FRONTJAK

Protes Kebijakan Ancol, Frontjak bersama Sekber Buruh dan KPA Demo DPRD DKI

2014-06-10T03:00:00.001+07:00

Aksi Frontjak

FRONTJAK, Jakarta - Merasa aspirasinya diacuhkan PT Taman Impian Jaya Ancol (TIJA), puluhan pengemudi taksi yang tergabung dalam Front Transportasi Jakarta (Frontjak), Senin (9/6/2014), mendemo DPRD DKI Jakarta.

Mereka mendesak para wakil rakyat agar turun tangan mengatasi kebijakan PT TIJA yang dinilai merugikan mereka, dan sarat aroma kolusi.

“Kami dikenai tarif Rp20 ribu untuk sekali masuk Ancol, tapi aturan ini nggak berlaku untuk taksi Blue Bird dan Ekspress,” tegas Rudi, koordinator Frontjak, di sela-sela aksi demo yang mereka gelar di depan gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Dari penjelasan para demonstran ini diketahui, pada April silam, tiba-tiba PT TIJA memberlakukan kebijakan pengenaan biaya masuk Rp20 ribu bagi taksi non Blue Bird dan Express.

Alasan pemberlakuan itu tak jelas dan tidak disosialisasikan dahulu. Sebelumnya, mereka bebas keluar masuk untuk mengangkut dan menurunkan penumpang.

“Kami sudah demo di Ancol, tapi nggak ada tanggapannya, karena sampai sekarang kebijakan itu masih berlaku. Makanya kami demo ke sini dengan harapan DPRD turun tangan, dan TIJA menghapus kebijakan itu,” kata Rudi lagi.

Para sopir taksi ini yakin, ada kolusi antara TIJA dengan manajemen Blue Bird dan Express karena hanya kedua perusahaan itu yang tidak dikenai kebijakan. Tujuannya jelas, memonopoli penumpang yang berwisata ke Ancol.

Di sisi lain, Presidium Sekretaris Bersama Buruh, Sultono, mengungkapkan, nasib serupa dialami para pedagang kecil yang berusaha di areal rekreasi Ancol.

“Mereka dikenakan pungutan jutaan rupiah setiap bulan,” katanya.

Sultono berharap, Pemprov DKI tidak boleh tutup mata atas kejadian ini karena ini menyangkut hajat hidup warga yang mengais rejeki di lokasi wisata milik Pemprov DKI itu .(terbit di citraindonesia)

Galeri Photo Aksi Ke MA dan DPRD

2014-06-10T02:53:00.000+07:00

Hapus Pungutan Rp. 20.000 Untuk Taksi Kosong, Ancol Milik Publik Bukan Milik Pribadi

2014-06-10T02:36:00.000+07:00

PERNYATAAN SIKAP

FRONT TRANSPORTASI JAKARTA

Bersama SEKBER BURUH dan KOMITE POLITIK ALTERNATIF

HAPUS PUNGUTAN Rp. 20.000 UNTUK TAKSI KOSONG

ANCOL MILIK PUBLIK BUKAN MILIK PRIBADI

Salam Perjuangan..!!
Kemiskinan terus merajalela yang kian hari di rasakan oleh rakyat. Kemiskinan tidak bisa kita lepas pisahkan dari campur tangan sistem kapitaliasme. Sistem yang menghendaki penindasan,penghisapan yang menyebabkan kemiskinan dimana-mana. Indonesia yang merupakan negara sedang berkembang saat ini juga menerapkan sistem kapitalisme. Jakarta yang merupakan ibu kota negara juga tidak bisa dilepas pisahkan dari sistem yang sementara di anut dan di terapkan di negara. Hal ini bisa kita lihat masih banyak rakyat masih hidup di bawah garis kemiskinan. Makin hari biaya hidup semakin meningkat dan ini yang menjadi landasan buat rakyat untuk terus bekerja memenuhi kebutuhan. Sementara pemerintah masih melakukan keberpihakan kepada modal asing.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan pemegang kekusaan penuh terhadap taman impian jaya ancol yang status ancol adalah BUMD sehingga tempat tersebut tidak bisa komersilkan. Karena setiap warna negara berhak mengakses tempat publik. Keresahan yang sama juga di alami bukan hanya masyarakat yang mengnjungi taman impian jaya ancol tetapi para sopir taksi juga merasakan dimana tempat tersebut perahan-lahan ingin di komersilakan oleh pihak pengelolalah ancol. Dan ini bisa dibuktikan dengan adannya pengutan liar sebesar 20.000 untuk taksi kosong yang hendak masuk untuk beroperasi pada wilayah ancol, semnatara taksi merek Blubier dan Eksekutif tidak di kenakan biaya 20.000 tetapi masuk dengan gratis, hal ini menunjukan bahwa pengelolah taman Impian Jaya ancol melalukan diskriminasi terhadap taksi yang beroperasi pada daerah ancol. Bukan saja sopir taksi yang mengalami pungutan tetapi para pedangan yang beroperasi di dalam areal ancol juga dikenakan pajak yang tiap bulan mencapai jutaan. Sementara pemerintah DKI jakarta tidak perna mengeluarkan satu peraturan yang mengatur tentang pajak PKL dan Taksi perorangan yang beroperasi dalam areal Taman Impian Jaya Ancol.

Atas dasar itu lah, maka, sangat penting kembali untuk mengkampanyekan permasalahan-permasalah yang terjadi di Taman Impian Jaya Ancol. Agar rakyat kembali sadar bahwa tempat/ruang publik merupakan hak setiap warna negara untuk menikmatinya. maka kami dari Font Transpotrasi Jakarta menyampaikan tuntutan sebagai berikut :
1. Hapus tiket masuk Rp. 20.000 untuk taksi kosong yang beroperasi di dalam areal Ancol
2. Lawan dan hancurkan monopoli jasa transportasi
3. Ancol milik rakyat bukan milik pemodal
4. Hapuskan kebijakan public yang merugikan sopir taksi dan rakyat.
5. Hapuskan tindakan diskriminasi kepada pengemudi taksi.
6. Tangkap dan adili para pelaku pengerusakan mobil taksi di ancol.

Supir Taksi Tak Bisa Dikalahkan, Rakyat Bersatu Pasti Menang!

Front Transportasi Jakarta (FRONTJAK) PresidiumSekber Buruh
Rudi Sultoni

Kontak Person: Gabeng (0813434480)
Rudi (087782235410)
Sultoni (089650544939)

Sopir Taksi Blokade Gerbang Ancol

2014-06-10T02:21:00.001+07:00

Ancol

Tuntut Penghapusan Biaya Masuk Rp 20 Ribu

Suasana kawasan wisata Ancol terganggu Kamis (1/5). Itu terjadi setelah ratusan sopir taksi berunjuk rasa. Kali ini giliran pengelola Ancol yang didatangi para pendemo. Untuk menyampaikan aspirasi mereka, sopir taksi menutup gerbang utama pintu masuk Ancol. Akibatnya, pengunjung harus masuk melalui pintu lain.

Meski terjadi di tempat yang berbeda, tuntutan para sopir taksi tersebut masih sama dengan yang disampaikan saat berdemo di balai kota. Mereka minta pengelola Ancol menghapus biaya masuk Rp 20 ribu untuk setiap taksi yang hendak menjemput penumpang di kawasan objek wisata paling terkenal di ibu kota itu.

Sopir taksi beralasan, kebijakan yang diterapkan manajemen Ancol itu cukup memberatkan. Sebab, meski tidak mengangkut penumpang, sopir taksi tetap harus membayar biaya masuk. Sebelum kebijakan baru tersebut diterapkan, mereka bisa keluar-masuk Ancol secara bebas.

’’Blokade pintu masuk Ancol dilakukan untuk memudahkan seluruh sopir taksi di ibu kota,’’ ujar Sekretaris Jenderal Front Transportasi Jakarta (Frontjak) Yanto yang memimpin langsung demo yang diikuti 300 orang dan 100 unit taksi itu.

Menurut dia, aksi tersebut mau tidak mau harus dilakukan agar pengelola Ancol bisa mendengarkan aspirasi para sopir taksi. Jika didiamkan, kebijakan yang memberatkan para sopir taksi itu tidak mungkin dihapus oleh pengelola Ancol. Dia berharap pengelola Ancol mengabulkan tuntutan para sopir taksi.

’’Tadi kami sudah bicara dengan perwakilan Ancol. Tetapi, hari ini (kemarin, Red) belum ada kepastian. Besok kami akan diberi kabar mengenai tuntutan para sopir taksi,’’ ungkapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Corporate Communication Manager PT Taman Impian Jaya Ancol Metty Yan Harahap menjelaskan, aksi demo yang dilakukan para sopir taksi itu terjadi lantaran mereka belum mengetahui betul kebijakan baru yang diterapkan di kawasan Ancol. Dia menjelaskan, seluruh armada taksi tetap diperbolehkan masuk gratis ke kawasan Ancol asal perusahaan taksi mengisi formulir yang disediakan pengelola Ancol.

’’Kami sudah siapkan form. Mereka (perusahaan) sopir taksi hanya perlu mengisi form untuk dapat masuk tanpa tiket,’’ kata dia.

Kebijakan tersebut, lanjut Metty, diterapkan untuk memastikan perusahaan taksi yang biasa mengoperasikan armada di kawasan Ancol. Dengan begitu, pihaknya bisa lebih mudah memberikan informasi bila pengunjung Ancol hendak menggunakan taksi. ’’Tujuan utama kami adalah meningkatkan layanan pengunjung. Juga memastikan kenyamanan pengunjung,’’ terangnya.

Agar aksi demo tidak mengganggu pengunjung dan aktivitas di kawasan Ancol, pihak pengelola dan kepolisian menurunkan 200 aparat gabungan. ’’Dari dalam, ada 100 petugas. Dari luar, 100 petugas,’’ ujarnya. (JPNN)

Buruh Transportasi 'Serbu' Gedung KPU

2014-06-10T02:05:00.000+07:00

FRONTJAK, Jakarta - Peringatan Hari Buruh Sedunia atau dikenal dengan May Day yang jatuh pada setiap 1 May, tidak hanya Istana Negara yang menjadi sasaran Buruh untuk berunjuk rasa.

Elemen buruh Front Transportasi Jakarta (Front Jak) menggelar aksi di depan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka menilai KPU sebagai alat yang dipakai pemilik modal untuk berkuasa.

Menurut Koordinator Front Jak, Adi, upaya KPU dengan meloloskan 10 partai politik (kemudian bertambah dua, pasca putusan PTTUN) adalah bukti bahwa KPU dikuasai kelompok pemilik modal.

"KPU penuh dengan kepentingan orang-orang berduit. Kami menolak rezim pemodal. KPU adalah legitimasi partai borjuis," tegas Adi dalam orasi di depan KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Jakarta.

Selain menyuarakan tolak rezim pemodal, massa aksi juga menyuarakan anti kapitalisme, anti monopoli jasa transportasi, tolak kenaikan harga BBM, serta mendesak pemerintah memberikan akses pendidikan murah dan berkualitas.

"Kami juga mendesak cabut aturan outsourcing, upah murah dan penangguhan upah," tegas orasinya. (aktual.com)

Ancol Didemo Ratusan Sopir Taksi

2014-06-10T01:58:00.000+07:00

Aksi Tolak Ancol

FRONTJAK, Jakarta - Puluhan pengemudi taksi melakukan aksi penutupan jalan didepan pintu masuk Taman Impian Jaya Ancol (TIJA). Aksi pemblokadean ini merupakan bentuk kekecewaan mereka atas pungutan biaya yang dilakukan pihak pengelola Ancol kepada para supir yang akan masuk kedalam area Ancol.

"Telah terjadi pungli di lingkungan Taman Impian Jaya Ancol (TIJA). Mereka dipungut uang sebesar Rp.20.000 tiap supir," ujar koordinator Font Transportasi Jakarta (Frontjak), Fery Abba saat dihubungi, wartabuana, Jumat (2/5/2014).

Dalam pemblokadean aksi yang dilakukan kemarin (Kamis 1/5/2014) kurang lebih 100 armada taksi dari berbagai perusahaan. Bahkan sebelum melakukan aksi tersebut, mereka melakukan konvoi kendaraan melintasi area stasiun Gambir - Gajah Mada - Mangga Dua - Gn. Sahari - hingga Pintu Masuk Taman Impian Jaya Ancol.

"Kita menuntut hapus monopoli jasa transportasi di lingkungan Taman Impian Jaya Ancol. Kita juga nuntut hapus pungli sebesar Rp 20,000 dan hapus outsourcing," kata Fery.

Sementara itu, Coorporate Comunication Manager PT Ancol Taman Impian, Meiti Yan Harahap, melalui media juga sudah memberikan penjelasan bahwa aksi yang dilakukan oleh para penegemudi itu, merupakan bentuk kesalahpahaman. Pasalnya, pihak Ancol sendiri telah mengeluarkan kebijakan yang intinya hanya ingin menertibkan para pengemudi taksi yang ingin masuk ke Ancol.

"Para perusahaan taksi bisa mengisi form yang sudah disediakan untuk dapat masuk tanpa tiket. Langkah ini di lakukan demi kenyamanan pengunjung juga," pungkas Meiti. (mercubuana.com)

Aksi Supir Frontjak Tuntut Penghapusan Restribusi (Global TV)

2014-06-08T23:27:00.000+07:00

Aksi Tolak Retribusi Ancol

FRONTJAK, Jakarta - Aksi Frontjak di Ancol adalah aksi yang dilakukan untuk menuntut penghapusan retribusi parkir bagi taksi kosong yang memasuki kawasan wisata Ancol. Manajemen ancol sendiri menyatakan kebijakan ini dibuat sebagai upaya penertiban kawasan wisata pantai tersebut.

Hingga saat ini pihak manajemen belum memenuhi tuntutan para supir yang merasa keberatan dengan pungutan tersebut apalagi para supir juga merasa turut andil dalam meramaikan kawasan wisata yang dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta tersebut.

Besok, Senin tanggal 9 Juni 2014, para supir akan mengadukan kasus ini bersama Sekber Buruh dan Komite Politik Alternatif ke DPRD DKI Jakarta dan Pemprov. Mereka masih terus berjuang dan akan terus melawan!

Demo Supir Taksi Frontjak Diganggu Provokator

2014-06-08T23:09:00.001+07:00

Pengrusakan mobil taksi oleh securiti. Global TV

FRONTJAK, Jakarta - Demo ratusan supir taksi yang tergabung di dalam Fron Transportasi Jakarta (Frontjak) terlibat adu jotos dengan petugas keamanan Ancol di depan pintu masuk wisata ancol. Frontjak mengalami kerusakan atas beberapa taksi dan kasus pengrusakan ini telah dilaporkan ke kepolisian. Dalam aksi supir ini, satu orang yang diduga sebagai provokator ditangkap setelah sebelumnya melarikan diri tapi akhirnya tercebur ke sungai.

Sopir Taksi Mengamuk Di Ancol

2014-06-08T22:33:00.001+07:00

Pengrusakan taksi oleh Sekuriti

FRONTJAK, Jakarta - Ratusan supir taksi terlibat adu jotos dengan petugas di depan pintu masuk wisata ancol,1 orang diduga sebagai provokator ditangkap dengan menceburkan diri ke sungai.

Lawan Pemerintahan Baru Hasil Pemilu Borjuis dan Bangun Alat Politik Alternatif

2014-06-04T18:18:00.000+07:00

Lawan Partai Borjuis

SEKBER BURUH BERSAMA KOMITE POLITIK ALTERNATIF

KAPITALISME TELAH GAGAL:

LAWAN PEMERINTAHAN BARU HASIL PEMILU BORJUASI 2014

DAN BANGUN ALAT POLITIK ALTERNATIF

Sejak krisis yang dialami oleh Negara-negara barat (Uni Eropa dan Amerika) 7 tahun yang lalu, perbincangan, perdebatan soal krisis masih kita dengar lewat pewartaan berbagai media publik, bahkan sampai saat ini. Dengan berbagai cara pula, Negara-negara liberal terus mencari jalan keluar dari KRISIS tersebut. Berbagai pertemuan antar Negara di dunia terus diselenggarakan dengan semangat “GLOBALISASI”, seperti G-20, G-8, AC-FTA, KTT ASEAN, Nasional Summit dan sebagainya, telah menghantarkan Rakyat semesta pada satu keadaan dimana tidak ada lagi sekat dan batasan antar Negara. Namun, tujuan dari semua upaya itu adalah tidak lain untuk mempertahankan kekuasaan kelas PEMODAL yang sejatinya sebagai kelas minoritas dari hantaman krisis untuk terus menindas dan menghisap rakyat.

NEOLIBERALISME, adalah istilah yang tepat untuk menyimpulkan zaman ini. Dengan kebijakan Stuctural Ajusment Program (SAP) dan Pasar Bebas. SAP sebagai program “perbaikan ekonomi” mencakup perubahan dalam bidang ekonomi mikro dan ekonomi makro (seperti kebijakan fiskal, monetar dan pasar yang difasilitasi oleh kebijakan politik sebuah negara) sebagai pagu utama Neoliberalisme. Kebijakan-kebijakan Neo-Liberal pada prakteknya secara umum adalah : 1) Penerapan prinsip “pasar bebas” dalam perspektif ekonomi negara. Mengecilkan sampai menghilangkan peran negara dalam ekonomi 2) Memotong sampai menghapuskan subsidi. 3) Swastanisasi (privatisasi) BUMN 4) Menghapus konsep “barang-barang public” dan menggantinya dengan “tanggung jawab individual”.

Keselarasan rezim penguasa antek kaum modal (SBY-BOEDIONO) dalam menjalankan agenda-agenda liberalisasi yang sudah dimandatkan dalam konsolidasi klas pemodal dengan para penguasa dari tingkat nasional sampai tingkat lokal melalui Nasional Summit pada tahun 2009 lalu sesungguhnya telah memuluskan lahirnya kebijakan-kebijakan yang anti rakyat, atas dasar menjamin iklim investasi yang kondusif kini kaum pemodal semakin dipermudah untuk mencaplok tanah-tanah rakyat dengan di keluarkannya UU Pengadaan Tanah, pendidikan semakin di kapitalisasi dengan dikeluarkannya UU Perguruan Tinggi, menjual tenaga kerja produktif dengan menjalankan politik upah murah, mencabut subsidi publik dengan menaikan harga BBM dan TDL yang semakin mencekik kebutuhan kehidupan rakyat, merampok sumber daya alam dan kekayaan alam lainnya dengan program MP3EI (Masterplan Percepatan Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia) dan seterusnya yang sejatinya adalah upaya untuk menyelamatkan KRISIS KAPITALISME yang sampai detik ini masih belum terselamatkan.

Kemunculan perlawan rakyat tani dan buruh dalam 3 tahun terakhir ini, seperti; perjuangan kaum tani di sinyerang, mesuji, bima, ogan ilir sumsel dll, yang telah memakan korban jiwa dan dua kali gerakan kaum buruh melakukan pemogokan nasional dalam perjuangan normatifnya adalah merupakan efek balik dari pelaksanaan kebijakan-kebijakan anti rakyat tersebut. Rezim SBY tidak lain merupakan hasil pesta demokrasi borjuasi 2004 dan 2009 yang telah terbukti GAGAL.

Bahkan celakanya lagi, rezim SBY telah meletakan dasar bagi pemerintahan selanjutnya melalui pemilu 2014 yakni PASAR BEBAS. Integrasi pasar regional di kawasan ASEAN dengan open akses market yang nanti dilembagakan lewat MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) atau ASEAN Economic Community (AEC) akan berlangsung efektif per 31 Desember 2015. Dalam cetak biru MEA, ada 12 sektor prioritas nantinya yang akan diintegrasikan. Sektor tersebut terdiri dari tujuh sektor barang yakni industri agro, elektronik, otomotif, perikanan, industri berbasis karet, industri berbasis kayu, dan tekstil. Sisanya adalah lima sektor jasa yaitu transportasi udara, pelayanan kesehatan, pariwisata, logistik, serta industri teknologi informasi (e-Asean). Sektor ini nantinya akan diimplementasikan dalam bentuk pembebasan arus barang, jasa, investasi, dan juga tenaga kerja terampil. Bentuk kerja sama ini bertujuan agar terciptanya aliran bebas barang, jasa dan tenaga kerja terlatih, serta aliran investasi modal yang lebih bebas, disebut bebas karena 4 komponen tersebut (barang, jasa, tenaga kerja dan modal) baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri akan diperlakukan sama.

Kebijakan liberalisasi pasar bebas, terutama pasar tenaga kerja terlatih di kawasan ASEAN bukan saja menjadi ancaman nyata bagi mayoritas buruh Indonesia namun juga akan berdampak pada proses penyerapan lulusan sekolah tinggi dan sekolah menengah kejuruan bagi pemenuhan pasar tenaga kerja Industri Nasional, sebuah persaingan yang selama ini tidak terelakkan terjadi diantara para pencari kerja menjadi semakin menajam dengan diberlakukannya pasar tenaga kerja yang terintegrasi dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN nantinya. Jika kita bicara soal tenaga kerja terdidik dan terlatih, tentunya ia tidak akan terlepas dari jenjang pendidikan sebagai salah satu tolak ukurnya. Faktanya, berdasarkan data BPS pada Februari 2013, dari jumlah angkatan kerja sebanyak 121,19 juta sebagian besar didominasi lulusan SD kebawah sebanyak 56, 67 juta (46,7 %), SMP 22,1 juta (18.25%), SLTA 11,03 juta ( 9,10 %) Diploma 3,41 juta (2,81%) dan lulusan universitas 8,36 juta (6,90%). Bisa kita bayangkan dengan sedikitnya jumlah tenaga kerja terdidik dan terlatih di Indonesia yang akan bersaing di pasar tenaga kerja, tentunya hanya akan menghasilkan LEDAKAN PENGANGGURAN di Indonesia.

Belum lagi dengan persoalan-persoalan konkrit yang dihadapi rakyat Indonesia saat ini (khususnya kaum buruh), masih langgengnya POLITIK UPAH MURAH serta system kerja KONTRAK dan OUTSOURCING telah menjadikan kelas pekerja Indonesia sebagai kaum terhina, tertindas dan dilecehkan di negerinya sendiri. Kita masih melihat banyaknya fenomena perjuangan kaum buruh yang menuntut hak-haknya (seperti: status kerja, upah layak, jaminan sosial tenaga kerja dll), justru mendapatkan tindakan reaksioner dari pengusaha dengan mem-PHK dan merumahkan kaum buruh. Bahkan manifestasi dari liberalisasi ketenagakerjaan telah sampai pada Perusahaan BUMN yang juga menerapkan system kerja kontrak dan outsourcing.

Tahun 2014, sebagai tahun politik dimana pemilu 2014 yang sejatinya sebagai ajang pesta para elit dan perampok, juga memberikan pengaruh pada iklim investasi di Indonesia. Sebelum bergulirnya pemilu calon legislatif pada 9 april yang lalu, Indonesia sudah kebanjiran investasi hampir Rp 500 Triliun yang diprediksi akan terus bertambah di sektor industry, seperti industri otomotif, elektronik dan jasa selain sektor pertambangan (melalui penerapan UU Minerba pada tahun 2014). Terlihat jelas bagaimana kaum modal mengintervensi pesta demokrasi Indonesia untuk mendukung elit politik pada pemilu 2014. Bahkan Bank Dunia telah menyatakan, bahwa pemimpin Indonesia selanjutnya bertugas untuk menaikkan harga BBM dengan mencabut subsidi. Teranglah bagi kita, bahwa pemilu 2014 bukanlah pemilu yang hendak mengangkat harkat dan martabat rakyat Indonesia dari penderitaan dan kemiskinan, melainkan hanya sebagai proses formal sekali dalam 5 (lima) tahun. Siapapun dan apapun yang terpilih nantinya, hanya akan melanjutkan skema liberalisasi ekonomi Indonesia untuk diabdikan pada kepentingan modal untuk terus menindas rakyat.

Jika saja kita kembali melihat ke belakang, untuk melihat dengan teliti terhadap “political tracking” partai-partai politik borjuasi yang terlibat dalam pemilu nanti - berikut dengan elit-elit politiknya, dari partai yang sudah lama maupun partai yang baru, maka dapat kita lihat satu-persatu partai tersebut, dan dapat kita lihat sejumlah kebusukan dan pengkhianatan terhadap cita-cita Republik untuk “KESEJAHTERAAN SEJATI”. Sejumlah partai-partai peserta pemilu borjuasi ini; dari mulai partai penguasa DEMOKRAT, GOLKAR, PDIP, GERINDRA, PKS, PAN, NASDEM, PKB, PKPI, PPP, PBB dll. Adalah partai-partai borjuasi yang kemudian melahirkan bandit-bandit dan perampok-perampok handal yang selalu mengorbankan rakyat indonesia, kolaborasi tingkat tinggi antara partai borjuasi dengan rezim yang berkuasa dari setiap pemilu kepemilu berikutnya telah membentuk kekuasaan Elit yang kemudian gemar menggadaikan kekayaan alam kepada kekuatan modal swasta (internasional maupun nasional). Sudah tidak diragukan lagi, bahwa rezim yang selama ini berkuasa adalah rezim yang mewakili klas borjuasi yang senantiasa menghamba kepada sistem Kapitalisme-Neo Liberalisme.

Selanjutnya, hampir kesemua kader-kader partai borjuasi tersebut adalah para pelaku koruptor, para pelanggar HAM, para perampas tanah rakyat dan para pendukung politik upah murah yang sudah dapat dipastikan baik SIPIL maupun MILITER yang nantinya akan menjadi PRESIDEN Republik Indonesia melalui mekanisme PEMILU borjuasi 2014 ini, maka akan tetap melanggengkan program Liberalisasi (ACFTA 2015, G-20 2020) yang tentunya akan semakin menjerumuskan Bangsa Indonesia kedalam Tatanan Masyarakat yang KAPITALISTIK dengan cara-cara yang MILITERISTIK pula. Hal itu, terlihat jelas ketika Negara mengkondisikan penindasan dengan membuat banyak sekali UU anti demokrasi, seperti UU Intelijen, UU Penanggulangan Konflik Sosial (PKS), UU Keamanan Nasional, UU Ormas. Dimana UU tersebut memiliki dampak menghambat rakyat dalam menuntut kesejahteraan. Secara umum, nafas UU tersebut memuat makna dominan untuk membatasi HAM ketimbang mendorong kewajiban negara melindungi dan memberikan jaminan keamanan termasuk melindungi HAM. Selain itu, konflik yang terjadi banyak juga diakibatkan karena hak rakyat diambil alih paksa/diserobot oleh negara. Dengan adanya UU tersebut, rakyatlah yang sering kali ditimpakan/dianggap memicu konflik karena reaksinya (mempertahankan tanah/haknya), sehingga rakyatlah yang menjadi objek untuk dikenakan UU tersebut.

Sehingga kami dari SEKBER BURUH bersama KOMITE POLITIK ALTERNATIF dalam momentum May Day memiliki 4 posisi, yakni:

Pertama, PEMILU 2014 BUKAN PEMILU RAKYAT. Kesimpulan ini kami dasarkan pada kenyataan :

1. Tidak ada satu pun program politik alternatif yang pro rakyat yang diprogramkan oleh partai-partai berikut calon-calon yang tampil sebagai peserta PEMILU 2014. Kalaupun beberapa calon menjanjikan program ini dan itu, program ini tidak lebih dari sekedar ‘jualan’ karena tidak benar-benar mampu dijelaskan cara mencapainya. Ditambah pula dengan tidak berkapasitas nya partai-partai dan calon-calon tersebut dalam rekam jejak kepemimpinan untuk menjalankan program apapun yang mereka tawarkan.

2. Tidak ada satu pun metode politik alternatif kerakyatan yang dijalankan oleh para peserta PEMILU 2014 yang menempatkan rakyat sebagai penguasa dari calon-calon wakil dan pemimpin nya kedepan. Ini dibuktikan dengan tidak ada nya satu pun calon yang memberikan hak kepada rakyat untuk mengevaluasi sampai mencopot mereka.

3. Dua hal diatas bersumber dari tidak ada nya satu pun partai alternatif kerakyatan yang tampil sebagai peserta PEMILU 2014 karena dihambat oleh sistem dan aturan yang tidak demokratis. Sehingga PEMILU 2014 nanti dapat dikatakan sebagai PEMILU nya BORJUIS karena hanya diikuti oleh partai-partai bandit dan penipu yang meletakkan keberpihakannya bukan pada rakyat, melainkan pada modal. Oleh karena nya, siapa pun yang akan memenangkan pemilu nanti nya, mereka akan tetap menjalankan skema liberalisasi segala bidang dan eksploitasi yang memiskinkan rakyat. Dan untuk itu kami akan terus pula melawan hasil-hasil PEMILU 2014.

Kedua, Tetapi bukan berarti kami dan rakyat sudah tidak membutuhkan demokrasi dan pemilu sebagai ajang demokrasi. Justru karena demokrasi yang ada hari ini sangat jauh dari memadai, maka PEMILU 2014 kami yakini tidak akan menghasilkan perubahan apa-apa, justru hanya akan membersihkan borok-borok partai politik yang selama ini bekerja menindas dan memiskinkan rakyat.

Oleh karena nya, dibutuhkan suatu GERAKAN ALTERNATIF yang mendorong pembukaan ruang demokrasi seluas-luasnya bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam politik yang menempatkan rakyat sebagai penguasa dari nasib bangsa dan rakyat kedepan. Partisipasi ini tidak dapat dibatasi hanya dengan memilih calon-calon yang ada, melainkan membangun satu kesatuan POLITIK ALTERNATIF untuk MELAWAN PEMILU 2014 yang berarti MELAWAN SISTEM PEMILU 2014 dan PARTAI-PARTAI PEMILU 2014, demi lahir nya PARTAI ALTERNATIF dan hadirnya pemilu yang benar-benar demokratis.

Ketiga, Kehadiran partai alternatif nanti sekurang-kurangnya harus mengusung program-program alternatif kerakyatan bagi perubahan bangsa dan rakyat kedepan, yakni :

1. Nasionalisasi aset-aset strategis bangsa dibawah kontrol rakyat, demi pengadaan sumber-sumber keuangan negara dan kesejahteraan rakyat. Aset-aset ini berada di berbagai sektor yang semakin dimiliki oleh swasta dan asing seperti: kehutanan, kelautan, perkebunan, tambang mineral dan energi, telekomunikasi, perbankan, transportasi, pendidikan dan kesehatan.

2. Tangkap, adili dan sita kekayaan koruptor.

3. Industrialisasi nasional yang ramah lingkungan bagi kemandirian nasional dan pembukaan lapangan pekerjaan.

4. Penghapusan hutang

5. Reforma agraria sejati; yaitu melakukan tata kelola tanah dan sumber-sumber agraria yang modern dan berkeadilan.

6. Pemberlakuan upah layak nasional dan penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing serta membentuk Undang-Undang Perlindungan Buruh.

7. Pemberian subsidi bagi rakyat demi : [1]. Pendidikan, kesehatan dan air minum gratis. [2]. Pangan, energi, perumahan, transportasi dan komunikasi murah.

8. Penataan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui partisipasi rakyat dan teknologi modern tepat guna.

9. Kesetaraan hak sosial, ekonomi, politik dan budaya terhadap perempuan

10. Pembukaan ruang demokrasi seluas-luasnya : [1]. Pencabutan seluruh UU anti-demokrasi, termasuk merubah sistem kepartaian dan pemilu menjadi partai dan pemilu yang demokratis. [2]. Kebebasan dan solidaritas untuk keberagaman suku, agama dan ras. [3]. Kebebasan berekspresi dan berkesenian bagi pembangunan kebudayaan kerakyatan.

11. Pengadilan rakyat untuk para koruptor dan pelanggar kejahatan kemanusiaan berat.

12. Hak referendum bagi rakyat untuk partisipasi dan kontrol kebijakan negara.

13. Pembentukan badan-badan musyawarah rakyat yang berfungsi mengawasi dan mengontrol penjalanan program-program tersebut diatas oleh pemerintahan terpilih.

Oleh Karena itu, kebutuhan mendesak gerakan rakyat yang anti terhadap pemerintahan Neo-Liberalisme saat ini adalah membangun kekuatan politik rakyat sebagai alat perjuangan politik bersama, namun Kebutuhan akan persatuan perjuangan serta meningkatkan kualitas perjuangan politik gerakan rakyat haruslah berlandaskan pada kekuatan rakyat itu sendiri (persekutuan ideologis kaum buruh, tani, miskin kota, mahasiswa, nelayan, dll). Tidaklah tepat pembangunan gerakan politik rakyat dengan menyandarkan taktik “mendompleng” kepada kekuatan partai politik borjuasi ataupun mendukung calon presiden yang populer pada pemilu borjuasi 2014 ini, adalah merupakan taktik yang keliru sekalipun hanya sebagai proses pembelajaran politik.

Keempat, membangun KONFEDERASI ALTERNATIF bagi gerakan buruh. Bahwa Konfederasi yang hari ini ada belum mampu menjadi pelopor perjuangan sejati bagi klas buruh bahkan mereka menjadi sekutu bagi elit borjuasi. Sehingga klas buruh yang sadar dan terus berlawan membutuhkan alat Konfederasi Alternatif yang berbeda dengan Konfederasi-konfederasi yang sudah ada. Konfederasi Alternatif ini dibangun secara nasional dengan menyatukan serikat-serikat, federasi-federasi, maupun konfederasi yang telah menginsafi bahwa perjuangan klas buruh tidak bergandengan tangan dengam elit-elit politik borjuasi, maka sudah barang tentu perjuangan klas buruh akan semakin besar dan kuat dalam menuntaskan persoalan-persoalan perburuhan.

Maka menjadi tugas sejarah bagi kita, MEMPERKUAT ORGANISASI dan MEMBANGUN PERSATUAN RAKYAT untuk menentukan TAKDIR dan NASIB kita sendiri sebagai Rakyat Indonesia yang terhina, diinjak dan dilecehkan di atas tanah air kita sendiri. Tanpa lelah terus mengupayakan pembangunan KONFEDERASI ALTERNATIF gerakan buruh, serta terus-menerus memperluas kesadaran Anggota dan segenap Rakyat, membangun ALAT POLITIK ALTERNATIF untuk mewujudkan PEMERINTAHAN TRANSISI di bawah kepemimpinan KELAS BURUH yang tidak akan pernah berkompromi atau bekerjasama dengan klas BORJUASI!!!

Sekber Buruh Bersama Komite Politik Alternatif:

FPBI (Federasi Perjuangan Buruh Indonesia), SGBN (Sentra Gerakan Buruh Nasional), GSPB (Gabungan Serikat Perjuangan Buruh), SPKAJ (Serikat Pekerja Kereta Api Jabodetabek), SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia), Frontjak (Front Transportasi Jakarta), PPI (Persatuan Perjuangan Indonesia), KPO-PRP (Kongres Politik Organisasi - Perjuangan Rakyat Pekerja), PPR (Partai Pembebasan Rakyat), SMI (Serikat Mahasiswa Indonesia), PEMBEBASAN (Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional), KPOP (Kesatuan Perjuangan Organisasi Pemuda), SGMK (Sentral Gerakan Muda Kerakyatan), SeBUMI (Serikat Kebudayaan Rakyat Indonesia), SPRI (Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia), LMND (Liga Mahasiswa Demokrat Indonesia), GMI (Gerakan Mahsiswa Indonesia), PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia), KPA (Konsorsium Pembaharuan Agraria), GRI (Gerakan Rakyat Indonesia)

Kontak:

085695026593 (Santoso), 089650544929 (Sultoni), 081219235552 (Ilham Syah), 081364578636 (Ramses), 085013310479 (Ata)

Frontjak Tuntut Penghapusan Pungutan Parkir Terhadap Sopir Taksi

2014-06-04T17:42:00.000+07:00

Aksi Tolak Ancol di HI, dok. okezone

Pada hari Rabu, 30 April 2014 sekitar pukul 12:30 wib, sopir taksi yang tergabung di dalam Fron Transportasi Jakarta (Frontjak) melakukan aksi unjuk rasa melintasi Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta.

Dalam aksinya, FRONTJAK menuntut penghapusan retribusi masuk bagi taksi yang memasuki lahan parkir tempat hiburan dan mall. Menurut mereka, dengan adanya retrubusi parkir bagi taksi membuat penghasilan mereka menurun. Kebijakan yang berbau privatisasi ini harus dilawan!

Ratusan Sopir Taksi Blokir Pintu Masuk Ancol

2014-06-04T16:40:00.000+07:00

Aksi Frontjak tolak pungli, dok. okezone

Kecewa dan keberatan dengan kebijakan manajemen pengelola Taman Impian Ancol , para sopir taksi yang tergabung dalam Front Transportasi Jakarta (Frontjak) memblokir gerbang utama pintu masuk Ancol, Kamis (1/5). Aksi para sopir sendiri dipicu oleh kebijakan manajemen yang mewajibkan taksi tanpa penumpang yang ingin masuk kawasan Ancol membayar retribusi. Kebijakan tersebut sudah berlangsung sejak sepekan ini. Padahal, sebelumnya para sopir taksi bebas keluar masuk Ancol tanpa harus membayar retribusi. Dengan kebijakan yang ada saat ini dinilai cukup memberatkan sopir taksi karena wajib membayar Rp 20 ribu meski dalam keadaan tanpa penumpang.

Pantauan tdi lapangan, dalam aksinya para sopir taksi memarkirkan kendaraannya tepat di gerbang utama hingga menutup akses pengunjung Ancol. Aksi blokir ini dilakukan bukan untuk menghalangi pengunjung tapi untuk meminta perhatian penegelola Ancol agar menghapus kebijakan yang mencekik leher sopi taksi. Sementara itu, ratusan petugas kepolisian, sekuriti dan tampak juga di belakang aparat puluhan laki-laki yang bergerombol dikerahkan untuk berjaga-jaga disekitar lokasi demo (beritajakarta.com).

Masuk Ancol Dikenai Tarif, Sopir Taksi Demo di Pintu Masuk Utama

2014-06-03T19:33:00.000+07:00

Tolak Retribusi Liar

FRONTJAK, Jakarta - Ratusan pengemudi taksi melakukan aksi unjuk rasa di Kawasan Rekreasi Ancol, Jakarta Utara, Rabu (7/5/2014). Unjuk rasa dilakukan terkait aturan baru mengenai retribusi tanda masuk yang dikenakan kepada pengemudi taksi yang masuk ke dalam Taman Impian Jaya Ancol. "Kita inginkan aturan tersebut dihapus. Kami masuk Ancol bukan untuk rekreasi, tetapi untuk menjangkau pengguna jasa," ujar Gono, seorang koordinator dari Front Transportasi Jakarta (Front Jak), saat ditemui di Ancol.
Menurut Gono, aturan tersebut mulai berlaku sejak satu minggu yang lalu. Dalam aturan tersebut, setiap taksi yang masuk ke dalam kawasan wisata Ancol diwajibkan membayar retribusi tanda masuk sebesar Rp 20.000. Namun, untuk taksi dari Bluebird dan Express diperbolehkan masuk tanpa harus membayar retribusi.
Peristiwa serupa, menurut Gono, pernah terjadi di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Namun, setelah dilakukan pembicaraan, pengelola stasiun mencabut aturan pembayaran tersebut. Dikhawatirkan, kata Gono, aturan serupa akan berlaku di mal, pusat perbelanjaan, dan pusat rekreasi yang lain.
Para sopir taksi yang berunjuk rasa beranggapan, keberadaan mereka sebetulnya memberikan dampak yang positif terhadap Ancol. Dalam perannya sebagai moda transportasi umum, keberadaan taksi memudahkan wisatawan untuk menjangkau kawasan rekreasi Ancol.
Pantauan Kompas.com, kegiatan unjuk rasa mengarah pada pintu masuk utama Ancol. Mereka membawa spanduk dan karton yang bertuliskan tuntutan kepada pengelola Ancol, untuk mencabut aturan yang berlaku tersebut.
Akibatnya, untuk sementara loket di pintu masuk ditutup untuk sementara. Hingga pukul 12.30, aksi unjuk rasa masih berlangsung kondusif. Belum ada keterangan atau tanggapan yang diberikan terkait unjuk rasa tersebut oleh pengelola Taman Impian Jaya Ancol. (megapolitan.kompas.com)

Frontjak in Media: Merasa Mendapat Diskriminasi, Ratusan Sopir Taksi Demo Ancol

2014-06-03T14:55:00.002+07:00

Aksi Frontjak di Ancol

FRONTJAK, Jakarta- Ratusan taksi se-DKI Jakarta yang tergabung dalam Front Transportasi Jakarta (Front Jak), menggelar aksi di depan pintu masuk utama tempat wisata Taman Impian Jaya Ancol. Masa aksi juga memblokade akses menuju tiket masuk dengan palang peringatan. Rabu,(07/05/2014).

Sempat terjadi keributan antara massa aksi dengan petugas yang memaksa untuk terus masuk kedalam. Aksi yang menolak untuk membayar retribusi sebesar dua puluh ribu rupiah. Sempat diwarnai keributan antara massa aksi dengan petugas yang memaksa untuk terus masuk kedalam karena tuntutan mereka tidak dipenuhi.

“Saya meminta pengelola Taman Impian Jaya Ancol untuk menghapus restribusi dua puluh ribu rupiah, karena kami telah membayar distribusi ke ancol setiap 6 bulan sekali dan mereka telah melanggar perda.” ungkap Danil Dalih selaku kordinasi lapangan.

Menurut mereka pengelola Taman Impian Jaya Ancol terlalu pilih-pilih dan merasa terdiskriminasi karena ada dua perusahaan taksi yang bebas keluar masuk tanpa retribusi dua puluh ribu rupiah.

“Klo memang tidak boleh jangan pilih-pilih macam merk taksi, dong. Kita merasa mendapat diskriminasi klo seperti ini karena kami juga memiliki izin dan ada SK Gubernur. Kita measa janggal aja klo gini.” tukas Carida yang akrab dipanggil Pak de salah satu pendemo.

Aksi yang sudah berjalan selama dua hari ini akan terus dilancarkan jika tuntutan mereka untuk menghapus retribusi sebesar Rp. 20.000,- tidak dipenuhi. (kabar7)

May day 2012 FRONTJAK dan SBMI

2014-06-03T14:15:00.000+07:00

May Day 2012

Frontjak in Media: Dikenakan Biaya Masuk, Sopir Taksi Blokir Gerbang Ancol

2014-06-02T21:16:00.000+07:00

Lawan Pungli, Frontjak

Ratusan sopir taksi yang tergabung dalam Front Transportasi Jakarta (Frontjak) kembali memblokir pintu masuk utama Taman Impian Jaya Ancol, Rabu (7/5). Para sopir taksi itu memarkairkan taksinya tepat di gerbang utama hingga menutup akses pengunjung Ancol.

"Kita dijanjikan boleh masuk tanpa bayar. Ternyata, sejak Senin (5/5) kemarin hingga sekarang hanya dua perusahaan taksi yang boleh masuk"

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap manajemen yang mewajibkan taksi tanpa penumpang yang ingin masuk kawasan Ancol membayar biaya masuk sebesar Rp 20.000. Selain itu, mereka juga merasa dibohongi karena janji manajemen untuk memperbolehkan masuk sejak Senin (5/5) kemarin ternyata tidak benar.
"Kita dijanjikan boleh masuk tanpa bayar. Ternyata, sejak Senin (5/5) kemarin hingga sekarang hanya dua perusahaan taksi yang boleh masuk," ujar Daniel Dali, Koodinator Aksi, Rabu (7/5).
Perlakuaan diskriminasi ini membuat kecewa para sopir. "Ini namanya diskriminasi, bagaimana dengan para sopir yang memiliki taksi secara perseorangan?. Apakah kita sebagai organisasi tidak bisa dianggap sebagai badan resmi, kalau hari ini tidak ada kejelasan kita akan kembali blokade Ancol," tegasnya.
Coorporate Comunication Manager PT Ancol Taman Impian, Meitty Yan Harahap, mengatakan kebijakan ini demi menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung Ancol. Sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, para sopir yang masuk dan membawa penumpang dari Ancol terdata oleh manajemen.
"Memang saat ini ada dua perusahaan yang sudah terdaftar. Terkait teman-teman yang tergabung dalam organisasi, silakan sampaikan proposalnya dan akan kita pelajari kelayakannya," tandas Meitty.
Pantauan beritajakarta.com, hingga pukul 13.00 aksi masih berlangsung. Aksi para sopir pun sempat memanas karena barisan massa beberapa kali mencoba masuk untuk menjemput rekan-rekan mereka yang tengah bernegosiasi. Sedangkan negosiasi sendiri tak kunjung usai. Sementara pengunjung yang ingin masuk ke dalam Ancol diarahkan ke 3 pintu lain.
Kepala Bagian Operasional Polres Jakarta Utara, AKBP Allan D Satya, mengatakan pihaknya menerjunkan sebanyak 80 personel untuk mengamankan aksi demo yang dilakukan para sopir tersebut. Pihaknya masih terus mengupayakan mediasi antara pihak manajemen Ancol Taman Impian dengan perwakilan para sopir.
"Kita upayakan mediasi agar tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hingga sekarang masih dilakukan pertemuan antara perwakilan sopir dengan manajemen Ancol," tandasnya. (beritajakarta)

Perempuan Juga Bisa Jadi Sopir Taksi

2014-06-02T20:39:00.000+07:00

Sopir taksi perempuan

Sopir perempuan terutama untuk angkutan transportasi umum seperti taksi sudah tidak asing kita temukan di Jakarta. Inilah sedikit kisah sopir taksi perempuan di Jakarta.

Ratusan Sopir Taksi Frontjak Blokir Pintu Masuk Ancol

2014-06-02T19:53:00.000+07:00

Aksi Blokir Ancol

Aksi Blokir Ancol Lawan Pungli dilakukan oleh ratusan sopit taksi di jakarta utara berkaitan dengan kebijakan manajemen Ancol yang memaksa para sopir taksi membayar retribusi walau taksi tidak membawa penumpang saat memasuki taman rekreasi Ancol.

Aksi Ratusan Pengemudi Frontjak di Ancol Nyaris Ricuh

2014-06-02T19:47:00.000+07:00

Aksi ratusan sopir di Ancol

Sopir taksi yang tergabung di dalam Fron Transportasi Jakarta (Frontjak) kembali melakukan aksi di depan gerbang Ancol Jakarta Utara.

Menolak pungutan yang dilakukan manajemen saat mobil taksi dalam keadaan kosong adalah perampasan penghasilan sopir taksi yang beroperasi di wilayah tersebut. Seharusnya pihak manajemen Taman Impian Jaya Ancol memberikan akomodasi bagi para sopir taksi yang telah ikut andil membawa pengunjung ke Ancol. Kenapa malah dipungut bayaran pada saat masuk tidak membawa penumpang?

Frontjak In Media: Sopir Taksi Demo Balaikota Minta Retribusi Dicabut (Indopos)

2014-06-02T18:49:00.001+07:00

Aksi Frontjak di Balaikota Jakarta, dok. istimewa

FRONTJAK, Jakarta – Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, dipenuhi puluhan taksi dari berbagai perusahaan taksi di Ibu Kota. Mereka bukan hendak mencari penumpang, melainkan ingin melakukan unjuk rasa. Para pengemudi taksi yang tergabung dalam Front Transportasi Jakarta (FTJ) tersebut, merasa diperlakukan diskriminasi.

"Kami menuntut dihapuskannya retribusi masuk sebesar Rp 20 ribu untuk setiap taksi yang masuk ke areal lokasi wisata, dan hotel-hotel di Jakarta," ujar Bambang pengemudi Gading Taksi, yang menjadi koordinator unjuk rasa pada INDOPOS, Rabu (30/4).

Bambang mengatakan, ia dan rekan-rekannya hanya ingin menjemput penumpang yang berada di areal Ancol, dan hotel-hotel di Ibu Kota. Tapi Kenapa harus disuruh bayar Rp 20 ribu. "Peraturan itu sangat memberatkan bagi kami," katanya.

Koordinator aksi lainnya, Feri Abah menegaskan, awak taksi sangat keberatan dengan pengenaan retribusi. Pemberlakuan retribusi masuk tersebut sudah dimulai sejak Senin (28/4) lalu. Parahnya, pihak pengelola juga melakukan diskriminasi terhadap armada taksi. Karena, taksi jenis blue bird dan Ekspress tidak dikenakan retribusi serupa.

"Seluruh armada taksi kecuali Blue Bird dan Ekspress harus bayar Rp 20 ribu walau hanya untuk menjemput penumpang," tegasnya.

Feri menambahkan, dirinya sudah lebih 10 tahun mangkal di areal TIJA, namun baru kali ini ada peraturan seperti itu. "Kami menduga diskriminasi dan aturan baru ini sengaja diciptakan agar pengusaha taksi besar bisa monopoli," tegasnya.

Aksi unjuk rasa yang melibatkan sekitar 70 armada taksi, antara lain diikuti oleh arnada taksi dari Gamya, Kosti Jaya, Taxiku, dan lainnya. Mereka memarkirkan kendaraanya di depan kawasan Balaikota, sehingga arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan agak tersendat. (indopos)