan yang dihasilkan merupakan pengetahuan yang benar-benar baru atau sebelumnya tidak terdapat dalam inventory pengetahuan yang lama.

5. Policy

Policy adalah suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif yang dilakukan secara sadar dengan cara menganalisa kemungkinan - kemungkinan dari alternatif tersebut bersama konsekuensinya.Setiap keputusan akan membuat pilihan terakhir, dapat berupa tindakan atau opini. Itu semua bermula ketika kita perlu untuk melakukan sesuatu tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Untuk itu keputusan dapat dirasakan rasional atau irrasional dan dapat berdasarkan asumsi kuat atau asumsi lemah. keputusan adalah suatu ketetapan yang diambil oleh organ yang berwenang berdasarkan kewenangan yang ada padanya.

(Tulisan ini merupakan sumbangan dari: Lalu Winarna; ditulis pada tanggal 20 Juli 2006. Dengan judul "

Competitive Intelligence And Technology Watch."

Mengirim Tulisan di Forum Intelijen

2011-01-01T15:57:00.000-08:00

Berikut cara MENGIRIM TULISAN KE FORUM INTELIJEN

Isi form [PENDAFTARAN] dibawah ini untuk mendaftar menjadi penulis di Forum Intelijen dan upload teks/artikel kiriman anda.

Sangat disarankan setiap tulisan anda disertai dengan gambar sebagai penghias tulisan Anda.

Kami hanya menerima konsep tulisan dalam bentuk Microsoft Word.

Setelah selesai mengirim tulisan ke Forum Intelijen, kami akan mengirimkan pemberitahuan ke alamat email Anda yang memberitahukan bahwa Anda telah mengirim tulisan ke Forum Intelijen.

Oleh karena itu silahkan CEK EMAIL Anda untuk memeriksa status dari kiriman Anda apakah sudah diterima atau belum oleh pihak editor dan reviewer kami.

Editor dan reviewer akan melakukan tugas mereview artikel anda, memperbaiki seadanya apabila diperlukan dan mengupload artikel anda ke Forum Intelijen.

Jadi tunggu apa lagi, bergabunglah bersama para penulis dan pemerhati dunia Intelijen lainnya.

&lt;p&gt;&amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;gt;&lt;/p&gt;

Disclaimer

2011-01-01T14:47:00.000-08:00

Aturan Main:

Seluruh layanan yang diberikan mengikuti aturan main yang berlaku dan ditetapkan oleh Forum Intelijen.

Ini adalah pasal sanggahan (Disclaimer), persyaratan, batasan tanggungjawab, dan Peringatan yang ditetapkan pemilik situs web ini:

Forum Intelijen tidak merupakan sebuah bagian maupun sebuah cabang kesatuan dari sebuah badan intelijen atau badan-badan pemerintah lainnya yang ada di Indonesia maupun di dunia.
Forum Intelijen tidak bertanggung-jawab atas tidak tersampaikannya data/informasi yang disampaikan oleh pembaca melalui berbagai jenis saluran komunikasi (e-mail, sms, online form) karena faktor kesalahan teknis yang tidak diduga-duga sebelumnya. Sebelum mengirim harap membaca Privacy Policy kami.
Forum Intelijen berhak untuk memuat, tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi/komentar yang disampaikan oleh pembaca.
Data dan/atau informasi yang tersedia di Forum Intelijen hanya sebagai rujukan/referensi belaka, dan tidak diharapkan untuk tujuan perdagangan saham, transaksi keuangan/bisnis maupun transaksi lainnya.
Forum Intelijen dengan berbagai upaya telah berusaha untuk menampilkan isi data dan/atau informasi seakurat mungkin, tetapi Forum Intelijen dan semua mitra penyedia isi, termasuk pengelola blog dan pengembang isi dari pihak lain yang menyediakan data dan informasi, termasuk para pengelola halaman konsultasi, tidak bertanggung jawab atas segala kesalahan dan keterlambatan memperbarui data atau informasi, atau segala kerugian yang timbul karena tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data/informasi yang disajikan Forum Intelijen.
Forum Intelijen tidak bertanggungjawab atas akibat langsung ataupun tidak langsung dari semua teks, gambar, suara dan segala bentuk grafis yang dihasilkan dan disampaikan pembaca atau pengguna di berbagai artikel/content seperti aplikasi Flash Chat, Guest Book, Komentar Pembaca, Forum, Polling, dan lainnya. Namun demikian, Forum Intelijen berhak mengatur dan menyunting isi di berbagai artikel/content seperti aplikasi Flash Chat, Guest Book, Komentar Pembaca, Forum, Polling, dan lainnya agar tidak merugikan orang lain, lembaga, ataupun badan tertentu serta menjauhi isi berbau pornografi atau menyinggung sentimen suku, agama dan ras.
Segala isi baik berupa teks, gambar, suara dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna di berbagai artikel/content seperti aplikasi Flash Chat, Guest Book, Komentar Pembaca, Forum, Polling, dan lainnya; adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Forum Intelijen.
Setiap tulisan di blog ini merupakan hasil kreatifitas admin, anggota tetap Indonesian Intelligence Community atau bahkan kiriman dari anggota Blog Forum Intelijen serta diusahakan setiap content merupakan hasil karya anak bangsa Indonesia.
Untuk tulisan hasil karya yang dimuat di Forum Intelijen baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis adalah menjadi hak cipta Forum Intelijen. Untuk tulisan yang berasal dari anggota Blog Forum Intelijen akan ditampilkan Nama Penulis dan idenditas lainnya yang diperlukan dan/atau dianjurkan oleh penulis bersangkutan.
Di perbolehkan mengkopi, dan menyebar luaskan tulisan atau konten dari blog ini melalui media apapun selama di gunakan untuk keperluan non komersial dan tidak melanggar norma, etika, hukum, HAM dan aturan yang ada dengan mencantumkan sumber beserta tautannya. Untuk mengkopi harap menggunakan tombol Control + tombol C.
Forum Intelijen berhak menuntut ganti rugi/royalty berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas tulisan yang berasal dari Forum Intelijen yang tidak mencantumkan sumber beserta tautannya.
Pemilik blog ini hanya bertanggung jawab terhadap tulisan pada blog ini. Sedangkan kontent yang berasal dari komentar, tautan/link menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Pemilik blog berhak menghapus komentar bagi komentar yang mungkin kurang berkenan untuk di tampilkan (melanggar norma, etika, hukum, HAM dan aturan yang ada).
Tautan/link dari situs lain tidak berarti memberikan referensi baku kepada pengguna situs web ini, melainkan hanya rujukan pemilik situs web ini pada waktu pengisian konten.
Apabila terjadi dampak dari penggunaan konten blog, Baik dari kontent asli ataupun iklan yang di tayangkan blog ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna. Termasuk Kemungkinan kesalahan teknis, Gangguan data, serangan virus dan hal lainnya yang menyebabkan tidak bisa di aksesnya blog ini karena blog Forum Intelijen ini 100% Free Virus dan Spam.
Apabila dalam penulisan kontent ada kesalahan dan ketidak akuratan data dan sumber serta apabila ada keberatan dalam pemuatan kontent, gambar, artikel atau apapun dalam blog ini mohon untuk segera menghubungi lewat email yang telah kami sediakan yaitu di Kolom Complaint Box.
Untuk yang berumur di bawah 17 tahun di anjurkan untuk tidak mengakses blog ini, apabila terjadi pelanggaran itu bukan menjadi tanggung jawab Forum Intelijen.

Apabila Anda tidak menyetujui Disclaimer ini, harap segera meninggalkan situs blog ini. Terima kasih.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

2011-01-01T13:19:00.000-08:00

Customs atau Instansi Kepabeanan adalah suatu organisasi yang keberadaannya sangat penting bagi suatu negara, demikian pula dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai[1] (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting bagi negara Republik

Indonesia dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk :

melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya;
melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri;
memberantas penyelundupan;
melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara;
memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara;

Tugas dan fungsi DJBC adalah berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara, antara lain memungut bea masuk[2] berikut pajak-pajak atas barang impornya (PPN Impor, PPh Pasal 22, PPnBM) dan cukai. Sebagaimana diketahui bahwa pemasukan terbesar (sering disebut sisi penerimaan) kepada kas negara adalah dari sektor pajak dan termasuk di dalamnya adalah bea masuk dan cukai yang dikelola oleh DJBC.

Selain itu, tugas dan fungsi DJBC adalah mengawasi kegiatan ekspor dan impor, mengawasi peredaran minuman yang mengandung alkohol atau etil alkohol, dan peredaran rokok atau barang hasil pengolahan tembakau lainnya. Seiring perkembangan zaman, bea cukai bertambah fungsi dan tugasnya sebagai fasilitator perdagangan, yang berwenang melakukan penundaan atau bahkan pembebasan pajak dengan syarat-syarat tertentu.

Ada 3 (tiga) sistem penjaluran barang yang diterapkan oleh DJBC dalam proses impor, ketiga jalur ini awalnya dikategorikan dengan penerapan manajemen resiko berdasarkan profil importir, jenis komoditi barang, track record dan informasi-informasi yang ada dalam data base intelejen DJBC[3]. Sistem penjaluran juga telah menggunakan sistem otomasi sehingga sangat kecil kemungkinan diintervensi oleh petugas DJBC dalam menentukan jalur-jalur tersebut pada barang tertentu.

Berikut 3 (tiga) penjaluran tersebut:

Jalur prioritas yang khusus untuk importir yang memiliki track record sangat baik, untuk importir jenis ini pengeluaran barangnya dilakukan secara otomatis (sistem otomasi) yang merupakan prioritas dari segi pelayanan, dari segi pengawasan maka importir jenis ini akan dikenakan sistem Post Clearance Audit (PCA) dan sesekali secara random oleh sistem komputer akan ditetapkan untuk dikenakan pemeriksaan fisik.
Jalur hijau, jalur ini diperuntukkan untuk importir dengan track record yang baik dan dari segi komoditi impor bersifat resiko rendah (low risk) untuk kedua jalur tadi pemeriksaan fisik barang tetap akan dilaksanakan dengan dasar-dasar tertentu misalnya terkena random sampling oleh sistem, adanya nota hasil intelejen (NHI)[4] yang mensinyalir adanya hal-hal yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang.
Jalur merah (red chanel) ini adalah jalur umum yang dikenakan kepada importir baru, importir lama yang memiliki catatan-catatan khusus, importir dengan resiko tinggi karena track record yang tidak baik, jenis komoditi tertentu yang diawasi pemerintah, pengurusannya menggunakan jasa customs broker atau PPJK perusahaan pengurusan jasa kepabeanan ("biro Jasa" atau "calo"), dsb. Jalur ini perlu pengawasan yang lebih intens oleh karenanya diadakan pemeriksaan fisik barang. pemeriksaan fisik tersebut bisa 10%, 30% dan 100%.

Tugas lain DJBC adalah menjalankan peraturan titipan dari departemen atau instansi pemerintahan yang lain, seperti dari Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan, Departemen Pertahanan, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, dan lain-lain. Segala peraturan titipan ini menjadi kewajiban bagi DJBC untuk melaksanakannya karena DJBC adalah instansi yang mengatur keluar masuknya barang di wilayah Indonesia.

Esensi dari peraturan titipan tersebut adalah demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas kerja, karena tidak mungkin jika setiap instansi yang berwenang melaksanakan sendiri setiap peraturan yang berkaitan dengan hal ekspor dan impor untuk menghindari birokrasi panjang yang harus dilewati oleh setiap pengekspor dan pengimpor dalam beraktivitas.

(Tulisan ini merupakan sumbangan dari: Andreas Rolando Purba; diambil dari Skripsi dalam menyelesaikan studi akhir di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta; pada tahun 2009. Dengan judul "Mekanisme Kerja Komunitas Intelijen Daerah di Provinsi Kalimantan Barat Berdasar Permendagri No. 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah")

[1] Direktorat Jenderal Bea dan Cukai disingkat DJBC atau bea cukai adalah nama dari suatu instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai. Pada masa penjajahan Belanda, bea cukai sering disebut dengan duane.

[2] Filosofi pemungutan bea masuk adalah untuk melindungi industri dalam negeri dari limpahan produk luar negeri yang diimpor, dalam bahasa perdagangan sering disebut tariff barier yaitu besaran dalam persen yang ditentukan oleh negara untuk dipungut oleh DJBC pada setiap produk atau barang impor. Sedang untuk ekspor pada umumnya pemerintah tidak memungut bea demi mendukung industri dalam negeri dan khusus untuk ekspor pemerintah akan memberikan insentif berupa pengembalian restitusi pajak terhadap barang yang diekspor.

[3] Data base intelejen DJBC adalah rangkaian data yang berisi informasi yang bermanfaat untuk pengawasan kepabeanan dan cukai, meliputi antara lain Data Base: importir/ eksportir, pengusaha barang kena cukai, harga, komoditi, Negara asal, fasilitas, PPJK, TPS/ TPB/ TPP/ TPBKC/ PBKC, sarana pengangkut, perusahaan pelayaran/ penerbangan/ angkutan darat/ kereta api, pelabuhan muat/ tujuan dan indicator resiko.

[4] Nota Hasil intelijen adalah produk intelijen hasil kegiatan intelijen yang mengindikasikan adanya pelanggaran kepabeanan dan cukai.

Direktorat Intelijen Keimigrasian

2011-01-01T13:14:00.000-08:00

Arus globalisasi dunia telah membawa dampak pada peningkatan lalu lintas orang dan barang antar negara, sehingga batas-batas negara semakin mudah ditembus demi berbagai kepentingan manusia seperti perdagangan, industri, pariwisata serta lain sebagainya.

Untuk mengatur hal tersebut, di Indonesia telah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Undang-undang tersebut merupakan peraturan yang mengatur hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.

Berdirinya Keimigrasian di Indonesia sudah ada sejak jaman kolonial Belanda, namun secara historis baru pada tanggal 26 Januari 1950 untuk pertama kalinya diatur langsung oleh pemerintah Republik Indonesia dan diangkat Mr.Yusuf Adiwinata sebagai Kepala Jawatan Imigrasi berdasarkan Surat Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat No. JZ/30/16 tanggal 28 Januari 1950 yang berlaku surut sejak tanggal 26 Januari 1950. Momentum tersebut hingga saat ini diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Imigrasi oleh setiap jajaran Imigrasi Indonesia.

Organisasi Imigrasi sebagai lembaga dalam struktur kenegaraan merupakan organisasi vital sesuai dengan sasanti Bhumi Pura Purna Wibawa yang berarti penjaga pintu gerbang negara yang berwibawa. Sejak ditetapkannya Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, maka sejak saat itu tugas dan fungsi keimigrasian di Indonesia dijalankan oleh Jawatan Imigrasi atau sekarang Direktorat Jenderal Imigrasi dan berada langsung di bawah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Imigrasi semula hanya memiliki 4 (empat) buah Direktorat yaitu Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Direktorat Ijin Tinggal dan Status Kewarganegaraan Orang Asing, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Informasi Keimigrasian. Seiring dengan perkembangan jaman dan pengaruh globalisasi saat ini dengan berbagai kepentingan kerjasama internasional antar negara maka saat ini serta berbagai kepentingan pelaksanaan tugas-tugas keimigrasian, maka dibentuklah Direktorat yang bernama Direktorat Kerjasama Luar Negeri Keimigrasian untuk menunjang tugas-tugas keimigrasian dalam bekerjasama dengan negara lain. Sehingga saat ini Direktorat Jenderal Imigrasi terdiri dari: Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Direktorat Ijin Tinggal Orang Asing dan Status Kewarganegaraan, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Informasi Keimigrasian dan Direktorat Kerjasama Luar Negeri.

Hal ini tidak berhenti sampai disitu saja bahkan dengan semakin meningkatnya kejahatan internasional atau yang dikenal dengan isitilah transnational organization crime (TOC) akhir-akhir ini seperti terorisme, penyelundupan manusia (people smuggling), perdagangan manusia (human trading), dan lain sebagainya, Direktorat Jenderal Imigrasi memandang perlu untuk membentuk Direktorat yang ruang lingkup tugas dan fungsinya untuk mengantisipasi terjadinya kegiatan-kegiatan kejahatan tersebut.

Berikut struktur Direktorat Jenderal Imigrasi di Kantor Pusat adalah :

Direktorat Jenderal Imigrasi
Sekretariat Direktur Jenderal
Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian
Direktorat Izin Tinggal & Status Keimigrasian
Direktorat Penindakan Keimigrasian & Rumah Detensi Imigrasi
Direktorat Kerjasama Luar Negeri Keimigrasian
Direktorat Sistem Informasi Keimigrasian
Direktorat Intelijen & Tempat Pemeriksaan Keimigrasian

Dengan pengembangan organisasi yang demikian itu, maka Direktorat Jenderal Imigrasi saat ini secara jelas telah menentukan kerangka tugasnya yang tercermin dalan tri fungsi Imigrasi yaitu sebagai aparatur pelayanan masyarakat, pengamanan negara dan penegakan hukum keimi-grasian, serta sebagai fasilitator ekonomi nasional. Direktorat Jenderal Imigrasi menyadari sepenuhnya bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut sangat membutuhkan dukungan dari setiap personil yang ada didalamnya, oleh karena itu Direktorat Jenderal Imigrasi senantiasa berupaya untuk menjaga dan meningkatkan profesionalisme, kualitas dan kehandalan sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi adalah :

Penyiapan rumusan kebijakan Departemen di bidang keimigrasian;
Pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang keimigrasian;
Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal;
Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengamanan teknis operasional di bidang keimigrasian;
Pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian;
Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, sistem dan metode di bidang keimigrasian;
Pelayanan teknis dibidang Keimigrasian.

Direktorat Intelijen dan Tempat Pemeriksaan Keimigrasian mempunyai peranan penting dalam membantu Kepala Direktorat Jenderal Imigrasi dalam melaksanakan kegiatan dibidang intelijen, tempat pemeriksaan imigrasi, serta penindakan keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktorat Intelijen dan Tempat Pemeriksaan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, pengevaluasian dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang intelijen dan tempat pemeriksaan imigrasi, penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi.

Dalam melaksanakan tugas bidang intelijen; Direktorat Intelijen dan Tempat Pemeriksaan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

pelaksanaan kebijakan, bimbingan, pengaturan dan pengamanan teknis pelaksanaan
tugas di bidang intelijen dan tempat pemeriksaan imigrasi, penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi;
pelaksanaan kebijakan, bimbingan, pengaturan, dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang sistem informasi keimigrasian.

Jaksa Agung Muda Intelijen

2011-01-01T13:08:00.000-08:00

Jaksa Agung Muda Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang Intelijen yutisial yang bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung.

Jaksa Agung Muda Intelijen didalam keseharian dinasnya, mempunyai perangkat pembantu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, berikut perangkat pembantu Jaksa Agung Muda Intelijen:

Sekretariat Jaksa Agung Muda Intelijen;
Direktorat Politik;
Direktorat Ekonomi dan Keuangan;
Direktorat Sosial dan Budaya;
Direktorat Produksi dan Sarana Intelijen.

Jaksa Agung Muda Intelijen mempunyai tugas dan wewenang melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang idiologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk menudukung kebijakan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif, melaksanakan dan atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa Agung.

Tugas pokok Jaksa Agung Muda Intelijen, adalah :

1. Di bidang Perkara Pidana :

Melakukan penuntutan dalam perkara pidana.
Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan.
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat.
Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik

2. Di bidang Perdata dan Tata Usaha, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah

3. Dalam bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
Pengamanan peredaran barang cetakan.
Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
Pencegahan penyalahgunaan dan / atau penodaan agama.
Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

4. Pada Seksi Penanggulangan Masalah Narkoba, Generasi Muda dan Peran Wanita Subdit Tramtibum Dit. Sospol, pada Jaksa Agung Muda Intelijen mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan keterangan dan data sebagai bahan laporan intelijen berkala, insidentil dan perkiraan keadaan, serta melakukan kegiatan dan tindakan untuk mendukung operasi yustisi dalam rangka menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan di bidang narkoba, generasi muda dan peran wanita.

Visi Jaksa Agung Muda Intelijen adalah terwujudkan kepastian hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan yang dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan didukung oleh aparatur yang professional, memiliki integritas moral yang tangguh dan disiplin yang tinggi untuk turut menegakkan supremasi hukum dengan memperhatikan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat serta memperhatikan hak asasi manusia.

Sedangkan misi Jaksa Agung Muda Intelijen, adalah:

Mengamankan dan mempertahankan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa terhadap usaha-usaha yang dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
Mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum serta mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat
Terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi dan prasarana yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila
Menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan Negara.
Melindungi kepentingan rakyat melalui penegakkan hukum

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, Jaksa Agung Muda Intelijen menyelenggarakan fungsi:

merumuskan kebijaksanaan teknis kegiatan intelijen yustisial berupa pemberian bimbingan dan pembinaan bidang tugasnya;
merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai masalah idiologi; politik, media massa, barang cetakan, orang asing, cegah tanggkal, sumber daya manusia, pertahanan keamanan, dan penanggulangan tindak pidana subversi, tindak pidana perbatasan dan pelanggaran wilayah perairan;
merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai masalah investasi, produksi, distribusi, keuangan, perbankan, sumber daya alam dan perrtahanan, penanggulangan tindak pidana ekonomi, korupsi serta pelanggaran zone ekonomi eksklusif;
merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai masalah aliran kepercayaan, penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, persatuan dan kesatuan bangsa, lingkungan hidup serta penanggulangan tindak pidana umum;
membina dan melaksanakan kegiatan administrasi intelijen, meningkatkan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat intelijen yustisial di lingkungan Kejaksaan;
melakukan pengendalian teknis pelaksanaan operasi intelijen sesuai dengan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan;
melakukan pengamanan teknis di lingkungan Jaksa Agung Muda Intelijen dan memberikan dukungan pengamanan teknis terhadap pelaksanaan tugas satuan organisasi lain di lingkungan Kejaksaan di bidang Personil, kegiatan, materiil, pemberitaan dan dokumen dengan memperhatikan prinsip koordinasi;
membina dan melakukan kerjasama dengan Departemen, lembaga pemerintahan non departemen, lembaga negara, instansi dan organisasi lain terutama dengan aparat intelijen lainnya.
memberikan saran pertimbangan kepada Jaksa Agung dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung.

Badan Intelijen dan Keamanan Polri (Edisi 2)

2011-01-01T12:56:00.000-08:00

Akan tetapi secara kasat mata, proses tersebut juga memiliki implikasi bagi pembenahan internal Kepolisian, meski tidak lama menjabat, Soetjipto telah membersihkan unsur politik dari Korpolsec, dengan memindahkan Soetarto ke BPI, dan menjadi orang kedua setelah Soebandrio. Kepindahan Soetarto ke BPI memberikan angin segar bagi perbaikan kinerja Korpolsec, yang kemudian berganti lagi menjadi Korps Intelejen dan Security, dan kemudian berubah lagi menjadi Direktorat Intelijen dan Security hingga berakhirnya kekuasaan Orde Lama.

Pasca Soetarto memimpin lembaga tersebut, sesungguhnya lembaga intelijen Kepolisian mulai dipimpin oleh perwira didikan PAM, sebut saja Soemartono, Poerwata, dan Soetomo. Tiga orang ini berturut-turut saling menggantikan hingga kejatuhan Presiden Soekarno dan Orde Lama-nya dari tapuk pemerintahan. Satu produk perundang-undangan terakhir di masa Presiden Soekarno, untuk menegaskan tugas pokok Direktorat Intelijen dan Security Departemen Angkatan Kepolisian adalah terbitnya Surat Keputusan No.Pol:11/SK/MK/1964, tanggal 14 Feberuari 1964, yang berisi sebagai berikut:

Tugas Umum: Menciptakan ketertiban dan ketentraman lahir dan bathin untuk menuju masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur, tata tentrem kerta raharja, serta mengamankan/menyelamatkan dan aktif merealisasikan Amanat Penderitaan Rakyat, sesuai dengan kerangka Tujuan Revolusi Nasional.
Tugas Khusus: Menjalankan tugas yang bersifat preventif dan represif dengan cara positif dan aktif di bidang intelijen dan security (pengamanan).

Harus diakui bahwa konflik internal di Kepolisian sangat mempengaruhi eksistensi dan kinerja dari lembaga intelijen tersebut. Bahkan dapat dikatakan konflik yang terjadi di internal Kepolisian mampu membangun kesadaran bagi para perwira Kepolisian untuk lebih mengedepankan tugas dan tanggung jawab terhadap negara dari pada perebutan jabatan dan posisi yang memberi cela bagi banyak pihak untuk melakukan penyusupan di tubuh Polri.

Di sinilah sesungguhnya peran intelijen harus diperkuat untuk menolak segala bentuk campur tangan dan penyusupan, dengan kontra intelijen. Permasalahannya, dalam kasus ini intelijen Kepolisian menjadi bagian dari konflik, sebab ada satu wacana yang berkembang ketika itu untuk mengendalikan Kepolisian, salah satunya dengan menumpulkan peran intelijennya. Dan langkah tersebut terbilang sukses. Indikator yang paling mudah adalah pasca Dekrit Presiden 1959 hingga pergantian kepemimpinan nasional dari Soekarno ke Soeharto, bisa dikatakan peran intelijen Kepolisian terbilang minim.

Ketika Soekarno dan Orde Lama turun tahta, dan digantikan oleh Soeharto, dan instrumen Orde Baru-nya, maka dimulai satu fase “kegelapan” bagi dunia intelijen di Indonesia, khususnya intelijen Kepolisian. Seperti dapat diduga, Soeharto melakukan konsolidasi politik ke semua lini kekuasaan agar patuh dan loyal kepadanya.

Gagasan Soekarno untuk menempatkan Polri agar masuk dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diterapkan Soeharto guna mengikat Polri agar terbebas dari anasir-anasir PKI dan faksi anti pemerintah. Sehingga pada era orde baru, Polri dileburkan menjadi satu angkatan bersama tiga matra TNI lainnya, yaitu: TNI-AL (Angkatan Laut), TNI-AD (Angkatan Darat) dan TNI-AU (Angkatan Udara). Yang berimbas kepada meleburnya Intelijen Kepolisian menjadi bagian dari KIN.

Intelijen Kepolisian, yang di masa pemerintahan Soekarno memainkan peran yang cukup signifikan, dan diberi berbagai peluang dan mengembangkan diri, pada masa Soeharto justru hanya menjadi sub ordinasi dari pemenuhan informasi dan data dari lembaga-lembaga bentukan Soeharto tersebut. Hampir tidak ada satu agregasi kinerja intelijen Polri yang benar-benar mandiri dan mencitrakan satu profesionalisme sebagaimana yang menjadi tugas dan fungsinya. Hampir semua tugas dan fungsi intelijen Polri diambil alih dan dikerjakan oleh lembaga-lembaga tersebut.

Secara sistematis bahkan marjinalisasi peran dan fungsi Intelejen Polri makin menjadi-jadi. Dan turunan dari berbagai kasus yang melibatkan intelijen Polri pun sangat kentara. Misalnya pada kasus Pembunuhan Marsinah yang melibatkan pejabat setingkat Kodim dan Koramil, yang mencoba menyeret-nyeret intelijen Polri, atau bahkan kasus pembunuhan Wartawan Bernas, Udin yang melibatkan intelijen Polri, bahkan sebagai tersangka.

Hal ini menandakan bahwa intelijen Polri dalam berbagai kasus telah dilemahkan. Bahkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan Polri dalam penanganan kasus kriminal, seperti pada kasus Penembak Misterius (Petrus). Penegasan yang perlu dikemukakan adalah bahwa selama Soeharto dan Orde Baru berkuasa, peran dan fungsi Polri menjadi sub ordinat dari kerja-kerja keintelijenan secara luas. Bahkan idiom yang mengemuka di internal Polri ketika itu, Polri sebagai “tukang cuci piring” dari berbagai kasus dan permasalahan yang melibatkan Polri selama kurun waktu 32 tahun Soeharto berkuasa.

Pada era reformasi, Polri dipisahkan dari tubuh ABRI. Untuk itu segala upaya dilakukan untuk melaksanakan kemandirian dan reformasi di tubuh Polri, dengan mengadakan perubahan-perubahan melalui tiga aspek yaitu:

Aspek Struktural: Mencakup perubahan kelembagaan Kepolisian dalam Ketata negaraan, organisasi, susunan dan kedudukan.
Aspek Instrumental: Mencakup filosofi (Visi, Misi dan tujuan), Doktrin, kewenangan,kompetensi, kemampuan fungsi dan Iptek.
Aspek kultural: Adalah muara dari perubahan aspek struktural dan instrumental, karena semua harus terwujud dalam bentuk kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat, perubahan meliputi perubahan manajerial, sistem rekrutmen, sistem pendidikan, sistem material fasilitas dan jasa, sistem anggaran, sistem operasional.

Visi Polri saat ini adalah: Polri yang mampu menjadi pelindung Pengayom dan Pelayan Masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak azasi manusia, Pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

Sedangkan misi yang akan dicapai Polri adalah: Berdasarkan uraian Visi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya uraian tentang jabaran Misi Polri kedepan adalah sebagai berikut :

Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek security, surety, safety dan peace) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psykis.
Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (Law abiding Citizenship).
Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma - norma dan nilai - nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional dalam mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat
Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (internal Polri) sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Polri kedepan.
Memelihara soliditas institusi Polri dari berbagai pengaruh external yang sangat merugikan organisasi.
Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang berbhineka tunggal ika.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Polri tersebut, maka ditetapkan sasaran yang hendak dicapai oleh Polri, yaitu:

A. Bidang Kamtibmas

Tercapainya situasi Kamtibmas yang kondosif bagi penyelenggaraan pembangunan nasional.
Terciptanya suatu proses penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan, bebas KKN dan menjunjung tinggi hak azasi manusia.
Terwujudnya aparat penegak hukum yang memiliki integritas dan kemampuan profesional yang tinggi serta mampu bertindak tegas adil dan berwibawa.
Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat yang meningkat yang terwujud dalam bentuk partisipasi aktif dan dinamis masyarakat terhadap upaya Binkamtibmas yang semakin tinggi.
Kinerja Polri yang lebih profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sehingga disegani dan mendapat dukungan kuat dari masyarakat untuk mewujudkan lingkungan kehidupan yang lebih aman dan tertib.

B. Bidang Keamanan Dalam Negeri

Tercapainya kerukunan antar umat beragama dalam kerangka interaksi sosial yang intensif serta tumbuhnya kesadaran berbangsa guna menjamin keutuhan bangsa yang ber Bhineka Tunggal Ika.
Tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berkenaan dengan uraian tugas, visi dan misi serta sasaran yang hendak dicapai tersebut, maka Polri akan terus melakukan perubahan dan penataan baik di bidang pembinaan mau pun operasional serta pembangunan kekuatan sejalan dengan upaya Reformasi. Maka dari itu, Polri kemudian mengubah nama Badan Intelijennya dengan menyandang nama Badan Intelijen Keamanan Polri (Ba-Intelkam) Polri.

Titik tekannya pada intelijen keamanan, yang tertuang pada Keputusan Presiden (Perpres) No. 70 tahun 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara RI Pasal 21, yang berbunyi:

Badan Intelijen Keamanan Polri, disingkat Baintelkam adalah unsur pelaksana utama pusat bidang intelijen keamanan di bawah Polri.
Baintelkam bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen dalam bidang keamanan bagi kepentingan tugas operasional dan manajemen Polri maupun guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri).

Seorang anggota Polri yang memiliki kualifikasi sebagai seorang anggota Ba-Intelkam Polri, harus dapat melakukan pendeteksian, analisis, dan melakukan kontra intelijen. Dalam beberapa kasus keterlibatan anggota Ba-Intelkam Polri dalam kerja-kerja intelijen kepolisian juga secara aktif mampu meningkatkan kinerja dari Mabes Polri ataupun Polda setempat yang dalam kesehariannya dilaksanakan oleh Dit-Intelkam (Direktorat Intelijen Keamanan) Polda, sebagaimana yang dilakukan Polda-Polda yang wilayahnya melakukan Pilkada dan rawan konflik lainnya.

Badan Intelijen dan Keamanan Polri (Edisi 1)

2011-01-01T12:47:00.000-08:00

Badan intelijen di tubuh Kepolisian didirikan, paska terbentuknya Djawatan Kepolisian Negara (DKN) pada 19 Agustus 1945, yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) serta penetapan RS.Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala Kepolisian Nasional (KKN), yang berada di bawah kendali Departemen Dalam Negeri.

Lahirnya Maklumat X tanggal 3 November 1945 yang membebaskan masyarakat untuk membentuk organisasi dan partai politik, menjadi titik awal keberadaan Badan Intelejen Kepolisian berdiri. Ini disebabkan karena lonjakan aspirasi dan kepentingan masyarakat diasumsikan akan membangun situasi yang tidak kondusif bagi penegakan keamanan dalam negeri sebagai akibat begitu banyaknya partai-partai politik baru maupun organisasi-organisasi masyarakat yang berdiri.

Sehingga pada awal tahun 1946, dibentuklah kekuatan intelijen yang mampu mencegah dan mengatasi gangguan keamanan yang disebabkan oleh aktivitas masyarakat tersebut. Fungsi dan peranan lembaga intelejen Kepolisian ini diberi nama Pengawasan Aliran Masyarakat (PAM), pimpinan R.Moch.Oemargatab. Tugas pokok dari PAM ini memang lebih spesifik pada pengawasan aktivitas masyarakat dibandingkan Badan Istimewa (BI) pimpinan Zulkifli Lubis yang lebih mengarah kepada dinamika politik dan pengembangan kontra intelijen terhadap Belanda dan Sekutunya.

Seiring dengan perjalanan waktu, DKN kemudian dikeluarkan dari lingkungan Departemen Dalam Negeri, dengan diterbitkannya Penetapan Pemerintah No. 11/S.D tahun 1946 pada tanggal 1 Juli 1946. Sehingga struktur organisasi DKN langsung di bawah Perdana Menteri. Perubahan ini juga berimplikasi pada keberadaan PAM, sebagai satuan intelijen di Kepolisian, yang mengalami pemekaran tugas pokok dari yang sangat umum menjadi lebih khusus.

Pada PAM sebelum terbitnya Penetapan Pemerintah No. 11/S.D tahun 1946, tugas pokoknya sebagai berikut: ”Mengawasi semua aliran dan memusatkan segala minatnya kepada hajat-hajat dan tujuan-tujuan dari seseorang atau golongan penduduk yang ada atau timbul di daerah Republik Indonesia atau yang datang dari luar, yang dianggap dapat membahayakan kesentausaan Negara Indonesia dan sebaliknya membantu hajat dan cita-cita seseorang atau golongan penduduk yang bermaksud menyentausakan negara dan keamanan Republik Indonesia serta tugas riset dan analisis lainnya.”

Sedangkan tugas pokok PAM setelah terbitnya penetapan pemerintah, justru makin memperluas cakupan tugas pokok, dengan terbitnya Surat Kepala Kepolisian Negara (KKN) No: Pol. 68/Staf/PAM tanggal 22 September 1949, yang isinya sebagai berikut:

Mengawasi aliran-aliran politik, pergerakan-pergerakan buruh, wanita, pemuda, dan lain-lainnya.
Mengawasi aliran agama, ketahayulan, kepercayaan-kepercayaan lain dan lain sebagainya.
Mengawasi pendapat umum dalam pers, radio dan masyarakat (pergaulan umum dari segala lapisan masyarakat/rakyat).
Mengawasi kebudayaan, pertunjukan-pertunjukan bioskop dan kesusasteraan.
Mengawasi pergerakan sosial, yakni soal-soal kemasyarakatan yang timbul karenakurang sempurnanya susunan masyarakat, cara mengerjakan anak-anak dan perempuan, perdagangan anak, pelacuran, pemberantasan pemadatan, perdagangan minuman keras, pemilihan orang-orang terlantar lainnya. Semuanya dilihat dari politik polisionil tekhnis.
Mengawasi keadaan ekonomi, soal-soal yang timbul karena kurang sempurnanya susunan ekonomi.
Mengawasi bangsa asing, terutama yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa politik di luar negeri yang dapat mempengaruhi masyarakat/bangsa asing di Indonesia.
Mengawasi gerak gerik mata-mata musuh, dan pergerakan/tindakan ilegal yang menentang/membahayakan pemerintah.
Dan bila disimpulkan dari uraian tersebut, maka tugas bagian PAM adalah: menjalankan kontra intelijen dan kontra spionase demi keamanan nasional serta melaksanakan riset dan analisis untuk kepentingan pimpinan c.q. Perdana Menteri dalam menentukan kebijakan politik polisional.

Setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda, dan bubarnya Republik Indonesia Serikat, lembaga intelijen sudah mulai mampu melakukan akselerasi pada tugas pokok yang diembannya. Hal ini terkait dengan berbagai manuver dari elit politik yang memandang lembaga intelijen sebagai lembaga strategis bagi kekuasaan politiknya. Pada lembaga intelijen Kepolisian ada perubahan yang signifikan, dengan diubahnya nama Bagian PAM menjadi Bagian Dinas Pengawasan Keselamatan Negara (DPKN). Perubahan ini berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah No.Pol:4/2/28/UM, tertanggal 13 Maret 1951, agar DPKN juga melakukan penjagaan terhadap keselamatan pribadi Presiden dan Wakil Presiden, serta pejabat tinggi negara. Di samping itu juga melakukan penjagaan terhadap tamu negara dan perwakilan asing.

Seiring dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden, DPKN sebagai intelijen Kepolisian juga melakukan metamorphosis, dengan berubah nama menjadi Korps Polisi Dinas Security (Korpolsec). Pergantian nama ini lebih banyak terkondisikan karena tantangan dan ancaman yang lebih konpleks, disertai ledakan jumlah penduduk yang membuat rasio polisi dan penduduk makin tidak ideal. Korpolsec dilandasi dengan terbitnya Order Menteri/ Kepala Kepolisian Negara No:37/4/1960, tertanggal 24 Juni 1960, dengan rincian pokok kerja sebagai berikut:

Mengatur pelaksanaan Security Intelijen.
Mengatur pelaksanaan pengumpulan, penyusunan, penilaian dan pengolahan bahan-bahan informasi mengenai persoalan-persoalan dalam masyarakat untuk menentukan kebijaksanaan dalam rangka kepentingan keamanan nasional.
Menyelesaikan masalah-masalah tentang persoalan-persoalan dalam masyarakat termasuk dalam point b di atas. Yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak Kepolisian Komisariat atau yang meliputi lebih dari satu daerah KepolisianKomisariat.
Memberi pimpinan dalam penjagaan keselamatan orang-orang penting dan perwakilan kenegaraan dalam kerja sama dengan instansi-instansi yang bersangkutan, yang tidak dapat diselesaikan oleh Kepolisian Komisariat atau yang meliputi lebih dari satu daerah Kepolisian Komisariat.

Seiring dengan proses perbaikan yang terjadi di internal intelijen Kepolisian, pucuk pimpinan beralih dari R. Oemargatab ke M. Soekardjo. Pergantian ini juga bernuansa sangat politis. Pergantian tersebut sejalan dengan pergantian Kepala Kepolisian Nasional, dari RS. Soekanto Tjokrodiatmodjo ke Soekarno Djojoegoro, yang merupakan pilihan Soekarno. Soekanto diganti karena menolak gagasan Presiden Soekarno untuk mengintegrasikan Kepolisian Nasional dengan Angkatan Perang. Langkah ini juga mengganggu tingkat konsolidasi di lembaga intelijen Kepolisian. Soekarno Djojoegoro cenderung sangat politis dalam melihat hal yang ada di Kepolisian. Tak heran karena sosok Ketua Polisi Nasional kedua tersebut dekat dengan Presiden Soekarno. Langkah yang dilakukannya adalah memasukkan Soetarto menjabat ketua Intelejenan Kepolisian menggantikan M. Soekardjo, yang baru seumur jagung menggantikan Oemargatab.

Namun demikian, permasalahan yang muncul sebagai akibat dari konflik internal terus mengemuka. Pergantian Soekarno Djojoegoro dari Panglima Angkatan Kepolisian (Pangak) dan Soetarto dari jabatan Kepala Intelijen Kepolisian tidak menyelesaikan masalah. Hal ini terkait keputusan kontroversial dari pemerintah yang menunjuk Soetjipto Danukusumo menjadi pengganti Soekarno Djojoegoro. Sebagaimana diketahui bahwa kepangkatan Soetjipto baru AKBP (setingkat Letnan Kolonel), namun kemudian dinaikkan dengan cepat menjadi Inspektur Jenderal. Naiknya Soetjipto menjadi Pangak menambah riak-riak baru bagi konflik di internal Polri. Selain karena alasan kenaikan pangkat kilat, juga disebabkan karena proses naiknya Soetjipto menjadi Pangak sangat sarat bernuansa politik.

Baca sambungan: Edisi 2

Badan Intelijen Strategis TNI

2011-01-01T12:27:00.000-08:00

Badan Intelijen Strategis (disingkat BAIS) TNI adalah organisasi yang khusus menangani intelijen kemiliteran dan berada di bawah komando Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. BAIS bertugas untuk menyuplai analisis-analisis intelijen dan strategis yang aktual maupun perkiraan ke depan -biasa disebut jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang- kepada Panglima TNI dan Departemen Pertahanan.

BAIS berawal dari Pusat Psikologi Angkatan Darat (disingkat PSiAD) milik Markas Besar Angkatan Darat (MBAD) untuk mengimbangi Biro Pusat Intelijen (BPI) di bawah pimpinan Subandrio, yang banyak menyerap PKI. Kemudian di awal berdirinya Orde Baru, Dephankam mendirikan Pusat Intelijen Strategis (disingkat Pusintelstrat) dengan anggota-anggota PSiAD sebagian besar dilikuidasi ke dalamnya.

Pusintelstrat dipimpin oleh Ketua G-I Hankam Brigjen L.B. Moerdani. Jabatan tersebut terus dipegang sampai L.B. Moerdani menjadi Panglima ABRI. Pada era ini, intelijen militer memiliki badan intelijen operasional yang bernama Satgas Intelijen Kopkamtib. Badan inilah yang di era Kopkamtib berperan penuh sebagai Satuan Intelijen Operasional yang kewenangannya sangat superior.

Tahun 1980, Pusintelstrat dan Satgas Intel Kopkamtib dilebur menjadi Badan Intelijen ABRI (disingkat BIA). Jabatan Kepala BIA dipegang oleh Panglima ABRI, sedangkan kegiatan operasional BIA dipimpin oleh Wakil Kepala. Kemudian pada tahun 1986 untuk menjawab tantangan keadaan, BIA diubah menjadi BAIS.

Perubahan ini berdampak kepada restrukturisasi organisasi yang harus mampu mencakup dan menganalisis semua aspek Strategis Pertahanan Keamanan dan Pembangunan Nasional. Akan tetapi belum lagi restrukturisasi dilaksanakan, terjadi lagi perubahan di mana BAIS dikembalikan menjadi BIA, yang artinya secara formal lembaga ini hanya melakukan operasi intelijen militer.

Jabatan Ka BIA kemudian tidak lagi dirangkap oleh Panglima ABRI. Perubahan kembali dari BAIS menjadi BIA, dapat dianggap sebagai bagian dari kampanye de-Benisasi (menghilangkan pengaruh LB Moerdani). Kekuatan politik dominan di era akhir tahun 1980-an berpendapat bahwa BAIS masih berada dalam pengaruh L.B. Moerdani yang pada waktu itu sudah pensiun. Isu berkembang subur, karena sampai tahun 1987 L.B. Moerdani masih memiliki ruang di Kompleks BAIS (Tebet, Jakarta Selatan).

Kemudian pada tahun 1999, BIA kembali menjadi BAIS TNI. Bahkan hingga era-reformasi atau pasca Soeharto badan intelijen militer ini masih menggunakan nama BAIS sampai tulisan ini dibuat.

BAIS dipimpin oleh seorang perwira tinggi berbintang dua. Mereka yang pernah menjadi Kepala BAIS (Ka BAIS) diantaranya adalah:

Brigadir Jenderal TNI L.B. Moerdani
Letnan Jenderal TNI Tyasno Sudarto
Marsekal Madya TNI Ian Santoso
Mayor Jenderal Mar Muhammad Lutfie
Mayor Jenderal TNI Syafnil Armen, SIP,SH,MSc

Dalam struktur organisasinya BAIS dipimpin oleh seorang Kepala yang berpangkat Mayor Jenderal dan Wakil Kepala Berpangkat Brigadir Jenderal, yang membawahi para Direktur yang masing-masing memimpin 7 (tujuh) direktorat yang menggerakkan organisasi intelijen militer tersebut yakni: [1]

Direktorat A : menangani permasalahan dalam negeri;
Direktorat B : menangani permasalahan luar negeri;
Direktorat C : menangani bidang pertahanan;
Direktorat D : menangani masalah keamanan;
Direktorat E : menangani atau melakukan operasi psikologi;
Direktorat F : melakukan tugas administrasi dan keuangan;
Direktorat G : mengolah dan menyajikan produk – produk intelijen kepada kepala BAIS dan Panglima TNI.

BAIS dalam mengumpulkan informasi serta melakukan berbagai kegiatan intelijen dapat dikatakan cukup efektif secara operasional, antara lain karena didukung oleh ruang lingkup kerja dari BAIS yang cukup luas baik dari luar negeri maupun dalam negeri, seperti misalnya dalam memperoleh pasokan informasi dari luar negeri, biasanya suplai informasi dilakukan melalui jaringan para atase pertahanan atau militer, yang penempatannya atas dasar penunjukkan dari BAIS.

Kemudian untuk pasokan informasi dalam negeri, pengumpulan informasi dapat ditempuh melalui jalur struktur Komando teritorial dari berbagai Komando Daerah Militer (Kodam). Tingkat Kodam terendah adalah Komando Resort Militer (Korem) sebagai sub kompartemen strategis. Sebagai sub-kompartemen strategis, Korem merupakan tingkat terendah Kodam yang memiliki kemampuan untuk membina, melatih dan mengendalikan operasi militer dan intelijen diwilayah geografik tanggung jawabnya. Sedangkan ditingkat Komando Distrik Militer (Kodim) kebawah sepenuhnya hanya memiliki fungsi pembinaan territorial dan tidak dibekali kemampuan, kewenangan ataupun memenuhi syarat untuk mengendalikan operasi militer maupun operasi intelijen.

BAIS juga memiliki Satuan-Satuan intel atau yang disebut dengan Sat-Intel yang bekerja secara rutin, terutama di berbagai daerah yang dikategorikan sebagai daerah ”rawan konflik” maupun rawan pelanggaran kedaulatan Negara RI. Tugas dari Sat-Intel ini adalah menyediakan data teknis militer berupa: medan, cuaca, iklim, rintangan alam maupun buatan, jaringan lalu lintas darat atau air, sumber kekayaan alam yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan operasi pertahanan, serangan maupun operasi keamanan dalam negeri.

Sat Intel ini ditempatkan didalam Detasemen Intel (Den-Intel) di tiap-tiap Kodam. Namun demikian aparat intelijen yang ditempatkan oleh BAIS dalam Sat-Intel di suatu wilayah Kodam, juga dapat mengakses dan bekerjasama dengan unsur intelijen Kodam yang tergabung di dalam Detasemen Intel. Dimana dalam hal ini Den-Intel sebagai kesatuan intelijen yang permanen di dalam struktur Kodam memberikan perencanaan atau pengarahan tugas intelijen, serta mendapatkan feedbacknya melalui perwira seksi intelijen baik yang berada di dalam struktur Korem dan struktur Koter yang hierarkinya berada dibawah Korem, yakni Kodim. Lantas Den-intel yang menerima suplai informasi intelijen dari perwira seksi tersebut, meneruskan atau melaporkannya kepada Asisten Intelijen di Kodam tersebut.

Lantas sebagai pelaksana operasi utama, terutama untuk melakukan tugas-tugas ”khusus” operasi intelijen, selain dari aparat BAIS yang ditugaskan dari Markas BAIS, biasanya tugas di lapangan juga dilakukan oleh personel-personal dari satuan-satuan yang berstatus pasukan khusus seperti: Detasemen Jala Mangkara (Denjaka) dan Batalyon TAIFIB Marinir (Yon Taifib) dari TNI-AL; Detasemen 81 Penanggulangan Teror (Sat-81 Gultor) yang bernaung didalam Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dari TNI-AD; serta Detasemen Bravo 90 (Den Bravo 90) dari TNI-AU.

Dalam penugasan, pasukan-pasukan yang berstatus pasukan khusus ini bergerak dalam unit-unit kecil atau yang disebut dengan Seksi, berkekuatan 10 orang atau 4-5 orang per-unit. Unit kecil Seksi yang berkekuatan 10 orang seperti ini yang biasanya digunakan oleh BAIS dalam operasi tugas-tugas rutin satuan intel di daerah-daerah yang dikategorikan sebagai ”rawan” konflik, misalnya seperti di Papua dan pelanggaran kedaulatan seperti di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.

Selain itu tiap-tiap matra angkatan mempunyai detasemen-detasemen intlijen tempurnya masing-masing, seperti Detasemen Intelijen Komando Strategi Angkatan Darat (Denintel Kostrad) yang dimana tugasnya adalah sebagai mata rantai terdepan untuk memberikan laporan kepada pasukan TNI-AD yang sedang melaksanakan operasi tempur. Dan semua laporan-laporan dari detasemen intelijen tempur yang dimiliki oleh masing-masing matra angkatan selalu melampirkan tembusan laporannya ke Markas BAIS TNI.

[1] Angel Rabasa – John Haseman, The Military and Democracy in Indonesia – Challenges, Politics, and Power, RAND, Santa Monica, 2002, hal.32

Lembaga Sandi Negara

2011-01-01T12:15:00.000-08:00

Seorang dokter bernama dr.Roebiono Kertopati[1], pernah mempelajari sebuah cabang ilmu yang di fungsikan untuk melindungi sebuah rahasia (ilmu sandi). Dengan berbekal pengetahuan tentang ilmu persandian tersebut, beliau mulai merancang sebuah badan pemerintahan yang bertugas melakukan pengamanan rahasia negara.

Berawal dari sebuah unit kecil dr.Roebiono Kertopati mulai memperkenalkan sebuah unit sandi yang telah menggunakan sebuah sistem penyandian yang aman kepada kementerian pertahanan. Banyak tantangan yang dihadapi, baik dari bidang organisasi maupun personil. Hal tersebut dapat terjadi, karena diskoordinasi yang terjadi pada masa pemerintahan Indonesia yang baru merdeka dan belum tertata dengan rapi, dari yang terbawah sampai hirarkie teratas.

Pada tanggal 4 April 1946, berdirilah sebuah dinas sandi Republik Indonesia yang diberinama Dinas kode. Dinas Kode berada dibawah wewenang Kementerian Pertahanan Bagian V (Intelijen). Kemudian dengan berjalannya waktu tanggal 4 April dijadikan sebagai hari sandi Indonesia. Dinas Kode langsung bertugas dengan mengadakan pembuatan buku kode untuk pertama kalinya, selain itu Dinas Kode juga membangun beberapa pemancar radio telegrafi yang bertugas menyelenggarakan kegiatan intelijen.

Dalam waktu yang relatif singkat, Dinas Kode telah mumpuni dalam melayani kebutuhan informasi baik sipil maupun militer. Bahkan Dinas Kode juga menjembatani kerahasiaan yang dibawa oleh wakil bangsa Indonesia dalam berunding dengan pihak Belanda dan pihak PBB disisi lainnya. Jalur Komunikasi Rahasia tersebut masih dilakukan secara beranting, yaitu dari Yogyakarta ke Bukit Tinggi, selanjutnya rahasia tersebut diteruskan ke New Delhi menuju New York-begitu juga sebaliknya.

Pada awal tahun terbentuknya Dinas Kode, Dinas Kode telah berusaha melaksanakan kegiatan penterjemahan terhadap berita sandi kawan maupun berita sandi lawan. Beberapa kode dapat dipecahkan dengan mudah, sedangkan yang lainnya diperlukan beberapa hari untuk dapat membuka berita sandi tersebut.

Pada tahun 1947, dinas kurir dipisahkan dengan Dinas Kode untuk sebuah efisiensi personil. Pada dasarnya Dinas Kode tak menyenangi dinas kurir, karena kebanyakan para personil dinas kurir tidak menjunjung tinggi sebuah kerahasiaan. Sering sebuah berita tertulis beklasifikasi rahasia dipelakukan sama seperti surat-surat berklasifikasi tidak rahasia. Banyak kecerobohan yang telah mereka lakukan, apalagi Belanda saat itu makin sering menyebarkan agen mata-mata mereka. Banyak terjadi penculikan, penganiayaan dan pembunuhan yang terjadi pada personil dinas kurir; hingga diambilah keputusan bahwa Dinas Kode dan dinas Kurir harus dipisahkan untuk keamanan masing-masing lembaga. Dinas kurir saat ini adalah PT.Pos Indonesia.

Pada bulan Mei-Juni, Dinas Kode berhasil menterjemahkan banyak berita sandi asing dan berita sandi militer Belanda. Dari berita militer tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pihak Belanda akan melakukan sebuah gerakan yang dilakukan secara besar-besaran untuk mencaplok wilayah Republik Indonesia seluas mungkin. Hal ini memberikan gambaran ilustrasi bahwa pihak Republik Indonesia harus mengembangkan sebuah sistem pertahanan negara yang sesuai dengan bangsa Indonesia saat itu. Akan tetapi, sebelum sistem pertahanan yang direncanakan selesai, pihak Belanda telah melakukan tindakan offensif terhadap wilayah-wilayah Republik Indonesia.

Tanggal 1 Mei 1947, terjadi penggabungan beberapa badan intelijen Indonesia kedalam Dinas Kode. Keberadaan mereka menambah kekuatan baik secara materiil maupun secara personil. Akan tetapi tugas yang begitu berat telah terpampang didepan para petugas sandi (CDO/CoDe Officers), ditangan mereka nasib nusa dan bangsa bergantung, tugas yang banyak dan berat harus dijalani dengan semangat yang tinggi. Banyak para petugas sandi yang mengalami depresi, meski dalam waktu yang tidak lama, mungkin karena tekanan dan beban yang berat telah mengakibatkan mereka harus bekerja tanpa mengenal kapan dan dimana mereka beristirahat.

Pada tahun 1948, terjadi sebuah kekeliruan yang mendasar, terjadi penghapusan penggunaan sandi dikalangan militer. Hal ini berakibat sangat fatal, sebab seluruh rahasia mengenai kemiliteran dapat diketahui oleh pihak yang tak berkepentingan (Belanda). Hal itu tidak berlangsung lama, kepala perhubungan wilayah jawa timur meminta agar seluruh pemberitaan dan pendistribusian berita rahasia dilakukan oleh Dinas Kode, dengan menggunakan sistem Dinas Kode sendiri yang terkenal sangat kuat.

Pada tahun 1950, Dinas Kode mengalami penambahan personil yang sangat signifikan, akhirnya mengingat bertambahnya jumlah personil dan kualitas dari petugas sandi, nama Dinas Kode diganti menjadi Jawatan Sandi Republik Indonesia. Jawatan sandi merupakan sebuah prototype atau rancangan dasar dari sebuah lembaga pemerintah yang akan mengakomodasi para petugas sandi dari segala element pemerintahan.

Jawatan Sandi Republik Indonesia semakin berkembang, kini lembaga pemerintahan tersebut terlahir dengan nama Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia dan merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bergerak di bidang pengamanan berita rahasia negara dan secara resmi menjadi pengelola persandian dan rahasia negara. Saat ini seiring dengan waktu, sistim persandian yang diterapkan oleh Lembaga Sandi Negara atau disingkat Lemsaneg atau diterjemahkan kedalam bahasa Inggris menjadi National Crypto Agency, terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi.

Struktur Organisasi Lemsaneg dicatat dalam lembaran negara berupa Keputusan Presiden (keppres) RI no. 103 tahun 2001. Menurut Keppres ini, Lemsaneg dikepalai oleh seorang kepala Lemsaneg yang dibantu oleh tiga orang Deputi dan seorang sekretaris Utama. Kepala Lemsaneg bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI.

Visi Lemsaneg sesuai dengan PERKA Lemsaneg No. OT.001/PERKA.95/2006 : Terdepan, Terpercaya, Mandiri dan Profesional dalam Persandian demi Kepentingan Nasional. Sedangkan misi Lemsaneg adalah :

Menyusun kebijakan nasional dalam bidang persandian sektor pemerintahan dan publik;
Menyiapkan dan meningkatkan aparatur negara yang profesional/ahli dalam bidang persandian;
Mengoptimalkan potensi nasional dalam hal penelitian dan pengembangan di bidang persandian untuk mendukung kepentingan nasional;
Memfasilitasi dan mengembangkan persandian sektor pemerintahan dan publik;
Melaksanakan audit persandian sektor pemerintahan;
Menyelenggarakan operasional pengamanan informasi sebagai unsur pelayanan tugas pokok;
Membangun sistem operasional intelijen sinyal (analisa kripto).

Lembaga Sandi Negara dilengkapi dengan alat perlengkapan persandian yang cukup lengkap yang gunanya adalah untuk tetap menjaga kerahasiaan surat-surat rahasia negara yang akan dikirim atau diterima oleh antar lembaga-lembaga negara. Berikut ini adalah beberapa peralatan yang digunakan oleh Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).[2]

Peralatan Sandi

Mesin Sandi, berbasis data,berbasis suara, meliputi radio dan telepon, dan berbasis teks/fax.
KDC NDA, alat pembangkit kunci/random key generator.
KDC SA, alat pendistribusi kunci.

Peralatan Kripto Analisis

Alat Monitoring, alat untuk memantau komunikasi melalui radio, telepon, internet, satelit yang digunakan sebagai alat bantu analisis sinyal.
Alat Traffic Analysis, alat untuk mengamati lalu lintas data pada jaringan internet.
Code Breaker Super Computer, alat bantu untuk menyelesaikan perhitungan dalam skala besar yang tidak dapat diselesaikan oleh komputer biasa.

Alat Pendukung Utama

A. Counter-surveillance

Alat untuk mendeteksi bahan-bahan semikonduktor pada tempat-tempat tertentu.
Alat untuk mendeteksi gelombang radio yang terpancarkan.
Alat untuk menangkap/mencari frekuensi radio dengan frekuensi tertentu.
Alat untuk mendisplay/menampilkan hasil monitoring.
Alat untuk mendeteksi hasil tegangan pada saluran telepon, apabila terjadi penurunan tegangan, indikasi terjadi penyadapan.

B. Jammer

Alat untuk mengganggu (jamming) frekuensi GSM tertentu yang berguna untuk menonaktifkan alat komunikasi yang bekerja pada frekuensi tertentu.
Alat untuk mengganggu (jamming) frekuensi CDMA tertentu yang berguna untuk menonaktifkan alat komunikasi yang bekerja pada frekuensi tertentu.

[1] dr. Roebiono Kertopati (lahir di Ciamis, 11 Maret 1914), adalah Bapak Persandian Negara Republik Indonesia. Sebelumnya ia adalah seorang dokter di Kementerian Pertahanan RI bagian B (intelijen). Pada tanggal 4 April 1946, dr. Roebiono Kertopati dengan pangkat Letkol., mendapat perintah dari Amir Syarifuddin, Menteri Pertahanan RI saat itu, untuk mendirikan sebuah badan yang mengelola persandian nasional. Walaupun tanpa ilmu pengetahuan yang memadai mengenai teknis kriptografi dan hanya dibantu oleh tenaga-tenaga yang juga awam sandi, sistem-sistem sandi buatan sendiri tersebut terbukti efektif dan dapat diandalkan untuk mengamankan komunikasi berita di medan peperangan.

[2] Muhamad Zaki Riyanto, “Senjata” Lemsaneg, Impor atau Mandiri?. (On-Line), tersedia di http://zaki.math.web.id/?p=838 (10 Februari 2009).

Badan Intelijen Negara

2011-01-01T12:01:00.000-08:00

Ketika Soekarno dan Orde Lama turun tahta, dan digantikan oleh Soeharto dengan instrumen Orde Baru-nya, maka dimulai satu fase “kegelapan” bagi dunia intelijen di Indonesia, yaitu dengan dibentuknya Komando Intelijen Negara (KIN). Rasa militeristiknya kental sekali, mulai dari penamaan dan dominasi pejabat dan anggota KIN. Hal tersebut dilakukan guna memberikan penegasan bahwa KIN harus patuh dan loyal kepada Soeharto, yang selain menjadi Presiden, juga merangkap menjadi Panglima Kopkamtib. Lembaga yang terbentuk sebagai langkah untuk membersihkan negara dari kader-kader PKI dan anasir-anasirnya ini merupakan lembaga darurat, yang dibentuk untuk tugas-tugas khusus.

Harapan Soeharto agar KIN dapat bekerja lebih efektif menopang pemerintahannya, semakin kuat ketika kerja sama antara CIA dengan KIN makin terbuka. Hal ini didasar oleh upaya pengasahan keterampilan keintelijenan, dan kepentingan Amerika Serikat yang tidak menginginkan Indonesia menjadi negara komunis. KIN dipecayakan kepada orang-orang kepercayan dan terdekatnya, yakni Yoga Soegama. KIN menjadi organisasi yang mampu mengefektifkan seluruh lembaga intelijen yang ada di Indonesia termasuk Intelijen Kepolisian yang merupakan anggota terbaru didalam tubuh ABRI.

Tahun 1967, KIN berubah menjadi Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN). Perubahan nama ini makin menancapkan kuku dan hegemoni BAKIN sebagai lembaga koordinasi intelijen, di samping menjadi “mata-mata” dan perpanjangan tangan penguasa.

Berbagai lembaga ekstra yudisial, yang tidak ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan dibentuk guna memperkuat barisan lembaga intelijen yang menjadi bagian dari kekuasaan Soeharto, seperti: Operasi Tertib Pusat (Optibpus); Lembaga Penelitian Khusus (Litsus); Asisten Pribadi (Aspri) Presiden; Operasi Khusus (Opsus); dan lain sebagainya. Dan semua lembaga tersebut memiliki perwakilannya di daerah-daerah, baik inheren dengan komando teritorial (Koter), dari mulai Kodam, Korem, Kodim, hingga Koramil, maupun yang secara mandiri membentuk perwakilannya seperti Laksusda, Sospolda, dan lain sebagainya.

BAKIN bahkan baru memasuki babak baru di era reformasi, ketika Megawati menjabat sebagai Presiden. Megawati pada saat itu merubah nama BAKIN menjadi Badan Intelijen Negara (BIN), dengan landasan legalitas Instruksi Presiden No. 5 tahun 2002, dan diperkuat dengan Keputusan Presiden No. 9 tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen, yang memiliki tugas untuk mengkoordinasikan komunitas intelijen lainnya.

Tugas pokok dan fungsi BIN adalah pengembangan tugas intelijen nasional dan berperan menyelenggarakan intelijen community[1]. Sehingga hubungan BIN dengan lembaga intelijen lainnya merupakan hubungan antar dinas intelijen dalam suatu intelijen community. Artinya tidak ada hierarki komando antara BIN dengan dinas-dinas intelijen non-BIN.

Perubahan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mencoba menetralkan BIN sebagai lembaga intelijen negara dari dosa-dosa masa lalu pendahulunya. Meski juga disadari benar bahwa perubahan nama tersebut tidak juga mengubah karakter dan budaya kerja yang ada di BIN.

Hal ini memang disadari betul mengingat perubahan paradigmatik di lembaga intelijen tersebut belum terjadi, sehingga keberadaan BIN hanya menjadi pelengkap dari keberadaan lembaga-lembaga intelijen lainnya sebagai kepanjangan tangan dari kekuasaan. Apalagi A.M. Hendropriyono, yang dinilai dekat dengan Presiden Megawati makin memperkuat asumsi tersebut, yang dimana secara terbuka, bahkan Hendropriyono berulang kali mengungkapkan bahwa BIN merupakan bagian dari pemerintahan Megawati.

Di masa kepemimpinan Hendropriyono juga terjadi eksodus besar-besaran intel-intel sipil dan Polri dari BIN, karena adanya upaya mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tersebut melakukan militerisasi di BIN. Proses tersebut juga disebabkan karena adanya faksionis di internal BIN ketika krisis politik perihal ancaman Dekrit Presiden oleh Gus Dur. Sehingga, ketika kalangan intel sipil dan Polri yang merasa diuntungkan dengan berbagai kebijakan Gus Dur, cenderung mendukung kepemimpinan Gus Dur, dan mencegah upaya sebagian intel berlatar belakang militer melakukan manuver mendukung penjatuhan Gus Dur dari kursi kepresidenan.

Struktur organisasi BIN telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 52 tahun 2005. Berdasarkan Perpres tersebut BIN dipimpin oleh seorang Kepala BIN[2] dibantu oleh seorang Wakil Kepala, satu orang Sekretariat Utama yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Utama, satu orang Inspektorat Utama (dikepalai oleh seorang Inspektur Utama), lima orang Deputi serta lima orang Staf Ahli. Selengkapnya struktur organisasi BIN adalah:[3]

Kepala
Wakil Kepala
Sekretariat Utama
Deputi I - Bidang Luar Negeri
Deputi II - Bidang Dalam Negeri
Deputi III - Bidang Kontra Intelijen
Deputi IV - Bidang Pengolahan dan Produksi
Deputi V - Bidang Teknologi
Inspektorat Utama
Staf Ahli Bidang Politik
Staf Ahli Bidang Ekonomi
Staf Ahli Bidang Hukum
Staf Ahli Bidang Sosial Budaya
Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan

[1] Y. Wahyu Saronto, Intelijen – Teori, Aplikasi, dan Modernisasi, PT Ekalaya Saputra, Jakarta 2004, hal.21-22.

[2] Pada saat penulisan skripsi ini, Badan Intelijen Negara atau yang disingkat BIN, dikepalai oleh Mayjen (Purn) Syamsir Siregar untuk periode 2004-2009, yang menggantikan AM Hendropriyono.

[3] Badan Intelijen Negara, (On-Line), tersedia di: http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Intelijen_

Negara (19 April 2009).

Sejarah Intelijen Indonesia (Edisi 2)

2011-01-01T11:35:00.000-08:00

Pada tanggal 17 Oktober 1952 terjadi suatu demonstrasi besar di Jakarta dan lebih dikenal dengan Peristiwa 17 Oktober 1952[1]. Demonstrasi ini direncanakan Markas Besar Angkatan Darat atas inisiatif Letnan Kolonel Sutoko dan Letnan Kolonel S. Parman. Pelaksanaannya diorganisasi oleh Kolonel dr. Mustopo Kepala Kedokteran Gigi Angkatan Darat dan Perwira Penghubung Presiden, dan Letnan Kolonel Kemal Idris, Komandan Garnisun Jakarta. Seksi Intel Divisi Siliwangi mengerahkan demonstran dari luar Ibukota dengan menggunakan kendaraan truk militer. Pada waktu itu, Pasukan Tank muncul di Lapangan Merdeka, dan beberapa pucuk meriam diarahkan ke Istana Presiden. Permasalahan ini kemudian diupayakan diselesaikan melalui pertemuan Rapat Collegial (Raco) tanggal 25 Februari 1955 yang melahirkan kesepakatan Piagam Keutuhan Angkatan Darat yang ditandatangani oleh 29 perwira senior Angkatan Darat. Setelah terjadi peristiwa 17 Oktober 1952, peran IKP dan BISAP dilakukan oleh SUAD-I.

Tanggal 10 November 1959, Presiden Soekarno membubarkan SUAD-I dan membentuk Badan Pusat Intelijen (BPI), yang langsung bertanggung jawab kepada Soekarno, dan mengangkat Soebandrio[2], Menteri Luar Negeri ketika itu untuk memimpin lembaga baru tersebut. Dibawah kepemimpinan Soebandrio, BPI dimanipulasi dan dimanfaatkan oleh kaum komunis dan simpatisannya. BPI menyusup ke dalam Departemen Hankam (Pertahanan dan Keamanan), Komando-Komando Militer, dan badan-badan pemerintahan lainnya untuk tugas mengamati lawan-lawan politik Presiden Soekarno.

Langkah yang terbilang sangat berani dilakukan oleh Subandrio dan BPI atas restu Soekarno, untuk membangun kontak yang serius dengan PKI, yang telah menjadi organisasi besar pasca kegagalannya pada Pemberontakan PKI Madiun. Bagaikan simbiosis mutualisme, kerekatan politik keduanya menjadi makin kuat karena Soekarno mencari lawan sepadan untuk menandingi TNI, terutama Angkatan Darat. Maka untuk pertama kali sebuah badan intelijen seperti BPI secara sengaja diarahkan dan digunakan sebagai sebuah instrumen politik dengan tugas khusus untuk mengawasi dan menghabisi lawan-lawan pemerintah seperti yang lazim berlaku di negara yang bercorak otoriter.

Dengan tumbangnya kekuasaan Presiden Soekarno, dan bangkitnya Rezim Orde Baru pada tahun 1965, BPI dibubarkan. Sebuah badan intelijen baru dibentuk, yaitu Komando Intelijen Nasional (KIN) pada tahun 1966, tetapi belum berusia setahun, KIN dibubarkan dan digantikan oleh BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen Negara) di bawah pimpinan Letnan Jenderal Yoga Sugama. Presiden Soeharto tidak sepenuhnya percaya dan menyandarkan dirinya pada BAKIN. Beliau membentuk sebuah jaringan Intelijen lain sebagai saingan BAKIN di bawah kendali mayor Jendral Ali Murtopo dengan sandi nama Operasi Khusus (Opsus), di luar sepengetahuan BAKIN maupun staf intelijen Departemen Pertahanan Keamanan maupun Markas Besar ABRI, serta Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang ada pada waktu itu. Dalam melaksanakan tugas intelijennya, Ali Murtopo bertanggung jawab langsung kepada Presiden Soeharto.

Ali Moertopo merupakan tokoh kepercayaan Presiden Soeharto sejak tahun 1948. Ia adalah tokoh yang dikirimkan oleh Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Kostrad, pada tahun 1965, tanpa sepengetahuan Presiden Soekarno, untuk menemui Des Alwi[3] di Bangkok dalam rangka menjajaki kemungkinan mengakhiri “Konfrontasi” dengan Malaysia. Sejak saat itu Ali Moertopo dengan Opsus-nya ditugasi untuk menangani bidang-bidang khusus politik, diplomasi, dan bisnis, di bawah kendali langsung Presiden Soeharto.

Permainan yang dijalankan Ali Moertopo tidak senantiasa sejalan dengan kepentingan tentara, yang dipresentasikan oleh Panglima Kopkamtib Jenderal Soemitro, yang didukung oleh BAKIN. Persaingan antara Opsus dengan Kopkamtib berakhir dengan show down pada 15 Januari 1978, yang kemudian dikenal dengan Peristiwa Malari[4] (Malapetaka Limabelas Januari) yang berakhir dengan lengsernya kedua tokoh, baik Ali Moertopo maupun Jenderal Soemitro, dari arena politik.

Untuk mensinergikan operasi-operasi intelijen sesudah peristiwa Malari, Presiden Soeharto kemudian menempatkan Jenderal Benny Moerdani sebagai Waka BAKIN, di bawah Jenderal Yoga Sugama. Bahkan Presiden Soeharto memanggil Brigadir Jenderal Benny Moerdani dari posnya di Seoul untuk menggantikan Ali Moertopo. Ia diangkat sebagai asisten intelijen Dephankam/ABRI, dan mengambil alih kepemimpinan CSIS (Center for Strategic and International Studies) dari tangan Ali Moertopo. Pada waktu itu CSIS[5] atau Pusintelstrat (Pusat Intelijen Strategis) yang berada di bawah kendali asisten intelijen Dephankam/ABRI, hanya berfungsi sebagai lembaga pusat kajian dengan tugas pokok terbatas hanya pada merumuskan doktrin dan menyelenggarakan latihan semata.

Jenderal Benny Moerdani[6] tidak puas dengan fungsi kelembagaan CSIS atau Pusintelstrat tersebut dan mereorganisasikan “tenaga pusat” itu menjadi sebuah ‘badan’ -agency- yakni BAIS (Badan Intelijen Strategis) ABRI dengan tugas-tugas yang sangat luas. Di bawah kepemimpinan Jendral Benny Moerdani BAIS tidak saja merambah sampai kepada perumusan politik luar negeri, tetapi terutama ia berhasil menyakinkan Presiden Soeharto untuk memberikannya kewenangan melaksanakan sesuatu “operasi tertutup” melakukan invasi ke Timor Portugis[7] pada tahun 1975. Kegiatan operasi itu sedemikian tertutupnya sampai-sampai Menhankam/Pangab Jenderal Surono tidak mengetahuinya sampai detik-detik terakhir Hari–H serbuan, yang dengan sekaligus menandai berakhirnya peran Opsus yang masih melakukan kegiatan intelijen di Timor Portugis dengan nama sandi Operasi Komodo[8].

Berdalihkan bahwa BAKIN hanyalah sebuah Badan Koordinasi, maka struktur organisasinya “dilangsingkan” dengan menjadikannya sebuah organisasi yang tidak menjadi badan intelijen yang berfungsi melakukan operasional intelijen secara penuh. Tugas pokoknya lebih ditekankan pada koordinasi. Lalu pada era Reformasi, BAKIN berubah nama menjadi Badan Intelijen Negara (BIN) dan lembaga tersebut masih aktif sampai sekarang.

Saat ini, kegiatan-kegiatan lembaga intelijen di negara Indonesia, di tataran strategi, operasional dan taktis dilakukan oleh banyak lembaga yang diberi mandat oleh negara untuk menjalankan fungsi intelijen. Seluruh lembaga yang menjalankan fungsi intelijen harus bergabung dalam suatu mekanisme koordinasi terpadu antar elemen komunitas intelijen nasional. Komunitas intelijen nasional terdiri dari lima tipe organisasi:

Intelijen nasional yang menjalankan fungsi-fungsi intelijen untuk mengantisipasi ancaman keamanan dalam negeri yang hanya terdiri dari satu organisasi yaitu Badan Intelijen Negara (BIN).
Intelijen kriminal dan yustisia yang dilakukan oleh intelijen kepolisian (Badan Intelijen Keamanan Polri), intelijen bea cukai (Direktorat Penindakan Dan Penyidikan), intelijen imigrasi (Direktorat Intelijen Keimigrasian), serta intelijen kejaksaan (Jaksa Agung Muda Intelijen).
Intelijen pertahanan dan luar negeri yang menjalankan fungsi intelijen strategik untuk mengatasi ancaman keamanan yang bersifat eksternal yang hanya terdiri dari satu organisasi yaitu: Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS-TNI) yang berada di bawah Departemen Pertahanan.
Intelijen-intelijen tempur yang melekat pada satuan-satuan tempur yang diwakili oleh asisten-asisten intel di Mabes TNI dan angkatan;
Lembaga-lembaga pemerintahan yang fungsinya dan atau terkait dengan masalah-masalah keamanan nasional seperti Lembaga Sandi Negara (LSN), Badan SAR Nasional (BARSANAS), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), Badan Pusat Statistik (BPS), lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pengintaian dan pengindraan (Surveillance and reconnaissance), Lembaga Elektronika Nasional (LEN), Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN), serta Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN).

(Tulisan ini merupakan sumbangan dari: Andreas Rolando Purba; diambil dari Skripsi dalam menyelesaikan studi akhir di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta; pada tahun 2009. Dengan judul "Mekanisme Kerja Komunitas Intelijen Daerah di Provinsi Kalimantan Barat Berdasar Permendagri No. 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah")

[1] Peristiwa 17 Oktober 1952 adalah peristiwa di mana KSAD (dijabat Nasution) dan 7 (tujuh) Pangdam (Panglima Daerah Militer) meminta Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) dibubarkan, sebagai sebab utamanya adalah terlalu jauhnya campur tangan kaum politisi terhadap masalah intern Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI). Bahkan Kemal Idris, salah satu dari tujuh panglima, pernah mengarahkan moncong meriam ke Istana dengan dalih untuk melindungi Presiden Soekarno dari demonstrasi mahasiswa.

[2] Kepiawaian dalam diplomasi Dr Subandrio sudah lama menjadi perhatian para diplomat AS di Jakarta dan mengantisipasi kemungkinan Subandrio menjadi tokoh penting di Kementrian Luar Negeri RI. Lihat Paul F.Gardener, Shared Hopes, Separate Fears (Colorado: Westview Press, 1997), h.155.

[3] Des Alwi Abubakar lahir 17 November 1927 di Desa Nusantara, Naira sebuah pulau kecil dalam kelompok Banda di Kepulauan Maluku. Beliau pernah beberapa kali menjadi Atache Press/Kebudayaan KBRI di luar negeri yaitu KBRI Bern, KBRI Austria dan KBRI Philipina. Bahkan ketika terjadi konfrontasi antara Indonesia-Malaysia tahun 1965-1975, ia sebagai Dinas Diplomatik terlibat dalam Operasi Khusus Tim Penyelesaian Konfrontasi itu. Jurus-jurus kepiawaian diplomasinya mendekati almarhum mantan PM Tun Abdul Rahman dan almarhum mantan DPM Tun Abdul Razak berhasil meredakan konfrontasi itu.

[4] Peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari) adalah peristiwa demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial yang terjadi pada 15 Januari 1974. Peristiwa itu terjadi saat Perdana Menteri (PM) Jepang Kakuei Tanaka sedang berkunjung ke Jakarta pada tanggal 14 sampai tanggal 17 Januari 1974. Mahasiswa merencanakan menyambut kedatangannya dengan berdemonstrasi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Karena dijaga ketat, rombongan mahasiswa tidak berhasil menerobos masuk pangkalan udara. Usai terjadi demonstrasi yang disertai kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan, Jakarta berasap.

[5] Center for Strategic and International Studies, yang biasa disingkat CSIS adalah sebuah tangki pemikir (institut penelitian) kebijakan yang bermarkas di Jakarta. CSIS didirikan pada 1971. Lembaga ini adalah sebuah institusi independen dan bipartisan yang melakukan penelitian kebijakan dan analisa strategis dalam politik, ekonomi, dan keamanan.

[6] Leonardus Benyamin "Benny" Moerdani (lahir 2 Oktober 1932 – wafat 29 Agustus 2004 pada umur 71 tahun) adalah salah satu tokoh militer Indonesia yang terkenal pada masanya. Merupakan perwira TNI yang banyak berkecimpung didunia inteljen, sehingga terkesan misterius apalagi ditunjang dengan pembawaannya yang hemat bicara serta jarang tersenyum, kesan misterius makin kuat. Merupakan satu-satunya perwira penyandang pangkat bintang yang ikut terjun langsung di operasi militer yaitu penangan pembajakan pesawat Garuda DC-9 Woyla di Don Muang Bangkok, Thailand. Dalam posisi pemerintahan, selain sebagai Panglima ABRI, beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan dan juga Pangkopkamtib.

[7] Timor Portugis adalah bekas nama (1596-1975) Timor Leste ketika masih di bawah pemerintahan Portugis. Pada masa itu, Portugal membagi pulau Timor dengan Hindia-Belanda. Nama Timor Portugis kemudian tidak dipakai lagi sejak 1975, setelah invasi Indonesia tak lama setelah pernyataan kemerdekaan unilateral Timor Timur. Timor Portugis pun menjadi Timor Timur, salah satu provinsi termuda di Indonesia. Secara teknis Timor Portugis baru dinyatakan sebagai sudah tidak menjadi bagian dari NKRI pada 20 Mei 2002, ketika Timor Leste dideklarasikan sebagai negara merdeka dengan nama Republik Demokratik Timor Leste.

[8] Bakin membentuk satuan operasi yang disebut densan nama "Operasi Komodo". Operasi ini dipimpin langsung oleh Kepala BAKIN Yoga Sugama, sedang wakilnya adalah Waka BAKIN Ali Murtopo. Operasi Komodo yang lebih merupakan intelligence field preparation operation, berusaha menjalin kontak dengan beberapa pihak yang ingin berintegrasi dengan Indonesia. Sebagai buah hasil dari Operasi Komodo ini, maka tanggal 7 September 1975 UDT, Kota dan Trabalhista mengirim Petisi berisi 31 pasal pada presiden RI untuk menjelaskan sikap mereka mengenai masa depan Timor Portugis.

Sejarah Intelijen Indonesia (Edisi 1)

2011-01-01T11:23:00.000-08:00

Negara manapun di dunia, tidak peduli sistem pemerintahannya otoriter atau demokrasi liberal, dinas intelijen selalu menjadi kebutuhan pokok atau wajib bagi suatu negara. Yang menjadi perbedaan utama biasanya pemanfaatannya dan juga pengendalian dari lembaga atau badan intelijen itu sendiri. Di Indonesia, sosok dan wibawa intelijen memang pernah sangat disegani khususnya di tahun awal 1967 sampai tahun 1969 yang terkenal waktu itu dengan istilah “Opsus” di bawah Ali Moertopo (alm.)[1], dan penilaian itu sampai sekarang juga masih kental walaupun sebenarnya sudah terjadi banyak perubahan dalam tubuh lembaga intelijen di Indonesia.[2]

Lembaga intelijen yang pertama terbentuk di Indonesia terjadi pada bulan September 1945, dimana berbekal pelatihan dan keterampilan yang didapat Zulkifli Lubis[3] sewaktu di PETA dan Kempetai (Dinas Polisi Rahasia Jepang), maka beliau berinisiatif untuk membentuk Badan Istimewa (BI) dibawah garis komando BKR[4] (Badan Keselamatan Rakyat), dan diresmikan oleh pemerintah pada tanggal 6 Oktober 1945 di Cileungsi, Bogor.

Letnal Kolonel Zoelkifli Loebis merekrut 40 (empat puluh) orang opsir PETA (Pasukan Pembela Tanah Air) mantan lulusan Seinenden Dojo[5] (Pusat Pelatihan Pemuda), yang kemudian pernah diikutkan dalam pelatihan intelijen oleh Zanchi Yugeki-tai (Satuan Intelijen Bala Tentara Ke-16) sebagai kader intelijen. Latihan para kader intelijen itu hanya berlangsung tidak lebih dari seminggu lamanya, ditekankan terutama pada intelijen lapangan dan teritorial, seperti pengumpulaninformasimiliter, sabotase dan perang urat saraf. Tenaga pelatihnya terdiri dari para perwira dari badan intelijen Jepang Sambobu Tokubetsu-han (Beppan), seperti Letnan Yanagawa, Letnan Tsuchiya, Letnan Yonemura dan seorang muslim Jepang Abdul Hamid Nobuharu Ono, yang dikenal dekat dengan perwira-perwira BKR, Selain Zoelkifli Loebies sendiri yang pernah bertugas sebagai perwira intelijen di Singapura.

Dengan organisasi yang sederhana, dan bekal keterampilan intelijen yang minim, BI harus memposisikan diri sebagai badan intelijen yang menopang keutuhan kedaulatan Republik Indonesia, yang baru merdeka. Keterbatasan ini makin kelihatan ketika cakupan wilayah operasi BI hanya terbatas pada Pulau Jawa saja. Kecenderungan dan melekatnya BI sebagai intelijen tempur makin terlihat ketika banyak dari jaringan intelejen yang dimiliki masih memanfaatkan jaringan tentara yang tersebar di banyak wilayah.

Akibat adanya tumpang-tindih antara BI dengan kepentingan tentara, menyebabkan sangat sulit membedakan mana intelijen nasional, mana intelijen tempur, karena sama-sama berasal dari unsur TKR. Masalah yang kemudian mengekor adalah lemahnya efektifitas kontrol dan kendali BI oleh pemerintah. Menariknya, pemberian otoritas dan semua surat-surat tugas bagi kelancaran tugas-tugas keintelijenan, Presiden Soekarno tidak memiliki kendali atas BI.

Ketika pusat pemerintahan Republik Indonesia dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta[6], maka pada tanggal 7 Mei 1946 Badan Istimewa diubah namanya menjadi BRANI (Badan Rahasia Nasional Indonesia) yang secara administratif menginduk ke Kementerian Pertahanan dan secara operasional memiliki akses langsung kepada Panglima Besar Jendral Soedirman dan Presiden Soekarno. Pemimpinnya tetap Zoelkifli Loebis. BRANI melanjutkan melakukan pelatihan terhadap beratus pemuda dalam rangka membentuk FPI (Field Preparation Indonesia). Tugas dari FPI adalah sabotase, propaganda dan perang urat saraf, penggalangan perlawanan terhadap Belanda, menyusup ke daerah lawan, hingga penyelundupan senjata.

BRANI dibentuk, dan diharapkan menjadi lembaga intelijen yang membawahi berbagai organisasi intelijen di tingkat satuan militer. Langkah tersebut guna mengantisipasi kemungkinan Aksi Polisionil Belanda yang menguat pasca kekalahan Jepang. Untuk mendukung kepentingan politik, misi BRANI kemudian tidak terbatas pada intelijen militer saja, tetapi diperluas kepada intelijen politik dan strategis.

Ketidaksukaan Kabinet Sjahrir atas dominasi tentara di struktur BRANI, kemudian melahirkan dualisme lembaga intelijen. Amir Sjarifuddin[7], yang menjadi Menteri Pertahanan kemudian mengambil inisiatif membentuk lembaga baru yang murni sipil, guna menandingi keberadaan BRANI. Lembaga intelejen baru tersebut bernama Lembaga Pertahanan B. Menariknya, upaya memposisikan Lembaga Pertahanan B sebagai lembaga intelejen yang terbebas dari dominasi militer, adalah dengan merekrut banyak mantan laskar, serta kalangan sipil yang cakap untuk duduk di dalam lembaga intelijen tersebut. Langkah ini didukung oleh Soekarno, meski keberadaan Lembaga Pertahanan B juga merupakan antitesis dari dominasi militer di BRANI.

Pada masa Amir Sjarifoeddin menjadi perdana menteri dan dengan restu politik dari Soekarno, maka pada bulan April 1947, BRANI dibubarkan dan diganti dengan KP V (Kementrian Pertahanan Bagian V), di bawah Departemen Pertahanan yang menjadi koordinator dari operasi intelijen nasional. Satuan-satuan intelijen yang berada di luar struktur militer, yakni yang berada di bawah kepolisian dan kejaksaan pada masa sebelum perang, dimasukkan kedalam jajaran kementerian pertahanan pada staf yang berbeda. Seksi-A (bekas BRANI) diserahkan di bawah kepemimpinan Kolonel Abdoerahman, orang kepercayaan Amir Sjarifoeddin, sedangkan Zoelkifli Loebis menjadi wakilnya. Amir Sjarifoeddin dan Abdoerahman kemudian hari terlibat dalam Peristiwa Pengkhianatan PKI di Madiun pada 1948[8].

Satu dari sekian peristiwa politik yang juga menjadi batu sandungan bagi eksistensi KP V sebagai lembaga intelijen adalah dengan adanya konspirasi kalangan militer dan oposisi sipil yang menculik Perdana Menteri Sjahrir, yang kemudian dikenal dengan Peristiwa 3 Juli 1946. Proses penculikan tersebut disinyalir melibatkan intelijen KP V Seksi-A, yang mengambil inisiatif dalam kebuntuan politik atas permasalahan kebangsaan ketika itu. Alhasil, keberadaan KP V ketika itu lebih banyak menjadi kepanjangan tangan dari elit politik.

Setelah perang kemerdekaan usai, ketika Pemerintah Republik kembali ke Yogya, KP V dibubarkan dan sebagai gantinya dibentuk Intelijen Kementerian Pertahanan (IKP). Di bawah menteri pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang juga merangkap sebagai kepala IKP. Zoelkifli Loebis membentuk BISAP (Biro Informasi Angkatan Perang), yang bertugas menyiapkan informasi strategis kepada menteri pertahanan dan pimpinan militer. Pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dibentuklah Badan Koordinasi Intelijen (BKI), namun langkah tersebut menemui kegagalan. Hal ini disebabkan karena kesulitan dalam melakukan koordinasi dengan lembaga intelijen militer seperti BISAP dan IKP.

Baca sambungan: Edisi 2

[1] Ali Moertopo atau yang bernama lengkap Letnan Jenderal (purn.) Ali Moertopo adalah pemikir, tokoh intelijen, dan politikus yang berperan penting terutama pada masa Orde Baru di Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan Indonesia (1978-1983) serta Deputi Kepala (1969-1974) dan Wakil Kepala (1974-1978) Badan Koordinasi Intelijen Negara. Beliau lahir di Blora, Jawa Tengah, pada tanggal 23 September 1924 dan meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1984.

[2] Riyanto,”Intelijen vs Teroris di Indonesia.” (Jakarta: Penerbit PT Toko Gunung Agung Tbk), hal 11.

[3] Zoelkifli Loebis sebelumnya mendapatkan pendidikan intelijens militer Nakano, Jepang sebagai bagian dari pendidikan PETA yang diikutinya. Lihat Stephen C.Marcado, The Shadow Warriors of Nakano (Washington DC: Brassey’s, Inc.,2002), h.239.

[4] Pada tanggal 22 Agustus 1945 dibentuklah suatu wadah rakyat pejuang dengan sebutan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Lembaga ini bukan merupakan suatu Tentara Kebangsaan melainkan bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). Pada tanggal 5 Oktober 1945 pemerintah meresmikan BKR sebagai badan keamanan dari Republik Indonesia dan berganti nama menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat).

[5] Tepat pada ulang tahun Kaisar Jepang, 29 April 1943, didirikan organisasi pemuda bernama Seinendan yang dipimpin di bawah Gunseikan. Tujuannya melatih dan mendidik pemuda agar mampu menjaga dan mempertahankan tanah air. Persyaratan menjadi Seinendan adalah pemuda yang berusia 14 tahun - 23 tahun. Anggota Seinendan diberikan pelatihan militer baik untuk mempertahankan diri maupun menyerang. Sebagai Pembina bertindak Naimubu Bunkyoku (Departemen Urusan Dalam Negeri bagian Pengajaran, Olahraga dan Seinendan). Pimpinan eksekutif di daerah Syu adalah Syucokan sendiri, sementara daerah yang tingkatnya di bawah Syu, kepala daerahnya menjadi pimpinan langsung Seinendan. Seinendan tidak hanya dibentuk di desa, sekolah tapi juga di pabrik-pabrik atau perumahan. Pada Oktober 1944 dibentuk Josyi Seinendan (Seinendan putri). Untuk mensukseskan Seinendan, Jepang memperluas Seinen Kunresyo (lembaga latihan pemuda) menjadi Cuo Seinen Kunrensyo (Lembaga Pusat Latihan Pemuda).

[6] Pada tanggal 4 Januari 1946, Soekarno dan Hatta dengan menggunakan KLB (Kereta Luar Biasa), pindah ke Yogyakarta sekaligus pula memindahkan ibukota. Meninggalkan Sjahrir dan kelompok yang pro-negosiasi dengan Belanda di Jakarta.

[7] Amir Sjarifoeddin Harahap yang lahir di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 27 April 1907 adalah seorang tokoh Indonesia, mantan menteri dan perdana menteri pada awal berdirinya negara Indonesia. Amir Sjarifoeddin merupakan salah satu elit politik dari Sayap Kiri, sebuah koalisi organisasi dan partai politik kiri, di antaranya Partai Rakyat Sosialis (Paras), Partai Sosialis Indonesia (Parsi), dan Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo). Pada tanggal 19 Desember 1948, di dekat desa Ngalihan, Solo, Jawa Tengah, seorang Letnan Polisi Militer (sebuah satuan khusus dalam TKR) menembak kepala Amir Sjarifuddin dengan pistol karena Amir Sjarifuddin diduga terlibat dalam peristiwa Madiun.

[8] Peristiwa Pengkhianatan PKI di Madiun pada 1948 atau Peristiwa Madiun (Madiun Affairs) adalah sebuah konflik kekerasan yang terjadi di Jawa Timur bulan September – Desember 1948. Peristiwa ini diawali dengan diproklamasikannya negara Soviet Republik Indonesia pada tanggal 18 September 1948 di Madiun oleh Muso, seorang tokoh Partai Komunis Indonesia dengan didukung pula oleh Menteri Pertahanan saat itu, Amir Sjarifuddin. Pada saat itu hingga era Orde Lama peristiwa ini dinamakan Peristiwa Madiun (Madiun Affairs), dan tidak pernah disebut sebagai pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Baru di era Orde Baru peristiwa ini mulai dinamakan pemberontakan PKI.

Blog Profile

2011-01-01T10:23:00.000-08:00

Hai Selamat datang Di Blog FORUM INTELIJEN. www.forumintel.blogspot.com

Sekedar kilas balik terhadap dunia intelijen yang penuh dengan misteri dan rahasia yang selalu menutupinya serta mungkin sangat menyebalkan dalam sudut pandang individualistik masyarakat yang melihat tidak adanya masa depan yang cerah dalam kehidupan pribadi seorang pengabdi negeri yang selalu dicerca dikala negara ini kecolongan oleh aksi terorisme maupun aksi lainnya.

Mungkin ini adalah merupakan counter pandangan negatif yang terlanjur menerpa dunia intelijen Indonesia. Karena dimanapun mereka (para agen intelijen) bekerja dengan tulus dan ikhlas demi nafkah yang halal, pasti selalu ada orang-orang brengsek yang selalu mencari keuntungan pribadi semata dengan berusaha untuk memojokan lembaga dimana mereka (para agen intelijen) bekerja.

Padahal pekerjaan para senopati (sebutan bagi para agen intelijen yang terlanjur popular di tengah masyarakat) tidak ada bedanya dengan pekerjaan pengabdian yang lain kepada rakyat dan tanah air kita, Indonesia. Tetapi karena karakternya yang tidak transparan dan selalu ditutupi dengan klamufase maka pandangan jelek dan negatif begitu kuat kepada para senopati ini. Seolah-olah seorang senopati adalah seorang berpenyakit kusta yang menjijikan dan miskin, atau sebaliknya para senopati adalah sosok parlente yang dibiayai pajak rakyat namun tidak peduli sedikitpun pada nasib rakyat melainkan hanya peduli pada nasib penguasa yang sedang memimpin kala itu.

Bukan ingin membela diri, saat semua mata terpejam dan saat roda kehidupan berputar dan tergoncang, para senopati selalu siap dan senantiasa menjaga, walau kami hanya sebuah bayangan mimpi tidur anda namun kami tetap memiliki hati nurani. Meskipun begitu gelapnya masa depan sebuah bangsa Indonesia, senopati hendaknya tidak pernah putus asa melihat cahaya diujung labirin kegelapan dan tetap melangkah demi tercapainya Visi Indonesia 2020. (Visi Indonesia 2020 adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan Negara).

Sejak jatuhnya pemerintahan Soeharto kita harus berani bertanya dan membuat komitmen pada diri sendiri, “Mengapa sampai saat ini kita masih takut melangkah dalam kegelapan. Bukankah semua harus melangkah entah itu menuju kehancuran atau menyongsong masa gemilang. Karena ini bukan persoalan ingin mempertahankan idealism NKRI, tetapi masalahnya adalah memberanikan diri melakukan yang seharusnya dilakukan.”

Wahai para senopati, betapapun jasa kita terhadap rakyat Indonesia tidak pernah tampak bahkan nasib para Senopati lebih buruk dari para pahlawan tanpa tanda jasa (Guru) dan mungkin lebih buruk dari nasib para pahlawan devisa (Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri). Walau Para Senopati tak lebih dari orang biasa yang bermimpi tentang Indonesia Raya Makmur, adil yang mengayomi rakyat dalam kehidupan yang sejahtera, tetaplah berjuang dengan seluruh kemampuan dan dedikasi terhadap negeri yang kita miliki ini.

Untuk menghargai dan mengenang semua jasa-jasa para senopati yang telupakan, maka kami Komunitas Intelijen Indonesia mempersembahkan Blog FORUM INTELIJEN INDONESIA. Blog ini hanyalah refleksi keprihatinan kami para anak bangsa Indonesia yang menjadi saksi terpuruknya salah satu elemen bangsa dan negara yang sangat vital, yaitu INTELIJEN.

Dan blog ini merupakan sebuah wahana atau forum mempersatukan anak bangsa yang mencintai dan menyukai dunia intelijen serta tempat berbagi ilmu dan pengalaman. Karena menurut Bapak Saut Situmorang (pejabat Badan Intelijen Negara atau BIN) seorang calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2007 (gagal karena mayoritas anggota DPR RI lebih memilih Antasari), mengatakan: “bahwa Intelijen adalah sebuah ilmu bagi semua orang karena Intelijen sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari.”

Di Forum Intelijen ini kalian dapat memberikan pendapat dan analisa serta perlu ditegaskan pula bahwa semua tulisan dalam Blog ini tidak ada kaitannya dengan institusi manapun, baik negara maupun unsur private. Karena ini hanyalah persembahan istimewa bagi seluruh para senopati, agar jangan patah semangat dengan segala keterbatasan yang ada karena itu bukanlah suatu hambatan bagi kita untuk bekarya bagi negeri ini. Tetap semangat, demi INDONESIA RAYA, demi MERAH PUTIH!

Semoga blog ini berguna buat semua orang dan juga semua kesalahan yang kami lakukan dalam menciptakan blog ini semoga bisa dimaafkan sama yang diatas.

Karena ada Pepatah Lama, yaitu: Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang.

Sedangkan saat ini berkembang sebuah Pepatah Baru, yaitu: Manusia modern mati meninggalkan weblog.

Silahkan membaca, dan terima kasih banyak sudah bersedia mampir di sini. Your comment will be highly appreciated! Kami kira itu aja yang bisa saya sampaikan sebagai perkenalan dari blog ini semoga bermanfaat dan berguna bagi semua orang.

Sebagai penutup, kami persembahkan sebuah puisi khusus bagi Para Senopati sahabat pejuang bangsa kami:

Membaca Forum Intelijen adalah membaca Intelijen Indonesia yang konsisten dengan produktivitasnya menjadi mata dan telinga bangsa.

Membaca Forum Intelijen adalah membaca vitalitas yang tak kunjung padam.

Membaca Forum Intelijen adalah membaca ide dan informasi yang tak lekang oleh panas.

Membaca Forum Intelijen adalah membaca sejarah sekaligus aktualitas berlatar sejarah.

Membaca Forum Intelijen adalah membaca lompatan.

Membaca Forum Intelijen adalah membaca diksi yang penuh dan kata yang padat.

Membaca Forum Intelijen adalah membaca kesederhanaan dan efektivitas, sekaligus kerumitan bahasa rahasia atau sandi.

Membaca Forum Intelijen adalah membaca makna perjuangan para senopati.

Membaca Forum Intelijen adalah membaca semangat dan gairah para senopati.

Membaca Forum Intelijen adalah membaca ketidaktahuan dan kenaifan kita terhadap dunia intelijen.

Membaca Forum Intelijen adalah membaca Dunia Intelijen Indonesia.

"Blog ini dibuat sebagai penghargaan khusus dan sebentuk kekaguman kami untuk semua pahlawan bangsa yang telah berusaha memerdekakan dan mempertahankan NKRI terutama para senopati tanpa tanda jasa yang telah berjuang memerdekakan Indonesia dari kebutaan informasi rahasia yang bertebaran di dunia." Khan kuingat selalu jasamu dan khan kudukung baktimu demi Indonesia Jaya.

Panduan Register Forum Intelijen Indonesia

2011-01-01T07:10:00.000-08:00

klik "Register"

Isi Form pendaftaran

Cek di Inbox atau Spam Email Anda

(Pemberitahuan ini bukan SPAM atau VIRUS)

- SELESAI DAN SELAMAT BERGABUNG -
Go to Forum

Panduan Men-submit Artikel di Forum Intelijen Indonesia

2011-01-01T07:08:00.000-08:00

Panduan Men-submit artikel di Forum Intelijen Indonesia - Setelah mendaftar (bagi yang belum mendaftar segera daftar) atau yang sudah mendaftar, ikuti langkah berikut :

UNTUK MEMBUAT SUB-FORUM

Klik "Option" >> Structure >> Create Sub Forum

Isikan Form

Contoh Hasilnya

UNTUK MEMBUAT TOPIK BARU

Pilih "New Topic"

Tulis topik baru

DALAM SUB FORUM UNTUK
MEMBUAT TOPIK BARU

Pilih Sub Forum yang akan Anda buat topik baru

Pilih "New Topic"

Isi

Go to Forum

Privacy Policy

2011-01-01T06:39:00.000-08:00

We have created this privacy statement in order to demonstrate our firm and continuing commitment to the privacy of personal information provided by those visiting and interacting with this website. We hold the privacy of your personal information in the highest regard. The following discloses our information gathering and dissemination practices for this website.

We recognize the importance of protecting your privacy and our policy is designed to assist you in understanding how we collect, use and safeguard the personal information you provide to us and to assist you in making informed decisions when using our site. This policy will be continuously assessed against new technologies, business practices and our customers' needs.

Email Information

If you choose to correspond with us through email, we may retain the content of your email messages together with your email address and our responses. We provide the same protections for these electronic communications that we employ in the maintenance of information received by mail and telephone.

Email Information From Subcribe

Our system just sent you an automated activation link in an email. To verify you are the account holder, please open your email and click the link from My Blog Link (Feedbunner and Google Friend Connect)! This not virus or spam.

Help! I am not getting my e-mail, what do I do now?
Filling in an incorrect E-mail address - our system will send the message to this wrong mailbox and you won't receive it! Your mailbox is full - the registration message can't be stored in your mailbox and you won't receive it! You or your Internet provider use a so called AntiSpam program and it blocks the registration mail as a spam. Please ensure that emails from the above mentioned addresses are authorized to enter your mailbox.

Web Site Use Information

Similar to other Web sites, our Web site utilizes a standard technology called "cookies" (see explanation below, "What Are Cookies?") and web server log files to collect information about how our Web site is used. Information gathered through cookies and Web server logs may include the date and time of visits, the pages viewed, time spent at our Web site, and the Web sites visited just before and just after our Web site.

How Do We Use the Information That You Provide to Us?

Broadly speaking, we use personal information for purposes of monitoring the use of the service, our marketing and promotional efforts and improve our content and service offerings, and customize our site's content, layout, services and for other lawful purposes. These uses improve our site and better tailor it to meet your needs.

Furthermore, such information may be shared with others on an aggregate basis. Personally identifiable information or business information will not be shared with parties except as required by law.

Occasionally, we may also use the information we collect to notify you about important changes to our Website, new services, and special offers we think you will find valuable. You may notify us at any time if you do not wish to receive these offers by emailing us at the link provided on the newsletter.

What Are Cookies?

A cookie is a very small text document, which often includes an anonymous unique identifier. When you visit a Web site, that site's computer asks your computer for permission to store this file in a part of your hard drive specifically designated for cookies. Each Web site can send its own cookie to your browser if your browser's preferences allow it, but (to protect your privacy) your browser only permits a Web site to access the cookies it has already sent to you, not the cookies sent to you by other sites. Browsers are usually set to accept cookies. However, if you would prefer not to receive cookies, you may alter the configuration of your browser to refuse cookies. If you choose to have your browser refuse cookies, it is possible that some areas of our site will not function as effectively when viewed by the users. A cookie cannot retrieve any other data from your hard drive or pass on computer viruses.

How Do We Use Information We Collect from Cookies?

As you visit and browse our Web site, the site uses cookies to differentiate you from other users. In some cases, we also use cookies to prevent you from having to log in more than is necessary for security. Cookies, in conjunction with our Web server's log files, allow us to calculate the aggregate number of people visiting our Web site and which parts of the site are most popular. This helps us gather feedback to constantly improve our Web site and better serve our clients. Cookies do not allow us to gather any personal information about you and we do not intentionally store any personal information that your browser provided to us in your cookies.

IP Addresses

IP addresses are used by your computer every time you are connected to the Internet. Your IP address is a number that is used by computers on the network to identify your computer. IP addresses are automatically collected by our web server as part of demographic and profile data known as traffic data so that data (such as the Web pages you request) can be sent to you.

Sharing and Selling Information

We do not share, sell, lend or lease any of the information that uniquely identify a subscriber (such as email addresses or personal details) with anyone except to the extent it is necessary to process transactions or provide services that you have requested.

What About Legally Compelled Disclosure of Information?

We may disclose information when legally compelled to do so, in other words, when we, in good faith, believe that the law requires it or for the protection of our legal rights. We may also disclose account information when we have reason to believe that disclosing this information is necessary to identify, contact or bring legal action against someone who may be violating our Terms of Service or to protect the safety of our users and the Public.

What About Other Web Sites Linked to Our Web Site?

We are not responsible for the practices employed by Web sites linked to or from our Web site or the information or content contained therein. Often links to other Web sites are provided solely as pointers to information on topics that may be useful to the users of our Web site.

Please remember that when you use a link to go from our Website to another web site, our Privacy Policy is no longer in effect. Your browsing and interaction on any other web site, including web sites, which have a link on our Website, is subject to that Web site's own rules and policies. Please read over those rules and policies before proceeding.

Your Consent

By using our Web site you consent to our collection and use of your personal information as described in this Privacy Policy. We reserve the right to amend this privacy policy at any time with or without notice.

Our Commitment To Data Security:

Please note that your information will be stored and processed on our computers in the United States. The laws on holding personal data in the United States may be less stringent than the laws of your Country of residence or citizenship. To prevent unauthorized access, maintain data accuracy, and ensure the correct use of information, we have put in place appropriate physical, electronic, and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.

Surveys & Contests

From time-to-time our site requests information from users via surveys or contests. Participation in these surveys or contests is completely voluntary and the user therefore has a choice whether or not to disclose this information. Information requested may include contact information (such as name and shipping address), and demographic information (such as zip code, age level). Contact information will be used to notify the winners and award prizes. Survey information will be used for purposes of monitoring or improving the use and satisfaction of this site.

A Special Note About Children

Children are not eligible to use our services unsupervised and we ask that children (under the age of 14) do not submit any personal information to us. If you are a minor, you can use this service only in conjunction with permission and guidance from your parents or guardians.

Acquisition or Changes in Ownership

In the event that the web site (or a substantial portion of its assets) is acquired, your information would be considered part of those assets, and may be part of those assets that are transferred.

Policy Modifications

We may change this Privacy Policy from time to time. If/when changes are made to this privacy policy, we will email users who have given us permission to do so. We will post any changes here, so be sure to check back periodically. However, please be assured that if the Privacy Policy changes in the future, we will not use the personal information you have submitted to us under this Privacy Policy in a manner that is materially inconsistent with this Privacy Policy, without your prior consent.

Forum Intelijen Dukung Internet Aman, Sehat dan manfaat

2010-12-30T20:29:00.000-08:00

Blogger Indonesia Dukung Internet Aman, Sehat dan manfaat. Slogan tersebut adalah topik yang akan dibahas pada posting kali ini. Para BLOGGER INDONESIA dan juga dunia sangat menginginkan kalau media internet itu adalah media yang aman dalam berkomunikasi, tentu sebagai para blogger yang ingin mengapresiasikan diri melalui media blog hal itu sangat diperlukan yakni internet yang aman, sehat dan bermanfaat.

Hal ini diperlukan karena Internet merupakan sebuah jaringan informasi global. Tentu tidak semua infomasi yang ada di internet itu bermanfaat, dibutuh sebuah filter dalam mencari sebuah informasi. Karena sifatnya terbuka dan banyak yang bersifat negatif di Internet,misalnya Pornografi, Judi, SARA dan Rasis. Belum lagi dengan aneka macam program jahat komputer (virus, spam, spyware) yang dapat merusak data bahkan hadware komputer kita, merebaknya berbagai penipuan lewat bisnis online, pelecehan seksual dan pelanggaran privasi lainnya.

Tidak hanya blogger Indonesia saja yang harus dituntut untuk memberikan informasi yang sehat tapi masyarakat pengguna internet-pun harus mampu menciptakan internet sehat, aman dan bermanfaat untuk kemajuan Indonesia. Selain blogger, masyarakat di Indonesia termasuk pengguna terbanyak jejaring sosial seperti facebook, twitter, dan lain-lain. Belakangan ini banyak sekali penyalah gunaan jejaring sosial, seperti contoh kasus perselingkuhan, penipuan, penghinaan terhadap suatu agama dan masih banyak lagi.

Bahkan saat ini Indonesia tercatat sebagai pengekses situs dewasa terbanyak didunia, ini suatu yang sangat memprihatikan kita dan sudah saatnya kita memanfaatkan internet ini secara sehat dan aman, tidak hanya para blogger saja tapi seluruh insan masyarakat juga harus bisa menciptakan internet sehat, aman dan bermanfaat. Lalu bagaimana cara agar kita terhindar dari hal tersebut, berikut adalah tipsnya :

Mengubah nuansa Internet ke bentuk Internet Yang Aman. Pengertian dari hal ini adalah bagaimana cara agar media internet tidak disalah gunakan oleh segelintir orang untuk mendapatkan keuntungan dan kepuasan semata, keamanan internet adalah hal yang sangat layak untuk selalu diperhatikan oleh semua pihak. Banyak kasus yang terjadi dalam jebolnya rekening nasabah bank yang dibobol melalui media internet, banyak terjadi penipuan dalam sistem berbelanja online dan banyak situs yang berkategori konten dewasa yang memudahkan pengaksesnya dalam membuka/surfing di website tersebut dan sebagai media pendidikan tentu di aparat PemerintahIndonesia sudah sewajibnya perlu meningkatkan tingkat blocking situs/website yang dapat merusak generasi bangsa yang berakibat fatal dan bagi pihak yang menolak itu sama saja dengan orang yang senang dengan rusaknya moral bangsa ini.
Bentuk prilaku Internet Yang Sehat. Internet yang sehat sangatlah didukung oleh internet yang aman, karena dengan terciptanya internet yang aman, maka tingkat kesehatan internet pun semakin baik. Contoh apabila tingkat keamanan internet dalam memberikan kebijakan privasi yang baik dan tidak hanya menampilkan agree dan disagree untuk mengakses web tersebut, tingkat penyalahgunaan akan berkurang atau bahkan lebih baik untuk negara Indonesia di blokir saja. Dengan keamanan seperti itu, terutama bagi usia remaja yang rasa ingin tahunya (idle couriousity) sangat besar maka tidak menutup kemungkinan untuk mengaksesnya, dengan tingkat kemanan seperti itu maka satu hal yang mengakibatkan perilaku tidak sehat dalam menggunakan internet berkurang.
Wujudkan InternetYang Bermanfaat. Internet yang aman, internet yang sehat semuanya saling berkaitan; karena dengan adanya internet yang aman dan internet yang sehat maka akan tercipta sebuah manfaat yang berguna bagi kehidupan manusia bahkan kehidupan suatu bangsa/negara. Internet yang bermanfaat adalah media yang selalu memberikan informasi yang cepat, lugas, tanggap, aktual dan original (tanpa rekayasa) yang berdasar dengan akal sehat, realita dan menjunjung tinggi nilai sosial, agama dan kemasyarakatan.
Biasakan untuk selalu berfikir rasional.
Tidak tertarik dengan hal-hal yang berbau negatif ketika menggunakan internet.
Usahakan menggunakan warnet/home-net yang dengan sengaja dilengkapi oleh aplikasi anti porn atau pasanglah aplikasi anti porn di computer anda.
Tidak mengakses situs/website yang dapat merugikan diri kita sendiri.
Tidak membuang waktu saat berinternet karena 1 monitor ternyata menyumbang sekian persen untuk global warming.

Dalam hal ini tentu blogger Indonesia tidak boleh tinggal diam, karena terbukti bahwa dari tahun ke tahun pengguna blogger di Indonesia semakin bertambah. Dan dalam bidang pendidikan tingkat penggunaan blog sudah menjadi salah satu aspek keterampilan (terutama mahasiswa) yang memposting tugas/artikel melalui media blog.

Sudah saatnya kita sebagai blogger Indonesia mampu memberikan informasi yang bermanfaat dengan mengisi blog kita dengan konten-konten yang positif. Salah satu contoh yang bermanfaat adalah memberikan pembelajaran secara real time, medistibusikan ilmu pengetahuan ke pelosok negeri di indonesia dan saling berbagi infomasi yang bermanfaat tentunya. Bagaimana para blogger mendukung gerakan ini, berikut trik-nya:

Buatlah blog kita dengan perasaan ikhlas, senang, nyaman, tanpa paksaan. (Niatkan dalam hati bahwa kita akan berbuat kebaikan dalam kegiatan NGEBLOG kita).
Ayo!!! Laksanakanlah prinsip blogging sehat, aman dan bermanfaat. Caranya, yah tentu saja kita ngbelog harus berdasar aturan dan peraturan yang berlaku; dalam arti tidak boleh memuat tulisan yang menghina, menyudutkan, atau mengejek pihak manapun, juga tidak boleh mengandung unsur SARA apalagi porno.
Usahakan untuk membuat semua artikel dalam blog kita yang ASLI ORIGINAL hasil ciptaan dan kreasi kita sendiri (jangan bangga jadi PLAGIAT, yang cuma COPY/PASTE karya orang, itu tidak aman karena selain mengurangi kreatifitas kita juga bisa menimbulkan masalah pelanggaran hak cipta).
Jadikan BLOG kita blog yang bisa memberikan manfaat buat sahabat blogger lain (dengan cara membuat para sahabat blogger tertawa baca tulisan kita atau bahkan menemukan suatu solusi dari blog kita, itu juga salah satu manfaat yang berguna).
JADIKANLAH BLOG KITA, SEBAGAI CERMINAN DIRI KITA. Itu yang paling penting, karena kita bisa lebih BEBAS BEREKSPRESI dan BERKARYA; tapi tetap harus menjunjung tinggi INTERNET SEHAT,AMAN,& MANFAAT melalui blogging.

Hal diatas merupakan beberapa manfaat dan tips yang digunakan dalam menggunakan internet yang sesungguhnya blogger Indonesia dukung internet aman, sehat dan manfaat sebagai bentuk apresiasi para blogger menciptakan suasana yang lebih baik dalam berinternet. Masih banyak tips sesungguhnya yang lebih baik, namun 5 tips diatas merupakan tips dasar yang berguna seumur hidup anda dalam menggunakan internet sebagai media pendidikan.

Akhir kata marilah kita BANGGA MENJADI BLOGGER INDONESIA YANG MENDUKUNG DAN MENJUNJUNG TINGGI INTERNET SEHAT, AMAN SERTA BERMANFAAT!