Forum Studi Syari'ah wal Qanun

Kesalahan dalam Hukum Pidana (الخطأ الجنائي)

fsq_cairo@yahoo.com (Forum Studi Syariah wal Qanun) — Mon, 26 Mar 2012 21:03:00 +0000

Pendahuluan

Adanya kehendak bebas/memilih (hurriyah ikhtiyar) dan intelektualitas/kedewasaan seseorang tidak cukup untuk perkara pidana, akan tetapi mesti adanya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Kesalahan merupakan esensi pilar maknawi/immaterial dalam delik/tindak kejahatan/jarimah, yang tanpanya tidak ada tampat perkara pidana.

Ada dua bentuk kesalahan:

a. kesalahan disengaja,
b. kesalahan tidak disengaja.

Kesalahan disengaja yaitu jika seseorang melakukan tindak kejahatan, mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut, seperti membunuh seseorang dengan sengaja. Sedangkan kesalahan tidak sengaja yaitu jika seseorang melakukan tindak kejahatan, mengetahui akibat dari perbuatannya tanpa menghendaki akibat dari tindakannya tersebut, seperti seseorang yang mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi di jalan yang ramai yang kemudian menabrak kendaraan lain.

Untuk lebih jelas dan lengkapnya, penulis akan membahas tentang kesalahan dalam hukum pidana dalam 5 sub bahasan: I. Kesalahan disengaja/al-Khata’’Amdi/Dolus II. Kesalahan tidak sengaja/al-Khata ghairu ‘Amdi/Culpa III. Unsur non materi dalam pelanggaran (ringan) IV. Pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain V. Hal-hal yang menghalangi/meniadakan pertangungjawaban pidana I. Kesalahan disengaja/al-Khata’ ‘Amdi/al-Qashdul Jina’i Dalam pembahasan kesalahan sengaja akan dibahas mengenai esensi kesengajaan, unsur-unsur kesengajaan dan jenis-jenis kesengajaan. a. Esensi kesengajaan Kesalahan disengaja merupakan bentuk biasa yang terjadi dan merupakan bentuk kesalahan yang paling tinggi pada kehendak atau keinginan manusia yang menyebabkannya mendapatkan sanksi hukum atau pidana, karena pelaku kejahatan itu menginsyafi, menghendaki dan mengetahui melakukan perbuatan yang melawan hukum. Misal: seorang Ibu, yang sengaja tidak memberi susu kepada anaknya, ia menghendaki dan sadar akan perbuatannya.

Ada dua teori tentang kesengajaan: Teori Pengetahuan / membayangkan Teori ini mengatakan bahwa sengaja berarti mengetahui dan dapat membayangkan kemungkinan akan akibat yang timbul dari perbuatannya tanpa ada kehendak atau maksud untuk akibat tersebut[1]. Teori Kehendak Teori ini mengatakan bahwa inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Artinya bahwa pelaku kejahatan berkehendak melakukan perbuatan –yang dipidana hukum- dan menginginkan akibatnya[2]. Teori ini adalah yang paling kuat. Dari penjelasan dan teori di atas dapat disimpulkan bahwa kesalahan disengaja (القصد الجنائي) adalah menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan, yang mana perbuatan itu dipidana secara hukum, serta menghendaki akibat dari perbuatan tersebut.[3] b. Unsur-unsur Kesengajaan Kesengajaan memiliki dua unsur: Kehendak / al-Iradah Kehendak merupakan unsur kesengajaan yang merupakan syarat perbuatan dikenakan pidana secara hukum. Kehendak adalah perbuatan batin yang menginginkan tercapainya tujuan tertentu[4]. Maksudnya adalah kehendak untuk sengaja melakukan tindak kejahatan, dan menginginkan terjadinya akibat dari perbuatan tersebut yang melanggar hukum. Jika terdapat unsur kehendak ini, maka suatu perbuatan tersebut sudah memiliki salah satu dari unsur kesengajaan dan bertanggung jawab dalam kasus tindak pidana sengaja. Kehendak dalam kesalahan disengaja berbeda dengan kehendak dalam kesalahan tidak disengaja, di mana kehendak dalam kesalahan tidak sengaja hanya sebatas kehendak untuk melakukan perbuatan tanpa ada kehendak tercapainya akibat. Maka, jika seseorang menggunakan senapan api untuk berburu hewan, kemudian menimpa salah seorang di sekitarnya, ia –orang yang menggunakan senjata api tersebut- akan dipidana atas kasus tindak pidana tidak sengaja. Hal itu karena pelaku hanya bermaksud dan berkehendak menggunakan senapan api untuk berburu hewan, bukan berkehendak menembak seseorang yang terkena tembakan api. Mengetahui atau pengetahuan Pengetahuan merupakan unsur kedua dari kesengajaan yang merupakan syarat perbuatan dapat dikenakan pidana secara hukum. Maksud pengetahuan di sini adalah mengetahui seluruh unsur-unsur pembentuk tindak kejahatan sebagaimana yang telah ditetapkan hukum. Karena itu, jika seseorang melakukan perbuatan dan ia bodoh atau tidak tahu bahwa tindakannya itu dipidana hukum, maka tidak ada unsur kesengajaan dalam tindakkannya[5]. Untuk itu, perlu dibedakan jenis pengetahuan ini, yaitu pengetahuan tentang hukum dan pengetahuan tentang kejadian-kejadian/realita. Pertama: Pengetahuan tentang hukum Di antara kaedah umum yang ditetapkan hukum adalah tidak bolehnya membela diri dengan beralasan tidak mengetahui hukum atau undang-undang. Hal ini karena mengetahui hukum merupakan suatu kewajiban. Ini merupakan kaedah yang dipakai disebagian besar Negara di dunia. Dalam hukum Mesir disebutkan bahwa wajib mengamalkan hukum setelah sepuluh hari sejak disebarkannya hukum atau undang-undang, dan penyebaran atau pemberitaan hukum ini merupakan indikasi adanya pengetahuan tentang hukum bagi seluruh masyarakat. Dan maksud mengetahui hukum di sini adalah mengetahuinya dengan bentuk atau pemahaman yang benar. Hikmah dilarangnya beralasan tidak mengetahui hukum adalah demi supremasi, kepastian dan ketegakan hukum dalam suatu Negara. Namun, untuk menetapkan pengetahuan tentang hukum yang ada merupakan masalah yang sulit. Dalam realita, kaedah umum ini sulit diterapkan, karena banyaknya undang-undang bahkan bagi para aktivis dan pegiat hukum sendiri. Dikarenakan hal itu, para hakim dan pakar hukum melakukan peringanan pada dasar kaedah umum tersebut, yaitu dengan membatasinya bahwa tidak boleh atau dilarang melakukan alasan atau berapologi tidak mengetahui hukum yang ada dalam teks hukum pidana. Di samping itu, dibolehkan beralasan tidak mengetahui hukum pada bererapa keadaan, seperti seseorang yang diblokade dalam suatu tempat disebabkan gempa, perang dan lainnya, kemudian pada waktu itu hukum atau undang-undang disebarkan dan ia tidak mengetahuinya. Apabila orang tersebut melakukan tindak kejahatan maka ia boleh beralasan tidak mengetahui hukum, dengan begitu ia tidak bisa dikenakan pidana. Kedua: Pengetahuan tentang kejadian/peristiwa Dalam kaedah umum, seseorang diharuskan mengetahui seluruh kejadian-kejadian penting yang masuk dalam struktur hukum yang merupakan syarat adanya unsur kejahatan atau delik. Hal ini karena ketidaktahuan (al-Jahl) atau kekeliruan (al-Ghalt) dalam kejadian-kejadian tersebut dapat mempengaruhi adanya unsur kesengajaan yang merupakan syarat adanya delik atau kejahatan. Yang dimaksud dengan ketidaktahuan/al-jahl adalah tidak mengetahui suatu hukum dan tidak pula memahaminya. Sedangkan kekeliruan/ghalt adalah mengetahui dan memahami suatu hukum namun dengan pemahaman yang tidak benar atau salah. Walaupun ketidaktahuan dan kekeliruan adalah suatu yang berbeda akan tetapi pengaruhnya sama dalam kesalahan disengaja. Akan tetapi, pengaruh keduanya –ketidaktahuan dan kekeliruan- berbeda dalam keadaan apabila ketidaktahuan dan kekeliruan itu terjadi pada rukun kejahatan, atau pada keadaan diberatkan dalam kejahatan, atau pada korban dalam kejahatan. Sebelum membicarakan pengaruh ketidaktahuan dan kekeliruan dalam beberapa keadaan di atas, di sini akan dibahas sebuah kaedah umum bahwa “pembuat undang-undang atau peraturan tidak mempertimbangkan sarana atau wasilah yang digunakan dalam melakukan kejahatan, tidak juga mempertimbangkan waktu melakukan kejahatan dan tempat melakukan kejahatan, kecuali jika peraturan butuh hal tersebut untuk mempertimbangkan terjadinya kejahatan”[6]. Sebuah peraturan, walaupun tidak mempertimbangkan sarana yang digunakan untuk kejahatan, terkadang mempertimbangkannya pada beberapa keadaan. Sebagi contoh: Kejahatan pembunuhan dengan racun. Kejahatan ini tidak dianggap sempurna rukun delik atau tindak kejahatannya, kecuali jika sarana yang digunakan untuk membunuh adalah materi atau bahan yang sangat mematikan. Begitu juga peraturan terkadang mempertimbangkan waktu melakukan kejahatan pada beberapa keadaan. Seperti yang disebutkan dalam butir 78 UU Pidana Mesir, bahwa setiap orang yang mendorong atau memerintahkan tentara Negara ketika masa perang untuk bergabung dan membantu tentara asing akan dihukum gantung. Peraturan terkadang juga mempertimbangkan tempat melakukan kejahatan pada beberapa keadaan. Seperti dalam butir 277 UU Pidana Mesir, bahwa dihukum dengan tahanan selama tidak lebih dari enam bulan seorang suami yang berzina di dalam rumah istri. Berdasarkan keadaan di atas, jika pelaku kejahatan tidak mengetahui bahan mematikan (sarana) atau tidak mengetahui waktu dan tempat ketika ia melakukan kejahatan, maka unsur kesengajaan dianggap tidak ada. Macam-macam ketidaktahuan dan kekeliruan serta pengaruhnya: 1- Ketidaktahuan dan kekeliruan pada rukun kejahatan atau tindak pidana. Para ahli hukum sepakat[7] bahwa dalam keadaan tidak tahu atau keliru pada rukun kejahatan, maka kejahatan tersebut bukan merupakan kesengajaan. Sebagai contoh pada kejatahan pembunuhan, pelaku kejahatan harus mengetahui tempat terjadinya kejahatan terdapat manusia. Jika seseorang menggunakan senapan api, dan dia memiliki prasangka kuat bahwa ada hewan buas dari jarak jauh yang akan menerkamnya padahal itu adalah manusia, kemudian ia melesatkan senjatanya, maka dalam keadaan ini ia tidak dipidana dengan pembunuhan sengaja. Contoh lain adalah jika seseorang masuk ke Mesjid dan melepaskan sendalnya, kemudian ketika keluar ia memakai sandal orang lain dan berprasangka kuat bahwa yang ia pakai adalah sandalnya, maka ia tidak dianggap sebagai pencuri. Contoh kejahatan di atas tidak dianggap sengaja karena salah satu rukun tindak pidana atau kejahatan tidak ada, yaitu rukun non materi atau kehendak dan mengetahui. 2- Ketidaktahuan dan kekeliruan dalam keadaan diberatkan hukuman Jika seorang pembantu mencuri harta atau barang majikannya, maka hukuman untuk dia diberatkan sesuai undang-undang. Akan tetapi jika ia tidak tahu harta itu adalah milik majikannya, maka dia dihukum dengan pidana pencurian biasa. Jika seseorang kembali melakukan kejahatan, dalam hal ini ia akan diberikan hukuman lebih berat sesuai undang-undang, akan tetapi jika ia tidak tahu bahwa ia telah melakukan kejahatan tersebut dua kali maka hukumannya tidak diberatkan. 3- Kekeliruan pada korban kejahatan Contohnya, jika si A menargetkan membunuh B, ketika akan beraksi yang terbunuh adalah si C. Dalam contoh ini para ahli hukum sepakat si pelaku dihukum dengan pidana kejahatan sengaja, karena si A sedari awal meniatkan menghilangkan nyawa seseorang yaitu si B, dan hukum menjamin setiap jiwa insan. c. Jenis-Jenis atau Bentuk Kesengajaan Kesengajaan umum dan khusus (القصد العام و الخاص) Kesengajaan umum ialah kesengajaan yang memiliki dua unsur yaitu kehendak atau maksud dan pengetahuan atau mengetahui. Kesengajaan ini merupakan syarat umum dalam setiap tindak pidana. Selain itu ada beberapa kejahatan atau tindak pidana yang ditetapkan hukum sebagai tambahan dari kesengajaan umum, yaitu niat khusus si pelaku kejahatan, di mana niat ini merupakan factor pendorongnya untuk melakukan kejahatan. Niat khusus ini dinamakan kesengajaan khusus. Contohnya adalah delik pemalsuan dokumen / jarimah at-tazwir. Delik ini tidak cukup adanya kehendak si pelaku untuk memalsukan dokumen dan mengetahui perbuatan pemalsuannya tersebut. Tetapi, mesti ada niat khusus atau terselubung dari tindakan pemalsuannya itu, yaitu niat untuk menggunakan dokumen yang dipalsukannya. Kesengajaan ditentukan dan tidak ditentukan (القصد المحدد و غير المحدد) Kesengajaan ditentukan ialah kesengajaan yang objek akibat kejahatannya ditentukan. Seperti si A yang bermaksud membunuh si B. Orang yang ingin dibunuh si A sudah ditentukan yaitu si B. Kesengajaan tidak tidentukan ialah kesengajaan yang objek akibat kejahatannya tidak ditentukan. Seperti seorang yang meletakkan bahan peledak ditengah lapangan yang dilalui orang banyak, ledakkan itu menyebabkan terbenuhnya beberapa orang yang lewat dan mengenai orang disekitarnya. Jenis kesengajaan ini meski berbeda namun sama di dalam pertanggungjawaban hukum. Kesengajaan biasa dan kesengajaan berencana (القصد البسيط و القصد المصحوب بسبق إصرار) Kesengajaan biasa adalah kesengajaan yang tidak didahului perencanaan dan antisipasi. Pelaku kejahatan tidak memiliki waktu yang cukup untuk memikirkan kejahatannya. Sedangkan kesengajaan berencana adalah adalah kesengajaan yang telah direncakan, dirancang, dipikirkan dan memiliki waktu yang cukup antara rencana dengan timbulnya kejahatan. Kesengajaan langsung dan tidak langsung (القصد المباشر و القصد غير المباشر) Kesengajaan langsung adalah kesengajaan yang langsung tertuju atau terkena pada orang yang dituju. Sedangkan kesengajaan tidak langsung adalah kesengajaan yang akibat dari kejatahan itu ada kemungkinan akan terjadi kejatahan lain. Contohnya: si A hendak membunuh B, si A mengirimkan kue beracun ke rumah B, ia tahu B tinggal bersama istri dan anak-anaknya, A menyadari ada kemungkinan istri B dan anaknya memakan racun itu akan mati, tapi ia tetap mengirim kue beracun tersebut. Pada keadaan ini, jika istri B atau anaknya mamakan kue dan kemudian meninggal, maka A dianggap memiliki unsur kesengajaan yang tertuju pada istri dan anak si B, kesengajaan ini dinamakan tidak langsung. Menetapkan ada dan tidak adanya kesengajaan Kesengajaan merupakan perkara batin yang sulit dilihat, karena itu untuk menetapkannya perlu adanya indikasi-indikasi eksternal yang menunjukkan adanya kesengajaan. II. Kesalahan tidak disengaja/kealpaan/al-Khata ghairu ‘Amdi/Culpa Pada umumnya, setiap kejahatan atau tindak pidana adalah disengaja, karena adanya unsur-unsur kesengajaan, yaitu kehendak untuk melakukan kejahatan dan kehendak terwujudnya akibat serta mengetahui seluruh unsur-unsur kejahatan yang ditetapkan hukum. Akan tetapi, terdapat pengecualian pada beberapa kejahatan atau delik yang merupakan kesalahan tidak disengaja atau kelapaan. Untuk lebih jelasnya akan dibahas pengertian kealpaan, bentuk-bentuk kealpaan dan jenis-jenis kealpaan. a) Pengertian Kealpaan Di dalam undang-undang tidak ditentukan apa arti dari kealpaan. Tapi, para pakar dan ahli hukum pidana membuat definisi kealpaan, yaitu “mengarahkan kehendak untuk melakukan kejahatan, tetapi tidak mengarahkan kehendak untuk terwujudnya akibat dari perbuatan tersebut, dan terjadinya akibat tadi merupakan hasil dari kesalahan pelanggar/al-jani karena ia dapat memperkirakan kemungkinan terjadinya akibat bahkan dapat mencegah terjadinya akibat tersebut”[8]. Di dalam peraturan atau hukum Mesir, kesalahan tidak disengaja atau kealpaan tidak memiliki tanggung jawab pidana, kecuali pada beberapa hal. Sebagai contoh, jika seorang polisi penjaga lalai dalam menjaga tahanan, kemudian tahanan tersebut kabur, maka polisi penjaga tadi dikenakan sanksi pidana. Pada sanksi kesalahan ini, disyaratkan terjadinya kejahatan dan adanya hubungan sebab-akibat, serta bahaya. Karena itu, jika polisi penjaga lalai namun tidak menyebabkan tahanan kabur, maka penjaga terbebas dari kesalahan pidana. Penyebab kealpaan diantaranya teledor, sembrono, lalai, tidak hati-hati dll. Beberapa pakar hukum pidana berpendapat tidak adanya pertanggungjawaban pidana pada kejahatan atau tindak pidana tidak disengaja, hal ini karena pelanggar tidak menginginkan/berkehendak akibat. Akan tetapi, faktanya bahwa kehendak manusia dalam kejahatan itu tidak terlepas dari dosa atau kesalahan. Karena manusia diharuskan menjauhi segala keadaan yang dapat menyebabkan bahaya terhadap orang lain. Oleh sebab itu, sebagain pakar hukum berpendapat bahwa pelanggar memiliki tanggung jawab pidana. b) Bentuk-bentuk Kealpaan Kealpaan yang disadari (الخطأ مع التوقع) Disini sipelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap-harap bahwa akibatnya tidak akan terjadi. Kealpaan yang tidak disadari (الخطأ مع عدم التوقع) Dalam hali ini si pelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya sesuatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya. c) Jenis-jenis Kealpaan Kealpaan berat dan kealpaan ringan Kealpaan berat yaitu kealpaan yang terjadi pada kejahatan hukum pidana. Sedangkan kealpaan ringan yaitu kealpaan yang terjadi pada kejahatan hukum perdata/madani. Pembagian ini tidak begitu kuat, dan mayoritas ahli hukum tidak membedakan pembagian ini. Kealpaan materi dan kealpaan teknis Kealpaan materi maksudnya adalah tidak memperhatikan keharusan untuk berhati-hati atau larangan yang ditekankan pada orang lain. Seperti seorang dokter yang sedang memeriksa pasien dan dokter tersebut dalam keadaan mabuk, kemudian dokter tersebut salah memberikan obat pada pasien, atau ketika operasi lupa mengeluarkan alat operasi dari tubuh pasien. Kealpaan teknis adalah kesalahan yang dilakukan oleh para ahli dalam bidang tertentu. Seperti dokter yang sedang mengoperasi pasien namun tidak mengikuti prosedur yang ada. Pembagian ini juga ditentang para ahli hukum. III. Unsur nonmateri dalam pelanggaran (ringan) (الركن المعنوى فى المخالفات) Dalam kaedah umum pelanggarang ringan disebutkan bahwa hukum tidak mensyaratkan terjadinya pelanggaran ini adanya kesalahan disengaja atau tidak disengaja yang merupakan unsur maknawi. Ahli hukum Perancis berpendapat bahwa terdapat pelanggaran yang cukup dengan unsur materi. Akan tetapi, kenyataanya bahwa tidak ada kejahatan tanpa adanya unsure maknawi/nonmateri. Kaedah ini dipakai dalam hukum modern, karena itu dalam pelanggaran disyaratkan adanya unsur non materi. Apabila tidak dijelaskan secara jelas unsur nonmateri dalam hukum atau undang-undang, maka hal ini diserahkan pada hakim dan lembaga peradilan, sehingga hakim dapat meperberat hukuman tau meringankannya. IV. Pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain Dalam peraturan hukum pidana modern terdapat dasar atau asas tanggung jawab pidana pribadi dan asas sanksi pribadi. Begitu juga hukum mensyaratkan tidak adanya sanksi kecuali pada seseorang yang telah ditetapkan atas kesalahannya. Akan tetapi, terdapat pengecualian , yaitu dihukumnya seseorang yang tidak ikut dalam penyertaan tindak pidana dengan sifat serikat. Contohnya adalah, diberikannya sanksi pada pimpinan redaksi sebuah majalah atau Koran atas kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan pada medianya. Si pemimpin redaksi tersebut tidak dapat pemaafan kecuali jika mengeluarkan pernyataan bahwa ia tidak mengetahui kejahatan yang dilakukan medianya. V. Hal-hal yang menghalangi/meniadakan pertangungjawaban pidana (موانع المسئولية الجنائية) Ada beberapa hal atau alasan seseorang yang melakukan tidan pidana tapi tidak dijatuhi pidana atau bertanggung jawab terhadap tindak pidana. Alasan tersbut adalah sebagai berikut: Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu, yakni : a) Pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau gangguan kejiwaan atau gila. b) Umur yang masih muda (mengenai umur yang masih muda ini di Indonesia dan juga di negeri Belanda sejak tahun 1905 tidak lagi merupakan alasan penghapus pidana, melainkan menjadi dasar untuk memperingan hukuman). 2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu, yaitu: a) Daya paksa atau overmacht; b) Pembelaan terpaksa atau noodweer; c) Dalam keadaan darurat; d) Melaksanakan perintah jabatan . [1] Dr. Samih Sayyid Jad, Syarh Qonun Uqubat, 2007, hal. 355. Disadur dalam buku Manuale de diritto penale parte generale Giuffre Milano, 1969, hal. 33-34, karangan Antolisei. [2] Ibid. [3] Ibid. Hal. 356 [4] Ibid. Hal. 357 [5] Ibid. Hal. 358 [6] Ibid. Hal. 361 [7] Dr. Said Mustafa, al-Ahkamul ‘amah fi Qonunil ‘Uqubat, 1960, hal. 414 [8] Dr. Samih Sayyid Jad, op. cit., hal. 375-376

Zakat Dan Penguatan Ekonomi Umat

fsq_cairo@yahoo.com (Forum Studi Syariah wal Qanun) — Fri, 11 Nov 2011 19:01:00 +0000

Oleh: Purnama Hasido

Tahun 2011 merupakan tahun yang berat bagi banyak Negara muslim akibat krisis global sejak tahun 2009, karena mayoritas Negara-negara yang didiami oleh mayoritas umat islam bukanlah 'Negara maju', bahkan beberapa di antaranya adalah 'Negara-negara dengan predikat Negara termiskin', bahkan di antara negara-negara muslim termiskin ini ada yang mendapat predikat 'Negara gagal', tiga negara tergagal yang dimaksud adalah; Somalia, Sudan dan Chad, ketiganya--bagaimanapun--adalah negara dengan presentase penduduk muslim relatif besar.

Problematika lain yang harus dihadapi pada tahun 2011 adalah kenyataan bahwa tahun ini menjadi masa transisi yang harus dijalani dengan berat oleh rakyat di Negara-negara di Timurtengah, gelombang revolusi berpengaruh besar pada pendapatan devisa di negara-negara tersebut. Sebut saja Mesir, Tunisia, Libya, Bahrain, Yaman dan Syiria. Negara-negara ini adalah negara dengan gelombang protes terbesar, yang harus menghadapi konsekuensi dari gerakan revolusi karena krisis politik dan ekonomi, pun harus mengalami intabilitas sosial yang menyeluruh. Inflansi yang kian menanjak tidak diiringi pertumbungan ekonomi dan kenaikan upah, menyebabkan resesi dan kelesuan ekonomi, ditambah lagi belum adanya stabilitasi keamanan, resesi pun membayangi pasar komoditas maupun pasar saham di negara-negara ini, karena kelesuan investasi dari luar, dan tentu saja resesi ini berimbas pada derivatif (yang berada di tengah-tengah pasar saham dan obligasi dan pasar komoditas).

Krisis pun berimbas tidak hanya pada ekonomi mikro namun juga berpengaruh pada ekonomi makro negara-negara di dunia, diperparah lagi dengan guncangan ekonomi di Negara US yang konon merupakan tempat investasi paling prospek bagi taipang-taipang timur tengah. US yang sebenarnya merupakan negara dengan rating AAA (tertinggi) dalam standar hutangnya pun mengalami resesi dan inflansi yang tak sehat-sehat, dan masalah yang konon sudah berlarut-larut dan tidak tersesaikan di negara adidaya ini diikuti guncangan ekonomi di Negara-negara “zona euro” di eropa.

Bagaimana semua hal ini bisa terjadi...? Bagaimana banyak negara-negara muslim justru berada di tempat yang terendah dalam percaturan ekonomi dunia? Termasuk negara Indonesia yang konon pertumbuhan ekonominya tidak begitu menggembirakan.

Salah satu yang sangat ingin kita bicarakan di sini diwakili kalimat pertanyaan berikut; bahwa jika iman kita menuntut kita untuk percaya bahwa Islam adalah “dien” yang dijamin eksistensinya sebagai agama yang rahmatan lil alamin, bukankah kita pun harus meyakini pula bahwa rahmatan lil alamin-nya Islam pun tak terbatas dalam lingkungan spiritualitas dan akhlak (moral) semata, tapi juga mencakup segala aspek ras manusia sekaligus bagi seluruh makhluk hidup di muka bumi? Bukankah Rahmatan lil alamin dalam Islam menyentuh segala aspek sosial, budaya, politik, ekonomi hingga iptek? Dengan demikian, kalimat 'rahmatan lil alamin' pun harus berarti bahwa nilai-nilai Islam pun dapat menyelamatkan ekonomi sebuah negara dan mensejahterahkan rakyat negara tersebut, bahkan 'Rahmatan Lil Alamin' bagi Islam dapat pula dimengerti sebagai satu poin dasar yang dapat menyelamatkan ekonomi dunia.

Rasulullah telah mewariskan syari’at Islam kepada umatnya untuk dijaga dan dilestarikan. Dan dalam perkembangan yang kita nikmati sekarang, bahwa di antara beberapa dari warisan syari’at dari kenabian Nabi Besar Muhammad SAW ternyata tidak saja mengalami proses 'pelestarian'. Sebagian dari syari’at Islam bahkan mengalami pengembangan dan beberapa inovasi. Syari’at telah dan sedang, berkembang, menyesuaikan dan disesuaikan dengan politik, hukum, ekonomi, budaya dan 'worldview' umatnya. Pengembangan dan inovasi ini telah mengalami rancang bangunnya sejak generasi pendahulu (turast), maupun oleh generasi kita sekarang.

Di antara inovasi yang dapat dilihat dengan jelas, adalah zakat, yang merupakan salah satu pilar utama hukum Islam. Zakat yang pada masa awal perkembangan Islam setelah wafatnya Rasul, difasilitasi dengan 'Baytul Mal' untuk kemudian diolah sebagai sumber pendanaan negara dan masyarakat, menopang kekhilafahan Islam. Inovasi dalam zakat tidak berhenti sampai di sini, hingga pada perkembangannya saat ini (di masa sekarang) dimunculkanlah konsep 'zakat penghasilan' atau 'zakat profesi', dan 'zakat profesi' ini tak lain adalah hasil ijtihad ulama kontemporer di abad kedua puluh. Demikian sedikit contoh daripada inovasi dalam syariat yang dimaksud di atas.

Zakat yang sudah jelas merupakan salah satu kewajiban seorang muslim, sesuai ketentuannya, diambil dari harta Seorang muslim yang hartanya mencapai nishab 85 gram emas, sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kewajiban zakat pun harus dipahami dari awal sebagai perintah Allah yang berkaitan dengan harta dan penghasilan yang halal, agar dengan harta yang diinfakkan itu, seorang muslim mengalami proses “penyucian” bagi sisa harta yang tetap menjadi haknya untuk disimpan. Di lain sisi, pemahaman atas kewajiban zakat ini bersifat global (ijmali), yaitu kesadaran penuh dari seorang muslim bahwa membayar zakat adalah perbuatan yang wajib ditunaikan untuk menyempurnakan rukun Islam, dan 'wajib' di sini diartikan sebagai; “perbuatan yang diberlakukan hukuman bagi yang meninggalkannya dan imbalan pahala bagi mereka yang mengerjakan.” Maka, zakat tak hanya merupakan perbuatan yang bernilai batiniyyah, berdasarkan kesadaran ruhiyyah, itulah iman yang dilengkapi oleh kesadaran dalam mentaati perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

Jika ditinjau dari sisi pragmatis, maka kesimpulan yang kita dapatkan justru lebih jauh dan lebih dari itu, zakat tak lain adalah bagian dari bentuk “sakralisasi” dalam mengalokasikan dana, atau sakralisasi dalam berinvestasi (investment). Dan sepertinya tidak salah, jika makna zakat, infaq maupun shadaqah yang ada dalam institusi syariat Islam disejajarkan dengan kata investment dalam konteks ekonomi. Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan ayat-ayat berikut ini, dan perhatikan pula pada kata-kata yang dicetak tebal;

Allah berfirman; “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka yang mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (Al Baqarah: 277),

Kemudian ayat;“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (At Taubah ayat 103). Allah SWT juga memerintahkan umat Islam untuk bisa menafkahkan sebagian harta yang dicintainya sehingga bisa dikatakan kebajikan yang sempurna sebagaimana firman-Nya dalam Al Qur’an, surat Ali Imran ayat 92.

Kemudian perhatikan pada petikan hadist berikut; bahwa “Tidak sempurna shalat bagi seseorang yang tidak membayar zakat”. Di ayat yang lain dalam hal menafkahkan harta, Allah memberi perumpamaan bagi mereka yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, selayak benih yang menumbuhkan tujuh bulir, dan setiap bulir yang menghasilkan seratus benih yang lain (Al Baqarah: 261),

Dan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan muttafaq ‘alaih, Rasul Shallallaahu 'alaihi wa Sallam juga menjelaskan bahwa sedekah dari harta yang baik akan ditumbuhkembangkan oleh Allah dengan berlipat ganda.”

Satu demi satu ayat dan nash hadist di atas, dapat ditadabburi secara ringkas, pada ayat pertama, dalam sejarahnya, ayat ini adalah ayat pertama di mana Allah memaklumkan kewajiban zakat di samping ayat kewajiban menjalankan ibadah shalat wajib, dalam ayat ini, Allah mengakhirinya dengan kalimat “Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” Kemudiaan pada ayat kedua, ayat tersebut mengandung kata;“ketentraman jiwa”, dari kedua kata dalam kedua ayat tadi, Allah seperti memberikan alasan utama dari menunaikan kewajiban zakat adalah sebagai salah satu penawar dari kekhawatiran dan kesedihan yang mana, kedua hal ini berimplikasi langsung pada yang bersangkutan. Dijanjikan-Nya ketentraman jiwa sebagai pengganti bagi kesedihan dan kekhawatiran itu, tidak hanya bagi sang pelaku saja, namun juga bagi mereka yang mendapatkan bagian dari apa yang diperbuat oleh orang yang mengamalkan amalan-amalan ini, pun mendapat kebahagiaan dan ketentraman jiwa.

Sebagaimana telah pula dibahas sekilas di atas, bahwa dua masalah utama yang menjadi masalah ekonomi di seluruh dunia adalah krisis dan resesi. Di belahan bumi yang lain, ada segolongan masyarakat yang sedang dalam kesulitan, kelaparan, kesedihan, dan kekhawatiran, karena tidak mendapat uluran tangan dari orang-orang yang seharusnya dapat membantunya. Zakat dapat memberikan stimulus ekonomi melebihi pengaruh yang dapat diberikan dari sumber-sumber produksi, sebut saja misalnya pada kalangan buruh yang telah memberikan produktivitas mereka dengan upah yang diterima dari kalangan kapitalis, upah ini bisa dikatakan memberikan kesejahteraan, namun kesejahteraan ini hanya menyentuh lingkar buruh tersebut, seperti keluarga atau lingkungan buruh tadi, namun upah atau gaji tidak menyentuh kehidupan kalangan yang nonproduktif seperti para janda, orang-orang lemah, lansia, atau mereka yang justru masih dalam proses mencari ilmu (pelajar).

Allah juga berfirman tentang infaq (menafkahkan harta di jalan Allah) dan menyebutnya sebagai “kebajikan yang sempurna”, sebutan ini menguatkan pengertian adanya prospek dari amalan menafkahkan harta di jalan Allah. Tak hanya itu, Rasulullah menambahkan kata-kata; "sempurna" (excellent) bagi infaq di jalan Allah, dalam suatu hadist, tentang ketidak sempurnaannya ibadah shalat jika tidak diiringi penunaian zakat.

Di sini, dapat ditarik kesimpulan bahwa infaq maupun zakat, merupakan dua kebaikan yang melengkapi kebaikan-kebaikan dari ibadah wajib lainnya. Dari keempat rukun Islam, zakat adalah satu-satunya amalan yang manfaatnya sudah pasti dirasakan oleh masyarakat umum dan menyentuh kepentingan umum pula. Allah dan rasulnya telah banyak meyakinkan kita dalam hal menafkahkan harta di jalan Allah, di antaranya, janji akan dilipatgandakannya oleh Allah hasil dari amalan ini, hasil ini dapat dipahami sebagai hasil dari pelipat-gandaan rizki yang merupakan balasan dari Allah berupa barang (harta), maupun diartikan sebagai imbalan pahala.

Sekarang mari kita merunut satu demi satu apa yang sudah kita bahas dari awal. Bagaimana bahwa kita telah bersepakat bahwa masalah ekonomi sangat berpengaruh pada kehidupan manusia di muka bumi. Semua pakar ekonomi pun bersepakat bahwa pertumbuhan ekonomi akan menaikkan gairah hidup masyarakat yang dapat diwakili dengan istilah “sejahtera”, dan di sisi yang lain, pemerosotan ekonomi menjadi musibah yang akan sulit dihadapi oleh manusia. Di lain sisi, seluruh pakar ekonomi pun setuju bahwa pertumbuhan ekonomi harus juga diiringi beberapa perimbangan-perimbangan dari sokongan kebijakan ekonomi yang lain.

Pertumbuhan ekonomi juga harus diiringi kebijakan fiskal dan pajak yang baik dan perimbangan jumlah komoditas di pasar dan daya beli masyarakat, sehingga inflansi tetap terkendali, dan pertumbuhan ekonomi tidak menimbulkan bubble lalu crash. Pertumbuhan ekonomi pun ternyata harus pula seiring dengan perimbangan pada kelestarian lingkungan hidup dan hayati. Jika tidak, seperti yang kita lihat sekarang, bahwa banyak dari pertumbuhan ekonomi ternyata berdampak pada kerusakan lingkungan dan justru mengancam beberapa ekosistem flora dan fauna. Maka, dalam hal ini, umat Islam yang menempati posisi penting sebagai bagian besar dari keseluruhan umat manusia di atas bumi pun, juga harus bertanggungjawab terhadap pertumbuhan ekonomi yang dibangun agar dapat mengikuti perimbangan-perimbangan ekonomi tersebut, jika kita merujuk pada beberapa ayat di atas, maka tidak berlebihan jika umat Islam ingin memulai pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan baik, maka umat Islam dapat merujuk pada ayat-ayat di atas tadi sebagai landasan dasar dalam membangun ekonomi sosial dan negaranya, yaitu, bagaimana mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang sekaligus juga “menentramkan”, lalu bagaimana mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berupa “kebajikan yang sempurna dan menyempurnakan”, sehingga segala investasi yang dimaksudkan untuk pertumbuhan ekonomi ini dapat menghasilkan “hasil yang berlipatganda” baik di dunia maupun di akhirat.

Jika semua hal tadi diawali dengan kesadaran dari karya nyata dalam zakat dan infaq dan diikuti dengan perimbangan-perimbangan terhadap tanggungjawab tadi, tidak seharusnya terjadi krisis yang melanda ekonomi dunia seperti yang terjadi pada masa sekarang. Krisis yang terjadi sekarang, lebih dominan disebabkan karena terjadi di belahan dunia lain saat sebuah negara tersebut maju, penduduknya pun terbiasa memboroskan anggaran belanjanya dengan kartu kredit, lalu membayar kredit tersebut dengan kredit lagi, namun di belahan bumi yang lain di sebuah negara berkembang, peduduknya harus memegang perut karena lapar dan tidak ada kredit baginya yang berguna untuk menahan lapar itu. Yang terjadi selanjutnya, di belahan dunia yang lain, sebuah negara menanggung hutang dari akibat inflansi yang yang tinggi di pasaran, dan di belahan bumi yang lain, kelesuan ekonomi terjadi akibat deflasi yang membuat komoditas yang dihasilkan berharga murah, harga murah dari bahan baku tadi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pakaian seorang petani, atau kebutuhan nelayan pada solar dan bensin untuk perahunya, ataupun tidak mencukupi sandang dan pangan bagi seorang buruh pabrik (terutama di negara negara berkembang). Masalah dan tantangan lain, tidak sampai di sini saja, harus dibuktikan bahwa investasi harta termasuk di dalamnya alokasi dana zakat dan infaq pun selalu harus diimbangi dengan kedewasaan mental dan spiritual baik itu kedewasaan dari investor (muzakki), maupun kedewasaan di pihak penerima (mustahiq).

Bukan cerita lama jika banyak dari zakat infaq ternyata terbuang percuma hanya mencukupi makan dan memberikan kebahagiaan hanya bagi sehari dua hari saja, lalu cerita berlanjut kembali tentang bagaimana mustahiq ini lalu harus meneruskan perjuangannya melawan kemiskinan di kehidupan sehari-hari kemudian. Ini tentu bertolak belakang dengan maksud utama dari kewajiban zakat sebagaimana yang diperintahkan Allah dan rasulnya dalam “sakralisasi investasi harta” ini yang di antaranya bertujuan untuk; ketentraman jiwa, demi kebajikan yang sempurna dan hasil yang berlipatganda atau memberi manfaat yang lebih besar. Investasi dalam bentuk zakat bukan untuk menjadikan harta pihak investor berkurang 2,5 persen saja dan menjadikan pihak penerima investasi sekedar menjadikannya seolah menjadi seorang penerima pasif, namun harus juga ada follow up dari investasi ini sendiri, yang tidak bisa dilepaskan dari bentuk pembinaan dan penyadaran bagi kedua belah pihak. Pihak pemberi (muzakki) harus memahami bahwa investasi ini dapat membantu daya kembang sosial di masyarakat yang akan berpengaruh juga pada iklim ekonomi di sekitar tempatnya berada atau di sekitar kawasan bisnisnya, bisa jadi dapat mengurangi beban penyakit sosial semacam pengangguran dengan memberikan suntikan modal, zakat dapat pula memperkecil kesenjangan sosial, maupun investasi yang cukup dipahami sebagai kebajikan atau derma Lillahi ta’ala.

Bagi pihak penerima (mustahik), harta zakat yang diterimanya dapat mengurangi beban hidup karena hutang, atau menjadi modal untuk membuka usaha baru (meskipun bisa jadi jumlahnya tidak seberapa). Dan yang tidak ketinggalan adalah pihak pengelola dana zakat (amil). Dalam sejarahnya, umat Islam sepeninggal Rasulullah SAW di bawah pimpinan para sahabat mampu memperkokoh agama ini dengan kekuatan politis di bawah naungan kekhilafahan, ekonomi umat ternyata banyak ditopang oleh zakat dari umat Islam sendiri, sehingga pada perkembangannya, untuk menjaga efisiensi dalam pengelolaannya, dibangunlah suatu lembaga “baytul mal”, yang kemudian membuat catatan kesuksesan bagi kesejahteraan masyarakat. Terbukti bahwa baytul mal mampu mengatasi masalah masalah ekonomi masyarakat di bawah sistem khilafah Islam, bahkan konon sampai berlebih (dalam artian benar-benar mengentaskan kemiskinan).

Itu semua tidak lain karena di antara perimbangan-perimbangan yang memang harus dilakoni oleh kedua belah pihak (muzaki dan mustahiq),peran amil pun sangat penting untuk menjembatani maksud dan kebutuhan dari kedua belah pihak tadi. Amil harus memahami tanggungjawabnya untuk dapat berbuat adil sekaligus proporsional. Inilah yang mungkin dapat menjadi solusi bagi perekonomian dunia saat ini, meskipun tentu saja kalah populer jika dibanding mereka yang sudah terbiasa dengan teori ekonomi klasik, atau penganut markentalis, maupun teori dari Keynesianis dalam menjabarkan dan usaha untuk sinkronisasi peran negara dengan peran swasta bagi ekonomi masyarakat. Satu hal yang dirasa patut dibahas adalah, bahwa di masa sekarang, pakar ekonomi telah memahami tentang sebuah negara sebagai pengayom utama bagi ekonomi rakyatnya. Pada umumnya, negara bertanggungjawab terhadap ekonomi dengan pengontrolan pada dua kebijakan, yang pertama adalah kebijakan fiskal, dan kedua pada kebijakan moneter. Dalam kedua hal ini, sebenarnya, syari’at Islam dapat memberikan sumbangsih nilai-nilai syariatnya dalam kebijakan fiskal negara (yang biasanya dipegang oleh badan eksekutif negara). Yaitu pada kebijakan bagaimana membuat peraturan-peraturan yang dapat menjamin alokasi pajak sekaligus zakat dapat tepat sasaran (Saat ini di Indonesia, sudah ada langkah maju dengan dibentuknya BAZNAS).

Bagaimana pula bagi sebuah negara untuk dapat memfasilitasi beberapa potensi dana umat yang masih belum teralokasikan maksimal, seperti dana haji, misalnya? Dan bagaimana agar pemerintah dapat memaksimalkan perannya dalam supremasi hukum untuk menyokong hal ini, untuk meminimalisir penyelewengan terhadap dana-dana ini?

Dalam kebijakan moneter, sudah selayaknya pemegang kebijakan moneter yang berada di tangan bank sentral, dapat menjembatani antusias masyarakat akan bank syari’ah, seperti obligasi syariah (sukuk), dan bahkan dapat mengadakan langkah maju dengan bertahap menghilangkan ketergantungan pada “kebijakan suku bunga”—meskipun ini kedengaran teralu mengawang-awang—(karena jika sebuah negara meninggalkan sistem bunga dalam uang kertas dengan menggantinya degan emas, maka tidak ada kebijakan moneter). Sehingga, jika memang kebijakan moneter “yang islami” ini terwujud, Negara kemudian mencetak uang baru yang murni terbuat dari emas atau perak, sehingga umat muslim dapat berzakat, berinfaq dan bersedekah, benar-benar dengan emas atau perak. Berbagi, memberi dan saling menerima adalah fitrah seluruh manusia di manapun berada, suatu pihak akan membutuhkan pihak yang lain, demikian di satu pihak yang telah mendapatkan harta yang banyak, tentu akan berfikir untuk menginvestasikan harta tersebut dengan maksud yang berbeda-beda, bisa jadi demi mendapatkan kepuasan batin tersendiri karena telah berbagi, sebagaimana dalam infaq dan shadaqoh dalam Islam, atau dengan maksud lain, yaitu mengharapkan pertukaran barang ataupun manfaat dari jasa seperti, bisa pula karena mungkin berniat untuk mengambil keuntungan dari investasinya seperti murabahah, atau memang karena tidak mampu mengelola harta tersebut sendirian (seperti mudharabah). Dari situlah akan muncul kerjasama maupun perikatan-perikatan.

Namun, sudah menjadi konsekuensi logis yang muncul dari sisi lain manusia itu sendiri yang punya kecenderungan pada keserakahan dan sifat egois, menyebabkan adanya praktik-praktik monopoli dan oligopoli dalam bisnis, kartel-kartel yang menahan lajunya kompetensi, maraknya kolusi dan nepotisme yang menguntungkan pihak pihak tertentu, praktek korupsi dan suap, hingga hutang yang berkedok suntikan dana. Akibatnya, banyak dari negara berkembang yang mandeg di tempatnya, tetap hanya menjadi negara berkembang, karena kebijakan ekonomi yang penuh koreksi dari pihak luar yang justru bertujuan memperkaya pihak pihak tertentu dan merugikan pihak yang lain. Bantuan dana yang pada dasarnya hutang bukannya menyelesaikan masalah, tapi menjadi awal mula dari masalah saat alokasinya tidak tepat sasaran atau malah diselewengkan. Muncullah negara-negara gagal tadi, karena tidak adanya perimbangan perimbangan yang sudah dibahas di atas, keadaan Somalia yang di kemelut perang berkepanjangan, masalah pajak, instabilitas politik, monopoli terhadap sektor sektor penting negara seperti eksplorasi tak terkendali pada hutan di sana, dan diperparah oleh iklim geografi Somalia yang ganas. Tidak sampai di situ, beberapa negara tak gagal pun menunjukkan perkembangan ekonomi yang mengkhawatirkan, lihat saja bagaimana krisis Yunani yang menjadi beban seluruh Eropa, lalu bagaimana dengan krisis Amerika yang dipantik oleh kebiasaan masyarakatnya menikmati “bunga”, yang tidak lain hanya kata lain dari “hutang”. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi masalah ekonomi, diperlukan adanya sumber dana yang sehat dan bebas dari hal-hal negatif (terutama negatif dalam pandangan Islam).

'Bunga' yang sudah mendarah daging dalam jiwa ekonomi global sudah menunjukkan taring bahayanya, dan bukan kebetulan jika sejak awal sekali, Islam sudah melarang praktek riba’, bahkan dalam satu riwayat yang rajih (terpercaya), bahwa ayat terakhir yang turun kepada Rasulullah SAW adalah ayat larangan praktek riba. Yang justru terbukti dapat menyukseskan program ekonomi yang sehat justru muncul dari kewajiban itu sendiri, tentunya dengan mengindahkan kritikan terhadap Islam yang justru nampak seolah menerapkan konsep negara sosialis dengan zakat-nya.

Pada kenyataannya, Islam bukan berprinsip sosialis apalagi kapitalis, namun Islam selalu memihak pada fitrah manusia itu sendiri, segala apa yang ditetapkan sebagai kewajiban bagi umat Islam adalah memang untuk kebaikan umat Islam itus sendiri, demikian pula sebaliknya, bahwa segala apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya adalah karena bertentangan dengan mashlahat manusia. Maka, sebuah impian rasanya yang tidak berlebihan jika umat Islam suatu saat memiliki sebuah lembaga semacam Bank Dunia atau semacam IMF milik ummat Islam yang bebas dari praktek riba’, dan dananya adalah dana riil yang bukan kertas ber-angka semata, namun komoditas yang memang benar-benar bernilai (valuable goods). Dana yang tersimpan adalah investasi sakral yang berasal dari dana zakat umat muslim sedunia, infaq dan shadaqah, dana fidyah, hasil-hasil yang diperoleh dari tanah atau lahan wakaf, ataupun dana abadi ummat dari saldo pengadaan haji, yang nantinya dana ini dapat dimanfaatkan bagi mashlahat umat muslim sedunia, dapat meminjamkan dana itu tanpa bunga kepada negara, atau lembaga-lembaga ummat yang memang membutuhkan, lalu pinjaman itu diproses dengan akad mudharabah atau murabahah tanpa bunga. Hingga tak ada lagi negara muslim yang dicap gagal seperti Somalia, Chad atau Sudan. Bagaimanapun itu, jauh lebih baik memulai mimpi-mimpi besar ini dari hal yang kecil dulu, yaitu bagaimana menyadarkan diri sendiri untuk berzakat dan memaksimalkan dana zakat itu bagi pembangunan umat Islam di negeri sendiri. --HPH--

PERUNDANG-UNDANGAN

fsq_cairo@yahoo.com (Forum Studi Syariah wal Qanun) — Fri, 01 Apr 2011 17:52:00 +0000

Oleh: Putro Suryonegoro*

Undang-undang merupakan sistem yang terpenting dalam pelaksanaan rangkaian kekuasaan kelembagaan negara, undang-undang memuat hal-hal yang menerangkan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat maupun, juga memuat aturan-aturan yang mengatur berbagai regulasi dan bertindak, dan juga sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, kaidah perundang-undangan di dalam hukum kebiasaan mengupayakan cara negara dan warganya agar dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hokum, dan menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hokum maupun perlindungan hak asasi manusia.

Dari itu semua kita melihat adanya hal pokok pentingnya aturan undang-undang yang selalu mengarahkan dan menjadi solusi yang apabila terjadi hal yang tidak dikehendaki, maka tulisan ini berusaha menjelaskan seberapa jauh kesesuaian hukum aturan yang selalu harus ditaati di dalam berinteraksi dalam hidup, dan berdasarkan sumber manakah yang menciptakan kaidah hukum, serta hakikat berbagai macam hukum undang-undang.

A. Pengertian Perundang-undangan

Undang-undang didalam bahasa Inggris memiliki arti Legislation yang berasal dari bahasa Latin yaitu lex, legis yang berarti hukum. Berarti, sumber hokum adalah semua dokumen yang dikeluarkan oleh otoritas yang lebih tinggi yang dibuat dengan mengikuti prosedur tertulis. Peraturan perundang-undangan, dalam konteks negara Indonesia, adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Sedangakan undang-undang di dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan dengan ketentuan dan peraturan negara yg dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dsb), disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif, dsb), ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja), dan mempunyai kekuatan yg mengikat.

Secara etimologis, erundang-undangan berasal dari istilah ‘undang-undang’, dengan awalan ‘per’ dan akhiran ‘an’. Imbuhan Per-an menunjukkan arti segala hal yang berhubungan dengan undang-undang. Sedangkan secara maknawi, pengertian perundang-undangan belum ada kesepakatan. Ketidaksepakatan berbagai ahli sebagian besar ketika sampai pada persoalan apakah perundang-undangan mengandung arti proses pembuatan atau mengandung arti hasil atau produk dari pembuatan perundang-undangan.

Istilah perundang-undangan lebih cocok digunakan untuk menggambarkan proses dan teknik penyusunan atau pembuatan keseluruhan Peraturan Negara, sedangkan istilah peraturan perundang-undangan untuk menggambarkan keseluruhan jenis-jenis atau macam Peraturan Negara. Dalam arti lain Peraturan Perundang-undangan merupakan istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan berbagai jenis dan bentuk peraturan dalam berbagai macam produk hukum tertulis yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum yang dibuat oleh Pejabat atau Lembaga yang berwenang.

Maka suatu produk hukum akan disebut sebagai peraturan perundang-undangan apabila memiliki 3 kriteria yaitu; tertulis, mengikat umum, dan dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga berwenang, berdasarkan kriteria di atas, maka tidak setiap aturan tertulis yang dikeluarkan pejabat merupakan peraturan perundang-undangan, sebab dapat saja bentuknya tertulis tapi tidak mengikat umum, namun hanya untuk perorangan berupa keputusan misalnya. Begitu pula yang bersifat untuk umum dan tertulis, namun karena dikeluarkan oleh suatu organisasi maka hanya berlaku untuk anggota didalamnya saja

B. Sumber Perundang-Undangan

Bermacam-macam sumber dalam kaidah perundang-undangan pada dasarnya kembali kepada jumlah kaidah hukum yang majemuk, dan sumber-sumber kaidah perundangan sebagian berasal dari sumber materil, sumber sejarah, sumber-sumber formil, maupun interpretasi hukum. Ketergantungan pengaruh sejarah suatu negara sangat memiliki arti dalam proses terbentuknya perundang-undangan dalam negara tersebut, sebagaimana hukum syari’ah Islam mendapatkan ruang dalam jumlah besar di antara sumber-sumber kaidah perundang-undangan di dalam negara Islam.

1. Sumber-sumber Materiil Hukum

Sumber hukum yang menentukan isi dan kandungan suatu peraturan atau kaidah hukum yang mengikat setiap orang disebut sumber hukum materiil. Sumber hukum materiil berasal dari perasaan hukum masyarakat, pendapat umum, kondisi sosial-ekonomi, hasil penelitian ilmiah, tradisi, agama, moral, perkembangan internasional, geografis dan politik hukum.

Kandungan kaidah perundang-undangan dapat dijelaskan dari beberapa hal seperti dalam kondisi ekonomi, sosial, politik maupun yang lainnya, yang menuntut para legislator dan pembuat hukum bekerja dalam membentuk rumusan asas yang menjadi hukum perundangan maupun bekerja dalam mengamandemen hukum, maka dengan jelas hal di atas menentukan dalam pembentukan kaidah-kaidah hukum yang berasal dari sumber materiil maupun sumber hukum yang imateriil.

2. Sumber Sejarah

Yang dimaksud sumber-sumber sejarah hukum ialah wujud keadaan asal mula sejarah suatu negara yang memungkinkan memberi pengaruh dalam pembentukan kaidah-kaidah hukum. Sumber sejarah yang berasal dari suatu negara terkadang sering bermula dari keadaan sejarah rakyatnya maupun keadaan sebelumnya, maka kaidah-kaidah hukum dalam hal ini merupakan gambaran yang terwujud dari sejarah nasional dan tidak akan mungkin menoleh kepada selain sumber sejarah, begitu pula sumber-sumber hukum sejarah yang berasal dari negeri asing atau warga asing.

Seperti dewan parlemen yang selalu kembali kepada asal pembentukannya pada sejarah Britania Raya begitu juga proses cara kerja anggota dewan majelis yang dimulai kemunculannya dan perkembangannya di kerajaan Inggris. Dan sudah sangat diketahui bahwa sistem presidensial atau pemerintahan republik yang kepala negaranya langsung memimpin kabinet tidak akan mungkin dapat ditemukan teori maupun prakteknya kecuali bermula dari Amerika Serikat, dan yang selanjutnya di Swiss.

3. Sumber Hukum Formal

Sumber Hukum Formal adalah sumber yang lebih mengikat dibanding sumber-sumber hukum lainnya tanpa bisa dihindari. Dan sumber-sumber Formal hukum ialah setiap peraturan yang terdapat dalam teks naskah yang tertulis dalam undang-undang biasa, konstitusi, ketetapan para dewan parlemen, maupun kebiasaan-kebiasaan yang dianggap mengikat dalam naskah undang-undang. Dan inilah beberapa sumber hukum yang dikenal dalam ilmu hukum:

a. Undang-undang

b. Kebiasaan atau tradisi

c. Traktat

d. Yurisprudensi

e. Doktrin

f. dan Hukum Agama

a. Undang-undang

Yaitu ketentuan dan peraturan negara yg dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dan sebaginya), undang-undang disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, selaku badan legislatif), kemudian ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja), dengan demikian, undang-undang mempunyai kekuatan yg mengikat

Dalam Istilah hukum, Undang-undang dibedakan atas 2 jenis, yaitu : Undang-undang dalam arti materiil, yaitu setiap keputusan pemerintah yang dilihat dari isinya, disebut UU dan mengikat setiap orang secara umum. Namun tidak setiap UU dapat disebut undang-undang dalam arti materil karena terdapat undang-undang yang hanya khusus berlaku bagi sekelompok orang tertentu sehingga disebut UU dalam arti formal saja, misalnya undang-undang yang terdapat di Indonesia seperti UU No.62 tahun 1958 mengenai naturalisasi.

Sedangkan undang-undang dalam arti formal ialah setiap keputusan pemerintah yang dilihat dari segi bentuk dan cara terjadinya yang dilakukan secara prosedural atau formal.

Undang-undang terwujud dalam bentuk tertulis yang diatur oleh pedoman-pedoman konstitusi dikeluarkan oleh komisi terkait yang proses pembentukannya maupun fungsinya selalu berbeda menurut kondisi yang mempengaruhinya.

b. Kebiasaan, atau Hukum Tradisi

Merupakan sumber hukum yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat dan diakui sebagai norma-norma hidup yang positif, namun tidak semua kebiasaan mengandung aturan yang adil dan mengatur di dalam kehidupan masyarakat, sehingga tidak semua kebiasaan dapat dijadikan sumber hukum. Selain kebiasaan, dikenal pula Adat Istiadat, yaitu himpunan kaidah sosial berupa tradisi yang umumnya bersifat sakral, Adat Istiadat mengatur tata kehidupan sosial masyarakat tertentu.

Adat istiadat dan kebiasaan dapat menjadi hukum tidak tertulis apabila telah memenuhi syarat-syarat di antaranya, harus merupakan syarat materiil yaitu; kebiasaan itu berlangsung terus-menerus dan dilakukan secara berkesinambungan, dan syarat kedua, adalah munculnya efek psikologis dari masyarakat itu sendiri seperti adanya keyakinan warga masyarakat bahwa perbuatan maupun kebiasaan itu telah dianggap sebagai suatu kewajiban, dan syarat ketiga, adanya tindakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap Adat Istiadat tersebut.

Namun, terdapat perbedaan prinsipil antara hukum kebiasaan dan hukum adat, di antaranya hukum kebiasaan seluruhnya tidak tertulis sedangkan hukum adat sering berupa hukum tertulis dan sebagian lagi tidak tertulis, dan kedua macam hukum kebiasaan tersebut berasal dari kontrak sosial sedangkan hukum adat berasal dari kehendak nenek moyang, leluhur, agama, maupun tradisi masyarakat.

c. Traktat

Traktat sering disebut perjanjian antarbangsa yang merupakan perjanjian internasional antar dua negara (bilateral) atau lebih seperti perjanjian persahabatan maupun perjanjian perdamaian. Maka, Perjanjian Internasional atau traktat adalah sebuah perjanjian yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang berupa negara atau organisasi internasional (Multilateral). Sebuah perjanjian multilateral dibuat oleh beberapa pihak yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sedangkan perjanjian bilateral dibuat antara dua negara saja.

d. Yurisprudensi

Yurisprudensi merupakan teori dan filosofi dari hukum, yaitu putusan hakim yang memuat peraturan tersendiri dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, kemudian diikuti oleh hakim lain dalam peristiwa yang sama. Yurisprudensi sering disebut judge made law (hukum yang dibuat pengadilan) sedangakan yurisprudensi di negara-negara Anglo Saxon atau Common Law sering diartikan sebagai ilmu hukum.

e. Doktrin

Ialah pendapat atau ajaran para ahli hukum yang terkemuka dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Doktrin tidak bersifat mengikat seperti Undang-undang, Hukum kebiasaan, Traktat, ataupun Yurisprudensi.

f. Syariat Islam Sebagai Sumber Hukum

Awal pembahasan mengenai Syariat Islam dan sumber-sumber hukum tidak akan terlepas melainkan hanya bagi negara-negara Islam saja, dan juga telah jelas perbedaan mengenai metode persetujuan dalam undang-undang Syariat Islam di dalam satu negara maupun yang lainnya. Arab Saudi sampai saat ini belum membentuk konstitusi apapun, maka jelas kaidah-kaidah Syariat Islam dan hukumnya merupakan konstitusi resmi negara, juga segala aturan harus didasarkan pada hukum-hukum Syariat Islam tanpa ada perselisihan. Sedangkan di Yaman, Syariat islam dianggap sebagai perundang-undangan tertinggi dan satu-satunya sumber dari berbagai undang-undang. Maka perundang-undangan di Yaman berada di bawah hukum Syariat Islam, dan Yaman dianggap sau-satunya negara didalam dunia Islam yang mengkodifikasikan konstitusi yang menjadi bentuk penjelasan dari syariat-syariat Hukum Islam.

Sedangkan di Mesir, Syariat Islam telah mengalami banyak perkembangan, sebagaimana pasal 149 UU tahun 1923 dijelaskan bahwa “Islam adalah agama negara dan Bahasa Arab adalah bahasa resminya”, juga terdapat UU yang menjelaskan dalam hal yang semakna pasal 138 UU tahun 1930, dan pasal 3 UU tahun1956, namun pada UU tahun 1958 (undang-undang ketika Mesir berserikat dengan Syiria) tidak menjelaskan sedikitpun mengenai pasal di atas dan sempat menjadi perdebatan dalam mengundangkan bunyi pasal di atas. Kemudian kembali pada UU tahun 1964 yang mencantumkan kembali bunyi pasal bahwa agama Islam adalah agama negara dan Bahasa Arab ialah bahasa resminya.

Sebagaimana dalam pasal satu dalam undang-undang perdata telah menjelaskan secara nyata bahwa keputusan hakim harus kembali diimplementasikan secara aturan undang-undang, jika belum ditemukan undang-undang tertulis di dalam syariah, maka semua masalah dikembalikan kepada hukum kebiasaan, dan kemudian syariat Islam, namun apabila masih belum didapatkan maka dikembalikan kepada kebiasaan-kebiasaan umum peraturan dan asas keadilan hukum.

Dan syariat Islam di Mesir diyakini para ahli hukum Mesir sebagai sumber pelapis kedua setelah hukum tradisi, dan merupakan urutan ketiga dalam tingkatan sumber-sumber formal hukum setelah undang-undang dan hukum kebiasaan.

C. Ciri-ciri Undang-undang Konstitusi (UUD) Sebagai Sebuah Kaidah Perundang-Undangan.

Terdapat perbedaan pendapat dari para ahli hukum, dan sebagian menolak menggolongkan undang-undang konstitusi (UUD) kepada kaidah aturan hukum atau kaidah perundang-undangan yang dikarenakan tidak adanya salah satu unsur dalam hal berundang-undang. Sebab kaidah hukum tidak dapat dinamakan undang-undang jika tidak memenuhi unsur mengikat dan sifat umum, karena hukum adalah merupakan aturan masyarakat dan di samping itu ditambahkan unsur sanksi atau hukuman yang menyeluruh memaksa publik untuk menghargai hukum, dan sanksi dalam kaidah perundang-undangan adalah hukuman nyata yang diberikan pihak berwenang kepada penentang hukum.

Pada dasarnya kaidah perundangan berkarakter mengikat dan para legislator dewan berwenang, dan apabila sampai terjadi pelanggaran kaidah hukum maka akan diberikan sanksi atasnya. Namun jika tidak terdapat dewan berwenang yang lebih tinggi maka tidak ada badan yang mampu memaksa legislator tersebut untuk menaati kaidah-kaidahnya, dan begitu pula dewan tinggi pembuat undang-undang yang tidak tunduk sepenuhnya terhadap undang-undang dapat saja melakukan penyelewengan kapanpun.

Maka, sebuah negara dapat mengancam dan menghukum secara penuh, namun tidak akan mungkin dapat menggunakan ancaman terhadap dirinya sendiri apabila sampai terjadi pelanggaran hukum, maka para penganut paham formal dalam hal ini menyatakan penolakan penggolongan UUD konstitusi sebagai sebuah kaidah perundang-undangan.

1. Penganut Faham Formal

Penganut teori hukum formal tidak menerima definisi perundang-undangan tanpa adanya unsur sanksi materiil terhadap pelanggar hukum, sejalan dengan itu, salah satu ahli hukum penganut paham formal mendefinisikan sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dsb) untuk memaksa orang untuk menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang yang diberikan oleh pihak berwenang.

Maka teori paham hukum formal tidak mengakui hakikat undang-undang konstitusi sebagai aturan hukum perundang-undangan, sebab negara pada saat itu merupakan badan yang memiliki kuasa penuh atas ancaman materiilnya dan tidak masuk akal apabila negara memberikan ancaman kepada dirinya sendiri.

2. Penganut Paham Sosial

Kebalikan teori paham formal adalah teori hukum menurut paham sosial yang tidak mengakui sanksi sebagai hukuman kepada para alat negara berwenang, maka dari itu tanpa ada hal yang menghalangi dari pernyataan penganut paham sosial bahwa sanksi berupa hukuman imateriil yang merupakan tindakan penolakan dari masyarakat atas pelanggaran yang tidak sesuai, dan hukuman yang bersifat kaidah-kaidah sosial dan merupakan sanksi imateriil dalma masalah pelanggaran hukum.

Oleh sebab itu, sesuai dengan paham sosial, kaidah-kaidah perundang-undangan memiliki sanksi khusus dan apabila hukuman langsung merupakan ancaman materiil yang diberikan kepada salah satu alat negara, maka yang akan terjadi hanyalah merupakan perang rakyat. Sebagaimana tidak adanya sanksi materiil, maka tidak terdapat hukuman apapun, dengan demikian, penolakan dan upaya protes masyarakat adalah merupakan sanksi tidak langsung yang ada terus-menerus walaupun terkadang terdapat perubahan dalam hal tempat dan waktu.

Jelaslah di sini bahwa terdapat titik kesalahan pada pendapat pertama mengenai sangkut pautnya kaidah-kaidah hukum dengan wujud sanksi nyata dan melupakan faktor respon publik dan pada akhirnya, kaidah-kaidah konstitusi dasar negara merupakan suatu cabang bidang hukum lain dan bahkan undang-undang konstitusi dianggap merupakan kaidah hukum tertinggi daripada hukum-hukum lainnya.

D. Macam-macam Undang-undang Konstitusi.

Pembagian undang-undang konstitusi tetap terlaksana walau pada setiap cabang ilmu hukum memiliki fungsi yang sama dan dalam konteks yang dimuat, berdasarkan pengkosifikasian hukum terbagi menjadi Hukum Tertulis dan Hukum Tidak Tertulis, dan berdasarkan prosedural amandemennya, menjadi Undang-undang Kaku dan Fleksibel.

1. Undang-undang berdasarkan pengkodifikasiannya;

Undang-undang terbagi dalam 2 jenis berdasarkan ditulis atau tidaknya, yang pertama, disebut undang-undang tertulis dan yang kedua, disebut dengan undang-undang tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

a. Undang-undang Tertulis.

Undang-undang tertulis atau yang tertuang dalam bentuk tulisan dalam teks baik yang merupakan satu kumpulan atau beberapa kumpulan. dan yang dimaksud tertulis adalah bukan sembarang tertulis atau yang biasa dituliskan, namun lebih tepatnya hukum tersebut merupakan produk dari dewan berwenang atau dewan pembentuk aturan undang-undang maka kemudian hukum tertulis memiliki arti undang-undang yang dikumpulkan dalam suatu tulisan yang dibuat oleh para pembuat undang-undang.

Undang-undang tertulis pun terkadang memiliki sifat-sifat fleksibel apabila dibuat dengan cara-cara yang biasa dan dapat pula diamandemen pula dangan cara-cara yang biasa, dan terkadang menjadi kaku apabila proses pembentukannya kuat dan prosedur amandemennya pun menjadi tidak semudah undang-undang bersifat fleksibel.

Sampai pada akhir abad 18, undang-undang kebiasaan tidak tertulis lebih populer di sebagian besar negara dan undang-undang tertulis belum meluas hingga pada akhir abad itu. Sebagaimana undang-undang tertulis pertama kali dikeluarkan oleh Amerika pada tahun 1787, kemudain beralih ide undang-undang tertulis ke Perancis dan ke beberapa negara dunia. Perancis mulai mengeluarkannya pada 1791, yaitu setelah terjadi revolusi Perancis, kemudian Bulgaria pada 1821, Italia; tahun 1848, Perancis; 1875, Rusia; 1918, Jerman; 1919, Cekoslowakia; 1920, Turki; 1924, Mesir; 1923, Republik Mesir-Syiria; 1920, Polandia; 1921, Irak; 1925, Libanon; 1926, Yordania; 1928, dan negara-negara lainnya.

Dalam hal ini undang-undang tertulis memilik peran penting dan menjadi bentuk kaidah yang diikuti banyak negara dunia dan menjadi bagian yang tidak akan terhindar dalam negara dunia dan juga tidak akan mungkin kembali lagi kepada undang-undang kebiasaan yang tidak tertulis. Dan undang-undang terulis lebih merupakan undang-undang mayoritas dalam sebuah negara namun tidak menutup kemungkinan adanya kaidah-kaidah undang-undang kebiasaan disamping undang-undang tertulis.

Di antara kelebihan undang-undang tertulis, selain memiliki kejelasan pada hukumnya yang memungkinkan siapapun untuk merujuk kepadanya, dengan demikian akan menjadi solusi bagi pemerintah apabila terjadi pelanggaran, juga merupakan undang-undang tertinggi dibanding undang-undang kebiasaan, dengan begitu dapat menjelaskan kepada setiap pemegang kekuasaan dalam batasan-batasannya. Undang-undang tertulis memberikan jaminan bagi hak-hak manusia dan kebebasannya, berperan dalam mendidik setiap warga negara dalam sektor politik, juga merupakan hal pokok bagi negara bentuk uni dalam pembentukan naskah serta membatasi setiap batasan kekuasaan masing-masing.

Meski banyak kelebihan yang dimiliki undang-unadng tertulis tidak berarti bahwa undang-undang tertulis terlepas dari kekurangan maupun kelemahan. Di antara yang telah dipaparkan oleh para ahli hukum; terjadinya ketidak selarasan antara aturann-aturan hukum dengan hal yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat dikarenakan sifat baku di dalam tindakan prosedural dalam mengamandemen hukum maupun konstitusi dan bahkan telah menjadi hal mustahil dalam kenyataanya dan di dalam praktek masyarakat. Yang kedua, undang-unfdang tertulis tidak dapat mengatur segala aspek ang memang seharusnya wajib diatur, begitu juga apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkadang menjadikan undang-undang tidak berlaku lagi ataupun menuntut adanya pembuatan undang-undang baru.

b. Undang-Undang Tidak Tertulis

Undang-undang kebiasaan tidak tertulis terdapat dalam bentuk kumpulan-kumpulan kebiasaan dan hukum adat istiadat yang diatur dalam sistem politik negara, di antara bentuk undang-undang kebiasaan yang terkenal adalah Undang-undang Inggris.

Terdapat perbedaan antara “Undang-undang Kebiasaan” dan “Kebiasaan Perundang-undangan”, yang pertama menjelaskan berbagai kaidah-kaidah perundang-undangan di dalam sebuah negara, sedangkan kebiasaan perundang-undangan hanya terdapat di dalam dokumen undang-undang.

Maka dari itu, undang-undang tidak tertulis tidak lantas mencegah adanya sebuah undang-undang dalam bentuk tertulis, dan selain bahwa terdapat hukum kebiasaan perundang-undangan—sebagai alat interpretasi, alat pelengakap, alat amandemen—undang-undang tidak tertulis juga tidak mencegah adanya hukum kebiasaan dan adanya kumpulan dokumen-dokumen konstitusi. Sebagaimana yang kita lihat di Inggris, dalam hal ini dokumen tersebut hanya dianggap sebagai sumber pelengkap bagi hukum kebiasaan. Dan undang-undang kebiasaan hanya berpengaruh besar hingga sampai akhir abad 18, tidak didasarkan atas kaidah teks tertulis yang berasal dari pembuat undang-undang tetap didasarkan atas adaptasi dan kebiasaan yang terus berulang sejak sebelum itu memiliki kekuatan memaksa seiring berjalannya waktu.

Namun menurut pendapat para ahli hukum, metode pembagian seperti ini bukan merupakan pembagian hukum secara mutlak, karena terkadang undang-undanag kebiasaan bisa terdapat pada dokumen-dokumen tertulis yang mengatur beberapa masalah perundang-undangan, begitu pula pada undang-undang tertulis yang berfungsi melengkapi undang-undang kebiasaan atau sebagai alat interpretasi maupun amandemen, maka oleh itu tidak terdapat pembagian mutlak di dalam dua macam undang-undang ini

2. Undang-undang Berdasarkan Prosedural Amandemennya.

Sebagaimana terbagi berdasarkan perosedural amandemennya menjadi dua macam, yaitu “Undang-undang Kaku” dan “Undang-undang Fleksibel”.

a. Undang-undang Lentur atau Fleksibel

Ialah setiap undang-undang yang dibentuk, diamandemen atau dihapus dengan cara yang sama pada waktu pembentukannya. Dan sebagian undang-undang fleksibel merupakan undang-undang kebiasaan dan dapat mengamandemen atau menghapus kaidah undang-undang yang bersifat elastis tanpa diikuti syarat maupun proses-proses tertentu.

Dewan parlemen dapat melakukan amandemen atau menghapuskan undang-undang kebiasaan dengan prosedur yang sama seperti di dalam undang-undang biasa seperti undang-undang biasa, Sebagaimana lelucon yang sering dipakai; “Parlemen Inggris dapat berbuat apa saja, kecuali merubah laki-laki menjadi perempuan ataupun sebaliknya “. Itu adalah merupakan suatu ibarat bagi kekuasaan dewa parlemen Inggris dalam membuat hukum dan menghapus hukum. Karena tidak terdapat batasan sejauh mana kekuasaan dewan parlemen dalam hal ini.

Beberapa contoh undang-undang fleksibel yang tertulis seperti undang-undang Perancis tahun 1814, tahun 1830, Italia lama 1848, dan Uni Soviet 1918.

b. Undang-undang Kaku.

Undang-undang kaku memiliki lebih banyak proses maupun syarat berkondisi yang ditekankan dalam mengamandemen hukum-hukumnya dan juga prosedur yang harus diikuti, dan ini sering disebut undang-undang kaku secara nisbi. Sebagaimana di samping itu terdapat undang-undang kaku mutlak, jika para penguasa hukum melarang amandemen undang-undang secara penuh dan bahkan melarang untuk selama-lamanya. dikarenakan aturan yang telah melarang apapun yang mengganggu hukum dalam kondisi apapun dan dalam kondisi-kondisi tertentu.

Maka, kaidah hukum dalam masa itu menjadi kaku mutlak dan selain dalam waktu yang telah ditetapkan, kaidah hukum itu akan beralih menjadi undang-undang kaku dalam arti nisbi, sebagaimana telah disebutkan bahwa apabila prosedural amandemen yang dilakukan labih rumit daripada yang harus diikuti dalam mengamandemen undang-undang biasa seperti undang-undang Amerika dan sebagian besar undang-undang Perancis dan Mesir. Perlu diperhatikan bahwa elastisitas undang-undang atau kekakuannya sangat tergantung pada banyak faktor, sebagaimana pemeliharaan undang-undang tidak lain hanya untuk melindungi warga negara serta keselarasan undang-undang hanya untuk maslahat negara.

Demikian ini tulisan yang sangat sederhana telah menemui kalimat akhir, dan pada akhirnya, pembahasan mengenai perundang-undangan tidak akan cukup mampu untuk dibahas secara detail hanya dalam beberapa lembar kertas, bahkan masih banyak bab yang masih perlu untuk diketahui karena undang-undang sebagian besar merupakan hukum positif yang masih mungkin bisa lahir dan dibentuk begitu juga bisa dihapuskan seirama dengan mendesirnya kebutuhan dan bisikan hati didalam kelompok sosial atau negara tetentu dan akan terjadi banyak ketidaksamaan disebabkan kultur sosial masyarakat pada setiap daerah yang berbeda dan akan selalu memberi pengaruh besar dalam terciptanya aturan. Wallahu a’lam bissowab.

*Anggota FSQ

Mahasiswa Fakultas Syari’ah wal Qanun

TEORI PEMISAHAN KEKUASAAN DAN PENERAPANNYA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN MODERN

fsq_cairo@yahoo.com (Forum Studi Syariah wal Qanun) — Fri, 01 Apr 2011 16:44:00 +0000

Oleh: Muhammad Rakhmat Alam*

Prolog

Dalam sebuah praktek ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan, sehingga terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter, sebut saja misalnya seperti dalam bentuk monarki dimana kekuasaan berada ditangan seorang raja. Apalagi jika kekuasaan itu di warnai dengan paham teokrasi yang menggunakan prinsip kedaulatan Tuhan, maka kekuasaan Raja semakin absolute dan tak terbantahkan sebagaimana yang telah tergoreskan dalam sejarah peradaban Mesir, Yunani dan Romawi kuno, peradaban China, India, hingga peradaban Eropa. Maka untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pembagian/pemisahan kekuasaan, sehingga terjadi kontrol dan keseimbangan diantara lembaga pemegang kekuasaan. Selanjutnya kita akan membahas apakah maksud dari prinsip ini? Bagaimana perkembangannya? Serta bagaimana praktek penerapannya dalam suatu negara? Begitu juga adakah pembagian kekuasaan dalam Islam dan seperti apakah?

1) Prinsip Pemisahan Kekuasaan / The principle of Separation of powers / Mabda al-fashl baina As-sulthaat.

1. Mafhum Prinsip Pemisahan/separation atau Pembagian/division Kekuasaan.

Prinsip pemisahan kekuasaan merupakan asas perlawanan yang bersandar dari sistem pemerintahan demokrasi. Prinsip ini memandang perlunya memberikan jaminan kebebasan/al-hurriyah serta menghapus kediktatoran dan kesewenang-wenangan/al-istibdad. Maksudnya, prinsip ini memberikan kekuasaan Negara kepada beberapa lembaga yang berbeda dan independent tanpa memusatkan kekuasaan pada satu tangan atau lembaga.

Prinsip ini tegak atas 2 (dua) dasar:

a) Memberikan kekuasaan pada lembaga-lembaga khusus atau tertentu, yang mana masing-masing lembaga tersebut menjalankan tugasnya yang telah di tentukan dan di tetapkan.

b) Memberikan kebebasan pengaturan bagi lembaga-lembaga yang memegang kekuasaan. Akan tetapi setiap lembaga tidak dapat menginterfensi urusan lembaga lainnya. Dan tidak boleh menjalankan fungsi yang bukan fungsinya.

2. Sejarah munculnya teori pemisahan atau pembagian kekuasaan.

Pada dasarnya, prinsip pemisahan kekuasaan telah lama dibicarakan pada masa sebelum masehi/ashr al-qadim oleh tokoh filsafat Yunani yaitu plato ( 427-347 SM ) dan aristoteles ( 322-384 SM ). Akan tetapi kemunculannya dalam bentuk yang lebih matang muncul pada era modern/ashr al-hadits ketika terjadi revolusi perancis abad 17 atau tepatnya 1690 masehi oleh filsuf berkebangasaan inggris, John locke dengan bukunya " Pemerintahan Sipil/al-hukumah al-madinah/Civil Goverment " . Yang selanjutnya diterangkan dalam bentuk yang jelas oleh filsuf politik Perancis Montesquieu dalam bukunya " L'Esprit des lois/ruh al-qawanin/the spirit of laws " (1748) yang mengikuti jalan pemikiran John Locke walau ada sedikit perbedaan.

2) Prinsip pemisahan atau pembagian kekuasaan dalam teori politik kenegaraan (konstitusional).

1) Pemisahan atau pembagian Kekuasaan Menurut John Locke

John Locke, ketika masa pemerintahan parlementer/al-hukumah an-niyabiyah dalam bukunya yang berjudul “Two Treaties of Goverment” mengusulkan agar kekuasaan di dalam negara itu dibagi dalam organ-organ negara yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Menurutnya agar pemerintah tidak sewenang-wenang, maka harus ada pembagian pemegang kekuasaan-kekuasaan ke dalam tiga macam kekuasaan,yaitu:

1. Kekuasaan Legislatif/Sulthah Tasyri'iyah (membuat undang-undang)

2. Kekuasaan Eksekutif/Sulthah Tanfidziyah (melaksanakan undang-undang)

3. Kekuasaaan Federatif/Sulthah Ittihadiyah atau Ta'ahudiyah (melakukan hubungan diplomtik dengan negara-negara lain seperti:mengumunkan perang dan perdamaian, dan menetapkan perjanjian-perjanjian).

Pendapat John Locke inilah yang mendasari munculnya teori pembagian kekuasaan sebagai gagasan awal untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan (absolut) dalam suatu negara.

2) Pemisahan atau pembagian Kekuasaan Menurut Montesquieu

Menurut Montesquieu dengan teorinya trias politica yang tercantum dalam bukunya “L’esprit des Lois” selaras dengan pikiran John Locke, membagi kekuasaan dalam tiga cabang :

1. Kekuasaan Legislatif sebagai pembuat undang-undang

2. Kekuasaan Eksekutif sebagai pelaksana UU

3. Kekuasaan Yudikatif yang bertugas menghakimi.

Dari klasifikasi Montesquieu inilah dikenal pembagian kekuasaan Negara modern dalam tiga fungsi, yaitu legislatif (the legislative function), eksekutif (the executive function), dan yudisial (the judicial function).

Konsep yang dikemukakan oleh John Locke dengan konsep yang dikemukakan oleh Montesquieu pada dasarnya memiliki perbedaan, yaitu:

a) Menurut John Locke kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang mencakup kekuasaan yuikatif karena mengadili itu berarti melaksanakan undang-undang, sedangkan kekuasaan federatif (hubungan luar negeri) merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri.

b) Menurut Montesquieu kekuasaan eksekutif mencakup kekuasaan ferderatif karena melakukan hubungan luar negeri itu termasuk kekuasaan eksekutif, sedangkan kekuasaan yudikatif harus merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan terpisah dari eksekutif.

c) Pada kenyataannya ternyata, sejarah menunjukkan bahwa cara pembagian kekuasaan yang dikemukakan Montesquieu yang lebih diterima.

3) Pemisahan Kekuasaan Menurut Rousseau

Menurut Rousseau filsuf kelahiran Geneva/jenewa abad 18, kekuasaan terbatas pada eksekutif yang merupakan hak rakyat semata. Dan kekuasaan ini tidak di lakukan kecuali hasil kesepakatan rakyat. Adapun legislatif menurutnya hanyalah penengah dan perantara rakyat dengan kekuasaan eksekutif yang menetapkan undang-undang dan tunduk sepenunya pada kekuasaan eksekutif yang merupakan representasi dari keinginan umum rakyat. Dia juga setuju dengan adanya kekuasaan yudikatif.

Dan dari pemikirannya ini, sebagian ahli hukum berpendapat bahwa Rousseau bukanlah pendukung gagasan pemisahan kekuasaan Negara, karena kekuasaan menurutnya hanya pada rakyat yang sekaligus bertindak sebagai eksekutor. Dan legislative hanyalah perantara belaka.

Mengenai pembagian kekuasaan seperti yang dikemukakan Montesquieu, yang membagi kekuasaan itu menjadi tiga kekuasaan, yaitu: legislatif, eksekutif, dan yudikatif, Jimly Asshiddiqie menjelaskan lagi mengenai cabang-cabang dari kekuasaan-kekuasaan itu.

Cabang kekuasaan legislatif terdiri dari:

1. Fungsi Pengaturan (legislasi)

Fungsi legislasi ini menyangkut 4 kegiatan:

1.) Prakarsa pembuatan undang-undang (legislative initiation);

2.) Pembahasan rancangan undang-undang (law making process);

3.) Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (law enactment approval);

4.) Pemberian persetujuan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hokum yang mengikat lainnya (binding decision making on international agreement treaties or other legal binding documents).

2. Fungsi Pengawasan (control)

Fungsi-fungsi control atau pengawasan oleh parlemen sebagai berikut:

1.) Pengawasan terhadap penentuan kebijakan (control of policy making);

2.) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (control of policy executing);

3.) Pengawasan terhadap penganggaran dan pembelanjaan Negara (control of budgeting)

4.) Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja Negara (control of budget implementations);

5.) Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan (control of government performances);

6.) Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat public (control of political appointment of public officials).

3. Fungsi perwakilan (representation)

Ada 3 (tiga) system perwakilan yang di praktikkan di berbagai Negara demokrasi, ketiga fungsi itu adalah :

1.) System perwakilan politik (political representation);

2.) System perwakilan territorial (territorial or regional representation);

3.) System perwakilan fungsional (functional representation).

Cabang kekuasaan eksekutif terdiri dari :

1. Sistem pemerintahan

2. Kementerian Negara

Cabang kekuasaan yudikatif terdiri dari :

1. Kedudukan Kekuasaan Kehakiman

Dalam kegiatan bernegara, kedudukan hakim pada pokoknya bersifat sangat khusus. Dalam hubungan kepentingan yang bersifat triadik (triadic relation) antara Negara (state), pasar (market), dan masyarakat madani (civil society), kedudukan hakim haruslah berada di tengah. Demikian pula dalam hubungan antara negara

(state) dan warga negara (citizens), hakim juga harus berada di antara keduanya secara seimbang. Jika Negara dirugikan oleh warga negara, karena warga Negara melanggar hukum negara, maka hakim harus memutuskan hal itu dengan adil. Jika warga negara dirugikan oleh keputusan-keputusan negara, baik melalui perkara tata

usaha negara maupun perkara pengujian peraturan, hakim juga harus memutusnya dengan adil. Jika antarwarga negara sendiri atau pun dengan lembaga-lembaga negara terlibat sengketa kepentingan perdata satu sama lain, maka hakim atas nama Negara juga harus memutusnya dengan seadil-adilnya pula.

Oleh karena itu, hakim dan kekuasaan kehakiman memang harus ditempatkan sebagai cabang kekuasaan yang tersendiri. Oleh sebab itu, salah satu ciri yang dianggap penting dalam setiap negara hukum yang demokratis (democratische rechtsstaat) ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum (constitutional democracy) adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak (independent and impartial). Apapun sistim hukum yang dipakai dan sistim pemerintahan yang dianut, pelaksanaan the principles of independence and impartiality of the judiciary haruslah benar-benar dijamin di setiap negara demokrasi konstitusional (constitutional democracy).

Lembaga peradilan tumbuh dalam sejarah umat manusia dimulai dari bentuk dan sistimnya yang sederhana. Lama-lama bentuk dan sistim peradilan berkembang menjadi semakin kompleks dan modern. Oleh karena itu, seperti dikemukakan oleh Djokosoetono ada empat tahap dan sekaligus empat macam rechtspraak yang dikenal dalam sejarah, yaitu:

1) Rechtspraak naar ongeschreven recht (hukum adat), yaitu pengadilan yang didasarkan atas ketentuan hukum yang tidak tertulis, seperti pengadilan adat;

2) Rechtspraak naar precedenten, yaitu pengadilan yang didasarkan atas prinsip presedent atau putusan-putusan hakim yang terdahulu, seperti yang dipraktikkan di Inggris;

3) Rechtspraak naar rechtsboeken, yaitu pengadilan yang didasarkan atas kitab-kitab hukum, seperti dalam praktik dengan pengadilan agama (Islam) yang menggunakan kompendium atau kitab-kitab ulama ahlussunnah wal-jama’ah atau kitab-kitab ulama syi’ah; dan

4) Rechtspraak naar wetboeken, yaitu pengadilan yang didasarkan atas ketentuan undang-undang atau pun kitab undang-undang. Pengadilan demikian ini merupakan penjelmaan dari paham hukum positif atau moderne wetgeving yang mengutamakan peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis (schreven wetgeving).

2. Prinsip Pokok Kehakiman

Secara umum dapat dikemukakan ada 2 (dua) prinsip yang biasa dipandang sangat pokok dalam sistim peradilan, yaitu (i) the principle of judicial independence, dan (ii) the principle of judicial impartiality. Kedua prinsip ini diakui sebagai pra syarat pokok sistem di semua negara yang disebut hukum modern atau modern constitutional state.

Prinsip independensi itu sendiri antara lain harus diwujudkan dalam sikap para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya. Di samping itu, independensi juga tercermin dalam berbagai pengaturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan, masa kerja, pengembangan karir, sistim penggajian, dan pemberhentian para hakim. Sementara itu, prinsip kedua yang sangat penting adalah prinsip ketidakberpihakan (the principle of impartiality).

3. Struktur Organisasi Kehakiman

Dalam struktur organisasi kekuasaan kehakiman, terdapat beberapa fungsi yang dilembagakan secara internal dan eksternal. Terkait dengan jabatan-jabatan kehakiman itu, terdapat pula pejabat-pejabat hukum yaitu (a) pejabat penyidik, (b) pejabat penuntut umum, dan (c) advokat yang juga diakui sebagai penegak hukum. Di lingkungan pejabat penyidik, terdapat (i) polisi, (ii) jaksa, (iii) penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan iv) penyidik pegawai negeri sipil, yang dewasa ini di Indonesia berjumlah kurang lebih 52 macam. Mereka yang menjalankan fungsi penuntutan adalah (i) jaksa penuntut umum, dan (ii) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sementara itu, dalam lingkungan internal organisasi pengadilan, dibedakan dengan tegas adanya 3 (tiga) jabatan yang bersifat fungsional, yaitu (i) hakim, (ii) panitera, dan (iii) pegawai administrasi lainnya. Ketiganya perlu dibedakan dengan tegas, karena memiliki kedudukan yang berbeda dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Hakim adalah pejabat Negara yang menjalankan kekuasaan negara di bidang yudisial atau kehakiman. Sementara itu, panitera adalah pegawai negeri sipil yang menyandang jabatan fungsional sebagai administratur perkara yang bekerja berdasarkan sumpah jabatan untuk menjaga kerahasiaan setiap perkara. Sedangkan, pegawai administrasi biasa adalah pegawai negeri sipil yang tunduk pada ketentuan kepegawainegerian pada umumnya.

3) Prinsip pemisahan atau pembagian kekuasaan dalam pemikiran Undang-Undang Dasar.

1. Sentralisasi/markaziyah dan Desentralisasi/allaa markaziyah.

a) Definisi Sentralisasi dan Desentralisasi

Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang atas segala urusan yang menyangkut pemerintahan kepada tingkat pusat.. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Bahkan pada zaman kerajaan, pemerintahan kolonial, maupun di zaman kemerdekaan.Istilah sentralisasi sendiri sering digunakan dalam kaitannya dengan kontrol terhadap kekuasaan dan lokasi yang berpusat pada satu titik.

Sementara desentralisasi menurut Hoogerwarf, merupakan pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan publik yang lebih tinggi kepada badan-badan publik yang lebih rendah kedudukannya untuk secara mandiri dan berdasarkan kepentingan sendiri mengambil keputusan di bidang pengaturan (regelendaad) dan di bidang pemerintahan (bestuursdaad).

Menurut Dennis A. Rondinelli, John R. Nellis, dan G. Shabbir Cheema mengatakan: “Decentralization is the transfer of planning, decision making, or administrative authority from the central government to its field organizations, local government, or non-gevernmental organizations/desentralisasi adalah pelimpaan wewenang atau otoritas dalam perencanaan, membuat keputusan, atau urusan administratif dari pemerintah pusat kepada organisasi wilayah, pemerintah lokal, atau organisasi non pemerintah ”.

Adapun menurut UU Nomor 5 Tahun 1974, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada daerah. Pelimpahan wewenang kepada Pemerintahan Daerah, semata- mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien.

Dampak Positif dan Negatif Sentralisasi

• Segi Ekonomi

Dari segi ekonomi, efek positif yang di berikan oleh sistem sentralisasi ini adalah perekonomian lebih terarah dan teratur karena pada sistem ini hanya pusat saja yang mengatur perekonomian. Sedangkan dampak negatifnya adalah daerah seolah-olah hanya di jadikan sapi perahan saja dan tidak dibiarkan mengatur kebijakan perekonomiannya masing- masing sehingga terjadi pemusatan keuangan pada Pemerintah Pusat.

• Segi Sosial Budaya

Dengan di laksanakannya sistem sentralisasi ini, perbedaan-perbadaan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia dapat di persatukan.Sehingga, setiap daerah tidak saling menonjolkan kebudayaan masing-masing dan lebih menguatkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang di miliki bangsa Indonesia.

Sedangkan dampak negatif yang di timbulkan sistem ini adalah pemerintah pusat begitu dominan dalam menggerakkan seluruh aktivitas negara. Dominasi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah telah menghilangkan eksistensi daerah sebagai tatanan pemerintahan lokal yang memiliki keunikan dinamika sosial budaya tersendiri, keadaan ini dalam jangka waktu yang panjang mengakibatkan ketergantungan kepada pemerintah pusat yang pada akhirnya mematikan kreasi dan inisiatif lokal untuk membangun lokalitasnya.

• Segi Keamanan dan Politik

Dampak positif yang dirasakan dalam penerapan sentralisasi ini adalah keamanan lebih terjamin karena pada masa di terapkannya sistem ini, jarang terjadi konflik antar daerah yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional Indonesia. Tetapi, sentralisasi juga membawa dampak negatif dibidang ini. Seperti menonjolnya organisasi-organisasi kemiliteran. Sehingga, organisasi-organisasi militer tersebut mempunyai hak yang lebih daripada organisasi lain.

Dampak positif yang dirasakan di bidang politik sebagai hasil penerapan sistem sentralisasi adalah pemerintah daerah tidak harus 'pusing-pusing' pada permasalahan yang timbul akibat perbedaan pengambilan keputusan, karena seluluh keputusan dan kebijakan dikoordinir seluruhnya oleh pemerintah pusat. Sehingga keputusan yang dihasilkan dapat terlaksana secara maksimal karena pemerintah daerah hanya menerima saja.

Sedangkan dampak negatifnya adalah terjadinya kemandulan dalam diri daerah karena hanya terus bergantung pada keputusan yang di berikan oleh pusat. Selain itu, waktu yang dihabiskan untuk menghasilkan suatu keputusan atau kebijakan memakan waktu yang lama dan menyebabkan realisasi dari keputusan tersebut terhambat.

Dampak Positif dan Negatif Desentralisasi

• Segi Ekonomi

Dari segi ekonomi banyak sekali keuntungan dari penerapan sistem desentralisasi ini dimana pemerintahan daerah akan mudah untuk mengelola sumber daya alam yang dimilikinya, dengan demikian apabila sumber daya alam yang dimiliki telah dikelola secara maksimal maka pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat. Seperti yang diberitakan pada majalah Tempo Januari 2003 “Desentralisasi: Menuju Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Berbasis Komunitas Lokal”.

Tetapi, penerapan sistem ini membukan peluang yang sebesar-besarnya bagi pejabat daerah (pejabat yang tidak benar) untuk melalukan praktek KKN. Seperti yang dimuat pada majalah Tempo Kamis 4 November 2004 (www.tempointeraktif.com) “Desentralisasi Korupsi Melalui Otonomi Daerah”.

“Setelah Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, resmi menjadi tersangka korupsi pembelian genset senilai Rp 30 miliar, lalu giliran Gubernur Sumatera Barat Zainal Bakar resmi sebagai tersangka kasus korupsi anggaran dewan dalam APBD 2002 sebesar Rp 6,4 miliar, oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Dua kasus korupsi menyangkut gubernur ini, masih ditambah hujan kasus korupsi yang menyangkut puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di berbagai wilayah di Indonesia, dengan modus mirip: menyelewengkan APBD”.

• Segi Sosial Budaya

Dengan diadakannya desentralisasi, akan memperkuat ikatan sosial budaya pada suatu daerah. Karena dengan diterapkannya sistem desentralisasi ini pemerintahan daerah akan dengan mudah untuk mengembangkan kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Bahkan kebudayaan tersebut dapat dikembangkan dan di perkenalkan kepada daerah lain. Yang nantinya merupakan salah satu potensi daerah tersebut.

Sedangkan dampak negatif dari desentralisasi pada segi sosial budaya adalah masing- masing daerah berlomba-lomba untuk menonjolkan kebudayaannya masing-masing. Sehingga, secara tidak langsung ikut melunturkan kesatuan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri.

• Segi Keamanan dan Politik

Dengan diadakannya desentralisasi merupakan suatu upaya untuk mempertahankan kesatuan Negara Indonesia, karena dengan diterapkannya kebijaksanaan ini akan bisa meredam daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dengan NKRI, (daerah-daerah yang merasa kurang puas dengan sistem atau apa saja yang menyangkut NKRI). Tetapi disatu sisi desentralisasi berpotensi menyulut konflik antar daerah. Sebagaimana pada artiket Asian Report 18 juli 2003 ”Mengatur Desentralisasi Dan Konflik Disulawesi Selatan”

”……………..Indonesia memindahkan kekuasaannya yang luas ke kabupaten-kabupaten dan kota-kota – tingkat kedua pemerintahan daerah sesudah provinsi – diikuti dengan pemindahan fiskal cukup banyak dari pusat. Peraturan yang mendasari desentralisasi juga memperbolehkan penciptaan kawasan baru dengan cara pemekaran atau penggabungan unit-unit administratif yang eksis. Prakteknya, proses yang dikenal sebagai pemekaran tersebut berarti tidak bergabung tetapi merupakan pemecahan secara administratif dan penciptaan beberapa provinsi baru serta hampir 100 kabupaten baru.

Dengan beberapa dari kabupaten itu menggambarkan garis etnis dan meningkatnya ekonomi yang cepat bagi politik daerah, ada ketakutan akan terjadi konflik baru dalam soal tanah, sumber daya atau perbatasan dan adanya politisi lokal yang memanipulasi ketegangan untuk kepentingan personal. Namun begitu, proses desentralisasi juga telah meningkatkan prospek pencegahan dan manajemen konflik yang lebih baik melalui munculnya pemerintahan lokal yang lebih dipercaya……..”

Dibidang politik, dampak positif yang didapat melalui desentralisasi adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah lebih aktif dalam mengelola daerahnya.

Tetapi, dampak negatif yang terlihat dari sistem ini adalah euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkat kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat.

b) Desentralisasi di Negara Indonesia

Sejarah mencatat desentralisasi di Indonesia mengalami pasang naik dan surut (pola zig-zag terjadi antara desentralisasi dan sentralisasi) seiring dengan perubahan konstelasi politik yang melekat dan terjadi pada perjalanan kehidupan bangsa. Bird dan Vaillancourt (2000: 160) mengatakan, secara konstitusi Indonesia adalah Negara kesatuan yang desentralistis, namun dalam prakteknya menunjukkan sistem pemerintahan yang sangat sentralistis. Pada tahun 1998, secara internal bangsa Indonesia tengah dilanda multikrisis, yang diawali dengan krisis ekonomi maupun krisis kepercayaan, yang diikuti oleh ancaman disintegrasi bangsa.

Agar bangsa Indonesia secepatnya keluar dari belenggu krisis multidimensional, maka pemerintah melakukan reformasi total dan mengambil langkah kebijakan strategis dengan pemberian status otonomi seluas-luasnya kepada kabupaten/kota dengan azas desentralisasi, dan pemerintahan provinsi berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah dengan azas dekonsentrasi. Pasal 18 UUD 1945 yang telah diamandemen dan ditambahkan menjadi pasal 18, 18A, dan 18B memberikan dasar dalam penyelenggaraan desentralisasi. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi, dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.

Sampai saat ini, Indonesia telah memiliki 7 (tujuh) undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah, yaitu:

a. UU 1/1948;

b. UU 22/1948;

c. UU 1/1957;

d. UU 18/1965;

e. UU 15/1974;

f. UU 22/1999;

g. UU 32/2004.

Dengan pemberian otonomi seluas-luasnya, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memonitor dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antardaerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat empat elemen penting yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. Keempat elemen tersebut menurut Rondinelli (dalam Litvack dan Seddon, 1999: 2), adalah desentralisasi politik (Political Decentralization), desentralisasi administrasi (Administrative Decentralization), desentralisasi fiskal (Fiscal Decentralization), dan desentralisasi ekonomi (Economic or Market Decentralization.

c) Otonomi khusus di Papua/Papuan Special Autonomy

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua diberikan oleh Negara Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 135 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4151) yang telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 57 dan TLN No. 4843). UU 21/2001 yang terdiri dari 79 pasal ini mengatur kewenangan-kewenangan Provinsi Papua dalam menjalankan Otonomi Khusus. Untuk materi lengkap bisa dilihat di dalam UU 21/2001. Selain hal-hal yang diatur secara khusus dalam UU ini, Provinsi Papua masih tetap menggunakan UU tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku secara umum bagi seluruh daerah di Indonesia.

1. Pengertian Otonomi Khusus (Otsus) Papua

Otonomi Khusus haruslah diartikan sebagai kebebasan bagi rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri, sekaligus pula berarti kebebasan untuk berpemerintahan sendiri dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam Papua untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat Papua dengan tidak meninggalkan tanggung jawab untuk ikut serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah-daerah lain di Indonesia yang memang kekurangan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah kebebasan untuk menentukan strategi pembangunan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang sesuai dengan karakteristik dan kekhasan sumberdaya manusia serta kondisi alam dan kebudayaan orang Papua. Hal ini penting sebagai bagian dari pengembangan jati diri orang Papua yang seutuhnya yang ditunjukan dengan penegasan identitas dan harga dirinya – termasuk dengan dimilikinya simbol-simbol daerah seperti lagu, bendera dan lambang. Istilah “khusus” hendaknya diartikan sebagai perlakuan berbeda yang diberikan kepada Papua karena kekhususan yang dimilikinya. Kekhususan tersebut mencakup hal-hal seperti tingkat sosial ekonomi masyarakat, kebudayaan dan sejarah politik. Dalam pengertian praktisnya, kekhususnya otonomi Papua berarti bahwa ada hal-hal berdasar yang hanya berlaku di

Papua dan mungkin tidak berlaku di daerah lain di Indonesia, dan ada hal-hal yang berlaku di daerah lain yang tidak diterapkan di Papua.

2. Nilai-nilai Dasar Otsus Papua

Terdapat 7 butir nilai dasar otsus Papua :

a. Perlindungan hak-hak dasar penduduk asli papua

b. Demokrasi dan kedewasaan berdemokrasi

c. Penghargaan terhadap etika dan moral

d. Penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia

e. Supremasi hukum

f. Penghargaan terhadap plurarisme

g. Persamaan kedudukan, dan kewajiban sebagai warga Negara

3. Garis-garis besar pokok pikiran Otsus papua

Garis-garis Besar Pokok pikiran tersebut meliputi aspek-aspek berikut ini :

a. Pembagian kewenangan antara pemerintah antara pusat dan provinsi papua

b. Pembagian Daerah Provinsi Papua

c. Pembagian Kewenangan Dalam Provinsi Papua

d. Perlindungan Hak-Hak Adat Penduduk Asli

e. Bendera, Lambang dan Lagu

Terdapat perbedaan antara Otonomi Khusus di Papua dengan otonomi biasa di

daerah-daerah, yaitu dalam badan legislative dan yudikatif. Badan legislatif Papua terdiri dari DPRD dan MRP ( Majelis Rakyat Papua ), dalam badan yudikatif Papua memiliki peradilan adat dan peradilan biasa.

2. Kekuasaan absolut/muthlaqah dan Otoriter/istibdadiyah

Absolut, bisa diartikan menjadi mutlak, berasal dari bahasa Inggris, absolute. Dalam pemerintahan, istilah ini adalah satu ciri pemerintahan diktator, dimana pemimpinnya mempunyai kekuasaan mutlak, yang mana kekuasaan tersebut diterapkan tanpa aturan yang membatasi dan mengawasinya. Adpun otoriter, biasa disebut juga sebagai paham politik otoritarianisme (Inggris: 'authoritarianisme) adalah bentuk pemerintahan yang bercirikan oleh penekanan kekuasaan hanya ada pada negara tanpa melihat derajat kebebasan individu. Sistem politik ini biasanya menentang demokrasi dan kuasaan pemerintahan pada umumnya diperoleh tanpa melalui sistim demokrasi pemilihan umum, dan kalaupun melewati pemilu tapi terdapat kecurangan dan pemaksaan di dalamnya.

4) Praktik Penerapan Pembagian atau Pemisahan Kekuasaan/At-tathbiqaat al-'amaliyah li mabda' al-fashl baina sulthaat

Pada umumnya, negara-negara didunia menganut salah satu dari sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Adanya sistem pemerintahan lain dianggap sebagai variasi atau kombinasi dari dua sistem pemerintahan ini. Negara Inggris dianggap sebagai tipe ideal dari negara yang menganut sistem pemerintahan parlemen. Bahkan, Inggris disebut sebagai Mother of Parliaments (induk parlemen), sedangkan Amerika Serikat merupakan tipe ideal dari negara dengan sistem pemerintahan presidensial.

1. Sistem Perlementer/an-nizhaam al-barlamani atau an-niyabi

System parlementer adalah sebuah system pemerintahan dimana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat dan menjatuhkan perdana menteri maupun pemerintahan. Dalam system parlememter Presiden hanya menjadi symbol kepala Negara. Sistem ini di kembangkan di berbagai Negara, antara lain: Perancis, Kerajaan Inggris, dan Negara-negara Commonwealth seperti Kanada, Australia, India dan lainnya.

Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Parlementer :

- Raja/ratu atau presiden adalah sebagai kepala Negara. Kepala Negara ini tidak bertanggung jawab atas segala kebijaksanaan yang diambil oleh cabinet.

- Kepala Negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Kepala Negara tak memiliki kekuasaan pemerintahan. Ia hanya sebagai symbol kedaulatan dan keutuhan Negara.

- Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih lansung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif.

- Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif. Dan yang disebut sebagai eksekutif di sini adalah kabinet. Kabinet harus meletakkan atau mengembalikan mandatnya kepada kepala negara, manakala parlemen mengeluarkan mosi tidak percaya kepada menteri tertentu atau seluruh menteri.

- Dalam sistem dua partai, yang ditunjuk sebagai pembentuk kabinet dan sekaligus sebagai perdana menteri adalah ketua partai politik yang memenangkan pemilu. Sedangkan partai politik yang kalah akan berlaku sebagai pihak oposisi.

- Dalam sistem banyak partai, formatur kabinet harus membentuk kabinet secara koalisi, karena kabinet harus mendapat dukungan kepercayaan dari parlemen.

- Apabila terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen dan kepala negara beranggapan kabinet berada dalam pihak yang benar, maka kepala negara akan membubarkan parlemen. Dan menjadi tanggung jawab kabinet untuk melaksanakan pemilu dalam tempo 30 hari setelah pembubaran itu. Sebagai akibatnya, apabila partai politik yang menguasai parlemen menang dalam pemilu tersebut, maka kabinet akan terus memerintah. Sebaliknya, apabila partai oposisi yang memenangkan pemilu, maka dengan sendirinya kabinet mengembalikan mandatnya dan partai politik yang menang akan membentuk kabinet baru.

Kelebihan dan kekurangan Sistem Parlementer:

• Kelebihan

- Pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan legislatif dan eksekutif berada pada satu partai atau koalisi partai.

- Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas

- Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

• Kekurangan

- Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlementer

- Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tak bisa ditentikan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar

- Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal ini terjadi bila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar di parlemen dan partai, anggota kabinet pun dapat menguasai parlemen

- Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.

2. Sistem Pemerintahan Presidensial/an-nizhaam ar-riaasy

Sistem ini atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif. Dalam sistem ini, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, , posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya.

Dalam ini, kedudukan eksekutif tak tergantung pada badan perwakilan rakyat. Dasar hukum dari kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat. Para menteri bertanggung jawab pada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen, serta tidak dapat diberhentikan oleh parlemen.

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman menjadi tanggung jawab Supreme Court (Mahkamah Agung), dan kekuasaan legislatif berada di tangan DPR atau Kongres (Senat dan Parlemen di Amerika). Dalam Praktiknya, sistem presidensial menerapkan teori Trias Politika Montesquieu secara murni melalui pemisahan kekuasaan (Separation of Power). Contohnya adalah Amerika dengan Check and Balance. Sedangkan yang diterapkan di Indonesia adalah pembagian kekuasaan (Distribution of Power).

Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial:

- Penyelenggara negara berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan/majelis.

- Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen/legislatif.

- Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen karena ia tidak dipilih oleh parlemen.

- Presiden tak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.

- Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan menjabat sebagai lembaga perwakilan. Anggotanya pun dipilih oleh rakyat.

- Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen.

- Presiden yang dipilih rakyat, menjalankan pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.

- Masa jabatan yang tetap bagi presiden dan dewan perwakilan, keduanya tidak bisa saling menjatuhkan (menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang).

- Tidak ada keanggotaan yang tumpang tindih antara eksekutif dan legislatif.

Kelebihan dan kekurangan Sistem Presidensial:

• Kelebihan

- Badan eksekutif lebih stabil kedudu-kannya karena tidak tergantung pada parlemen.

- Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan presiden Amerika Serikat adalah 4 tahun dan presiden Indonesia selama 5 tahun.

- Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.

- Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

• Kekurangan

- Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak

- Sistem pertanggung jawabannya kurang jelas

- Pembuatan keputusan/kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dengan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama.

Sistem Pemerintahan Amerika Serikat

a. Amerika Serikat adalah negara republik dengan bentuk federasi (federal) yang terdiri atas 50 negara bagian. Pusat pemerintahan (federal) berada di Washington dan pemerintah negara bagian (state). Adanya pembagian kekuasaan untuk pemerintah federal yang memiliki kekuasaan yang didelegasikan konstitusi. Pemerintah negara bagian memiliki semua kekuasaan yang tidak didelegasikan kepada pemerintah federal.

b. Adanya pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Antara ketiga badan tersebut terjadi cheks and balances sehingga tak ada yang terlalu menonjol dan diusahakan seimbang.

c. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu paket (ticket) oleh rakyat secara langsung. Dengan demikian, presiden tak bertanggung jawab kepada kongres (parlemennya Amerika Serikat) tetapi pada rakyat. Presiden membentuk kabinet dan mengepalai badan eksekutif yang mencakup departemen ataupun lembaga non departemen.

d. Kekuasaan legislatif berada pada parlemen yang disebut kongres. Kongres terdiri atas 2 bagian (bikameral), yaitu Senat dan Badan Perwakilan (The House of Representative). Anggota Senat adalah perwakilan dari tiap negara bagian yang dipilih melalui pemilu oleh rakyat di negara bagian yang bersangkutan. Tiap negara bagian punya 2 orang wakil. Jadi terdapat 100 senator yang terhimpun dalam The Senate of United State. Masa jabatan Senat adalah enam tahun. Akan tetapi dua pertiga anggotanya diperbaharui tiap 2 tahun. Badan perwakilan merupakan perwakilan dari rakyat Amerika Serikat yang dipih langsung untuk masa jabatan 2 tahun.

e. Kekuasaan yudikatif berada pada Mahkamah Agung (Supreme Court) yang bebas dari pengaruh dua badan lainnya. Mahkamah Agung menjamin tegaknya kebebasan dan kemerdekaan individu, serta tegaknya hukum.

f. Sistem kepartaian menganut sistem dwipartai (bipartai). Ada dua partai yang menentukan sistem politik dan pemerintahan Amerika Serikat, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Dalam setiap pemilu, kedua partai ini saling memperebutkan jabatan-jabatan politik.

g. Sistem pemilu menganut sistem distrik. Pemilu sering dilakukan di Amerika Serikat. Pemilu di tingkat federal, misalnya pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, pemilu untuk pemilihan anggota senat, pemilu untuk pemilihan anggota badan perwakilan. Di tingkat negara bagian terdapat pemilu untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta pemilu untuk anggota senat dan badan perwakilan negara bagian. Di samping itu, terdapat pemilu untuk memilih walikota/dewan kota, serta jabatan publik lainnya.

h. Sistem pemerintahan negara bagian menganut prinsip yang sama dengan pemerintahan federal. Tiap negara bagian dipimpin oleh gunernur dan wakil gubernur sebagai eksekutif. Ada parlemen yang terdiri atas 2 badan, yaitu Senat mewakili daerah yang lebih rendah setingkat kabupaten dan badan perwakilan sebagai perwakilan rakyat negara bagian.

3. System Pemerintahan Majelis/an-nizhaam al-majlisi atau nizhaam hukumah al-jam'iyah

Sistem pemerintahan majelis bersandar dari penggabungan 2 (dua) kekuasaan yaitu eksekutif dan legislatif dalam lembaga perwakilan atau parlemen, yang menguasai dan mengontrol seluruh kekuasaan serta menjalankan tugas eksekutif dan legislatif secara bersamaan. Persamaan dan keseimbangan antara kekuasaan tidak terwujud dalam system ini sebagaimana yang ada dalam prinsip pemisahan atau pembagian kekuasaan. Hal ini karena majlis/dewan parlemen mengambil alih posisi pusat badan legislatif. Majelis/dewan perwakilan/parlemen ini juga berkuasa penuh dalam pelaksanaan undang-undang.

Itu kembali pada dewan parlemen yang merupakan representasi dari rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang tidak menerima pembagian. Yang mana rakyat tidak mampu menjalankan kedaulatan dan seluruh unsurnya kecuali dengan dewan parlemen terpilih/al-jam'iyah al-muntakhobah. Yang wajib bagi seluruh kekuasaan berada dibawahnya.

Dikarenakan sistem ini tidak mengakui pemisahan kekuasaan, seorang ilmuwan perancis mooris defregger menganggap bahwa pemerintahan majelis merupakan sistem yang berdiri atas dasar penggabungan antara berbagai kekuasaan/sulthaah.

Ciri-ciri pokok sistem pemerintahan majelis:

1. Badan legislatif mengikut atau subordinasi pada badan eksekutif, karena badan eksekutif merupakan tempat rakyat menyuarakan pendapat dalam setiap masalah.

2. Badan legislatif tidak memiliki hak memberikan pendapat atau solusi pada badan eksekutif walaupun masuk bagian tanggung jawabnya.

Praktik penerapan sistem majelis di Swiss

Swiss merupakan Negara yang menggunakan sistem pemerintahan majelis. Sistem ini bersandar pada 3 (tiga) jenis sistem konstitusi:

1) Memakai sistem federal dalam zona dan daerah yang terbatas.

2) Proses demokrasi ghair mubasyir/tidak langsung.

3) Kekuasaan legislatif

Bentuk konstitusi pemerintahan majelis Swiss didasarkan pada 2(dua) lembaga atau badan diatas kesatuan, yaitu: 1. Majelis federal/al-jam'iyah al-fidroliyah. Yaitu parlemen yang memiliki dua dewan. 2. Dewan federal/al-majlis al-ittihaady, yaitu kekuasaan legislatif.

1. Majelis Federal/dewan parlemen

Majelis federal terdiri dari 2 macam:

a) Dewan nasional/al-majlis al-wathany/the national council yang berlaku sebagai rakyat kesatuan swiss. Serta memiliki 1 wakil untuk setiap 25.000 penduduk. Dengan kursi 200 anggota yang di pilih untuk masa 4 tahun.

b) Dewan Negara/al-majlis al-wilayaat/the council of state yang berlaku sebagai daerah atau provinsi disebabkan ia masuk dalam sistem federal. Yang terdiri dari 2 wakil untuk setiap daerah atau provinsi. Dan wakil dari sebagian provinsi meelalui proses pemilihan sesuai hukum di daerahnya masing-masing, yang kadang kala terdapat sistem pemilihan dengan pemungutan suara secara langsung. Dan ada juga yang melalui parlemen. Adpun jumlah anggota dewannya adalah 44/46 kursi.

2. Dewan serikat federal/kekuasaan legistalif

Kekuasaan legislatif dimainkan oleh serikat federal yang terdiri dari 7 anggota menteri dan menjabat selama 4 tahun. Adapun kepala negaranya di tunjuk atau di pilih salah satu dari 7 anggota yang berstatus menteri tersebut untuk menjabat selama satu tahun. Jadi, ketua dewan federal bertindak sebagai kepala Negara atau presiden.

5) Pinsip pembagian kekuasaan dalam islam

Sebenarnya prinsip pembagian kekuasaan dalam islam lebih tepat di diskusikan secara terpisah dalam kerangka konsep Negara Islam. Karena pembahasanya lebih erat dengan Sistem pemerintahan Negara Islam. Dan itu membutuhkan sejarah dan penelitian yang cukup panjang mengenai bentuk Negara Islam. Akan tetapi di sini akan di singgung sedikit pembagian kekuasaan dalam Islam sebagai pengetahuan apakah ada pemisahan atau pembagian kekuasaan dalam islam? Apakah sama atau sejalan dengan pembagian kekuasaan modern milik Montesquieu dan yang di pakai oleh Negara zaman sekarang?

Di dalam sistem kekuasaan Islam juga terdapat pembagian kekuasaan seperti teori Trias Politica menurut fungsinya karena berdasarkan konstitusi negara Islam dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 58-59 : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya)…”.

Ada banyak penafsiran dari beberapa tokoh Muslim tentang substansi dari ayat tersebut. Menurut Muhammad Rasyid Ridha ayat tersebut menyatakan bahwa terdapat kaidah-kaidah pemerintahan Islam. Sementara itu, menurut Sayyid Qutbh ayat ini menjelaskan kaidah-kaidah asasi tentang organisasi umat Islam (negara), kaidah-kaidah hukum dan dasar-dasar mengenai kekuasaan negara . Sedangkan Maulana Muhammad Ali menyatakan bahwa ayat ini menggariskan tiga aturan penting tentang hal-hal yang berhubungan dengan kesejahtraan umat Islam, terutama yang bertalian dengan pemerintahan. Dari ketiga penafsiran tokoh tersebut kita dapat menarik kesimpulan tentang dasar-dasar kaidah kekuasaan dan pemerintahan dalam Islam yang berlandaskan Al-Qur’an dengan dijalankan lewat ulil amri.

Di dalam ayat tersebut terdapat kata ulil amri, yang memiliki banyak arti, diantaranya adalah ahlul halli wal aqdi (kelompok yang ahli dalam mengambil keputusan dan memberikan pertimbangan yang sehat demi kepentingan umum). Ulil amri juga dapat berarti pemerintahan dengan raja/khalifah/imam/amir sebagai kepala pemerintahan. Namun, ulil amri juga dapat berarti sekelompok orang yang bertugas menjalankan dan menjatuhkan hukum. Kita dapat menyimpulkan dari arti ulil amri menjadi sekelompok orang yang menjalankan pemerintahan dari segi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif termuat di dalam pengertian ulil amri sebagai raja/khalifah/imam/amir yang memimpin pemerintahan. Kekuasaan legislatif termuat di dalam pengertian ulil amri sebagai ahlul halli wal aqdi suatu kelompok yang ahli dalam mengambil keputusan dan memberikan pertimbangan yang sehat demi kepentingan umum. Sedangkan, untuk kekuasaan yudikatif termuat dalam pengertian ulil amri sebagai sekelompok orang yang bertugas dan menjalankan hukum.

Implementasi pembagian kekuasaan ini dapat kita lihat pada masa khulafaur rasyidin. Pada masa itu kekuasaan eksekutif dipegang oleh seorang khalifah, kekuasaan legislatif dipegang oleh Majelis Syuro, dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Qadhi atau hakim. Pada masa Khulafaur Rasyidin, khalifah (eksekutif) pertama dalam negara Islam adalah Abu Bakar. Sedangkan Majelis Syuro (legislatif) berisi tokoh-tokoh kaum Anshar dan Muhajirin. Kemudian, pada masa khalifah kedua, yaitu Umar Bin Khattab pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif diperinci lewat undang-undang. Pada masa ini juga, Umar Bin Khattab membuat suatu undang-undang yang memisahkan antara kekuasaan eksekutif dengan yudikatif, dengan tujuan para qadhi sebagai pemegang kekuasaan yudikatif dalam memutuskan perkara harus bebas dari pengaruh eksekutif. Dengan demikian, sebenarnya, antara sistem pembagian kekuasaan Islam dengan sistem pembagian kekuasaan barat modern tidak ada perbedaan fundamental, hanya istilah penyebutannya dan cara kerjanyanya saja yang berbeda. Seperti yang telah disinggung diawal makalah ini tentang sistem berpikir politik barat yang antroposentrik dan Islam yang Teosentrik Pun begitu dengan sistem pembagian kekuasaan di Indonesia, tidak ada perbedaan yang fundamental dengan sistem pembagian kekuasaan Islam yang menempatkan presiden (khalifah) sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, DPR (Majelis Syuro) sebagai pemegang kekuasaan legislatif, dan MA (Qadhi) sebagai pemegang kekuasaan yudikatif. Jadi, sebelum konsep trias politica lahir, Islam telah mengenal konsep tentang pembagian kekuasaan beratus-ratus tahun sebelumnya.

Setelah konsep pembagian kekuasaan tersebut masalah pokok berikutnya adalah tentang pembatasan dan pertanggungjawaban kekuasaan serta pergiliran kekuasaan menurut konsep Islam. Islam melalui Al-Qur’an sebagai sumber hukum utamanya telah menjelaskan tentang kewajiban bagi penguasa untuk tidak bertindak melebihi batas dan sewenang-wenang. Maka barangsiapa yang bertindak demikian, penguasa tersebut merupakan penguasa yang zhalim dan hanya akan menyengsarakan rakyatnya. Oleh karena itu, Islam sangat membatasi kekuasaan para penguasa sehingga baik para penguasa maupun rakyat yang dipimpinnya nantinya dapat selamat dunia dan akhirat. Sebab, dalam Islam pertanggungjawaban kekuasaan bukan hanya kepada manusia atau rakyat yang dipimpinnya, melainkan juga tanggung jawab kepada Tuhan sesuai dengan konsep kedaulatan Tuhan. Sedangkan, bagi rakyat yang dipimpinnya mendapat penguasa yang bijaksana dan adil merupakan suatu berkah dari Tuhan yang apabila disyukuri akan menambah keridhaan Tuhan pada rakyat suatu negeri. Penguasa yang adil menurut Islam adalah penguasa yang senantiasa mengikuti petunjuk dan hukum dari Tuhan melalui Al-Qur’an. Selain itu penguasa yang adil juga merupakan penguasa yang memberikan hak-hak rakyatnya termasuk golongan minoritas (non-muslim), secara penuh tanpa dikurangi sedikitpun menurut Al-Qur’an dan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepadanya, tidak dijadikan alat untuk membatasi atau mengurangi sedikitpun hak-hak dari rakyat yang dipimpinnya. Sehingga baik golongan mayoritas maupun golongan minoritas dapat menerima hak-haknya berdasarkan ketentuan yang diberikan Al-Qur’an. Hanya ada beberapa hak yang tidak bisa diterima oleh golongan minoritas, hak-hak itu antara lain berupa hak untuk menduduki posisi puncak dari kekuasaan eksekutif (Khalifah), legislatif (Majelis Syuro), dan yudikatif (Qadhi) karena posisi-posisi puncak tersebut, berdasarkan Al-Qur’an harus diisi oleh pemeluk Islam. Selain dari posisi-posisi tersebut, golongan minoritas diperkenankan untuk memegang jabatan penting lainnya dalam sebuah negara Islam. Sehingga dengan demikian, Islam juga menaruh perhatian terhadap kekuasaan bagi golongan minoritas.

Negara yang baik adalah negara yang mempergilirkan pucuk kekuasaan secara teratur (suksesi) baik itu lewat pemilu, pewarisan tahta, dan sebagainya. Sebab, apabila tidak ada suksesi maka lama-kelamaan kecenderungan para penguasa untuk menyalahgunakan kekuasaan sangat besar dan akan timbul kesombongan, lupa diri, dan simbolisasi pada diri para penguasa sehingga hal tersebut sangat bertentangan dengan konsep kekuasaan menurut Islam karena dapat membawa para penguasa menjadi penguasa zhalim dan tiran. Namun, dalam Islam tidak ada konsep pergiliran kekuasaan secara jelas, bahkan konsep pembatasan masa jabatan dari pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif pada masa Khulafaur Rasyidin belum ada tetapi, karena hal ini merupakan bentuk kemaslahatan untuk negara dan tidak ada larangan di dalam Al-Qur’an dan hadist maka pembatasan dan pergiliran kekuasaan dalam Islam hukumnya adalah boleh. Sehingga masalah pergiliran kekuasaan dan pembatasan masa jabatan pemimpin adalah masalah baru dalam konsep kekuasaan Islam. Oleh karena itu, masalah ini merupakan masalah yang harus dipecahkan melalui itjihad ulama—sebagai sumber hukum negara Islam yang ketiga.

Menurut beberapa itjihad yang dilakukan ulama tentang pembatasan dan pergiliran kekuasaan, apabila eksekutif (khalifah) melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan yang mengarah kepada tirani dan absolutisme maka dalam hal ini, Majelis Syurolah yang memberhentikannya sebelum masa jabatannya berakhir. Sebab dalam hal ini memiliki beberapa hak yang hampir sama dengan sistem politik negara barat. Hak-hak tersebut antara lain, hak untuk mengangkat dan memilih khalifah (pengangkatan khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin menggunakan sistem musyawarah sehingga beberapa ahli politik menyimpulkan bahwa sistem pemerintahan Islam berdasarkan sistem pemerintahan perwakilan), hak untuk memecat dan memberhentikan khalifah, hak untuk membuat undang-undang dan kebijaksaan, dan hak untuk melakukan control terhadap khalifah. Sehingga, jelaslah bahwa konsep pembatasan dan pergiliran kekuasaan Islam sebenarnya nyaris sama dengan konsep kekuasaan barat.

Epilog

Dari uraian mengenai teori pembagian kekuasan dan penerapannya dalam sistem pemerintahan modern di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa teori pemisahan merupakan teori yang sangat brilian dalam menjauhi kekuasaan yang dictator dan sewenang-wenang. Dengan mengalami perkembangan, teori ini sudah menciptakan control/check dan balance dalam kekuasaan Negara. Kemudian, poin-poin teori ini pun ternyata sejalan dengan teori kekuasaan dalam islam dan sudah pernah di praktekkan pada zaman Rosulullah dan sahabat radhiyallahu 'anhum sejak 14 abad lalu walau tidak sesempurna dan sejelas teori trias politica hasil penilitian Montesquieu.

Semoga dari studi teori pemisahan kekuasaan ini dapat membuka cakra intelekual kita selaku muslim sehingga dapat menyusun teori kekuasan Negara dalam islam yang lebih jelas dan matang agar dapat di terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bahkan dunia. Wallahu a'lam. ^_^

*Penulis (Muhammad Rakhmat alam) adalah anggota senat FSQ dan Mahasiswa Fakultas Syari'ah wal Qonun, Universitas Al-azhar, Cairo, Mesir.

PERBANDINGAN KONSEP UMUM DENGAN TEOLOGI SEBAGAI FONDASI DASAR TATA NEGARA

fsq_cairo@yahoo.com (Forum Studi Syariah wal Qanun) — Sun, 17 Oct 2010 23:33:00 +0000

Oleh: Umar Vrathdar

Definisi apakah negara terbentuk dari sebuah ideologi ataukah merupakan konsep umum dari perkembangan historik yang turun-temurun berubah melalui substitusi waktu acapkali menjadi ambigu saat dihadapkan dengan konsep dasar teologi, atau agama, yang disini bisa diperjelas yakni, ideologi Islam. Sebuah ormas menyatakan jika Negara Islam haruslah berbentuk khilafah. Bahkan beberapanegara di Timur Tengah terkadang juga disebut sebagai negara-negara Islam. Ditambah dengan pengakuan dari negeri jiranm Malaysia, yang mendaulat bahwa negeri mereka merupakan negara Islam. Sebenarnya apakah yang disebut dengan Negara? Lantas apa yang dimaksudkan dengan Negara Islam, apa saja unsur-unsur yang membentuk sebuah negara dan apa saja ciri-ciri sebuah Negara Islam?

A. Pengertian Negara secara Umum

1. Definisi dari para ahli

Negara mempunyai berbagai definisi yang berbeda-beda sesuai pendapat para ahli, dipandang dari perspektif pribadinya yang terpengaruh dari keadaan geologi dan sosiologi sekitar maupun idealisme dan paradigma masing-masing individu.

Menurut Kamus Besar Bahasa indonesia (KBBI), negara mempunyai pengertian: 1. organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat; 2. kelompok sosial yg menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.

Sedangkan menurut para ahli, Duguit mendefinisikan negara sebagai seluruh kumpulan masyarakat yang terbentuk dari latar belakang politik yang berbeda. Dalam penganyaman bahwa Aristoteles (384-322), dalam buku Politica merumuskan pengertian negara sebagai polis yaitu negara kota, yang berfungsi sebagai tempat tinggal bersama warga negara, dengan pemerintah dan benteng untuk menjaga serangan musuh.

Plato melihat bahwa negara timbul karena adanya keinginan dan kebutuhan manusia yang beraneka ragam yang mendorong mereka untuk bekerjasama dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

N. Machiavelli mengartikan bahwa negara adalah kekuasaan yang mengajarkan raja memerintah dengan sebaik-baiknya.

George Wilhelm Friedrich Hegel mengatakan bahwa negara merupakan organisasi kesusilaan yang mencul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal.

Menurut beberapa pakar dari negeri kita sendiri, seperti Prof. R. Djolosoetrono, negara ialah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada dibawah suatu pemerintahan yang sama. Pendapat lain dari Prof. Mr. Soenarko, negara ialah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai souvereign (kedaulatan).

Beranjak dari berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa masing-masing definisi mengandung unsur-unsur negara yang beberapa bertentangan antara satu sama lain, tetapi terdapat juga beberapa kesepahaman. Sebagai contoh, dari definisi yang disebutkan Duguit, hanya terdapat dua unsur, yakni masyarakat dan kedaulatan pemerintah atau kekuasaan, tanpa menyertakan wilayah disitu. Lain juga dengan apa yang dipahami oleh Aristoteles dan Machiavelli pada khususnya, dimana Machiavelli condong kepada sistem monarki yang sudah jarang didapati sekarang ini.

2. Teori Terjadinya Negara

Ada beberapa teori dari para ahli yang menjelaskan mengenai proses pembentukan negara, diantara lain teori-teori yang dikemukan oleh John Locke, Hobbes, Jean-jacques Rousseau, Karl Marx dan beberapa yang lain.

a. Teori Kontrak Sosial

Teori ini beranggapan bahwa negara merupakan perjanjian antar individu, antar masyarakat/kelompok untuk membentuk sebuah organisasi yang lebih besar yakni negara. Spirit dari perjanjian ini adalah bahwasanya setiap individu menginginkan rasa aman dan tentram dalam aktivitasnya tanpa diganggu oleh orang atau kelompok lain. Bentuk persetujuan ini bisa menunjuk kekuasaan dipegang satu orang atau lebih.

Teori ini juga bertitik tolak dari status Naturalis ke status Civilis dimana berlaku “Animalia”, yaitu hukum alam adalah apa yang diajarkan alam kepada semua makhluk hidup dan diterapkannya konsep Homo homini lopus, dimana yang kuat berkuasa di atas yang lemah (hukum rimba). Hobbes, dalam bukunya Leviathan, mengatakan bahwa manusia pada status naturalis, bagaiakan serigala yang haus akan kekuasaan hingga timbul homo homini lopus dan timbullah Billum Omnium contra Omnes, alias perang semua lawan semua. Setelah itu mereka sadar, percuma untuk meneruskan pertikaian dan terjadlah perjanjian antara sesame manusia “Faktum Unionis”. Terakhir, muncullah perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat, “Faktum Subjektionis”.

Rousseau berpendapat lain. Dalam bukunya La Contract Social, tidak perlu adanya Faktum Unionis dan Subjektionis karena manusia itu merupakan pribadi yang individualistis. Di dalam diri manusia sudah terdapat dua kemauan:

1. Volente de tour = kemauan untuk diri sendiri;
2. Volente de general = kemauan untuk umum.

Dengan dua kemauan inilah tercipta perjanjian dari diri untuk membentuk suatu kumpulan masyarakat majemuk tanpa melepaskan hasrat ego (sebagai raja) dan lahirlah sistem monarki.

Sedangkan John Locke, sebagai bapak Hak Asasi, dalam bukunya Two Treaties Civil Government, dikenalkan didalamnya teori Homo homini lopus. Oleh akrena didorong keinginan untuk merdeka, maka diadakan suatu perjanjian (kedua Faktum di atas), dimana rakyat memberikan kekuasaan penuh kepada pejabat akan tetapi mereka tidak diperbolehkan melanggar hak asazi (bertentangan dengan sistem monarki dimana raja mempunyai kuasa absolut).

Teori ini merupakan cikal bakal lahirnya pengabsahan negara dalam menjalankan atau penyelenggaraan roda pemerintahan atas nama dasar kepentingan umum.

b. Teori Pertentangan Kelas
Inti dari teori ini, bahwasanya negara merupakan hasil pertentangan kelas yang ada dalam masyarakat. Kelas yang menang akan menguasai kelas yang kalah.

Menurut teori ini, sejarah dan hasil sejarah dunia merupakan pertentangan antar kelas-kelas yang ada. Ekstrimnya, bahwasanya negara merupakan alat penindas kelompok terhadap kelompok yang lain. Dicontohkan, masa feodalisme merupakan hasil pertentangan dari budak dan tuan budak yang dimenangkan oleh kelompok tuan budak dan hasilnya melahirkan kelompok feodal. Masa kapitalisme merupakan hasil pertentangan antara kaum feodal dengan para borjuasi (pedagang) yang dimenangkan oleh borjuasi dan melahirkan kapitalisme. Dan pada masa kapitalisme terjadi pertentangan antara pemilik modal (kapitalis) dengan proletar (dan buruh) yang nantinya dipercaya akan dimenangkan oleh buruh dan proletar dan melahirkan masyarakat Komunal Internasional. (Tokohnya: Karl Marx)

c. Teori Kehendak Suci

Inti dari teori ini adalah bahwa di dunia ini yang berkuasa adalah Tuhan. Kekuasaan Tuhan dalam dunia nyata diwakili oleh gereja. Gereja tempat orang-orang suci yang tidak terpengaruh oleh gemerlap dunia. Demikian, untuk menjalankan pengaturan kekuasaannya itu digunakan para raja. Jadi raja merupakan wakil gereja dan gereja merupakan wakil Tuhan di dunia. Dengan demikian apapun yang dikatakan, dikehendaki, dan dilaksanakan oleh para raja merupakan persetujuan Gereja dan secara tidak langsung merupakan kehendak Tuhan.

Hal yang sederhana kita dapat dari teori ini adalah, atas nama agama atau ajaran Tuhan sering digunakan dan dijadikan legitimasi dalam menjalankan kekuasaan oleh negara. Beberapa tokohnya, yaitu Plato dan Aristoteles.

Jika kita merujuk kepada beberapa definisi dan teori yang telah dipaparkan diatas, terdapat perbedaan pendapat antara satu dengan yang lain, terutama dalam kaitannya dengan unsur-unsur yang membentuk sebuah negara. Dr. Muhammad Nadi, dalam bukunya An-Nudzum As-Siyasiyyah, menyimpulkan sebuah negara yang sudah mencakupi semua elemen terkait dalam pembentukannya sebagai kumpulan dari berbagai individu yang mendirikan sebuah komunitas utuh dan bermukim di sebuah wilayah pasti yang mempunyai batasan dan mematuhi sebuah hukum atau mempunyai suatu kekuasaan tertentu.

3. Negara Hukum (rechtstaat)

Secara eksplisit dipesankan bahwa rechstaat dimaksudkan agar sistem pemerintahan negara diselenggarakan berdasar atas hukum, dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machtstaat).

Rechtstaat adalah konsep negara modern yang pertama kali muncul di Eropa dan kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia. Kemunculannya bukan secara tiba-tiba melalui sebuah rekayasa penguasa, melainkan melalui sejarah pergulatan sistem sosial. Secara singkat dapat diceritakan bahwa Eropa sebelum abad 17 diwarnai oleh keambrukan sistem sosial yang berlangsung secara susul-menyusul dari sistem sosial satu ke sistem sosial lain. Dimulai dari feodalisme, Staendestaat, negara absolut, dan baru kemudian menjadi negara konstitusional. Eropa, sebagai ajang persemaian negara hukum membutuhkan waktu tidak kurang dari sepuluh abad, sebelum kelahiran rule of law dan negara konstitusional. Masing-masing keambrukan sistem sosial tersebut memberi jalan kepada lahirnya negara hukum modern. Ambil contoh, Perancis. Negara ini harus membayar mahal untuk bisa menjadi negara konstitusional, antara lain diwarnai dengan pemegalan kepala raja dan penjebolan penjara Bastille.

Mengenai konsep ini, Aristoteles dalam bukunya Nicomachean Ethics, sangat getol dalam hukum yang harus dipegang teguh oleh sebuah negara haruslah berprinsipkan keadilan. Dimana keadian mesti dipahami dalma pengertian kesamaan numeric dan kesamaan proporsional. Numerik berindikasikan bahwa semua orang dihadapan hukum adalah sama. Sedangkan proporsional, memberi tiap orang apa yang menjadi haknya (teori ini kemudian dimatangkan oleh Locke) sesuai dengan kemampuannya, prestasinya dan semisalnya. Sedikit berbeda dengan paham Plato dalam dialog terakhirnya, Law, bahwa hukum dan perundangan nyaris tidak memainkan peran sama sekali. Pemikiran tersebut dicirikan dengan kekuasaan filsuf-raja. Maka dalam hal ini, Plato menegaskan bahwa pemerintah hanyalah pelayan hokum dan kebahagiaan sejati bagi negara hanya dapat terealisasikan dalam negara dimana “hukum adalah penguasa atas penguasa”.

B. Pengertian Negara dalam Islam

1. Definisi Negara (daulah) dalam Islam

Kata negara, yang dalam bahasa Arab merupakan padanan kata daulah, sebenarnya merupakan kata asing. Artinya, kata ini tidak dikenal sebelumnya oleh orang-orang Arab pada masa jahiliyah maupun pada masa datangnya Islam. Wajar, jika kata tersebut—yang dipadankan dengan kata negara dalam bahasa Indonesia—tidak ditemukan dalam al-Quran maupun as-Sunnah. Ibn al-Mandzur (w. 711H/1211M), yang mengumpulkan seluruh perkatan orang Arab asli di dalam kamusnya yang amat terkenal, Lisân al-‘Arab, juga membuktikan bahwa kata daulah tidak pernah digunakan oleh orang-orang Arab dengan pengertian negara. Ia hanya mengatakan bahwa kata daulah atau dûlah sama maknanya dengan al-‘uqbah fî al-mâl wa al-harb (perputaran kekayaan dan peperangan); artinya suatu kumpulan secara bergilir menggantikan kumpulan yang lain. Kata daulah dan dûlah memiliki makna yang berbeda. Di antaranya ada yang berarti al-idâlah al-ghâlabah (kemenangan). Adâlanâ Allâh min ‘aduwwinâ (Allah telah memenangkan kami dari musuh kami) merupakan arti dari kata daulah.

Kepastian tentang kapan kata daulah digunakan oleh orang Arab dengan pengertian negara tidak diketahui secara pasti. Namun demikian, di dalam Muqaddimah-nya Ibn Khaldun (ditulis tahun 779H) terdapat kata daulah dengan pengertian negara. Kata ini tercantum dalam bab fî ma‘nâ al-khilâfah wa al-imâmah.

Meskipun kata daulah dengan pengertian negara tidak tercantum di dalam al-Quran dan as-Sunah, bukan berarti realitas dari kata tersebut tidak ada di dalam Islam. Alasannya, nash menggunakan kata lain yang unik, yaitu al-khilâfah, yang menunjukkan makna yang sama dengan daulah (negara).

2. Model Negara Islam dan Elemen-elemennya

Dalam pemikiran Barat, agama telah dilepaskan dari wilayah hukum karena pengaruh rasionalisme dan Aufklarung yang bersifat dominan (sekulerisme). Tetapi Friedrich Julius Stahl masih mengakui adanya pengaruh agama terhadap hukum. Ia berpendapat bahwa hukum juga memperoleh kekuatan mengikat dari ordonansi (peraturan) Ketuhanan yang menjadi sandaran negara. Sayangnya, tampaknya ajaran Stahl tentang agama dan hukum pada masa kini secara umum tidak membekas lagi dalam pemikiran para ahli hukum di Barat.

Dalam sistem hukum Islam dengan sifatnya yang komprehensif dapat kita jumpai aspek-aspek hukum ketatanegaraan yang dinamakan al-ahkam al-sultaniya. Imam Al-Mawardi dalam bukunya yang berjudul Al Ahkam al Sulthaniyah wa al-wilayat al-diniyah, cukup jelas membahas masalah hukum ketatanegaraan menurut hukum Islam. Kecuali itu, pemikiran tentang negara pula diletakkan dasar-dasarnya oleh seorang pemikir Islam yang terkenal dan telah diakui otoritasnya oleh sarjana Barat yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun telah menemukan tipologi negara dengan menggunakan tolak ukur kekuasaan. Pada dasarnya ia menggambarkan dua keadaan manusia yaitu keadaan alamiah dan keadaan yang berperadaban. Dalam keadaan yang terakhir inilah manusia mengenal gagasan negara hukum.
Adapun nomokrasi (pemerintahan teokrasi) Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut: 1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah 2. Prinsip musyawarah (musyawarat). 3. Prinsip peradilan 4. Prinsip persamaan 5. prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 6. Prinsip peradilan bebas 7. Prinsip kedamaian 8. Prinsip kesejahteraan dan 9. Prinsip ketaatan rakyat.
Kesemua prinsip ini sebenarnya sudah dapat terdapat dalam konteks Piagam Madinah, walau masih terdapat juga beberapa individu yang mengatakan bahwa dalam Piagam Madinah tersebut, terlihat agama tidak berpolitik, padahal salah. Hanya saja, mengutip dari MenaraIslam.com bahwa namun lagi-lagi perlu ditegaskan, konteks yang dipakai adalah khalifah sebagai institusi tertinggi. Poin ini perlu ditegaskan karena di era modern telah muncul model kekuasaan dimana kepala negara bukanlah institusi tertinggi. Sebut saja sistem negara parlemen. Dalam sistem ini, parlemen merupakan institusi tertinggi dan bukan kepala negara. Apalagi daulat kepemrintahan yang menduduki ranking paling atas dalam World Government kini adlaah system demokrasi. Mengutip dari perkataan Indra Gunawan, Lc, bahwa seluruh system atau teori memiliki masanya masing-masing. Dulu kita mengenal komunis, yang kini popularitasnya telah menurun dan diganti dengan demokrasi. Lantas apakah demokrasi menjadi teori solutif terbentuknya negara ideal? Belum tentu.

C. Unsur-unsur Negara

Melihat definisi dan berbagai teori diatas, jelas unsur-unsur negara merupakan perpaduan dari berbagai ideologi dan tidak dapat disimpulkan dalam beberapa poin saja. Akan tetapi disini penulis mengambil teori dari Oppenheim-Lauterpacht, unsur-unsur negara adalah:

1. Unsur pembentuk negara (konstitutif/primer): wilayah, rakyat dan pemerintah yang berdaulat
2. Unsur deklaratif (sekunder): pengakuan oleh negara lain
1. Unsur konstitutif/Primer
I. Wilayah/ Daerah
a. Daratan
Wilayah daratan ada di permukaan bumi dalam batas-batas tertentu dan di dalam tanah di bawah permukaan bumi. Artinya, semua kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dalam batas-batas negara adalah hak sepenuhnya negara pemilik wilayah.
b. Lautan
Lautan yang merupakan wilayah suatu negara disebut laut teritorial negara itu, sedangkan laut di luarnya disebut laut terbuka (laut bebas, mare liberum).
Ada dua konsepsi pokok tentang laut, yaitu: 1) Res Nullius, yang menyatakan bahwa laut tidak ada pemiliknya, sehingga dapat diambil/ dimiliki oleh setiap negara; 2) Res Communis, yang menyatakan bahwa laut adalah milik bersama masyarakat dunia dan karenanya tidak dapat diambil/ dimiliki oleh setiap negara.
c. Udara
Wilayah udara suatu negara ada di atas wilayah daratan dan lautan negara itu. Kekuasaan atas wilayah udara suatu negara itu pertama kali diatur dalam Perjanjian Paris pada tahun 1919 (dimuat dalam Lembaran Negara Hindia Belanda No.536/1928 dan No.339/1933). Perjanjian Havana pada tahun 1928 yang dihadiri 27 negara menegaskan bahwa setiap negara berkuasa penuh atas udara di wilayahnya. Hanya seizin dan atau menurut perjanjian tertentu, pesawat terbang suatu negara boleh melakukan penerbangan di atas negara lain. Demikian pula Persetujuan Chicago 1944 menentukan bahwa penerbangan internasional melintasi negara tanpa mendarat atau mendarat untuk tujuan transit dapat dilakukan hanya seizin negara yang bersangkutan. Sedangkan Persetujuan Internasional 1967 mengatur tentang angkasa yang tidak bisa dimiliki oleh negara di bawahnya dengan alasan segi kemanfaatan untuk semua negara dan tujuan perdamaian.
d. Wilayah Ekstrateritorial
Wilayah ekstrateritorial adalah tempat-tempat yang menurut hukum internasional diakui sebagai wilayah kekuasaan suatu negara – meskipun tempat itu berada di wilayah negara lain.
2. Rakyat
Rakyat adalah kumpulan manusia yang hidup bersama dalam suatu masyarakat penghuni suatu negara, meskipun mereka ini mungkin berasal dari keturunan dan memiliki kepercayaan yang berbeda.
Menurut Fichte, terbentuknya rakyat atay suatu bangsa disebabkan oleh factor bahasa. Bahasa sebagai penunjang utama manusia dalam bersosialisasi dan memahami hakikat hidup dan dengan bahasa-lah, pemahaman undang-undang maupun otorisasi dalam mematuhinya dapat terlaksanakan. Sedangkan Marxisme sendiri berpendapat bahwa factor ekonomi sebagai pemersatu.

Rakyat merupakan unsur terpenting dalam negara karena manusialah yang berkepentingan agar organisasi negara dapat berjalan dengan baik. Rakyat suatu negara dibedakan antara: a. penduduk dan bukan penduduk; b. warga negara dan bukan warga negara.

Penduduk ialah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili tetap di dalam wilayah negara. Sedangkan bukan penduduk ialah mereka yang ada di dalam wilayah negara, tetapi tidak bermaksud bertempat tinggal di negara itu. Warga negara ialah mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing (WNA).

3. Pemerintah yang berdaulat
Pemerintah adalah gabungan dari semua badan kenegaraan (eksekutif, legislatif, yudikatif) yang berkuasa memerintah di wilayah suatu negara. Dalam arti sempit, pemerintah mencakup lembaga eksekutif saja.

Menurut Utrecht, istilah Pemerintah meliputi pengertian yang tidak sama sebagai berikut:

1. Pemerintah sebagai gabungan semua badan kenegaraan atau seluruh alat perlengkapan negara adalam arti luas yang meliputi badan legislatif, eksekutif dan yudikatif.
2. Pemerintah sebagai badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah di wilayah suatu negara (dhi. Kepala Negara).
3. Pemerintah sebagai badan eksekutif (Presiden bersama menteri-menteri: kabinet).

2. Unsur deklaratif

Adanya pengakuan dari negara lain menjadi tanda bahwa suatu negara baru yang telah memenuhi persyaratan konstitutif diterima sebagai anggota baru dalam pergaulan antarnegara. Dipandang dari sudut hukum internasional, faktor pengakuan sangat penting, yaitu untuk:

* tidak mengasingkan suatu kumpulan manusia dari hubungan-hubungan internasional;
* menjamin kelanjutan hubungan-hubungan intenasional dengan jalan mencegah kekosongan okum yang merugikan, baik bagi kepentingan-kepentingan individu maupun hubungan antarnegara.

Menurut Oppenheimer, pengakuan oleh okum lain terhadap berdirinya suatu okum semata-mata merupakan syarat konstitutif untuk menjadi an international person. Dalam kedudukan itu, keberadaan okum sebagai kenyataan fisik (pengakuan de facto) secara formal dapat ditingkatkan kedudukannya menjadi suatu judicial fact (pengakuan de jure).

Pengakuan de facto adalah pengakuan menurut kenyataan bahwa suatu okum telah berdiri dan menjalankan kekuasaan sebagaimana okum berdaulat lainnya. Sedangkan pengakuan de jure adalah pengakuan secara okum bahwa suatu okum telah berdiri dan diakui kedaulatannya berdasarkan okum internasional.

Sedangkan dalam konsep Piagam Madinah seperti yang penulis jelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur Negara yang dibutuhkan tidak berbeda dari segi primer, akan tetapi ada pertambahan faktor yang lebih condong kepada ideologi syariat dan ordonansi yang diambil dari Kitab dan Sunnah. Mengutip perkataan DR MUHAMMAD HAJI DAUD, bahwa unsur-unsur tersebut adalah:

Pertama: Husnu al-Jiwar, hormat-menghormati negeri tetangga antara satu dengan lainnya
Kedua: Al-Ta’awwun Dhiddu Al-Udwan, saling membantu dalam menentang musuh dan permusuhan
Ketiga: Al-Nasr Li al-Mazlum,memberi pertolongan kepada orang yang dizalimi
Keempat: Al-Nush wa al-Nasihah, saling mengingatkan dan menasehati
Kelima: Ihtiram Hurriyyat al-Akidah wa Hurriyyat al-Ibadah Mahma Tabayat al-Adyan, menghormati kebebasan akidah, ibadah, kebebasan beragama.

Penutup

Dari teori-teori dan pendapat para ahli yang sudah tertulis gamblang diatas, penulis menyimpulkan Tata Negara dalam konsep umum maupun konsep Islam sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Pendapat yang menyatakan bahwasanya politik harus dipisahkan dari agama dan agama berdiri tanpa asas politik dengan argumen yang berpondasikan Piagam Madinah sebagai acuan, jelas tidak bisa dikatakan benar. Piagam Madinah secara valid telah mengukuhkan posisi Nabi SAW sebagai konseptor dan negarawan paling gemilang untuk sejarah Islam yang masih belum dapat ditiru bahkan di era modern seperti sekarang.

Memang kebebasan beragama diperbolehkan disini, dan para penduduk non-Muslim (al-mu’ahad) diharuskan membayar diyat (pajak) kepada negara atas jaminan keamanan mereka disini dan kebebasan beribadah tidak dikekang. Negara Islam yang ideal juga harus memiliki system keamanan dan pertahanan sendiri tanpa adanya i’timad dari pihak asing, seperti Saudi Arabia dengan serdadu-serdadu Amerika yang ramai menjaga dari seluruh penjuru. Usaha yang seharusnya lebih dioptimalkan oleh para calon penerus bangsa adalah bagaimana menciptakan sebuah Tata Negara yang ideal dan absolut berdiri di atas ruh syari’at meski tanpa mengimbuhkan embel-embel Islami dalam perundang-undangannya.

Referensi:

Abdurrahman, Ibnu Khaldun, Muqoddimah Ibnu Khaldun, Dar El-Fajr 2007
Barker, Ernes,. The Political Thought of Plato and Aristotle, 1906
Bin Atmoredjo, Sudjeto, Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila, Kongres Pancasila
Daud, MH, Dr., Prinsip-prinsip Negara Islam, PAS, 2007
Djokosoetono, Mr. Prof. Kuliah Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia
Friedrich, Joachim Carl, Filsafat Hukum: Perspektif Historis, cet. II, Feb 2008, Nusamedia Bandung
Friedrich, Joachim Carl, “Two Philosophical Interpretations of Natural Law” Diogeness, 1955
Leibholz, Gerhard, Politics and Law, 1965, PDF
Mawardi, Imam, al-Ahkaamush Shulthaniyah, PDF
Mulyosudarmo, Soewoto, Prof. Dr. , Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi, Malang, 2004
Muzakki, Ahmad, Teologi Politik: Konsep Negara dalam al-Qur'an, 2006
Nadi, Muhammad Fuad, Dr. An-Nudzum As-Siyasi. cet. 2009/2010. Jami’atul Azhar
Nasution, Mirz, Negara dan Konstitusi, Usu Digital Library
Rais, Dhiauddun, Dr. Teori Politik Islam tentang Pembentukan Negara, 9 Juni, 2008
Situmorang, Tonny P, Pandangan Rousseau tentang Negara sebagai Kehendak Umum, Usu Digital Library, 2004
Wiratraman, PHP, SH., MA., Negara Hukum dan Konstitusi, Univ. Airlangga, 2008
KBBI Luring.chm
Piagam Madinah, PDF

BAYANG-BAYANG IMPEACHMENT DALAM KASUS CENTURY

fsq_cairo@yahoo.com (Forum Studi Syariah wal Qanun) — Sat, 25 Sep 2010 02:37:00 +0000

Oleh: M. Sulthon Aziz

Sebagai negara yang mengenal Trias Politika, yakni pembagian kekuasaan kepada tiga poros: legislatif, eksekutif dan yudikatif; (yang mana ketiga kekuasaan tersebut tidak boleh melampaui batas kewenangan masing-masing sebagaimana yang telah diatur konstitusi), Indonesia memerlukan adanya checks and balance system (sistem pengawasan dan keseimbangan) di antara lembaga-lembaga negara agar tercipta adanya kesetaraan dan saling mengawasi satu sama lain, sehingga tidak ada lembaga negara yang lebih powerful dari yang lain, di mana dimungkinkannya terjadi penyalah gunakan kekuasaan.

Dalam sistem pengawasan, terutama dalam pembagian kekuasaan legislatif terhadap eksekutif, kita mengenal salah satu istilah adanya impeachment, yang merupakan mekanisme pengawasan serta perimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang baru. Yang mana di akhir proses tersebut, presiden atau wakil presiden dapat dimakzulkan.

Sebagai implementasi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif, maka DPR sebagai lembaga tinggi negara berhak membuat semacam pansus guna menyelidiki adanya tindakan pelanggaran atau penyalah gunaan kekuasan dalam lembaga eksekutif. Seperti langkah yang diambil oleh DPR RI beberapa waktu lalu dengan membentuk Panitia angket bank Century, yang pada akhirnya disepakati melalui voting, yang sampai pada kesimpulan bahwa adanya penyimpangan dalam penanganan Bank Century. Penyimpangan itu terjadi dari proses merger hingga penyelamatan bank. Kesimpulan ini memilki konsekuensi serius, yakni mengarahkan kemungkinan pemakzulan kepada wakil presiden.

Sesuai dengan Sistem Ketatanegaraan Indonesia, proses pemakzulan dapat dilakukan apabila presiden atau wakil presiden melanggar hukum sesuai dengan pasal 7A UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “Alasan-alasan impeachment adalah pengkhianatan terhadap negara, korupsi, menyuap, melakukan tindakan pidana berat lainya atau perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.”

Usulan pemakzulan harus diajukan oleh dua pertiga anggota DPR RI dan disetujui oleh dua pertiga yang hadir. Langkah berikutnya, pengajuan kepada mahkamah konstitusi. Dan lembaga inilah yang nantinya akan memutuskan apakah tudingan DPR terhadap presiden dan/atau wakil presiden itu bisa diterima atau tidak. Jika diterima dan mampu, maka DPR akan menyelenggarakan rapat paripurna untuk meneruskan usulan pemberhentian presiden dan/atau wakil preseden kepada lembaga MPR. Setelah MPR menerima usulan DPR, maka MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usulan-usulan DPR dalam waktu selambat lambatnya 30 hari setelah sejak meneriman usulan tersebut.

Ketatnya prosedur pemakzulan yang diatur dalam UUD 1945 sebenarnya menunjukan bahwa meski dimungkinkan untuk dilakukan, prosedural ini tetap memerlukan proses politik yang luar biasa, menyangkut syarat-syarat yang dicantumkan dalam pasal 7B UUD 1945. Itu sebabnya dalam negara-negara yang sudah matang demokrasinya pun, proses pemakzulan sangat jarang terjadi.

Dalam praktek impeachment yang pernah dilakukan di berbagai negara, diketahui bahwa hanya dalam proses impeachment-lah, berhentinya seorang pemimpin negara dapat dilakukan. Salah satunya presiden Lituania Rolandas paskas, di mana jabatannya berakhir pada 2004. Di negara Amerika Serikat-pun pernah terjadi beberapa kali proses impeachment terhadap presiden, misalnya pada presiden Andrew Johnson, Richard Nixon dan yang terakhir pada William Clinton. Namun kesemua tuduhan yang dilakukan di Amerika itu tidak berakhir pada berhentinya presiden. Pada kasus Richard Nixon, Nixon mengundurkan diri saat proses impeachment sedang berlangsung sehingga belum sampai pada putusan inti proses impeachment tersebut.

Menyangkut proses pansus Bank Century yang dilakukan oleh DPR, akankah menuju kepada prosedur pemakzulan selanjutnya? Yaitu penyerahan kesepakatan paripurna ke mahkamah konstitusi untuk dilakukan proses di Mahkamah Konstitusi? Dan apabila MK menerima atau menyetujui akan terjadi pemakzulan, atau wakil presiden yang dalam hal ini dituduh telah melanggar hukum sesuai dengan pasal 7A UUD 1945, akankah presiden atau wakil presiden akan mengundurkan diri terlebih sebelum proses selesai seperti yang dilakukan oleh mantan presiden amerikan Richard Nixon ataupun sebaliknya? Kita tunggu saja…

LIKA-LIKU TATA NEGARA DAN TATA BANGSA

fsq_cairo@yahoo.com (Forum Studi Syariah wal Qanun) — Wed, 22 Sep 2010 20:36:00 +0000

Oleh: Heru Purnama Hasido

Kisruh politik yang menjadi berita hangat yang mencuat akhir-akhir ini sangat menarik perhatian kita, membuat banyak dari kita semakin tergugah dengan perkembangan bangsa. Sejak Presiden Susilo bambang Yudhoyono dilantik, lalu dilanjutkan dengan penyusunan kabinet ‘Indonesia Bersatu Jilid Dua’. Kemudian, belum lama berjalan roda pemerintahan, satu demi satu, bermunculan ‘insiden’ di Tanah Air, membuat kita sebagai masyarakat Indonesia dibuat makin mafhum bahwa, pemerintahan SBY seolah tidak dibiarkan untuk benar-benar ‘bersandar tenang’ di kursinya. Karena ada bagian lain dari pemilik kuasa di negeri kita yang mempunyai kursinya sendiri sedang menggoyang-goyang pemilik kuasa eksekutif ini, merekalah legislatif, anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

‘Kasus Century’, boleh jadi dianggap sebagai polemik biasa dalam dinamika sebuah organisasi sekaliber Negara Indonesia, karena tidak jarang pada sebuah keputusan besar yang seharusnya dihasilkan dari hasil musyawarah bersama sering berakibat pada ketidakpuasan pihak lain. Penyebabnya beragam, bisa karena adanya ketidak puasan karena tidak diajak berunding, atau adanya penyalah gunaan dari hasil keputusan itu sendiri, atau bisa jadi, seperti banyak dinilai oleh pemerintah, bahwa dalam kasus Century, keputusan yang diambil sudah benar, tapi tata kelolanya yang bermasalah. Maka, rasa curiga DPR menanggapi kasus ini dapat dianggap beralasan pada tuntutan pada kebijakan bail out oleh wapres Boediono dan Sri Mulyani. Cerita pun berlanjut hingga kini, dengan pidato Presiden yang menanggapi kisruh Century dengan pernyataan bahwa presiden secara pribadi akan ikut bertanggung jawab. Dengan ini, SBY seolah mengambil tempat bersebarangan dengan mereka yang mendesak pemerintahannya dengan kasus Century dan SBY semakin ‘face to face’ terhadap DPR.

Bagi sebagian kalangan, pernyataan SBY justru pertanda positif, karena SBY sebagai presiden menunjukkan kredibilitasnya dengan bertanggung jawab menjadi kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan eksekutif di saat itu (Indonesia Bersatu Jilid Satu), hingga masa jabatan sekarang. Tapi bagi sebagian yang lain, ini pertanda negatif, di antara pengamat, ada yang bahkan justru—mungkin agak berlebihan—menyandingkan kasus Century dengan kasus “Watergate” di US pada masa pemerintahan Nixon, yang berakhir ‘happy ending’, yaitu tersingkirnya sang presiden Nixon.

Namun, tulisan ini bukan untuk memberikan penilaian yang terbilang ‘nge-pop’, yaitu berpanjang lebar membahas kasus Century. Juga tidak tentang topik terancam pecahnya koalisi, bukan tentang masa depan mitra koalisi, tentang posisi dari oposisi pemerintah atau tulisan tanggapan bagi isu pemakzulan. Menurut penulis, kurang apik rasanya bila satu demi satu dari masalah bangsa ini harus terus mengikuti hembusan media sebagaimana pada topik-topik hangat di atas. Maka tulisan ini hanya akan membahas sisi fundamental dari topik wawasan ketatanegaraan.

Kadang perlu adanya semacam ‘flash back’, atau bahkan melakukan ‘slow motion’ terhadap sebuah objek kajian jika kita hendak mendapatkan sudut pandang yang berbeda, meskipun hasil dari kajian ini nantinya kurang populer.

Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Dasar adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, dengan kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat (setelah amandemen undang undang 45’ yang menyatakan bahwa MPR adalah manifestasi dari pemilik kekuasaan tertinggi dalam republik ini). Pengetahuan kita akan hal ini sangat penting, meskipun mungkin jauh tidak lebih populer daripada kasus Century maupun Anggodo, bahkan tidak lebih populer dari program pemerintahan 100 hari SBY yang makin redup-redup temaram itu.

Sebagai negara yang berkomitmen pada proses demokrasi pada umumnya, Indonesia mengenal pembagian kekuasaan ke dalam beberapa lembaga tinggi yang terpisah. Di Indoenesia terdapat kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif sebagai pemilik pos-pos kekuasaan tertinggi itu. Dalam penyusunan administrasinya, eksekutif dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara dan pemegang kebijakan pemerintahan tertinggi. Indonesia juga memiliki sistem legislatif yang dimulai dari dirikannya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Legislasi di Indonesia dibuat dengan sistem dua kamar (bikameral) yang tersusun dari DPR dan DPD. Di Indonesia, sistem bikameral dalam parlemennya berbeda dengan yang diterapkan di beberapa negara yang memadukan sistem parlementer dengan sistem presidensial, seperti di Amerika ataupun RRT. Di Indonesia, DPD diibaratkan dengan senat yang memiliki keterwakilan atau representasi dari berbagai wilayah Indonesia. Tapi hal yang semakin menguatkan perbedaan di Indonesia adalah bahwa di badan legislatif, legitimasi yang diterima DPD tidak mengimbangi kewenangan yang dimilikinya. DPD seolah hanya terikat di lembaga MPR yang tugasnya pun sangat terbatas dan jarang, tidak salah bila menganggap bahwa perwakilan DPD seolah anggota dewan yang banyak menganggur. Kebijakan dari ‘kamar kecil’ ini seolah besar dan pokok dalam ketatanegaraan Indonesia, tapi sangat minim kegiatan.

Banyak pakar menilai bahwa penyusunan pembagian kekuasaan Indonesia sebenarnya terlalu berat di idealisme bahkan berat di ongkos, tidak hanya sampai di tingat tertinggi saja, ketimpangan bahkan tumpang tindih dari kebijakan maupun kewenangan ini ternyata menimpa sub-sub dari bagian administrasi dalam pemerintahan. Lebih diperparah dengan adanya undang-undang yang seharusnya membuat ketertiban ternyata dapat berpotensi merusak dan mendistorsi undang-undang yang lain. Sebutlah contoh aktual yang hangat belakangan ini, kita semua sudah melihat istilah koalisi dan oposisi dalam kancah perpolitikan Indonesia. Namun tidak bisa dielakkan lagi, adanya ‘koalisi’ dan ‘oposisi’ dalam perpolitikan pada dasarnya tidak berdasar sama sekali, kalaupun berdasar, dasarnya tidak lain hanya dari bawaan sifat dan sikap kekeluargaan yang menjadi kultur bangsa kita, tanpa adanya tata cara yang memperjelas bagaimana mekanisme berkoalisi atau beroposisi. Tak lebih dari sekadar semacam ‘shaking hand’ saja.

Di bawah lembaga lembaga tertinggi negara, ada KPK, kejakgung dan kepolisian, ternyata kewenangan yang ada dan telah ‘diatur’ undang undang bagi tiga lembaga ini masih bisa dipandang tumpang tindih. Carut-marutnya makin terlihat beberapa waktu lalu, saat isu kriminalisasi KPK dan ‘oknumisasi’ Polisi dan kejagung dipertontonkan ke khayalak ramai. Berada setingkat di bawah dua lembaga tinggi ini, kita bisa melihat bahwa dalam lembaga kepolisian negara, terkenal sebuah badan khusus yang mempunyai tugas khusus pula, yaitu Densus 88. Badan ini memegang program yang sangat tinggi, sesuai dengan tingginya kewenangan yang dimilikinya. Badan yang sebenarnya berada di bawah kepolisian ini ternyata memiliki kekuasaan yang besar dalam mengontrol imigrasi yang sebenarnya lebih berhak ditangani Depdagri dan Densus 88 konon dapat melangkahi kewenangan kejaksaan.

Akibat yang ditimbulkan dari rancunya tata administrasi semakin diperparah dengan kurang atau tidak bertanggungjawabnya pemegang otoritas, kasus Century bisa jadi contoh pertama yang menimpa pemegang kebijakan eksekutif.

Di lembaga legislatif bukan tidak kalah memalukan, pembengkakan anggaran yang yang dibuat oleh anggota DPR dalam pengadaan kelengkapan rumah tangganya menjadi dilema tersendiri. Misalnya, anggota DPR periode 2009 – 2014 sebagian hanya mengaku terpana saat mendapati fasilitas komputer sekelas komputer untuk gamer di meja kerja mereka, lebih terdengar fantastis karena harga satuannya mencapai 20 juta rupiah. Belum lagi badan legislatif yang berada di daerah, banyak dari pejabat negara yang tidak sanggup menerima kenyataan bahwa kendaraan dinas mereka adalah barang bekas dari pejabat sebelumnya, lalu meminta anggaran untuk penggantian.

Demokrasi yang dikembangkan oleh Rousseau, kemudian hari menjadi ideologi pemerintahan yang memiliki tiga sub utama dari pos kekuasaan, pada perkembangan selanjutnya menjadi sistem yang paling banyak dianut oleh negara-negara di penjuru dunia. Ciri khas yang dimiliki dari sistem demokrasi, di antara yang terpenting adalah adanya pemilihan umum, baik pemilihan eksekutif ataupun pemilihan legislatif. Dan tentu saja ada pelantikan dan serah terima jabatan, dengan istilah lebih mudah, semua rakyat yang hidup dalam demokrasi berhak bermimpi untuk menjabat. Kelebihan demokrasi tentu saja ada pada kontrol sosial yang kuat terhadap ketatanegaraan maupun mekanisme pemerintahnya.

Dalam demokrasi, kritik dapat lebih leluasa dilontarkan, dan media dapat lebih maksimal menyebarkan berita. Namun di antara kelemahan yang sering menjadi masalah adalah tidak maksimalnya rasa tanggung jawab pejabat yang bersangkutan terhadap rakyat yang direpresentasikannya. Logis saja, dan sederhana saja, demokrasi di Indonesia boros biaya, dan untuk mencapai kemenangan dalam berdemokrasi di negara kita, sudah maklum bahwa harus maksimal pula menyalurkan dana, maka sulit dipercaya bila dari yang bersangkutan (para caleg, mapun calon pejabat lainnya) tidak mengharapkan kembalinya modal dari dana yang dikeluarkannya pada saat kampanye, minimal hingga habis masa jabatan, dan (para pemilih) rakyat yang diwakilinya pun harus memaklumi adanya uang lelah atas segala hasil kerja keras mereka, wakil rakyat maupun ‘pelayan-pelayan rakyat’ itu.

Bandingkan dengan sistem monarki yang paling banyak dipakai negara-negara kuno dahulu, Mesir contohnya, konon seorang Fir’aun Mesir memerintah rakyatnya dengan sangat adil dan arif, tidak lain karena dalam mitos kerajaan, seorang raja yang akan menjabat hingga tutup usia, akan mempertanggung jawabkan kepemimpinannya di alam baka kepada nenek moyangnya yang telah lebih dulu menjadi Tuhan. Sedikit bukti kearifan penguasa Mesir terekam dalam cerita Nabi Yusuf AS. Bahkan warga negara asing pun (di sini Yusuf AS) dapat menjadi pejabat istana dan menjadi orang kepercayaan raja. Ini yang menunjukkan bahwa meskipun berbentuk kerajaan dan diperintah oleh seorang diktator yang bahkan tidak jarang mengaku Tuhan, ketatanegaraan Mesir kuno terbilang sangat baik dan tidak bebas nilai.

Demokrasi yang bersanding dengan Teokrasi, Monarki dan Aristokrasi pada dasarnya adalah cara pandang manusia dalam memahami kekuasaan, tapi di masa kini, dalam memahami politik, orang akan lebih cenderung merujuk pada prakteknya saja atau lebih mudah memahami demokrasi lewat pendekatan ketatanegaraan dan jurisprudensi dibanding harus berputar-putar dalam pembahasan idealisme dari teori kekuasaan itu sendiri. Lalu, muncullah turunan baru dari penemuan tata cara peenerapan demokrasi itu dengan istilah-istilah baru, di antaranya ‘Demokrasi Terpimpin’, ‘Demokrasi Langsung’, ‘Monarki Konstitusional’, sistem Kepemimpinan yang berbentuk kekhalifahan, ‘Imamah Syi’ah’, atau bahkan seperti istilah ‘Teokrasi Sekuler’.

Bagaimanapun juga, masalah ini tidak terlepas dari pengaruh plus minus sistem demokrasi dalam ketatanegaraan Indonesia sendiri. Sebutlah demokrasi, tatanan kata yang sangat akrab dengan Aristoteles ini menyebutkan bahwa pemilik kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Tapi jauh sejak masa Yunani kuno di Athena, Aristoteles sudah menyebut bahwa Demokrasi hanyalah kata lain dari Mobocracy atau ‘the rule of the mob’ yang artinya kekuasan yang dijalankan oleh massa, yang mana, di mata Aristoteles dipandang berpotensi tidak baik karena akan menimbulkan anarkisme dan kesenjangan sosial yang berdampak luas.

Aristoteles pun lalu berusaha memperbaikinya dengan karyanya; buku berjudul ‘Politics’, meskipun perbaikan itu kemudian tidak banyak memberikan perubahan pada kekurangan dan kelemahan dari sistem demokrasi. Karena sebagus apapun konsep, pada akhirnya harus tergantung pada pelaksana konsep itu sendri. Alhasil, demokrasi yang dijalankan rakyat Indonesia menjadi utopis bila melihat panorama Indonesia, bahwa tangan rakyat yang disebut berkuasa itu hanya berharga dan berkuasa saat minggu-minggu Pemilu saja. Proses selanjutnya tentu saja sesuai dengan Pancasila yang sangat terkenal yaitu; “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” bait yang kemudian dipecah menjadi dua pertanyaan yang menggelitik; Sudah hikmatkah dan sudah bijaksanakah kita sebagai rakyat? Lalu sudah bermusyarahkah mereka (para wakil) yang memimpin dan mereprentasikan kita, rakyat Indonesia? Pertanyaan yang sulit dijawab tadi semakin meneror perasaan penjawab bila ditambahkan komentar bahwa demokrasi yang dipahami rakyat Indonesia ternyata adalah demokrasi yang dipahami oleh masyarakat klasik Eropa di abad pertengahan yaitu; demokrasi yang mampu membuat roti, yang dapat mengenyangkan; ternyata demokrasi Indonesia masih dan tidak jauh dari urusan perut.

Semua kekurangan yang ada dalam sistem ketatanegaraan kita sebenarnya bukan menjadi alasan utama dari kelemahan yang mengganggu lembaga-lembaga negara. Jika disandingkan dengan perintah Allah dalam Al Qur’an, bahwa sebenarnya keadilan yang menjadi landasan utama dari demokrasi bukan satu-satunya yang menjamin kualitas dari kehidupan yang ideal, karena itu Allah berfirman dalam satu ayat yang sekaligus memerintahkan manusia untuk tidak hanya berbuat adil, namun juga harus mampu berbuat ‘ihsan’ (positif), bertanggung jawab terhadap kerabat dan bertanggung jawab pada moral masyarakat sekitarnya, semua ini dapat dimanifestasikan dalam tanggung jawab untuk menyeru pada kebaikan dan mencegah dari bermacam kerusakan, moril maupun materil.

Sistem ketatanegaraan telah menjadi bagian dari kurikulum pelajaran yang diajarkan di sekolah sekolah, akan tetapi, ‘tata bangsa’ yang mendorong terbentuknya masyarakat yang baik dari segi mental dan spiritualnya tidak gampang diajarkan dalam pendidikan formal. Belajar meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab akan lebih banyak didapat dari pengalaman dari kebijaksanaan sehari-hari atau journey of life. Maka kurang tepat bila biasnya undang-undang tertentu dalam negara kita atau tidak lengkapnya mekanisme tertentu menjadi alasan utama dari carut marutnya sosial politik di negeri ini.

Kadang memang berlebihan memandang ideologi lebih tinggi daripada tujuannya sendiri. Kesalahan mensucikan ideologi sering berakibat pada lengahnya kita mencari solusi. Namun tidak kuatnya mental dan prinsip juga tidak kalah berbahaya, karena mencari solusi tanpa melewati prinsip dan ideologi membuat program-program yang dijalankan selanjutnya menjadi terasa tidak memiliki spirit atau jiwa.

Lalu, bagaimana dengan kasus Century tadi? Aih…! Menurut petunjuk bapak presiden, ada baiknya kita ikuti saja jalur hukum yang ada.

MENGENAL HUKUM TATA NEGARA

fsq_cairo@yahoo.com (Forum Studi Syariah wal Qanun) — Sat, 18 Sep 2010 22:21:00 +0000

Oleh: H. Akbar Hibban, SHI

Dalam pranata ilmu pengetahuan sosial, kita dapat menemukan berbagai macam pengetahuan yang secara independen sudah menjadi sebuah ilmu, maka di sana kita dapat mengenal Ilmu Negara, Ilmu Politik, Ilmu Kebudayaan, Ilmu Ekonomi, Ilmu Psikologi dan Ilmu Hukum.

Dari jenis ilmu yang disebutkan terakhir inilah Hukum Tata Negara bermuara. Muhammad Syukri Surûr , seoarang professor hukum perdata fakultas hukum Cairo University di dalam bukunya yang berjudul “An-Nadzoriyah Al-âmmah lil Qônûn” mengklasifikasikan hukum sebagai berikut;

Pertama: Hukum Publik, yaitu kumpulan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan masyarakat yang dinaungi sebuah power politis, di mana negara atau salah satu dari badan hukum publik menjadi pihak yang terkait sebagai pemegang kadaulatan dan kekuasaan.

Yang termasuk dalam bagian Hukum Publik ini yaitu:

Hukum Internasional (al qônun al daulî al âm)

Hukum Tata Negara (al qônun al dustûrî/ Constitutional Law)

Hukum Tata Usaha (al qônun al idârî)

Hukum Keuangan (al qônun al mâlî)

Hukum Pidana (al qônun al jinâ’î)

Kedua: Hukum Privat, yaitu kumpulan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara masing-masing individu satu sama lain atau antar masing-masing individu dengan negara ketika negara menjadi pihak terkait dan tidak mengatas namakan dirinya sebagai pemegang kedaulatan atau kekuasaan, akan tetapi sebagai objek hukum biasa.

Yang termasuk dalam bagian Hukum Privat yaitu:

Hukum Perdata (al qônun al madanî)

Hukum Dagang (al qônun at tijârî)

Hukum Laut (al qônun al bahrî)

Hukum Antariksa (al qônun al jawwî)

Hukum Perburuhan (qônûn al ‘amal)

Hukum Pertanian (al qônun al zirô’î)

Selanjutnya Prof. Muhammad Syukri Surûr menjelaskan bahwa selain cabang-cabang hukum di atas, ada cabang hukum yang termasuk kategori Hukum Publik dan di saat sama termasuk juga kategori Hukum Privat. Hal ini karena sebagian kaidah dari hukum ini mengatur permasalahan yang berkaitan dengan lembaga publik dan kedaulatan negara, sementara sebagian kaidah lainnya tidak tidak berkaitan itu.

Yang termasuk kategori hukum ini adalah:

Hukum Acara Perdata dan Perdagangan (qônun al murôfa’at al madaniyah wa al al tijâriyah)

Hukum Perdata Internasional (al qônun al daulî al khôsh)

Dari statement di atas maka tampak jelaslah muara Hukum Tata Negara yaitu merupakan bagian dari rumpun Hukum Publik.

Setelah diketahui nisbat Ilmu Tata Negara dalam rumpun ilmu hukum, muncullah pertanyaan apakah itu Hukum Tata Negara? Apa sajakah objek dan materi hukum Tata Negara? Dari manakah sumbernya, serta bagaimanakah karakternya?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, agak kesulitan kalau harus disampaikan dalam catatan singkat ini. Maka oleh karena itu, di sini hanya akan dipaparkan tentang definisi, materi dan sumber hukum tata negara.

DEFINISI HUKUM TATA NEGARA

Sebelum kita definisikan Hukum Tata Negara, perlu diketahui bahwa istilah “Tata Negara” dalam penulisannya terdapat dua cara penulisan, yaitu “Tata Negara” (dua kata) dan “Tatanegara” (satu kata). Misalnya Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya: Asas-Asas Hukum Tatanegara di Indonesia(1977) dan Sri Soemantri dalam bukunya Perbandingan Hukum Tatanegara (1971) menggunakan istilah “Tatanegara”, bukan “Tata Negara”. Tetapi Syahran Basyah dalam bukunya “Hukum Tata Negara Perbandingan” (1976), dan M.Solly Lubis dalam bukunya “Asas Hukum Tata Negara”(1978) menuliskanya dalam dua kata. Menurut J.C.T. Simoramgkir, hal itu terjadi karena pengaruh dari cara berfikir bahasa Belanda (Holland Denken) yang menyebut staatsrecht dalam satu kata. Dalam bahasa Jerman hal itu juga ditulis dalam satu kata yaitu Verfassungsrecht.

Perlu diketahui juga bahwa istilah “Hukum Tata Negara” dapat dianggap identik dengan pengertian “Hukum Konstitusi” yang merupakan terjemahan langsung dari “Constitutional Law” (Inggris), Droit Constitutionnel (Perancis), Diritto Constitutionale (Italia), atau Verfassungsrecht (Jerman) dan Al Qônûn Al Dustûrî (Arab). Dari segi bahasa, istilah Costitutional Law dalam bahasa inggris memang biasa diterjemahakan sebagai “Hukum Konstitusi”. Namun istilah “Hukum Tata Negara” itu sendiri jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris maka niscaya perkataan yang dipakai adalah “Constitutional Law”. Oleh karena itu Hukum Tata Negara dapat dikatakan identik atau disebut sebagai istilah lain belaka dari “Hukum Konstitusi”.

Perkataan “Hukum Tata Negara” berasal dari perkataan “hukum”, ”tata”dan ”negara”, yang di dalamnya dibahas mengenai urusan penataan negara. Tata yang terkait dengan kata “tertib” adalah order yang biasa juga diterjemahkan sebagai “tata tertib”. Tata negara berarti sistem penataan negara, yang berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan substansi norma kenegaraan. Dengan perkataan lain Ilmu Tata Negara dapat dikatakan merupakan cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur-struktur organ atau struktur kenegaraan serta mekanisme hubungan antara struktur kenegaraan dan warga negara. (lihat; Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie, SH.)

Mengenai definisi Hukum Tata Negara, di kalangan para ahli belum ada rumusan yang disepakati, sebagaimana belum adanya kesepatan dalam rumusan definisi hukum. Hal itu disebabkan oleh faktor-faktor perbedaan pandang para ahli hukum itu sendiri. Selain dari itu, sistem yang dianut oleh negara sebagai objek kajian juga cukup berpengaruh dalam perbedaan definisi ini. Misalnya, di negara-negara yang menganut sistem common law tentu berbeda dengan apa yang dipraktikan di negara yang menganut tradisi civil law.

Berbagai pandangan para sarjana mengenai definisi hukum tata Negara itu dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut:

Van Vollenhoven;

“Hukum Tata Negara adalah Hukum yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya.”

Fungsi masing-masing yang berkuasa di dalam lingkungan masyarakat hukum itu berhak menentukan susunan dan wewenang dari badan-badan tersebut.

Scholten;

“Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi daripada negara.

Kesimpulannya, bahwa dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana kedudukan organ-organ dalam negara itu, hubungan, hak dan kewajiban, serta tugasnya masing-masing.”

Van der Pot;

“Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenang masing-masing, hubungannya satu dengan yang lain dan hubungan dengan individu yang lain.”

Logemann;

“Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara.”

Jabatan merupakan pengertian yuridis, sedangkan fungsi adalah pengertian yang bersifat sosiologis. Karena negara merupakan organisasi yang terdiri dari fungsi-fungsi dan hubungannya satu dengan yang lain. Maka secara yuridis, negara merupakan organisasi dari jabatan-jabatan.

Wade and Phillips;

“Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugasnya dan hubungan antara alat pelengkap negara itu.” Seperti tersebut dalam bukunya yang berjudul “Constitutional Law “ yang terbit pada tahun 1936.

Paton;

“Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugasnya, wewenang dan hubungan antara alat pelengkap negara itu.”

Dalam bukunya "Textbook of Jurisprudence“ Paton merumuskan bahwa; “Constutional Law deals with the ultimate question of distribution of legal power and the functions of the organ of the state.”

A.V. Dicey;

“Hukum Tata Negara adalah hukum yang terletak pada pembagian kekuasaan dalam negara dan pelaksanaan yang tertinggi dalam suatu negara.” Sebagaimana yang ditulisnya dalam buku; “An introduction to the study of the law of the conrtitution “

Maurice Duverger;

“Hukum Tata Negara adalah salah satu cabang dari hukum publik yang mengatur organisasi dan fungsi-fungsi politik suatu lembaga nagara.”

Kusumadi Pudjosewojo;

“Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan atau federal), dan bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik), yang menunjukkan masyarakat hukum yang atasan maupun yang bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya (hierarchie), yang selanjutnya mengesahkan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukan alat-alat perlengkapan (yang memegang kekuasaan penguasa) dari masyarakat hukum itu, beserta susunan (terdiri dari seorang atau sejumlah orang), wewenang, tingkatan imbang dari dan antara alat perlengkapan itu.

Jadi dari definisi-definisi tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa;

Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan yang mengatur organisasi daripada negara, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal serta kedudukan warga negara dan hak-hak azasinya.

MATERI HUKUM TATA NEGARA

Dari kesimpulan definisi di atas, maka tampak jelaslah materi Hukum Tata Negara yaitu mengatur hal-hal berikut;

1. Mengatur lembaga pelayanan publik dan menentukan badan-badan yang mengelolanya, dan menentukan tata cara pengelolaan, pengembangan, hubungan antar lembaga satu sama lain serta hubungan lembaga dengan publik.

2. Menentukan jenis hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, maupun perkotaan. Biasanya, hubungan antar pemerintahan ini dilakukan dengan menggunakan salah satu dari dua cara yaitu; sistem sentralisasi atau sistem desentralisasi

3. Mengatur hubungan antara negara dengan para aparaturnya, serta mengatur tata cara penentuan, kenaikan pangkat, penjatuhan sangsi, masa pensiun dan pemakzulan aparat tesebut.

4. Menjelaskan aturan hukum tentang harta negara, baik harta milik swasta atau umum yang digunakan untuk kepentingan umum seperti jalan dan gedung-gedung pelayanan publik, juga menjelaskan aturan tentang pengelolaan dan pemanfaatan harta tersebut.

5. Menjelaskan kaidah-kaidah tentang penyelesaian sengketa yang kadang terjadi antara tata usaha negara dengan masyarakat. (lihat: Al-nadzoriyah al-âmmah li al qônûn, Prof.Dr.Muhammad Syukri Surur).

SUMBER HUKUM TATA NEGARA

Sumber hukum Tata Negara bentuknya bermacam-macam, sama persis dengan sumber kaidah-kaidah hukum lainya.

Sumber-sumber kaidah hukum Tata Negara ada yang bersifat materil, historis, resmi dan ada pula yang hanya bersifat sebagai penafsir (tambahan keterangan). Berikut rincian sumber-sumber tersebut:

Sumber Materil (al mashdar al maudû’î)

Yang dimaksud dengan sumber materil adalah sumber atau asal yang merupakan inspirasi penentuan materi-materi dan kandungan Hukum Tata Negara.

Oleh karenanya kita dapat melihat bahwa banyak kandungan kaidah-kaidah Hukum Tata Negara yang inspirasinya diambil dari sekumpulan situasi dan kondisi yang berkembang seperti ekonomi, sosial, politik dan sebagainya.

Sumber Historis/Sejarah (al mashdar al târîkhî)

Yang dimaksud dengan sumber sejarah adalah pangkal sejarah yang mungkin dapat dijadikan rujukan untuk kaidah-kaidah Hukum Tata Negara atau Konstitusi.

Sumber sejarah bagi Hukum Tata Negara bisa berupa sejarah nasional ataupun sejarah asing. Sumber sejarah nasional dapat kita pahami ketika konstitusi sebuah negara merupakan produk atau hasil bentukan sejarah bangsanya. Adapun sumber sejarah asing merupakan kebalikannya, yaitu apabila kanstitusi sebuah negara merupakan hasil bentukan sejarah bangsa lain. Maka dari itu, untuk mengetahui sistem parlemen yang sesungguhnya, perlu merujuk ke sejarah Kerajaan Federal Inggris sebagai embrio dari sistem ini. Begitupun dengan sistem presidentil mangharuskan sebuah negara yang menggunakan sistem ini merujuk ke sejarah negara Amerika Serikat sebagai akar sistem ini (tidak merujuk ke sejarah nasional bangsanya).

Sumber Resmi (al mashdar al rosmî)

Yang dimaksud dengan sumber resmi adalah sumber kaidah-kaidah Hukum Tata Negara yang bersifat baku, di mana kaidah-kaidah tersebut tidak boleh bertentangan dengan sumber-sumber itu.

Secara umum sumber resmi ini ada dua, yaitu Undang-undang dan Kebiasaan, dengan rincian sebagai berikut:

Undang-Undang ( al tasyrî’)

Yang dimaksud undang-undang disini adalah naskah-naskah yang terkodifikasikan dalam dokumen konstitusi, kaidah-kaidah dasar, dan ketetapan-ketetapan parlemen.

Dokumen Konstitusi (Rancangan Undang-undang Dasar) dapat dikeluarkan oleh badan khusus yang pembentukan dan wewenangnya berbeda-beda sesuai situasi dan kondisi yang berkembang ketika pembentukan konstitusi. Sebagai contoh, satu hari setelah berdirinya Negara Indonesia yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sidangnya menetapkan Undang-undang Dasar bagi Negara Indonesia dengan berlandaskan pada Rancangan Undang-undang Dasar yang dipersiapkan oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). (lihat; Hukum Tata Negara, Soehino, SH.)

Dalam sistem kerajaan dokumen ini dapat dikeluarkan oleh raja atau panitia khusus yang dibentuk oleh raja. Hal itu karena didalam sistem ini konstitusi merupakan anugerah atau pemberian dari raja untuk negara (dasâtir al-minhah), berbeda halnya dengan sistem demokrasi dimana konstitusi ditetapkan melalui sidang.

Adapun kaidah-kaidah dasar adalah sekumpulan aturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif yang berkaitan dengan sistem pemerintahan sebagai bagian dari dasar-dasar negara, oleh karenanya kaidah ini dinamai Kaidah-kaidah Dasar agar dapat dibedakan dengan Kaidah-kaidah lainya yang dikeluarkan oleh Badan Legislatif. Salah satu contoh dari kaidah-kaidah dasar ini adalah Undang-undang tahun 1975 tentang aturan pemilihan Majlis Perwakilan Perancis.

Contoh lain dari kaidah dasar ini adalah aturan yang berkaitan dengan kostitusi di Negara-negara Arab, salah satunya, Undang-undang Nomor 81 tahun 1969 tentang pembentukan mahkamah agung (al mahkamah al ‘ulya) sebagai mahkamah yang khusus menangani sengketa tentang uji kelayakan undang-undang terhadap konsitusi.

Dan terakhir adalah ketetapan-ketetapan parlemen yang berupa naskah-naskah yang secara khusus mengatur pembentukan badan-badan di parlemen, dan juga mengatur tata cara pelaksanaan fungsi parlemen dalam peran controling dan pengundangan. Sebagai contoh bab dua dari Ketetapan Majlis Permusyawaratan Rakyat Mesir, mengatur tentang pembentukan badan-badan di dalam majlis dan wewenang-wewenangnya.

Kebiasaan (al ‘urf)

Walaupun konstitusi tertulis telah banyak beredar, bahkan hampir seluruh negara menggunakan Undang-undang dasar (konstitusi tertulis) sebagai konstitusinya, bukan berarti bahwa “kebiasaan” secara mutlak tidak dapat dijadikan sumber konstitusi. Malah justru “kebiasaan” cukup memiliki peran dalam pembentukan konstitusi tertulis.

Yang dimaksud dengan kebiasaan di sini adalah kebiasaan umum, yaitu kecenderungan masyarakat umum untuk mengikuti satu cara tertentu secara berkesinambungan dan berlangsung secara turun-temurun dari generasi ke generasi sehingga menetap menjadi bagian dari rasa yang seolah-olah mempunyai kekuatan memaksa.

Begitu juga dalam konstitusi, kebiasaan yang dapat dijadikan sumber harus berupa sebuah prilaku antar lembaga pemerintah di dalam negara , atau antara lembaga pemerintahan dengan masyarakat yang sudah berlangsung secara turun-temurun dari generasi ke generasi.

Kebiasaan dalam ranah konstitusi dapat berperan sebagai penafsir nash konstitusi yang masih samar (kebiasaan penafsir/al ‘urf al mufassir), kadang pula kebiasaan ini dapat menjadi pelengkap sebuah kostitusi (kebiasaan pelengkap/al ‘urf al mukmil) dan kadang pula kebiasaan ini dapat mengamandemen konstitusi, baik menghapus atau menambah nash yang termaktub dalam konstitusi (kebiasaan pengamandemen/al ‘urf al mu’dil), (lihat;mûjiz al qônûn al dustûrî al mashrî).

PENUTUP

Setelah membaca tulisan ini maka kita akan menemukan jawaban atas pertanyaan apakah itu Hukum Tata Negara? Baik definisi, materi, maupun sumber-sumbernya, sebagaimana telah dipaparkan di atas.

Namun penulis betul-betul menyadari bahwa tulisan ini masih jauh untuk dikatakan sebagai pengantar Ilmu Tata Negara mengingat sangat singkatnya tulisan ini, serta minimnya materi yang disuguhkan yang belum layak untuk dikatakan sebuah pengantar. Catatan ini melainkan hanya sekedar gerbang menuju pengantar yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi siapa saja yang punya minat di bidang disiplin ini.

Kebenaran yang mutlak hanyalah milik Yang Maha Kuasa, salah dan khillaf adalah semata-mata kekeliruan dari kami. Wallâhu A’alam.

PERLINDUNGAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING DI DALAM PERANGKAT HUKUM INTERNASIONAL

fsq_cairo@yahoo.com (Forum Studi Syariah wal Qanun) — Sun, 18 Jul 2010 22:21:00 +0000

Oleh: Oleh R. Adi Yulianto, Lc

Prolog

Hukum Internasional sebagai sebuah perangkat hukum yang memuat kaedah-kaedah dasar kemanusiaan menjadi landasan utama yang dijadikan panutan hukum nasional dalam ruang lingkup aturannya. Tetapi masih banyak permasalahan dalam pelaksaan isi dari kaedah hukum tersebut yang menimbulkan pro dan kontra dalam proses penerapannya dalam pengadilan nasional, termasuk hal perlindungan warga asing yang terkandung dalam kaedah hukum internasional, di mana negara diharuskan mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam hukum Internasional tersebut. Walau begitu, dalam beberapa konteks, masih menjadi polemik, seperti instrument yang mampu memberikan sangsi terhadap subjek hukum, keseimbangan hak dan kewajiban antara negara-negara dunia yang dirasa belum maksimal dan lain sebagainya.

Dari itu semua, maka tulisan ini berusaha menyajikan aturan-aturan dalam hukum internasional yang mengatur, khususnya tentang kedudukan warga asing. Hak-hak yang patut didapat oleh mereka ketika berdomisili di luar negeri serta kewajiban-kewajibannya. Berikut juga apa yang menjadi sebuah keharusan dari negara-negara tempat domisili, dalam menangani warga asing serta memberikan solusi ketika terjadi masalah terhadap warga asing tersebut. Untuk itu, dalam tulisan ini, penulis membagi ke dalam tiga bagian utama, pertama tentang penegertian Hukum Internasional yang termuat dalam Hukum Internasional.

Kedua, tentang ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Hukum Internasional mengenai kedudukan warga asing berikut hak dan kewajibannya. Dan ketiga, tentang perangkat Hukum Internasional yang melindungi hak-hak individu termasuk warga asing.

1. Pengertian Hukum Internasional dan Hubungannya dengan Hukum Nasional.

Dalam Introduction to International Law, J.G. Starke mendefenisikan Hukum Internasional sebagai; keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kadidah perilaku yang terhadapnya negara-negara menjadi terikat untuk mentaati, termasuk hubungan antara negara satu dan lainnya. Sesuai dengan definisi ini, maka Hukum Internasional mencakup kaidah yang mengatur fungsi lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi Internsional, hubungan mereka satu sama lain, hubungan mereka dengan Negara-negara dan dengan individu-individu biasa.

Timbulnya Hukum internasional disebabkan satu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh subjek-subjeknya dalam berinteraksi. Hukum Internasional pada awal terbentuknya hanya merupakan traktat-traktat atau perjanjian-perjainjiian yang memuat kesepakatan antara kedua pihak atau beberapa pihak yang termasuk dalam perjanjian tersebut. Maka dari itu, pro dan kontra tentang kekuatan memaksa dan kaidah-kaidah Hukum Internsional itu terus berkembang.

Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa Hukum Internasional hanya berupa hukum moral semata, tidak ada kekuatan mengikat dan memaksa pihak yang berada dalam ruang lingkup hukum atau subjek hukum. Jadi subjek Hukum Internasional dapat menjauhkan dirinya dari kaidah tersebut ketika tidak sesuai dengan kepentingannya, karena Hukum Internasional tidak lebih hanya sekedar norma sopan santun. Pendapat lain, mengatakan bahwa Hukum Internasional adalah benar-benar suatu hukum yang telah memenuhi syarat-syarat berdirinya sebuah hukum yang bersifat umum dan mempunyai kekuatan memaksa terhadap subjek Hukum Internasional untuk menaati aturan-aturan yang terkandung di dalam Hukum Internsional itu sendiri. Pendapat kedualah yang saat ini berlaku dalam kancah Intersional. Bahwa Hukum Internasional memang sebuah bentuk dari cabang hukum yang mempunyai sifat memaksa melalui instrumen instrumen yang tersedia , seperti PBB dan organisasi internsional lainnya.

Hubungan Hukum Internasional sendiri dengan Hukum Nasional juga masih menjadi polemik. Dalam penerapan kaedah hukum internasional ke dalam sebuah negara masih belum terdapat kata sepakat di antara subjek Hukum Internasional. Negara-negara telah berbeda pendapat dari sisi penerapan kaidah Hukum Internasional ke dalam Hukum Nasional. Negara-negara berbeda pendapat dari sisi penerapan kaidah Hukum Intersional ke dalam Hukum Nasional. Ada tiga kelompok hukum yang secara historis, mempunyai tradisi berbeda-beda dalam masalah ini.

Pertama, konsep hukum Anglo-Saxon yang diberlakukan di Inggris dan Negara-negara jajahannya. Dalam hukum Inggris, kaidah-kaidah Hukum Internasional tidak dapat diberlakukan dalam konteks nasional kecuali mendapat penyesuaian dengan Common Law (aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah Inggris). Maka kedah Hukum Internasional dapat diberlakukan dalam pengadilan Inggris selama tidak bertentangan dengan kaidah hukum (Common Law) negara tersebut atau mendapat persetujuan dari pengadilan tertinggi Inggris, bahwa kaedah tersebut dapat diterapkan ke dalam ruang lingkup peradilan.

Kedua, praktek Amerika Serikat, instrument hukum Amerika Seerikat sengaja membuat Hukum Nasional agar sesuai dengan Hukum Internasional. Maka sebagian besar dari kaedah Hukum Internasional dapat langsung diterapkan dalam pengadilan Amerika tanpa harus melalui persetujuan dari Pengadilan Federal. Maka pengadilan Amerika Serikat dalam keputusan hukumnya dapat merujuk pada naskah Undang-undang Internasional langsung, baik yang berupa traktat, perjanjian, konvensi dan sebagainya. Namun hal yang menyangkut pengakuan negara, batas teritorial tetap harus ada persetujuanm dari pihak eksekutif.

Ketiga, praktek negara selain Inggris dan Amerika. Yang secara historis biasa juga disebut sebagai kedah Hukum Kontinental. Dalam prakteknya terdapat bermacam-macam bentuk. Sebagian besar negara-negara menerapkan Hukum Kebiasaan Internasional oleh pengadilan-pengadilan nasional, asalkan tidak ada konflik substansi atau pertentangan kandungan kaedah dari kedua hukum (internasional dan nasional). Hanya sebagian kecil negara yang mengutamakan kaedah Hukum Internasional daripada Hukum Nasional, jika terdapat pertentangan isi.

Pada umumnya, Negara lebih mengkedepankan kaedah Hukum Nasional jika terdaoat kaedah yang mengaturnya, kecuali jika tidak ada perangkat yang mengaturnya maka dapat merujuk pada aturan Hukum Internasional.

2. Ketentuan Hukum Internasional Tentang Kedudukan dan Perlindungan Warga Negara Asing.

Menjadi sebuah hak, ketika seorang mengadakan perjalanan dari satu tempat menuju tempat lain dan bertempat tinggal di dalam negeri tersebut dengan alasan apapun untuk mendapat perlindungan hukum. Namun dalam prosedur dan proses penerimaan warga asing, setiap negara mempunyai aturan yang berbeda-beda. Pada tatanan teorinya, ada empat pendapat mengenai hak izin masuk (admission) warga asing. Pertama, berpendapat bahwa izin masuk merupakan hak yang harus diberikan oleh Negara kepada semua orang asing tanpa terkecuali. Kedua, negara berkewajiban memberikan hak izin masuk, tetapi juga mempunyai hak untuk melarang masuk beberapa kategori orang tertentu seperti pecandu obat bius, orang yang mempunyai penyakit tertentu dan orang-orang yang 'tidak dikehendaki' lainnya. Ketiga, Negara terikat untuk memberikan izin masuk kepada setiap warga asing, namun juga dapat menetapkan syarat-syarat tertentu mengenai prosedur masuk teritorial negara tersebut. Bisa saja negara memberikan kebebasan admisi kepada kelompok orang tertentu untuk alasan tertentu, seperti pelajar dan pelancong. Keempat, negara mempunyai hak penuh untuk melarang seluruh warga asing untuk masuk ke dalam wilayahnya.

Dalam realitas di lapangan, sebagian besar Negara mempunyai hak penuh untuk menolak masuknya warga asing ke dalam kawasan teritorialnya, kecuali beberapa orang yang telah memenuhi syarat-syarat prosedural yang ditentukan. Negara tidak harus tunduk kepada Hukum Internasional untuk mengizinkan masuknya orang-orang asing, dan bukan suatu kewajiban bagi negara untuk tidak mengusir mereka. Masalah izin masuk warga asing biasanya terdapat pada traktat atau perjanjian yang mengatur di antara dua atau lebih dari dua negara negara, terutama negara yang mempunyai batas teritorial darat. Seperti nota kesepahaman Indonesia-Malaisia yang mengatur migrasi tenaga kerja Indonesia ke Malaisia melaui perjanjian bersama.

Dalam hal diizinkannya orang asing untuk masuk batas teritori dan menetap di dalam kawasan tersebut, maka terdapat ketentuan-ketentuan umum yang diatur dalam Hukum Internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyadur dari komite Liga Bangsa-Bangsa yang menetapkan bahwa warga asing tidak diistimewakan dari perlakuan fiskal dan perpajakan. Tidak boleh ada diskriminasi dalam hal pelayanan umum, tetapi negara boleh melarang warga asing untuk mendapatkan beberapa hak seperti hak politik dan militer.

Selain memberikan izin masuk kepada warga asing, Negara juga mempunyai hak untuk menjauhkan dan mengusir warga asing dari kawasan teritorial (rekonduksi). Prinsip ini memuat hak-hak, dan hak negara untuk memberikan atau tidak memberikan izin masuk. Namun rekonduksi dimaksudkan untuk menjauhkan individu tertentu yang sebagian besar disebabkan pertimbangan stabilitas keamanan dan ketertiban. Hak merekonduksi ini adalah hak Negara, seperti halnya hak mengasingkan individu tertentu dari warga negaranya karena alasan tertentu.

Salah satu masalah perlindungan warga asing menyangkut kedudukannya di dalam teritorial negara adalah tentang yuridiksi. Yuridiksi adalah berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum di dalam kawasan tertentu. Perbedaan konteks yuridiksi sering menjadi bahan perdebatan. Terdapat yuridiksi teritorial, di mana hukum berlaku kepada setiap individu yang tinggal di dalam kawasan tersebut, terlepas dari apakah individu tersebut warga negara asli ataupun warga negara asing. Selain itu juga terdapat yuridiksi terhadap individu, di mana individu ini bertempat tinggal di kawasan teritorial negara lain. Yuridiksi teritorial mencakup jalur pantai maritim Negara, kapal-kapal dan pesawat udara milik negara tersebut, pelabuhan-pelabuhan.

Kita tidak akan jauh membahas konteks dan luas yuridiksi di sini, namun Negara-negara di dunia saat ini sebagian besar menganut sistem yuridiksi teritorial, di mana negara berkuasa penuh dalam memberlakukan prinsip hukumnya di dalam kawasan teritorialnya baik kepada warganya maupun warga asing.

Ada beberapa pengecualian untuk tidak menerapkan aturan hukum negara terhadap warga asing, seperti kapal asing yang meminta bantuan navigasi dari sebuah negara, maka kapal tersebut dan pada awaknya tidak tunduk dalam hukum-hukum Negara pemberi bantuan navigasi selama berada dalam pelabuhannya. Ada beberapa negara juga yang memberikan batas waktu tertentu kepada warga asing untuk tidak tunduk pada prinsip yuridiksi teritorial. Seperti Lebanon yang memberikan batas tiga hari dari tanggal admisi warga asing untuk tidak tunduk pada prinsip yuridiksi teritorial.

Sistem Indonesia juga menganut yuridiksi teritorial. Tertulis dalam KUHP pasal 2:

“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan delik di Indonesia.”

Namun Hukum Indonesia juga dapat mengatur perilaku individu yang berdomisili di luar Indonesia dalam beberapa hal. Seperti kejahatan yang menyangkut keamanan negara Republik Indonesia, tindak pidana yang dilakukan di dalam perahu atau pesawat udara milik Indonesia dan hal-hal lainnya yang diatur dalam pasal 3-5 KUHP.

Dalam memberikan perlakuan kepada warga asing, Negara bisa berbeda-beda metodenya. Namun ada standar minimum dalam perlakuan tersebut. Maksudnya, negara tidak dapat memberikan perlakuan kepada warga asing di bawah standar minimum yang telah diatur oleh perangkat Hukum Internasional. Namun dalam beberapa hal, Negara tentu diperbolehkan untuk memberikan perlakuan melebihi batas minimum.

Misalkan pada pasal 23, 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyebutkan;

“… setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekeraan yang sama…”

Jika sebuah negara memberikan upah yang lebih kepda warga asing terhadap pekerjan yang sama karena pertimbnga tertentu, artinya Negara telah memberikan perlakuan lebih dari batas maksimum yang ditentukan oleh Hukum Internasional. Di sini negara tidak dikategorikan melanggar Hukum Internasional.

3. Perangkat Hukum Internasional Yang Melindungi Hak Individu

Terdapat beberapa peragkat Hukum Internasional dalam rangka melindungi hak-hak manusia secara umum dan termasuk di dalamnya hak warga asing ketika berdomisili di negara tertentu, perangkat-perangkat tersebut adalah;

- Universal Decralation of Human Rights
- Covenant On Civil and Political Rights
- Optional Protocol to the Covenant on civil and Political Rights
- Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
- Covenant Against Torture
- Convention Against Genocide
- The Geneva Conventions
- Convention on the Rights of the Child
- Convention on Elimination of Discrimination Againts Women
- Charter of the United Nations

Di antara perangkat-perangkat tersebut yang paling kompeten dalam mengatur kedudukan orang asing dan berkaitan dengan hak manusia secara alami adalah Deklarasi Universal Tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights). Di sini penulis cantumkan beberapa pasal yang memuat perlinduangan hak-hak manusia yang harus dilindungi tersebut.

Dalam Universal Declaration of Human Rights yang diumumkan pada 10 Desember 1948, mencakup segala hak yang harus dipenuhi oleh setiap individu di manapun dia berada dan kapanpun tanpa membedakan apakah dia warga asing atau bukan, di dalam tanah airnya atau di luar negeri:

“Pasal 2: Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam pernyataan ini (aturan ala deklarasi Hak Asasi Manusia) tanpa perkecualian apapun… asal muasal kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik kelahiran ataupun kedudukan lain…”

Kemudian menyebutkan juga bahwa manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dan tentumya mempunyai perlindungan hukum yang sama tana membeda-bedakan antara warga asing atau bukan:

“Pasal 7: Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi…”

“Pasal 10: Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas pengadilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak…”

“Pasal 11: Setiap orang yang dituntut kerena disangka melakukan suatu pelanggaran hukum dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu peradilan yang terbuka…”

Dalam hak; Hak manusia untuk dapat bepergian ke mana saja ke luar negaranya, Hukum Internasioanal juga mengaturnya perangkat hukum yangs sama. Kemudian hak juga diberikan kepada individu untuk dapat selalu kembali ke negaranya tanpa ada larangan baik dari pemerintah tempat ia berdomisili maupun dari pemerintah negaranya, hal itu dicantumkan dalam pasal 13:

“…setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara. Setiap orang berhak meninggalkan sesuatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya…"

Hal-hal yang termaktub dalam Hukum Internasional bersifat umum sehingga dalam implementasinya, pihak Negara tempat berdomisilinya warga asing diperbolehkan mengatur penggunaan hak-hak tersebut sesuai dengan prinsip yuridiksi teritorial dengan tanpa mengesampingkan substansi dari psaal-pasal tersebut.

Epilog

Hukum Internasional pada dasarnya merupakan kedah-kaedah yang dibawa oleh perangkat-perangkat Internasional dan merupakan sebuah keharusan bagi subjeknya, termasuk Negara dan Organisasi-organisasi Internasional untuk mematuhi. Namun dalam penerapannya setiap prinsip hukum akan menemui polemik-polemik yang memperlambat atau bahkan menjadikan kaedah itu sendiri mandek di tengah jalan. Begitu juga dengan Hukum Internasional.

Terkait dengan isu perlindungan warga asing, banyak sudah materi yang membahas hal ini. Mulai dari Politik Apartheid di Afrika Selatan, kedudukan imigran Afrika di Eropa dan juga permasalahan tenaga kerja Indonesia yangs sering mendapat perlakuan tidak sesuai dengan Hukum Internasional. Tetapi Hukum Internasional, sekali lagi, hanya merupakan perangkat untuk mengupayakan terwujudnya hak-hak warga asing ketika berkedudukan di luar negeri.

Negara justru mempunyai peran penting dalam menjunjung hak-hak tersebut melalui perangkat diplomasi luar negerinya baik dengan perjanjian atrau penanda tanganan nota kesepahaman dengan Negara maupun Organisasi Internasional. Bahkan bentuk penekanan juga menjadi nilai tawar handal untuk mengubah kebijakan Negara tertentu menyangkut kedudukan warga asing di dalam kawasan teritorialnya.

Tulisan ini tentu haya wacana yang mengangkat tentang hak-hak manusia, termasuk warga asing, dilihat dari kaedah Hukum Internasional yang mengaturnya. Masih sangat banyak perangkat Hukum Internasional selain Deklarasi Hak Asasi Manusia yang belum dicantumkan dalam makalah ini. Termasuk perjanjian dan traktat-traktat yang membahas kedudukan warga dan imigran pihak-pihak penenda tanganan yang kemudian menjadi pedoman untuk membuat kebijakan dalam dan luar negerinya.

Akhirnya, pembahasan hak warga asing ini tidak akan pernah habis untuk dikaji, sesuai dengan kemajuan tingkat budaya dan tekhnologi suatu bangsa. Karena mudahnya manusia berpindah dari satu tempat ke tempat lainya. Sehingga masih terbuka bagi semua pihak untuk mebuat pembahasan tentangnya dan lebih khusus mengeai hak-hak warga Indonesia di luar negeri yang harus menjadi prioritas utama pembahasan tersebut. Terlepas dari macam profesinya di luar negeri yang harus menjadi prioritas utama pembahasan tersebut. Terlepas dari macam profesinya di luar negeri baik pelajar, tenaga kerja, pengusaha, bahkan diplomat sekalipun. Harapan dari semua itu tentunya agar hak-hak yang termaktub dalam Hukum Internasional betul-betul dapat dirasakan oleh warga kita di negeri rantau.

Wallahu a’lam.

SENGKETA INTERNASIONAL/INTERNATIONAL DISPUTES/AL-MUNÂZA’ÂT AL-DAULIYAH

fsq_cairo@yahoo.com (Forum Studi Syariah wal Qanun) — Wed, 23 Jun 2010 15:33:00 +0000

(EKSPLORASI TEORI DAN SAMPEL KASUS)

Oleh: Desi Hanara

A. Prolog; Lingkup Sengketa Internasional dan Cakupan Kajian

Pada dasarnya, peran utama hukum di segala level masyarakat adalah untuk mengatasi sengketa, baik berupa upaya antisipasi atas sengketa tersebut maupun berupa upaya penyelesaiannya. Begitu pula halnya dengan Hukum Internasional yang memang pada akar sejarahnya, titik perannya banyak terfokus pada pengatasan sengketa internasional.

Sengketa internasional sendiri kebanyakan identik dengan sengketa teritori antara dua negara atau lebih terhadap suatu wilayah tertentu. Namun jika menilik sejarahnya, bisa dipetakan bahwa akar sejarah dari sengketa internasional sebenarnya terakumulasi dari persengketaan-persengketaan seputar Sumber Daya Alam, Etnik, Demografi Keagaamaan, dan bahkan Perjanjian-perjanjian yang ambigu. Dan apabila tidak teridentifkasi, sengketa-sengketa internasional dengan segala motif tersebut akan sangat potensial untuk memicu terjadinya tindak kriminal, terorisme, perang, atau bahkan genosida.

J.G. Starke menegaskan bahwa sengketa Internasional tidak hanya mencakup persengketaan antar negara an sich, tapi juga mencakup segala kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan internasional, seperti sengketa antara satu pihak negara tertentu dengan individu misalkan, atau antara satu pihak negara dengan suatu badan korporasi atau badan non-negara. Contoh gamblangnya adalah persengketaan-persengketaan penanaman modal antara negara penerima modal dan investor swasta asing, yang termasuk dalam yurisdiksi Hukum Internasional dan penyelesaiannya diatur menurut Konvensi 18 Maret 1965.

Tapi meskipun ruang lingkup sengketa internasional tidak hanya terbatas pada sengketa antar negara (negara versus negara), paper ini tetap akan merujuk pada alur kajian rata-rata dari beberapa literatur otoritatif yang kesemuanya mefokuskan pembahasan tentang sengketa internasional dengan corak “negara versus negara”. Yang mana, secara umum kajian ini akan dieksplorasi dan dipetakan dalam tiga sub-kajian, yaitu [pertama], sub-kajian tentang Defenisi, Kriteria, dan Karakteristik Sengketa Internasional berikut beberapa eksplorasi sampel kasus terkait, lalu [kedua], sub-kajian teori dan eksplorasi sampel kasus tentang Penyelesaian Sengketa, baik secara damai yang lazim ditempuh lewat jalur politik/diplomatik maupun yudisial, ataupun dengan menggunakan kekerasan/paksaan yang bisa ditempuh dengan beberapa metode penyelesaian, serta [ketiga] sub-kajian teori dan eksplorasi sampel kasus tentang Hukum Perang, berikut penjelasan ringkas seputar Hukum Humaniter Internasional, Akibat Pecahnya Perang dan Konflik Bersenjata, sekaligus juga sekilas singgungan tentang Konsep Netralitas, Kuasi-Netralitas, dan Ketidak-terlibatan Perang.

B. Defenisi, Kriteria, dan Karakter Sengketa Internasional

Dalam konteks Hukum Internasional Publik, sengketa bisa didefenisikan sebagai ketidak-sepakatan salah satu subjek mengenai sebuah hukum/fakta/kebijakan, yang kemudian dibantah oleh pihak lain, atau juga ketidak-sepakatan terhadap satu masalah hukum/fakta-fakta/konflik mengenai penafsiran dua bangsa yang berbeda.

Dalam kasus sengketa atas Timor-Timur atara Portugal versus Australia, Mahkamah Internasional menetapkan empat kriteria sengketa internasional berikut:

1. Sengketa internasional harus didasarkan pada kriteria-kriteria objektif, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada. Seperti pada kasus invasi Amerika Serikat terhadap Afghanistan yang didasarkan pada fakta meraja-lelanya terorisme.

2. Sengketa internasional tidak boleh hanya didasarkan pada argumen salah satu pihak, tapi harus didasarkan pada argumen keduanya. Seperti pada kasus sengketa Amerika Serikat versus Iran pada tahun 1979, yang mana di sini Mahkamah Internasional dalam mengambil keputusan, tidak hanya berdasar pada argumentasi dari pihak Amerika Serikat, tapi juga dari pihak Iran.

3. Jika di dalam suatu sengketa internasional terdapat penyangkalan mengenai suatu peristiwa atau fakta oleh salah satu pihak tentang adanya sengketa, hal ini tidak dengan sendirinya akan membuktikan ketiadaan sengketa. Seperti pada kasus sengketa atas Nothern Cameroons 1967 antara Cameroons versus United Kingdom. Di mana di kasus ini Inggris mengklaim bahwa tidak ada sengketa antara Inggris dan Kamerun, bahkan Inggris men-statemen bahwa sengketa sebenarnya terjadi antara Kamerun dan PBB. Di sini, jelas klaim dari Inggris tentang ketiadaan sengketa tidak bisa digunakan sebagai bahan keputusan mutlak akan ada atau tidaknya sengketa, tapi tentu diperlukan pihak ketiga untuk memutuskan ada atau tidaknya sengketa.

4. Sengketa internasional harus dilatari oleh sikap saling bertentangan/berlawanan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Seperti pada kasus mengenai daya aplikasi atas kewajiban untuk mengarbitrasi di bawah naungan Kesepakatan no. 21 PBB, 26 Juni1947 (Applicability of the Obligation to Arbitrate under section 21 of the United Nations Headquarters agreement of 26 June1947).

Sementara karakter sengketa internasional adalah:

1. Sengketa internasional yang melibatkan subjek Hukum Internasional (A Direct International Dispute). Seperti pada contoh kasus Toonen versus Australia. Di mana Toonen menggugat ke Komisi Tinggi HAM PBB karena telah mengeluarkan peraturan yang sangat diskriminatif terhadap kaum Gay dan Lesbian. Dan menurut Toonen Pemerintah Australia telah melanggar pasal 17 ICCPR dan atas itu Pemerintah Australia dalam waktu 90 hari diminta mengambil tindakan untuk segera mencabut peraturan tersebut.

2. Sengketa yang pada awalnya bukan merupakan sengketa internasional, tetapi sifat dari kasus itu menjadikan sengketa itu sengketa internasional (An indirect International Dispute). Suatu peristiwa atau keadaan yang bisa menyebabkan suatu sengketa bisa menjadi sengketa internasional adalah adanya kerugian yang diderita secara langsung oleh WNA, yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Seperti pada kasus penembakan warga negara Amerika Serikat di Freeport.

C. Penyelesaian Sengketa Internasional (The Settlement of International Disputes/Taswiyah al-Munâza’ât al-Dauliyah)

Prinsip bagaimana menyelesaikan sengketa-sengketa internasional sedini mungkin dan dengan cara seadil-adilnya bagi semua pihak yang terlibat adalah tujuan utama Hukum Internasional sejak sekian lama. Prinsip-prinsip ini banyak termuat dalam Konvensi The Hague 1899 dan 1907 untuk Penyelesaian secara Damai Sengketa-sengketa Internasional, dan Piagam PBB yang dirumuskan di San Fransisco tahun 1945.

Secara general, metode-metode penyelesaian sengketa internasional bisa ditempuh melalui dua jalur, yaitu dengan jalur damai dan jalur kekerasan.

1. Penyelesaian Sengketa Internasional Jalur Damai (The Peaceful Settlement of International Disputes/al-Taswiyah al-Silmiyah li Munâza’ât al-Dauliyah)

The Hague Peace Conference pada tahun 1899 dan 1907, yang menghasilkan Convention on The Pacific Settlement of International Disputes 1907, merupakan cikal bakal legalisasi penghimbauan penyelesaian sengketa internasional dengan jalur damai. Meskipun pada realitanya, sifat dari konvensi ini tidak mengikat dan rekomendatif, konvensi ini pada sejarahnya telah menstimulan munculnya beberapa Perjanjian-perjanjian Internasional yang secara khusus mengatur dan memuat cara-cara penyelesaian sengketa internasional lewat jalur damai. Perjanjian-perjanjian tersebut—baik yang dibuat oleh negara-negara secara multilateral maupun melalui lembaga intergovernmental adalah:

a. The Convention for the Pacific Covenant of the League of Nations 1919;

b. The Statue of the Permanent Court of international Justice 1921;

c. The General Treaty for the Renunciation of War 1928;

d. The General Act for The Pacific Settlement of International Disputes 1928;

e. Piagam PBB (Mîtsâq al-Umam al-Muttahidah) dan Statuta Mahkamah Internasional 1945 (al-Nidzâm al-Asâsiy li Mahkamah al-’Adl al-Dauliyah);

f. Deklarasi Bandung 1955;

g. The Manila Declaration on Peaceful Settlement of Disputes between States 1982.

Seperti yang dijelaskan oleh Pasal 33 Piagam PBB, penyelesaian sengketa dengan jalur damai ini bisa ditempuh dengan metode-metode berikut:

a. Metode Politik/Diplomatik Klasik, seperti Negosiasi, Enquiry (Penyelidikan), Jasa-jasa Baik (good offices), Mediasi, dan Konsiliasi.

b. Metode Yudisial/Hukum, yakni dengan mekanisme Arbitrasi Internasional dan Mahkamah Internasional.

c. Penyelesaian sengketa internasional melalui Organisasi-organisasi Internasional atau Badan-badan/Kelompok-kelompok Regional.

a. Penyelesaian Sengketa Internasional dengan Metode Politik/Diplomatik (Political/Diplomatic Settlement of International Disputes/al-Taswiyah al-Siyâsiyah/al-diblûmâsiyah li al-Munâza’ât al-Dauliyah)

--Negosiasi (Negotiation/al-Mufâwadlah)

Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang telah lama diadopsi. Hingga permulaan abad ke-20, negosiasi menjadi satu-satunya cara yang dipakai dalam penyelesaian sengketa. Dan hingga saat ini, Negosiasi biasanya adalah metode penyelesaian sengketa yang pertama kali ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa ini dilakukan secara langsung oleh para pihak yang bersengketa melalui dialog tanpa ada keikut-sertaan dari pihak ketiga.

Dalam pelaksanaannya, Negosiasi memiliki dua bentuk utama, yaitu Bilateral dan Multilateral. Negosiasi dapat dilangsungkan melalui saluran diplomatic pada konferensi internasional atau dalam suatu lembaga/organisasi internasional.

Dalam praktek negosiasi, ada dua bentuk prosedur yang dibedakan. Yang pertama adalah negosiasi ketika sengketa belum muncul, yang lebih dikenal dengan konsultasi. Dan yang kedua adalah negosiasi ketika sengketa telah lahir.

Keuntungan yang diperoleh ketika negara yang bersengketa menggunakan mekanisme negosiasi, antara lain:

1. Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan penyelesaian sesuai dengan kesepakatan di antara mereka.

2. Para pihak mengawasi dan memantau secara langsung prosedur penyelesaiannya.

3. Dapat menghindari perhatian public dan tekanan politik dalam negeri.

4. Para pihak mencari penyelesaian yang bersifat win-win solution, sehingga dapat diterima dan memuaskan kedua belah pihak.

--Penyelidikan (Enquiry/al-Tahqîq)

J.G. Merrills menyatakan bahwa salah satu penyebab munculnya sengketa antar negara adalah karena adanya ketidak-sepakatan para pihak mengenai fakta. Untuk menyelesaikan sengketa ini, akan sangat bergantung pada penguraian fakta-fakta para pihak yang tidak disepakati. Dan dalam rangka menyelesaikan sengketa inilah, para pihak kemudian membentuk sebuah badan yang bertugas untuk menyelidiki fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Fakta-fakta yang temukan ini kemudian dilaporkan kepada para pihak yang besengketa, sehingga para pihak tersebut bisa menyelesaikan sengketa di antara mereka.

Dalam beberapa kasus, badan yang bertugas untuk menyelidiki fakta-fakta dalam sengketa internasional dibuat oleh PBB. Namun dalam konteks ini, enquiry yang dimaksud adalah sebuah badan yang dibentuk oleh negara yang bersengketa. Enquiry telah dikenal sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa internasional semenjak lahirnya The Hague Convention pada tahun 1899, yang kemudian diteruskan pada tahun 1907.

Contoh Dewan Penyelidik yang pernah dibentuk oleh PBB, adalah Dewan Penyelidik yang mengawasi penghentian gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda.

--Mediasi (Mediation/al-Wasâthah)

Mediasi adalah suatu tindak intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga ketika pihak-pihak yang bersengketa tidak bisa menempuh penyelesaian sengketa lewat jalur negosiasi. Pihak ketiga yang disebut mediator ini harus bersifat netral dan independen sehingga bisa memberikan saran untuk penyelesain sengketa.

Seperti yang ditulis oleh Pirhot Nababan, intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga bisa dilangsungkan dalam beberapa bentuk. Misalnya pihak ketiga memberikan saran kepada kedua belah pihak untuk melakukan negosiasi ulang, atau bisa saja pihak ketiga hanya menyediakan jalur komunikasi tambahan.

Dalam menjalankan tugasnya, mediator tidak terikat pada suatu hukum acara tertentu dan tidak dibatasi pada hukum yang ada. Mediator dapat menggunakan asas “ex aequo et bono” untuk menyelesaikan sengketa yang ada.

Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa internasional diatur dalam beberapa perjanjian internasional, antara lain: The Hague Convention 1907; UN Charter; The European Convention for the Peaceful Settlement of Disputes.

Contoh sengketa yang diselesaikan dengan metode ini adalah ketika Amerika Serikat menjadi mediator konflik Mesir dan Israel yang berakhir dengan ditetapkannya Perjanjian Damai Mesir-Israel 26 Maret 1979 di Washington D.C. Selain itu, Amerika Serikat juga pernah menjadi mediator konflik Yordan-Israel yang berakhir dengan ditetapkannya Perjanjian Damai Yordan-Israel 25 Oktober 1994.

--Jasa-jasa Baik (Good Offices/al-Musâ’iy al-Hamîdah)

Jasa-jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga berupaya agar para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya dengan negosiasi. Menurut pendapat Bindschedler, yang dikutip oleh Huala Adolf, jasa baik dapat didefinisikan sebagai berikut: “The involvement of one or more States or an international organization in a dispute between states with the aim of settling it or contributing to its settlement.”

Pada pelaksanaan di lapangan, jasa baik dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu jasa baik teknis (technical good offices), dan jasa baik politis (political good offices). Jasa baik teknis adalah jasa baik oleh negara atau organisasi internasional dengan cara mengundang para pihak yang bersengketa ikut serta dalam konferensi atau menyelenggarakan konferensi. Tujuan dari jasa baik teknis ini adalah mengembalikan atau memelihara hubungan atau kontak langsung di antara para pihak yang bersengketa setelah hubungan diplomatik mereka terputus. Sedangkan jasa baik politis adalah jasa baik yang dilakukan oleh negara atau organisasi internasional yang berupaya menciptakan suatu perdamaian atau menghentikan suatu peperangan yang diikuti dengan diadakannya negosiasi atau suatu kompetensi.

Contoh sengketa yang diselesaikan dengan metode ini adalah ketika pada tahun 1979, Guatemala dan Costa Rica memberikan jasa-jasa baik untuk penyelesaian sengketa antara Honduras dan Salvador.

--Konsiliasi (Concilliation/al-Taufîq)

Sementara Konsiliasi, menurut Manly O. Hudson adalah: “Suatu proses penyusunan usulan-usulan penyelesaian setelah diadakan suatu penyelidikan mengenai fakta dan suatu upaya untuk mencari titik temu dari pendirian-pendirian yang saling bertentangan, dan para pihak dalam sengketa tersebut tetap bebas untuk menolak atau menerima proposal-proposal yang telah dirumuskan tersebut.”

J.G. Starke menyebutkan bahwa fakta jika para pihak yang berkonflik sama sekali memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak syarat-syarat penyelesaian yang diusulkan itulah yang sebenarnya membedakan Konsiliasi dan Arbitrasi. Dan dengan begini, metode Konsiliasi memiliki nilai plus karena bisa dipakai untuk penyelesaian segala jenis sengketa atau keadaan.

Teori-teori tentang konsiliasi banyak terkodifikasi di Traktat Bryan, Traktat Brussels 17 Maret 1948, dan Pakta Bagota 1948.

b. Penyelesaian Sengketa Internasional dengan Metode Yudisial/Hukum (Judicial Settlements of International Disputes/al-Taswiyah al-Qadlâiyah li al-Munâza’ât al-Dauliyah)

--Arbitrasi Internasional (International Arbitration/al-Tahkîm al-Dauliy)

Menurut J.G. Starke, proses penyelesaian sengketa melalui proses Arbitrasi berlangsung dengan penyerahan sengketa kepada orang-orang tertentu yang dinamakan Arbitrator, yang dipilih bebas oleh para pihak bertikai. Para Arbitrator inilah yang akan memutuskan tanpa terlalu terikat pada pertimbangan-pertimbangan hukum.

Hukum internasional telah mengenal arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa, dan cara ini telah diterima oleh umum sebagai cara penyelesaian sengketa yang efektif dan adil. Para pihak yang ingin bersengketa dengan menggunakan metode arbitrase dapat menggunakan badan arbitrase yang telah terlembaga, atau badan arbitrase ad hoc. Meskipun dianggap sebagai penyelesaian sengketa internaisonal melalu jalur hukum, keputusan yang dihasilkan oleh badan arbitrase tidak dapat sepenuhnya dijamin akan mengikat masing-masing pihak, meskipun sifat putusan arbitrase pada prinsipnya adalah final dan mengikat.

Pada saat ini, terdapat sebuah badan arbitrase internasional yang terlembaga, yaitu Permanent Court of Arbitration (PCA). Dalam menjalankan tugasnya sebagai jalur penyelesaian sengketa, PCA menggunakan UNCITRAL Arbitration Rules 1976.

--Mahkamah Internasional (International Court of Justice/al-Mahkamah al-Jinâiyah al-Dauliyah)

Satu-satunya Organ Umum yang tersedia untuk masyarakat internasional dalam penyelesaian sengketa secara yudisial adalah International Court of Justice di The Hague. Organ Umum ini dibentuk berdasarkan bab IV (Pasal 92-96) Piagam PBB yang dirumuskan di San Fransisco pada tahun 1945.

Mahkamah Internasional terdiri dari 15 Hakim. Hakim-hakim ini merupakan sebuah panel para calon anggota Mahkamah yang dinominasikan oleh kelompok National Panel Permanent Court of Arbitration. Dari daftar calon ini, Majelis Umum dan Dewan Keamaan, yang secara independen melakukan pemungutan suara, memilih anggota-anggota Mahkamah. Untuk pemilihan tersebut disyaratkan suara terbanyak mutlak baik dalam Mejelis Umum maupun Dewan Keamanan. Prosedur untuk pemilihan yang bersamaan waktunya oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan berlaku juga pada kasus pengisian lowongan-lowongan tidak tetap, misalkan pemilihan yang dikarenakan meninggalnya atu pensiunnya seorang Hakim.

Sementara kewenangan Mahkamah Internasional secara umum ada dua macam:

[1] Kewenangan untuk memutuskan perkara-perkara pertikaian (contentious case)

Pada prinsipnya, dalam kasus-kasus pertikaian pelaksanaan yurisdiksi, Mahkamah mensyaratkan adanya persetujuan para pihak dalam sengketa. Menurut Pasal 36 ayat 1 Statuta, Mahkamah memiliki yurisdiksi terhadap semua perkara yang diajukan oleh para pihak bertikai. Pengajuan tersebut biasanya dilakukan dengan memberitahukan suatu perjanjian bilateral yang dinamakan compromis.

[2] Kewenangan untuk memberi Opini-opini Nasihat (advisory opinion)

Advisory Opinion ini adalah hak Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB atas Mahkamah Internasional. Selain dua pihak ini, organ-organ lain dari “keluarga” PBB, dengan izin Majelis Umum, juga berhak meminta Mahkamah untuk memberikan Opini-opini Nasihat tentang persoalan-persoalan hukum yang timbul dalam lingkup aktivitas mereka. Dan Opini-opini Nasihat ini hanya dapat diupayakan atas persoalan hukum, baik konkret maupun abstrak.

c. Penyelesaian Sengketa Internasional melalui Organisasi-organisasi Internasional atau Organisasi-organisasi/Agen-agen Regional

Organisasi-organisasi Internasional dan Badan-badan Regional secara historis telah sangat kontributif dalam hal penyelesaian sengketa internasional. Secara umum, peran Organisasi-organisasi Internasional dan Organisasi-organisasi/Agen-agen Regional ini bisa dipetakan sebagai berikut:

--Di Era Liga Bangsa-Bangsa

Pasal 15 Perjanjian LBB telah merekomendasikan penggunaan metode-metode Politik/Diplomatik Klasik untuk penyelesaian sengketa internasional, semisal penyelidikan, mediasi dan konsiliasi. Dalam menyelesaikan sengketa internasional, LBB berpegang teguh pada dua faktor, yaitu faktor waktu dan faktor advisory opinion.

LBB telah banyak sukses menyelesaikan sengketa-sengketa internasional, seperti sengketa antara Yunani dan Bulgaria tahun 1926, juga sengketa antara Swedia dan Finlandia tahun 1923.

--Di Era Piagam PBB

Tujuan dibentuknya PBB, yaitu menjaga kedamaian dan keamanan internasional tercantum di dalam pasal 1 Piagam, yang berbunyi:

“To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace”.

Kedamaian dan keamanan internasional hanya dapat diwujudkan apabila tidak ada kekerasan yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa, yang ditegaskan dalam pasal 2 ayat (4) Piagam PBB. Penyelesaian sengketa secara damai ini, kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 33 Piagam PBB.

Pada sejarahnya, PBB selaku Organisasi Internasional yang memiliki otoritas besar di dunia internasional telah banyak berkontribusi dalam upaya-upaya perdamaian dunia dan penyelesaian sengketa-sengketa internasional. PBB terbukti telah banyak sukses menyelesaikan sengketa-sengketa internasional, meski dalam beberapa sengketa juga harus diakui bahwa PBB belum bisa menyelesaikannya.

--Peran Badan-badan dan Kelompok-kelompok Regional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Piagam PBB telah menegaskan secara khusus di salah satu pasalnya yang berkenaan dengan Organisasi-organisasi regional tentang otoritas Badan-badan/Kelompok-kelompok Regional untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian sengketa internasional selama upaya-upaya ini sesuai dengan yurisdiksinya dan tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip PBB.

PBB sendiri juga telah menghimbau negara-negara anggota PBB, untuk berupaya maksimal dalam pemecahan sengketa-sengketa regional sebelum mengajukannya kepada Dewan Keamanan PBB (Pasal 52/2). Dan bahkan ayat (3) dari pasal yang sama menekankan kepada DK-PBB untuk men-support upaya-upaya Badan-badan/Kelompok-kelompok Regional dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang berpengaruh pada stabilitas internasional.

Dan Badan-badan/kelompok-kelompok Regional juga tak bisa dinafikan dalam upaya-upaya penyelesaian sengketa internasional. Seperti pada rentang tahun 1983-1988, ada upaya-upaya dari tiga kelompok regional di Amerika Tengah dan Amerika Selatan yang ditujukan untuk mencapai penyelesaian-penyelesaian secara damai di regional Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Kelompok-kelompok Regional tersebut adalah Kelompok Cantadora (Menteri-menteri Luar Negeri dari Kolombia, Meksiko, Panama, dan Venezuala), Kelompok Amerika tengah (Menteri-menteri Luar Negeri Costa Rica, Honduras, Guate, Ala, El Salvador, dan Nikaragua), dan berikut Kelompok Pendukung (Menteri-menteri Luar Negeri Argentina, Uruguay, Brazil dan Peru).

2. Penyelesaian Sengketa dengan Kekerasan

Apabila penyelesaian sengketa secara damai tidak bisa ditempuh, maka pemecahan yang mungkin diuapayakan adalah dengan jalur kekerasan/paksaan. Prinsip-prinsip dan metode-metode dari cara penyelesaian melalui kekerasan adalah:

a. Perang dan Tindakan bersenjata Non-Perang

Perang pada umumnya bertujuan untuk menaklukkan negara lawan dan untuk membebankan syarat-syarat penyelesaian di mana negara yang ditaklukkan itu tidak memiliki alternative lain selain mematuhinya. Tindakan bersenjata, yang tidak dapat disebut perang juga banyak diupayakan dalam tahun-tahun terakhir.

Contoh-contoh tindakan bersenjata non-perang ini adalah: Permusuhan yang berlangsung di Korea tahun 1950-1953, yang berakhir dengan Perjanjian Gencatan Senjata (Armistice Agreement) tanggal 27 Juli 1953, selain itu, Pergolakan di Indo-China 1947-1954, dan juga konflik di sekitar zona Terusan Suez yang melibatkan Israel, Mesir, Perancis, dan Inggris pada tahun 1956. Semua kasus-kasus ini tak satupun yang ditetapkan dalam kondisi perang.

b. Retorsi (Retorsion)

Retorsi adalah istilah teknis untuk pembalasan dendam suatu negara terhadap tindakan-tindakan tidak pantas atau tidak patut dari negara-negara lain. Balas dendam tersebut dilakukan dalam tindakan-tindakan yang tidak bersahabat di dalam konferensi negara yang kehormatannya dihina. Misalkan dengan merenggangnya hubungan-hubungan diplomatik, pencabutan privilage-privilage diplomatik, atau penarikan diri dari konsensi-konsensi fiskal dan bea.

c. Tindakan-tindakan Pembalasan (Repraisals)

Pembalasan adalah metode-metode yang dipakai oleh negara-negara untuk mengupayakan diperolehnya ganti rugi dari negara-negara lain dengan melakukan tindakan yang sifatnya pembalasan.

Contoh Repraisals di antaranya adalah ketika terjadi pengusiran orang-orang Hungaria dan Yugoslavia pada tahun 1935, yang merupakan balas dendam terhadap tuduhan tanggung-jawab Hungaria untuk pembunuhan Raja Alexander dari Yugoslavia di Marsailles. Atau juga pemboman udara yang diprakarsai Amerika Serikat atas sasaran-sasaran di dalam wilayah Libya pada tanggal 15 April 1986, sebagai pembalasan yang sah terhadap apa yang disebut sebagai kekejaman yang tidak pandang bulu oleh Libya terhadap orang-orang Amerika sebelumnya.

d. Blokade Secara Damai (Pacific Blocade)

Blokade secara damai adalah suatu tindakan yang dilakukan pada waktu damai, kadang-kadang digolongkan sebagai suatu tindak pembalasan. Tindakan itu pada umumnya ditujukan untuk memaksa negara yang pelabuhannya diblokade untuk menaati permintaan ganti rugi kerugian yang diderita oleh negara yang memblokade.

Contoh Blokade yang dilakukan dalam rangka mengakhiri kerusuhan, atau untuk menjamin pelaksanaan yang semestinya atas traktat-traktat, atau untuk mencegah terjadinya perang adalah seperti dalam kasus blockade atas Yunani pada tahun 1886 untuk menjamin dilucutinya senjata pasukan-pasukan Yunani yang dihimpun di dekat perbatasan, dan dengan cara demikian akan menghilangkan kemungkinan konflik atas Turki.

e. Intervensi (Intervension)

D. Hukum-hukum Perang (Hukum Kekuatan Militer)/(The Laws of War (The Law of Armed Conflicts)/Qawânin al-Harb (Qawânin al-Nizâ’ât al-Masallahah)

1. Sejarah dan Usaha Pembentukan Hukum Perang

Dalam kaidah Hukum Internasional tradisional, penggunaan kekuatan telah diperbolehkan untuk mengatasi persengketaan-persengketaan yang terjadi antar negara. Penggunaan kekuatan ini merupakan bentuk upaya-upaya untuk memperoleh hak-hak tertentu (termasuk hal-hal yang tidak legal) dan untuk menghindari ancaman-ancaman dari pihak lain. Bahkan dalam beberapa konteks, penggunaan kekuatan diidentikkan sebagai lambang kedaulatan penuh.

Tapi pada perkembangannya, penggunaan kekuatan dan senjata terbukti merupakan marabahaya besar bagi stabilitas dan keselamatan masyarakat internasional. Di titik inilah komunitas internasional mulai melakukan beberapa upaya-upaya pereduksian atas kebiadaban dan kebrutalan perang. Terhitung sejak terjadinya Perang 30 Tahun di rentang tahun 1618 hingga 1648, mulai diberlakukan ketentuan-ketentuan khusus terhadap pimpinan dan tentara perang, serta beberapa ketentuan-ketentuan lainnya yang kemudian diadopsi menjadi ketentuan-ketentuan dan kebiasaan-kebiasaan yang mengikat bagi setiap negara. Di masa inilah bermunculan beberapa literatur yang mewacanakan tentang Perang dan Perdamaian, dan upaya-upaya untuk mereduksi kebiadaban dan kebrutalan perang dengan memberikan pandangan-pandangan dari perspektif kemanusiaan, keagamaan, keamanan dan keselamatan.

Awal abad ke-19 adalah era penting dari legalisasi Hukum Perang, di masa ini kaidah-kaidah yang lahir di rentang Perang 30 Tahun yang sebelumnya hanya bersifat mengikat dari perspektif kemanusiaan, keagamaan, keamanan, dan keselamatan, mulai diberlakukan sebagai kaidah-kaidah hukum tradisi yang legal, yang pada perkembangannya, seiring dengan perkembangan otoritas negara, perkembangan kodifikasi hukum, dan ditambah dengan menguatnya otoritas kaidah-kaidah hukum agama, khususnya kaidah-kaidah Hukum Islam, pilar-pilar Hukum Perang yang lahir di rentang Perang 30 tahun inipun semakin mengalami perkembangan dari sisi kekuatan hukumnya, yakni lewat upaya-upaya pengkodifikasian beberapa kaidah Hukum Perang, baik dalam format konvensi-konvensi, konferensi-konferensi, maupun traktat-traktat.

Traktat-traktat, Konferensi-konferensi, dan konvensi-konvensi tersebut antara lain adalah: Deklarasi Paris 1856, Konvensi Jenewa 1864 untuk Perbaikan Kondisi Tentara yang Luka-luka di Medan Perang, Deklarasi St. Petersburg 1868, Konvensi The Hague 1899 dan 1907, Protokol Perang Gas dan Bakteriologis Jenewa 1925 (yang ditambah dengan Konvensi 1972 tentang Larangan Pengembangan, Produksi, dan Penyimpanan Senjata-senjata Bakteriologi dan Penghancurannya), Protokol Ketentuan-ketentuan Kapal Selam 1936, Empat Konvensi Palang Merah Jenewa 1949, dan Protokol I dan II tahun 1974.

2. Hukum Perang selaku Hukum Humaniter (Internasional/International Humanitarian Law/Al-Qânûn al-Dauly al-Insâny)

Dalam logika dan pendekatan klasik, Hukum Perang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu Konvensi Jenewa dan Konvensi The Hague. Titik tegas komparasi antara dua konvensi ini adalah bahwa Konvensi Jenewa banyak concern di bidang perlindungan individu atas ancaman kekuatan militer, sementara Konvensi The Hague menekankan concern pada aspek kepastian implementasi peraturan-peraturan antar negara pada segmen implementasi langsung dari kekuatan militer tersebut. Dan klasifikasi ini adalah klasifikasi baku yang secara umum diadaptasi oleh semua kalangan, meskipun pada Konferensi Jenewa tentang Hukum Humaniter Internasional tahun 1974-1977, ada beberapa peserta konferensi mencoba “mengutak-atik”/melanggar beberapa konsep Konvensi dan mencoba mensubstitusinya dengan konsep Konvensi The Hague, hal ini banyak tergambar dari pidato dan statemen dari beberapa delegasi, seperti delgasi dari Perancis, Iraq, Polandia, Amerika Serikat, Yugoslavia dan lain-lain.

Konvensi Jenewa terformat di Jenewa sejak tahun 1864, dan pertama kali muncul sebagai bentuk perlindungan atas beberapa kelompok individu tertentu. Konvensi ini ditanda-tangani tahun 1906. Sementara Konvensi The Hague terformat di St. Petersburg tahun 1868 ketika beberapa projectiles semisal Roket, dan lain-lain dilarang. Terkait hal ini, ada dua konferensi yang dilaksanakan di Hague, yaitu pada tahun 1899 dan 1907.

Pada hakikatnya, Hukum Humaniter Internasional adalah Hukum Perang itu sendiri. Dan pada sejarahnya Hukum Humaniter Internasional ini terbentuk untuk mereduksi kebiadaban dan kebrutalan perang seperti halnya Hukum Internasional. J.G. Starke menyebutkan bahwa akar sejarah ini bermula dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan dan ketentuan-ketentuan hukum yang telah di kenal sejak abad pertengahan, di saat pengaruh agama Kristen dan semangat sikap satria pada zaman itu berpadu untuk membatasi ekses-ekses dari pihak-pihak yang berperang.

Adapun tujuan pokok dari kaidah-kaidah hukum ini, seperti disebutkan J.G Starke adalah untuk alasan-alasan perikemanusiaan, guna mengurangi atau membatasi penderitaan indivudu-individu, serta untuk membatasi kawasan di mana konflik bersenjata diizinkan. Karena itulah Hukum Humaniter Internasional kerap disebut sebagai Hukum Perang Humaniter (Humanitarian Law of War), atau Kaidah-kaidah Hukum Perang yang Berperikemanusiaan (Humanitarian Warfare).

3. Akibat Pecahnya Perang dan Konflik Bersenjata

Ada beberapa akibat dari pecahnya Perang dan Konflik Bersenjata, baik yang terjadi secara legal maupun ilegal. Akibat-akibat tersebut bisa dikelompokkan sebagai berikut:

1. Akibat Pecahnya Perang dan konflik bersenjata terhadap Negara-negara yang Berperang:

a. Putusnya Hubungan Diplomatik

b. Pecahnya Perang dan Konflik Bersenjata berpengaruh pada Perjanjian-perjanjian sesuai dengan jenis dan kapasitas Perjanjian tersebut. Misalkan pada Perjanjian-perjanjian yang tidak akan berlaku kecuali pada kondisi damai semisal Perjanjian Politik, dll, maka pada rentang terjadinya perang, Perjanjian ini tidak berlaku.

2. Akibat Pecahnya Perang dan Konflik Bersenjata terhadap warga negara yang memerangi, warga negara musuh yang sedang berada di teritori negara yang memerangi, maupun warga negara-negara tetangga dari negara-negara yang berperang yang sedang berada di teritori negara yang sedang berperang.

a. Pada masa-masa perang, warga negara yang memerangi tetap tunduk pada Hukum Domestik negara tersebut, dan tidak tunduk pada kaidah Hukum Internasional.

b. Sedangkan warga negara musuh yang diperangi, yang sedang bermukim di teritori negara-negara yang memerangi, dilindungi hak-hak dan kebebasannya sesuai dengan kaidah-kaidah tradisi Hukum Internasional.

c. Adapun warga negara-negara tetangga dari negara yang berperang yang sedang berada di teritori negara yang sedang berperang, tetap tunduk pada Hukum Domestik negara yang sedang dimukimi. Jadi sama konteksnya dengan masyarakat negara yang memerangi di poin [a]

3. Akibat Pecahnya Perang dan Konflik Bersenjata terhadap Properti, baik Properti Negara maupun Properti Privat.

a. Terhadap properti negara yang memerangi, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, boleh disita, terkecuali properti-properti dan akta-akta properti diplomatik negara musuh yang sedang diperangi. Properti-properti dan akta-akta properti ini bahkan harus dalam pengawasan negara-negara tetangga dari negara yang memerangi tersebut. Sementara yang terkait dengan Utang Negara, sama sekali tidak boleh disita, karena ia tunduk pada perjanjian-perjanjian baku yang berdasar pada asas praduga tak bersalah.

b. Sementara terhadap Properti Privat, ada dua ketentuan:

-Terhadap properti privat milik warga negara musuh yang sedang diperangi, baik yang sedang berada dalam wilayah teritori negara yang memerangi, maupun yang sedang berada di luar teritori negara tersebut, baik itu properti privat bergerak maupun tidak bergerak, atau berupa utang privat, kesemuanya tidak bisa untuk disita. Ini sesuai dengan yang tertulis dalam beberapa Perjanjian dan sesuai dengan kaidah-kaidah dalam Tradisi Hukum Internasional.

-Sementara terhadap properti privat milik warga negara-negara tetangga yang sedang bermukim di negara yang sedang berperang, maka ketetapannya sama dengan properti privat milik warga negara asli negara yang sedang berperang tersebut, bahwa negara yang sedang berperang berhak untuk menguasai proverti privat tersebut dalam keadaan darurat militer, atau untuk tujuan-tujuan militer, dengan catatan harus mengembalikannya kepada pemiliknya setelah kondisi darurat tersebut berakhir.

4. Tentang Netralitas, Kuasi-Netralitas dan Ketidak-terlibatan Perang

Dalam segala konteks peperangan yang terjadi antara negara, baik perang dalam pengertian tradisonal, maupun perang dalam pengertian konflik-konflik senjata non-perang, terdapat dua macam status para pihak yang berada di luar lingkup hubungan peperangan tersebut. Baik [a] status netral (netrality) dalam perang sesungguhnya, dan [b] Status ketidak-ikut-sertaan dan ketidak-terlibatan negara-negara atau kesatuan-kesatuan non-negara dalam suatu konflik non-perang. Dan status dalam poin [b] inilah yang disebut sebagai netralitas.

Lebih jelasnya, dalam pengertian populer netralitas menunjuk pada sikap suatu negara yang tidak berperang dengan pihak-pihak yang terlibat perang dan tidak ikut serta dalam permusuhan-permusuhan.

Sementara Kuasi-Netralitas dan Ketidak-terlibatan Perang adalah kondisi di mana negara-negara atau kesatuan-kesatuan non-negara, tidak turut serta dalam konflik bersenjata “non-perang” memiliki status yang masih harus ditentukan oleh kaidah-kaidah hukum internasional.

E. Epilog; Di Mana Peran Kita, Pasca Teori dan Sampel Kasus?

Pola interaksi masyarakat dunia memang tak lepas dari konflik kepentingan (conflict of interest) yang kebanyakan berujung pada persengketaan. Terlebih di era globalisasi seperti sekarang yang benar-benar menjadikan interaksi dunia seperti berlangsung di “a small village.”

Dengan mengeksplorasi ulang teori-teori dasar dan sampel kasus seputar sengketa internasional, metode-metode penyelesaian, berikut teori-teori terkait seputar Hukum Perang, dan lain-lain ini, semoga bisa menumbuhkan stimulan positif untuk mengekspansi nalar solutif terhadap persengketaan-persengketaan di segenap teritori dunia, baik yang “kasat mata” maupun tidak.

Di batas teritori dan nasionalisme terdekat, kita menyaksikan realita konflik Israel-Palestina atau konflik Israel-Arab secara umum, yang telah menahun dan belum juga menemukan titik-terangnya; Kita menyaksikan realita bahwa Indonesia berkali-kali “kalah” dalam beberapa sengketa teritori atau sengketa lainnya; Kita juga menyadari realita bahwa Indonesia, sebagai salah satu negara muslim non-Arab dan berdemokratisasi terbesar di dunia, dan sebagai negara yang sangat potensial, baik secara geopolitik maupun geostrategic, untuk menjadi penengah bagi segala konflik-konflik yang telah mengakar di Timur-Tengah.

Realita-realita tersebut, seyogyanya memang semakin menuntut relevansi pengembangan nalar-nalar solutif kita bersama terhadap persengketaan-persengketaan tersebut, dengan bekal sekelumit eksplorasi teori-teori dasar dan sampel kasus sederhana ini.

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM; TRANSAKSI-TRANSAKSI DIPLOMASI DAN KONSULAR

fsq_cairo@yahoo.com (Forum Studi Syariah wal Qanun) — Thu, 10 Jun 2010 17:41:00 +0000

Oleh; Heru Purnama Hasido

Setiap Negara memiliki tanggungjawab dan hak yang sama di depan Undang-undang Hukum Internasional. Hak dan tanggungjawab itu dapat dijalankan karena sebuah Negara mendapatkan hak identitasnya sebagai objek hukum Internasional. Sebagai haknya, sebuah negara mendapat perhatian serta mendapat pengakuan sebagai objek hukum internasional, sedangkan untuk memenuhi tanggung jawabnya, sebuah negara harus juga taat dan tunduk pada batasan-batasan yang telah diatur oleh Hukum dan ketentuan Internasional.
Di antara hak dan tanggungjawab yang dimiliki oleh sebuah negara adalah hak untuk menempatkan utusan atau perwakilannya di luar wilayah negaranya secara global (internasional), baik itu di sebuah negara yang lain, maupun pada sebuah lembaga atau badan hukum internasional, yang berperan sebagai representator atau penguhubung diplomatis antara negara-negara tersebut maupun kepentingan lain. Perwakilan atau utusan ini disebut sebagai Perutusan Diplomasi dan Perutusan Konsular.

Pembahasan Mengenai Istilah Transaksi, Representasi, Diplomasi dan Konsular

Intercourse jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia berarti hubungan atau pergaulan, namun jika diartikan ke dalam bahasa Ingris menjadi “mutual contact between countries; communication, interaction, social exchange of thoughts or feelings; coitus, copulation, sexual relations.” Atau singkatnya adalah hubungan yang saling bermanfaan (mutual). Transaksi (Transaction/Al alaqât) dapat diartikan sebagai hubungan, bisnis (urusan), negosiasi, pembicaraan maupun perudingan. Sedangkan Representasi (Almumatsil/representasi) dapat diartikan sebagai cerminan, pencitraan. Kata “Diplomasi” dapat diartikan sebagai kebijaksanaan, kebolehan, kecakapan, muslihat, siasat dan taktik; berdiplomasi dapat diartikan juga sebagai aktifitas; berbicara, berhubungan, bernegosiasi, bersiasat dan berunding. Sedangkan istilah Konsul, dapat diartikan sebagai duta, delegasi, kuasa usaha, deputi, diplomat, representatif, wakil atau utusan. Kata konsul dapat berkembang menjadi kata konsular yang berarti hal-hal yang berhubungan dengan tugas-tugas ke-konsul-an, dan kata konsulat yang menunjukkan tempat dimana aktifitas itu dijalankan. Dan konsul juga dapat dijadikan kata sebutan bagi seorang yang mengerjakan tugas tugas perutusan konsular. Namun terdapat semacam ambigu dalam istilah konsular yang banyak berkembang, karena kata tersebut bisa jadi mengalami distorsi dengan kata konselor, yang mememiliki arti berbeda; konselor berasal dari kata konsultasi atau nasehat, yang kemudian berkembang menjadi kata konsultan atau seorang penasehat.

Agen-Agen Negara Dalam Hubungan Internasional (Al jihâz Mukhtasshah Bitamtsîlid Daulah wa Idarah Alâqâtihâ Ad Dauliyyah/Agents of International Intercourse)

Dalam membahas agen-agen perutusan negara ini, DR Abdul Ghani Mahmud membaginya ke dalam dua bagian, yaitu mereka yang menjadi agen dalam negeri dan mereka yang menjadi perutusan luar negeri. Perlu dibedakan bahwa utusan dan perwakilan yang diberikan sebuah Negara atas tanggung jawab dan hak diplomasi ini tidak selalu disebaut sebagai seorang diplomat, meskipun pada dasarnya, aktifitas seorang utusan ini adalah bentuk dari aktifitas diplomasi sebuah Negara. Misalnya seorang kepala negara dan menteri luar negeri.

Representator Sebuah Negara

Mereka yang berhak untuk mengadakan hubungan dipolomasi dan menjadi representetasi oleh sebuah Negara, sesuai dengan kaidah Hukum Internasional, salah satunya adalah seorang kepala Negara, kemudian seorang mentri luar negeri dari sebuah Negara, selanjutnya adalah seorang utusan atau diplomat atau duta besar sebuah Negara dan perutusan konsuler, serta pemimpin militer tertinggi bila hubungan diplomasi ini dilakukan dalam keadaan perang.
Jika dilihat dari subjek kawasan. Beberapa utusan diplomasi dapat dibedakan menjadi dua bagian; Seorang kepala Negara dan menteri luar negeri disebut sebagai utusan “Dari dalam negeri”, sedangkan sebagai pihak yang disebut sebagai “utusan luar” dari sebuah Negara adalah mereka yang melakukan atifitas transaksi pada tempat di mana mereka bertugas. Misalnya, para duta besar, maupun perwakilan-perwakilan negara yang bersangkutan, yang biasa dikenal sebagai Duta Bangsa, utusan diplomatik, home staff dan sebutan lain.

Representator Dari Diplomasi

Seorang Kepala Negara

Mengikuti kebiasaan-kebiasaan Umum Internasional (urf dauly) dalam hubungan diplomasi, maka seorang kepala Negara adalah representator utama dari sebuah negara. Dan dapat dipahami bahwa, masing-masing kepala negara memiki otoritas yang berbeda-beda mengikuti perbedaan dari konstitusi atau peraturan-peraturan negara yang bersangkutan. Bila sebuah negara berbentuk kerajaan atau monarki, maka seorang raja adalah representasi dari Negara tersebut. Bila Negara tersebut menganut sistem presidensial, maka seorang presiden-lah yang menjadi representasi utama pada interaksi-interaksi dan hubungan internasional,. Demikian pula halnya bagi seorang perdana mentri pada sebuah negara yang menganut sistem parlementer.
Namun, di beberapa negara, ketentuan umum ini tidak selalu berlaku, karena pada beberapa masalah yang berkaitan dengan ‘de facto’ dari sebuah Negara berdaulat terhadap kedaulatan negara yang lainnya. Misalnya pengakuan India terhadap otoritas Palestina yang dipegang pimpinan PLO saat itu (Yasser Arafat).

Masalah pengakuan dari luar ini ini berlaku dan saling mempengaruhi terhadap perundang-undangan dari dalam negeri. Maka sudah menjadi kesepakatan bersama yang diakui, bahwa, pada tiap negara yang bersangkutan, masing-masing memiliki tanggung jawab untuk memilih pemimpinnya dan memberikan sebuah gelar atau sebutan pada pemimpin tersebut, kemudian orang yang ditunjuk tersebut diakui oleh pihak negara lain pula sebagai representasi bagi negaranya.
Pada dasarnya, peraturan tersebut sudah menjadi sebuah kebiasaan umum internasional (urf dauly/customary internasional law) sejak lampau. Dan kebiasaan tersebut tidak benar-benar tercatat dalam sebuah regulasi ataupun kodifikasi apapun bahkan tidak pernah diklasifikasikan. Namun kemudian pada tahun 1815, dalam sebuah kesepakan di Wina, diaturlah kesepakatan terhadap represetatif sebuah Negara ini dalam beberapa klasifikasi. Klasifikasi yang sudah tersusun kemudian diamandemen pada tahun 1818 dalam sebuah Protocol of Aix-La-Capelle. Pada tahun 1927, ketentuan ketentuan umum itu diamandemen (dikembangkan) lagi oleh Liga Bangsa-Bangsa yang kemudan mengkodifikasinya sebagai ketentuan yang mengatur hak-hak sitimewa dan imunitas sebagai: “Sufficientelly Ripe for International Regulation” atau bila diterjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Indonesia sebagai “Aturan-aturan Baku yang Mengatur Regulasi Internasional. Namun, ketentuan ini, sekalipun sudah baku, masih ada di antara negara-negara yang paling berpengaruh tidak meratifikasinya hingga sekarang, di antaranya; Amerika Serikat.

Menteri Luar Negeri

Representasi dari sebuah negara yang diakui oleh hukum Internasional yang lain adalah menteri luar negeri. Istilah menteri luar negeri telah umum diakui pada beberapa negara, biasa disebut menteri luar negeri atau menteri perhubungan negara asing, di beberapa negara seperti uni emirat arab, dikenal sebutan sekretaris negara-negara dalam urusan luar negeri, di Spanyol dikenal sebutan menteri negara, di negara-negara Arab, disebut dengan menteri wilayah luar (negeri) atau wazîr kharijiyyah).
Prinsip dasar dari diakuinya menteri luar negeri sebagai salah satu dari agen transaksi internasional adalah bahwa; Seorang kepala negara, sebagai pemimpin kekuasaan eksekutif dari sebuah negara merupakan representator utama dari sebuah negara, sedangkan dalam menjalankan fungsi-fungsi eksekutiufnya, dibantu oleh pegawai yang mendapatkan jabatan yang umum disebut mentri.
Tugas, tanggung jawab, hak dan wewenang dari menteri luar negeri senantiasa akan mengikuti ketentuan ketentuan yang diberlakukan di negaranya masing-masing. Biasanya, pada sebuah negara yang menerapkan sistem presidensial, seorang menteri bertanggung jawab sepenuhnya kepada kepala negara tersebut, sebagai bentuk hak dan tanggung jawab dari seorang kepala negara pada negaranya. Sedangkan bila sistem yang dipakai adalah sistem parlemen, seorang menteri luar negeri akan bertanggung jawab pada parlemen.

Wakil-wakil Urusan Internasional (Agents of diplomation/Al Bi’satud Diblûmasiyyah)

Ada baiknya kita mengetahui sejarah tentang wakil wakil diplomasi sebalum membahas tentang wakil-wakil diplomasi ini.

Sejarah Transaksi Internasional Dalam Bentuk Pengiriman Wakil-Wakil Diplomasi.

Pertukaran agen atau utusan dari sebuah negara dan negara lainnya sudah dikenal sejak lama dalam sejarah. Kebiasaan untuk mengurimkan dan menerima duta atau utusan diketahui telah diakui dalam sejarah Mesir Kuno (Ancient Egypt), Cina Kuno, maupun pada Masa Yunani kuno. Pengutusan selalu dilakukan dalam waktu yang sangat terbatas, bergantung pada bentuk kepentingan dari negara-negara yang bersangkutan. Hal itu terjadi, karena lumrahnya budaya perang dalam penentuan batas wilayah bahkan perebutan wilayah pada masa itu.
Pengiriman perutusan misi-misi diplomatik yang bisa dikatakan modern, baru dikenal pada abad ke tujuh belas hingga abad ke delapan belas. Di mana antara hak-hak dan kewajiban yang dikenal sebagai priveledge perutusan diplomasi sudah mulai makin dikembangkan dan disempurnakan. Hingga pada abad ke sembilan belas, tercapailah sebuah kesepakan mengenai subjek subjek atau hal-hal yang mengatur transaksi internasional ini dalam konferensi Wina (Vienna Convention on Diplomatic relations) pada tahun 1815.
Hingga saat, ini, hampir semua negara telah diwakili di wilayah-wilayah negara-negara asing oleh perutusan-perutusan diplomatik (bi’sât diblumâtikiyyah/diplomatic envoys). Dalam pandangan hukum modern secara umum, setiap negara-negara yang mengirim utusan adalah negara-negara yang telah diakui kedaulatannya oleh negara yang menerima. Namun masih menjadi sebuah perdebatan di antara pakar dan akademisi hukum Internasional mengenai dasar pengakuan tersebut.
Di antara ahli hukum, ada yang menganggap bahwa pengiriman utusan ini adalah wujud “hak” atau “prerogatif” sebuah negara dalam menjalankan hubungan diplomatik terhadap negara lain. Namun bahwa banyak dari para ahli hukum yang tidak sependapat dengan teori ini. Dengan alasan bahwa tidak ada dasar atas apa yang dikenal sebagai prerogatif atau hak sebuah negara untuk menjalankan hubungan antar bangsa. Dan tidak menjadi sebuah keharusan bagi sebuah negara untuk mengirimkan atau menerima utusan diplomatik dari dan kepada negara lain. Sebuah negara bisa saja melakukan pemboikotan, penarikan dan penghentian hubungan diplomatik dari atau ke naegara lain.
Sedangkan untuk pendapat yang paling bisa diterima adalah; bahwa dasar bagi pengadaan pengiriman utusan utusan luar negeri dijadikan sebagai wujud dari penunjukan kedaulatan dari negara negara bersangkutan. Maka pengutusan ini selalu berdasar pada kesepakatan antara dua negara yang bersangkutan, bahwa negara satu dengan yang lain dapat menerima atau mengirim utusan diplomasi dalam menjalankan transaksi transaksi internasional, karena masing masing negara yang bertransaksi tersebut telah saling mengakui kedaulatan masing masing.

Perutusan Diplomasi (Al bi’tsat addiblumasiyyah/Diplomatic Mission)

Klasifikasi Perutusan Diplomatik (tasykil bi’tsah/Diplomatic Rank)

Pegawai Diplomasi yang terlibat dalam transaksi transaksi diplomatik, diklasifikasikan pada dua kategori;
a. Kategori pertama adalah mereka yang menjadi kepala perwakilan atau kepala diplomatik dari suatu negara pengirim, di antaranya adalah Duta Besar (ra’îsul bi’tsah atau Ambassadors (Ambassadors extraordinary, ambassadors plenipotentiary (penguasa penuh), and Papal nuncios {utusan paus}). Mereka adalah kepala perwakilan yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam menjalankan tugas diplomatik pada negara penerima utusan. Hak-hak yang paling jelas ada pada seorang ambassador adalah hak tanggungjawab langsung pada kepala negara mereka. Dan dapat menjadi perwakilan langsung bagi seorang kepala negara kepada kepala negara yang bersangkutan.
Dalam konvensi Wina pada tanggal 18 April 1961, dibuatlah sebuah kodifikasi yang disebut “Pengaturan Wina”. Pada pasal 14 ssampai 18, khusus mengatur tentang Hubungan-hubungan diplomatik yang dibuat pada tanggal; 18 April 1961. Menurut ketentuan ini, pimpinan perutusan diplomatik terbagi menjadi tiga kelompok;
1. Duta, duta besar atau utusan (Sufarâ’), diplomatik Paus (mandûbil bâbâ/papal nuncious) yang diakreditasikan kepada Kepala negara dan pimpinan pimpinan yang setingkat itu.
2. Duta, mentri-mentri (ministers) baik itu envoys extraordinary, minister plenipotentiary dan papal internuncios yang diakreditasikan kepada kepala negara. Seorang minister memiliki otoritas yang dapat menjadi representator bagi seorang kepala negara, tapi satu tingkat lebih rendah dari seorang duta besar. Istilah ini pernah umum digunakan pada masa Perang Dunia II, Namun, saat ini sudah tidak dipakai lagi.
3. Minister resident atau mentri biasa. Sebagaimana istilah menteri sekarang, namun di masa sekarang, istilah ini sangat jarang dipakai, merupakan gelar paling rendah bagi seorang kepala perwakilan, dan hanya berada di atas seorang kuasa usaha (yang biasanya menjadi seorang pengganti seorang duta). Perlu menjadi catatn bahwa istilah mentri ini Minister Plenipotentiary dan The Minister Resident adalah menteri diplomatis, yang tidak bisa disamakan dengan istilah menteri dalam sebuah pemerintahan atau menteri dalam keagamaan. Misi diplomatis yang dikepalai oleh beberapa tipe mentri (minister) biasa disebut sebagai sebuah ‘legasi’ (legation). Sebagai wujud daripada perwakilan bagi kepala negara yang mengirim mereka, maka mereka berhak atas panggilan “His/Her Excellency” (yang mulia), sebagaimana hak para duta besar (Ambassadors).
4. Kuasa Usaha (Charges d’affaire and chárge d’affaires ad interim) yang diakreditasikan kepada menteri (kementrian/departemen) luar negeri.
Dalam hal ini, terdapat beberapa kontroversi mengenai istilah “Duta Besar Luar biasa” (Extraordinary) yang berbeda dengan perutusan yang menetap (Duta Besar atau Duta). Kontroversi ini terkait dengan hak-hak dalam pengutamaan dan status keluarga dari seorang duta besar luar biasa. Duta Besar luar biasa pada awalnya adalah sebuah penyebutan bagi seorang duta adalah bagi mereka yang melakukan misi diplomatik yang bersifat temporer.
Namun kemudian, penyebutan “luar biasa” ditambahkan gelar berkuasa penuh atau lengkapnya, menjadi “Envoy Extraordinary dan Minister Plenipotentiary” atau “Duta Luar Biasa dan Duta Besar berkuasa Penuh”. Sebutan ini menunjukkan bahwa perutusan ini diberi hak sepenuhnya dalam menangani urusan transaksi atas nama kepala Negara yang mengirimnya. Hingga kini, Sebutan “Duta besar dan Duta Luar Biasa” masih sering dijadikan sebutan pada semua wakil diplomatik tingkat pertama, seperti duta dan duta besar. Penyebutan ini sebenarnya tidak berlaku bagi seorang perutusan yang menetap, namun masih sering digunakan tanpa dapat dipastikan alasan-alasan umum yang dapat diterima pada penyebutan itu.
b. Kategori kedua dari perutusan diplomatis adalah staff kedutaan (Thoqomul bi’tsah/ministers), yang berperan sebagai pembantu duta atau duta besar dalam menjalankan tugasnya. Staff kedutaan dapat dikategorikan kepada tiga kelompok yaitu;

1. Para duta (utusan) (al muwadzifûn addiblûmasiyyîn) yang bertindak sebagai pembantu duta besar atau pemimpin diplomatik dalam misi-misi dan tugas khusus dari diplomasi. Biasa dikenal juga sebuatan home staff.
2. Staff administrasi dan teknis lapangan (Al muwadzifûn al idariyyûn wal fanniyyûn) yang menjalankan fungsi fungi administrasi dalam membantu duta besar dan home staff.
3. Pegawai rumah tangga kedutaan yang bertanggung jawab dalam beberapa hal teknis dalam kedutaan, misalnya dalam hal keamanan, kebersihan, penerimaan telepon dan lain sebagainya. Biasa pula disebut local staff.
4. Pembantu rumah tangga (almustakhdimûn al khusûsiyyûn) yang bertanggung jawab dalam kelengkapan rumah tangga seorang pemimpin diplomatik, dan bukan termasuk pegawai rumah tangga kedutaan. Sering juga dalam percakapan sehari-hari disebut sebagai local staff.

Duta atau Utusan Diplomatik yang Menjalankan Misi-misi Khusus yang Bersifat Temporer (Ad Hoc)

Bisa saja terjadi kekosongan jabatan duta besar di suatu tempat pada suatu waktu, atau misi diplomasi tidak dapat dipenuhi karena utusan yang seharusnya menjalankan misi tersebut berhalangan. Maka dapat diangkat seorang pejabat yang menggantikan posisi tersebut, namun bersifat temporar, atau ad hoc/mu’aqqotah). Penganggatan ini telah diakui oleh ‘kebiasaan internasional ’(urf dauly).
Kaidah-kaidah yang mengatur tindakan dan perlakuan misi khusus ini ditetapkan dalam sebuah konvensi tentang misi khusus yang disahkan badan perserikatan Bangsa bangsa pada tanggal 8 Desember 1969 dan terbuka untuk penandatanganan pada tanggal 16 Desember 1969. Konvensi ini banyak merujuk pada naskah rancangan akhir yang dipersiapkan pada tahun 1967 oleh komisi Hukum Internasional yang sudah membahasanya sejak tahun 1958.
Seorang duta suatu misi ad hoc biasanya dilengkapi dengan dokumen Kuasa Penuh (full power), yang menetapkan wewenanganya sehubungan dengn pengirinmannya kepada otoritas otoritas Negara dengan siapa dia melakukan negosiai atau transaksi. Juga ini juga berlaku bagi seorang perwakilan yan dikirim kepada Komite yang mengurus Kuasa Penuh ini pada badan khusu di mana ia mewakili negaranya.
Perwakilan ad hoc harus mendapat persetujuan dari negara penerima. Karena tujuan utama dari pengangkatan utusan ad hoc tidak lain adalah sebagai bentuk konsolidasi hubugan diplomatik yang baik di antara kedua negara. Sebagai bentuk persetujuannya dikenal regulasi yang akan menentukan apakah seorang agen ad hoc (temporal) mendapat pengakuan negara tersebut atau tidak. Bila pengakuan itu dikeluarkan, akan dikeluarkanlah kemudian semacam pengakuan yang disebut persona grata (jaminan pada status pada orang tersebut yang terkait dengan hak istimewa dan imunitas).
Di antara regulasi dan ketentuan yang diperlukan adalah, bahwa negara penerima yang bersangkutan harus juga telah mengakui kehadiran duta tetap di negaranya sebagai bentuk pengakuan pada hubungan diplomatik antara kedua negara. Namun, meskipun seorang pemegang misi khusus telah mendapat pengakuan dari diplomat permanen setempat, belum tentu mendapat pengakuan negara penerima. Jika pengakuan itu tidak diberikan, maka status utusan tersebut menjadi persona non grata (ghairu marghûb ‘alaihi).

Fungsi-fungsi yang Dapat Dijalankan Oleh Seorang Agen atau Utusan Diplomatik Di Negara Tempat Dia bertugas

Fungsi-fungsi seorang diplomat biasa diklasifikasikan di bawah kepemimpinan enam orang atau disebut “six man headings”. Fungsi-fungsi itu meliputi;
1. Negosiasi, yang merupakan tujuan utama diutusnya seorang diplomat.
2. Reprentasi, di mana seorng diplomat menjadi representator dari negara yang mengutusnya atau kepala negara yang mengutusnya.
3. Informasi. hal-hal yang berkaitan dengan informasi sebenarnya adalah tugas dasar dan tanggung-jawab seorang diplomat. Seorang diplomat harus senantiasa menjalin hubungan komunikasi dengan negara yang mengutusnya untuk memberikan informasi-informasi yang terkait dnegan tugasnya.
4. Proteksi atau perlindungan. Seorang diplomat mempuanyai tugas mengayomi, memperhatikan dan menjaga warga negara yang mengutusnya (citizen). Melindungi tidak hanya kepentingan umum dari warga negaranya, namun juga dapat memberikan bantuan dalam bantuan yang bersifat privat bagi warga negara tempat mereka berasal di negara asing tersebut.
5. Public relation. Seorang Diplomat juga dapat menjalankan fungsinya sebagai public relations agent negaranya bagi negara tempat dia bertugas. Bisa dalam bentuk penyampaian niat baik dari negara yang mengutusnya kepada negara tempat dia ditugaskan. Bisa juga dalam bentuk ‘propaganda’ yang berbentuk seminar-seminar, undangan makan malam, penganugerahan gelar dan penghargaan, pemberian hadiah, pendirian dan peresmian sebuah monumen atau gedung.
6. Fungsi Administratif. Seorang kepala utusan (apakah itu duta besar atupun kepala diplomasi) harus senantiasa memiliki bawahan yang membantunya dalam penyelesaian masalah masalah keadministrasian. Karena banyak dari tugas-tugas yang berhubungan dengan administrasi yang juga merupakan tanggung jawab seorang kepala diplomasi.
Tanggung Jawab Negara Dalam Penjaminan Hak Istimewa (Privilige) dan Kekebalan Hukum (immunity)

Hak-hak, Pivilige-privilege dan Imunitas Kepada Seorang Perutusan Diplomatik (Al hashânât wal imtiyâzât ala bi’tsah addiblumâsiyyah)

Yang dimaksud dengan Privilege (manhul hashânât)—secara etimologi; sama dengan hukum perdata “private law” atau hukum yang mengatur hubungan seorang individu dengan indivu lainnya dalam bentuk relasi sosial—sedangkan jika dipahami dari seegi istilah adalah; sebutan khusus bagi hak istimewa atau jaminan imunitas oeleh sebuah otoritas politik dari sebuah negara atau pemilik otoriyas lainnya bagi sebagian kelompok orang yang terbatas jumlahnya, baik itu dikarenakan alasan tempat lahir atau alasan lain.
Sedangkan hak kekebalan hukum atau imunitas dalam hukum Internasional, dikenal pula nama yang lebih spesifik dengan istilah Immunity from prosecution. Immunity from prosecution adalah doktrin dari hukum internasional yang memberikan jaminan bagi bebasnya seseorang dari tuntutan hukum. Immunities (kekebalan) dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah functional immunity, atau immunity ratione materiae, kekebalan ini diberikan kepada seorang yang menjalankan beberapa fungsi negara atau jaminan atas pekerjaan mereka. Sedangan kekebalan kedua adalam personal immunities atau immunity ratione personae, yaitu imunitas yang diberikan kepada beberapa petugas sebuah badan atau lembaga karena kekebalan itu menjadi hak dari masing-masing anggota lembaga mereka yang diberikan keistimewaan.
Ha-hak khusus ini diberikan dan dijamin oleh undang-undang Internasional sebagai bentuk dukungan pada jaminan pelaksanaan fungsi-fungsi misi diplomatik yng efisien (sebagaimana Pembukaan Konvensi Wina).
Dasar dari adanya jaminan ini menjadi perbedaan pendapat di antara para ahli hukum; ada yang mendasarkan pada teori tentang personifikasi dari negara pengirim yang dikenal dengan sebutan “Karakter Perwakilan” (Annadzoriyyah ‘Ashiffah attamtsiliyyah). Terdapat pula teori lain yang mengatakan bahwa dasar dari penjaminan hak-hak ini adalah “perluasan wilayah” atau ekstrateritorialitas (Imtidâd Iqlîm) yang menyatakan bahwa gedung-gedung kedutaan merupakan sebuah perluasan dari wilayah negara pengirim. Namun teori kedua ini lebih banyak ditentang daripada diterima. dan teori ketiga, yang menyatakan bahwa hak hak istimewa ini didasarkan atas dasar jaminan pada “tugas dan profesionalitas”. Akan dibahas lebih detail berikut ini;

Teori Pertama; Hak Istimewa dan Kekebalan Hukum Berdasarkan Perluasan Wilayah (Ekstrateritorialitas/Extraterritoriality Theory)

Teori ini dikemukakan oleh ahli hukum internasional yang paling terdahulu, di antaranya Hugo Grotius (1583-1645) dan George Friedrich von Martens seorang ahli hukum jerman (1756-1821) , yang mengatakan kantor di mana para staff diplomat dan konsular yang mendapat hak istimewa dan imunitas seolah dianggap sedang berada dalam wilayah juruisdiksi negara pengirim (atau seolah tidak berada di wilayah negara penerima). Teori ini banyak ditolak oleh ahli hukum internasional karena dianggap memakai dasar alasan yang lemah. Karena bagaimanapun, tanah dan gedung yang dipakai sebagai pusat diplomasi pada dasarnya selalu berada di bawah pengaruh dan objek hukum wilayah setempat dan berada di bawah kedaulatan negara penerima utusan.

Teori Kedua; Dasar Hak Itimewa dan kekebalan Hukum Berdasarkan Karakter Perwakilan (Nadzariyyah Shifah Attamtsîliyyah/Representative Character Theory/Le Caractere Representatif)

Teori “Karakter Perwakilan” (Asshifah attamtsîliyyah/representative character theory /le caracte répresentatif). Teori ini lebih banyak diterima dan disepakati dibanding teori ekstrateritorial. Teori ini menjadi haluan bagi Emer (Emerich or Emmerich) de Vattel (1714- 1767) ; salah seorang ahli hukum Internasional yang paling berpengaruh, dan Joseph Fouché, 1st Duc d'Otrante (1759-1820) , seorang negarawan Perancis serta beberapa ahli hukum yang sepandangan dengan mereka berdua.
Teori ini menyataan bahwa asas pemberian hak privilege dan imunitas adalah karena seorang diplomat merupakan representator dari sebuah negara yang memberinya tugas, maka kehormatannya adalah sama dengan kehormatan negara tersebut (yang memiliki kedaulatan).
Namun teori ini juga menuai kritik yang yang mempertanyakan pemberian hak istimewa ini ternyata keluar dari konteks tugas seorang diplomat. Tugas diplomasi sebenarnya menjadi hal paling penting dari terjadinya transaksi internasional, baik itu hubungan bilateral maupun multilateral. Sedangkan teori ini sebenarnya berdasar pada adanya pembedaan antara profesionalisme yang berkaitan dengan kedaulatan (official duties) dan hal-hal yang berkaitan dengan pemberian jaminan hak istimewa (privilege) dan kekebalan hukum (immunity) terhadap seorang diplomat. Sedangkan, pada hakikatnya, seorang diplomat tidak sepenuhnya memiliki hak terhadap kedaulatan negaranya, dikarenakan pada saat sebelum mendapat tugas diplomasi, seorang diplomat hanya merupakan seorang warga negara biasa yang tunduk pada undang-undang dan hukum yang berlaku di negaranya. Teori ini dapat menjadi semakin berpengaruh negatif bila terdapat semacam anggapan pada perbedaan kelas antara masing-masing negara, di mana seorang diplomat yang berasal dari negara yang lebih berpengaruh dapat merasa lebih tinggi di banding diplomat lain, bahkan dibanding negara yang lebih kecil. Dan teori ini semakin sulit untuk diterima dalam pandangan hukum internasional modern. Karena PBB telah menetapkan bahwa setiap negara, (baik itu sebuah negara dengan luas wilayah besar maupun kecil, lebih kuat secara politik, ekonomi, militer ataupun tidak) semua memiliki kedaulatan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai sebuah negara.

Teori ketiga; Hak Istimewa dan Kekebalan Hukum Berdasarkan Pada Tugas Daripada Diplomasi Itu Sendiri. (Muqtadhiyyât Wadzîfah/Official Business)

Seorang diplomat yang menjalankan tugas diplomasi di negara asing tentu memerlukan dukungan jaminan dari negara penerima yang berbentuk hak istimewa dan kekebalan hukum. Hak ini harus didapatkan untuk menjamin kelancaran dari misi utama dari tugas-tugas diplomasi. Tugas-tugas atau misi diplomasi inilah yang dianggap sebagai dasar utama dari adanya penjaminan pada hak istimewa dan imunitas oleh teori ini. Karena pada dasarnya, seorang diplomat tidak dapat menjalankan tugas diplomasi secara sempurna bila tugasnya harus sering berbenturan dengan beberapa ketentuan-perundangan dan hukum negara penerima.
Teori ini kemudian menjadi teori yang paling banyak diterima dalam praktek-praktek transaksi-transaksi Internasional. Bahkan Konvensi Wina pada tahun 1961 dalam salah satu butir-butirnya mencantumkan bahwa; “maksud daripada diberikannya hak-hak privilege dan immunitas bukan untuk dapat disalahgunakan oleh seorang penerima hak untuk kepentingan pribadinya. Namun dijadikan sebagai tanggung jawab terhadap profesionalitasnya sebagai seorang diplomat utusan negara dan dalam posisinya sebagai seorang representator negara.” Dan mahkamah internasional telah menjadian hasil keputusan ini sebagai dasar daripada keputusan pengadilan pada kasus Amerika Serikat di Taheran.

Hak-Hak Istimewa Dan Imunitas Terhadap Kedutaan dan Fasilitas Diplomasi (Al Hashânat wal Imtiyâzât li Maqâr Dddiblûmasiyyah/Immunity Of Embassy And Legacy Building)

Hak-hak istimewa bagi seorang duta besar, kepala diplomatik maupun pemimpin perutusan diplomatik mencakup beberapa hak yang berupa hak istimewa pada kantor pusat atau wilayah tempat tinggal seorang diplomat, di antaranya hak istimewa bagi barang milik pribadi, hak istimewa atas pembebasan dari beberapa proses-proses keimigrasian dan proses-proses administrasi negara, serta hak istimewa untuk menyampaikan pendapat/pengetahuan dan komunikasi. Hak-hak tersebut meliputi;
1. Hak Istimewa Pada Gedung Kedutaan
Kedutaan atau konsulat adalah banguanan dan perangkat diplomasi yang mendapat jaminan hak istimewa dan kekebalan hukum yang “tidak bisa diganggu gugat” (Inviolable). Hak-hak istimewa itu meliputi larangan bagi pegawai lokal atau penguasa setempat (yang menjalankan undang-undang negara penerima) untuk memasuki gedung kedutaan, terkecuali bila telah mendapat izin dari duta besar atau kepala diplomasi.
Hak istimewa yang diberikan oleh negara terhadap gedung/bangunan kedutaan atau konsulat dapat dibedakan menjadi dua macam; hak pertama disebut adalah hak yang bersifat pasif, dan hak kedua adalah hak yang bersifat positif atau aktif.
Hak fasif adalah di mana bila negara penerima berkepentingan untuk memasuki wilayah kedutaan, maka kedutaan yang bersangkutan tidak boleh mempersulit regulasi dan aturan untuk itu. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk memasuki wilayah kedutaan, maka pemilik ortoritas wilayah atau petugas wilayah hanya perlu mendapat izin dari kepala diplomatik (duta besar) yang bersangkutan. Meskipun demikan, penguasa setempat tidak diperbolehkan untuk mengadakan semacam intervensi terhadap segala sesuatu yang diadakan di dalam kedutaan. Pemerintah setempat juga tidak boleh untuk melakukan pengintaian, pemeriksaan, pengadaan proses proses administratif maupun yudikatif dalam wilayah kedutaan, baik itu berupa pengumuman atau peringatan. Ketentuan ini juga berlaku bagi semua barang inventaris di dalam kedutaan dan transportasi (barang bergerak) milik kedutaan.
Namun, terdapat beberapa pengecualian untuk hal-hal tersebut, di antaranya, jika terjadi kejadian darurat atau adanya ancaman kriminal terhadap penghuni wilayah kedutaan dan hal-hal lain.
Sedangkan hak yang bersifat aktif diberikan negara terhadap kedutaan di antaranya; layanan keamanan dan peberian fasilitas yang mendukung kenyamanan bagi penghuni wilayah kedutaan.
2. Hak Istimewa Pada Barang Milik Seorang Diplomat (Hurmatul Mahfudzât wal Watsâiq)
Telah disebutkan dalam salah satu pasal dari hasil konvensi Wina bahwa “Setiap barang milik seorang diplomat tidak boleh diperiksa kapanpun dan di manapun.” Dari pasal tersebut, dipahami bahwa barang milik seorang diplomat tidak boleh untuk diperiksa oleh petugas berwenang setempat maupun pemilik otoritas wilayah negara penerima. Ketentuan ini berlaku mutlak, baik itu berada di dalam maupun di luar wilayah kedutaan dan baik itu atas sepengetahuan diplomat tersebut ataupun tidak.
3. Hak Istimewa Atas Hak Perlindungan Bagi Pelaku Kejahatan.
Di sini, perlu dibedakan anatara perlindungan terhadap jenis kejahatan yang dilakukan oleh seorang pelaku. Apakah itu kejahatan biasa atau kejahatan politis. Pada seorang pelaku kejahatan biasa, maka tidak diperbolehkan bagi kedutaan untuk memberikan perlindungan baginya. Dan bagi seorang duta besar atau kepala diplomat yang memiliki otoritas tertnggi di kedutaan tersebut wajib untuk dapat menyerahkan pelaku kejahatan tersebut jika diminta oleh petugas atau pemerintah setempat. Meskipun bagi petugas atau pemilik otoriter yang berada di wilayah negara penerima tidak boleh juga untuk melakukan penangkapan di wilayah gedung tanpa izin dari seorang kepala otoritas diplomasi.
Berbeda dengan pelaku pelaku kejahatan politis—pada dasarnya—pihak kedutaan tidak berhak untuk memberikan perlindungan baginya. Karena sama saja bahwa kedutaan tersebut telah melindungi seorang yang lari dari hukuman. Namun, adanya tuntutan yang datang dari berbagai pihak yang berhubungan dengan gerakan-gerakan kemerdekaan atau separatisasi di berbagai belahan dunia, menyebabkan adanya pengakuan pada perlindungan bagi pelaku kejahatan politis.
Sedangkan pada hak istimewa pada pembebasan pengurusan surat menyurat, pembebasan pada beberapa regulasi dan kebebasan dalam penyampaian pendapat/pengertahuan dan komunikasi, masing-masing telah diatur dalam pasal 23 ayat 1 tentang pembebasan biaya listrik dan air dan pada pasal 33.

Kemudahan yang Diberikan kepada Seorang kepala Diplomasi

Untuk lebih mempermudah seorang diplomat dalam menjalankan tugas diplomasinya, telah diberi beberapa kemudahan di samping hak-hak istimewa yang diterimanya. Beberapa kemudahan ini meliputi kemudahan dalam berkendaraan, kemudahan dalam komunikasi dan dalam beberapa keringanan dalam kewajiban finansial atau pembayaran (pajak atau bea cukai).

Imunitas dan Hak Istimewa Terhadap Anggota Diplomasi (Al Hashânat wal Imtiyâzat Li A’dhâ’il Bi’tsah Diblûmâsiyyah)

Selain hak istimewa yang diberikan kepada seorang kepala diplomat atau kedutaan, hak ini juga diterima oleh anggota perutusan diplomasi juga; hak-hak ini meliputi; hak yang menjamin kenyamanan seorang anggota diplomat, yang berkaitan dengan masalah privasi dan tempat tinggalnya, kedua; adalah hak imunitas yang berkaitan dengan keringan atas tuntutan pengadilan, (baik itu dalam tuntutan persidangan yang berkaitan dalam masalah perdata maupun pidana). Yang ketiga; hak imunitas dan keistimewaan dalam pembayaran pajak dan beberapa tagihan keuangan (taxpayer) atau kewajiban bea cukai.

Relevansi Dari Hak Imunitas Dan Privilage Bagi Seorang Anggota Perutusan Diplomasi

Sebagaimana diterangkan sebelumnya, teleh diakui dalam perjanjian Wina bahwa perutusan diplomasi terbagi menjadi empat kelompok, keempat kelompok itu dibagi menjadi dua kategori, yang pertama adalah anggota perutusan diplomasi yang merupakan seorang diplomat; yaitu Para duta (utusan) Al Muwadzifûn Ad Diblumasiyyîn yang bertindak sebagai pembantu duta besar atau pemimpin diplomatik dalam misi-misi dan tugas khusus dari diplomasi.
Sedangkan kategori kedua adalah anggota perutusan diplomasi yang bukan seorang diplomat. Yang terdiri dari; Staff administrasi dan teknis lapangan (Al muwadzifûn al idariyyûn wal fanniyyûn) yang menjalankan fungsi fungi administrasi dalam membantu duta besar dan home staff. Kemudian, pegawai rumah tangga kedutaan yang bertanggung jawab dalam beberapa hal teknis dalam kedutaan, misalnya dalam hal keamanan, kebersihan, penerimaan telepon dan lain sebagainya, yang biasa pula disebut local staff. Selain itu terdapat pula pembantu rumah tangga (almustakhdimûn al khushûsiyyûn) yang bertanggung jawab dalam kelengkapan rumah tangga seorang pemimpin diplomatik namun bukan termasuk pegawai rumah tangga kedutaan. Biasa pula disebut sebagai local staff.

Kategori Pertama. Anggota Perutusan yang Merupakan Seorang Diplomat (Home Staff)

Seorang diplomat tentu mempunyai hak istimewa terkait jaminan imunitas dan privilige yang dia terima selama tugas diplomasi tersebut masih menjadi tanggung jawabnya. Jaminan itu senantiasa menjadi hak sepenuhnya bagi semua perutusan diplomasi, baik itu ketua perutusan (seorang duta besar & duta) maupun anggota perutusan diplomasi. Hak-hak itu meliputi segala apa yang telah diterangkan sebelumnya yang meliputi hak pada tempat tinggal, aktifitas sehari-hari maupun dalam masalah tagihan keuangan. Jaminan ini bahkan tidak hanya menjadi hak bagi diri seorang diplomat pribadi, melainkan menjadi hak bagi anggota keluarganya dan orang yang tinggal di tempat tinggalnya, atau bagi semua orang yang berada di bawah tanggung jawab dari diplomat tersebut. Sebagaimana tertulis pada pasal 37 ayat 1 konvensi Wina.

Kategori kedua. Anggota Perutusan yang Bukan Seorang Diplomat. (Local Staff)

Mesikipun tergolong sebagai anggota diplomasi Non Diplomat. Undang-undang Internasional juga memberikan jaminan pada beberapa hak-hak imunitas dan privilege (hak istimewa). Anggota atau pegawai perutusan diplomasi non diplomat dibagi menjadi dua kategori, pertama adalah; Staff administrasi dan teknis lapangan (Al muwazzifûn al idariyyun wal fanniyyûn) dan Pegawai rumah tangga kedutaan, serta Pembantu rumah tangga (almustakhdimûn al khusûsiyyûn) yang bukan warga negara atau penduduk setempat dari negara penerima utusan.
Sedangkan golongan kedua adalah; Staff administrasi dan teknis lapangan (Al muwazzifûn al idâriyyûn wal fanniyyûn) dan pegawai rumah tangga kedutaan serta Pembantu rumah tangga (almûstakhdimun al khususiyyûn) dan pembantu rumah tangga (almustakhdimûn al khususiyyûn) yang merupakan warga negara atau penduduk setempat dari negara penerima utusan.
Bagi anggota prutusan Staff administrasi dan teknis lapangan non diplomat yang menjadi golongan pertama, mereka mendapat jaminan atas hak imunitas dan privilege sebagaimana yang menjadi hak anggota diplomat, yang meliputi hak-hak pengampunan pada tuntutan pengadilan (terkecuali tuntutan pidana), mereka juga menikmati hak-hak keringanan atau penghapusan dari tagihan-tagihan dan pajak (taxpayer). Namun hak ini sangat terbatas, hanya bila tuntutan dan kewajiban itu keluar pada saat atau menyinggung tugas dan wewenanng mereka dalam ruang lingkup kerja anggota diplomasi. Dan tidak berlaku di luar tugas diplomatik. Sedangkan bagi pegawai diplomatik atau anggota diplomatik yang berstatus sebagai penduduk setempat atau warga negara negara penerima, maka hak imunitas tetap diberlakukan, namun hak-hak itu diatur dan dibatasi oleh undang-undang negara penerima.

Bentuk-bentuk Simbolis Bagi Pemberlakuan Imunitas dan Privilege (Annithâq Ramzy Lisiryânil Hashânât wal Imtiyâzât al Muqarrarah Li A’dhâ’Il Bi’tsâh Ad Diblûmâsiyyah).

Setiap anggota perutusan diplomasi menikmati jaminan ini dan berhak atas jaminan tersebut sejak memasuki wilayah teritorial dari negara penerima. Jika dia telah berada di negara penerima sebelum keputusan atau pengangkatannya keluar, maka waktu penetapan untuk mendapatkan hak imunitas dianggap berlaku seiring waktu penganggkatan, ini tertulis dalam hasil konvensi Wina pasal 39 ayat 1.
Semua jaminan dari hak tersebut hanya dapat berakhir jika kepentingan dari misi diplomatik itu berakhir. Jaminan pada hak ini juga berakhir jika duta bangsa atau utusan diplomat ini keluar dari wilayah tempatnya bertugas. Dan dapat pula dianggap berakhir jika dari negara penerima mengeluarkan keputusan bahwa perutusan itu merupakan “orang yang tidak dikehendaki” (ghairu marghûb alaih). Namun, jaminan ini tidak terlepas begitu saja pada saat keluar keputusan penghentian misi diplomatik. Negara penerima tetap harus memberikan jaminan keamanan dan imunitas kepada seorang diplomat hingga diplomat itu benar-benar keluar dari wilayah teritorial negara penerima tersebut. Jaminan keamanan pada seorang diplomat bahkan tetap berlaku meskipun terjadi konfrontasi bersenjata atau perang antara negara pengirim dan negara penerima utusan, sesuai dengan tenggang dan batas waktu yang telah diberikan.
Ketentuan ini berlaku pada utusan yang berkaitan dengan penjaminan terhadap pribadi seorang diplomat. Sedangkan pada bentuk pekerjaan resmi diplomasi, maka tugas dari seorang diplomat tetap diakui sebagai tugas yang mendapat jaminan imunitas dan privilege.
Jika seorang diplomat meninggal, pengakuan pada hak-hak imunitas senantiasa ada pada keluarga, ahli waris dan orang yang tinggal di rumahnya. Dan akan dikeluarkan sebuah keputusan untuk memberikan waktu yang cukup bagi keluarga almarhum untuk meninggalkan negara penerima. Jika salah satu anggota keluarga dari seorang diplomat meninggal, selama bukan merupakan salah warga negara dari negara penerima dan tidak mendapatkan hak tinggal selamanya di negara tersebut, maka merupakan kewajiban bagi negara penerima tersebut untuk membantu menyediakan dukungan bagi transportasi pembawa jenazah diplomat itu, akan tetapi tranportasi yang dipakai dan fasilitas tersebut bukan alat transportasi yang biasa dipakai almarhum saat masih hidup, karena alat transportasi sebelumnya adalah barang yang secara hukum yang telah mendapat penjaminan imunitas oleh undang-undang.

Berakhirnya Misi Diplomatik

Berakhirnya misi diplomatik atau masa diplomasi dapat disebabkan oleh beberapa hal, sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang hukum Internasional, di antara sebab-sebab itu adalah;
Pertama, pemanggilan pulang bagi duta atau perutusan tersebut ke negaranya, dan pemanggilan ini tidak hanya karena negara akan memberikan keputusan atau tugas saja, namun dapat pula sebagai pemanggilan bagi pemecatan terhadap perutusan diplomat itu.
Kedua, jika negara penerima mengeluarkan peringatan kepada utusan untuk meninggalkan negaranya atau negara penerima mengeluarkan keputusan pengusiran terhadap diplomat itu.
Ketiga, Jika salah satu dari atau kedua negara yang menjalin hubungan bilateral ini memakai sistem kerajaan, maka meninggalnya kepala negara dari salah satu atau masing masing negara yang bersangkutan dapat menjadi sebab habisnya masa diplomasi. Namun jika utusan tersebut menduduki tingkatan yang setingkat dengan duta besar atau seorang minister plenipotentiary (wazîr al mufawwidh), maka perutusan tersebut tidak berakhir, meskipun sistem pemerintahan yang dipakai oleh salah satu atau masing-masing negara tersbeut adalah sistem kerajaan. Namun dalam hal ini, seorang perutusan diplomasi tetap harus melakukan semacam pengurusan surat menyurat untuk regulasi yang akan menjadi sandaran hukum baru (kesepahaman baru) antar salah satu atau dua pemimpin baru (raja baru) dari kedua negara. Namun jika sistem kepala pemerintahan dilaksanakan dengan pemilu rakyat—sebagaimana sistem presidensial—maka ketentuan itu bukan merupakan keharusan.
Keempat, diangkatanya ketua perutusan ke tingkat yang lebih tinggi juga menyebabkan habisnya masa diplomasi. Dan akan dibuat lagi sebuah kontrak diplomasi yang baru yang sesuai dengan jabatan baru diplomat tersebut.
Kelima, Berubahnya sistem pemerintahan dalam salah satu atau kedua negara yang bersangkutan yang diakibatkan oleh suatu revolusi atau kudeta. Sebenarnya bukan berarti bahwa kudeta dan revolusi di sebuah negara mengakhiri atau membuat perubahan dalam hubungan diplomasi, melainkan hanya harus membuat sebuah keterangan dari salah satu pihak sebagai sikap resmi dari pemerintahan baru.
Keenam, meninggalnya seorang represetator dari diplomasi. Namun hak ini tetap menjadi hak bagi keluarga diplomat teresbut.
Ketujuh, terjadinya perang antar kedua negara. Undang-undang Internasional menyatakan bahwa perang mengakhiri hubungan diplomasi antar kedua negara.
Kedelapan, batalnya sebuah negara sebagai subjek hukum internasional. Baik itu bagi negara pengirim atau negara penerima.
Kesembilan, Pemutusan hubungan diplomatik yang terjadi di antara kedua negara, baik itu dilakukan secara sepihak oleh negara pengirim, secara sepihak dilakukan oleh negara penerima atau oleh masing-masing dua kedua negara.

Perutusan Konsular

Sejarah Perutusan Konsular

Pengiriman dan perutusan konsular telah dilakukan sejak ribuan tahun lalu, tercatat dalam sejarah bahwa pada masa Yunani kuno, telah ada semacam perutusan konsul yang sebenarnya belum benar-benar sesempurna seperti sekarang. Pada saat itu di Yunani, telah ada orang orang non penduduk Yunani yang mendirikan pos-pos yang melayani kepentingan warga asing di wilayah Yunani. Warga asing tersebut, adalah warga negara asing yang berasal dari luar Yunani dan mengunjungi Yunani untuk hal-hal biasa dalam interaksi internasional pada masa itu. Sedangkan pada zaman modern, pendirian konsular adalah sebuah proses dari berkembangnya perdagangan lintas negara yang mengharuskan adanya pengakuan dan perizinan bagi negara-negara yang disinggahi oleh lintasan perdagangan tersebut.
Yang membedakan perutusan konsulat dengan duta besar adalah pada kepentingan dan tanggung jawab masing-masing; jika konsulat sebuah negara bertindak untuk membantu dan melindungi warga negaranya serta menfasilitasi hubungan perdagangan dan persahabatan, sedangkan Duta Besar bertugas mewakili sebuah negara (sebagai representasi dari sebuah negara) yang ditugaskan di luar wilayah metropolitan atau ibu kota sebuah negara di luar negeri, yang berkewajiban menjaga kepentingan negara serta rakyatnya yang berada di negara luar negeri tersebut. Intinya bahwa, sebuah perutusan konsular tidak membawa kepentingan politis dan tidak merepresentasikan negaranya, melainkan hanya membawa kepentingan sipil dan kemasyarakatan, yang menjadi penganyom warga negaranya yang berada di negara penerima.
Kesepakatan Internasional yang menjamin pengadaan konsular adalah pada tangggal 24 April tahun 1923 di Wina, dalam masalah perumusan hak imunitas dan privelege konsular, konvensi itu menghasilkan penegasan dibrerlakukannya kebiasaan-kebiasaan internasional yang telah berlaku sebelumnya. Namun kesepakatan ini tidak benar benar berkembang pesat di seluruh dunia, karena hanya negara-negara yang menyepakati saja yang mengakui kesepakatan ni, dan kesepakatan ini hanya dalam bentuk pengsahan tentang hak-hak istimewa dan imunitas dalam kerangka kebiasaan internasional saja.
Dalam masalah wewenang, pada masa sekarang. Secara umum undang-undang internasional tidak membedakan tugas yang diemban oleh perutusan diplomasi dan perutusan konsular. Karena di masa modern, perutusan konsular dapat dilakukan dan dijalankan oleh perutusan diplomasi, sedangkan jika perutusan diplomasi dalam keadaan berhalangan untuk melakukan tugasnya, dapat diwakilkan kepada dan oleh seorang perutusan konsulat. Perwakilan ini disyaratkan harus sesuai dengan kesepakatan dari negara penerima dan syarat kedua adalah jika negara pengrim tidak memiliki perutusan diplomasi di negara yang lain juga. Sesuai dengan pasal 17 dalam perjanjian Wina dalam hubungan konsuler tahun 1923.

Pertukaran Perutusan Konsulat

Pertukaran antara konsuler antar negara dapat berlangsung jika sebuah negara telah diakui kedaulatannya sebagai negara, sedangkan bagi sebuah negara yang kedaulatannya tidak memiliki kedaulatan penuh (Nâqishus Siyâdah), maka ada beberapa pengecualian yang akan berlaku bagi perutusan konsuler, yang berlaku baik itu bagi sebuah negara pengirim maupun negara penerima.
Proses pertukaran diplomasi biasanya melewati dua proses, yang pertama adalah; keluarnya izin dari masing-masing kepala negara yang bersangkutan bagi terbentuknya sebuah konsulat di masing masing negara yang saling berhubungan. Proses kedua adalah pemebentukan formasi dari konsulat itu sendiri (consular ranks). Sebuah konsular, akan terdiri daripada beberapa bagian yaitu; kepala konsular, yang kedua adalah anggota konsular biasa, dan ketiga adalah anggota konsular luar biasa dan yang keempat adalah petugas konsular.

Tugas-Tugas dan tanggung Jawab Konsular Meliputi;

1. Memberikan bantuan dan perlindungan bagi kepentingan negara pengirimnya dan warga negara atau bagian dari kepentingan dari warga negara pengirimnya, seperti perusahaan-perusahaan lokal negara pengirim dan lain-lain.
2. Dapat memiliki semacam koneksi yang berhubungan dengan kepetingan perdagangan, ekonomi, budaya dan ilmu pengetahuan dari negara penerima dan dapat memberikan informasi tersebut bagi kepentingan negara pengirim (negara yang mengutusnya).
3. Konsular dapat membantu meningkatkan hubungan antar kedua negara yang berkaitan dengan hubungan dagang, pertukaran kebudayaan maupun pariwisata.
4. Memberikan pelayanan bagi warga negara yang mengutusnya.
5. Melakukan tugas-tugas yang berhubungan dnegan keperdataan seorang warga negara atau beberapa tugas administratif bagi warga negara pengirim maupun warga yang menerima selama tugas dan wewenang tersebut tidak bertentangan denegan aturan atau undang-undang negara penerima.
6. Berperan sebagai pihak mediator dalam permasalahn perdata, baik itu warganya maupun organisasi-organisasi hukum dalam perikatan-perikatan, selama itu tidak bertentangan dengan hukum negara penerima.
7. Membantu kepentingan warga negaranya (negara pengirim) yang berada di bawah naungan hukum negara yang mengutus; seperti mediasi dalam masalah warisan lahan dan lain lain sesuai danegan undang-undang yang berlaku pada negara penerima. Dan dapat menjalankan fungsi atau sebagai notaris.
8. Mengurus masalah kewarganegaraan dan kecukupan hukum dari negara yang mengirim.
9. Menjadi representator negara pengirim dalam sebuah persidangan jika warga negra yang bersangkutan berhalangan untuk menghadiri sidang. Sesuai dnegan undang-undang yang berlaku di negra penerima.
10. Mengurus penyerahan dan pengadaan kelengkapan persidangan sebagai wakil. Dan itu harus sesuai dnegan undang-undang yang berlaku di negara pengutus, jika di negara yang besangkutan tidak terdapat udang-undang yang mengatur hal tersebut, maka dapat disesuaikan dnegan undang-undang yang berlaku di negara penerima.
11. Berwernang dalam pengontrolan dan pemeriksaan dokumen atau barang bagi kendaraan laut, darat maupun udara yang berada di bawah kekuasaan undang-undang negara pengirim jika sat itu berada di wilayah negara penerima.
12. Memberikan bantuan bagi transportasi darat, laut ataupun udara yang berasal dari negara pengirim tanpa terlepas dari aturan dan undang-undang negara penerima yang mengusai wilayah negara tersbut dan undang-undang internasional.
13. Dapat melakukan segala aktifiatas lain yang berhubungan dengan tugas-tugas konsuler dan harus senantiasa tidak bertentangan dnegan undang-undang negara penerima.
14. Berhak membuat paspor atau dokumen perjalanan atau surat menyurat yang diperlukan dari dan ke negara pengirim.
Hak-hak Imunitas dan Istimewa (Privilege) Bagi Perutusan Konsuler (Hashânat wa Imtiyazât Al Qunshûliyyah/Privileges and Immunities for Consular)

Sebagaimana seorang perutusan diplomat, maka perutusan konsular juga mendapatkan hak-hak imunitas atau kekebalan hukum dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Dalam bahasa Ingris, imunitas dan hak istimewa biasanya dikenal dengan istilah kata pendek invioleble (tidak dapat dignggu gugat). ‘Inviolability’ ini dilindungi oleh undang-undang internasional. Hak-hak yang mencakup kemudahan, hak istimewa dan kekebalan hukum yang berkaitan dengan tugas perutusan itu sendiri. Kemudahan dan hak istimewa itu meliputi;
1. Kemudahan yang dijamin adalah kemudahan bagi seorang konsular untuk dapat menuju tempat manapun yang dia perlukan, berkaitand dengan tugas kekonsul-an dan hak untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan informasi untuk sosialisasi.
2. Hak penghormatan dari nengara bersangkutan, baik itu menghormati keberadaan gedung atau tempat konsulat maupun pada barang-barang konsulat.
3. Hak kebebasan dalam dalam berhubungan (komunikasi & transportasi). Apakah itu adalah kebebasan dari seorang anggota konsular kepada negara pengirim ataupun kebebasan dalam hak komunikasi antara negara pengirim terhadap anggota konsular. Atau komuinikasi antara seorang warga negara pengirim yang sedang berada di negara penerima kepada anggota konsular atau sebaliknya. Jika komunikasi tersebut sengaja ditunda-tunda atau dihalang-halangi, maka merupakan pelanggaran bagi hukum internasioanal. Dapat diambil contoh, jika seorang konsular ingin menemui seorang warga negara pengirimnya yang berada dalam hukuman penjara di wilayah negara penerima, maka bagi otoritas negara penerima juga harus dapat memberikan kemudahan selayaknya. Ketentuan ini juga biasanya bergantung pada aturan oleh undang-undang internasional dengan perimbangan pada undang-undang setempat, misalnya, undang-undang yang mengatur larangan dalam hal spionase.
4. Konsulat juga mendapat pembebasan dari beberapa kewajiban pajak atau pembayaran.
Sedangkan Bagi Seorang Petugas Konsular, Juga Mendapat Hak-hak Privilege dan Imunitas yang Meliputi;
1. Privilege bagi petugas itu sendiri, yaitu sikap hormat dari negara penerima baginya sesuai dengan undang-undang internasional
2. Privilege dan Imunitas dalam tuntutan pengadilan, perdata maupun pidana, sesuai dnegan batas-batas yang telah diatur oleh undang-undang internsional dan undang-undang wilayah negara itu sendiri.
3. Keringanan untuk dapat berhubungan khusus dengan warga asing.
4. Keringanan dalam permasalahan finansial, yang terkait dengan pajak, bea cukai dan pembayaran lain.
5. Dan keringanan lain yang dapat berupa; keringanan dari beban wajib militer dan keringanan yang dapat dinikmati keluarga dari seorang petugas konsular.
6. Keringanan atau fasilitas lain yang berkaitan denegan asurasi.
Bagi seoranga anggota konsuler istimewa (anggota konsular istimewa biasanya adalah anggota yang direkrut dari warga negara penerima) juga mendapat hak-hak privilege dan imunitas yang berkaitan dengan tugasnya sebagai seorang konsular. Privilege ini dibedakan menjadi dua bagian;
Pertama, privilege yang berhubungan dengan tugas ke-konsular-an dan konsulat. Yang meliputi privilege keringanan dalam masalah biaya dan perlindungan bagi gedung konsulat dan fasilitas konsulat. Dan kedua, privilege yang diberikan kepada anggota konsulat istimewa saat melakukan tugas-tugas wajib yang harus dijalankannya terhadap negara penerima. Hak privilege juga menjamin penghormatan yang seharusnya bagi seorang anggota konsular istimewa saat terkait tuntutan pidana. Seorang petugas konsular istimewa juga mendapat hak istimewa yang berupa beberapa keringanan yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban pajak maupun bea cukai yang biasa dibebankan kepada warga negara biasa jika; selama kewajiban itu terkait dengan tugas dan wewenangnya sebagai seorang anggota konuslar. Anggota konsular istimewa juga mendapat Jaminan bagi pengadaan servis (pelayanan) dan perlindungan keamanan serta mendapat jaminan bagi keringan dalam masalah surat menyurat dan akta-akta yang biasa dibebankan bagi warga negara biasa non anggota konsular.

Berakhirnya Perutusan Konsular (intiha’ bi’sat addiblumasiyyah/ terminating of a consular commission)

Perutusan konsular berakhir karena salah satu dari beberapa sebab di bawah ini;
1. Adanya keputusan dari negara pengirim bahwa tugas konsuler telah berakhir.
2. Penarikan surat perizinan konsular oleh anggota tersebut
3. Adanya peringatan atau keterangan dari negara penerima terhadap negara pengirim bahwa seorang anggota konsuler tidak lagi diterima atau diakui sebagai petugas konsular.
4. Jika Petugas konsular tersebut meninggal, atau dipanggil ke negara tempat dia berasal (negara pengirim) atau pergi meninggalkan negara penerima. Maka tugas konsular juga berakhir.
5. Hilangnya status negara bagi negara yang mengirim atau menerima perutusan konsular. Baik itu terjadi pada salah satu dari negara tersebut atau kedua-duanya. Ataupun jika hilangnya pengakuan dari internasioanal terhadap hak negara tersebut untuk mempunyai perutusan konsular.

Namun, dalam undang-undang internasional, telah diatur bahwa jika antara kedua negara terlibat perang, maka perutusan konsular tetap dapat terus diadakan, karena perang antar kedua negara tidak berkaitan dengan kepentingan politis antar kedua negara tersebut, melainkan konsular harus tetap dapat memberikan pelayanan dan bantuan bagi rakyat sipil di negara penerima, begitu juga sebaliknya bagi negara pengirim.

Penutup

Permasalahan yang berkaitan dengan perutusan diplomatik dan konsular tidak hanya berkaitan dengan tugas dan wewenang serta tanggung jawab saja. Permasalahan diplomasi sering terkait dan melulu berputar disekitar permasalahan dari implementasi dari tugas dari diplomasi dan konsul itu sendiri, misalnya dalam urusan ketenaga kerjaan (TKI). Konsular yang berada di luar negeri sering mendapatkan masalah di sini. Dan hingga saat ini, belum ada solusi yang benar-benar dapat diandalkan melainkan pada kontrol terhadap ketenaga kerjaan di luar negeri tersebut dan pada kontrol dan pengawasan di lapangan. Begitu juga halnya pada masalah human trafficking yang juga menjadi masalah besar dari harga diri anak bangsa.
Demikian makalah sederhana yang dapat penulis sampaikan. Masih banyak kekurangan atau bahkan mungkin kejanggalan-kejanggalan yang ada di makalah ini. Semoga di kegiatan diskusi yang membahas makalah ini nantinya dapat melengkapi kekurangan-kekurangan serta memberikan nlai tambah bagi kualitas makalah dan pembahasan kita. Sekian dan terakhir, maju terus FSQ!

UNSUR-UNSUR NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

fsq_cairo@yahoo.com (Forum Studi Syariah wal Qanun) — Mon, 03 May 2010 19:16:00 +0000

Oleh: Muhammad Sulthon Aziz

Negara merupakan perwujudan penting dalam pembahasan Hukum Internasional, maka dari itu memungkinkan kita untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kata "Negara" dalam konteks hukum internasional.

Telah menjadi sebuah kesepakatan bersama dalam dunia internasional, bahwa Negara merupakan: "sekumpulan masyarakat, yang hidup dalam sebuah wilayah tertentu dan tunduk pada kekuasaan yang mengatur di dalamnya, serta memiliki kedaulatan terhadap wilayah dan masyarakatnya"

Berdasarkan pengertian diatas dan telah menjadi kesepakatan internasional, bahwa Negara memiliki unsur-unsur penting yang harus dipenuhi untuk agar bisa disebut sebagai Negara atas kesatuan wilayah dan politik. Diantaranya adalah kesatuan wilayah, masyarakat, kekuasaan. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka sebuah kesatuan masyarakat tersebut bisa disebut sebagai Negara dan tunduk kepada hukum internasional.

I. Bangsa/Rakyat(Sya’ab/Society)

Masyarakat merupakan unsur utama dalam pembentukan Negara, maka tidak bisa disebut Negara apabila tidak terpenuhinya unsur masyarakat. Yang dimaksud dengan masyarakat secara umum di sini adalah sekumpulan individu yang hidup dalah wilayah tertentu, tanpa melihat asal-muasal serta bahasa yang digunakan sebagai komunikasi ataupun keyakinan agama serta adat-yang dijalankan, dah tidak diyaratkan pula adanya ikatan asal muasal, budaya, agama dan adat-istiadat, maka dari sinilah yang membedakan antara "Negara" dan "Umat/rakyat."

Rakyat (people) yang menetap di suatu wilayah tertentu merupakan unsur penting dalam berdirinya suatu negara, karena tidak mungkin suatu negara dapat berdiri dan mustahil untuk menyatakan negara tanpa adanya rakyat yang tetap. Rakyat yang menetap di suatu wilayah tertentu dalam hubungannya dengan negara disebut warga negara. Warga negara secara sendiri-sendiri merupakan sebjek-subjek hukum yang menyandang hak-hak sekaligus kewajiban-kewajiban dari dan terhadap negara.

Persoalan kewarganegaraan merupakan sesuatu yang penting dipandang dari sudut hukum internasional. Oleh karena itu di zaman modern sekarang ini, perkembangan dinamika hubungan antarnegara sangat terbuka, dan hubungan tersebut tidaklah dapat dihindari. Oleh karena itu, dalam setiap wilayah negara akan selalu ada warga negara sendiri dan ada waraga negara asing, yang kesemua itu bisa disebut penduduk. Artinya tidak semua penduduk suatu negara merupakan warga negara, karena mungkin saja dia adalah orang asing. Dengan demikian, penduduk suatu negara dapat dibagi menjadi dua yaitu warga negara dan warga negara asing.

Seiring dengan berkembangnya hukum internasional, maka disyaratkan adanya sebuah keterikatan nasionalisme dan kekuasan, yang mengatur hubungan antar masyarakat dalam negara, baik terhadap warga negara tersebut maupun antara warga negara asing maupun badan hukum. Dalam pembahasan rakyat atau warga negara dapat dibagi kita klasifikasikan menjadi dua pembahasan, pertama: status kwarga negaraan, kedua: status kewarganegaraan asing.

1. Status Kewarganegaraan

Dalam prinsip dasar kewarganegaraan kita mengenal adanya dua asas pokok kewarganegaraan yaitu: asas ius soli dan asas ius singuinis. Dari kedua asas pokok tersebut asas ius soli ialah bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan menurut tempat kelahirannya. Untuk memudahkan penyebutan asas tersebut dapat juga disebut asas daerah kelahiran. Misalnya seseorang dapat dianggap bersetatus sebagai negara Amerika, karena ia dilahirkan di negara Amerika.

Sedangkan asas ius singuinis adalah kewarganegaraan yang ditentukan berdasarkan tempat di mana orang tuanya lahir, atau bisa desebut sebagai asas keturunan atau asas daerah. menurut pinsip ius singuinis ini, kwarganegaraan seseorang ditentukan oleh garis keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya, seseorang adalah warga negara Indonesia, karena orangtuanya adalah warga negara Indonesia.

Pada era yang modern sekarang ini, dimana hubungan antar negara berkembang semakin terbuka dan mudah, dengan sarana transportasi, perhubungan, dan komunikasi yang sudah sedemikian majunya, menjadi tidak sulit bagi setiap orang untuk berpergian ke mana aja. Oleh karena itu, banyak terjadi seseorang warga negara misalnya A, berdomisili di negara B, dengan berbagai kepentingan yang berbeda-beda. kadang-kadang orang tersebut melahirkan anak dinegara tempat dia berdomisili. Dalam kasus yang demikian ini, jika diterapkan asas ius soli, maka akibatnya anak tersebut menjadi warganegara tempat dia berdomisili , dan putuslah hubungan dengan negara asal orang tuanya. Karena asalan alas an tersebut maka banyak negara yang menerapkan asas uis soli merubahnya menjadi menganut asas is singuinis.
Dianutnya asas ius singuinis ini terasa sekali manfaatnya bagi negara-negara yang berdampingan dengan negara lain, seperti negara-negara eropa kontinental. Di negara-negara ini, setiap orang dapat dengan mudah pberpindah pindah tempat tinggal kapan saja menutut kebutuhan. Dengan asas ius singuinis, anak-anak yang lahir di negara lain akan tetap menjadi wara negara dari negara asal orang tuanya. hubungan antarnegara dan warga negara negara yang baru lahir tidak terputus selama orang tuanya masih menganut kewarganegaraan dari negara asalnya. Sebaliknya, bagi negara negara yang sebagian penduduknya berasal dari kaum imigran, seperti Amerika serikat, Australia, untuk tahap pertaman tentu terasa lebih menguntungkan apabila menganut asas ius soli, bukan asas ius sguinis. Dengan lahirnya anak-anak darii para imigran dari negara tersebut akan menjadi putuslah hubungannya dengan negara asal orang tuanya. Oleh karena itu, Amerika serikat menganut asal ius soli ini, sehingga banyak mahasiswa ataupun pekerja professional yang berdomisili di Amerika Serikat, apabila melahirkan anak, maka anaknya otomatis mendapatkan status sebagai warga negara Amerika Serikat.
Sehubungan dengan kedua asas pokok dalam perolehan kewarganegaraan tersebut, setiap negara diberikan kebebasan memilih asas mana yang hendak dipakai dalam rangkan kebijakan terhadapo kewarganegaraannya untuk menentukan siapa saja yang diterima segabai warga negara dan siapa saja yang bukan warga negara. Sehingga tidak semua negara menganggap bahwa asas yang satu lebih baik dari asas yang lain. Dapat saja terjadi, di suatu negara dinilai yang lebih menguntungkan mengunakan asas ius soli, tetap negara yang lain justru yang lebih menguntungkan adalah asas ius sanguinis. Dan bisa saja dalam perkembanganya dikemudian hari, timbul pula kebutuhan baru berdasarkan pengalaman diberbagai negara bahwa kedua asas tersebut haus diubah dengan asas yang lain atau harus diterapkan secara bersamaan untuk mencegah kemungkinan terjadinya keadaan dwi kewarganegaraan (bipatride) atau sebaliknya sama sekali bersetatus tanpa kewarganegaraan (apatride).
Namun demikian, dalam praktek, ada pula negara yang justru menganut kedua-duanya, karena pertimbangan lebih menguntungkan kepentingan negara yang bersangkutan. Misalnya, india, Pakistan termasuk negara yang sangat menikmati kebijakan yang mereka terapkan dengan sistim dwi-kewarganegaraan. Sistim ini yang terakhir inilah yang biasa dinamakan asas campuran. Asas yang dipakai bersifat campuran, sehingga dapat menyebabkan terjadinya bepatride (dwi-kwarganegaraan) atau apatride (tanpa kewarga negaraan). Dalam hal demikian, yang ditpleransi biasanya adalaah keadaan bipatride, yaitu keadaan dwi-kewarganegaraan.

A. Bepatride (Dwi-Kewarganegaraan)

Karena perselisihan undang-undang kewarganegaraan dan kurangnnya keseragaman dari undang-undang tersebut, maka sering timbul bahwa individu-individu tertentu memiliki dwi-kewarganegaran . misalnya yang sering terjadi adalah kasus seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki yang tidak sama kewarganegaraannya, yang tetap dapat mempertahankan kewarganegaraanya itu menurut hukum negara asalnya dan memperoleh kewarganegaraan suaminya menurut hukum negara suaminya itu. Dwi-kewarganegaraan dapa muncul juga dari kelahiran di wilayah suatu negara, yang bukan kewarganegaraan orangtuanya, meskipun biasanya seseorang yang belum dewasa diberi kesempatan untuk memilih kewarganegaraan yang satu atau yang lain setelah mencapai dewasanya. Hak untuk memilih kewarganegaraan yang satu atau yang lain, dapat diberikan oleh tatkrat.
Pasal 3 samapai 6 The Hague Convention on the Conflict of Nationality Laws tahun 1930 memuat beberapa kesulitan yang timbul dari kewarganegaraan ganda. Yang sangat pentingasalah pasal 5; yang menentukan bahwa dalam sebuah negara ketika seseorang yang memiliki lebih dari satu kewarganegaraan akan diperlakukan seperti ia hanya mamiliki satu kewarganegaraan dan negara tersebut akan mengakui satu, yaitu:
a. Kewarganegaraan dari negara dimana ia biasa tinggal dan tempat tinggal utama, atau
b. Kewarganegaraan dari negara dengan mana dalam hal-hal tertentu ia tampaknya berhubungan erat.

B. Apatride (Tanpa Kewarganegaraan)

Seperti yang diuraikan diatas, setiap negara bebas menentukan asas mana yang hendak dipakai. Oleh karena itu memungkinkan terjadi pertentangan hukum antara negara yang satu dengan yang lain, yang bisa menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan. Misalnya, john dan mary adalah suami istri yang berkewarganegaraan Amerika yang menganut asas ius soli. Keduanya tinggal di Indonesia yang menganut asas ius sanguinis, dahn waktu tinggal di Indonesia, mery melahirkan seorang anak yang bernama peter. Menurut hukum Amerika, peter berkewarganegaran Indonesia, tetapi menurut hukum Indonesia, peter berkewarganegaraan Amerika Serikat, bukan Indonesia. Keadaan tersebut dapat menyebabkan peter tidak memiliki status kerarga negaraan.
Menurut praktek negara-negara, kewarganegaraan dapat hilang karena:
1. Pelepasan, atau penolakan, misalnya, melalui akta yang ditandatangani dan didaftarkan pada konsulat, atau melalui pernyataan menjadi warga negara asing jika orang tersebut telah cukup umur.
2. Pencabutan, misalnya, berdasarkan undang-undang denasionalisasi khusus yang dikeluarkan oleh negara asal kewarganegaraan orang yang bersangkutan.
3. Bertempat tinggal lama diluar negri.
Sejauh menyangkut hukum internasional dan hukum nasional,ada suatu praduga kehilangan kewarganegaraan yang telah dimiliki untuk waktu tertentudan harus diberikan beban pembuktian yang kuatsebelum kehilangan tersebut diakui. Misalnya,munurut pasal 7 Convention on the Conflict of Nationality Laws tahun 1930, diberikannya surat perintah pengasingan semata-mata tidak harus kehilangan kewarganegaraan yang mengeluarkan surat perintah tersebut. Menurut huku ingris, individu yang berusaha untk menghapus kewarganegaraannya dari suatu negara tidak cukup hanya menyakinkan pengadilan dengan bukti positif tentang dakta hukum nasional menurut mana orang tersebut dianggap kehilangan kewarganegaranya, melainkan juga harus membuktikan bahwa kewarganegaraanya itu hapus untuk segala tujuan dan dengan segala yang terkait, dan setiap kemungkinan bahwa hak untuk perlindungan atau kesempatan untuk memperoleh kembali kewarganegaraan yang masih ada aka mencegah tanggung jawab yang dilepaskan itu.

C. Asas Campuran dalam Kewarganegaraan

Seperti yang di uraikan diatas, asas yag dikenal dalam kwarganegaraan asalah ius soli dan ius sanguinis. Pada umunya, satu negara menganut salah satu dari kedua asa ini. Akan tetap karena semua negara tidak menganut asas yang sama, maka dapat timbul perbedaan yang mengakibatkan terjadinya apatride atau bepatride. Keadaan tanpa kerarganegaraan (apatride) jelas harus dihindari dan diatasi. Namun, kadang-kadang asa negara yang membiarkan arau memberikan kesempatan kepasa warganya untuk bersetatus dwi-kewarganegaraan. Halini terjadi, antara lain, karena asas kewarganegaraan yang dianut bersifat campuran.
Misalnya, india dapat dikatakan menganut asas ius soli, tetapi pada saat yang sama juga mengakui asas ius sanguinis. Oleh karena itu, india menerapkan ketentuan perolehan status kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan sekaligus menurut keturunan. Dengan perkataan lain, sistim yang dianut di India ini adalah sistem campuran. Asas kewarganegaraan yang dipakai, tidak saja ius soli, tetapi juga asa ius sanguinis.

D. Perolehan dan Kehilangan Kewarganegaraan di Indonesia

Berdasarkan UUD 1945 pasal 28D ayat (4) menyatakan,”Setiap orang berhak atas status kwarganegaraan”. Disitu tidak dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas satu atau dua status kewarganegaraan. Yang intinya pada UUD 1945 adalah tidak boleh terjadi keadaan apatride, sedangkan kemungkinan terjadi bepatride, tidak juga di haruskan dan tidak juga dilarang. Dalam pasal 2 UU No:12 tahun 2006 dinyatakan,”yang menjadi warga negara Indoneaia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan berdasarkan undang-undang sebagai warga negara”. Oleh karena itu pada dasarnya negara Indonesia menganut asas campuran, yang mengatur kemungkinan warga negaranya untuk mendapat status kewarganegaraan melalui prinsip keturunan atau asal darah, tetapi pada saat yang sama juga menganut prinsip kelahiran. Dengan demikian proses perolehan kewarganegaraan dapat melalui proses registrasi. Hal tersebut dapat dicontohkan, banyak keturunan Cina yang masih berkewarganegaraan Cina ataupun yang memiliki dwi kewarganegaraan antara Indonesia dan Cina, terapi bermukim di Indonesia dan memiliki keturunan di Indonesia. Terhadap anak-anak merekan inilah sepanjang yang bersangkutan tidak berusaha untuk mendapatkan setatus kewarganegaraan dari negara asal orang tuanya, dapat saja diterima sebagai warga negara Indonesai karena kelahiran. Kalaupun hal ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip dasar yang dianut, sekurana kurangnya terhadap mereka itu dapat dikenalkan ketentuan mengenai kerarganegaraan melalui proses registrasi biasa, bukan melalui proses natrulisali yang mempersamakan kedudukan mereka sebagai orang asing sama sekali.
2. Status Warga Negara Asing
Masyarakat yang berdomisili disuatu negara selain warga negara tersebut, juga terdapat warga negara asing dengan berbagai macam tujuan dan maksud berbeda-beda, bahkan ada juga individu yang tinggal di negara tersebut tidak memiliki status kewarganegaraan sama sekali karena berbagai sebab, baik karena hilangnya status kewarganegaraaan maupun karena hall yang lain.

a. Proses masuknya WNA kedalam wilayah negara
Dalam proses masuknya warga negara asing kedalam wilayah suatu negara, biasanya setiap negara mengaturnya dalam perundang-undangan khusus yang membedakan warga negara dan warga negara asing dalam memperoleh hak-hak secara umum, politik, ataupun hak-hak tertentu. Dan hukum internsional disini secara tidak langsung juga mengatur dalam kwarganegaraan dan lilangnnya status kewarganegaraan.
Warga negara asing adalah setiap orang asing, yang tinggal disuatu negara tertentu, serta memperoleh hak-hak sebagai tertentu, secara terbatas dinegara tersebut sesuai dengan prinsip dasar hukum internasional.

b. Perlakuan WNA, asas perlakuan serupa
seorang asing yang memasuki wilayah suatu negara aka tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana warga negara itu sendiri. Namun sebagian besar negara menempatkan orang-orang asing dibawah semacam ketidak mampuan atau pembatasan-pembatasan dengan tingkat keraatan yang berlain-lainan.
Pada tahun 1924, komite ekonomi liga bangsa bangsa mengklasifikasikan perlakuan terhadap orang-orang asing diluar negri sebagai berikut:

1. (1). Perlakuan fiscal, berkenaan dengan perpajakan.
2. (2). Hak untuk menjalankan profesi-profesi, industri-industri, atau mata pencaharian.
3. (3). Perlakuan dalam hal-hal seperti tempat tinggal, pemilikan harta benda dan privilege-privilege serta imunitas-imunitas sipil.
c. Proses keluarnya WNA dari wilayah Negara
Proses keluarnya warga negara asing dari suatu negara merupakan sesuatu yang wajar, karena negara diberi kebebasan untuk menolak ataupun menerima warga negara asing. Hal ini dapat dilakukan dengan cara penolakan warga negara asing yang masuk kewilayah negara tersebut, maupun mengdeportasi dan merekonduksi warga negara asing yang telah berada di negara ataupun dengan cara mengekstradisi atau bisa juga menyerahkan tahanan waraga negara asing ke negara aslinya.

1. Deportasi dan Rekonduksi

Pada umumnya negara-negara diakui memiliki kekuasaan untuk mengusir, mendeportasi dan meekonduksi orang orang asing, sepertihalnya kekuasaan untuk melakukan penolakan pemberian izin masuk, hal ini dianggap sesuatu hal yang melekat pada kedaulatan territorial sesuatu negara. Bahkan warga negara dari negara itusendiri tidak kebal dari kekuasaan ini, sebagai mana terbukti dalam denasionalisasi dan pengusiran oelh negara-negara saati ini terhadap warga negara meraka sendiri.
Hukum internasional tidak melarang pengusiran orang-orang asing secara besar-besaran, meskipun hal ini biasa dilakukan sebagai tindakan pembalasan. Namun, pengusiran masalal demikian dapat dipandang sebagai tinfakan yang idak bersahbat dan tentunya akan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

2. Ekstradisi, penyerahan dan suaka

Kebebasan negara untuk memberikan suaka kepada seseorang sampai batas waktu tertentu saling tumpang tindih dengan kekuasaan untuk menolak ekstradisi dan penyerahan orang itu atas permintaaan negaralain, dan saling tumpang tindih itu terlihat sekali dalam pemberian suaka kepada tokoh-tokoh politik , yang menurut ketentuannya tidak dapat di ekstradisikan. Suaka berakhir dengan sendirinya, apabila melalui ekstradisi atau penyerahan, dan saling ketergantungan ini akan dibahas bersama-sama.

a. Ekstradisi

istilah ekstradisi menunjukkan kepada proses dimana berdasarkan tatkrat atau atas dasar resiprositas suatu negara menyerahkan kepada negara lain atas permintaannya seseorang yang dituduh atau dihukum karena melakukan tindakan kejahatan yang dilakukan terhadap hukum negara yang megajukan permintaan, negara yang meminta ekstradisi memiliki kompetensiuntuk mengadili tuduhan pelaku tindak pidana tersebut.

b. Penyerahan

istilah penyerahan yang lebih umum ini mencakup hal-hal yang dimana seseorang pelaku tindak pidana dapat dikembalikan kepoada suatu negara untuk dihukum, berdasarkan persetujuan kusus ad hoc, atau berdasarkan resipositas, dalam hal ini tidak adanya tatkrat ekstradisi, ataupun apabila terdapat suatu tatkrat antara negara-negara terkait dan terlepas dari persoalan apakah tidakan pidana yang dituduhkan itu merupakan kejahatan yang dapat di ekstradisi atau tidak.

c. Suaka

Konsep suaka dalam hukum internasional memiliki dua unsur, antara lai: pertama: tempat perlindungan, yang lebih dari pengungsian sementara semata-mata; dan kedua: suatu tingkat perlindungan aktif dari pihak penguasa wilayah tempat suaka.

Suaka dapat merupakan suaka territorial (atau intern), yaitu yang diberikan oleh suatu negara diwilayah kedaulatanya sendiri atau dapat juga suaka ektra-teritorial, yaitu suaka yang diberikan untuk dan dalam kaitan dengan kedutaan, gedung-gedung konseler, markas besar internasional dan kapal-kapal perang kepada pengungsi dari penguasa mereka.
Pada umumnya kedua jenis suaka tersebut bersyarat: bahwa suaka itu menyangkut suatu kesesaian antara tuntutan-tuntutan hukum dari pemegang kedaulatan negara dan tuntutan-tuntutan perikemanusiaan.

II. Wilayah/ Territorial

Seperti yang telah dikemukakan didepan bahwasanya, salah satu unsur pokok suatu negara adalah penguasaan suatu wilayah territorial, dimana diberlakukan hukum negara tersebut kepada rakyatnya. Oleh karena itu muncullah konsep “kedaulatan territorial” yang menandakan bahwa di dalam wilayah kekuasaana ini yuridiksi dilaksanakan oleh negara terhadap masyarakat dan harta benda yang menyampingkan dengan negara-negara lain. Konsep ini memiliki kemiripan dengan pemikiran patrimonial pemilikan menurut hukum perdata, salam kenyataan memang penulis pelopor bidang hukum internasionalbanyak memakai prinsip-prinsip pemilikan dari hukum sipil dalam pembahasan mereka mengenai kedaulatan territorial negara. Hingga saat ini pengaruh mereka masih bertahan sehingga, kususnya kaidah-kaidah mengenai perolehan dan kehilangan kedaulatan territorial secara jelas mencerminkan adanya pengaruh hukum sipil.
Kedaulatan territorial dilukiskan oleh max hubber, arbitrator dalam Island of Palmas Arbitration, dengan istilah: “kedaulatan dalam hubungan antara negara-negara menandakan kemerdekaan. Kemerdekaan berkaitan dengan suatu bagian dari muka bumi adalah hak untuk melaksanakan didalamnya, terlepas dari negara yang lain, fungsi-fungsi suatu negara”.

A. Perolehan Kedaulatan Teritorial

Lima cara tradisional dan yang pada umumnya diakui untuk diperolehnya kedaulatan territorial adalah; okupasi, aneksasi, penambahan (accretion) wilayah, preskripsi (prescription) dan penyerahan (cession). Cara-cara ini secara langsung beranalogi kepada metode-metode hukum sispilnmengenai diperolehnya kepemilikan pribadi.

1. Okupasi.

Okupasi merupakan peegakan kedaulatan wilayah yang tidak berada dibawah penguasaan negara manapun, baik secara wilayah yang baru ditentukan, ataupun (sesuatu hal yang hampir tidak mungkin) yang ditinggalkan oleh negara yang semula menguasainya.
Dalam menentukan apakah suatu okupasi telah dilaksanakan sesuai dengan hukum internasional atau tidak, maka prinsip keefektifan (effectiveness) diterapkan dalam sebagian besarnya. Dalam eastern Greenland case, Permanent court of international justice bahwa okupasi, supaya efektif,mensyaratkan dua unsure di pihak negara yang melakukan:
a. Suatu kehendak atau keinginan untk bertindak sebagai yang berdaulat;
b. Melaksanakan atau menunjuakan kedaulatan secara pantas.
Dalam kasus yang dikemukakan diatas, hak atas eastern Greenland dipersengketakan oleh norwegia dan Denmark, dan Denmark mampu membuktikan kedaan-keadaan yang memperlihatkan adanya kedua unsure tersebut di pihaknya.

2. Aneksasi (Annexation)

Aneksasi adalah suatu metode perolehan kedaulatan territorial yang dipaksakan dengan dua bentuk keadaan:
1. apabila wilayah yang dianeksasi telah dilakukan atau ditundukkan oleh negara yang menganeksasi.
2. apabila wilayah yang dianeksasi dalam kedudukan yang benar-benar berada di bawah negara yang menganeksasi pada waktu diumumkannya kehendak aneksasi oleh negara tersebut.
Kasus poin (a) lebih lazim terjadi, akan tetapi dalam era modern untuk kasus poi (b), misalnya, aneksasi korea oleh jepang pada tahun 1910. Korea pernah berada dalam penguasaan jepang selama beberapa tahun. Penaklukan suatu wilayah seperti menurut poin (a) tidak cukup untuk menjadikan perolehan hak; sebagai tambahanya, maka harus ada suatu pernyataan formal tentang kehendak untuk menganeksasi, yang lazimnya dinyatakan dalam suatu nota atau nota-nota yang disampaikan kepada semua negara yang berkepentingan. Selanjutnya bahwa kedaulatan tidak diperoleh oleh negara penakluk terhadap wilayah untuk menganeksasinya. Suatu aneksasi yan gmerupakan hasil dari agresi kasar yang dilakukan oleh satu negara terhadap negara lain atau yang dihasilkan dari penggunaan kekerasan yang bertentangan dengan Charter Perserikatan Bangsa-Bangsa, tidak boleh diakui oleh negara-negara yang lain.

3. Penambahan (accretion).

Hak penambahan (accretion) wilayah terjadi apabila wilayah baru ditambahkan, terutama karena sebab-sebab alamiah, yang mungkin timbul karena pergerakan sungai atau lainya (misalnya tumpukan pasir karena tiupan angin), terhadap wilayah yang telah ada yang berada dibawah kedaulatan negara yang memperoleh hak tersebut.
Yang penting untuk diketahui adalah, apakah pproses penambahan wilayah itu terjadi secara bertahap atau tidak terlihat, seperti dalam kasus biasa endapan-endapan lumpur atau terbentuknya pulau-pulau lumpur ataupun pasir, atau tentang apakah penambahan itu disebabkan pemindahan tanah atau pasir secara tiba-tiba atau mendadak dengan ketentuan bahwa penambahan itu melekat dan bukan terjadi dalah peristiwa yang dapat diidentifikasikan berasal dari lokasi lain. Apabila dikatakan bertahap atau tidak kelihatan, maka bukanlah berarti perkembangannya berlangsung secara bertahap atau tidak kelihatan setelah selang waktu yang cukup lama. Kaidah-kaidah hukum Romawi mengenai pembagian pemilikan terhadap endapan- endapan lumpur pada aliran sungai-sungai diantara pemilik-pemilik yang berseberangan secara analogi berlaku terhadap persoalan pembagian kedaulatan antara negara-negara yang berseberangan dimana endapan-endapan tersebut timbul sam-sama di sungai-sungai yang menjadi garis batas mereka.

4. Penyerahan (Cession).

Penyerahan merupakan metode penting diperolehnya kedaulatan territorial. Metode ini didasarkan atas prinsip bahwa hak pengalihan wilayah adalah atribut fundamental dari kedaulatan suatu negara.
Penyerahan suatu wilayah mungkin dilakukan secara sukarela , atau mungkin dilakukan dengan jalan paksaan akibat agresi atau peperangan yang diselesaikan dengan sukses oleh negara yang meneriman penyerahan wilayah terkait. Sesungguhnya, suatu penyerahan wilayah menyusul kakalahan dalam perang lebih lazim teradi daripada aneksasi.

5 Preskriptsi (Prescription)

Hak yang diperoleh melalui preskripsi (yaitu preskripsi akuisitif) adalah hasil dari pelaksanaan kedaulatan de facto secara damai untuk jangka waktu yang sangat lama atas wilayah yang tunduk pada kedaulatan negara yang lain, dan preskripsi ini mungkin sebagai akibat dari pelaksanaan kedaulatan demikian yang sudah berjalan lama sekali (misalnya, karena jangka waktu tersebut menghilangkan kesan kedaulatanoleh negara pendahulu) atau akibat lamanya pemilikan yang bertentangan secara semata-mata.

B. Hilangnya Kedaulatan

Cara-cara memperoleh kedaulatan territorial yang telah diuraikan diatas sama persis dengan metode-metode kehilangan kedaulatan territorial. Jadi kedaulatan tritorial dapat hilang karena ditinggalkannya (dereliction) wilayah (berhubungan adanya okupasi oleh pihak yang memperoleh dan menyatakan kehendak sabaiknya dari pihak negara yang meninggalkannya untuk melepaskan control efektifnya), karena penaklukan, karena kejadian-kejadian alamiah (berkaitan dengan penambahan wilayah dipihak negara yang memperoleh wilayah), dan karena preskripsi. Namun ada satu cara lain kehilangan wilayah yang tidak berkaitan dengan cara perolehannya oleh negara lain, yaitu Revolusi yang diikuti dengan pemisahan sebagian dari wilayah yang negara yang terkait.

C. Kedaulatan Atas Ruang Angkasa

Bersamaan dengan perkembangan dunia penerbangan terdapat persoalan-persoalan yang menyangkut kedaulatan negara-negara atas ruang udara diatas wilayah kedaulatan mereka. Sebelum perang dunia pertama (1914-1918) satu-satunya hak yang telah dimuat dalam perjanjian secara universal adalah ruang udara diatas laut lepas dan diatas wilayah yang tidak bertuan sama sekali bebas dan terbuka. Akan tetapi setelah pecahnya perang dunia pertana 1914, karena alasan darurat praktis, dianggap satu-satunya teori yang diterima adalah teori kedaulatan dari negara kolong (subjacent state) atas ruang udara adalah tidak terbatas, yaitu usque ad coelum. Teori ini dipakai dan dikukuhkan tidak hanya oleh pihak-pihak yang berperang, tetepi juga oleh negara-negara netral. Teori ini dinyatakan dalam pasal 1 konvensi paris 1919 untuk pengaturan navigasi udara, “kedaulatan lenkap dan eksklusif” atas ruang udara diatas wilayahnya dan perairan teritotialnya.

Dan secara spesifik dijelaskan pula menengai trafik udara internasional serta masalah-masalah teknis dan navigasi yang berkaitan dengan penerbangan internasional dalam konferensi penerbangan internasional Chicago 1944 yang dihadiri oleh perwakilan dari 40 negara, pembahasan utamannya adalah berkaitan dengan diperolehnya perjanjian oleh semua negara untuk mendapatkan lima kebebasan di udara (five freedom of the air), yaitu hak perusahaan penerbagan negara untuk:

1. terbang melintasi wilayah asing tanpa mendara;
2. mendarat untuk tujauan non konflik;
3. Menurunkan trafik disuatu negara asing yang berasal dari negara asa pesawat udara itu;
4. menaikan trafik dari suatu negara yang dituju dengan tujuan negara asal pesawat udara;
5. mengangkut trafik diantara dua negara asing.

Dalam lima aturan di atas, tidak semua negara sepakat terhadap lima kesepakatan tersebut, maka selanjutnya konferensi terpaksa menysun dua perjanjian: pertama: perjanjian transit jasa angkutan udara internasional (international air service agreement) yang mengatur 2 kebebasan, yaitu: terbang tanpa melakukan pendaratan dan hek mendarat untuk tujuan-tujuan non-konflik di wilayah asing. Kedua: Perjanjian pengangkutan udara ninternasional (international air transport agreement) yang memuat lima kebebasan. Dan negara-negara peserta boleh menolak pesawat udara negar lain untuk lalu-lintas udara didalam wilayahnya.

D. Wilayah Laut

Dalam hukum internasional, hukum laut dan jalur meritim adalah yang paling banyak melalui perubahan-perubahan, bahkan sampai 4 kali yang diakhiri dengan penandataganan pada 10 desember tahun 1982 perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut atau yang biasa disebut konvensi UNCLOS. yang memiliki sasarn-sasaran sebagai berikut:
1. konvensi akan mendorong pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional karena, meskipunbanyak klaim yang bertentangan oleh negara-negara pantai, namun secara universal telah disepakati batas-batas mengenai laut territorial, mengenai zone tambahan, mengenai zone ekonomi eksklusif dan mengenai landasan continental;
2. kepentingan masyarakat internasional dalam hal kebebasan pelayaran diperairan maritime akan diperlancar oleh adanya kompromi-kompromi mengenai status zona ekonomi eksklusif, dengan rezim hukum lintas damai laut territorial, dengan hukum lintas transit melalui selat-selat yang digunkan untuk pelayaran internasional, dan dengan rezim hhukum lintas alur laut kepulauan.
3. kepentingan masyarakat internasioanl dalam hal pelestarian san pemanfaatan kekayaan hayati laut aka ditingkatkan dengan melalui pelaksaan sengguh-sungguh ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan zona eonomi eksklusif.
4. ketentuan baru yang penting telah dibuat guna melindungi dan melestarikan lingkungan laut dari pencemaran.
5. konvensi ini memuat ketentuan-ketentuan baru mengenai penelitian ilmiah kelautan yang mengupayakan yang layak antara kepentingan negara-negara yang melakukan penelitian dan kepentingan-kepentingan negara-negara pantai di zona-zona ekonomi eksklusif serta landasan kontinen dimana penelitian tersebut dilakukan.
6. kepentingan masyarakat internasional dalam hal penyelesaian secara damai sengketa-sengketa dan pengcegahan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa-sengketa internasioanal akan dilakukan dengan system penyelesaian sengketa wajib sebagaimana diatur dalam konvensi
7. Prinsip bahwa kekayaan dasar laut dalam merupakan warisan bersama umat manusia telah dijabarkan dalam lembaga-lembaga dan persetujuan-persetujuan ayang adil dan dapat dilaksanakan.
8. unsure-unsur kesederajatan internasional dapat dijumpai dalam konvensi sepeti pembagian hasil dilandas kontinen diluar batas 200 mill, yang memberikan akses kepada negara-negara tidakk berpantai dan negara-negara yang keadaan gegrafisnya tidak menguntungkan untuk menuju sumber-sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif negara-negara tetangganya, hubungan-hubungan antara nelayan-nelayan pantai dan nelayan jarak jauh, dan pembagian keuntungan dau eksplorasi sumber-sumber kekayaan alam dasar laut.
a. Laut Teritorial
konvensi hukum lut 1982 merupakan kemenangan bagi negara-negara berkembang terutama negara yang berkembang mempunyai pantai (coastal state), tetapi juga konvensi memberikan akses kepada negara-negara yang tidak mempunyaipantai (land-locked). Konvensi hukum laut 1982 menetapkan bahwa setiap negara mempunyai laut territorial , yang diatur dalam pasal bab 2 pasal 2 tentang status hukum territorial, ruang udara diatas laut territorial dan dasar laut serta tanah yang ada dibawahnya.
1. kelautan suatu negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya dan, dalam hal suatu negara kepulauan, perairn kepulauannya, meluputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya dinamakan laut territorial
2. kedaulatan ini meliputi ruang udara diatas laut territorial serta dasar laut dan tanak dibawahnya.
3. kedaulatan atas laut territorial dilaksanakan dengan tunduk pasa ketentuan konvensi ini dan peraturan hukumm internasional lainya.
Dan dalam pasal sejantutnya, yaitu pasal tiga di jelaskan bahwa negara mepunyai hak untuk menetapkanlebar wilayah territorial lautnya tidak melebihi 12 mill. Pasal 3 konvensi hukum laut (UNCLOS) 1982, “Setiap negara berhak menetapkan leber laut teritorialnya hinggal batas yang tidak melebihi 12 mill laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan konvensi ini”.
Mengenai garis pangkal terdapat garis pangkal normal dan garis pangkal lurus, yang merupakan leber territorial dan rezim-rezim maritime yang lainya seperti zona tambahan, landasan continen, zona ekonomi eksklusif. Garis pangkal normal ditentukan oleh pasal 5 konvensi UNCLOS yang berisi: garis pangkal normal untuk mengukur lebar laut territorial adalah garis air rendah sepanjang pantai sebagaimana telihat pada peta skala besar yang resmi diakui oleh negara pantai tersebut.

Sedangkan garis lurus diatur oleh pasal 7 konvensi UNCLOS yang menyatakan bahwa penarikan garis lurus pangkal lurus harus pada lokasi pantau yang menjorok jauh kedalam atau terdapat suatu deretan pulau panjangdi dekatnya yang menghubungkan titik-titik yang tepat. Sehingga terbentang garis lurus.penarikan garis lurus ini tidak boleh ditarik ked an dari elevasi surut kecuali terdapat mercu suar atau instalasi serupa yang permanen. Dalam cara penarikan garis pangkal lurus ini dapat dilakukan berdasarkan kepentingan ekonomi yang dibuktikan dengan praktik negara yang telah berlangsung lama. Penarikan garis pangkal pantai pangkal lurus dibatasi dengan tidak boleh memotong laut territorial negara lain.

Mengenai status teluk, dijelaskan pula dalam konvensi UNCLOS, tentang persyaratan untuk dapat dikatakan teluk, yaitu yang terdapat dalam pasal 10. Pada pasal tersebut menentukan bahwa teluk (kholiij) (bay) adalah suatu lekukan yang jelas membentuk perairan pedalaman yang luasnya sama atau lebih dari setengan lingkaran yang garis tengahnya melintasi mulut lekukan tersebut. Apabila jarak antara titik-titik garis air rendah pada pintu masuk alamiah tidak melebihi 24 mil, maka garis penutup dapat ditarik antara kedua garis rendah tersebut sehingga menjadi perairan pedalaman, tetapi apabila melebihi 24 mill, maka dapat ditarik gatis lurus pangkal lurus. Ketentuan pasal 10 konvensi UNCLOS tersebut berlaku bagi teluk sejaran karena dapat menyangkut kepentingan ekonomi, politik, atau keamanan suatu pantai.
Mengenai pentapan garis pangkal laut yang berbatasan antara negara-negera yang pantainya berhadapan atau berdampingan dijelaskan dalam konvensi UNCLOS pasal 15 yang berbunyi: “ dalam hal pantai dua negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan satu sama lain, tidak satupun diantaranya berhak, kecuali ada perseetujuan yang sebaiknya antara mereka, untuk menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dati titik-titik terdekat pada garis-garis pantai pangkal dari mana lebar laut territorial masing-masing negara diukur. Tetapi ketentuan diatas tidak berlaku, apabila terdapat alasan hak historis ataau keadaan kusus lain yang menyebabkan perlunya menetapkan batas laut territorial antara kedua negara menutut suatu cara yang berlainan dengan kerentuan diatas”.
Sedangkan kerentuan mengenai lintas damai laut territorial dimual dalam pasal 17- 32, yang dimaksud lintas damai, dijelaskan pada pasal 19 bagian 1, yang berbunyi “lintas damai adalah sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban atau keamanan negara pantai. Lintas tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya”. Dan di jelaskan pula dalam pasal 9 bagian 2, mengenai ketentuan yang secara spesifik menjadikan suatu lintas oleh kapal asing dianggap merugikan perdamaian, ketertiban atau keamanan negara pantai, termasuk ancaman-ancaman atau penggunaan kekerasan, percobaan senjata, mengumpulkan informasi yang merugikan pertahanan negara pantai, gangguan terhadap sistim komunikasi, dan peluncuran-peluncuran atau pendaratan atau peneriamaan setiap pesawat udara. Kapal-kapal selam dan kendaraan bawah air lainya diharuskan melakukan pelayaran diatas permukaan air dan menunjukakn keberadaannya.

b. Selat yang digunakan dalam pelayaran internsional

Bagian III konvensi pasal 34-45, mengatur suatu rezim yang berkenaan dengan selat-selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Yang mencakup ketentuan umum yang digunakan untuk pelayaran internasional atau pelaksana kedaulatan atau yuridiksi negara yang berbatasan dengan selat tersebut atas perairan demikian dengan ruang udara, dasar laut serta tanah dibawahnya.

c. Aturan melintasnya kapal dagang dan pemerintah untuk komersial

Konvensi laut UNCLOS 1982, megatur kapal dagang dan kapal pemerintah untuk kegiatan komersial yang melintas dilaut territorial bahwa yuridiksi pidana negara pantai tidak dilaksanakan diatask kapal asing untuk menangkap siapapun atau mengadakan penyelidikan berkenaan dengan kejahatan yang dilakukan diatas kapan asing selama tujannya lintas damai, kecuali: (1) apabila kejahatan itu mempengaruhi negara pantai; (2) apabila kejahatan itu menganggu kedamaian atau ketertiban negara pantai; (3) apabila diminta bantauan oleh nahkoda kapal atau perwakilan diplomatik/ konseler negara bendera atau; (4) apabila diperlukan untuk memberantas perdagangan gelap narkotika dan bahan psikotropika, sebagaimana diatur dalam pasal 27 konvensi lau UNCLOS 1982.

d. Aturan Kapal perang dan kapal pemerintah untuk kegiatan non komersil

Pada padal 29-32 konvensi UNCLOS mengatur kerentuan mengenai kapal perang, yaitu kapal perang yang dimiliki angkatan bersenjara dengan memakai tanda yang menunjukkan kebangsaaannya dan dibawah komandi serta awak kapal yang tunduk pada disiplin militer. Kapal perang yang melintasi laut territorial tetap harus mematuhi peraturan perundang-undangan negara pantai dan apabila kapal perang itu menimbulkan kerugian negera pantai, maka kapal peran itu bertanggungjawab. Kapal perang dan kapal pemerintah yang dioperasikan untuk kegiatan komersial mempunyai kekebalan.

e. Zona Tambahan

Setiap negara pantai yang lautnya melebihi 12 mill berarti ia juga aka memiliki zona tambahan yang memounyai peranan penting dalam keamanan dan pembangunan ekonominya. Permulaan rezim zona tambahan mempunyai sejaran tersendiri tterutama bermula dari praktek ingris dan amerika. Inggris pernah mengeluarkan peraturan pemberantasan penyelundupan tahun 1669 dan 1673 dimana ingris dapat menahan kapal yang diduga telah melakukan penyelundupan wool, the, minuman keras, dan barang-barang terlarang lainya yang terjadi pada jarak 6-12 mill dari pantainya. Inggris memperluas juridiksi anti penyelundupan terhadap kapal yang berlabuh atau mondar-mandir dan kapal tersebut dapat diperiksa dalam jarak 12- 25 mill.
Konsep zona tambahan ini diatur dalam konvensi UNCLOS 1982, yaitu yang terdapat pada pasal 33. Di zona tambahan setiap negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang dierlukan untuk mencegah pelanggaran peraturan perundan-undangan beacukai, fiscal, imigran atau sanitasi, dan menghukum para pelakunya. Setipa negara pantai memiliki zona tambahan yang jauhnya tidak boleh melebihi 24 mill yang diukur dari garis angkal pantai dimana lebar territorial diukur atau sejauh 12 mill diukur dari laut territorial suatu negara pantai.
Status zona tambahan berbeda dengan status territorial, klu laut territorial adalah milik kedaulatan suatu negara pantai secara mutlak, sedangkan status zona tambahan adalah tunduk pada rezim juridiksi pengawasan negara pantai, bukan bagian dari kedaulatan negara.
f. Zona ekonomi eksklusif (ZEE) (exclucive economic zone)
Perkembangan mengenai zone ekonimi eksklusif mencerminkan kebiasaan internasional yang diteriman menjadi hukum kebiasaan internasional ( al ‘uref dauly) (international customs). Zona ekonomi eklusif bagi negara-negara yang mempunyai wilayah pantai yang luas seperti Indonesia, karena disalmnya terdapat kekayaan sumberdaya alam hayatio dan nonhayati, sehingga mempunyai peran penting bagi pertumbuhan ekonomi bangsa dan negara.
Di dunia ini ada 15 negara yang mempunyai leading exclusive economic zone, diantaranya adalah Amerika Serikat, Prancis, Indonesia, selandia baru, Australia, rusia, jepang, brazil, kanada, meksiko, Kiribati, papua nugini, chili, norwegia, dan india. Indonesia termasuk negara yang memiliki zona ekonomi eklusif tiga besar setelah Amerika Serikat dan Preancis, yaitu sekitar 1.577.300 square nautical miles.
Konsep zona ekonimi eksklusif ini diatur dalam konvensi UNCLOS yang terdapat pada pasal 55 – 75. Pasal 55 yang berbunyi sebagai berikut, “zona ekonomi eklusif adalah suatu daerah diluar dan berdampingan dengan laut territorial, yang tunduk pada rezim hukum kusus yang ditetapkan dalam babV ini berdasarkan mana hak-hak yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dalam konvensi ini.
Sedangkan lebar zona ekonomi eklusifbagi setiap negara adalah 200 mill, yang diatur dalah pasal 57, yang berbunyi “zona ekonomi eklusif tidak boleh melebihi 200mill laut garis pangkal darimana lebar laut territorial diukur”.
Sedangkan hak dan kewajiban negara lain di zona ekonomi eklusif diatur dalam pasal 58 yang berbunyi sebaai berikut: bagian (1) Di zona ekonomi eksklusif, semua Negara, baik Negara berpantai atau tak berpantai, menikmati, dengan tunduk pada ketentuan yang relevan Konvensi ini, kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disebut dalam pasal 87 dan penggunaan laut lain yang sah menurut hukum internasional yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan ini, seperti penggunaan laut yang berkaitandengan pengoperasian kapal, pesawat udara, dan kabel serta pipa di bawah laut, dan sejalan dengan ketentuanketentuanlain Konvensi ini. Bagian (2) Pada pasal 88-115 dan ketentuan hukum internasional lain yang berlaku diterapkan bagi zona ekonomi eklusif sapanjang tidak bertentangan dengan bab ini. Bagian (3) dalam melaksanakan hak-hak memenuhi kewajibannya berdasarkan konvensi ini di zona ekonomi eklusif, negara-negara harus memperlihatkan sebagaimana mestinay hak-hak dan kewajiban negara pantai dah harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara pantai sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainya sepanjang ketentuan tersebut tudak bertentangan dengan kerantuan bab ini.
Dengan ini, di zona ekonomi eklusif ini semua negara baik pantai maupun tidak berpantai mempunyai hak dan kebebasan pelayaran dan penerbangan, kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut dan penggunaan sah lainya menutur hukum internasional dan konvensi UNCLOS.

g. Landasan Kontinental

Landasan kontinen sebelumnya diatur dalam konvensi jenewa 1958 yang sekarang sudah tidak berlaku lagi karena digantikan dengan konvensi hukum laut UNCLOS 1982. Dalam konvensi UNCLOS yang dimaksud landasan kontinen sebagai man ayang dijelaskan dalam pasal 76 ayat 1 dan 2 meliputi:
(a) dasar laut dan tanah dibawah yang terletak diluar laut teritorialnya sepanjang adanya kelanjutan ilmiah dari wilayah daratannya sampai ke pinggitan tepi kontinen; atau
(b) dasar laut dan tanah dibawahnya sampai jarak 200 mill laut dari garis pangkal dimana laut tertorial diukur;
(c) landasan kontinen dimungkinkan mencapai 350 mill laut dari garis pangkal dimana laut territorial diukur; atau
(d) tidak melebihi 100mill laut dari kedalaman (isobath) 2500 meter.

h. Negara Kepulauan

Pengertian negara kepualuan ini dijelaskan dalam konvensi UNCLOS 1982bab IV pasal 46 adalah suatu negeara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepualuan dapat mencakup pulau-pulau lain, sedangkan definisi kepulauan adalah suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau, perairan dan wujud alami lainya yang saling berhubungan satu dama lainnya dengan eratnya, sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah tersebut membentuk kesatuan geografis, ekonomi, dan politik yang hakiki atau secara historis dianggap demikian.
Mengenai garis pangkal kepulauan, Dalam konvensi UNCLOS memberikan hak bagi negara-negara kepulauan untuk menarik garis pangkal kepulauan sebagaimana yang diatur dalam pasal 47 ayat 1-9 adalah Negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau terluar termasuk pulau-pulau utama dengan perbandingan Negara kepulauan tersebut adalah antara laut dan daratan dengan satu berbanding satu dan sembilan berbanding satu (1:1 dan 9:1). Panjang garis pangkal tersebut tidak boleh melebihi 100 mil laut kecuali 3 % dari jumlah seluruh garis pangkal yang mengelili setiap kepulauan dapat melebihi panjang tersebut sampai maksimum 125 mil laut. Penarikan garis pangkal ini tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari konfigurasi umum, dan juga tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surut (low-tide elevations) kecuali terdapat mercu suar atau instalasi permanen dan jaraknya tidak melebihi lebar laut territorial, yaitu 12 mil. Negara kepulauan tidak boleh menarik garis pangkal itu yang memotong laut territorial, atau zona ekonomi eksklusif Negara lain. Konvensi Hukum Laut 1982 mewajibkan Negara kepulauan untuk menghormati hak-hak dan kepentingan sah dari Negara tetangganya. Penetapan garis pangkal ini harus dicantumkan dalam peta Negara tersebut dengan daftar koordinat geografis yang secara jelas merinci datum geodatiknya. Oleh karena itu, Negara kepulauan harus mengumumkan peta atau daftar koordinat tersebut dan mendepositkan salinanannya di Sekretaris PBB.

Mengenai status hukum wilayah laut dan udara negara kepulauan, hal ini dijelaskan dalam konvensi UNCLOS pasal 49, yang menegaskan status hukum perairan kepulauan, udara diatasnya, dan dasar laut dibawahnya, yaitu sebagai berikut:

1. Kedaulatan suatu Negara kepulauan meliputi perairan yang ditutup oleh garis pangkal kepulauan, yang ditarik sesuai dengan ketentuan pasal 47, disebut sebagai perairan kepulauan, tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.
2. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas perairan kepulauan, juga dasar laut dan tanah di bawahnya, dan sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
3. Kedaulatan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bab ini.
4. Rezim lintas alur laut kepulauan yang ditetapkan dalam Bab ini bagaimanapun juga tidak boleh di bidang lain mempengaruhi status perairan kepulauan, termasuk alur laut, atau pelaksanaan kedaulatan oleh Negara kepulauan atas perairan demikian dan ruang udara, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
Mengenai hak lintas damai dan hak lintas jalur, hal ini dijelaskan pula dalam konvensi UNCLOS pasal 52 yang menegaskan bahwa negara kepulauan dapat menunda sementara hak lintas damai di perairan kepulauan tersebut tanpa diskriminasi kepada semua kapal yang dimaksudkan untuk perlindungan keamanan negara kepulauan tersebut, dengan catatan penundaan tersebut harus diberitahukan terlebih dulu.

Kesimpulan

Pentingnya pengaturan unsur-unsur negara selain diatur dalam huk nasional juga didalam hukum internasional adalah sangat rawan terjadinya konfik antar negara terhadap peraturan-peraturan tersebut, seperti halnya mengenai pengaturan terhadap status kwarganegaraan serta wilayah territorial. Karena sampai saat ini banyak negara yang berakhir dengan konfik berkepanjangan bahkan dampai terjadi peperangan yang disebabkan oleh hal-hal tersebut, misalnya konflik berkepanjangan di wilayah perbatasan di wilayah ambalat antara Indonesia dan Malaysia, yang sampai saat ini belum menemui titik terang yang jalas. Dan masih banyak contoh, yang mengambarkan urgennya pengaturan tentang unsur-unsur negara yang disini kususnya wilayah territorial dibelahan dunia lainya.
Dalam hal ini penulis belum bisa menyajikan permasalah-permasalah keindonesia yang berkanaan dengan rakyat serta wilayah kedaulatan kedalam makalah ini, dan mungkin bisa kita bahas lebih lanjut dalam diskusi bebas ataupun dalam waktu yang lain. Demikian, terimakasih.

PRINSIP HUKUM UMUM/GENERAL PRINCIPLES OF LAW/MABADI ‘AMAH LIL QANUN

fsq_cairo@yahoo.com (Forum Studi Syariah wal Qanun) — Thu, 25 Mar 2010 00:51:00 +0000

Oleh: Faruq

Dalam setiap sistem hukum, mungkin sekali timbul suatu situasi di mana pengadilan mempertimbangkan sebuah kasus sebelum menyadari bahwa tidak ada hukum yang membahas tentang kasus tersebut, baik undang-undang parlemen maupun keputusan yudisial. Dalam keadaan tersebut hakim akan menindak-lanjuti dengan menyimpulkan suatu aturan yang relevan dengan analogi peraturan yang ada atau prinsip-prinsip hukum umum yang menuntun sistem hukum, apapun bentuk relevansi tersebut apakah Ia terlahir dari keadilan, pemerataan atau pertimbangan kebijakan publik. Situasi tersebut lebih mungkin muncul dalam hukum internasional karena keterbelakangan sistem dalam kaitannya dengan kebutuhan yang dihadapi.

Dikarenakan terdapat lebih sedikit keputusan dalam kasus-kasus hukum internasional daripada kasus nasional, serta tidak adanya metode legislatif untuk menciptakan aturan untuk mengatur situasi-situasi baru yang muncul, maka hal tersebut mendorong Mahkamah Internasional untuk mencantumkan “Prinsip-prinsip Hukum umum yang diakui oleh bangsa yang beradab” dalam pasal 38 sebagai sumber hukum, untuk menutup celah yang mungkin ditemukan dalam hukum internasional dan menyelesaikan masalah ini secara hukum yang dikenal sebagai non liquet.

Pertanyaan tentang celah dalam sistem sangatlah penting. Penting untuk diketahui bahwa meskipun tidak selalu ada aturan yang langsung dan jelas untuk setiap situasi internasional, tetapi “setiap situasi internasional mampu dijadikan sebagai masalah hukum.”

Ada berbagai pendapat mengenai prinsip-prinsip umum hukum yang dimaksud. Beberapa penulis menganggap hal itu sebagai suatu afirmasi konsep-konsep Hukum Alam, yang dianggap mendasari sistem hukum internasional dan merupakan metode untuk menguji validitas positif sebuah aturan. Penulis lain, terutama penganut paham positivisme, memperlakukannya sebagai sub-judul di bawah perjanjian dan hukum adat dan tidak mampu menambahkan sesuatu yang baru untuk hukum internasional kecuali mencerminkan persetujuan negara. Penulis dari Soviet, Tunkin, memilih pendekatan ini, yang menganggap prinsip-prinsip hukum umum sebagai pengulangan ajaran fundamental hukum internasional, misalnya, hukum hidup berdampingan secara damai, yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan hukum adat.

Di antara kedua pendekatan tersebut, mayoritas penulis menerima bahwa prinsip-prinsip hukum umum merupakan suatu sumber hukum yang terpisah tetapi dalam lingkup terbatas, dan ini tercermin dalam keputusan-keputusan Mahkamah Tetap Internasional dan Mahkamah Internasional. Tetapi tidaklah jelas apa yang dimaksud dengan prinsip hukum umum tersebut, apakah itu berkaitan dengan sistem hukum nasional atau internasional, walaupun ini bukanlah hal yang serius karena konsep hukum nasional dan yang muncul dari praktek internasional dapat didefinisikan dalam satu area yang sama.

Walaupun terdapat begitu banyak sumber tentang prinsip hukum umum dari berbagai Negara, tetapi tidak berarti bahwa seorang hakim harus menguasai seluruh sistem hukum tersebut, karena ada tema2 umum sama dalam pemerintahan yang berbeda. Sebagai contoh, hukum adat Anglo-Amerka yang tersebar pada banyak Negara, begitu pula dengan hukum perancis yang memberikan pengaruh pada hukum mesir, serta hukum Belanda pada hukum Indonesia.

Di bawah Ini Beberapa Kasus Terkemuka Sebagai Referensi Tentang Penggunaan Prinsip Hukum Umum Dalam Sebuah Kasus.

Dalam kasus Pabrik Chorz'ow, 1928, tentang penyitaan sebuah pabrik nitrat di Upper Silesia oleh Polandia, Mahkamah Tetap Internasional menyatakan bahwa “Merupakan sebuah konsep hukum umum bahwa setiap pelanggaran perjanjian terikat melibatkan obligasi untuk mengganti rugi.“ Mahkamah juga menyatakan: “Merupakan sebuah prinsip hukum internasional bahwa reparasi sebuah kesalahan bisa dalam bentuk ganti rugi yang sesuai dengan kerusakan yang diderita oleh Negara yang terluka akibat dari tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional.”

Mahkamah Internasional dalam kasus Terusan Corfu, ketika mengacu pada bukti, menyatakan bahwa “Bukti tidak langsung ini diterima dalam semua sistem hukum dan penggunaannya diakui oleh keputusan internasional.” Referensi kepada Peradilan Internasional juga dibuat dengan konsep res judicata, yaitu bahwa keputusan itu bersifat final, mengikat dan tanpa banding.

Contoh lain dari prinsip hukum umum diberikan oleh Arbitrase Pengadilan mengenai kasus AMCO vs Republik Indonesia, di mana pengadilan menyatakan bahwa "kompensasi penuh dari suatu prasangka, dengan memberikan kepada pihak terluka damnum emergens dan lucrum cessans adalah prinsip umum dari sistem utama hukum nasional Indonesia, oleh karena itu, prinsip hukum umum yang dapat dianggap sebagai sumber hukum internasional,” atau prinsip lain tentang hak kepemilikan. Satu prinsip umum krusial dari hukum internasional adalah pacta sunt servanda, atau gagasan bahwa perjanjian internasional itu mengikat. Hukum perjanjian bersandar penuh pada prinsip ini, karena konsep perjanjian internasional bertumpu pada anggapan bahwa instrumen umum tersebut diterima sebagai hal yang memiliki kualitas mengikat.

Salah satu prinsip umum penting yang mendukung hukum-hukum internasional adalah Itikad baik. Prinsip ini diabadikan dalam Piagam PBB bab 2 pasal 2 “Semua anggota, dalam rangka untuk memastikan semua hak dan keuntungan yang dihasilkan dari keanggotaan, wajib dengan itikad baik memenuhi kewajiban diasumsikan oleh mereka sesuai dengan Piagam ini” dan elaborasi dari pasal ini yang diadopsi oleh Majelis Umum dalam resolusi 2625 (XXV), 1970, mengacu pada obligasi sebuah negara untuk memenuhi dengan itikad baik kewajiban mereka yang dihasilkan dari hukum internasional, termasuk perjanjian-perjanjian. Karena itu, Itikad baik merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan dari aturan-aturan hukum internasional secara umum.

Namun demikian, Mahkamah menegaskan bahwa itikad baik sebagai sebuah konsep adalah “tidak dengan sendirinya menjadi sumber kewajiban dimana tidak ada kalau tidak ada.” Karena itu, prinsip itikad baik adalah prinsip latar yang menginformasikan dan membentuk kepatuhan terhadap peraturan yang ada dan hukum internasional, di samping itu membatasi cara di mana aturan-aturan itu mungkin sah dilaksanakan. Prinsip itikad baik berkaitan “hanya dengan pemenuhan kewajiban yang ada.” Prinsip lain yang perlu dicatat adalah ex injuria jus non oritur, yang menyatakan bahwa fakta-fakta yang mengalir dari perilaku yang salah tidak dapat menentukan hukum.

Dengan demikian, hanya Pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk menerapkan prinsip hukum umum yang berlaku dalam kasus yang dipertimbangkan, dengan catatan tidak ditemukannya solusi dalam hukum adat dan hukum perjanjian.

Keputusan Pengadilan/Judicial Decision/Ahkamu al-Qodlo al Dauli

Yang dimaksud dengan keputusan pengandilan disini adalah keputusan Mahkamah Tetap Internasional, Mahkamah Internasional serta keputusan arbitrase internasional dan pengadilan nasional. Keputusan Pengadilan digunakan sebagai alat untuk menentukan aturan hukum bukan sebagai sumber utama hukum internasional. Hal itu didasarkan pada Pasal 59 Undang-undang Mahkamah Internasional yang menyatakan bahwa “Keputusan Pengadilan tidak memiliki kekuatan mengikat kecuali antara Pihak berkepentingan dan yang berhubungan dengan kasus yang sedang dipertimbangkan.” Walaupun doktrin dalam hukum umum, dimana keputusan pengadilan tertentu harus diikuti oleh pengadilan lainnya, tidak ada dalam hukum internasional, tetapi masih banyak negara yang dalam menyelesaikan perselisihan mereka mengutip keputusan Mahkamah Tetap Internasional dan Mahkamah Internasional sebagai keputusan otoriter.

Menyikapi hal ini, Mahkamah Internasional terus mengupayakan untuk mengikuti keputusan-keputusan Pengadilan sebelumnya dan memasukkan kepastian dalam proses pengambilan keputusan. Penafsiran kasus yang sedang dipelajari merupakan hak mutlak hakim, terkadang mereka melakukan lebih dari sekedar menentukan aturan hukum seperti yang terjadi dalam kasus Perikanan Anglo-Norwegia dengan pernyataan tentang kriteria untuk pengakuan garis belakang untuk mengukur laut teritorial yang kemudian diabadikan dalam Konvensi Jenewa tahun 1958 di Laut Teritorial dan Zona Bersebelahan.

Contoh dari keputusan arbitrase internasional yang menjadi sumber hukum internasional adalah kasus Pulau Palmas, terletak antara Mindanau dan kepulauan utara Hindia Belanda Nanusa, yang melibatkan sengketa teritorial Pulau Palmas antara Hindia Belanda dengan Amerika. Keputusan Mahkamah Arbitrase internasional dalam kasus ini memiliki signifikansi besar dalam memutuskan subjek kedaulatan wilayah.

Selain empat sumber hukum di atas, terdapat sumber hukum lainnya yang mempengaruhi hukum internasional, semisal penulis, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 38 undang-undang Mahkamah Internasional “ajaran-ajaran penerbit berkualifikasi tinggi dari berbagai negara.” Konsep Ekuitas dan keadilan, serta perangkat yang mampu melembagakan aturan-aturan baru seperti Perjanjian tengang pembuatan hukum, hukum adat dan keputusan-keputusan Mahkamah Internasional lainnya yang secara tidak langsung bisa mempengaruhi dan mengidentifikasi hukum internasional baru.

Komisi Hukum Internasional

Komisi Hukum Internasional didirikan oleh Majelis Umum pada tahun 1947 dengan tujuan kodifikasi serta mempromosikan perkembangan progresif hukum internasional. Komisi ini terdiri dari tiga puluh empat anggota dari Afrika, Asia, Amerika dan Eropa, yang menjabat selama lima tahun dan ditunjuk dari daftar yang diajukan oleh pemerintah nasional.

Banyak konvensi internasional yang lahir dari kerja keras lembaga ini. Selain mempersiapkan draft-draft konvensi internasional, Komisi Hukum Internasional juga mengeluarkan laporan dan studi hukum internasional.

Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa Komisi Hukum Internasional terlibat dalam setidaknya dua dari sumber utama hukum internasional. Draft yang disusun dapat membentuk dasar Perjanjian internasional yang mengikat negara yang menandatangani dan meratifikasinya, dan yang dapat terus membentuk bagian dari hukum internasional secara umum, serta bisa mengarahkan pada aturan-aturan baru dari hukum adat. Kedua, draft tersebut mengandung bukti dari kebiasaan internasional yang dapat mempengaruhi hukum baru dan bukti dari adanya opinio juris.

Hierarki Sumber Hukum dan Jus Cogens

Pertanyaan tentang tingkatan sumber hukum internasional lebih kompleks daripada yang terlihat pada awalnya. Meskipun ada sebuah anggapan tentang konflik normatif, daftar urutan kewenangan konstitusional di dalam hukum internasional tidak begitu jelas seperti undang-undang domestik. Hal ini diperumit oleh perkembangan pengadilan internasional dan pengadilan yang ada dalam kondisi non-hierarkis, serta perluasan signifikansi hukum internasional, baik secara substantif dan prosedural.

Keputusan peradilan dan tulisan-tulisan jelas memiliki fungsi subordinat dalam hierarki sebagaimana yang tercantum dalam pasal 38 dari undang-undang Mahkamah Internasional, sedangkan peran prinsip prinsip umum hukum sebagai cara untuk melengkapi hukum perjanjian dan hukum adat menempatkannya pada posisi ketiga. Hal yang paling rumit adalah memposisikan antara hukum adat dan hukum pernjanjian. Sebagai aturan umum Perjanjian biasanya dirumuskan untuk menggantikan atau mengkodifikasi adat yang ada, sebaliknya perjanjian bisa menjadi usang dalam penggunaannya dan digantikan dengan aturan adat baru.

Namun, di mana aturan yang sama muncul dalam perjanjian dan kebiasaan, tidak ada anggapan bahwa kebiasaan dimasukkan dalam perjanjian karena keduanya bisa berdampingan. Di samping itu ada sebuah prinsip yang menyatakan bahwa aturan khusus berada di atas aturan umum (lex specialis derogat legi generali), sehingga aturan perjanjian antar negara sebagai lex specialis lebih diprioritaskan dibandingkan aturan umum perjanjian atau hukum adat antara negara yang sama, kecuali bila aturan umum tersebut adalah salah satu dari jus cogens.

Situasi ini diperumit dengan adanya norma-norma atau obligasi yang statusnya lebih tinggi dibandingkan lainnya yang berasal dari kebiasaan atau perjanjian. Obligasi tersebut bisa berbentuk erga omnes atau aturan jus cogens. Meskipun ada tumpang tindih yang signifikan antara kedua norma tersebut dalam kaitannya dengan isi aturan-aturan yang berhubungan, tetapi pada dasarnya keduanya berbeda. Konsep yang pertama menyangkut lingkup penerapan peraturan yang relevan, yaitu sejauh mana negara mampu tunduk pada aturan yang bersangkutan dan dapat dilihat memiliki kepentingan hukum dalam hal ini. Karena itu erga omnes mempunyai fokus utama pada prosedur. Di sisi lain, aturan jus cogens adalah aturan-aturan substantif yang diakui mempunyai status lebih tinggi daripada aturan lainnya.

Dalam kasus Barcelona Traction Mahkamah Internasional menyatakan “ada perbedaan penting antara kewajiban suatu negara terhadap masyarakat internasional secara keseluruhan dan yang timbul sehubungan dengan negara bagian lain di bidang perlindungan diplomatik. Sesuai dengan sifatnya yang pertama bersangkutan dengan semua negara dan semua negara dapat dikatakan memiliki kepentingan hukum dalam perlindungan mereka. Hal itu adalah kewajiban erga omnes.” Contohnya adalah pelarangan agresi dan genosida, perlindungan dari perbudakan, serta diskriminasi rasial. Mahkamah Internasional juga menegaskan dalam kasus Timor Timur bahwa hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri mempunyai karakter erga omnes.

Pasal 53 dari Konvensi Viena mengenai aturan perjanjian menyatakan bahwa suatu perjanjian akan menjadi batal bila bertabrakan dengan norma yang ditaati oleh hukum internasional secara umum. Lebih lanjut dalam pasal 64 menyatakan bahwa apabila ada “norma yang ditaati” oleh hukum internasional secara umum muncul, seluruh perjanjian yang bertentangan dengan norma tersebut menjadi batal.

Yang dimaksud dengan “norma yang ditaati” disini adalah jus cogens. Jumlah norma yang ditaati ini terbatas tapi tidak secara eksklusif di katalog. Norma tersebut tidak terdaftar atau didefinisikan oleh badan yang berwenang, tetapi timbul dari kasus hukum dan perubahan sosial dan sikap politik. Contoh umum yang termasuk a jus cogens adalah larangan agresi perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, pembajakan maritim, genosida, perbudakan, dan penyiksaan.

Berdasarkan keterangan di atas, jelas bahwa pembagian hierarki sumber hukum internasional antara Kebiasaan internasional dan Perjanjian Internasional adalah hal yang rumit. Hal yang terbaik adalah mendasarkan urutan sumber tersebut berdasarkan kasus yang sedang ditangani, tanpa melupakan norma dan obligasi internasional semacam jus cogens dan erga omnes, dan kemudian memilih mana yang lebih didahulukan sebagai sumber hukum internasional.

Sekian.
Sumber:
International law, edisi ke-enam, Malcolm N. Shaw.
Muqorror Qanun Dauli Aam Universitas Al Azhar.
Makalah dari internet.
Dll.

SUMBER-SUMBER FORMAL HUKUM INTERNASIONALSUMBER-SUMBER FORMAL HUKUM INTERNASIONAL

fsq_cairo@yahoo.com (Forum Studi Syariah wal Qanun) — Tue, 23 Mar 2010 21:53:00 +0000

(Perjanjian Internasional dan Kebiasaan Internasional)

Oleh : H.Akbar Hiban

PENDAHULUAN

Seperti halnya kaidah-kaidah hukum lainya, hukum internasional juga memiliki sumber yang darinya terlahir kaidah-kaidah hukum internasional.

Secara umum, doktrin membedakan antara sumber-sumber materil (the material sources/less sources matêrielles/ al mahsôdir al mâdiyyah) dan sumber-sumber formil(formal sources/less sources formelles/ al mashôdir al syakliyah).

Yang dimaksud dengan sumber hukum materil adalah sebab-sebab, peristiwa-peri

stiwa,kebutuhan sosial,dan nilai-nilai yang menyebabkan adanya kaidah hukum internasional. Sedangkan sumber formil adalah sumber-sumber yang mengakibatkan kaidah hukum internasional mempunyai kekuatan memaksa.

Namun perlu diingat ketika dikatakan “sumber hukum internasional” maka yang dimaksud adalah sumber hukum formil. Hal ini karena doktrin hukum internasional jarang panjang lebar mebahas sumber hukum materil, karena sumber hukum materil sebenarnya sudah lebih dahulu menjadi perhatian hukum secara umum sebelum hukum internasional, maka ia ia lebih tepat masuk dalam kajian ilmu sosiologi hukum atau ilmu filsafat hukum internasional secara umum.

Sumber-sumber hukum internasional Menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, yang dipakai oleh Mahkamah dalam mengadili perkara, adalah:

1.Perjanjian internasional (international conventions/al ittifâqôt al dauliyyah), baik yang bersifat umum, maupun khusus;
2.Kebiasaan internasional (international custom/al ‘urf al dauli);
3.Prinsip-prinsip hukum umum (general principles of law/ mabâdi al qônûn al ‘âmmah ) yang diakui oleh negara-negara beradab;
4.Keputusan pengadilan (judicial decision/al qodlô) dan pendapat para ahli (al fiqh) yang telah diakui kepakarannya, yang merupakan sumber hukum internasional tambahan. (Phartiana, 2003; 197)

Penyebutan sumber-sumber secara urut dalam pasal ini bukan berarti adanya hierarki dalam sumber-sumber tersebut, namun pasal ini hanya ingin membedakan antara sumber yang pokok (al ashlî) dengan sumber pelengkap (al ihtiyâthi).

Yang termasuk dalam sumber pokok adalah perjanjian internasional dan kebiasaan internasional. Sedangkan yang termasuk ke dalam sumber pelengkap adalah prinsip-prinsip hukum umum serta keputusan pengadilan dan pendapat para ahli.

Mengenai sumber yang ketiga yaitu prinsip-prinsip hukum umum , doktrin hukum internasional berbeda pandang, yaitu dengan memasukanya ke dalam sumber-sumber pokok.

Dari keempat sumber diatas hanya dua sumber yang akan diulas dalam makalah ini yaitu perjanjian internasional dan kebiasaan internasinal, atau yang dinamakan dengan sumber pokok.

A. PERJANJIAN INTERNASIONAL (international treaty/al mu’âhadah al dauliyyah)

Perjanjian Internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional utama, sehingga dengan demikian Hukum Internasional sama sekali tidak dapat dipisahkan dari keberadaan perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh negara-negara.

Bahasan perjanjian internasional cukup luas, diantara hal mendasar mengenai perjanjian internasional ini adalah definisi, macam-macam, ruang lingkup berlaku, revisi dan amandeman, serta gugurnya perjanjian internasional.

Berikut ini kita akan mencoba mengulas tentang peristilahan, definisi, macam-macam dan tahapan-tahapan pelaksanaan dan ruang lingkup berlakunya perjanjian internasional.

I. Peristilahan

Ada beberapa istilah yang sering dipakai untuk perjanjian internasional, diantaranya adalah: Traktat (Treaty/traitê/al mu’âhadah), konstitusi (constitution/al dustûr), piagam (charter/charte/al mîtsâq), pakta (pacte/al ‘ahdu), statuta (statut/al nidzôm), konvensi (convention/al ittifâqiyât), persetujuan (agreement/accord/al ittifâq), pertukaran surat (êchange de lettres/al khitôbât al mutabâdilah), pertukaran nota (exchange of notes/êchange de notes/al mudzâkirôt al mutabâdilah), protokol (protocol/al brutûkûl), deklarasi (declaration/dêclaration/al ‘ilân/al tashrîh), arrangement (attaswiyyah), modus vivendi ( modus vivendu/attaswiyyah al mu’aqqotah), Memorandum of Understanding, final act, Process Verbal, letter of intents.

Walaupun istilah-istilah ini bermakna sama yaitu digunakan untuk menyatakan substansi yang sama yaitu perjanjian internasional, akan tetapi berdasarkan sensus ada beberapa istilah mempunyai makna perjanjian internasional tertentu, yaitu:

Traktat (Treaty/al mu’âhadah)

Treaty mencakup segala macam bentuk persetujuan internasional, dan merupakan perjanjian yang paling penting dan sangat formal dalam urusan perjanjian. Sebagai contoh perjanjian internasional jenis ini ialah perjanjian persahabatan dan kerja sama di Asia Tenggara (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia) tertanggal 24 Februari 1976.

Konvensi (Convention/al ittifâqiyât)

Istilah konvensi mencakup juga pengertian perjanjian internasional secara umum. Dengan demikian, menurut pengertian umum, istilah konvensi dapat disamakan dengan pengertian umum treaty. Istilah konvensi digunakan untuk perjanjian-perjanjian multilateral yang beranggotakan banyak pihak.

Sebagai contoh perjanjian internasional jenis ini ialah Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Perang.

Persetujuan (Agreement/ accord/al ittifâq)

Menurut pengertian umum, persetujuan (agreement) mencakup seluruh jenis perangkat internasional dan biasanya mempunyai kedudukan yang lebih rendah daripada traktat dan konvensi. Contohnya Treaty of Rome, 1957.

Protokol (Protocol/ al brutûkûl)

Terminologi protokol digunakan untuk perjanjian internasional yang materinya lebih sempit dibanding treaty atau convention. Pengunaan protokol tersebut memiliki berbagai macam keragaman yaitu:

a. Protocol of signature
b. Optional protocol
c. Protocol based on a framework treaty

Protokol ini merupakan sebagai tambahan dari perjanjian utamanya. Misalnya adalah “the 1987 Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer adopted on the basis of Arts.2 and 8 of the 1985 Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer.”

Piagam (Charter/al mîtsâq)

Pada umumnya, istilah charter digunakan sebagai perangkat internasional dalam pembentukan (pendirian) suatu organisasi internasional. Misalnya, the Charter of the United Nations of 1945 dan the Charter of the Organization of American States of 1952.

Deklarasi (Deklaration dêclaration/al ‘ilân/al tashrîh)

Deklarasi merupakan perjanjian yang berisi ketentuan-ketentuan umum dimana para pihak berjanji untuk melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu di masa yang akan datang. Contohnya ialah Deklarasi ASEAN (ASEAN Declaration) tahun 1967 dan Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia (Universal Declaration on Human Rights) tahun 1948.
Pertukaran Nota (Exchange of Notes/êchange de notes/al mudzâkirôt al mutabâdilah)
Pertukaran nota merupakan perjanjian internasional bersifat umum yang memiliki banyak persamaan dengan perjanjian hukum perdata. Perjanjian ini dilakukan dengan mempertukarkan dua dokumen, “each of the parties being in the possession of the one signed by the representative of the other.”

Arrangement /attaswiyyah

Adalah suatu perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknik operasional suatu perjanjian induk.

Agreed Minutes & Summary Records

Adalah merupakan catatan mengenai hasil perundingan yang telah disepakati oleh pihak-pihak dalam perjanjian. Catatan ini akan digunakan dalam perundingan selanjutnya.

Process Verbal

Istilah ini dipakai untuk mencatat pertukaran atau penyimpanan piagam pengesahan atau untuk mencatat kesepakatan hal-hal yang bersifat tekhik administratif atau perubahan-perubahan kecil dalam suatu persetujuan.

Modus Vivendi (modus vivendu/attaswiyyah al mu’aqqotah) yaitu, suatu perjanjian yang bersifat sementara dengan maksud akan diganti dengan pengaturan yang tetap dan terperinci.

Memorandum of Understanding.

Sebuah perjanjian yang berisi pernyataan persetujuan tidak langsung atas perjanjian lainnya; atau pengikatan kontrak yang sah atas suatu materi yang bersifat informal atau persyaratan yang longgar, kecuali pernyataan tersebut disertai atau merupakan hasil persetujuan atau kesepakatan pemikiran dari para pihak yang dikehendaki oleh keduanya untuk mengikat.

Final Act

Final Act adalah suatu dokumen yang berisikan ringkasan laporan sidang dari suatu konfensi dan yang juga menyebutkan perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi yang dihasilkan oleh konfrensi tersebut dengan kadang-kadang disertai anjuran atau harapan yang sekiranya dianggap perlu. Contohnya ialah Final Act General Agreement on Tariff and Trade (GATT) tahun 1994.

II. Definisi Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional dalam Konvensi Wina tahun 1969 Pasal 2 (1) (a) diartikan sebagai :
“An International agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation”
“ Ittifâqun dauliyyun yu’qodu baina daulataini au aktsara kitâbatan wa yakhdlo’u li al qônûn al daulî sawâ’un tamma tadwînuhu fî watsîqotin wâhidatin au aktsara wa ayyan kânat al tasmiyyah allatî tuthlaqu ‘alaihi”
Yaitu kesepakatan internasional yang dibuat oleh dua Negara atau lebih dan tunduk terhadap hukum internasional, baik dalam bentuk satu dokumen atau lebih dan apapun namanya.

Definisi diatas mengisyaratkan bahwa perjanjian internasional dapat dibuat oleh dua Negara atau lebih , itu artinya bahwa yang dikategorikan perjanjian internasional hanya terbatas pada kesepakatan yang berlangsung antar lembaga Negara saja, hal ini yang mendorong para pembuat naskah konvensi untuk meratifikasi konvensi ini dengan meletakan pasal 3 yang mengisyaratkan terjadinya perjanjian internasional antara Negara dengan subjek hukum internasional lainya seperti halnya organisasi internasional, dan juga mengisyaratkan bahwa tidak diterapkannya perjanjian internasional terhadap Negara, tidak mempengaruhi kekuatan hukumnya, selain itu pasal ini juga mengisyaratkan bahwa dapat diterapkanya kaidah-kaidah yang tertera dalam perjanjian internasional terhadap Negara yang memiliki sifat hukum internasional, yang berlaku untuk Negara dan organisasi internasional.

Dengan demikian kita dapat mendefinisikan perjanjian internasional sebagai berikut:
“Ittifâqun maktûbun baina syakhshoini min asykhôsh al qônûn al dauli al ‘am ayyan kânat al tasmiyyah allatî tuthlaqu ‘alaihi yatimmu ibrômuhu wafqon li ahkâm al qônûn al dauli, bihadfi ihdâtsi âtsârin qônûniyyah”
Yaitu kesepakatan tertulis antara dua subjek hukum internasional- apapun namanya kesepakatan tersebut dan sesuai dengan aturan hukum internasional-dengan tujuan untuk melahirkan akibat-akibat hukum.

Dari definisi ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa unsur-unsur perjanjian internasional adalah :
- Adanya suatu persetujuan internasional;
- Dibuat oleh subjek hukum internasional ;
- Dalam bentuk tertulis ;
- Didasarkan pada hukum internasional;
- Dibuat dalam instrumen tunggal atau lebih;
- Memiliki nama apapun.

III. Macam-Macam Perjanjian

Secara teori, doktrin hukum internasional membuat perbedaan antara perjanjian internasional yang satu dengan lainya, pembedaan ini bisa ditempuh dengan menggunakan prinsip meteril (al asâs al mâdî), yaitu berdasarkan isi dan kandungan perjanjian, serta karakter kaidah-kaidah dan kewajiban-kewajiban yang tertera dalam perjanjian tersebut. Dan bisa juga ditempuh dengan menggunakan prinsip formil (al asâs al syaklî) yaitu berdasarkan bentuk dan prosedur (tahap pembentukanya) yang dilalui oleh perjanjian internasional, atau berdasar pada jumlah Negara yang menjadi pihak perjanjian.

Bedasarkan prinsip materil doktrin hukum internasional membedakan kelompok perjanjian internasional, yaitu:

1. Perjanjian internasional “yang membuat hukum” (law making/al mu’âhadah al syâri’ah) dan Perjanjian internasional” kontrak “ (Treaty contracts/al mu’âhadah al ‘aqdiyah)
a. Perjanjian internasional atau traktat-traktat “yang membuat hukum” (law making/al mu’âhadah al syâri’ah) yaitu perjanjian yang menetapkan kaidah-kaidah, yang berlaku secara universal dan umum.
b. Perjanjian internasional atau traktat-traktat ”kontrak“ (Treaty contracts/al mu’âhadah al ‘aqdiyah) yaitu traktat yang tujuannya hanya sekedar melahirkan kewajiban-kewajiban bagi para pihak perjanjian berdasarkan kaidah-kaidah internasional. Misalnya, suatu traktat antara dua atau hanya beberapa Negara, yang berkenaan dengan pokok suatu permasalahan khusus yang secara eksklusif menyangkut negara-negara itu.

2. Perjanjian internasional “umum” (al mu’âhadah al ‘âmmah) dan perjanjian internasional “khusus” (al khôshshoh).

Doktrin hukum internasional membedakan antara perjanjian umum dan perjanjian khusus. Hal ini termaktub pada pasal 38/1 (a) dari aturan pokok International Court of justice ketika menjelaskan “kesepakatan –kesepakatan internasional umun dan khusus yang dengan jelas menetapkan kaidah-kaidah yang diakui oleh Negara-negara yang bersengketa.” Hanya saja pembedaan ini tidak terlepas dari pembadaan yang pertama , itu karena perjanjian” yang membuat hukum” bersifat umum dan perjanjian “kontrak” bersifat khusus.

Adapun berdasarkan prinsip formil (al asâs al syaklî) maka perjanjian internasional dapat di bedakan dalam bebarapa kelompok, yaitu:

1.Perbedaan antara perjanjian internasional “yang detail” (al mu’âhadât bi al ma’na al daqîq) dan kesepakatan internasional dalam bentuk sederhana (executive agreement/ accord en forme simplifîe /al ittifâqôt fi al syakli al mubassith)
a. Perjanjian internasional “yang detail”(al mu’âhadât bi al ma’na al daqîq) yaitu perjanjian yang tidak mengikat kecuali setelah terlaksananya semua prosedur perjanjian dan telah diratifikasi oleh lembaga yang berwenang di Negara-negara anggota.
b. Kesepakatan internasional dalam bentuk sederhana (executive agreement/ accord en forme simplifîe/al ittifâqôt fi al syakli al mubassith) yaitu semua perjanjian selain perjanjian “yang detail,” seperti halnya kesepakatan-kesepakatan internasional. Itu karena kesepakatan tersebut agar dapat terlaksana tidak harus terlaksananya prosedur-prosedur yang lazim serta tidak tergantung pada ratifikasi dari lembaga yang berwenang.

2. Perjanjian internasional bilateral (traitês bilatêrux/al mu’âhadât al tsunâiyyah) dan perjanjian internasional multilateral (traitês plurilatêraux/al mu’âhadât al jamâiyyah).
Pembedaan ini adalah berdasarkan banyaknya Negara yang terlibat dalam perjanjian. Maka seandainya terjadi perjanjian antara dua Negara saja namanya perjanjian bilateral, dan kalau melibatkan banyak Negara maka namanya adalah perjanjian multilateral. Maka dari segi bentuk tampaklah perbedaan kedua jenis perjanjian ini.

3. Perjanjian internasional regional (conventions rêgionales/al mu’âhadat al iqlîmiyyah) dan perjanjian internasional yang bersifat universal (conventions a vocation universelle/al mu’âhadat dzâtu al thôbi’ al ‘âlamî).

Perjanjian juga dapat dibedakan bedasarkan sifat goegrafis. Oleh karenanya kita mengenal perjanjian regional dan perjanjian universal. Perjanjian regional adalah perjanjian yang sifatnya terbatas pada letak geografik tertentu. Sedangkan perjanjian universal sifatnya menyeluruh tidak terbatas pada letak georafik tertentu.

IV. Pelaksanaan Perjanjian

Perjanjian internasional berdasarkan bentuk dan tahap pembuatannya kita mengenal pembedaan perjanjian internasional “yang detail’ dan perjanjian internasional dalam bentuk sederhana. Seperti yang telah diulas bahwa perjanjian internasional dalam bentuk sederhana adalah transaksi sukarela yang tidak mengharuskan prosedur tertentu, sedangkan perjanjian internasional “yang detail” berdasarkan definisinya, ia merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui sampai terlaksananya perjanjian.
Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan perjanjian ini adalah negosiasi (al mufâwadloh), pembuatan naskah dan penandatanganan (al tahrîr wa al tauqî’), ratifikasi (al tashdîq), reservasi (al tahaffudz), pendaftaran (al tasjîl).

Secara singkat berikut penjelasan tahapan-tahapan di atas:

Tahap pelaksanaan perjanjian:

Negosiasi (negotiation/al mufâwadloh), yaitu transaksi tawar menawar antara pihak yang bermaksud melangsungkan perjanjian sekitar materi perjanjian dengan tujuan tercapainya mufakat dalam transaksi ini.

Pembuatan Naskah dan Penandatanganan (al tahrîr(redaction) wa al tauqî’), setelah selesai proses perundingan, maka mufakat yang dihasilkan dalam perundingan tersebut dituangkan dalam sebuah naskah yang selanjutnya ditandatangani oleh seluruh pihak.
Untuk dikatakan sebuah naskah perjanjian setidak-tidaknya harus terpenuhi dua unsur pokok sebuah naskah perjanjian, yaitu sebagai berikut:
Mukaddimah/ Konsideran (al dîbâjah/Preambule )
1.Paragraf pertama perlu menyebut “Para Pihak” dalam perjanjian.
2.Paragraf selanjutnya menyebutkan maksud dan tujuan yang akan dicapai dengan perjanjian tersebut (political will).
3.Paragraf ini biasanya menyatakan maksud dari Kedua Pihak untuk mencapai mutual benefit, menghormati kedaulatan dan hukum yang berlaku di masing-masing negara, dan sebagainya.
4.Pernyataan maksud kedua pihak untuk menggantikan/ melanjutkan/ menghentikan perjanjian (agreement) yang ada sebelumnya, bila memang ada dan dimaksud demikian.
5.Paragraf teerakhir adalah pernyataan bahwa perjanjian dibuat sesuai UU dan peraturan yang berlaku di kedua negara (dalam perjanjian tertentu bahkan dimuat sesuai dengan kebijakan negara/ pemerintah daerah maupun tradisi setempa

Batang Tubuh (sholbu al mu’âhadah/Body)

Memuat Pokok-Pokok masalah yang diperjanji-kan para pihak.
1. Definisi.
2. Tujuan.
3. Ruang Lingkup.
4. Materi Muatan/ Prosedural

Ratifikasi (ratification/al tashdîq), yaitu perbuatan hukum berupa pengesahan lembaga yang berwenang di Negara anggota terhadap perjanjian yang telah berlangsung. Konstitusi setiap Negara berbeda-beda dalam memberikan wewenang ratifikasi ini kepada lembaga-lembaga yang ada di dalam Negara. Maka ada sebagian konstitusi memberikan hak ini kepada lembaga eksekutif saja, ada juga yang memberikan wewenang ini kepada lembaga legislatif saja, dan ada juga yang memberikan wewenang ini kepada kedua-duanya.

Reservasi (reservation/rêserves/al tahaffudz), Konvensi Wina 1969 pasal 2 (1/d) mendefinisikan reservasi sebagai berikut “a unilateral statement, however phrased or named, made by a State, when signing, ratifying , accepting, approving, or acceding to a treaty, whereby it purports to exclude or to modify the legal effect of certain provisions of the treaty in their application to that State” ( pernyataan sepihak dari negara, apapun redaksinya atau namanya, ketika penandatanganan , ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau bergabung dalam perjanjian, dengan maksud menghindari, atau mengamandemen akibat hukum (al atsar al qônûnî) dari hukum-hukum tertentu dari perjanjian yang berlaku bagi Negara tersebut).

Pendaftaran Perjanjian (the registration of treaties/enregistrement des traitês/ tasjîl al mu’âhadah), yaitu dengan mendaftarkan perjanjian di Treaty Room (al amânah al ‘âmmah) PBB yang kemudian disanalah naskah aslinya di simpan. Hal ini berdasarkan Pakta PBB pasal 102 yang mewajibkan didaftarkannya perjanjian international di Treaty Room (al amânah al ‘âmmah)PBB.

V. Ruang Lingkup Berlakunya Perjanjian Terhadap Pihak Penandatangan dan Pihak Bukan Penandatangan.

Perjanjian internasional apabila sudah terpenuhi syarat-syarat formil dan materilnya, maka telahirlah darinya akibat-akibat hukum. Biasanya naskah perjanjian tersebut menjelaskan tata cara pelaksanaan dan tanggal mulai berlakunya.

Yang jadi pertanyaan adalah apakah akibat-akibat hukum dari perjanjian internasional itu hanya berlaku bagi pihak penandatangan, atau berlaku juga bagi pihak bukan penandatangan?
Untuk menjawab pertanyaan ini Prof.Dr.Abdul Ghoni, guru besar Hukum Internasional fakultas Syarî’ah dan Hukum Universitas Al Azhar Cairo menjelaskan bahwa perjanjian internasional ketika sudah masuk pada tahap pelaksanaan (tanfîdz) maka ia menimbulkan akibat-akibat hukum bagi para pihak penandatangan, yaitu dengan lahirnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu bagi semua pihak penandatangan , dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban ini wajib diperhatikan dan dilaksanakan. Inilah yang dinamakan “sifat mengikat sebuah perjanjian internasional terhadap para pihak penandatangan” (iktisâb al mu’âhadah al quwwah al qônûniyyah al mulzimah li athrôfiha).

Selanjutnya beliau menjelaskan:”kaidah umum yang ditetapkan oleh doktrin dan yurisprudensi menerangkan bahwa akibat hukum perjanjian internasional tidak berlaku bagi selain pihak penandatangan, oleh karenanya Negara yang bukan termasuk pihak perjanjian tidak mempunyai hak-hak dan tidak juga menanggung kewajiban-kewajiban yang terlahir dari perjanjian internasional, hak-hak dan kewajiban-kewajiban ini hanya berlaku bagi pihak dalam perjanjian. Inilah yang dinamakan dengan prinsip nisbiyyatu âtsâri al mu’âhadah .”
Dari penjelasan diatas maka dapat kita simpulkan bahwa akibat hukum dari perjanjian internasional tidak berlaku bagi selain pihak penandatangan.

Namun kesimpulan ini bukanlah harga mati, hal ini karena ada beberapa pengecualian dari prinsip yang terakhir disebutkan, mengingat prinsip tersebut bukanlah prinsip mutlak yang tidak menerima pengecualian . Artinya perjanjian internasional, akibat hukumnya dapat berlaku juga bagi selain pihak perjanjian sebagai pengecualian dari prinsip nisbiyyatu âtsâri al mu’âhadah , yaitu dalam keadaan-keadaan sebagai berikut:
1.Bergabungnya pihak lain dalam perjanjian atau menerima perjanjian;
2.Adanya pensyaratan dalam perjanjian untuk kemaslahatan pihak lain;
3.Adanya pelimpahan kewajiban yang timbul dari perjanjian terhadap negara yang bukan anggota;
4.Adanya perjanjian yang akibat hukumnya melintas Negara-negara bukan anggota, karena perjanjian tersebut mempunyai karakter yang khusus;

B.KEBIASAAN INTERNASIONAL (international custom/al ‘urf al dauli)

Sampai saat ini, hukum internasional sebagian besar terdiri dari kaidah-kaidah kebiasaan. Kaidah-kaidah ini pada umumnya telah menjalani proses sejarah yang panjang yang berpuncak pada pengakuan oleh masyarakat internasional. Kaidah-kaidah kebiasaan tradisional yang besar tersebut makin menyusut sebagai akibat dari adanya sejumlah besar traktat “yang membentuk hukum” (law-making/al mu’âhadah al syâri’ah) yang banyak dibuat sejak pertengahan abab lalu, dan makin berkurang lagi karena pekerjaan Komisi Hukum Internasional dalam mengkodifikasi dan menyatakan kembali kaidah-kaidah kebiasaan di dalam traktat-traktat seperti Konvensi-Konvensi Wina tanggal 18 April 1961, 24 April 1963 dan 22 Mei 1969, berturut-turut mengenai Hubungan-hubungan Diplomatik, Hubungan-hubungan Konsuler dan Hukum Traktat. Sedangkan menurut pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh beberapa penulis bahwa kebiasaan internasional masih tetap akan memainkan peranan penting sebagai sumber dinamis kaidah hukum internasional yang baru, di mana masyarakat internasional mengalami perubahan-perubahan di bidang baru yang tidak/belum terjamah oleh traktat-traktat, keputusan-keputusan yudisial ataupun tulisan-tulisan para ahli hukum.

Yang dimaksud dengan kebiasaan internasional di sini adalah kebiasaan yang telah memperoleh kekuatan hukum, yaitu adat-istiadat yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat internasional yang sifatnya seakan-akan mengikat, dan ketika dilanggar dilanggar ada semacam perasaan melanggar hukum. inilah maksudnya kebiasaan yang memperoleh kekuatan hukum.
Oleh karenanya Vinner’s Abrigement , berkenaan dengan kebiasaan, dalam hukum inggris mengemukakan hal tersebut secara singkat:
“Kebiasaan, sebagaimana dimaksudkan oleh hukum adalah suatu adat-istiadat yang telah memperoleh kekuatan hukum.”

Pasal 38 (a) Statuta Mahkamah “International Court of Justice,” mengisyaratkan bahwa kebiasaan internasional adalah “al âdât al dauliyah al mar’iyyah al mu’tabaroh bi matsâbati qônûnin dalla ‘alaihi tawâtur al isti’mâl” (adat-istiadat internasional yang dilestarikan dan dianggap sebagai hukum yang ditunjukan oleh praktek mayoritas).
Dengan demikian jelaslah urgensi kebiasaan internasional dalam perannya sebagai sumber hukum internasional serta definisinya. Selanjutnya berkenaan dengan kebiasaan internasional ini ada beberapa hal pokok lainya yang harus dijadikan bahasan dalam tulisan ini, yang akan diuraikan di bawah ini, yaitu tentang unsur-unsur dan ruang lingkup berlakunya kebiasaan internasional.

I. Unsur-Unsur Kebiasaan Internasional

Dari definisi diatas kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa sebuah adat-istiadat agar memperoleh kekuatan hukum sehingga menjadi kebiasaan internasional, harus terpenuhi dua unsur yaitu unsur materi (l’âlêment materiel/consuotudo/al ‘unsur al mâdî) dan unsur psikologis (l’âlêment psycologique/al ‘unsur al ma’nawi).

Tentang kedua unsur ini J.G.Starke,Q.C. dalam bukunya Introduction to International Law menjelaskan:
“Mengenai aspek materi, dalam hal ini harus ada satu tindakan berulang-ulang yang melahirkan kaidah kebiasaan. Sebuah pengadilan Jerman dalam perkara Lubeck v.Mecklenburg Schwerin menyatakan bahwa satu tindakan tunggal badan atau otorita Negara tidak dapat begitu saja menciptakan kebiasaan yang dapat dimanfaatkan Negara lain yang telah diuntungkan oleh tindakan tersebut; karena tindakan untuk terciptanya hukum kebiasaan harus dilakukan secara teratur dan berulang-ulang. Permulaan dari kebiasaan berpangkal dari suatu praktek dapat saja dari tidak adanya suatu kaidah kebiasaan, tetapi penyimpangan-penyimpangan kecil mungkin tidak perlu mendapat konsekwensi negatif ini. Selain dari pengulangan kebiasaan lamanya usia tindakan-tindakan itu juga dapat menjadi pertimbangan yang dianggap perlu. Namun waktu yang singkat juga mungkin mencukupi apabila praktek negara itu telah meluas dan keseragaman dalam semuan tujuan praktis (misalnya berkaitan dengan evolusi pada prinsip bahwa suatu negara pantai memiliki hak-hak untuk mengeksploitasi, dan lain-lain landas kontinennya; lihat dalam bab 9 buku ini).

Aspek psikologis yang lebih banyak dikenal opinion juris sive necessitas, atau sebagaimana diistilahkan oleh seorang ahli “keyakinan bersama bahwa tindakan pengulangan itu…merupakan akibat dari suatu kaidah yang memaksa”. Mengenai hal ini perlu diterangkan lebih lanjut. Pengulangan adat-istiadat atau praktek cenderung untuk memperkuat dugaan bahwa , dalam keadaan serupa di masa mendatang, tindakan atau sikap tidak melakukan tindakan (abstention) demikian akan terulang lagi. Apabila dugaan ini berkembang lebih jauh menjadi suatu pengakuan umum oleh Negara-negara bahwa tindakan atau tidak melakukan tindakan merupakan persoalan hak dan kewajiban, maka peralihan dari adat-istiadat menjadi kebiasaan dapat dianggap telah terwujud. Dalam proses ini, terlibat, hingga tarap tertentu, suatu unsur penerimaan atau persetujuan dari pihak Negara-negara pada umumnya. Keyakinan ini, yaitu opinio juris, merupakan pengujian yang tepat atau kalau tidak dikatakan tidak ada kecualinya bahwa suatu adat-istiadat atu praktek telah menjelma menjadi kebiasaan; misalnya, terdapat suatu ketiadaan opinio juris apabila Negara-negara menyesuaikan diri terhadap suatu adat-istiadat semata-mata karena penghormatan atau kesopanan saja. Dalam hal tersebut, opinio juris bukan merupakan unsur esensial dari kebiasaan, tetapi seandainya hal itu ada, opinio juris berguna sebagai yang membedakan kebiasaan dari serangkaian tindakan yang diikuti secara sukarela atau karena alasan-alasan lain.”

PENUTUP

Bahasan sumber pokok hukum internasional–perjanjian internasional dan kebiasaan internasional- secara utuh, sulit sekali kalau harus dituangkan dalam makalah yang singkat ini, mengingat cukup luasnya bahasan sumber ini.

Dalam makalah ini penulis hanya dapat menyampaikan beberapa hal penting saja mengenai dua sumber diatas khususnya tentang peristilahan, definisi, macam-macam, pelaksanaan dan ruang lingkup berlakunya perjanjian internasional, serta definisi dan unsur-unsur kebiasaan internasional.

Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan di masa yang akan datang makalah ini dapat lebih disempurnakan. Dan demi lebih baiknya makalah ini, walaupun terasa “ngeri” kritik dan saran tetap dibuka.

Kebenaran mutlak hanya milik Yang Maha Kuasa. Salah dan Khilaf adalah semata-mata kekeliruan dari kami. Wallâhu a’alam!

NB: Makalah ini disampaikan pada kajian reguler Forum Studi Syari’ah wal Qônûn (FSQ), 23 Maret 2010.
(Penulis adalah Mantan Ketua Senat FSQ 2007-2008)

KAEDAH-KAEDAH HUKUM INTERNASIONAL DAN HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM NASIONAL

fsq_cairo@yahoo.com (Forum Studi Syariah wal Qanun) — Sun, 21 Mar 2010 10:48:00 +0000

Oleh: R Adi Yulianto, Lc

Prolog

Pembahasan tentang hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional masih menarik, karena selalu ada perkembangan saling mempengaruhi antara keduanya dan terkadang saling bertentangan dalam beberapa kaedahnya. Ketika sebagian akademisi masih mempertanyakan status hukum internasional dalam hukum nasional, di saat yang sama hukum internasional telah benar-benar nyata dan mampu mempengaruhi tatanan hukum nasional dalam semua aspek.
Definisi hukum internasional bervariasi, tetapi antara definisi satu dan lainnya tidak mempunyai banyak perbedaan. J.G. Starke mendefinisikan hukum internasional dengan; keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah perilaku dimana negara-negara merasa terikat untuk menaatinya, termasuk kaedah yang berkaitan dengan lembaga atau organisasi internasional, hubungan di antara mereka dan hubungan mereka dengan Negara-negara, juga kaedah tentang individu jika kaedah tersebut dirasa penting bagi masyarakat internasional.

Status Legalitas Hukum Internasional

Setelah disepakati secara terminologi, hukum internasional masih menuai pertanyaan di kalangan akademisi, tentang sejauh mana hukum internasional mempunyai kekuatan memaksa(stricto sensu/ al quwah al ilzamiyah), bahkan bisakah hukum internasional dikategorikan sebagai hukum atau hanya sebagai kebiasaan internasional, mengingat kekuatan memaksa dari sebuah hukum harus terdiri dari tiga faktor utama; 1( Hukum dikeluarkan oleh lembaga legislatif/eksekutif otoritas; 2( Adanya lembaga yudikatif yang mengontrol jalannya hukum tersebut; dan 3( Hukum mempunyai unsur paksaan yang direpresentasikan dengan sebuah hukuman yang memaksa.

Melihat lemahnya tiga unsur tersebut pada hukum internasional, maka beberapa akademisi hukum internasional men-sama ratakan hukum internasional dengan kebiasaan internasional. Tetapi mayoritas akademisi berpendapat bahwa hukum internasional mempunyai kekuatan memaksa, karena walaupun tiga unsur tersebut lemah namun tetap eksis. Unsur eksekutif diwakili oleh persetujuan langsung dari personalitas internasional, unsur yudikatif terwakili dengan dibentuknya lembaga-lembaga pengadilan dunia, dan unsur hukuman terdapat dalam perjanjian-perjanjian internasional, contohnya pada pasal 39-50 Piagam PBB yang membolehkan organisasi internasional menjatuhkan sanksi-sanksi terhadap negara anggota yang bersalah, tentunya sanksi tersebut merupakan konsekuensi berat bagi negara yang bersangkutan.

Aspek teoretis kekuatan memaksa pada kaedah hukum internasional
Beberapa fase teori yang mendasari kekuatan memaksa (stricto sensu) dari hukum internasional, di antaranya:

Teori positivisme, al Nazariyah al Wadh’iyah

Teori positivisme pada perkembangannya secara umum dapat dibagi menjadi positivisme klasik dan positivisme modern. Pendukung positivisme klasik berpendapat bahwa hukum internasional lahir dari sebuah kehendak negara, dan kehendak itulah yang melahirkan sebuah hukum internasional. Sebagaimana hukum nasional lahir atas dasar kehendak rakyat, maka hukum internasional juga lahir atas dasar kehendak negara yang menyetujui kaedah-kaedah yang melandasi hukum internasional tersebut. Positivisme klasik memandang bahwa kehendak negara yang melahirkan hukum internasional adalah kehendak yang mutlak, artinya negara berkehendak secara sukarela dalam menyetujui atau menolak sebuah kaedah hukum internasional tanpa ada unsur keterpaksaan. positivisme klasik juga bependapat bahwa kehendak yang melahirkan hukum internasional adalah kehendak negara-negara secara bersama dan mempunyai kesamaan derajat antara satu dan lain, kehendak tersebut kemudian melahirkan kekuatan memaksa dari kaedah yang disetujui.

Positivisme modern lebih memandang kaedah hukum internasional dari substansinya, menurut para positivis modern hukum internasional bukan semata-mata lahir dari kehendak, tetapi ada kaedah fundamental yang mendasari kehendak tersebut, kaedah yang universal. Karena sebuah kaedah hukum tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling mempengaruhi satu kaedah dan lainnya, contoh kaedah pacta sunt servanda/ al ‘aqdu syari’atul muta’aqidain, adalah kaedah universal yang mendasari kehendak Negara untuk membuat perjanjian internasional.

Teori positivisme walapun mempunyai pengaruh luas pada hukum internasional di pertengahan abad 18, namun tidak terlepas dari kritik, khususnya teori positivisme klasik yang memandang bahwa hukum internasional lahir dari kehendak sukarela Negara. Pada prakteknya sulit menyatukan teori tersebut dengan fakta, misalkan proses dekolonisasi Negara-negara baru. Negara-negara baru tersebut terikat oleh hukum internasional sejak saat kemerdekaannya tanpa adanya tindakan persetujuan yang tegas dari negara yang bersangkutan, walau dapat diputarbalikkan dengan alasan persetujuan yang implisit atau “diam-diam”.

Ayat 6 pasal 2 di piagam PBB bukti lain bahwa teori positivisme tidak relevan dengan praktek kontemporer, pasal tersebut menyatakan bahwa “Perserikatan Bangsa-bangsa harus menjamin bahwa negara-negara yang bukan anggota akan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam sejauh akan diperlukan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional”. Yang dapat disimpulkan bahwa negara bukan anggota PBB walaupun tidak berkehendak tetapi wajib atau minimal dijamin bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam PBB.

Kendati terdapat kelemahan, namun teori positivisme mampu memberikan sumbangsih berharga bagi perkembangan hukum internasional, terutama positivisme modern yang menekankan adanya kaedah universal sebagai landasan kehendak Negara. Di sini positivisme menekankan bahwa hanya kaedah yang benar-benar ditaati negara-negara yang dapat menjadi kaedah hukum internasional.
Teori Hukum Alam (Nazariyatu al Qonun al Thabi’iy/The Theory of Natural Law)

Hukum alam dapat diartikan sebagai hukum ideal yang didasarkan atas sifat hakikat manusia sebagai makhluk berpikir, dan sebagai rangkaian kaedah yang memberikan inspirasi dari alam kepada akal budi manusia. Grotius dianggap yang pertama dapat mengemas teori hokum alam dengan pola pikir sekularitas yang sebelumnya bersifat semi-teologis. Kemudian konsep hukum alam dan kaitannya dengan kekuatan memaksa kaedah hukum internasional mengalami perkembangan bertahap dan didukung oleh banyak akademisi, namun perkembangan yang jelas adalah dalam karya Vattel (1958) Droit des Gens.

Dalam karyanya tersebut Vattel menegaskan bahwa hukum bangsa-bangsa/hukum internasional berasal dari hukum alam, yaitu hukum yang mempunyai kapasitas tertinggi. Dan negara sebagai personalitas internasional mutlak untuk menaati kaedah hukum alam tersebut sebagaimana manusia menaatinya, karena negara tidak lain adalah terdiri dari individu-individu yang kebijakan-kebijakannya ditentukan oleh manusia. Dan manusia dalam kapasitas apapun tunduk pada hukum alam.

Kelemahan utama konsep hukum alam adalah, cenderung mencetuskan doktrin-doktrin subyektif yang kurang obyektif. Karena definisinya yang terlalu bias sehingga timbul keterasingan antara konsep dengan realita yang tampak. Namun tidak dipungkiri bahwa banyak deklarasi internasional, aturan-aturan tentang kejahatan perang dan tindak pidana internasional diklaim lahir dari teori hukum alam, contohnya The Universal Declaration on Human Rights yang berlandaskan atas hak-hak alamiah manusia, Declaration on the Rights and Duties of States yang mengatur hak dan kewajiban Negara dan secara alamiah setiap individu memiliki hak dan kewajiban tersebut.

Kepentingan Politik (Political Interests/Al Mashalih al Siyasiyah)

Pendangan ketiga ini melihat bahwa kekuatan memaksa kaedah hukum internasional lahir dari kepentingan politik yang mendasarinya. Setiap kepentingan politik dapat berbeda-beda arahnya, dan kadar kekuatan memaksa kaedahnya juga berbeda-beda. Penganut teori ini bahkan melihat bahwa hukum internasional tidak terlahir kecuali untuk menjamin pengaruh politik tertentu.
Pada kenyataannya setiap teori di atas belum bisa dijadikan dasar kekuatan memaksa kedah hukum internasional secara komprehensif, tetapi yang pasti setiap kaedah hukum internasional mempunyai dua unsur utama yang melahirkan kekuatan memaksa pada kaedahnya, pertama unsur filosofis yang mendasari kaedah tersebut, kedua unsur khusus yang sesuai dengan objek hukumnya, dan setiap kaedah dapat berbeda-beda. Contohnya, hukum internasional yang mengatur lingkungan hidup. Unsur filosofis dari aturan tersebut adalah bahwa dunia merupakan sebuah komunitas dan setiap entitas tidak dapat berdiri tanpa yang lain, dan unsur khususnya adalah pentingnya solidaritas internasional untuk menjaga lingkungan dari berbagai polusi.

Hierarki Kekuatan Memaksa Pada Kaedah Hukum Internasional

Kekuatan memaksa pada kaedah hukum internasional tidak seragam, sebagaimana kaedah dalam hukum nasional yang berbeda-beda tingkat kekuatan memaksanya. Sebagian kaedah sama sekali tidak dapat ditentang atau ditinggalkan, sebagian yang lain boleh. Maka dari itu kaedah dalam hukum internasional mengenal istilah aturan ringan (The Soft Law/al Qonun al Hisy) dan aturan padat (The Hard Law/al Qonun al Shulb). Aturan ringan adalah yang memberikan keleluasaan bagi personalitas internasional untuk menaati atau tidak dengan tanpa adanya unsur hukuman bagi yang tidak menaatinya, sedangkan aturan padat atau berat, adalah yang mengandung unsur paksaan dalam bentuk hukuman bagi negara yang melanggarnya.

Kaedah aturan ringan biasanya mengatur hal-hal yang bersifat fleksibel tidak berhubungan dengan kepentingan umum internasional, sehingga negara boleh secara leluasa mengikuti atau meniggalkan aturan tersebut, seperti konsep aturan perdagangan atau perekonomian internasional. Aturan berat (The Hard Law) juga dapat dikategorikan sebagai kaedah memaksa (Jus Cogens/al Qa’idah al Âmirah), karena tidak memberikan ruang bagi negara untuk meninggalkannya atau sepakat secara bersama menentangnya. Kaedah yang terkandung dalam aturan perjanjian internasional yang lahir pada konvensi Wina 1969 merupakan kaedah bersifat memaksa, artinya, jika personalitas internasional ingin mengadakan perjanjian baik dalam skala bilateral maupun multilateral harus sejalan dengan aturan konvensi Wina tersebut, jika tidak, maka perjanjian dapat dibatalkan atau batal secara otomatis.
Terdapat beberapa poin yang bisa menjadi neraca pembeda antara aturan ringan dan aturan berat. Aturan berat biasanya mengandung poin sebagai berikut; a) Aturan yang berdasarkan sumber material hukum internasional seperti traktat, keputusan arbitrasi internasional, ketetapan lembaga internasional dan kebiasaan internasional yang diyakini memaksa. b) Kaedah yang bersifat umum, umum bukan berarti menyeluruh tetapi kaedah yang disetujui secara mayoritas oleh komunitas internasional. c) Aturan yang mengatur kepentingan dan ketertiban umum internasional, yaitu kepentingan fundamental yang berpengaruh pada keharmonisan internasional, seperti aturan pelayaran bebas di laut lepas.

Hubungan Antara Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional

Sebagaimana dibahas di atas bahwa dilihat dari pembentukannya ada perbedaan yang jelas antara hukum internasional dengan hukum nasional (State Law/al Qonun al Dakhily), yang tentunya skala penerapannya juga berbeda. Apakah hukum internasional mempunyai kekuatan memaksa sebagaimana hukum nasional juga sudah dibahas secara teoretis di atas. Namun, jika sebuah Negara sebagai personalitas internasional mengakui kaedah tertentu dalam hukum internasional dan berkehendak untuk menaatinya, apakah dengan begitu secara serta merta kaedah internasional dapat diterapkan di dalam hukum nasional?

Dalam hal hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional terdapat dua aspek yang perlu dibahas, aspek teoretis dan aspek praktis. Pada aspek teoretis negara dapat menganut salah satu dari dua paham baik teori dualisme atau monisme.

Aspek teoretis pada hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional
Paham dualisme (Dualism/Tsunaiyah) adalah perpanjangan tangan dari positivisme klasik yang malandaskan kaedah hukum internasional atas dasar kehendak mutlak negara sebagai personalitas internasional. Dualisme memandang bahwa sistem hukum internasional sama sekali terpisah dari sistem hukum nasional, keduanya mempunyai posisi yang berbeda. Ada dua perbedaan fundamental dari kedua sistem hukum tersebut, yaitu;

Subyek hukum, subyek hukum nasional adalah individu-individu, sedangkan subyek hukum internasional adalah Negara-negara.

Sumber hukum, sumber hukum nasional adalah kehendak Negara tersebut secara mutlak yang dikeluarkan oleh badan legislatif negara dan harus ditaati, sedangkan sumber hukum internasional adalah kehendak bersama dari Negara-negara yang mempunyai kekuatan menaati atau menolak yang sama, dan dilandaskan atas norma Pacta Sunt Servanda.
Setelah memberikan pembedaan antara sistem hukum internasional dan hukum nasional terdapat beberapa poin yang dihasilkan teori dualisme:

Adanya perbedaan pada struktur dan substansi antara kedua kaedah hukum.
Lembaga peradilan negara tidak dapat menjadikan hukum internasional sebagai sumber materil di pengadilan nasional, kecuali kaedah internasional tersebut telah melewati proses transformasi, dan begitu juga sebaliknya.

Walaupun terdapat perbedaan fundamental antara kedua kaedah hukum, bukan berarti tidak ada sinkronisasi dalam tatanan praktis. Contoh, aturan internasional tentang Warga Negara Asing yang terdapat pada perjanjian internasional memerlukan instrumen nasional pada pelaksanaanya melalui aturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif Negara.

Paham kedua, paham monisme (Monism, Wihdatu al Qonun). Penganut monisme menganggap semua hukum sebagai suatu ketentuan tunggal yang tersusun dari kaedah-kaedah hukum mengikat, baik mengikat Negara-negara, individu-individu atau kesatuan lain yang juga merupakan personalitas internasional. Hans Kelsen (1881-1973) sebagai penganut monisme berpendapat bahwa kaedah hukum baik itu internasional maupun nasional lahir melalui hipotesa-hipotesa yang saling berkaitan antara satu dan lainnya, dan merupakan satu kesatuan walaupun hipotesa tersebut masih dalam tatanan abstrak. Dari hipotesa tersebut akan muncul sebuah struktur hukum yang bersifat universal, yang mengikat segenap individu baik itu sebagai hukum internasional maupun sebagai hukum nasional.

Paham kesatuan kaedah antara hukum internasional dengan hukum nasional yang dianut paham monisme menuntut adanya pembagian tingkat preferensi antara kedua sistem hukum tersebut. Kelsen berpendapat bahwa masalah primat hukum harus terlebih dulu melewati proses analisis struktural, suatu analisa yang dilakukan terhadap prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah yang pada akhirnya mencapai pada satu norma fundamental tertinggi yang bisa saja terdapat pada hukum internasional atau pada hukum nasional. Sistem hukum yang mengandung norma tertinggi itulah yang patut mendapat preferensi. Tetapi pada tatanan praktisnya pendapat Kelsen ini dirasa terlalu abstrak dan tidak efisien.

Primat hukum internasional di atas hukum nasional: tingkat preferensi diberikan kepada kaedah hukum internasional karena hukum internasional yang mengatur kewenangan negara-negara, dan ketika Negara mengatur permasalahan internal saat itu hukum internasional sedang memberikan mandat kepada negara untuk mengaturnya.

Negara sebagai personalitas internasional mengalami perubahan sistem hukum ketika terjadi perubahan konstitusi atau revolusi, sedangkan hukum internasional tidak akan berubah sistem hukumnya walaupun terjadi perubahan konstitusi dalam negeri. Hukum internasional mengikat negara-negara baru dengan atau tanpa persetujuan dari negara bersangkutan, maka primat hukum dalam hal ini harus diberikan kepada hukum internasional.

Sebagian berpendapat bahwa tidak secara keseluruhan preferensi diberikan kepada hukum internasional, karena dilihat dari sejarahnya hukum internasional merupakan cabang ilmu baru setelah adanya hukum nasional. Penganut primat hukum internasional mencoba menjawab bahwa mata rantai yang menghubungkan hukum internasional dengan hukum nasional bukan mata rantai sejarah, namun mata rantai teknis dan secara teknis hukum internasional mempunyai kewenangan lebih tinggi dari pada hukum nasional.

Primat hukum nasional di atas hukum internasional: primat ini didukung oleh penganut paham monisme, menurutnya hukum internasional tidak lain adalah hanya perpanjangan tangan dari hukum nasional, karena hukum internasional terbentuk atas dasar kehendak negara, secara tidak langsung hukum internasional tunduk kepada yang membentuknya, Negara. Hukum tertinggi Negara adalah konstitusi maka, konstitusi mempunyai preferensi lebih dari pada hukum internasional.

Kritik yang ditujukan pada pandangan ini adalah, mengesampingkan kaedah-kaedah hukum internasional yang tidak berasal perjanjian internasional melainkan dari tatakrama internasional, yang membentuk opini publik internasional untuk taat terhadap kaedah tertentu sebelum negara tersebut melahirkan kehendaknya. Bahkan, cukup berlebihan jika hukum internasional harus menyesuaikan dengan kaedah hukum nasional. Dalam beberapa kasus, pengadilan internasional telah memutuskan preferensi hukum internasional atas hukum nasional. Mayoritas negara-negara dunia baik secara eksplisit maupun implisit menganut paham monisme dengan primat hukum internasional di atas hukum nasional, ada keterkaitan antara hukum internasional dengan hukum nasional dan kaedah hukum nasional seyogyanya selaras dengan kaedah hukum internasional.

Praktek Pemberlakuan Hukum Internasional Dalam Wilayah Nasional

Pada praktek pemberlakuan hukum internasional ke dalam tatanan hukum nasional setiap Negara mempunyai prosedur yang berbeda-beda. Dapat melalui proses inkorporasi, transformasi atau delegasi.
Proses inkorporasi/indimâj berarti, hukum internasional dapat diterapkan ke dalam hukum nasional secara otomatis dan tanpa adopsi khusus. Proses transformasi/ihâlah berarti hukum internasional yang bersumber dari perjanjian internasional dapat diterapkan ke dalam hukum nasional apabila sudah dijelmakan ke dalam hukum nasional baik secara formal maupun substantif, proses ini diperlukan karena hukum internasional tidak dapat dilaksanakan langsung menjadi hukum nasional secara langsung “ex proprio vigore”, demikian juga sebaliknya, sebagaimana pandangan positivis tentang hubungan antara kedua hukum internasional dan nasional. Proses lebih lunak adalah proses delegasi, dimana aturan konstitusional hukum internasional mendelegasikan kepada konstitusi Negara tentang hak untuk menentukan; 1) kapan ketentuan perjanjian internasional berlaku dalam hukum nasional, dan; 2) cara, bagaimana ketentuan perjanjian internasional dijadikan hukum nasional.

Praktek di Inggris

Dalam praktek hubungan hukum internasional dan hukum nasional, Inggris membedakan hukum internasional yang bersumberkan pada kebiasaan-kebiasaan internasional, dengan kaedah yang bersumber pada traktat-traktat atau perjanjian internasional.

Kaedah hukum internasional yang bersumber pada kebiasaan internasional dianggap merupakan bagian dari hukum Negara, dan akan diberlakukan demikian oleh pengadilan-pengadilan nasional Inggris, dengan dua syarat; a) Kaedah-kaedah tersebut tidak bertentangan dengan perundang-undangan Inggris, baik yang ada sebelum atau setelah adanya kaedah kebiasaan internasional tersebut; b) Ruang lingkup pemberlakuan kaedah kebiasaan itu ditentukan oleh pengadilan tertinggi Inggris sehingga pengadilan-pengadilan lainnya akan terikat oleh keputusan tersebut walapun nantinya muncul kaedah kebiasaan internasional yang berbeda.

Para yuris di Inggris berbeda pandangan mengenai pemberlakuan langsung kaedah kebiasaan internasional sebagai bagian dari hukum nasional. Pengadilan Inggris menghormati hak-hak prerogatif Mahkota, sehingga kebijakan yang dikeluarkannya atas nama lembaga eksekutif dan dianggap sebagai tindakan Negara (Act of State) tidak dipermasalahkan oleh pengadilan nasional meskipun bertentangan dengan kaedah hukum internasional, seperti pernyataan perang dan pengakuan atas Negara-negara secara de facto atau de jure.

Sedangkan kaedah hukum internasional yang berdasarkan atas traktat atau perjanjian, Inggris memberikan hak perundingan, penandatanganan dan ratifikasi kepada Mahkota secara prerogatif. Kaedah dalam traktat tersebut dapat diberlakukan langsung di wilayah hukum Inggris tanpa proses inkorporasi khusus dan dapat mengakibatkan perubahan pada hukum nasional tanpa harus meminta persetujuan parlemen, kecuali dalam beberapa hal;

Traktat yang memepengaruhi hak perdata warga Negara Inggris, menyangkut perubahan pada Common Law, mengakibatkan penambahan kekuasaan Mahkota dan yang memebebankan kewajiban finansial kepada pemerintah Inggris baik secara langsung maupun tidak. Dalam hal ini harus dengan persetujuan parlemen dengan menerbitkan undang-undang khusus tentang hal-hal terkait.
Traktat yang secara tegas harus mendapatkan persetujuan parlemen.
Traktat yang menyangkut penyerahan wilayah Inggris.

Jadi, dalam praktek pemberlakuan kaedah hukum internasional ke dalam wilayah nasional Inggris menganut paham dualisme, bahwa kedua hukum terpisah dari sisi kaedah, tetapi hukum internasional dapat berlaku di Inggris melalui proses inkorporasi langsung jika landasannya adalah kebiasaan internasional. Jika landasannya adalah perjanjian, hukum internasional dapat berlaku di wilayah nasional dengan kehendak Kerajaan tanpa persetujuan parlemen di beberapa hal, dan menuntut persetujuan parlemen di beberapa hal yang lain.

Praktek Amerika

Konstitusi Amerika secara eksplisit memberikan ruang pelaksanaan hukum internasional di dalam wilayah nasional tanpa adanya persetujuan dari lembaga eksekutif maupun legistatif sebagaimana praktek di Inggris, dengan menyatakan bahwa “semua Traktat yang dibuat, atau yang akan dibuat berdasarkan otoritas Amerika Serikat, akan merupakan Hukum Negara Tertinggi”.

Namun jika terjadi pertentangan antara kaedah hukum internasional dengan hukum nasional yang dikeluarkan oleh lembaga legistatif, maka hukum nasional tersebut tetap berlaku dan tidak terhapus oleh kaedah hukum internasional yang bertentangan. Karena aturan yang telah disetujui oleh Kongres Amerika harus mempunyai kekuatan mengikat dalam wilayah yurisdiksi Amerika, bahkan hukum nasional tetap berlaku, jika Kongres secara mayoritas mengeluarkan keputusan bahwa kaedah hukum nasional tersebut bertentangan dengan kaedah hokum internasional. Kemudian melahirkan primat hukum nasional di atas hukum internasional.

Status hukum Internasional di dalam wilayah hukum Republik Indonesia

Dalam wilayah hukum Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 tidak mengatur secara tegas pemberlakuan kaedah hukum internasional di wilayah nasional. Pasal yang menyangkut tentang hukum internasional hanyalah pasal 11 dan 13, dan kedua pasal tersebut sangat ringkas. Kemudian sebagai penjabaran dari UUD 1945 dikeluarkan Surat Presiden Republik Indonesia (SPRI) No.2826/HK/1960 pada tanggal 22 Agustus 1960 yang mengatur tentang “Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain”. Tetapi dalam tatanan prakteknya Surat Presiden tersebut hanya mengatur prosedur mengadakan perjanjian internasional dan belum sampai pada prosedur pemberlakuan kaedah hukum internasional yang dibuat ke dalam wilayah hukum Indonesia.

Dengan keterbatasan sumber materil untuk mengatur kaedah hokum internasional dalam wilayah RI, kemudian pemerintah mengeluarkan UU No. 24 Tahun 2000 tentang “Perjanjian Internasional”. Tetapi dalam undang-undang tersebut juga tidak terdapat bagian khusus yang mengatur status kaedah hukum internasional di wilayah RI, sehingga pertanyaan yang muncul adalah bagaimana Indonesia mem-posisikan hukum internasional di dalam wilayah hukum nasional. Setelah kita bahas di atas tentang teori dan praktek pelaksaan kaedah hukum internasional di dalam wilayah nasional, lalu dari teori dan praktek tersebut di manakah Indonesia mengambil peran, karena tidak menutup kemungkinan terjadi pertentangan antara kaedah hukum internasional dengan kaedah hukum nasional. Teori manakah yang dipakai, dualisme kah atau monisme, dengan primat hukum nasional kah atau internasional, kemudian pada tatanan praktisnya prosedur manakah yang digunakan, inkorporasi, transformasi atau delegasi?
Pada kenyataanya hukum internasional tidak mewajibkan Negara untuk memilih antara teori monisme ataukah dualisme, karena preferensi tersebut lebih ditentukan oleh kepentingan politik setiap negara. Negara yang nasionalismenya tinggi akan menempatkan preferensi hukum nasional dan yang simpatik pada internasionalisme akan mengambil preferensi internasional. Dalam prakteknya, Indonesia cenderung menganut teori monisme, bahwa hukum internasional dan hukum nasional mempunyai dasar kaedah yang sama, dengan primat hukum internasional di atas hukum nasional.

Sikap tersebut bisa saja diambil lantaran landasan yurdiksi yang tidak kuat sehingga opini internasional menggiring kepada preferensi hukum internasional yang bisa saja merugikan kepentingan nasional, penulis memandang seharusnya teori yang diambil adalah dualisme, bahwa hukum nasional terpisah dari hukum internasional karena perbedaan yang mendasar pada; sumber hukum, subjek hukum, struktur hukum dan ruang lingkup pelaksanaannya.

Dengan teori dualisme tidak ada hirarki antara hukum internasional dengan hukum nasional, keduanya berdiri secara terpisah, tidak akan ada pertentangan kaedah tetapi yang ada adalah penyelarasan kaedah melalui inkorporasi atau transformasi. Setelah adanya penyelarasan, kaedah internasional tersebut dapat diberlakukan dalam wilayah nasional baik secara langsung (self executing) maupun dengan aturan terpisah (non-self executing), jika ada kaedah internasional yang tidak sesuai dengan kaedah nasional merupakan otoritas legislatif untuk mengesampingkannya.

Indonesia juga cenderung menggunakan proses delegasi daripada transformasi dan inkorporasi. Untuk inkorporasi barangkali Indonesia tidak punya perangkat materil yang mengatur secara eksplisit, Indonesia berusaha menggunakan proses transformasi dalam beberapa perjanjian, namun proses tansformasi menuntut dikeluarkannya hukum nasional tentang kaedah internasional yang diproses, tetapi Indonesia cenderung membiarkan kaedah internasional tersebut sebagaimana aslinya. Contoh pada United Nations Convention on The Law of the Sea III 1982 (UNCLOS III) yang aturan-aturannya diberlakukan melalui ratifikasi dan diterbitkan beberapa aturan seperti UU No.17 Th 1985 tentang pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), aturan pengasahan tersebut sama sekali tidak merubah kaedah yang ada dalam UNCLOS III. akibatnya status perairan nasional yang seharusnya dapat diklaim sebagai perairan internal, malah menjadi perairan kepulauan, dengan konsekuensi pemberlakuan hak lintas damai bagi kapal-kapal asing di wilayah tersebut.

Epilog

Sangat urgennya pengaturan hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional, menuntut negara-negara dunia untuk memperbaiki landasan yurisdiksinya agar mempunyai pijakan kuat terhadap kaedah internasional yang bisa saja merugikan kepentingan nasional. Usaha lembaga legislatif Indonesia dalam mengatur hal ini meskipun masih terdapat kekurangan dalam berbagai segi namun patut mendapat apresiasi, karena proses perkembangan hukum tidak serta merta berubah dengan hanya membuat draft Undang-undang dan mengesahkannya, melainkan harus didahului dengan membangun kesiapan mental nasional.
Dengan makalah ini, meskipun dengan segala kekurangannya, penulis mencoba menyajikan pembahasan menyeluruh tentang hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional dan relevansinya dengan praktek ke-Indonesia-an. WaAllahu a’lamu bi Showwab.

Catatan: Tulisan ini dipresentasikan pada kajian reguler Forum Studi Syariah wal Qonun, kamis 11 Maret 2010 .
(Penulis adalah anggota Senat FSQ, belajar di Institut Liga Arab, konsentrasi bidang hukum)

PERKEMBANGAN SEJARAH HUKUM INTERNASIONAL

fsq_cairo@yahoo.com (Forum Studi Syariah wal Qanun) — Wed, 03 Mar 2010 21:40:00 +0000

Oleh: Irfan Islami

Berbicara tentang Hukum Internasional tidak lepas dari topik utamanya adalah Negara dan Organisasi-organisasi internasional sebagai subyek hukumnya. Negara menjadi subyek utama dalam teori hukum internasional seperti halnya perorangan (warga) dalam Hukum Nasional atau Hukum Privat. Dengan semakin berkembangnya Negara dewasa ini maka aturan dan disiplin internasional menjadi pilar penting dalam mengatur relasi internasional antar Negara satu dengan yg lainnya. Aturan dan disiplin internasional antar bangsa inilah yg menjadi poin pembahasan dari Hukum Internasional.

Hukum internasional telah muncul berabad-abad lamanya, diketahui sejak 2100 SM telah ada Hukum yg mengatur hubungan antar dua negara pada wilayah Mesopotamia. Dengan semakin berkembangnya zaman dan era dari klasik hingga modern, hal ini mempengaruhi semakin berkembangnya teori Hukum Internasional dari para pemikir dan ilmuwan dizaman-zaman tertentu. Kajian Hukum internasional bukanlah kajian hukum yg berumur tua dan bersifat absolut, terhitung sejak berabad-abad sebelum masehi selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan geografis serta tatanan administratif dan politik antar negara satu dgn yang lainnya.

Perumusan hasil kajian atas hubungan antar bangsa-bangsa ini menjadi suatu disiplin keilmuan yg telah, sedang dan akan terus mengalami sentuhan perubahan selaras dengan pergeseran iklim politik, sosial dan budaya yang melanda dunia internasional. Hal ini bukan berarti bahwa hukum internasional saat ini belum menemukan sedikitpun konsensus ilmiah di bidang hukum yang mengalasi hamparan pandangan para pakar yang terus dan kian berkembang. Hanya saja prinsip hukum yang nyaris tersepakati itu berpotensi besar untuk selalu berubah dan bergeser sejalan dengan kemajuan relasi antar bangsa itu sendiri.

Sebelum kita masuk pada tujuan pembahasan, perlu kita jelaskan terlebih dahulu pengertian hukum internasaional itu sendiri. Dewasa ini, pengertian hukum internasional (international law/al-qonun al-dauli) telah mencapai konsensus umum untuk diartikan sebagai, sekumpulan peraturan dan norma-norma hukum yang diberlakukan untuk mengatur hubungan-hubungan subyek hukum internasional (bangsa-bangsa dan entitas lainnya, seperti lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi internasional), yang menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta batasan-batasan relasi yg tercipta antara para subjek hukum internasional dan perusahaan multinasional atau individu (Warga Negara).

Dari devinisi diatas dapat kita simpulkan bahwa pengertian hukum internasional mencakup 3 prinsip:
- Prinsip pertama: yang berhak dan tunduk pada hukum internasional adalah subyek hukum internasional (international personality/askhos al-qonun al-dauli) yg terdiri atas Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional.
- Prinsip kedua: hubungan yg berlaku adalah hubungan internasional (international relation/al-‘alaqat al-dauliyah).
- Prinsip ketiga : `kaidah-kaidah dan norma-norma hukum internasional merupakan kaidah wajib (obligation rules/al-qowa’id al-mulzimah) .

Akar Sejarah Hukum Internasional Publik

Hukum internasional publik sangat terkait dengan pemahaman dari segi sejarah. Melalui pendekatan sejarah ini, tidak sekedar proses evolusi perkembangan hukum internasional dapat diketahui secara faktual kronologis, melainkan juga seberapa jauh kontribusi setiap masa bagi perkembangan hukum internasioanal. Sejarah merupakan salah satu metode bagi pembuktian akan eksistensi dari suatu norma hukum. Hal ini dapat dibuktikan antara lain melalui salah satu sumber hukum internasional, yaitu kebiasaan/adat istiadat (custom/al-‘urf).

Sistem Hukum Internasional merupakan suatu produk, kasarnya dari empat ratus tahun terakhir ini yang berkembang dari adat istiadat dan praktek-praktek negara-negara eropa modern dalam hubungan serta komunikasinya dengan negara-negara lain. Tapi kita pun perlu melihat jauh sebelum perkembangan zaman Eropa Modern yaitu pada periode klasik, beberapa Negara telah melaksanakan Hukum Internasional secara tidak langsung, dan adapun para ahli yang lahir sebelum zaman Eropa Modern tersebut dipandang telah memunculkan dasar-dasar dari pemikiran mengenai adat-istiadat yang ditaati oleh masyarakat serta adanya beberapa kasus sejarah, seperti penyelesaian arbitrasi (perwasitan) pada masa Cina Kuno dan awal Dunia Islam yang memberikan sumbangan terhadap evolusi sistem modern Hukum Internasional.

Sejarah Hukum Internasional dalam perkembangannya mengalami beberapa periode evolusi yang terbilang berkembang dengan cepat dan menarik. Fase-fase tersebut dapat kita bagi dalam 3 pembahasan; Periode Kuno, Periode Klasik dan Periode Modern:

A. Sejarah Hukum Internasional Kuno:

Permulaan hukum internasional dapat kita lacak kembali mulai dari wilayah Mesopotamia pada sekitar tahun 2100 SM, dimana telah ditemukannya sebuah perjanjian pada dasawarsa abad ke-20 yang ditandatangani oleh Ennamatum, pemimpin Lagash dan pemimpin Umma. Perjanjian tersebut ditulis diatas batu yang didalamnya mempersoalkan perbatasan antara kedua negara kota tersebut, yang dirumuskan dalam bahasa Sumeria.

Bangsa-bangsa lain yang sangat berpengaruh dalam perkembangan hukum internasional kuno adalah India, Yahudi, Yunani, Romawi, Eropa Barat, Cina dan Islam:

a. India
Dalam lingkungan kebudayaan India Kuno telah terdapat kaedah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antar kasta, suku-suku bangsa dan raja-raja yang diatur oleh adat kebiasaan. Menurut Bannerjce, adat kebiasaan yang mengatur hubungan antara raja-raja dinamakan Desa Dharma. Pujangga yang terkenal pada saat itu Kautilya atau Chanakya.Penulis buku Artha Sastra Gautamasutra salah satu karya abad VI SM di bidang hukum.

b. Yahudi
Dalam Kitab Perjanjian Lama, bangsa yahudi mengenal ketentuan mengenai perlakuan terhadap orang asing dan cara melakukan perang. Perjanjian Lama adalah kitab suci bagi umat Yahudi, yang sebagian besar ditulis dalam bahasa ibrani. Dalam hukum perang masih dibedakan perlakuan terhadap mereka yang dianggap musuh bebuyutan, sehingga diperbolehkan diadakan penyimpangan ketentuan perang.

c. Yunani
yunani kuno dibagi kedalam dua Golongan, yaitu Golongan Orang Yunani dan Luar Yunani yang dianggap sebagai orang biadab (barbar). Mereka juga sudah mengenal arbitration (perwasitan) dan diplomat yang tinggi tingkat perkembangannya. Sumbangan terbesar dari masa ini adalah Hukum Alam, yaitu hukum yang berlaku mutlak dimana saja dan berasal dari rasio/akal manusia. Menurut Profesor Vinogradoff, hal tersebut merupakan embrio awal yang mengkristalisasikan hukum yang berasal dari adat-istiadat, contohnya adalah dengan tidak dapat diganggugugatnya tugas seorang kurir dalam peperangan serta perlunya pernyataan perang terlebih dahulu.

Dalam prakteknya dengan hubungan negara luar, Yunani kuno memiliki sumbangan yang sangat mengesankan dalam kaitannya dengan permasalahan publik. Akan tetapi, sebuah hal yang sangat aneh bagi sistem arbitrase modern yang dimiliki oleh arbitrase Yunani adalah, kelayakan bagi seorang arbitrator untuk mendapatkan hadiah dari pihak yang dimenangkannya.

d. Romawi
Pada masa ini orang-orang Romawi Kuno mengenal dua jenis Hukum, yaitu Ius Ceville (Hukum bagi Masyarakat Romawi) dan Ius Gentium (bagi Orang Asing). Hanya saja, pada zaman ini tidak mengalami perkembangan pesat, karena pada saat itu masyarakat dunia merupakan satu Imperium, yaitu Imperium Roma yang mengakibatkan tidak adanya tempat bagi Hukum Bangsa-Bangsa. Hukum Romawi telah menyumbangkan banyak sekali asas atau konsep yang kemudian diterima dalam hukum Internasional ialah konsep seperti occupatio servitut dan bona fides, juga asas “pacta sunt servanda” (setiap janji harus disepakati) yang merupakan warisan kebudayaan Romawi yang berharga.

Bangsa Romawi dalam pembentukan perjanjian-perjanjian dan perang diatur melalui tata cara yang berdasarkan pada upacara keagamaan. Sekelompok pendeta-pendeta istimewa atau yang disebut Fetiales, tergabung dalam sebuah dewan yang bernama collegium fetialum yang ditujukan bagi kegiatan-kegiatan yang terkait secara khusus dengan upacara-upacara keagamaan dan relasi-relasi internasional. Sedangkan tugas-tugas fetiales dalam kaitannya dengan pernyataan perang, merekalah yang menyatakan apakah suatu bangsa (asing) telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak bangsa Romawi atau tidak.

e. Eropa Barat
Pada masa ini, Eropa mengalami masa-masa chaotic (kacau-balau) sehingga tidak memungkinkannya kebutuhan perangkat Hukum Internasional. Selain itu, Selain itu, Selama abad pertengahan dunia Barat dikuasai oleh satu sistem feodal yang berpuncak pada kaisar sedangkan kehidupan gereja berpuncak pada Paus sebagai Kepala Gereja Katolik Roma. Masyarakat Eropa waktu itu merupakan satu masyarakat Kristen yang terdiri dari beberapa negara yang berdaulat dan Tahta Suci, dan sebagai pewaris kebudayaan Romawi dan Yunani.

f. Cina
Pencapaian yang menarik dari bangsa Cina adalah upaya pembentukan perserikatan negara-negara Tiongkok yang dicanangkan oleh Kong Hu Cu, yang dianggap telah sebanding dengan konsepsi Liga Bangsa-Bangsa (LBB) pada masa modern.

g. Islam
Pada periode ini umat islam terbagi-terbagi pada beberapa Negara dan bangsa, sehingga tidak dimungkinkannya untuk menyatakan suatu pandangan Islam yang dapat mewakili semua kelompok yang terdapat didalamya. Beberapa sarjana memiliki anggapan bahwa hukum internasional modern tidak murni sebagai hukum yang secara eksklusif warisan Eropa. Sehingga mereka berkesimpulan akan terdapatnya pengaruh-pengaruh yang indispensable dari peradaban-peradaban lain, yang diantaranya adalah peradaban Islam, yang pada saat itu merupakan kekuatan ekonomi di atas bangsa Eropa. Pengaruh Islam terhadap sistem hukum internasional Eropa dinyatakan oleh beberapa sejarawan Eropa diantaranya Marcel Boissard dan Theodor Landschdeit.

Hukum internasional islam telah muncul jauh sebelum hukum internasional barat ada. Di zaman Rasulullah, praktek internasional telah diberlakukan dengan seadil-adilnya. Rasulullah telah membuat pedoman hubungan antara negara Islam dengan non-Islam dalam perang dan damai. Beliau juga telah mengadakan beberapa perjanjian-perjanjian internasional dengan bangsa-bangsa lain.
Pakar Hukum internasional Islam modern Madjid Khaduduri mengakui, Islam memiliki karakter agresif dengan lebih mengarah pada penaklukkan dibandingkan kristen, sebagaimana yg tercantum dalam Wasiat Lama ataupun Baru. Hal ini menunjukkan bahwa Hukum Islam memiliki kelebihan dalam hal pengaturan mengenai hukum perang yang lebih komprehensif, yang dibuktikan dengan pengecualian wanita, anak-anak, orang tua, binatang dan lingkungan sebagai kategori non-combatans, sebagaimana dinyatakan dalam pidato Abu Bakar ra, ataupun praktek pertukaran tawanan secara besar-besaran yang diduga bermula dari Khalifah Harun Al-Rasyid.

Dar al-islam (Negara Islam) dan Dar al-harb (Negara Non-Islam).

Sebuah perbedaan penting dibuat dalam teologi Islam adalah antara dar al-harb dan dar al-islam. Sederhananya, dar al-harb (wilayah perang atau kekacauan) adalah nama untuk daerah di mana Islam tidak mendominasi, dan kehendak Ilahi tidak diamati, dan terjadi perselisihan norma didalamnya. Sebaliknya, dar al-islam (wilayah damai) adalah suatu wilayah di mana Islam mendominasi, dan mayoritas tunduk dan taat pada Ilahi, dan di mana perdamaian dan ketenangan menjadi tujuan pemerintahannya.

Pada awalnya, perbedaan ini tidak muncul secara sederhana, namun pada satu hal, divisi ini dianggap sebagai hukum daripada teologis. Dar al-harb tidak terlepas dari dar al-islam, ada hal-hal dimana popularitas muslim bukanlah faktor utama sebagai identitas wilayah, akan tetapi dipengaruhi oleh sistem pemerintah yang memiliki kendali penting dalam Negara. Sebuah bangsa berpenduduk mayoritas Muslim yang tidak diperintah oleh hukum Islam dapat disebut sebagai dar al-harb, sementara bangsa minoritas Muslim yang diperintah oleh hukum Islam dapat memenuhi syarat sebagai bagian dari dar al-islam.

Islam adalah agama yang lebih terfokus pada perilaku yang tepat (ortopraksi) daripada keyakinan dan iman (ortodoksi). Dalam islam, iman seseorang bisa bertambah dan bisa berkurang sesuai dengan prilaku dan usaha yg dilakukannya. Keimanan seseorang akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dari sini kita dapat simpulkan ketika dar al-islam benar-benar berdiri, maka hal ini akan berpengaruh pada semakin meningkatnya keimanan seseorang (penduduknya), karena prilaku masyarakat yang baik dan benar menjadi asas terbentuknya kehidupan yg harmonis, aman dan damai.

Islam juga merupakan agama yang tidak pernah memiliki ideologi atau tempat teoritis pemisahan antara politik dan bidang agama. Dalam Islam ortodoks, kedua istilah ini merupakan suatu fundamental dan harus dihubungkan. Itu sebabnya dalam divisi ini, antara dar al-harb dan dar al-islam lebih didefinisikan sebagai kontrol politik daripada popularitas agama.

Sifat dar al-harb yang secara harfiah berarti "wilayah perang," perlu dijelaskan sedikit lebih detail. Untuk satu hal ini, diidentifikasikan sebagai daerah kekacauan yang didasarkan pada premis (dasar pikiran), bahwa perselisihan dan konflik merupakan konsekuensi dari orang yg gagal mengikuti kehendak Tuhan. Secara teori, setidaknya, ketika semua orang konsisten dalam ketaatan mereka kepada aturan yang ditetapkan oleh Allah, maka itu akan berdampak pada terciptanya kehidupan yang damai dan harmonis antara satu dengan yg lainnya.

Hubungan Dar al-Islam dan Dar al-harb:

Negara islam (Daulah al-Islamiyah) merupakan suatu negara yg berdiri berasaskan pada satu keyakinan (‘aqidah/iman), dan para penduduknya bersatu dalam kesatuan suku bangsa yaitu satu ummat (ummatun wahidah) yang tidak dibedakan atas dasar jenis, bahasa, adat dan budaya ataupun oleh faktor perbedaan lainnya. Mereka adalah saudara sebagaimana dalam firman Allah SWT. “Sesungguhnya Orang-orang mu’min itu adalah saudara” dan dalam ayat yang lainya, “Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku”. (Al-Anbiya; 92).

Hubungan Negara Islam dengan Negara-negara lainnya bisa dibedakan dalam dua kondisi; kondisi perang dan kondisi damai.

Kondisi Perang:

Ketika Negara islam berada dalam kondisi diserang oleh Negara-negara musuh, maka perang hukumnya wajib, sebagaimana dalam firman Allah: “Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim”. (Q.S Al Mumtahanah: 8 dan 9)

Banyak di temui dalam sejarah: orang-orang kafir yang membantu kaum muslimin dalam perjuangan Islam seperti dalam penaklukan Spanyol dan penaklukan Mesir. Mereka mengusir orang-orang Romawi dengan bantuan orang Qibti. Banyak pula di antara orang-orang kafir yang diangkat sebagai pegawai pada kantor-kantor Pemerintah di masa Umar bin Khattab dan pada masa kerajaan Umawiyah dan `Abbasiah, bahkan ada di antara mereka yang diangkat menjadi duta mewakili pemerintahan Islam. Dari sini menggambarkan bahwa islam menjunjung tinggi nilai keadilan dan persamaan dalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara penduduk-penduduknya (Muslim dan non-Muslim). Namun, apabila orang-orang kafir memerangi dan mengsusir penduduk Muslim dari negerinya, maka perang menjadi wajib hukumnya.

Kondisi Damai:

Sedangkan ketika dalam kondisi damai, telah kita jelaskan sebelumnya bahwa islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan dan persamaan tanpa memandang perbedaan ras, suku, jenis, adat dan budaya. Dalam kondisi ini, hubungan antara Negara islam dengan Negara-negara lain (non-islam) sebatas pada menjalin hubungan kerjasama (perdamaian) dan perjanjian-perjanjian baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, dll. Sesungguhnya Islam cenderung pada kedamaian sesuai dengan makna harfiyahnya ‘Islam=damai’, bukan perang/memusuhi, dan islam melarang seorang muslim untuk membunuh orang lain hanya karena beda keyakinan (agama) atau karena kesalahan yg dilanggar olehnya, tetapi islam memberikan wewenang untuk melawan apabila diserang, dan perang dalam islam memiliki dua tujuan utama, yaitu: menangkis agresi (permusuhan/perlawanan) dan melindungi serta mengokohkan risalah da’wah al-islamiyah.

Asas dari pendapat ini adalah firman Allah SWT. “Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil” (Q.S Al Mumtahanah: 8), dan diayat yang lainnya: “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikanlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim”. (Q.S. Al-Baqarah; 190-193).

Islam melarang (dalam perang) membunuh wanita, anak-anak kecil, orang-orang tua, biarawan, dan orang-orang yang cacat (buta, dll), karena mereka bukan dari golongan prajurit perang.

Dewasa ini, dan yang masih hangat-hangatnya saat ini adalah isu terorisme yg ditujukan pada gerakan dan organisasi-organisasi islam oleh dunia internasional khususnya wilayah barat. Pada pembahasan kali ini tidak akan kami jelaskan secara detail, karena akan keluar pada topik kajian kita saat ini. Namun, sedikit kami tambahkan, bahwa ideologi yang menghalalkan segala cara untuk memerangi dan membunuh orang-orang kafir adalah tidak benar. Orang-orang kafir dalam hubungannya dengan islam terbagi menjadi empat golongan:
a. Ahlu Dzimmah (penduduk non-muslim yang bermukim di Negara islam),
b. al-Musta’min (orang asing yang dapat perlindungan, yang masuk dalam Negara islam untuk keperluan wisata, study, dll dan dengan waktu yg terbatas),
c. al-Mu’ahhad (orang-orang kafir yang telah terjadi kesepakatan antara mereka dan kaum muslimin untuk tidak berperang dalam kurun waktu yang telah disepakati),
d. al-harbi (orang asing yang masuk ke Negara islam dengan tujuan memusuhi dan memerangi dan merampas hak-hak orang-orang muslim).

Untuk golongan yang pertama, sebelumnya telah dijelaskan bagaimana islam memberikan tempat dan wilyah kepada orang-orang non-muslim dalam hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sebagai penduduk Negara islam. Mereka berhak untuk mendapatkan perlakuan yg sama dan adil baik dalam kehidupan pemerintahan maupun dalam kehidupan sosial. Rasululullah SAW. Bersabdah: “barang siapa yang menyakiti ahlu dzimmah maka akulah lawannya, dan siapa-siapa yang menjadi lawanku maka dihari kiamat dia akan tetap menjadi lawanku” al-khatib al-jami’ 2/269.

Sedangkan untuk golongan yang kedua al-musta’min, hubungannya dapat kita jelaskan dengan ‘aqdul amman (akad keamanan), yaitu komitmen masing-masing untuk saling menjaga keamanan dan keselamatan dari gangguan/bahaya, dan komitmen untuk tidak menciptakan kerusakan dan bahaya. Allah SWT. berfirman dalam hal ini: “Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.” (QS. At Taubah: 6)

Untuk golongan yang ketiga yaitu Al-Mu’ahhad, Rasulullah SAW bersabdah: “Siapa yang membunuh kafir mu’ahad ia tidak akan mencium bau surga. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan empat puluh tahun.” (HR. Bukhari no. 3166)

Sedangkan golongan yang terakhir adalah golongan yang wajib untuk diperangi adalah golangan al-harbi, sebagaimana dalam firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah 190-193 seperti yang telah tertulis sebelumnya “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu….”. Mereka inilah yang menjadi musuh islam yang sesungguhnya, yang hendak memerangi, mengusir dan membuat kerusakan dimuka bumi. Dan masih banyak dalil-dalil al-Qur’an dan al-Hadis yang menganjurkan untuk memerangi orang-orang kafir (al-harbi).

B. Permulaan Hukum Internasional Klasik

Setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi dan runtuhnya Kekaisaran Romawi Suci menjadi kota mandiri, kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa untuk pertama kalinya menyatakan kebutuhannya akan aturan perilaku antara masyarakat internasional secara besar-besaran. Sebagian besar Negara-negara Eropa meruju’ pada kode Justinian hukum dari Kekaisaran Romawi dan hukum kanon Gereja Katolik untuk mencari inspirasi.

Perdagangan internasional adalah katalis nyata untuk tujuan pengembangan aturan-aturan perilaku antar negara. Tanpa aturan dan kode etik, ada sedikit hal yang menjamin perda-gangan dan melindungi para pedagang asing dari tindakan-tindakan yang mengancam. Kepentingan ekonomi inilah yang mendorong terjadinya evolusi kebiasaan internasional untuk mengatur perdagangan luar negeri, dan yang paling penting adalah aturan dan kebiasaan hukum maritim.

Seperti halnya dalam perdagangan internasional, eksplorasi dan peperangan menjadi faktor yang menghalang distribusi kebutuhan untuk umum dan terealisasinya praktek-praktek kebiasaan internasional. Di abad ke-13 M, muncul perhimpunan Liga Hanseatik untuk memperkuat kesehatan ekonomi dari kota-kota Jerman Utara yang bersatu. Dari sini perdagangan internasional berkembang pesat, dan Hamburg menjadi pelabuhan utama dalam perdagangan antara Rusia dan Flandria dengan posisinya sebagai penguasa dan penjaga sungai Elbe. Kota di Italia menjadi pengatur diplomatik negara-negara berkembang, ketika mereka mulai mengirim duta besar modal asing. Perjanjian-perjanjian antara pemerintah dimaksudkan untuk mengikat dan menjadi alat yang berguna untuk melindungi perdagangan. Kengerian Perang Tiga Puluh Tahun Sementara itu melahirkan kecaman untuk menciptakan peraturan-peraturan tempur yang akan melindungi masyarakat sipil.

Permikiran Fransisco Vittoria (1480-1546).

Fransisco Vittoria adalah seorang Biarawan Dominikan berkebangsaan Spanyol, menulis buku Relectio de Indis mengenai hubungan Spanyol dan Portugis dengan orang Indian di AS. Ia beranggapan bahwa Negara dalam tingkah lakunya seperti individu, tidak boleh bertindak sesuka hati (Ius Intergentes), akan tetapi Negara memerlukan aturan dalam menjalankan hubungan internasional. Dengan demikian, hukum bangsa-bangsa yang ia namakan ius intergentes tidak hanya terbatas pada dunia kristen Eropa, melainkan meliputi seluruh umat manusia.

Pemikiran Hugo Grotius (1583-1645)

Praktek internasional, adat-istiadat, peraturan dan perjanjian berkembang biak sampai pada titik kerumitan. Beberapa sarjana mencoba mengkompilasi hingga terlahir risalah yang terorganisir. Yang Paling penting diantaranya adalah Hugo Grotius, risalah De Jure Belli Ac Pacis Libri Tres (hukum perang dan damai) tahun 1625, yang dianggap sebagai titik awal bagi perkembangan hukum internasional modern. Sebelum Hugo Grotius, kebanyakan para pemikir Eropa beranggapan bahwa hukum diperlakukan sebagai sesuatu yang independen dari manusia, dengan bersandarkan pada hukum alam.

Pemikiran Grotius tidak begitu berbeda dengan yang lainnya kecuali dalam satu hal penting, Pemikir-pemikir sebelumnya percaya bahwa hukum alam itu diberlakukan oleh dewa, sedangkan Grotius percaya bahwa hukum alam berasal dari universal dan bersifat umum untuk semua orang.

Perspektif rasionalis ini memungkinkan Grotius untuk menempatkan beberapa hukum yang mendasari prinsip-prinsip rasional. Hukum tidak dipaksakan dari atas, tetapi berasal dari prinsip-prinsip, termasuk prinsip-prinsip dasar aksioma (yang tetap atau dianggap terbukti dengan sendirinya) dan restitusi (hal yang merugikan diperlukan yang lain). Kedua prinsip ini telah menjadi dasar bagi sebagian besar hukum internasional berikutnya. Selain dari prinsip-prinsip hukum alam, Grotius juga menghubungkannya dengan kebiasaan internasional, peraturan tentang apa yang "seharusnya" dilakukan. Hal ini merupakan pendekatan hukum internasional positif (al-madrosah al-maudu’iyah lil qonun al-dauli) yang diperkuat dari waktu ke waktu.

Perjanjian Westphalia 1648

Hukum Internasional modern menjadi suatu sistem hukum yang mengatur hubungan internasional, yang lahir bersamaan dengan kelahiran masyarakat Internasional yang didasarkan pada negara-negara nasional. Sebagai titik saat lahirnya negara-negara nasional yang modern biasanya diambil saat ditandatanganinya perjanjian perdamaian Westphalia yang mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun di Eropa.

Perdamaian Westphalia dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah Hukum Internasional modern, bahkan dianggap sebagai suatu peristiwa Hukum Internasional modern yang didasarkan atas negara-negara nasional, sebabnya adalah :
1. Selain mengakhiri perang 30 tahun, Perjanjian Westphalia telah meneguhkan perubahan dalam peta bumi politik sebagai dampak perang di Eropa.
2. Perjanjian perdamaian mengakhiri usaha Kaisar Romawi suci untuk berkuasa selama-lamanya.
3. Hubungan antara negara-negara dilepaskan dari persoalan hubungan kegerejaan dan didasarkan atas kepentingan nasional negara itu masing-masing.
4. Kemerdekaan negara Netherland, Swiss dan negara-negara kecil di Jerman diakui dalam Perjanjian Westphalia.

Selain itu, Perjanjian Westphalia meletakan dasar bagi susunan masyarakat Internasional yang baru, baik mengenai bentuknya yang didasarkan atas negara-negara nasional (tidak lagi didasarkan atas kerajaan-kerajaan), maupun mengenai hakekat negara itu dan pemerintahannya yaitu pemisahan kekuasaan negara dan pemerintahan dari pengaruh gereja.

Ciri-ciri pokok yang membedakan organisasi susunan masyarakat Internasional yang baru ini dari susunan masyarakat Kristen Eropa pada zaman abad pertengahan adalah:
1. Negara merupakan satuan teritorial yang berdaulat.
2. Hubungan nasional yang satu dengan yang lainnya didasarkan atas kemerdekaan dan persamaan derajat.
3. Masyarakat negara-negara tidak mengakui kekuasaan di atas mereka seperti seorang kaisar pada zaman abad pertengahan dan Paus sebagai Kepala Gereja.
4. Hubungan antara negara-negara berdasarkan atas hukum yang banyak mengambil pengertian lembaga Hukum Perdata, Hukum Romawi.
5. Negara mengakui adanya Hukum Internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antar negara tetapi menekankan peranan yang besar yang dimainkan negara dalam kepatuhan terhadap hukum ini.
6. Tidak adanya Mahkamah (Internasional) dan kekuatan polisi internasional untuk memaksakan ditaatinya ketentuan hukum Internasional.
7. Lunturnya anggapan perang yang berkaitan dengan segi-segi keagamaan, beralih dari anggapan mengenai doktrin bellum justum (ajaran perang suci) kearah ajaran yang menganggap perang sebagai salah satu cara penggunaan kekerasan.

Dasar-dasar yang diletakkan dalam Perjanjian Westphalia ini diperteguh dalam Perjanjian Utrech, yaitu perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1713 yang membantu mengakhiri Perang Suksesi Spanyol.

C. Hukum Internasional Modern:

Dalam Hukum internasional modern, keputusan pengadilan dan perjanjian/traktat lebih berpengaruh dari pada pendapat ahli hukum. Ada beberapa sumber-sumber hukum internasional yang turut mempengaruhi lahirnya hukum internasional tertulis. Secara karakteristik, sumber hukum internasional dapat dibagi menjadi dua; Pertama adalah sumber formil (al-mashadir al-syakliyah / formal source), kedua adalah sumber materil (al-mashodir al-madiyah / material source). Secara singkat, sumber formil dapat diartikan sebagai segala proses prosedural yang melegalisi hukum internasional secara nyata. Sedangkan sumber materil adalah segala sesuatu di mana hukum internasional bersumber dari padanya dan menjadi asas. Beberapa sumber valid yang dapat dijadikan sandaran hukum internasional adalah sebagai berikut:

a. Adat istiadat/kebiasaan Internasional (al-'urf al-dauli/International Custom)

Asas kebiasaan merupakan suatu sumber hukum internasional yang tersepakati keabsahannya dalam mendasari peraturan-peraturan antar negara. Para pakar hukum internasional bersepakat bahwa perilaku kebiasaan internasional mempunyai dua elemen. Pertama, adalah elemen psikologikal (al-'unshur al-ma'nawi) yaitu, tercapainya suatu pengakuan dunia internasional akan legalitas suatu aksi kebiasaan tertentu dan tumbuhnya komitmen untuk menghormatinya. Kedua, adalah elemen materil (al-'unshur al-maadi), elemen kedua ini akan terpenuhi dalam suatu perilaku tertentu bila di dalamnya terdapat dan terpenuhinya beberapa sub elemen sebagai berikut:
1. Kecukupan Temporalistis (Fatroh Zamaniah Mu'ayyanah/Duration of Practice)
2. Generalitis ('Umumiyah al-Suluk/ Extend of Practice)
3. Keterpaduan (Ittisaqi/Uniform)

b. Perjanjian Internasional (Mu'ahadat/Treaties)

Perjanjian internasional adalah suatu kesepakatan yang tunduk di bawah peraturan hukum internasional, baik berupa kesepakatan umum ataupun khusus yang melibatkan dua Negara atau lebih. Sebuah perkembangan penting dalam hukum internasional modern adalah konsep "persetujuan/perjanjian". Sebelum Perang Dunia II, negara tidak akan dipertimbangkan untuk terikat dengan aturan tertentu, kecuali setelah adanya persetujuan resmi atau sudah menjadi hal yang lazim untuk mematuhinya.

Perjanjian modern ditafsirkan sesuai dengan Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian. Konvensi ini sangat diterima secara luas, bahkan bangsa yang tidak berpihakpun mengikuti konvensi ini. Dalam konvensi ini, aturan yang paling penting dan masuk akal adalah bahwa suatu perjanjian harus ditafsirkan sesuai dengan makna polos bahasanya, dengan konteks tujuan dan dengan itikad yg baik. Hal ini untuk mencegah terjadinya pertikaian dan pertengkaran seputar penafsiran perjanjian atau dalam istilahnya nit-picking.

Dalam dunia modern, perjanjian internasional merupakan sumber hukum yang lebih penting dari yang lainnya. Bahkan negara yang paling kuat bergantung padanya dan berusaha untuk memenuhinya. Dan apabila mengabaikannya maka kerugian adalah konsikuensinya.

c. Prinsip Hukum Umum (Al Mabadi' al Ammah Lil Qonun/General Principles of Laws)

Meskipun bukan merupakan sumber pokok hukum internasional sebagaimana dua sumber yang telah disebutkan di atas, sumber yang ketiga ini juga diakui publik internasional sebagai salah satu sumber hukumnya. Walaupun devinisi tentang sumber hukum ini belum mencapai kata sepakat, setidaknya pengertian yang biasa dipakai dalam mengartikan sumber hukum ini adalah prinsip-prinsp umum yang diakui legalitas dan kekuatan hukumnya oleh semua bangsa-bangsa masyarakat internasional, sebagai contohnya adalah tentang prinsip tanggungjawab atas tindakan yang merugikan pihak lain dan semacamnya.

d. Keputusan Hukum Internasional (Ahkamu al-Qodlo al Dauli/ Judicial Decisions)

Sumber ke empat ini sebenarnya adalah sumber hukum internasioanal yang bersifat cabang/sub (al mashdar al ihtiyathi / subsidiang source), sehingga meskipun keputusan ini hakikatnya hanya berlaku bagi Negara-negara yang menjadi subyek penghakiman, namun keputusan yang diambil atas Negara tersebut bisa dijadikan sebagai argumentasi pada suatu kasus yang sama pada Negara yang berbeda.

D. Hukum Internasional Islam

Pakar dan peneliti hukum internasional modern menjadikan buku Grotius sebagai dasar ilmu hukum internasional, padahal buku tersebut baru muncul pada abad ke-17 M atau pada tahun 1625. Sebaliknya, ulama Islam dengan bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis telah menulis buku mengenai hukum internasional sekitar 1.000 tahun sebelumnya. Yaitu, dimulai dengan penulisan Zaid bin Ali (wafat tahun 122 H). Diakui bahwa Imam Abu Hanifah (wafat tahun 150 H) memberikan ceramah dengan judul Hukum Internasional Islam, Beliau termasuk orang pertama yang menggunakan istilah syiar untuk hukum tersebut, hal ini dilanjutkan oleh sahabat dan muridnya, Muhammad bin Hassan al-Shaibani (wafat tahun 189 H), dengan menulis dua buku Kitab al-Siyar al-Saghir dan Kitab al-Siyar al-Kabir. Imam Malik (wafat tahun 189 H) juga mengkhususkan beberapa bab mengenai hukum internasional dalam kitabnya al-Muwattha.

Dalam konteks internasional, hubungan antara negara diatur oleh satu hukum internasional yang definisinya adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara negara serta menentukan hak dan kewajiban bagi setiap negara dalam keadaan damai atau perang. Maka peraturan yang dijadikan sebagai hukum internasional semestinya diawasi dan dipegang oleh suatu badan pelaksana (eksekutif) yang mempunyai wewenang agar semua negara mematuhinya.

Konsep Hukum Internasional Islam adalah berdasarkan kepada nilai (value), bukan kepentingan (interest) seperti yang dipraktekkan oleh Barat sepanjang sejarah. Barat menempatkan kekuatan sebagai fokus hubungan internasional. Hukum internasional, menurut Barat adalah hukum negara kuat dalam memaksakan kehendaknya. Kita lihat saja apa yang terjadi di Palestina, Afghanistan, Irak, Sudan, dan Iran. Semua keputusan yang tidak memihak kepentingan Barat pasti ditolak dan semua keputusan yang memihak kepada kepentingan mereka akan didukung walaupun diperlukan satu adegan diplomatik dalam prosesnya.

Islam secara umum, Dr. M. Abu Zahrah mengemukakan sepuluh prinsip dasar tentang kelangsungan hubungan internasional dalam teori dan praktek kaum Muslimin, Yaitu :
1. Islam menempatkan kehormatan dan martabat manusia sebagai makhluk terhormat. Ia sebagai khalifah di muka bumi.
2. Manusia sebagai umat yang satu dan disatukan, bukan saja oleh proses teori evolusi historis dari satu keturunan Nabi Adam as, melainkan juga oleh sifat kemudian yang universal.
3. Prinsip kerjasama kemanusiaan (ta’awun insani) dengan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan.
4. Prinsip toleransi (tharsomah) dan tidak merendahkan pihak lain.
5. Adanya kemerdekaan (hurriyah/istiqlal). Kemerdekaan menjadi sangat penting sebab merupakan akar pertumbuhan dan kesempurnaan manusia.
6. Akhlak yang mulia dan keadilan.
7. Perlakuan yang sama dan anti diskriminasi.
8. Pemenuhan atas janji.
9. Islam menyeru kepada perdamaian, karena itu harus mematuhi kesepakatan merupakan kewajiban hukum dan agama.
10. Prinsip kasih sayang dan mencegah kerusakan.

Ajaran Islam adalah ajaran Ilahi yang adil karena dibuat oleh Sang Maha Pencipta. Ajaran Islam bukan untuk kelompok tertentu tetapi untuk semua kelompok (rahmatan lil ‘alamin). Rasulullah melaksanakan hukum internasional dengan seadil-adilnya dan menyuruh umatnya untuk mengikuti jejak Baginda. Beliau membuat pedoman hubungan antara negara Islam dan non-Islam dalam perang dan damai (-seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya-). Ketika perang tidak boleh membunuh wanita, orang tua, anak-anak, binatang, membakar tanaman, dan merusak lingkungan. Adab dalam perang wajib dipatuhi oleh semua pejuang Islam, jika tidak maka dia termasuk musuh Nabi.

Pada masa damai, perjanjian dengan negara non-Islam harus dipatuhi dan dijunjung tinggi dengan menjaga dan melaksanakan semua aturan main. Abu Rafi adalah duta orang Quraisy dalam suatu perjanjian dengan Nabi. Tetapi setelah menandatangani perjanjian, dia ingin memeluk Islam, Nabi pun melarangnya dan memberi saran apabila dia ingin masuk Islam, dia mesti menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu dan kembali ke Makkah, setelah itu baru kembali lagi ke Madinah sebagai orang biasa bukan utusan Quraisy. Wahshy, budak yang membunuh paman Rasulullah, yaitu Hamzah dalam Perang Uhud, adalah tempat Rasulullah pernah bersumpah untuk membalas dendam, tapi kemudian diurungkan niatnya tersebut kerena turun sebuah ayat Alquran mengenainya. Dan ketika Wahsyi diangkat menjadi utusan Habsyah, Beliau menghormatinya sebagai utusan. Nabi juga mengangkat Amr ibn Umaysh al-Damiri, seorang non-Islam sebagai duta Rasulullah di negara Habsyah. Nabi tidak membunuh utusan Musailamah al-Kazzab yang sudah jelas murtad karena dia dalam kapasitasnya sebagai utusan diplomatik. Semua contoh ini membuktikan betapa mulianya Nabi dan ajaran Islam dalam kaitannya dengan hukum internasional.

Penyebaran dan kemuliaan ilmu Islam sampai ke Eropa melalui keagungan pemerintahan Islam di Andalus. Penyebaran Islam ke Eropa mempengaruhi perkembangan hukum internasional. Kenyataan ini terbukti dengan fakta sejarah, ketika raja Eropa berduyun-duyun mempelajari ilmu pengetahuan dari orang Islam, diantara mereka adalah Roger I (Raja Sisilia), Raja Alphonse (Raja Castila), dan Raja Philip (Raja Inggris). Raja Federick II, yaitu Raja Jerman yang memanfaatkan ilmu Islam, sehingga mereka berhasil menerapkannya ke dalam kehidupan rakyatnya. Raja Frederick II, orang yang pertama memperkenalkan pemerintah yang dilembagakan di Eropa, contohnya, mendirikan sebuah universitas di Napoli pada tahun 1224, mengikuti bentuk dan susunan universitas di Cordova.

Dalam salah satu surat kabar Indonesia Republika tanggal 27 Juni 2009, memberitakan bahwa ajaran Islam diakui telah memberi pengaruh dan memperkaya hukum-hukum pengungsi internasional modern. Sebuah studi yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan bahwa pengaruh dan sumbangan Islam bagi hukum internasional tentang pengungsi lebih besar dibandingkan sumber-sumber lainnya. Pimpinan Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), Antonio Guterres, dalam kata sambutan hasil studi yang dilakukan organisasi internasional itu mengatakan; ''Komunitas internasional harus menghargai dan mengakui kontribusi ajaran Islam yang mengajarkan kebaikan dan keramahtamahan bagi hukum modern,''

Kontribusi lain yang lebih praktis, yaitu tumbuhnya negara-negara muslim sekitar pertengahan abad ke-20-an, terutama sejak dideklarasikannya sepuluh Dasasila Bandung, hasil Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955. Banyak negara di belahan benua Asia dan Afrika yang pada akhirnya melepaskan diri dari penjajahan dan merdeka. Seperti halnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yg memproklamasikan kemerdekaanya pada tanggal 17 Agustus 1945, dan negara Mesir beserta Negara-negara Arab lainnya menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia setelah dijajah oleh Belanda. Dengan demikian, lengkaplah syarat-syarat sebuah negara berdaulat bagi Republik Indonesia. Dua puluh tahun kemudian, yaitu sekitar tahun 1973, negara-negara Islam sepakat untuk mendirikan Organisasi dunia yang dinamakan Organisasi Konferensi Islam Internasional atau OKI. Soekarno dan Gamal Abdul Natsir (Presiden Mesir) telah memainkan peranan penting dalam pembentukan OKI tersebut.

Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan diatas dapat kita simpulkan bahwa, hukum internasional adalah suatu kaidah atau prinsip-prinsip hukum yang mengatur hubungan internasional antara para subyek hukum internasional. Hukum internasional telah muncul sejak berabad-abad lamanya, namun bukan berarti kajian Hukum internasional berumur tua dan bersifat absolut. Hal ini disebabkan karena hukum internasional telah, sedang dan akan terus mengalami sentuhan perubahan selaras dengan pergeseran iklim politik, sosial dan budaya yang melanda dunia internasional.

Para pakar hukum internasional sepakat bahwa sejarah merupakan salah satu metode bagi pembuktian akan eksistensi dari suatu norma hukum. Hal ini dapat dibuktikan antara lain melalui salah satu sumber hukum internasional, yaitu kebiasaan / adat istiadat (custom/al-‘urf). Sejarah Hukum Internasional dalam perkembangannya mengalami beberapa periode evolusi, yaitu; periode kuno, klasik dan modern.

Hukum internasional modern tidak murni sebagai hukum yang secara eksklusif adalah warisan Eropa, akan tetapi ada pengaruh-pengaruh yang indispensable dari peradaban-peradaban lain, yang diantaranya adalah peradaban Islam. Ajaran islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Hadis telah menjadi pedoman penting munculnya kaidah dan prinsip dasar tentang kelangsungan hubungan internasional dalam teori dan praktek kaum Muslimin. Wallahu A'lam......

*sumber-sumber referensi:
diktat kuliah al-qonun al dauli/international law
diktat kuliah al-munadzamat dauliyah / internationals organization
Pengantar Hukum Internasional
Fikrotul Islam fil 'alaqat dauliyah
Makalah-makalah
Surat Kabar Republika
Wikipedia

(makalah ini untuk dipresentasekan pada acara diskusi FSQ hari selasa tanggal 2 Maret 2010, di Masakin Usman Kairo-Egypt)

EKSISTENSI NEGARA ISLAM

fsq_cairo@yahoo.com (Forum Studi Syariah wal Qanun) — Sun, 03 Jan 2010 14:03:00 +0000

Oleh: Heru P. H.

Prolog

Bagaimana manusia memiliki kesadaran untuk membentuk komunitas untuk bernegara? Dan, bagaimana manusia bisa memiliki kesadaran untuk beragama? Bagaimana pula kecondongan itu pada perkembangannya, menjadikan sebuah Negara Agama yang muncul dalam sejarah peradaban manusia? Dan, apakah Negara Islam itu? Eksiskah sebuah Negara Islam? Merupakan beberapa pertanyaan yang dicoba untuk dicari jawabannya dalam pembahasan yang berkaitan dengan judul ‘Negara Islam’ di atas, penulis akan mencoba untuk membahasnya pada makalah ini.

Meski tak kan mampu untuk ‘kupas tuntas’ atas berbagai tema tentang Negara Islam yang sangat luas cakupannya, tetapi tetap merupakan sebuah harapan besar bahwa tulisan ini akan memberikan sedikit banyak gambaran yang dapat memberikan sketsa kasar tentang konsep Negara Islam. Dalam pembahasannya, penulis akan sedikit memberi komparasi pada suatu sub judul atau tema dengan sub judul maupun tema lainnya. Mungkin dalam pembahasannya, akan terlihat bahwa penulis memakai bermacam-macam pendekatan yang berbeda, bergantung pada pendekatan-pendekatan yang dipakai berbagai macam referensi yang dirujuk.
Untuk mengantarkan kita pada pemahaman tentang arti Negara Islam (tentu saja, sebagaimana yang penulis pahami, dirasa tepat bila pendekatan yang dipakai untuk membahasnya adalah pendekatan epistomologis pada pengertian kalimat “Negara” atau ‘State’ atau ‘Daulah’. Dan memahami pengertian kalimat ‘Islam’ yang menjadi pasangan kata ‘Negara’ tersebut di tempat terpisah.

Sebelum mengetahui pengertian tentang hakikat dari sebuah negara, kita memerlukan gambaran yang telah benar-benar diringkas yang menjelaskan kalimat ‘Negara’ yang dipahami manusia dalam membentuk peradabannya sebagai komunitas yang bersifat politis, dan terorganisir oleh suatu sistem yang dikenal sebagai sistem kenegaraan.

Sebagai pendahuluan, sebelum memahami inti pokok permasalahan, dirasa layak untuk membahas pertanyaan pertama dengan sebuah pertanyaan; bagaimana manusia memiliki kecenderungan untuk bernegara dan beragama?

Kecenderungan Manusia Untuk Beragama dan Bernegara.

Secara alami, manusia pada awal perkembangannya telah menyadari tentang adanya kekuasaan yang lebih ‘powerful’ dibandingkan dengan kekuatan yang dimilikinya, dan kekuatan yang diyakini ini, dianggap memiliki simbol ‘kesempurnaan politik’ dan merupakan idealitas tertinggi, inilah yang menjadikan manusia cenderung untuk beragama dan bersedia untuk tunduk di bawah naungan Tuhan dan agama, karena sejak dulu, agama atau kepercayaan-lah yang telah berhasil mengantarkan, mengenalkan dan mendekatkan manusia untuk mengenal Maha Sempurna ini.
Sedangkan, dalam sejarah bernegara, manusia juga secara pribadi adalah makhluk yang senantiasa cenderung berperadaban, menjadikan ia selalu membangun sebuah komunitas dengan norma-norma yang desepakati bersama individu atau komunitas yang lain. Mengadakan perjanjian, bertransaksi bahkan komunikasi verbal adalah wujud dari peradaban yang dibangun manusia. Manusia selalu tergantung pada aktifitas membentuk sebuah komunitas, hidup bersama, dan mengadakan interaksi-interaksi antara satu dengan yang lain. Di samping itu, manusia adalah makhluk yang tak bisa memisahkan diri dari manusia lainnya—atau dengan kata lain—manusia adalah makhluk yang bermasyarakat.

Akan tetapi, dalam diri manusia juga terdapat satu ego yang kadang menjadikannya lebih mementingkan pribadinya sendiri bahkan demi kepentingan tersebut, kadang satu objek individu maupun sebuah komunitas dapat berpengaruh negatif atau mengganggu privasi suatu individu atau komunitas yang lain.

Karena kesadaran inilah, kesadaran bahwa seorang manusia memiliki dua kecenderungan tersebut, pada perkembangan selanjutnya, manusia condong untuk tunduk pada suatu kaidah umum yang mereka buat sendiri, dari hasil kesepakatan bersama di antara mereka, atau dengan pengadaan sebuah perjanjian yang menjadi kesepakatan bersama. Pada sejarahnya, dikenallah ‘urf’ atau adat istiadat yang tidak tertulis, namun demikian justru memiliki suatu kekuatan hukum mengikat, senantiasa manjadi landasan dasar mereka dalam menjalankan kehidupannya dalam bermasyarakat.

Kebutuhan manusia, sesuai perkembangan mereka, suatu hukum tak hanya disampaikan dan menyebar luas dengan perangkat verbal saja, melainkan hukum-hukum tersebut telah mulai ditulis, undang undang tekstual ini dikenal sebagai undang-undang tertulis. Dalam sejarahnya, suatu bentuk undang undang sebagaimana yang dapat dipahami sekarang ialah Undang Undang Hammurabbi.

Teori Teori Asal Usul Terbentuknya Sebuah Negara

Tidak terlepas dari sejarah ‘urf’ yang menjadi asal terbentuknya sebuah komunitas yang terorganisir, telah ada berbagai teori yang berusaha memberikan gambaran bagaimana sejarah manusia dalam membangun peradaban dengan kerajaan-kerajaan maupun negeri negeri mereka;

Teori Pertama; adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa sebuah negara adalah hasil dari evolusi atau perkembangan dari sistem kekerabatan atau hubungan darah. Pada perkembangannya, sebuah keluarga berkembang menjadi suatu kelompok semacam ‘kabilah’, kemudian menjadi komunitas sosial atau kesukuan, lalu ras, hingga suku bangsa yang telah ada membentuk suatu negara. Teori ini diwakili oleh sosok Aristoteles.

Teori kedua. Teori Spiritual. Yang berpandangan bahwa asal terbentuknya suatu negara berasal dari kekuasaan Tuhan, Dan Tuhan-lah yang senantiasa mengatur keadaan umat manusia, pada akhirnya, para pendukung ini memberikan penghormatan yang bagitu tinggi bagi pemegang kekuasaan dengan sebuah anggapan bahwa kekuatan politik yang menguasai mereka adalah kekuasan Tuhan yang diwakili oleh pemerintahnya. Dalam prakteknya, teori ini memiliki tiga model yaitu;
- Pengkultusan pada seorang pemimpin. Termasuk di dalamnya teori ketuhanan yang alami pada manusia (la nature divine gouvernement). Yang diketahui banyak diterapkan oleh masyarakat zaman permulaan. Dengan anggapan bahwa kekuasaan seorang pemimpin dengan kekuasaan yang tak terbatas, bahkan muncul anggapan bahwa kekuasaan seorang pemimpin sama dengan kekuasan Tuhan. Sebagai contohnya adalah kerajaan Fir’aun Mesir , Imperium Romawi, dan Kerajaan Jepang hingga tahun 1947 M.

- Teori Pilihan Tuhan (God’s Choice) berpandangan bahwa kekuasaan tertinggi—kekuasaan Tuhan—adalah kekuasaan yang memberikan kekuasaan di bumi pada sekelompok, seorang atau bahkan pada salah satu klan, didukung doktrin bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab langsung dari Tuhan yang telah memilihnya. Sebagai pemimpin bagi seluruh rakyat yang harus tunduk padanya. Teori telah diterapkan oleh kerajaan-kerajaan di masa lalu, di antaranya imperium Cina, Negara Yahudi, diterapkan pula oleh Gereja pada periode awal sebagai justifikasi terhadap kekuasaan raja-raja Eropa.

- Teori yang selanjutnya adalah yang berpandangan bahwa Tuhan turut berperan dalam percaturan politik di atas bumi, menggatur segala kejadian-kejadian di atas bumi di sebuah negara dalam sebuah perubahan kekuasaan, revolusi maupun suatu pemberontakan. Tuhan dianggap sebagai ‘aktor’ di balik semua kejadian dalam sebuah negara, memperpanjang masa kepemimpinan seseorang atau kelompok atau bahkan mempersingkatnya. Pendukung atas teori ini, di antaranya; Bossuet, Bonald dan Josef de Maistre. Teori ini dapat diartikan pula sebagai demokrasi yang berdasarkan kehendak Tuhan. Berbeda dengan dua teori sebelumnya, teori ini tidak mendapat tempat bagi rezim dengan sistem kerajaan ataupun sistem oligarki. Dikarenakan eksistensi pemegang kekuasaan sebuah sistem kerajaan atau sebuah imperium akan terancam bila menganut teori ini. Dengan beberapa pengecualian, bahwa di antara para pemilik kekuasaan dengan sistem kerajaan tetap dapat menganut teori ‘Tangan Tuhan’ ini dengan menjalin hubungan dekat dengan pemimpin spiritual atau petinggi agama. Bisa dicontohkan pada imperium Romawi pada abad ke lima Masehi, di mana gereja telah memberi pengaruh yang sangat besar pada masyarakat negeri tersebut, dengan konsekuensi Gereja yang turut mendukung pemerintah. Meski dengan jargon demokrasi ketuhanan, tapi atas restu gereja, kekuasaan tetap dapat terus eksis, dengan angapan bahwa restu gereja telah mewakili restu dan kehendak pemeluk Nasrani secara keseluruhan.

Teori ketiga, teori bahwa sebuah negara berdiri atas dasar kekuatan (power). Dengan pengertian, kepemimpianan dalam sebuah negara dapat ditempuh dengan keperkasaan yang dimiliki oleh seorang atau sekelompok dari komunitas tersebut, seberapa tangguh prajurit prajurit mereka dan seberapa berani pahlawan pahlawan mereka sehingga mampu menguasai rakyat, bahkan seberapa mampu sebuah kekuatan militer untuk menginvansi Negara lain. Tentu saja ini dapat diartikan bahwa teori ini mendukung pernyataan bahwa sebuah Negara dapat ‘hidup’ dari intervensi, pemakasaan bahkan penaklukan. Dan kekuatan (power)-lah yang menjadi dasar segala peraturan dan perundang-undangan di sebuah Negara. Teori ini diprakarsai pertama kalinya oleh Bo’ybe sebagai pendahulu, didukung oleh Diguit di masa kemudian. Diakui atau tidak, ternyata teori ini adalah teori yang paling banyak dipakai oleh mayoritas negara dalam menyusun konsep-konsep dasarnya, baik itu pada masa-masa lampau bahkan di masa sekarang, meskipun pada prakteknya, memliki berbagai macam variasi dalam pelaksanaanya, sesuai dengan visi misi negara-negara tersebut. Secara eksplisit maupun implisit.

Teori keempat. Teori kesepakatan bersama. Di antara filosof memandang, teori ini adalah teori inti dalam memberikan penafsiran mengenai pembentukan suatu negara yang terdiri dari kekuasaan-kekuasaan politik di dalam sebuah negara. Bila dipandang dari sisi lain, teori ini juga memberikan imbas yang sangat berpengaruh dalam memberikan penafsiran tentang pengertian negara sebenarnya, memberikan pengertian negara pada zaman modern, dan memunculkan banyak revolusi dan membentuk banyak negara. Dikatakan juga, bahwa teori ini memiliki beberapa kelebihan dibanding teori pembentukan negara yang lain, teori ini berpijak pada dua landasan utama;

Landasan pertama, keadaan masa-masa awal dalam sejarah manusia, saat di mana belum terbentuknya sebuah bentuk kekuasaan politik. Objek yang menjadi landasan hukum yang dipakai ialah undang-undang alamiah dari sebuah ‘sifat alami kemanusiaan’, bukan sebuah undang-undang yang disusun.

Landasan kedua, adanya perjanjian, perjanjian di sini memiliki dua pengertian yang juga merupakan dua teori yang mewakili teori kesepakatan bersama; Teori pertama; teori yang berpendapat bahwa sekelompok masyarakat yang telah terorganisir mengadakan sebuah kesepakatan untuk membentuk sebuah komunitas yang dipimpin oleh sebagian dari mereka dan membentuk peraturan-peraturan yang demi tercapainya cita-cita bersama di antara warga negara dan membangun kehidupan. Teori ini disebut juga teori ‘kesepakatan komunitas’. Dan teori kedua, berpendapat bahwa salah seorang pemimpin mengadakan menjalankan pemerintahannya atas kesepakatannya dengan kesepakatan rakyat yang dipimpinnya. Pada prinsipnya, teori ‘kesepakatan bersama’ ini atas dasar kehendak pribadi seseorang untuk merelakan hilangnya beberapa bagian yang mungkin menjadi haknya, demi kepentingan bersama. Dan diketahui dasar dari teori ini adalah pemikiran yang telah ada sejak zaman Yunani kuno, terutama dimotori oleh kaum sophis yang selalu berpegang pada kekuatan akal, mereka berpandangan bahwa manusia mampu berdiri tegak atas kehendak mereka sendiri.

Seorang di antaranya; Epicuriass, berpendapat bahwa seseorang dapat menerima segala peraturan-peraturan yang mengikatnya, dengan kewajiban-keawajiban dan larangan-larangan dari berbagai bentuk hukum, bila hukum tersebut juga dibentuk demi kemaslahatannya. Dengan demikian, dalam teknisnya, seorang harus tunduk pada pemerintahnya demikian juga bagi seorang hakim, hendaklah mengurus segala kebutuhan dan kemaslahatan seseorang yang dihakiminya. Teori ini, pada perkembangannya menjadi sebuah teori modern yang dikenal sebagai Teori Demokrasi, yang mencapai masa keemassannya pada abad XVII yang diprakarsai oleh Hobbes dan Locke. Dan abad XVIII M yang diprakarsai oleh Jean Jac Que Rousseau. Masing-masing dari tokoh-tokoh tersebut memiliki penafsirannya sendiri dengan tema yang sangat berpengaruh dalam kajian politik; demokrasi.

Setelah mengetahui beberapa teori yang melatar-belakangi terbentuknya sebuah kesatuan komunitas manusia yang disebut negara, apakah itu sebuah negara kerajaan, negara republik, ataupun negara serikat. Pengertian kalimat ‘state’ juga perlu dijelaskan, tentang ciri-ciri sebuah negara hingga memberikan pandangan umum tentang negara. Karena negara tak hanya sebatas kumpulan manusia, atau hukum-hukum yang ditaati dan tak hanya sekedar wilayah-wilayah perbatasan, akan tetapi mencakup di dalamnya semua instrumen instrumen sosial, aspek aspek kultural dan aspek aspek politik yang menjadi bagian dari pengertian sebuah negara.

Menetapkan Makna Dasar Sebuah Negara

Pengertian negara secara objektif memiliki beberapa macam pemaparan; Persepsi pertama; negara ialah segolongan manusia yang memiliki kesadaran bahwa mereka adalah satu komunitas yang bersama, dengan pengertian ini; Italia, Perancis, Spanyol atau Jepang adalah sebuah negara. Dengan persepsi yang hampir serupa, negara adalah sekumpulan manusia yang terorganisir dan terikat pada peraturan komunitasnya dan ikut berpartisipasi dalam penerapannya atas dasar nasionalisme. Persepsi kedua; sebuah negara dapat diartikan sebagai wujud dari komunitas masyarakat yang bersifat politis, di mana di mana terdapat di dalamnya suatu peraturan umum yang mengatur dan adanya saling keterkaitan antara suatu kekuasaan dengan kekuasaan lainnya. Pengertian ini telah memberikan persepsi sebuah negara yang telah sempurna, yang dengan ini, sebuah negara dapat terhindar dari bahaya ‘internal’. Persepsi ketiga; pengertian yang lebih sempit dari dua pengertian sebelumnya, yaitu; dalam sebuah negara, harus terdapat kekuasaan umum dan pada kekuasaan umum tersebut terdapat kekuasaan primer yang menaungi kekuasaan kekuasaan sekunder, dengan demikian, pada beberapa negara terdapat beberapa komunitas yang dipisahkan oleh ‘batas batas’ (borders). Seperti adanya batas wilayah pada negara-negara bagian pada sebuah negara serikat, meskipun negara negara serikat itu memiliki undang-undangnya sendiri, akan tetapi ada sebuah kaidah dasar yang tetap menjadi pegangan umum negara negara tersebut untuk berserikat. Menurut Duverger kata ‘state’ atau ‘negara’ bisa dipahami memiliki dua pengertian; bisa diartikan bahwa negara adalah kumpulan tata tertib hukum dengan instrumen-instrumennya atau pemerintahannya dan dapat pula dipahami sebagai wujud dari komunitas kumpulan manusia yang membedakan mereka dari komunitas yang lain. Dengan pengertian pertama, negara bisa disebut daulah hukûmah atau etat governement (state government), dan negara dengan pengertian kedua adalah daulah ummah atau etat nation (nation state). Bila dibanding-bandingkan, pengertian kedua lebih luas dibanding pengertian pertama, kalimat ‘Etat’ atau ‘State’ dipahami sebagai sekelompok manusia yang memiliki perbedaan dengan kelompok lainnya dengan berbagai neraca.

Negara Dipahami Dengan Melihat Unsur-Unsur Utamanya

Bila pengertian tentang negara, ditinjau dari pendekatan dalam pembahasan unsur-unsur utamanya, maka akan didapatkan kesimpulan yang berbeda. Dan pendekatan kedua ini lebih banyak dibahas pemikir ilmu politik dalam memberi penafsiran mereka tentang sebuah negara. Pilihan tersebut diambil bukan tanpa alasan, pendekatan ini memudahkan dalam memberikan kesimpulan akhir dan meminimalisir perdebatan di antara akademisi politik. Walaupun tetap tidak benar benar menghilangkan silang-pendapat dalam hal ini. Beberapa pengertian tersebut, sebagai berikut;

- Petama, Negara adalah Sebuah komunitas besar manusia, yang bermukim tetap di suatu teritorial tertentu dan mendapatkan keistimewaan sebagai warga negara dan diatur oleh suatu tata-tertib dan memperoleh kebebasan politis. Dengan pengertian ini, sebuah negara harus memiliki lima unsur pokok; yaitu adanya komunitas besar manusia, Teritorial wilayah, Kewarganegaraan, peraturan atau perundang-undangan, kemerdekaan politis atau kebebasan politis.

- Kedua, negara adalah sebuah komunitas yang merdeka dari komunitas yang lainnya, memiliki wilayah tertentu dan diikat oleh kekuatan politik, yaitu turut tunduk pada pemerintah pusat hingga setiap warga negara dapat memanfaatkan kebebasan mereka dan mendapatkan hak-haknya. Dengan pengertian ini, sebuah negara harus memiliki empat unsur utama; Adanya struktur kepemimpinan, Teritorial wilayah yang dimiliki pemerintah, kewarganegaraan dan pemerintah yang memerintah suatu komunitas yang diatur oleh pemilik kekuasaan.

- Inti dari pengertian ketiga, setiap negara harus memiliki tiga unsur utama, yaitu; masyarakat atau suku bangsa, teritorial dan adanya kekuasaan yang tak hanya mengusai masyarakatnya, akan tetapi juga menjadi pemilik suatu wilayah tertentu untuk masa yang tak terbatas.

- Keempat, persepsi yang memberikan empat syarat utama bagi sebuah negara; adanya suku bangsa, atau rakyat, kebebasan politik, adanya tepat atau teritorial wilayah, adanya suatu kekuasaan.

- Kelima, sebuah negara harus memiliki tiga unsur pokok dalam pembentukannya. Ketiga unsur pokok tersebut adalah; ummah (rakyat), adanya kepemimpinan dan teritorial wilayah kekuasaan.

- Keenam, menyebutkan bahwa negara harus memiliki wilayah yang minimal menampung sembilan juta penduduk. Wilayah tersebut adalah daerah yang ditinggali secara permanen, suku bangsa yang membentuk suatu negara juga adalah masyarakat yang berperadaban, yang memahami hak-haknya dan kewajibannya, dan mereka dipersatukan oleh batasan-batasan yang jelas dalam hubungan masing-masing dari individu dalam komunitas tersebut, diikat oleh ikatan lahiriah maupun dalam ‘spirit’, atas kesamaan sejarah atau yang lainnya. Dan dapat memperkuat kesatuan sebuah Negara bila berhadapan dengan suau masalah bersama dan dapat menjadikan kebanggaan pada diri mereka pada sejarah mereka. Ikatan-ikatan ini dapat diperkuat oleh kesamaan bahasa, ras, agama dalam membangun sebuah peradaban sipil dengan saling bertukar manfaat yang mencirikan kemadanian (civilation) mereka, mereka juga mampu menunjukkan wibawa kepada pihak asing.

Dari varian pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan yang disepakati bahwa sebuah negara harus memiliki tiga unsur utama. Ketiga unsur utama itu ialah; suku bangsa atau masyarakat, adanya kekuasaan politis dan adanya teritorial wilayah. Dan ketiga unsur ini adalah tiga unsur fisik sebuah negara, sedangkan terdapat satu unsur moral dalam sebuah negara yaitu adanya kewarga negaraan bagi rakyatnya. Namun unsur ini bukanlah unsur utama dalam sebuah negara, tapi hanya konsekuensi yang harus diterima sebuah negara untuk memberikan kewarga-negaraan bagi rakyatnya, dan adanya suatu kewarga negaraan adalah hasil implementasi dari tiga unsur pokok utama.

Sebenarnya, setiap teori yang menjelaskan pengertian negara tak terlepas dari kritik dan penilaian, namun tanpa memberikan kritik atas beberapa teori yang berkaitan dengan pengertian sebuah negara, penulis akan langsung mengulas tentang apa yang dimaksud Negara Islam, dan bila keberadaan negara Islam itu masih diperdebatkan, tentu muncul satu pertanyaan yang harus didiskusikan, yaitu “Adakah Negara Islam?” Namun dikarenakan tulisan ini dibuat untuk menjustifikasi adanya Negara Islam, maka pertanyaan tadi bukan merupakan pokok primer yang harus dijawab terlebih dahulu, melainkan hanya sebuah pertanyaan yang diwacanakan sebagai permasalahan yang ada pada konsep Negara Islam. Atas pertimbangan itulah, konsep Negara Islam pun, harus dipahami terlebih dahulu.

Konsep Negara Islam

Dikarenakan Islam adalah agama, dan negara merupakan satu hal lain yang tak bisa disamakan dalam hal ini, namun pada keduanya terdapat satu titik persamaan yang penting, keduanya adalah aspek-aspek kehidupan dalam kehidupan manusia. Sehingga tanpa disandingkan atau dibandingkan pun, setiap diri kita merasakan kesan-kesan sebagai seorang yang bernegara dan beragama sekaligus. Hanya saja, pencarian jati diri seorang yang beragama dan bernegara adalah keniscayaan yang bernilai positif. Namun, menjadi permasalahan adalah bila pembahasan Negara Islam dan pembahasan tentang negara tanpa Islam langsung dihadapkan face to face pada satu pembahasan ringkas, akan menimbulkan satu loncatan yang tak baik, karena yang menjadi titik pertama permasalahannya adalah, negara dan agama secara umum, bukan hanya terkhusus pada Islam. Oleh karena itu, ada baiknya pembahasan dimulai dari yang bersifat umum, yaitu negara agama dan negara non agama, sebagai garis ‘start’ pembahasan kita.

Negara Dengan Agama Dan Negara Tanpa Agama

Di awal telah di sampaikan beberapa teori tentang asal mula terbentuknya negara, dan salah satu dari teori-teori tersebut, terdapat teori yang mendasarkan sejarah negara pada aspek spiritual atau agama, dengan berbagai macam pandangannya. Dan tak banyak berbeda dengan pembahasan tersebut, terdapat pula beberapa teori yang menjelaskan negara yang berkaitan dengan doktrin agama atau Theokrasi. Teori Theokrasi berlandaskan pada keyakinan bahwa kekuasaan sebenarnya berada di tangan Tuhan, bukan merupakan hasil karya manusia dan bukan pula atas kehendak dan pilihan manusia. Dalam pemaparan berikut, teori-teori negara agama disini cenderung lebih menyoroti pada asas kekuasaan dan kedudukan pemilik kekuasaan.

a. Teori Theokrasi ketuhanan seorang pemimpin. Sebuah keyakinan bahwa seorang raja atau pemilik kekuasaan memiliki sifat ketuhanan dalam dirinya secara alami (La Nature divine gouvernante). Dengan demikian, hukum yang ditetapkan oleh seorang pemimpin atau pemilik kuasa adalah hukum tuhan, atau hukum yang setara dengan hukum agama. Perintah seorang pemimpin dianggap sebagai perintah suci yang tak bisa ditentang sama sekali dengan anggapan bahwa titah tersebut adalah titah suci. Bisa dicontohkan pada keadaan dinasti Fir’aun yang menganggap dirinya adalah anak Dewa Ra’ (Dewa Matahari).
b. Teori Theokrasi langsung (Droit dirin Providentiel), dengan berpegang pada prinsip bahwa seorang pemimpin tidak tunduk pada hukum apapun di dunia ini, meski tanpa melepas sisi kemanusiaan pemimpin tersebut. Keyakinan yang dipegang adalah bahwa seorang pemimpin merupakan pilihan Tuhan yang juga memberikan hak kekuasaan padanya untuk mengatur pemerinahan. Teori ini berkembang pesat pada abad pertengahan yang diterapkan oleh raja Perancis yang terkenal dengan ungkapannya “Raja Perancis tidak menyandarkan kerajaannya selain pada Tuhan dan pedangnya.”
c. Teori Theokrasi tak langsung (Droit dirin providentid), menurus sebagian ahli hukum, teori ini lebih mirip teori demokrasi, dikarenakan seorang pemegang kekuasaan tidak dianggap seperti dua teori sebelumnya yang dianggap sebagai ‘titipan langit’, dengan teori ini, seorang pemimpin tetap tidak terlepas dari sisi kemanusiaannya. Akan tetapi sebagian yang lain berpandangan bahwa, teori ini tetap merupakan bagian daari teori theokrasi, di mana seorang pemimpin yang terpilih, dengan alasan bahwa teori ini masih mengikutsertakan prinsip-prinsip ketuhanannya, meskipun dengan cara tak langsung, di antaranya, bahwa dalam pandangan theokrasi langsung maupun tak langsung, rakyat atau masyarakat tidak diperkenankan untuk membantah atau nmempertanyakan segala perintah, larangan, kebijaksanaan ataupun kesalahan pemimpinnya, dengan keyakinan bahwa Tuhanlah yang telah memilih pemimpin tersebut untuk menjadi penguasa—dan tentu saja—keputusan Tuhan Tak kan pernah salah, meski keputusan itu bahkan dalam wujud bencana. Jadi prinsip ini hanya memiliki sedikit perbedaan bentuk keyakinan dibandingkan teori Theokrasi langsung, namun tetap memiliki suatu kesamaan pada teknisnya.
d. Teori yang membedakan dua unsur kekuasaan. Teori ini memakai sebuah prinsip bahwa politik tidak terlepas dari dua unsur penting yaitu unsur bersifat keagamaan yang kekal dan unsur lain yang bersifat temporal. Teori ini berpegang teguh pada prinsip bahwa Tuhan adalah sumber segala kekuasaan, namun tak mengait-ngaitkan kekuasaan langit pada sosok pemimpin, atau dalam proses pencarian seorang pemimpin, dan tidak diperkenankan untuk mengait-ngaitkan kebijaksanaan pemerintahan dengan Tuhan karena manusia lepas sepenuhnya dari ‘kekuasaan langit’ dalam pilihan mereka dan hak-hak mereka. Dan pendukung teori ini bahwa seorang pemimpin atau pemilik kekuasaan pun harus tunduk pada perundang-undangan yang telah disusun. Dan juga harus mentaati hukum tuhan yang telah dijadikan sandaran pokok sebagai asas hukum yang bersifat kekal. Teori ini masih diterapkan oleh Gereja katolik hingga saat ini.

Kritik Atas Teori Theokrasi

Dikarenakan pembahasan terhadap teori Theokrasi akan berpengaruh besar terhadap wacana Negara Islam, maka dirasa perlu untuk disampaikan beberapa kritik yang menyertainya, dan dari beberapa kritik tersebut yang paling menarik adalah; Kebayakan dari para pengamat politik dan perundang-undangan menolak untuk menyebut teori-teori di atas sebagai teori keagamaan atau Theokrasi, atas dua pertimbangan; Pertama; Pemberian nama pada teori di atas sebagai teori agama dirasa tak tepat, dikarenakan tidak sesuai dengan terjemahan bahasa Perancis yang benar “Theories Techogloglque”, dengan arti sebenarnya bahwa teori ini berarti berdiri pada landasan utamanya tentang adanya kekuasaan Tuhan, namun tak berarti bahwa kekuasaan bersandar pada agama. Kedua; teori ini tidak berdasarkan pada agama namun—sebagaimana diungkapkan Bluntchly—bahkan justru berseberangan dengan agama, belum pernah teori ini pada prakteknya didasarkan pada asas-asas agama melainkan hanya berdasarkan kecenderungan pelakunya untuk mendapatkan simpati rakyatnya, untuk memudahkannya dalam mencapai tujuan-tujuannya, dikarenakan alasan agama lebih mudah diterima masyarakat. Dan atas pertimbangan inilah, maka mengaitkan teori ini dengan agama tidaklah tepat, dikarenakan teori ini sekedar teori yang dimunculkan untuk menjustifikasi kebijakan pemerintah atas nama agama, dan pemberian sebutan bagi teori ini sebagai teori agama tidaklah tepat.

Sedangkan di lain pihak (sebagian dari umat Islam) berpendapat yang senada dengan kritik atas teori ketuhanan di atas, meskipun pendapat-pendapat tersebut, pada intinya memiliki perbedaan maksud. Di antaranya;

Burhan Ghilyun di bukunya ad-Dîn Wa ad-Daulah, menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus ke bumi untuk menyeru kaumnya dan ‘memobilisasi’ umatnya untuk menyebarkan seruannya agar rela berjuang fî nsabîlillah demi meperjuangkan agama, dan menyeru mereka untuk juga rela mati [syahid] demi seruan tersebut, dan bukan untuk mendirikan sebuah kekuasaan atas namanya. Rasulullah diutus kepada manusia sebagai penutup kenabian dengan menyempurnakan hukum-hukum Nabi Isa AS dan syari’at-syari’at nabi nabi sebelumnya termasuk juga syari’at Nabi Musa AS. Sedangkan, belum pernah dalam sejarahnya, seorang Nabi dengan kaumnya berperang demi sebuah kekuasaan, demi seorang raja, atau berperang demi membela negerinya tanpa alasan di atas. Termasuk Nabi Muhammad SAW.

Jamal Al Banna (adalah adik andung Hasan Al Banna) meggaris-bawahi, bahwa pada dasarnya, ciri khas sebuah negara adalah adanya pemerintahan dan pemerintahan tersebut dipegang oleh pemilik kekuasaan. Antara keduanya, ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya dalam memobilisasi hubungan negara dengan rakyatnya. Sedang hal lain selain kedua hal tersebut dapat diabaikan, atau bahkan tak mendapat tempat bagi sebuah negara.

Muhammad Sa’id Al ‘Asymawi, seorang pemikir muslim kontemporer, dalam prolog bukunya yang berjudul Al-islâmu as-Siyâsîy, mengatakan bahwa politik brbeda dengan agama, politik hanyalah proses yang terbatas dengan posisinya tak pernah tetap dan hanya dapat diaplikasikan dalam waktu yang terbatas pula.

Ragamnya wacana yang muncul dalam menolak sebuah negara agama disebabkan perbedaan titik penekanan yang menjadi sorotan pengamatnya. Namun terlepas dari beberapa kritik diatas, pada kenyataannya, tidak dapat dipungkiri, sejarah manusia telah diwarnai peradaban negara yang sangat dipengaruhi agama penduduknya. Beberapa penaklukan, perluasan wilayah, perebutan kekuasaan dan pengaruh, revolusi, bahkan pepeerangan banyak terjadi atas nama negara dan agama sekaligus. Setelah melewati pembahasan yang menunjukkan berbagai polemik seputar penerapan negara agama, sampailah penulis pada pembahasan negara Islam.

Korelasi Negara dan Islam, Apa Dan Bagaimana?

Negara Islam, jelas berbeda pengertiannya dengan negara agama yang lainnya, kerena Negara Islam, terutama bagi para pemikir dan akademisi muslim telah memiliki konsepnya sendiri tentang suatu negara. Pada awalnya, mereka memberikan penjelasan pada korelasi antara kalimat ‘agama’ dan ‘negara’.

Mustafa Shabri, Syaikhu al-Islam di zaman kekahalifahan Ustmaniah, tidak menyetujui adanya pemisahan antara makna agama dan negara karena akan memberikan efek negatif pada perkembangan keduanya bagi masyarakat muslim. Mengambil contoh pada penghujung kekuasaan kekhalifahan Turki Utsmani, Mustafa menyatakan;

“Sebenarnya pemisahan antara agama dan negara, justu membahayakan negara dan agama sekaligus. Terkadang pada setiap inovasi dan kreasi yang dibuat oleh orang-orang modern yang telah terbaratkan adalah sebuah makar terhadap agama dan usaha untuk keluar dari peraturan-peraturannya pemerintahan Islam. Perbuatan makar dengan memisahkan agama dari negara adalah makar berbahaya, namun lebih berbahaya lagi sebuah makar yang licik, yaitu revolusi pemerintahan atas agama masyarakatnya. Padahal biasanya sebuah revolusi dilakukan rakyat pada pemerintahannya. Mereka (yang menolak adanya Negara kekhalifahan) juga bahkan tidak bersedia taat pada setiap pemerintahan dengan hukum Islam, pertama-tama mereka menolak untuk tunduk pada pemerintah, kemudian mereka juga menolak untuk tunduk pada keinginan umat Islam. Mereka mengadakan pemberontakan tidak hanya sebagai pemberontakan terhadap segolongan orang, namun menganggap pemberontakan tersebut sebagai pemberontakan pada seluruh rakyat dalam sebuah negara. Dan itu lebih dekat kepada kekafiran dibandingkan pemberontakan mereka terhadap oknum-oknum tertentu. Tak hanya itu, para modernis juga memberilkan seruan untuk mentaati hukum-hukum murtad, termasuk juga menyerukan orang-orang untuk taat pada pemerintahan murtad, yang telah melepaskan diri dari hukum-hukum Islam.

Bahkan Mustafa beranggapan perbuatan yang berusaha untuk memisahkan agama dari agama adalah makar terhadap negara dan agama sekaligus, bahkan menuding oknum-oknumnya telah murtad, dan ‘nyaris’ kafir. Wajar adanya anggapan seperti itu, karena Tuki Utsmani sendiri mewarisi sebuah sistem kekhalifahan yang memiliki mata rantai langsung dari pemerintahan Islam pertama, yaitu embrio kekuasaan politis Islam, kekhalifahan khulafâu ar-râsyidîn. Selain itu, kata kata keras di atas setidak menunjukkan bahwa korelasi Negara dan ‘iman’ berhubungan erat pada masyarakat maupun pemerintah di sebuah Negara sendiri, bila demokrasi dianggap sebagai jalan terbaik dalam mengelola dan mengontrol sebuah pemerintahan dalam sebuah Negara, maka ada atau tidaknya ‘Islam’ yang bersifat politis atau politik yang bersifat keislaman menemukan kuncinya pada muslim sendiri.

Pengertian Negara Islam

Sebagaimana telah disebutkan di awal, bahwa negara adalah sebutan bagi sebuah wilayah yang didiami oleh segolongan manusia yang berlaku sebagai masyarakat wilayah tersebut, yang mana tunduk pada pemerintahannya sebagai ikatan politis antara mereka. Bila dikaitkan dengan Islam sebagai pasangan kata-kata negara, maka ketiga unsur pokok suatu negara yaitu; Teritorial wilayah, rakyat, dan ikatan politis belum cukup, nilai ke-Islaman juga perlu dimasukkan sebagai dimensi moral yang juga menjadi naungan unsur-unsur pokok negara tersebut. Inilah yang membedakannya dibandingkan negara-negara ‘biasa’ lainnya. Lalu, bagaimana kedudukan Islam dalam memobilisasi sebuah negara? Karena dimensi moral berbeda dimensi dengan tiga unsur lain dalam sebuah negara yang bersifat fisik.

Dalam islam, dikenal adanya perbedaan madzhab, perbedaan madzhab ini berpotensi menjadi masalah yang sama sekali baru bila diterapkan dalam sebuah pemerintahan Islam. Sebagaimana cerita bahwa Imam Malik RA menolak untuk menjadikan Al-Muwattha’ sebagai kitab dasar madzhab negara, dan bagaimana Imam Ahmad ibn Hanbal dipaksa mengakui doktrin mu’tazilah di zamannya, dan banyak contoh lainnya. Maka banyak yang berpandangan bahwa negara Islam tetap dapat diterima sebagai negara agama tanpa memberikan instrument-instrument lain yang harus diatributkan pada sebuah negara agar disebut negara agama. Dengan artian yang lebih sederhana, Negara Indonesia adalah negara Islam, Negara Malaisia adalah negara Islam, Negara Pakistan adalah negara Islam, bahkan negara Turki baru sekalipun dapat dikatakan sebagai negara Islam, dengan hanya memakai neraca agama dari penduduknya saja, dapat menilai sebuah negara itu negara Islam atau tidak, hanya dilihat dari jumlah mayoritas dan minoritas penduduk yang mendominasi adat istiadat maupun norma yang berlaku di sebuah negara. Berarti Negara Islam bisa saja kurang atau sama sekali tidak mencerminkan fiqih Islam, bahasa Islam, maupun akidah Islam (?).

Hanya saja, berpikir sesederhana itu terlalu mudah untuk merumuskan negara Islam dalam artian sebenarnya, negara Islam harus diberi pendefenisian secara teoritis, rumusan-rumusannya dan batasan-batasannya pun harus jelas. Terlepas dari intrik-intrik politik yang terjadi d masa lalu, sejak perdebatan kecil bai’at Staqifah Bani Sa’adah, penggulingan imperium Umayyah oleh imperium Abbasiah, perilaku khalifah-khalifah Abbasiah, dan perjalanan panjang Ottoman. Semuanya adalah masa lalu perpolitikan umat Islam yan memang penuh warna dan intrik. Namun sejak jatuhnya kekhalifahan Islam. Muncul permasalahan baru, yaitu umat Islam yang diwakili ‘negara-negara islam’ tersebut seakan kehilangan wibawanya, katakanlah, hingga saat ini suara umat Islam telah kehilangan wibawanya sebagai seorang muslim. Bahkan bila dikait-kaitkan dengan akidah dan ibadah, nyatanya seluruh kedaulatan-kedaulatan yang dimiliki umat-umat Islam tak memiliki kekuatan untuk mampu melindungi Masjid Al-Aqsa atau memberikan bantuan memdai bagi sesame ‘saudara’ yang sedang dalam cobaan konflik atau perang, contohnya. Pembahasan tentang negara Islam berikut akan diringkas dengan pendapat-pendapat ulama’ dan pemikir Islam mengenai kolaborasi antara negara dan agama, dan secara langsung maupun tidak langsung, telah menjelaskan pengertian Negara Islam.

Ibnu Taimiyyah, dalam risalahnya Siyâsah Al-Syar’iyyah yang dikutip oleh Albert Hourani menyatakan, bahwa hakikat pemerintahan adalah kekuatan memaksa yang diperlukan bila manusia ingin hidup di masyarakat dan solidaritas mereka tak ingin hancur oleh sifat egoisme manusia yang alamiah, karena pemerintah adalah kebutuhan alamiah sebuah masyarakat, maka ia berwujud suatu proses perebutan alamiah yang akhiranya memperoleh legitimasi melalui perjanjian untuk hidup bersama, sedangkan bagi penguasa, meskipun seorang penguasa itu tak adil, namun lebih baik daripada bubarnya masyarakat dan timbulnya akibat-akibat negatif yang muncul. Pada dasarnya, menurut Ibnu Taimiyyah, tugas seorang penguasa adalah untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya, baik spiritual maupun kesejahteraan materiil, namun karena [bila] pelembagaan yang elegan seperti ini harus berubah, sebagimana perubahan sistem kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan khalifah-khalifah setelahnya terpecah menjadi ‘kerajaan-karajaan’, maka para penguasa atau raja-raja di daerah-daerah tersebut bisa mendapatkan hak untuk dipatuhi, dan para raja juga mempunyai kewajiban untuk mematuhi perintah Tuhan, dengan melaksanakan hukum yang adil. Seorang penguasa berhak memperoleh legitimasi, dengan satu persaratan, yaitu eksistensi ummah tetap harus dipertahankan.

Menurut Abul A’la Al Maududi, inti dari pembentukan negara islam ada pada penerapan konstitusi yang islami pada sebuah negara, berbeda dengan Ibu taymiyyah yang menganggap bahwa yang terpenting adalah tercapainya tujuan utama yaitu persatuan umat Islam dalam satu wadah, Abul A’la Al Maududi lebih memberikan perhatian khusus bagaimana dasar penerapan negara Islam itu sebenarnya. Yaitu dengan menjalankan sebuah konstitusi yang berasaskan Islam, konstitusi yang berasaskan Al Qur’an, Sunnah Rasulullah, a’mâlu al-khulafâu ar-râsyidin, dan madzâhibu al-mujtahidîn, dengan berpendapat bahwa pada dasarnya, dasar-dasar konstitusi telah ada pada agama Islam, hanya tinggal menyusunya dalam bentuk Writen Constitution, karena ‘konstitusi Islam’ seperti yang dikatakan Al-Maududi, selama ini hanya berbentuk Unwriten Constitution, bila ingin menyesuaikan keadaan kekinian. Meskipun pada dasarnya, unwriten constitution atau konstitusi tak tertulis masih diakui dan dipakai oleh sebagian negara di dunia hingga kini, terutama oleh Kerajaan Ingris Raya.

Menurut Al Mawardi dibukunya Tashîl an-Nadzhar yang dikutip oleh Ridwan As-Sayyid, bahwa Allah Yang Maha Mulia dengan kesempurnaan Kehendak-Nya dan keadilan-Nya, menjadikan manusia terdiri dari berbagai suku dan golongan, dan berbagai macam karakter. Agar manusia dengan keanekaragaman mereka dapat hidup harmonis, meskipun dengan perbedaan mereka, manusia diharapkan dapat bersepakat, maka dibutuhkanlah adanya suatu sistem pemerintahan, adanya pemerintah dan adanya orang yang diperintah. Inilah yang disebut dengan undang-undang natural, jadi negara agama pada dasarnya mencakup didalamnya sifat asli manusia, yang mana tak mampu hidup tanpa adanya interaksi dengan manusia yang lain, higga pada perkembangan selanjutnya muncullah suatu kesadaran politis dalam diri manusia. Terutama ketika manusia telah sampai pada taraf masyarakat perkotaan yang telah benar-benar mengerti tata-tertib serta aturan, dengan nama lain, bisa disebut dengan ‘al-ijtmâu as-siyâsy’ atau masyarakat politis, sedangkan pada tataran kedua, Al Mawardi menamakannya ‘qanun thabîi’ atau undang-undang alamiah manusia; agama, yang mencakup di dalamnya adab-adab dalam kehidupan dunia dan agama atau ‘dîn muttaba’.

Sedangkan Khalil Abdul karim menyatakan bahwa pada dasarnya, Islam di sini adalah sebuah agama, bukan merupakan Islam yang diartikan sejarah Islam, atau Islam yang diartikan peradaban Islam. Menurut Khalil, fungsi utama sebuah agama bukan untuk menjadi sebuah negara.

Dan agama Islam sebagaimana agama-agama langit terdahulu, disampaikan dengan sebuah kitab suci Al-Qur;an sebagai petunjuk jalan, dan hadist-hadist Nabi, tak ada satu pun petunjuk mengenai pembentukan sebuah negara oleh umat Islam. Hanya saja Khalil memberikan sebuah wacana pertanyaan sekaligus pernyataan, bagaimana mungkin dalam agama Islam tidak mengenalkan petunjuk politis pada umat Islam sedangkan Rasulullah SAW telah menjalankan fungsi sebuah ‘negara’ di Madînah al-Munawwarah? Khalil kemudian memberikan jawaban dari pertanyaannya sendiri, bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mendirikan sebuah negara politis atau negara perkotaan (madaniyyah), melainkan Rasulullah membentuk sebuah negara agama sebagaimana yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman AS.

Beberapa pengertian Negara Islam yang bermacam-macam tersebut, setidaknya mewakili beberapa idealis muslim yang melatar-belakangi setiap wacana yang dikembangkan. Hanya saja untuk sampai pada pembahasan tentang negara islam yang benar-benar ideal pun, akan membawa beberapa pendapat yang pastinya berbeda.

Negara Islam Ideal. Daulah al-Islâmiyyah al-mitsâliyyah.

Istilah daulah al-matsaliyyah (idealisme sebuah negara atau negara ideal) tak pernah lepas dari sosok Plato yang pertama mengenalkan istilah ini, yang konon berasal dari imajinasi plato dalam memandang keadaan politis Yunani di zamannya yang memiliki banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan. Anehnya, Plato sendiri masih kesulitan dan belum mendapatkan satu kesimpulan final dalam memberikan rumusan tentang gambaran ideal sebuah negara sebagaimana ide awalnya. Sebagaimana jawaban Plato atas pertanyaan padanya tentang ‘Republik’, Plato menyatakan bahwa pembahasan tentang sebuah tata-tertib hukum adalah satu pokok permasalahan, sedang kemungkinan bahwa tata-tertib ini dapat di aplikasikan nantinya merupakan permasalahan lain lagi. Plato memang telah memberikan gambaran negara republik sebagai negara ideal dan menjadikan kunci utama sebuah negara ideal pada yang terpimpin atau rakyat. Berbeda dengan Aristoteles yang terkenal dengan trias politikanya yang lebih memfokuskan bahwa kunci utama kesuksesan sebuah negara ada pada pihak pemimpin. Dan pemikiran Yunani berpengaruh pada dua figur umat Islam yang juga memberikan pendapatnya seputar wacana Negara Ideal, tentu saja dengan kaca mata Islam. Yaitu Al Farabi dan Ibnu Sina.

Menurut Al Farabi, negara negara ideal haruslah dipimpin oleh seorang filosof sekaligus nabi, yang memiliki dua kekuatan jiwa yang dapat mendukungnya untuk mampu menciptakan sebuah negara yang ideal, kekuatan pertama; seorang pemimpin hendaklah memiliki kekuatan intelek yang tinggi layaknya seorang filosof, atau dikenal dengan intelek aktif (active intelleect), namun belum sempurna tanpa dibarengi dengan kekuatan kedua yaitu sebuah imajinasi tingkat tinggi yang menjadikannya mampu menafsirkan simbol-simbol ketuhanan dan menterjemahkannya kepada manusia, kesimpulan akhirnya, seorang pemimpin sebuah negara ideal haruslah seoranng filosof sekaligus juga seorang nabi. Dengan pernyataan ini, Al Farabi menyatakan bahwa negara Islam ideal hanya ada pada periode Madinah, dimana Rasulullah SAW memimpin langsung para sahabatnya. Dan tidak akan pernah untuk terjadi lagi setelahnya kecuali—mengikuti keyakinan pada hadist Nabi SAW—ketika Nabi Isa AS, turun ke bumi menjelang hari kiamat.

Berbeda dengan Al Farabi, Ibnu Sina (Avicenna), berpendapat bahwa cahaya (iluminasi) kenabian merupakan hal yang alamiah, bahwa itu juga keadaan yang intelek (yang dapat dicerna akal), bukan hanya imajinasi. Fungsi utamanya adala menciptakan hukum yng dapat ditaati manusia; dan muatan hukum Ilahiah tersebut pada dasarnya dapat dicapai oleh intelektual manusia itu sendiri. Dalam pengertian lain, sebuah negara ideal bisa dicapai oleh negara yang dipimpin oleh seorang filosof. Dalam muatan yang lebih berbobot, bila negara ideal hanya dipahami sebagai negara yang selalu dibawah petunjuk Tuhan, menurut Ibnu Sina, sebuah wahyu dapat dicapai dengan nalar (tanpa menyebut bahwa wahyu dapat menyamai nalar) seagaimana yang dipahami oleh kaum ortdoks Islam yang lebih menolak pendapat Ibnu Sina dibanding Al Farabi.

Epilog

Negara Islam, melihat dari beberapa wacana yang telah berkembang, dapat disebut telah, sedang dan akan terus ada, tergantung pada sejauh mana menilai sebuah negara itu disebut Negara Islam, karena pada dasarnya setiap negara yang didiami oleh umat Islam adalah negara yang memiliki dimensi moral Islam, sesekuler apapun negara tersebut dan (lebih radikal lagi) sesekuler apapun rakyatnya. Karena Islam atau tidaknya seseorang pun hanya sesederhana dua kalimat syahadat yang diyakini. Begitu juga dengan negara Islam yang ideal pada dasarnya dikembalikan pada umat Islam itu sendiri dalam mengembangkan kreatifitas peradaban mereka, namun tetap dalam koridor keislaman. Sebagai contoh kecil, bila suatu komunitas masyarakat Islam atau umat Islam di suatu wilayah mangangkat seorang pemimpin diantara mereka, dapat dsesuaikan dengan kehendak mereka atas masa depan kehidupan politis masyarakat tersebut, tanpa mengharuskan seorang pemimpin yang benar-benar sempurna agamanya, namun dapat dipercaya mampu mengurus negara dengan baik, tanpa melupakan perintah Al-Qur’an yang mewajibkan seorang mulim untuk memilih pemimpim yang muslim pula, namun bila umat Islam Islam telah berada di bawah suatu kekuasaan kafir sekalipun maka ketaatan terhadap pemimpin adalah merupakan kewajiaban juga, dengan beberapa pengecualian yang bisa dirujuk pada asas-asas hukum umat Islam sendiri. Sebagaimana dalam hadist nabi SAW, bahwa sebuah negara hancur karena kezaliman pemimpinnya, dan tidak hancur karena kekafirannya. Demikian juga dengan penerapan hukum Islam di sebuah masyarakat Islam, bila bergantung pada kesadaran umat tersebut, dengan satu konsekuensi yang harus dipegang, yaitu Al Qur’an dan Sunnah harus dilaksanakan terlepas bila nantinya terdaopat perbedaan madzhab antara ummat Islam, maka kehendak mayoritaslah yang diutamakan. Dan bila kesadaran itu telah muncul, maka tanpa harus dipaksapun, toleransi dan kesadaran untuk saling memahami akan tumbuh dengan sendirinya. Sama halnya dengan pernyataan seorang ulama kontemporer yang mengatakan bahwa inti syariah atau hukum Islam sebenarnya ada pada meninggalkan larangan-larangan Allah yang berupa maksiat seperti berzinah, berjudi dan minum-minuman keras, bukan pada ‘potong tangan’-nya, rajamnya atau qisash-nya yang tetap harus disadari sebagai perintah Tuhan juga. Manusia yang terkhusus umat Islam selalu akan berkembang. Kesadaran sebagai seorang muslim yang baik akan terus menjadi moral dasar bagi kesadaran sebagai warga Negara yang baik pula, demikian pula sebaliknya, hanya saja, yang menjadi persoalannya berikutnya adalah; kapan kesadaran seperti itu muncul?

HUKUM PERIKATAN YANG DIKELUARKAN UNDANG-UNDANG MENURUT KUHP MESIR

fsq_cairo@yahoo.com (Forum Studi Syariah wal Qanun) — Sun, 12 Apr 2009 18:11:00 +0000

Manusia dalam menjalani kehidupan ini, cenderung untuk berkumpul dengan satu dan yang lainnya dan dengan itu membentuk kelompok manusia yang hidup bersama. Karena itulah, manusia disebut sebagai mahluk sosial, dan tentunya interaksi antarmanusia itu sering terjadi dan kebutuhan antara satu dan yang lainnya semakin meningkat sehingga terjalinlah suatu perjanjian, perikatan atau yang lainnya.

Maka, di dalam suatu negara yang berdaulat telah ditetapkan suatu tatanan atau aturan-aturan yang mengatur kehidupan manusia antara satu dengan yang lainnya yang disebut dengan hukum. Salah satu tujuan dari lahirnya hukum itu sendiri adalah mencapai suatu keamanan, keadilan dan kemaslahatan.

Dalam hukum itu sendiri memiliki dua sifat, pertama yaitu yang memiliki sifat amirah (mengikat) atau bersifat memerintah, kedua yaitu yang memiliki sifat mukamalah (pelengkap) yang dapat bersifat elastis (lentur) atau tanpa adanya unsur memerintah. Hukum perdata adalah yang memiliki sifat mukamalah atau bisa didefinisikan sebagai ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingan (kebutuhannya) dan dalam hukum ini tindakan pihak yang berwajib tergantung kepada ada atau tidak adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Misalnya mengenai hutang piutang, atau pengingkaran perjanjian. Dalam peraturan tertulisnya, KUH Perdata terdiri dari empat bagian yaitu; Pertama, tentang orang, kedua, tentang benda, ketiga tentang perikatan dan yang keempat, tentang daluwarsa dan pembuktian. Dan dalam pembahasan tentang Perorangan, membahas tentang hal-hal yang mengenai hak-hak kewarganegaraan, akta-akat catatan sipil, dan perkawinan. Dan pembahasan tentang Kebendaan, membahas hal-hal yang berhubungan dengan pewarisan, piutang, wasiat, hak pakai hasil, gadai, hipotek dan lain sebagainya. Adapun yang termasuk ke dalam pengaturan Perikatan di antaranya jual-beli, sewa-menyewa dan perjanjian. Sedangkan yang termasuk ke dalam pengaturan Pembuktian adalah persangkaan, pengakuan dan sumpah di hadapan hakim serta daluwarsa (lewat waktu).

Dan di dalam makalah ini penulis ingin membahas salah satu bagian dari bagian KUH Perdata yaitu Hukum Perikatan.

Definisi Hukum Perikatan

Perikatan dalam bahasa Belanda disebut “verbintenis”. Istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam literatur hukum di Indonesia. Perikatan dalam hal ini berarti; hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. Hal yang mengikat itu menurut kenyataannya dapat berupa perbuatan, misalnya jual beli barang. Dapat berupa peristiwa, misalnya lahirnya seorang bayi, meninggalnya seorang. Dapat berupa keadaan, misalnya; letak pekarangan yang berdekatan, letak rumah yang bergandengan atau letak rumah yang bersusun (rusun). Karena hal yang mengikat itu selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat, maka oleh pembentuk undang-undang atau oleh masyarakat sendiri diakui dan diberi ‘akibat hukum’. Dengan demikian, perikatan yang terjadi antara orang yang satu dengan yang lain itu disebut hubungan hukum.

Jika dirumuskan, perikatan adalah adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Hubungan hukum dalam harta kekayaan ini merupakan suatu akibat hukum, akibat hukum dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang menimbulkan perikatan. Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan (law of property), juga terdapat dalam bidang hukum keluarga (family law), dalam bidang hukum waris (law of succession) serta dalam bidang hukum pribadi (personal law).

Di dalam hukum perikatan, terdapat sistem yang terbuka, dan yang dimaksud dengan sistem terbuka adalah setiap orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian, perjanjian apapun dan bagaimanapun, baik itu yang diatur dengan undang-undang atau tidak, inilah yang disebut dengan kebebasan berkontrak, dengan syarat kebebasan berkontrak harus halal, dan tidak melanggar hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang.

Di dalam perikatan ada perikatan untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu. Yang dimaksud dengan perikatan untuk berbuat sesuatu adalah melakukan perbuatan yang sifatnya positif, halal, tidak melanggar undang-undang dan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu yaitu untuk tidak melakukan perbuatan tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian. Contohnya; perjanjian untuk tidak mendirikan bangunan yang sangat tinggi sehingga menutupi sinar matahari atau sebuah perjanjian agar memotong rambut tidak sampai botak.

Dan syarat sahnya perikatan yaitu;

1. Obyeknya harus tertentu.
Syarat ini diperlukan hanya terhap perikatan yang timbul dari perjanjian.
2. Obyeknya harus diperbolehkan.
Artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum.
3. Obyeknya dapat dinilai dengan uang.
Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pengertian perikatan
4. Obyeknya harus mungkin.
Yaitu yang mungkin sanggup dilaksanakan dan bukan sesuatu yang mustahil.

Sumber Hukum Perikatan

Pada dasarnya, ada sedikit kemiripan antara hukum perdata di Indonesia dengan di Mesir, dikarenakan negara Mesir sendiri mengadopsi hukum dari Perancis, sedangkan Indonesia mengadopsi hukum dari Belanda, dan Hukum Perdata Negara Belanda berasal dari Hukum Perdata Perancis (yang terkenal dengan nama Code Napoleon). Jadi, hukum perdata yang di Indonesia dengan di Mesir pada hakikatnya sama. Akan tetapi hanya bab dan pembagiannya saja yang membedekannya dikarenakan berasal dari satu nenek moyang yang sama.

Dalam tulisan ini, penulis ingin menitikberatkan sumber-sumber perikatan dari negara Mesir, dengan tidak lupa juga membahas sumber-sumber perikatan dari Negara Indonesia, guna menambah wawasan intelektual kita semua.

Sumber-sumber hukum perikatan yang ada di Indonesia adalah perjanjian dan undang-undang, dan sumber dari undang-undang dapat dibagi lagi menjadi undang-undang melulu dan undang-undang dan perbuatan manusia. Sumber undang-undang dan perbuatan manusia dibagi lagi menjadi perbuatan yang menurut hukum dan perbuatan yang melawan hukum.

Contoh dalam perikatan yang timbul karena perbuatan menurut hukum contohnya; mengurus kepentingan orang lain secara sukarela sebagaimana tertera dalam pasal 1354, dan pembayaran yang tak terutang tertera dalam pasal 1359. Contoh dari perikatan yang timbul dari undang-undang melulu telah tertera dalam pasal 104 mengenai kewajiban alimentasi antara kedua orang tua, misalnya; Ahmad menikah dengan Fatimah, pada dasarnya Ahmad dan Fatimah hanya melakukan akad nikah, dengan adanya akad nikah maka timbulah suatu keterikatan yang lainnya yaitu saling menjaga, menafkahi dan memelihara anak mereka bila lahir nantinya. Contoh lain dari undang-undang melulu telah tertera dalam pasal 625 mengenai hukum tetangga; yaitu hak dan kewajiban pemilik-pemilik pekarangan yang berdampingan. Selain itu, juga terdapat pula perikatan yang timbul karena melawan hukum. Contohnya; mengganti kerugian terhadap orang yang dirugikan, sebagaimana tertera dalam pasal 1365 KUH Perdata.

Adapun, sumber-sumber pokok perikatan yang ada di Mesir adalah adanya perjanjian (keinginan kedua belah pihak) dan tidak adanya perjanjian (muncul karena ketidaksengajaan atau muncul tanpa keinginan kedua belah pihak). Dan definisi perjanjian secara epistimologi adalah arrobt(u) atau perikatan, dan secara etimologi; kesepakatan kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan sesuatu hal yang telah disepakati. Dan syarat syahnya perjanjian harus adanya keridhoan/kesepakatan antara kedua belah pihak, jadi di dalam isi perjanjian, kedua belah pihak harus saling mengetahui maksud dari perjanjian tersebut, dan tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak saja. Dan syarat yang lainnya, adanya obyek yang halal, yang tidak melanggar undang-undang dan norma-norma kehidupan di masyarakat. Dan sumber tidak adanya perjanjian dapat dibagi menjadi; pertanggung jawaban yang timbul karena kelalaian, memperkaya diri tanpa alasan, dan undang-undang.

Dan di sini penulis sesuai ingin membahas sumber-sumber perikatan (Mesir) yang bersumber dari tanpa adanya perjanjian, bisa jadi karena kediaksengajaan atau muncul tanpa keinginan kedua belah pihak.

Sumber Sumber Perikatan Yang Berasal Dari Luar Akad, Atau Tanpa Persetujuan Dua Belah Pihak

Sumber pertama adalah perbuatan yang melawan hukum atau(العمل غير المشروع) , yaitu suatu hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan ancaman bahaya bagi orang lain. Macam-macam dari pertanggung jawaban itu, ada pertanggung jawaban adab atau sopan santun dan pertanggung jawaban undang-undang. Pertanggung jawaban undang-undang dibagi menjadi Tanggung jawab Pidana dan Tanggung Jawab Perdata, dan Tanggung Jawab Perdata itu sendiri dibagi lagi menjadi Tanggung Jawab Perdata karena perjanjian dan Tanggung Jawab Perdata karena kelalaian. Dan perbedaan antara perjanjian dan kelalaian banyak sekali, akan tetapi pada dasarnya segala sesuatu kesalahan yang mengakibatkan bahaya pada orang lain, akan diwajibkan baginya untuk membayar ganti rugi (kompensasi). Dan contoh dari pertanggung jawaban perjanjian (المسئولية العقدية) adalah dalam jual beli, apabila penjual belum memberikan barang jualannya pada pembeli, sedangkan pembeli sudah melakukan kewajibannya yaitu membayar harga barang itu sesuai dengan perjanjian, maka penjual telah melakukan kesalahan, tidak memberikan barang yuang dijualnya pada pembeli.

Contoh dari pertanggung jawaban yang timbul karena kelalaian (المسئولية التقصيرية) kelalaian dalam menjaga barang, mengakibatkan barang itu hilang atau mengakibatkan bahaya pada yang lain. Maka, kesalahan dari dua pertanggung jawaban ini disebut dengan perbuatan yang melawan hukum atau (العمل غير المشروع). Akan tetapi walaupun kedua-duanya perbuatan yang melawan hukum, kadar pertanggung jawabannya berbeda, dikarenakan pertanggung jawaban perjanjian (المسئولية العقدية) lahir dari adanya perjanjian, adapun pertanggung jawaban yang timbul karena kelalaian (المسئولية التقصيرية) lahir karna kewajiban dalam perjanjian.

Dalam pembahasan pertanggung jawaban yang timbul karena kelalaian ada dua pembahasan; yang pertama; Pertanggung jawaban atas pekerjaan seseorang(المسئولية عن العمل الشخصي) dan pertanggung jawaban atas pekerjaan orang lain atau sesuatu (المسئولية عن العمل الغير و عن الأ شياء)

a. Pertanggung Jawaban Atas Pekerjaan Seseorang (المسئولية عن العمل الشخصي)

Pertanggung jawaban atas pekerjaan seseorang (المسئولية عن العمل الشخصي) adalah Pertanggung jawaban atas pekerjaan seseorang yang mengakibatkan bahaya pada orang lain. Dan atas pengaruhnya, seseorang yang bertanggung jawab (المسئول) membayar ganti rugi kepada yang dirugikan (المضرور), dan itu sesuai dengan KUH Perdata Mesir pasal 163 yang artinya ”Segala sesuatu kesalahan yang mengakibatkan bahaya pada yang lain, maka diwajibkan baginya untuk membayar ganti rugi.”

Rukun dari Pertanggung jawaban atas pekerjaan seseorang(المسئولية عن العمل الشخصي) ada tiga, pertama; kesalahan (الخطاء), kedua; bahaya (الضرار)dan ketiga; adanya hubungan penyebab antara kesalahan dan bahaya (علاقة السبيبية بين الخطاء).

Dan segala kesalahan yang diperbuat mendapatkan ganjaran yang sesuai yang telah ditetapkan oleh hukum, akan tetapi ada pengecualian, telah dijelaskan dalam KUHP Mesir ada 3 keadaan seseorang yang melakukan kesalahan, bebas dari pertanggung jawaban atas pekerjaannya itu. Yang pertama, keadaan ketika membela untuk dirinya sendiri (حالة الدفاع الشرعي) pasal 166, kedua, ketika mendapatkan perintah dari atasannya (حالة تنفيذ أمر صادر من رئيس) pasal 167, dan yang ketiga, keadaan bahaya (حالةالضرورة). Dan dalam keadaan ketika membela untuk dirinya sendiri (حالة الدفاع الشرعي) hal ini seseorang apabila dalam keadaan bahaya mengancamnya, dan membela untuk menjaga haknya, martabatnya dan hartanya, maka ini tidak dianggap salah, akan tetapi ada empat syarat dalam menggunakan hak membela diri sendiri. Syarat pertama, bahwasanya bahaya itu benar benar terjadi ketika itu juga, dan bukan yang akan datang atau sebatas karena praduga saja, syarat kedua, bahwasanya bahaya itu lahir dari pekerjaan yang melanggar hukum, contohnya melawan perampok yang ingin mengambil hartanya, akan tetapi apabila melawan pihak keamanan dikarenakan seseorang itu melakukan kesalahan, maka dia tidak bisa menggunakan hak ini. Syarat ketiga, bahwasanya dengan membela diri sendiri itu adalah salah satu cara untuk menjaga harta dan martabatnya. Syarat keempat, agar dalam menggunakan hak ini tidak boleh berlebih-lebihan. Dan apabila menggunakan haknya kelebihan, maka dia dikenai sanksi, akan tetapi sanksi itu lebih ringan dibandingkan dengan sanksi aslinya.

Adapun rukun kedua dari pertanggung jawaban atas pekerjaan seseorang yaitu, bahaya. Tidak cukup untuk menuntut atas pertanggung jawaban yang timbul karena kelalaian, apabila hanya ada kesalahan, akan tetapi harus juga ada bahaya yang timbul dari kesalahan itu. Dan ada sebagian ahli hukum mengatakan “Kesalahan itu adalah elemen utama dari pertanggung jawaban atas pekerjaan seseorang”. Dikarenakan apabila tidak ada bahaya maka tidak ada ganti rugi, dan tidak bisa menuntutnya.

Dan elemen (rukun) terakhir dari pertanggung jawaban atas pekerjaan seseorang yaitu, hubungan penyebab antara kesalahan dan bahaya. Hubungan penyebab adalah hubungan yang secara langsung antara kesalahan yang dilakukan oleh al-mas’ul dan bahaya yang tertimpa pada al-madrur.

b. Pertanggung Jawaban atas pekerjaan orang lain/sesuatu (المسئولية عن العمل الغير و عن الأ شياء)

Para ahli hukum Mesir dalam masalah ini membagi dalam dua bagian, yang pertama Pertanggung jawaban atas pekerjaan orang lain ( المسئولية عن العمل الغير) dan yang kedua, Pertanggung jawaban yang lahir dari sesuatu (barang). (المسئولية ءن اللأشياء).

Dan yang dimaksud dengan Pertanggung jawaban atas pekerjaan orang lain, adalah dimintanya tanggung jawab seseorang dari apa yang telah dikerjakan oleh orang lain, maka dari itu disebut dengan pertanggung jawaban atas pekerjaan orang lain. Contohnya; seorang yang menjadi sopir (التابع) dari majikannya (المتبوع)ketika melakukan pekerjaan (menyopir mobil) untuk mengantar majikannya ke suatu tempat, dan ditengah-tegah perjalanan, sopir itu menabrak seseorang yang naik motor, sehingga mengakibatkan motor itu rusak. Maka sang majikanlah yang bertanggung jawab atas yang telah dibuat oleh sopir itu. Dari misal tadi, sudah jelaslah yang dimaksud dengan pertanggug jawaban atas pekerjaan orang lain. Akan tetapi, dalam penggunaan hak ini harus ada 2 syarat. Syarat pertama, adanya hubungan mengikuti atasan. Dan yang dimaksud disini adalah adanya 2 insan (attabi’ dan matbu’), dan attabi’ tunduk pada matbu’. Dan syarat kedua, yaitu bahwasannya kesalahan yang dilakukan oleh attabi’ ketika melakukan tugas atau sebab dari tugasnya itu. Seperti halnya yang telah disebutkan tadi di contoh, akan tetapi apabila sang attabi’ melakukan kesalahan atas kesalahannya atau kelalaiannya sendiri dan tidak ada sangkut paut pada pekerjaannya, maka attabi’ bertanggung jawab atas apa yang telah dikerjakannya.

Dan bagian yang kedua dalam masalah ini adalah pertanggung jawaban yang lahir dari sesuatu atau barang. Seseorang akan bertanggung jawab pada sesuatu (الأشياء) apabila dia mempunyai kewajiban utnuk menjaga barang itu. Dan apabila, al-asya’ (benda atau materi) itu menimbulkan bahaya pada orang lain atau sekitarnya, maka seseorang yang mempunyai kewajiban untuk menjaganya bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan oleh benda tersebut. Akan tetapi, mungkin akan timbul dalam benak kita semua apa yang disebut dengan al-asya’a itu sendiri. Dalam KUHP Mesir yang dimaksud dengan pertanggung jawaban yang lahir dari sesuatu atau barang itu sendiri ada 3 bagian, yang pertama Pertanggung jawaban yang lahir karena menjaga hewan ,(المسئولية حارس لحيوان) ,yang tertara pada pasal 176, yang kedua, pertanggung jawaban yang lahir karena menjaga bangunan (المسئولية حارس البناء), yang tertara pada pasal 177, dan yang ketiga adalah Pertanggung jawaban yang lahir karena menjaga barang-barang elektronik, atau barang-barang yang memeliki sifat untuk selalu dijaga secara intensiv (المسئولية حارس الألات الميكانيكية وغيرها من الأشياء التى تتطلب حراستهاعناية خاصة), yang tertera pada pasal 178.

a. Pertanggung Jawaban Yang Lahir Karena Menjaga Hewan

Di dalam KUHP Mesir pasal 176, menjelaskan mengenai pertanggung jawaban yang lahir karena menjaga hewan, akan tetapi pertanggung jawaban itu lahir, karena ada dua syarat; syarat pertama, bahwasanya seseorang (al-mas’ul) benar-benar diberikan tugas untuk menjaga hewannya. Pada dasarnya, pemilik hewanlah yang berkewajiban untuk menjaga hewannya, akan tetapi karena sang pemilik menugaskan pada orang lain untuk menjaganya, maka tanggung jawab itu pindah dari pemilik ke orang yang diberikan tugas itu (al-mas’ul). Dan syarat yang kedua, danya unsur ‘bahaya’ yang ditimbulkan hewan tersebut. Al-mas’ul bertanggung jawab penuh atas apa yang dikerjakan oleh hewan itu, contohnya; hewan-hewan penerkam seperti anjing, serigala atau lainnya.

Lain halnya apabila hewan itu lari dari rantai yang telah diikat dilehernya dan hewan itu melakukan sesuatu yang mengakibatkan bahaya pada orang lain, maka al-mas’ul disini tidak bertanggung jawab atas apa yang telah dikerjakan oleh hewan tersebut. Al-mas’ul bertanggung jawab ketika al-mas’ul itu lalai dari pekerjaannya, maka al-mas’ul bertanggung jawab penuh atas semua yang dikerjakan oleh hewan itu.

b. Pertanggung Jawaban Yang Lahir Karena Menjaga Bangunan

Telah dijelaskan mengenai Pertanggung jawaban Yang Lahir Karena Menjaga Bangunan di dalam KUHP Mesir pasal 177, dan tanggung jawab itu lahir ketika ada dua syarat, syarat yang pertama, bahwasanya seseorang (al-mas’ul) benar-benar diberikan tugas untuk menjaga bangunan. Maka, penjaga bagunan itu benar-benar bertanggung jawab atas bangunan itu. Dan pada dasarnya pemilik bangunanlah yang harus menjaga bangunannya, akan tetapi ketika sang pemilik telah memberikan kepada seseorang untuk menjaga bangunannya, maka telah berpindahlah tanggung jawab, dari pemilik ke penjaga bangunan. Apabila seseorang yang ingin memiliki atau membeli bangunan itu, maka hak kepemilikan untuk menjaga dan menggunakan belum berpindah dari penjaga ke pembeli, kecuali setelah penyerahan dan penyerahan tanggung jawab belum berpindah ke pembeli apabila pembeli belum melunasi administrasi. Dan apabila bangunan itu disewakan, bukan berarti yang menyewa itu disebut sebagai penjaga bangunan itu, atau berpindah tanggung jawab dari penjaga bangunan ke penyewa, dikarenakan kekuasaan penuh masih dipegang pada sang pemilik, dan ini berbeda pada tanggung jawab yag lahir karena menjaga hewan. Dan penyewa hanya menggunakan yang disewanya, dan itu semua tergantung pada perjanjian antara pemilik dan penyewa. Yang dimaksud dengan roboh di sini adalah, terpecah-pecah atau hancur keseluruhan bangunan atau hanya sebagian saja, dan akibat dari kerobohan itu adalah membahayakan yang lain. Contohnya, jatuhnya jendela atau pintu bangunan atau batu bata yang jatuh dari tingkat atas bangunan, dari kesemua ini, maka sang penjaga bangunan harus bertanggung jawab atas bahaya yang terkena pada al-madrur yang disebabkan dari bangunan itu. Akan tetapi, apabila bangunan itu tidak roboh, maka penjaga bangunan itu tidak bertanggung jawab kepada al-madrur, walaupun bahaya itu datang dari bangunan itu sendiri. Contohnya al-madrur menabrak bagian dari bangunan, yang mengakibatkan al-madrur cedera atau mengakibatkan kerusakan pada barang seperti mobil.

C. Pertanggung jawaban yang lahir karena menjaga barang-barang elektronik, atau barang-barang yang memeliki sifat untuk selalu dijaga secara intensif.

Dalam hal ini,tanggung jawaban yang lahir karena menjaga barang-barang eloktronik, atau barang-barang yang memiliki sifat untuk selali dijaga secara intensiv, memiliki syarat yang sama dengan pembahasan yang sebelumnya.

Sumber kedua, dari hukum perikatan yang ada di Mesir yaitu, ‘memperkaya diri tanpa alasan’ (atau pembayaran hutang yang tidak diwajibkan) yang dalam istilah arab dikenal dengan (الاثراء بلاسبب). Bila diartikan secara tekstual, ‘al itsra bila sabab’ diartikan dengan ‘memperkaya diri tanpa alasan’ Dan yang dimaksud dengan memperkaya diri tanpa alasan adalah suatu kejadian di mana salah satu pihak menjadi rugi (miskin), dan pihak yang lainnya mendapat keuntungan dari kerugian tersebut (kaya) dengan cara melawan hukum. Maka orang yang memperkaya itu harus membayar ganti rugi kepada orang yang menjadi miskin itu. Contohnya, apabila A mempunyai hutang kepada D, dan A ini mempunyai saudara B dan C, B dan C mengetahui kalau saudaranya si A mempunyai hutang kepada D, maka B dan C membayar hutang saudaranya si A kepada D, dan A pun membayar hutangnya kepada D, maka si D ini disebut dengan memperkaya (الاثراء) dan si B dan C disebut dengan si fakir atau yang menjadi miskin (الافتقار). Maka si D itu harus mengembalikan kekayaan yang bukan haknya kepada pemiliknya yaitu si B dan C.

Dalam keadaan ini, al-iftiqor, ketika dia mengetahui, bahwa kekayaannya berkurang dikarenakan kecurangan al-isro, maka secepatnya al-iftiqor itu untuk menuntut dakwa memperkaya (دعوى الاثراء). Dan tuntutan dalam perkara memperkaya diri tanpa alasan dengan lewatnya waktu tiga tahun tahun terhitung sejak hari perbuatan termaksud dilakukan oleh tergugat dan diketahui oleh penggugat, dan lima belas tahun dihitung dari terjadinya interaksi antara al-isro dan al-iftiqor. Sesuai dengan KUHP Mesir pasal 180.

Dan sumber ketiga, dari hukum perikatan yang ada di Mesir sesuai dengan di KUHP Mesir pasal 198, adalah undang-undang. Dan undang-undang itu sendiri bisa disebut dengan sumber hukum perikatan yang secara langsung dan tidak langsung. Akan tetapi mayoritas dari Undang-undang itu sendiri disebut dengan sumber hukum perikatan yang tidak langsung. Dan sumber hukum perikatan yang secara langsung itu lahir dari perjanjian, keinginan diri sendiri, pekerjaan yang melanggar hukum dan ‘memperkaya diri tanpa sebab atau alasan’. Dan di dalam KUHP Indonesia pun undang-undang merupakan bagian dari sumber dari perikatan, sesuai dengan pasal 1353.

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa tujuan adanya Undang-undang adalah terciptanya keamanan, dankeadilan. Untuk terciptanya tujuan ini maka seluruh negara yang berdaulat memiliki Undang-undang yang telah dibuatnya dan dikodifikasikan sesuai dengan negaranya. Walaupun Undang-undang perdata memiliki sifat yang elastis, dan tidak mengikat yang berbeda dengan hukum Pidana, akan tetapi hukum perdata mempunyai peranan yang penting dalam mengatur tatanan kehidupan manusia.

Sekilas uraian di atas tentang hukum perikatan yang ada di Indonesia dan di Mesir. Dan masih banyak hal-hal yang belum dibahas dalam tulisan ini, dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis dan minimnya referensi. Mudah-mudahn kekurangan tersebut dapat dilengkapi oleh teman-teman Qanun tercinta. Sebagian besar isi dari tulisan ini terjemahan bebas dari buku Mashadir Ghayru Iradiyah Lil-Iltizam, buku karangan dari Dr. Muhammad Ali Itman Faqi, yang dipelajari di tingkat 2 fakultas Syariah Wal Qonun (Islamic Law and Jurisprudence) Al Azhar.

Akhirnya, penulis berharap semoga tulisan sederhana ini bisa menambah wawasan kita, khususnya bagi warga FSQ, dan umumnya untuk semua yang partisipan FSQ.

Andi M Sadi
Ketua FSQ periode 2008-2009
Mahasiswa Fakultas Syari'ah wal Qanun Tk 3

SUMBER-SUMBER PERIKATAN DENGAN KESEPAKATAN (AKAD)

fsq_cairo@yahoo.com (Forum Studi Syariah wal Qanun) — Sat, 14 Mar 2009 21:02:00 +0000

Kadang kala suatu kejadian terjadi tanpa adanya rasa niat atau keinginan seseorang yang kemudian karena kejadian tersebut ia dibebani sebuah kewajiban. Maka seseorang tersebut wajib memenuhi segala kewajibannya sebagaimana halnya kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan naskah hukum, misalnya kewajiban hukum yang dilimpahkan kepada seorang, maka orang tersebut harus melaksanakannya meski tanpa adanya rasa keinginan untuk memenuhinya. Seperti kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada anak istrinya, telah diatur oleh undang undang dengan atau tidak dengan adanya keinginan dari seorang suami.

Kadang pula, sebuah kejadian terjadi karena adanya keinginan yang jelas dari pelaku dan yang berkenaan dengan keinginan itu sendiri dapat terjadi dari bermacam-macam keadaan, seperti akad (perjanjian) yang disepakati oleh dua orang atau lebih. Misalnya akad jual beli, akad sewa menyewa, jaminan dan lain sebagainya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akad (perikatan) adalah kenyataan atau sebab yang menghasilkan sebuah kewajiban dan yang menumbuhkannya. Dan kata ‘perjainjian’ atau ‘perikatan’ dalam bahasa Indonesia memiliki arti sama dengan ‘aqad dalam bahasa Arab.

Perjanjian, transaksi dan kontrak merupakan suatu aktifitas kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan manusia. Dan perlu adanya aturan-aturan yang menata jalanya kebiasaan ini dalam mengantisipasi kerugian yang menimpa salah satu pihak, yang dapat mengakibatkan terjadinya persengketaan antar kedua belah pihak karena merasa telah dirugikan. Sedangkan Perikatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pada Hukum Perdata, yaitu hukum yang berisi ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu dalam masyarakat.

Khusus tentang permasalahan personal, bahwa telah diatur oleh aturan-aturan yang dinamakan hukum privat. Termasuk ke dalam hukum privat ini adalah Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Laut dan Antariksa, Hukum Pertanian dan Hukum Perdata Internasinal. Kebalikan dari Hukum Privat adalah Hukum Publik, yaitu aturan-aturan yang mengatur kepentingan umum, seperti aturan yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negaranya.

Pengertian Singkat Tentang Hukum Perdata

Dr. Ibrahim Ibrahim As Sholihi, dosen Fakultas Syariah wal Qanun Universitas Al Azhar Cairo, mengatakan bahwa Hukum Perdata adalah kumpulan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar individu yang dalam hubungan tersbut, seorang individu tidak berperan sebagai pemegang kehendak pribadi, kecuali (yang tidak termasuk Hukum Perdata) beberapa hal yang yang menjadi objek hukum lain, yang termasuk bagian hukum privat.

Dari definisi di atas tampak jelas bahwa hukum perdata adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur permasalahan-permasalahan yang muncul akibat hubungan antara individu yang satu dengan yang lainya dalam pengaturan orang, benda, perikatan dan pembuktian. Termasuk dalam pengaturan orang, hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan dan termasuk ke dalam pengaturan benda hal-hal yang berhubungan dengan pewarisan, piutang, wasiat, hak pakai hasil, gadai, hipotek dan lain sebagainya.

Adapun yang termasuk ke dalam pengaturan perikatan diantaranya jual beli, sewa-menyewa, perjanjian kerja, pemberian kuasa. Sedangkan yang termasuk ke dalam pengaturan pembuktian antara lain; persangkaan, pengakuan, sumpah di hadapan hakim, serta lewat waktu (daluarsa).

Defenisi ini juga membedakan antara individu biasa dengan individu yang berposisi sebagai pemegang kedaulatan (aparat pemerintah), yang fungsinya untuk mengecualikan sebuah hubungan yang terjadi antara dua individu dan salah satunya mengatasnamakan Negara, sehingga tidak termasuk ke dalam Hukum Perdata, melainkan masuk ke dalam tidakan Pidana.

Defnisi tentang Hukum Perdata telah membedakan antara individu biasa dengan individu yang berposisi sebagai pemegang kedaulatan (aparat pemerintah), yang fungsinya untuk mengecualikan sebuah hubungan yang terjadi antara dua individu, yang salah satunya mengatasnamakan Negara, sehingga tidak termasuk ke dalam tindakan perdata.

Untuk memperjelas perbedaan dari dua macam hukum di atas, Penulis melampirkan studi kasus yang kebetulan baru-baru ini terjadi untuk sama-sama dibahas dalam forum ini (FSQ). Yaitu tentang kasus dua nasabah Bank Internasional Indonesia (BII) yang juga penyewa safety deposit box (SDB) yang menggugat bank yang saham mayoritasnya dikuasai MayBank Malaysia itu. Dua nasabah tersebut, Ishwar Manwani dan Ivone Susanto, melayangkan gugatan karena BII menolak bertanggung jawab atas hilangnya barang berharga mereka yang tersimpan di SDB Plaza BII, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat. Sedangkan di lain pihak, melalui kuasa hukumnya, pihak BII membantah telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Untuk membahas hal di atas, ada baiknya kita membahas bagaimana definisi akad atau perjanjian dalam Hukum Perdata menurut pakar hukum, Perundang-undangan Mesir, maupun Hukum Islam.

Defenisi Akad dan Pembagiannya

Defenisi akad menurut pakar hukum adalah; “kesepakatan antara dua keinginan atau lebih dalam mewujudkan suatu komitmen hukum, baik itu komitmen dalam janji melaksanakan suatu kewajiban, memindahkan atau mengamandemen (mengganti) atau menghapuskannya (dihilangkan).”

Sedangkan defenisi akad menurut ulama syari’ah adalah ikatan antara ‘ijab’ dan ‘qabul’ yang diselenggarakan menurut ketentuan syari’ah di mana terjadi konsekuensi hukum atas sesuatu yang karenanya akad tersebut diselenggarakan.

Para pakar hukum membedakan antara akad dan kesepakatan atas dasar bahwa kesepakatan (perikatan) lebih umum dalam pemakaiannya dibandingkan akad. Dengan demikian, pemakaian istilah akad lebih terperinci kepada hal yang lebih penting dan khusus kepada apa yang telah diatur dan memiliki ketentuan. Sedangkan istilah kesepakatan tidak harus demikian, akan tetapi dapat dipakai dalam hal apa saja yang serupa, misalanya untuk melengkapi kegiatan manusia untuk semacam janji yang tidak memiliki nama khusus atau aturan tertentu.

Kesepakatan antara dua keinginan dalam mencapai komitmen yang diinginkan pada waktu yang akan datang dan telah diketahui secara mutlak seperti jual beli atau pemindahan hutang piutang. Sedangkan akad dapat dipahami sebagai sebatas kesepakatan dalam mencapai suatu. Adapun yang membedakan antara keduanya adalah kecakapan pelaku.

Kecakapan pelaku akad berbeda dengan kecakapan dalam pelaku perikatan, karena keduanya memiliki nilai hasil masing-masing. Dan pelaku akad tidak dibebani tanggung jawab dan syarat sebanyak pelaku perikatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesepakatan atau perikatan memiliki arti lebih luas dibandingkan akad.

Dalam pelaksanaan akad, keinginan peribadi (individu) merupakan kekuatan yang paling besar dan mendasar dalam pembentukan akad dan juga berfungsi membatasi nilai-nilai yang dihasilkan. Kekuasaan (kekuatan) peribadi disandarkan untuk melindungi hak dan kebebasan individu. Dalam pelaksanaan akad pemberian (donasi), berbeda dengan pelaksaan akad peminjaman yang merupakan aktifitas serupa bila dikategorikan serupa dalam pelaksanaan akad, tapi yang membedakannya adalah dari segi kecakapan di pelaku.

Yang perlu diperhatikan adalah kesepakatan yang dimasukkan dalam pembahasan akad, yang dalam pemahaman ini, akad harus mengikuti pembahasan dalam hukum privat dari satu segi dan di sisi lain akad yang masuk dalam kategori aktifitas pengelolaan keuangan (mu’amalah al-maliyah).

Akan tetapi dalam hukum Romawi, kesepakatan untuk melaksanakan akad tidak bisa diterima apabila hanya berlandaskan keinginan peribadi semata tanpa memiliki kekuatan hukum, akan tetapi harus mengikuti bentuk administrasi tertentu (khusus).

Pembagian Akad

Akad memiliki jenis dan pembagian, yang setiap satu dari jenis tersebut memiliki pembahasan khusus yang membedakan akad. Di antaranya adalah;
1. ‘Aqad musammah’ dan ‘aqad ghairu musammah’
2. ‘Aqad ridla’iyah’, terdiri dari dua macam; ‘aqad syakliah’ dan aqad ‘‘ainiyah’
3. ‘aqad mulzimah’ yang terdiri dari tiga macam; ‘Akad mulzimah liljanibain’, ‘aqad mulzimah lijanibin wahid’, ‘aqad mu’aridlah’ dan ‘tabarru’’
4. ‘Aqad muhaddadah’ dan ‘aqad ihtimali’
5. ‘Aqad basithah’ dan ‘aqad murakkabah’ atau ‘muhktalithah’

a. Aqad musammah, adalah aqad yang diatur khusus dalam aturan hukum (administrasi), sehingga dari aturan tersebut, dapat diketahui dengan nama nama khusus yang mencirikan jenis akad-akad yang telah banyak beredar dalam kegiatan hidup, dan ini berperan penting dalam akifitas mu’amalat dan kegiatan ekonomi dan sama halnya dalam hukum sipil atau hukum lainnya seperti jual beli, akad yang berkenaan dengan harta pemberian (hibah), sewa-menyewa, angsuran dan lain sebagainya.

b. Aqad goiru musammah, yaitu aqad yang tidak memiliki administrasi khusus (aturan khusus) yang terperinci, akan tetapi setiap individu dapat memiliki kebebasan dalam melakukan akad, sejauh pada batasan tidak melewati ‘norma umum’, dan akad ini tidak tidak terbatas pada jumlah tertentu, karena kewajiban dari akad ini tidak memiliki batasan batasan yang jelas.

c. Aqad Ridla’iyah adalah akad yang tidak monoton dalam satu bentuk, akan tetapi cukup dengan keridhoan antara pelaku akad dan keinginan mereka untuk melaksanakannya.

d. Aqad syakliah, yaitu akad yang tidak diterima dalam bentuk keridhoan saja (sukarela) antara pelaku akad, akan tetapi di atas itu harus mengikuti suatu administrasi khusus yang dibatasi hukum. Seperti penulisan dalam suatu catatan resmi oleh pegawai khusus.

e. Aqad ‘ainiyah, yaitu akad yang tidak cukup dengan keridhoan antara pelaku akad dan juga pengambilan bentuk administrasi tertentu, akan tetapi harus disertai penerimaan (penguasaan) atas barang yang dijadikan akad. Adapun hal yang perlu diperhatikan adalah; apabila akad barang yang berpindah disertai dengan surat resmi dimasukkan dalam aqad syakliah. Dan apabila disertai dengan penguasaan barang dimasukkan dalam aqad ‘ainiah.

f. Aqad mulzimah liljanibain adalah akad yang di bentuk dengan setiap individu (pelaku) memperoleh tanggung jawab yang harus ditepati (timbal balik) seperti jual beli, sewa-menyewa dan lain sebagainya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masing-masing pihak pelaku akad (perikatan) mendapat keterikatan timbal balik yang harus dilakukan.

g. Aqad mulzimah lijanibin wahid, yaitu kebalikan dari pada aqad mulzimah liljanibain, yaitu yang mendapat tanggung jawab (terikat) hanya salah satu dari kedua pihak yang mengadakan perikatan saja seperti akad pinjam meminjam (kredit).

h. Aqad mu’aridhoh adalah akad yang setiap pelakunya memberikan barang untuk dijadikan sebagai jaminan, sedangkan tabarru’ adalah akad yang dilakukan tanpa adanya balasan dari pihak penerima, sebagaimana dalam perjanjian pinjam meminjam.

i. Aqad muhaddadah adalah akad yang setiap pelakunya bisa mengetahui dengan jelas ukuran yang akan di ambil ukuran yang akan di pakai dan lain sebagainya sedetail mungkin, sehingga tidak adanya keraguan dalam pelaksanaan akad tersebut

j. Aqad ihtimali, adalah apabila pelakunya tidak mengetahui masalah akad ini sedetail mungkin, ukuran yang dipakai, waktunya, objek apa yang akan diberikan dan sebagainya.

k. Aqad basithah adalah akad yang tergabung di dalamnya satu saja dan tidak ada bentuk lain atau terbatas dalam satu bentuk. Aqad murakkabah atau muhktalithoh, adalah akad yang di dalamnya tergabung dalam beberapa bentuk akad dan tidak terbatas dalam satu bentuk saja.

l. Di samping itu juga, dalam pelaksanaannya akad pun dapat dibagi menjadi dua, yaitu akad yang dilaksakan dengan tidak melihat keadaan waktu dalam pelaksanaannya, namun dapat dilakukan secara langsung. Dan akad yang di dalam pelaksanaannya diberikan tenggang waktu dan tidak harus dilaksanakan secara langsung.

Pelaksanaan Akad

Dalam pelaksanaan akad atau pembentukannya, baru dapat dikatakan benar, sah atau diakui keberadaannya oleh hukum apabila semua unsur pembentuknya terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di antaranya adalah adanya unsur unsur‘ridla’, unsur objek akad (‘mahal’) dan unsur sebab akibat (‘sabab’) serta ‘ganjaran’ apabila asas (rukun)-nya tidak dipenuhi (konsekuensi). Sebelum melakukan akad (perikatan) pelaku akad harus menentukan jenis, hakikat tujuan, bentuk dan nama yang sudah umum. Sehingga pihak hakim bisa mengambil kesimpulan dari bentuk pelaksanaan akad itu.

Dan apabila didapati kesamaran (keraguan) dalam bentuk, jenis, nama dan sebagainya, yang dengan kesamaran tersebut, hakim tidak bisa menyimpulkan bentuk akadnya, maka pihak hakim berhak mengambil kesimpulan dengan lebih memprioritaskan pihak yang berhutang.

Syarat Syarat Terbentuknya Akad

Syarat Pertama, Ridla

Ridla (kehendak pribadi tanpa paksaan) merupakan syarat pertama yang harus dipenuhi, dengan itu keinginan (kata sepakat) harus ditekankan antara pelaku akad dalam mewujudkan komitmen akad tersebut. Dengan demikian keridla-an ada dan dinyatakan sah dengan adanya kesepakatan yang dihasilkan oleh dua orang yang melaksanakan akad. Akan tetapi, tidak cukup hanya disandarkan atas dasar sukarela, pelaksanaan perikatan yang baik juga harus memperhatikan ke-absahan (kesahan) akad tersebut jika dipandang dari sisi hukum. Di antaranya, bisa dengan memperhatikan sejauh mana kehendak pribadi si pelaku akad dalam melaksanakan perikatan tersebut.

Dalam pasal 89 hukum sipil baru (Mesir) telah dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan ‘sukarela’ (perijinan); yaitu adanya kebebasan pelaku akad untuk saling bergantian mengungkapkan keinginannya masing-masing.

Adapun pembahasan yang mendasar dalam keridla-an ini adalah sebagai berikut;

1. Pengungkapan (ucapan) keinginan (sukarela)
2. Kesesuaian dua keinginan
3. Teori perwakilan dalam akad
4. Adanya perjanjian untuk melaksanakan akad

Dengan demikian, adanya rasa sukarela membentuk hasil dalam komitmen hukum. Oleh karena itu 'ridla' pelaku akad harus diungkapakan (diikrarkan) dengan benar dan jelas sesuai dengan kaidah bahasa yang bisa dipahami, sehingga tidak membutuhkan penafsiran dan penjelasan. Sehingga kebenarannya dapat diakui dengan ucapan. Persetujuan dalam akad bisa dibagi dalam dua bentuk, yaitu pesetujuan eksplisit (jelas) dan persetujuan implisit (diam-diam). Ungkapan yang jelas dapat di kategorikan sebagai berikut;

a. Persetujuan dengan perkataan, yaitu lafaz memberikan arti dan maksud secara langsung bahwa pelaku ridla dalam pelaksanaannya, baik itu dengan ikrar secara langsung atau tidak langsung seperti ucapan atau pembicaraan lewat telepon.

b. Persetujuan dengan tulisan, yaitu persetujuan yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang artinya memberikan persetujuan dalam pelaksanaan akad tersebut. Baik itu dengan tulisan tangan, komputer atau alat tulis lainnya. Yang intinya memberikan arti persetujuan, sehingga tidak mendatangkan perbedaan pendapat.

c. Ungkapan dengan isyarat yaitu persetujuan yang disandarkan kepada isyarat yang telah diketahui oleh orang banyak dan berlaku secara umum, yang intinya memberikan arti persetujuan dalam pelaksanaannya.

d. Mengambil posisi tertentu, yaitu posisi yang tidak mendatangkan keraguan dalam upaya pencapaian tujuan baik itu pada situasi tertentu maupun kondisi tertentu. Seperti bus yang diparkir di terminal, dengan demikian, setiap orang dapat mengerti bahwa bus tersebut digunakan untuk mengangkut orang yang ingin bepergian.

Syarat Kedua, Kesesuaian Dua Keinginan

Kesesuaian dua keinginan yaitu mengerahkan semua keinginan pelaku akad kepada satu pandangan khusus yang terikat dalam permasalahan khusus. Dengan demikian pelaku akad harus menyesuaikan dengan jelas tentang akad yang akan disepakati, baik itu dari segi ‘rukun’, syarat, dan segala sesuatu yang menyangkut akad tersebut, yang kemudian dapat disederhanakan dalam ‘ijab’ (penetapan) dan ‘qabul’ (persetujuan), yang pada akhirnya setiap pelaksanaan akad mengucapkan kerelaannya dalam melaksanakan akad tersebut secara bergantian.

Dr. Jamal Zaky Sabik dalam bukunya mengungkapkan bahwa ‘ijab’ (penetapan) adalah akhir dari keinginan yang diselenggarakan dengan akad apabila tidak bertemu (sesuai) dengan ‘qabul’ (persetujuan). Dua kalmat di atas adalah dua kalimat yang diucapkan dengan ungkapan yang berbeda tapi memiliki arti dan maksud yang sama, Dr. Sabik juga mengatakan bahwa persetujuan atau perikatan adalah apa yang diungkapkan seorang dengan keinginannya untuk mengesahkan akad tertentu dan apabila didapati perbedaan antara penetapan dan persetujuan dalam akad, akad tetap dapat dilaksanakan atau dilanjutkan.

Wakil Dalam Akad

Terkadang, seorang mengungkapkan keinginannya (dengan membuat persetujuan) dalam pengesahan akad, kemudian hasil dari persetujuannya itu kembali kepada dirinya sendiri. Dan terkadang pula seorang mengungkapkan persetujuan orang lain dalam pengesahan akad, kemudian hasil pengesahan tersebut merujuk kepada orang lain (yang mewakilkan). Perwakilan dalam akad adalah pelaksanaan seseorang untuk menggantikan posisi orang lain dalam administrasi untuk menjalankan hukum.
Dan dalam menjalankan hukum, kelayakan (kecakapan) seseorang harus menjadi perhatian. Apabila didapati adanya kekurangan dalam kelayakan (kecakapan), maka pelaksanaannya menjadi tidak sah.

Pelaksanaan hukum ditinjau dari segi kelayakan (kecakapan) secara langsung dapat dibagi menjadi tiga.

1. Pekerjaan yang semata-mata bermanfaat.
2. Pekerjaan yang semata-mata merugikan.
3. Pekerjaan yang dapat berada di dalam lingkaran untung rugi.

Dengan demikian kesepakatan secara langsung disetujui oleh pelaksana akad ataupun dengan persetujuan yang diwakilkan, keduanya tunduk dalam semua kaidah hukum dan peraturan yang berlaku.

Janji Dalam Pelaksanaan Akad

Janji adalah pemberitahuan untuk melaksanakan sesuatu yang sudah diketahui di masa yang akan datang. Dr. Ibrahim Ibrahim Asahalih mendefenisikan bahwa janji melaksakan akad sesuai dengan pasal. 101 Qonun Madany (Undang Undang Perdata Mesir) yaitu kesepakatan dari dua sisi untuk melaksanakan akad di masa yang akan datang. Adapun syarat yang harus dipenuhi ketika melaksanakan akad adalah menetapkan semua landasan permasalahan dengan jelas dan memberikan batasan waktu.

Kesepakatan Pertama dan Akad Dengan Uang Muka.

Kesepakatan ini dinamakan juga kesepakatan akhir, akan tetapi kedua pelaku akad memulai kesepakatan melalui proses pelaksanaan dari fase pertama yaitu dengan mewajibkan setip pelaku akad melaksanakan administrasi wajib untuk pengesahan akad, dengan demikian kesepakatan pertama merupakan awal kesepakatan akhir.

Adapun hal yang harus di perhatikan adalah tidak boleh menggabungkan antara janji pelaksanaan akad dengan kesepakatan pertama, karena janji yang pelaksanaan akad tidak bisa memberikan pengaruh (bekas) terhadap kesepakatan akhir ataupun sebaliknya.

Mahal (objek).

Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa objek dalam kesepakatan berbeda dengan objek dalam perikatan. Obyek kesepakatan ialah kesepakatan hukum yang ditujukan untuk mencapai target (dorongan dari belakang). Adapun objek dalam perikatan ialah pelaksanaannya yang diwajibkan terhadap pihak yang berhutang untuk kemaslahatan pihak yang berpiutang, apakah itu larangan unuk melaksanakan sesuatu atau memberikan sesuatu dan lain sebagainya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kewajiban hukum yang dimaksudkan dalam objek akad adalah pemberian kewajiban terhadap pelaku akad atau salah satu di antaranya.

Sebab/kausa perikatan

Banyak pengertian dan penafsiran kata ‘sabab’ (sebab) sesuai dengan maksud dan tujuan masing-masing. Adapun maksud ‘sebab’ dalam pembahasan ini adalah maksud dan tujuan langsung yang di harapkan realisasinya dan untuk mendorong pengesahan kesepakatan.

Sangsi Apabila Tidak Memenuhi Syarat/Rukun

Sudah sama-sama kita ketahui, bahwa kesepakatan tidak akan ada apabila syarat atau rukunnya tidak terpenuhi dan tidak akan memberikan pengaruh atau bekas pada perikatan tersebut. Sangsi yang diadakan terjadi apabila ketentuan tersebut tidak dapat terpenuhi, dan sangsi nerupakanbagian dari kesepakatan, apabila kesepakatan atau perikatan tersebut tidak sah atau batal.

Kata ‘perikatan’ dan ‘perjanjian’ dalam tulisan ini digunakan dalam makna yang sama dengan kata ‘aqad’ dalam bahasa Arab. Mengingat luasnya cakupan hukum perikatan dan perjanjian, tulisan ini membatasi diri hanya pada aspek syarat-syarat perikatan dan perjanjian saja.

Sangsi Dalam Perikatan Dalam Undang Undang Indonesia

Dalam pasal 1320 KUH Perdata Indonesia dinyatakan bahwa untuk sahnya perikatan ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi, yaitu;

1. Adanya perizinan sebagai kata sepakat secara sukarela dari mereka yang membuat perjanjian (toestemming);
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (bekwaamheid).
3. Mengenai suatu hal atau obyek tertentu (bepaalde onderwerp).
4. Adanya sebab (kausa) yang dibenarkan (georloofde oorzak).

Meski berbeda urutannya, KUH Perdata Indonesia dan UU Perdata Mesir sama-sama mencantumkan ‘kesepakatan’ sebagai syarat sahnya perikatan atau akad. Keberadaan syarat ini logis, karena perikatan melibatkan dua pihak yang sama-sama mempunyai kehendak.

Kehendak adalah proses batin yang hanya diketahui oleh masing-masing pihak. Untuk melahirkan kesepakatan, kehendak tersebut pun harus dinyatakan. Ketika pernyataan kehendak itu bertemali, dalam arti masing-masing menyatakan kerelaannya untuk menerima kehendak pihak lain, maka lahirlah apa yang dinamakan ‘perikatan’ atau ‘kesepakatan’.

Menurut J. Satrio, pernyataan kehendak dapat dilakukan secara tegas dan dapat pula dilakukan secara diam-diam. Pernyataan kehendak secara tegas bisa dilakukan secara tertulis, lisan, atau dengan ‘sebuah tanda’.

Jika terjadi perbedaan antara kehendak batin dengan pernyataannya, maka−menurut Teori Kehendak (Wils Theorie)− yang dijadikan pedoman adalah kehendak batin, yakni kehendak yang sesungguhnya seperti yang terbetik di dalam hati pihak yang bersangkutan. Tetapi menurut Teori Kepercayaan (Vertrouwens Theorie), yang dijadikan pedoman utama adalah pernyataan eksternal pihak yang bersangkutan. Karena kehendak batin hanya bisa diketahui melalui manifestasi eksternal yang dinyatakannya.

Dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa berkenaan dengan syarat sahnya perikatan, KUH Perdata Indonesia dan UU Mesir sama-sama menyebut aspek-aspek yang sama meskipun dengan urutan yang berbeda atau terdapat perbedaan pada pembagian sub bagiannya. Aspek-aspek tersebut adalah; kesepakatan, kecakapan pihak pihak yang membuat perikatan, obyek perikatan yang nyata, dan kausa perikatan yang dibolehkan.

Aspek-aspek yang disebut sebagai syarat-syarat sahnya perikatan tersebut dapat ditemukan padanannya dalam Syari'at Islam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa berkenaan dengan syarat sahnya perikatan, kita mendapatkan prinsip-prinsip syar’i eksis di dalam KUH Perdata Indonesia dan UU Perdata Mesir.

Adapun yang membedakan kedua Undang Undang Perdata Mesir dan KUH Perdata Indoesia adalah pada sangsi apabila syarat rukun tidak terpenuhi. Wallahu a’lam.

Oleh: Mirwan Rosyadi Nasution (Uccok Padang)

MEMBINCANGKAN GAZA

fsq_cairo@yahoo.com (Forum Studi Syariah wal Qanun) — Thu, 12 Feb 2009 22:26:00 +0000

Kemarin saya menghadiri Kuliah Umum yang digelar oleh Program Studi Peradaban dan Dialog antar Budaya Universitas Cairo. Tema yang digelar kali ini adalah: “Kaifa Naqra Mashadal ‘Udwân ‘alâ Ghazah – Bagaimana [Seyogyanya] Membaca Fenomena Agresi Militer atas Gaza”.

Sebagai pengantar, DR. Nadya Musthafa selaku moderator memaparkan bahwa fenomena Ageresi ini memang sort of complicated scenes, karena dari satu sisi, ini bisa dilihat sebagai bagian integral dari dinamika perkembangan Arab, sementara di lain sisi, ini juga merupakan bentuk resisten di jalur Gaza. Maka menurut beliau, harus ada pembacaan kritis dan hati-hati terhadap fenomena ini dari berbagai sudut pandang, baik dari sudut pandang Hukum, Politik, Militer, Sejarah-Peradaban dan lain-lain.

Karena itu jugalah, maka pembicara di Kuliah Umum ini kemarin merupakan representasi dari beragam latar belakang di atas. Hadir sebagai pembica dari kalangan ahli Hukum Internasional: DR. Muhammad Syawqi ‘Abdul ‘Al, lalu dari kalangan pakar dan pengamat politik: DR. Musthafa ‘Alwi,kemudian dari kalangan militer: Jendral Shafwat az-Ziyat, sementara dari kalangan pengamat Sejarah dan Peradaban: DR. Saifuddin ‘Abdul Fatah.

Dalam penyampaian materi beliau yang sepenuhnya berlandas pada pandangan hukum, DR.Syawqi menyinggung beberapa poin penting berikut:

Pertama, terkait kritik beliau terhadap banyaknya kecendrungan media yang meng-ekspose pandangan-pandangan hukum atas fenomena agresi militer di Gaza dari pihak-pihak yang bukan merupakan spesialis Hukum Internasional. Hal ini bahaya menurut beliau, karena akan memicu berkembangannya persepsi publik yang tidak berlandaskan pada ketentuan-ketentuan Hukum Internasional.

Kedua, terkait kaidah-kaidah tindakan pembelaan hukum yang sah (ad-Difâ’ asy-Syar’iy) dalam Hukum Internasional Modern yang memuat ketentuan bahwa tindakan pembelaan hukum akan legal dilakukan apabila ada situasi yang mengancam saja. Maka tidak sah hukum tindakan pembelaan hukum yang dilakukan untuk melawan tindakan pembelaan hukum lainnya. Terlebih jika mengingat bahwa tindakan pembelaan hukum juga ada batasnya, di mana tindakan tersebut hanya boleh dilakukan sejauh tindakan itu bisa menyelamatkan si korban dari kejahatan-kejahatan yang mengancam. Atas dasar inilah, maka serangan-serangan Hamas atas Israel tidak bisa serta-merta dibalas Israel dengan pembinasaan mebabi-buta yang menyeret banyak korban sipil tak bersalah. Selain itu, tindakan pembelaan hukum juga harus dikenakan langsung kepada subjek dan sumber ancaman. Apabila Hamas misalkan merupakan subjek dan sumber ancaman bagi Israel, maka tindakan pembelaan hukum hanya boleh dikenakan kepada Hamas, bukan semua elemen masyarakat hingga memakan korban anak-anak, perempuan-perempuan dan orang-orang tua tak bersalah.

Ketiga, Penyanggahan DR. Syawqi atas dalih Israel bahwa Israel adalah Negara Pendudukan setelah aksi penarikan diri yang dilakukan oleh Israel. Disebutkan oleh DR. Syawqi bahwa ada dua keadaan yang disebut pendudukan, yakni jika ada pasukan pendudukan dalam suatu wilayah tertentu atau jika pasukan pendudukan tersebut memerintah secara keseluruhan di dalam dan di luar wilayah tersebut dengan sistem pengepungan/blokade. Dan segala pemblokadean yang dilakukan oleh Israel atas Palestina jelas merupakan bentuk pendudukan, bukan justeru sebaliknya. Dan fakta inilah yang menjadi landasan bagi masyarakat internasional untuk menyebut fenomena yang sedang terjadi di jalur Gaza sebagai bentuk Agresi Militer. Dan Agresi Militer tentu melegalkan perlawanan bagi bangsa Palestina sesuai dengan konsep pembelaan hukum dalam Hukum Internasional. Maka masyarakat internasional pada tahun 60-an, 70-an dan 80-an, telah menetapkan secara bersamaan bahwa dalam kondisi seperti yang sedang dihadapi Palestina ini, penggunaan senjata untuk pembelaan hukum jelas dilegalkan, bukan hanya sebatas penggunaan senjata, tapi legalisasinya juga sampai pada tahap pelegalan gerakan-gerakan dis-integrasi nasional.

Keempat, tentang ketentuan bahwa: “Perlawanan dengan tindakan terorisme terhadap tindakan terorisme bukan merupakan bentuk terorisme”.

Kelima, apabila ada warga sipil dikepung di wilayah pendudukan atas ketentuan Hukum Internasional, maka wajib bagi pihak yang menduduki untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat yang berada di dalam wilayah pendudukan kecuali penjaminan atas pasukan-pasukannya. Sementara jika itu tidak bisa dipenuhi oleh pihak yang menduduki, maka hal ini menjadi kewajiban bagi masyarakat dunia, khususnya negara-negara tetangga dari wilayah yang sedang berada dalam pendudukan tersebut.

Keenam, tentang ketetapan bahwa perbatasan Mesir tunduk pada kekuasaan Mesir dan Palestina saja, bukan pada kekuasaaan Israel (Ketetapan Dewan Keamanan 1860). Pada kenyataannya, kebanyakan pihak lupa bahwa ketetapan ini tidak akan ada pengaruhnya kecuali jika ada faktor-faktor yang mendorong pemberlakuannya—dalam hal ini kepastian bahwa Israel telah jelas-jelas menyerang wilayah perbatasan ini. Dalam kaca mata Hukum Internasional, serangan-serangan terhadap daerah perbatasan selama ini baru berupa as-Silâh ad-Dha’if atau semacam bentuk penyerangan-penyerangan ringan yang belum termasuk kualifikasi faktor pendorong pemberlakuan ketetapan Dewan Kemanan tersebut. Dan dalam rentang penyerangan Israel atas Palestina, dunia internasional belum melihat adanya urgensi pengeluaran ketetapan tertentu terkait keselamatan wilayah perbatasan ini.

Ketujuh, salah satu contoh kejahatan-kejahatan perang menurut Perjanjian Roma dalam Peradilan Pidana Internasional adalah membangun koloni/daerah jajahan/tempat tinggal di wilayah pendudukan. Satu bentuk kejahatan perang yang jelas-jelas telah dilakukan oleh Israel atas Palestina.

Terakhir, beberapa usulan upaya damai dan sebagian pandangan atas upaya-upaya hukum yang selama ini telah dilakukan:

• Bahwa penyelesaian permasalahan melalui Peradilan Pidana Internasional tidak akan banyak memberikan hasil, karena tindak kejahatan tersebut tidak dilakukan terhadap negara Anggota PBB, di samping juga para pelaku kejahatan perang kebanyakan tidak berkewarganegaraan yang sah.

• Fatwa-fatwa Dewan Keamanan merupakan salah satu bentuk upaya hukum untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

• Majelis Umum PBB mengupayakan suatu bentuk persatuan perdamaian untuk pengeluaran ketetapan yang menetapkan perwakilan mahkamah kehakiman atas Dewan Keamanan dalam pemantauan tindak kriminal yang terjadi.

• Agar ditetapkan peradilan khusus yang menangani para kriminal perang Israel.

• Agar merujuk kepada negara-negara yang sistem hukumnya memiliki otoritas untuk menangani kasus-kasus internasional dalam penanganan tindak kriminal perang yang terjadi di luar wilayah konflik.

Sementara Jendral Shafwat az-Ziyat, dalam penyampaian materi beliau menyebutkan bahwa apa yang sedang terjadi di Gaza bukanlah bentuk terorisme, tapi sepenuhnya merupakan bentuk perang perebutan kemerdekaan.
Hingga akhir pembicaraan, beliau memang lebih banyak meng-eksplore informasi tentang fenomena operasi militer dan penggunaan senjata sepanjang konflik yang terjadi antara Israel-Palestina, khususnya di rentang agresi militer Israel atas Gaza. Juga beberapa pemetaan beliau atas prediksi kekuatan politik dan militer Hamas berikut pandangan beliau atas pembentukan beberapa lembaga keamanan yang menurut beliau kurang efektif.

Lalu selanjutnya DR. Musthafa ‘Alwi, sebagai representasi dari pakar dan pengamat politik menyebutkan tiga poin penting dalam penyampain materi beliau:

• Pertama, tentang Agresi Militer Israel atas Gaza dalam kerangka pertentangan Arab-Israel secara umum dan dalam konteks perkembangan politik regional Palestina. Di mana disebut beliau bahwa Agresi Militer atas Gaza ini merupakan satu babak dari babak-babak agresi militer berkesinambungan yang dilakukan Israel atas bangsa palestina.

• Kedua, krisis perkembangan konflik atas Gaza.

• Ketiga, proyeksi pasca Agresi Militer atas Gaza.
Menurut beliau, tampak jelas adanya perpecahan Arab dalam konflik Israel-Palestina ini. Hanya saja, perpecahan ini tidak akan berpengaruh apa-apa jika tidak terkait dengan perpecahan dalam negeri Palestina yang semakin kritis. Sebenarnya, bangsa Arab telah terbiasa dengan perpecahan politik, tapi perpecahan ini menjadi lebih kritis pasca perpecahan dalam negeri Palestina.
Lebih lanjut beliau menyebutkan bahwa perpecahan bangsa Arab di dekade terakhir ini di luar perkiraan, karena bertolak belakang dengan perpecahan bangsa Palestina. Dan inilah yang menurut beliau merupakan faktor pendorong gerakan-gerakan dis-integrasi di Palestina.

Selain itu, beliau juga menyebutkan bahwa bagian-bagian yang tidak termasuk pada persekutuan yang ada di wilayah Palestina, berada di bawah koordinasi persekutuan yang tidak bisa menghadapi bagian strategikal Palestina.
Selanjutnya, disebut beliau bahwa berdirinya negara Palestina di atas Gaza adalah salah satu bukti bahwa skenario politik selalu mungkin untuk terjadi di belahan bumi manapun.

Dan memang menurut beliau, yang terbaik di atas segalanya adalah mengupayakan kembali bagaimana agar ada persatuan terlebih dahulu di dalam negeri Palestina.
Lalu terakhir, DR. Saifuddin ‘Abdul Fatah sebagai representasi dari kalangan pengamat Sejarah dan Peradaban menyampaikan dalam pemaparan materi beliau bahwa pertama-tama perlu ditegaskan jika dalam segala hal memang diperlukan pembacaan serius, termasuk dalam pembacaan peradaban.

Menurut beliau, pembicaraan tentang peradaban memang kerap dinisbahkan dengan kehidupan dan kemakmuran manusia, peradaban memang tak jauh-jauh dari politik, bahkan bisa disebut bahwa politik itu dibangun oleh peradaban. Maka apa yang terjadi di Gaza adalah salah satu bentuk yang paling bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam esensi peradaban.

Lebih jauh menurut beliau, peradaban itu tidak hanya dimaknai sebagai peradaban masa sekarang saja, tapi seyogyanya jangan sampai terlepas dari pengamatan atas peradaban terdahulu sebagai kacamata untuk menimbang peradaban yang sedang berlangsung sekarang. Dan melihat apa yang sedang terjadi atas Gaza, tak ada hal lain yang harus diupayakan menurut beliau kecuali bagaimana harus melakukan perlawanan atas serangan-serangan Israel di tanah Palestina.

Terakhir, beliau menyebutkan bahwa apa yang terjadi di Gaza bukan sekedar peristiwa insidentil, tapi sepenuhnya merupakan peristiwa yang mensejarah, yang timbul karena adanya rangkaian sejarah yang kompleks.

Demikian, kuliah umum ini berlangsung tertib hingga saat forum tanya jawab dibuka. Situasi tiba-tiba memanas ketika beberapa Dosen dari Universitas Cairo mengecam bahwa kontribusi Mesir terhadap Palestina sangat minim. Mereka juga mengecam beberapa sikap pemerintah dan pihak diplomasi Mesir yang kebanyakan pro terhadap kepentingan Israel. Konflik ide semakin menajam ketika DR. Musthafa ‘Alwi menyanggah kecaman tersebut dengan menyebutkan bahwa andil Mesir tidak minim untuk warga Palestina. Lebih-lebih ketika beliau balik berstatemen bahwa forum kuliah umum ini adalah forum keilmuan, bukan forum politik. Maka menurut beliau, setiap data atau pendapat yang disampaikan hendaknya benar-benar bersandar pada landasan dan orientasi keilmuan, bukan pada sentimen politik.

Memang tak mengherankan jika forum ini berujung dengan konflik ide seperti kemarin. Karena isu tentang Agresi Militer Israel atas Giza memang mengundang kontroversinya sendiri di Mesir. Dalam klarifikasi saya dengan salah seorang wartawan “al-Mashri al-Yaum (Egypt Today),” dijelaskannya bahwa sebenarnya, tidak benar juga jika disebut kalau andil Mesir itu minim terhadap warga Palestina, karena tidak ada yang salah dengan sikap warga Mesir kebanyakan terhadap Palestina yang sebagian besar begitu peduli, tapi yang salah menurut wartawan itu adalah beberapa sikap pemerintah dan pihak diplomasi Mesir yang dalam beberapa hal memang pro dengan Israel.

Jengah sebenarnya jika forum ilmiah harus bercampur-baur dengan permasalahan-permasalahan lain, terutama permasalahan politik seperti kemarin. Tapi mungkin apa yang disampaikan DR. Nadya Musthafa benar saat beliau mengakhiri forum Kuliah Umum ini: “Lâ numkinu an najtaniba ijtinaban qat’an ‘an siyâsah, fal-an, ihna nuhâwir bi turuqil ‘ilm li fahmi siyâsah—kita tidak akan mungkin bisa benar-benar terlepas dari politik, karena itulah sekarang kita berdialog dengan etika keilmuan untuk memahami politik”…

Oleh; Desi Hanara (www.desihanara.com)

SYUHADA' ATAU TERORIS?

fsq_cairo@yahoo.com (Forum Studi Syariah wal Qanun) — Mon, 10 Nov 2008 06:35:00 +0000

Siapapun dia, termasuk saya, sebagai rakyat Indonesia dan sebagai seorang muslim tetap merasakan adanya tarik ulur emosi bila melihat, mendengar berita terkait eksekusi Imam Samudra dan rekan rekannya. Tidak mudah memposisikan diri dengan mengatasnamakan golongan tengah, toh saya suatu waktu pasti condong ke kanan atau sebaliknya. Bahwa, bagaimanapun, Imam Samudra, Amrozi dan Mukhlas seolah telah membuat malu umat muslim Indonesia. Mengapa harus malu? Karena semua rakyat dunia dapat melihat, ketika Imam Samudra memekikkan “Allahu Akbar!”. Bahwa ia adalah bagian dari umat Islam Indonesia (dan itu termasuk saya). Imam Samudra telah membawa hati kita sebagai bagian dari hatinya. Sederhana saja, karena saya dan dia seiman. Sedangkan bila dikaitkan dengan bomnya, maka kita akan mengambil jarak sejauh jauhnya dari mereka (Imam Samudra dkk), bisa jadi karena kita benci atau takut dengan ledakan bom, benci dengan pembunuhan, atau takut dengan polisi. Atau jangan jangan kita masih mendukung Imam Samudra karena punya dendam dengan oknum polisi :D. Inilah tarik ulur emosi yang saya maksudkan. Maka dengan tulisan ini, saya sebenarnya ingin menyudahi kebimbangan saya pribadi dan berharap dapat bermanfaat bagi orang lain yang mungkin mengalami hal serupa. Dan sebenarnya tidak terlalu berandai andai sebagai problem solver.

Sebagai pembuka, dengan tegas saya ungkapkan bahwa Imam Samudra, Muklas dan Amrozi bersalah secara hukum. Ini sesuai dengan UU antiteroris (Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme). Selayaknya sebagai akademisi, kita dapat memperkecil ranah ranah subjektif kita dengan mendasarkan pandangan kita pada ranah ranah objektif yang memang dominan. Ranah objektf yang dominan bisa berupa ayat ayat Al Qur’an, Hadist, pendapat ulama dan dalam tataran kenegaraan Indonesia, bisa berupa UUD, undang undang, perda dll. Tanpa Undang undang Terorisme-pun, tentunya Imam Samudra dkk sudah dapat terjerat oleh hukum yang diatur oleh UU Pidana bab XIX pasal 340 dengan hukuman yang tak kalah beratnya. Terlepas dari tuduhan kita pada lemahnya pemerintah dari intervenesi asing, selama ini, kita pun hanya mampu menuduh dan menebak nebak. Dan terlepas dari cara pandang kita menilai bagaimana taktis, strategis maupun teknis yang disusun oleh mereka (yang divonis sebagai teroris) dalam menyusun aksinya, apakah itu dimulai dengan melakukan ritual syahadat, atau bai’at dengan Al Qur’an, lillahi ta’ala, atau meledakkan dengan mengucapkan bismillah atau yang lain. Bagaimanapun, sebagai negara yang berdaulat, Indonesia yang pemerintahannya dijalankan oleh suatu mekanisme trias politica yang harus memiliki kedaulatan. Salah satu kedaulatan yang mesti dijunjung adalah pelaksaan undang undangnya sebagaimana mestinya. Di titik ini, tidak sampai pada perdebatan Hukum Tuhan vs Hukum Manusia. Sedernanya adalah, bahwa rukun Islam terbangun atas lima unsur, tidak termasuk jihad (perang). Toh, tanpa berperang, seorang muslim sudah berhak atas surga (itu sederhanya lho, ngak usah dipersulit :D). Namun ada banyak sekali aspek manusia dengan manusia yang lain yang akan terkait erat pula dengan hubungan dunia dan pengaruhnya ke akhirat kelak. Di antaranya, menuruti perintah orang tua, menepati perjanjian, hutang piutung, perikatan, kriminalitas dll. Nah, yang disebut terakhir, kriminalitas tadi, pun tidak akan berpengaruh terhadap keagungan Tuhan. Seseorang mencaci atau mengancam Tuhan, atau bodoh bodohnya; melakukan rencana pembunuhan atas Tuhan, tidak berpengaruh sedikitpun pada keagungan Tuhan, karena tidak membahayakan Tuhan sama sekali. Lain halnya dengan seseorang yang mencaci Tuhan di depan para penyembahnya, atau melakukan penghinaan Tuhan di hadapan para penganut agama yang menyembah Tuhan tersebut, maka tidak bisa disalahkan bila para penganut agama yang bersangkutan menganggap tidakan si pelaku sebagai kriminal, karena telah mengganggu sebuah kesinambungan hubungan manusia dengan manusia. Di sini saya ingin menjelaskan bahwa jihad yang diniatkan Imam Samudra dkk, tidak ada hubungannya sama sekali dengan martabat Hukum Tuhan di hadapan hukum manusia. Umat Muslim tidak perlu merasa terhina jika jihad yang diniatkan Imam Samudra ternyata dihukumi sebagai perbuatan teror oleh sebuah negara. Karena semua orang maklum, dari perspektif manapun, yang dilakukan Imam Samudra adalah penghilangan jiwa dengan sengaja yang jelas jelas merupakan pelanggaran bagi Undang undang.

Namun, tidak bisa dipungkiri adanya letak pertautan Islam dan Jihad dengan UU anti terorisme. Salah satu yang paling kita kenal dan sering diulang ulang dalam siaran TV dan lain lain, adalah; Bahwa dalam sejarah Islam, para ulama telah memberikan tiga kriteria bagi pemerintahan Islam pada masa kekhalifahan Islamiyyah, yaitu Darul Islam, Darul Harbi, dan Darul Ahdi (Negara Islam, Negara Musuh dan Negara Aman). Ketiga pembagian ini, meskipun tidak dikenal di zaman Rasulullah dan di zaman para Sahabat, melainkan muncul pada zaman Thabiin, karena semakin kompleksnya permasalahan batas wilayah dan persinggungan kuasaan serta diharuskannya adanya transparansi sikap oleh pemerintah sebuah Khilafah Islamiyyah kala itu terhadap negara negara tetangganya. Dalam undang Undang Negara Indonesia, tiga pembagian kategori Negara di atas sama sekali tidak dikenal.

Meskipun secara de facto, Khilafah Islamiyyah telah tumbang pada tahun 1926, ketiga pembagian tersebut, belum ada banyak perubahan dan masih terdapat di berbagai kurikulum sekolah sekolah diniyyah bahkan di Universitas universitas Islam. Menunjukkan bahwa pembagian ini bisa dibilang masih relevan. Dan menunjukkan bahwa jumhur muslimin (mayoritas muslim yang diwakili oleh para pemegang 4 madzhab) masih mengakui adanya pembagian ini. Meskipun, dalam penafsirannya, justru sangat bervariasi. Varian penafsiran inilah mungkin, apa yang membuat kita (mayoritas umat Islam indonesia) mengambil tempat berbeda daripada Imam Samudra dkk. Di level kita, kita menganggap bahwa Indonesia sudah menjadi bagian dari Negara Islam atau setidak tidaknya negaranya orang Islam, karena selain dihuni oleh mayoritas orang beragama Islam, asasnya ketuhanan yang Maha Esa dan dalam pembukaan UU 45, disebutkan Nama Allah. Namun di level Imam Samudra, Indonesia adalah negara penyembah Taghut (negara kafir seperti kaum Saba di zaman Nabi Sulaiman). Karena tidak taat pada Hukum Allah, tapi justru lebih taat pada hukum buatan manusia. Di level kita, seorang turis dianggap sebagai tamu yang wajib kita hormati dan dalam konteks keislaman, tamu tersebut adalah ahlu zimmah yang telah membayar zimmah (permohonan perlindungan atau visa) yang berhak dilindungi. Tapi di level Imam Samudra dkk, mereka adalah penduduk dari sebuah negara kafir yang dianggap selalu mencari kesempatan dan selalu berusaha untuk menghancurkan Islam. Yang dipaparkan di atas adalah semua yang dapat kita lihat dengan nyata dan apa yang ada di depan mata kita, sehingga relatif mudah untuk memberikan penilaian.

Namun yang menjadikan polemik dan masalah yang ramai dibicarakan masyarakat Indonesia secara umum adalah, apakah Imam Samudra dkk adalah syahid, atau murni seorang teroris. Secara pribadi menyatakan bahwa bila Imam Samudra menganggap yang dia lakukan dengan pengeboman itu adalah tindakan yang tepat untuk memerangi musuh musuh Islam dan ia tidak merasa keliru dengan langkahnya itu, maka Imam Samudra berhak atas pahala seorang Syahid, karena al amalu binniyyah. Itu bagi Imam Samudra, sedang kita sebagai manusia, relatif melihat hasil, bukan kepada proses, apalagi mustahil melihat apa yang ada di dalam hatinya. Dan hasil yang kita lihat dari perbuatan Imam Samudra ialah 202 jiwa ‘tak berdosa’ menjadi korban dan mencederai 209 orang. Apa yang dilakukan Imam Samudra adalah perbuatan antar dirinya kepada manusia yang lain dan itu dihukumi sebagai kejahatan, membuat kita harus berpikir kembali adalah karena kita sering mengaitkan yang sebenarnya tidak terkait dan menyampingkan yang terkait. Kita sering mengaitkan sholat Imam Samudra dengan Bom rakitannya, hal ini tidak mengherankan, karena Imam Samudra dan teman temannya sendiri yang mengaitkan kedua hal itu. Dalam hal ini, saya condong untuk menyalahkan Imam Samudra. Dalam Islam, seorang yang berbuat kejahatan, belum tentu mendapat pengampunan, meskipun ia telah mendapat hukuman dari keputusan seorang hakim, bahkan bila keputusan tersebut keputusan yang sesuai dengan Syari’ah Islamiyyah. Seorang pencuri tidak lantas mendapat jaminan bahwa dosa mencuri diampuni Allah ketika tangannya dipotong. Demikian pula yang terjadi sebaliknya. Bahwa seseorang yang membayar zakat tidak serta merta dapat menjamin bahwa ia mendapat pahala dari zakatnya meskipun di depan mata, zakat tersebut dapat menolong ribuan anak yatim dan cukup untuk membangun banyak masjid. Karena manusia tidak masuk surga dan tidak terjerumus ke dalam neraka karena amal ibadahnya maupun karena dosanya, melainkan semata mata karena rahmat Allah atau azdab-Nya semata. Di sinilah rahasia Allah yang sangat sering dilupakan oleh manusia. Tidak lain karena hal ini, tidak dapat dideteksi oleh 5 indra manusia, atau dengan kata lain, hanya Allah yang tahu. Mungkin kita pernah mendengar bahwa seorang yang mati syahid (meninggal dalam perang) dijebloskan ke dalam neraka hanya lantaran ia tidak ikhlas, perlu digarisbawahi—hanya—karena dia tidak ikhlas, padahal jelas jelas ia mati karena berperang atas dasar pembelaan diri dan keluarga, rakyat, negara dan agamanya sekaligus dari serangan. Dan terkait pula dengan hadist rasulullah yang diriwayatkan Umar bin Khatab RA, “Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya (akan diterima) sebagai hijrah karena Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa berhijrah karena dunia yang ia cari atau wanita yang hendak dinikahinya, maka ia akan mendapati apa yang ia tuju. (H.R Bukhari & Muslim)”.

Maka perdebatan yang selama ini berkembang, sebagian acaranya sudah saya saksikan sendiri. Hanyalah perdebatan yang seharusnya tidak perlu diperpanjang, selain tidak mendidik dan memancing kebencian serta memperlebar perpecahan antar anak bangsa. Dengan perdebatan itu masyarakat seolah hanya terbagi ke dalam dua kelompok, yang satu adalah pro Imam Samudra dkk dengan menganggapnya syahid, dan yang lain adalah yang yang kontra dan menganggapnya sebagai teroris tulen yang berdosa. Padahal masyarakat Indonesia tidak pernah akan sampai kesimpulan akhir, apakah Imam Samudra telah mati syahid, atau orang yang berdosa. Karena semua orang maklum bahwa itu hanya Allah yang tahu. Manusia hanya mampu mengutuk, atau sebaliknya, hanya mampu mendoakan. Justru yang menjadi masalah utama adalah bahwa banyak orang yang berkutat dalam membincangkan UU terorisme, malah lengah dengan UU sendiri atau tidak tahu dengan esensi UU tadi. Dan dalam konteks ini, perbuatan sebagaimana yang dilakukan Imam Samudra adalah perbuatan bersalah. Seharusnya, fokusnya dititikberatkan pada penyampaian dan penanaman nilai undang undang ini kepada masyarakat luas, bahwa sebagai umat beragama, mereka juga adalah rakyat Indonesia. Jangan sampai kedepannya, hanya karena banyak yang membenarkan Imam Samudra melakukan jihad dengan membuat bom, menjadikan justifikasi atas perbuatan kecil yang serupa seperti jihad dengan mencuri atau bertindak anarkis atas nama li i’lai kalimatillah. Karena sekali lagi, Indonesia adalah negara kesatuan yang bermartabat. Dan martabat Indonesia yang dibentuk pula oleh undang undang dibuat untuk melindungi martabat rakyatnya yang beragama, bukan malah sebaliknya. Sebuah Negara yang berdasarkan UUD 1945 ini tentu saja tidak boleh mengancam martabat agama penduduknya. Karena ini bisa berakibat fatal.

Oleh; AbHas

PEMILU NASIONAL YANG RASIONAL DAN EMOSIONAL

fsq_cairo@yahoo.com (Forum Studi Syariah wal Qanun) — Sat, 13 Sep 2008 11:26:00 +0000

(Harapan sederhana bagi Pemilu 2009)

Parpol peserta pemilu 2009 telah dipastikan akan diikuti oleh 44 Parpol. 40 partai nasional dan 4 partai lokal telah siap bersaing mengambil hati para pemilih di Pemilu 2009 yang sudah berada di depan mata. Bahkan, masa kampanye sudah dimulai sejak sekitar lebih dari sebulan yang lalu (8 Juli 2008). Dalam menarik simpati rakyat Indonesia, parpol parpol tersebut secara garis besar menjadikan ideologi dan kader serta utusan mereka sebagai penyalur aspirasi rakyat Indonesia yang plural. Parpol parpol tersebut dapat dibedakan menjadi dua bagian besar bila dilihat dari ruang lingkup pemilu, yaitu partai nasional yang berhak dipilih oleh seluruh rakyat indonesia di 33 provinsi di seluruh Indonesia dan partai lokal yang hanya menjadi peserta pemilu di NAD (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) saja. Partai partai nasional tersebut telah mengambil nomor urut dari nomor 1 hingga 34 dan nomor urut 41 hingga 44, sedangkan partai lokal yang hanya mengikuti pemilu di daerah otonomi khusus NAD yang berjumlah 6 Parpol mengambil nomor urut 35, 36, 37, 38, 39 dan 40.

Bila Parpol peserta Pemilu 2009 dibedakan berdasarkan persyaratan administratif yang harus dipenuhi, maka dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu Parpol yang telah dipastikan lolos sebagai peserta Pemilu yang berjumlah 16 parpol. Parpol parpol tersebut adalah pemilik kursi di Senayan dari hasil Pemilu 2004 lalu. Sedangkan yang kedua adalah Parpol yang lulus verifikasi KPU ada sebanyak 18 parpol. Parpol tersebut dinyatakan lulus oleh KPU karena telah memenuhi standar yang telah ditentukan undang-undang (UU) Pemilu dan ketiga adalah 4 parpol yang cukup ‘meramaikan’ suasana Pemilu dengan memenangkan gugatan mereka kepada KPU di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) terkait keputusan KPU yang tidak meloloskan Parpol parpol tersebut. Parpol parpol di atas tidak termasuk Parpol lokal.

Bila dibedakan berdasarkan ideologi atau asas yang dianut Parpol parpol tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Parpol peserta pemilu mengambil dua ideologi dasar yang sudah dikenal rakyat Indonesia sejak Indonesia baru mengecap kemerdekaan, yaitu ideologi yang nasionalis dan Islamis serta ideologi yang telah ‘dimodifikasi’ sedemikian rupa, yang menjadikan ideologi yang dipakai seolah nasionalis, atau seolah islamis, bahkan ideologi yang seolah nasionalis islamis atau islamis nasionalis. Sebenarnya rakyat Indonesia cukup familiar dengan satu ideologi lagi yang telah absen dari perpolitikan Indonesia sejak ditetapkannya sebagai ideologi terlarang dengan adanya TAP MPRS No : XXV/MPRS/1966, yaitu ideologi komunis. Meskipun, sebagian kalangan berpendapat bahwa masih terdapat bibit bibit kecil ideologi komunis di beberapa partai yang menjadi peserta Pemilu 2009.

Berikut adalah Parpol yang berasaskan nasionalis dan atau Pancasila beserta nomor urutnya; nomor 2. PARTAI KARYA PEDULI BANGSA, nomor 3. PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA, Nomor 4. PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL, nomor 5. PARTAI GERAKAN RAKYAT INDONESIA RAYA (GERINDRA), nomor 7. PARTAI KEADILAN dan PERSATUAN INDONESIA, nomor 9. PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN), nomor 11. PARTAI KEDAULATAN, nomor 12. PARTAI PERSATUAN DAERAH (PPD), nomor 14 PARTAI PEMUDA INDONESIA (PPI), nomor 16. PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN, nomor 17. PARTAI KARYA PERJUANGAN, nomor 19. PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA, nomor 20. PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN, nomor 21. PARTAI REPUBLIK NUSANTARA (RepublikaN), nomor 22. PARTAI PELOPOR, nomor 23. PARTAI GOLONGAN KARYA, nomor 25. PARTAI DAMAI SEJAHTERA (PDS), nomor 26. PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA, nomor 28. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, nomor 30. PARTAI PATRIOT, nomor 31. PARTAI DEMOKRAT, nomor 32. PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA dan nomor 33. PARTAI INDONESIA SEJAHTERA.

Dan Parpol peserta pemilu 2009 yang menyatakan berasaskan Islam beserta nomor urutnya adalah; nomor 8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS), nomor 18. PARTAI MATAHARI BANGSA (berasas Islam berkamajuan), nomor 24. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP), nomor 27. PARTAI BULAN BINTANG, nomor 29. PARTAI BINTANG REFORMASI, dan nomor 34. PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA (yang berasaskan Islam ahlu sunnah wal jamaah).

Sebagaimana dipaparkan di atas, terdapat pula parpol peserta Pemilu yang memiliki asas tanpa embel embel ideologi yang tidak menyatakan apakah Parpol tersebut berasas Nasionalis atau berdasarkan Pancasila atau Islam, namun memiliki visi misi yang disampaikan untuk menunjukkan komitmen mereka sebagai parpol yang mampu berperan bagi Bangsa Indonesia. Parpol parpol tersebut, beserta nomor urutnya adalah; nomor 1. PARTAI HANURA (yang berasas, ciri dan bervisi misi; Ketakwaan, Kemandirian, Kebersamaan, Kerakyatan, Kesederhanaan), nomor 6. PARTAI BARISAN NASIONAL (yang berasas pemuda), nomor 13. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) tidak menyatakan asas yang jelas, namun memiliki visi misi yang nasionalis dan agamis karena berbasis massa NU, nomor 15. PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME (yang berasaskan Marhaenisme ajaran Bung Karno), nomor 10 PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU (yang hanya memberikan penyampaian visi misi yang bersifat nasionalis).

Hingga saat ini, proses pendaftaran partai untuk pemilu 2009 yang telah ditutup KPU masih menyisakan masalah di sana sini, terdapat beberapa partai yang tidak lolos sebgai peserta Pemilu mengajukan gugatan dan keberatannya kepada KPU dan atas keputusan PTUN, telah 4 partai tambahan yang sebelumnya dinyatakan belum sah sebgai peserta Pemilu 2009 disahkan oleh keputusan PTUN. Keempat partai tersebut akhirnya ditetapkan menjadi peserta pemilu. Namun meskipun telah memiliki nomor urut, namun keterangan tentang keempat partai tersebut masih sangat sulit untuk didapat karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU, keempat partai tersebut ialah; PARTAI MERDEKA yang mendapatkan nomor urut 41, PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA mendapat nomor urut 42, PARTAI SARIKAT INDONESIA mendapat nomor urut 43, dan PARTAI BURUH yang mendapat nomor urut 44. Menurut opini penulis, selain PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA yang berasas Islam, ketiga partai lainnya berasaskan Nasionalis atau Pancasila.

Banyak partai banyak pilihan, mungkin demikian apa yang ada dalam benak sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun, tidak menutup kemungkinan, meskipun jumlah partai di Indonesia selalu ‘melimpah’, bahwa pada kenyataannya, sebagian dari Parpol parpol tersebut, mau tidak mau akan hanya sekedar menjadi peramai pesta demokrasi di Indonesia semata (tentu saja, tidak ada yang melarang sebuah pesta—dalam hal ini, pesta demokrasi—untuk diramaikan). Hanya saja, keramaian ini justru relatif terlalu ‘ribut’. Dalam keramaian dan keributan ini seperti inilah, yang patut menjadi perhatian adalah bahwa terdapat dua kelompok model pemilih; rakyat Indonesia yang memilih berdasarkan pertimbangan terhadap pilihan mereka. Pertimbangan yang didasarkan pada fakta yang dilihat maupun yang mereka rasakan maupun pertimbangan yang didasarkan dari penilaian pemilih tersebut setelah mempertimbangkan visi misi maupun janji janji rasional atau bahkan harapan harapan yang tidak rasional sekalipun. Di antara pemilih adalah pemilih rasional yang hanya menjadi bagian kecil saja dari bagian terbesar dari rakyat Indonesia, yaitu para pemilih emosional, demikian penulis menyebutnya.

Yang menjadi pertanyaan besar adalah, apakah ideologi partai yang seharusnya menjadi dasar alasan utama seorang kontituen memilih partai tersebut memang telah dipahami oleh rakyat Indonesia, ataukah belum? Bagi partai besar, perkara pemilih rasional ataupun tidak bukanlah hal yang sulit dan rumit. Bisa dibuktikan pada hasil pemilu 2004, bahwa GOLKAR, PDI (yang meskipun telah menjadi PDI perjuangan) dan PPP ternyata masih menduduki peringkat teratas (atau lima besar). Ini menandakan, bahwa Partai Partai Politik besar tidak mudah kehilangan para simpatisan lamanya (tanpa harus menyesuailkan dengan atmosfer reformasi kala itu) semisal PARTAI GOLKAR yang tercatat sebagai pengusung ideologi Orba.

Sedangkan bagi partai partai gurem atau sebagian partai baru, sebagian memang sedang berkembang pesat dengan bermodalkan semangat pembaharuan atau reformasi. Namun sebagian masih disibukkan dengan bolak balik KPU, dan sebagian yang lain masih kesulitan untuk mendapatkan kucuran dana untuk sekedar urusan kaos atau menjaring kader kader di seluruh pelosok Indonesia. Sebagian malah masih berharap banyak dari partai partai besar yang telah terpecah, sebut saja, PBR yang pecahan PPP, Partai Hanura yang mencitrakan diri sebagai pecahan Golkar, dan partai lain yang mencitrakan dirinya sebagai pecahan partai besar tertentu demi mengambil massa. Mayoritas dari partai peserta pemilu di Indonesia adalah kategori Gurem, bahkan sebagian bisa dikategorikan masuk dalam kategori sempalan.

Sepintas, keadaan ini tidak jauh berbeda dengan pemilu pemilu yang telah dilalui Indonesia sejak masa reformasi (Pemilu 1999), pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa banyak masyarakat Indonesia yang berperan dalam politik praktis dengan aktif di parpol, masih memandang partai seakan menjadi tempat ‘iseng iseng berhadiah semata’. Dengan kata lain, rakyat Indonesia tidak menjadikan ideologi partai tersebut sebagai landasan dan pilihan pada Parpol tersebut. Bisa jadi, inti persoalannya karena semua perkara hati, batah atau tidak betahnya, membuat mood atau tidaknya, harapan yang tersimpan di hati inilah yang menjadi dasar pilihan pada Parpol panutan. Bahkan, cukup beralasan bila ternyata urgensitas visi misi dan ideologi partai ditetapkan di urutan belakang prioritas. Apakah semua ini adalah pemandangan yang menunjukkan bahwa batas pemahaman kader dan para pemilih yang memberikan suara dan peran serta demi mendapatkan hak demokrasi mereka dengan wadah partai? Atau mungkin hanya merupakan wadah untuk macam macam latar belakang dari demonstrasi (mulai dari demonstasi visi misi dan janji janji, hingga demonstrasi pinggul) atau jangan jangan hanya ‘demi nasi’ semata, di mana bukan rahasia lagi, di mana mana, bahwa partai dijadikan sebagai mata pencarian alternatif, lumayan juga, seorang pengangguran bisa mendapat 100.000 bila besedia rambutnya dicukur sesuai dengan bentuk lambang partai. Dan kita telah maklum bahwa demokrasi yang dipahami oleh rakyat Indonesia mayoritas terbatas pada kalimat berikut; “Demokrasi yang dari, untuk, dan oleh bersama” yang dianggap sarat kebutuhan materiil. Nampaknya, kata kata slogan yang terkenal; “Demokrasi bukan masalah roti atau perut” tidak berlaku lagi bila sampai di sini.

Kita telah mendapati bahwa Parpol yang meramaikan perpolitikan di Indonesia memandang Ideologi bukan prioritas. Lalu, apa fungsi dari partai di mata rakyat Indonesia? Secara umum, Rakyat Indonesia hanya menjadikan partai sebagai pilihan semata mata pilihan. Mayoritas penduduk di Indonesia, bahkan termasuk mayoritas dari kader kader partai itu sendiri hanya mendudukkan ideologi di nomor kesekian, bahkan bisa jadi berada pada urutan di belakang mencari rekan atau relasi baru. Bisa sekedar cari jodoh, cari pengalaman atau alasan materi lainnya. Bahkan, kata kata ‘memilih dengan hati nurani’ masih menjadi kata ampuh bagi iklan perpolitikan Indonesia, jauh melampaui kata kata ‘lihat, dengar, dan amati’. Bahkan sebuah partai baru telah menggunakan nama ‘Hati Nurani’ sebagai nama partai.

Cara main partai, dengan logika, atau nurani? Tidak salah bila menjadikan partai sebagai objek eksplorasi banyak kepentingan, tapi bagaimanapun, ini tidak tepat dan menyeleweng dari maksud utama dibentuknya partai. Memang benar bahwa sisi sisi sosial tidak dapat dilepaskan dari bagian politik, dan masing aspek aspek Negara, Bangsa, dan rakyat saling terkait satu sama lain. Namun alangkah baiknya bila semakin lama Indonesia menjalani proses perpolitikannya, semakin banyak dapat belajar dari proses dan sejarah dengan pengalaman pengalaman tersebut agar pemilu yang telah diadakan dan dirasakan hingga ketujuh kalinya dapat memberikan manfaat lebih banyak pada pemilu 2009 nanti. Sebut saja misalnya pemilu tahun 1955 yang disebut-sebut sebagai pemilu paling demokratis di Indonesia, ternyata telah membentuk pemerintahan pertama dan telah memberikan kesempatan pada para founding father negara ini untuk leluasa memerintah. Namun hasil pemilu pertama ini berujung pada ketidakberdayaan orde lama dalam mengemban amanat rakyat, sehingga rakyat sendiri memberikan pilihan pahit bagi pemerintah.

Dan pemilu berikutnya (pemilu 1971), setelahnya dan setelahnya lagi hanya diwarnai oleh pemandangan yang membosankan dan terkesan itu itu saja, sehingga memberikan pandangan bagi rakyat bahwa Indonesia sedang berada dalam keadaan ‘Demokrasi terbimbing’, yang tak jauh berbeda dengan demokrasi terpimpin yang ambruk sebelumnya. Hingga pada tahun 1998, harapan, pemandangan baru dan angin segar demokrasi berhembus di seluruh Indonesia. Sebuah keadaan yang memberikan kesampatan bagi Rakyat Indonesia, dengan kata lain, Rakyat Indonesia seolah mendapatkan himbauan; “Bagi yang ingin berbendah, maka berbenahlah!” Tapi apa yang kita rasakan sebagai Rakyat Indonesia? Kata kata itu lebih tepat seolah hanya diperuntukkan bagi para pemimpi yang sebelumnya hanya bisa bermimpi untuk berkuasa dapat berkesempatan untuk mencapai mimpi mimpi tersebut.

Saat ini, kebebasan, keterbukaan dan demokrasi semakin terbuka lebar, bagi para calon pemilih, sebenarnya merupakan kesempatan yang sangat baik untuk menjadikan pilihan mereka adalah pilihan bijak, dalam artian, adalah pilihan yang rasional, tidak hanya pilihan yang penuh angan angan dan harapan semata dan bukan pilihan yang sarat perasaan, akan tetapi pilihan yang menunjukkan komitmen sebagai pemilih yang paham apa dan bagaimana pilihan mereka dibuat dan bagi siapa pilihan diberikan.

Menjadi pemilih rasional adalah ideal, sedangkan memilih berdasarkan emosi adalah realitas yang tak terbantahkan, para pemilih emosional memang masih menjadi bagian dari mayoritas Rakyat Indonesia, bahkan untuk beberapa Pemilu pemilu mendatang, Pemilih emosional masih menjadi bagian mayoritas dari seluruh pemilih dalam pemlilihan umum yang digelar. Sehingga mau tidak mau, partai partai, balon maupun calon sebagai peserta pemilu yang mnggantungkan pada keberadaan mereka pada pilihan mereka tentu saja masih memakai ‘jurus lama’, misalkan apakah partai tersebut Islami atau tidak Islamikah? Parpol yang bisa memberikan janji jembatan atau jalan raya atau partai yang hanya mampu memberikan kata kata bukti dan tidak bersedia berjanji, partai yang mampu memberikan ‘efek ngebor’ yang menghibur kesulitan hidup atau tidak pada masa kampanye dan lain lain masih menjadi bagian dari pola pilkir para pemilih, bahkan termasuk sebagian dari kita (pelajar dan mahasiswa) yang dianggap sebagai kelompok intelek. Demikian pula dengan para calon pejabat hingga presiden, faktor calon gubernur ganteng atau gagah (punya basic selebritis atau tidak), calon bupati tamatan luar negeri atau lokal, capres yang banyak pengalaman tau capres newbe, bahkan calon alternatif atau calon bukan alternatif, capres muda atau tua masih menjadi bagian dari kampanye kampanye yang dianggap masih ampuh untuk menarik massa. Namun, bagaimana dengan capres yang mampu menunjukkan royalitas mereka atau kemampuan mereka bagi perbaikan Indonesia ke depannya, setidak tidaknya calon yang analisanya tajam, saat ini masih kalah pamor dibandingkan calon yang dianggap sakti atau suci. Antara pemilih dan dipilih masih dikungkung oleh rasio perasaan sangat sempit dan sentimentil.

Bagiamanapun, peran serta KPU, paserta pemilu, dan para pemilih haruslah saling mendukung satu sama lain, mendukung dalam artian, bagaimanapun pemilu 2009 masih jauh dari ideal, namun ketertiban dan pemilu yang sehat adalah satu hal penting yang tidak bisa ditawar tawar urgensitasnya. Semua ini demi pemerintahan yang sehat pula, pemilu yang tidak sehat akan membentuk pemerintahan yang akan sakit sakitan. Namun pemilu yang sehat akan memberikan setidaknya suntikan dan vaksinasi awal yang baik pula bagi proses demokrasi lima tahunan bangsa kita. Dan bagi sebagian besar kita, para pemilih, tidak memilih bukanlah pilihan yang bijak. Jadilah pemilih rasional, yang memilih karena berfikir, bukan memilih karena 'merasa' berhak.

(H P Hasido (AbHas), mahasiswa Al Azhar jurusan Syari'ah wal Qanun Tk: 2)

REKONSTRUKSI HUBUNGAN INDONESIA DENGAN NEGARA TIMUR TENGAH

fsq_cairo@yahoo.com (Forum Studi Syariah wal Qanun) — Sat, 13 Sep 2008 11:17:00 +0000

Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, memiliki hubungan emosional yang tinggi dengan kawasan Tim-Teng (dibaca Timur Tengah) yang notabanenya identik dengan Islam. Secara historis, Indonesia sudah lama sekali menjalin hubunan dengan kawasan Tim-Teng, akan tetapi akibat dari pasang surutnya hubungan kedua belah pihak, sehingga hasil diharapkan dapat dicapai dari apiknya hubungan ini, dirasa kurang maksimal.

Sejarah Awal Hubungaan Indonesia Dengan Negara Tim-Teng

Hubungan antara Indonesia dengan kawasan Tim-Teng, sudah terjalin ratusan tahun yang lalu ketika Islam menyebarkan ajarannya ke seluruh pelosok Bumi yang banyak dilakukan oleh para pedagang muslim, baik mereka yang berbangsa Persia, Arab, maupun India (Gujarat).

Negara Mesir yang mayoritas penduduknya beragama Islam, adalah salah satu negara yang mempunyai hubungan erat dengan Indonesia. Secara historis, ketika Indonesia meyatakan kemerdekaanya pada 17 Agustus 2007, Mesir segera mengadakan sidang menteri luar negri dengan Negara-negara Liga Arab. Pada 18 November 1946 tepatnya, mereka menetapkan resolusi tentang pengakuan kemerdekaan RI sebagai negara merdeka dan berdaulat penuh. Untuk menyampaikan pengakuan ini Sekretaris Jenderal Liga Arab ketika itu, Abdurrahman Azzam Pasya, mengutus Konsul Jenderal Mesir yang berada di India, Mohammad Abdul Mun’im, untuk pergi ke Indonesia. Setelah sampai di Ibu Kota RI, Yogyakarta , dan diterima secara kenegaraan oleh Presiden Sukarno pada Sabtu 15 Maret 1947. Ini adalah pengakuan pertama atas kemerdekaan RI oleh negara asing.

Hubungan Indonesia dengan Tim-Teng

Hubungan antara Indonesia dengan Mesir semakin baik, dengan dibukanya perwakilan RI di Mesir dengan menunjuk HM Rasyidi sebagai Kuasa Usaha. Perwakilan tersebut merangkap sebagai misi diplomatik untuk seluruh negara-negara Liga Arab. Hubungan yang makin erat ini memberi kontribusi besar kepada Indonesia, ketika terjadi perdebatan Indonesia di forum Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB yag membicarakan sengketa Indonesia-Belanda, para diplomat Arab dengan gigih mendukung Indonesia.

Presiden Sukarno pun membalas pembelaan negara-negara Arab di forum Internasional dengan mengunjungi Mesir dan Arab Saudi pada Mei 1956 dan Irak 1960. Pada 1956, ketika Majelis Umum PBB memutuskan untuk menarik mundur pasukan Inggris, Prancis dan Israel dari wilayah Mesir, Indonesia mendukung keputusan itu dan untuk pertama kalinya mengirim Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB ke Mesir yang dinamakan dengan Pasukan Garuda I.

Indonesia yang telah megikat hubungan harmonis sejak dulu dengan negara Tim-Teng, mempunyai dampak positif untuk memperluas perdagangannya khususnya. Lebih-lebih kencangnya isu terorisme yang banyak digembor-gemborkan AS, membuat investor-invostor dari Tim-Tengah mengalihkan investasinya ke negara lain. Pengalihan ini di prioritaskan kepada negara lain terutama negara yang bermayoritas memeluk Islam. Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, lebih menjadi sorotan negara Tim-Teng dibandingkan dengan negara-negara lain. Seperti, Malaysia, Thailand, Vietnam dll.

Reputasi Indonesia di bidang percaturan politik internasional juga mempunyai posisi yang terhormat, misalnya ketika menjadi inisiator Konferensi Asia-Afrika tahun 1955. Indonesia, bersama India. Mesir dan Yugoslavia menajdi pelopor berdirinya Gerakan Non-Blok. Selain itu juga, potensi alam Indonesia yang kaya dengan bahan mentah dapat diolah menajdi komoditi perdagangan ke Tim–Teng, karena lebih dari 70 persen kebutuhan negara-negara tersebut dari impor.

Hubungan yang sudah terjalin sudah lama, hubungan ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk meraih kerja sama dalam bidang perdagangan maupun untuk mendapatkan hibah dan bantuan kemanusian. Aplikasi dari hubungan ini terlihat ketika Menteri Perdagangan dan Industri Kuwait berkunjung ke Indonesia tahun 2000, ia menyatakan akan tetap menanamkan investasinya sebesar 1,2 milyar dolar AS, untuk menolong keluar dari krisis.

Selain itu juga, Indonesia memiliki kekuatan transaksi keuangan yang jumlah bertriliun-triliun rupiah terhadap suatu negara yang berada di Tim-Teng, yaitu suatu transaksi yang terkait dengan penyelenggaraan haji tiap tahun. Pada tahun 2006 Indonesia memberangkatkan sekitar 205.000 jama’ah haji. Jika biaya haji sekitar 2.577,00 dolar AS, maka dana yang terkumpul adalah sekitar 528.285.000,00 dolar AS atau Rp 4.860.222.000.000,00. Dari jumlah tersebut akan menjadi devisa Arab Saudi dalam bentuk living cost, akomodasi, konsumsi di Airport King Abdul Aziz dan Madinah, dan biaya-biaya lainnya.

Namun demikian, masih banyak kekurangan-kekuarangan khususnya dari pihak Indonesia sendiri. Seperti halnya yang diungkapan oleh Alwi Sihab Mantan Menko Kesra “Hubungan dagang Indonesia dengan Tim-Teng memiliki beberapa kelemahan, yaitu pendekatan yang masih rendah dan pengusaha Indonesia lebih berorientasi ke Amerika Serikat, Eropa dan Japang”. Kurangnya pendekatan dan menyepelekan pasar Tim-Teng mengakibatkan beberapa pengusaha Arab mengalihkan pandangannya ke Malaysia, Thailand, Singapura dan Filipina. Kesadaran promosi pegusaha Indonesia masih sangat rendah, mengakibatkan kurangnya peminat yang bekerja sama dengannya.

Harapan di Masa Yang Akan Datang

Harapan ke depan, hubungan Indonesia harus lebih banyak digerakkan secara agresif, baik di dunia politik, kebudayaan, perdagangan, maupun pendidikan. Peluang itu masih sangat terbuka lebar. Secara ekonomi, kawasan Tim-Teng ini dihuni sekitar oleh 300 juta jiwa yang tergolong konsumtif. Misalnya, Uni Emirat Arab berpenduduk 3 juta jiwa mengimpor produk senilai 23 miliar dolar AS per tahun dan porsi Indonesia baru 3,2 persen. Yordania berpenduduk 4,1 juta jiwa mengimpor produk senilai 2,59 miliar dinar Yordan per tahun. Sementara Indonesia baru 38,42 juta dinar Yordan (1,48 persen) di bawah Malaysia yang memiliki pangsa pasar 2,92 persen. Arab Saudi pada tahun 1994 mengimpor barang seharga 23 miliar dolar AS dan Indonesia hanya dapat mengekspor ke Saudi 1,15 persen kebutuhannya. Sangat disayangkan sekali prestasi yang telah dicapai oleh Indonesia di bidang perdagangan dengan Tim-Teng. Sedangkan Indonesia tiap tahunnya memberikan devisa besar ke Saudi, dengan memberangkatkan beribu-ribu jama’ah haji. Keadaan seperti ini merupakan PR besar bagi pemerintah, dikarnakan Saudi bukan hanya pintu gerbang untuk barang-barang kebutuhan Arab Saudi, tetapi juga pintu untuk masuknya barang-barang ke wilayah Afrika.

Dalam bidang politik, sudah saatnya Indonesia mengambil inisiatif untuk memelopori kerja sama antara negara-negara Islam termasuk negara-negara Arab, di waktu negara-negara Arab dalam situasi tidak saling percaya pasca-Perang Teluk III. Romantisme sejarah Sukarno dan Abdul Nasser Mesir dapat ditengok sebagai referensi, bahwa kedua kawasan dapat menjalin hubungan positif. Pada sisi lain, Indonesia dan negara-negara Tim-Teng termasuk negara yang dicurigai sebagai sarang teroris oleh Barat, khususnya Amerika, sehinga menjadi objek tekanan dan permainan politik Barat. Oleh karena itu Indonesia perlu bekerja sama dengan negara kawasan Tim-Teng untuk bersama-sama membuat kesepakatan tentang makna terorisme, agar isu tersebut tidak dijadikan alat kolonialisme dan imperialisme modern.
(Oleh: Andi M Sadli, ketua FSQ 08-09)

SEPUTAR HUBUNGAN INTERNASIONAL

fsq_cairo@yahoo.com (Forum Studi Syariah wal Qanun) — Sat, 13 Sep 2008 11:12:00 +0000

Berbicara tentang Hubungan Internasional, pastinya tak terlepas dari hubungan antar satu bangsa atau Negara ke yang lainya, akan tetapi, pandangan tentang pemikiran Hubungan Internasional sendiri berawal dari sebuah traktat atau Perdamaian Westphalia yang juga dikenal dengan nama Perjanjian Munster dan Osnabruck pada tahun 1648, adalah serangkaian perjanjian yang mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun dan secara resmi mengakui Republik Belanda dan Konfederasi Swis ketika sistem negara modern mulai dikembangkan.

Sebelumnya, organisasi-organisasi otoritas politik abad pertengahan Eropa didasarkan pada tatanan hirarkis yang tidak jelas. Dalam perdamaian Westphalia terbentuk konsep legal tentang kedaulatan, yang pada dasarnya berarti bahwa para penguasa, atau kedaulatan-kedaulatan yang sah tidak akan mengakui pihak-pihak lain yang memiliki kedudukan yang sama secara internal dalam batas-batas kedaulatan wilayah yang sama. Otoritas Yunani dan Roma kuno kadang-kadang mirip dengan sistem Westphalia, tetapi keduanya tidak memiliki gagasan kedaulatan yang memadai.

Sistem pemikiran Westphalia mendorong bangkitnya negara sampai bangsa, institusionalisasi terhadap diplomasi dan tentara. Sistem pemikiran ini kemudian ‘diexpor’ ke Amerika, Afrika, dan Asia, lewat kolonialisme, dan standar-standar peradaban. Sistem internasional kontemporer akhirnya dibentuk lewat dekolonisasi selama Perang Dingin. Namun, sistem ini agak terlalu disederhanakan. Sementara sistem negara-bangsa dianggap modern, banyak negara tidak masuk ke dalam sistem tersebut dan disebut sebagai pra-modern. Lebih lanjut, beberapa telah melampaui sistem negara-bangsa dan dapat dianggap pasca-modern. Kemampuan wacana HI untuk menjelaskan hubungan-hubungan di antara jenis-jenis negara yang berbeda ini diperselisihkan. Level-level analisis adalah cara untuk mengamati sistem internasional, yang mencakup level individual, negara-bangsa domestik sebagai suatu unit, level internasional yang terdiri atas persoalan-persoalan transnasional dan internasional level global.

Besamaan dengan perkembangan peradaban dan pemikiran manusia, teori tentang Hubungan Internasional berkembang berdasakan fase-fase yang kesemua itu bermula dari:
Current History: sebagai ladang penyelidikan intelektual yang sebagian besar dipengaruhi fenomena abad ke-20. Akar-akar sejarah disiplin ini terletak pada sejarah diplomatik yang merupakan salah satu pendekatan untuk memahami HI yang berfokus pada deskripsi kejadian-kejadian sejarah, bukan eksplanasi teori. Untuk kemudahan, aliran ini disebut pendekatan Current History terhadap studi HI.

Idealisme Politik: Berawal setelah Perang Dunia I yang membuka pintu terhadap revolusi paradigma dalam studi HI. Sejumlah perspektif HI berusaha menarik perhatian para peminatnya pada periode ini. Meskipun demikian, aliran current history masih memiliki pengikutnya. Aliran ini semakin kuat setelah Perang Dunia II, terutama di Amerika Serikat. Pacuan senjata yang marak ketika Perang Dingin semakin mengukuhkan perspektif Realisme.
Realisme Politik: perspektif Realisme lahir dari kegagalan membendung Perang Dunia I dan II, terutama di Amerika Serikat. Pacuan senjata yang marak ketika Perang Dingin semakin mengukuhkan perspektif Realisme.

The Behavior approach (pendekatan perilaku): aliran realism klasik menyiapkan secara serius pemikiran teoritis mengenai kondisi global dan empiris. Namun demikian ketidak-kuasaan karena kurangnya data, reaksi tandingan, kesuliran dalam peristilahan dan metode, mendapatkan momentum pada tahun 1960-an dan awal 1970-an. Disebabkan pendekatan perilaku terhadap studi Hubungan Internasional maka banyak mempengaruhi pendekatan terhadap teori dan logika serta metode penelitian.

The Neoralist Structural Approach (pendekatan Neoralisme Struktural): pandangan ini membedakan antara eksplanasi peristiwa politik internasional di tingkat nasional seperti negara yang diketahui sebagai politik luar negeri dengan eksplanasi peristiwa di tingkat sistem internasional yang disebut sistem atau teori sistem.

Institutionalisme Neoliberal: Seperti halnya neoliberal, institutionalis neoliberal menggunakan teori structural politik internasional. Mereka terutama berkonsentrasi kepada sistem internasional, bukannya karakteristik unit atau sub unit di dalamnya, namun mereka member lebih banyak perhatian pada bagaimana cara lembaga internasional dan aktor non negara lainnya mempromosikan kerja sama internasional. Daripada halnya menggambarkan dunia di mana negara-negara di dalamnya enggan bekerja sama karena masing-masing merasa tidak aman dan terancam oleh yang lainya, Institusionalis Neoliberal membuktikan syarat-syarat kerja sama yang mungkin dihasilkan dari kepentingan yang tumpang tindih di antara entitas politik yang berdaulat.

Kalau kita lihat pada sejarah klasik hingga modern, Hubungan Internasional berawal dari hubungan antar negara, namun dalam perkembangannya, konsep ini bergeser untuk mencakup semua interaksi yang berlangsung lintas batas negara. Dalam bentuk klasiknya Hubungan Internasional diperankan hanya oleh para diplomat (dan mata-mata) selain tentara dalam medan peperangan. Sedangkan dalam konsep atau teori modern hubungan internasional. Aktor-aktor non negara seperti organisasi internasional mempunyai peran yang sangat penting. Bahkan Hubungan internasional telah bergeser jauh dari dunia eksklusif para diplomat dengan segala protokol dan keteraturannya, ke arah kerumitan dengan kemungkinan setiap orang bisa menjadi aktor dan mempengaruhi jalannya politik baik di tingkat global maupun lokal. Pada sisi lain juga terlihat kemungkinan akan munculnya pemerintahan dunia dalam bentuk PBB, yang mengarahkan pada keteraturan suatu negara (konfederasi
(Oleh: M Sulthon Aziz, Mahasiswa Al Azhar jurusan Syari'ah wal Qanun, Tk 3)

SEKILAS HUBUNGAN INTERNASIONAL

fsq_cairo@yahoo.com (Forum Studi Syariah wal Qanun) — Sat, 13 Sep 2008 11:08:00 +0000

Hubungan Internasional adalah studi tentang persoalan-persoalan luar negeri dan isu-isu global di antara negara-negara dalam sistem internasional. Disiplin ilmu ini selanjutnya juga mencakup peran negara-negara, organisasi-organisasi antar pemerintah, organisasi-organisasi non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, dan perusahaan-perusahaan multinasional.
Hubungan Internasional adalah suatu bidang akademis sekaligus kebijakan publik dan dapat bersifat positif atau normatif, karena Hubungan Internasional berusaha menganalisa serta merumuskan konsep kebijakan luar negeri negara-negara tertentu.

Sejarah

Sistem Internasional, Sejarah Hubungan Internasional sering dianggap berawal dari Perdamaian Westphalia pada tahun 1648, ketika sistem negara modern dikembangkan. Perjanjian Westphalia yang juga dikenal dengan nama Perjanjian Munster dan Osnabruck, merupakan serangkaian perjanjian yang mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun, dan secara resmi mengakui kedaulatan Republik Belanda dan Konfederasi Swiss. Perjanjian ini ditandatangani pada 24 Oktober 1648 antara Kaisar Romawi Suci Ferdinand III, dan para pangeran Jerman lainnya, perwakilan dari Belanda, Perancis, dan Swedia.

Sebelum Westphalia, organisasi-organisasi otoritas politik abad pertengahan Eropa didasarkan pada tatanan hirarkis yang tidak jelas. Westphalia membentuk konsep legal tentang kedaulatan, yang pada dasarnya berarti bahwa para penguasa atau kedaulatan-kedaulatan yang sah tidak akan mengakui pihak-pihak lain yang memiliki kedudukan yang sama secara internal dalam batas-batas kedaulatan wilayah yang sama. Pada dasarnya, otoritas Yunani dan Roma kuno kadang-kadang mirip dengan sistem Westphalia, tetapi keduanya tidak memiliki gagasan kedaulatan yang memadai.

Teori Hubungan Internasional

Apa yang secara eksplisit diakui sebagai teori hubungan internasional tidak dikembangkan sampai setelah Perang Dunia I, namun teori HI memiliki tradisi panjang menggunakan karya ilmu-ilmu sosial lainnya.
Secara garis besar, teori-teori HI dapat dibagi menjadi dua pandangan epistemologis yaitu 'positivis' dan 'pasca-positivis'. Teori-teori positivis bertujuan mereplikasi metode-metode ilmu-ilmu sosial dengan menganalisa dampak kekuatan-kekuatan material pada hubungan antar negara. Teori-teori ini biasanya berfokus pada berbagai aspek seperti interaksi negara-negara, ukuran kekuatan-kekuatan militer, keseimbangan kekuasaaan dan lain-lain. Sedangkan epistemologi pasca-positivis menolak ide bahwa dunia sosial dapat dipelajari dengan cara yang objektif dan 'bebas nilai'. Pendukung pasca-positivis ini menolak ide-ide sentral tentang neo-realisme/liberalisme, seperti teori pilihan rasional, dengan alasan bahwa metode ilmiah tidak dapat diterapkan ke dalam dunia sosial dan bahwa untuk menjadi suatu suatu 'ilmu', HI tidak layak.
Perbedaan kunci antara kedua pandangan tersebut adalah bahwa, beberapa teori-teori positivis seperti neo-realisme, menawarkan berbagai penjelasan yang bersifat sebab-akibat (seperti; mengapa dan bagaimana kekuasaan diterapkan), teori pasca-positivis berfokus pada pertanyaan-pertanyaan konstitutif, sebagai contoh; apa yang dimaksudkan dengan 'kekuasaan'? Hal-hal apa saja yang membentuknya? Serta bagaimana kekuasaan dialami dan bagaimana kekuasaan direproduksi? Teori-teori pasca-positivis secara eksplisit sering mempromosikan pendekatan normatif terhadap HI, dengan mempertimbangkan etika. Hal ini merupakan sesuatu yang sering diabaikan dalam penelitian HI 'tradisional', karena teori-teori positivis membuat perbedaan antara 'fakta-fakta' dan penilaian-penilaian normatif, atau 'nilai-nilai'.

Konsep-konsep dalam Hubungan Internasional

Kekuasaan

Konsep Kekuasaan dalam Hubungan Internasional dapat dideskripsikan sebagai tingkat sumber daya, kapabilitas, dan pengaruh suatu Negara dalam persoalan-persoalan internasional. Kekuasaan sering dibagi menjadi konsep-konsep kekuasaan yang keras (hard power) dan kekuasaan yang lunak (soft power). Kekuasaan yang keras identik dengan kekuasaan yang bersifat memaksa, seperti penggunaan kekuatan, sedang kekuasaan yang lunak biasanya mencakup ekonomi, diplomasi, dan pengaruh budaya. Namun, pada dasarnya tidak ada garis pembagi yang jelas di antara dua bentuk kekuasaan tersebut.

Polaritas

Polaritas dalam Hubungan Internasional berarti penyusunan kekuasaan dalam sistem internasional. Konsep tersebut mulai muncul dari realita terjadinya bipolaritas selama Perang Dingin. Pada waktu itu sistem internasional didominasi oleh konflik antar dua negara adikuasa. Selanjutnya, menurut teori polaritas ini, sistem internasional sebelum 1945 dapat dideskripsikan sebagai sistem yang terdiri dari banyak kutub (multi-polar), dengan kekuasaan yang dibagi-bagi antara negara-negara besar. Akhirnya, keruntuhan Uni Soviet pada tahun 1991 telah menyebabkan apa yang disebut oleh sebagian orang sebagai unipolaritas, dengan AS, sebagai satu-satunya negara adikuasa. Beberapa teori Hubungan Internasional menggunakan ide polaritas tersebut.
Secara teori, 'Keseimbangan Kekuasaan' adalah konsep yang berkembang luas di Eropa sebelum Perang Dunia Pertama. Dasar pemikirannya adalah, bahwa dengan menyeimbangkan blok-blok kekuasaan, akan menciptakan stabilitas dan mencegah terjadinya perang dunia.
Teori stabilitas hegemonik juga menggunakan ide Polaritas, khususnya dalam keadaan unipolaritas. Hegemoni adalah terkonsentrasikannya sebagian besar kekuasaan yang ada di satu kutub dalam sistem internasional. Dan teori tersebut berargumen bahwa hegemoni adalah konfigurasi yang stabil, karena adanya keuntungan yang diperoleh negara adikuasa yang dominan dan negara-negara yang lain, dari satu sama lain dalam sistem internasional. Namun teori ini pada perkembangannya, bertentangan dengan banyak argumen Neorealis, yang menyatakan bahwa berakhirnya Perang Dingin dan keadaan unipolaritas adalah konfigurasi yang tidak stabil, yang secara tidak terelakkan berpotensi menumbuhkan konflik baru.
Sebagaimana diungkapkan dalam teori peralihan Kekuasaan yang menyatakan bahwa mungkin suatu negara besar akan menantang suatu negara yang memiliki hegemoni (hegemon) setelah periode tertentu, sehingga mengakibatkan perang besar. Pendukung utama teori tersebut, A.F.K. Organski, yang mengemukakan argumen ini berdasarkan terjadinya perang-perang sebelumnya selama hegemoni Inggris. Portugis, dan Belanda.

Dependensi

Teori dependensi adalah teori yang paling lazim dikaitkan dengan Marxisme, yang menyatakan bahwa seperangkat negara Inti mengeksploitasi kekayaan sekelompok 'negara pinggiran' yang lebih lemah. Pelbagai versi teori ini mengemukakan bahwa hal ini merupakan keadaan yang tidak terelakkan (teori dependensi standar), atau menggunakan teori tersebut untuk menekankan keharusan untuk berubah (Neo-Marxisme).

Perangkat-perangkat sistemik dalam Hubungan Internasional

Diplomasi

Diplomasi adalah praktek komunikasi dan negosiasi antara pelbagai perwakilan negara-negara. Merupakan seni dan praktek bernegosiasi yang dilakukan oleh seseorang (yang disebut diplomat), biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi. Kata diplomasi sendiri biasanya langsung terkait dengan Diplomasi Internasional yang biasanya mengurus berbagai hal seperti budaya, ekonomi, dan perdagangan. Biasanya, orang menganggap diplomasi sebagai cara mendapatkan keuntungan dengan kata-kata yang halus.

Perang

Penggunaan kekuatan bersenjata sering dianggap sebagai perangkat utama dalam Hubungan Internasional. Definisi perang yang diterima secara luas adalah yang diberikan oleh Clausewitz, yaitu bahwa perang adalah “Kelanjutan politik dengan cara yang 'lain'”. Dalam perkembangan selanjutnya terdapat pengembangan studi tentang 'perang-perang baru' yang melibatkan aktor-aktor selain Negara. Studi tentang perang dalam Hubungan Internasional tercakup dalam disiplin 'Studi Perang' dan 'Studi Strategis'.

Internasionalisasi

Mobilisasi tindakan memperlakukan secara internasional juga dapat dianggap sebagai alat dalam Hubungan Internasional. Hal ini adalah untuk mengubah tindakan negara-negara lewat 'menyebut dan mempermalukan' pada level internasional. Penggunaan yang terkemuka dalam hal ini adalah prosedur Komisi PBB untuk Hak-Hak Asasi Manusia 1235, yang secara publik, memaparkan negara-negara yang melakukan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

Penutup

Alhasil, dengan perkembangan yang semakin global dewasa ini, bidang studi Hubungan Internasional menjadi salah satu ujung tombak dalam rangka memelihara eksistensi Negara dalam percaturan dunia. Apalagi dengan derasnya arus informasi yang bersumber dari kemajuan tekhnologi, dunia semakin menjadi sempit dan interaksi antarbangsa adalah sesuatu yang tidak terelakkan lagi. Hingga akhirnya internasionalisasi menjadi kata kunci dari permasalahn-permasalahan mutakhir dalam pelbagai bidangnya.
Coretan ini tidaklah bisa mencakup keseluruhan disiplin ilmu Hubungan Internasional yang menjadi satu jurusan tersendiri dalam fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Namun penulis berharap, semoga coretan ini dapat membantu sebabagi pembuka cakrawala pembaca untuk lebih intens lagi dalam mengikuti percaturan dunia yang terus berputar cepat. Wallahu a’lam.

*disarikan dari beberapa sumber, khususnya situs www.id.wikipedia.org
* Nur Fu'ad Shofiyullah, Lc