FRANS FIRDAUS

Pengertian Negara Hukum yang Wajib Anda Ketahui

noreply@blogger.com (Frans KYM) — Sat, 24 Jul 2021 07:25:00 +0000

Istilah negara hukum ini mulai berkembang sekitar abad ke-19. Menurut Plato, negara hukum adalah negara yang bercita-cita untuk mewujudkan kebenaran, kesusilaan, keindahan, dan keadilan.

Sedangkan menurut Aristoteles, negara hukum ialah negara yang berdiri berdasarkan hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya.

Pernyataan Indonesia adalah negara hukum, tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat 3 (amandemen ketiga), yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Konsep negara hukum sendiri bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil. Negara hukum, atau istilah lainnya yaitu rechtsstaat atau the rule of law, adalah negara yang setiap prilaku dan tindakannya, berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Jika ada seseorang yang tindakannya melanggar aturan hukum, maka ia akan dikenakan sanksi atau hukuman karena melanggar hukum.

Hubungan antara yang diperintah (governed) dan memerintah (governor) dijalankan berdasarkan suatu norma objektif, bukan pada suatu kekuasaan absolut semata. Norma objektif harus memenuhi syarat formal dan dapat dipertahankan oleh ide hukum. Sehinga Pemerintah maupun yang diperintah akan terikat oleh hukum itu, artinya siapapun yang melanggar hukum akan diberikan sanksi yang sesuai berdasarkan hukum.

Ciri-ciri Negara Hukum

Adanya sistem ketatanegaraan yang sistematis

Adanya sistem ketatanegaraan yang mengatur urusan kenegaraan secara sistematis. Di setiap lembaga yang dibentuk, memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing untuk membantu menjalankan pemerintahan negara, agar nantinya dapat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Di Indonesia sendiri, dapat dilihat bahwa adanya kelembagaan seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK).

Adanya pembagian kekuasaan dan pembatasan yang jelas

Pembagian kekuasaan ini menjunjung tinggi nilai demokrasi. Dibentuk lembaga-lembaga negara dan setiap lembaga memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Jika muncul permasalahan atau konflik, maka lembaga yang berwenang mampu menerapkan hukum yang tepat. Seperti yang disampaikan tokoh terkenal, John Locke, bahwa kekuasaan dibedakan menjadi tiga yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Hukum sebagai pedoman tertinggi

Negara menjadikan hukum sebagai pedoman / patokan dalam berbagai bidang, atau biasa dikenal dengan istilah Supremasi Hukum.

Ciri-ciri negara hukum yang satu ini merupakan upaya untuk menempatkan hukum pada tempat tertinggi sebagai alat perlindungan bagi rakyatnya, serta tanpa adanya intervensi dan penyalahgunaan hukum, termasuk dari para petinggi negara.

Adanya perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia (HAM)

Ciri pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) ini merupakan salah satu ciri yang utama. Hak asasi manusia sendiri merupakan hak yang paling mendasar dan fundamental. Jika dalam suatu Negara, Hak Asasi Manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka Negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sebenanya. Walaupun ada penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia bukan berarti seseorang bebas melakukan tindakan semaunya saja, tetap ada aturan yang membatasinya. Hak seseorang dibatasi oleh adanya hak orang lain, maka bagi para pelanggar HAM dapat dijatuhi hukum secara tegas berdasarkan undang-undang.

Sistem peradilan yang memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum.

Setiap orang adalah sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Sistem peradilan ini meliputi para hakim dan jaksa serta para anggota administrasi pengadilan. Sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak, berlaku pada peradilan pusat dan juga berlaku di peradilan-peradilan daerah. Peradilan harus berjalan sesuai dengan hukum yang ditentukan dan diterapkan sama sehingga tidak berat sebelah antara rakyat dan para petinggi negara. Tidak ada intervensi dalam proses pengambilan putusan oleh hakim, intervensi dari eksekutif, legislatif maupun dari masyarakat dan media masa.

Adanya peradilan pidana dan perdata

Peradilan pidana adalah peradilan yang mengurus tentang pelanggaran hukum yang menyangkut banyak orang berdasarkan hukum pidana. Sedangkan perdata yang mengurusi pelanggaran hukum yang melibatkan antara orang yang satu dengan orang lainnya. Baik meliputi hubungan keluarga dan pergaulan masyarakat.

Selain itu, ada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menjamin agar warga negara tidak dizalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat negara. Setiap warga negara berhak mengajukan gugatan atas keputusan pejabat administrasi negara.

Apabila ada Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebabkan kerugian maka warga negara dapat mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

Dan Apabila ada Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang tersebut maka warga negara bisa mengajukan peninjauan ke Mahkamah Agung.

Sehingga dalam peradilan hak setiap warga negara sangat dihormati dan dilindungi.

Legalitas dalam arti hukum itu sendiri

Legalitas dalam hukum merupakan asas yang fundamental untuk mempertahankan kepastian hukum. Asas legalitas ini ditetapkan dan kemudian digunakan untuk melindungi semua kepentingan individu.

Legalitas ini juga yang akan memberikan batasan wewenang bagi para pejabat negara untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka jika mereka melanggar hukum yang berlaku. Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.

Sarinya adalah Hukum harus ditegakkan dalam Negara Hukum, Hukum adalah untuk mengatur masyarakat, pemerintah maupun yang diperintah, namun tidak mengabaikan Hak Asasi Manusia. Warga Negara yang menjalankan Hukum secara disiplin maka Negara itu akan menjadi Negara Maju.

Salam Cerdas Hukum.

Dasar Hukum Pinjaman Online

noreply@blogger.com (Frans KYM) — Tue, 20 Jul 2021 07:26:00 +0000

Dasar hukum Pinjaman Online (Pinjol) dapat Anda temukan di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 1 angka 3 POJK 77/2016 menerangkan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Kemudian pada Pasal 7 POJK 77/2016 berbunyi:

Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

Dengan demikian, hal yang penting diperhatikan sebelum mengajukan pinjol adalah legalitas dari penyelenggara pinjol itu sendiri, berikut akan dijelaskan tips yang perlu Anda cermati yaitu;

1) Pastikan penyelenggara pinjol atau Fintech Lending atau Peer-to-peer lending (P2PL) telah berizin dan terdaftar di OJK. Anda dapat mengeceknya secara berkala di laman milik OJK yaitu www.ojk.go.id dibagian menu Financial Technology

2) Pastikan penyelenggara pinjol jelas berbentuk badan hukum yang berlaku di Indonesia, serta memiliki tujuan, laman, atau aplikasi yang jelas. Hindari penyelenggara pinjol yang secara perorangan hanya bergerak “person to person”.

3) Perhatikan tingkat bunga dan denda keterlambatannya.

Tagihan tidak boleh 2 kali lipat melebihi pokok utangnya, di mana suku bunga tidak boleh lebih dari 0,8 persen per harinya.

4) Sesuaikan dana pinjol dengan kemampuan bayar yang dimiliki, agar bisa membayar angsuran secara tepat waktu dan tidak timbul keterlambatan/cidera janji di kemudian hari.

5) Terakhir, teliti terlebih dahulu seluruh poin-poin yang dicantumkan dalam dokumen pinjaman.

Apabila Anda mencurigai ada penyedia ilegal atau abal-abal, maka segeralah melaporkannya kepada pihak berwajib, Ke Polisi atau ke OJK.

Salam Cerdas .

Filsafat Hukum

noreply@blogger.com (Frans KYM) — Sun, 03 Jan 2021 01:30:00 +0000

FILSAFAT HUKUM

Filsafat hukum adalah cabang filsafat yang membicarakan apa hakikat hukum itu, apa tujuannya, mengapa dia ada dan mengapa orang harus tunduk kepada hukum. Disamping menjawab pertanyaan masalah-masalah umum abstrak tersebut, filsafat hukum juga membahas soal-soal konkret mengenai hubungan antara hukum dan moral (etika) dan masalah keabsahan berbagai macam lembaga hukum.

Teori Hukum

noreply@blogger.com (Frans KYM) — Sat, 02 Jan 2021 02:00:00 +0000

PENGERTIAN, TUGAS, FUNGSI

DAN KARAKTERISTIK TEORI HUKUM

A. Pengertian Teori

Pada umumnya teori diartikan sebagai :

Pernyataan yang saling berhubungan untuk menjelaskan suatu kebenaran fakta tertentu.
Ide atau kumpulan ide yang dimaksudkan untuk menjelaskan suatu fakta atau kejadian tertentu.
Ide yang mengusulkan atau menggambarkan kemungkinan suatu kebenaran tetapi tidak mengetahui atau membuktikan kebenaran itu.

Teori memiliki fungsi sebagai berikut :

Teori menetapkan dan menjelaskan hubungan antara konsep-konsep, sebagai sarana yang memungkinkan untuk mengidentifikasi masalah dan merencanakan sarana untuk merubah suatu keadaan.
Teori meningkatkan bidang profesional untuk mengidentifikasi kumpulan pengetahuan dengan teori-teori baik dari dalam maupun dari luar bidang pembelajaran. Pengetahuan tumbuh dengan teori dan penelitian. Teori menjadi pedoman untuk penelitian.
Teori membantu untuk memahami apa yang tidak kita ketahui, sehingga teori menjadi pedoman penelitian. Teori meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan persoalan lain diwaktu dan tempat yang berbeda.

B. Pengertian Hukum

Menurut Van Kan, Hukum merupakan segala peraturan yang mempunyai sifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang di dalam masyarakat.
Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Hukum merupakan keseluruhan kaidah serta semua asas yang mangatur pergaulan hidup dalam masyarkat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat.
Menurut Satjipto Raharjo, Hukum merupakan karya manusia berupa norma-norma yanng berisi petunjuak tingkah laku. Hukum merupakan cerminan dari kehendak manusia mengenai bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana masyarakat harus diarahkan. Pertama hukum harus rekaman dari ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum dibuat, ide tersebut berupa ide tentang keadilan.
Menurut Aristoteles, Hukum hanyalah sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat tetapi juga hakim bagi masyarakat. Dimana undang-undanglah yang mengawasi hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk menghukum orang-orang yang bersalah atau para pelanggar hukum.

C. Pengertian Teori Hukum

Menurut B Arief Sidharta, Teori Hukum adalah disiplin hukum yang secara kritikal dalam perspektif interdisipliner menganalisis berbagai aspek gejala hukum secara tersendiri dan dalam keseluruhannya, baik dalam konsep teoritikanya maupun dalam pengelolaan pratikalnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan penjelasan yang lebih jernih atas bahan hukum tersaji.
Menurut Juhaya S. Praja, Teori Hukum adalah teori bidang hukum yakni berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis.
Menurut Hans Kelsen, Teori Hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif.
Menurut W. Friedman, Teori Hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. Disiplin teori ilmu hukum tidak mendapat tempat sebagai ilmu yang mandiri, untuk itu teori hukum harus disandingkan dengan ilmu hukum yang lainnya.
Menurut Meuwissen, Jan Gijsseis dan Mark van Hoccke. Teori hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis hukum dari dimensi normatif, empirik, dan kekuatan mengikat hukum.

D. Tugas teori hukum

Menganalisa dan menerangkan pengertian-pengertian, hukum dan konsep yuridik yang digunakan dalam hukum.
Mengkaji hubungan antara hukum dan logika.
Mengkaji hal-hal yang bertalian dengan metodologi.

E. Fungsi teori hukum

Fungsi empiris teori hukum, melalui pengamatan yang sistematis dan realitas dalam kehidupan nyata, Teori hukum hendak memahami, bagaimana norma hukum itu berdampak pada masyarakat termasuk juga untuk mengetahui bahwa mengapa suatu norma hukum itu tidak berdaya. Teori hukum berusaha untuk memahami dan memastikan bagaimana hukum berlaku dalam kenyataan baik diterima atau ditolak, ditaati atau diabaikan. Teori hukum ingin mengetahui apa yang menjadi alasan dari penolakan terhadap suatu sistem hukum atau ketaatan terhadapnya.
Fungsi analitis teori hukum merupakan usaha untuk membedah peranan dan kinerja bahasa dalam hukum, struktur dari norma hukum, pranatanya, serta proses melalui mana tertib hukum itu dibangun. Teori hukum berupaya memastikan bahwa bangunan hukum itu mampu berfungsi sebagai suat kesatuan normatif yang bersifat mengendalikan.

F. Karakteristik Teori Hukum

Ada dua karakteristik teori hukum yang bertolak belakang, tetapi berada dalam suatu realitas yaitu sebagai berikut :

Pandangan yang didukung oleh tiga argumen, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa hukum sebagai suatu sistem yang pada prinsipnya dapat diprediksi dari pengetahuan yang akurat tentang kondisi sistem itu sekarang. Perilaku sistem di tentukan sepenuhnya oleh bagian-bagian terkecil dari sistem itu. Teori hukum mampu menjelaskan persoalannya sebagaimana adanya tanpa keterikatan dengan orang (pengamat), gambaran ini menyampaikan bahwa teori hukum bersifat determinicstic, reduksionis, dan realistik. Selanjutnya, teori ini dikenal dengan teori sistem.
Hukum bukanlah sebagai suatu sistem yang teratur, melainkan merupakan sesuatu yang berkaitan dengan ketidakberaturan, tidak dapat diramalkan dan bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh persepsi orang (pengamat) dalam memaknai hukum tersebut. Pandangan ini banyak dikemukakan oleh sosiolog. Yaitu pandangan post modernisme. Mereka memandang hukum sebagai kejadian yang setiap saat dalam waktu yang tidak bisa ditentukan hukum dapat berubah besar atau kecil, evolutif, atau revolutif. Kemudian, teori ini dikenal dengan Teori Koes atau teori perubahan.

selesai

Politik Hukum

noreply@blogger.com (Frans KYM) — Fri, 01 Jan 2021 01:00:00 +0000

POLITIK dan HUKUM

A. Pengertian Politik

Miriam Budiardjo, Politik adalah macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan dari tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.
Sri Sumantri, Politik adalah pelembagaan dari hubungan antar manusia yang dilembagakan dalam bermacam-macam badan politik baik itu suprakstruktur politik dan infrastruktur politik.
F. Isjwara, Politik adalah salah satu perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan atau sebagai teknik menjalankan kekuasaan-kekuasaan.
Ramlan Surbakti, Politik adalah proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk menentukan kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.
Secara Umum, Pengertian politik adalah sebuah usaha untuk mengelola dan menata sistem pemerintahan untuk mewujudkan kepentingan atau cita-cita dari suatu Negara.

B. Pengertian Hukum

Aristoteles, Hukum adalah kumpulan dari berbagai peraturan yang bukan hanya memiliki sifat mengikat namun juga hakim bagi masyarakat, yang mana hakim di awasai oleh berbagai UU ketika menjalankan tugasnya untuk menghukum para pelanggar hukum.
Utrecht, Hukum adalah suatu himpunan dari segala peraturan yang di dalamnya berisi tentang perintah serta larangan yang mengatur tata tertib di kehidupan masyarakat dan harus di patuhi pada setiap individu di dalam masyarakat tersebut.
Satjipto Raharjo, Hukum adalah hasil karya dari manusia yang di dalamnya terdiri dari berbagai norma tentang petunjuk tingkah laku. Atau dengan kata lain merupakan suatu cerminan dari keinginan manusia mengenai bagaimana harusnya masyarakat di bina serta kemana masyarakat harus di arahkan.
Mochtar Kusumaatmadja, Hukum adalah keseluruhan dari kaidah serta semua asas-asas yang mengatur kehidupan manusia, proses bermasyarakat dengan memiliki tujuan sebagai pemelihara ketertiban serta terdiri dari berbagai lembaga yang bertujuan untuk mewujudkan kaidah sebagai suatu kenyataan di dalam masyarakat.
Secara Umum, Hukum adalah Sistem yang sengaja di buat oleh manusia bertujuan sebagai pembatas terhadap berbagai tingkah laku dari manusia, agar tingkah laku manusia tersebut dapat terkontrol.

C. Definisi Politik Hukum

T.M. Radhie, Politik hukum adalah suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.
Padmo Wahyono, Politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk oleh penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan dan penegakan hukum.
Soedarto, Politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menentapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.
Satjipto Rahardjo, Politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.
Sunaryati Hartono, Politik hukum merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional untuk mencapai cita-cita bangsa.
Abdul Hakim Garuda. N, Politik hukum adalah legal policy kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu yang meliputi :

Pelaksanaan secara konsisten ketentuan hukum yang telah ada.
Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaharuan atas hukum yang telah ada dan pembuatan hukum baru untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.
Penegasan fungsi lembaga penegak hukum atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi elite pengambil kebijakan.

Moh. Mahfud, Politik Hukum adalah Legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.

D. Model Hubungan Hukum Dengan Politik

Hukum determinan atas politik, politik harus tunduk pada aturan hukum, sehingga permainan politik apapun bentuknya harus tunduk pada aturan hukum dan hukum haruslah menyediakan seperangkat aturan main untuk kehidupan politik. Hukum berada pada posisi tertinggi yang menentukan bagaimana politik diselenggarakan. Model ini dianut oleh negara-negara yang menganut supremasi hukum, karena politik yang diposisikan sebagai variable terpengaruh oleh hukum. Hukum menjadi panglima daripada politik, memposisikan hukum sebagai suatu yang menentukan wajah politik.
Politik determinan atas hukum, politiklah yang menentukan kehidupan hukum. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa hukum tidak lain merupakan produk politik, sehingga hukum sesungguhnya merupakan kristalisasi dari kehendak politik yang berkompetisi termasuk yang didominasi oleh kekuasaan politik.
Antara hukum dan politik terjalin hubungan yang saling tergantung, dimana keduanya dianggap sebagai subsistem yang mempunyai kedudukan atau kekuatan seimbang, antara hukum dan politik tidak bisa dikatakan ada yang lebih dominan atau lebih unggul, karena keduanya secara simetris saling mempengaruhi. Hukum tanpa kekuasaan politik akan lumpuh dan politik tanpa hukum akan menimbulkan kesewenang-wenangan.