Abu Nawàh Kageugröp, Kageugröp Kakeuh....

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH oleh Mudjisantosa: sanggah di Pepres 16 tahun 2018 dan Per LKPP No. 9...

2018-11-28T14:56:00.001+07:00

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH oleh Mudjisantosa: sanggah di Pepres 16 tahun 2018 dan Per LKPP No. 9...: Ada tiga macam sanggah yaitu Sanggah di penetapan penyedia yang lulus kualifikasi, ada sanggah dalam penetapan pemenang tender, serta ada...

(Analisis) Perang Dingin Para Demagog

2017-01-31T12:16:00.000+07:00

Selama ini kita lupa kepada "Para Demagog", bahkan sangat jarang kita temukan media maupun medsos yang membahas demagog dan sepertinya kurang diminati oleh para analis politik. Sadar atau tidak sadar semua instrumen telah dikerahkan, dari mulai (menurut catatan saya) :

1. Tabloid online yang pada tahun 2014 berhasil merusak citra Jokowi;

2. Blunder lips Ahok yang diseret untuk mencuatkan konflik antar agama;

3. Munculnya palu arit di uang kertas yang sejatinya itu hanya hasil rectoverso: teknik mencetak uang kertas dan menimbulkan gambar tak karuan yang kemudian disinyalir persis seperti palu arit, adapun bila ini benar palu arit, seharusnya juga diramaikan dizaman SBY;

4. Isu revolusi sistem yang dikemukakan oleh beberapa ormas agama;

5. Pembenturan masyarakat yang dimonitoring oleh aparat untuk memberangus ormas;

6. Isu 10 juta warga Cina yang diduga sebagai langkah kolonialisasi;

7. Kebangkitan PKI; dan

8. Seterusnya (silahkan saudara seword bisa isi sendiri).

Sangat jelas, kita sedang dalam masalah teknis yang sengaja tak diurai oleh para elit. Teknis yang sempurna menjepit rasa nyaman kita. Para demagog sangat kompak membuat kita tak karuan. Kita saling benci dan saling tuding, kita bersitegang memperebutkan sesuatu yang kita anggap “INDONESIA”.

Beberapa dari kita mungkin masih merasa asing dengan istilah “demagog”, ini membuat kita tak lagi sehat menilai konflik. Merujuk kepada KBBI, Demagog berarti penggerak (pemimpin) rakyat yang pandai menghasut dan membangkitkan semangat rakyat untuk memperoleh kekuasaan.

Dengan kata lain Demagog ialah istilah untuk para politisi yang menanamkan keresahan, kemudian mengeksploitasi keresahan ini agar timbul kecurigaan publik pada pihak-pihak yang sejatinya tak perlu dicurigai. Sampailah kita semua pada titik temu-titik temu yang menjadi tujuan para demagog, titik temu kehancuran.

Nah. Politik keresahan yang diusung oleh para demagog ini tak akan bisa sempurna tanpa adanya “pemujaan”. Bisa dipahami, pemujaan adalah langkah yang secara otomatis membuka potensi benci terhadap pihak-pihak yang tak turut meramaikan pemujaan terhadap figur-figur yang saat ini sedang digodok untuk mensukseskan proyek demagogi.

Tak sedikit dari kita yang dibenci atau membenci saudara dekat atau saudara jauh (apalagi cuma teman atau orang yang tak kita kenal baik), tidak sedikit dari kita yang mengkafirkan dan dikafirkan oleh saudara dekat atau saudara jauh. Jelas bukan? siapapun kita, yang dibenci atau membenci, kita adalah korban para demagog.

Tulisan ini juga bertujuan untuk membuka mata dan pikiran kita terhadap situasi politik yang sedang berlangsung progresif di hadapan kita. Adapun bila kita tetap saling membenci, itu sama sekali tak akan menguntungkan kita. Secara logis dan praktis, kebencian akan selalu menghancurkan.

Indonesia telah menjadi taman terindah bagi para demagog. Mereka mengangkangi hukum dalam negeri dan beraktifitas dengan bebas tanpa halangan. Presiden adalah buruan utama yang diharapkan tumbang, tentunya demi tertutupnya kebejatan-kebejatan elit terdahulu.

“Jadi para demagog ini bertujuan hanya untuk menjatuhkan Jokowi?”

Pertanyaan ini sebetulnya menjebak, karena jawaban atas pertanyaan ini juga membuka peluang kebencian pihak-pihak tertentu kepada kita. Hendaknya jangan terburu-buru menjawab, perhatikan beberapa kepentingan dan tujuannya masing-masing.

Sejauh ini, kita melihat ada 2 kepentingan besar dalam konflik yang menimpa negri ini.

1. HRS berkepentingan untuk memenjarakan Ahok.

2. Elit terdahulu yang sakit hati berkepentingan untuk menjatuhkan Jokowi.

Garis besarnya itu. Bila diurai mendetail, berdasarkan poin pertama: Kita harus mengakui konsistensi Habib Rizieq terkait aneka ragam gerakan dan aksi-aksinya untuk memenjarakan Ahok yang memang Ahok pantas dipenjara (atau bahkan dihilangkan dari muka bumi ini). Habib Rizieq mungkin tak berkepentingan untuk menjatuhkan Jokowi, tapi aksi-aksinya bukan kendaraan murah yang tak mencuri perhatian para mantan elit utuk menungganginya. HRS stabil pada tujuannya dengan menyerukan konsep kepemimpinan berdasarkan ajaran Islam. Ini tampak pada keterbukaannya pada Anies Baswedan. Ini membuktikan bahwa isi kepala HRS adalah “Yang penting Muslim”.

Para mantan elit, termasuk SBY. Mungkin risau dengan kejujuran Jokowi dan beberapa sikap Jokowi yang sepertinya menyindir kinerjanya dulu. Belum lagi soal Antasari Azhar yang pada zaman SBY divonis penjara 20 tahun atas tuduhan pembunuhan. Dan Jokowi mengeluarkannya padahal masa tahanannya masi tersisa 13 tahun. Jokowi memiliki kartu mati SBY dan sementara Antasari belum diberi kesempatan bernyanyi. Kemudian melihat posisi Ahok yang sangat mungkin dijadikan hajatan untuk melejitkan politik keresahan.

Para elit bermain jenius dalam ini, bertransformasi menjadi demagog. Serta mempengaruhi berbagai figur yang sedang merebut status quo untuk meramaikan keresahan publik juga. Jadi jangan heran bila mereka menggunakan metode yang sama (politik keresahan) untuk mencapai tujuannya. Para demagog ini tak ingin keresahan publik berakhir.

Ahok sampai saat ini belum dipenjara..??? Mengapa..???

Kemungkinan ada satu atau dua demagog yang berkhianat kepada demagog lainnya dan mengkusutkan persidangan Ahok agar tak lekas selesai. Tujuannya agar Ahok tak dipenjarakan. Jelas, ini ruangan kotor untuk semakin membuat publik yang awalnya sakit hati pada Ahok, menjadi sakit hati juga pada Jokowi. Tentu dia bukan HRS, karena kita tidak melihat HRS berkhianat atas ucapan-ucapannya karena dari awal dia memang satu tujuan, yaitu menolak kepemimpinan non muslim.

Kunci keresahan publik saat ini ada di tangan HRS. Ini yang dimanfaatkan oleh para demagog lainnya. Kemungkinan besar, bila HRS berhenti menyuarakan gugatannya untuk memenjarakan Ahok, akan terjadi perang antar demagog. Ini yang kita tunggu-tunggu, saat di mana perang terjadi namun pihak-pihak yang terlibat hanya person Antagonis.

Gimana perasaanmu bro ?

Surat Edaran Nomor 13/2016 Tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2017

2016-11-23T14:22:00.000+07:00

SE Ka.LKPP No.13 Tahun 2016 tentang Tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2017

Kegalauan Pejabat Pengelola Pengadaan antara Menjaga Integritas atau Larut dalam Intervensi

2016-10-06T12:16:00.001+07:00

Menjadi pejabat pengelola Pengadaan Barang/Jasa baik Pejabat Pengadaan/Pokja ULP, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maupun Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan bukanlah hal yang menyenangkan bagi sebagian PNS. Banyak kegalauan yang dialami tatkala seorang PNS ditetapkan untuk menduduki jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Mulai dari honor yang tak sebanding dengan besarnya tanggung jawab, beban dan risiko pekerjaan yang besar sampai dengan kuatnya arus intervensi dari pihak-pihak tertentu. Dengan kegalauan Intervensi yang harus diimbangi dengan integritas.

Integritas dapat diartikan sebagai tindakan yang sesuai dengan norma, nilai, dan prinsip yang telah diatur. Integritas juga mengandung arti kejujuran. Dalam Pengadaan Barang/Jasa integritas merupakan persyaratan pertama yang harus dimiliki oleh pejabat fungsional pengadaan, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan/Pokja ULP, dan Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Perwujudan dari integritas dituangkan dalam Pakta Integritas yang harus ditandatangani oleh PPK, Pejabat/Pokja ULP, dan PPHP.

Pakta Integritas merupakan surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 1 angka 13 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya). Pakta Integritas hanyalah selembaran kertas yang dijadikan dokumen pelengkap dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, namun nilainya bagaikan sumpah yang harus ditanggung oleh Pejabat Pengelola Pengadaan. Jika melanggar, kurungan penjara sudah menanti.

Integritas seseorang seringkali larut ke dalam intervensi yang dilakukan dari pihak-pihak tertentu. Intevensi sering diartikan sebagai tindakan campur tangan oleh oknum untuk mencapat tujuan tertentu dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Bentuk bentuk intervensi yang sering terjadi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, salah satunya tekanan untuk memenangkan Penyedia tertentu. Dan inilah yang sering terjadi. Istilah yang umumnya digunakan adalah “arahan/titipan” yang dibalut dengan kata “Kebijakan”.

Semua pihak yang terlibat seakan dipaksa untuk mengamini sekaligus mengamankan "kebijakan" tersebut. Bagi PNS yang tidak mengikuti "kebijakan" tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak loyal oleh kalangan PNS yang sudah familiar dan bahkan terbiasa dengan "kebijakan" buah simalakama tersebut. Akibatnya bagi seorang PNS bisa saja dipindahtugaskan (mutasi) bahkan dibebastugaskan (non job) jikalau mereka melawan arus "Kebijakan" semu tersebut. Loyalitas seringkali disalahtafsirkan sebagai sikap sesorang yang harus tunduk dan mengikuti apapun perintah atasan termasuk menabrak aturan sekalipun.

Perintah atasan yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan wajib hukumnya untuk tidak dilaksanakan. Hanyalah orang-orang berintegritas yang punya keberanian untuk “melawan” "kebijakan" yang salah tersebut. Itulah salah satu alasan mengapa integritas merupakan persyaratan pertama yang harus dipenuhi oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Integritas salah satu faktor utama yang dapat menafikan intervensi.

Secara umum intervensi akan berpengaruh buruk terhadap tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government). Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, intervensi yang banyak dilakukan oleh oknum ini akan mengganggu terciptanya mekanisme pasar sehingga mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat diantara para pelaku usaha.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mendefinisikan persaingan usaha yang tidak sehat sebagai persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Undang-Undang tersebut juga menekankan bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu. Demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.

Faktanya, intervensi yang menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat ini bukan hanya terjadi pada tahapan Pemilihan Penyedia lelang saja. Dari hulu hingga hilir seakan tak pernah luput dari intervensi. Mulai dari tahap perencanaan sampai dengan barang/jasa itu ada. Berikut ini kita uraikan secara garis besar praktik-praktik intervensi dalam setiap tahapan.

Tahap Perencanaan; Penyusunan perencanaan harus didasarkan pada kebutuhan (based on need) bukan semata-mata pada keinginan (based on want). Istilah mudahnya, "Udah beli aja barang A, daripada uang negera tidak terpakai!". Intervensi bentuk seperti ini seringkali menyebabkan proses penganggaran hanya berdasarkan pada keinginan pihak-pihak tertentu. Identifikasi kebutuhan yang seharusnya menjadi dasar penyusunan kegiatan menjadi terabaikan.

Tahap Pemilihan Penyedia (Tender); Pada tahap ini kadang-kadang terjadi dikarenakan telah terjadi intervensi pada tahap perencanaan sebelumnya. Dan bisa dikatakan intervensi pada tahap ini sangatlah kuat. Proses pemilihan Penyedia seringkali dianggap hanyalah formalitas. Pemenang tender sebenarnya sudah ada sejak awal. Segala prosedur yang telah dijalankan hanyalah upaya untuk menggugurkan kewajiban saja untuk menggoalkan tujuan. Pokja ULP “dipaksa” memutar otak untuk memenangkan “titipan/arahan” dengan segala cara. Pengaturan dalam proses pemilihan Penyediapun dilakukan. Indikasi adanya pengaturan tersebut sebenarnya mudah dikenali.

Beberapa contoh adanya indikasi pengaturan dalam proses pemilihan Penyedia yaitu Persyaratan dalam dokumen pemilihan tidak sesuai ketentuan dan adanya indikasi persyaratan yang mengada-ada dengan tujuan mempersempit peluang Penyedia yang lain dan Penyedia yang dimenangkan cenderung memiliki nilai penawaran mendekati nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dengan peringkat dibawah; dan masih banyak lagi indikasi lainnya.

Tahap Pelaksanaan Kontrak; setelah pengumuman pemenang dan tidak ada sanggahan/sanggahan tidak benar, Panitia Pengadaan mengajukan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada PPK, selanjutnya PPK menerbitkan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa). BAHP dan SPPBJ merupakan langkah awal menuju Kontrak. PPK bisa saja tidak sependapat dengan keputusan Pokja ULP dalam hal penetapan pemenang lelang. PPK yang jeli seharusnya meneliti terlebih dahulu semua proses yang dilakukan oleh Pokja ULP sebelum menerbitkan SPPBJ. Jika ada yang tidak sesuai dengan ketentuan/melanggar prosedur maka PPK mempunyai kewenangan untuk tidak menerbitkan SPPBJ. Selanjutnya permasalahan tersebut dibawa ke tingkat PA/KPA untuk diputuskan. Keputusan PA/KPA bersifat final.

Intervensi dari hulu ke hilir menjadikan PPK tidak dapat berbuat banyak walaupun sebenarnya mengetahui ada sesuatu yang salah dalam tiap tahapan proses lelang. Kewenangan PPK seakan dikebiri. PPK tidak berkutik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya mengendalikan pelaksanaan Kontrak. Justeru sebaliknya, seringkali Penyedia atau pihak lain yang mengendalikan pelaksanaan Kontrak.

Kontrak yang berakhir dengan serah terima pekerjaan juga tidak luput dari intervensi. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan terpaksa harus ditandatangani oleh PPHP walaupun hasilnya tidak sesuai dengan kondisi lapangan dan ketentuan yang diatur dalam Kontrak.

Harus diingat bahwa para pejabat pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) maupun pengelola keuangan negara mempunyai tugas dan kewenangannya masing-masing. Pada suatu saat para pihak yang terlibat akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan tugas dan kewenangannya tersebut.

Sumber : www.pengadaan.web.id

Produk Politik Dinasti Bermasalah

2016-10-05T16:28:00.001+07:00

Produk Politik Dinasti Bermasalah - Komisi Pemberantasan Korupsi

“Publoe” Nanggroe | AceHTrend

2016-08-24T12:41:00.001+07:00

“Publoe” Nanggroe | AceHTrend

Pelanggaran Pasal 56 Ayat 11 Perpres 54 Tahun 2010 sejak diberlakukannya, Kesengajaan atau Ketidaktahuan?

2016-03-31T21:17:00.001+07:00

Selengkapnya

Syarat Tenaga Ahli hanya untuk Paket Usaha Non Kecil dan Tenaga Terampil untuk Paket Usaha Kecil

2016-03-31T21:15:00.001+07:00

Selengkapnya klik

Penyimpangan Syarat Kualifikasi yang Sering Terjadi

2016-03-31T21:08:00.001+07:00

Selengkapnya klik

Surat Edaran Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa di Surat Kabar

2015-04-16T12:44:00.001+07:00

SE Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa di Surat Kabar

Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

2015-02-25T09:26:00.001+07:00

Permendagri No. 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Perubahan Ke 4 Perpres 54 Tahun 2010

2015-01-21T19:41:00.001+07:00

Perpres Nomor 4 Tahun 2015
Penjelasan Perpres Nomor 4 Tahun 2015

Aturan terbaru pengenaan sanksi daftar hitam

2014-09-13T11:10:00.005+07:00

Sanksi daftar hitam merupakan sanksi yang diberikan kepada penyedia barang/jasa yang melanggar ketentuan dalam bidang pengadaan barang/jasa berupa larangan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa selama 2 tahun.

Hingga 31 Agustus 2014, aturan yang berlaku adalah Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam. Namun, sejak 1 September 2014, LKPP sudah mengeluarkan aturan pengganti yaitu Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Beberapa aturan yang berubah melalui Perka ini adalah:

Tindakan yang dapat dikenakan sanksi daftar hitam:
1. Ketentuan ketidakhadiran dalam pembuktian kualifikasi dapat dikenakan sanksi daftar hitam dihapuskan
2. menawarkan, menerima, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa sekarang dikenakan sanksi daftar hitam
3. Tidak memperbaiki atau mengganti barang yang cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan juga dapat dikenakan sanksi daftar hitam
4. Mempertegas bahwa tidak menindaklanjuti hasil audit BPK yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara, dapat dikenakan sanksi daftar hitam.
Ketentuan mengenai saksi daftar hitam untuk penerbit jaminan dihapuskan
Baik kantor pusat maupun kantor cabang, apabila terkena sanksi blacklist, maka akan berlaku untuk kantor pusat maupun cabang yang lain. Hal ini tidak berlaku untuk induk dan anak perusahaan.
Pada tahap pengusulan sanksi daftar hitam, PPK/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan wajib melakukan klarifikasi yang dihadiri oleh penyedia. Output dari klarifikasi tersebut adalah Berita Acara Pemeriksaan.
PPK/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan wajib mengirikan tembusan usulan penetapan sanksi daftar hitam kepada penyedia, sehingga penyedia berhak untuk mengajukan keberatan sebelum munculnya penetapan sanksi daftar hitam oleh PA/KPA.
PA/KPA tidak boleh langsung menetapkan sanksi daftar hitam, melainkan wajib meminta rekomendasi dari APIP terlebih dahulu. APIP wajib melakukan pemeriksaan, apakah penyedia memang melakukan pelanggaran yang menyebabkan pantas dikenakan sanksi daftar hitam.
Jangka waktu sanksi daftar hitam yang dikeluarkan oleh BUMN/BUMD, lembaga donor, pemerintah negara lain, dan/atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengikuti jangka waktu yang ditetapkan. Jadi tidak harus 2 tahun, bisa kurang dan bisa juga lebih.
Daftar hitam yang sudah keluarkan hanya dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Surat Edaran (SE) Otoritas Jasa Keuangan yang mewajibkan dihilangkannya klausul KKN dan Pemalsuan Dokumen pada Jaminan yang dikeluarkan oleh Penerbit Asuransi akhirnya dihapuskan.

2014-05-05T21:26:00.001+07:00

http://www.khalidmustafa.info/2014/05/05/akhirnya-surat-edaran-ojk-dicabut.php

Dari Perang Cumbok Sampai Konflik Antara PA Dan PNA

2014-05-05T18:27:00.000+07:00

Sejak pertengahan tahun 2013 hingga memasuki tahun 2014, tanda-tanda munculnya kembali konflik politik yang di warna kekerasan di Aceh sepertinya telah dimulai. Konflik Internal GAM yang dulunya hanya dibawah permukaan, tampak mulai muncul ke permukaan. Kekerasan yang telah diwarnai dengan korban jiwa, intimidasi dan perusakan, ini seharusnya bukanlah hal yang mengejutkan, karena jika mencermati pola konflik politik internal Aceh dalam rentang sejarah, hal ini sudah bisa diduga sejak lama.

Salah satu moment sejarah terpenting dalam konteks konflik internal Aceh adalah Perang Cumbok (1945-1946), yang sering disebut juga dengan Revolusi Sosial Aceh atau Revolusi Desember. Peristiwa yang bermula di kawasaki Lamloe, Pidie, ini sangat menarik, karena melalui telah terhadap peristiwa itu bisa dilihat pola-pola konflik internal Aceh sejak masa kolonial, dan pengaruh-pengaruhnya dalam konflik kekerasan politik kontemporer setelah itu, termasuk konflik terbaru antara PA dan PNA.

Dengan mencermati pola konflik Perang Cumbok, misalnya, kita bisa menemukan adanya kecenderungan bahwa peristiwa itu adalah warisan politik kolonial dalam bentuk friksi laten antara Ulee Balang versus ulama sejak masa pendudukan Belanda di Aceh. Begitu juga konflik-konflik internal Aceh lainnya setelah itu, yang ternyata memiliki akar dari warisan relasi historis dengan konflik politik dan kekerasan yang terjadi sebelumnya, sampai pada terbentuknya konflik politik internal terbaru di tahun 2014 antara PA dan PNA.

Perang Cumbok; Pecahnya Ulama dan Uleebalang.

Perang Cumbok adalah sebuah konflik sosial yang berpusat di Pidie, antara kelompok “Ulee Balang” (Bangsawan) yang dipimpin Teuku Muhammad Daud di Cumbok, seorang Ulee Balang di Cumbok (Lameuloe, Pidie) melawan kelompok “Ulama” yang tergabung dalam PUSA (Persatuan Usaha Aceh) yang dipimpin Tgk. Daud Beureueh yang berbasis di Beureunen.

Perang ini pada dasarnya adalah pergolakan untuk meruntuhkan “Feodalisme” di Pidie yang dipicu perbedaan pandangan dalam menyikapi Kemerdekaan RI di Aceh paska proklamasi RI, dimana pihak Ulee Balang menghendaki agar Belanda kembali ke Aceh, sementara PUSA menyetujui kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945.

Pemberontakan Aceh Merdeka

Pemberontakan Aceh Merdeka (AM) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 1976 yang dipimpin oleh DR. M. Hasan Tiro. Pendirian Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 1976, oleh Hasan tiro didukung sebagian ulama yang dulunya tergabung di dalam PUSA, salahsatunya adalah Tgk. Ilyas Leube, teman dekat Tgk. Daud Beureueh yang menjadi bagian penting dari gerakan Aceh Merdeka generasi pertama, dan generasi selanjutnya.

Perpecahan dalam Tubuh GAM : MP-MB GAM

Pola perpecahan internal Aceh ini ternyata terulang lagi dalam tubuh GAM, dimana kelompok Hasan Tiro juga ditentang oleh Husaini Hasan (Mentri Pendidikan GAM) yang membentuk kubu MP-GAM dipicu oleh perbedaan pendapat dalam sistim keorganisasian GAM. Pertentangan ini menajam ketika proses-proses damai sedang diupayakan oleh berbagai pihak termasuk unsur GAM sendiri paska kebangkitan kembali GAM pada tahun 1998.

Tapi sepertinya konflik internal ini samasekali tidak berkaitan dengan soal ideologi, tetapi lebih karena pertarungan kepentingan kelompok saja. Konflik internal ini bahkan sempat mengambil korban, dimana salah seorang juru bicara MP-GAM, Teuku Don Zulfahri tewas dibunuh di Malaysia pada tahun 1998. Sampai sekarang, kasus ini tak pernah jelas, secara hukum. Konflik MP-GAM dan GAM memang tidak sampai meluas dan relatif tidak menjadi konflik terbuka sampai tahun 2004, dimana akhirnya konflik GAM dan pemerintah RI diselesaikan lewat MoU Helsinki, 15 Agustus 2005.

Dalam proses damai ini kubu MP-GAM samasekali tidak dilibatkan, dan tetap meninggalkan duri dalam relasi internal GAM. Dalam kacamata Conflict Management, hal ini juga menjadi salahsatu faktor lain konflik internal Aceh, khususnya dalam kaitan konflik internal GAM.

Perpecahan GAM Paska MoU Helsinki : PA vs PNA

Sampai disini, selesaikah konflik internal di tubuh GAM? Ternyata tidak. Setelah posisi politik GAM semakin menguat pasca MoU Helsinki, dan diperkukuh dengan keluarnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA- UU. No. 11 Tahun 2006), sebenarnya mantan anggota GAM atau PA yang merupakan organisasi politik resmi, hanya tinggal merealisasikan berbagai agenda sosial dan politiknya sebagaimana yang telah mereka sepakati, diantaranya mendirikan partai politik lokal di Aceh.

Sayangnya agenda-agenda paska konflik berdasarkan MoU Helsinki dan UUPA, justru menyimpan begitu banyak persoalan detail yang tidak seluruhnya mampu dikelola dalam perspektip conflict Management, sehingga malah menimbulkan banyak persoalan baru tanpa hadirnya suatu agenda intervensi yang dapat meredam berbagai distorsi paska kesepakatan damai.

Babak Baru Konflik Aceh; GAM vs “GAM

Babak baru konflik internal Aceh dimulai saat pemilihan Gubernur Aceh tahun 2006. Agenda setting paska MoU Helsinki adalah dilaksanakannya suatu pemilihan umum yang demokratis, dimana unsur-unsur GAM dapat ambil bagian dalam kontestasi politik. Saat itu, Petinggi GAM Swedia memilih DR. Ahmad Humam Hamid, MA, seorang dosen di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, sebagai Calon Gubernur dan Drs. Hasbi Abdullah seorang petinggi GAM sebagai Calon Wakil Gubernur. Bagi pimpinan resmi GAM, terutama yang berbasis di Swedia dibawah komando Meuntro Malek (Sekarang Wali Nanggroe Aceh), kedua orang ini adalah calon yang disiapkan secara resmi oleh “GAM”.

Tetapi kelompok mantan “GAM” lainnya, terutama para Panglima Sagoe, generasi GAM yang lebih muda dan berbasis di dalam negeri, lebih memilih mengajukan calon berbeda, yakni drh Irwandi Yusuf-- mantan utusan GAM dalam lembaga AMM dimasa transisi Aceh paska MoU--sebagai Calon Gubernur, dan Wakilnya adalah Muhammad Nazar, aktivis SIRA yang juga dekat dengan GAM. Pasangan ini disebut dengan pasangan SINAR, singkatan Seuramoe Irwandi Nazar. Sementara di kubu “Petinggi GAM Swedia” Pasangan Humam Hamid dan Hasbi Abdullah disebut dengan pasangan H2O yang merupakan singkatan dari Humam – Hasbi Ok.

Disini konflik internal GAM semakin menemukan bentuknya menjadi perseteruan terbuka yang kemudian memecah-belah GAM dalam dua kutub yang sangat bertentangan. Irwandi Yusuf, yang akhirnya terpilih sebagai Gubernur Aceh pada Pilakada Gubernur Aceh 2006, telah dianggap sebagaisosok yang “melawan” mainstream kekuasaan GAM, karena terang-terangan berseberangan dengan para petinggi GAM kelompok Swedia.

Kemenangan ini juga dianggap mencoreng kewibawaan GAM, yang notebane baru mendapatkan “kemenangan” politik paska MoU Helsinki di Aceh. Maka jalan satu-satunyta untuk mengembalikan kewibawaan GAM adalah dengan merebut posisi Gubernur dan Wakil Gubernur pada pemilihan Gubernur lima tahun berikutnya, yakni Pilkada Gubernur Aceh tahun 2012.

Sementara menunggu hal itu terjadi, GAM telah membentuk Partai Lokal sendiri dengan nama Partai Aceh (PA) pada tahun 2008, dan akhirnya berhasil memenangkan Pemilu Legaslatif DPR Aceh, dengan menguasai 33 dari 65 kursi legislatif yang tersedia pada tahun 2009. Dengan demikian, secara formal; PA memiliki kemampuan untuk mengajukan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sendiri pada Pilkada Gubernur tahun 2012 nantinya.

Tak lama setelah itu, kelompok Irwandi Yusuf juga membentuk Partai baru bernama Partai Nasional Aceh (PNA), Partai ini diharapkan dapat membantu pasangan Irwandi Yusuf dalam Pilkada Gubernur 2012. Irwandi sendiri di PNA bertindak sebagai pendiri dan Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP).

Pada pemilihan Gubernur Aceh tahun 2012, Irwandi Yusuf kembali mencalonkan diri sebagai “incumbent” berpasangan dengan birokrat yang menjabat salah seorang kadis (kadis PU) selama priode kegubernuran Irwandi Yusuf , yaitu DR. Ir. Muhyan Yunan. Sementara GAM melalui kali ini melalui jalur formal PA, mencalonkan dr. Zaini Abdullah (Abang kandung Hasbi Abdullah) dan Muzakir Manaf (mantan Panglima GAM), sebagai Calon Gubernur dan wakil Gubernur dengansebutan “Zikir”.

Singkat cerita, kali ini PA kembali menegakkan kewibawannya dengan berhasil memenangkan pasangan Zikir sebagai Gubernur dan Wakil gubernur Aceh. Maka praktis baik lembaga Eksekutif maupun Legislatif di Aceh kini telah dikuasai unsur GAM dan PA. Sementara PNA yang baru terbentuk belum memiliki kursi di DPR Aceh, sehingga tetap melalui jalur independen, tanpa dukungan kekuatan politik partai yang memadai.

Situasi menjelang Pilkada Gub 2012, persis seperti kondisi menjelang Pemilu Legislatif 2014 ini, berbagai teror kekerasan, pembunuhan intimidasi dan sejenisnya terjadi. Peristiwa paling terkenal adalah serangkaian pembunuhan misterius terhadap warga suku Jawa yang jadi pekerja kabel listrik di Aceh Utara, Pidie dan Banda Aceh menjelang akhir tahun2011.

Tercatat 10 orang tewas terbunuh dalam kekerasan menjelang Pemilu dan meningkatnya kecemasan di seluruh Aceh. [10] Kekerasan-kekerasan ini terjadi bersamaan waktunya dengan polemik tidak disetujuinya kandidat Calon Independen dalam Pemilu Gubernur waktu itu oleh DPRA yang dodominasi oleh PA, pendukung pasangan “Zikir”. Intinya; PA di DPR Aceh ingin mengganjal pasangan Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan, agar tidak dapat ikut persaingan Calon Gubernur dengan menggunakan dasar MoU Helsinki dan pasal 256 UUPA yang menyebutkan Calon Indepen Gubernur Aceh hanya berlangsung satu kali, yaitu pada Pilgub 2006 saja. Aturan itu sudah dibuat melalui Qanun DPR Aceh, Qanun No. 3 tahun 2006 yang telah direvisi.

Terpilihnya pasangan Zikir sebagai Gubernur Aceh, ternyata tidak justru menghentikan konflik internal Aceh. Spiral konflik yang memang tidak pernah selesai, kembali mengikuti siklusnya dalam bentuk perseteruan anatara PNA dan PA, dua Partai Politik lokal yang memiliki akar “genealogisnya”dari GAM. Praktis di awal tahun 2014 babak baru konflik politik internal Aceh memasuki babak baru, dimana momentum kekerasan konflik internal muncul menjelang Pemilu Legislatif 9 April 2014.

Persis seperti pola kekerasan politik yang terjadi pada Pilgub 2012 yang memakan 10 korban tewas, menjelang Pemilu Legislatif April 2014, kasus-kasus intimidasi, kekerasan fisik dan pembunuhan yang memakan korban kembali terjadi. Apakah pola ini terjadi secara kebetulan?

Sayangnya dalam catatan penulis, pola ini tampak bersifat teratur yang menunjukkan apa yang terjadi menjelang Pilgub 2012 dan kekerasan menjelang Pemilu Legislatif 2014 memiliki persamaan, baik dari segi pola, momentum dan aktornya.

Pola Konflik Politik Internal Aceh.

Dari beberapa catatan di atas, hal pertama yang bisa kita pelajari dari konflik internal Aceh sejak masa kolonial hiungga kini adalah, bahwa friksi-friksi internal sangat memberi warna konflik-konflik horizontal antar-orang Aceh maupun konflik vertikal orang Aceh ketika berperang melawan Belanda, atau ketika gerakan pemberontakan Aceh ditujukan pada kekuasaan Pemerintah RI. Hal ini bisa kita baca polanya sebagaimana terlihat dari Perang Kolonial, pemberontakan DI/TII maupun yang terakhir pemberontakan GAM melawan RI.

Ketika konflik melawan pihak luar berakhir, maka konflik internal segera terbentuk. Dalam setiap fase historis konflik itu, kita bisa temukan koneksi antara yang satu dengan yang lainnya, baik dari deskripsi historisnya secara umum, maupun relasi aktornya. Dengan kata lain, pada setiap moment konflik tidak pernah ada penyelesaian konflik yang memadai sehingga dapat mentransformasi konflik tersebut pada suatu resolusi baru masa depan Aceh yang damai dalam bentuk kesepakatan kolektip, dan atau suatu kesadaran sejarah mengenai akar konflik yang mereka hadapi.

Transformasi konflik internal dari masa ke masa yang terjadi di Aceh yang umumnya terjadi dengan trend spiral konflik yang berkesinambungan, menunjukkan indikasi kuat bahwa pada setiap event penyelesaian konflik sebenarnya tidak pernah ada intervensi yang fundamental, dimana akar konflik benar-benar telah putus atau diselesaikan.

Apa yang dipahami sebagai periode damai dalam setiap momentum penyelesaian konflik sebenarnya hanyalah sebuah jeda sesaat, yang dalam siklus konflik disebut dengan momentum Negative Peace. Negative Peace adalah suatu situasi damai, tetapi setiap pelaku potensial konflik tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan setiap perbedaan pendapat secara non-violence.

Ketiadaan keterampilan mengelola konflik baik di level formal maupun non-formal, mengakibatkan masing-masing kelompok yang berbeda pendapat hanya memiliki model penyelesaian secara permusuhan dan langsung tanpa hadirnya kekuata positif yang melakukan “driving forces” ke arah damai.

Disinilah pentingnya kemampuan Conflict Management dari pihak otoritas, tapi sayangnya kemampuan inilah yang jelas sekali tidak tersedia. Akibatnya, setiap peristiwa yang terjadi, hanya lewat sebagai catatan dan diterima sebagai kenyataan, tanpa ada tanda-tanda yang pasti mengenai ending point-nya.

(Sumber: www.acehinstitute.org)

Siapa Wali di Aceh?

2014-02-26T08:43:00.000+07:00

ISTILAH wali adalah satu istilah yang tidak asing dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Aceh. Dalam Islam kata wali (Jamak: Auliya) diartikan sebagai teman, sanak, pelindung atau penolong. Wali dalam konteks sebagai penolong juga sebagaimana firman Allah SWT surat at-Taubah ayat 71 yang artinya “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain.”

Kata penolong dari term wali di atas menjadi sangat relevan dalam konteks keacehan paska tsunami dan konflik antara TNI/Polri dengan GAM. Dimana konflik sejak 1976 sd 2005 telah menyebabkan ratusan meninggal dengan tragis, sebagian lainnya hilang dan meninggalkan ribuan yatim serta janda akibat perang antara kedua kelompok tersebut. Hal ini juga diperparah akibat bencana Gempa dan Tsunami pada 26 Desember 2004 yang menyebabkan kematian sangat masif.

Laporan Multi-Stakholders Review Report (2009) menunjukkan bahwa kerugian secara ekonomi dan infrastruktur lainnya dari konflik antara TNI/Polri dan GAM mencapai Rp.107.4 triliun (US$10.7 billion). Sementara kerugian yang dialami oleh bencana Tsunami mencapai US$ 4.4 billion atau setara dengan Rp.40.4 triliun (Theguardian, 2005).

Korban jiwa dari dari kedua bencana tersebut juga tidak sedikit. Mesti tidak ada data yang konkrit, namun sejumlah lambaga pemerintah atau independen lainnya memperkirakan dampak bencana konflik dan tsunami telah menyebabkan ratusan ribu orang meninggal, ratusan lainnya hilang, serta meninggalkan ratusan ribu anak yatim. Dampak psikologis para korban ini pastinya tidak dapat dihitung secara materi baik dengan rupiah maupun dengan US Dollar.

Konsep Wali di Aceh

Merujuk kepada fakta di atas, maka sepatutnya Aceh memiliki seorang/lembaga wali yang menjadi pelindung terhadap anak-anak yatim tersebut. Pastinya wali itu adalah orang atau sebuah lembaga yang tidak dikelola oleh orang-orang yang terlibat dalam proses “penghilangan” nyawa orang tua para yatim tersebut.

Sebaliknya wali adalah perseorangan atau kelembagaan yang suci. Seperti dikatakan oleh Imam Abu Ja'far al-Tahawi al-Hanafi dalam kitabnya al-Tahawiyya menyatakan bahwa wali adalah orang-orang yang suci, dan menjadi orang terdepan dalam menegakkan ajaran Allah dimuka bumi ini.

Pendapat ini setidaknya kita bisa membayangkan bahwa seorang wali itu seperti Syekh Hamzah al-Fansuri, atau Syekh Abdul Rauf As-Singkili maupun seperti Syeikh Nuruddin Ar-Raniry. Mereka adalah orang-orang yang suci yang tujuan hidupnya di Aceh adalah membangun umat manusia untuk menjadi hamba yang dekat dengan Tuhan, menjadi pelindung para yatim serta penerang kehidupan negara meskipun mereka tinggal digubuk tanpa penerang.

Fungsi Kewalian

Dalam konteks pembangunan paska konflik dan Tsunami, maka perhatian terhadap anak yatim menjadi hal yang harus diprioritaskan. Proses ini juga harus mempunyai sinergi dengan penegakan hukum atau setidaknya proses rehabilitasi dan kompensasi terhadap kerugian dan kehilangan yang mereka alami, baik kehilangan nyawa orang tuanya maupun kehilangan hartanya.

Satu terobosan yang pernah dilakukan untuk mewujudkan fungsi kewalian tersebut ketika masa Pemerintahan Aceh di bawah kepemimpinan Irwandi Yusuf melalui program Beasiswa Anak Yatim. Namun program ini mengalami sedikit kemacetan ketika di bawah kepemimpinan Zaini Abdullah. Namun demikian, seharusnya program itu harus mampu memperlakukan anak yatim tersebut sesuai dengan faktor dan kondisi yang menyebabkan mereka menjadi anak yatim.

Artinya, jika orang tua anak yatim tersebut terbunuh oleh pihak yang berperang, maka tanggung jawab itu harus dibangun tidak saja melalui beasiswa, melainkan juga hak-hak lain yang seharusnya mereka dapatkan dari orang tuanya yang sudah terbunuh tersebut. Begitu juga jika beasiswa itu dianggap kompensasi dari reseki yang seharusnya diberikan oleh orang tuannya, maka berikanlah sesuai porsinya, tanpa ada pemotongan apapun:

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka,janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangalah kamu makan harta mereka bersama hartamu, sungguh (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar” (QS. An-Nisa ayat 2).

Penelitian The Aceh Institute (2012) menunjukkan bahwa mayoritas anak yatim yang mendapatkan bantuan beasiswa tersebut masih hidup di bawah garis kemiskinan, dan tidak sedikit diantaranya hidup dirumah yang tidak layak.

Berbeda dengan rumah yang diklaim milik “wali naggroe”, pemerintahan Aceh (Gubernur dan DPRA) telah mengeluarkan dana publik sudah mencapai 35 milyar namun belum juga siap untuk ditempati karena menunggu pelantikan yang juga mengambil uang publik sebanyak 50 milyar sebagaimana telah disahkan dalam APBAP tahun 2013 (www.ajnn.net).

Andaikan dana sejumlah itu membangun rumah anak yatim bisa mencapai 1700 rumah dengan harga per-rumah lima puluh juta rupiah. Sayangnya mereka tidak peduli, meskipun Saifuddin Bantasyam pernah mengatakan bahwa “ingatlah bahwa rumah yang mewah itu, mobil yang mewah itu, jabatan yang mewah itu, dan uang gaji yang wah itu bahwa bahan bakunya adalah darah, air mata dan penderitaan anak yatim dan janda akibat perang yang pernah digenderangkan itu”.

Fenomena ini menjadi sejarah baru Aceh bahwa demi nafsu semua dapat dilakukan. Konsep wali yang dibangun oleh UUPA maupun draft qanunnya, belum merefleksikan apa yang dikatakan oleh Imam Abu Ja'far al-Tahawi al-Hanafi dalam kitabnya al-Tahawiyya, melaikan konsep yang dilandansi oleh mazhab Marchivilien, seperti dalam tulisan saya sebelumnya “menyembelih sifat marchivienist”

Terakhir, tapi bukan akhir kita masih menunggu dan berharap lahirnya wali-wali yang suci, wali yang hanya cinta kepada Ilahi, wali yang cinta para yatim piatu, wali yang sesui dengan adigium “Aceh gön syariat, lagee zat dan sifat’, dan wali yang cinta hidup zuhud dalam kesederhanaanya. Sebagaimana ditulis oleh waliyullah bernama Rabiatul Adawiyah yang dikutip dari Tinta tanpa Dawat (2013):

“Wahai Tuhanku! Malam yang akan pergi dan siang pula akan menganti. Wahai malangnya diri! Apakah Engkau akan menerima malamku ini supaya aku berasa bahagia ataupun Engkau akan menolaknya maka aku diberikan takziah? Demi kemulian-MU, jadikanlah caraku ini kekal selama Engkau menghidupkan aku dan bantulah aku di atasnya. Demi kemulian-MU, jika Engkau menghalauku dari pintu-MU itu, nescaya aku tetap tidak bergerak juga dari situ disebabkan hatiku sangat cinta kepada-MU”

(Sumber : Aceh Istitute)

Pelaksanaan PBJ Mendahului Penetapan APBD

2013-12-27T17:40:00.000+07:00

Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah KPP) Nomor : 027/5308/SJ dan Nomor : 6/SE/KA/2012 yang intinya memuat 3 hal, yaitu:

Seluruh Kepala Daerah dan DPRD diminta untuk menyelesaikan penetapan APBD sesuai ketentperundang-undangan, sehingga APBD ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun anggaran sebelumnya;
Pada prinsipnya proses pengadaan dilaksanakan setelah APBD ditetapkan, tetapi untuk percepatan maka pelaksanaan pengadaan dapat dilaksanakan setelah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD; dan
Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan penandatanganan kontrak dilaksanakan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran disahkan.

Unduh

Jadwal Tes Honorer K2 Th 2013

2013-03-29T17:05:00.001+07:00

Maret 2013
* Penerimaan dan penyelesaian pengaduan dalam masa sanggah setelah uji public;
* Penyusunan dan penetapan kebijakan pengadaan CPNS tahun 2013 oleh MenPAN&RB;
* Penyusunan juknis pengadaan CPNS tahun 2013 oleh BKN.

April 2013
* Penyusunan nominatif TH Kategori II yang tidak ada masalah;
* Keputusan kepastian jumlah TH Kategori II per instansi oleh BKN;
* Pembuatan formulir pendaftaran dan tanda pengenal peserta ujian oleh instansi;
* Pembuatan buku petunjuk/tata tertib ujian.

Juni 2013
* Pembuatan master soal ujian kompetensi bidang/teknis oleh instansi pembina jabatan fungsional;
* Penyampaian master soal (encrypt) dan formulir LJK ujian kompetensi dasar oleh Konsorsium kepada Panselnas dan disimpan bersama ke brankas BRI disaksikan oleh Karo Humas/Inspektur KemPAN-RB.

Juli 2013
* Penentuan jadwal dan tempat pelaksanaan ujian kompetensi dasar dan kompetensi bidang oleh Instansi dan Panselnas;
* Penyerahan master soal, formulir LJK ujian kompetensi dasar kepada instansi untuk digandakan dan didistribusikan ke lokasi tes;
* Pelaksanaan ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang;
* Penentuan kelulusan ujian kompetensi dasar sesuai dengan passing grade dan kompetensi bidang dan batas waktu penyampaian berkas.

Agustus 2013
* Penetapan formasi dan penempatan tenaga honorer kategori II per instansi secara nasional berdasarkan pertimbangan Kepala BKN.

Desember 2013
* Proses penetapan NIP TH kategori II.

Januari 2014
* Penetapan SK CPNS oleh instansi

E-Proc wajib 100% untuk K/L/D/I pada Tahun 2013

2013-03-28T13:02:00.002+07:00

Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Inpres terbaru yaitu Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2013.

Salah satu isinya adalah mewajibkan pelaksanaan pelelangan secara elektronik (E-Proc) untuk 100% pengadaan di lingkup Kementerian dan Pemerintah Daerah. Hal ini tertuang pada butir 147 pada lampiran Inpres tersebut.

Butir penting lainnya adalah kewajiban untuk menayangkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebanyak 40% dari total nilai pengadaan.

Dengan dikeluarkannya Inpres ini, maka sosialisasi dan pelatihan untuk E-Proc pada tahun 2013 harus lebih diperbanyak, baik kepada Panitia/ULP maupun kepada penyedia barang/jasa.

Banyak yang bertanya, apakah ada konsekwensi dari ketidakpatuhan mengikuti Inpres?

Karena sifatnya Inpres dan bukan Undang-Undang, maka konsekwensi hukum (Pidana atau Perdata) tentu tidak ada, namun itu membuktikan ketidaktaatan terhadap instruksi Presiden sebagai Kepala Negara. Tentu Presiden yang berhak memberikan hukuman terhadap pelanggaran tersebut.

Untuk dapat mengunduh Inpres ini, silakan klik pada:

INPRES Nomor 1 Tahun 2013

Lampiran INPRES Nomor 1 tahun 2013

Sumber: www.khalidmustafa.info

Pangeran Kecilku Telah Pergi

2013-01-05T19:41:00.001+07:00

Engkau adalah buah hati ayah dan bunda...

ayah dan bunda sangat mencintaimu...

ayah dan bunda sangat menyayangimu...

ayah dan bunda sangat merindukanmu...

ayah dan bunda sangat ingin menjagamu...

ayah dan bunda sangat ingin melihat wajahmu...

ayah dan bunda sangat ingin melihat senyummu...

ayah dan bunda sangat ingin melihat canda dan tawamu...

ayah dan bunda sangat ingin mendengar tangisanmu...

ayah dan bunda sangat ingin memelukmu...

ayah dan bunda sangat ingin menciummu...

Allah lebih mencintaimu nak...Allah lebih menyayangimu...Allah lebih merindukanmu...Allah lebih ingin menjagamu...

Kini engkau sudah tenang disana... Kini engkau sudah bahagia disana... Kini engkau sudah tersenyum disana...

Dalam Jannah-Nya...

Dalam Cinta-Nya...

Dalam Dekapan-Nya...

Dalam Buaian-Nya...

Dalam Pelukan-Nya...

Anakku sayang...Pangeran kecilku tercinta "Ezzedin Al-Qassam".

Jaminan Penawaran tidak diperlukan untuk Lelang Secara Elektronik (E-Proc)

2012-12-29T10:10:00.003+07:00

Selama ini, pelelangan umum dan pelelangan sederhana mempersyaratkan Jaminan Penawaran. Namun dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering maka ada pengecualian terhadap aturan tersebut.

Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2012 memang merupakan sebuah “hadiah akhir tahun” dari LKPP yang cukup signifikan, karena mengubah banyak hal terhadap proses pengadaan secara elektronik (E-Proc) yang terdahulu. Juga menyebabkan semua Standard Bidding Document (SBD) atau Standar Dokumen Pengadaan (SDP) harus segera menyesuaikan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2012 adalah:

Mulai diperkenalkan aplikasi Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen (SPAMKODOK) yang dikembangkan oleh Lembaga Sandi Negara;
Rencana pelaksanaan pengadaan (Spesifikasi Teknis, HPS, dan Rancangan Kontrak) yang disusun oleh PPK dapat diserahkan kepada ULP dalam bentuk dokumen elektronik;
Penekanan bahwa jadwal pelaksanaan pemilihan menggunakan hari kalender, kecuali untuk:
- pemberian penjelasan;
- batas akhir pemasukan penawaran;
- pembukaan penawaran;
- pembuktian kualifikasi; dan
- batas akhir sanggah/sanggah banding,
tetap memperhatikan hari kerja.
Penegasan bahwa kumpulan tanya jawab pada saat penjelasan pekerjaan sudah berupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan;
Seluruh pernyataan yang dibutuhkan dalam persyaratan kualifikasi sudah tertuang dalam SPSE, sehingga dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik maka penyedia dianggap sudah menyetujui seluruh pernyataan tersebut;
Yang disebut dengan penawaran lebih dipertegas, yaitu file yang dapat dibuka dan dapat dievaluasi yang sekurang-kurangnya memuat harga penawaran, daftar kuantitas dan harga, jangka waktu penawaran, dan deskripsi/spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan;
Dalam pembuktian kualifikasi, Pokja ULP dapat tidak meminta dokumen kualifikasi apabila penyedia barang/jasa sudah pernah melaksanakan pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara. Hal ini akan mempersingkat dan mempermudah pelaksanaan pelelangan;
Jaminan penawaran tidak diperlukan untuk pengadaan barang/jasa yang memiliki nilai paling tinggi Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) ATAU tidak menimbulkan resiko apabila pemenang mengundurkan diri menyebabkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya;
Apabila tetap mempersyaratkan Jaminan Penawaran, maka Jaminan Penawaran Asli diserahkan pada saat pembuktian kualifikasi (apabila menggunakan Pascakualifikasi) atau pada saat sebelum penetapan pemenang (apabila menggunakan Prakualifikasi); dan
Apabila tidak menyerahkan Jaminan Penawaran Asli dan/atau Jaminan tidak dapat dicairkan, maka akun penyedia akan dinon aktifkan dan dapat dimasukkan dalam daftar hitam.

Untuk lebih jelas, silakan mengunduhPeraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering beserta Lampirannya.

sumber : www.khalidmustafa.info

Tata Cara Pengangkatan Honorer K-I menjadi CPNS

2012-12-22T16:57:00.003+07:00

Berikut adalah tata cara dan daftar kelengkapan berkas usulan yang harus dipenuhi dalam penetapan NIP Tenaga Honorer Kategori I

Lihat Tata Cara Pengangkatan Honorer Menjadi CPNS

Lampiran Administrasi Usulan Tenaga Honorer

Perubahan Perpres 54 Tahun 2010 disahkan

2012-08-09T04:10:00.007+07:00

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menandatangani Peraturan Presiden No.70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

"Dalam Perpres 70 tahun 2012 ini mencakup berbagai perubahan kebijakan yang secara signifikan berpengaruh terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah (PB/JP), penyerapan anggaran negara, dan pencegahan korupsi dalam PB/JP," kata Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo.

Menurut Agus, sebelumnya tercatat Perubahan Pertama atas Perpres 54 Tahun 2010 telah dilakukan tahun lalu dengan diterbitkannya Perpres No.35 Tahun 2011 yang mencakup penambahan kriteria Penunjukan Langsung (PL) untuk pekerjaan jasa konsultan hukum (advokat) dan arbiter yang mendesak dan tidak bisa direncanakan terlebih dahulu.

Selain itu, lanjutnya, perubahan yang tertuang dalam Perpres 70 tahun 2012 ini bertujuan menghilangkan bottlenecking dan multi tafsir yang membuat penyerapan anggaran terlambat dan memperjelas arah reformasi kebijakan pengadaan.

Perubahan yang ada dalam Perpres tersebut antara lain, Pertama, dalam rangka percepatan penyerapan anggaran, dibuat ketentuan baru tentang:

Kewajiban setiap K/L/D/I membuat rencana umum pengadaan dan rencana penarikan;
Kewajiban melaksanakan pengadaan di awal tahun anggaran sebelum Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
Memperluas penggunaan e-katalog untuk barang-barang yang spesifikasi dan harganya jelas di pasaran, seperti obat, alat kesehatan, alat pertanian, alat berat, bibit padi/jagung, dan sejenisnya. Saat ini LKPP telah membuat e-katalog untuk kendaraan bermotor;
Menaikkan nilai pengadaan langsung untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sampai dengan Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), yang semula Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
Menaikkan nilai pelelangan sederhana untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang semula Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
Hasil pengadaan langsung harus diumumkan di website masing-masing K/L/D/I untuk mencegah terjadinya penyimpangan;
Penambahan metode pelelangan terbatas untuk pengadaan barang;
Mengubah persyaratan konsultan internasional;
Pengecualian persyaratan sertifikat keahlian untuk PPK yang dijabat Eselon II keatas atau dijabat oleh PA/KPA apabila tidak ada pejabat yang memenuhi persyaratan bersertifikat;
Memperpendek waktu pelelangan sederhana menjadi paling kurang 12 hari kerja semula 14 hari kerja;
Pendelegasian menjawab sanggah banding dari Pimpinan K/L/D/I ke Pejabat Eselon I/II;
Menaikan jaminan sanggah banding semula 2 0/00 (dua per seribu) maksimum Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menjadi 1% dari nilai HPS;
Mengubah besaran uang muka kontrak tahun jamak maksimum sebesar 20% dari nilai kontrak dan harus menyusun rencana penggunaan uang muka;
Penghapusan larangan bagi Peserta yang terafiliasi.

Kedua, dalam rangka memperjelas dan menghilangkan ketentuan yang multitafsir yaitu :

Memperjelas keberadaan ULP di Daerah adalah 1 ULP untuk 1 provinsi/kabupaten/kota;
Memperjelas tugas dan kewenangan Ketua dan Pokja ULP (penanggung jawab proses pemilihan adalah Pokja ULP);
Memperjelas adanya penyetaraan teknis untuk pelelangan dengan metoda dua tahap;
Memperjelas bahwa yang berhak menyanggah adalah peserta yang memasukan penawaran.

"Dengan perubahan ini, diharapkan percepatan penyerapan anggaran dapat terlaksana dan makin berkurangnya penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa," kata Agus.

Ditambahkannya, saat ini LKPP juga tengah menyiapkan RUU Pengadaan Barang/Jasa Publik dengan tujuan memberikan kepastian hukum, mewujudkan good governance, terciptanya iklim usaha yang sehat, serta optimalisasi pelayanan publik dalam bidang pengadaan barang dan jasa.***

Perpres No. 70/2012
Lampiran Perpres No. 70/2012

PP Honorer Tertinggal Akhirnya Diterbitkan

2012-06-01T21:40:00.001+07:00

JAKARTA--Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga Honorer Tertinggal menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi penutup pengangkatan honorer tercecer. Pemerintah juga menegaskan, tidak akan ada lagi penerbitan PP terbaru lagi menyangkut honorer.

"Ini sudah PP paling pamungkas, tidak ada lagi PP susulan. Honorer tertinggal K1 cuma terakhir tahun ini saja diangkat. Sedangkan honorer K2 terakhir diangkat 2014 karena secara bertahap diselesaikannya mulai 2013," tegas Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Tasdik Kinanto dalam jumpa pers di Kantor Kemenpan-RB, Jumat (1/6).

Sementara itu Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Priyono mengungkapkan, dari data verifikasi dan validasi yang diumumkan ke publik sebanyak 72 ribu, baru 523 instansi pusat dan daerah yang melaporkan hasil uji publik. Dari jumlah tersebut 111 instasi pusat dan daerah menyatakan data honorer K1-nya sudah clear.

"Sebanyak 111 instansi pusat dan daerah menyatakan jumlah honorer 4.517 sudah clear. Ini dilihat dari tidak adanya komplein dan pengaduan dari masyarakat," tandasnya.

Hanya saja, apakah 4.517 honorer itu akan langsung diangkat atau tidak, menurut Tasdik, masih akan dilaporkan kepada Menpan-RB Azwar Abubakar. "Akan dibahas lagi, apakah yang diangkat duluan 4.517 honorer itu atau diangkat serentak menunggu data honorer lainnya clear. Yang pasti tahun ini semuanya honorer (yang clear) diangkat CPNS," pungkasnya

Adapun pokok-pokok materi PP 56 itu, jelasnya, meliputi pengangkatan tenaga honorer K1 menjadi CPNS, yang dilakukan untuk mengisi formasi 2012 berdasarkan data hasil verifikasi serta validasi tim pusat (Kemenpan&RB, BKN, dan BPKP) yang telah diumumkan ke publik. Sedangkan honorer K2, pengangkatannya melewati seleksi kelengkapan administrasi, ujian tertulis kompetensi dasar, dan kompetensi bidang sesama tenaga honorer.

"Pembuatan soal dan pengolahan hasil ujian kompetensi dasar serta pelaksanaan ujian tertulis dilakukan bekerja sama dengan konsorsium Perguruan Tinggi Negeri. Setelah lulus ujian tertulis kompetensi dasar berdasarkan nilai ambang batas kelulusan maka dilakukan tes kompetensi bidang (profesi)," tuturnya.

Tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian, tambahnya, dapat diangkat menjadi CPNS berdasarkan jumlah dan kualifikasi formasi sampai tahun anggaran 2014.

Download PP Nomor 56 Tahun 2012

(Sumber : JPPN)

Pengumuman Uji Publik Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori I PEMKO Lhokseumawe

2012-04-05T23:02:00.002+07:00

Menindaklanjuti Surat Edaran Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Data Tenaga Honorer Kategori I dan Daffar Nama Tenaga Honore kategori II
Pemerintah Kota Lhokseumawe umumkan 282 honorer kategori I (K1) untuk menjalani proses uji publik selama 14 hari sebelum benar-benar disahkan.

Lihat Pengumuman