FPKS MAJAPAHIT

PKS Prihatin Setgab Ribut Masalah Koalisi Daripada Pikirkan Rakyat

2012-04-07T09:39:00.000-07:00

Jakarta (5/4) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyesalkan sikap partai koalisi dalam Setgab yang lebih meributkan jabatan menteri, daripada memikirkan nasib rakyat. Apalagi, saat ini harga barang kebutuhan masih tinggi, padahal harga BBM tidak jadi naik.

Hal ini disampaikan Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq di Jakarta, Kamis (4/5) menanggapi pernyataan anggota koalisi yang malah meributkan jabatan menteri, tapi melupakan nasib rakyat kecil.

"Isu setgab mengeluarkan PKS dari koalisi adalah isu elit dan tidak penting buat rakyat. Isu besar pemerintah seharusnya fokus mengatasi ketidakpastian yang menghantui rakyat kecil, yaitu apakah BBM akan naik, kapan dan berapa naiknya," tegas Mahfudz.
Menurut Mahfudz, pemerintah harusnya fokus menjawab persoalan harga kebutuhan pokok yang sudah terlanjur naik. Padahal, rencana menaikkan harga BBM bersubsidi batal dilakukan per 1 April lalu.
"Bagaimana pemerintah bisa menurunkan harga kebutuhan dasar masyarakat. Ini yang dibutuhkan rakyat dari pemerintah," imbuhnya.
PKS, lanjut Mahfudz, siap menerima konsekuensi apa pun terkait sikap politik mereka yang menolak rencana kenaikan harga BBM.
"Setgab jangan membuat sibuk masyarakat dengan isu koalisi. Turunkan harga-harga sekarang. Itu keinginan masyarakat," tegas dia.

Sumber: Fraksi PKS DPR RI

Lebih Penting Pikirkan Nasib Rakyat Kalau BBM Jadi Naik

2012-04-07T09:37:00.000-07:00

Jakarta (3/4) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merasa pemberitaan media dan opini publik yang lebih banyak menyorot konflik politik (seperti nasib PKS dalam koalisi) dikhawatirkan akan menghilangkan esensi atau mereduksi makna penolakan penaikan harga BBM oleh rakyat.

“Janganlah isu penolakan penaikan harga BBM yang menjadi isu publik berubah arah menjadi isu elitis soal polemik dan konflik politik diantara partai-partai khususnya yang tergabung dalam koalisi,” demikian saran Jazuli Juwaini, yang juga menjabat Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan.

Menurut Anggota Badan Anggaran DPR RI ini, Paripurna DPR telah usai. Sikap fraksi-fraksi juga sudah jelas. Keputusan telah diambil, meskipun keputusan DPR RI tersebut masih akan diuji materi baik secara formil maupun materiil. Bagi PKS yang terpenting adalah bagaimana nasib rakyat seteleh keputusan Paripurna tersebut.
“Sikap kami jelas. Kami dengar suara rakyat, tolak kenaikan harga BBM. Sebagai konsekuensi kami berbeda dengan pendapat mayoritas fraksi koalisi, silakan Pak SBY evaluasi PKS. Kami siap apapun keputusannya karena prerogatif ada di tangan Presiden SBY. Demikian saja, titik, tidak usah diperdebatkan,” tegas Jazuli Juwaini.
“Selebihnya kami tidak tertarik bicara nasib kami di koalisi. Lebih penting bagi kami untuk membicarakan nasib rakyat pasca paripurna yang menyetujui penaikan harga BBM dengan syarat sebagaimana diatur pada Pasal 7 Ayat 6A UU APBN 2012,” lanjut Anggota Komisi VIII ini.
Terkait posisi PKS pasca Paripurna DPR RI, Jazuli menjelaskan, “Nyatanya, kami saat ini masih bersama koalisi di pemerintahan – sebelum ada keputusan lain dari Pak SBY (mengeluarkan PKS). Maka kami akan tetap memberikan masukan kepada pemerintah/presiden agar BBM bersubsidi tidak dinaikkan, betapapun pemerintah diberikan peluang oleh UU APBN Pasal 7 ayat 6A tersebut,” ungkap Jazuli.
PKS akan tetap mendesak dan mendorong pemerintah untuk melakukan gerakan penghematan (efisiensi) nasional yang masif dan efektif pada pos-pos anggaran di semua kementerian/lembaga. PKS juga akan mendesak pemerintah untuk secara bertahap melakukan penghematan penggunaan energi fosil ini serta melakukan alih energi dari minyak ke energi alternatif supaya kita tidak salalu kerepotan menghadapi fluktuasi harga minyak dunia.
“Apapun akan kami lakukan agar harga BBM bersubsidi tidak jadi naik, dan hal ini juga sangat mungkin dilakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Pak SBY. Sehingga rakyat miskin yang hidupnya sudah sulit dan terhimpit tidak bertambah lagi bebannya. Inilah pendapat dan pendirian kami,” pungkas Jazuli Juwaini.

Sumber: Fraksi PKS DPR RI

Pembahasan KUA-PPAS tentang Plafon Anggaran Belanja Sementara 2012

2012-04-07T09:21:00.000-07:00

Pembahasan KUA-PPAS tentang Plafon Anggaran Belanja Sementara 2012 di Hotel Galuh Prambanan pada hari Jumat-Ahad 14-16 Oktober 2011 telah menyepakati besarnya plafon sementara untuk belanja langsung sebesar Rp 311.426.236.044,00. Angka tersebut merupakan hasil penyelarasan yang dilakukan untuk menampung pembahasan di masing-masing komisi dengan diasumsikan pada kondisi keuangan yang ada saat ini.

Rapat Komisi C DPRD Kota Majapahit

2012-04-07T09:16:00.002-07:00

Pelatihan Anggota Dewan Fraksi PKS DPRD Kota Majapahit

2012-04-07T09:14:00.002-07:00

Rapat Paripurna DPRD Kota Majapahit tentang Peraturan Daerah Retribusi Jasa Umum

2012-04-07T09:13:00.002-07:00

Rapat Komisi B DPRD Kota Majapahit

2012-04-07T09:12:00.001-07:00

Usul Prakarsa Raperda Penyelenggaraan Pendidikan

2012-04-07T08:54:00.005-07:00

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua bisa hadir di gedung ini untuk menunaikan tugas yang penting, tugas mewakili warga Kota Majapahit dalam rangka menghadirkan keadilan dan kesejahteraan. Sholawat dan Salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan kita dalam berjuang dan berkorban untuk menegakkan keadilan dan memperjuangkan kesejahteraan umat.

Hadirin sekalian yang kami hormati,

Pemandangan Umum FPKS terhadap RAPBD 2010

2012-04-07T08:53:00.001-07:00

Pendapat Akhir FPKS Terhadap Raperda Izin Gangguan

2012-04-07T08:52:00.001-07:00

Pemandangan Umum FPKS terhadap Raperda tentang Pajak Daerah

2012-04-07T08:51:00.002-07:00

Pendapat Akhir FPKS terhadap Raperda Retribusi Terminal

2012-04-07T08:51:00.000-07:00

Visi & Misi FPKS Majapahit

2012-04-07T08:26:00.001-07:00

Visi & Misi Fraksi PKS Majapahit

Latar Belakang Visi:

Kinerja yang baik di kelembagaan DPRD Majapahit
Unsur terpenting dalam membentuk pemda prov yang bercitra positif
Perpanjangan tangan partai (DPW)
Amanah dan melayani umat (Majapahit)

Visi FPKS DPRD Majapahit 2012
Menjadi fraksi yang bersih, peduli dan profesional sebagai mitra pendukung pemerintah provinsi dalam membangun masyarakat Majapahit

Misi FPKS DPRD Majapahit

Meningkatkan peran fraksi dalam perbaikan kinerja lembaga DPRD dan pemerintah provinsi (eksekutif dan legislatif).
Meningkatkan fungsi komunikasi, kehumasan dan dakwah fraksi dengan berbagai elemen masyarakat.
Mengoptimalisasikan peran politik fraksi dalam penguatan posisi pks di Majapahit.

Profil Ahmad Bin Fulan

2012-04-07T08:24:00.000-07:00

Profil Buchori Bin Fulan

2012-04-07T08:23:00.000-07:00

Profil Choirul Bin Fulan

2012-04-07T08:22:00.001-07:00

Tugas & Fungsi

2012-04-07T08:21:00.000-07:00

Jelang Mukernas PKS, 500 Becak Bermotor Service Gratis

2012-04-06T08:24:00.000-07:00

MEDAN (Berita) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berupaya untuk terus dekat dengan masyarakat. Menjelang pelaksanaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Medan 26 hingga 30 Maret PKS mencoba berbagi dengan para abang beca, dengan memberi fasilitas service gratis.

Sebanyak 500 beca bermotor mendapat kesempatan untuk menyervis kenderaannya itu, yang pelaksanaannya dibuka secara resmi Ketua Panitia Mukernas PKS 2012, H M Hafez Lc MA, Selasa (20/03) di Imam Service, Jalan Bromo Medan.

“Kegiatan ini diharapkan dapat membantu para pengemudi Betor yang dalam kesehariannya mencari nafkah tidak terlepas dari Bahan Bakar Minyak (BBM). Seperti diketahui, pemerintah berencana menaikkan harga BBM mulai 1 April yang tentunya sangat memukul masyarakat termasuk para pengemudi Betor,” kata Hafez yang juga Ketua Umum DPW PKS Sumut, dalam sambutannya di hadapan puluhan Abang becak yang menghadiri proses lounching servis gratis tersebut.
Kegiatan tersebut menurut Hafez, diharapkan dapat menjadi pemicu bagi partai politik (Parpol) lain, organisasi kemasyarakatan dan pihak-pihak lainnya. Sebab, saat ini pelayanan secara gratis yang tentunya sangat dibutuhkan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat yang sudah mulai dilupakan sebagian pihak. Padahal, pelayanan seperti ini sangat efektif untuk memberikan motivasi bagi masyarakat untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.
“PKS sendiri, dalam rangkaian Muksernas 2012 akan melaksanakan pelayanan-pelayanan gratis kepada masyarakat. Selain servis gratis untuk Betor, juga akan ada pengobatan gratis dan pelayanan publik secara gratis lainnya,” lanjut Hafez.
Turut hadir dalam acara tersebut Kabid Kaderisasi PKS Sumut Mahmud Soleh Spdi MA, Ketua DPD PKS Kota Medan Azhar Arifin Lc, Sekretaris DPD PKS Medan Abdul Rahim Siregar ST dan Ketua DPAC PKS Medan Area Lukman Hakim. Selain service gratis, pengemudi Betor juga diberikan oli gratis dan pemasangan tenda betor.
Dalam kesempatan tersebut Hafez mengungkapkan, dengan ditunjukknya Sumut sebagai tuan rumah pelaksanaan Mukernas PKS 2012, maka menjadi kebanggan tersendiri bagi masyarakat Sumut dengan kepercayaan tersebut. Karena itu, katanya, dia berharap seluruh kepanitiaan dan masyarakat menyukseskan seluruh kegiatan yang memberi manfaat positif bagi masyarakat dan pembangunan Sumut ke depan.
Sementara itu, Ketua DPD PKS Kota Medan Azhar Arifin, dalam sambutannya mengajak seluruh pihak, khususnya para pengemudi Betor untuk memanfaatkan pelayanan servis gratis tersebut. Sehingga, Betor yang dikemudikan untuk mencari nafkah tersebut berada dalam keadaan sehat dan dapat meraih rezeki yang lebih banyak. “Suatu kehormatan dengan diadakannya servis gratis yang akan mencakup 21 kecamatan di Kota Medan ini,” katanya.
Di Kota Medan, selain minibus angkutan kota (Angkot), Betor merupakan sarana yang paling jamak digunakan masyarakat sebagai sarana angkutan untuk di dalam maupun pinggiran kota. Tergolong lebih praktis, karena rute yang dilewati tergantung pada permintaan penumpang. Berbeda dengan Angkot yang telah memiliki rute/trayek tetap. (irm)

Sumber: Berita Sore

Hidayat : Buat Warga Tidak Mampu, Biaya Rumah Sakit, Pernikahan, Melahirkan & Pemakaman Harus Gratis

2012-04-06T08:21:00.000-07:00

Jakarta – Calon Gubernur DKI Jakarta Hidayat Nur Wahid menyatakan bahwa kemampuan dana APBD DKI Jakarta sesungguhnya bisa dioptimalkan untuk kepentingan warga Jakarta yang hidupnya susah, Jika memang perlu semua kebutuhan dasar warga terkait dengan kesehatan, pernikahan, hingga kematian tidak usah keluar biaya.

“Seluruhnya gratis. Jadi tidak hanya saat hidupnya saja mereka sejahtera, bahkan hingga akhir hidupnya pun kita upayakan untuk sejahtera,” ujar Hidayat disela-sela kunjungan ke Studio TransTV. Rabu 04/04/2012.

Selain itu Hidayat juga memberikan dukungan dan penghargaan kepada TransTV yang banyak memberikan tayangan positif dan sarat nilai-nilai yang mendidik.
“Semoga tayangan positif yang bernilai edukasi ini tetap dipertahankan, dan kehadiran TransTV bisa menjadi solusi serta meningkatkan kemajuan bangsa dan negara” tutup Hidayat. [ard]

Sumber: Suara Jakarta

Serap Aspirasi SEPAKAT Telkomsel

2012-04-06T08:17:00.000-07:00

Arif Minardi Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS (paling kanan) mendengarkan masukan dari Serikat Pekerja Karyawan Telkomsel (SEPAKAT) yang dikomandoi Achsinanto Risantosa (kedua kanan/kemeja merah muda) -zakaria/fpksdprri-

Pengurus SEPAKAT lainnya Rizaldi Jusmansyah (kedua kiri) juga memberikan masukan terkait masalah-masalah lainnya kepada Arif Minardi Anggota Komisi IX DPR RI -zakaria/fpksdprri-

Arif Minardi mendengarkan dan mencatat semua masukan dari Pengurus SEPAKAT untuk dicarikan jalan keluar penyelesaian antara Pekerja dan Manajemen Telkomsel -zakaria/fpksdprri-

Pengurus SEPAKAT serius mendengarkan uraian Anggota Komisi IX Arif Minardi -zakaria/fpksdprri-

Arif Minardi mencoba untuk mengurai masalah yang disampaikan SEPAKAT yang terkait dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan menyatakan siap membantu dalam penyelesaian masalah ini sesuai dengan Konstitusi yang ada -zakaria/fpksdprri-

FPKS Mendukung Penetapan UU Desa

2012-04-06T08:04:00.000-07:00

Anggota Komisi VI DPR RI Ecky Awal Mucharam yang juga Bendahara Fraksi PKS, menerima sejumlah Perangkat Desa dan memberikan dukungan atas pengesahan dan penetapan UU Desa

Ecky Awal Mucharam (kiri) menunjukkan bukti dukungan kepada Koordinator Lapangan Aksi Perangkat Desa Didik Gatot (kanan)

Kunjungan SINDO

2012-04-06T07:58:00.000-07:00

Rombongan Fraksi Pks Dpr-ri yang dipimpin oleh Ketua FPKS DPR RI Mustafa Kamal (paling kiri) melakukan Kunjungan Media ke Harian Seputar Indonesia, Selasa (13/9) di MNC Tower, Jakarta. Rombongan di terima langsung oleh Jajaran Redaksi Harian SINDO Army Dian Kurniawan (kanan/kemeja biru), Chamadhojin (kedua kanan) dan Ahmad Baidowi (ketiga kanan). Turut hadir dalam kunjungan ini, Wakil Ketua FPKS DPR RI Agoes Poernomo (kedua kiri) dan Sekretaris FPKS DPR RI Abdul Hakim (ketiga kiri).

Ketua Fraksi PKS DPR RI Mustafa Kamal (kedua kiri) didampingi Sekretaris FPKS DPR RI Abdul Hakim (kiri) menerima cinderamata dari Redaktur Harian SINDO Army Dian Kurniawan (kedua kanan)

Ketua Fraksi PKS DPR RI Mustafa Kamal (kedua kiri) juga menyerahkan cinderamata kepada Redaktur Harian Sindo Army Dian Kurniawan (kedua kiri) serta Buku-buku yang diterbitkan oleh beberapa Anggota Dewan FPKS DPR RI periode 2009-2014

Audiensi Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) bersama Martri Agoeng

2012-04-06T07:54:00.000-07:00

Komite Aksi Jaminan Sosial untuk Rakyat dan Pekerja/ Buruh (KAJS) mengadakan Audiensi dengan Anggota Fraksi PKS DPR RI Komisi IX Martri Agoeng, di Ruang Rapat Pleno Gedung Nusantara I, Rabu (21/9) kemarin. Dalam audiensi tersebut KAJS meminta FPKS DPR RI untuk terus mengupayakan pengesahan RUU BPJS serta mencari alternatif Transformasi BPJS.

Audiensi Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa bersama Fahri Hamzah

2012-04-06T07:42:00.002-07:00

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Fahri Hamzah menemui konstituennya yang berwadah Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP3S) NTB, Rabu (12/10). Dalam audiensi yang dihadiri sekitar 60 orang tersebut Fahri Hamzah yang juga Wakil Rakyat daerah pemilihan NTB ini menyampaikan, Fraksi PKS mendukung pembentukan tersebut yang saat ini sedang dalam proses administrasi di Komisi II DPR RI.

Salah seorang Tokoh Pulau Sumbawa memberikan masukan terhadap proses Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa kepada Fahri Hamzah


Fahri Hamzah juga mendengarkan beberapa masukan dari anggota KP3S lainnya

Mardani: Posisi PKS di Koalisi Itu Masalah Kecil

2012-04-06T07:30:00.000-07:00

Metrotvnews.com, Jakarta: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar rapat pimpinan di DPR RI, Jakarta. Rapat yang dipimpin Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq itu membahas posisi partai dalam tubuh Sekretariat Gabungan Partai Koalisi Pemerintah. Meski demikian, PKS tak ambil pusing soal posisi tersebut.

"Itu masalah kecil. Masalah utamanya, PKS ingin selalu berjuang untuk kepentingan publik di dalam maupun luar koalisi. Seharusnya kita bersama-sama memperbaiki harga bahan pangan yang telanjur naik sebelum keputusan menaikkan harga BBM," kata juru bicara PKS, Mardani Ali Sera di Jakarta, Kamis (5/4).

Menurut Mardani, Fraksi PKS di DPR akan tetap bekerja maksimal untuk kepentingan masyarakat. Partainya pun tak mau ambil pusing soal penggantian atau reshuffle tiga kader PKS dari jajaran Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Ketiga orang itu yakni Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring; Menteri Pertanian, Suswono; serta Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri.
Ketiganya mengaku siap direshuffle. Tapi PKS masih menunggu keputusan istana terkait posisi ketiga orang tersebut. Sebab, reshuffle merupakan hak pregoratif Presiden Indonesia.(RRN)

Sumber: MetroTV News