FORUM MASYARAKAT ADAT DUMA DAMA (FMADD) [Moni-Mee Selatan]

Menkes Resmikan Sejumlah Fasilitas Kesehatan di Papua

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 17 Nov 2013 23:11:00 -0800

Peresmian bangunan antara lain gedung laboratorium kesehatan pusat rujukan HIV/AIDS, gedung Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) , dan gedung pengendalian AIDS, TBC dan malaria, serta rumah sakit bergerak Mamberamo Raya dilakukan saat peluncuran program peningkatan akses dan kualitas pelayanan HIV/AIDS di Papua.

Menkes dalam sambutannya menyatakan pemerintah secara bertahap terus menyediakan berbagai fasilitas khususnya untuk pengendalian AIDS sehingga kedepan penduduk Papua yang meninggal akibat virus tersebut secara bertahap berkurang.

"Virus AIDS hanya bisa dimusnahkan bila semua pihak bersatu termasuk peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat," tegas Menkes Nafsiah seraya menambahkan diperlukan adanya pendidikan disekolah tentang risiko yang akan dihadapi bila berperilaku yang berisiko.

Menurut dia, bagi mereka yang sudah terlanjur harus melakukan konseling secara terus- menerus dan melakukan semua yang disarankan oleh konselor serta pendekatan melalui kearifan lokal.

Sementara itu Pejabat Gubernur Papua, Syamsul Arief Rivai mengatakan, pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat termasuk layanan kesehatan dan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih paripurna diperlukan SDM, sarana dan prasarana kesehatan yang mendukung.

Angka kasus kumulatif HIV/AIDS di Papua hingga Maret 2012 mencapai 12.187 kasus dan jumlah tersebut cenderung meningkat dalam 10 tahun terakhir dan masih didominasi kasus AIDS yang artinya keadaan pasein sudah ditemuian dalam keadaan sakit berat.

Padahal, kata Syamsul Rivai, dalam penanggulangan HIV/AIDS diharapkan mencapai target " three zero" yakni zero new infection, zero discrimination dan zero death relative AIDS.

Usai peresmian dan pengarahan oleh Menkes, acara kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan peninjauan terhadap sejumlah fasilitas kesehatan yang berada di kawasan RSUD Dok II Jayapura. (tp)

Bantuan Pertamina Untuk Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat Merauke, Papua

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 17 Nov 2013 23:09:00 -0800

Mengajar Sejumlah Siswa di Sekolah
Bantuan tersebut dapat diharapkan keberadaan dan peran Pertamina di Tanah Papua, baik dalam upaya memenuhi kebutuhan BBM maupun tanggung jawab sosialnya. Senin (28/10).
Bantuan Air Bersih
Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Hanung Budya (kiri) bersama Aster Kasad Mayjen TNI Meris Wiryadi (kanan) mencoba air bersih hasil penyaringan di pos perbatasan di distrik Sota, Merauke, Papua, Senin (28/10).
Mengajar Sejumlah Siswa di Sekolah
Bantuan tersebut dapat diharapkan keberadaan dan peran Pertamina di Tanah Papua, baik dalam upaya memenuhi kebutuhan BBM maupun tanggung jawab sosialnya. Senin (28/10)

Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Hanung Budya (kiri) bersama Aster Kasad Mayjen TNI Meris Wiryadi (kanan) mencoba air bersih hasil penyaringan di pos perbatasan di distrik Sota, Merauke, Papua, Senin (28/(Berita Daerah – Merauke) Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Hanung Budya (kiri) bersama Aster Kasad Mayjen TNI Meris Wiryadi (kedua kiri) berbincang dengan warga saat pemeriksaan kesehatan gratis di Distrik Sota, Merauke, Papua, Senin (28/10). Dengan bantuan tersebut diharapkan keberadaan dan peran Pertamina di Tanah Papua, baik dalam upaya memenuhi kebutuhan BBM maupun tanggung jawab sosialnya khususnya di Distrik Sota, Merauke ini dapat meningkatkan kecintaan masyarakat ujung timur perbatasan Indonesia ini kepada Pertamina dan juga NKRI.

Dana Kesehatan Papua Rp 2.5 M

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 17 Nov 2013 23:07:00 -0800

BERITA HEADLINE – JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua tahun ini menggelontorkan Rp 2,5 miliar untuk pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP). Dalam tugasnya, lembaga ini berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan provinsi/kabupaten dan kota. Unit yang berada di bawah gubernur Papua ini juga bertugas memberikan sosialisasi kepada masyarakat hingga ke kampung-kampung untuk memahami hak mereka akah kesehatan.

Direktur Eksekutif UP2KP, Aloysius Giay menuturkan, lembaga ini juga menjadi perpanjangan tangan warga setempat terkait pelayanan kesehatan. Pihaknya akan membuka pengaduan hingga ke kampung agar masyarakat benqar-benar mendapat pelayanan kesehatan yang baik.

“Atas pengaduan masyarakat, kami akan langsung audit ke lapangan. Kami akan sosialisasi lewat media cetak dan elektronik, baliho dan sebagainya. Disini kita sudah ada telepon, fax, sudah ada imel,” ujar Aloysius Giay di Jayapura. Sementara, untuk diperdalaman, pihaknya akan membuka perwakilan.

“Kita akan buka perwakilan kami. Jadi yang pertama sekali kami akan ke daerah dan membuka regional kami. (Itu) sangat efektif. Yang penting komunikasi dibangun semua. Kita disini kan jalan kelompok profesional, juknisnya disiapkan. Bukan asal bicara,” tambah Aloysiua.

UP2KP dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 16/ 2013 tentang pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP). Selanjutnya, keputusan Gubernur Papua Nomor 176/ 2013 tentang keanggotaan UP2KP. UP2KP langsung dibawah pengawasan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Keanggotaan UP2KP terdiri dari berbagai kalangan, diantaranya tokoh adat, agama, masyarakat, perempuan, tenaga medis, akademisi, anggota dewan, LSM, pemuda, mahasiswa hingga pers.

Ironis, Pelayanan Kesehatan Buruk Banyak Orang Papua Mati

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 17 Nov 2013 23:06:00 -0800

Kematian orang asli Papua awal tahun 2013 karena kekurangan pelayanan kesehatan meningkat drastis. Awal bulan April kita kanget mendengar 95 orang meninggal di Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat karena kelaparan dan wabah penyakit.

Lalu, di pertengahan bulan yang sama kita dengar lagi 61 orang meninggal di Yahokimo karena berbagai penyakit. Hal itu telah dimuat dalam http://tabloidjubi.com, Sebanyak 61 OAP (Orang Asli Papua) di pedalaman Yahukimo meninggal karena menderita berbagai penyakit . Data ini tercatat dari 15 Januari 2013 hingga akhir 30 Maret 2013.

Seorang Pastor John Djonga menyatakan, mereka meninggal akibat menderita berbagai penyakit, seperti, sesak nafas, menceret, sakit ulu hati, cacingan, badan bengkak-bengkak, dan jantung bengkak. Pastor yang bertugas di pedalaman Pegunungan Tengah ini melanjutkan, pelayanan publik di pedalaman Papua sangat memprihatinkan.

Kematian ini mungkin yang terdata. Saya yakin, di wilayah lain di Papua terjadi juga hal yang sama. Mungkin di balik gunung sana. Ini terjadi karena pelayanan kesehatan di era Otonomi Khusus Papua sangat buruk. Mereka tidak pernah disentuh oleh pembangunan bidang kesehatan. Jangankan di pedalaman, pelayanan di kota saja sangat buruk.

Kesehetan sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap elemen yang kedudukannya strategis. Elemen yang paling utama memperhatikan adalah pemerintahan daerah baik itu di tingkat provinsi maupn kabupaten.

Bukan hal kesehatan saja. Gizi bagi orang Papua sangat penting. Penyediaan bibit unggul yang bergizi sangat penting. Juga, pendidikan atau keterampilan peternakan modern penting untuk kebutuhan gizi mereka. Lalu, air bersih juga sangat minim di sana. Sampai saat ini tidak banyak orang Papua nikmati air bersih. Hal ini disoroti juga oleh Wakil Uskup Timika di www.majalahselangkah.com edisi, 8 April 2013.

Untuk itu, saya harapkan kepada pemerintah di tanah Papua untuk pikirkan serius hak kesehatan rakyat Papua. Kesehatan yang baik dan menikmati layanan kesehatan dari pemerintah menjadi hak sebagai warga negara. Apalagi tragedi itu terjadi di saat dana trilyunan rupiah dikucurkan ke Papua? Sangat ironis.

Mando Mote adalah Mahasiswa Papua

UP2KP Hadir untuk Rakyat, Menuju Papua Sehat 2018

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 17 Nov 2013 23:04:00 -0800

Jayapura,MAJALAH SELANGKAH -- Untuk menuju Papua sehat 2018, salah satu program yang digagas oleh gubernur dan wakil gubernur provinsi Papua, Lukas Enembe dan Klemen Tinal menuju Papua yang mandiri yaitu dengan membentuk Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP).

Adalah mencoba menjawab akan kondisi buruknya derajat kesehatan di Provinsi Papua yang diikuti dengan minimnya status kesehatan ibu dan anak serta status gizi masyarakat yang rendah, naiknya angka penyakit menular seperti malaria, TBC, IMS dan HIV/AIDS, keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan sejumlah persoalan yang lainnya.

"UP2KP adalah sebuah unit kerja yang hadir di Provinsi Papua guna mempercepat implementasi vis-misi Gubernur Papua dalam menjadikan masyarakat Papua untuk bangkit, mandiri dan sejahtera dalam bidang kesehatan menuju Papua sehat tahun 2018," kata Direktur Eksekutif UP2KP, drg. Aloysius Giyai, M.Kes usai pelantikan pengurus dan peresmian kantor UP2KP di Jalan Baru Kali Acai, Kotaraja, Abepura, Sabtu (12/10/2013).

Aloysius menjelaskan, perhatian utama dari UP2KP merupakan sumber daya manusia (SDM) di bidang kesehatan, sebab nantinya akan melakukan pendistribusian tenaga kesehatan di seluruh wilayah Provinsi Papua.

"Unit ini siap menjalin hubungan koordinasi dengan berbagai lembaga di lingkup pemprov Papua maupun menjalin kemitraan strategis dengan sejumlah pihak terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan tugas-tugas unit ini demi merekrut tenaga kerja," ungkapnya.

Kata Giyai, latar belakang dari pembentukan UP2KP adalah keprihatinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH dan Klemen Tinal, SE, MM atas buruknya derajat kesehatan di tanah Papua.

"Percepatan pembangunan kesehatan Papua dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Maka, kita akan menyiapkan sedikitnya 1.000 dokter umum, 1.000 perawat atau bidan dengan keahlian khusus, 750 Apoteker dan 500 orang dokter spesialis yang berasal dari Papua terutama orang asli Papua dan membangun sistem informasi kesehatan integral melalui bank data kesehatan di tiap kabupaten. Kami juga akan melibatkan para tokoh agama dan tokoh adat, sebab ada penyakit yang tak bisa disembuhkan dengan cara medis, tapi dengan cara adat dan agama," katanya menjelaskan.

Disinggung soal besarnya biaya pada tahun 2013 untuk menangani langkah awal, Aloysius Giyai yang juga Direktur RSUD Abepura ini mengatakan, dana bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua sebesar satu milyar.

Sementara itu, dalam sambutan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH menegaskan implementasi dari dana Otonomi Khusus (Otsus) di bidang kesehatan selama sepuluh (10) tahun berjalan mengalami kemunduran yang sangat drastis. Oleh karena itu, lanjut Enembe, dalam kepemimpinnya mencoba untuk merubah kebisuan yang tertinggal jauh ini menuju mandiri dan sejahtera.

"Sepuluh tahun dana Otsus telah gagal di bidang kesehatan, karenanya hampir tiap saat korban berjatuhan di atas tanah Papua yang kaya raya ini," tegas Lukas Enembe.

"Jangan kita tunggu sampai tunda-tunda, tetapi harus ada upaya yang bisa kita laksanakan agar masyarakat Papua sehat dan sejahtera. Sakit tak bisa tunggu, maka hal ini yang kita mau untuk merubah selama kepemimpinan kami," tuturnya.

"Masyarakatku terus meninggal entah karena malaria, kurangnya gizi, tak memiliki hunian yang standar, kekerasan dalam rumah tangga, kriminal baku tikam apalagi para pemuda dibunuh terus oleh militer. Jangan lagi terulang kembali," pungkas Enembe dengan nada tinggi

Papua kekurangan 6.000 tenaga kesehatan

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 17 Nov 2013 23:03:00 -0800

Provinsi Papua mengalami kekurangan 6.000 tenaga kesehatan. Untuk mengatasinya perlu dibuka sekolah-sekolah kesehatan di wilayah tersebut.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, drg Jofet Rinta kepada wartawan di Jayapura, Selasa (23/4), seperti dilansir suarapembaruan.com.

“Untuk meningkatkan jumlah tenaga kesehatan, kami mengusulkan dibuka sekolah-sekolah kesehatan di daerah,” ujarnya.

Selain tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan di Papua juga masih minim. Di Kabupaten Yahukimo misalnya, dari 51 distrik, hanya ada enam puskesmas. Demikian juga dari 501 kampung, hanya tersedia 28 puskesmas pembantu (pustu). Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong peningkatan infrastruktur pelayanan kesehatan.

Ketika ditanya tentang kasus meninggalnya 62 warga Distrik Samenage seperti yang diungkapkan peraih Yap Thiam Hien Award 2009 Bidang Penegakan Hak Asasi Manusia, Pastor Yohanes Djonga, Jofet mengakui petugas kesehatan tidak berada di tempat, sehingga pasien tidak tertangani dengan baik dan akhirnya meninggal.

Dia mengatakan, setelah mendengar kasus tersebut, dirinya langsung menghubungi kepala Dinas Kesehatan Yahukimo. “Saya langsung merespons setelah dapat email dari Pastor John Djonga. Malam itu juga saya berkomunikasi dengan kepala Dinas Kesehatan Yahukimo untuk segera melakukan investigasi ke kampung tersebut.”

Joset mengatakan untuk mengantisipasi kejadian serupa, Dinas Kesehatan Provinsi Papua telah membantu dana sebesar Rp 4 miliar.

”Kami sudah tegaskan kepada seluruh kepala Dinas Kesehatan di kota dan kabupaten di Papua untuk melakukan revitalisasi posyandu. Khusus untuk Yahukimo, kami bantu dana Rp 4 miliar untuk membayar petugas kesehatan agar mau tinggal di sana,” kata Jofet.

Masih Buta Aksara, 1,9 Juta Warga di Papua

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 17 Nov 2013 22:58:00 -0800

Warga Kabupaten Mulia, Provinsi Papua, saat berangkat ke pasar.

A+ | Reset | A-

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan memperingati Hari Aksara Internasional (HAI) ke 47 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, di 16 September 2012 mendatang. Namun menjelang peringatan tersebut, angka tuna aksara atau buta aksara di Indonesia masih cukup tinggi.

Berdasarkan data yang dimiliki Kemendikbud, jumlah buta aksara di Indonesia masih sebanyak 6,7 juta. Jumlah buta aksara ini memang menurun lebih dari 50 persen jika dibandingkan pada 2004 yang sebanyak 15,4 juta orang.

"Kita sudah mengetahui jika masih ada sebanyak 1,9 juta orang di Papua yang tuna aksara," kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) Kemendikbud, Lydia Freyani Hawadi, dalam jumpa pers di kantor Kemendikbud, Jakarta, Kamis (13/9).

Lydia menambahkan pihaknya mencatat masih ada beberapa titik daerah merah dengan jumlah tuna aksara yang cukup tinggi. Daerah tersebut yaitu lima provinsi di Indonesia bagian timur adalah Papua, Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain di lima provinsi tersebut, juga terdapat tiga kabupaten dengan jumlah tuna aksara yang tinggi.

Mengenai pemberantasan tuna aksara di Papua, saat ini Pemerintah Provinsi Papua, imbuhnya, sedang menyusun peraturan daerah khusus (Perdasus) tentang pendidikan. Kemendikbud ikut mengawal pembuatan perdasus tersebut untuk melihat komitmennya di bidang pendidikan.

Kemudian akan dibentuk tim khusus di bawah Kemendikbud untuk mengawasi penggunaan dana agar dapat terserap habis. Pasalnya selama ini dana yang diberikan kepada Papua tidak pernah habis.

Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud, Ella Yulaelawati menyatakan, gerakan juga tengah dibangun di daerah dalam peningkatan keaksaraan.

Selain masalah infrastruktur dan sumber daya manusia, bahasa daerah kerap juga menjadi masalah. Ia mencontohkan di Papua ada banyak sekali bahasa ibu. Apalagi, tambahnya, bahasa ibu di Papua sangat sulit untuk dipelajari, sehingga itu menjadi salah satu kendala memberantas tuna aksara. "Ini masalah ego bahasa saja sebenarnya. Jawa Timur kenapa juga tinggi tuna aksaranya karena ego bahasa di Madura dan daerah tapal kuda," jelasnya.

TB Kaji Pembentukan Pusat Inovasi

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 17 Nov 2013 22:57:00 -0800

REPUBLIKA.CO.ID,Sebanyak empat perguruan tinggi negeri (PTN) Indonesia masuk dalam Top Ten 100 kampus terpopuler di Asia, versi pemeringkat Webometrics periode Juli 2012.

Seperti dikutip dari situs webometrics.info di Jakarta, Rabu, empat universitas yang populer di dunia internet tersebut yaitu Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Indonesia UI), Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Institut Teknologi Surabaya (ITS) yang berturut-turut menempati peringkat ke-50, 79, 92 dan 96.

Adapun lima besar Asia ditempati oleh University of Tokyo, National Taiwan University, Kyoto University, National University of Singapore, dan Tsinghua University.

Webometrics melakukan pemeringkatan terhadap lebih dari 20.000 perguruan tinggi di dunia, 361 di antaranya perguruan tinggi asal Indonesia.

Lembaga pemeringkat yang berbasis di Spanyol ini, menetapkan empat parameter peringkat yaitu "presence" yang menggambarkan volume konten global masing-masing perguruan tinggi yang terindeks Google.

"Impact" yaitu kualitas konten yang diukur dengan tautan eksternal dari pihak ketiga dengan data visibilitynya menggunakan dua mesin pencari yaitu Majestic SEO dan Ahrefs.

Selanjutnya "opennes" yaitu yaitu jumlah rich file (pdf, doc, docs, dan ppt) yang terindeks di google scholar, serta "excellence" yaitu karya akademik yang dipublikasikan di jurnal international yang tergolong high-impact dengan sumber datanya diambil dari Scimago.

Khusus di Indonesia, peringkat 10 besar kampus terpopuler masih didominasi perguruan tinggi negeri kecuali Universitas Gunadarma menjadi PTS satu-satunya yang bercokol pada urutan ke 6.

Berikut peringkat sepuluh besar nasional yaitu UGM, UI, ITB, ITS, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Gunadarma, IPB, Universitas Brawijaya, UNS, dan Undip.

Meskipun demikian, tidak satupun perguruan tinggi asal Indonesia yang masuk dalam peringkat 100 terpopuler di dunia.

Adapun peringkat papan atas dunia masih didominasi oleh perguruan tinggi dari Amerika Serikat, yaitu menempatkan 18 kampus pada dua puluh besar dunia, yaitu Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, Stanford University, University of California Berkeley, Cornell University.

Selanjutnya, University of Minnesota, University of Pennsylvania, University of Wisconsin Madison, University of Illinois Urbana Champaign, Michigan State University.

UGM Kampus Terpopuler Versi Webomatric

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 17 Nov 2013 22:56:00 -0800

Maya Soetoro siap membantu Papua lewat pendidika

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 17 Nov 2013 22:52:00 -0800

Presiden Amerika Serika Barack Obama siap membantu Papua melalui program pendidikan dan kesehatan, kata Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe, SIP.MH.

"Pemerintah Provinsi Papua bersama masyarakat Papua mendapat kepercayaan dari Maya Soetoro dimana ada keinginan yang besar dari pihaknya beserta Presiden Universitas Hawai dalam mendukung program pendidikan dan kesehatan di Papua," ujarnya.

Gubernur menuturkan bahwa hal tersebut disambut baik oleh pihaknya dengan akan membentuk tim untuk menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut. Dimana keinginan dari Maya Soetoro adalah agar Pemerintah Papua bisa mengirim putra putri terbaiknya untuk bisa mengambil gelar S2 dan S3 di Universitas Hawai dengan biaya yang murah atau sudah mendapat diskon.

"Tentunya tinggal bagaimana Pemerintah Provinsi Papua bisa merekrut putra putri asli Papua yang terbaik untuk diberangkatkan ke Hawai nantinya, sedangkan keterlibatan dari para bupati se-Papua sangatlah diperlukan dalam memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Papua," urainya dalam siaran persnya kepada Antara di Jayapura, Jumat.

Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua akan melakukan MoU (Memorandum of Understanding) bersama pihak dari Maya Soetoro dan Universitas Hawai sehingga dalam MoU tersebut bisa jelas dilihat kesepakatan apa saja yang akan menjadi tanggung jawab pemerintah juga pihak Maya Soetoro dan Universitas Hawai.

"Tidak hanya itu, dalam pertemuan tersebut juga telah disepakati penanganan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan perguruan tinggi," tandasnya.

Lebih lanjut Gubernur menjelaskan bahwa ada juga keinginan dari Maya Soetoro agar Pemerintah Provinsi Papua bisa membentuk suatu lembaga atau yayasan yang khusus menangani masalah pendidikan sehingga bantuan yang nanti d turunkan bisa langsung sampai kepada para pelajar malalui lembaga-lembaga tersebut. Pasalnya permasalahan pendidikan sudah menjadi perhatian khusus dari Maya Soentoro.

"Saya berharap hasil dari pertemuan ini akan menjadi kongkrit dan nyata, tidak hanya menjadi pertemuan biasa karena kapasitas dari Maya Soentoro selain sebagai adik kandung dari Presiden Amerika Baraq Obama, juga sebagai guru besar di Universitas Hawai. Apalagi Maya Soetoro telah menjadwalkan akan datang ke Papua pada tahun depan untuk melihat langsung penanganan pendidikan di lapangan secara langsung," pungkasnya.

Untuk diketahui, Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe, SIP.MH bersama Ketua MRP Timotius Murib, Waket I DPRP Papua Yunus Wonda, Waket Komisi C Carolus Boli dan Bupati Kabupaten Paniai Hengky Kayame melakukan pertemuan dengan Maya Soetoro di Hotel Seraton Daerah Istimewa Yogjakarta.

Denius Kulua: Pendidikan di Puncak Papua Memprihatinkan

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 17 Nov 2013 22:49:00 -0800

Jayapura, MAJALAH SELANGKAH -- Kondisi pendidikan di kabupaten Puncak Papua memang kurang baik dan memprihatinkan. Hal itu diungkapkan oleh ketua Komisi C DPRD Puncak, Denius Kulua, ketika menghadiri acara perkenalan mahasiswa baru Puncak yang diselenggarakan di Jayapura, Jumat (12/10/13).

"Kondisi di daerah kita sangat berbeda dengan daerah lain, karena terjadi konflik terkait masalah politik, sehingga saran dan prasaran pendidikan memang sangat tidak memadai dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Puncak," katanya.

Menyikapi itu, dia bersama anggota DPRD terus mendorong Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Puncak segera memfasilitasi sekolah-sekolah dasar kembali aktif serta menyiapkan sarana dan prasarana baik itu bangunan maupun tenaga pengajar.

Ditargetkan, lanjut Denius, tahun pelajaran 2013/2014 kondisi pendidikan di Kabupaten Puncak bisa normal kembali.

Untuk aktivitas belajar mengajar, kata dia, kondisi SMP dan SMA masih seperti yang dulu. Sama pula Sekolah Dasar, memang sulit untuk diatasi karena kurangnya tenaga pengajar. Para guru, kata Kulua, semua tinggalkan tempat tugas dan keluar ke kota. "Sehingga pesan dari kami mewakili lembaga DPRD, guru-guru segera kembali ke tempat tugas," harapnya.

Sebagai wakil rakyat Puncak, Denius Kulua berjanji, bersama anggota DPRD lain akan perjuangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penambahan jumlah guru, fasilitas, dan beberapa aspek pendidikan demi masa depan generasi Papua.

Hutan Pendidikan Papua Mulai Dicanangkan

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 17 Nov 2013 22:47:00 -0800

MAJALAH SELANGAKAH -- Hasil kerja sama alumni Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 01 Jayapura yang dengan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua mencanangkan Hutan Pendidikan (Arboretum) tanaman lokal Papua di Skyland, Jayapura (24/09/2013).

Dicanangkannya hutan pendidikan Papua ini, kata ketua panitia, Edwin Olof Monim, berkat kerja sama yang baik dari Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua bersama alumni SMP Negeri 01, Jayapura dalam rangka menyambut yubelium 50 tahun berdirinya SMP Negeri 01 Jayapura.

Monim berharap agar pohon yang ditanam hari ini bisa bermanfaat bagi generasi mendatang.

"Kami berharap, pohon yang akan kita tanam ini, semoga bermanfaat bagi kita dan khususnya generasi yang akan datang," katanya.

Masih menurut Olof Monim, untuk penanaman pohon merupakan kegiatan yang ke-11 dari alumni SMP Negeri 01 Jayapura. Sehingga kegiatan kali ini tidak mau jadikan hanya sebuah seremonial belaka. Namun ia berharap agar kegiatan kali ini dapat membawa manfaat yang besar bagi manusia di tanah Papua umumnya dan Jayapura khususnya.

Para alumni serta para pelajar SMP Negeri 01, bertekad untuk selalu akan mengunjungi tanaman dalam 2 bulan sekali.

"Kami tanam 800 pohon hari ini. Kita tidak biarkan pohon yang kita tanam ini mati, jadi nanti dalam dua bulan sekali kami tetap akan datang rawat," janjinya usai tanam pohon.

Dalam kesempatan itu, Monim juga tak lupa menyampaikan terima kasih kepada Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua yang telah mengizinkan lahan untuk bisa menanam pohon.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua, Jan Jap Ormuseray, SH. M.Si, dalam sambutannya, menyampaikan agar hutan Papua harus dilindungi dari berbagai hal yang merusak hutan Papua, karena tanpa hutan, manusia, binatang, dan tanaman tidak akan ada karena kehabisan oksigen.

"Akhir-akhir ini masalah pemanasan global menjadi masalah yang sering dibicarakan karena keberlangsungan hidup akan ada jika hutan dilindungi oleh semua pihak, maka kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di kota Jayapura maupun seluruh tanah Papua agar semua punya tugas untuk melindungi hutan Papua yang ada," ungkapnya

Dia juga berharap agar membudayakan generasi muda untuk melindungi hutan Papua dan menjaga alam yang ada di sekitar.

Di akhir sambutannya, Jan memberikan apresiasi yang tinggi kepada para alumni SMP Negeri 01 Jayapura yang sudah melakukan hal yang baik untuk masyarakat dan khususnya kepada generasi yang akan datang.

Hadir pada kegiatan itu Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua Jan Jap Ormuseray, SH. M.Si, Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Balai Lingkungan Hidup, Agripa Wally, Kepala Bidang SMP Jayapura Kota, Abdur Masjid, Kepala Sekolah SMP Negeri 01, Alex Deu, S.Pd beserta para guru, para alumni SMP Negeri 01 Jayapura serta para murid kelas VIII SMP Negeri 01 Jayapura yang turut melakukan penanaman pohon di Skyland.

Sejarah Pendidikan dan Kesadaran Nasional Papua Barat

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 17 Nov 2013 22:46:00 -0800

"Sangat menyakitkan hidup bersama bangsa kolonialis,
tetapi saya bersyukur dapat bersekolah dan mendapatkan
pendidikan dari kolonialis, saya semakin mengerti bahwa kaumku sedang ditindas oleh kolonialis-imperialis, sehingga saya semakin mengerti untuk melawan kaum kolonialis.

Perjuangan menentang kolonial secara terorganisir telah digerakan oleh kelompok terpelajar. Mengapa? Sejarah mencatat, kesadaran selalu lahir melalui dan sebagai proses pendidikan (Latin: e-ducare Melalui pendidikan orang menjadi kritis memahami persoalan dan sadar akan ketidakadilan, kekerasan langsung maupun tidak langsungyang dilakukan oleh kaum kolonialis imperialis.

Untuk membunuh kesadaran nasionalisme di kalangan penduduk asli (terjajah), mereka (penduduk pribumi) diberi pendidikan yang memang tidak layak (kurikulum yang isinya muatan politis hegemoni penjajaha/penguasa). Hal itu dimaksudkan supaya penduduk pribumi tidak cerdas, kritis dan supaya lebih tunduk pada penjajah, pekerja sebagai kuli penjajah mengisi birorasi dan perusahan-perusahan kolonial-imperialis.

Kebijakan pendidikan Belanda maupun Indonesia dipraktekan secara murni dan konsekuen agar univikasi dan asimilasi dapat terjadi bagi orang Papua.

Kalau kita boleh jadikan Belanda di Indonesia sebagai pelajaran, maka di situ tampak bahwa nasionalisme Indonesia (Jawa) pada masa politik etis telah diawali kelompok terdidik. Saat itu, walaupun praktek politik etik atau kesejateraan dengan bersemboyan demi penyatuan Indonesia-Belanda (univikasi) dan pembauran orang Indonesia-Belanda menjadi warga negara Belanda (asimilasi)[[iv]].

Seorang Sejarawan Indonesia Moedjanto, (2003: 35) menuliskan mengenai politik etik bahw"Konseptor politik 'etika' yang terkemuka, Snouck Hurgronje menghendaki agar univikasi dan asimilasi dipraktekkan secara murni dan konsekuen. Mereka yakin, dengan politik semacam itu Indonesia akan terikat dalam kesatuan kerajaan Belanda secara wajar."[[v]].

Bagaimana dengan pendidikan kolonial-imperialis di Papua Barat?

Tentu saja sekolah dikelola untuk kepentingan penjajah. Namun, rakyat Papua Barat semakin menyadari dirinya sendiri sebagai bangsa yang sedang terjajah sejak adanya kekuasaan asing di Papua Barat. Bahwa rakyat Papua Barat memiliki identitas berbeda dengan bangsa lain. Di samping itu, penyandaran diri pada identitas pribadi yang adalah dasar perjuangan dan menyadari bentuk praktek neo-kolonialisme Indonesia.

Dengan begitu, "Kesadaran merupakan basis untuk mentransformasikan realitas," kata Paulo Freire, seorang profesor Brasilia dalam ilmu pendidikan. Semangat juang menjadi kuat sebagai akibat dari kesadaran itu sendiri. Pendidikan Belanda di Hindia Belanda dan Papua serta pendidikan Indonesia di Papua telah melahirkan kesadaran nasional Papua Barat.

Pendidikan Kolonial Belanda
Belanda ketika menjajah Papua Barat, ia tidak banyak berperan membangun pendidikan. Pendidikan lebih banyak dikerjakan Misi Katolik dan Zending. Misi Katolik dan Zending melakukan pelayanan untuk kristenisasi melalu karya-karya sosial gereja. Pendidikan modern pun dikenalkan oleh kedua lembaga gereja di ini.

Pendidikan modern ala pemerintah Belanda mulai dibangun di Papua Barat sejak tahun 1940-an. Sekitar tahun 1942, waktu itu Jepang menguasai seantero Asia (cita-cita Asia Raya) termasuk menduduki Indonesia. Papua Barat sebagai daerah yang dekat dengan kepulauan Pasifik menjadi daerah stategis Jepang untuk melawan Sekutu.

Sebagai bagian dari sekutu, tugas Belanda adalah menghalau Jepang. Ketika itu, Belanda di Papua Barat kekurangan personil untuk menghadapi Jepang dan juga termasuk untuk menangani berbagai bidang pemerintahan dan pembangunan.

Untuk kepentingan dan kebutuhan itu, tahun 1944, Residen J.P. van Eechoud yang waktu itu terkenal dengan julukan 'vader der Papoea,s' (Bapak orang Papua) mendirikan beberapa sekolah di Hollandia (Jayapura). Selain sekolah Pamong Praja di Hollandia ada juga sekolah pelayaran di Hamadi, sekolah tehnik di Kotaraja Jayapura dan Abepura, sekolah Pamongpraja di Yoka. Sekolah polisi di Base G, sekolah pertanian di Manokwari.

Walaupun sekolah-sekolah ini dibangun untuk kepentingan Belanda, namun Belanda berupaya melakukan Papuanisasi [[vi]] (menananmkan nasionalisme Papua). Dalam bulan Januari 1946, Pemerintah Belanda telah mendirikan sekolah Pamong Praja di Kota Nicca (Kampung Harapan, sekarang). Jumblah siswa yang dididik adalah 400 orang antara tahun 1944-1949.

Terlepas dari tujuan eksploitasi Papua, sekolah-sekolah itu telah melahirkan elit-elit politik terdidik di Papua [[vii]] yang menentang penjajah, menggantikan posisi dalam pemerintahan yang dipegang oleh orang Belanda. Mereka siap mengisi jabatan-jabatan dan lowongan pekerjaan di Papua [[viii]].

Pada saat itu, Pemerintah Belanda mengirimkan sejumlah mahasiswa keluar negeri; antara lain ke negara Belanda, Australia, dan negara-negara di Pasifik. Mereka dikirim dengan tujuan untuk memperoleh pendidikan tinggi dan kembali untuk memimpin bangsanya. Salah satu mahasiswa yang dikirim keluar negeri (Negara Belanda) dalam rangka Papuanisasi itu ialah Frits Kirihio.[[ix]]

Pemerintah Belanda memiliki sumbangan terhadap lahirnya nasionalisme Papua Barat terutama pada masa Residen J.P. van Eechoud. Ketika itu, ada radikalisasi Indonesia, maka setiap orang yang pro-Indonesia ditahan atau dipenjarahkan dan dibuang keluar Papua [[x]]. Tokoh-tokoh nasionalis Papua Barat saat itu antara lain (yang duduk dalam Dewan New Guinea Read), seperti Nicolas Jouwe, P. Torey, Markus Kaisepo, Nicolas Tanggahma, Eliezer Jan Bonai dan ada yang belum disebut di sini.

Mereka adalah kelompok nasionalis terpelajar Papua[[xi]] yang turut memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat lepas dari cengkraman kolonial. Selain itu, beberapa tokoh nasionalis Papua Barat yang telah mendapat pendidikan Eechoud dan menjadi terkemuka dalam aktivitas politik antara lain: Marcus dan Frans Kaisepo, Nicolaus Joue, Herman Wajoi, Silas Papare, Albert Karubuy, Mozes Rumah inum, Baldus Mofu, Elieser Jan Bonay, Lukas Rumkorem, Marten Indey, Johan Ariks, Heman Womsiwor dan Abdullah Arfan [[xii]].

Melalui perantara mereka, rakyat Papua Barat menyampaikan berbagai pernyataan sikap politik untuk menolak menjadi bagian dari Indonesia. Frans Kaisepo (alm.), bekas gubernur Irian Barat, pada konferensi Malino 1946 di Sulawesi Selatan, menyatakan dengan jelas bahwa rakyatnya tidak ingin dihubungkan dengan sebuah negara RI (Plunder in Paradise oleh Anti-Slavery Society).

Johan Ariks (alm.), tokoh populer rakyat Papua Barat pada tahun 1960-an menyampaikan secara tegas perlawanannya terhadap masuknya Indonesia ke dalam Papua Barat (Plunder in Paradise oleh Anti-Slavery Society).

Tidak hanya itu, Angganita Menufandu (alm.) dan Stefanus Simopiaref (alm.) dari Gerakan Koreri; Raja Ati (alm.) dari Fakfak; L.R. Jakadewa (alm.) dari DVP-Demokratische Volkspartij; Lodewijk Mandatjan (alm.) dan Obeth Manupapami (alm.) dari PONG-Persatuan Orang Nieuw-Guinea; Barend Mandatjan (alm.) dan Ferry Awom (alm.) dari Batalyon Papua; Permenas Awom (alm); Jufuway (alm); Arnold Ap (alm); Eliezer Bonay (alm.); Adolf Menase Suwae (alm.); Dr. Thomas Wainggai (alm.); Nicolaus Jouwe; Markus Wonggor Kaisiepo dan lain-lainnya dengan cara masing-masing, pada saat yang berbeda dan kadang-kadang di tempat yang berbeda memprotes adanya penjajahan asing di Papua.

Pendidikan Kolonial Indonesia
Pendidikan sekolah banyak dibuka oleh Indonesia, namun pencerdasan rakyat tidak terjadi selama tahun 1963 -1988. Sekolah yang dibangun pemerintah Indonesia di Papua Barat sebagai tempat melalukan Indonesianisasi agar asimilasi dan akulturasi demi memperkuat integrasi dapat terjadi. Sementara saat itu kondisi Indonesia ribuan rakyatnya belum cerdas.

Di Papua Barat lembaga pendidikan sekolah pemerintah Indonesia (Inpres), bukan tempat menkecerdasan melainkan mencuci otak orang Papua Barat. Ia berperan sebagai lembaga untuk menyosialisasikan ideologi dan kebijakan penguasa.

Muatan kurikulum mengarahkan kepada apa yang ingin dipasarkan oleh pihak penguasa,[[xiii]] menjelaskan, "Kita melihat Universitas Cendrawasih yang didirikan oleh pemerintah RI pada tahun 1963 untuk mewujudkan agenda meng-Indonesia-kan Papua. Pejabat UNTEA di Papua, Rolls Bennet dan seorang pejabat lainnya yang diberi wewenang membidangi pendidikan kawatir jangan-jangan pemerintah Indonesia memakai Universitas Cenderawasih untuk menghapus aspirasi Papua Barat merdeka."[[xiv]]

Dengan begitu jelas bahwa, sekolah di Papua tidak melakukan proses pencerdasan. Isi kurikulum dan corak pendidikan dasar disamakan dengan provinsi lain, terutama di Jawa. Hal seperti ini sebagai bentuk hegemoni penjajah. Pendidikan Indonesia di Papua Barat didesain untuk memperkuat integrasi. Pendidikan dasar dan tinggi yang dikelola untuk mengisi lowongan kerjaan dalam pemerintahan telah menjadi tujuan utama [[xv]].

Ross Garnaut dan Chris Manning menulis bahwa Pendidikan di Papua Barat telah berkembang dengan pesat di bawah pemerintahan Indonesia [[xvi]]. Kedua intelektual itu menggunakan data-data tertulis yang ada di Jakarta. Mereka melaporkan bahwa di sekolah-sekolah dasar pada tahun 1972 terdaftar 123. 700 murid, dua kali lebih banyak (kuantitas) dari pada tahun 1961.

Padahal secara kualitas, misi Katolik dan Zending (protestan) memiliki lembaga pendidikan yang lebih baik dibanding pemerintah Indonesia di Papua Barat. Ini terbukti, meskipun banyak sekolah telah dibangun pemerintah Jakarta, namun sekolah-sekolah yang dikelola misi lebih mononjol.

Ross Garnaut dan Chris Manning menulis, "Walaupun sekolah dasar negeri tumbuh dengan cepat, dalam tahun 1970, 85% murid-murud masih terdaftar di sekolah-sekolah misi. Angka ini dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di mana kebanyakan murid sekolah dasar terdaftar di sekolah-sekolah negeri"[[xvii]].

Ketertarikan masyarakat terhadap sekolah-sekolah misi terkait erat dengan pendekatan misi yang disesuaikan dengan budaya masyarakat setempat. Dengan begitu sangat dipercayai masyarakat dibandingkan sekolah Pemerintah Indonesia. Lagi pula, Misi telah lama dan sudah mempengaruhi pembangun peradaban masyarakat Papua Barat. Mutu dan kualitasnya lebih baik daripada pendidikan yang dikelola pemerintah Indonesia yang mutu dan kualitas tertinggal.

Tidak seperti pendidikan di daerah kota, seperti Jawa dan sebagainya. Diskriminasii seperti itu nampak dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. "Walaupun jumblah murud sekolah dasar di daerah pedalaman di kabupaten Jayawijaya bertambah delapan kali lipat di antanra tahun 1961 dan tahun 1969, jumblah murid Jayawijaya hanya sepertiga angka rata-rata provinsi pada tahun-tahun belakangan ini. Dalam tahun 1969, 6.400 dari 6.600 murid yang terdaftar di sekolah-sekolah di Jayawijaya, adalah murid sekolah dasar"[[xviii]].

Sekolah Inpres yang dibangun pemerintah tidak dilengkapi guru maupun fasilitas belajar. Sekolah-sekolah dibiarkan begitu saja sampai ditumbuhi ilalang karena tidak ada guru, selain guru didikan Misi. Guru-guru pendatang bertumpuk di kota-kota melalui sogokan kepada kepala dinas dan kepala departemen setempat [[xix]]. Bagi mereka, pendidikan yang sekarang diperoleh di sekolah dasar tidak bermanfaat [[xx]] karena tidak mencerdaskan.

Sementara, Universitas Cenderawasih didirikan dalam tahun 1963, sebelum secara sah Indonesia berintegrasi dengan Papua. Setelah Pepera 1969 sudah lebih dari lima puluh persen mahasiswa telah masuk Fakultas Hukum dan sebagian kecil belajar di Fakultas Pertanian atau Fakultas teknik pada tahun 1970. Universitas ini menghadapai banyak masalah seperti Universitas lainnya di Indonesia (terutama di daerah). Mutu pendidikan tidaklah tinggi, kurang dana, buku-buku, perlengkapan dan fasilitas-fasilitas lain [[xxi]].

Pendidikan formal Indonesia belum diintegrasikan dengan cara hidup masyarakat di desa-desa. Pendidikan sekolah menengah, kejuruan, dan pendidikan tinggi, serta usaha-usaha berbagai departemen dan organisasi-organisasi lainnya yang bertujuan mempersiapkan tenaga terampil yang berguna dalam perekonomian modern kurang terkoordinatif.

Dengan begitu jelas bahwa usaha pemerintah untuk meningkatkan kuantitas pendidikan di Papua Barat tidak diikuti dengan peningkatan kualitas. Ini dapat dilihat misalnya dari kurangnya tenaga pendidikan, sehingga banyak siswa yang hanya menempu sekolah dasar. Sekolah dikelola untuk kepentingan menjalankan roda pemerintahan di Papua Barat, namun karena rata-rata mayoritas masyarakat yang sekolah pada saat itu entah disengaja atau tidak hanya mencapai sekolah dasar sehingga banyak dari mereka hanya sebagai pekerja kasar.

"RI yang banyak membuka sekolah di tanah Papua, tetapi sebagai alat untuk mengindonesiakan orang Papua. Jadi tujuannya itu Indonesianisasi. Lihat saja banyak orang Papua yang sedang mengangur setelah tamat dari ratusan sekolah yang dibuka oleh Indonesia. Lembaga pendidikannya melimpah tetapi Papuanisasi nol. Karena sasaran pendidikannya itu ialah Indonesianisasi tadi.

Pada masa-masa, tahun 70-an hingga 80-an, anak-anak Papua, khususnya anak-anak pegunungan tengah tidak bisa belajar dengan baik dan tenang karena operasi-operasi militer mengancam kebebasan dan telah mengorbankan puluhan ribuan orang Papua termasuk sisiwa yang belajar. Dalam kondisi seperti itu tentu lahir gerakan perlawanan menolak Indonesia di Papua Barat.

Dari sisi lain, benih-benih nasionalisme Papua Barat merembet dari para serdadu didikan Belanda kepada mahasiswa Universitas Cenderawasih. Dengan begitu Uncen menjadi salah satu tempat lahirnya pejuang dan tokoh-tokoh nasionalis orang Papua Barat seperti Jakop Pray dan juga seorang dosen muda Uncen, Arnold Ap dan beberapa yang lain tidak disebutkan semua di sini.

Di bawah pimpinan mereka berbagai aksi dilakukan untuk menentang NKRI. Juga demonstrasi-demonstrasi yang sering dipicu oleh ulah para tentara dan birokrat Indonesia, yang tanpa malu-malu mengangkut barang-barang mewah peninggalan Belanda seperti kulkas dan mesin cuci listrik - ke tempat asal mereka.

Eksploitasi Pendidikan Anak Papua di Surya Institut

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 17 Nov 2013 22:43:00 -0800

Mimpi profesor Surya menggapai langit, telah menginjak harkat dan martabat anak-anak Papua dan telah melukai perasaan masyarakat Papua pada umumnya. Prestasi satu-dua orang siswa asal Papua dalam olimpiade matematika-fisika memang dapat dibanggakan namun prestasi tersebut telah dijadikan "prestise" lembaga untuk menaikan pamor Surya Institut dalam meyakinkan Pemda Papua sebagai penyantun beasiwa Pendidikan.

Siswa yang mestinya sebagai subyek didik, telah dijadikan objek mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Kapitalisme pendidikan di Surya Institut, nampak dalam sistem managemen yang tidak sesuai Clean and Good Governmet, Responsibilty dan Akuntability tapi justru telah menjadi kroni keluarga Surya, nepotisme dan jejaring bisnis yang menggiurkan.

Masyarakat Indonesia telah mengenal sosok Prof. Surya sebagai orang yang berperan memajukan dunia eksakta terutama dalam prestasi olimpiade matematika dan fisika. Namun dalam perjalanan waktu, misi mulia yang mengangkat harkat dan martabat anak-anak Indonesia justru semakin diwarnai orientasi bisnis yang melumpuhkan misi mulia.

Ekspansi bisnis Surya Institut dengan menampung sebanyak murid dari perwakilan 17 Kabupaten, Utusan Propinsi dan Lembaga serta Pribadi dari Propinsi Papua dan Papua Barat telah menjadi ladang yang menggoda mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Promosi tersebut telah menggiurkan Pemda Papua yang memiliki tekad yang kuat untuk menyekolahkan anak-anak di luar Papua.

Niat baik Pemda Papua dan kepercayaan masyarakat Papua telah dibelokan pada pendidikan yang berorientasi bisnis. Setiap anak Papua yang masuk dalam program SIP (Surya Intensif Program) telah dijadikan mesin "ATM" yang setiap bulan mencetak uang, namun pemanfaatan keuangan tersebut tidak diarahkan pada pengembangan sarana pendidikan dan pelayanan bagi anak-anak Papua tapi diarahkan untuk "Bisnis Yayasan Surya" dan proyek Surya University yang bangunanya hanya dikontrak.

Sangat disayangkan, siswa SD,SMP, SMU dari Papua dengan membayar lima belas juta perbulan tidak seimbang dengan pelayanan akomodasi, makanan yang sering basih bahkan tidak layak dikonsumsi. Keberadaan Surya Institute dengan program SIP (Surya Intensif Program) dan akan menjadi SAI (Sekolah Anak Indonesia) semakin kehilangan orientasinya apalagi semakin kehilangan murid-murid Papua karena Pemda Papua seperti Kabupaten Merauke telah mengambil langkah menarik semua murid asal Merauke berjumlah 59 siswa (tahun 2013), dengan demikian mulai diikuti oleh Pemda Papua lainya dengan menarik semua murid dan tidak melanjutkan program kerjasamanya. Karena Program SIP Surya Institute sudah pada titik nadir "untrust".

Sejak tahun 2009, Prof. Yohanes Surya bekerjasama dengan PEMDA daerah-daerah tertinggal mengembangkan matematika GASING (Gampang Asyik dan menyenangkan), dimana anak-anak daerah tertinggal itu dapat belajar matematika dengan mudah. Siswa yang dianggap "bodoh" katanya mampu menguasai matematika kelas 1-6 SD dalam waktu hanya 6 bulan. Program ini sungguh jauh dari harapan.

Sebagai informasi, Surya Institute melaksanakan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Khususnya, Pembinaan dan Pendidikan Sains dan Matematika siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) untuk mempersiapkan siswa mengikuti Ujian Nasional dan Olimpiade.

Data Siswa Program SIP (Surya Intensif Program) pada September 2012: SD,SMP,SMU Seluruh Papua berjumlah 332 siswa dengan rincian sebagai berikut: Asmat (48 Siswa), Kaimana (8), Keerom (15), Lany Jaya (3), LPMAK (1"9), Membrano Raya (5), Jayawijaya (2), Mappi (15), Merauke (73), Mimika (9), Nduga (9), Pribadi (11), Propinsi (48), Puncak (5), Sorsel (4), Tambrauw (20), Tolikara (20), Waropen (2), Yahukimo (1), Yalimo (10).

Selain program SIP, ada juga program pelatihan Guru Pandai Matematika yang terbukti tidak efektif, Siswa SMU yang ikut program Matematika beberapa di antaranya terbukti tidak lulus tes masuk perguruan tinggi, serta Program Kuliah STKIP yang hingga kini belum terakreditasi statusnya dimana sebagian besar mahasiswa berasal dari perwakilan Papua.

Ada beberapa persoalan mendasar yang dihadapi Surya Institut.

Pertama, Pendidikan Kehilangan Orientasi

Cita-cita awal dengan merekrut siswa yang berbakat dalam jumlah terbatas untuk program olimpiade matematika dan fisika dapat dikatakan menuai hasil, namun ketika merekrut siswa dalam jumlah yang banyak, serta tidak mengikuti proses rekrut yang baik, telah membuat program SIP Surya kehilangan arah. Di satu pihak, mengejar target bidang eksakta dimana siswa dipacu siang-malam belajar matematika dengan jadwal ketat, disiplin yang kaku, bahkan sampai ada kasus kekerasan seperti yang dialami siswa SD IV an. Anton Were dari Merauke dimana mulutnya diberi cobe pedas oleh oknum guru Olimpiade Matematika SD sampai siswa tersebut menjadi trauma tidak ikut kelas olimpiade tetapi sekarang ikut kelas reguler.

Sudah dapat dibayangkan bahwa anak-anak kecil yang ikut kelas Olimpiade sering dipacu adrenalin mengejar "target" antara prestise dan promosi lembaga pendidikan untuk mengeruk keuntungan dari prestasi murid. Sebenarnya untuk berprestasi dalam Olimpiade Matematika banyak metode dan cara yang lebih manusiawi sebagaimana sekolah lainnya dapat berprestasi. Sementara untuk kelas regular dalam jumlah yang banyak sudah pasti tidak ditargetkan untuk ikut Olimpade tetapi mengikuti kelas regular namun materi pelajaran tidak sesuai kurikulum Nasional.

Akibatnya untuk menghadapi ujian nasional Pemda Papua harus mengeluarkan biaya transport memulangkan siswa ke daerah asalnya, kemudian ikut program khsusus menghadapi ujian nasional. Kenyataanya siswa yang pernah ikut belajar di Surya Institut mendapatkan nilai yang sama dengan siswa yang bersekolah di Merauke bahkan ada yang dinyatakan tidak lulus. Program SIP di Surya Institute tidak mendapatkan buku rapor apalagi ijasah. Jadi, andaikan siswa lulus program SIP Surya Institute maka siswa tersebut tetap mendapat ijazah dari kampung asalnya.

Kedua, Kehidupan Asrama

Salah satu implikasi "mengakomodasi" jumlah murid yang banyak, yakni: anak-anak semakin tak terkontrol, kurang disiplin, banyak anak yang sakit (cacing, penyakit kulit), makanan kurang bergisi, kurang rapi berpakaian. Selain itu, sarana penunjang dalam asrama: tempat dan peralatan rekreasi, tempat ibadah belum tersedia. Lebih dari itu, pola pembinaan asrama belum memiliki metode yang jelas bagi anak-anak Papua.

Orientasi pembinaan asrama tidak memiliki sistem dan pola pendekatan yang sesuai karakter anak-anak Papua. Pembinaan iman sering tidak sesuai keyakinan siswa namun dipaksakan kepada siswa untuk harus ikut doa dan ibadah. Hal ini sering mendapat protes dari orangtua murid.

Anak Papua tercerabut dari akar budaya, akar iman, kasih sayang orangtua. Para pembina tidak memiliki ketrampilan dan pemahaman mengenai karakter dan budaya Papua mengakibatkan anak-anak kehilangan kendali, sering berperilaku kasar, kaki telanjang, cara berpakaiandan situasi asrama sama seperti kampung asalnya.

Ketiga, Biaya Mahal Pelayanan Minim

Management Surya Institut tidak transparan dalam penetapan biaya per item program serta tidak akuntabel dalam pelaporan keuangan. Beberapa Pemda di Papua mengalami kesulitan mendapatkan laporan keuangan dari pihak management Surya Institute. Dan karena itu, telah disoroti oleh BPK Propinsi Papua mengenai besarnya biaya pendidikan di Surya Institute.

Indikasi penyimpangan nyata dalam tagihan flate setiap bulan serta ketidaksesuaian antara besaran biaya dan pelayanan.Untuk Program SIP, Perhitungannya: Setiap bulan siswa wajib membayar RP. 15.000.000. Dalam setahun : 12 X 15.000.000 = Rp. 180.000.000 dengan jumlah 332 siswa = Rp. 59.760.000.000. Bagaimana dengan perhitungan sejak dimulainya program 2010 hingga pertengahan 2013?

Bagaimana dengan biaya program lainnya seperti Pelatihan Guru Papua, Matrikulasi anak SMU, STKIP dan program lainnya? Dengan jumlah keuangan tersebut maka sudah dapat membangun sekolah unggulan di beberapa wilayah Papua.

Beberapa item biaya yang kami soroti antara lain:

(1) Akomodasi: Setiap Kamar dengan ukuran kecil memiliki 4 tempat tidur. Setiap anak membayar Rp3.000.000 perbulan. Berarti setiap kamar dalam sebulan Rp12.000.000. Jadi dalam setahun biaya kamar dengan ukuran kecil Rp144.000.000. Biaya tersebut sudah bisa membiayai sewa rumah/kontrak sejumlah 2-3 unit rumah/pertahun. Bahkan jika membanding sewa kost di Ruko sekitar Surya Inst. Kisaran harga Rp1.000.000 1.500.000 perbulan. Sarana rekreasi dan kegiatan lainnya belum tersedia, kecuali tempat olah raga di lapangan terbuka.

(2) Konsumsi: Rp. 3.000.000 /bulan/anak tidak sebanding dengan biaya makan minum mahasiswa STKIP Rp. 1.500.000/bulan/anak. Mahasiswa STKIP dan siswa program SIP makanan dari katering yang sama dan sering ada keluhan makanan kedaluarsa, bahkan sewaktu libur (natal) makanan tidak diatur akibatnya anak-anak kelaparan.

(3) Transportasi: Setiap bulan dikenakan biaya Rp. 600.000/peranak. Realitanya anak-anak SD yang relatif banyak hanya jalan kaki 100 meter, kecuali SMP/SMU yang relatif menggunakan dengan jarak dekat.

Kebutuhan harian siswa Rp. 400.000/peranak/bulan (bukan uang saku terima langsung) diserahkan secara acak ke siswa (belum ada laporan realisasi ke siswa), informasi yang diperoleh siswa setiap bulan menerima Rp. 120.000,- sementara anak-anak sering terlihat tidak menggunakan sendal, pakaian tidak rapi, dsb.

(4) Honor Pengajar Rp. 3.000.000,- dan Pendamping Rp. 1.750.000 dibebankan kepada setiap siswa perbulan.

(5) Eksperimen dan pembinaan lomba: Rp. 650.000,- Tidak semua murid diikutsertakan dalam pembinaan lomba (olimpiade), dari 73 Siswa hanya 4 siswa yang ikut dalam pembinaan lomba (olimpiade). Jadi tidak masuk akal membuat perhitungan keseluruhan anak. Untuk lomba olimpiade, ada kekecewaan tersendiri yang dialami oleh Pemda Merauke dimana ke 2 anak yang mestinya ada peluang ke Korea tapi pihak sekolah kurang antisipatif dan kurang respons.

(6) Kesehatan siswa: Sejak tahun 2011-2012 Surya institut memberikan beban biaya Rp. 400.000,- /anak/bulan. Dalam realisasinya tidak setiap anak sakit apalagi sakit bersamaan setiap bulan. Itu berarti setiap anak menginvestasi dana kesehatan. Sebagai catatan bahwa: anak dari Mereauke jika sakit (berat) akan dirujuk ke RS Cikini dan menjadi biaya Pemda Merauke.

Item biaya lain, belum dapat dipastikan penggunaannya. Yang jelas, jika Dinas Pendidikan dan Pengajaran kabupaten tidak mengkritisi pelaporan keuangan management Surya Institute maka tidak akan diketahui kemana uang tersebut dipakai. Pada intinya management Surya Institut belum dapat menerapkan tata lembaga pendidikan yang baik dan bersih, serta tidak dapat bertanggungjawap dan mempertanggungjawabkan serta belum dapat membangun kepercayaan bagi masyarakat Papua.

Menanggapi persoalan tersebut di atas, beberapa Pemda Papua mulai melakukan tindakan penyelamatan anak-anak Papua serta menyelamatkan uang rakyat Papua dengan mengambil langkah:

Pertama, menarik atau memindahkan seluruh murid-murid (SIP) ke sekolah lainnya sebelum memasuki tahun ajaran baru.

Kedua, merasionalisasi pembayaran dengan membuat perhitungan kembali antara biaya keluaran dan pelayanan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama. Contoh kasus: Pada tahun 2011 Pemda Merauke telah melakukan pembayaran lebih untuk program Matrikulasi SMA, mustinya yang direkrut adalah siswa kelas 2 untuk program 2 tahun, realitanya yang direkrut kelas 3 yang programnya hanya beberapa bulan. Pemda Merauke telah melakukan pembayaran lebih 1.800.000.000,- Pembayaran lebih tersebut tidak dilaporkan oleh pihak manajemen Surya Institut. Hal ini menjadi temuan untuk dipertanggungjawabkan.

Ketiga, mengabaikan atau menundah pembayaran sebelum adanya laporan keuangan dari Management Surya Institute hal ini sesuai dengan tuntutan BPK Propinsi Papua agar tanda bukti transaksi pembayaran dan realisasinya harus dipertanggungjawabkan.

Keempat, membatalkan dan menghentikan program lanjutan, meski Perjanjian Kerjasama belum berakhir. Jika perlu mengambil langkah hukum agar permasalahan menjadi jelas.

Kelima, mempertanyakan dan menuntut kepada Surya Institut program yang tidak terlaksana seperti yang dialami kabupaten Lani Jaya.

Keenam, BPK Propinsi Papua dan Papua Barat segera mengambil langkah untuk melakukan pemeriksaan keuangan di Surya Institute menyangkut uang rakyat Papua.

Ketujuh, Pemda Papua dan Papua Barat mengambil langkah mendirikan sekolah unggulan berpola atau Pendidikan Sekolah berbasis asrama di beberapa wilayah strategis. Adalah lebih baik membangun sekolah unggulan yang menjawab kebutuhan di Tanah Papua.

Jus Felix Mewengkang adalah Pemerhati Pendidikan Papua, tinggal di Papua.

KEBESARAN HATI TOKOH POLITIK PAPUA, JOHN IBO

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 17 Nov 2013 03:33:00 -0800

Jayapura, 30/8 (Jubi) – Ketua DPR Papua, John Ibo menunjukkan kebesaran hati ketika diganti dengan hormat dari jabatannya sebagai Ketua DPR Papua.

John Ibo, politisi senior yang dibesarkan partai Golkar dan menjadi salah satu tokoh politik Papua mengatakan, ia sama sekali tidak keberatan dan legowo dengan proses penggantian dirinya dengan hormat dari kursi pimpinan DPR Papua.

“Sebagai orang politik, saya mengerti tentang aturan. Saya menerima apa yang diproses DPRP seusai dengan ketentuan hukum. Saya terima dengan berbesar hati. DPRP telah memproses secara aturan, mengusulkan penggantian saya sesuai perundangan yang berlaku. Saya berterimakasih kepada DPRP yang telah melakukan proses ini, mengganti saya secara bermartabat dalam persoalan politik,” kata John Ibo saat menghubungi tabloidjubi.com, via telpon, Jumat (30/8).

Menurut John, yang pernah dua periode memimpin Golkar Papua ini, meski ia merasa dibuang oleh partai yang dibesarkan dan diperjuangkannya selama hampir 40 tahun dan merasa ditinggalkan oleh para sahabatnya di Golkar, namun terkadang masih merindukan Golkar. “Saya merasa telah ditinggalkan oleh sahabat-sahabat saya di Golkar, padahal saya masih memiliki keinginan melanjutkan karir politik saya lewat partai Golkar yang selama hampir 40 tahun saya perjuangkan,” ujarnya. Ia menilai, dalam transisi pergantian pengurus, pengurus baru seakan membuang saya dan seakan tidak menghargai apa serta jasa yang saya lakukan dalam mempertahankan kebesaran Golkar selama hampir 40 tahun.

“Saat saya merasa terbuang terkadang saya masih merindukan Golkar. Kini Bersama Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, saya akan melanjutkan perjuangan politik saya. Saya mengucapkan terimakasih kepada Golkar yang telah membesarkan saya dan meletakkan tanggungjawab kerakyatan di pundak saya dan saya telah melakukannya dengan rasa tanggung jawab dua periode memimpin Golkar serta kepercayaan Golkar kepada saya memimpin DPR Papua. Saya akan melanjutkan perjuangan saya bersama Partai Gerindra dan saya tetap berjuang sebagai kader politik dan meningkatkan perjuangan serta karir politik saya melalui partai Gerindra sesuai visi dan misi partai Gerindra yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia di dalam Indonesia Raya,” katanya.

“Dalam kekuatan partai Gerindra yang memiliki misi mensejahterakan rakyat Indonesia, saya akan berjuang untuk mewujudkan itu bersama rekan-rekan di Gerindra,” ujarnya lagi. Bagi dia, Gerindra adalah partai yang memiliki misi politik jelas untuk mensejahterakan rakyat dan menyatukan Indonesia serta mengembalikan apa harus menjadi hak rakyat.

“Kami akan memperjuangkan tugas kenegaraan dan kami akan berjuang mengembalikan kepada rakyat apa yang menjadi hak-hak rakyat. Perjuangan orientasi saya demi rakyat. Untuk adik-adik dan rekan di Golkar silahkan berjuang dan kami Gerindra akan berjuang dalam Pemilu 2014. Nanti kita akan bertanding di arena DPRP untuk memperjuangkan aspirasi rakyat,” kata John Ibo.

Sebelumnya, John Ibo diberhentikan dengan hormat dari posisinya sebagai Ketua DPR Papua, Kamis 29 Agustus. Pemberhentian itu diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR Papua.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRP Yunus Wonda mengatakan, pemberhentian John Ibo sebagai Ketua DPRP bukan keinginan pribadi ataupun kelompok. Namun aturanlah yang menjadi landasannya. “Mewakili pimpinan dan seluruh anggota DPRP, saya menyampaikan maaf kepada semua pihak, terutama saudara John Ibo atas proses ini. Keputusan ini bukan keinginan kami, rekan pimpinan dan seluruh anggota DPRP, tapi karena aturan perundang-undangan dan aturan partai politik yang dilaksanakan,”ujar Yunus Wonda.Sumbernya.....

Ke Eropa, Ungkap Kebenaran Persoalan Politik Papua

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 17 Nov 2013 03:30:00 -0800

Yohanes: Salah satu Tujuan Perjalanan DPRP ke Eropa
JAYAPURA — Perjalanan Dinas DPRP ke Eropa dinilai bermanfaat dan strategis, salah-satunya adalah untuk mengungkap kebenaran atau melihat persoalan politik Papua lebih dekat, terutama tentang Pepera dan pertanahan dimana arsipnya tersimpan di Negeri Belanda.
“Kalau memang melarang ke luar negeri, laranglah seperti Beny Wenda dan yang lain-lain di luar negeri. Tak pernah ada kritik Beny Wenda kenapa keluar negeri. Kalau kita koq dikritik. Atau yang kritik ini punya maksud. Kalau menolak kunjungan DPRP ke Eropa, berarti mereka juga menolak Papua damai,” tegas Anggota Komisi A DPRP dr. Yohanes Sumarto ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (12/11).
Menurutnya, perjalanan dinas sejumlah anggota DPRP ke Eropa, salah satunya juga menyangkut laporan-laporan dari Amnesty International di Negeri Belanda yang kadang laporannya bisa dikatakan betul dan ada yang tak betul.
“Jika laporan Amnesty itu benar, ya silahkan diteruskan. Namun ada beberapa laporan yang sifatnya hanya memperkeruh situasi. Disana kami akan menjelaskan ke Amnesty International, persoalan Papua tak sepenuhnya benar sebagaimana mereka laporkan,” ujar Yohanes Sumarto.Sumbernya....

Ekonomi Politik Papua Paska 2013

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 17 Nov 2013 03:28:00 -0800

Negara Cina, pada kesempatan APEC di Bali, baru saja melakukan penandatanganan kerjasama dengan Indonesia. Papua jadi sorotan 27 kepala Negara. Cina salah satu yang membawa modal 69 trilyun masuk Papua. Infrastruktur, mineral gas dan perbankan.

Pertanyaannya, kerjasama dengan orang Papua ataukah mendatangkan perusahaan dari Jakarta untuk mengambil saham dari modal diatas. Tenaga kerjanya orang Papua sendiri ataukah pendudk dari luar. Kue diatas mau dimakan orang Papua atau mebiarkan orang luar yang makan?

Berdagang bukan semata milik kapitalisme, sejak dahulukala, masyarakat pribumi telah melakukan perdagangan barter (barang dengan barang). Piring gantung yang sekarang menjadi tradisi pembayaran harta perkawinan di sebagian suku Papua, ceritanya, merupakan proses pertukaran jaman ekspedisi rempah rempah yang dialakukan cina ke Papua. Piring Kendi Keramik, ditukar dengan getah dammar dan bulu burung kuning (cenderawasih).

Disaat Freeport, perusahaan AS yang sampai sekarang masih kasih 1 persen ke Indonesia, merupakan salah satu kekuatan terbesar di dunia, juga meningkatkan investasinya. AS-Cina sudah ada peningkatan. Perdagangan kawasan meningkat. Sebelum 2015 pasar bebas berlaku di Asia dan Pasifik, tahun 2013, langkah awal dari ekonomi politik daerah Papua Barat di kawasan Asia Pasifik.

Peningkatan kerjasama dari Negara tirai bambu itu lebih meningkat. Disatu sisi, investasi Amerika yang punya Freeport, juga sudah puluhan tahun ada. Dari segi ekonomi investasi, kedatangan mereka para pemodal ke Papua Barat justru mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Perdagangan sudah dilakukan pada era masyarakat pribumi. Konon, disebut dagang karena unsur jual beli (barang/uang). Namun, hubungan dagang saling menguntungkan kedua belah pihak. Negara dengan rakyatnya maupun pemilik modal. Imperialis karena salah satu pihak justru tereksploitasi (korban dagang). Pengerukan kekayaan alam yang menyiksakan penderitaan masyarakat, disitulah letak imperialis. Jadi, berdagang belum tentu imperialis.

Papua Barat 2011-2013: Salah satu dari sekian perjuangan orang Papua (pribadi)

Cina dan Amerika

Amerika dengan cara beri bantuan kepada daerah kekuasaan. Cina mengedepankan kedaulatan rakyat. Dua metode tersebut kini lengkap di Papua. Namun, perlu suatu testimony akurat sejauhmana, perjalanan kedua kekuatan dunia ini mempraktikkan kebijakan mereka.

40 tahun Freeport sudah berdiri di Papua. Masuknya Freeport memang mendapat dukungan pemerintah AS. Bangkai kematian meningkat disini. Pola dimana, Etiopia di Afrika, kelaparan dimana mana, karena hegemoni AS datang dengan imbalan investasi. Cina merubah negri Afrika dengan menanamkan modal mereka. Uni Afrika terbentuk, pembangunan modern dan berkelas. Afrika, sebagiannya kini menata kedaulatan mereka.

Amerika yang menggelontorkan bantuan dan bantuan kepada kawasan jajahannya, kini melemah. Defisit yang berujung pada shutdown pula, disatu sisi, AS dituntut untuk mengangkat daerah daerah yang dia kuasai sampai sekarang. Obama mengeraskan keinginan mereka ke Asia Pasifik, tetapi juga fokus pada asia barat (timur tengah). Kejayaan AS sendiri dengan prilaku yang melakat, perang dan ekspansionis. Kini, kawasan pasifik justru rill terkendali Cina.

Pasifik dan Melanesian Raya

Sukses menata peradaban Afrika, kini Cina bergeser ke Pasifik. Gedung Kantor MSG (Melanesian Spearhead Groub) di Vanuatu, buah tangan dari Cina. Zona dagang pun terbentu. MSG-agreement sudah ada. Uni Melanesia, cara Negara tirai bambu menumbuhkan kekuatan dagang di kawasan pasifik.

Sementara AS sendiri, telah memperluas pangkalan militer di Australia. Sebagai pengamanan lintas asia pasifik. Kerjasama Amerika Serikat justru meningkat dikalangan kemiliteran. AS mengedepankan perang pendudukan untuk mengais rejeki. Beda dengan Cina yang soft perdagangan.

Ganti rezim ganti penguasaan. Proses kedaulatan rakyat Papua, menjadi suatu kekususan sampai sekarang. Ruang otsus membuka Tanah Papua kepada dunia. Namun, lagi dan lagi, instrument berupa peraturan yang baik dan adil harus dilihat lebih utama dalam menggapai kedaulatan orang Papua.

Belajar dari kehadiran Cina di Afrika dan Pasifik Selatan. Front Sosialis Kanak (FLNKS) di Kaledonia Baru, masuk sebagai anggota tetap zona dagang MSG, Aplikasi keanggotaan Papua pun telah diterima. Kini Papua Barat menjadi salah satu daerah yang mendapat dukungan ekonomi. Namun, apakah nantinya hubungan dagang secara langsung diteken oleh Papua ataukah melalui pemerintahan pusat Indonesia di Jakarta.

Kompetisi perdagangan dapat melatih menjadi tangguh. Kompetensi dalam bisnis adalah hal wajar, terlibat secara bersama menjadi partner, anti rasisme dan seterusnya. Ekonomi menadi panglima bersama. Tetapi, kemudian menjadi kapitalisme atau kolonialisme merupakan praktik yang berlebihan.

Pada berbagai kesempatan, saya selalu tegaskan bahwa merdeka dengan pisah dari NKRI, dua kalimat yang esensinya berbeda. Merdeka, belum tentu lepas dari NKRI, sebaliknya, lepas dari NKRI belum tentu merdeka. Karena kemerdekaan yang saya maksudkan adalah keberpihakan suprastruktur sistem kepada orang Papua atau cara mengutamakan kepentingan rakyat diatas segala kepentingan, inilah kemerdekaan. Keadilan harus milik semua orang, kebahagiaan juga milik semua orang.SUMBERNYA.....Klik Me

Ketua MRP PB : Perjuangan Politik Papua Sudah Final

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 17 Nov 2013 03:27:00 -0800

Manokwari – Persoalan PEPERA 1969 adalah forum politik. Itu forum politik yang diselenggarakan oleh Negara untuk mendapatkan keputusan politik orang asli Papua menjadi bagian dari NKRI pada tahun 1969. Karena itu, setiap orang asli Papua perlu mengetahui, bahwa puncak perjuangan martabat orang asli Papua dalam sejarah perjalanan politik itu sudah berakhir dengan dua fase.
“Saya sebagai ketua MRP PB menegaskan kepada Fase pertama, melalui PEPERA yang memastikan status politik orang asli Papua menjadi warga negara RI. Dan fase kedua, adalah melalui komitmen Negara untuk mensejahterakan orang asli Papua melalui UU Otsus. Ini dua fase yang harus dipahami,” jelas Vitalis Yumte baru-baru ini.
Dikatakan, di era Otonomi khusus yang menjadi tugas dan kewajiban orang asli Papua, adalah bagaimana mendialogkan implementasi Otsus dengan MRP sebagai representasi kultur. Untuk menuntut keadilan dan kesejahteraan kepada pemerintah, agar benar-benar memberi fokus pelayanan melalui kebijakan yang konkrit untuk mewujudkan upaya-upaya pemberdayaan, perlindungan, dan keberpihakan kepada orang asli Papua.

“Jadi, kita tidak lagi berbicara kebelakang. Ketika orang Papua berbicara kebelakang, maka kehidupan Papua di dalam NKRI akan menaburkan suatu upaya-upaya yang mubasir. Kita tidak lagi mewujudkan kedamaian, kesejahteraan sebagai cita-cita seperti yang dinikmati oleh saudara-saudara kita yang ada di daerah lain di Indonesia,” ujarnya.
Perhatian dan kewajiban sebagai orang asli Papua maupun non Papua yang ada di tanah Papua, lanjut Yumte, agar membangun Papua menjadi gerbang perdamaian. Sebab, perdamaian itu tidak menjadi tugas lembaga keagamaan tertentu, suku tertentu. Tapi ini tugas semua umat manusia. Inilah cita-cita mulia yang harus dijamin. Hal ini berkorelasi dengan pencanangan Papua sebagai zona damai yang dilakukan oleh pimpinan lembaga-lembaga keagamaan.
“Kita sebagai warga dan umat beragama wajib menjamin dan melestarikannya. Tidak adalagi cara-cara anarkis untuk melakukan demonstrasi. Sebab, cara seperti itu tidak akan membawa kedamaian. Yang terjadi hanya, membangun kebencian diantara sesama warga yang lain yang hidup di tanah ini,” ujar Yumte lagi.
Sekaitan dengan itu, menanggapi perjuangan Papua Merdeka yang hingga kini masih digencarkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang memiliki padangan dan ideologi yang lain, kata Yumte, upaya tersebut adalah, sebuah hal yang tidak memberikan manfaat. Ada tugas terpenting yang harus dilakukan, yakni meminta keadilan kepada Negara seperti amanat UU Otsus.
“Persoalan Papua ini, ketika kita berbicara tentang merdeka, PEPERA yang tidak disetujui. Itu samahalnya kita perjuangkan sesuatu yang tidak ada untungnya melainkan lebih banyak memperoleh kerugian,” pungkasnya.
Disisi lain, Yumte sendiri menyayangkan masih ada perberjuangan seperti itu, serta berpikir untuk mengulangi kembali dan mementahkan persoalan PEPERA. Persoalan Papua itu tidak bisa dibicarakan soal politik dan disintegrasi bangsa.
Disamping itu, tambah Yumte, pemerintah sudah berjuang semaksimal mungkin dengan dana triliunan rupiah. Namun, belum mampu dimanfaatkan secara baik.
“Saya juga malu. Pemerintah mengalokasikan dana yang jumlahnya sangat banyak tapi kita sendiri tidak memanfaatkannya secara baik, tidak mendesak pemerintah daerah untuk melakukan pelayanan yang maksimal kepada orang asli Papua. Karena itu, posisi MRP pada persoalan ini menjadi penting. Dan ini masuk dalam agenda penting yang dituangkan kedalam rencana strategi,” katanya.
Yumte mengatakan, semua orang Papua maupun non Papua, agar menjaga dan mencintai keutuhan NKRI. Terutama stabilitas keamanan. Kalau situasi tidak aman, nyaman, maka tidak ada orang yang bisa bekerja, menikmati kebahagiaan hidup. Untuk itu, dalam rangka mendukung tertibnya proses pembangunan.
“Ini menjadi tanggungjawab kita semua. Dan sebagai ketua lembaga kultur (MRP PB), saya mengimbau agar masyarakat ikut mendukung dan menciptakan dan mensosialisasikan Papua yang kita cintai ini sebagai zona damai,” tandasnya.Sumbernya....Klik jangan Ko Tinggalkan

Pilkada Deiyai, Pasangan Dance Takimai Terpilih Sebagai Bupati Kabupaten Deiyai

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 16 Nov 2013 05:16:00 -0800

Deiyai, Papua (Care) –Pemungutan suara ulang (PSU) Kabupaten Deiyai di tiga Kampung antaranya, Kampung Widuakiya, Kampung, Wagomani, dan Kampung Demago yang digelar pada, Jumat, (5/4/13) lalu, di menangkan oleh pasangan Dance Takimai A, Ks dan Agus Pigome. A. Mpd, dengan perolehan suara tiga ribu empat Ratus lima puluh delapan (3458).

“Sedangkan, Pasangan Natalis Edowai . SE dan Mesak Pakage Amd. Sos perolehan 16 suara. Pantauan media ini disela Pilkada digelar.

Namun. Selanjutnya, Ratusan warga dari tiga kampung di Kecamatan Tigi Barat, tak henti menari. Tarian sebagai lambang kemenangan atas pasangan Dance Takimai.

Bupati terpilih Dance Takimai A, Ks periode 2013/2018 mengatakan, siap membangun Deiyai dengan merangkul seluruh unsur masyarakat Deiyai,”Ujarnya.

Agar pembangunan berjalan lancar dari berbagai aspek dan/atau bidang”.Sepertinya, Pendidikan, Kesehatan, Sosial, dan lain-lain. “Namun karena Kabupaten Deiyai merupakan Kabupaten yang baru dimekarkan dari Kabupaten Paniai.

Belum Ada Penundaan Pilkada Paniai

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 16 Nov 2013 05:14:00 -0800

Hal itu ditegaskan Ketua KPU Provinsi Papua Benny Sweny yang ditemui Jumat (12/10/2012) di Jayapura. "Hingga saat ini belum ada laporan tentang rencana penundaan. Pilkada tetap dilaksanakan besok," kata Benny Sweny.

Seperti diberitakan sebelumnya, tim gabungan yang terdiri dari 10 anggota Satgas 753 Arvita, 10 anggota Brimob Polda Papua, serta 20 anggota Polres Paniai dihadang kelompo k bersenjata di Kebo. Mereka dihujani tembakan saat hendak merapat di pelabuhan kampung itu.

Dalam penghadangan itu dua anggota Satgas 753 terluka dan satu perahu motor berisi bahan makanan tenggelam.

Dihubungi terpisah, anggota Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Timika Marko Pekei mengatakan, saat ini situasi kota Enarotali dan Madi masih lengang.

Warga hanya berkumpul di beberapa tempat saja seperti sekretariat para kandidat. Mereka memilih menyibukkan diri dengan persiapan pilkada itu. Namun siang hari, masyarakat kembali lagi ke kampung-kampung.

"Kendaraan umum banyak dipakai oleh tim sukses para calon untuk mengantar mereka. Sebaliknya sebagian besar warga Kebo berada di Enarotali," kata Marko Pekei.

Putusan Akhir PHPU Kada Kab. Paniai: MK Tolak Permohonan Pemohon

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 16 Nov 2013 05:12:00 -0800

JAKARTA-- Makama Konsitusi (MK) Republik Indonesia memutuskan Bupati Kabupaten Paniai, pasangan Hengki Kayame, SH, MH dan Jhon You, S,Ag.M,Hum, tepat pada hari kamis 28 Februari 2013, pukul 14.30 WIB untuk masa jabatan periode 2013-2018. Rangkaian putusan majelis hakim memaparkan proses senketa permasalahan yang diajukan dari pemohon kepada Publik.

Ketua sidang Moh.Mahfud MD Mahkama Konstitusi mengucapkan putusan dalam perkara nomor 63/PUU-X/2012, 64/PUU-X/2012,78 /PUU-D-X/2012,79/PUU-D-X/2012,80/PUU-D-X/2012, 81 /PUU-D-X/2012, 82/PUU-D-X/2012, dinyatakan dibuka dan terbuka umum. Amar putusan mengadili meyatakan menolah permohonan untuk seluruhnya, dengan demikian kembali pada putusan KPU Kabupaten Paniai yakni pasangan Hengki Kayame, SH,MH dan Jhon You, S,Ag.M,Hum, menang.

Pemenan Bupati Paniai Hengki Kayame, SH,MA, menuturkan bahwa kami sangat banga atas terpilih sebagai Bupati ini, sehingga kini saya bersedia akan memimpin Kabupaten Paniai sesuai dengan visi dan misi kami tuturnya. Selanjutnya, sebenarnya dalam pilkada ada kalah dan ada menangnya sehingga kesempatan sekarang ini sebagai kesempatan untuk memimpin, untuk daerah saya Kabupaten Paniai ujarnya.

Berikutnya wakil bupati terpilih Jhon You , S,Ag, M,Hum, Menyatakan kami terpilih ini berjiwa besar siap akan memimpin Kabupaten Paniai yang mandiri, berbudaya dan memasyarakat tuturnya dengan menunjukan wajah yang gembira atas menangnya. Prosesi keputusan dihadiri oleh berbagai lini baik dari tim sukses, mahasiswa, lembaga, pemerintahan, DPR Propinsi, angota KPU dan jajarannya.

Salah satu tokoh pemuda, Siprianus Bunai,SH, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia ini para calon Bupati dan Wakil Bupati termasuk para tim sukses dan masyarakat harus menerima apapun hasil yang diputuskan MK ini. Karena apa yang diputuskan MK sebagai lembaga hukum yang menerima semua pengaduan masalah termasuk Pilkada Paniai, dalam putusan yang sudah mengkaji dari semua aspek hukum dan dampak yang akan terjadi di kemudian hari. Sehingga harapan saya apapun putusannya yang dijatuhkan MK merupakan putusan yang adil. Kepada pihak yang merasa dirugikan atau yang kalah silakan menerima dengan besar hati agar yang terpilih ini bisa kembali melayani masyarakat dengan secepatnya.

Lanjut bunai, bukan saja terhadap pilkada putusan Paniai, tetapi juga hasil Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang kini melangkah ke MK tuturnya. marilah kita berbesar hati untuk menerima kekalahan dan kemenangan, bukan saling menggugat. Dengan demikian dalam prosesi keputusan (MK) ke-enam bakal calon yang kalah menerima sesuai dengan keputusan yang diambilnya. Setelah menjatuhkan keputusan bakal calon yang kalah menanda tangani berita acara keputusan MK tersebut. (M/YP)

Pilkada Paniai: MK Tolak Permohonan Pemohon

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 16 Nov 2013 05:10:00 -0800

Hengki Kayame dan Jhon You.Foto: Yulius

Dalam Amar Putusan, MK meyatakan menolak permohonan gugatan empat kandidat lain dan menerima putusan KPU Kabupaten Paniai, kemenangan Hengki Kayame dan Jhon You.

Terkait putusan ini, kepada majalahselangkah.com, Hengki Kayame mengatakan ia akan memimpin Kabupaten Paniai sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkannya.

"Sebenarnya dalam Pilkada ada kalah dan ada menangnya.Ini kesempatan kami untuk menang. Saya akan pimpin daerah saya,"ujarnya.

Jhon You, wakilnya, mengatakan, ia bersama Hengky akan memimpin Kabupaten Paniai yang mandiri, berbudaya dan memasyarakat.

Intelektual Paniai di Jakarta, Siprianus Bunai meminta semua pihak harus berjiwa besar menerima keputusan ini.

"MK adalah lembaga resmi negara dan semua putusan telah mengkaji dari semua aspek hukum dan dampak yang akan terjadi di kemudian hari. Sehingga harapan saya semua pihak berbesar untuk menerimanya,"katanya.

Lanjutnya, tidak hanya Pilkada Paniai. Saya harap Pilgub Papua juga demikian. Apapun yang MK putuskan harus diterima. (Yulius Pekei/MS)

Panwas Paniai Minta Pemda Setempat Kucurkan Dana Pilkada

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 16 Nov 2013 05:08:00 -0800

KBR68H, Paniai – Pemerintah Kabupaten Deiyai diminta kuncurkan dana pemilihan Bupati putaran ke dua. Ketua Panwaslu Kabupaten Deiyai. Otopia Gobai mengatakan, hingga kini tak ada jawaban yang pasti dari Pemerintah setempat terkait dana Pemilukada.

Kata dia, Pemerintah segera salurkan dana ke komisi pemilihan umum (KPU) setempat, agar pesta demokrasi di daerah itu dapat dilaksanakan.

“Masalah Pilkada putaran kedua Kabupaten Deiyai, semua aturan hukum sudah jelas. Tinggal kita tunggu anggaran. Jadi kapan dilaksanakan ? kita tunggu dari pemerintah daerah.”

Sementara itu, Ketua Pokja KPUD Deiyai, Papua. Jhon Mote mengatakan, mereka telah mengajukan permohonan dana ke Pemda setempat, namun sampai saat ini dana tersebut belum dicairkan. Dua pasangan Calon Bupati yang akan bertarung dalam putaran kedua Pemilukada Deiyai, Papua adalah pasangan Natalis Edowai – Mesak Pakage dan Dance Takimai – Agustinus Pigome.[FMADD-Moni-Mee Selatan]

INILAH SELUK BELUK ALAM DAN MASYARAKAT SECARA JELAS

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 16 Nov 2013 04:50:00 -0800

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (SDA) BERBASIS

KOMUNITAS KEARIFAN MASYARAKAT ADAT

Suatu Alternatif Pemberdayaan Masyarakat

PADA

MASYARAKAT ADAT SELATAN TIMIKA PEGUNUNGAN GRASSBERG

DUMA-DAMA

(Forum Masyarakat Adat Duma Dama(FMADD) [Moni-Mee Selatan])

1.1 Latar Belakangru

Pembangunan merupakan usaha peningkatan kualitas masyarakat dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan kemampuan yang ada, dengan memanfaatkan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta memperhatikan tantangan perkembangan manusia secara nasional.

Pada masyarakat Duma-dama bagian selatan Timika pegunungan grassberg mempunyai berbagai keinginan mendasar yaitu pergumulan mengenai pembangunan di daerah tersebut.Dalam pembangunan masyarakat adat Duma-dama perlu ada pemikiran yang besar dari setiap anak bangsa, duduk bersama dan berfikir untuk bagaimana pengelolaan sumber daya alam yang ada, tentunya peran Pemerintah Daerah, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Cendikiawan harus dapat memberikan sumbangan positif untuk pengelolaan sumber daya alam yang berlimpah.

Dengan melihat komunitas masyarakat tradisional hidupnya sangat tergantung kepada sumber daya alam hayati dan non hayati serta kondisi lingkungan di sekitarnya. Sebelum masyarakat menerapkan teknologi adaptasi yang mereka miliki terhadap sumber daya alam hayati dan non hayati serta kondisi lingkungannya, mereka mencoba mengenali karakter sumber daya alam dan lingkungan. Pengenalan, pemahaman, dan penguasaan tersebut merupakan tahapan penting bagi masyarakat tradisional yang tinggal di sekitar hutan.

Daerah bagian selatan timika pegunungan grassberg dihuni oleh masyarakat adat suku Mee dan Moni, mereka mempunyai pemikiran ke depan untuk anak cucu dimana pemikirannya mengajak segenap anak adat Duma-dama untuk dapat berperan aktif dalam menjaga lingkungan alam dengan mengelola sumber daya alam yang ada secara bijak, bila kita melihat sumber daya alam yang ada seperti Kayu, Sungai, Batu, Pasir, Pertambangan, Kearifan lokal, Panorama alam, flora dan fauna hidup bergantung dengan rantai makanan alami yang sangatlah berlimpah patut kita mengucap syukur akan semuanya.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 memberikan Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua dan Papua Barat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Otsus bagi tanah papua juga adalah kewenangan khusus yang diakui untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.Otsus menekankan perlindungan hak-hak masyarakat adat orang papua yaitu kewajiban untuk mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak–hak masyarakat adat sehingga peran Pemerintah daerah harus memainkan fungsi dan peran dalam pembangunan menstabilisator ekonomi, sosial budaya, politik sebagai inovator dan pelopor.

Kendala terbesar selama ini yang masyarakat dirasakan yaitu tidak adanya akses transportasi darat /udara pun juga sarana komunikasi, daerah Duma-dama sangatlah terisolir dari pembangunan, masyarakat bila hendak membeli kebutuhan bahan makanan (Sembako) atau mengantar kerabat mereka yang sakit ke kota Enarotali harus menempuh perjalanan selama 2 hari dengan berjalan kaki bahkan lebih dari itu bila dengan anak-anak dan perempuan.

Proses pengerjaan pembangunan jalan trans papua antar kabupaten yang akan menghubungkan kabupaten Mimika, Deiyai dan Paniyai juga akan melewati daerah Duma-dama, bila pembangunan telah selesai di kerjakan dampak pembangunan itu sangat di sambut baik oleh warga karena akan terjadinya mobilisasi barang dan manusia tentunya masyarakat lokal maka bisa memasarkan hasil bumi ke Kota Enarotali maupun Timika.

Pengembangan masyarakat disekitar wilayah adat maupun pengembangan wilayah bukanlah hanya tanggung jawab satu pihak tetapi perlu semua pihak baik Pemerintah daerah, Lembaga Non Pemerintah (NGO), Masyarakat Adat dan Perusahaan (CSR) oleh karena itu kami secara tegas menuntun Pemerintah daerah, NGO danPT. FIsegera memperhatikan dan menfasilitasi.

1.2 KEADAAN WILAYAH

Keadaan wilayah secara geografis daerah Duma-dama terletak dari lembah selatan timika pegunungan grassberg hingga ke daerah pegunungan arah barat kabupaten Paniyai. Wilayah Duma-dama di impit oleh daerah adminitrasi Kabupaten Mimika, Deiyai dan Paniyai.Masyarakat Duma-dama berada di berbagai tempat mulai menyebar memenuhi lembah seperti di daerah Sungai Iwaka, Wetee, Yewa, Dogomo, Daka Bado, kayu Putih, Bouwoo Bado hingga ke dataran tinggibarat daerah Duma-duma.

Dengan adanya pemekaran kabupaten baru yaitu kabupaten Deiyai, Daerah Bouwoo Bado telah menjadi daerah Otonom baru, Distrik Bouwoo Bado bergabung ke kabupaten Deiyai terlepas dari Distrik induk Duma-dama Kabupaten Paniyai. Sungai Iwaka hingga sampai kesungai Dogomo termasuk di Distrik Kuala Kencana kabupaten Mimika.

Daerah Daka Badosecara batas wilayah lebih dekat dengan Distrik Bouwoo Bado dengan jarak tempuh 3 kilo meter (km) serta juga ada pertalian struktur sosial dan karakteristik masyarakat yang kuat sehingga masyarakat disana menuntut untuk pemekaran kampung baru agarmenjadi daerah adminitratif kampung baru Daka Bado bergabung dengan Distrik Bouwoo Bado.

Pada perkampungan pemukiman masyarakat terpencar-pencar berada di pinggiran sungai besar, lembah, puncak gunung, lereng-lereng pegunungan grassberg dan juga sangat berjahuan satu dengan yang lainnya. Daerah Duma-dama secara adminitratif merupakan sebuah distrik terluas dan terpencil merupakan bagian dari kabupaten Paniyai.

Berdasarkan batas alam daerah Duma-dama berbatasan dengan;

- Disebelah timur berbatasan dengan kali Yawei/Utaa dan Gunung Jelewatagal/Kali Kamoro Amun.

- Disebelah barat berbatsan dengan kali Yawei/Uta dan Gunung Kaitaka.

- Disebelah selatan berbatasan dengan Dusun Sagu Kamoro.

- Disebelah utara berbatasan dengan kali Weya Paniyai Timur.

Menurut cerita orangtua turun-temurun berbagai suku di dataran pegunungan tengah papua merupakan satu keluarga besar sebagai adek dan kakak yang sama-sama keluar dari sebuah goa di sebelah timur pegunungan papua.

Suku Mee merupakan suku pertama /anak pertama yang keluar dari goa Baliem (balimo) menyusul dengan berbagai suku pegunungan tengah papua lainya, setelah itu mereka (Mee) melakukan perjalanan ke arah barat melalui danau Habema hingga rombongan tiba tinggal di Ilaga, mereka membangun honai besar disana, dari situ mereka berjalan lagi dengan membagi dua arah jalan. Arah jalan pertama masyakat suku Mee melalui lembah Ilaga, Dogidide, Degewodide, dan Makataka lalu tembus di lembah Agadide dan terus lagi hingga menetap di pinggiran Danau Paniyai dan sekitarnya. Arah jalan kedua masyarakat suku Mee melalui pegunungan dari Beoga langsung tiba di daerah Duma-dama, mereka ini terdiri dari marga Magai, Yupi, Yatipai, Dogopia, Gobai, Kudiai, Tobai, Wodapa.

Masyarakat Duma – dama terdiri dari dua suku besar yakni suku Mee dan Moni. Masyarakat Duma-dama terdiri dari delapan belas (18) marga besar, marga sukuMoni terdiri dari : Wamuni, Dibitau, Dimbau, Bugaleng, Kobokau, Zonggonau, Anau, Natagapa, Wandagau, Miagoni sedangkan marga suku Mee terdiri dari : Magai, Yupi, Tobai, Yatipai, Dogopia, Gobai, Kudiai, Madai.

Berdasarkan batas antar suku tetangga, daerah Duma-dama di impit oleh suku-suku kekerabatan lainnya yakni :

Sebelah timur berbatasan dari bagian tengah didiami oleh Suku Amungme.
Sebelah barat dari pegunungan bagian tengah didiami oleh Kab. Nabire.
Sebelah utara pegunungan tengah Suku Wolani.
Sebelah selatan Suku Kamoro.

1.3 KEPEMIMPINAN, HAK ULAYAT &KEARIFAN

a) Sistem Kepemimpinan Tradisional

Sistem kepemimpinan tradisional di wilayah ini masih menganut sistem kepemimpinan tradisional yaitu “Kepala Suku”. Kepemimpinan Kepala Suku di wilayah ini terbagi atas 2 (dua) wilayah kepemimpinan yaitu Kepala Suku mewakili marga/klen dan Kepala Suku mewakili daerah Duma-dama atau mewakili 18 marga besar.

b) Hak Ulayat

Hak ulayat atau kepemilikan tanah di Duma-dama terjadi secara komunal atau berdasarkan kekuasaan wilayah. Suku Mee dan Moni yang memiliki hak ulayat atas tanah daerah Duma-dama terdiri dari delapan belas (18) marga besar diantaranya ;

Suku Mee ;

Magai, Yupi, Dogopia, Tobai, Yatipai, Gobai, Kudiai, Madai, dll.

Suku Moni ;

Wamuni, bugaleng, Anau, Zonggonau, Dibitau, Miagoni, Wandagau, Nakagapa. dll.

c) Kearifan Masyarakat Duma-dama

– Owadaa (Pagar Rumah)

Owadaa atau pagar rumah merupakan sesuatu hal yang harus di bangun atau di buat oleh kepala keluarga pada setiap suku Mee dimana berada. Fungsi Owadaa sendiri adalah untuk memagar rumah, tumbuh-tumbuhan, hewan peliharaan dari berbagai gangguan baik dari hama (hewan) maupun dari manusia sendiri.

Biasaanya Owadaa atau pagar kayu yang digunakan adalah menggunakan kayu Besi tertentu yang keras di cincang menyerupai papan ujungnya meruncing lalu setiap papan atau kayu ditanam mengelilingi Rumah, Kebun Pekarangan rumah, kandang Ternak dsb, setelah itu semuanya diikat dan dianyam/ lilit oleh tali rotan secara rapih dan berurutan hingga keras.

– Kerja Bersama-sama (Gotong Royong)

Gotong royong atau Kerja secara bersama merupakan suatu kearifan tersendiri bagi masyarakat Duma-dama. Masyarakat Duma-dama mengenal kerja bersama atau Gotong royong dari turun-temurun nenek moyang. Kearifan tersebut terbukti dengan berbagai aktivitas diantaranya ;

Pasa saat berburu di hutan, biasanya masyarakat terdiri dari 2, 3 hingga 4 orangtua dan pemuda akan mengambil bagian dalam melakukan kegiatan berburu di hutan.

Semua hasil berburu mereka akan di kumpul pada sebuah tempat atau pondok singgah sementara yang telah mereka buat, setelah itu hasil berburu mereka akan saling membagi sama rata kepada anggota keluarga yang telah ambil bagian dalam berburu tersebut.

Begitu juga pada saat musim buah Panda, masyarakat Duma-dama akan jalan berkelompok mengambil di dusun orangtua yang telah ada, setelah itu mereka berkumpul bersama dan saling membagi sama banyak hingga semua noken yang di bawah penuh barulah mereka bergegas pulang ke perkampungan.

Dewasa ini, masyarakat Duma-dama terkendalah dengan sarana transportasi, bila ada bantuan Beras Keluarga Miskin (RASKIM) / BAMA, atau Bahan Bangunan dsb, dari Pemerintah atau Pemimpin Gereja, masyarakat akan ikut ambil bagian dalam mengangkat semua barang dengan berjalan kaki dari kota Enarotali hingga sampai di daerah Duma-dama.

Masyarakat Duma-dama telah terbukti bahwa mereka siap demi pembangunan di daerah mereka, walaupun berjalan kaki beratus kilo meter jauhnya melewati gunung, lembah, menyeberang sungai besar dsb, mereka siap bekerja guna pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

– Kekerabatan tinggi antar suku Mee dan Moni dan suku lainnya

Suku Mee dan Moni

Masyarakat Duma-dama terdiri dari dua suku besar yaitu suku Mee dan Moni. Turun – temurun masyarakat Duma-dama hidup saling menghargai antar sesama suku, mereka hidup dengan memegang kebudayaan dan bahasa daerah yang berbeda tetapi itu bukan merupakan potensi terjadi tindakan kekerasan seperti yang terjadi pada masyarakat pegunungan di lain tempat.

Kekerabatan yang tinggi terjalin akrab dapat kita lihat dengan kedua suku sama-sama menguasahi bahasa daerah masing-masing, suku Mee menguasahi bahasa suku Moni pun juga sebaliknya suku Moni menguasahi bahasa suku Mee. Percakapan, sapaan sehari-hari seperti Meepa, Alegamee, Amazambae, Amanoae, koyao, amanai, dsb, merupakan cara mencairkan situasi dengan senyum bersama, tertawa hingga saling membagi rokok. Cara dan tindakan tersebut membuat kekerabatan terjalin akrab.

Suku Mee, Moni dan Kamoro

Suku Mee, Moni dan Kamoro merupakan ketiga suku yang akrab lainnya. Terjalin kekerabatan yang baik antar ketiga suku sebenarnya terjadi karena adanya saling terjadi sistem tukar-menukar barang (Barter).

Masyarakat Duma-dama suku Mee dan Moni mempunyai barang yang bagus, seperti ; daging hasil buruan, Kampak Batu, Rokok daun tikar dsb, sedangkan suku Kamoro mempunyai barang yang bagus seperti ; berbagai jenis Kerang laut, Ikan laut / Sungai, Sagu dsb, mereka saling membutuhkan satu sama lain sehingga terjadilah sistem Barter.

Yang menjadi tempat teransaksi sistem Barter antar kedua suku yaitu bertempat di dusun sagu Putapare, karena terjadinya perputaran barang yang tinggi antar ke dua suku sehingga masyarakat suku Mee, Moni dan Kamoro dalam transaksi sosial, mereka saling sapaan dan memberikan nama sapaan menggantikan nama mereka yang sebenarnya dengan memakai nama panggilan atau sebutan tertentu, dan juga memakai marga di ketiga suku, berikut ini merupakan nama-nama orangtua dulu yang melakukan transaksi sistem Barter antara lain.

Tamini Magai, Wali Yupini, Olepole Gobai, Dupole Yatipai, Gunitata Yatipai, Bulimala Magai, Uwiya Tobai, Bulilu Kudiai, Dolema Dogopia, Dolemago Bugaleng, Tegeme Zonggonau, Yalupaya, Impiyau, Taiyalo dan Yimigi.

1.4 SISTEM PEMERINTAHAN

1) Peranan Kantor Distrik Duma-Dama

Distrik Duma-dama secara resmi menjadi distrik definitive di bawah wilayah territorial kabupaten Paniyai pada tahun 1990. Distrik mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Distrik;
Membina penyelenggaraan pemerintahan kampung dan/atau kelurahan;
Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kampung atau kelurahan.

Berbagai ketetapan tugas dan fungsi KaDistrik diatas belum sesunggunya berjalan dengan harapan masyarakat ; keterlambatan pembangunan yang ada terjadi karena faktor geografis daerah yang sangat terisolir.

Pelayanan kepada masyarakat yang nyata, dimana bantuan Beras Keluarga Miskin (RASKIM), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) tetapi pemasangannya masih berpusat pada ibukota distrik (Bulisugapa). Pada tahun 2013 dari hasil Musrembang tingkat distrik merencanakan akan membangun sarana transportasi udara yaitu Lapangan Terbang (LAPTER) Perintis.

2) Pemerintahan kampung & Kelembagaan kampung

Daerah Duma-dama merupakan daerah sangat luas dan sangatlah terisolir. Sistem pemerintahan kampung-kampung di distrik Duma-dama secara politis merupakan jelmaan dari kepemimpinan adat yang secara universal juga terjadi dibeberapa kampung lainnya di papua secara khusus di kabupaten-kabupaten pegunungan tengah papua.

Hal diatas dapat dilihat dari sistem pemilihan kepala kampung yang masih menggunakan beberapa Kriteria-kriteria yang terdapat di sistem pemilihan “Pimpinan Kepala Suku” satu diantaranya adalah “Setiap kader yang naik harus berasal dari klen/marga asli pemilik hak atas tanah ulayat”.

Tidak hanya itu, beberapa contoh lainnya juga dapat dilihat dari pengaruh kepemimpinan terhadap aparatur dan juga respons masyarakat terhadap kepala kampung yang sangat persuasif dan responsive dalam proses penerimaan kebijakkan namun dalam situasi yang salah masyarakat malah dapat berubah sebaliknya. Contoh lainnya yang dapat terlihat ialah jarak waktu kepemimpinan untuk menyiapkan kader pemimpin berikutnya yang membutuhkan waktu cukup lama disebabkan karena harus berdasarkan pada kriteria dan juga proses kesiapan kader yang akan memimpin.

Secara struktural kepala kampung dibantu oleh beberapa KAUR (Kepala Urusan), dan juga BAPPERKAM/BAMUSKAM sebagai lembaga pemerintahan kampung yang memainkan peran “semi legislative” yang bertugas menyelenggarakan musyawarah-musyawarah dan juga mengesahkan beberapa ketetapan-ketetapan sebagai aturan dalam kampung.

Kelembagaan lainnya yang juga membantu kepala kampung dalam mengorganisir masyarakat kampung adalah: PKK, BABINSA, KARANG TARUNA, dan LINMAS.

3) Pemerintahan adat dan pengaruhnya dalam pemerintahan

Sistem Pemerintahan adat di kampung-kampung pada Distrik Duma-dama adalah sistem Pemerintahan “Kepala Suku”. Salah satu tipe kepemimpinan tradisional yang ada di papua yang menunjukkan status kepemimpinan berdasarkan kategori wilayah (daratan, perairan, hutan, lembah, danau dan sebagainya). Khusus di daerah Duma-dama terdapat dua kepala suku besar umum (Mee dan Moni) namun di setiap delapan belas (18) marga mempunyai kepala suku masing-masing.

Pengaruh kepemimpinan adat di kampung ini memainkan peran yang cukup penting dalam mengatur beberapa aktifitas masyarakat, Sebagai contoh misalnya: adat perkawinan, penyelesaian masalah keluarga, buka lahan, peperangan dsb.

4) Pengaruh tokoh agama dalam pemerintahan kampung

Pengaruh tokoh agama dalam menata aktifitas masyarakat di kampung ini cukup besar, hal ini dapat di lihat pada saat-saat tertentu dimana ketika ada pertemuan-pertemuan penting tingkat kampung, tokoh Agama juga di undang untuk turut berperan serta dalam pertemuan tersebut guna menyampaikan usul dan saran pada masalah yang dibahas.

5) Keberadaan Kampung- Kampung di Duma-dama

Semenjak masuk dalam wilayah teritorial pemerintah Kabupaten Paniyai, Distrik Duma-dama mempunyai berbagai kampung sangat terpencil dari hasil informasi masyarakat, kampung-kampung tersebut beradamenyebar di Lembah, Puncak gunung, Pinggiran sungai, diantaranya ;

– Daerah Duma (Dogomo) :

Kampung Bulitugapa, Kampung Ondegapa, Kampung Tikiditadi, Kampung Timibugimpa, Kampung Anaziga, Kampung Yatodide, Kampung Botopetadi, Kampung Yimbaziga, Kampung Daimigi, Kampung Jameziga, Kampung Nunggulitapa, Kampung Melamegitapa, dll.

– Daerah Dama (Duma) :

Kampung Dadikoge Ugida, Kampung Danouda, Kampung Yebakigi, Kampung Anaugi, Kampung Edumouda, Kampung Kobodide, Kampung Dakakouda, Kampung Domougou, Kampung Inai, Kampung Egodagi, Kampung Awatadi, Kampung Makotadi, Kampung Dokoyano, Kampung Piyaimoda, Kampung Bubugipa, Kampung Putedide dll.

6) Sistem Mata Pencahariaan

Sistem mata pencarian masyarakat Duma-dama suku Meedan Moni selatan timika pegunungan grassberg terutama bergantung kepada sumber daya alam.Keadaan topografi dan kondisi ekologi di wilayah ini menghasilkan jenis-jenis flora & fauna yang bervariasi.Hal inilah yang menyebabkan orientasi mata pencahariaan penduduk lebih dominan ke Berkebun/Berladang, Berburu, dibandingkan dengan membuka Usaha, buruh dsb.

a) Bekebun/berladang

Aktifitas yang paling dominan di lakukan oleh sebagian besar penduduk dalam rangka bermata pencahariaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka adalah berkebun/berladang. Jenis tanaman yang menjadi komoditi masyarakat adalah berbagai jenis Umbi-umbian, Keladi, Tebu, Buah merah berbagai jenis Pisang, berbagai jenis Jambu airliar dan berbagai tanaman jangka panjang lainya yang sedang ditanam.

Sebagian besar masyarakatkampung-kampung di daerah Duma-dama juga membuka lahan kebun keluarga yang letaknya di pekarangan rumah mereka masing-masing. Jenis tanaman yang ditanam ialah : Ubi jalar, Ubi kayu, Kacang tanah, Cabe/Rica, Tomat, Pisang, sayur Gedi, sayur Labu, Jagung, Bayam, Pepaya, sayur Hijau, Tembakau, dll.

b) Berburu

Berburu merupakan aktifitas matapencahariaan yang bersifat “sampingan” selain Bertani/Berkebun, Berternak namun dominan sering juga dilakukan oleh masyarakat Duma-dama, alat-alat dan cara yang digunakan untuk berburu yang sering dipakai ialah Panah/jubidan memasang perangkap.

Tempat berburu masyarakat terletak di daerah lembah, pinggiran sungai, pohon buah /bunga liar. Hewan buruan masyarakat yang sering di dapat dan di konsumsi olehmasyarakatadalah Babi hutan, Kasuari, Ayam hutan, burung Mambruk, Kura-kura, Kus-kus pohon berbagai jenis Kangguru pohon dan juga berbagai jenis Ikan yang terdapat di sungai besar.

c) Berternak

Masyarakat pegunungan tengah papua mempunyai kebiasaan berternak hewan Babi. Berternak hewan Babi juga merupakan aktifitas masyarakat Duma-dama lainnya, Masyarakat Duma-dama mengenal berternak Babi turun-temurun dari orangtua mereka, kebiasaan itu mereka bawah dan masih mereka pegang.

Bagi suku Mee dan Moniberternak hewan Babi menandakan sesuatu keluarga itu mempunyai harta yang bernilai juga orang tersebut dipandang sebagai orang kaya dan besar (Ogai) di kalangan komunitas.

Hewan Babi merupakan hewan yang telah menjadi bagian dalam kehidupan sosial budaya masyarakat, hewan Babi selalu diperlukan dalam setiap kegiatan masyarakat, baik itu dalam kegiatan gereja, upacara adat, dsb tentunya nilai jual di pasar cukup pantastik.

Hewan ternak Babi sebagai ternak utama dan juga menjadi komoditi unggulan, selain itu juga ada ternak lainnya seperti ; Kelinci, Kasuari, Kus-kus pohon, Ayam, Bebek, kolam Ikan, dsb.

d) Musim buah Pandan dan buah Merah

a. Buah Merah

Masyarakat Duma-dama menanam buah Merah di sekitar rumah, pinggiran kali / sungai, di tempat yang lembab dan juga terutama di tempat yang subur. Pada musim buah Merah masyarakat biasanya menjual kepada sesama tetangga dengan harga yang muda di jangkau, dan juga mengkomsumsi dalam keluarga.

Sebelum adanya penelitian tentang kasihat buah Merah, masyarakat papua lebih khusus masyarakat pegunungan tengah papua telah mengkomsumsi buah merah turun-temurun dari orangtua mereka, biasanya buah merah di masak secara tradisional (bakar batu).

Potensi buah Merah sangat menjanjikan di dataran tinggi papua, ini diimbangi dengan pengetahuan masyarakat telah mengerti dari dulu dengan pasti bagaimana membudidayakan buah merah tersebut.

Pengetahuan tersebut merupakan peluang dalam membudidayakan namun tidaklah cukup dengan pengetahuan semata, tentunya perlu ada dukungan dari para stakeholder terutama pendampingan sehingga pembudidayaan, masa panen, pemasaran keluar bisa tercapai dengan baik. Pada ahirnya masyarakat Duma-dama bisa memanen hasil yang ekonomis dari pengetahuan yang telah ada.

b. Buah Pandan

Buah pandan boleh dikatakan merupakan makanan cemilan dari pegunungan tengah papua. Di daerah Duma-dama terdapat 12 jenis pohon buah Pandan langkah tertentu, pada masyarakat Duma-dama bila musim buah Panda, mereka berkelompok akan mencari buah Panda di hutan. Buah Pandan terdapat di pinggiran gunung es (salju) berkabut dan dengan udara dingin menyengat.

Masyarakat tidak sembarang mencari dan mengambil buah Pandan di hutan karena di hutan orangtua telah menandai batas-batas dusun tertentu sesuai dengan marga/klen sehingga masyarakat dari marga / klen tertentu hanya bisa mengambil di dusun mereka.

Buah pandan biasanya setelah panen, masyarakat akan membagikan ke sesama tetangga, menjual ke ibukota distrik (bulisugapa), mengirim ke sanak saudara di kota Enarotali atau Timika dan sering juga di pasarkan di pasar sentral kota Enarotali.

ANALISIS KELEMBAGAAN

2.1 Diagram Venn

Para pemangku kepentingan pada akikatnya mempunyai peran dalam pembangunan itu sendiri, proses pembangunan itu perlu adanya kerja sama dalammemajukan pembangunan di segala sektor pembangunan ;

Peranan Kantor Distrik Duma-Dama

Masyarakat yang berada di daerah Duma-dama sangat menaruh harapan besar kepada pemerintah dalam hal ini melalui pelayanan kantor Distrik Duma-dama dan perangkatnya. Dari berbagai Musyawara Perencanaan Pembangunan Distrik (Musrembang Dis) di tahun 2012, perencanaan masyarakat dari berbagai kampung menaruh hati dan suara dengan harapan pembangunan nyata.

Keberadaan pelayanan kantor Distrik Duma-dama selama ini mempunyai peran yang boleh dikatakan aktif, walaupun secara fisik bangunan permanen kantor belum ada.

Ada berbagai aspirasi masyarakat akar rumput yang telah menjadi agenda utama pemerintah diantaranya ; Dalam menyikapi luas dan keterisoliran daerah Duma-dama selama ini menyebabkan kurang adanya pelayanan sehingga untuk mempermuda pelayanan pemerintah kepada masyarakat telah di rencanakan akan melakukan pemekaran wilayah menjadi daerah otonom baru menjadi satu (1) distrik baru dengan memisahkan wilayah Duma dan Dama. Dan juga direncanakan akan merenovasi sarana dan prasarana transportasi udara dengan memperluas daerah Lapangan Terbang (LAPTER) Perintis. Pelayanan pemerintah yang lainnya, masyarakat juga mendapatkan bantuan Beras Keluarga Miskin (RASKIM), pemanfaatan air sungai yang ada yaitu dengan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) walau pemasangannya masih di ibukota Distrik (Bulisugapa).

Kadistrik Duma-dama sangat menyambut baik sehingga aspirasi tersebut akan diperjuangkan kedepan, semua pemikiran yang baik (dimienaa) menjadi ungkapan doa nyata, kiranya ada pembangunan dari para paradigma pembangunan itu sendiri.

a) Sarana Dan Prasarana Pendidikan

Pada daerah Duma-dama terdapat dua buah Sekolah Dasar (SD) yaitu ; SD YPPGI dan SD Inpres Negeri, pelayanan pendidikan disana sama sekali tidak aktif, kendala yang di hadapi adalah kurang adanya bangunan sekolah permanen, kekurangan tenaga Guru, Buku tulis, Seragam sekolah, buku Pegangan Guru, rumah Guru dsb, ungkap bapak Guru Germanus Dogopia.

Setiap Para siswa /siswi setelah selesai menamatkan pendidikan SD, untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA/SMK) mereka harus pergi ke kota Enarotali atau kota Timika. Masyarakat Duma-dama terutama para pelajar dari usia sekolah sebagian orang tua mereka ada yang menyisihkan uang dan ada juga yang tidak sama sekali. Demi masa depan, mereka harus berjalan kaki melewati gunung, lembah, sungai besar hingga tiba di kota Enarotali, dengan berbekal nasihat orangtua di kampung tentang hari esok yang tidak menentu, tidak bersahabat, penuh dengan persaingan, mereka simpan semuanya itu, dan relah meninggalkan kampung halaman mereka yang terisolir.

Di kota Enarotali terdapat sebuah rumah milik mantan Kadistrik Enarotali, Bapak. Bartol Yogi, beliau memberikan rumah untuk ditempatkan bagi para pelajar yang menuntut ilmu di kota Enarotali sedangkan di kota Mimika para pelajar menumpang di rumah para keluarga.

Tingkat partisipasi remaja Putri untuk mengenyam pendidikan boleh dikatakan sangatlah kurang di bandingkan remaja Putra. Faktor budaya merupakan alasan utama dalam menyampingkat remaja putri untuk bersekolah. Remaja Putri bila sudah masuk pada masa puber dengan tanda biologis tertentu, orangtua dari perempuan tersebut akan menjodokan dia kepada seorang lelaki yang mempunyai harta, soal usia para lelaki bagi masyarakat Duma-dama tidak menyoalkan hal tersebut.

Oleh karena itu perlu ada pendidikan penyadaran mengenai peran gender, menghilangkan budaya yang menghambat pendidikan, penyadaran kepada orangtua bahwa pendidikan itu penting.

b) Sarana dan Prasarana Bidang Kesehatan

Sarana dan prasarana bidang Kesehatan di daerah Duma-dama seperti bangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Pembantu (Pustu), Pos Obat Kampung (POK) dll atau pun pelayanan oleh dokter setiap minggu atau bulan dari dinas Kesehatan kabupaten Paniyai belum ada dalam bentuk pelayanan.

Standar kesehatan masyarakat sangat jauh dari yang diharapkan, masyarakat bila sakit mereka akan memakai berbagai dedaunan tradisional tertentu yang sudah dipakai oleh orang tua mereka dulu.

Bila keadaan sudah kritis, masyarakat sering juga pergi kekota Enarotali atau Timika untuk berobat. Masyarakat Duma-dama biasa mengalami berbagai penyakit seperti ; Malaria, Limpah, Paru-paru, TBC dsb.

c) Sarana dan Prasarana Bidang Keagamaan

Menurut ketua klasis gereja KINGMI wilayah Duma-dama, Bapak. Pither Dogopia, mengungkapkan bahwa ” mayoritas masyarakat yang bermukim di daerah Duma-dama menganut agama Kristen, sehingga sarana ibadah yang terdapat di Duma-dama yaitu ; GEREJA KINGMI dan KATOLIK.

Pelayanan Tri Panggilan Gereja belum sepenuhnya menyentu kehidupan religius masyarakat namun dari keterbatasan yang ada, para pemimpin gereja mempunyai visi pembangunan manusia yang mulia tentunya.

Dalam pembangun rumah Tuhan (Gereja), masyarakat dan para pemimpin gereja bauh-membauh satu sama lain, wujuh partisipasi masyarakat dalam pembangunan gereja terbukti dengan keikutsertaan mereka dalam mengangkat bahan bangunan berupa daun Seng, Paku, Martelo, Gergaji dbs, dalam jumlah yang banyak dari kota Enarotali menuju daerah Duma-dama yang terisolir.

Masyarakat sebagian juga masih mempercayai agama Budaya, juga masih memegang kepercayaan Animisme, Roh-roh alam bakah dan dalam bentuk lainnya.

d) Sarana dan Prasarana Ekonomi

Masyarakat Duma-dama belum mengenal Sistem ekonomi Pasar yang sebenarnya, sarana penunjang ekonomi seperti Pasar, Koperasi juga belum ada. Hasil Buruan, Berkebun, Berternak, musim buah Pandan dan buah Merah, masyarakat sering saling tukar menukar barang kepadasesama kerabat sehingga sistem barter masih kental dilaksanakan.

Akan tetapi masyarakat sering juga berjualan ke ibukota Distrik (Bulisugapa) Dogomo namun perputaran uang di daerah Duma-dama tidak seperti di kota Enarotali, yang pasti tentunya di kota Enarotali perputaran uang sangat tinggi, tetapi masyarakat tidak memikirkan soal itu sehingga masyarakat sering menjajakan jualan hasil potensi di kampung-kampung yang ada kepada sesama tetangga dengan menaruh harga yang sangat bersahabat.

Untuk mahu memasarkan ke kota Enarotali perlu menempuh perjalanan yang jauh, perjalanan jauh bagi mereka bukan menjadi kendala karena bila masyarakat membawah hasil yang melimpah untuk berjualan ke kota Enarotali tentunya harga jual disana sangat memuaskan artiannya masyarakat bisa menjual dengan harga yang mahal sesuai dengan kondisi perputaran barang, uang, harga, yang ada di pasar kota sehingga otonatis masyarakat untung.

Biasanya hasil uang dari berjualan berbagai potensi alam tersebut, warga dengan uang yang di peroleh akan membeli lagi berbagai kebutuhan pokok seperti, Beras, Super Mie, Minyak goreng, Garam, Vetsin, dsb, setelah itu mereka akan pulang menempuh perjalanan dengan berjalan kaki menuju kampung halaman mereka yang terisolir.

e) Sarana Transportasi

Sarana Transportasi merupakan salah satu kebutuhan manusia yang mendasar, masyarakat di distrik Duma-dama selama ini hendak pergi ke Kota Enarotali atau Timika hanya mengandalkan kekuatan fisik yaitu dengan berjalan kaki beratus kilo meter jauhnya.

Sarana transportasi udara yang biasa melayani masyarakat kelas sosial menengah ke atas adalah helikopter milik TNI dan Perusahaan tetapi tidak menentu, sering melayani masyarakat pada saat hari besar Keagamaan (hari raya Natal dll).

Pada pelantikan kepala Distrik Duma-dama yang baru di tahun 2012 yaitu Bapak. Marthen Magai, S.Pd, MM, (bomibutu) masyarakat telah merembuk membicarakan persoalan utama di daerah mereka, sehingga salah satu hasil musyawara di tingkat distrik menetapkan dan/ atau merencanakan akan membuka Lapangan Terbang (Lapter) Perintis. Kita berharap agar program yang telah direncanakan pada tingkat Distrik bisa berjalan dengan baik sehingga masyarakat bisa menikmati pelayanan Transportasi Udara.

Menurut penjelasan Kadistrik Duma-dama, masyarakat lokal dan para pemimpin Gereja bila hendak membawah Bahan Makanan (BAMA) atau perlengkapan alat pembangunan gedung gereja atau pembangunan rumah warga berupa ; daun Seng, Paku, kaca lover dsb, semua perlengkapan bangunan atau BAMA yang ada, warga bersama-sama mengangkat dengan menaruh pada pundak lalu menempuh perjalanan dengan berjalan kaki melewati medan alam yang terisolir.

Kita berharap melalui program pemerintah Provinsi Papua masih dalam proses pembangun yaitu jalan trans Papua yang akan menghubungkan daerah pesisir selatan timika hingga ke pegunungan melewati daerah Duma-dama bisa di kerjakan secepatnya tanda ada gangguan dan hambatan.

SUMBER DAYA ALAM

3.1 SUMBER DAYA ALAM DUMA-DAMA

Beberapa flora dan fauna spesifik di Duma-dama yang juga merupakan sumber kebutuhan adalah ;

1) Flora :

Meliputi jenis tumbuhan yang ada dipelihara (budidaya) seperti: Pisang, Pepaya, ubi Kayu, dan ubi Jalar serta beberapa jenis Sayur-sayuran seperti : Bayam, labu jepan,Kacang panjang serta di pekarangan Jahe dan Sereh. Sedangkan tumbuhan liar (non budidaya) yang mempunyai kasihat ramuan, buah Merah, daun Gatal, berbagai jenis jenis buah jambu dll.

2) Fauna :

Jenis fauna yang di jumpai adalah ;Kangguru, Ayam hutan,Bebek, Bangau leher panjang, Babi hutan, Kasuari,Buaya,Kus – kus,Biawak, Kura-kura dan berbagai jenis burung Kakatua, Nuri,Yakob, Cenderawasih dan Mambruk sedangkan jenis ikan di sungai yang biasanya ditemukan masyarakat adalah ikan Lele, Gabus, dan jenis spesies langkah lainnya.

Masyarakat Duma-dama selatan timika pegunungan grassberg mempunyai SDAyang berlimpah terdiri dari kekayaan hayati dan non hayati. HasilSDA material darikali /sungai besar terdiri dari tambang golongan Cseperti ; Pasir, Batu dan jenis galian A dan B seperti Emas, Tembaga, Nikel dll. Hasil hutanberupah ; Kayu, Gaharu, Merbau, Rotan, kayu Putih dll. Dan juga di kampung Dadikoge (Dama) terdapat sungai Digauwoo, sungai tersebut merupakan potensi air garam. Masyarakat disana biasa membuat garam dari air sungai tersebut.

Daerah Duma-dama sudah mulai dilirik oleh berbagai perusahaan besar. Pada masyarakat lembah di sekitar sungai Wetee dan sungai Dogomo, lokasi tersebut telah masuk perusahaan besar yaitu PT.PAL. Perusahaan tersebut telah melakukan tatap muka dengan masyarakat pemilik hak ulayat (Mee, Moni, Kamoro dll), masyarakat adat disana telah sepakat untuk perusahaan itu melakukan pengelolaan hutan. PT.PAL merupakan perusahaan yang bergerak berinvestasi di bidang perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit. Perusahaan ini milik lima negara besar (AS, Jerman, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Diperkirakan berjuta hektar luas lokasi telah di babat habis dari hilir hingga hulu, kedepannya mereka akan melakukan penanaman besar-besaran.

3.2 ANALISIS POTENSI SDA

Berikut ini merupakan potensi yang ada di daerah Duma-dama, antara lain sebagai berikut ;

1. Hasil Buruan

Daerah Duma-dama mempunyai alam menyimpan berbagai satwa langkah hidup di alam belantara, boleh dikatakan kebutuhan akan protein hewani selama ini alam telah menyediakan bagi masyarakat lokal. Masyarakat Duma-dama merupakan pemburu yang boleh dikatakan tangkas dalam hal menggunakan Busur / Panah dan memasang PerangkapJerat, hewan buruan masyarakat suku Mee dan Moni adalah Babi hutan, Kasuari, burung Mambruk, Kus-kus pohon, Biawak, Buaya, Ayam hutan, Kura-kura berbagai jenis ikan besar yang berada di sungai.

Masyarakat Duma-dama masih memegang kearifan lokal yang ada seperti masyarakat bila berburu hewan, mereka akan berburu hanya untuk kebutuhan sehari-hari, tidak berlebihan karena kalau berlebihan mereka sudah tidak mematuhi hukum adat atau ketentuan para leluhur mereka.

2. Pengelolaan Tambang Golongan C

Di DaerahDuma-dama berbagai aliran Sungaibesar mengalir disana bagian lembah seperti sungai Dogomo, sungai Daka Bado dan sungai Kayu Putih, sungai Duma dan Dama dan berbagai sungai besar lainnya di dataran tinggi seperti ; Sungai Bommi, Bammu, Waggi, Adauwoo, Wateii, Utee, Tagaa dsb.

Tentunya berbagaiSungai besar yang ada mempunyai sumber daya material yang melimpah seperti terdapat tambang golongan Cseperti Batu, Pasir, BatuCiping dan lain-lain, potensi alam yang tak ternilai ini merupakan modal dasar bagi masyarakat adat, bilamana ada pembangunan fisik kedepan baik di daerah Timika, Deiyai maupun Paniyai membutuhkan sumber daya material yang terdapat di alamDuma-dama tersebut.

3. Pariwisata

Kota Mimika merupakan kota yang padat penduduk dan majemuk dengan aktivitas berbagai profesi yang berbeda dan boleh dikatakan kota sibuk, keadaan ini sangat mempengaruhi kejiwaaan manusia, Pariwasata merupakan kebutuhan manusia dewasa ini, dimana kebutuhan akan Pariwisata memberikan ruang bagi manusia untuk merefreshing kembali aktivitas yang padat sehingga keseimbangan tubuh akan kebutuhan kimiawi tubuh bisa kembali seimbang dan terjaga.

Kedepan masyarakat adat Duma-dama mulai berfikir untuk dapat mengelola sumber daya alam yang tak ternilai, melihat sumber daya apa saja disanabernilai ekonomis untuk dipasarkan kepada masyarakat Kota Timika, Deiyai dan Enarotali.

Tarian adat masyarakat adat Duma-dama juga menjadi potensi yang ternilai, masyarakat akan mengaktifkan sanggar seni yang ada lalu bisa mementaskan Pentas seni.

4. Pengelolaan Peternakan

Masyarakat Duma-dama juga telah mengelola peternakan ternak Babi yang mana dalam pengelolaannya telah ditangani oleh Kelompok Usaha Bersama (KUBE) “Daka Bado”, Pengelolaan ternak Babi merupakan usaha yang boleh dikatakan bukan asing lagi, karena berternak Babi telah menjadi bagian dalam kehidupan orang pegunungan di tanah papua.

KUBE “Daka Babo” mulai mengelola usaha tersebut dengan manajemen yang jelas terstruktur, langkah ini merupakan trobosan untuk mengembangkan usaha agar lebih modern akuntabilitas dan dapat mempertanggung jawab anggaran yang ada.

5. Kerajinan Tangan, Pahatan

Masyarakat Duma-dama menyimpan potensi yang menjanjikan. Dimana potensi kulit kayu tertentu, bisa dibuat menjadi benda bernilai seperti tali anyaman, yang mana bisa disulam menjadi Noken/tas (agiya), berbagai jenis kayu tertetu lainnya juga bisa dibuat menjadisouvernir yang unik seperti ukiran Panahan untuk dipajang di dinding, ada berbagai jenis ketrampilan lainya yang pada kenyataanya belum disentu.

Dalam hal ini, peranan hutan terhadap perkembangan budaya manusia dapat dibuktikan dengan lahirnya berbagai jenis Seni, Lagu, Tarian, Lukisan, Pahatan, baik nasional maupun daerah yang menggambarkan keindahan, kekayaan, dan kegunaan dari hutan tersebut.Boleh dikatakan bahwa bahan lokal dari alam seutuhya belum dikelola atau digalih untuk menjadi nilai ekonomis.

3.3 PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Hutan Lahan

Program ini bertujuan untuk ;

Meningkatkan mutu dan produktivitas hutan melalui pengelolaan hutan secara efisien, adil dan berkelanjutan sehingga meningkatkan kontribusihutan terhadap perekonomian nasional dan daerah serta kesejahteraan masyarakat.
Meningkatkan efisiensi serta produktivitas sumber daya alam melalui keterpaduan pengelolaan antar berbagai pemanfaatan secara adil, berimbang dan berkelanjutan sehingga lebih dapat meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

2. Program Pengembangan dan Pengelolaan SumberDaya Air

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan dan produktifitas sumber-sumber air dengan mewujudkan keterpaduan pengelolaan yang menjamin kemampuan keterbaruannya serta pengaturan kembali kelembagaan dan peraturanperundang-undangan.

Sasaran program ini adalah :

a) Terselenggaranya pengaturan kembali berbagai kelembagaan dan peraturan pengembangan dan pengelolaan sumber-sumber air yang menegakkan hak guna air yang adil,

b) Meningkatnya pemanfaatan dan produktifitas sumber-sumber air melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas serta kemandirian operasi dalam pemeliharaan dan pelestarian prasarana penampung air dan sumber-sumber alam.

3. Program Pemanfaatan SumberDaya Mineral

Pemanfaatan sumberdaya mineral akan memberikan hasil yang optimal dan dampak buruk yang minimal apabila manajemen (pengelolaan) eksploitasi ataupun pengolahan sumberdaya mineral dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan kaidanya (good mining prectise). Selanjutnyapenambangan dengan kaidah yang menambang/meningkatkan umurtambang. Dengan demikian tujuan utama dari program ini adalah meningkatkan penerapan metode penambangan yang baik dan benar serta sesuai dengan kondisi lingkungannya dan meningkatkan produksi komoditi olahan bahan baku industri yang berasal dari pertambangan serta mengurangi impor.

4. Pengembangan Usaha Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

Untuk pengembangan usaha ini dilaksanakan melalui tiga macam program kegiatan yaitu :

a) Program Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif

…… Tujuan program ini adalah membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya serta menjamin kepastian usaha dengan memperhatikan kaidah-kaidah efisiensi ekonomi sebagai persyaratan utama untuk berkembangnya Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi (PKMK). Sasaran yang ingin dicapai adalah menurunnya biaya transaksi dan meningkatnya skala usaha PKMK dalam kegiatan ekonomi.

b) Program Peningkatan Akses kepada Sumber Dana Produktif

Tujuan program ini adalah meningkatkan kemampuan KMK dalam memanfaatkan kesempatan yang ada dan potensi sumberdaya terutama sumber daya lokal yang terbatas. Adapun sasaran program ini adalah tersedianya lembaga pendukung untuk meningkatkan akses sumberdaya manusia, modal, pasar, teknologi dan informasi.

c) Program Pengembangan Kewirausahaan dan PKMK berkeunggulan.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan kewirausahaan serta meningkatkan daya saing UKMK. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan pengetahuan serta sikap wirausaha dan meningkatnya produktivitas PKMK.

5. Pengembangan Pertanian Pangan, Pengairan

Yang dimaksud dengan pertanian adalah pertanian dalam arti luas yang mencakup Tanaman Pangan, Hortikultural, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, dan Kehutanan. Oleh karena fungsi dan karakteristik dari kehutanan yang sangat penting maka disamping masuk pada program ini, di masukkan pula dalam Program Pengembangan dan Pengelolaan Hutan dan Lahan.

Mengenai pengertian pangan tidak hanya tanaman bahan pangan tapi juga sumber karbohidrat dan vitamin, sumber protein, dan sumber minyak pangan. Adapun pengertian pengairan adalah sesuai dengan Undang-undang No 11 Tahun 1974 yaitu suatu bidang pembinaan atas air, sumber-sumber air termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia.

Pengembangan pertanian, pangan, dan pengairan dilaksanakan melalui tiga macam program sebagai berikut :

a) Program Pengembangan Agrobisnis ;

Program ini bertujuan untuk mengembangkan agrobisnis yang mampu menghasilkan produk pertanian dan kehutanan primer yang berdaya saing meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat pertanian dan nelayan, khususnya petani dan nelayan kecil, memperluas kesempatan kerja dan berusaha di pedesaan, mengembangkan ekonomi wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Program ini mempunyai lima sasaran yaitu : (1) meningkatnya Produktivitas, Kualitas dan Produksi Unggulan Tanaman Pangan, Hortikultural, Peternakan, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan, (2) meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha di pedesaan, (3) meningkatnya nilai tambah bagi masyarakat pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan, (4) meningkatnya partisipasi masyarakat dan investasi swasta dalam pembangunan pertanian dan pedesaan, (5) terpeliharanya sistem sumber daya alam dan lingkungan.

b) Program Peningkatan Ketahanan Pangan ;

Program ini bertujuan untuk : (1) meningkatkan keanekaragaman produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan bersumber pangan ternak, ikan, tanaman pangan, hortikultural dan kebun serta produk-produk olahannya, (2) mengembangkan kelembagaan pangan yang menjamin peningkatan produksi, ketersediaan dan distribusi, serta konsumsi pangan yang lebih beragam, (3) mengembangkan usaha bisnis pangan yang kompetitif dan menghindarkan monopoli usaha bisnis pangan dan (4) menjamin ketersediaan gizi dan pangan bagi masyarakat.

c) Program Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan ;

Program ini bertujuan untuk menunjang tercapainya peningkatan ketahanan pangan nasional dan pengembangan agribisnis, pengendalian banjir serta penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pemukiman, perkotaan, industri, untuk memenuhi hajat hidup orang baik masyarakat di daerah pedesaan maupun perkotaan. untuk mencapai tujuan tersebut pengelolaan jaringan pengairan dilaksanakan oleh organisasi masyarakat pengelolaan air bersama pemerintah provinsi, kabupaten, kota sesuai prinsip-prinsip partisipasi dan pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintah secara transparan yang menjamin terselenggaranya alokasi air melalui penegakan hak guna air yang adil sehingga tercipta tata kelembagaan pengairan yang andal.

Dari pembahasan danpenjelaskan berbagai program-program di atas merupakan program utama. Secara konkrit upaya peningkatan kesejahteraan rakyat berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan dilakukan dalam berbagai program pembangunan lintas bidang dan sektor.

3.4 ALASAN PEMANFAATAN SDA BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Pengetahuan lokal adalah pengetahuan yang dikembangkan oleh suatu komunitas masyarakat selama berabad-abad. Menurut Mathias (1995) pengetahuan lokal dikembangkan berdasarkan pengalaman, telah diuji penggunaannya selama berabad-abad, telah diadaptasikan dengan budaya dan lingkungan setempat (lokal), serta bersifat dinamis dan berubah-ubah. Menurut Darusman dalam Suharjito (2000) kearifan lokal atau tradisional mengandung arti resultante dan keseimbangan optimum yang sesuai dengan kondisi yang ada. Kearifan masyarakat lokal merupakan salah satu menifestasi kebudayaan sebagai sistem yang cenderung memegang erat tradisi, sebagai sarana untuk memecahkan persoalan yang sering dihadapi oleh masyarakat lokal.

Sistem-sistem lokal ini berbeda satu sama lain sesuai dengan kondisi sosial budaya dan tipe ekosistem setempat. Penelitian yang pernah dilakukan Nababan (1995) di 4 provinsi (Kalimantan Timur, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara Timur) menunjukkan bahwa walaupun sistem-sistem lokal ini berbeda satu sama lain namun secara umum bisa terlihat prinsip-prinsip kearifan tradisional yang dihormati dan dipraktekkan oleh kelompok-kelompok masyarakat adat, yaitu antara lain :

Masih hidup selaras dengan mentaati mekanisme alam dimana manusia merupakan bagian dari alam itu sendiri yang harus dijaga keseimbangannya;
Bahwa suatu kawasan hutan tertentu masih bersifat eksluksif sebagai hak pengusaan dan/atau kepemilikan bersama (communal propertyresources) yang dikenal sebagai wilayah adat sehingga mengikat semua warga untuk menjaga dan mengamankan dari pihak luar;
Sistem pengetahuan dan struktur pemerintah adat memberikan kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi, termasuk berbagai konflik dalam pemanfaatan sumber daya hutan;
Sistem alokasi dan penegakan hukum adat untuk mengamankan sumber daya milik bersama dari penggunaan berlebihan, baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh orang luar komunitas;
Mekanisme pemerataan distribusi hasil “panen” sumber daya alam milik bersama yang bisa meredam kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

Alasan yang terutama UU OTSUS Papua termuat dalam Bab XIX Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup;

a. Pasal 63

Pembangunan di Provinsi Papua dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pelestarin lingkungan manfaat dan keadilan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.

b. Pasal 64

Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan memperatikan penataan ruang, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati, sumber daya buatan konsevasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya cagar budaya dan keanekaragaman hayati serta perubahan iklim dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan penduduk. Untuk melindungi keanekaragaman hayati dan proses ekologi terpenting, Pemerintah Provinsi berkewajiban mengelola kawasan lindung.

Pemerintah Provinsi wajib mengikutsertakan lembaga swadaya masyarakat yang memenuhi syarat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
Di Provinsi Papua dapat dibentuk lembaga independen untuk penyelesaian sengketa lingkungan.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Perdasi.

Lima implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahan (CSR) menurut princes of Wales Foundation yang dapat mempengaruhi implementasi CSR,

Pertama, menyangkut Humancapital atau pemberdayaan manusia.
Kedua, environments yang berbicara tentang lingkungan.
Ketiga adalah Good Corporate Governance.
Keempat, Social cohesion. Artinya, dalam melaksanakan CSR jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial.
Kelima adalah economic stength atau pemberdayaan lingkungan menuju kemandirian di bidang ekonomi.

MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.1 Model Locality Development

Model pemberdayaan yang dipakai dalam pemanfaatan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) adalah Model Locality Development ;

Menekankan adanya perubahan masyarakat yang efektif, sesuai dengan tujuan dan tindakan yang telah ditetapkan bersama.
Menekankan partisipasi aktif masyarakat.
Mencangkup prosedur yang demokratis, kerja sama diantara masyarakat secara sukarela, mendorong diri mereka sendiri (self help), mengembangkan kepemimpinan warga masyarakat setempat serta peningkatan pendidikan.

Model locality Development dipilih sebagai salah satu model pembangunan, karena ;

Menekankan pentingnya kerja sama dan partisipasi masyarakat. Hal ini sesuai dengan sistem nilai masyarakat kampung yang nilai kekeluargaan dan gotong royong dalam mengatasi permasalahan.
Menekankan usaha pencapaian tujuan pembangunan melalui masyarakat itu sendiri, sedangkan para ahli hanya memberikan informan-informan pengetahuan dan keahlian sehingga masyarakat akan tahu, paham, menghayati dan melaksanakan apa yang telah disepakati bersama.
Model ini bertujuan untuk mengembangkan jalannya prosedur yang demokratis dengan melalui partisipasi pendapat untuk mendapatkan kesepakatan. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah agar masyarakat dapat mengeluarkan pendapat secara musyawarah dengan menggunakan jalur-jalur konstitusional di dalam mencapai tujuannya.

1.2 SUMBER POTENSI, PELUANG, TUJUAN DAN SOLUSI PEMBANGUNAN.

a) Sumber Potensi

Berdasarkan data yang di peroleh dari hasil pengamatan dan wawancara dengan beberapa anggota masyarakat, yang mana telah di jelaskan diatas bahwa sesunggunya daerah Duma-dama memiliki sumber daya alam yang sangat potensial sebagai penunjang pembangunan. Hal ini di buktikan dengan terdapat potensi sumber daya alam mencakup potensi Pertambangan, flora dan fauna, hasil Kayu, pengelolaan air minum dari air Sungai, Pariwisata alam / sungai Permandian yang mempesona, hasil Kebun warga masyarakat yang memiliki hasil yang cukup baik dsb.

b) Peluang dan Tujuan Pembangunan

Makna pengelolaan sumber daya alam secara kearifan lokal memiliki arti dan peran yang sangat besar pengaruhnya pada aspek kehidupan sosial, lingkungan hidupdan pembangunan sumber daya alam sebagai salah satu penentu ekosistem. Pengelolaannya perlu ditingkatkan secara terpadu dan berwawasan lingkungan. Disamping itu, pengelolaan sumber daya alam sangat membantu pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Salah satu ciri pengembangan masyarakat berbasis komunitas ialah penumbuhan partisipasi masyarakat. Partisipasi dan peran serta masyarakat pada dasarnya ialah suatu usaha untuk menumbuhkan semangat dan merasa memiliki terhadap berbagai kegiatan pembangunan masyarakat berdasar atas keterlibatan didalam perencanan pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.Yang penting didalam partisipasi itu ialah penyadaran diri (selfconsciousness) dan penumbuhan semangat untuk terlihat di dalam berbagai proyek pemberdayaan mereka sendiri.

Pengelolaan pembangunan sumber daya alam adalah kelestarian dalam pemanfaatan yang progresif optimal. Hal ini dapat pula diklasifikasi sebagai pemanfaatan alam yang berorientasi tata lingkungan hidup manusia.

Atas dasar orientasi itu tujuan yang akan dicapai dalam pembangunan sumber daya alam yang berkelanjutan adalah manfaat yang sebesar-besarnya secara serba guna dan lestari, baik langsung maupun tidak langsung, dalam usaha turut membangun masyarakat Duma-dama yang adil dan makmur.

Sesuai dengan asas dan tujuan tersebut, maka pemanfaatan sumber daya alam meliputi, antara lain :

Sosial Ekonomi

Dalam bidang sosial ekonomi, pembangunan sumber daya alam berbasis komunitas kearifan lokal mempunyai peranan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas kearifan lokal yang berorientasi pada perolehan laba dalam rangka peningkatan pendapatan dan kemajuan pengelolaan sumber daya alam yang ada.

Sosial Budaya

Peranan sumber daya alam yang terceminkan dalam bentuk kekayaan flora dan fauna serta keindahan alam dalam pengembangan budaya bangsa, dan berproyeksi menurut kurun waktu. Pada masa lalu, hutan merupakan tempat untuk inspirasi dan penggeblengan fisik maupun mental manusia untuk mempertahankan eksitensinya dalam menghadapi tantangan dalam dan lingkungan, sehingga secara seimbang manusia merupakan bagian dari luar alam sekelilingnya.

Masa sekarang dan masa akan datang, hutan merupakan sarana untuk meningkatkan kehidupan manusia baik secara fisik maupun mental, langsung maupun tidak langsung.

c) Solusi Pembangunan

Tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat adat, lokal, tradisional yang pada umumnya tinggal dan berada di dalam maupun disekitar hutan telah melakukan pengelolaan alam sejak ratusan tahun yang lalu hingga saat ini secara turun temurun. Pengelolaan hutan tersebut dilakukan berdasarkan kearifan, aturan dan mekanisme kelembagaan yang ada dan mampu serta teruji menciptakan tertib hukum pengelolaan, pengelolaan yang berbasis masyarakat dan pemanfaatannya berdimensi jangka panjang. Dapat dikatakan bahwa tingkat kerusakan hutan yang ditimbulkan sangatlah kecil.

Hutan yang terdapat di bagian selatan Timika berbentang luas hingga sampai ke dataran tinggi Duma-dama, alam yang kaya akan flora dan fauna, Pertambangan, terdapat berbagai jenis kayu yang tak ternilai harganya.

Makna pengelolaan sumber daya alam, memiliki arti dan peran yang sangat besar pengaruhnya pada aspek kehidupan sosial, lingkungan hidup, dan pembangunan hutan sebagai salah satu penentu ekosistem. Pengelolaannya perlu ditingkatkan secara terpadu dan berwawasan lingkungan. Di samping itu, pengelolaan sumber daya alam sangat membantu pendapatan dan penerimaan devisa bagi negara dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat.

Munculnya berbagai aspek dan kepentingan dari kegiatan pengelolaan alam, menimbulkan adanya sejumlah persepsi dari jarak penginderaan masing-masing. Pengertian pengelolaan sumber daya alam yang bersifat plural adalah sesuai dengan fungsi dan peranan lingkungan di dalam proses interaksi kehidupan makhluk bumi.

Pengelolaan sumber daya alam adalah suatu bentuk kegiatan usaha yang dilakukan dalam rangka memperoleh manfaat sumber daya alam dan hasil sumber daya alam menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Bentuk pengelolaan sumber daya alam di bagi ke dalam dua bagian :

– Pengelolaan Sumber Daya Alam Negara

Bentuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh pemerintah atau badan huku yang ditunjuk dalam rangka memperoleh manfaat sumber daya alam dan berlandaskan pengaturan-pengaturan perundang-undangan yang berlaku.

– Pengelolaan Sumber Daya Alam Kerakyatan

Suatu bentuk kegiatan usaha yang dilakukan orang atau badan hukum dalam rangka memperoleh manfaat alam dan hasil alam, diatas tanah milik atau hak ulayat miliknya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESIMPULAN

Tujuan pembangunan nasional seutuhnya bertujuan mensejahterakan masyarakat Indonesia dari kemelut masalah-masalah yang dihadapi, namun hingga dewasa ini peran Pemerintah sering belum memberikan trobosan pada pemercepatan pembangunan, perlu disadari bahwa pembangunan itu memerlukan inovasi dan kerjasama antar berbagai komponen di masyarakat dalam mengungkap masalah yang menjadi persoalan pada akar rumput, inovasi merupakan trobosan positif.

Masyarakat pegunungan tengah papua yang hidup di lembah-lembah dan lereng-lereng pegunungan selama ini belum semuanya menikmati sarana prasarana yang memadahi, padahal mereka ada dan hidup sehingga adanya pemerintahan dan hasil alamnya dikelolah oleh perusahan seharusnya perusahan memberikan impak positif atau bagi hasil dari pengelolahan sumber daya alam yang dimiliki masyarakat akar rumput. Masyarakat bagian selatan pegunungan grassberg selama tiga puluh delapan (38) tahun lamanya hidup dalam kungkungan kemiskinan, kebodohan dan sakit-sakitan dan tergolong Komunitas Adat Terpencil (KAT), masyarakat disana hidup dengan mengandalkan alam, alam telah memberikan kedamaian, menyembuhkan penyakit, memberikan makanan dan minuman dalam kehidupan hari lepas hari.

Dalam menyikapi pembangunan jalan trans papua tersebut kami masyarakat sangat menyambut positif namun perlu diimbangi oleh pembangunan sarana dan prasarana yang memadahi lainnya dan juga memberdaya gunakan masyarakat.

Pembangunan merupakan tanggung jawab kita bersama, Pemerintah, Perusahan dan Masyarakat merupakan ujung tombak penggalakan pembangunan, perusahaan dalam hal ini PT. Freeport Indonesia perlu menyikapi isu-isu yang ada di akar rumput dan menyikapinya dengan keseriusan menangani apa yang menjadi pergumulan masyarakat karena selama ini perusahaan mengeksploitasi sumber daya alam milik masyarakat bagian selatan namun peran perusahaan sebagai bagi hasil atau memainkan peran sebagai Community Development (CD) dalam hal ini Coorporated Social Responsibility (CSR) belum sama sekali dirasakan. Dan juga karena daerah ini merupakan lokasi baru kedepannya Pemerintah daerah bisa melihat dan menggalakkan pembangunan ke daerah selatan sehingga masyarakat bisa merasakan bahwa ada perhatian dari Pemerintah.

5.1 SARAN

Peranan penting dalam memajukan pembangunan pada Masyarakat Suku Mee dan Moni ada baiknya perlu dukungan berbagai elemen pemangku kepentingan. Berbagai elemen pemangku kepentingan tersebut perlu duduk bersama dalam menyatukan persepsi pembangunan itu sendiri.

Keadilan dan kesejahteraan seutuhnya mendapatkan porsi diatas bagi masyarakat akar rumput. Perlu ada pendekatan yang rama tama terhadap manusia dan alam disana dengan Pendekatan Budaya/Antropolog. Suasana alam yang masih mulus (pure) menyimpan misteri tertentu oleh karenanya para stakeholder perlu melakukan pendekatan yang baik terhadap orang tua-tua disana, modal utama dalam pendekatan yaitu pendekatan disini diisi dengan upacara adat pelepasan tanah adat dan berupa pembayaran material tertentu yang menjadi kehendak masyarakat /orang tua-tua disana.

Keadaan alam disana menyimpan sumber daya alam yang melimpah namun keadaan tersebut telah mulai terusik dengan adanya pembangunan jalan trans papua yang nantinya menghubungkan berbagai kabupaten di daerah pegunungan Papua (Deiyai, Paniyai, Intan Jaya dll). Tentuya pembangunan itu sendiri baik adanya namun masyarakat dan alam disana perlu ada pendampingan secara berkelanjutan (continyunitas).

Dalam melihat potensi yang luar biasa perlu di kelola secara arif dan bijak. Selama ini pembangunan di bagian selatan timika pegunungan grassberg belum tersentu sama sekali. Kehidupan masyarakat disana sangatlah terisolir dalam segi pembangunan yang sedang digecar-gecar oleh Pemerintah (RESPEK). Masyakat bagian selatan timika pegunungan grassberg merupakan bagian dari masyarakat tujuh suku yang mendapatkan inpak positif dari pengelolaan perusahan raksasa PT.FI namun selama ini kehidupan dan pembangunan belum disentu oleh Perusahaan tersebut.

Pada tahun 2012 ini masyarakat bagian selatan timika terutama masyarakat adat yang mempuyai hak ulayat (Mee, Moni, Amungme dan Kamoro) telah menandatangani kontrak kerja dengan salah satu perusahan besar yaitu PT. PAL, yang mempuyai saham di perusahan tersebut ada 5 negara besar (AS, Malaysia, Singapura, Indonesia dan Jerman).

Kiranya konsep penelitian dan pembangunan “Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Komunitas Kearifan Masyarakat Adat suatu Alternatif Pemberdayaan Masyarakat”menjadikan bahan renungan dan rujukan bagi setiap pihak-pihak yang berkompoten dalam pembangunan. Masyarakat Duma-dama menaruh harapan besar kepada mereka yang mempunyai tanggung jawab dalam mengelola alam papua dan menjalankan roda pemerintahan daerah. Satu kata, satu pandangan dengan penuh harapan kami memperjuangkan apa yang menjadi pergumulan masyarakat, sekian dan terima kasih. (FMADD [Moni-Mee Selatan]

Pesona Danau yang Terpendam di Kaki Gunung Deiyai

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 10 Nov 2013 23:30:00 -0800

Pulau Papua tersimpan sejuta harapan bagi nusa dan bangsa dalam dunia wisata. Banyak tempat wisata yang kita jumpai di wilayah Papua, apabila kita berkunjung ke bumi Cenderawasih. Tidak hanya di pesisir pantai. Daerah pegunungan Papua juga, banyak tempat wisata.

Tempat wisata yang satu ini, Danau Tigi, letaknya persis di kaki Gunung Deiyai. Danau Tigi berada di Kabupaten Deiyai, Papua. Danau ini terletak 1.700 meter di atas permukaan laut dan memiliki kedalaman hingga 150 meter. Jika letaknya di ketinggian maka pasti di danau ini beriklim pegunungan yang sangat dingin.

Danau Tigi memiliki wisata alam yang luar biasa, suasana yang sejuk dan menyegarkan, hamparan air yang jernih, serta pemandangan yang memesona di bawah kaki Gunung Deiyai, hal ini merupakan sebagian kecil saja dari deskripsi keindahan Danau Tigi yang mengagumkan.

Di tengah Danau Tigi terdapat Pulau Duamo yang memberikan nilai tersendiri. Tempat wisata yang sangat menarik perhatian bagi wisatawan. Sehingga banyak wisatawan lokal berkunjung di Pulau Duamo itu. Jelang matahari terbenam, keeksotisan Danau Tigi kian memikat. Perahu nelayan yang mulai menepi dari danau, serta ditimpali oleh burung-burung kecil yang terbang rendah dan sesekali menyambar air.

Banyak pengunjung akan berbondong-bondong ke pulau tersebut. sayangnya, danau tersebut hingga kini tidak ada pengungjung dari wisatan regional maupun manca negara. Warna air yang biru menjadi daya tarik bagi kaum wisata lokal. Ketika sore hari, desiran angin di danau melampiaskan di bebatuan bagaikan gemerlap lampu pijar.

Sulit untuk membayangkan ada tempat yang lebih indah untuk dikunjungi selain Danau Tigi, karena di sini anda dapat melakukan berbagai macam hal yang menyenangkan untuk menikmati keindahan alam seperti mengunjungi danau lain yang ada di sekitar Deiyai. Udaranya bersih dan sejuk harmonis dengan suasana santai masyarakatnya yang ramah membuat wisatawan akan datang kembali setelah mengunjungi danau ini.

Akses ?

Akses ke Danau Tigi, dapat memulai perjalanan dari Kota Nabire. Dari Kota Nabire, tersedia dua jalur menuju kawasan Danau Tigi. Pertama, menggunakan jalur darat dengan menyewa mobil jenis Innova yang dapat diandalkan untuk melintasi medan jalan yang terjal dan berkelok-kelok. Kedua, mengambil jalur udara dengan menumpang pesawat AMA, MAF, Trigana dan Merpati, yang bisa mendarat di wilayah dataran tinggi dengan karakteristik landasan dari tanah.

Dimana kita nginap di Deiyai?Di daerah itu sudah tersedia penginapan sehingga kita tidak susah dengan tempat nginap. Duta Tigi nama penginapannya. Penginapan Duta Tigi letaknya di jalan raya sehingga sangat mudah kita jangkau.