Freeport McMoRan

Grasberg dan Kontrak Karya PT Freeport

noreply@blogger.com (OPM Central) — Sun, 04 Nov 2012 02:42:00 +0000

Jayapura, (4/9)—Gunung Grasberg atau dalam bahasa Amungme disebut Tenogoma mulai ditambang dengan cara bawah tanah pada 2011 lalu. Penambangan terbuka (open pit mining) di Grasberg akan berakhir pada 2015. Secara perlahan, namun pasti hingga 2022 produksi tambang bawah tanah Grasberg (under mining) mencapai 160.000 ton. Apalagi cadangan bawah tanah di Grasberg sekitar 970 juta ton dengan kadar tembaga 1,09 persen dan emas 0,87 gram per ton.

Cadangan ini akan diambil pada elevasi 2.815 di atas permukaan laut atau sekitar 330 meter di bawah level terendah tambang terbuka Grasberg. Gunung Grasberg sendiri memiliki ketinggian 3600 meter dari atas permukaan laut. Tambang terbuka Grasberg mengontribusi 75 persen, sedangkan tambang bawah tanah sekitar 25 persen.

Sayangnya dari segi kepemilikan saham Freeport Mc Moran menguasai 90,64 saham PT FI dan pemerintah Indonesia hanya memiliki 9,36 persen.”Ini tak adil bagi pemerintah Indonesia,”tulis Prof Dr Ikrar Nusa Bhakti dalam tulisan opininya berjudul, Prahara Tambang Kita, Kompas,9 Agustus 2012.

Melihat kenyataan PT Freeport memiliki saham lebih besar dari Pemerintah Republik Indonesia di atas tambang di atas Negara Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI). Ini jelas menggambarkan betapa besarnya dominasi asing atas aset sumber daya alam di negara yang baru saja merayakan 67 tahun kemerdekaan Republik Indonesia(RI).

George Mealey dalam bukunya berjudul Grasberg menyebutkan Freeport merupakan tambang tembaga terbesar ketiga di dunia. Sedangkan untuk emas menempati urutan pertama. Mealey menegaskan kalau di areal ini tersimpan 40,3 milyard pon tembaga dan emas 52,1 juta ons. Deposit ini memiliki nilai jual sebesar 77 milyar dollar AS. “Hingga 45 tahun ke depan penambangan Grasberg masih menguntungkan,”tulis George Mealey ahli tambang Amerika Serikat yang pernah bekerja di Tambang Chili, Amerika Selatan.

Tak heran kalau PT Freeport terus melalukan kontrak karya (KK). Mulai dari KK pertama 1967 hingga kontrak karya kedua pada 1991 yang memperluas area kerjanya. Pada 2012, Freeport memperpanjang KK yang akan berakhir 2021 menjadi 2041. Areanya juga akan diperluas hingga wilayah Nabire. Freeport bukan hanya menambang bagian atas bumi, melainkan juga sampai ke dalam perut bumi. Bahkan menurut Mealey dalam open pit mining di Freeport, ternyata biaya produksi tambang emas dan tembaga sangat murah di dunia.

Menurut Prof Dr Ikrar Nusa Bhakti memang ada manfaat keberadaan Freeport bagi Pemerintah Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika, dan sebagian elite sipil, polisi, ketua adat, serta militer di Jakarta dan Papua.

Begitu pula kata Ikrar ada juga program-program tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan Freeport untuk tujuh suku yang terkena dampak pertambangan tersebut, seperti pemberian beasiswa, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan ekonomi, sekolah asrama, dan pelatihan Newangkawi. “Namun, apa yang didapat penduduk setempat tak sebanding dengan penderitaan panjang yang mereka alami sejak tambang mulai dibangun pada 1967,”kata Ikrar Nusa Bhakti.

Per 31 Desember 2011 Freeport memiliki cadangan 119,7 miliar pound tembaga, 33,9 juta ounce emas, 330,3 juta ounce perak, dan 0,86 miliar pound kobalt. Sebanyak 95 persen cadangan Freeport itu ada di tambang Grasberg, Papua.

Pada 20 Desember 2010, cadangan tambang Grasberg 2.574.744 ton dengan kadar tembaga 0,98 persen, emas 0,83 persen gram per ton (g/t atau part per million – ppm), dan perak 4,11 g/t. PT FI mampu memproses 200.000-250.000 ton bijih per hari.

Lepas dari pro dan kontra tentang kontrak karya PT Freeport Ind. Sebenarnya cara-cara VOC masih saja berlaku di Indonesia. Hanya saja dengan baju dan cara yang berbeda untuk menduduki dan menjajah Indonesia. Indonesia kini sangat strategis bagi dua kekuatan penting di dunia antara China dan Amerika Serikat. Sayangnya posisi tawar Indonesia lemah sehingga tak heran kalau Prof Dr Ikrar Nusa Bhakti hanya mengatakan pemerintah hanyalah komprador asing yang selalu meluluskan kepentingan Freeport.(Jubi/Dominggus A Mampioper)

£ 7,5 miliar, Harga Gelar Knights Grand Cross of the Order of the Bath untuk SBY

noreply@blogger.com (OPM Central) — Sun, 04 Nov 2012 02:27:00 +0000

Jayapura, (2/11)—Dilansir Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), pemerintah Indonesia menyetujui investasi lanjutan perusahaan British Petroleum (BP), perusahan migas asal Inggris, sebesar US$ 12 miliar (7,5 miliar poundsterling) atau Rp 108 triliun.

Persetujuan ini diumumkan usai pertemuan bilateral Inggris dan Indonesia oleh Perdana Menteri Inggris, David Cameron bersama Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Bob Dudley (Pimpinan BP) dan William Lin (Pimpinan BP Regional Asia Pasific).

Investasi ini mulai dilakukan pada 2014 untuk menggarap gas di Papua lewat Blok Tangguh, termasuk pembangunan fasilitas ketiga LNG liquefaction train (Train 3). Dan fasilitas baru akan mulai beroperasi pada 2018. nantiInvestasi ini .

“Persetujuan untuk investasi 7,5 miliar poundsterling ini merupakan berita bahagia untuk BP, sebagai salah satu investor asing terbesar di Indonesia. Ini akan memberikan dorongan besar bagi perdagangan dan investasi Inggris di Indonesia,” kata David Cameron dalam siaran pers, Jumat (2/11/2012).

Menurut BP, proyek gas Tangguh di Papua Barat ini akan berkontribusi besar memenuhi kebutuhan energi yang besar Asia Pasifik. PLN akan menjadi salah satu pengguna gas yang didapat dari hasil investasi baru ini. Sebesar 40% dijanjikan dijual ke PLN untuk kebutuhan pembangkit listriknya. Dengan pasokan gas ini bakal bisa menghidupkan listrik sebesar 50 megawatt (MW).

Seperti diketahui, Blok Tangguh dioperasikan oleh BP Indonesia. BP mempunyai porsi saham 37,16% dalam proyek Tanggih ini. Kontraktor lain di Tangguh adalah MI Berau BV (16,3%), CNOOC Ltd (13,9%), Nippon Oil Expoloration (Berau) Ltd (12,33%), KG Berau/KG Wiriagar (10%), LNG Japan Corporation (7,35%), and Talisman (3,06%). (Jubi/Victor Mambor)

£ 7,5 miliar, Harga Gelar Knights Grand Cross of the Order of the Bath untuk SBY

noreply@blogger.com (OPM Central) — Sun, 04 Nov 2012 02:24:00 +0000

Mimika district gov't preparing to buy PT Freeport stake

noreply@blogger.com (OPM Central) — Sun, 06 Nov 2011 05:10:00 +0000

Fri, November 4 2011 18:19 | 262 Views

Timika, Papua(ANTARA News) - Five-percent stake in mining giant PT Freeport Indonesia, is bought by the Mimika district, administration deputy administrator H Abdul Muis, said here Thursday.

He said the district administration was eyeing a 9.38 percent stake in PT Freeport that was previously owned by Indo Copper company.

"We are ready to buy PT Freeport shares. If we are allowed to buy a two- or three-percent stake, it would be very meaningful. We are also ready to buy a five-percent stake," Abdul Muis said.

He said the Mimika district administration wished to acquire shares in PT Freeport not merely for financial gain but also to give the company whose mines are located in the Mimika region a greater sense of belonging.

The Mimika district administration had already conveyed its wish to PT Freeport's management and received a positive response.

However, the matter also needed to be discussed with the Papua provincial administration which was also interested in acquiring shares in the copper, gold and silver mining company, Abdul Muis said.

"Our wish to buy PT Freeport shares did not arise in connection with the ongoing Freeport workers strike because we have been interested in a Freeport stake since 2009," Abdul Muis said.

PT Freeport had no problem with our wish provided that we first coordinate with the Papua provincial administration to make an agreement on the percentage of shares each of us would buy," Abdul Muis said.

As a first step to realize its Freeport shares purchasing plan, the Mimika district administration had requested a consultant in Jakarta to conduct a study on its plan.

The Mimika district administration had also presented a draft bylaw to the Mimika legislative council to establish a regional limited liability company named PT Mimika Investama Holding Company.

PT Mimika Investama Holding Company would eventually do the shares purchase and manage them on behalf of the Mimika district government.

The Mimika legislative council had in principle approved the local government's plan to acquire PT Freeport shares and formed a Special Committee on the divestment of PT Freeport shares.

The special committee chaired by Luther Wakerkwa had conducted a comparative study in West Nusa Tenggara province and held a number of meetings with relevant ministries in Jakarta. (*)

Editor: Aditia Maruli

enyelewengan Dana Otsus Dishub Mimika Kini Terkuak

noreply@blogger.com (OPM Central) — Fri, 04 Nov 2011 22:30:00 +0000

Jubi – Dana otonomi khusus (Otsus) bagi provinsi Papua yang dialokasikan untuk program pembangunan perhubungan darat di kabupaten Mimika untuk Tahun 2009, kini terkuak diketahui diduga telah diselewengkan prosedur pemanfaatannya dengan siasat oleh kepala dinas perhubungan kabupaten Mimika, Suparno dan penyedia jasa (kontraktor) pelaksananya, CV Anggrek Hitam.

Dari keterangan sumber terpercaya mantan dari Dinas Perhubungan Mimika yang enggan identitasnya disebutkan, diketahui dana Otsus yang diselewengkan Kadishub Mimika Suparno ini adalah untuk kepentingan pembelian kendaraan jenis Mini Bus Colt sebanyak dua unit dengan total harga keseluruhannya Rp. 764.700 juta.

Sesuai surat perintah kerja (SPK) -nya tertanggal 9 Desember 2009, mestinya pekerjaan itu sudah harus selesai karena SPK dikeluarkan tanggal 11 September 2009, itu berarti tiga bulan ke depan sudah harus selesai. Kenyataannya justru hingga dilakukannya proses pembayaran oleh Dinas pada tanggal 31 Desember 2009 juga belum ada barangnya.

Empat bulan kemudian di bulan April 2010, baru salah satu dari dua unit bus yang direncanakan itu baru datang , dan yang satunya lagi baru tiba pada bulan Agustus 2011.

Jadi, kalau mengacu SPK, harusnya ada sanksi yang diberikan kepada penanggungjawab, Kepala Dinas Perhubungan Mimika, Suparno. Termasuk kepada pelaksana atau penyedian jasa (kontraktor) nya sebesar satu perseribu dari jumlah nilai kontrak pekerjaannya.

Jadi harusnya Kepala Dinas harusnya membayarkan, sekaligus memotong nilai denda itu sejak tanggal 9 Desember 2009, karena proses yang dilakukan memang sama sekali tidak sesuai dengan bunyi SPK-nya.

“Seharusnya beliau (Kadishub Mimika) paham bahwa, ketika pekerjaannya belum selesai pada tanggal 9 Desember 2009 itu, maka disaat proses pembayaran pada 31 Desember 2009 sudah harus dilakukan pemotongan terhadap denda keterlambatan pekerjaan. Bukan malah 100% dana dibayarkan kepada kontraktor atau penyedia jasa nya,” ujar sumber tabloidjubi.com.

“Itu artinya telah terjadi proses pembayaran fiktif dengan menggunakan uang negara yang tentu saja harus wajib dipertanggungjawabkan oleh pelaksana proyek tersebut,” tandasnya menambahkan.

Semenara keterangan langsung pihak Kejaksaaan Negeri Timika, Kamis (3/11) yang sudah sempat dimintai konfirmasinya hanya membenarkan adanya masalah tersebut. Namun kejelasan detailnya, saat dikonfirmasi balik Jumat (4/11) belum berhasil terhubung.

Suparno sendiri, saat dihubungi untuk didapati konfirmasinya, hanya mengatakan singkat bahwa dirinya sudah menyerahkan permasalahan tersebut kepada kuasa hukumnya, Marvey Dangeubun, SH.

“Saya sudah menyerahkan masalah ini kepada kuasa hukum saya, Pak Marvey. Jadi saya tidak akan memberikan keterangan apapun terkait masalah itu,” ungkapnya vie telepon selulernya, Jumat (4/11).

Namun Suparno juga masih sempat mengakui bahwa, dalam masalah tersebut dirinya merasa dibohongi para staffnya. Termasuk oleh penyedia jasa proyek tersebut, CV Anggrek Hitam milik Aki Maryam. Apa alasannya, Suparno tidak memberikan keterangan lebih jauh kepada Tabloidjubi.com. (J/08)

JFK, Indonesia, CIA and Freeport

noreply@blogger.com (OPM Central) — Fri, 04 Nov 2011 22:15:00 +0000

Oleh Lisa Pease(*)

Walau dominasi Freeport atas gunung emas di Papua dimulai sejak tahun 1967, namun kiprahnya di negeri ini sudah dimulai beberapa tahun sebelumnya. Dalam tulisannya, Lisa Pease mendapatkan temuan jika Freeport Sulphur, demikian nama perusahaan itu awalnya, nyaris bangkrut berkeping-keping ketika terjadi pergantian kekuasaan di Kuba tahun 1959.

Saat itu Fidel Castro berhasil menghancurkan rezim diktator Batista. Oleh Castro, seluruh perusahaan asing di negeri itu dinasionalisasikan. Freeport Sulphur yang baru saja hendak melakukan pengapalan nikel produksi perdananya terkena imbasnya. Ketegangan terjadi. Menurut Lisa Pease, berkali-kali CEO Freeport Sulphur merencanakan upaya pembunuhan terhadap Castro, namun berkali-kali pula menemui kegagalan.

Ditengah situasi yang penuh ketidakpastian, pada Agustus 1959, Forbes Wilson yang menjabat sebagai Direktur Freeport Sulphur melakukan pertemuan dengan Direktur pelaksana East Borneo Company, Jan van Gruisen. Dalam pertemuan itu Gruisen bercerita jika dirinya menemukan sebuah laporan penelitian atas Gunung Ersberg (Gunung Tembaga) di Irian Barat yang ditulis Jean Jaques Dozy di tahun 1936. Uniknya, laporan itu sebenarnya sudah dianggap tidak berguna dan tersimpan selama bertahun-tahun begitu saja di perpustakaan Belanda. Van Gruisen tertarik dengan laporan penelitian yang sudah berdebu itu dan membacanya.

Dengan berapi-api, Van Gruisen bercerita kepada pemimpin Freeport Sulphur itu jika selain memaparkan tentang keindahan alamnya, Jean Jaques Dozy juga menulis tentang kekayaan alamnya yang begitu melimpah. Tidak seperti wilayah lainnya diseluruh dunia, maka kandungan biji tembaga yang ada disekujur tubuh Gunung Ersberg itu terhampar di atas permukaan tanah, jadi tidak tersembunyi di dalam tanah. Mendengar hal itu, Wilson sangat antusias dan segera melakukan perjalanan ke Irian Barat untuk mengecek kebenaran cerita itu. Di dalam benaknya, jika kisah laporan ini benar, maka perusahaannya akan bisa bangkit kembali dan selamat dari kebangkrutan yang sudah di depan mata.

Selama beberapa bulan, Forbes Wilson melakukan survey dengan seksama atas Gunung Ersberg dan juga wilayah sekitarnya. Penelitiannya ini kelak ditulisnya dalam sebuah buku berjudul The Conquest of Cooper Mountain. Wilson menyebut gunung tersebut sebagai harta karun terbesar yang untuk memperolehnya tidak perlu menyelam lagi karena semua harta karun itu telah terhampar di permukaan tanah. Dari udara, tanah disekujur gunung tersebut berkilauan ditimpa sinar matahari.

Wilson juga mendapatkan temuan yang nyaris membuatnya gila. Karena selain dipenuhi bijih tembaga, gunung tersebut ternyata juga dipenuhi bijih emas dan perak!! Menurut Wilson, seharusnya gunung tersebut diberi nama GOLD MOUNTAIN, bukan Gunung Tembaga. Sebagai seorang pakar pertambangan, Wilson memperkirakan jika Freeport akan untung besar dalam waktu tiga tahun sudah kembali modal. Pimpinan Freeport Sulphur ini pun bergerak dengan cepat. Pada 1 Februari 1960, Freeport Sulphur meneken kerjasama dengan East Borneo Company untuk mengeksplorasi gunung tersebut.

Namun lagi-lagi Freeport Sulphur mengalami kenyataan yang hampir sama dengan yang pernah dialaminya di Kuba. Perubahan eskalasi politik atas tanah Irian Barat tengah mengancam. Hubungan Indonesia dan Belanda telah memanas dan Soekarno malah mulai menerjunkan pasukannya di Irian Barat.

Tadinya Wilson ingin meminta bantuan kepada Presiden AS John Fitzgerald Kennedy agar mendinginkan Irian Barat. Namun ironisnya, JFK malah spertinya mendukung Soekarno. Kennedy mengancam Belanda, akan menghentikan bantuan Marshall Plan jika ngotot mempertahankan Irian Barat. Belanda yang saat itu memerlukan bantuan dana segar untuk membangun kembali negerinya dari puing-puing kehancuran akibat Perang Dunia II terpaksa mengalah dan mundur dari Irian Barat.

Ketika itu sepertinya Belanda tidak tahu jika Gunung Ersberg sesungguhnya mengandung banyak emas, bukan tembaga. Sebab jika saja Belanda mengetahui fakta sesungguhnya, maka nilai bantuan Marshall Plan yang diterimanya dari AS tidak ada apa-apanya dibanding nilai emas yang ada di gunung tersebut.

Dampak dari sikap Belanda untuk mundur dari Irian Barat menyebabkan perjanjian kerjasama dengan East Borneo Company mentah kembali. Para pemimpin Freeport jelas marah besar. Apalagi mendengar Kennedy akan menyiapkan paket bantuan ekonomi kepada Indonesia sebesar 11 juta AS dengan melibatkan IMF dan Bank Dunia. Semua ini jelas harus dihentikan!

Segalanya berubah seratus delapan puluh derajat ketika Presiden Kennedy tewas ditembak pada 22 November 1963. Banyak kalangan menyatakan penembakan Kennedy merupakan sebuah konspirasi besar menyangkut kepentingan kaum Globalis yang hendak mempertahankan hegemoninya atas kebijakan politik di Amerika.

Presiden Johnson yang menggantikan Kennedy mengambil sikap yang bertolak belakang dengan pendahulunya. Johnson malah mengurangi bantuan ekonomi kepada Indonesia, kecuali kepada militernya. Salah seorang tokoh di belakang keberhasilan Johnson, termasuk dalam kampanye pemilihan presiden AS tahun 1964, adalah Augustus C.Long, salah seorang anggota dewan direksi Freeport.

Tokoh yang satu ini memang punya kepentingan besar atas Indonesia. Selain kaitannya dengan Freeport, Long juga memimpin Texaco, yang membawahi Caltex (patungan dengan Standard Oil of California). Soekarno pada tahun 1961 memutuskan kebijakan baru kontrak perminyakan yang mengharuskan 60 persen labanya diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Caltex sebagai salah satu dari tiga operator perminyakan di Indonesia jelas sangat terpukul oleh kebijakan Soekarno ini.

Augustus C.Long amat marah terhadap Soekarno dan amat berkepentingan agar orang ini disingkirkan secepatnya. Mungkin suatu kebetulan yang ajaib. Augustus C.Long juga aktif di Presbysterian Hospital di NY dimana dia pernah dua kali menjadi presidennya (1961-1962). Sudah bukan rahasia umum lagi jika tempat ini merupakan salah satu simpul pertemuan tokoh CIA.

Lisa Pease dengan cermat menelusuri riwayat kehidupan tokoh ini. Antara tahun 1964 sampai 1970, Long pensiun sementara sebagai pemimpin Texaco. Apa saja yang dilakukan orang ini dalam masa itu yang di Indonesia dikenal sebagai masa yang paling krusial. Pease mendapatkan data jika pada Maret 1965, Augustus C.Long terpilih sebagai Direktur Chemical Bank, salah satu perusahaan Rockefeller. Augustus 1965, Long diangkat menjadi anggota dewan penasehat intelejen kepresidenan AS untuk masalah luar negeri. Badan ini memiliki pengaruh sangat besar untuk menentukan operasi rahasia AS di Negara-negara tertentu. Long diyakini salah satu tokoh yang merancang kudeta terhadap Soekarno, yang dilakukan AS dengan menggerakkan sejumlah perwira Angkatan Darat yang disebutnya sebagai Our Local Army Friend.

Salah satu bukti sebuah telegram rahasia Cinpac 342, 21 Januari 1965, pukul 21.48, yang menyatakan jika kelompok Jendral Suharto akan mendesak angkatan darat agar mengambil-alih kekuasaan tanpa menunggu Soekarno berhalangan. Mantan pejabat CIA Ralph Mc Gehee juga pernah bersaksi jika hal itu benar adanya.

Awal November 1965, satu bulan setelah tragedi terbunuhnya sejumlah perwira loyalis Soekarno, Forbes Wilson mendapat telpon dari Ketua Dewan Direktur Freeport, Langbourne Williams, yang menanyakan apakah Freeport sudah siap mengekplorasi gunung emas di Irian Barat. Wilson jelas kaget. Ketika itu Soekarno masih sah sebagai presiden Indonesia bahkan hingga 1967, lalu darimana Williams yakin gunung emas di Irian Barat akan jatuh ke tangan Freeport?

Lisa Pease mendapatkan jawabannya. Para petinggi Freeport ternyata sudah mempunyai kontak dengan tokoh penting di dalam lingkaran elit Indonesia. Mereka adalah Menteri Pertambangan dan Perminyakan Ibnu Soetowo dan Julius Tahija. Orang yang terakhir ini berperan sebagai penghubung antara Ibnu Soetowo dengan Freeport. Ibnu Soetowo sendiri sangat berpengaruh di dalam angkatan darat karena dialah yang menutup seluruh anggaran operasional mereka.

Sebab itulah, ketika UU no 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang draftnya dirancang di Jenewa-Swiss yang didektekan Rockefeller, disahkan tahun 1967, maka perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Suharto adalah Freeport!. Inilah kali pertama kontrak pertambangan yang baru dibuat. Jika di zaman Soekarno kontrak-kontrak dengan perusahaan asing selalu menguntungkan Indonesia, maka sejak Suharto berkuasa, kontrak-kontrak seperti itu malah merugikan Indonesia.

Untuk membangun konstruksi pertambangan emasnya itu, Freeport mengandeng Bechtel, perusahaan AS yang banyak mempekerjakan pentolan CIA. Direktur CIA John McCone memiliki saham di Bechtel, sedangkan mantan Direktur CIA Richards Helms bekerja sebagai konsultan internasional di tahun 1978.

Tahun 1980, Freeport menggandeng McMoran milik “Jim Bob” Moffet dan menjadi perusahaan raksasa dunia dengan laba lebih dari 1,5 miliar dollar AS pertahun. Tahun 1996, seorang eksekutif Freeport-McMoran, George A.Maley, menulis sebuah buku berjudul “Grasberg” setelab 384 halaman dan memaparkan jika tambang emas di Irian Barat itu memiliki deposit terbesar di dunia, sedangkan untuk bijih tembaganya menempati urutan ketiga terbesar didunia.

Maley menulis, data tahun 1995 menunjukkan jika di areal ini tersimpan cadangan bijih tembaga sebesar 40,3 miliar dollar AS dan masih akan menguntungkan 45 tahun ke depan. Ironisnya, Maley dengan bangga juga menulis jika biaya produksi tambang emas dan tembaga terbesar di dunia yang ada di Irian Barat itu merupakan yang termurah di dunia!!

Istilah Kota Tembagapura itu sebenarnya menyesatkan dan salah. Seharusnya EMASPURA. Karena gunung tersebut memang gunung emas, walau juga mengandung tembaga. Karena kandungan emas dan tembaga terserak di permukaan tanah, maka Freeport tinggal memungutinya dan kemudian baru menggalinya dengan sangat mudah. Freeport sama sekali tidak mau kehilangan emasnya itu dan membangun pipa-pipa raksasa dan kuat dari Grasberg-Tembagapura sepanjang 100 kilometer langsung menuju ke Laut Arafuru dimana telah menunggu kapal-kapal besar yang akan mengangkut emas dan tembaga itu ke Amerika. Ini sungguh-sungguh perampokan besar yang direstui oleh pemerintah Indonesia sampai sekarang!!!

Kesaksian seorang reporter CNN yang diizinkan meliput areal tambang emas Freeport dari udara. Dengan helikopter ia meliput gunung emas tersebut yang ditahun 1990-an sudah berubah menjadi lembah yang dalam. Semua emas, perak, dan tembaga yang ada digunung tersebut telah dibawa kabur ke Amerika, meninggalkan limbah beracun yang mencemari sungai-sungai dan tanah-tanah orang Papua yang sampai detik ini masih saja hidup bagai di zaman batu.

Freeport merupakan ladang uang haram bagi para pejabat negeri ini, yang dari sipil maupun militer. Sejak 1967 sampai sekarang, tambang emas terbesar di dunia itu menjadi tambang pribadi mereka untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya. Freeport McMoran sendiri telah menganggarkan dana untuk itu yang walau jumlahnya sangat besar bagi kita, namun bagi mereka terbilang kecil karena jumlah laba dari tambang itu memang sangat dahsyat. Jika Indonesia mau mandiri, sektor inilah yang harus dibereskan terlebih dahulu.

Sumber : Blog Media Kata, telah dimuat di majalah Probe

http://www.tabloidjubi.com/artikel/interviews-and-in-depth-story/14508-jfk-in...

Lagi, Penembak Misterius Beraksi di Timika

noreply@blogger.com (OPM Central) — Mon, 31 Oct 2011 21:54:00 +0000

Senin, 31 Oktober 2011 01:13

JAYAPURA - Lagi, aksi penembakan oleh kelompok tak dikenal terjadi di areal jalan tambang PT Freeport Indonesia, Sabtu 29 Oktober sekitar 08.30 WIT, Tepatnya di Mile 36. Meski sempat terjadi adu tembak, tapi tidak ada korban dalam kejadian itu.

Juru Bicara Polda Papua, Kombes Wachyono mengatakan, pelaku menembak mobil patroli anggota TNI. ‘’Pada saat patroli TNI dari cek point 40 melakukan patroli ke mile 36, mereka Mendengar bunyi tembakan dari dalam hutan, setelah mendengar bunyi tembakan patroli TNI melakukan tembakan balasan ke dalam hutan sambil mengejar pelaku penembakan, ke arah bunyi tembakan,’’ ujarnya. Brimob yang berada di mile 40 juga menyusul ke mile 36 dan berusaha melakukan pengejaran. ‘’Hasilnya nihil, pelaku berhasil menghilang di dalam hutan,’’paparnya.

Namun, yang pasti, tidak ada korban dalam kejadian itu, baik dari TNI maupun Brimob.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Puncak Jaya Lukas Enembe mendapat surat dari kelompok yang mengaku TPN/OPM dan mengklaim sebagai yang bertanggung jawab atas penembakan terhadap Kapolsek Mulia, Dominggus Otto Awes, sama seperti surat yang diterima Kapolres Puncak Jaya AKBP Alex Korwa.

‘’Saya terima surat itu dari seseorang yang mengakui sebagai wakil komandan operasi OPM bernama Rambo Wonda,’’kata Lukas Enembe, ketika dihubungi via selulernya, Sabtu 29 Oktober.

Isi surat itu kata Enembe ‘’Kami sampaikan kepada Bapak Bupati Puncak Jaya, bahwa yang bertanggung jawab atas perampasan senjata dan penembakan Kapolsek di 8andara Mulia adalah Kodam X dibawah komandan Purom alias Okinak Wonda. Kalau bapak-bapak TNI dan Polisi mau cari kami, silahkan datang ke Kampung Pilia, kami siap menunggu. Jangan melakukan operasi di Ligitime sampai Girimuli, kalau mau operasi silahkan kirimkan orang non Papua.’’

Enembe mengakui, kelompok ini diluar komando Goliat Tabuni yang memiliki markas di Yambi dan Tingginambut. ‘’Pusat militer mereka di Pilis daerah Kuyawage di Kabupaten Intan Jaya, memang dulunya mereka dibawah komando kelompok Marunggen, yang sekarang ternyata sudah memiliki komandan baru dan mengatasnamakan Kodam X serta senjata api yang lumayan banyak,’’terangnya.

Menurutnya, Kelompok ini adalah sayap militer OPM, dimana, ada 30 sayap militer mereka, dan dipusatkan di Tingginambut. Lanjut Enembe, saat surat itu disampaian, dirinya sempat memberikan bendera merah putih untuk mereka bawa pulang, tapi ditolak. Mengenai situasi terkahir Puncak Jaya, Enembe menyatakan berangsur pulih, namun/malam hari, Patroli aparat keamanan lebih diintensifkan. (jir/don/l03)

JFK, Indonesia, CIA dan Freeport

noreply@blogger.com (OPM Central) — Fri, 28 Oct 2011 00:20:00 +0000

by Ismail Asso on Friday, 28 October 2011 at 01:18

FROM:Satrio Arismunandar

Salam kebangsaan yg terhina,

Akhir tahun 1996, sebuah tulisan bagus oleh Lisa Pease yang dimuat dalam majalah Probe. Tulisan ini juga disimpan dalam National Archive di Washington DC. Judul tulisan tersebut adalah “JFK, Indonesia, CIA and Freeport.”

kembali dan selamat dari kebangkrutan yang sudah di depan mata.

Wilson juga mendapatkan temuan yang nyaris membuatnya gila. Karena selain dipenuhi bijih tembaga, gunung tersebut ternyata juga dipenuhi bijih emas dan perak!! Menurut Wilson, seharusnya gunung tersebut diberi nama GOLD MOUNTAIN, bukan Gunung Tembaga. Sebagai seorang pakar pertambangan, Wilson memperkirakan jika Freeport akan untung besar dalam waktu tiga tahun sudah kembali moda Pimpinan Freeport Sulphur ini pun bergerak dengan cepat. Pada 1 Februari 1960, Freeport Sulphur meneken kerjasama dengan East Borneo Company untuk mengeksplorasi gunung tersebut.

Tokoh yang satu ini memang punya kepentingan besar atas Indonesia. Selain kaitannya dengan Freeport, Long juga memimpin Texaco, yang membawahi Caltex (patungan dengan Standard Oil of California). Soekarno pada tahun 1961 memutuskan kebijakan baru kontrak perminyakan yang mengharuskan 60persen labanya diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Caltex sebagai salah satu dari tiga operator perminyakan di Indonesia jelas sangat terpukul oleh kebijakan Soekarno ini.

Pease mendapatkan data jika pada Maret 1965, Augustus C.Long terpilih sebagai Direktur Chemical Bank, salah satu perusahaan Rockefeller. Augustus 1965, Long diangkat menjadi anggota dewan penasehat intelejen kepresidenan AS untuk masalah luar negeri. Badan ini memiliki pengaruh sangat besar untuk menentukan operasi rahasia AS di Negara-negara tertentu. Long diyakini salah satu tokoh yang merancang kudeta terhadap Soekarno, yang dilakukan AS dengan menggerakkan sejumlah perwira Angkatan Darat yang disebutnya sebagai Our Local Army Friend.

Tahun 1980, Freeport menggandeng McMoran milik “Jim Bob” Moffet dan menjadi perusahaan raksasa dunia dengan laba lebih dari 1,5 miliar dollar AS pertahun.

Tahun 1996, seorang eksekutif Freeport-McMoran, George A.Maley, menulis sebuah buku berjudul “Grasberg” setelab 384 halaman dan memaparkan jika tambang emas di Irian Barat itu memiliki deposit terbesar di dunia, sedangkan untuk bijih tembaganya menempati urutan ketiga terbesar didunia.

Sumber : Blog Media Kata

DPR Desak Pemerintah Selesaikan Konflik Papua

noreply@blogger.com (OPM Central) — Thu, 27 Oct 2011 04:17:00 +0000

Jakarta - DPR mendesak pemerintah segera menuntaskan konflik di papua. Adanya pergerakan di Papua yang kian membahayakan perlu segera diatasi pemerintah.

"Saya melihat dalam persoalan Papua orang tidak berdiri sendiri. Pasti ada yang mendorong baik dari dalam maupun dari luar. Ini pendekatan humanistik dan dialog. Persoalan ini sudah lama dan harusnya sudah diselesaikan pemerintah," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/10/2011).

Menurut Pramono, penyelesaikan masalah Papua selama ini tidak kontinyu. Ada eskalasi peningkatan di Papua di daerah pergerakan namun tidak diperhatikan.

"Karena itu pendekatan humanistik harus dilakukan tapi tidak menghilangkan ketegasan. Kalau sudah makar maka langkah tegas perlu dilakukan pemerintah. Kalau dialog bukan dengan OPM tapi dengan Majelis Rakyat Papua dan tokoh papua," tutur Pramono.

Ia memandang akar permasalahan Papua adalah kesejahteraan dan pembagian yang tidak merata. Apalagi, Pram menambahkan, di negeri kaya tambang itu dana Otsus yang besar dalam mekanismenya berhenti dan tidak sampai pada rakyat Papua.

"Akar persoalan Papua ini karena mereka sadar tanah yang kaya tapi ketika banyak investor yang masuk tapi tetap seperti itu. Saya melihat tidak adil ketika ada perusahaan mendunia tapi untuk rakyat Papua tidak kesejahteraan," kata dia.

Namun jika ada indikasi makar, Pramono mendesak pemerintah mengambil sikap tegas. "Penambahan pasukan dan sebagainya. Kalau memang mereka makar ya silakan ditindak tegas," ujarnya.

(van/aan)

DPR Desak Pemerintah Selesaikan Konflik Papua

noreply@blogger.com (OPM Central) — Thu, 27 Oct 2011 04:15:00 +0000

Jakarta - DPR mendesak pemerintah segera menuntaskan konflik di papua. Adanya pergerakan di Papua yang kian membahayakan perlu segera diatasi pemerintah.

Menurut Pramono, penyelesaikan masalah Papua selama ini tidak kontinyu. Ada eskalasi peningkatan di Papua di daerah pergerakan namun tidak diperhatikan.

Namun jika ada indikasi makar, Pramono mendesak pemerintah mengambil sikap tegas. "Penambahan pasukan dan sebagainya. Kalau memang mereka makar ya silakan ditindak tegas," ujarnya.

(van/aan)

Papua Memanas Lagi, Mobil PT Freeport Diberondong Tembakan

noreply@blogger.com (OPM Central) — Thu, 27 Oct 2011 03:54:00 +0000

Detik.com, Jakarta - Suhu di Papua, masih memanas. Sebuah mobil patroli milik PT Freeport dengan nopol RP 15 ditembak pria tidak dikenal. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam insiden itu.

"Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2011 sekitar pukul 00.15 WIT, di Mile 35, Jl Tembagapura, telah terjadi penembakan terhadap mobil patroli RP 15, milik PT Freeport Indonesia, yang dilakukan oleh orang tak dikenal (OTK)," ujar Kabid Humas Polda Papua Kombes (Pol) Wachyono dalam pesan singkat kepada detikcom, Rabu (26/10/2011).

Menurut Wachyono, di dalam mobil patroli itu terdiri dari 3 anggota Brimob yakni Bripka Bambang, Leo, dan Hartawan serta 2 satpam Freeport yakni P Pangamenan (yang menyupir) dan Benyamin Sampe. Kerugiaan materil hanya mobil yang tertembak.

Saat ini, lanjut Wachyono, pihaknya sedang melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) atas insiden itu.

Sebelumnya keadaan di Papua memanas tatkala Kapolsek Mulia AKP Dominggus Awes tiba-tiba didatangi dua orang pria tak dikenal saat bertugas di Bandara Mulia. Kedua orang yang tak mengenakan alas kaki itu kemudian merampas senjata revolver milik Dominggus.

Dominggus kemudian ditembak sebanyak dua kali di bagian hidung dan dada. Kedua pelaku kemudian melarikan diri. Dominggus sempat dibawa ke RSUD Mulia. Namun nyawanya sudah tak tertolong lagi.

Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo menyebut pelaku merupakan kelompok pengacau keamanan. Atas kejadian ini, Mabes Polri menaikkan pangkat Dominggus dari AKP menjadi Kompol.

(nik/ndr)

Lily Wahid: Freeport Diduga Bayar Aparat US$ 14 Juta

noreply@blogger.com (OPM Central) — Thu, 27 Oct 2011 03:39:00 +0000

Febrina Ayu Scottiati - detikNews

Rabu, 26/10/2011 21:18 WIB

Jakarta - Anggota Komisi I Lily Wahid mengaku mendapat informasi PT Freeport Indonesia merogeh kocek hingga US$ 14 juta untuk mengamankan aset-aset mereka di Timika. Uang itu diduga diberikan untuk jasa pengamanan kepada aparat polisi dan TNI.

"Saya dapat berita bahwa US$ 14 juta sudah dikucurkan PT Freeport untuk pengamanan aset kepada TNI/Polri," kata Lily, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/10/2011).

Lily juga menduga uang tersebut ada kaitannya dengan penambahan personil Brimob yang diterjunkan untuk mengamankan kerusuhan di Papua. Ia pun mengibaratkan uang tersebut adalah uang centeng.

"Bisa jadi, ada kaitan antara uang centeng US$ 14 dengan penambahan personil Brimob yang dikirim kemarin," ujarnya.

Sebelumnya, belasan orang yang mengatasnamakan warga yang bermukim di sekitar wilayah PT Freeport mendatangi Komisi I DPR. Mereka meminta agar kondisi di wilayah sekitar Freeport kembali kondusif.

Menurut perwakilan warga tersebut, pasca bentrokan dan penembakan yang terjadi di sekitar wilayah Freeport, jalan menuju Timika ke Tembagapura, juga sebaliknya jadi tidak aman. Bila ada warga dari Timika ingin menuju ke Tembagapura harus dikawal aparat.

(feb/ndr)

Selama Oktober 7 Tewas di Areal Freeport

noreply@blogger.com (OPM Central) — Tue, 25 Oct 2011 13:52:00 +0000

Written by Loy/Papos

Tuesday, 25 October 2011 00:00

JAYAPURA [PAPOS] – Selama bulan Oktober 2011 di areal PT Freeport Indonesia sudah 7 orang tewas yang dilakukan sekelompok orang tak dikenal.

“Sejak tanggal 1 hingga 21 Oktober, kami sudah menerima 3 laporan Polisi tentang penembakan di areal PT Freeport Indonesia. akibat kejadian 7 orang meninggal dunia,” papar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Komisaris Besar Wachyono saat dikonfirmasi wartawan, Senin [24/10].

Menurut Kabid Humas, selain menimbulkan 7 korban jiwa meninggal dunia, kejadian di Freeport juga membuat 8 orang lainnya mengalami luka-luka. ”Mereka rata-rata mengalami luka tembak,” paparnya.

Atas terjadinya kasus ini menurut Wachyono, penyidik telah mendalaminya dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebanyak 28 orang. diantaranya, 20 karyawan Freeport dan anggota SPSI Timika, serta 8 orang dari Polri. Sedangkan barang bukti yang ditemukan di TKP ada 14 selongsong peluru dan satu peluru masih utuh.“Barang kali mungkin saksi-saksi mengetahui ciri-ciri para pelakunya,” tandasnya.

Ketika disinggung apakah aparat sudah mengetahui pelaku penembakan? Kabid Humas mengatakan, pihaknya enggan berandai-andai soal siapa pelaku penembakan mengingat aparat belum berhasil menangkap para pelakunya. “Kami belum bisa menyebut kelompok pelaku, entah dari OPM atau kelompok separatis, karena kami belum menangkap pelakunya, tapi yang jelas pelaku merupakan kelompok kiminal bersenjata yang harus ditangkap dan di proses hukum,” tukasnya.

Soal apakah penembakan di arel Freeport ada kaitanya dengan aksi demo karyawan Freeport. Kabid Humas menyatakan, kasus ini tidak ada kaitannya dengan aksi mogok kerja karyaaan PT. Freeport, karena mogok kerja tersebut adalah internal antara Karyawan dengan PT Freeport.“ Saya pikir tidak ada hubungan aksi mogok kerja dengan penembakan di Freeport,” katanya [loy]

Dewan Minta Pemda Mediasi Kemelut PTFI

noreply@blogger.com (OPM Central) — Sat, 17 Sep 2011 16:13:00 +0000

Ditulis oleh redaksi binpa

Jumat, 16 September 2011 22:42

JAYAPURA—DPDR Mimika mendesak pimpinan daerah turun tangan memfasilitasi penyelesaian kemelut hubungan industrial antara Manajemen PTFI dengan PUK FSP KEP SPSI PTFI. Sebab mogok kerja sesuai surat SPSI PTFI selama satu bulan berdampak buruk pada aktifitas perusahaan, penghasilan karyawan dan perekonomian di daerah ini.

“ DPRD Mimika mengharapkan Bupati Mimika, Klemen Tinal, SE.MM dan Wakil Bupati, Abdul Muis, ST.MM mengambil langkah-langkah kongkrit dalam menjembatani permasalahan karyawan dengan manajemen PTFI semenjak deadlock perundingan PKB Juli lalu,” kata Allo.

Allo mengapreasiai Pemda Mimika telah merespon penanganan masalah kedua belah pihak dari jauh-jauh hari sebelum terjadi mogok dalam pertemuan di Hotel Grand Tembaga selama beberapa hari untuk meminta penjelasan manajemen dan PUK FSP KEP SPSI PTFI. Dari pertemuan tersebut masing-masing pihak tetap mempertahankan keputusan mereka. Dimana manajemen PTFI tetap berpegang pada 7 tawaran sedangkan PUK FSP KEP SPSI PTFI dengan tuntutan kenaikan upah 17,5 dolllar per jam. Dari pertemuan tersebut DPRD member pandangan tidak cukup penyelesaian kasus ini hanya pada tingkat SKPD teknis dan tingkat Asisten, melainkan pimpinan daeran Bupati dan Wakil Bupati harus perlu turun tangan langsung menjembatani persoalan tersebut. Memang kata Allo sedikit rumit karena kedua pihak tidak saling mengalah, bahkan telah terjadi mogok, namun masih ada waktu bagi pemda menengahi persoalan ini dengan mengundang manajemen PTFI dan PUK FSP KEP SPSI PTFI agar dapat membuka ruang bagi perundingan PKB tahap berikutnya. Bupati dan Wakil Bupati memanggil Presdir/CEO PTFI, Armando Mahler untuk menjelaskan persoalan yang sedang membelenggu PTFI saat ini. “ ini sudah masalah manajemen PTFI dapat menjelaskan secara jujur tentang pemberlakuan upah bagi karyawan, termasuk semua jenis biaya yang dikenakan perusahaan baik untuk operasional, gaji karyawan, dan pengeluaran lainnya, sehingga bisa dihitung sama-sama dengan tujuan mencari jalan terbaik guna mengakhiri aksi mogok ini,” terang Allo.

Tidak hanya itu, Pemda juga dapat memanggil pengurus SPSI PTFI untuk menjelaskan tentang upah yang mereka terima selama ini. Kemudian usulan SPSI yang normatif dan sesuai dengan kondisi daerah bisa dibicarakan dengan Pemda Mimika. Dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek, seperti aspek ekonomi, ketertiban dan keamanan, dampak sosial, pengaruh terhadap perkembangan fiscal dan moneter pemda dapat mengambil sikap tegas dengan tawaran upah yang masuk akal dan dapat diterima oleh SPSI PTFI dan Maajemen PTFI.

Sementara Anggota DPRP Provinsi Papua yang juga wakil dari Timika, Albert Bolang,SH.MH kepada wartawan belum lama ini di Timika mengatakan DPRP telah menerima surat berkaitan dengan mogok kerja karyawan PTFI. Agar tidak tumpang tindih kewenangan, Bolang mengatakan pihaknya akan mendorong Komisi D dan Komisi E DPRP untuk memperlajari dan menengahi permasalahan yang sedang terjadi di Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika.

Bolang meminta kedua belah pihak agar saling membuka diri dengan membawa permasalahan ini pada meja perundingan PKB. Bila PKB kedua selama 30 hari tidak ada kesepakatan, kedua pihak boleh menentukan sikap untuk membawa kasus ini ke Pengadilan Hubungan Industrial di Jayapura. Secara normatif dari sisi aturan pengadilan akan mempelajari tuntutan dari kedua pihak sesuai ketentuan aturan perundang-undangan. Karena di ranah hukum yang bicara itu aturan dan tata acara bukan kompromi-kompromi.

Namun bagi Bolang, masih ada waktu bagi kedua belah pihak untuk berunding dengan mencari alternatif terbaik dalam menyelesaikan kemelut hubungan industrial ini. Sebagai bapak dengan anak diharapkan kedua pihak mampu mengakhiri mogok sekaligus mengendakan kembali jadwal perundingan jlid kedua. (hdm/roy/lo2)

Segera Hadirkan James Moffet !

noreply@blogger.com (OPM Central) — Sat, 17 Sep 2011 16:00:00 +0000

Ruben Magai: Freeport Diharapkan Membuka Diri

JAYAPURA—Aksi mogok kerja ribuan karyawan PT Freeport Indonesia sebagai akibat dari buntunya kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara karyawan dan pihak manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) yang telah ditetapkan tanggal 21 Juli 2011, mendapat perhatian serius dari Ketua Komisi A, Ruben Magai S.IP. Menurutnya, guna mengatasi permasalahan berkepanjangan ini pihak Pemerintah Indonesia dan Kedubes Amerika Serikat (AS) didesak segera menghadirkan James Moffet, pemegang saham mayoritas tambang emas PTFI di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.

Pasalnya, PTFI adalah investasi terbesar AS yang ada di Indonesia khususnya di Papua.

Demikian disampaikan Ketua Komisi A DPRP Ruben Magai S.IP ketika dikonfirmasi diruang kerjanya, Jumat (16/9). Politisi Partai Demokrat Papua ini menandaskan, kehadiran James Moffet diharapkan dapat membantu karyawan meningkatkan produktivitas kerjanya.

“Mogok massal karyawan itu dilakukan dengan sadar karena mereka mengetahui persis produksi emas setiap hari di PTFI. Tapi justru hak dan kewajiban karyawan tak sebanding dengan pendapatan pemegang saham,” tukasnya.

Dia menegaskan, pihaknya juga mengharapkan agar PTFI membuka diri dengan situasi yang terjadi sehingga karyawan bisa mendapat porsi yang sepadan dengan pengorbanan karyawan. (mdc/don/l03)

Pertemuan PT Medco dan Masyarakat Belum Capai Titik Temu

noreply@blogger.com (OPM Central) — Thu, 30 Jun 2011 15:26:00 +0000

Written by Frans/Papos
Tuesday, 21 June 2011 00:00

MERAUKE [PAPOS] – Setelah digelar pertemuan di Gedung Negara dengan menghadirkan perwakilan dari PT Medco Papua dan masyarakat Sanggase yang dipimpin langsung Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT, belum membuahkan hasil alias tidak ada titik temu untuk pembayaran ganti rugi lahan di Kampung Boepe senilai Rp 65 milyar yang telah digunakan perusahan.

Seusai pertemuan yang berlangsung beberapa hari lalu, perwakilan dari masyarakat Sanggase, Jusianus Ndiwaen mengungkapkan, pihaknya tidak bisa memberikan komentar. Tetapi yang jelas bahwa, akan dilakukan pertemuan kembali tanggal 27 Juni 2011 dengan mengundang semua stakeholder terkait seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama serta komponen lain untuk dibicarakan secara bersama-sama lagi.

“Memang pertemuan akan dilakukan secara terbuka untuk diketahui semua orang. Jadi, saya tidak bisa memberikan penjelasan secara detail lagi. Tetapi

Usut Tuntas Penembak Dua karyawan Freeport

noreply@blogger.com (OPM Central) — Sun, 01 May 2011 15:32:00 +0000

Oleh : Aulia Asep Ralla | 13-Apr-2011, 02:11:53 WIB KabarIndonesia - Dua karyawan PT Freeport Indonesia, General Superintendan Security Freeport Danny Mansawan dan GM Security Haris Siregar dipastikan tewas dalam insiden penembakan yang terjadi pada Kamis (7/4) beberapa waktu yang lalu. Terkait insiden penembakan tersebut, hendaknya aparat harus mengusut siapa dalang di balik aksi penembakan terhadap karyawan pertambangan PT Freeport Indonesia di Timika Papua. Peristiwa yang terjadi pada anak usaha Freeport-McMoran Copper et Gold Inc itu disebut pihak perusahaan terjadi di Jalan Tanggul Timur, di luar wilayah tambang dan operasional pabrik perusahaan. Jika dianalisa, kejadian tersebut dapat dipastikan bahwa pelakunya adalah Organisasi Papua Merdeka (OPM). Apa pasal? Yang punya senjata hanya OPM dan aparat TNI/Polri. Tapi kalau TNI/Polri hampir dipastikan tidak ada kemungkinan karena penggunaanya tidak sembarangan. Tanpa hendak mendahului temuan aparat terkait, kiranya tidak berlebihan jika OPM menjadi tertuduh dalam insiden tersebut. Tuduhan itu bukan tidak berdasar karena jika disorot ke belakang, berbagai kasus yang terjadi selama ini pelakunya OPM. Tindakan OPM kerap melakukan penyerangan terhadap rakyat yang tidak berdosa hingga menimbulkan korban jiwa. Bahkan beberapa waktu yang lalu pos aparat TNI dan Polri tak luput jadi sasaran hingga menewaskan aparat. Kemudian kemungkinan lain bisa juga dilakukan oleh orang yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah atau tak sesuai dengan aspirasinya. Sehingga pelakunya melampiaskan dengan cara yang sungguh melanggar HAM. Apalagi orang selama ini yang tidak sejalan dengan pembangunan adalah juga tidak sejalan dengan orang yang ingin menggagalkan Pilkada Papua yang sebentar lagi akan digelar. Kita berharap supaya aparat kepolisian menangani kasus kriminal ini melalui pendekatan secara persuasif dalam melakukan penyisiran. Pengusutan para pelaku harus dilakukan secara porposional dan profesional serta terukur. Setiap pelaku kejahatan harus diisut tuntas untuk memberikan jaminan keamanan setiap warga Papua dari setiap tindakan teror demi terjaminnya kesinambungan aktivitas pembangunan yang masih berlangsung di tanah Papua. (*) Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/ Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera: www.kabarindonesia.com

via ScribeFire

Kemenkopolhukam Gelar Rakor Khusus Pengamanan Freeport

noreply@blogger.com (OPM Central) — Sun, 24 Apr 2011 10:59:00 +0000

Ditulis oleh redaksi binpa

Mimika - Setelah mendengar berbagai aspirasi dari perwakilan karyawan, Tongoi Papua dan Manajemen Freeport Indonesia (FI) di hotel Rimba Papua, Rabu (20/4/2011) menurut rencana Kantor Kementrian Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) RI akan menggelar rapat koordinasi (rakor) khusus dengan kementrian terkait dan bersama pejabat setingkat Dirjend dan Deputi pekan depan di kantor Kemenkopolhukam.

Selain itu, pihaknya juga akan mengundang Kapolda Papua dan Pangdam XVII Cenderawasih untuk memberikan penjelasan tentang penanganan masalah insiden penembakan di areal kerja Freeport Indonesia yang terjadi dua pecan lalu di Mile 37.

Demikian disampaikan Staf Khusus Menkopolhukam yang juga Ketua Desk Penyelesaian Masalah Papua, Mayjend (Pur) Karseno usai menggelar rapat diolog dengan perwakilan karyawan, Tongoi Papua dan Manajemen Freeport Indonesia (FI) di Hotel Rimba Papua, Rabu (20/4/2011). Mantan Deputi I Menkopolhukam RI ini mengatakan, keputusan untuk menggelar rakor khusus setelah Kantor Menkopolhukam menerima, mencermati berbagai aspirasi yang masuk baik dari Manajemen FI, karyawan, Tongoi Papua dan Paguyuban-Paguyuban yang menghendaki agar pemerintah segera menyelesaikan masalah insiden penembakan yang sering terjadi di areal kerja Freeport Indonesia. Dalam pertemuan dengan Tongoi Papua dan karyawan FI, permintaan agar pemerintah dan pihak keamanan dapat memberikan jaminan keamanan kepada puluhan ribu karyawan yang bekerja di perusahaan raksasa tersebut. Dalam rapat karyawan menyampaikan bahwa mereka juga warga Negara Indonesia, yang bekerja di perusahaan besar yang merupakan asset Negara. Mereka juga menyatakan sebagai karyawan mereka membayar pajak untuk Negara, tapi sebagai warga Negara kenapa tidak ada perhatian dan jaminan keamanan bagi mereka di tempat kerja. “ Mereka menyampaikan bahwa sejak insiden penembakan dari keamanan sangat terganggu, karena setelah rekan mereka tertembak dan dibunuh siapa lagi karyawan yang menjadi target berikutnya,” kata Karseno mengulangi apa yang disampaikan karyawan.

Hasil pertemuan dialog ini menjadi masukan berharga bagi pemerintah pusat agar dapat mengambil keputusan yang lebih tegas dalam menangani permasalahan keamanan di lingkungan kerja FI yang selama ini ditangani oleh Polda Papua dan Kodam XVII Cenderawasih melalui Satgas. Semua hasil dialog dan masukan dari karyawan, tim Menkopolhukam mencatat, menganalisa, dan akan merekomendasikan ke Menkopolhukam Jokok Suyanto. Hasil rakor khusus akan melahirkan keputusan-keputusan mengenai penanganan keamanan di FI.
Menjawab pertanyaan wartawan mengenai rencana tim seratus yang terdiri dari Manajemen FI, Tongoi Papua (Perwakilan Karyawan FI), DPC SPSI Mimika, SPSI Freeport Indonesia, untuk bertemu Presiden Susilo Bambang Yudoyono, dia mengatakan itu bisa saja, tapi presiden jadwalnya sangat padat dan harus didaftarkan dari jauh-jauh hari sebelumnya. Dalam pertemuan itu, Karseno meminta kepada Tongoi Papua dan Manajemen FI, untuk bertemu Menkopolhukam yang sudah menyatakan siap menerima tim seratus. Artinya sama saja bertemu presiden dengan Menkopolhukam karena semuanya akan kembali ke Menkopolhukam bersama instansi terkait lainnya seperti Polri dan TNI.

Mengenai ketikdapuasan karyawan terhadap penanganan masalah insiden penembakan termasuk mengungkapkan siapa-siapa yang terlibat dalam kasus ini, dia menjelaskan telah berkoordinasi dengan Kapolda Papua dan Pangdam XVII Cenderawasih. Untuk kasus penembakan pada tahun 2009 lalu, salah satunya sudah ditangkap dan di adili di Makassar Sulsel.

Berkaitan dengan penyelidikan, Ketua Desk Penyelesaian Masalah Papua ini mengakui pihak kepolisian masih menyelidiki kasus ini. Bukti keseriusan, kepolosiian mendatangkan ahli forensik dari Jakarta, dan puslabfor dari Mabes Polri dan Polda Sulsel, Makassar. Mengenai kasus yang hingga hari ini belum terungkap, di mengakui telah menanyakan hal tersebut kepada Polda Papua melalui Waka Polda Papua menerangkan bahwa TKP sudah mengalami perubahaan sehingga membutuhkan waktu cukup lama untuk menguraikan benang kusut insiden penembakan yang menyebabkan dua pejabat FI meninggal dunia dalam kondisi terbakar dan hangus.

Mengenai permintaan karyawan untuk menarik anggota Satgas Amole yang saat ini menjadi pasukan pengamanan di areal FI, dari luar Papua, dia mengatakan itu soal kebijakan ditubuh Polri dalam hal ini Polda Papua bersama Manajemen Freeport Indonesia. Soal jumlah sesuai dengan ancaman. “ Waktu itu ancaman sengit, total pasukannya gede. Ancaman menurun total pasukan dikurangi, bahkan sebelumnya komandan satgas berpangkat Kombes atau Kolonel, sekarang cukup dengan Kompol atau Mayur,” kata Karseno. (HDM/don/erick)
Rabu, 20 April 2011 15:24

via ScribeFire

Longsor di Areal Freeport, Dua Karyawan Tertimbun

noreply@blogger.com (OPM Central) — Sun, 24 Apr 2011 10:47:00 +0000

Satu Korban Tewas, Satunya Lagi Belum Ditemukan

JAYAPURA- Musibah longsor kembali terjadi di areal Wet Muck di UG Panel 2 North,Tambang Freeport Tembagapura, Papua, Senin 18 April sekitar pkl 23:00 WIT. Longsor itu menimbun dua alat berat dan dua operatornya ikut tertimbun longsor. Juru Bicara Polda Papua Kombes Wachyono, mengatakan, longsor terjadi saat aktivitas penambangan berjalan. ''Kegiatan tambang sedang berjalan di lokasi, tiba-tiba terjadi longsor dan tanah menimbun sebuah loader dan rockbreaker. Dua operatornya ikut tertimbun,''ujar Wachyono, Selasa 19 April. Lanjutnya, upaya pencarian langsung dilakukan tim SAR perusahaan, dengan menyingkirkan tanah longsoran di atas alat berat. ''Tadi pagi sekitar pukul 02.26 WIT, satu jenazah berhasil ditemukan di dalam kabin loader, sedangkan seorang lagi masih dicari,''singkatnya. Korban yang berhasil ditemukan bernama OBET TATOGO dengan nomor ID 895707 dan berhasil dievakuasi ke RS Tembagapura. Sedangkan seorang lagi, bernama HAMDANI dengan nomor ID 266194 belum ditemukan. ''Upaya pencarian di dalam longsoran masih terus dilakukan,''ucapnya. Sementara Lokasi longsor saat ini telah diamankan oleh Safety Dept Perusahaan Freeport, dan Polisi langsung ke TKP untuk ikut Melakukan olah TKP.

Tim SAR Freeport Kesulitan Cari Korban Longsor

Tim Search and Rescue (SAR) PT Freeport Indonesia mengalami kesulitan mencari salah satu korban longsor tambang bawah tanah DOZ di area Panel 2 Nort, Tembagapura, Mimika, Papua.

Kapolsek Tembagapura, AKP Sudirman saat dihubungi dari Timika, Selasa, mengatakan kondisi medan yang tertutup material longsoran berupa bebatuan bercampur lumpur dan pasir menyulitkan petugas untuk segera menemukan Hamdani, karyawan PT Freeport yang bekerja sebagai operator alat berat pada tambang bawah tanah (under ground). "Petugas mengalami kesulitan untuk melakukan pencairan satu korban lagi karena material longsor menutupi seluruh terowongan," jelas Sudirman.

Ia mengatakan, bencana longsor yang terjadi pada Senin malam sekitar pukul 23.00 WIT tersebut mengakibatkan rekan Hamdani, Obet Tatogo meninggal dunia.

Jenazah Obet yang ditemukan tim SAR PT Freeport pada Selasa pagi sekitar pukul 02.26 WIT telah dievakuasi ke RS Tembagapura. Saat ditemukan, Obet berada dalam kabin loader yang dikemudikannya.

Kedua korban, kata Sudirman, bekerja sebagai operator alat berat (loader dan rockbreaker) di dalam tambang bawah tanah DOZ PT Freeport.

Sebelumnya, Juru Bicara PT Freeport Indonesia, Ramdani Sirait membenarkan telah terjadi kecelakaan industrial di area Panel 2 Nort tambang bawah tanah DOZ.

"Hingga saat ini satu pekerja telah dinyatakan meninggal dunia dan satu pekerja lainnya sementara dalam proses pencarian dan evakuasi oleh personel UG Mine Rescue dan Petugas K3," ujar Ramdani.

Ia mengatakan, inspektur tambang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah dihubungi untuk melakukan investigasi atas kejadian tersebut.

Akibat kejadian tersebut, menurut Ramdani, untuk sementara waktu operasi tambang DOZ dihentikan guna keperluan investigasi dan pembersihan material longsoran. Secara keseluruhan, katanya, operasional tambang PT Freeport tetap berjalan normal. "PT Freeport sangat berduka atas meninggalnya salah satu karyawan kami tersebut dan rasa belasungkawa sedalam-dalamnya kami sampaikan kepada keluarga. Kami berharap upaya pencarian dan evakuasi akan dilakukan dengan selamat,"harap Ramdani.(jir/binpa/don)

http://bintangpapua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=...:longsor-di-areal-freeport-dua-karyawan-tertimbun&catid=25:headline&Itemid=96

via ScribeFire

Jenazah Karyawan Freeport Dipulangkan

noreply@blogger.com (OPM Central) — Fri, 15 Apr 2011 07:40:00 +0000

TIMIKA [PAPOS]- Jenazah dua orang karyawan PT Freeport Indonesia masing-masing Daniel Mansawan dan Hari Siregar, Sabtu siang (9/4), diterbangkan dari Tembagapura menuju rumah duka di Kuala Kencana dengan menggunakan helikopter Airfast.

Begitu helikopter yang membawa peti jenazah Daniel dan Hari mendarat di helipet dekat Kantor Departemen Security Risk Manajemen (SRM) PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana sekitar pukul 11.00 WIT, para kerabat dan rekan kerja korban yang sudah menunggu pun larut dalam suasana duka.

Selanjutnya, peti jenazah kedua korban dibawa ke rumah duka di perumahan staf RW B Kuala Kencana. Informasi yang dihimpun dari kerabat korban menyebutkan jenazah Daniel dan Hari akan diterbangkan ke Jayapura selanjutnya Jakarta untuk dikebumikan ke kampung halaman mereka masing-masing pada Senin [11/4].

Sebelum diberangkatkan ke Jayapura dan Jakarta, jenazah Daniel dan Hari rencananya akan disemayamkan selama semalam di Kantor PT Freeport Indonesia Kuala Kencana.

Daniel dan Hari yang menjabat Manajer dan Chief Guard pada Departemen SRM PT Freeport Indonesia wilayah dataran rendah itu tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan setelah mobil yang mereka tumpangi terbakar di ruas jalan Tanggul Timur Mil 37 MA 220 menuju Kampung Nayaro, Kamis (7/4) malam.

TNI Dukung Penyisiran

Aparat TNI di Mimika, memberikan dukungan penuh kepada pihak kepolisian setempat dalam melakukan penyisiran di areal PT Freeport Indonesia guna mencari dan menangkap pelaku yang telah menebar teror penembakan terhadap karyawan perusahaan itu.

Komandan Kodim (Dandim) 1710 Mimika Letkol Inf Bonni Christian Pardede di Timika Minggu mengatakan, kegiatan razia senjata tajam dan senjata api di Kota Timika maupun penyisiran di sekitar lokasi kejadian penembakan terhadap mobil karyawan PT Freeport di Mil 37 MA 220 di ruas jalan Tanggul Timur menuju Kampung Nayaro dilakukan bersama-sama oleh Polri dan TNI.

"Operasi gabungan Polri dan TNI bukan saja kali ini karena ada kejadian, tapi selama ini terus-menerus demikian. Semua kita kerja sama," kata Bonni.

Ia menampik sinyalemen bahwa TNI kecolongan dalam mengawal areal obyek vital nasional (obvitnas) itu lantaran lokasi penembakan dan pembakaran mobil hingga menewaskan dua petinggi security PT Freeport Indonesia pada Rabu (6/4) dan Kamis [7/4] lalu menjadi area pengamanan oleh sejumlah satuan TNI.

Bonni juga membantah keras tudingan berbagai kalangan yang menyebutkan TNI dan Polri selama ini tidak serius dalam memberikan jaminan keamanan kepada karyawan PT Freeport Indonesia dan berbagai perusahaan privatisasi serta kontraktornya.

Penilaian seperti itu disampaikan oleh para karyawan Freeport saat menggelar aksi solidaritas di halaman Kantor Freeport Kuala Kencana dan Kantor DPRD Mimika."Jangan bilang kita tidak serius. Tidak pernah kita melaksanakan tugas dengan tidak serius. Semua kita pingin aman, tidak ada yang menghendaki terjadi sesuatu yang seperti ini," tegas Bonni

Menurut dia, soal jaminan keamanan karyawan dan seluruh masyarakat Mimika menjadi tugas dan tanggung jawab bersama semua pihak.

"Kalau bicara menjamin keamanan karyawan, yah harus semua. Diperlukan adanya sinergitas antarsemua komponen yang ada baik perusahaan maupun pemerintah daerah kalau memang kita semua menyadari bahwa perusahaan dan karyawan merupakan aset bangsa," jelas Bonni.

Kurang Peduli

Sementara itu sejumlah karyawan saat menggelar aksi solidaritas atas kematian dua rekan mereka di halaman Kantor Freeport Kuala Kencana, Sabtu (9/4) mengeluhkan kurang pedulinya Pemkab dan DPRD Mimika atas musibah kemanusiaan tersebut.

"Kasus kematian Daniel Mansawan dan Hari Siregar ini sungguh sangat tragis dan tidak manusiawi karena mereka dibunuh lalu dibakar seperti binatang. Tapi Pemda dan DPRD Mimika sepertinya kurang peduli dengan kejadian ini. Padahal selama ini Pemda Mimika hidup bergantung dari royalti dan pajak-pajak kami karyawan," tutur salah seorang karyawan tambang bawah tanah PT Freeport.

Kekecewaan itu disampaikan karyawan Freeport mengingat pada Jumat (8/4) sore ribuan karyawan menggelar aksi jalan kaki dari Terminal Gorong-gorong Timika menuju Kantor DPRD Mimika, namun setiba di rumah rakyat itu mereka hanya diterima oleh satu orang anggota DPRD yaitu Athanasius Allo Rafra.

Sementara 24 anggota DPRD Mimika yang lain termasuk Ketua, Trifena Tinal tidak berada di tempat. Trifena Tinal yang juga merupakan saudara kandung Bupati Mimika, Klemen Tinal dikhabarkan hingga saat ini bersama Bupati Klemen Tinal sedang bertugas ke Jakarta untuk memenuhi panggilan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi terkait masalah data kependudukan.

Menurut informasi yang dihimpun di Timika, DPRD Mimika akan mengagendakan rapat dengan sejumlah pihak untuk membahas masalah penembakan yang terjadi di areal PT Freeport Indonesia pada hari Selasa [12/4].

"Kalau rapatnya baru terjadi hari Selasa minggu depan, lalu mereka mau bicara apa lagi, padahal ini kasus pelanggaran HAM berat. Kami sangat kecewa dengan ketidakproaktifan institusi DPRD Mimika. Mereka tidak punya hati untuk tanggap terhadap masalah yang dialami warganya. Kami menyesal telah memilih mereka duduk di kursi legislatif," kritik salah seorang isteri karyawan yang ikut berdemo ke DPRD Mimika tahun 2009 saat terjadi kasus penembakan yang menewaskan warga Australia, Drew Nicholas Grant.

Pemerintah Prihatin

Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua, merasa sangat prihatin dengan terjadinya berbagai kasus penembakan terhadap karyawan PT Freeport Indonesia hingga menewaskan dua petinggi keamanan perusahaan itu, Daniel Mansawan dan Hari Siregar.

Wakil Bupati Mimika H Abdul Muis di Timika, Minggu, mengatakan, pemerintah dan seluruh masyarakat Mimika berduka cita dan menyampaikan ucapan belasungkawa kepada keluarga korban.

"Yah, kita sangat prihatin atas kejadian ini. Kami siap untuk memfasilitasi pertemuan semua pihak guna menyelesaikan masalah ini, karena karyawan yang meninggal ini juga adalah warga kami," kata Muis.

Menurut Muis, dengan masih terjadinya aksi teror penembakan di areal PT Freeport Indonesia meskipun lokasi kejadian terletak di luar ruas jalan tambang maka situasi itu mengindikasikan situasi keamanan di Mimika terutama di lingkungan perusahaan tambang emas, tembaga dan perak itu belum nyaman."Ini yang namanya aman tapi tidak nyaman," kata Muis.

Labfor

Guna mengungkap kasus teror penembakan terhadap karyawan Freeport, pada Sabtu [9/4] siang 10 orang anggota tim laboratorium forensik (labfor) polisi dari Makassar telah tiba di Timika.

Wakil Kepala Polres Mimika, Kompol Mada Indra Laksanta mengatakan tim labfor dari Makassar itu terdiri atas ahli balistik dan ahli kebakaran.

Dibantu oleh tim dari Polda Papua dan Satuan Reskrim Polres Mimika, tim labfor Makassar ini nantinya akan melakukan penyelidikan terhadap kendaraan LWB yang ditumpangi Daniel Mansawan dan Hari Siregar.

Kendaraan yang sudah hangus terbakar di Mil 37 MA 220 ruas jalan Tanggul Timur menuju Kampung Nayaro, Kamis (7/4) itu kini telah diamankan di Polres Mimika.

Pada badan kendaraan ringan tersebut ditemukan beberapa lubang, diduga akibat terkena serentetan tembakan oleh orang tak dikenal.

Sementara itu jenazah Daniel dan Hari yang sejak Sabtu (9/4) sudah berada di rumah duka perumahan staf RW B Kuala Kencana dan rencananya pada Minggu siang akan disemayamkan di Kantor PT Freeport Indonesia hingga Senin (11/4) pagi sebelum diterbangkan ke Jayapura dan Jakarta untuk dikebumikan di kampung halaman mereka masing-masing.[bel/ant]

Written by Bel/Ant/Papos
Monday, 11 April 2011 00:00

via ScribeFire

Pemerintah Jamin Keselamatan Karyawan Freeport

noreply@blogger.com (OPM Central) — Fri, 15 Apr 2011 04:37:00 +0000

JAKARTA [PAPOS]- Pemerintah menjamin keselamatan karyawan PT Freeport Indonesia menyusul insiden penembakan yang menewaskan dua karyawan perusahaan tambang emas dan tembaga asal AS tersebut pada pekan lalu. Menteri ESDM Darwin Saleh di Jakarta, Senin mengatakan, aparat keamanan akan mengusut tuntas insiden penembakan tersebut. "Kami ingin insiden ini menjadi yang terakhir," katanya. Menurut dia, pemerintah melalui Menko Polhukam terus melakukan langkah-langkah konkrit termasuk kemungkinan penambahan personil keamanan di wilayah tersebut. Aparat keamanan, lanjutnya, tentunya juga akan menyisir wilayah tersebut untuk mencari kemungkinan masih adanya kelompok-kelompok bersenjata. "Kejadian ini tidak bisa dibiarkan. Kami minta aparat keamanan baik TNI maupun Polri mengejar dan menangkap siapapun pelakunya," katanya. Darwin juga mengatakan, pemerintah berkewajiban menjaga iklim investasi termasuk keamanannya. Juru bicara Freeport, Ramdani Sirait menambahkan, insiden tersebut tidak menggangu produksi Freeport. "Insiden terjadi jauh dari lokasi dan operasional tambang," katanya. Menurut dia, saat ini, aparat kepolisian masih melakukan identifikasi forensik atas kejadian itu. "Manajemen dan karyawan Freeport menyampaikan rasa duka dan kehilangan mendalam atas musibah ini," ujarnya. Dua petinggi keamanan Freeport yakni Daniel Mansawan dan Hari Siregar ditemukan tewas setelah mobil yang ditumpangi terbakar di ruas Jalan Tanggul Timur Mil 37 MA 220 menuju Kampung Nayaro, Kabupaten Mimika, Papua, pada Kamis (7/4) malam. Berdasarkan identifikasi pihak kepolisian, badan mobil yang ditumpangi Daniel dan Hari yang menjabat Manajer dan Chief Guard pada Departemen SRM wilayah dataran rendah itu, terdapat bekas tembakan. Daniel Mansawan telah dimakamkan di Timika dan Harry Bonatama Siregar dimakamkan di Jakarta.[bel/ant] Written by Bel/Ant/Papos Wednesday, 13 April 2011 00:00

via ScribeFire

HPH Diam-Diam Kirim Log Ke Luar Mimika

noreply@blogger.com (OPM Central) — Wed, 06 Apr 2011 17:16:00 +0000

TIMIKA [PAPOS]- PT Alas Tirta Kencana (ATK) yang mengantongi izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) di wilayah Kapiraya, Distrik Mimika Barat Tengah, ditengarai secara diam-diam telah beberapa kali mengirim kayu log ke luar Mimika.PT Alas Tirta Kencana sudah dua kali mengapalkan kayu log ke luar Mimika dengan tujuan yang tidak jelas. "Kalau tidak salah sudah dua kali mereka mengangkut dengan kapal boat ke luar dari Kapiraya. Tujuannya tidak jelas, bisa jadi ke Jera karena di sana ada perusahaan HPH Dia Diani Timber. Kemungkinan lain kayu-kayu itu dimuat ke tengah laut lepas dan di sana sudah ada calon pembeli," tutur sumber yang minta identitasnya tidak dipublikasikan. Menurut Sumber itu, PT Alas Tirta Kencana yang beroperasi di Kapiraya sejak 2008 itu seharusnya belum bisa memproduksi dan mengapalkan kayu log. Mengingat, saat ini perusahaan tersebut sedang membangun infrastruktur jalan sepanjang 29 kilometer ke arah timur menuju Kampung Manaware, Distrik Mimika Barat. Kayu log yang dikirim ke luar, menurut sumber itu, diduga kuat merupakan hasil penebangan sepanjang ruas jalan yang dikerjakan. Sedianya dijadikan "mating-mating" untuk penimbunan jalan guna dilewati alat berat dan truk pengangkut kayu. Saat mengikuti kegiatan reses anggota DPRD Mimika, Athanasius Allo Rafra ke kamp sementara PT Alas Tirta Kencana di Kapiraya, Sabtu (2/4), terlihat sebuah kapal tak boat berlabuh di dermaga Sungai Urumuka tak jauh dari kamp sementara perusahaan itu.Di geladak kapal tersebut terlihat ada beberapa batang kayu log yang sudah diberi nomor seri. Sementara di lokasi kamp sementara PT Alas Tirta Kencana terlihat berapa alat berat dan tumpukan batang kayu log yang juga sudah diberi nomor. Bahkan di lokasi operasi perusahaan yang berada di tengah hutan belantara itu dikawal ketat oleh beberapa orang aparat keamanan dari salah satu kesatuan di Timika.Humas PT Alas Tirta Kencana, Elisabet Yaimaya membantah sinyalemen bahwa, perusahaan tempat dia bekerja itu mengirim kayu log secara diam-diam ke luar Kapiraya."Sampai sekarang belum ada kegiatan pengapalan kayu karena kami baru bangun jalan sepanjang 28 kilometer," jelas perempuan yang disapa Bety itu. Menurut dia, tumpukan batang kayu log di lokasi kamp sementara perusahaan untuk pembuatan "mating-mating" atau penimbun jalan karena material pasir dan batu tidak ada. "Kayu-kayu ini diambil di sepanjang jalan untuk penimbunan jalan supaya bisa dilewati alat berat dan truk, bukan untuk dikirim ke luar karena sampai sekarang perusahaan belum berproduksi," tambahnya. Bety mengatakan, selama satu bulan terakhir aktivitas PT Alas Tirta Kencana mengalami hambatan lantaran tarik ulur masalah batas hak masyarakat empat kampung yaitu Amar, Kawar, Manaware dan Mupuruka. PT Alas Tirta, katanya, sudah menandatangani nota kesepahaman bersama dengan masyarakat empat kampung tersebut selama enam bulan. Pada bulan Maret lalu perusahaan ini telah menyelesaikan pembayaran "uang ketuk pintu" ke masyarakat empat kampung tersebut di mana masing-masing kampung mendapat uang tunai Rp5 juta."Uang itu belum termasuk pembayaran yang lain yang menjadi hak masyarakat," tutur Bety yang merupakan warga asli Mupuruka. Guna menyelesaikan kasus saling klaim hak ulayat, Bety meminta para tokoh masyarakat di empat kampung tersebut bermusyawarah dan hasil kesepakatan mereka diketahui oleh unsur Pemerintahan Distrik Mimika Barat Tengah dan Mimika Barat, Dinas Kehutanan Mimika serta pihak kepolisian setempat. Anggota Komisi A DPRD Mimika, Allo Rafra saat mengunjungi kamp sementara PT Alas Tirta Kencana di Kapiraya meminta perusahaan itu untuk menyelesaikan secara baik hak-hak masyarakat setempat. "Kehadiran perusahaan ini saya harapkan bukan untuk membawa bencana tetapi berkat bagi masyarakat," pinta Allo Rafra mengingatkan. Ia juga berharap perusahaan membuat laporan kegiatannya ke DPRD Mimika, mengingat selama ini kalangan DPRD setempat belum mengetahui kegiatan operasi perusahaan yang mengantongi izin selama 30 tahun tersebut. "Kalau bisa ada laporan ke DPRD Mimika. Kalau ada masalah dengan masyarakat tolong kami juga diberitahu supaya kita bisa fasilitasi, bukan untuk mencari-cari kesalahan perusahaan," tutur mantan Penjabat Bupati Mimika periode 2007-2008 itu. Sesui keputusan Gubernur Papua tahun 2008, semua perusahaan HPH yang beroperasi di wilayah Papua dilarang keras mengirim kayu log ke luar Papua. Perusahaan-perusahaan HPH yang masih beroperasi di Papua diwajibkan membangun pabrik pengolahan kayu di Papua sehingga masyarakat setempat bisa mendapatkan nilai lebih dari keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut.[bel/ant] Written by Bel/Ant/Papos Thursday, 07 April 2011 00:00

via ScribeFire

Pinggiran Kali Woma Longsor, DPU Provinsi Turun Tangan

noreply@blogger.com (OPM Central) — Tue, 05 Apr 2011 14:55:00 +0000

WAMENA [PAPOS] – Derasnya aliran Sungai Woma akibat curah hujan yang tinggi belakangan ini, mengakibatan tanah yang di atasnya berdiri enam kios dan satu rumah penduduk di ujung pasar Woma yang berada di sisi kali tersebut ikut amblas sedalam lima meter tergerus aliran sungai.

Dinas PU Provinsi Papua langsung tanggap begitu mengetahui longsoran ini dengan turun tangan menanggulangi agar tidak bertambah parah. Andreas, warga masyarakat yang dapurnya ikut amblas terbawa air sungai, menuturkan, pihaknya hanya bisa pasrah dan mengharapkan adanya penanganan yang serius dari pemerintah. “Setiap hujan kami was-was, karena takut rumah kami ambruk terbawa aliran sungai,” ujarnya. Katanya, ke enam tetangganya terpaksa membongkar kiosnya dan mengungsi karena tempat mereka sebelumnya sudah habis terbawa air.

Kepala Devisi Jembatan Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PU Provinsi Papua, Ir. Edy Tupamahu, MM yang meninjau lokasi tersebut kepada Papua Pos, Senin (4/4) mengatakan, kondisi di sungai, adanya perubahan air sungai yang disebabkan selain curah hujan yang cukup tinggi belakangan ini jugau disebabkan karena adanya kegiatan penambangan pasir dan batu yang dilakukan wargat di sekitar area tersebut dengan tidak menyadari dampak dari kegiatannya.

Menyangkut masalah longsor, pihaknya akan segera melakukan penanganan dengan melakukan spail yaitu mereduksi aliran air di pinggiran sungai dengan mengunakan lempengan besi yang akan disatukan menyerupai pagar untuk menahan aliran air. Dengan demikian, longsoran selanjutnya di perumahan penduduk dapat dicegah. Direncanakan bahan-bahannya dari Jayapura untuk pembuatan spail dan pondasi di lokasi longsor itu akan segera didatangkan dari Jayapura juga.

Sementara jembatan Sungai Woma yang mengalami kemiringan sejak setahun lalu dan juga berada tidak jauh dari lokasi longsor, menurut Edy, disebabkan kondisi jembatan sepanjang seratus meter itu yang sudah tua. Untuk itu, katanya, akan segera diganti dengan jembatan baru yang terbuat dari rangka baja yang panjang. Ia juga mengharapkan apabila proyek penanganan ini telah selesai dikerjakan kiranya harus pula dibarengi dengan adanya peraturan dari pemerintah daerah, menyangkut penambangan pasir di sekitar area tersebut, karena apabila dibiarkan maka hal serupa tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi. [iwan]

Written by Iwan/Papos
Tuesday, 05 April 2011 00:00

via ScribeFire

Freeport Kerahkan Helikopter Angkut Karyawan

noreply@blogger.com (OPM Central) — Tue, 08 Mar 2011 02:45:00 +0000

TIMIKA [PAPOS]- PT Freeport Indonesia, Senin, mengerahkan helikopter untuk mengangkut ratusan karyawan dari Timika menuju ke Tembagapura menyusul belum rampungnya pembersihan material longsoran yang menutupi terowongan Hanekam di Mil 58. Dari pantauan di Bandara Mozes Kilangin Timika, Senin, PT Freeport mengerahkan helikopter jenis puma dengan kapasitas 25 orang untuk mengangkut karyawan dari Timika menuju ke Tembagapura.Sejumlah karyawan yang ditemui mengatakan, total karyawan yang diberangkatkan ke Tembagapura hari ini lebih dari 100 orang dengan tiga kali penerbangan menggunakan helikopter. Ratusan karyawan lain yang sedianya kembali ke tempat kerja mereka di Tembagapura setelah menyelesaikan libur kerja sementara (off) di Timika akhirnya kembali ke rumah mereka karena keterbatasan sarana transportasi penerbangan. Sementara itu Kapolres Mimika, AKBP Moch Sagi mengatakan hingga saat ini ruas jalan darat satu-satunya yang menghubungkan Kota Timika dan Tembagapura masih belum bisa dilewati karena tumpukan material tanah dan batu yang menutupi terowongan Hanekam di Mil 58 belum dibersihkan seluruhnya."Sampai sekarang akses darat dari Timika menuju Tembagapura dan sebaliknya masih tertutup," jelas Sagi. Dari laporan yang diterimanya, demikian Sagi, saat ini PT Freeport mengerahkan petugas dan sejumlah peralatan berat untuk membersihkan material tanah dan batu yang menutupi terowongan dengan panjang 1.000 meter tersebut."Sesuai penyampaian dari pihak PT Freeport, pembersihan material longsoran memerlukan waktu beberapa hari agar benar-benar bersih dan aman," jelasnya. Ia juga mengakui pengangkutan karyawan dari Timika menuju Tembagapura sudah dimulai hari ini menggunakan helikopter. Kapolres Mimika memastikan situasi keamanan di areal pertambangan emas, tembaga dan perak PT Freeport hingga saat ini masih tetap terkendali dan cukup kondusif. Sebelumnya, Juru Bicara PT Freeport Indonesia, Ramdani Sirait mengatakan peristiwa longsor yang menimpa terowongan Hanekam di Mil 58 terjadi pada Sabtu (5/3) malam. Menurut Ramdani, bencana tersebut tidak sampai menimbulkan korban dan juga tidak mengganggu kegiatan produksi perusahaan.Sejauh ini belum diketahui penyebab pasti terjadinya bencana longsoran di terowongan Hanekam yang dibangun sejak tahun 1971 itu. [bel/ant] Written by Bel/Ant/Papos Tuesday, 08 March 2011 00:00

papua, freeport indonesia, nature

via ScribeFire

PT Freeport Bayar Pajak Rp 11,8 Triliun

noreply@blogger.com (OPM Central) — Wed, 23 Feb 2011 01:34:00 +0000

TIMIKA, KOMPAS.com — PT Freeport Indonesia selama Juli-September 2010 menyatakan telah memenuhi membayar pajak kepada Pemerintah Indonesia sebesar 418 juta dollar AS, atau sekitar Rp 3,8 triliun dengan kurs saat ini.

"Pajak yang dibayarkan itu terdiri atas Pajak Penghasilan Badan sebesar 343 juta dollar AS serta Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak Daerah, dan pajak-pajak lainnya sebesar 41 juta dollar AS, dan royalti sebesar 34 juta dollar AS," kata juru bicara PTFI Ramdani Sirait di Timika, Senin (13/12/2010) malam.

Dengan demikian, lanjut Ramdani, total pembayaran yang telah dilakukan Freeport selama 2010 sampai September mencapai 1,3 miliar dollar AS atau sekitar Rp 11,8 triliun.

Itu terdiri dari Pajak Penghasilan Badan sebesar 925 juta dollar AS, Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak Daerah, dan pajak-pajak lainnya sebesar 178 juta dollar AS, royalti 139 juta dollar AS, serta dividen bagian pemerintah 75 juta dollar AS, demikian penjelasan Ramdani.

Dia mengatakan, nilai pembayaran triwulanan berfluktuasi sesuai dengan harga komoditas, tingkat penjualan, dan produksi.

Total kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan mengacu pada kontrak karya tahun 1991 yang telah dibayarkan Freeport Indonesia kepada Pemerintah Indonesia sejak tahun 1992-September 2010 sebesar 10,8 miliar dollar AS.

Jumlah tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan Badan sebesar 6,6 miliar dollar AS, Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak Daerah, dan pajak- pajak lainnya sebesar 2,0 miliar dollar AS, royalti 1,1 miliar dollar AS, serta dividen sebesar 1 miliar dollar AS.

Pembangunan infrastruktur Ramdani Sirait menjelaskan, PTFI juga memberikan kontribusi tidak langsung bagi Indonesia, termasuk investasi infrastruktur di Papua seperti kota, instalasi pembangkit listrik, bandar udara dan pelabuhan, jalan, jembatan, sarana pembuangan limbah, serta sistem komunikasi modern.

Infrastruktur sosial yang disediakan perusahaan termasuk sekolah, asrama, rumah sakit dan klinik, tempat ibadah, sarana rekreasi, serta pengembangan usaha kecil dan menengah.

PTFI telah melakukan investasi senilai lebih kurang 6,7 miliar dollar AS di berbagai proyek di daerah tersebut.

Jumlah keseluruhan nilai pembelian barang dan jasa dalam negeri secara lokal mencapai 271 juta dollar AS pada 2008 yang meningkat 43,8 persen dibandingkan 2007. Barang dalam negeri tersebut merupakan 21,3 persen dari semua barang pembelian PTFI.

"Sekitar 80 persen dari seluruh pembelian jasa oleh PTFI terdiri dari produk dalam negeri, dengan nilai total mencapai 469 juta dollar AS," lanjut Ramdani Sirait.

Dari semua pembelian jasa dalam negeri, 7 persen berasal dari perusahaan yang berada di Papua serta dari seluruh jasa yang dibeli di Papua, 28 persen dibeli dari usaha yang dimiliki warga Papua, dengan total nilai lebih dari 9 juta dollar AS.

Berdasarkan studi yang dilakukan Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 2009, kontribusi PTFI terhadap Produk Domestik Bruto Daerah (PDRB) Kabupaten Mimika mencapai 96 persen, sedangkan PDRB Provinsi Papua mencapai 40 persen.

Kontribusi PTFI terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 1,3 persen, kata Ramdani menjelaskan.

Karyawan putra Papua Sampai September 2010, PTFI memiliki tenaga kerja langsung sebesar lebih dari 11.000 karyawan dengan komposisi 31,54 persen tenaga kerja asal Papua, sementara jumlah tenaga kerja tidak langsung melalui kontraktor PTFI sejumlah lebih dari 10.000 karyawan.

Menurut Ramdani, sejak 1996, PTFI berkomitmen meningkatkan jumlah karyawan asal Papua dua kali lipat dalam kurun waktu lima tahun dan digandakan lagi pada tahun 2006. PTFI juga berkomitmen sekurangnya dua kali lipat karyawan staf asal Papua.

"Dua komitmen ini telah melebihi target di tahun 2006 dan PTFI terus melanjutkan komitmennya untuk memberikan kesempatan kerja bagi lebih banyak karyawan asal Papua," katanya.

Untuk meningkatkan tenaga terampil asal Papua, lanjut Ramdani, pada 2003 PTFI mendirikan sejenis balai latihan kerja dengan nama Institut Pertambangan Nemangkawi (IPN).

Dia mengatakan, sampai saat ini IPN sudah meluluskan lebih dari 1.400 siswa magang untuk bekerja di PTFI dan perusahaan kontraktor, dengan 90 persen peserta magang adalah peserta asal Papua.

mining, freeport, indonesia, papua

via ScribeFire