Kampusku.Com

KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL

renylousiana@gmail.com (Unknown) — Mon, 3 Feb 2020 23:10:00 -0800

A. PENDAHULUAN

Globalisasi menuntut manusia semakin maju dan berkembang untuk mengimbangi derasnya pertumbuhan ekonomi dan teknologi. Dunia bisnis, birokrasi, pendidikan dan kesejahteraan akan semakin sulit mengimbanginya jika tidak mempunyai sesuatu yang lebih baru, dan inovatif. Dalam bidang ekonomi berbasis pendidikan, ide-ide inovatif dan capital intelektual merupakan kunci khusus dalam terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan persaingan global. Oleh karena itu., setiap perusahaan membutuhkan pekerja yang berpendidikan tinggi untuk mengimbangi segala kebutuhan perusahaan tersebut. Perusahaan juga membutuhkan pekerja memahami konsep-konsep baru, mengaplikasikan dan memadukan dengan konsep yang lainnya. Refleksi dari keadaan ini harus segera ditangani oleh seorang pemimpin yang mempunyai visi kedepan.

John P Kotter menyebut empat penyebab utama yang memaksa organisasi untuk berubah. Keempat faktor tersebut adalah: perubahan teknologi, integrasi ekonomi internasional., kejenuhan pasar di negara-negara ju serta jatuhnya rezim komunis dan sosialis. Faktor-faktor ini merupakan indikasi awal dari sebuah perubahan zaman dengan mobilitas yang tinggi.

Agar dapat mengimplikasikan strategi yang dirumuskan, tiap organisasi membutuhkan kepemimpinan stratejik yang efektif untuk menetukan arah strategi perusahan, termasuk usaha mengembangkan sebuah visi jangka panjang (5-10 tahun) dari tujuan organisasi. Untuk menentukan visi jangka panjang, para manajer harus mempunyai waktu yang cukup untuk memikirkan bagaimana hal tersebut disusun. Wilayah yang harus dipikirkan termasuk pula analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal dan kinerja perusahaan yang tengah berjalan.

Setiap organisasi sangat mendambakan seorang Pemimpin yang Handal untuk mengelola seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi dimana lembaga tersebut berada. Suatu organisasi yang kuat sangatlah ditentukan oleh siapa pemimpinnya yang mampu menciptakan dan menjalankan visi misi serta seluruh komponen sumberdaya yang dikelolanya baik organisasi bisnis, swasta maupun pendidikan. Pada kesempatan ini peneliti mengambil data dari Lembaga/instutusi Pendidikan dimana hal ini menjadi titik sentral pembentukan dasar Sumber Daya Insani untuk kelangsungan generasi suatu bangsa.

Kepemimpinan dilaksanakan ketika seseorang memobilisasi sumber daya intitusional, politis, psikologis dan sumber lain untuk membangkitkan, melibatkan dan memotivasi pengikutnya (Bass & Avolio, 2002 dalam Hartiti, 2013). Kepemimpinan dapat di artikan proses mempengaruhi dan mengarahkan para pegawai dalam melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan kepada pegawainya.1 Kepemimpinan merupakan aspek penting bagi seorang pemimpin, karena seorang pemimpin harus berperan sebagai organisator kelompoknya untuk mencapai yang telah ditetapkan.

Manajemen strategi dan kepemimpinan strategik ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, manajemen strategi adalah alatnya dalam membuat sebuah perencanaan strategik di masa datang, sementara di sisi lain, kepemimpinan lebih menekankan pada orang-orang yang ada di organisasi (perilaku leader dan follower) yang akan mengimplementasikan perencanaan yang diformulasikan tersebut sehingga tujuan perusahaan bisa tercapai. Dalam lingkungan yang berubah begitu cepatnya, seorang pemimpin dituntut untuk selalu bisa memonitor dan melihat semua perubahan tersebut. Perubahan apapun yang terjadi pasti akan mempengaruhi proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk bisa melihat masa depan, membuat perencanaan (road map) dari organisasi tapi juga harus bisa berperilaku yang mendukung pencapaian rencana tersebut.

Pemimpin puncak bertanggung jawab terhadap lingkungan organisasi yang dipimpinnya, berpikir ke masa depan akan seperti apa nantinya perusahaan pada 5 atau 10 tahun mendatang dan membuat arahan-arahan yang berfokus kepada masa depan sehingga para pengikut bisa dan mau percaya pada pemimpinnya dan mereka mau menjalankan tugas-tugas mereka untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Banyak rencana bagus dan brilian yang telah diformulasikan begitu lama akhirnya menjadi gagal karena implementasi yang lemah dan salah dari orang-orang yang menjalankannya. Misalnya: banyak masalah yang muncul setelah perusahaan melakukan merger seperti: komunikasi yang buruk, masalah dalam struktur organisasi, perbedaan budaya, kurangnya komitmen dari manajemen puncak.

Sejalan dengan perubahan dunia yang mengglobal pada dimensi ekonomi, politik, bisnis, social dan budaya tersebut yang memaksa para pimpinan organisasi harus berubah untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman guna kelangsungan hidup, pertumbuhan serta perkembangan organisasi/usaha yang dipimpinnya. Itulah sebabnya kehadiran pemimpin yang handal sangat dibuthkan karena peranannya sangat dominan dan penting untuk kemajuan suatu organisasi. Deangan demikian setiap organisasi dapat berhasil sangat ditentukan oleh kekuatan sumber daya pemimpinnya juga sumberdaya manusia lain dalam perusahaan/organisasi. Salah satu faktor yang sangat utama dan penting adalah kehandalan para pemimpinnya dalam mengelola seluruh asset dan atau sumberdaya lainnya suatu organisasi.

Pemimpin yang efektif merupakan contoh/panutan yang dengan sendirinya dapat memotivasi bagi orang lain di organisasinya sehingga dimana dia selalu dapat memberikan energi kepada orang-orang sehingga dapat produktif. Mereka energi tim mereka untuk mencapai tujuan yang sulit dan peningkatan tingkat kinerja dari semua orang di tim. Seorang pemimpin tidak saja menyelesaikan tugas dalam deskripsi pekerjaan mereka dilain pihak harus dapat memberikan semangat kerja, menginspirasi dan mengantisipasi keadaan. Artinya adalah bahwa sosok seorang pemimpin harus dapat menemukan cara untuk mengelola, mengantisipasi keaadan guna keperluan pengembangan, kelangsungan perusahaan/organisasi untuk mencapai visi misi organisasi/perusahaan dimaksud.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini, dapat dirumuskan sebagai berikut : “ Penerapan Kepemimpinan Transformasional dalam Organisasi ?”

C. PEMBAHASAN

a. Kepemimpinan

Kepemimpinan (leading) dapat dikatakan termasuk dalam bagian manajemen, kepemimpinan merupakan proses sekaligus fungsi manajemen. Kepemimpian dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu dalam suatu tertentu dalam rangka mencapai tujuan organisasi. GR Terry & LW. Rue memahami kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu dalam suatu keadaan tertentu dalam mencapai tujuan organisasi (GR. Terry Dan Rue, 1993: 82 ).

Sergiovani mengatakan bahwa kepemimpinan adalah serangkaian proses kepimpinan dalam mengatur dan menginspirasi kelompok kerja (orang-orang), untuk mencapai tujuan dengan menerapkan teknik-teknik mana-gemen. Kepemimpinan tanpa manajemen tidak lebih hanya kata-kata (rhetoric), sedangkan manajemen tanpa kepemimpinan tidak aktif akan menghasilkan kreativitras dan perubahan besar dalam organisasi (Sergiovani, 1987). Menurut Gary Yukl dalam Bedjo Sujanto terdapat beberapa definisi yang saling berbeda yang ia kutip dari beberapa pendapat pakar yang mengkaji masalah kepemimpinan dan yang dianggap cukup mewakili selama seperempat abad. Beberapa definsi tersebut adalah sebagai berikut :

Kepemimpinan adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama (Shared Goal).
Kepemimpinan adalah pengaruh antarpribadi yang dijalankan dalam suatu situasi tertentu, serta diarahkan melalui proses komunikasi ke arah pencapaian satu atau beberapa tujuan tertentu.
Kepemimpinan adalah pembentukan awal serta pemeliharaan struktur dalam harapan dan interaksi.
Kepemimpinan adalah peningkatan pengaruh sedikit demi sedikit, pada dan berada di atas kepatuhan mekanis terhadap pengarahan- pengarahan rutin organisasi.
Kepemimpinan adalah proses memengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian tujuan.
Kepemimpinan adalah sebuah proses memberikan arti (pengarahan yang berarti) terhadap usaha kolektif, dan yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai sasaran.
Para Pemimpin adalah mereka yang secara konsisten memberikan kontribusi yang efektif terhadap orde sosial, serta yang diharapkan dan dipersepsikan melakukannya ( Boedjo Sujanto, 2007: 68 ).

Berdasarkan berbagai pendapat mengenai kepemimpinan, dapat disimpulkan bahwa masing-masing definisi berbeda menurut sudut pandang penulisnya. Namun demikian, ada kesamaan dalam mendefinisikan kepemimpinan yaitu mengandung makna memengaruhi orang lain untuk berbuat seperti yang pemimpin kehendaki. Jadi yang dimaksud dengan kepemimpinan adalah suatu usaha untuk memengaruhi orang atau kelompok untuk bertindak dan berperilaku seperti yang diharapkan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dengan demikian dapat dipahami Kepemimpinan pendidikan adalah suatu proses mempengaruhi, mengkoordinasi, dan menggerakkan perilaku orang lain serta melakukan perubahan ke arah yang lebih positif.

b. Gaya Kepemimpinan

Definisi dari gaya kepemimpinan telah mengalami perubahan akan perkembangan dan pergeseran. Dalam era lama gaya kepemimpinan diartikan sebagai gaya kemampuan dan kesiapan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain, dengan memotivasi, menggerakkan, mengarahkan, mengajak, menuntun dan jika perlu memaksa mereka untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam era baru gaya kepemimpinan diartikan secara lebih luas, bukan sekedar kemampuan mempengaruhi, yang lebih penting adalah kemampuan memberi inspirasi kepada pihak lain, agar mereka secara proaktif tergugah untuk melakukan berbagai tindakan demi tercapainya visi, misi dan tujuan organisasi.

Gaya Pemimpin adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain dan yang memiliki otoritas manajerial. Sedangkan kepemimpinan adalah apa yang para pemimpin lakukan, yaitu proses memimpin kelompok dan mempegaruhi kelompok untuk mencapai suatu tujuan (Robbins dan Coulter, 2012).

Gaya Kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju dengan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana tugas itu dilakukan secara efektif, serta proses untuk memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama (Yukl , 2010). Gaya Kepemimpinan adalah seorang yang memimpin sebuah organisasi atau institusi dan terlibat di dalamnya. Pemimpin di sini bukan berarti pemimpin insidentil, misalnya orang yang (sekali saja) membantu serombongan anak menyebrang jalan, Master of Ceremony (MC) atau seorang yang mendadak didaulat untuk memimpin doa. Kepemimpinan memiliki arti yang lebih dalam dari pada sekedar label atau jabatan yang diberikan kepada seorang manusia. Ada unsur visi jangka panjang serta karakter didalam sebuah kepemimpinan (Iensufiie, 2010).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan adalah interaksi dua atau orang lebih dalam suatu kelompok terstruktur atau struktur ulang terhadap situasi persepsi dan harapan anggota. Dua orang itu merupakan pemimpin dengan bawahannya. Keduanya atau lebih menyamakan persepsi dan harapan agar memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang sama dalam memenuhi harapan bersama.

a) Gaya Kepemimpinan Transaksional

1) Sejarah Kepemimpinan Transformasional

Konsep kepemimpinan transformasional awalnya diperkenalkan oleh ahli kepemimpinan dan penulis biografi presiden James MacGregor Burns. Menurut Burns, kepemimpinan transformasional dapat dilihat ketika para pemimpin dan pengikut membuat satu sama lain untuk meningkatkan moral dan motivasi Melalui kekuatan visi dan kepribadian mereka, pemimpin transformasional mampu menginspirasi pengikutnya untuk mengubah harapan, persepsi dan motivasi untuk bekerja menuju tujuan bersama (Kendra, 2013).

Kemudian, peneliti Bernard M. Bass menerapkan ide Burn untuk mengembangkan apa yang sekarang disebut sebagai Bass teori kepemimpinan Transformasional. Menurut Bass (1994) kepemimpinan transformasional dapat didefinisikan berdasarkan dampak yang ada pada pengikut. Bass menyarankan kepada pemimpin transformasional agar dapat menggalang kepercayaan, hormat dan kekaguman dari para pengikut mereka .

Seorang pemimpin transformasional adalah orang yang merangsang dan memberikan inspirasi (mengubah) kepada pengikut untuk mencapai hasil yang luar biasa. Kepemimpinan transformasional berkembang dari kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transformasional menghasilkan tingkat upaya dan kinerja karyawan yang melampaui apa yang akan terjadi dengan pendekatan transaksional saja. Selain itu, kepemimpinan transformasional lebih dari kepemimpinan karisma karena pemimpin transformasional mencoba untuk menanamkan dalam kemampuan pengikut untuk mempertanyakan pandangan tidak hanya mapan tetapi pandangan yang dipegang oleh pemimpin. Pemimpin memperhatikan kebutuhan, kepedulian dan perkembangan pengikut individu, mengubah kesadaran pengikut akan masalah dengan membantu mereka untuk melihat masalah lama dengan cara baru dan mereka mampu membangkitkan dan mengilhami pengikutnya untuk memadamkan usaha ekstra dalam mencapai tujuan kelompok (Robbins dan Coulter, 2012).

Kepemimpinan transformasional yaitu pemimpin yang mencurahkan perhatiannya kepada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para pengikutnya dan kebutuhan pengembangan dari masing-masing pengikutnya dengan cara memberikan semangat dan dorongan untuk mencapai tujuannya. Kepemimpinan transformasional adalah suatu kepemimpinan di mana pemimpin memotivasi bawahannya untuk mengerjakan lebih dari yang diharapkan semula dengan meningkatkan rasa pentingnya bawahan dan nilai pentingnya pekerjaan. Pemimpin transformasional adalah pemimpin yang mampu membuat bawahannya menyadari perspektif yang lebih luas, sehingga kepentingan individu akan disubordinasikan terhadap kepentingan tim, organisasi, atau kepentingan lain yang lebih luas (Robbins, 2006).

Kepemimpinan transformasional yaitu pemimpin yang mencurahkan perhatiannya kepada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para pengikutnya dan kebutuhan pengembangan dari masing-masing pengikutnya dengan cara memberikan semangat dan dorongan untuk mencapai tujuannya. Kepemimpinan transformasional adalah suatu proses kepemimpinan dimana pemimpin mengembangkan komitmen pengikutnya dengan berbagai nilai-nilai dan berbagai visi organisasi. Kepemimpinan transformasional mengacu pada pemimpin yang berhasil menggerakkan karyawan melampaui kepentingan diri secara langsung melalui pengaruh ideal (karisma), inspirasi, stimulasi intelektual, atau pertimbangan individual (Putra dan Subudi, 2015).

Menurut Danim (2004:54), kepemimpinan transformasional adalah kemampuan seseorang pemimpin dalam bekerja dengan dan/atau melalui orang lain untuk mentransformasikan, secara optimal sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang bermakna sesuai dengan target capaian yang telah ditetapkan.

Menurut Burns (Safaria, 2004:62), Kepemimpinan transformasional dicirikan sebagai pemimpin yang berfokus pada pencapaian perubahan nilai-nilai, kepercayaan, sikap, perilaku, emosional, dan kebutuhan bawahan menuju perubahan yang lebih baik di masa depan.

Menurut Robbins dan Judge (2008;90), pemimpin transformasional adalah pemimpin yang menginspirasi para pengikutnya untuk menyampingkan kepentingan pribadi mereka demi kebaikan organisasi dan mampu memiliki pengaruh yang luar biasa pada diri para pengikutnya.

Menurut O’Leary (Martha Andy Pradana, 2013:3), Kepemimpinan Transformasional adalah gaya kepemimpinan yang digunakan oleh seorang manajer bila dia ingin suatu kelompok melebarkan batas dan memiliki kinerja melampaui status quo organisasi mencapai serangkaian sasaran organisasi yang sepenuhnya baru.

Pada awalnya kepemimpinan transformasional ditunjukkan melalui tiga perilaku, yaitu karisma, konsiderasi individual, dan stimulasi intelektual. Namun pada perkembangannya, perilaku karisma kemudian dibagi menjadi dua, yaitu karisma atau idealisasi pengaruh dan motivasi inspirasional. Kepemimpinan transformasional meningkatkan kesadaran para pengikutnya dengan menarik cita-cita dan nilai-nilai seperti keadilan (justice), kedamaian (peace) dan persamaan (equality) (Surbakti dan Suharnomo, 2013).

Teori kepemimpinan transformasional adalah semua tentang kepemimpinan yang menciptakan perubahan positif dalam pengikut dimana mereka mengurus kepentingan satu sama lain dan bertindak dalam kepentingan kelompok secara keseluruhan (Warrilow, 2012). Kepemimpinan Transformasional memiliki pengertian yang bertujuan untuk perubahan. Sesuai dengan kepemimpinan secara alami yaitu adanya pergerakan untuk mencapai tujuan, maka tujuan yang dimaksud di sini adalah perubahan. Perubahan yang dimaksud diasumsikan sebagai perubahan ke arah yang lebih baik, menentang status quo dan aktif (Iensufiie, 2010).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, gaya kepemimpinan transformasional menurut para ahli diatas adalah gaya pemimpin yang mampu menyatukan seluruh karyawannya dan mampu mengubah keyakinan, sikap, dan tujuan pribadi masing-masing bawahan demi mencapai tujuan, bahkan melampaui tujuan yang ditetapkan. Lalu pemimpin akan memotivasi bawahan dengan merespon kebutuhan bawahan terkait pemberdayaan kompetensi dan menyesuaikan tujuan dan target dari bawahan seara individu, kelompok dan organisasi, yang berdampak pada kepercayaan bawahan terhadap kemampuan pemimpinnya sehingga meningkatkan kepercayaan diri bawahan, keterlibatan secara emosional, serta motivasi untuk meningkatkan target kinerja.

Ciri-ciri Kepemimpinan Transformasional

Menurut Robbins dan Judge (2008:91), ciri-ciri Kepemimpinan Transformasional, yaitu:

Idealized Influence (pengaruh Ideal) Idealized Influence (pengaruh Ideal) adalah perilaku pemimpin yang memberikan visi dan misi, memunculkan rasa bangga, serta mendapatkan respek dan kepercayaan bawahan. Idealized influence disebut juga sebagai pemimpin yang kharismatik, dimana pengikut memiliki keyakinan yang mendalam pada pemimpinnya, merasa bangga bisa bekerja dengan pemimpinnya, dan memercayai kapasitas pemimpinnya dalam mengatasi setiap permasalahan.
Inspirational Motivation (Motivasi Inspirasional), Inspirational Motivation adalah perilaku pemimpin yang mampu mengkomunikasikan harapan yang tinggi, menyampaikan visi bersama secara menarik dengan menggunakan simbol-simbol untuk memfokuskan upaya bawahan dan mengispirasi bawahan untuk mencapai tujuan yang menghasilkan kemajuan penting bagi organisasi.
Intellectual Stimulation (Stimulasi Intelektual), Intellectual Stimulation adalah perilaku pemimpin yang mampu meningkatkan kecerdasan bawahan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi mereka, meningkatkan rasionalitas, dan pemecahan masalah secara cermat.
Individualized Consideration (Pertimbangan Individual), Individualized Consideration adalah perilaku pemimpin yang memberikan perhatian pribadi, memperlakukan masing-masing bawahan secara individual sebagai seorang individu dengan kebutuhan, kemampuan, dan aspirasi yang berbeda, serta melatih dan memberikan saran. Individualized consideration dari Kepemimpinan transformasional memperlakukan masing-masing bawahan sebagai individu serta mendampingi mereka, memonitor dan menumbuhkan peluang.

Ciri Pemimpin Transformasional

Menurut Luthans , pemimpin transformasional memiliki beberapa karakteristik tertentu, yaitu:

Pemimpin mengidentifikasikan dirinya sendiri sebagai agen perubahan.
Pemimpin mendorong keberanian dan pengambilan resiko.
Pemimpin percaya pada orang-orang.
Pemimpin dilandasi oleh nilai-nilai.
Pemimpin adalah seorang pembelajar sepanjang hidup (lifelongs learners).
Pemimpin memiliki kemampuan untuk mengatasi kompleksitas, ambiguitas, dan ketidakpastian.g). Pemimpin juga adalah seorang pemimpin yang visioner.

4) Prinsip-Prinsip Kepemimpinan Transformasional

Prinsip-prinsip yang harus diciptakan oleh seorang pemimpin transformasional, yaitu (Erik Rees, 2001):

Simplifikasi, keberhasilan dari kepemimpinan diawali dengan sebuah visi yang akan menjadi cermin dan tujuan bersama. Kemampuan serta keterampilan dalam mengungkapkan visi secara jelas, praktis dan tentu saja transformasional yang dapat menjawab Kemana kita akan melangkah? menjadi hal pertama yang penting untuk kita implementasikan.
Motivasi, Kemampuan untuk mendapatkan komitmen dari setiap orang yang terlibat terhadap visi yang sudah dijelaskan adalah hal kedua yang perlu kita lakukan. Pada saat pemimpin transformasional dapat menciptakan suatu sinergitas di dalam organisasi, berarti seharusnya dia dapat pula mengoptimalkan, memotivasi dan memberi energi kepada setiap pengikutnya. Praktisnya dapat saja berupa tugas atau pekerjaan yang betul-betul menantang serta memberikan peluang bagi mereka pula untuk terlibat dalam suatu proses kreatif baik dalam hal memberikan usulan atau pun mengambil keputusan dalam pemecahan masalah, sehingga hal ini pula akan memberikan nilai tambah bagi mereka sendiri.
Fasilitasi, dalam pengertian kemampuan untuk secara efektif memfasilitasi pembelajaran yang terjadi di dalam organisasi secara kelembagaan, kelompok, atau pun individual. Hal ini akan berdampak pada semakin bertambahnya modal intelektual dari setiap orang yang terlibat di dalamnya.
Mobilitasi, yaitu pengerahan semua sumber daya yang ada untuk melengkapi dan memperkuat setiap orang yang terlibat di dalamnya dalam mencapai visi dan tujuan. Pemimpin transformasional akan selalu mengupayakan pengikut yang penuh dengan tanggung jawab.
Siap Siaga, yaitu kemampuan untuk selalu siap belajar tentang diri mereka sendiri dan menyambut perubahan dengan paradigma baru yang positif.
Tekad, yaitu tekad bulat untuk selalu sampai pada akhir, tekad bulat untuk menyelesaikan sesuatu dengan baik dan tuntas. Untuk ini tentu perlu pula didukung oleh pengembangan disiplin spiritualitas, emosi, dan fisik serta komitmen.

Pemimpin transformasioanal adalah orang yang membantu perusahaan dan orang lain untuk membuat perubahan positif dalam aktivitas mereka. Perubahan itu sering kali berskala besar dan dramatis.Setelah menetapkan arah baru yang menarik bagi perusahaan atau menciptakan masa depan, pemimpin biasanya memilih salah satu dari enam metode yang berada untuk melahirkan perubahan, yaitu (Dubrin, 2005:143-145):

Mengubah kultur organisasi. Tindakan paling luas yang dilakukan pemimpin transformasional adalah mengubah kultur organisasi. Ini berarti bahwa nilai, sikap, dan bahkan atmosfer organisasi diubah. Perubahan paling umum adalah mengubah kultur dari kultur birokratis, kaku dan sedikit mengambil resiko menjadi kultur di mana orang bisa lebih bergerak dan tidak terlalu dibatasi oleh aturan dan regulasi.

Meningkatkan kesadaran orang tentang imbalan. Pemimpin transformasional membuat anggota kelompok sadar akan arti penting imbalan tertentu dan bagaimana cara mendapatkannya. Dia mungkin menyebutkan kebanggaan yang akan dirasakan karyawan jika perusahaan menjadi nomor satu dibidangnya.

Membantu orang tidak sekedar mengejar kepentingan diri. Pemimpin transformasional membantu anggota kelompok untuk melihat pada gambaran yang lebih besar demi kebaikan tim dan organisasi. Sedikit demi sedikit pemimpin membuat pekerja menyadari bahwa tindakan mereka memberi kontribusi pada tujuan yang lebih luas ketimbang sekedar memenuhi kepentingan diri sendiri.

Membantu orang mencari pemenuhan diri. Pemimpin transformasional membantu orang lain untuk tidak sekedar berfokus pada kesuksesan kecil-kecilan, tetapi juga pada usaha mencari pemenuhan diri.

Memberi pemahaman kepada orang lain tentang keadaan urgen. Untuk menciptakan transformasi, pemimpin mengumpulkan para manajer kritis dan karyawan lainnya dan melibatkan mereka dalam diskusi urgensi perubahan.

Mengejar kejayaan. Tindakan transformasional tertinggi adalah membuat orang lain bersemangat untuk melakukan kerja keras demi kebesaran dan kejayaan organisasi.

KESIMPULAN

Organisasi atau institusi membutuhkan sosok pemimpin untuk memajukan, mengembangkan serta membawa intitusi yang dipimpinnya menuju kea rah yang lebih baik. Kepemimpinan transformasional salah satu gaya kepemimpinan yang modern yang mampu mengubah dari visi misi menjadi aksi dan dilakukan dengan membuat visi yang jelas, memotivasi staf untuk menjadi kreatif, inovatif, membangun budaya belajar, serta membangun komunikasi yang efektif. Kritik

Daftar Pustaka

Andy Pradana, Martha. 2013. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Transaksional terhadap Kinerja Karyawan: studi kasus pada karyawan tetap PT. Mustika Bahana Jaya. Lumajang: Universitas Brawijaya.

A. Mintorogo, Kepemimpinan dalam Organisasi, Yogyakarta: STIA LAN Prees, 1997, h. 2 2 Clara Danim, Sudarwan. 2004. Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok. Jakarta: Rineka Cipta Utama.

Bass & Avolio, 2002, Predicting Unit Performance by Assesing Transformation and Transactional Leadership. Journal of Applied Psychology.

Danim, Sudarwan. 2004. Motivasi Kepemimpinan & Efektivitas Kelompok. Jakarta: PT Rineka Cipta Utama.

Dubrin, Andrew J. 2005. Leadership (Terjemahan). Edisi Kedua. Jakarta: Prenada Media.

Erik Rees.(2001). “Seven Principles of Transformational Leadership -- Creating A Synergy of Energy™”

https://www.kompasiana.com/habsulnurhadi/552fd1e66ea8347c428b45c6/kepemimpinan-strategis-dan-manajemen-perubahan?page=all

Kartono, Kartini. 1983. Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta : Rajawali

Kendra Cherry (2013), What is Transformational Leadership? How Transformational Leadership Inspire About.com Guide.

Kotter, John P., Schlesinger, Leonard A., (2008, August), Choosing Strategies for Change, Harvard Business Review.

Luthans, Fred, 2006, Perilaku Organisasi, Alih Bahasa Vivin Andika Yuwono, Yogyakarta: Andi Offset.

George, R, Terry, Leslie W. Rue. 2003. Dasar-Dasar Manejemen. Jakarta: PT. Bumi Aksara

O’Leary, Elizabeth. 2001. Kepemimpinan. Edisi Pertama. Yogyakarta : Andi

Robbins dan Judge. 2008. Perilaku Organisasi, Edisi Duabelas. Jakarta: Salemba Empat.

Rees, Erik. 2001. Seven Principles of Transformational Leadership: Creating A Synergy of Energy. Online: cicministry.org.

Rosa Pudjiyogyanti, Pengantar Ilmu Manajemen, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991, h. 143

Swandari, Fifi 2003. “Menjadi Perusahaan yang Survive Dengan Transformasional Leadership” Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi vol.1 No.2 Mei 2003 :93-102.

Triantoro, Safaria. 2004. Kepemimpinan. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yukl, Gary. 2010. Kepemimpinan dalam Organiasasi. Jakarta: Indeks.

Pengaruh Kepemimpinan dan Stres Kerja terhadap Kinerja karyawan PT. Nihon Plast Indonesia di Bagian Produksi 2

renylousiana@gmail.com (Unknown) — Tue, 11 Dec 2018 04:24:00 -0800

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era masyarakat ekonomi asean (MEA) sekarang ini persaingan semakin kompetitif. Persaingan dalam dunia bisnis pun semakin ketat di karenakan banyaknnya pesaing dalam bidang yang sama. Suatu organisasi ataupun perusahaan berusaha mengikuti arus globalisasi yang ada agar tidak kalah saing dengan perusahaan lainnya. Setiap perusahaan dituntut untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan manajemen perusahaannya demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Sebagaimana yang telah kita ketahui, sumber daya manusia menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan perusahaan, peralatan yang handal ataupun canggih tanpa peran aktif dari SDM tidak berarti apa-apa. Selain itu, sumber daya manusia merupakan salah satu unsur masukan (input) yang bersama unsur lainnya seperti modal, bahan baku, mesin, dan teknologi diubah menjadi prosen manajemen keluaran (output) berupa barang atau jasa Karena itu, Keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM yang mengawakinya, SDM tersebut akan baik kualitas dan kinerjanya bila dipimpin dan dikelola dengan baik. Untuk dapat mengelola SDM dengan baik, setiap pimpinan dan manajer serta bagian yang menangani SDM harus mengerti dan memahami masalah manajemen SDM yang ada..

Menurut Setiawan, B. A dan Muhith, A (2013;13), Kepemimpinan adalah proses perilaku memengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Dengan demikian seorang pemimpin yang memiliki pola kepemimpinan yang baik dapat lebih mudah untuk mengatur dan mengarahkan bawahannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebaliknya dengan pola kepemimpinan yang buruk dapat memicu munculnya stres kerja pada karyawan atau bawahannya. Hal ini dapat mengakibatkan menurunnya kinerja karyawan. Keseluruhan waktu hidup manusia lebih sering dihabiskan untuk bekerja. Oleh karena itu, selain dari masalah keluarga, masalah dalam pekerjaan juga dapat menimbulkan stres kerja. stres dalam dunia kerja dapat dilihat mulai dari awal saat mencari pekerjaan, saat telah bekerja, sulitnya mempertahankan pekerjaan, saat dilakukan rotasi kerja atau mungkin ketika dipecat dari sebuah pekerjaan. Semua hal tersebut menggambarkan bahwa dunia kerja tidak akan pernah lepas dari sebuah stres kerja. Stress kerja dapat dialami oleh siapapun dengan jenis pekerjaan apa saja, semakin besar suatu perusahaan, maka semakin banyak juga karyawan yang bekerja di dalamnya, sehingga semakin besar pula kemungkinan masalah yang timbul di dalamnya dan salah satu masalah penting yang harus di perhatikan oleh perusahaan adalah stres kerja. Menurut Mangkunegara, A. P (2013;157) “stress kerja adalah perasaan stres yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan.”. Akan tetapi, masalah yang ada pada sumber daya manusia menjadi tantangan bagi seorang pemimpin, karena apabila sumber daya manusia dalam perusahaan dapat berjalan dengan efektif, maka perusahaan pun akan berjalan efektif, dengan kata lain kelangsungan hidup perusahaan tergantung dari kinerja karyawan yang ada di dalamnya. Suwatno dan Priansa, D. J (2014:196) menyatakan bahwa kinerja karyawan merupakan performance atau unjuk rasa. Kinerja dapat pula diartikan sebagai prestasi kerja atau pelaksanaan kerja atau hasil unjuk kerja. Kinerja karyawan meliputi kualitas dan kuantitas output serta keandalan dalam bekerja. Dengan adanya kinerja karyawan yang baik, diharapkan juga akan memperbaiki pencapaian tujuan perusahaan. Salah satu cara untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu dengan meningkatkan potensi kinerja karyawan yang ada dengan mengembangkan keterampilan dan kemampuan dari setiap individu karyawan dengan cara pemberian pelatihan, reward serta jenjang karier yang jelas. Dengan hal itu di harapkan karyawan mampu meningkatkan kemampuannya dan mempunyai motivasi untuk dapat meningkatkan kinerjanya.

Kinerja setiap karyawan tergantung pada dukungan yang ada di dalamnya , seperti bentuk sarana dan prasarana, pemilihan teknologi, serta kenyamanan di lingkungan kerja, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai akan sangat membantu karyawan agar lebih efisien dalam bekerja, penggunaan teknologi yang maju dapat membantu memudahkan karyawan dalam mencapai hasil yang lebih maksimal dan lingkungan kerja yang baik akan menciptakan suasana kerja yang nyaman dan dapat meningkatkan semangat kerja karyawan. PT. Nihon Plast Indonesia adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang otomotif dengan produk-produk unggulan dalam bidang stir mobil yang sedang memperbaiki manajemen perusahaannya untuk memperbaiki pola kepemimpinan dan tingkat stress kerja karyawannya sehingga tercapainya kinerja karyawan yang maksimal. Beberapa faktor yang menghambat kinerja karyawan diantaranya manajemen produksi yang kurang baik, jenjang karir yang kurang jelas, pola kepemimpinan yang kurang baik, serta pekerjaan yang monoton. Hal tersebut memungkinkan karyawan akan mengalami stress kerja yang akan berpengaruh dengan kinerja karyawan.Berdasarkan hasil wawancara pada karyawan PT. Nihon Plast Indonesia khususnya di bagian Produksi , banyak yang mengalami kurang nyamannya dengan pola kepemimpinan yang sekarang diterapkan karena perencanaan untuk bahan baku produksi yang kurang baik berdampak pada telatnya bahan baku yang siap diproduksi, hal itu menghambat karyawan untuk bekerja sesuai dengan jam kerjanya, sedangkan pimpinan menginginkan target tetap tercapai walaupun bahan baku terlambat di awal jam kerja dan karyawan pun harus mengejar keterlambatan yang terjadi di awal produksi.
Dari hal tersebut, karyawan PT. Nihon Plast Indonesia khususnya di bagian produksi 2 merasa tertekan dengan pekerjaannya yang akan berdampak pada menurunnya kinerja karyawan. Disisi lain, pekerjaan monoton yang dikerjakan oleh karyawan akan berdampak pada menurunnya kinerja karena mengalami rasa bosan yang berakibat pada munculnya stres kerja karena harus melakukan pekerjaan yang sama setiap harinya selama bertahun-tahun.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka penulis menganggap bahwa permasalahan tersebut sebagai bahan untuk dilakukan penelitian skripsi dengan judul “Pengaruh Kepemimpinan dan Stres Kerja terhadap Kinerja karyawan PT. Nihon Plast Indonesia di Bagian Produksi 2”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh Kepemimpinan terhadap Kinerja karyawan PT. Nihon Plast Indonesia di Bagian Produksi 2?
Bagaimana pengaruh Stres Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT. Nihon Plast Indonesia di Bagian Produksi 2?
Bagaimana pengaruh Kepemimpinan dan Stres Kerja secara bersama-sama terhadap Kinerja karyawan PT. Nihon Plast Indonesia di Bagian Produksi?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang dikaji dalam penulisan, di antaranya:

1. Mengetahui pengaruh Kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT.Nihon Plast Indonesia di Bagian Produksi 2.

2. Mengetahui pengaruh Stres kerja terhadap Kinerja Karyawan di PT.Nihon
Plast Indonesia di Bagian Produksi 2.

3. Mengetahui secara simultan pengaruh Kepemimpinan dan Stres Kerja
terhadap Kinerja karyawan di PT. Nihom PLast Indonesia di Bagian
Produksi 2.

1.4 Manfaat Penulisan

Dalam penulisan ini, terdapat beberapa manfaat yang dapat kita ambil, di
antaranya:
a. Manfaat Untuk Universitas

Penelitian yang saya buat semoga dapat bermanfaat, Menambah pengetahuan dan pengalaman di bidang ekonomi khususnya Manajemen Sumber Daya Manusia secara umum dan yang berkaitan dengan permasalahan pengaruh kepemimpinan dan stres kerja terhadap kinerja karyawan.

b. Manfaat Untuk Penelitian

Hasil dari penelitian ini adalah syarat untuk kelulusan S1 ekonomi Manajemen yang dimulai dari ilmu dan teori yang diperoleh semasa perkuliahan untuk dapat melatih kemampuan berfikir dan sistematis agar dapat di terapkan di dunia kerja (Lapangan Kerja)

c. Manfaat Untuk Perusahaan

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk mengetahui permasalahan yang ada yang menyangkut mengenai kepemimpinan dan stres kerja terhadap kinerja karyawan, sehingga permasalahan yang selama ini menjadi kendala bagi perusahaan dapat dipahami dan dipecahkan permasalahannya.

1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian kali ini hanya melakukan pembatasan masalah pada “pengaruh kepemimpinan dan stres kerja terhadap kinerja karyawan di PT. Nihon Plast Indonesia di Bagian Produksi 2”.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan laporan ini agar dapat tercapai, maka perlu diadakan uraian mengenai sistematikannya, Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Mengurai tentang yang pertama yaitu, masalah pokok skripsi yang isinya latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini terdiri dari landasan teori yang menguraikan teori-teori yang digunakan sebagai tinjauan/landasan dalam menganalisis batasan masalah yang telah dikemukakan kemudian kerangka berfikir dan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini mengurai tentang waktu dan wilayah peelitian, metodologi penelitian, variabel-variabel, operasional variabel, populasi dan sampel, data dan sumber data serta teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS dan PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas analisis dalam penelitian serta berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan masalah.

BAB V KESIMPULAN dan IMPLIKASI MANAJERIAL

Pada bab ini merupakan penutup dari penulisan yang terdiri dari kesimpulan atau hasil analisis dan implikasi manajerial yang dianggap berguna.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENANAMAN MODAL ASING

renylousiana@gmail.com (Unknown) — Thu, 8 Nov 2012 18:47:00 -0800

Pendahuluan

I. Pengertian Umum

Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.Ketentuan mengenai Penanaman Modal diatur didalam Undang-undang No. 25 Tahun 2005 tentang Penanaman Modal.

Penanam Modal Asing dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Kegiatan usaha usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan dan batasan kepemilikan modal asing atas bidang usaha perusahaan diatur didalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Perusahaan Penanaman Modal Asing mendapatkan fasilitas dalam bentuk :

pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

Kriteria Perusahaan Penanaman Modal Asing yang mendapatkan fasilitas antara lain :

Menyerap banyak tenaga kerja
Termasuk skala prioritas tinggi
Termasuk pembangunan infrastruktur
Melakukan alih teknologi
Melakukan industri pionir
Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu
Menjaga kelestarian lingkungan hidup
Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi
Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi
Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi didalam negeri.

II . Latar Belakang

Penanaman modal dalam negeri memberikan peranan dalam pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang. Hal ini terjadi dalam berbagai bentuk. Modal Investasi mampu mengurangi kekurangan tabungan dan melalui pemasukan peralatan modal dan bahan mentah, dengan demikian menaikkan laju pemasukan modal.Selain itu, tabungan dan investasi yang rendah mencerminkan kurangnya modal di negara keterbelakangan teknologi. Sehingga dengan masuknya perusahaan asing ini dalam kegiatan investasi di Indonesia dimaksudkan sebagai pelengkap untuk mengisi sektor-sektor usaha dan industri yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak swasta nasional, baik karena alasan teknologi, manajemen, maupun alasan permodalan. Modal asing juga diharapkan secara langsung maupun tidak langsung dapat lebih merangsang dan menggairahkan iklim atau kehidupan dunia usaha dalam berbagai bidang usaha, serta dapat dimanfaatkan sebagai upaya menembus jaringan pemasaran internasional melalui jaringan yang mereka miliki. Selanjutnya modal asing diharapkan secara langsung dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi Indonesia.

Pembahasan

A. Peranan Penting Penanaman Modal Asing di Indonesia

Secara garis besar, penanaman modal asing terhadap pembangunan bagi negara sedang berkembang seperti negara Indonesia dapat diperinci menjadi lima hal yaitu :

1. Sumber dana eksternal (modal asing) dapat dimanfaatkan oleh negara sedang berkembang sebagai dasar untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi.

2. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti dengan perpindahan struktur produksi dan perdagangan.

3. Modal asing dapat berperan penting dalam memobilisasi dana maupun transformasi struktural.

4. Kebutuhan akan modal asing menjadi menurun segera setelah perubahan struktural benar-benar terjadi meskipun modal asing di masa selanjutnya lebih produktif.

5. Bagi negara-negara sedang berkembang yang tidak mampu memulai membangun industri-industri berat dan industri strategis, adanya modal asing akan sangat membantu untuk dapat mendirikan pabrik-pabik baja, alat-alat mesin, pabrik elektronik, industri kimia dasar dan sebagainya.

Dan untuk mendukung investasi di Indonesia maka perlu pembentukan hukum ekonomi dengan perangkat peraturan membutuhkan kajian yang bersifat komprehensif dan pendekatan secara makro dengan informasi yang akurat demi multidisipliner dari berbagai aspek antara lain :

a. Ekonomi dan social.

b. Sosiologis dan budaya.

c. Kebutuhan-kebutuhan dasae dan pembangunan.

d. Praktis dan operasional dan kebutuhan kedepan.

e. Moral dan etika bisnis yang berlaku dalam konsep kelayakan dan kepatutan dalam kehidupan manusia dan kemanusiaan yang beradab.

B. Kendala dalam menanam modal di Indonesia

1. Pengaruh Nilai Tukar

Secara teoritis dampak perubahan tingkat / nilai tukar dengan investasi bersifat uncertainty (tidak pasti). Shikawa (1994), mengatakan pengaruh tingkat kurs yang berubah pada investasi dapat langsung lewat beberapa saluran, perubahan kurs tersebut akan berpengaruh pada dua saluran, sisi permintaan dan sisi penawaran domestik. Dalam jangka pendek, penurunan tingkat nilai tukar akan mengurangi investasi melalui pengaruh negatifnya pada absorbsi domestik atau yang dikenal dengan expenditure reducing effect. Karena penurunan tingkat kurs ini akan menyebabkan nilai riil aset masyarakat yang disebabkan kenaikan tingkat harga-harga secara umum dan selanjutnya akan menurunkan permintaan domestik masyarakat. Gejala diatas pada tingkat perusahaan akan direspon dengan penurunan pada pengeluaran / alokasi modal pada investasi.

Pada sisi penawaran, pengaruh aspek pengalihan pengeluaran (expenditure switching) akan perubahan tingkat kurs pada investasi relatif tidak menentu. Penurunan nilai tukar mata uang domestik akan menaikkan produk-produk impor yang diukur dengan mata uang domestik dan dengan demikian akan meningkatkan harga barang-barang yang diperdagangkan / barang-barang ekspor (traded goods) relatif terhadap barang-barang yang tidak diperdagangkan (non traded goods), sehingga didapatkan kenyataan nilai tukar mata uang domestik akan mendorong ekspansi investasi pada barang-barang perdagangan tersebut.

2. Pengaruh Tingkat Suku Bunga
Tingkat bunga mempunyai pengaruh yang signifikan pada dorongan untuk berinvestasi. Pada kegiatan produksi, pengolahan barang-barang modal atau bahan baku produksi memerlukan modal (input) lain untuk menghasilkan output / barang final.

3. Pengaruh Tingkat Inflasi
Tingkat inflasi berpengaruh negatif pada tingkat investasi hal ini disebabkan karena tingkat inflasi yang tinggi akan meningkatkan resiko proyek-proyek investasi dan dalam jangka panjang inflasi yang tinggi dapat mengurangi rata-rata masa jatuh pinjam modal serta menimbulkan distrosi informasi tentang harga-harga relatif. Disamping itu menurut Greene dan Pillanueva (1991), tingkat inflasi yang tinggi sering dinyatakan sebagai ukuran ketidakstabilan roda ekonomi makro dan suatu ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan kebijakan ekonomi makro.
Di Indonesia kenaikan tingkat inflasi yang cukup besar biasanya akan diikuti dengan kenaikan tingkat suku bunga perbankan. Dapat dipahami, dalam upayanya menurunkan tingkat inflasi yang membumbung, pemerintah sering menggunakan kebijakan moneter uang ketat (tigh money policy). Dengan demikian tingkat inflasi domestik juga berpengaruh pada investasi secara tidak langsung melalui pengaruhnya pada tingkat bunga domestik.

4. Pengaruh Infrastruktur
Seperti dilakukan banyak negara di dunia, pemerintah mengundang investor guna berpartisipasi menanamkan modalnya di sektor-sektor infrastruktur, seperti jalan tol, sumber energi listrik, sumber daya air, pelabuhan, dan lain-lain. Partisipasi tersebut dapat berupa pembiayaan dalam mata uang rupiah atau mata uang asing. Melihat perkembangan makro-ekonomi saat ini, terutama memperhatikan kecenderungan penurunan tingkat bunga.

Pembangunan kembali infrastruktur tampaknya menjadi satu alternatif pilihan yang dapat diambil oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi krisis. Pembangunan infrastruktur akan menyerap banyak tenaga kerja yang selanjutnya akan berpengaruh pada meningkatnya gairah ekonomi masyarakat. Dengan infrastruktur yang memadai, efisiensi yang dicapai oleh dunia usaha akan makin besar dan investasi yang didapat semakin meningkat.

Dalam beberapa tahun terakhir terasa keengganan masuknya investasi asing dan adanya indikasi relokasi investasi ke negara – Negara lain yang diakibatkan karena tidak kondusifnya iklim investasi di Indonesia dewasa ini.

Dan apabila ditinjau dari Undang-Undang Penanaman Modal, sudah dapat dikatakan bahwa UU tersebut mencakup semua aspek penting, seperti pelayanan, koordinasi, fasilitas, hak dan kewajiban investor, ketenagakerjaan, dan sector-sektor yang dapat dimasuki investor. Hal tersebut diupayakan secara maksimal agar terjadinya peningkatan investasi di Indonesia dari sisi pemerintah dan kepastian berinvestasi dari sisi pengusaha/investor.

Beberapa poin penting dalam Undang-Undang Penanaman Modal, diantaranya adalah pada bab I pasal 1 Nomer 10 terkait pelayanan terpadu satu pintu. Yang artinya bahwa system pelayanan tersebut diharapkan dapat mengakomodasi keinginan investor/pengusaha untuk memperoleh pelayanan yang lebih efisien, mudah, dan cepat. Sehingga bagi manca Negara yang ingin berinvestasi disebuah wilayah Indonesia, tidak perlu lagi menunggu dengan waktu yang lama untuk memperoleh izin berinvestasi di Indonesia, bahkan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya pajak maupun pungutan lain akibat panjangnya jalur birokrasi.

Kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal yang terdapat dalam pasal 4 Nomer 2b, belum sepenuhnya terlaksana.

Kendala perijinan penanaman modal di Indonesia, juga menjadi penghambat. Karena izin investasi tidak dapat dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi harus menjadi satu paket dengan izin-izin lain yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kegiatan usaha dan menentukan untung-ruginya suatu usaha. Misalnya di sector perhotelan, jumlah izin yang diperlukan mencapai 37 buah, karena setiap bagian dari hotel harus memiliki izin khusus dari departemen yang terkait. Kondisi perizinan penanaman modal yang rumit ini, seringkali membuat para penanam modal membatalkan niatnya untuk berinvestasi di Indonesia. Meskipun pelayanan terpadu satu pintu sudah diterapkan.

Khusus masalah birokrasi, yang tercerminkan oleh antara lain prosedur administrasi dalam mengurus investasi seperti perizinan, peraturan atau persyaratan lainnya yang berbelit-belit dan langkah prosedurnya yang tidak jelas. Hal ini merupakan masalah klasik yang membuat investor enggan berinvestasi di Indonesia. Sehingga permalahan ini menjadi kendala tertinggi penanaman modal asing di Indonesia. Masalah ini bukan hanya membuat banyak waktu yang terbuang, tetapi besarnya biaya yang harus ditanggung oleh pengusaha atau calon investor.

C.Peraturan dan Perundang-undangan terkait :

Undang-undang No. 25 Tahun 2007 - Tentang Penanaman Modal
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Peraturan Presiden No. 36 Th 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal

D.Dokumen yang akan diproses dan Jangka Waktu

No.	Keterangan	Jangka Waktu (Hari Kerja) NORMAL	Jangka Waktu (Hari Kerja) EKSPRESS
1.	Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)
	Konsultasi dan Perisiapan pendirian Perusahaan Penanaman Modal Asing	1-5	1-5
	Cek dan Booking Nama Perusahaan	2	1
	Persetujuan Pendaftaran Penanaman Modal di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	10	4
	Akta Pendirian Perusahaan oleh Notaris	3	1
	Surat Keterangan Domisili Perusahaan (Lurah – Camat)	5	2
	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	3	2
	Surat Pengukuhan Perusahaan Kena Pajak (SP PKP)	5	2
	Surat Keputusan/Pengesahan Menteri Hukum dan HAM	14	7
	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	14	7
	T O T A L	61	31

PENUTUP

A. KESIMPULAN
Posisi akan penanaman modal asing terhadap pembangunan bagi negara sedang berkembang dapat dibilang adalah penting dan dapat diperinci menjadi lima, yaitu :

a. sumber dana eksternal (modal asing) yang dapat dimanfaatkan oleh negara sedang berkembang sebagai dasar dalam mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi.

b. pertumbuhan ekonomi yang meningkat harus diikuti oleh perpindahan struktur produksi dan perdagangan.

c. modal asing mempunyai suatu peranan yang vital dalam memobilisasi dana maupun transformasi struktural.

d. kebutuhan akan modal asing akan menurun segera setelah perubahan struktural benar-benar terjadi.

e. bagi negara-negara sedang berkembang yang tidak mampu memulai membangun industri-industri berat dan industri strategis, karena dengan adanya akan sangat membantu untuk dapat mendirikan pabrik-pabrik yang dibutuhkan untuk menopang perkembangan kehidupan ekonomi sesuai dengan konsep hukum dalam kegiatan ekonomi dan cita-cita hukum ekonomi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

http://www.jbs.co.id/penanaman-modal-asing-pma-menuperijinan-95.html

SISTEM MONETER INTERNASIONAL

renylousiana@gmail.com (Unknown) — Thu, 27 Sep 2012 22:43:00 -0700

Kurun Waktu Antar Perang Dunia

Selama Perang Dunia I, sistem standar emas internasional berhenti berfungsi. Perekonomian – perkonomian nasional yang dalam masa sebelumnya satu dengan lainnya terintegrasi melalui konvertibilitas matauang-mata uang nasional terhadap emas, yang juga disertai dengan bebanya emas bergerak dari satu negara ke negara lain, sebagai akibat pecahnya perang besar pada bulan Agustus 1914, terputuslah semua mata rantai hubungan-hubungan antar sistem moneter dan antar sistem harga negara yang satu dengan negara yang lain. Dengan kata lain, dalam keadaan perang perekonomian dunia terpecah-pecah menjasi satuan-satuan kecil perekonomian nasional dan tidak lagi memiliki mekanisme penyesuaian neraca pembayaran diantara sistem-sistem perekonomian tersebut, yaitu prosesnya berjalan otomatis.

Dengan terlepasnya keterkaitan sistem moneter dan juga sistem harga antar negara, maka perkembangan harga-harga, kesempatan kerja dan gejala-gejala serta kegiatan-kegiatan ekonomi pada umumnya bergerak sendiri-sendiri dengan perbedaan yang bisa cukup besar.

Selama masa perang kebanyakan negara mempraktekkan siatem pengawasan devisa. Dalam sistem pengawasan devisa, kurs valuta asing tidak lagi diserahkan pada mekanisme pasar, akan tetapi ditentukan oleh pemerintah. Penggunaan valuta asing tidak lagi bebas, akan tetapi ditentukan oleh pemerintah melalui prosedur Exchange Quota.

Dalam masa perang , kebanyakan perekonomian dijangkiti oleh gejala inflasi yang tinggi. Hal ini disebabkan karen apemerintah dalam pembiayaan perangnya banyak menggunakan kebijakan anggaran belanja defisit yang ditutup dengan mencetak uang kertas. Sementara itu tidak sedikit jumlah negara yang pemerintahannya dalam membiayai perang juga menggunakan cadangan Valuta asing beserta kekayaan luar negeri mereka, sehingga tidak sedikit yang akhirnya terpaksa statusnya sebagai negara kridur ditinggalkan dan berganti dengan status baru, yaitu statua negara debitur.

Dengan berakhirnya perang dunia, suasanya ekonomi berubah dari suasana ekonomi perang menajadi suasana ekonomi damai pasca perang, diman abanyak kegitan diarahkan kepada rekonstruksi, yaitu pembangunan kembali dari kerusakan –kerusakan sarana dan prasarana, serta pembenahan kembali lembaga-lembaga ekonomi mereka, baik swata, semi swasta ataupun pemrintah, baik domestik ataupun internasional. Khusnya dalam bidang moneter internasional dapat diketengahkan bahwa kurun waktu antara 1919-1926 merupakan kurun waktu dimana Inggris, Prancis, dan bebrapa negara lain berusaha sampai berhasil kembali menggunakan sistem standar emasnya yang untuk sementara terpaksa mereka tinggalkan, apabila dipergunakan lagi akan dapat membawa perekonomian mereka kembali jaya dan berkembang seperti yang telah mereka capai pada masa-masa sebelum terjadinya perang dunia.

Pengalaman hidu berkicimpung dalam situasi siatem standar emas selama tidak kurang dari lima dekade, rupa-rupanya telah menyebabkan sejumlah beasr negarawan, pengamat serta pemikir ekonomi terkesan oleh tingkat stabilitas, tingkat pertumbuhan perdagangan dunia maupun tingkat pertumbuhan kegiatan ekonomi dan kemakmuran masyarakat dunia terwujud pada kurun waktu tersebut. Lebih-lebih lagi setelah mereka mengalami kehidupan ekonomi dalam suasanya perang. Dengan demikian kiranya mudah dipahami megapa beberapa negara di Eropa, setelah perang dunia I berakhir, menginginkan kembali menggunakan lagi sistem standar emas.

Sistem Moneter Internasional Masa Pasca Perang

Sistem Bretton Woods

Yang dimaksud dengan kurun waktu pasca perang dunia disini ialah kurun waktu dari tahun 1946 sampai sekarang. Dalam kurun waktu ini dijumapai dua macam siatem moneter dunia, yaitu sistem Bretton Woods yang memiliki masa penggunaan dari tahun 1946 sampai tahun 1972 dan sistem kurs mengambang terkendali yang mengantikan siatem Bretton Woods dan hingga sekarang masi dalam pemakaian.

pengalaman pahit yang menimpa perekonomian dunia setela berakhirnya perang dunia pertama membawa dampak yang cukup bebarti bagi sikap masyarakat dunia terhadap peekonomian dunia. Ini tercermin antara lain dari terbentukny tiga lembaga ekonomi internasional Internasional Moneter Fund yang biasa disingkat IMF, Internasional Bank for Reconstruction and Development, yang biasa disingkat IBRD dan sering pula disebut Word Bank atau bank dunia dan Internasional Trade organization yang biasa disingkat ITO. Melalui kebijakan-kebijakan ekonomi internasional yang dihasilkan oleh lembaga-lenbaga internasional itulah diharapkan perekonomian dunia dapat terhindar dari terlangnya kembali malapelaka-mlapetaka ekonomi yang muncul sudah berakhir perang dunia I.

Kalau yang menjadi perhatian bank dunia ialah ,asalah-masalh dalam bidang investasi internasional, maka IMF tugas utamanya berada dalam bidang moneter internasionall, yang meliputi antara lain masalah penetapan kurs devisa, pemeliharaan kurs devisa, membantu negara-negara anggota dalm menghadapi kesulitan neraca pembanyaran dan sebaliknya.

Tujuan IMF

Dalam statua pendirian IMF disebut enam butir tujuan yang ingin dicapai oleh IMF, yaitu:

Untuk mengajukan kerjasama moneter internasional dengan jalan mendirikan lembaga IMF
Untuk memperluas perdagangan dan inveatsi dunia
Untuk memajukanstabilitas kurs valuta asing
Untuk mengurangi dan membatasi praktek-praktek pembatasan terhadap pembayaran internasional
Untuk menyediakan dana yang dapat dipinjamkan dalam bentuk pinjaman jangka pendek atau jangka menengah yang dibutuhkan guna mempertahankan kurs valuta asing yang stabil selama neraca pembayaran mengalami defisit yang sifatnya sementara, sampai dapat diatasi dengan jalan menyesuaikan tinggatnya kurs devisa.
Untuk memperpendek dan memperkecil besarnya defisit atau surplus neraca pembayaran.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, IMF mengeluarkan berbagai macamm kebijakan moneter internasional. Kebijakan-kebijakan tersebut, yaang realisasinya dengan sendirinya dikeluarkan dalm bentuk peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang mendasar diuraikan dibawah ini.

Nilai Paritas Mata Uang

Menurut ketentuan IMF, semua mata uang negara anggota harus ditetapkan nilai paritasnya terhadap US dollar atau terhadap emas dengan nilai ekuivalenya. Sedangkan mata uang US dollar ditetapkan konvertebel terhadap emas dengan perbandingan I ounce emas = $35. Nilai US dollar yang dinyatakan dalam satuan emas ini sama sekali tidal boleh diubah kecuali dalam keadaan yang mendesak sekali. Oleh karena itu siatem Bretton Woods sering disebut-sebut termasuk kelompok sistem standar emas atau gold dollarstandar sistem, yang mempunyaii makna bahwa dollar dan emas dipegunakan sebagao toggak penilaian terhadap mata uang negara-negara anggotanya.

Oleh karena semua mata uang nilai paritasnya dinyatakan dalam nata uang US dollar, maka mata uang US dollar dalam istilah teknisnya dapat disebut berfungsi sebgai numeraire.

Setelah nilai paritas (eksternal) mata uang negara bersangkutan ditetapkan, maka tugas pemerintah negara anggota selanjutnaya berupa menjaga agar supaya kurs yang berlaku tidak meniympang dari batasan-batasan yang ditetapkan, yaitu tidak lebih tinggi dari pada nilai paritas plus-minus satu persen. Sebagai negara yang mata uangnya berfungsi sebagai mata uang Numeraraire, negara Amerika Serikat bebas dari kewajiban manjaga/mangawasi nilai paritas mata uangnya terhadap mata uang semua negara anggota IMF lainnya.

Kuota dan Drwing Right

Siatem kuotad dalam sistem Bretton Woods merupakam suatu cara untuk menambah cadangan moneter dunia dengan jumlah yang tidak berlebihan akan tetapi cukup bebarti. Dengan menggunakan kuota dan drawing right inilah IMF dapat membatu memperbesar pemenuhan kebutuhan akan cadangan internasional. mengenai masalah kuota tersebut terdapat ketentuan bahwa untuk setiap negara anggota ditetapkan suatu kuota yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan besarnya pendapatan nasional, besarnya transaksi dagang dan besarnya cadangan moneter yang dimiliki oleh negara bersangkutan. Pada mulanya besarnya kuota berjumlah US$ 8 milyar. Jumalah ini hanya membentuk sekitar 20% dari cadangan dunia. Pada masa-masa berikutnya beberapa kali besarnya kuota mempunyai angka total sebesar US$73 milyar dinyatakan dalm satuan SDR adalah sebesar SDR 61 milyar.

Sistem Moneter Internasional yang Sekarang Berlaku

Sewaktu Amerika Serikat menghentikan konvertibilitas mata uang dollarnya terhadap emas pada bulan Agustus 1971, siatem Bretton Woods tidak berfungsi lagi. Sekalipun IMF masih tetap ada,namun para anggotanya sudah tidak tunduk lagi paad ketentuan-ketentuan pokok aslinya yang mendasari berdirinya IMF. Usaha untuk memuluhkan dan memperbaiki kembali penggunaan sistem Bretton Woods melaui persetujuan Smithsonian mengalami kegagalan. Oeh karena itu pada tahun 1972 IMF membentuk Commite of Rwenty yang bertugas untuk menyusun rencana reformasi sistem moneter internasional secara menyeluruh. Terburu oleh timbulnya masalah perminyakan dunia, Commite of Twenty pada tahun 1974 hanya dapat menghasilkan Out Line of refirm.

Mulai saat itu perundingan berlangsung dengan skalalebigh kecil. Akhirnya tahun 1976 dari pertemuan Jamaica dihasilkan Second Amandement terhadap pasal-pasal persetujuan IMF. Amandemen kedua ini antara lain menyangkut masalah kurs devisa Surveillance, special drawing rigt(=SDR) dan emas. Dibawah ini disajikan singkat mengenai isi second Amandement tersebut.

Kurs Devisa

Dalam ketentuan yang baru, negara anggota IMF mempunyai keterbatasan dam megatur dan menentukan kurs devisanya. Secara Khusus sistem kurs mengambang diakui. Namun demikian, kalau dikehendaki mereka boleh menambahkan nilai mata uangnya pada saat suatu lebih mata uang negara lian. Menambatkan pada SDR juga boleh. Yang tidak boleh ialah menambatkan pada emas.

Skalipun negara anggota bebas memilih cara meraka mengatur kurs devisa mereka, namun peranan INF dalam usaha menjamin terlaksananya kerja sama internasional dalam bidang moneter masi tetap dipertahankan. Kolaborasi antara negara anggota dengan IMF dan juga antar sesama negara anggota, dalam usaha pengaturan devisa secra tertib dan dalam usa mewujudkan sistem kurs devisa yang stabil merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan secra lebih tegas. Beberapa kewajiban negara anggota dapat disebutkan : (a) berusaha mengembangkan perekonomiannya dengan tetap mempertahankan kestabilan tingkat harga pada tingkat harga yang wajar, (b) mengusahakan stabilitas intrnasional dengan jalan memelihara stabiitas perekonomian dengan jalan memelihara stabilitas perekonomian dalam negeri, (c) dalam berusaha menghindarkan kesulitan neraca pembayaran atau dalam memperbaikinya juga dalam usaha menghindarkan kesulitan neraca pembayaran atau memperbaikinya dan juga dalam usaha untuk tetap dihindarkannya pemenipulasin kurs devisa yang kurang wajar.

Spesial Drawing Right

Special drawing right (=SDr), pada tahun 1968 berhasil dimasukan dalam Charter IMF. SDR tersebut mendapat julukan Paper gold atau emas kerts, dengan alasan bahwa SDR memang mempunyai fungsi sebagai emas moneter. Kapan dan sebesar berapa SDR diciptakan/dibuat ditentukan bersama dalam sidang IMF. SDR yang dihasilkan dibagikan kepas semua negara anggota dengan jalan memindahkan pada rekening negara bersangkutan . SDR betul-betul merupakan uang, karena negara yang meiliki SDR dapat menggunakan SDR untuk melunasi kewajiban pembayaran.

Cadangan Emas

Dalam amandemen kedua, emas secara resmi di demoneztized dan fungsinya sebgai cadangan monetr dihapus. Harga resmi emas dihapus. Negara-negara anggota dilarang mengkaitkan nilai mata uangnya dengan emas. Kewajiban IMF mentransfer emas kepada para anggotanya juga ditiadankan. Separuh dari cadangan emas dikembalikan kepada para anggota. Sisanya dijual dengan harga lelang, hasilnya dipergunakan nuntuk menolong negara-negara miskin.

Tentang Pengawasan

Sekalipun negara-negara anggota diberikan keleluasaan untuk mengatur mata uangnya sendiri, namun tidaklah bebrti bahwa tindakan pengawasan atau surveillance oleh IMF tidak perlu lagi. Dengan tegas disebutkan bahwa IMFdiwajibkan untuk melaksanakan pengawasan yang ketat terhadap kebijakan-kebijakan kurs devisa para anggotanya menggunakan prinsip-prinsip khusus pembinaan para anggotnya. Tiga Prinsip khusus yang dimaksud adalah:

Negara anggota harus menghindarkan diri melakukan tindakan memanipulasikan kurs devisa dengan maksud menghalang-halangi penyeimbang kembali neraca perdagangan atau untuk meningkatkan daya saing , melawan hasil-hasil produksi para anggota lain secra tidak wajar.
Negara anggota harus mengadakan intervensi terhadap nilai Valuta asing dibursa valuta asing dengan tujuan untuk mengurangi gejolak pasar.
Negara-negara anggota harus memperhitungkan kepentingan sesama anggota dalam menjalankan kebijakan-kebijakan intervensinya.

TEORI PERDAGANGAN INTERNASIONAL

renylousiana@gmail.com (Unknown) — Thu, 27 Sep 2012 22:27:00 -0700

BAB. III TEORI PERDAGANGAN INTERNASIONAL

A. Teori Perdagangan Internasional

Perdagangan Internasional dapat diartikan sebagai transaksi dagang antara subyek ekonomi negara yang satu dengan subyek ekonomi negara yang lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa. Adapun subyek ekonomi yang dimaksud adalah penduduk yang terdiri dari warga negara biasa, perusahaan ekspor, perusahaan impor, perusahaan industri, perusahaan negara ataupun departemen pemerintah yang dapat dilihat dari neraca perdagangan (Sobri, 2000).

Perdagangan atau pertukaran dapat diartikan sebagai proses tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Masing-masing pihak harus mempunyai kebebasan untuk menentukan untung rugi dari pertukaran tersebut, dari sudut kepentingan masing-masing dan kemudian menetukan apakah ia mau melakukan pertukaran atau tidak (Boediono, 2000). Pada dasarnya ada dua teori

yang menerangkan tentang timbulnya perdagangan internasional.

a. Teori Klasik

1. Merkantilisme

Para penganut merkantilisme berpendapat bahwa satu-satunya cara bagi suatu negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Surplus ekspor yang dihasilkannya selanjutnya akan dibentuk dalam aliran emas lantakan, atau logam-logam mulia, khususnya emas dan perak. Semakin banyak emas dan perak yang dimiliki oleh suatu negara maka semakin kaya dan kuatlah negara tersebut. Dengan demikian, pemerintah harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong ekspor, dan mengurangi serta membatasi impor (khususnya impor barang-barang mewah). Namun, oleh karena setiap negara tidak secara simultan dapat menghasilkan surplus ekspor, juga karena jumlah emas dan perak adalah tetap pada satu saat tertentu, maka sebuah Negara hanya dapat memperoleh keuntungan dengan mengorbankan negara lain.

Keinginan para merkantilis untuk mengakumulasi logam mulia ini sebetulnya cukup rasional, jika mengingat bahwa tujuan utama kaum merkantilis adalah untuk memperoleh sebanyak mungkin kekuasaan dan kekuatan negara. Dengan memiliki banyak emas dan kekuasaan maka akan dapat mempertahankan angkatan bersenjata yang lebih besar dan lebih baik sehingga dapat melakukan konsolidasi kekuatan di negaranya; peningkatan angkatan bersenjata dan angkatan laut juga memungkinkan sebuah negara untuk menaklukkan lebih banyak koloni. Selain itu, semakin banyak emas berarti semakin banyak uang dalam sirkulasi dan semakin besar aktivitas bisnis.

Selanjutnya, dengan mendorong ekspor dan mengurangi impor, pemerintah akan dapat mendorong output dan kesempatan kerja nasional.

2. Adam Smith

Adam Smith berpendapat bahwa sumber tunggal pendapatan adalah produksi hasil tenaga kerja serta sumber daya ekonomi. Dalam hal ini Adam Smith sependapat dengan doktrin merkantilis yang menyatakan bahwa kekayaan suatu negara dicapai dari surplus ekspor. Kekayaan akan bertambah sesuai dengan skill, serta efisiensi dengan tenaga kerja yang digunakan dan sesuai dengan persentase penduduk yang melakukan pekerjaan tersebut. Menurut Smith suatu negara akan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut bisa menghasilkan barang dengan biaya yang secara mutlak lebih murah dari pada negara lain, yaitu karena memiliki keunggulan mutlak dalam produksi barang tersebut. Adapun keunggulan mutlak menurut Adam Smith merupakan kemampuan suatu negara untuk menghasilkan suatu barang dan jasa per unit dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit dibanding kemampuan negara-negara lain.

Teori Absolute Advantage lebih mendasarkan pada besaran/variabel riil bukan moneter sehingga sering dikenal dengan nama teori murni (pure theory) perdagangan internasional. Murni dalam arti bahwa teori ini memusatkan perhatiannya pada variabel riil seperti misalnya nilai suatu barang diukur dengan banyaknya tenaga kerja yang dipergunakan untuk menghasilkan barang. Makin banyak tenaga kerja yang digunakan akan makin tinggi nilai barang tersebut (Labor Theory of value).

Teori Absolute Advantage Adam Smith yang sederhana menggunakan teori nilai tenaga kerja. Teori nilai kerja ini bersifat sangat sederhana sebab menggunakan anggapan bahwa tenaga kerja itu sifatnya homogeny serta merupakan satu-satunya faktor produksi. Dalam kenyataannya tenaga kerja itu tidak homogen, faktor produksi tidak hanya satu dan mobilitas tenaga kerja tidak bebas, dapat dijelaskan dengan contoh sebagai berikut: Misalnya hanya ada dua negara, Amerika dan Inggris memiliki faktor produksi tenaga kerja yang homogen menghasilkan dua barang yaknigandum dan pakaian. Untuk menghasilkan 1 unit gandum dan pakaian Amerika membutuhkan 8 unit tenaga kerja dan 4 unit tenaga kerja. Di Inggris setiap unit gandum dan pakaian masing-masing membutuhkan tenaga kerja sebanyak 10 unit dan 2 unit.

Tabel 2.1. Banyaknya Tenaga Kerja yang Diperlukan untuk Menghasilkan

per Unit

Produksi	Amerika	Inggris
Gandum Pakaian	8 4	10 2

Produksi Amerika Inggris

Sumber: Salvatore (2006).

Dari tabel di atas nampak bahwa Amerika lebih efisien dalam memproduksi gandum sedang Inggris dalam produksi pakaian. 1 unit gandum diperlukan 10 unit tenaga kerja di Inggris sedang di Amerika hanya 8 unit (10 > 8). 1 unit pakaian di Amerika memerlukan 4 unit tenaga kerja sedang di Inggris hanya 2 unit. Keadaan demikian ini dapat dikatakan bahwa Amerika memiliki absolute advantage pada produksi gandum dan Inggris memiliki absolute advantage pada produksi pakaian.

Dikatakan absolute advantage karena masing-masing negara dapat menghasilkan satu macam barang dengan biaya yang secara absolut lebih rendah dari negara lain.

Kelebihan dari teori absolute advantage yaitu terjadinya perdagangan bebas antara dua negara yang saling memiliki keunggulan absolut yang berbeda, dimana terjadi interaksi ekspor dan impor hal ini meningkatkan kemakmuran negara. Kelemahannya yaitu apabila hanya satu negara yang memiliki keunggulan absolut maka perdagangan internasional tidak akan terjadi karena tidak ada keuntungan.

b. Teori Modern

1. John Stuart Mill dan David Ricardo

Teori J.S.Mill menyatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor suatu barang yang memiliki comparative advantage terbesar dan mengimpor barang yang dimiliki comparative disadvantage (suatu barang yang dapat dihasilkan dengan lebih murah dan mengimpor barang yang kalau dihasilkan sendiri memakan ongkos yang besar)

Teori ini menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh banyaknya tenaga kerja yang dicurahkan untuk memproduksi barang tersebut.

Contoh:

Produksi	Amerika	Inggris
Gandum Pakaian	6 bakul 10 yard	2 bakul 6 yard

Sumber: Salvatore (2006).

Menurut teori ini perdagangan antara Amerika dengan Inggris tidak akan timbul karena absolute advantage untuk produksi gandum dan pakaian ada pada Amerika semua. Tetapi yang penting bukan absolute advantagenya tetapi comparative Advantagenya.

Besarnya comparative advantage untuk Amerika, dalam produksi gandum 6 bakul dibanding 2 bakul dari Inggris atau = 3 : 1. Dalam produksi pakaian 10 yard dibanding 6 yard dari Inggris atau 5/3 : 1. Di sini Amerika memiliki comparative advantage pada produksi gandum yakni 3 : 1 lebih besar dari 5/3 : 1.

Untuk Inggris, dalam produksi gandum 2 bakul dibanding 6 bakul dari Amerika atau 1/3 : 1. Dalam produksi pakaian 6 yard dari Amerika Serikat atau = 3/5: 1. Comparative advantage ada pada produksi pakaian yakni 3/5 : 1 lebih besar dari 1/3:1. Oleh karena itu perdagangan akan timbul antara Amerika dengan Inggris, dengan spesialisasi gandum untuk Amerika dan menukarkan sebagian gandumnya dengan pakaian dari Inggris. Dasar nilai pertukaran (term of trade) ditentukan dengan batas-batas nilai tujar masing-masing barang di dalam negeri.

Kelebihan untuk teori comparative advantage ini adalah dapat menerangkan berapa nilai tukar dan berapa keuntungan karena pertukaran di mana kedua hal ini tidak dapat diterangkan oleh teori absolute advantage.

David Ricardo (1772-1823) seorang tokoh aliran klasik menyatakan bahwa nilai penukaran ada jikalau barang tersebut memiliki nilai kegunaan. Dengan demikian sesuatu barang dapat ditukarkan bilamana barang tersebut dapat digunakan. Seseorang akan membuat sesuatu barang, karena barang itu memiliki nilai guna yang dibutuhkan oleh orang. Selanjutnya David Ricardo juga membuat perbedaan antara barang yang dapat dibuat dan atau diperbanyak sesuai dengan kemauan orang, di lain pihak ada barang yang sifatnya terbatas ataupun barang monopoli (misalnya lukisan dari pelukis ternama, barang kuno, hasil buah anggur yang hanya tumbuh di lereng gunung tertentu dan sebagainya).

Dalam hal ini untuk barang yang sifatnya terbatas tersebut nilainya sangat subyektif dan relatif sesuai dengan kerelaan membayar dari para calon pembeli. Sedangkan untuk barang yang dapat ditambah produksinya sesuai dengan keinginan maka nilai penukarannya berdasarkan atas pengorbanan yang diperlukan. David Ricardo mengemukakan bahwa berbagai kesulitan yang timbul dari ajaran nilai kerja:

1. Perlu diperhatikan adanya kualitas kerja, ada kualitas kerja terdidik dan tidak terdidik, kualitas kerja keahlian dan lain sebagainya. Aliran yang klasik dalam hal ini tidak memperhitungkan jam kerja yang dipergunakan untuk pembuatan barang, tetapi jumlah jam kerja yang biasa dan semestinya diperlukan untuk memproduksi barang. Dari situ maka Carey kemudian mengganti ajaran nilai kerja dengan .teori biaya reproduksi..

2. Kesulitan yang terdapat dalam nilai kerja itu bahwa selain kerja masih banyak lagi jasa produktif yang ikut membantu pembuatan barang itu, harus dihindarkan. Selanjutnya David Ricardo menyatakan bahwa perbandingan antara kerja dan modal yang dipergunakan dalam produksi boleh dikarakan tetap besarnya dan hanya sedikit sekali perubahan.

Atas dasar nilai kerja, dibedakan di samping .harga alami. (natural price) ada pula .harga pasaran. (market price). Menurut aliran klasik (Adam Smith) .harga alami. akan terjadi bilamana masing-masing warga masyarakat memperoleh kebebasan pilihannya untuk membuat sesuatu produk tertentu yang menurutnya lebih menguntungkan dan menukarkannya bilamana dinilai baik olehnya. Hal ini sejalan dengan pandangan kaum physiokrat. Istilah .harga alami. (natural price) yang dikemukakan Smith adalah sama dengan istilah Cantillon .valeur intrinsique. (nilai intrinsik),

Turgot .valeur fondamental. (harga pokok), Say .prix reel. (harga real),

Ricardo .primery/natural/necessary price. (harga pokok) dan Cairnes .normal price. (harga normal). .Harga pasaran. dapat berbeda dengan .harga alami. di mana akan menyesuaikan dengan keadaan penawaran dan permintaan atas barang yang bersangkutan. Demikian pula atas dasar pertimbangan tertentu, adanya peraturan pemerintah yang dapat menghalangi penyesuaian harga alami dengan harga pasaran. Tetapi bagaimanapun, harga alami akan menjadi acuan (pedoman) atas penetapan harga pasaran.

Teori perdagangan internasional diketengahkan oleh David Ricardo yang mulai dengan anggapan bahwa lalu lintas pertukaran internasional hanya berlaku antara dua negara yang diantara mereka tidak ada tembok pabean, serta kedua Negara tersebut hanya beredar uang emas. Ricardo memanfaatkan hukum pemasaran bersama-sama dengan teori kuantitas uang untuk mengembangkan teori perdagangan internasional. Walaupun suatu negara memiliki keunggulan absolut, akan tetapi apabila dilakukan perdagangan tetap akan menguntungkan bagi kedua negara yang melakukan perdagangan.

Teori perdagangan telah mengubah dunia menuju globalisasi dengan lebih cepat. Kalau dahulu negara yang memiliki keunggulan absolut enggan untuk melakukan perdagangan, berkat .law of comparative costs. dari Ricardo, Inggris mulai kembali membuka perdagangannya dengan negara lain. Pemikiran kaum klasik telah mendorong diadakannya perjanjian perdagangan bebas antara beberapa negara.

Teori comparative advantage telah berkembang menjadi dynamic comparative advantage yang menyatakan bahwa keunggulan komparatif dapat diciptakan. Oleh karena itu penguasaan teknologi dan kerja keras menjadi faktor keberhasilan suatu negara. Bagi negara yang menguasai teknologi akan semakin diuntungkan dengan adanya perdagangan bebas ini, sedangkan negara yang hanya mengandalkan kepada kekayaan alam akan kalah dalam persaingan internasional.

a. Cost Comparative Advantage (Labor efficiency)

Menurut teori cost comparative advantage (labor efficiency), suatu Negara

akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang di mana Negara tersebut dapat berproduksi relative lebih efisien serta mengimpor barang di mana negara tersebut berproduksi relative kurang/tidak efisien. Berdasarkan contoh hipotesis di bawah ini maka dapat dikatakan bahwa teori comparative advantage dari David Ricardo adalah cost comparative advantage.

Produksi	1 Kg Gula	1 m Kain
Indonesia Cina	3 hari kerja 6 hari kerja	4 hari kerja 6 hari kerja

Sumber: Salvatore (2006).

Indonesia memiliki keunggulan absolut dibanding Cina untuk kedua produk diatas, maka tetap dapat terjadi perdagangan internasional yang menguntungkan kedua negara melalui spesialisasi jika negara-negara tersebut memiliki cost comparative advantage atau labor efficiency.

Berdasarkan perbandingan Cost Comparative Advantage Efficiency, dapat dilihat bahwa tenaga kerja Indonesia lebih efisien dibandingkan tenaga kerja Cina dalam produksi 1 Kg gula (atau hari kerja) daripada produksi 1 meter kain (hari bekerja) hal ini akan mendorong Indonesia melakukan spesialisasi produksi dan ekspor gula. Sebaliknya tenaga kerja Cina ternyata lebih efisien dibandingkan tenaga kerja Indonesia dalam produksi 1 m kain (hari kerja) daripada produksi 1 Kg gula (hari kerja) hal ini mendorong cina melakukan spesialisasi produksi dan ekspor kain.

b. Production Comperative Advantage (Labor productifity)

Suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang di mana negara tersebut dapat berproduksi relatif lebih produktif serta mengimpor barang di mana Negara tersebut berproduksi relatif kurang/tidak produktif. Walaupun Indonesia memiliki keunggulan absolut dibandingkan Cina untuk kedua produk, sebetulnya perdagangan internasional akan tetap dapat terjadi dan menguntungkan keduanya melalui spesialisasi di masing-masing negara yang memiliki labor productivity. Kelemahan teori klasik Comparative Advantage tidak dapat menjelaskan mengapa terdapat perbedaan fungsi produksi antara dua negara. Sedangkan kelebihannya adalah perdagangan internasional antara dua negara tetap dapat terjadi walaupun hanya satu negara yang memiliki keunggulan absolut asalkan masing-masing dari Negara tersebut memiliki perbedaan dalam Cost Comparative Advantage atau Production Comparative Advantage. Teori ini mencoba melihat kuntungan atau kerugian dalam perbandingan relatif. Teori ini berlandaskan pada asumsi: Labor Theory of Value, yaitu bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang dipergunakan untuk menghasilkan barang tersebut, di mana nilai barang yang ditukar seimbang dengan jumlah tenaga kerja yang dipergunakan untuk memproduksinya.

2. Teori Heckscher-Ohlin (H-O)

Teori Heckscher-Ohlin (H-O) menjelaskan beberapa pola perdagangan dengan baik, negara-negara cenderung untuk mengekspor barang-barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif melimpah secara intensif.

Menurut Heckscher-Ohlin, suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Basis dari keunggulan komparatif adalah:

a. Faktor endowment, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi di dalam suatu negara.

b. Faktor intensity, yaitu teknologi yang digunakan di dalam proses produksi, apakah labor intensity atau capital intensity.

Teori modern Heckescher-Ohlin atau teori H-O menggunakan dua kurva pertama adalah kurva isocost yaitu kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama. Dan kurva isoquant yaitu kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Menurut teori ekonomi mikro kurva isocost akan bersinggungan dengan kurva isoquant pada suatu titik optimal. Jadi dengan biaya tertentu akan diperoleh produk yang maksimal atau dengan biaya minimal akan diperoleh sejumlah produk tertentu. Analisis hipotesis H-O dikatakan berikut:

a) Harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara.

b) Comparative Advantage dari suatu jenis produk yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi yang dimilikinya.

c) Masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk memproduksinya.

d) Sebaliknya masing-masing negara akan mengimpor barang-barang tertentu karena negara tersebut memilki faktor produksi yang relatif sedikit dan mahal untuk memproduksinya.

e) Kelemahan dari teori H-O yaitu jika jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama maka harga barang yang sejenis akan sama pula sehingga perdagangan internasional tidak akan terjadi.

Teori Perdagangan Internasional modern dimulai ketika ekonom Swedia yaitu Eli Hecskher (1919) dan Bertil Ohlin (1933) mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Sebelum masuk ke dalam pembahasan teori H-O, tulisan ini sedikit akan mengemukakan kelemahan teori klasik yang mendorong munculnya teori H-O.

Teori Klasik Comparative advantage menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam productivity of labor (faktor produksi yang secara eksplisit dinyatakan) antarnegara (Salvatore, 2006). Namun teori ini tidak memberikan penjelasan mengenai penyebab perbedaan produktivitas tersebut.

Teori H-O kemudian mencoba memberikan penjelasan mengenai penyebab terjadinya perbedaan produktivitas tersebut. Teori H-O menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki (endowment factors) oleh masing-masing negara, sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Oleh karena itu teori modern H-O ini dikenal sebagai .

The Proportional Factor Theory.. Selanjutnya negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif banyak atau murah dalam memproduksinya akan melakukan spesialisasi produksi untuk kemudian mengekspor barangnya. Sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal dalam memproduksinya.

Hipotesis Teori H-O

Sebelum melakukan kritik terhadap teori H-O, di bawah ini akan dikemukakan hipotesis yang telah dihasilkan oleh Teori H-O, antara lain:

1. Produksi barang ekspor di tiap negara naik, sedangkan produksi barang impor di tiap negara turun.

2. Harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara.

3. Harga labor di kedua negara cenderung sama, harga barang A di kedua Negara cenderung sama demikian pula harga barang B di kedua negara cenderumg sama.

4. Perdagangan akan terjadi antara negara yang kaya Kapital dengan Negara yang kaya Labor.

5. Masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk melakukan produksi. Sehingga Negara yang kaya kapital maka ekspornya padat kapital dan impornya padat karya, sedangkan negara kaya labor ekspornya padat karya dan impornya padat kapital.

Kelemahan Asumsi Teori H-O

Untuk lebih memahami kelemahan teori H-O dalam menjelaskan perdagangan internasional akan dikemukan beberapa asumsi yang kurang valid:

a. Asumsi bahwa kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam memproduksi adalah tidak valid. Fakta yang ada di lapangan negara sering menggunakan teknologi yang berbeda.

b. Asumsi persaingan sempurna dalam semua pasar produk dan faktor produksi lebih menjadi masalah. Hal ini karena sebagian besar perdagangan adalah produk negara industri yang bertumpu pada diferensiasi produk dan skala ekonomi yang belum bisa dijelaskan dengan model faktor endowment H-O.

c. Asumsi tidak ada mobilitas faktor internasional. Adanya mobilitas factor secara internasional mampu mensubstitusikan perdagangan internasional yang menghasilkan kesamaan relatif harga produk dan faktor antarnegara. Maknanya adalah hal ini merupakan modifikasi H-O tetapi tidak mengurangi validitas model H-O.

d. Asumsi spesialisasi penuh suatu negara dalam memproduksi suatu komoditi jika melakukan perdagangan tidak sepenuhnya berlaku karena banyak Negara yang masih memproduksi komoditi yang sebagian besar adalah dari impor.

TEORI KLASIK DAN TEORI NEO-KLASIK DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

renylousiana@gmail.com (Unknown) — Thu, 27 Sep 2012 22:15:00 -0700

TEORI KLASIK DAN TEORI NEO-KLASIK DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

A.PERBEDAAN TEORI KLASIK DAN TEORI NEO-KLASIK DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

a. Teori Klasik Dalam Perdagangan Internasional

Teori nilai yang digunakan Adam Smith adalah teori biaya produksi, walaupun semula menggunakan teori nilai tenaga kerja. Barang mempunyai nilai guna dan nilai tukar. Ongkos produksi menentukan harga relatif barang, sehingga tercipta dua macam harga, yakni harga alamiah dan harga pasar dalam jangka panjang harga pasar akan cenderung menyamai harga alamiah, dan dengan teori tersebut timbul konsep paradoks tentang nilai.
Ricardo adalah seorang Pemikir yang paling menonjol di antara segenap pakar Mazhab Klasik. Ia sangat terkenal karena kecermatan berpikir, metode pendekatannya hampir seluruhnya deduktif. David Ricardo telah mengembangkan pemikiran-pemikiran Adam Smith secara lebih terjabar dan juga lebih sistematis. Dan pendekatannya teoretis deduktif, pemikirannya didasarkan atas hipotesis yang dijadikan kerangka acuannya untuk mengkaji berbagai permasalahan menurut pendekatan logika. Teori yang dikembangkan oleh Ricardo menyangkut empat kelompok permasalahan yaitu: teori tentang distribusi pendapatan sebagai pembagian hasil dari seluruh produksi dan disajikan sebagai teori upah, teori sewa tanah, teori bunga dan laba, teori tentang nilai dan harga, teori perdagangan internasional dan, teori tentang akumulasi dan perkembangan ekonomi.

b.Teori Neo-Klasik Dalam Perdagangan Internasional

1).Mazhab neoklasik telah mengubah pandangan tentang ekonomi baik dalam teori maupun dalam metodologinya. Teori nilai tidak lagi didasarkan pada nilai tenaga kerja atau biaya produksi tetapi telah beralih pada kepuasan marjinal (marginal utility). Pendekatan ini merupakan pendekatan yang baru dalam teori ekonomi.

2). Salah satu pendiri mazhab neoklasik yaitu Gossen, dia telah memberikan sumbangan dalam pemikiran ekonomi yang kemudian disebut sebagai Hukum Gossen I dan II. Hukum Gossen I menjelaskan hubungan kuantitas barang yang dikonsumsi dan tingkat kepuasan yang diperoleh, sedangkan Hukum Gossen II, bagaimana konsumen mengalokasikan pendapatannya untuk berbagai jenis barang yang diperlukannya. Selain Gossen, Jevons dan Menger juga mengembangkan teori nilai dari kepuasan marjinal. Jevons berpendapat bahwa perilaku individulah yang berperan dalam menentukan nilai barang. Dan perbedaan preferences yang menimbulkan perbedaan harga. Sedangkan Menger menjelaskan teori nilai dari orde berbagai jenis barang, menurut dia nilai suatu barang ditentukan oleh tingkat kepuasan terendah yang dapat dipenuhinya. Dengan teori orde barang ini maka tercakup sekaligus teori distribusi.

3). Pemikiran yang sangat mengagumkan yang disusun oleh Walras tentang teori keseimbangan umum melalui empat sistem persamaan yang serempak. Dalam sistem itu terjadi keterkaitan antara berbagai aktivitas ekonomi seperti teori produksi, konsumsi dan distribusi. Asumsi yang digunakan Walras adalah persaingan sempurna, jumlah modal, tenaga kerja, dan lahan terbatas, sedangkan teknologi produksi dan selera konsumen tetap. Jika terjadi perubahan pada salah satu asumsi ini maka terjadi perubahan yang berkaitan dengan seluruh aktivitas ekonomi

B.PERSAMAAN TEORI KLASIK DAN TEORI NEO-KLASIK DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Sebetulnya pandangan ini bersumber pada teori atau sudut pandangan kaum klasik dan neo klasik, yang tidak lain adalah ilmu ekonomi “ liberal “

Filsafat kaum klasik mengenai masyarakat, prinsipil tidak berbeda dengan filsafat mazhab pisiokrat, kaum klasik mendasarkan diri pada tindakan-tindakan rasional, dan bertolak dari suatu metode alamiah. Kaum klasik juga memandang ilmu ekonomi dalam arti luas, dengan perkataan lain secara normatif.
Politik ekonomi kaum klasik merupakan politik ekonomi laissez faire. Politik ini menunjukkan diri dalam tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mazhab klasik, dan dengan keseimbangan yang bersifat otomatis, di mana masyarakat senantiasa secara otomatis akan mencapai keseimbangan pada tingkat full employment.
Asas pengaturan kehidupam perekonomian didasarkan pada mekanisme pasar. Teori harga merupakan bagian sentral dari mazhab klasik, dan mengajarkan bahwa proses produksi dan pembagian pendapatan ditentukan oleh mekanisme pasar. Dan dengan melalui mekanisme permintaan dan penawaran itu akan menuju kepada suatu keseimbangan (equilibrium). Jadi dalam susunan kehidupan ekonomi yang didasarkan atas milik perseorangan, inisiatif dan perusahaan orang-perorangan.
Ruang lingkup pemikiran ekonomi klasik meliputi kemerdekaan alamiah, pemikiran pesimistik dan individu serta negara. Landasan kepentingan pribadi dan kemerdekaan alamiah, mengritik pemikiran ekonomi sebelumnya, dan kebebasan individulah yang menjadi inti pengembangan kekayaan bangsa, dengan demikian politik ekonomi klasik pada prinsip laissez faire.
Pemikiran kaum klasik telah membawa perubahan besar dalam bidang ekonomi. Salah satu hasil pemikiran kaum klasik telah mempelopori pemikiran sistem perekonomian liberal. Dalam pemikiran kaum klasik bahwa perekonomian secara makro akan tumbuh dan berkembang apabila perekonomian diserahkan kepada pasar. Peran pemerintah terbatas kepada masalah penegakan hukum, menjaga keamanan dan pembangunan infrastruktur.

Sedangkan Neo-klasik yang percaya bahwa semakin sedikit peranan pemerintah akan semakin baik memberikan teori baru yang menyatakan bahwa perekonomian secara alami akan bergerak kearah full employment dan ekuilibriumnya berada dalam steady state.

Peran pemerintah di dalam pembangunan lebih dititikberatkan kepada penertiban APBN, dan pemanfaatan/penggunaan kekuatan pasar.

Peran pemerintah dalam pembangunan harus dibatasi dan berorientasi kepada pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Campur tangan pemerintah yang berkelebihan dalam perencanaan pembangunan dikhawatirkan menimbulkan “Government Failure”, seperti birokrasi yang berkelebihan, KKN, dan lain sebagainya. Membatasi APBN dapat mengurangi defisit, karena akan menimbulkan ketidakstabilan di dalam ekonomi. Pemanfaatan kekuatan pasar yaitu mengembangkan pasar yang efisien, bebas dari monopoli, oligopoli, dan eksternal disekonomis. Oleh karena itu kebijakan pemerintah harus bersifat “Market Friendly”.

C.KELEBIHAN TEORI KLASIK DAN TEORI NEO-KLASIK

a. Kelebihan Teori Klasik Dalam Perdagangan Internasional

Adam Smith mengajukan teori perdagangan internasional yang dikenal dengan teori keunggulan absolut. Ia berpendapat bahwa jika suatu negara menghendaki adanya persaingan, perdagangan bebas dan spesialisasi di dalam negeri, maka hal yang sama juga dikehendaki dalam hubungan antar bangsa. Karena hal itu ia mengusulkan bahwa sebaiknya semua negara lebih baik berspesialisasi dalam komoditi-komoditi di mana ia mempunyai keunggulan yang absolut dan mengimpor saja komoditi-komoditi lainnya. Apa yang dimaksud dengan keunggulan yang absolut? Maksudnya begini, jika negara A dapat memproduksi kentang untuk 8 unit per tenaga kerja sedangkan negara B untuk komoditi yang sama hanya dapat memproduksi 4 unit per tenaga kerja, sedangkan untuk komoditi lain misalnya gandum, negara A hanya dapat memproduksi 6 unit per tenaga kerja sedangkan untuk negara B dapat memproduksi 12 unit per tenaga kerja, maka dapat disimpulkan bahwa negara A mempunyai keunggulan absolut dalam produksi kentang dibandingkan dengan negara B, sedangkan negara B dapat dikatakan mempunyai keunggulan absolut dalam produksi gandum dibandingkan negara A. Perdagangan internasional yang saling menguntungkan antara kedua negara tersebut jika negara A mengekspor kentang dan mengimpor gandum dari negara B, dan sebaliknya negara B mengekspor gandum dan mengimpor kentang dari negara A.

Teori perdagangan internasional yang lain diperkenalkan oleh David Ricardo. Teorinya dikenal dengan nama teori keunggulan komparatif. Berbeda dengan teori keunggulan absolut yang mengutamakan keunggulan absolut dalam produksi tertentu yang dimiliki oleh suatu negara dibandingkan dengan negara lain, teori ini berpendapat bahwa perdagangan internasional dapat terjadi walaupun satu negara tidak mempunyai keunggulan absolut, asalkan harga komparatif di kedua negara berbeda. Ricardo berpendapat sebaiknya semua negara lebih baik berspesialisasi dalam komoditi-komoditi di mana ia mempunyai keunggulan komparatif dan mengimpor saja komoditi-komoditi lainnya. Teori ini menekankan bahwa perdagangan internasional dapat saling menguntungkan jika salah satu negara tidak usah memiliki keunggulan absolut atas suatu komoditi seperti yang diungkapkan oleh Adam Smith, namun cukup memiliki keunggulan komparatif di mana harga untuk suatu komoditi di negara yang satu dengan yang lainnya relatif berbeda.

b. Kelebihan Teori Neo-Klasik Dalam Perdagangan Internasional

Kaum neoklasik mengatakan bahwa baik perdagangan international maupun aliran modal international cenderung untuk meratakan distribusi pendapatan didalam suatu Negara maupun antar Negara.

ARTI PENTING TEORI KLASIK DAN NEO-KLASIK DALAM PERDAGANGAN INTERNAS

Teori klasik dan neo-klasik mempunyai arti penting dalam perdagangan internasional karena perdagangan sudah menjadi isu penting sejak jaman para filusuf yang mempermasalahkan apakah perdagangan itu secara moral diterima atau tidak.

Perdagangan atau pertukaran mempunyai arti khusus dalam ilmu ekonomi. Perdagangan diartikan sebagai proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Pertukaran yang terjadi karena paksaan, ancaman perang dan sebagainya tidak termasuk dalam arti perdagangan yang dimaksud disini.

Teori perdagangan telah mengubah dunia menuju globalisasi dengan lebih cepat. Kalau dahulu negara yang memiliki keunggulan absolut enggan untuk melakukan perdagangan, berkat ”law of comparative costs” dari Ricardo (1772-1823), Inggris mulai kembali membuka perdagangannya dengan negara lain.

Pemikiran kaum klasik telah mendorong diadakannya perjanjian perdagangan bebas antara beberapa negara. Teori comparative advantage telah berkembang menjadi dynamic comparative advantage yang menyatakan bahwa keunggulan komparatif dapat diciptakan. Oleh karena itu penguasaan teknologi dan kerja keras menjadi faktor keberhasilan suatu negara. Bagi negara yang menguasai teknologi akan semakin diuntungkan dengan adanya perdagangan bebas ini, sedangkan negara yang hanya mengandalkan kepada kekayaan alam akan kalah dalam persaingan internasional.

Globalisasi merupakan hal yang tidak terhindarkan lagi. Mau tidak mau, Indonesia harus siap menghadapinya. Kebijakan pemerintah yang salah akan membuat Indonesia semakin terpuruk. Untuk itu penguasaan teknologi dan pengembangan sumber daya manusia harus diperhatikan.

KEKUATAN BUDAYA DALAM BISNIS INTERNASIONAL

renylousiana@gmail.com (Unknown) — Thu, 27 Sep 2012 22:03:00 -0700

Pengertian Budaya dalam Lingkup Bisnis Internasional

Secara terminologi budaya adalah keseluruhan kepercayaan, aturan, teknik, kelembagaan dan artefak buatan manusia yang mencirikan populasi manusia. Jadi budaya dapat diartikan yaitu budaya terdiri atas pola-pola yang dipelajari mnengenai perlaku umum bagi anggota dari
masyarakat tertentu yaitu gaya hidup yang unik dari suatu kelompok atau orang tertentu. Kebudayaan adalah kumpulan nilai, kepercayaan, perilaku, kebiasaan, dan sikap yang membedakam suatu masyarakat dari yang lainnya. Tetapi menurut E.T. Hallterdapat dua cara untuk menyesuaikan diri dari budaya moral lain yaitu:

Menghabiskan seumur hidup disuatu negara tersebut.
Menjalani suatu program pelatihan yang sangat canggih dan ekstensif yang mencakup karakteristik- karakteristik utama dari suatu budaya, termasuk budaya.

Terdapat enam nasihat atau cara dalam melakukan bisnis lintas budaya internasional antara lain:

Lakukanlah persiapan

Jangan terburu-buru.

Bangkitkan kepercayaan.

Memahami pentingnya bahasa.

Menghormati budaya.

Memahami unsur-unsur budaya.

A. Karakteristik Kebudayaan

Beberapa karakteristik kebudayaan perlu diperhatikan karena mempunyai relevansi dengan bisnis internasional:

Kebudayaan mencerminkan perilaku yang dipelajari (learned behavior) yang ditularkan dari satu anggota masyarakat yang lainnya:

Unsur- unsur kebudayaan saling terkait (interrelated)
Kebudayaan sanggup menyesuaikan diri (adaptive), artinya kebudayaan berubah sesuai dengan kekuatan- kekuatan eksternal yang mempengaruhi masyarakat tersebut.
Kebudayaan dimiliki bersama (shared) oleh anggota- anggota masyarakata tersebut dan tentu saja menentukan keanggotaan masyarakat itu. Orang- orang yang sama-sama memiliki suatu kebudayaan adalah anggota suatu masyarakat; orang- orang yang tidak memilikinya berada diluar batas- batas masyarakat itu

Beberapa pendapat lain tentang karakteristik budaya,adalah sebagai berikut:

Dipelajari : Budaya tidak diwariskan atau bersifat biologi, budaya diperoleh dari pembelajaran dan pengalaman.

Dibagi : Masyarakat adalah anggota dari kelompok organisasi atau pembagian budaya masyarakat, budaya tidak spesifik pada perorangan dan individu.

Perubahan generasi :Budaya bersifat kumulatif, melewati dari generasi yang satu ke generasi yang lainnya.

Symbolic : Budaya berdasarkan pada kapasotas manusia untuk memberi tanda atau menggunakan sesuatu untuk menggambarkan yang lain.

Diteladani : Budaya mempunyai struktur dan terintegrasi, perubahan dari 1 bagian akan membawa perubahan pada bagian lain.

Penyesuaian : Budaya berdasarkan pada kapasitas manusia untuk berubah & menyesuaikan diri.

Karena perbedaan budaya terdapat dalam dunia, sebuah pemahaman dari pengaruh budaya dalam perilaku merupakan suatu kritik dari studi internasional manajemen. Jika manajer internasional tidak mengetahui sesuatu tentang budaya dari Negara lain yang mereka setujui, maka hal tersebut akan menimbulkan bencana.

Unsur- unsur kebudayaan

Kebudayaan suatu masyarakat menentukan bagaimana anggota- anggotanya berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Unsur- unsur dasar kebudayaan adalah struktur sosial, bahasa, komunikasi, agama, dan nilai- nilai serta sikap. Interaksi unsur- unsur ini mempengaruhi lingkungan lokal yang merupakan tempat bisnis internasional dijalankan. Struktur social.

Struktur sosial adalah seluruh kerangka yang menentukan peran individu- individu dalam masyarakat, stratifikasi masyarakat, dan mobilitas individu dalam masyarakat tertentu.

Stratifikasi sosial Semua masyarakat mengelompokkan orang- orang dalam batas tertentu berdasarkan kelahiran, pekerjaan, tingkat pendidikannya, atau ciri-ciri lainnya. Mobilitas sosial Mobilitas sosial adalah kemampuan individu berpindah dari suatu strata masyarakat ke strata lainnya. Mobilitas social cenderung akan lebih tinggi dalam masyarakat yang kurang terstratifikasi.

Komunikasi, Komunikasi diluar batas budaya, secara verbal maupun non verbal adalah suatu keahlian yang sangat penting bagi para manajer internasional, walaupun komunikasi sering dapat berlangsung salah diantara orang- orang yang mempunyai kebudayaan yang sama, peluang miskomunikasi akan sangat meningkat apabila orang- orang tersebut berasal dari budaya yang berbeda.
Agama, Agama adalah aspek penting kebanyakan masyarakat. Agama mempengaruhi bagaimana cara anggota- anggota masyarakat berhubungan satu sama lain dan dengan pihak luar. Agama membentuk sikap yang dimiliki pemeluknya terhadap pekerjaan, konsumsi, tanggung jawab individu, dan perencanaan untuk masa depan. Nilai dan Sikap Budaya juga mempengaruhi nilai dan sikap anggota- anggota suatu masyarakat. Nilai adalah prinsip dan standar yang diterima anggota- anggota tersebut; sikap terdiri atas tindakan, perasaan, dan pemikiran yang dihasilkan nilai- nilai tersebut.

Orientasi sosial adalah keyakinan seseorang tentang relative pentingnya individu dan kelompoknya. Kedua titik ekstrim orientasi sosial adalah individualisme dan kolektivisme. Individualisme adalah keyakinan budaya bahwa orang tersebut harus didahulukan. Nilai-nilai utama orang-orang individualistik adalah tingkat harga diri yang tinggi (self respect) dan kemerdekaan.

Orientasi sosial adalah keyakinan seseorang tentang relative pentingnya individu dan kelompoknya. Kedua titik ekstrim orientasi sosial adalah individualisme dan kolektivisme. Individualisme adalah keyakinan budaya bahwa orang tersebut harus didahulukan. Nilai-nilai utama orang-orang individualistik adalah tingkat harga diri yang tinggi (self respect) dan kemerdeka.

Orientasi kekuasaan merujuk pada keyakinan bahwa orang dalam suatu budaya memiliki pandangan tentang kewajaran kekuasaan dan perbedaan wewenang dalam berbagai hierarki seperti organisasi bisnis. Bentuk ekstrim dimensi orientasi kekuasaan adalah rasa hormat terhadap kekuasaan (power respect) dan toleransi kekuasaan (power toler

Orientasi ketidakpastian adalah perasaan yang dimiliki seseorang tentang situasi yang tidak pasti atau ambigu. Bentuk-bentuk ekstrim dimensi ini adalah penerimaan ketidakpastian (uncertainty acceptance) dirangsang oleh perubahan dan berkembang dari peluang-peluang baru.
Orientasi sasaran adalah sikap dimana orang termotivasi untuk bekerja karena jenis sasaran yang berbeda. Salah satu bentuk ekstrim dalam orientasi sasaran adalah perilaku sasaran agresif (aggressive goal behavior). Orang-orang yang menunjukkan perilaku sasaran agresif cenderung memberikan nilai yang tinggi pada kepunyaan materi, uang dan ketegasan.

Orientasi waktu adalah sejauh mana anggota-anggota suatu budaya menganut pandangan jangka pendek versus jangka panjang terhadap pekerjaan, kehidupan, dan aspek-aspek masyarakat lainnya.

Komponen-Komponen Sosiokultural
Konsep budaya adalah sedemikaian luasnya sehingga para ahli budaya telah membagi berbagai macam topik untuk memudahkan studinya. Daftar topik akan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai apa budaya itu dan juga berfungsi sebagai pedoman bagi para manajer internasional ketika mereka menganalisis permasalahan khusus dari sudut pandang sosiokultural. Para ahli sangat bervariasi dalam memahami apa yang mereka anggap komponen budaya (sosiokultural) antara lain adalah:

Estetika adalah sesuatu yang berkaitan dengan rasa keindahan, budaya dan selera yang baik serta diungkapkan dalam seni, drama, musik, cerita rakyat dan tari-tarian.
Sikap dan kepercayaan selalu dimiliki oleh setiap budaya yang hampir seluruh aspek dari perilaku manusia dan membantu membawa ketertiban didalam masyarakat dan individu-individunya.
Sikap terhadap waktu menimbulkan lebih banyak persolan adaptasi karena setiap negara berbeda dalam menyikapi atau mengartikan waktu.
Sikap terhadap pencapaian pekerjaan seorang manajer akan berbeda tajam dengan di budaya- budaya lain dibandingkan dengan budaya mereka sendiri.
Sikap terhadap perubahan atau ide baru akan lebih diterima apabila dapat dikaitkan lebih dekat dengan yang tradisional , sementara pada saat yang bersamaan dapat menunjukkan keunggulan relatifnya terhadap yang tradisional.
Agama adalah suatu komponen kebudayaan yang penting, bertanggung jawab atas banyak dari sikap dan kepercayaan yang mempengaruhi sikap dan perilaku dari manusia.
Kebudayaan material merujuk pada semua objek buatan manusia dan berkaitan dengan bagaimana orang membuat benda-benda (teknologi) dan siapa membuat apa dan mengapa (ilmu ekonomi).

Pentingnya Pengaruh Agama Bagi Para Pelaku Bisnis

Mengetahui prinsip-prinsip dasar dari agama-agama lain akan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai sikap para pengikutnya karena itu agama adalah sebuah faktor utama dalam suatu pasar tertentu. Pada realitanya agama mempunyai pengaruh yang mendalam pada dunia usaha. Misalkan seberapa efektif penawaran untuk membayar lembur serta bonus berdasarkan produktivitas, disuatu perusahaan yang para pekerjanya kebanyakan beragama hindhu dan budha.

Ketaatan-ketaatan ini membuat pemeluknya berusaha untuk melepaskan diri mereka sendiri untuk dari keinginan-keinginan, dengan demikian mereka tidak memerlukan penghasilan diluar apa yang mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Orang seperti diatas ketika penghasilan mereka mulai meningkat, mereka cenderung mengurangi usahanya sehingga penghasilan pribadinya tetap tidak berubah. .

Aspek-Aspek Budaya dari Teknologi Budaya material utamanya

teknologi adalah penting bagi manajemen yang bermaksud untuk melakukan investasi diluar negeri. Pemerintah-pemerintah negera asing telah semakin menjadi terlibat dalam penjualan dan pengendalian teknik. Teknologi biasa memungkinkan perusahaan untuk memasuki pasar baru yang berhasil, meskipun para pesaing telah berada disana. Teknologi seringkali memungkinkan perusahaan untuk memperoleh kondisi-kondisi yang unggul untuk investasi luar maupupun dalam negeri. Teknologi sangat penting bagi perusahaan multinasional karena beberapa alasan antara lain:

Keunggulan teknologi memungkinkan perusahaan menjadi kompetitif atau bahkan memegang kepemimpinan didalam pasar dunia.
Keunggulan teknologi dapat dijual (dengan lisensi atau kontrak manajemen) atau dapat dilembagakan dalam bentuk produk-produk perusahaan.
Keunggulan teknologi dapat memberikan kepada perusahaan kepercayaan untuk memasuki pasar luar negeri, bahkan apabila perusahaan-perusahaan lain telah berdiri diluar negeri.
Keunggulan teknologi memungkinkan perusahaan untuk memperoleh syarat-syarat investasi luar negeri yang lebih baik dari biasanya karena pemerintah tuan rumah menginginkan teknologi yang hanya dimiliki perusahaan tersebut (misalnya izin mendirikan cabang yang dimiliki penuh disebuah Negara yang pemerintah normalnya memaksakan usaha patungan dengan mayoritas lokal).
Keunggulan teknologi dapat memungkinkan suatu perusahaan dengan suatu posisi ekuitas minoritas untuk mengendalikan usaha patungan, danmengengapnya sebagai pasar yang telah dikuasai untuk input setengah jadi yang diproduksi oleh perusahaan
Keunggulan teknologi dapat pembagian kerja internasional.
Keunggulan teknologi menyebabkan perusahaan- perusahaan besar memebentuk aliansi-aliansi kompetitif dimana tiap-tiap mitar berbagi teknologi serta biaya penelitian dan pengembangan yang tinngi.

Ini dikenal strategic technology leveraging, yaitu konsep penggunaan teknologi eksternal untuk pelengkap bukan sebai pengganti teknologi internal.

Dualisme teknologi adalah keberadaan system produksi yang mengguanakan teknologi maju dan menggunakan teknologi primitif secara berdampingan. Sedangakan teknologi tepat guna adalah teknologi (maju, menengah atau primitive) yang paling sesuai dengan masyarakat untuk digunakan dalam proses produksi atau operasi Berikut contoh spesifik dimana budaya masyarakat dapat secara langsung mempengaruhi pendekatan manajemen internasional:

Sentralisasi vs Desentralisasi pembuatan keputusan. Di beberapa masyarakat, semua keputusan organisasional dibuat oleh manajer tingkat atas, sedangkan keputusan ini disebar melalui perusahaan dan manajer tingkat menengah dan bawah secara aktif berpartisipasi dan membuat keputusan kunci
Keselamatan vs resiko. Dari beberapa masyarakat, pembuat keputusan organisasional biasanya enggan untuk mengambil resiko dan mendapat banyak kesulitan di dalam kondisi yang tidak menentu, di sisi lain pengambilan resiko dianjurkan, dan pembuatan keputusan didalam kondisi yang tidak menentu itu umum.
Penghargaan individual vs penghargaan kelompok. Di dalam beberapa Negara, anggota yang melakukan kerja dengan bagus, secara individual akan mendapat bonus dan komisi, sedangkan dinegara lain norma budaya membutuhkan penghargaan kelompok dan penghargaan individu tidak disetujui.
Prosedur informal vs formal prosedur. Di beberapa masyarakat, kebanyakan diselesaikan melalui pengertian yang informal. Sedangkan, prosedur formal diatur seterusnya dan diikuti secara kaku
Kesetiaan rendah vs kesetiaan rendah organisasi. Di beberapa masyarakat, masyarakat di identifikasi sangat kuat terhadap organisasinya atau majikannya. Sedangkan di sisi lain masyarakat berpihak kepada pekerjaan di kelompoknya, seperti mekanik.
Kerjasama vs Kompetisi. Beberapa masyarakat menganjurkan untuk bekerja sama antara orang- orang, yang lainnya berkompetisi dengan orang- orang.
Jangka pendek vs jangka panjang. Beberapa Negara memfokuskan pada jangka pendek, seperti tujuan jangka pendek keuntungan dan efisiensi, yang lain lebih focus pada jangka panjang, seperti tujuan jangka panjang, seperti pasar modal dan pengembangan teknologi.
Stabilitas vs inovasi. Budaya dari beberapa Negara menganjurkan untuk stabilitas dan ketahanan dalam perubahan. Budaya yang lain mengambil nilai-nilai yang tinggi dari inovasi dan perubahan.

KEKUATAN HUKUM DALAM BISNIS INTERNASIONAL

renylousiana@gmail.com (Unknown) — Thu, 27 Sep 2012 20:58:00 -0700

a. Lingkungan Hukum

System hukum yang digunakan Negara diseluruh dunia sangat berbeda-beda. Negara-negara bekas koloni inggris seperti Amerika Serikat, kanada, Australia, India, Selandia Baru, Barbados, Saint Kint, Nevis dan Malaysia mengikuti hukum angglo saxon Inggris. Hukum Angglo Saxon didasarkan pada kebijakan kumulatif putusan para hakim tentang suatu masing-masing perkara sepanjang sejarah. Hukum yang mempengaruhi praktik-praktik agak berbeda memungkinkan terciptanya persoalan baru bagi pelaku bisnis Internasional yang tidak mengetahuinya. Contohnya produsen produk-produk yang cacat akan lebih rentan terhadap gugatan di Amerika Serikat daripada di Inggris sebagai akibat dari perbedaan-perbedaan perkembangan dalam putusan hakim kedua negara tersebut. Selain perbedaan perkembangan putusan-putusan hakim, undang-undang tertulis juga berbeda diantara negara-negara Angglo Saxon. Contohnya banyak transaksi bisnis antara perusahaan dan pemerintah inggris dilindungi dari penyidikan publik. Sebaliknya di AS lebih banyak informasi antara perusahaan dan pemerintah.
Sedangkan kebanyakan negara-negara barat lainnya banyak menggunakan sitem hukum kontinental yang diciptakan bangsa Romawi. Hukum kontinental didasarkan pada suatu kodifikasi atau daftar yang lengkap tentang apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.sistem hukum kontinental berasal dari Alkitab dengan bangs Romawi yang menyebarkannya diseluruh dunia barat. Dalam hukum kontinental, hakim banyak mengambil tugas pengacara, dengan menentukan, contohnya, lingkup barang bukti yang harus dikumpulkan dan harus di hadirkan di pengadilan.

Beberapa negara seperti Iran dan Arab Saudi mrnggunakan hukum agama. Hukum agama didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diciptakan secara resmi yang mengatur iman dan praktik suatu agama tertentu. Negara-negara yang berpedoman pada hukum agama sering mempunyai ciri-ciri seperti tidak adanya pembelaan dan prosedur banding,yang seharusnya membuat pihak luar berhati-hati.andaikata ada sengketa dagang antara pengusaha asing dan pesaing lokal, perwakilan lokal tersebut dapat meminta polisi setempat untuk menahan pengusaha asing. Karena tidak ada pengadilan yang independent di negara tersebut untuk melindungi hak-hak orang asing.

Sedangkan negara-negara dengan perekonomian yang direncanakan dengan terpusat menggunakan hukum birokratis. Hukum biroratus adalah apa saja yang dikatakan para birokrat tanpa memperdulikan hukum formal negara tersebut.kontrak dapat dibuat dan di akhiri oleh orang yang berkuasa. Di negara-negara yang mengandalkan hukum birokratis, kemampuan suatu bisnis Internasional untuk mengelola usaha-udsahanya sering terancam oleh birokrat.

1) Hukum yang Berorientasi ke dalam Negeri

Hukum ini mempengaruhi segala segi usaha dalam negeri suatu perusahaan seperti :

- Pengelolaaan tenaga kerja nya (undang-undang rekurtmen, kompensasi dan hubungan tenaga kerja), pembiayaan usaha-usaha nya (undang-undang surat berharga, perbankan, krredit), pemasaran produk-produknya (undang-undang periklanan, distribusi, dan perlindungan konsumen) dan pengembangan serta penggunaan teknologi (undang-undang hak paten, hak cipta, dan merek dagang). Meskipun undang-undang seperti ini difokuskan untuk dalam negeri, peraturan tersebut tetap saja secra tidak langsung dapat mempengaruhi perusahaan dalam negeri untuk bersaing secara internasional dengan meningkatkan biayanya. Contohnya biaya tenaga kerja untuk pabrik-pabrik di jerman, prancis dan belgia termasuk diantara yang tertinggi di dunia. Karena itu pabrik-pabrik ini menyaksikan bahwa produk-produknya kurang mampu bersaing harga dalam pasar ekspor.

2) Hukum Langsung Mempengaruhi Transaksi Bisnis

- Sanksi : larangan perdagangan dengan negara tersebut. Seperti : larangan akses kebarang-barang berteknologi tinggi , penarikan perlakuan tarif istimewa, penolakan pinjaman baru.

- Embargo : sanksi menyeluruh terhadap perdagangan dengan negara tertentu,dapat dilakukan serentak atau sendiri-sendiri

- Fungsi ganda : pengendalian ekspor untuk barang-barang berteknologi tinggi yang banyak digunakan untuk kepentingan militer atau sipil.

- Ekstrateritorialisme : mengatur aktivitas-aktivitas bisnis yang di jalankan diluar perbatasannya.

3) Hukum yang Ditujukan ke Perusahaan-perusahaan Asing

- Nasionalisasi
Adalah perubahan kekayaan milik swasta menjadi kekayaan milik negara.
Yang paling rentan terhadap tindakan semacam ini adalah industri yang tidak mudah dipindahkan : industri-industri sumber daya alam seperti produksi minyak mentah dan pertambanganan industri-industri padat modal.

- Privatisasi, Adalah perubahan kekayaan milik negara menjadi kekayaan milik swasta.
Sebagian besar BUMN yang dijual ke swasta karena kekurangan modal, kelebihan karyawan, atau tidak menguntungkan serta tekanan persaingan yang di hadapi perusahaan.

- Pembatasan Atas Kepemilikan Asing Dilakukan untuk menhindari perekonomian dan industri-industri utamanya dikendalikan pihak asing.

Dampak Perusahaan Multinasional terhadap Negara Tujuan

Dampak Ekonomi dan Politik

Contohnya ketika jaringan supermarket barat seperti carefour dari prancis memasuki pasar cina, perusahaan tersebut menawarkan kepada konsumen cina pilihan yang lebih banyak, merrk nasional dan standar kesehatan yang tinggi. Perusahaan multinasional yang melakukan penanaman modal langsung akan menciptakan lapangan kerja.

Namun apabila perusahaan-perusahaan multinasional bersaing langsung dengan perusahaan lokal akan dapat menyebabkan perusahaan lokal kehilangan laba dan pekerjaan. Misalnya masuknya carefour ke cina menyebabkan usaha-usaha keluarga dalam pasar makanan jalan di cina lebih sulit untuk menambah mata pencharian.

Perusahaan multinasional juga memberi dampak politik.hanya ukuran perusahaan itu saja sering membawa dampak yang besar dalam masing-masing negara yang menjadi tempat beroperasi.

Dampak Budaya

Ketika perusahaan menaikkan standard hidup lokaldan memperkenalkan produk baru yang belum ada sebelumnya, masyarakat dalam negara tersebut akan mengembangkan norma, standard dan perilaku yang baru.

Penyelesaian Sengketa dalam Bisnis Internasional

1. Biasanya 4 pertanyaan harus dijawab agar sengketa internasional dapat diselesaikan :
hukum negara mana yang berlaku?

2. di negara mana seharusnya persoalan tersebut diselesaikan?

3. teknik mana yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut : pengadilan, arbitrase, mediasi dan negosiasi ?

4. bagaimana penyelesaian tersebut akan dilaksanakan?

Jika suatu kontrak bisnis tidak berisikan jawaban atas 2 pertanyaan diatas, masing-masing pihak mungkin akan berupaya agar perkara itu diperiksa dalam sistem pengadilan yang paling menguntungkan bgi kedua pihak.

Suatu putusan pengadilan asing dilaksanakan atau tidak ditentukan oleh prinsip sikap hormat. Prinsip ini mengatakan bahwa suatu negara akan menaati dan melaksanakan dalam wilayahnya sendiri penilaian dan putusan pengadilan asing. Negara-negara umumnya menuntut 3 syarat untuk dipenuhi :

1. timbal balik antar negara-negara

2. tergugat diberi pemberitahuan dengan jelas

3. putusan pengadilan asing tidak menyimpang dari undang-undang dan traktat

Lingkungan Teknologi

Lingkungan teknologi adalah suatu segi penting lingkungan suatu negara. SDA suatu negara dan juga modalnya dalam bentuk fisik dan manusia, mempengaruhi negara tersebut sebagai tempat aktivitas bisnis internasional. Kesediaan atau ketidaksediaan suatu negara menerapkan hak kekayaan intelektual perusahaan-perusahaan asing sering memegang peranan penting dalam menetapkan lokasi bisnis.

Lingkungan Politik

Bagian penting dari setiap keputusan bisnis adalah menilai lingkungan politik dimana perusahaan menjalankan usaha. Peraturan perundang-undangan yang disahkan setiap tingkat pemerintah dapat mempengaruhi kelangsungan hidup suatu perusahaan di negra tujuan.

Risiko Politik

Adalah perubahan-perubahan dalam lingkungan yang mungkin akan membawa pengaruh yang merugikan terhadap nilai kegiatan-kegiatan bisnis suatu perusahaan.
Risiko politik dapat dibagi menjadi 3 kategori :

resiko kepemilikan, dimana harta-harta kekayaan perusahaan terancam oleh penyitaan atau pengambilalihan
resiko pengoperasian, dimana operasi suatu perusahaan yang sedang berjalan terancam oleh perubahan-perubahan hukum, standar lingkungan, undang-undang perpajakan, terorisme, dan lain-lain
resiko transfer, dimana pemerintah melakukan campur tangan dalam kemampuan suatu perusahaan memindahkan dana ke dan dari negara tersebut. Untuk melindungi diri dsri perubahan-perubahan tersebut. Perusahaan harus secara terus menerus memantau situasi politik di negara-negara yang menjadi tempatnya melakukan bisnis dengan melakukan konsultasi kepada staf, pejabat kedutaan dan apabila tepat kepada perusahaan-perusahaan yang mengkhususkan diri dalam penilaian resiko politik.

Aspek Politik dalam bisnis internasional:

Aspek politik tergolong kritis dalam perlusan operasi perusahaan internasional. Perusahaan multinasional biasanya melakukan analisis resiko politik terhadap negara yang menjadi wilayah operasinya tidak mengherankan bagi suatu perusahaan untuk tidak melakukan investasi di negara yang mengalami peperangan atau instabilitas politik dalam negeri sikap ini didasari akan kekhawatiran akan perubahan situasi politik yang bisa merugikan operasi perusahan multinasional.

Sebagai contoh, suatu studi untuk PBB, menunjukkan 1705 perusahaan transnasional yang dibebaskan secara paksa (divestment) di 79 negara berkembang selama 20 tahun dari tahun 1960-tahun 1979.masalah perusaaan multinasional yang sering menjadi topik perdebatan politik, karena kehadirannya yang mempengaruhi politik dalam negeri suatu negara. Meluasnya operasi perusahaan multinasional di negara-negara berkembang dikhawatirkan akan mengurangi bobot kedaulatan negara, dan tidak jarang dicurigai sebagai bentuk perluasan kapitalisme yang bertentangan dengan prinsip/ ideologi nasional mereka.

Kehadiran ninvestasi negara-negara barat dan jepang sempat menjadi masalah politik dalam negeri Indonesia. Di mata orang indonesia aspek dari modal asing ini dianggap sebagai pengaruh negatif dari kebijaksanaan-kebijaksanaan sekarang diberlakukan. Karena mereka berpendapat penanaman modal asing telah memperbesar ketergantungan Indonesia kepada negara-negara barat dan jepang.
Masing-masing negara berbeda keadaan politik dan dasar hukum yang dianutnya.
Politik suatu negara dicerminkan oleh struktur pemerintahan dan sistem partai
politiknya. Pemerintahan suatu negara dibedakan antara sistem parlementer (republik
dan monarki konstitusional) dan absolut (monarki absolut dan diktatoriat). Sistem
kepartaian dibedakan antara sistem dua-partai, multi partai, satu partai, atau satu partai
yang dominan.

Resiko politik dapat digolongkan menjadi:

1. resiko kepemilikan (ownership risk) menyangkut kehidupan dan kekayaan perusahaan (konsfiskasi, ekspropriasi, dan domestikasi),

2. resiko operasional (operating risk) berkaitan dengan kelancaran usaha, dan

3. resiko pengalihan (transfer risk) berkaitan dengan resiko pelarian modal.
politik internasional diwarnai oleh berbagai relasi yang bersifat global dan kekuatan
politik dunia. Dengan kata lain, pengaruh politik dunia dapat dibedakan oleh:

a) relasi global,

b) politik transnasional, dan

c) kekuatan politik tinggi.

Meskipun demikian, pengaruh politik internasional pada bisnis internasional secara
khusus ditentukan oleh politik bilateral antara negara asal dengan negara tujuan juga oleh perjanjian multilateral antar beberapa negara. Tidak selalu pengaruh politik internasional bersifat negatif. Jika hubungan bilateral antar negara berkembang positif, maka bisnispun dapat merasakan manfaatnya. Sistem Hukum negara: Secara filosofis, sumber dari hukum negara negara di dunia dapat dibedakan menjadi dua sistem hukum: common law dan civil atau code law. Kedua sistem hukum ini sangat berbeda terutama pada pelaksanaan pada praktek di dunia bisnis. Common law adalah hukum masyarakat berasal dari hukum Inggris dan dipergunakan di Inggris serta negara – Negara persemakmurannya, Amerika Serikat, Kanada, Mesir, Australia, dan India. Basis dari common law adalah tradisi, fakta, peristiwa-peristiwa maupun preseden legal di masyarakat. Code law bersumber dari sistem aturan tertulis (code) hukum-hukum Rumawi dandipergunakan di sebagian besar negara – negara di dunia, misalnya Itali, Belanda, Perancis, Jerman, Meksiko, Swiss, dan Indonesia. Berdasarkan sistem code, hukum yang sah dibedakan menjadi: hukum dagang {commercial law), hukum perdata atau sipil {civil law), dan hukum pidana atau kriminal {criminal law).

Ajaran komunisme

Menurut Marx komunisme menitik beratkan ada empat :

Pertama, Sekelumit kecil orang kaya hidup dalam kemewahan yang berlimpah, sedangkan kaum pekerja yang teramat banyak jumlahnya hidup bergelimang papa sengsara.

Kedua, cara untuk merombak ketidakadilan ini dengan jalan melaksanakan sisitem sosialis yaitu system dimana alat produksi dikuasai Negara dan bukannya oleh pribadi swasta.

Ketiga, pada umumnya salah satunya jalan paling praktis untuk melaksanakan sistem sosialis ini adalah lewat revolusi kekerasan.

Keempat, untuk menjaga kelanggengan sisitem sosialis harus diatur oleh kediktatoran partai Komunis dalam jangka waktu yang memadai.

Tiga dari ide pertama sudah dicetuskan dengan jelas sebelum Marx, sedangkan ide keempat berasal dari gagasan Marx mengenai “diktatur proletariat”. Sementara itu, masa kediktatoran Soviet sekarang lebih merupakan hasil dari langkah-langkah Lenin dan Stalin dari pada gagasan Marx.
Hal ini tampaknya menimbulkan anggapan bahwa pengaruh Marx dalam komunisme lebih kecil dari kenyataan sebenarnya, dan penghargaan orang terhadap tulisan-tulisannya lebih menyerupai sekedar etalasi untuk membenarkan sifat “keilmihan” daripada ide dan politik yang sudah terlaksana dan diterima.

Sementara boleh jadi ada benarnya juga anggapan itu, namun tampaknya kelewat berlebihan. Lenin misalnya, tidak sekedar menggap dirinya mengikuti ajaran-ajaran Marx, tapi dia betul-betul membacanya, menghayatinya, dan menerimanya. Dia yakin betul yang dilimpahkannya persis diatas rel yang dibentangkan Marx. Begitu juga terjadi pada diri Mao Tse Tung dan pemuka-pemuka Komunis lain. Memang benar, ide-ide Marx mungkin sudah disalah artikan dan ditafsirkan lain.

Mungkin bisa diperdebatkan bahwa Lenin, politikus praktis yang sesungguhnya mendirikan Negara Komunis, memegang saham besar dalam hal membangun Komunisme sebagai suatu ideologi yang begitu besar pengaruhnya di dunia

Pendapat ini masuk akal Lenin benar-benar seorang tokoh penting. Tapi tulisan-tulisan Marx begitu hebat pengaruhnya terhadap jalan pikiran bukan saja Lenin tapi juga pemuka-pemuka Komunis lain.

Akhirnya sering dituding orang bahwa teori Marxis di bidang ekonomi sangatlah buruk dan banyak keliru. Terlepas benar atau tidak, kita perlu meng-amininya tentu saja, tak bisa juga dipungkiri banyak hipotesa “proyeksi kedepan” tertentu Marx terbukti atau tidaknya, misalkan saja, bahwasanya Marx meramalkan bahwa dalam negeri-negeri kapitalis kaum buruh akan semakin melarat dalam perjalanan sang waktu. Marx juga memperhitungkan bahwa kaum menengah akan disapu dan sebagian besar orang-orangnya akan masuk kedalam golongan proletariat dan hanya sedikit yang bisa bangkit dan masuk kedalam kelas kapitalis.
Tapi terlepas apakah teori ekonominya benar atau salah, semua itu tidak ada sangkut pautnya dengan pengaruh Marx. Bahwasanya arti penting seorang filosof terletak bukan pada kebenaran pendapatnya tapi terletak pada masalah apakah buah pikirannya telah menggerakkan orang bertindak atau tidak. Diukur dari sudut ini, tak perlu diragukan lagi Karl Marx punya arti penting yang luar biasa hebatnya.

Secara Umum Pengertian Komunisme

Komunisme muncul sebagai aliran ekonomi, ibarat anak haram yang tidak disukai oleh kaum kapitalis. Aliran ekstrim yang muncul dengan tujuan yang sama dengan sosialisme, sering lebih bersifat gerakan ideologis dan mencoba hendak mendobrak sistem kapitalisme dan system lainnya yang telah mapan.

Kampiun Komunis adalah Karl Marx. Sosok amat membenci Kapitalisme ini merupakan korban saksi sejarah, betapa ia melihat para anak-abak dan wanita-wanita termasuk keluarganya yang dieksploitir para kapitalis sehingga sebagian besar dari mereka terserang penyakit TBC dan tewas, karena beratnya penderitaan yang mereka alami. Sementara hasil jerih payah mereka dinikmati oleh para pemilik sumber daya (modal) yang disebutnya kaum Borjuis.
Kata Komunisme secara historis sering digunakan untuk menggambarkan sistem-sistem sosial di mana barang-barang dimiliki secara bersama-sama dan distribusikan untuk kepentingan bersama sesuai dengan kebutuhan masing-masing anggota masyarakat. Produksi dan konsumsi berdasarkan motto mereka : from each according to his abilities to each according to his needs. (dari setiap orang sesuai dengan kemampuan, untuk setiap orang sesuai dengan kebutuhan). Walaupun tujuan sosialisme dan komunisme sama, dalam mencapai tujuan tersebut sangat berbeda. Komunisme adalah bentuk paling ektrim dari sosialisme.Bentuk sistem perekonomian didasarkan atas system, dimana segala sesuatu serba dikomando.

Begitu juga karena dalam sistem komunisme Negara merupakan pengusa mutlak, perekonomian komunis sering juga disebut sebagai “sistem ekonomi totaliter”, menunjuk pada suatu kondisi social dimana pemerintah main paksa dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya, meskipun dipercayakan pada asosiasi-asosiasi dalam system social kemasyarakatan yang ada. Sistem ekonomi totaliter dalam praktiknya berubah menjadi otoriter, dimana sumber-sumber ekonomi dikuasai oleh segelintir elite yang disebut sebagai polit biro yang terdiri dari elite-elite partai komunis.

BAB. I RUANG LINGKUP BISNIS INTERNASIONAL

renylousiana@gmail.com (Unknown) — Thu, 27 Sep 2012 20:35:00 -0700

Berbicara mengenai bisnis internasional, seringkali benak kita tidak lepas dengan istilah atau kata yang sangat booming saat ini, yakni Globalisasi. Kedua istilah tersebut tidak bisa dipungkiri memang memiliki keterkaitan yang erat antara satu sama lain. Secara sederhana globalisasi didefinisikan oleh John D. Daniel sebagai proses memperdalam dan memperluas hubungan dan saling ketergantungan diantara negara-negara yang berlangsung secara terus menerus, sedangkan bisnis internasional ialah merupakan mekanisme untuk mewujudkan globalisasi tersebut.

Jika disuruh menentukan mana diantara kedua istilah tersebut yang lebih penting, mungkin penulis akan kebingungan karena globalisasi sendiri muncul dengan membawa background ekonomi atau dalam hal ini bisnis internasional.

Ada lima alasan menurut Daniel mengapa mempelajari bisnis internasional menjadi penting dan perlu. Pertama, karena sebagian besar perusahaan beroperasi secara internasional atau berkompetisi dengan perusahaan internasional lainnya. Kedua, jika suatu perusahaan beroperasi secara internasional maka ia terikat dengan beberapa model operasi bisnis yang tentunya akan berbeda dengan operasi atau mekanisme bisnis di wilayah domestik. Ketiga, setiap negara mungkin memiliki cara atau pola berbeda untuk menerapkan mekanisme terbaik bagi negara mereka. Keempat, dengan mempelajari bisnis internasional dan segala aspek yang menyertainya, kita terbantu untuk menentukan karir mana yang terbaik. Dan terakhir, dengan memahami bisnis internasional, kita tahu mana dari kebijakan pemerintah yang perlu didukung dan ditolak (Daniels, Radebaugh, & Sullivan, 2007, hal. 7).

Pernyataan yang sama yang dikatakan oleh Walter LaFeber yakni “ The most globalized business in the world, and the most lucrative, is the drug trade, but for legitimate businesses, sports is probably number 1.”

Hampir seluruh dari umat manusia menurut penulis menyukai sepakbola dan selalu menantikan even piala dunia yang dilaksanakan dalam rentang empat tahun tersebut. Tentunya kita harus bersyukur karena berkat globalisasi dan penemuan satelit maka kita bisa menonton pertandingan secara langsung walaupun jarak kita bermil-mil jauhnya dari tempat pertandingan tersebut diselenggarakan. Piala Dunia, ternyata tidak hanya menyangkut permainan bola dan siapa yang menang serta siapa yang kalah. Karena berkat globalisasi pula, banyak perusahaan yang memandang bahwa bisnis olahraga adalah ladang yang sangat subur untuk ditanami dan kemudian dipanen. Tentu bukan hal yang aneh bagi para penonton pertandingan sepak bola jika melihat papan display di pinggir lapangan ditayangkan beberapa logo merek dagang atau spanduk berisi nama perusahaan, bahkan di kaos pemain bola terpampang logo suatu perusahaan. Hal tersebut tentu saja merupakan bagian dari bisnis internasional yang melibatkan uang yang tidak sedikit. Dalam artikelnya Daniel mengatakan bahwa ‘semakin banyak suatu pertandingan menarik perhatian penonton baik yang datang langsung ataupun lewat televisi maka semakin banyak pula iklan dan sponsor yang bersedia untuk membayar’ (Daniels, Radebaugh, & Sullivan, 2007, hal. 4). Secara sederhana cara kerjanya adalah karena pertandingan piala dunia disiarkan di beberapa ratus negara, maka banyak perusahaan yang ingin meluaskan pasar mereka dengan cara menjadi sponsor dari piala dunia tersebut, dengan menjadi sponsor maka nama perusahaan atau produk atau logo mereka akan semakin dikenali oleh masyarakat dunia, yang mana hal ini diharapkan semakin meningkatkan penjualan produk dan profit yang mereka dapatkan. Kemudian berkat globalisasi pula para fans bola dapat berpindah tempat dengan mudah dan mengikuti kemana tim favoritnya akan bertanding. Tentu hal ini juga mendatangkan keuntungan tersendiri bagi para perusahaan penerbangan. Belum lagi keuntungan yang diperoleh oleh para pegecer yang menjual kaos para pemain sepakbola. Tentu hal-hal diatas telah menjadi bukti bahwa globalisasi telah mendorong keberlangsungan bisnis internasional, dan begitu pula sebaliknya.

Layaknya globalisasi yang telah merambah hampir seluruh sektor kehidupan manusia, bisnis internasional-pun juga telah menyentuh sendi-sendi kehidupan manusia. Tidak benar jika memahami bisnis internasional hanya berupa transaksi jual beli antar negara dan hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Exxon mobile atau McDonald saja. karena jika merujuk pada definisi bisnis interenasional yang dikemukakan oleh Daniel, maka bisnis internasional adalah seluruh transaksi komersial –baik privat ataupun publik; penjualan, investasi, dan transportasi– yang melibatkan dua negara atau lebih (Daniels, Radebaugh, & Sullivan, 2007, hal. 7). Di era globalisasi ini bisnis internasional sudah tidak asing lagi, bahkan semakin mengglobal dikarenakan beberapa alasan yakni, pertama seperti yang telah dijelaskan di paragraf sebelumnya, bahwa sejalan dengan teknologi yang semakin meluas maka bisnis internasional semakin mudah dilakukan , kemudian pasca Perang Dunia II banyak negara merubah bentuk perekonomiannya menjadi lebih bebas dan terbuka, alasan ketiga mengapa bisnis makin mengglobal adalah karena semakin banyak muncul jenis jasa yang dapat ditawarkan dalam bisnis internasional, keempat karena arus informasi tak terbendung berkat adanya globalisasi maka konsumen menginginkan produk dan jasa terbaik dengan harga termurah, kelima dalam globalisasi semua aktor boleh terlibat dan ikut berkompetisi sehingga semua berlomba-lomba memperkaya diri atau institusi. Alasan keenam adalah karena perubahan situasi politik dunia dimana ada beberapa negara yang memiliki kekuatan ekonomi lebih daripada yang lain sehingga ia dapat menyetir arah perekonomian dunia. Kemudian alasan terakhir yakni karena negara mulai berpikir bahwa mereka dapat mencapai kepentingan nasional mereka jika melakukan kerjasama dengan negara lainnya, oleh karena itu banyak diadakan dan diatur beberapa pertemuan dan perjanjian antar negara guna membahas persoalan yang mereka hadapi bersama (Daniels, Radebaugh, & Sullivan, 2007, hal. 9-13).
Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa bisnis internasional adalah semua transaksi komersial yang melibatkan lebih dari satu negara baik itu dilakukan oleh privat ataupun pemerintah. Tujuan utama mengapa seseorang atau sebuah institusi terlibat dalam bisnis internasional adalah untuk mengejar profit, hal ini menjadi motif utama dari pihak swasta (privat) sedangkan pemerintah ikut berkecimpung di dalam bisnis internasinoal selain mengunakan alasan diatas juga terkadang karena alasan-alasan politik. Selanjutnya, ruang lingkup dari bisnis internasional meliputi beberapa aspek yakni; Merchandise exports & imports, Service Exports & Imports, dan Investments. Adapun Merchandise exports menurut Daniel adalah produk nyata –barang- yang dikirim ke luar negeri, sedangkan merchandise imports adalah barang-barang yang dibawa masuk ke sebuah negara. Lalu Service Exports & Imports secara umum dikatakan sebagai keuntungan nonproduk bisnis internasional. Dikatakan service Exports jika suatu perusahaan atau seseorang mendapatkan pembayaran dari pihak asing, dan dikatakan service import jika seseorang atau perusahan melakukan pembayaran ke pihak asing. Masih menurut Daniel, ada setidaknya tiga bentuk dari Service Exports & Imports ini yaitu, kepariwisataan dan transportasi, pendayagunaan jasa, dan penggunaan aset. Contoh sederhana dari kepariwisataan dan transportasi adalah para jama’ah haji Indonesia yang membayar biaya pesawat terbang milik maskapai penerbangan Saudi Arabia guna mencapai tanah suci Makkah. Maka pembayaran tersebut dikatakan sebagai service import bagi Indonesia, dan service export bagi Saudi Arabia. Kemudian contoh dari pendayagunaan jasa seperti jasa perbankan, asuransi, manajemen, dan persewaan. Selanjutnya contoh dari penggunaan aset seperti penggunaan merek dagang, hak paten, hak cipta dan lisensi. Kemudian model ketiga dari bisnis internasional adalah investasi atau Investments. Investasi asing secara sederhana dapat dikatakan sebagai kepemilikan properti asing sebagai pertukaran dengan imbalan keuangan seperti kepemilikan saham dan bunga–bank–. Investasi dapat dikategorikan menjadi dua yakni investasi langsung (Foreign Direct Investment ) dan investasi portofolio. Disebut investasi langsung jika investor diberikan kebebasan untuk mengontrol perusahaan dimana investasinya ditanamkan, contohnya perusahaan Toyota yang membangun anak perusahaan di Indonesia dan mereka bebas mengontrol serta meletakkan para manajernya beserta manajemennya dalam perusahaan (di Indonesia) tersebut. Sebaliknya disebut sebagai investasi portofolio jika investor tidak bisa mengontrol investasinya ataupun mempengaruhi manajemen dalam perusahaan tersebut, contoh deposito bank dimana para nasabah tidak bisa seenaknya menentukan bunga yang mereka dapatkan ataupun memecat karyawan yang kurang profesional (Daniels, Radebaugh, & Sullivan, 2007, hal. 19-20).
Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa semua aspek mekanisme (terutama ekspor-impor dan offshoring—memproduksi suatu produk di wilayah yang lebih murah tingkat gaji pekerjanya dan sumber dayanya–) yang diterapkan dalam bisnis internasional adalah untuk mempermudah, dan mengurangi jurang antara negara, yang diharapkan dapat menekan harga sehingga konsumen tidak dirugikan, namun yang aneh menurut penulis adalah di zaman globalisasi seperti ini, dimana transportasi dan komunikasi semakin mudah, sangat sulit sekali menemukan produk barang atau jasa yang dijual dengan harga murah karena rata-rata semua harga barang selalu naik. Selain itu dengan menjamurnya bisnis internasional, banyak sekali kita temukan fenomena brain drain dimana para ahli dan profesional dari negara berkembang atau terbelakang malah pergi meninggalkan negaranya dan mencari pekerjaan yang lebih menjanjikan di negara maju. Dengan demikian maka secara kasar, dapat dikatakan yang pintar akan semakin pintar dan yang bodoh akan semakin bodoh dan tertinggal.

Referensi :
Daniels, J. D., Radebaugh, L. H., & Sullivan, D. P. (2007). International Business: Environment and Operations. Chapter 1 : Globalization and International Business. New Jersey: Pearson Prentice Hal.

Mekanisme Penyidikan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

renylousiana@gmail.com (Unknown) — Fri, 8 Jun 2012 06:18:00 -0700

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum di Indonesia ada bermacam-macam bentuknya antara lain : Hukum Perdata, Hukum Pidana, HTN, HAN, Hukum Administrasi, Hukum Perburuhan dan lain-lain. Pada skripsi ini Penulis memilih untuk mengupas lebih dalam tentang Hukum Pidana, karena di dalam Hukum Pidana berhubungan antara Negara dan masyarakat secara langsung. Di dalam pengantar Hukum Pidana di Indonesia, Indonesia menganut system law of the rules / game of the rules sehingga bentuk kaidah hukumnya kebanyakan berisi larangan suruhan atau perintah untuk melakukan suatu hal-hal tertentu atau untuk tidak melakukannya. Seseorang bisa dikenai pidana apabila orang tersebut dianggap telah melanggar aturan yang sudah tertulis di dalam undang-undang yang masih berlaku. Perbuatan yang telah melanggar aturan Pidana sering disebut sebagai Strafbaarfeit atau Tindak Pidana.

Dalam menentukan seseorang patut dikenai sanksi pidana, para penegak hukum dalam melakukan penyidikan harus tetap memegang asas Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali, yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 KUHP yang mengatakan :

Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Sehingga berdasarkan Pasal tersebut diatas maka para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus tetap berpedoman pada peraturan-peraturan yang ada didalam Undang-undang, terutama dalam menentukan bahwa suatu perbuatan tersebut termasuk Tindak Pidana atau bukan.

Dari banyak Tindak Pidana yang terjadi di Indonesia sekarang ini, penulis ingin mengupas lebih lanjut tentang tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang sering juga disebut Tindak Pidana Curanmor. Penulis memilih Tindak Pidana Curanmor karena kasus curanmor ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tidak mengalami penurunan, tapi malah setiap tahunnya kasus curanmor mengalami terus meningkat jumlahnya. Dapat dilihat pada tahun ini berdasarkan data dari Kepolisian Daerah Metro Jaya Kota Tangerang merupakan tempat terbanyak adanya Tindak Pidana Curanmor. Ini terbukti melalui data yang diberikan Polresta kepada penulis, dapat dilihat pada bulan Maret tahun 2010 kasus Tindak Pidana Curanmor yang di tangani oleh Polresta sebanyak 10 kasus, pada bulan april tahun 2010 mengalami peningkatan kasus Tindak Pidana Curanmor yang ditangani Polresta Tangerang sebanyak 13 kasus. Dengan banyaknya kasus Tindak Pidana Curanmor yang harus di tangani oleh penyidik bagian pidana di Polresta Tangerang ini sering kali tidak sebanding dengan jumlah penyidik yang ada di bagian pidana tersebut. Jumlah penyidik di bagian pidana hanya ada 6 orang. Hal inilah yang ingin dikupas lebih lanjut oleh penulis, selain itu penulis juga ingin mengetahui lebih lanjut faktor-faktor penyebab Tindak Pidana Curanmor dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, terutama di wilayah Tangerang.

Dari penjelasan dan uraian tersebut di atas maka penulis mengajukan judul “Mekanisme Penyidikan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Polresta Tangerang Nomor Perkara BP-118 / VII / 2010 / Reskrim)”.

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami tujuan dari perkawinan yang ada pada Undang-Undang Perkawinan di Indonesia khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

renylousiana@gmail.com (Unknown) — Fri, 8 Jun 2012 06:10:00 -0700

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara sosial.

Seseorang dengan melangsungkan sebuah perkawinan maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. Ia akan bisa menyalurkan kebutuhan seksnya dengan pasangan hidupnya. Sementara itu secara mental atau rohani mereka yang telah menikah lebih bisa mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsu seksnya.

Kematangan emosi merupaka aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak di tentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Dengan dilangsungkannya perkawinan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami-istri, dan sah secara hukum.

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik fisik maupun mental akan mencari pasangannya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dalam kehidupan manusia, perkawinan bukanlah bersifat sementara tetapi untuk seumur hidup. Sayangnya tidak semua orang tidak bisa memahami hakekat dan tujuan dari perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam berumah-tangga.

Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena di dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis.

Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri.

Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung-jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkait dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik.

Tujuan dari perkawinan yang lain adalah memperoleh keturunan yang baik. Dengan perkawinan pada usia yang terlalu muda mustahil akan memperoleh keturunan yang berkualitas. Kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis akan akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya, bila dibandingkan dengan para ibu muda.

Selain mempengaruhi aspek fisik, umur ibu juga mempengaruhi aspek psikologi anak, ibu usia remaja sebenarnya belum siap untuk menjadi ibu dalam arti keterampilan mengasuh anaknya. Ibu muda ini lebih menonjolkan sifat keremajaannya daripada sifat keibuannya.

Remaja sebagai anak yang ada pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju usia dewasa pada masa peralihan ini biasanya terjadi percepatan pertumbuhan dalam segi fisik maupun psikis. Baik ditinjau dari bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak mereka bukan lagi anak-anak. Mereka juga belum dikatakan manusia dewasa yang memiliki kematangan pikiran.

Sifat-sifat keremajaan ini (seperti emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik), akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial anak dalam hal ini kemampuan konflikpun, usia itu berpengaruh.

Perkawinan usia muda juga membawa pengaruh yang tidak baik bagi anak-anak mereka. Biasanya anak-anak kurang kecerdasannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Ancok yaitu:

Anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu remaja mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang lebih dewasa. Rendahnya angka kecerdasan anak-anak tersebut karena si ibu belum memberi stimulasi mental pada anak-anak mereka. Hal ini disebabkan karena ibu-ibu yang masih remaja belum mempunyai kesiapan untuk menjadi ibu.

Perkembangan bahasa si anak sangat tergantung pada cara si ibu berbicara pada anaknya. Aspek kecerdasan non bahasa berkembang bila si ibu dapat memberikan permainan atau stimulan mental yang baik. Ibu remaja biasanya kurang mampu memberikan stimulan mental itu.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kedewasaan ibu baik secara fisik maupun mental sangat penting, karena hal itu akan berpengaruh terhadap perkembangan anak kelak dikemudian hari. Oleh sebab itulah maka sangat penting untuk memperhatikan umur pada anak yang akan menikah.

Meskipun batas umur perkawinan telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun dalam prakteknya masih banyak kita jumpai perkawinan pada usia muda atau di bawah umur. Padahal perkawinan yang sukses pasti membutuhkan kedewasaan tanggung jawab secara fisik maupun mental, untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga.

Peranan orang tua sangat besar artinya bagi perkembangan psikologis anak-anaknya, orang tua dengan anak akan mempengaruhi kepribadian anaknya dimasa dewasanya. Anak yang masih dalam proses perkembangan tersebut mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok terutama kebutuhan rasa aman, sayang dan kebutuhan rasa harga diri. Apabila kebutuhan-kabutuhan tersebut tidak terpenuhi akan mengakibatkan goncangan pada perkembangan anak. Masih banyak orang tua yang belum menyadari pentingnya keterlibatan mereka secara langsung dalam mengasuh anak. Tak jarang akibatnya merugikan perkembangan fisik dan mental anaknya sendiri.

Pada umumnya wanita yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda di Desa Sentul Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang tidak semua memiliki tingkat kedewasaan/kematangan yang ideal yang sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Mengingat keluarga adalah tempat pertama bagi tumbuh kembangnya anak sejak lahir hingga dewasa maka pola asuh anak dalam keluarga perlu disebarluaskan pada setiap keluarga.

Kepada pasangan usia muda tersebut seharusnya diberikan pembekalan yang memadai tentang norma-norma berkeluarga, adat istiadat, perilaku dan budaya malu serta rasa hormat, pemahaman agama.

Masih banyak orang tua yang belum menyadari pentingnya keterlibatan mereka secara langsung dalam mengasuh anak. Tak jarang akibatnya merugikan perkembangan fisik dan mental anaknya sendiri.

Kenyataan ini terjadi di Desa Sentul Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang. Di desa ini sebagian masyarakat melangsungkan perkawinan di usia muda sehingga tujuan dari perkawinan itu sendiri kurang disadari, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Antara dusun satu dengan dusun yang lainnya jaraknya berjauhan dan melewati perhutanan sehingga untuk mencapai daerah yang satu dengan daerah yang lainnya harus menggunakan kendaraan. Desa Sentul Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang terbagi menjadi 14 RT yang dikelompokkan menjadi 3 RW.

Mata pencaharian pada umumnya beragam, tetapi yang lebih dominan adalah sebagai pedagang. Adapun yang lainnya bermata pencaharian sebagai PNS, pedagang, tukang ojek dan kerja di pabrik hanyalah sebagian.

Desa Sentul Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang pada prakteknya masih banyak kita jumpai perkawinan pada usia muda atau di bawah umur.

Untuk lebih jelasnya di bawah ini adalah data yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda.

Tabel 1. Data yang melangsungkan perkawinan usia muda

No	Nama Pasangan Suami Istri	Umur Menikah	Pendidikan
1.	Suratman dan Nurhasanah	17 dan 15	SMP
2.	Eman dan Wulandari	18 dan 17	SMA
3.	Dedeng dan Neneng	18 dan 16	SMA
4.	Tarno dan Siti	16 dan 15	SMP
5.	Jajang dan Otih	16 dan 15	SMP

Penyebab terjadinya perkawinan di usia muda ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Rendahnya tingkat pendidikan mereka sangat mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti tentang hakekat dan tujuan perkawinan. Faktor ekonomi maupun lingkungan tempat mereka tinggal juga bisa menjadi penyebab terjadinya perkawinan di usia muda.

Selain itu perkawinan anak-anak juga biasanya terjadi untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah, karena orang sekitar di mana ia tinggal akan menganggap si gadis sebagai perawan tua.

Jika si anak belum juga mendapatkan jodohnya, maka orang tua harus ikut mambantu mencarikan jodoh untuk anaknya dengan catatan, jodoh yang dipilihnya juga disetujui anaknya.

Terjadinya perkawinan usia muda di desa Sentul Kecamatan Balaraja kabupaten Tangerang ini mempunyai dampak yang tidak baik bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda. Dampak dari perkawinan usia muda akan menimbulkan persoalan dalam rumah tangga, seperti pertengkaran, percekcokan bentrokan antara suami-istri. Emosi yang belum stabil, memungkinkan banyaknya pertengkaran dalam berumah-tangga. Di dalam rumah tangga pertengkaran atau bentrokan itu hal biasa, namun apabila berkelanjutan akan mengakibatkan suatu perceraian.

Masalah perceraian umumnya disebabkan karena masing-masing sudah tidak lagi memegang amanah sebagai istri atau suami, istri sudah tidak menghargai suami sebagai kepala rumah-tangga atau suami yang tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah-tangga. Apabila mereka mempertahankan ego masing-masing akibatnya adalah perceraian. Namun tidak mungkin dipungkiri bahwa tidak semua perkawinan di usia muda berdampak kurang baik bagi sebuah keluarga karena tidak sedikit dari mereka yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda dapat mempertahankan dan memelihara keutuhan keluarga sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri.

Selain uraian di atas, alasan pemilihan judul juga didasarkan pada hal-hal sebagai berikut: Perkawinan pada usia muda yang sangat menarik untuk dikaji karena pada usia muda masih banyak hal yang belum tentu mereka pahami mengenai pola kehidupan berumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Desa Sentul Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang masih ditemukan adanya praktek perkawinan di usia muda pada beberapa pasangan usia dini. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami tujuan dari perkawinan yang ada pada Undang-Undang Perkawinan di Indonesia khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

Identifikasi Masalah

Yaitu membahas permasalahan yang disajikan berdasarkan analisis dan kajian hukum mengenai Faktor - Faktor Pendorong Dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarga Pada Perkawinan Usia Muda.

Rumusan Masalah

Berdasarkan alasan-alasan di atas maka perlu dirumuskan permasalahan. Permasalahan tersebut adalah:

1. Faktor-faktor apa yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda di Desa Sentul Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang.

2. Apa dampak yang dialami oleh mereka yang melangsungkan perkawinan pada usia muda.

Kejahatan Perdagangan Wanita Dihubungkan Dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Studi Kasus Putusan Nomor : 1905 / PID.B / 2009 / PN. TNG).

renylousiana@gmail.com (Unknown) — Fri, 8 Jun 2012 06:07:00 -0700

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi dan informasi saat ini, tindak pidana perdagangan manusia atau human trafficking masih menjadi sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas dan disebut-sebut oleh masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan masa kini dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini terus menerus bekembang secara nasional maupun internasional. Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi maka semakin berkembang pula modus kejahatannya yang dalam beroperasinya sering dilakukan secara tertutup dan bergerak di luar hukum. Pelaku perdagangan orang (trafficker) pun dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas negara dengan cara kerja yang mematikan.

Perdagangan orang dapat mengambil korban dari siapapun, orang -orang dewasa dan anak -anak, laki -laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam situasi dan kondisi yang rentan. Modus yang digunakan dalam kejahatan ini sangat beragam dan juga memiliki aspek kerja yang rumit. Tidak ada negara yang kebal terhadap perdagangan manusia. Setiap tahunnya diperkirakan 600.000- 800.000 laki-laki, perempuan dan anak -anak diperdagangkan menyeberangi perbatasan -perbatasan internasional. Para korban dipaksa bekerja ditambang - tambang dan tempat buruh berupa rendah, di tanah pertanian sebagai pelayan rumah, sebagai prajurit di bawah umur dan dalam banyak bentuk perbudakan diluar kemauan mereka.[1]

Dalam era kemerdekaan yang demokratis dengan masyarakat yang religius dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, Bangsa Indonesia terus meningkatkan komitmennya untuk mensejahterakan kehidupan Bangsa melalui upaya-upaya yang diselenggarakan secara konsisten dan berkelanjutan dalam melindungi warga negaranya antara lain dari praktek-praktek perdagangan orang dan bentuk -bentuk eksploitasi lainnya.

Dimana melihat secara singkat hak azasi manusia sudah diuraikan secara lengkap pada ketentuan -ketentuan perundang -undangan, yaitu :

Hak Asasi Manusia : “Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikarunia akan dan hati nurani untk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan-an. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil dan serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi “(Pasal 3, Undang -undang no. 39/1999 tentang HAM).

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan prbadi, pikiran dan hati nuani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun” (Pasal 4, Undang -undang No. 39/1999 tentang HAM).

“Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba. Perbudakan atau perhambatan, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang” (Pasal 20, Undang -undang No. 39/1999 tentang HAM).

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ” (Pasal 65, Undang -undang No. 39/1999 tentang HAM).

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang -undang ini, peraturan perundangan lain, dan hukum internaisonal tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah tersebut meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain” (Pasal 71 dan 72, Undang -undang No. 39/1999 tentang HAM).

Dalam ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur tentang perdangan wanita dimana merupakan wujud dari kepedulian dari semua unsur pihak yang berwajib telah banyak melakukan tindakan hukum kepada para trafficker dan memproses mereka secara hukum serta mengajukannya ke Pengadilan. Namun pihak Kepolisian, Kejaksaan/ Advokat/Pengacara dan pengamat yang peduli terhadap masalah perdagangan orang mengeluhkan adanya kendala di bidang perundang-undnagan yang menyebabkan hukuman yang diberlakukan kepada trafficker tidak cukup berat dan tidak menimbulkan efek jera bagi mereka dilihat dari sudut korbannya, hampir sleuruh kasus yang ditemukan korbannya, hampir seluruh kasus yang ditemukan korbannya adalah perempuan dan anak -anak di bawah umur, termasuk bayi. Hanya sebagian kecil kasus yang menyangkut tenaga kerja Indonesia, yang korbannya juga laki -laki.

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulisan skripsi ini akan membahas atau mengkaji tentang Kejahatan Perdagangan Wanita Dihubungkan Dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Studi Kasus Putusan Nomor : 1905 / PID.B / 2009 / PN. TNG).

Rumusan Masalah

Dari sekilas uraian diatas maka penulis mengambil beberapa pokok permasalahan yang akan diuraikan lebih lanjut dalam penulisan ini, yaitu :

1. Bagaimana ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap perdagangan manusia khususnya pada wanita dihubungkan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia?

2. Bagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1905 / PID.B / 2009 / PN. TNG?

[1] www.elsam.or.id

Analisis Yuridis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004

renylousiana@gmail.com (Unknown) — Fri, 8 Jun 2012 06:04:00 -0700

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Rumah tanggga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga juga merupakan sendiri dasar dalam membina dan terwujudnya suatu Negara. Indonesia sebagai Negara yang berlandaskan Pancasila yang didukung oleh umat beragama mustahuil bisa terbentuk rumah tangga tanpa perkawinan. Karena perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga. Perkawinan merupakan aqad dengan upacara ijab qobul antara calon suami dan istri untuk hidup bersama sebagai pertalian suci (sacral), untuk menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga dalam memakmurkan bumi Allah SWT yang luas ini. Dengan perkawinan terpeliharalah kehormatan, keturunan, kesehatan jasmani dan rohani, jelaslah nasab seseorang.1

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (1) disebutkan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga menurut Pasal 5 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dikategorikan sebagai berikut : kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Sedangkan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan seksual meliputi : pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Stigmatisasi bahwa pemegang kendali dalam rumah tangga adalah suami juga merupakan dampak ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam lingkungan keluarga. Sehingga suami menganggap bahwa istri tidak perlu bekerja dan hanya bergantung kepada suami. Hal ini menjadikan suami dapat bertindak semena-mena terhadap istri. Tindakan semena-mena yang di maksud dalam hal ini adalah pemegang kendali keuangan adalah suami sedangkan istri hanya berhak menerima apa yang telah diberikan suami. Hal semacam ini kerap kali terjadi bahkan perlakuan semacam ini telah mengarah pada sebuah penelantaran terhadap istri dalam kehidupan rumah tangga.

Kekerasan yang dialami istri merupakan kekerasan yang tidak sewajarnya dilakukan oleh seorang suami, dimana seorang istri memiliki hak asasi untuk hidup bahagia. Kekerasan yang dilakukan suami kepada istri banyak bentuknya, yaitu kekerasan fisik, seperti menjambak, memukul, bahkan menendang, dan kekerasan seksualitas, hal ini mengakibatkan bekas luka pada tubuh seorang istri.

Untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini diharapkan dapat meminimalisir kekerasan yang sering dialami oleh istri. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, sehingga segala bentuk diskriminasi dihapus dan istri sebagai korban kekerasan terus mendapat perlindungan dari negara dan masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan. penyiksaan. perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perwujudan ketidakadilan yang disebabkan ketidakseimbangan dinamika hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang disebut ketidakadilan gender. Adapaun ketidakadilan gender termanifestasi dalam :

Pertama, terjadi marginalisasi (pemiskinan ekonomi terhadap kaum perempuan). Marginalisasi perempuan tidak saja terjadi di tempat pekerjaan, juga terjadi dalam rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan. Kedua, adanya stereotipe (pelabelan negatif) terhadap jenis kelamin tertentu. Dan akibat dari stereotipe itu terjadi diskriminasi serta berbagai ketidakadilan lainnya. Ketiga, adanya kekerasan (Violence) yaitu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan ini mencakup kekerasan fisik seperti pemerkosaan dan pemukulan, sampai kekerasan dalam bentuk halus seperti pelecehan dan penciptaan ketergantungan. Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat.2

Fakta-fakta tragis tersebut di atas merupakan betapa lemahnya perlindungan hukum dan sosial bagi kaum perempuan akibat kekerasan tersebut. Dengan sistem budaya patriarkal yang mensubordinatkan perempuan dalam semua fungsi dan posisinya, dan didukung dengan lemahnya perlindungan hukum, menjadikan posisi dan martabat perempuan di masyarakat sebagai kelompok yang rentan terhadap segala bentuk kekerasan.

Pelaksanaan Undang-Undang ini perlu didukung seluruh lapisan masyarakat. Saat ini lembaga selain atau diluar pemerintah yang sering menangani masalah korban kekerasan dan perduli terhadap masalah perempuan adalah LSM (lembaga Swadaya Masyarakat).

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dan penelantaran dalam rumah tangga, maka penulis memilih judul penelitian Analisis Yuridis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 (Studi Kasus Putusan Nomor : 509/Pid.Sus/2010/PN.Tng)“

B. Pokok Masalah

Dari sekilas uraian diatas maka penulis mengambil beberapa pokok permasalahan yang akan diuraikan lebih lanjut dalam penulisan ini, yaitu :

Bagaimana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dapat terjadi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004?

Bagaimana upaya hukum yang ditempuh oleh istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga ?

1 H.Bgd, M. Letter, Tuntutan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana, Angkasa Raya, Padang, 1985, hlm.7.

2 Mansour Fagih, 1996, Analisa Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 72-75.

Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan.

renylousiana@gmail.com (Unknown) — Fri, 8 Jun 2012 06:02:00 -0700

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi, aktivitas kehidupan manusia seakan tidak mengenal batas ruang dan waktu dimana dengan didukung oleh derasnya arus informasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, kualitas dan kuantitas kejahatan semakin meningkat dengan modus operandi yang lebih bervariasi dan canggih serta sulit pembuktiannya mulai dari kejahatan yang bersifat konvensional, kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih sampai pada kejahatan yang aktivitasnya lintas negara (kejahatan transnasional).

Situasi dan kondisi tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi Polri sebagai institusi yang dipercaya masyarakat dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Terkait dengan hal tersebut berbagai pola perpolisian terus dikembangkan, hingga diharapkan mampu menekan terjadinya setiap permasalahan kehidupan mayarakat agar tidak terjadi kejahatan atau gangguan kamtibmas lainnya.[1]

Kepolisian Republik Indonesia mengemban dua tugas pokok antara lain Tugas Preventif dan Tugas Represif. Tugas Preventif dilakukan berupa patroli-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, mengadakan tanya jawab dengan orang lewat, termasuk usaha pencegahan kejahatan atau pelaksanaan tugas preventif, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Sedangkan tugas represif dilakukan dengan menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil curian, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan ke tangan kejaksaan yang kelak akan meneruskannya ke Pengadilan.[2]

Dari kesemua penjabaran tugas Kepolisian diatas, tugas Kepolisian yang dinilai paling efektif untuk menanggulangi terjadinya kejahatan dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak pidana adalah tugas preventif karena tugas yang luas hampir tanpa Batas; dirumuskan dengan kata-kata berbuat apa saja boleh asal keamanan terpelihara dan asal tidak melanggar hukum itu sendiri. Preventif itu dilakukan dengan 4 kegiatan pokok; mengatur, menjaga, mengawal dan patroli (TURJAWALI). Patroli merupakan kegiatan yang dominan dilakukan, karena berfungsi untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi gangguan Kamtibmas/pelanggaran Hukum dalam rangka upaya memelihara/meningkatkan tertib hukum dan upaya membina ketentraman masyarakat guna mewujudkan/menjamin Kamtibmas.

Setiap wilayah mempunyai keadaan sosial, budaya dan kultur yang berbeda, hal itu menyebabkan kejahatan disatu tempat berbeda dengan tempat lainnya, kejahatan dikota Medan belum tentu sama cara, dan penyebab yang melatarbelakangi bila dibandingkan dengan kota Jakarta, Masyarakat senantiasa berproses, dan kejahatan senantiasa mengiringi proses tersebut, sehingga diperlukan pengetahuan untuk mempelajari kejahatan tersebut, mulai dari pengetahuan tentang pelaku, sebabsebab pelaku tersebut melakukan kejahatan, sampai dengan melakukan kejahatannya. Pengetahuan itupun telah dipergunakan oleh P.Topinand (1879), seorang antropologi Perancis. Sebelumnya ia menggunakan istilah antropologi kriminal dan kemudian menggunakan istilah kriminologi. Kriminologi berasal dari kata Crimen yang berarti kejahatan dan Logos berarti ilmu/pengetahuan. Jadi Kriminologi berarti ilmu/pengetahuan tentang kejahatan.[3] Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat disatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan segera diketahui, dan mudah menanggulangi kejahatan diwilayah tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dan merasakan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi dirinya. Disamping itu kita juga harus menyadari dan mengakui bahwa masyarakat juga harus turut berperan serta aktif untuk menciptakan keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat.

Pada daerah tertentu seperti daerah lampu merah, tempat hiburan dan tempat rawan kejahatan lainnya merupakan sasaran utama bagi petugas patroli polisi tersebut. Fungsi patroli di dalam kepolisian diemban oleh Satuan Samapta, Satuan Lalu Lintas, dan Satuan Pam Obsus, satuan-satuan tersebut bertanggung jawab terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban baik dijalan, disekolah, kantorkantor, objek pemerintahan, dan tempat umum lainnya.

Patroli, pengaturan, penjagaan dan pengawalan serta pelayanan masyarakat adalah tugas-tugas essensial dalam tindakan perventif, yang sasaran utamanya adalah menghilangkan atau sekurang-kurangnya meminimalisir bertemunya niat dan kesempatan terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Satuan Samapta yang bertugas 24 jam merupakan divisi terbesar dalam kesatuannya baik diIndonesia maupun didunia,[4] Satuan Lalu Lintas yang bertugas dalam lingkup lalu lintas, dan Sat Pam Obsus yang bertugas melindungi objek-objek khusus adalah merupakan satuan-satuan yang dengan cara hampir sama dalam pelaksanaannya memiliki fungsi patroli. Ketiganya mengemban tanggung jawab berat yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan operasi rutin kepolisian maka tugas patroli diarahkan dan digunakan untuk menekan jumlah terjadinya kejahatan yang dikaitkan analisa anatomi kejahatan yang meliputi antara lain jam rawan, tempat rawan, dan cara melakukan kejahatan yang sangat efektif mampu mencegah kejahatan dan menghadirkan ketertiban umum, yang merupakan syarat mutlak peningkatan kualitas hidup dan ketentraman masyarakat.[5] Kemudian bila nantinya dengan Keputusan Kepala Satuan berdasarkan saran dan perkiraan staf maka diadakan operasi khusus.

Dari uraian fakta tersebut diatas mendorong penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara untuk meneliti dan menulis skripsi perihal “Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan.

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk patroli yang dilaksanakan oleh aparat kepolisian sebagai salah satu usaha dalam penanggulangan tindak kejahatan

2. Sejauhmanakah peranan dan tanggung jawab POLRI dalam menanggulangi suatu tindak kejahatan

3. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi POLRI dalam melakukan fungsi patroli dimasyarakat.

[1] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, hal 1.

[2] Gerson W. Bawengan, Masalah kejahatan dengan sebab-akibat, Jakarta;Pradya Paramita, 1977, hal.124

[3] Topo Santoso, Kriminologi, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hal 9

[4] www.polri.go.id, Samapta Bhayangkara, akses tanggal 15 September 2007

`[5] David H. Bayley, Police for The Future, disadur oleh Kunarto, Cipta Manunggal, Jakarta, 1998, hal 2

Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kepabeanan

renylousiana@gmail.com (Unknown) — Sun, 23 Oct 2011 20:34:00 -0700

Perbuatan pemalsuan tergolong perbuatan kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas surat seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya keaslian atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas surat tersebut adalah benar atau asli. Perbuatan menyerahkan Pemberitahuan Pabean atau Dokumen Pelengkap Pabean yang berupa surat atau dokumen yang palsu atau dipalsukan ini dipandang sebagai suatu kejahaan yang dapat merugikan negara sebab dokumen-dokumen yang diserahkan tersebut berbeda kualitasnya dengan dokumen yang semestinya. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang ini dan Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean misalnya Invoice, Bill of Lading, Packing List dan Manifest. Sedangkan surat dalam pengertian umum dari rumusan pasal 263 ayat (1) KUHP adalah adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya.
Dokumen-dokumen yang dimaksud adalah dokumen dalam bentuk surat pada umumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana. Sehingga dokumen yang dimaksud dalam Pasal 103 huruf (a) Undang-Undang Kepabeanan tidak bisa dipisahkan dengan pengertian surat yang dimaksud dalam pasal 263 KUH Pidana meskipun ketentuan pidananya berbeda. Dari beberapa pengertian tadi, maka pemberitahuan Pabean dan Dokumen Pelengkap Pabean termasuk dalam pengertian surat sebagaimana diatur dalam ketentuan tindak pidana Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana sebab bentuk-bentuk dari dokumen ini adalah tertulis dan menggunakan media kertas.
Bentuk-bentuk surat dapat berupa akta, keputusan pejabat, keterangan ahli, wasiat, nota, faktur dan lain-lain yang pada umumnya dibuat untuk suatu kepentingan baik pribadi, organisasi maupun masyarakat. Pemberitahuan Pabean dan Dokumen Pelengkap Pabean bisa dianggap juga sebagai suatu surat sebab dokumen tersebut memang pada kenyataannya berupa surat yang berisi informasi sesuatu hal yang berkaitan dengan importasi suatu barang..
Menurut ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), surat dipandang sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut hukum. Hal mana dijelaskan lebih jauh dalam Pasal 187 KUHAP, sebagai berikut :
Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :
1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang kuat dan tegas tentang keterangan itu.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau seseatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daipadanya.
4. Surat lainnya yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Apabila terjadi pembuatan suatu surat palsu atau memalsukan surat yakni mengubah suatu surat yang semula sudah ada menjadi lain dari maksud yang sebenarnya dengan tujuan untuk menguntungkan diri si pelaku atau setidak-tidaknya dapat mendatangkan kerugian kepada orang lain atau kelompok atau negara, maka perbuatan tersebutlah yang kita kenal sebagai tindak pidana pemalsuan surat. Begitu pula jika menyerahkan surat berupa dokumen pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan termasuk pula sebagai suatu tindak pidana dibidang kepabeanan pemalsuan dokumen kepabeanan yang tentu saja berakibat merugikan penerimaan negara.
Berdasarkan pengertian diatas, surat harus ditujukan kepada sesuatu hal atau peristiwa. Disini diadakan pembatasan yang berdasarkan sifatnya harus mempunyai kekuatan pembuktian. Dalam hal ini tidak terbatas hanya pada kekuatan pembuktian dimuka hakim, tetapi juga kekuatan pembuktian berdasarkan peraturan administratif diantara lingkungan pemerintahan.
Dalam menyelesaikan kasus-kasus pemalsuan Pemberitahuan Pabean dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean lainnya pada dasarnya adalah sama dengan penyelesaian perkara-perkara pidana biasa lainnya, yaitu diperlukannya proses pembuktian. Seperti halnya pembuktian dalam perkara-perkara pidana lainnya, yakni bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana, maka didalam kasus pemalsuan Pemberitahuan Pabean dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean pun setidak-tidaknya diperlukan dua tahap pembuktian. Pertama membuktikan tentang adanya perbuatan penyerahan Pemberitahuan Pabean dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean atau memberikan keterangan lisan atau tertulis yang palsu atau dipalsukan untuk pemenuhan Kewajiban Pabean, dan kedua membuktikan bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana menyerahkan atau pembuat dokumen palsu tersebut.

Berlakunya hukum pidana menurut waktu:

renylousiana@gmail.com (Unknown) — Thu, 20 Oct 2011 05:38:00 -0700

1) Asas Legalitas, terkandung dalam pasal 1 ayat (1) KUHP.

Hukum pidana harus bersumber pada undang-undang, artinya pemidanaan harus berdasarkan undang-undang.

Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut berisi dua hal :

1. suatu tindak pidana/delik harus dirumuskan didalam peraturan undang-undang;

hal ini berakibat bahwa perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam undang-undang tidak dapat disebut sebagai delik dan tidak dapat dipidana; jadi sesuai asas tersebut, hukum yang tidak tertulis tidak dapat diterapkan; tetapi ada pengecualian untuk hukum pidana adat yang tidak tertulis, yang masih juga harus diperhatikan UU No. 1/Drt/1951. ada konsekuensi lain, yaitu ada pendapat bahwa dalam pidana terdapat larangan penggunaan analogi, yaitu membuat perbuatan yang tidak tercantum secara tegas dalam undang-undang tetapi ada kemiripannya, dijadikan/dianggap sebagai tindak pidana/delik. Tentang analogi akan dibicarakan dibawah.

1. peraturan undang-undang itu harus ada sebelum tindak pidana/delik terjadi. Hal ini berarti, bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi hukuman jika perbuatannya itu telah ada/telah disebut didalam KUHP. Jadi menurut pasal 1 ayat (1) Jika orang dituduh melakukan sesuatu kejahatan, akan tetapi kemudian terbukti, bahwa perbuatannya itu tidak terdapat dalam KUHP, maka si tersangka tadi dibebaskan dari tuduhannya tersebut, dan dia tidak dijatuhi hukuman.

Hal ini oleh anselm von feuerbach dirumuskan sbg berikut :

“Nulla poena sine lege

Nulla poena sine crimine

Nullum Crimen sine poena legali”
“Tidak ada hukuman, kalau tidak ada undang-undang,
Tidak ada hukuman, kalau tidak ada kejahatan,
Tidak ada kejahatan, kalau tidak ada hukuman, yang berdasarkan undang-undang.”
Dari pasal 1 ayat (1) ini dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa :
1. hukum pidana itu mencegah adanya penjatuhan hukuman secara sewenang-wenang oleh pengadilan(hakim).
2. dapat dicapai kepastian hukum.
3. hukum pidana itu bersumber pada hukum tertulis.

2) Asas tidak berlaku Surut, ditentukan dalam pasal 1 ayat 2 KUHP (pengecualian pasal 1 KUHP).
Ketentuan pidana dalam undang-undang tidak boleh berlaku surut (strafrecht heeftgeen terugwerkende kracht). Seandainya seseorang melakukan suatu tindak pidana yang baru kemudian hari terhadap tindakan yang serupa diancam dengan pidana, pelaku tdk dapat dipidana atas ketentuan yang baru itu. Hal ini untuk menjamin warga negara dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa.
Asas ini merupakan asas fundamental dalam negara hukum walaupun tidak dicantumkan dalam undang-undang dasar, sehingga pembentuk undang-undang tidak dengan gegabah menyimpang dari asa tersebut.
Peraturan yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 KUHP dikecualikan oleh pasal 1 ayat (2) KUHP yang berbunyi : “Apabila ada perubahan peraturan perundangan sesudah perbuatan itu dilakukan, maka haruslah dipakai aturan yang ringan bagi tersangka.”

3) Asas larangan penggunaan analogi
Larangan penggunaan analogi, yaitu untuk membuat perbuatan yang tidak tercantum secara tegas dalam undang-undang tetapi ada kemiripannya, dijadikan/dianggap sebagai tindak pidana/delik. Dapat pula analogi terjadi bilamana menganggap bahwa suatu peraturan hukum tertentu juga meliputi suatu hal yang nbanyak kemiripannya/kesamaannya yang telah diatur, padahal semula tidak demikian.
Analogi biasanya terjadi dalam hal-hal ada sesuatu yang pada saat pembuatan suatu peraturan hukum sesuatu yang baru itu tidak terpikirkan/tidak mungkin dikenal oleh pembuat undang-undang padsa zaman ini.contoh, pencurian aliran listrik. Aliran listrik dianalogikan sebagai barang. Analogi berkaitan erat dengan masalah penafsiran / interpelasi. Hal ini analogi berdasarkan kenyataan bahwa suatu undang-undang tertulis dan bersifat statis masih perlu ditafsirkan dalam pemberlakuannya, terutama oleh hakim pada waktu menerapkannya. Tujuan menafsirkan adlah untuk mencari arti yang sebenarnya dari putusan kehendak para pembentuk undang-undang yang menuangkan kedalam rumusan-rumusan yang tertulis dalam undang-undang.

Berlakunya hukum pidana menurut tempat dan orang
1) Asas Teritorialitas (pasal 2 KUHP)
Yang paling pokok dalam asas ini dalam hubungannya dg berlakunya undang-undang hukum pidana dapat pula yang diutamakan ialah batas-batas teritorial dimana undang-undang hukum pidana tersebut berlaku.tolak pangkal dari pemikiran untuk penerapan asas teritorial ialah bahwa diwilayah indonesia, hukum pidana indonesia mengikat bagi siapa saja(penduduk/bukan penduduk) . dasarnya ialah bahwa setiap negara yang berdaulat wajib memelihara sendiri ketertiban hukum dalam wilayahnya.
2) asas personalitas (Nasional aktif)
Dasar dari asas ini ialah bahwa setiap negara yang berdaulat wajib sejauh mungkin mengatur sendiri warganya.
3) Asas perlindungan (Nasional Pasif)
Tolak pangkal pemikiran dari asas perlindungan adalah bahwa setiap negara yang berdaulat wajib melindungi kepentingan hukumny

materi referensi:

salam ikan..piiss..

I. Pendahuluan
Tindak pidana kepabeanan di Indonesia masih terbilang tinggi, baik frekwensi maupun nilai kerugian negaranya. Selama tahun 2005 dan tahun berjalan 2006, jumlah penangkapan dari hasil pengawasan di kawasan pabean masing-masing 164 dan 118 dengan kerugian negara masing-masing Rp11,6M dan Rp20,2M. Sedangkan data tangkapan dari hasil patroli laut Ditjen Bea dan Cukai untuk tahun 2005 dan tahun berjalan 2006 masing-masing 128 dan 89 kali penangkapan dengan nilai kerugian negara ditaksir Rp10,9M dan Rp4,8M. Untuk rincian dan jelasnya lihat table 1,2,3 dan 4. Dapat diduga bahwa tindak pidana kepabeanan yang tidak diketahui atau tidak tertangkap jauh lebih besar lagi.
Berdasarkan Undang-undang No.10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Keputusan Presiden No. 109 tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No.23/2004 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 302/KMK.01/2004, tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah :
• Pelayanan dan Pengawasan lalu lintas barang masuk dan keluar wilayah Republik Indonesia;
• Pemungutan Penerimaan Negara berupa Bea Masuk (dan Cukai).
Fungsi pelayanan adalah tugas DJBC untuk menjamin kelancaran arus barang dan dokumen dengan efisien dan efektif, tidak ada ekonomi biaya tinggi, mendorong peningkatan perdagangan dan daya saing. Fungsi pengawasan terutama pengawasan lalu lintas barang dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat dari upaya-upaya memasukkan barang yang dapat merusak kesehatan dan meresahkan masyarakat, merugikan konsumen, dan membahayakan keamanan negara. Pengawasan juga mengandung makna tugas pemerintah yang dalam hal ini DJBC untuk melindungi industri dalam negeri dari masuknya barang-barang ilegal dan dumping, serta tugas untuk melancarkan ekspor Indonesia, dan mencegah ekspor ilegal baik fisik ataupun hanya dokumen. Fungsi pemungutan adalah untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari Bea Masuk & PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor), serta mencegah kebocoran penerimaan negara, agar target yang sudah ditetapkan APBN tercapai.
Dengan demikian jelas betapa besar dan berat tugas dan tanggungjawab DJBC, khususnya dalam mencegah dan menindak tegas pelanggaran dan tindak pidana kepabeanan yang dapat menimbulkan kerugian negara dalam arti luas, yaitu finansial, keamanan, kesehatan, gangguan perdagangan dan industri/investasi dalam negeri, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
II. Tindak Pidana Kepabeanan
Dilihat dari penggolongan delik pidana, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 membagi secara jelas perumusan tindak pidana menjadi dua, yaitu pelanggaran dan Tindak Pidana (Kejahatan) Kepabeanan. Lebih spesifik lagi Tindak Pidana Kepabeanan dirinci menjadi Tindak Pidana Penyelundupan sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 dan Tindak Pidana Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103. Tindak pidana lain yang dapat disamakan dengan Tindak Pidana umum dapat dilihat dalam pasal 104 sampai dengan pasal 109.
1. Pelanggaran
Undang-Undang Kepabeanan tidak memberi batasan atau pengertian tentang pelanggaran namun dari ketentuan pada beberapa pasal yang ada telah menegaskan beberapa kewajiban yang harus ditaati oleh Pengguna Jasa Kepabeanan, mulai dari Pengangkut, Importir, Eksportir, Pengusaha Gudang Berikat atau ‘barang siapa’ yang secara hukum kepabeanan diwajibkan melakukan sesuatu untuk memenuhi kewajiban pabean. Pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban kepabeanan tersebutlah yang secara umum diterima sebagai pelanggaran dengan penegasan sanksi yang akan diberikan terhadap pelanggaran kewajiban kepabeanan tersebut.
Beberapa pasal mengatur kewajiban tersebut seperti kewajiban Pengangkut yang diatur dalam pasal 7, pasal 11, pasal 90, dan pasal 92, kewajiban importir pada pasal 8 dan pasal 9, kewajiban Eksportir pada pasal 10, kewajiban Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat pada pasal 43, pasal 44 dan pasal 45, serta beberapa kewajiban Pengguna Jasa Kepabeanan lainnya.
Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut pada dasarnya diatur dalam pasal 82 yang mempertegas sanksi yang wajib dibayar sesuai dengan tingkat kesalahannya. Pengaturan tersebut ditujukan untuk menguji kepatuhan para pengguna jasa sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam menyelesaikan kewajiban pabean dan membayar kewajiban Bea Masuk dan pungutan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Pengaturan ini menganut azas yang lazim dikenal dengan strict compliance rule dimana setiap pasal mengatur secara tegas kewajiban dan sanksi yang timbul akibat ketidakpatuhan.
2. Tindak Pidana Penyelundupan
Pasal 102 UU Nomor 10 Tahun 1995 menyebutkan bahwa “barangsiapa yang mengimpor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
Kemudian, penjelasan pasal ini menambahkan bahwa “yang dimaksud dengan tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang ini adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang ini”.
Pasal dan penjelasan ini menimbulkan perdebatan tentang pengertian penyelundupan karena telah terjadi perbedaan penafsiran yang cukup mendasar, baik oleh Pengguna Jasa maupun oleh masyarakat. Pengertian penyelundupan dalam pasal ini bersifat membatasi sehingga oleh banyak pihak dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan. Hal ini terjadi karena di sebahagian masyarakat telah memberikan pengertian yang sangat luas terhadap penyelundupan. Masyarakat menilai bahwa setiap pelanggaran kepabeanan merupakan tindak pidana penyelundupan, sementara dalam international best practices in customs matters secara spesifik membedakan antara penyelundupan (smuggling) dengan tindak pelanggaran lainnya yang lazim disebut sebagai Customs Fraud.
Bahkan sebagian besar anggota masyarakat telah mencampur-adukkan pengertian penyelundupan ini, tidak saja dalam bidang ekspor dan impor, bahkan kesalahan dalam pengiriman perdagangan antar pulau pun dimasukkan dalam pengertian penyelundupan.
Pembedaan pengertian antara penyelundupan dengan pelanggaran pabean lainnya ini menimbulkan pula pembedaan hukuman yang secara tegas dimana setiap kasus penyelundupan dipidana dengan pidana penjara, sementara pelanggaran kepabeanan diselesaikan dengan pemberian sanksi yang tegas sesuai dengan azas strict compliance rule yang telah lazim dilaksanakan.
Dalam praktek kepabeanan internasional, pembedaan tersebut merupakan hal yang sudah baku sehingga secara tegas dalam penjelasan Undang-Undang ini dinyatakan sebagai salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam pembentukannya.
3. Tindak Pidana Kepabeanan Lainnya
Disamping pidana pelanggaran dan penyelundupan, tindak pidana di bidang kepabeanan juga terdapat dalam pasal 103, pasal 104, pasal 105, pasal 106, pasal 107, pasal 108, dan pasal 109.
Pasal 103 juga merupakan pasal yang mengatur Pidana Kepabeanan, dimana tindak pidana kepabeanan dalam pasal ini meliputi :
a. Menyerahkan pemberitahuan pabean dan atau dokumen pelengkap pabean dan atau memberikan keterangan lisan atau tertulis PALSU yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean.
b. Mengeluarkan barang impor dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran Bea Masuk dan atau pungutan negara lainnya dalam rangka impor,
c. Membuat, menyimpan, atau turut serta dalam penambahan data palsu ke dalam buku atau catatan, atau
d. Menimbun, menyimpan dan sebagainya barang impor yang berasal dari tindak pidana penyelundupan.
Dari keempat jenis tindak pidana kepabeanan ini secara jelas dapat terlihat mengatur khusus pelanggaran atas kewajiban kepabeanan yang sangat berbeda dengan Pasal-pasal pelanggaran.
Butir a, misalnya, menegaskan adanya kesengajaan menyerahkan dokumen palsu yang secara umum sebenarnya juga diatur dalam pasal-pasal pemalsuan yang ada dalam hukum pidana.
Demikian juga pasal-pasal lainnya dimana secara umum sebenarnya juga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) namun secara tegas diatur kembali dalam undang-undang ini sebagai penegasan bahwa Undang-undang Kepabeanan ini merupakan suatu “Lex Specialis derogate lege generalii”. Bahkan secara tegas Prof. Romli Atmasasmita SH. LLM, menyatakan bahwa undang-undang ini merupakan suatu hukum yang lebih spesifik sebagai “lex specialis” yang sistematik karena hukum kepabeanan ini telah :
a. Mengadop sendiri pasal-pasal pidana umum sebagai pasal pidana kepabeanan.
b. Mengatur sendiri hukum acaranya, walau tidak seluruhnya, sebagaimana diatur dalam pasal 112, dan
c. Menentukan sendiri kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai sebagai penyidik yang absah berdasarkan pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Perlu pula dicermati bahwa UU ini sangat memperhatikan aspek kepentingan penerimaan negara sehingga jika kasus pidana kepabeanan terjadi, kendati sudah dalam taraf penuntutan, Menteri Keuangan masih dapat meminta penghentian kasus penyidikan sepanjang tersangka melunasi bea-bea yang seharusnya dibayar sesuai pasal 113.
III. Pasal-Pasal Delik Pidana Kepabeanan Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, semua ketentuan yang menyangkut masalah Ketentuan Pidana telah diatur pada Bab XIV, mulai dari pasal 102 sampai dengan pasal 111 sebagai berikut :
A. Pasal 102 menguraikan mengenai tindak pidana penyelundupan, yaitu:
“Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.
Pada Penjelasan Pasal 102 dijelaskan bahwa :
Undang-undang ini telah mengatur atau menetapkan tata cara atau kewajiban yang harus dipenuhi apabila seorang mengimpor atau mengekspor barang. Dalam hal seseorang mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang ini diancam dengan pidana berdasarkan pasal ini dengan hukuman akumulatif berupa pidana penjara dan denda.
Yang dimaksud dengan tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur sebagaimana telah ditetapkan undang-undang ini. Dengan demikian, apabila seseorang mengimpor atau mengekspor barang yang telah mengindahkan ketentuan undang-undang ini, walaupun tidak sepenuhnya, tidak termasuk perbuatan yang dapat dipidanakan berdasarkan pasal ini.
B. Pada pasal 103 diuraikan mengenai Tindak Pidana Kepabenan lainnya, yaitu :
“Barangsiapa yang :
a. Menyerahkan Pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean dan/atau memberikan keterangan lisan atau tertulis yang palsu atau dipalsukan yang digunakan untuk pemenuhan Kewajiban Pabean;
b. Mengeluarkan barang impor dari Kawasan pabean atau dari Tempat Penimbunan Berikat, tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dengan maksud untuk mengelakkan pembayaran Bea Masuk dan/atau pungutan negara lainnya dalam rangka impor.
c. Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam penambahan data palsu ke dalam buku atau catatan; atau
d. Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102.
Dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
C. Pasal 104 juga mengatur Tindak Pidana Kepabeanan lainnya, yaitu :
“Barangsiapa yang :
a. Menyangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102;
b. Memusnahkan, mengubah, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut undang-undang ini harus disimpan;
c. Menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari Pemberitahuan Pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan; atau
d. Menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan Pemberitahuan Pabean menurut undang-undang ini,
Dipidanakan dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”
D. Pada Pasal 105 juga diatur bahwa :
“Barangsiapa yang :
a. Membongkar barang impor di tempat lain dari tempat yang ditentukan menurut undang-undang ini;
b. Tanpa izin membuka, melepas atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat Bea dan Cukai,
Dipidanakan dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah).”
E. Pada pasal 106 diatur pula bahwa :
“Importir, eksportir, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, atau pengusaha pengangkutan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 50, atau Pasal 51 dan perbuatan tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp125.000.000.00 (seratus dua puluh lima juta rupiah)
F. Sedangkan pada pasal 107 diatur bahwa :
“Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yang melakukan pengurusan Pemberitahuan Pabean atau kuasa yang diterimanya dari importir atau eksportir, apabila melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang ini, ancaman pidana tersebut berlaku juga terhadapnya.”
G. Pada Pasal 108 ayat (4) diatur bahwa :
“(4) Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.”
IV. Pasal-Pasal Delik Pidana Kepabeanan Pada Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
Pemerintah dalam hal ini diwakili Menteri Keuangan sedang mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang sampai dengan saat ini masih dalam proses pembahasan yang mendalam di DPR RI.
Yang terkait dengan masalah Tindak Pidana Kepabeanan maka substansi perubahan yang paling mendasar adalah mengenai perluasan dan penajaman delik-delik pidana di bidang kepabeanan serta pemberatan sanksi atas tindak pidana tersebut berupa pemberatan pidana penjara dan pidana denda.
Beberapa usul perubahan pasal pada Bab XIV yang terkait secara langsung dengan masalah Tindak Pidana Kepabeanan adalah sebagai berikut :
A. Pasal 102 yang memberikan penjelasan secara detail mengenai tindak pidana penyelundupan di bidang impor
Setiap orang yang :
a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2)
b. Membongkar barang impor di luar Kawasan Pabean atau tempat lain tanpa izin Kepala Kantor Pabean
c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (3)
d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan
e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum
f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan Kewajiban Pabeannya dari Kawasan Pabean atau dari Tempat Penimbunan Berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini.
g. Mengangkut barang impor dari Tempat Penimbunan Sementara atau Tempat Penimbunan Berikat yang tidak sampai ke Kantor Pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
h. Dengan sengaja memberitahukan salah tentang jenis dan/atau jumlah barang impor dalam Pemberitahuan Pabean.
Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah).”
B. Pasal 102A yang memberikan penjelasan secara detail mengenai tindak pidana Penyelundupan di bidang Ekspor.
Setiap orang yang :
a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan Pemberitahuan Pabean
b. Dengan sengaja memberitahukan salah tentang jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
c. Memuat barang ekspor di luar Kawasan Pabean tanpa izin Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
d. Membongkar barang ekspor di dalam Daerah Pabean tanpa izin Kepala Kantor Pabean; atau
e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat (1);
Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah).
C. Pasal 102B memberikan penjelasan mengenai tindak pidana Penyelundupan yang terkait dengan pengangkutan barang tertentu didalam Daerah Pabean (pengangkutan Antar Pulau).
Setiap Orang yang mengangkut Barang Tertentu yang tidak sampai ke Kantor Pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”
D. Pasal 103 juga dilakukan pemberatan sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai berikut :
Setiap orang yang :
a. Menyerahkan Pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan.
b. Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan;
c. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan Kewajiban Pabean; atau
d. Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102,
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah).”
E. Ditambahkan suatu delik pidana yang baru pada pasal 103A yaitu terhadap Orang yang mengakses sistem elektronik secara tidak sah :
(1) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang Kepabeanan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah).
(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah).”
F. Pada pasal 104 juga dilakukan pemberatan sanksi pidana dan pidana denda
Setiap orang yang :
a. Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B;
b. Memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut Undang-Undang ini harus disimpan;
c. Menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari Pemberitahuan Pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan; atau
d. Menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan Pemberitahuan Pabean menurut Undang-Undang ini;
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000.00 (tiga milyar rupiah)
A. Pada Pasal 105 secara substansi masih tetap sama, hanya dilakukan usul perubahan dalam pemberatan sanksi pidana penjara dan pidana denda :
Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat Bea dan Cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).
H. Pada Pasal 107 secara substansi masih tetap, hanya dilakukan pemberatan sanksi pidana denda, yaitu pada ayat (4) :
(4) Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000.00 (satu setengah milyar rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.”
V. Penutup
Tindak pidana kepabeanan diyakini masih tinggi di Indonesia. Perubahan/perbaikan UU No. 10/1995 tentang Kepabeaan di harapkan dapat membantu peningkatan mutu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab DJBC. Perbaikan ini akan berhasil sepanjang aparat di DJBC sendiri dan aparat penegak hukum lainnya juga bersungguh-sungguh membantu pelaksanaannya. Reformasi dalam bidang kepabeanan ini diharapkan akan menempatkan pelaksanaan kepabeanan di Indonesia sejajar dengan negara-negara lain yaitu lancar, bersih, murah, mudah, dan adil sesuai dengan prinsip good-governance.
DAFTAR PUSTAKA
Undang-undang No. 10/1995 tentang Kepabeanan
RUU tentang Perubahan UU No. 10/1995
Sumber-sumber DJBC.

HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA PASCA PERUBAHAN UUD 1945

renylousiana@gmail.com (Unknown) — Wed, 19 Oct 2011 08:13:00 -0700

Oleh: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

UUD 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang merupakan hasil kesepakatan seluruh rakyat Indonesia. Keberlakuan UUD 1945 berlandaskan pada legitimasi kedaulatan rakyat sehingga UUD 1945 merupakan hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, hasil-hasil perubahan UUD 1945 berimplikasi terhadap seluruh lapangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi perubahan tersebut meliputi hampir keseluruhan materi UUD 1945. Jika naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan, maka setelah empat kali mengalami perubahan materi muatan UUD 1945 mencakup 199 butir ketentuan.

UUD 1945 memuat baik cita-cita, dasar-dasar, serta prinsip-prinsip penyelenggaraan negara. Cita-cita pembentukan negara kita kenal dengan istilah tujuan nasional yang tertuang dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu (a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (b) memajukan kesejahteraan umum; (c) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (d) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Untuk mencapai cita-cita tersebut, UUD 1945 telah memberikan kerangka susunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Norma-norma dalam UUD 1945 tidak hanya mengatur kehidupan politik tetapi juga kehidupan ekonomi dan sosial. Hal itu karena para pendiri bangsa menghendaki bahwa rakyat Indonesia berdaulat secara penuh, bukan hanya kedaulatan politik. Maka UUD 1945 merupakan konstitusi politik, konstitusi ekonomi, konstitusi budaya, dan konstitusi sosial yang harus menjadi acuan dan landasan secara politik, ekonomi, dan sosial, baik oleh negara (state), masyarakat (civil society), ataupun pasar (market).
Keseluruhan kesepakatan yang menjadi materi konstitusi pada intinya me¬nyang¬kut prinsip pengaturan dan pembatasan kekuasaan negara guna mewujudkan tujuan nasional. Karena itu, menurut William G. Andrews, “Under consti¬tutionalism, two types of limitations impinge on govern¬ment. Power proscribe and procedures prescribed” . Konstitu¬sio¬nalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu: Pertama, hubungan antara pemerintahan dengan warga negara; dan Kedua, hubungan antara lem¬baga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain. Karena itu, biasanya, isi konstitusi dimak¬sudkan untuk mengatur mengenai tiga hal penting, yaitu: (a) me¬nen¬¬tukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara, (b) meng¬atur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lain, dan (c) mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara.
Dengan demikian, salah satu materi penting dan selalu ada dalam konstitusi adalah pengaturan tentang lembaga negara. Hal itu dapat dimengerti karena kekuasaan negara pada akhirnya diterjemahkan ke dalam tugas dan wewenang lembaga negara. Tercapai tidaknya tujuan bernegara berujung pada bagaimana lembaga-lembaga negara tersebut melaksanakan tugas dan wewenang konstitusionalnya serta hubungan antarlembaga negara. Pengaturan lembaga negara dan hubungan antarlembaga negara merefleksikan pilihan dasar-dasar kenegaraan yang dianut.

Trend Perubahan Kelembagaan Negara
Sejak dasawarsa 70-an abad ke-XX, muncul ge¬lombang liberalisasi politik, ekonomi dan kebudayaan besar-besaran di seluruh penjuru dunia. Di bidang politik, muncul gerakan demokratisasi dan hak asasi manusia yang sangat kuat di hampir seluruh dunia. Penggambaran yang menyeluruh dan komprehensif me¬ngenai hal ini dapat dibaca dalam tulisan Samuel Huntington dalam tulisannya “Will More Countries Become Democratic?” (1984). Dalam tulisan ini, Huntington menggambarkan adanya tiga gelombang besar demokrasi sejak revolusi Amerika Serikat tahun 1776. Gelombang pertama berlangsung sampai dengan tahun 1922 yang ditandai oleh peristiwa-peristiwa besar di Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, dan Italia. Setelah itu, gerakan demokratisasi meng¬alami backlash dengan munculnya fasisme, totali¬tarianisme, dan stalinisme terutama di Jerman (Hitler), Italia (Musolini), dan Rusia (Stalin).
Gelombang kedua terjadi sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, fasisme dan totalitarianisme berhasil dihancurkan, pada saat yang sama muncul pula gelombang dekolonisasi besar-besaran, menumbang imperialisme dan kolonialisme. Karena itu, di¬katakan bahwa Perang Dunia II berakhir bukan hanya dengan kemenangan negara pemenangnya sendiri, melainkan dimenangkan oleh ide demokrasi, baik di negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua itu sen¬diri maupun di negara-negara yang kalah perang dan semua negara bekas jajahan di seluruh dunia, terutama di benua Asia dan Afrika. Namun, gelombang kedua ini mulai terhambat laju perkembangannya sejak tahun 1958 dengan munculnya fenomena rezim bureaucratic authoritarianism di mana-mana di seluruh dunia. Backlash kedua ini timbul karena dinamika internal yang terjadi di masing-masing negara yang baru mer¬de¬ka yang memerlukan konsolidasi kekuasaan yang ter¬sentralisasi dan terkonsentrasi di pusat-pusat ke¬kua¬saan negara.
Gejala otoritarianisme itu berlangsung beberapa dasawarsa, sebelum akhirnya ditembus oleh munculnya gelombang demokrasi ketiga, terutama sejak tahun 1974, yaitu dengan munculnya gelombang gerakan pro demokrasi di Eropa Selatan seperti di Yunani, Spanyol, dan Portugal, dilanjutkan oleh negara-negara Amerika Latin seperti di Brazil dan Argentina. Gelombang ketiga ini berlangsung pula di Asia, seperti di Filipina, Korea Selatan, Thailand, Burma, dan Indonesia. Terakhir, puncaknya gelombang demokrasi melanda pula negara-negara Eropa Timur dan Uni Soviet yang kemudian ber¬ubah dari rezim komunis menjadi demokrasi.
Sementara itu, gelombang perubahan di bidang ekonomi juga berlangsung sangat cepat sejak tahun 1970-an. Penggambaran mengenai terjadinya Mega Trends seperti yang ditulis oleh John Naisbitt dan Patricia Aburdene memperlihatkan dengan jelas bagaimana di seluruh dunia, negara-negara inter¬ven¬sionist di seluruh dunia dipaksa oleh keadaan untuk mengurangi campur tangannya dalam urusan-urusan bisnis. Sejak tahun 1970, terjadi gelombang privatisasi, deregulasi, dan debirokratisasi besar-besaran di Ing¬gris, di Perancis, di Jerman, di Jepang, dan di Amerika Serikat. Bahkan hampir semua negara di dunia dipaksa oleh keadaan untuk mengadakan privatisasi terhadap badan usaha yang sebelumnya dimiliki dan dikelola oleh negara.
Di bidang kebudayaan, yang terjadi juga serupa dengan gelombang perubahan di bidang politik dan ekonomi. Dengan semakin meningkatnya perkem¬bangan teknologi transportasi, komunikasi, tele¬ko¬mu¬ni¬¬kasi, dan informasi, dunia semakin berubah menjadi satu, dan semua aspek kehidupan mengalami proses globalisasi. Cara berpikir umat manusia dipaksa oleh ke¬adaan mengarah kepada sistem nilai yang serupa. Bahkan, dalam persoalan selera musik, selera, ma¬kanan, dan selera berpakaianpun terjadi proses penye¬ra¬gaman dan hubungan saling pengaruh mem¬penga¬ruhi antar negara. Sementara itu, sebagai respons ter¬hadap gejala penyeragaman itu, timbul pula fenomea perlawanan budaya dari berbagai tradisi lokal di setiap negara, sehingga muncul gelombang yang saling ber¬sitegang satu sama lain, antara globalisasi versus lokalisasi, sehingga secara berseloroh melahirkan istilah baru yang dikenal dengan glokalisasi.
Perubahan-perubahan itu, pada pokoknya, me¬nun¬tut respons yang lebih adaptif dari organisasi negara dan pemerintahan. Semakin demokratis dan berorientasi pasar suatu negara, semakin organisasi ne¬gara itu harus mengurangi perannya dan membatasi diri untuk tidak mencampuri dinamika urusan masya¬rakat dan pasar yang mempunyai mekanisme kerjanya sendiri. Dengan perkataan lain, konsepsi negara kese¬jah¬teraan (welfare state) yang sebelumnya meng¬ideal¬kan perluasan tanggungjawab negara ke dalam urusan-urusan masyarakat dan pasar, pada masa kini dituntut untuk melakukan liberalisasi dengan mengurangi peran un¬tuk menjamin efisiensi dan efektifitas pelayanan umum yang lebih memenuhi harapan rakyat.
Jika dibandingkan dengan kecenderungan se¬lama abad ke-20, dan terutama sesudah Perang Dunia Kedua, ketika gagasan welfare state atau negara kesejahteraan sedang tumbuh sangat populer di dunia, hal ini jelas bertolak belakang. Sebagai akibat kelemahan-kelemahan paham liberalisme dan kapi¬talis¬me klasik, pada abad ke-19 muncul paham sosialisme yang sangat populer dan melahirkan doktrin welfare state sebagai reaksi terhadap doktrin nach¬wach¬taersstaat yang mendalilkan doktrin the best government is the least government. Dalam paham negara kesejahteraan, adalah tanggungjawab sosial negara untuk mengurusi nasib orang miskin dan yang tak berpunya. Karena itu, negara dituntut berperan lebih, sehingga format kelembagaan orga¬ni¬sasi birokrasinya juga menjangkau kebutuhan yang lebih luas. Saking luasnya bidang-bidang yang mesti ditangani oleh pemerintahan welfare state, maka dalam perkembangannya kemudian muncul sebutan intervensionist state.
Dalam bentuknya yang paling ekstrim muncul pula rezim negara-negara komunis pada kutub yang sangat kiri. Semua urusan ditangani sendiri oleh biro¬krasi negara sehingga ruang kebebasan dalam kehidupan masyarakat (civil society) menjadi sangat sempit. Akibatnya, birokrasi negara-negara kesejah¬teraan itu di hampir seluruh dunia mengalami in¬efisiensi. Di satu sisi, bentuknya terus berkembang menjadi sangat besar, dan cara kerjanyapun menjadi sangat lamban dan sangat tidak efisien. Di pihak lain, kebebasan warga negara menjadi terkungkung dan ketakutan terus menghantui kehidupan warga negara. Sementara itu, karena perkembangan ilmu penge¬tahuan dan teknologi serta dinamika kehidupan nasio¬nal, regional, dan internasional yang cenderung berubah sangat dinamis, aneka aspirasi ke arah per¬ubahan meluas pula di setiap negara di dunia, baik di bidang ekonomi maupun politik. Tuntutan aspirasi itu pada pokoknya mengarah kepada aspirasi demokra¬tisasi dan pengurangan peranan negara di semua bi¬dang kehidupan, seperti yang tercermin dalam gelombang ketiga demokratisasi yang digambarkan oleh Samuel P. Huntington tersebut di atas.
Dengan adanya tuntutan perkembangan yang demikian itu, negara modern dewasa ini seakan dituntut untuk berpaling kembali ke doktrin lama seperti dalam paham nachwachtersstaat abad ke-18 dengan mengidealkan prinsip the best government is the least government. Tentu saja, negara modern sekarang tidak mungkin kembali ke masa lalu begitu saja. Dunia terus berkembang. Jarum jam tidak mungkin kembali ke masa lalu. Namun demikian, meskipun negara modern sekarang tidak mungkin lagi kembali ke doktrin abad ke-18, keadaan obyektif yang harus dihadapi dewasa ini memang mengharuskan semua pemerintahan negara-negara di dunia melaku¬kan perubahan besar-besaran terhadap format kelem¬ba¬gaan yang diwarisi dari masa lalu. Perubahan dimaksud harus dilakukan untuk merspons kebutuhan nyata secara tepat. Semua negara modern sekarang ini tidak dapat lagi mempertahankan format lama kelem¬bagaan negara dan birokrasi pemerintahannya yang ma¬kin dirasakan tidak efisien dalam memenuhi tun¬tutan aspirasi rakyat yang terus meningkat.
Semua negara dituntut untuk mengadakan pem¬baruan di sektor birokrasi dan administrasi publik. Sebagai gambaran, setelah masing-masing melakukan pembaruan tersebut secara besar-besaran sejak dasawarsa 1970-an dan 1980-an, hampir semua negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), mengembangkan kebijakan yang sama. Alice Rivlin, dalam laporannya pada tahun 1996 ketika menjabat Director of the U.S. Office of Management and Budget menyatakan bahwa sebagian terbesar dari 24 negara anggota OECD sama-sama menghadapi tekanan fundamental untuk melakukan perubahan, yaitu karena faktor ekonomi global, ketidakpuasan warganegara, dan krisis fiskal. Dalam laporan itu, Alice Rivlin menyatakan bahwa respons yang diberikan oleh hampir semua negara relatif sama, yaitu dengan melakukan tujuh agenda sebagai berikut:
1) decentralisation of authority within governmental units and devolution of responsibilities to lower levels of government;
2) a re-examination of what government should both do and pay for, what it should pay for but not do, and what it should neither do nor pay for;
3) downsizing the public service and the privati¬sation and corporatisation of activities;
4) consideration of more cost-effective ways of delivering services, such as contracting out, market mechanisms, and users charges;
5) “customer orientation, including explicit quality standards for public services”;
6) benchmarking and measuring performance; and
7) reforms designed to simplify regulation and reduce its costs.

Menurut Laporan OECD yang dikemukakan oleh Alice Rivlin tersebut, untuk menghadapi tantangan ekonomi global dan ketidakpuasan warganegara yang tuntutan kepentingannya terus meningkat, semua negara OECD dipaksa oleh keadaan untuk melakukan serangkaian agenda pembaruan yang bersifat sangat mendasar. Pertama, unit-unit pemerintahan harus mendesentralisasikan kewenangan dan devolusi per¬tang¬gung-jawaban ke lapisan pemerintahan yang lebih rendah; Kedua, semua pemerintahan perlu meng¬adakan penilaian kembali mengenai (i) apa yang peme¬rintah harus dibiayai dan lakukan oleh pemerintah, (ii) apa yang harus dibiayai tetapi tidak perlu dilakukan sendiri, dan (iii) apa yang tidak perlu dibiayai sendiri dan sekaligus tidak perlu dilakukan sendiri; Ketiga, semua pemerintah perlu memperkecil unit-unit organisasi pelayanan umum, dan memprivatisasikan serta mengkorporatisasikan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya ditangani pemerintah. Keempat, semua pemerintahan dianjurkan untuk mengembangkan kebijakan yang pelayanan yang lebih cost-effective, seperti kontrak out-sourcing, mekanisme percaya, dan biaya konsumen (users charges); Kelima, semua pemerintahan berorientasi kepada konsumen, ter¬ma¬suk dalam mengembangkan pelayanan umum dengan kualitas yang pasti; Keenam, melakukan bench¬marking dan penilaian kinerja yang terukur; dan Ketujuh, mengadakan reformasi atau pembaruan yang didesain untuk menyederhanakan regulasi dan mengu¬rangi biaya-biaya yang tidak efisien .
Semua kebijakan tersebut penting dilakukan un¬tuk maksud mengadakan apa yang oleh David Osborne dan Ted Gaebler disebut reinventing government. Buku terakhir ini malah sangat terkenal di Indonesia. Sejak pertama diterbitkan, langsung mendapat perhatian masyarakat luas, termasuk di Indonesia. Bahkan sejak tahun 1990-an, buku ini dijadikan standar dalam rangka pendidikan dan pelatihan pejabat tinggi pemerintahan untuk menduduki jabatan eselon 3, eselon 2, dan bahkan eselon 1 yang diselenggarakan oleh Lembaga Admi¬nistrasi Negara (LAN). Ide pokoknya adalah untuk menyadarkan penentu kebijakan mengenai bobroknya birokrasi negara yang diwarisi dari masa lalu, dan memperkenalkan ke dalam dunia birokrasi itu sistem nilai dan kultur kerja yang lebih efisien, seperti yang lazim dipraktekkan di dunia usaha dan di kalangan para enterpreneurs.
Mengiringi, melanjutkan, dan bahkan men¬da¬hului buku David Osborne dan Ted Gaebler ini bahkan banyak lagi buku-buku lain yang mengkritik kinerja birokrasi negara modern yang dianggap tidak efisien. Misalnya, seorang psikolog sosial, Warren G. Bennis, menggambarkan dalam tulisannya “The Coming Death of Bureaucracy” (1966) bahwa bureaucracy has become obsolete. Untuk mengatasi gejala the death of bureaucracy tersebut, baik di tingkat pusat maupun di daerah di berbagai negara dibentuk banyak lembaga baru yang diharapkan dapat bekerja lebih efisien. Da¬lam studi yang dilakukan Gerry Stoker terhadap pe¬merintah lokal Inggris, misalnya, ditemukan kenyataan bahwa:
“Prior to the reorganisation in 1972-4, local authorities worked through a variety of joint committees and boards to achieve economies of scale in service provision (for example in bus operation); to undertake the joint management of a shared facility (for example, a crematorium); or to plan transport and land-use policies across a number of authorities (Flynn and Leach, 1984) . Central government too created a number of powerful single-purpose agencies including Regio¬nal Hospital Boards (and later in 1974, Area and Regional Health Authorities);”

Di Inggris, gejala perkembangan organisasi non-elected agencies ini telah muncul sejak sebelum diperkenalkannya kebijakan reorganisasi antara tahun 1972-1974. Pemerintahan lokal di Inggris sudah biasa bekerja dengan menggunakan banyak ragam dan bentuk organisasi yang disebut joint committees, boards, dan sebagainya untuk tujuan mencapai prinsip economies of scale dalam rangka peningkatan pelayanan umum. Misalnya, dalam pengoperasian transportasi bus umum, dibentuk kelembagaan tersendiri yang disebut board atau authority.
Pemerintah Inggris menciptakan beraneka ragam lembaga baru yang sangat kuat kekuasaannya dalam urusan-urusan yang sangat spesifik. Misalnya, pada mulanya dibentuk Regional Hospital Board dan kemudian pada tahun 1974 menjadi Area and Regio¬nal Health Authorities. New Town Develop¬ment Corporation juga dibentuk untuk maksud me¬nyukseskan program yang diharapkan akan meng¬hubung¬kan kota-kota satelit di sekitar kota-kota metoropolitan seperti London dan lain-lain. Demikian pula untuk program pembangunan perdesaan, di¬bentuk pula badan-badan otoritas yang khusus me¬nangani Rural Development Agencies di daerah-daerah Mid-Wales dan the Scottish Highlands.
Perkembangan yang terjadi di negara-negara lain kurang lebih juga sama dengan apa yang terjadi di Inggris. Sebabnya ialah karena berbagai kesulitan ekonomi dan ketidakstablan akibat terjadinya berbagai perubahan sosial dan ekonomi memaksa banyak negara melakukan eksperimentasi kelembagaan (institutional experimentation) melalui berbagai bentuk organ pemerintahan yang dinilai lebih efektif dan efisien, baik di tingkat nasional atau pusat maupun di tingkat daerah atau lokal. Perubahan-perubahan itu, terutama terjadi pada non-elected agencies yang dapat dilakukan secara lebih fleksibel dibandingkan dengan elected agencies seperti parlemen. Tujuannya tidak lain adalah untuk menerapkan prinsip efisiensi agar pelayanan umum (public services) dapat benar-benar efektif. Untuk itu, birokrasi dituntut berubah menjadi slimming down bureaucracies yang pada intinya diliberalisasikan sedemikian rupa untuk memenuhi tuntutan perkembangan di era liberalisme baru.
Di berbagai negara juga terbentuk berbagai organisasi atau lembaga yang disebut dengan rupa-rupa istilah seperti dewan, komisi, badan, otorita, lembaga, agencies, dan sebagainya. Namun, dalam pengalaman di banyak negara, tujuan yang mulia untuk efisiensi dan efektifitas pelayanan umum (public services) tidak selalu belangsung mulus sesuai dengan yang diharap¬kan. Karena itu, kita perlu belajar dari kekurangan dan kelemahan yang dialami oleh berbagai negara, sehingga kecenderungan untuk latah di negara-negara sedang ber¬kembang untuk meniru negara maju dalam me¬lakukan pembaharuan di berbagai sektor publik dapat meminimalisasi potensi kegagalan yang tidak perlu. Bentuk-bentuk organisasi, dewan, badan, atau komisi-komisi yang dibentuk itu, menurut Gerry Stoker dapat dibagi ke dalam enam tipe organisasi, yaitu:
1. Tipe pertama adalah organ yang bersifat central government’s arm’s length agency;
2. Tipe kedua, organ yang merupakan local authority implementation agency;
3. Tipe ketiga, organ atau institusi sebagai public/private partnership organisation;
4. Tipe keempat, organ sebagai user-organisation.
5. Tipe kelima, organ yang merupakan inter-governmental forum;
6. Tipe Keenam, organ yang merupakan Joint Boards.

Ragam bentuk organ pemerintahan mencakup struktur yang sangat bervariasi, meliputi pemerintah pusat, kementerian-kementerian yang bersifat teritorial (territorial ministeries), ataupun intermediate insti¬tutions. Organ-organ tersebut pada umumnya berfungsi sebagai a quasi-governmental world of appoin¬ted bodies, dan bersifat non-departmental agencies, single purpose authorities, dan mixed public-private institutions. Sifatnya quasi atau semi pemerintahan, dan diberi fungsi tunggal ataupun kadang-kadang fungsi campuran seperti di satu pihak sebagai pengatur (regulator), tetapi juga menghukum seperti yudikatif yang dicampur dengan legislatif.
Di negara-negara demokrasi yang telah mapan, seperti di Amerika Serikat dan Perancis, pada tiga dasawarsa terakhir abad ke-20, juga banyak ber¬tum¬buhan lembaga-lembaga negara baru. Lembaga-lem¬baga baru tersebut biasa disebut sebagai state auxiliary organs, atau auxiliary institutions sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang. Di antara lembaga-lembaga itu kadang-kadang ada juga yang disebut sebagai self regulatory agencies, independent supervisory bodies, atau lembaga-lembaga yang men¬jalankan fungsi campuran (mix-function) antara fungsi-fungsi regulatif, administratif, dan fungsi peng¬hukum¬an yang biasanya dipisahkan tetapi justru dilakukan secara bersamaan oleh lembaga-lembaga baru tersebut.
Di antaranya, ada pula lembaga-lembaga yang hanya bersifat ad hoc atau tidak permanen. Badan-badan atau lembaga-lembaga yang bersifat ad hoc itu, betapapun, menurut John Alder, tetap dapat disebut memiliki alasan pembenaran konstitusionalnya sendiri (constitutional justification). Menurutnya ,
“Ad hoc bodies can equally be used as a method of dispersing power or as a method of concentrating power in the hands of central government nominees without the safeguard of parliamentary or democratic accountability. The extent of governmental control can be manipulated according to the particular circumstances.”

Lembaga-lembaga negara yang bersifat ad hoc itu di Inggris, menurut Sir Ivor Jennings, biasanya dibentuk karena salah satu dari lima alasan utama (five main reaons), yaitu:
1. The need to provide cultural or personal services supposedly free from the risk of political interference. Berkembangnya kebutuhan untuk menyediakan pelayanan budaya atau pelayanan yang bersifat personal yang diidealkan bebas dari risiko campur tangan politik, seperti misalnya the BBC (British Broadcasting Corporation);
2. The desirability of non-political regulation of markets. Adanya keinginan untuk mengatur dinamika pasar yang sama sekali bersifat non-politik, seperti misalnya Milk Marketing Boards;
3. The regulation of independent professions such as medicine and the law. Keperluan mengatur profesi-profesi yang bersifat independen seperti di bidang hukum kedokteran;
4. The provisions of technical services. Kebutuhan untuk mengadakan aturan mengenai pelayanan-pelayanan yang bersifat teknis (technical services) seperti antara lain dengan dibentuknya komisi, the Forestry Commission;
5. The creation of informal judicial machinery for settling disputes. Terbentuknya berbagai institusi yang berfungsi sebagai alat perlengkapan yang bersifat semi-judisial untuk menyelesaikan berbagai sengketa di luar peradilan sebagai ‘alternative dispute resolution’ (ADR).

Kelima alasan tersebut ditambah oleh John Alder dengan alasan keenam, yaitu adanya ide bahwa public ownership of key sectors of the economy is desirable in itself. Pemilikan oleh publik di bidang-bidang ekonomi atau sektor-sektor tertentu dianggap lebih tepat diorganisasikan dalam wadah organisasi tersendiri, seperti yang banyak dikembangkan akhir-akhir ini, misalnya dengan ide Badan Hukum Milik Negara (BHMN).
Karena demikian banyak jumlah dan ragam corak lembaga-lembaga ini, oleh para sarjana biasa dibedakan antara sebutan agencies, institutions atau establishment, dan quango’s (quasi autonomous NGO’s). Dari segi tipe dan fungsi administrasinya, oleh Yves Meny dan Andrew Knapp, secara sederhana juga dibedakan adanya tiga tipe utama lembaga-lembaga pemerintahan yang bersifat khusus tersebut (three main types of specialized administration), yaitu: (i) regulatory and monitoring bodies (badan-badan yang melakukan fungsi regulasi dan pemantuan); (ii) those responsible for the management of public services (badan-badan yang bertanggungjawab melakukan pengelolaan pelayanan umum); and (iii) those engaged in productive activities (badan-badan yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan produksi).
Dari pengalaman di berbagai negara, dapat diketahui bahwa semua bentuk organisasi, badan, dewan, komisi, otorita, dan agencies yang dikemukakan di atas tumbuh begitu saja bagaikan cendawan di musim hujan. Ketika ide pembaruan kelembagaan diterima sebagai pendapat umum, maka dimana di semua lini dan semua bidang, orang berusaha untuk menerapkan ide pembentukan lembaga dan organisasi-organisasi baru itu dengan idealisme, yaitu untuk modernisasi dan pembaruan menuju efisiensi dan efektifitas pelayanan. Akan tetapi, yang menjadi masalah ialah, proses pembentukan lembaga-lembaga baru itu tumbuh cepat tanpa didasarkan atas desain yang matang dan komprehensif.
Timbulnya ide demi ide bersifat sangat reaktif, sektoral, dan bersifat dadakan, tetapi dibungkus oleh idealisme dan heroisme yang tinggi. Ide pembaruan yang menyertai pembentukan lembaga-lembaga baru itu pada umumnya didasarkan atas dorongan untuk mewujudkan idenya sesegera mungkin karena adanya momentum politik yang lebih memberi kesempatan untuk dilakukannya demokratisasi di segala bidang. Oleh karena itu, trend pembentukan lembaga-lembaga baru itu tumbuh bagaikan cendawan di musim hujan, sehingga jumlahnya banyak sekali, tanpa disertai oleh penciutan peran birokrasi yang besar.
Upaya untuk melakukan slimming down bureaucracies seperti yang dikemukakan oleh Stephen P. Robbins, belum lagi berhasil dilakukan, lembaga-lembaga baru yang demikian banyak malah sudah dibentuk di mana-mana. Akibatnya, bukan efisiensi yang dihasilkan, melainkan justru menambah in¬efisien¬si karena meningkatkan beban anggaran negara dan menambah jumlah personil pemerintah menjadi semakin banyak. Kadang-kadang ada pula lembaga yang dibentuk dengan maksud hanya bersifat ad hoc untuk masa waktu tertentu. Akan tetapi, karena banyak jumlahnya, sampai waktunya habis, lembaganya tidak atau belum juga dibubarkan, sementara para peng¬urusnya terus menerus digaji dari anggaran pen¬dapatan dan belanja negara ataupun anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Dengan perkataan lain, pengalaman praktek di banyak negara menunjukkan bahwa tanpa adanya desain yang mencakup dan menyeluruh mengenai kebutuhan akan pembentukan lembaga-lembaga negara tersebut, yang akan dihasilkan bukanlah efisiensi, tetapi malah semakin inefisien dan menga¬caukan fungsi-fungsi antar lembaga-lembaga negara itu sendiri dalam mengefektifkan dan mengefisienkan pelayanan umum (public services). Apalagi, jika ne¬gara-negara yang sedang berkembang dipimpin oleh mereka yang mengidap penyakit inferiority complex yang mudah kagum untuk meniru begitu saja apa yang dipraktekkan di negara maju tanpa kesiapan sosial-budaya dan kerangka kelembagaan dari masyarakatnya untuk menerapkan ide-ide mulia yang datang dari dunia lain itu.
Perubahan-perubahan dalam bentuk perombak¬an mendasar terhadap struktur kelembagaan negara dan birokrasi pemerintahan di semua lapisan dan di semua sektor, selama sepeuluh tahun terakhir dapat dikatakan sangat luas dan mendasar. Apalagi, dengan adanya perubahan UUD 1945, maka desain makro kerangka kelembagaan negara kita juga harus ditata kembali sesuai dengan cetak biru yang diamanatkan oleh UUD 1945 hasil empat rangkaian perubahan pertama dalam sejarah republik kita. Kalau dalam praktek, kita mendapati bahwa ide-ide dan rancangan-rancangan perubahan kelembagaan datang begitu saja pada setiap waktu dan pada setiap sektor, maka dapat dikatakan bahwa perombakan struktural yang sedang terjadi berlangsung tanpa desain yang menyeluruh, persis seperti pengalaman yang terjadi di banyak negara lain yang justru terbukti tidak menghasilkan efisiensi seperti yang diharapkan. Karena itu, di masa transisi sejak tahun 1998, sebaiknya bangsa kita melakukan konsolidasi kelembagaan besar-besaran dalam rangka menata kembali sistem kelembagaan negara kita sesuai dengan amanat UUD 1945.
Hubungan AntarLembaga Negara Berdasarkan UUD 1945
1. Pengertian Lembaga Negara
Untuk memahami pengertian lembaga atau organ negara se¬ca¬ra lebih dalam, kita dapat mendekatinya dari pan¬dang¬an Hans Kelsen mengenai the concept of the State-Organ da¬lam bukunya General Theory of Law and State. Hans Kel¬sen menguraikan bahwa “Whoever fulfills a func¬tion determined by the legal order is an organ”. Siapa sa¬ja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh su¬a¬tu tata-hukum (legal order) adalah suatu organ.
Artinya, organ negara itu tidak selalu berbentuk or¬ga¬¬nik. Di samping organ yang berbentuk organik, lebih lu¬¬¬as lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pu¬¬la disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat men¬¬¬cipta¬kan norma (normcreating) dan/atau bersifat men¬¬¬¬jalan¬kan norma (norm applying). “These functions, be they of a norm-creating or of a norm-applying charac¬ter, are all ultimately aimed at the execution of a legal sanc¬tion”.
Menurut Kelsen, parlemen yang menetapkan un¬dang-undang dan warga negara yang memilih para wakil¬nya melalui pemilihan umum sama-sama merupakan or¬gan negara dalam arti luas. Demikian pula hakim yang meng¬¬adili dan menghukum penjahat dan terpidana yang men¬jalan¬kan hukuman tersebut di lembaga pemasyara¬kat¬¬an, adalah juga merupakan organ negara. Pendek kata, da¬lam pengertian yang luas ini, organ negara itu identik dengan individu yang menjalankan fungsi atau jabatan ter¬tentu dalam konteks kegiatan bernegara. Inilah yang di¬¬sebut sebagai jabatan publik atau jabatan umum (public offi¬ces) dan pejabat publik atau pejabat umum (public offi¬cials).
Di samping pengertian luas itu, Hans Kelsen juga meng¬urai¬kan adanya pengertian organ negara dalam arti yang sempit, yaitu pengertian organ dalam arti materiil. In¬¬dividu dikatakan organ negara hanya apabila ia secara pri¬¬¬badi memiliki kedudukan hukum yang tertentu (...he per¬¬¬sonally has a specific legal position). Suatu transaksi hukum perdata, misalnya, kontrak, adalah merupakan tin¬dak¬an atau perbuatan yang menciptakan hukum seperti halnya suatu putusan pengadilan.
Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh UUD, ada pula yang di¬bentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari UU, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasar¬kan Ke¬pu¬tusan Presiden. Hirarki atau ranking kedudukan¬nya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya me¬nu¬rut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD me¬rupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk ber¬dasarkan UU merupakan organ UU, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum ter¬ha¬dap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula jika lembaga dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan ber¬da¬sarkan Peraturan Daerah, tentu lebih rendah lagi ting¬katan¬nya.
Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan functie. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan functie adalah isinya; organ adalah status bentuknya (Inggris: form, Jerman: vorm) , sedangkan functie adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya. Dalam naskah Un¬dang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, organ-organ yang dimaksud, ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebutkan eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebut bahwa baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah.

2. Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945
Jika dikaitkan dengan hal tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa dalam UUD 1945, terdapat tidak kurang dari 34 organ yang disebut keberadaannya dalam UUD 1945. Ke-34 organ atau lembaga tersebut adalah:
1) Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR) diatur dalam Bab III UUD 1945 yang juga diberi judul "Majelis permusyawaratan Rakyat". Bab III ini berisi dua pasal, yaitu Pasal 2 yang terdiri atas tiga ayat, Pasal 3 yang juga terdiri atas tiga ayat;
2) Presiden yang diatur keberadaannya dalam Bab III UUD 1945, dimulai dari Pasal 4 ayat (1) dalam pengaturan mengenai Kekuasaan Pemerintahan Negara yang berisi 17 pasal;
3) Wakil Presiden yang keberadaannya juga diatur dalam Pasal 4 yaitu pada ayat (2) UUD 1945. Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 itu menegaskan, "Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden";
4) Menteri dan Kementerian Negara yang diatur tersendiri dalam Bab V UUD 1945, yaitu pada Pasal17 ayat(1), (2), dan (3);
5) Menteri Luar Negeri sebagai menteri triumpirat yang dimaksud oleh Pasal 8 ayat (3) UUD 1945, yaitu bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan sebagai pelaksana tugas kepresidenan apabila terdapat kekosongan dalam waktu yang bersamaan dalam jabatan Presiden dan Wakil Presiden;
6) Menteri Dalam Negeri sebagai triumpirat bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan menurut Pasal 8 ayat (3) UUD 1945;
7) Menteri Pertahanan yang bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri ditentukan sebagai menteri triumpirat menurut Pasal 8 ayat (3) UUD 1945. Ketiganya perlu disebut secara sendiri-sendiri, karena dapat saja terjadi konflik atau sengketa kewenangan konstitusional di antara sesama mereka, atau antara mereka dengan menteri lain atau lembaga negara lainnya;
8) Dewan Pertimbangan Presiden yang diatur dalam Pasal 16 Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara yang berbunyi, "Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang";
9) Duta seperti diatur dalam Pasal13 ayat (1) dan (2);
10) Konsul seperti yang diatur dalam Pasal13 ayat (1);
11) Pemerintahan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6) dan ayat (7) UUD 1945;
12) Gubemur Kepala Pemerintah Daerah seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;
13) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, seperti yang diatur dalam Pasal18 ayat 3 UUD 1945;
14) Pemerintahan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6) dan ayat (7) UUD 1945;
15) Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten seperti yang diatur dalam Pasal18 ayat (4) UUD 1945;
16) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten seperti yang diatur dalam Pasal18 ayat (3) UUD 1945;
17) Pemerintahan Daerah Kota sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6) dan ayat (7) UUD 1945;
18) Walikota Kepala Pemerintah Daerah Kota seperti yang diatur dalam Pasal18 ayat (4) UUD 1945;
19) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota seperti yang diatur oleh Pasal 18 ayat (3) UUD 1945;
20) Satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau istimewa seperti dimaksud oleh Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, diatur dengan undang-undang. Karena kedudukannya yang khusus dan diistimewakan, satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa ini diatur tersendiri oleh UUD 1945. Misalnya, status Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintahan Daerah Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam dan Papua, serta Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ketentuan mengenai kekhususan atau keistimewaannya itu diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, pemerintahan daerah yang demikian ini perlu disebut secara tersendiri sebagai lembaga atau organ yang keberadaannya diakui dan dihormati oleh negara.
21) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diatur dalam Bab VII UUD 1945 yang berisi Pasal 19 sampai dengan Pasal 22B;
22) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diatur dalam Bab VIIA yang terdiri atas Pasal 22C dan Pasal 220;
23) Komisi Penyelenggaran Pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menentukan bahwa pemilihan umum harus diselenggarakan oleh suatu komisi yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Nama "Komisi Pemilihan Umum" bukanlah nama yang ditentukan oleh UUD 1945, melainkan oleh Undang-Undang;
24) Bank sentral yang disebut eksplisit oleh Pasal 230, yaitu "Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang". Seperti halnya dengan Komisi Pemilihan Umum, UUD 1945 belum menentukan nama bank sentral yang dimaksud. Memang benar, nama bank sentral sekarang adalah Bank Indonesia. Tetapi, nama Bank Indonesia bukan nama yang ditentukan oleh UUD 1945, melainkan oleh undang-undang berdasarkan kenyataan yang diwarisi dari sejarah di masa lalu.
25) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diatur tersendiri dalam Bab VIIIA dengan judul "Badan Pemeriksa Keuangan", dan terdiri atas 3 pasal, yaitu Pasal 23E (3 ayat), Pasal 23F (2 ayat), dan Pasal 23G (2 ayat);
26) Mahkamah Agung (MA) yang keberadaannya diatur dalam Bab IX, Pasal 24 dan Pasal 24A UUD 1945;
27) Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga diatur keberadaannya dalam Bab IX, Pasal 24 dan Pasal 24C UUD 1945;
28) Komisi Yudisial yang juga diatur dalam Bab IX, Pasal 24B UUD 1945 sebagai auxiliary organ terhadap Mahkamah Agung yang diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 24A UUD 1945;
29) Tentara Nasional Indonesia (TNI) diatur tersendiri dalam UUD 1945, yaitu dalam Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, pada Pasal 30 UUD 1945;
30) Angkatan Darat (TNI AD) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945;
31) Angkatan Laut (TNI AL) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945;
32) Angkatan Udara (TNI AU) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945;
33) Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang juga diatur dalam Bab XII Pasal 30 UUD 1945;
34) Badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kehakiman seperti kejaksaan diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang".

Jika diuraikan lebih rinci lagi, apa yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 tersebut dapat pula membuka pintu bagi lembaga-lembaga negara lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang tidak secara eksplisit disebut dalam UUD 1945. Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 menentukan, "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang". Artinya, selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta Komisi Yudisial dan kepolisian negara yang sudah diatur dalam UUD 1945, masih ada badan-badan lainnya yang jumlahnya lebih dari satu yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Badan-badan lain yang dimaksud itu antara lain adalah Kejaksaan Agung yang semula dalam rancangan Perubahan UUD 1945 tercantum sebagai salah satu lembaga yang diusulkan diatur dalam Bab tentang Kekuasaan Kehakiman, tetapi tidak mendapat kesepakatan, sehingga pengaturannya dalam UUD 1945 ditiadakan.
Namun, karena yang disebut dalam Pasal 24 ayat (3) tersebut di atas adalah badan-badan, berarti jumlahnya lebih dari satu. Artinya, selain Kejaksaan Agung, masih ada lagi lembaga lain yang fungsinya juga berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yaitu yang menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan. Lembaga-lembaga dimaksud misalnya adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), dan sebagainya. Lembaga-lembaga ini, seperti halnya Kejaksaan Agung, meskipun tidak secara eksplisit disebut dalam UUD 1945, tetapi sama-sama memiliki constitutional importance dalam sistem konstitusional berdasarkan UUD 1945.
Misalnya, mengenai keberadaan Komnas Hak Asasi Manusia. Materi perlindungan konstitusional hak asasi manusia merupakan materi utama setiap konstitusi tertulis di dunia. Untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak asasi manusia itu, dengan sengaja negara membentuk satu komisi yang bernama Komnasham (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia). Artinya, keberadaan lembaga negara bernama Komnas Hak Asasi Manusia itu sendiri sangat penting bagi negara demokrasi konstitusional. Karena itu, meskipun pengaturan dan pembentukannya hanya didasarkan atas undang¬-undang, tidak ditentukan sendiri dalam UUD, tetapi keberadaannya sebagai lembaga negara mempunyai apa yang disebut sebagai constitutional importance yang sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya yang disebutkan eksplisit dalam UUD 1945.
Sama halnya dengan keberadaan Kejaksaan Agung dan kepolisian negara dalam setiap sistem negara demokrasi konstitusional ataupun negara hukum yang demokratis. Keduanya mempunyai derajat kepentingan (importance) yang sama. Namun, dalam UUD 1945, yang ditentukan kewenangannya hanya kepolisian negara yaitu dalam Pasal 30, sedangkan Kejaksaan Agung sama sekali tidak disebut. Hal tidak disebutnya Kejaksaan Agung yang dibandingkan dengan disebutnya Kepolisian dalam UUD 1945, tidak dapat dijadikan alasan untuk menilai bahwa kepolisian negara itu lebih penting daripada Kejaksaan Agung. Kedua-duanya sama-sama penting atau memiliki constitutional importance yang sama. Setiap yang mengaku menganut prinsip demokrasi konstitusional atau negara hukum yang demokratis, haruslah memiliki perangkat kelembagaan kepolisian negara dan kejaksaan sebagai lembaga-lembaga penegak hukum yang efektif.

3. Pembedaan Dari Segi Fungsi dan Hierarki
Dari segi fungsinya, ke-34 lembaga tersebut, ada yang bersifat utama atau primer, dan ada pula yang bersifat sekunder atau penunjang (auxiliary). Sedangkan dari segi hirarkinya, ke-30 lembaga itu dapat dibedakan ke dalam tiga lapis. Organ lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara. Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja, sedangkan organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah. Memang benar sekarang tidak ada lagi sebutan lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara. Namun, untuk memudahkan pengertian, organ-organ konstitusi pada lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara, yaitu:
1) Presiden dan Wakil Presiden;
2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
4) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
5) Mahkamah Konstitusi (MK);
6) Mahkamah Agung (MA);
7) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Organ lapis kedua dapat disebut lembaga negara saja. Ada yang mendapatkan kewenangannya dari UUD, dan ada pula yang mendapatkan kewenangannya dari undang-undang. Yang mendapatkan kewenangan dari UUD, misalnya, adalah Komisi Yudisial, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara; sedangkan lembaga yang sumber kewenangannya adalah undang-undang, misalnya, adalah Komnas HAM, Komisi Penyiaran Indonesia, dan sebagainya. Kedudukan kedua jenis lembaga negara tersebut dapat disebandingkan satu sama lain. Hanya saja, kedudukannya meskipun tidak lebih tinggi, tetapi jauh lebih kuat. Keberadaannya disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang, sehingga tidak dapat ditiadakan atau dibubarkan hanya karena kebijakan pembentukan undang¬undang. Lembaga-lembaga negara sebagai organ konstitusi lapis kedua itu adalah:
1) Menteri Negara;
2) Tentara Nasional lndonesia;
3) Kepolisian Negara;
4) Komisi Yudisial;
5) Komisi pemilihan umum;
6) Bank sentral.

Dari keenam lembaga atau organ negara tersebut di atas, yang secara tegas ditentukan nama dan kewenangannya dalam UUD 1945 adalah Menteri Negara, Tentara Nasional lndonesia, Kepolisian Negara, dan Komisi Yudisial. Komisi Pemilihan Umum hanya disebutkan kewenangan pokoknya, yaitu sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum (pemilu). Akan tetapi, nama lembaganya apa, tidak secara tegas disebut, karena perkataan komisi pemilihan umum tidak disebut dengan huruf besar.
Ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 berbunyi, "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri". Sedangkan ayat (6)-nya berbunyi, "Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang". Karena itu, dapat ditafsirkan bahwa nama resmi organ penyelenggara pemilihan umum dimaksud akan ditentukan oleh undang-undang. Undang-undang dapat saja memberi nama kepada lembaga ini bukan Komisi Pemilihan Umum, tetapi misalnya Komisi Pemilihan Nasional atau nama lainnya.
Selain itu, nama dan kewenangan bank sentral juga tidak tercantum eksplisit dalam UUD 1945. Ketentuan Pasal 23D UUD 1945 hanya menyatakan, "Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang". Bahwa bank sentral itu diberi nama seperti yang sudah dikenal seperti selama ini, yaitu "Bank Indonesia", maka hal itu adalah urusan pembentuk undang-undang yang akan menentukannya dalam undang-undang. Demikian pula dengan kewenangan bank sentral itu, menurut Pasal 23D tersebut, akan diatur dengan UU.
Dengan demikian derajat protokoler kelompok organ konstitusi pada lapis kedua tersebut di atas jelas berbeda dari kelompok organ konstitusi lapis pertama. Organ lapis kedua ini dapat disejajarkan dengan posisi lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), Konsil Kedokteran Indonesia, dan lain-lain sebagainya.
Kelompok ketiga adalah organ konstitusi yang termasuk kategori lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang. Misalnya Komisi Hukum Nasional dan Komisi Ombudsman Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden belaka. Artinya, keberadaannya secara hukum hanya didasarkan atas kebijakan presiden (presidential policy) atau beleid presiden. Jika presiden hendak membubarkannya lagi, maka tentu presiden berwenang untuk itu. Artinya, keberadaannya sepenuhnya tergantung kepada beleid presiden.
Di samping itu, ada pula lembaga-lembaga daerah yang diatur dalam Bab VI UUD 1945 tentang Pemerintah Daerah. Dalam ketentuan tersebut diatur adanya beberapa organ jabatan yang dapat disebut sebagai organ daerah atau lembaga daerah yang merupakan lembaga negara yang terdapat di daerah. Lembaga-lembaga daerah itu adalah:
1) Pemerintahan Daerah Provinsi;
2) Gubemur;
3) DPRD provinsi;
4) Pemerintahan Daerah Kabupaten;
5) Bupati;
6) DPRD Kabupaten;
7) Pemerintahan Daerah Kota;
8) Walikota;
9) DPRD Kota

Di samping itu, dalam Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, disebut pula adanya satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Bentuk satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa itu, dinyatakan diakui dan dihormati keberadaannya secara tegas oleh undang-undang dasar, sehingga eksistensinya sangat kuat secara konstitusional.
Oleh sebab itu, tidak dapat tidak, keberadaan unit atau satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa itu harus pula dipahami sebagai bagian dari pengertian lembaga daerah dalam arti yang lebih luas. Dengan demikian, lembaga daerah dalam pengertian di atas dapat dikatakan berjumlah sepuluh organ atau lembaga.
Di antara lembaga-lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 1945, ada yang dapat dikategorikan sebagai organ utama atau primer (primary constitutional organs), dan ada pula yang merupakan organ pendukung atau penunjang (auxiliary state organs). Untuk memahami per¬bedaan di antara keduanya, lembaga-lembaga negara tersebut dapat dibedakan dalam tiga ranah (domain) (i) kekuasaan eksekutif atau pelaksana; (ii) kekuasaan legislatif dan fungsi pengawasan; (iii) kekuasaan kehakiman atau fungsi yudisial.
Dalam cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan negara ada presiden dan wakil presiden yang merupakan satu kesatuan institusi kepresidenan. Dalam bidang kekuasaan kehakiman, meskipun lembaga pelaksana atau pelaku kekuasaan kehakiman itu ada dua, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi di samping keduanya ada pula Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas martabat, kehormatan, dan perilaku hakim. Keberadaan fungsi Komisi Yudisial ini bersifat penunjang (auxiliary) terhadap cabang kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak hukum (the enforcer of the rule of law), tetapi merupakan lembaga penegak etika kehakiman (the enforcer of the rule of judicial ethics).
Sedangkan dalam fungsi pengawasan dan kekuasaan legislatif, terdapat empat organ atau lembaga, yaitu (i) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), (ii) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), (iii) Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR), dan (iv) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sementara itu, di cabang kekuasaan judisial, dikenal adanya tiga lembaga, yaitu Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Yang menjalankan fungsi kehakiman hanya dua, yaitu Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung. Tetapi, dalam rangka pengawasan terhadap kinerja hakim dan sebagai lembaga pengusul pengangkatan hakim agung, dibentuk lembaga tersendiri yang bemama Komisi Yudisial. Komisi ini bersifat independen dan berada di luar kekuasaan Mahkamah Konstitusi ataupun Mahkamah Agung, dan karena itu kedudukannya bersifat independen dan tidak tunduk kepada pengaruh keduanya. Akan tetapi, fungsinya tetap bersifat penunjang (auxiliary) terhadap fungsi kehakiman yang terdapat pada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Meskipun Komisi Yudisial ditentukan kekuasaannya dalam UUD 1945, tidak berarti ia mempunyai kedudukan yang sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Sebagai perbandingan, Kejaksaan Agung tidak ditentukan kewenangannya dalam UUD 1945, sedangkan Kepolisian Negara ditentukan dalam Pasal 30 UUD 1945. Akan tetapi, pencantuman ketentuan tentang kewenangan Kepolisian itu dalam UUD 1945 tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa Kepolisian lebih tinggi kedudukannya daripada Kejaksaan Agung. Dalam setiap negara hukum yang demokratis, lembaga kepolisian dan kejaksaan sama-sama memiliki constitutional importance yang serupa sebagai lembaga penegak hukum. Di pihak lain, pencantuman ketentuan mengenai kepolisian negara itu dalam UUD 1945, juga tidak dapat ditafsirkan seakan menjadikan lembaga kepolisian negara itu menjadi lembaga konstitusional yang sederajat kedudukannya dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, seperti presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, DPR, DPD, dan lain sebagainya. Artinya, hal disebut atau tidaknya atau ditentukan tidaknya kekuasaan sesuatu lembaga dalam undang-undang dasar tidak serta merta menentukan hirarki kedudukan lembaga negara yang bersangkutan dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945.
Dengan demikian, dari segi keutamaan kedudukan dan fungsinya, lembaga (tinggi) negara yang dapat dikatakan bersifat pokok atau utama adalah (i) Presiden; (ii) DPR (Dewan Perwakilan Rakyat); (iii) DPD (Dewan Perwakilan Daerah); (iv) MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat); (v) MK (Mahkamah Konstitusi); (vi) MA (Mahkamah Agung); dan (vii) BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Lembaga tersebut di atas dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara. Sedangkan lembaga-lembaga negara yang lainnya bersifat menunjang atau auxiliary belaka. Oleh karena itu, seyogyanya tata urutan protokoler ketujuh lembaga negara tersebut dapat disusun berdasarkan sifat-sifat keutamaan fungsi dan kedudukannya masing-masing sebagaimana diuraikan tersebut.
Oleh sebab itu, seperti hubungan antara KY dengan MA, maka faktor fungsi keutamaan atau fungsi penunjang menjadi penentu yang pokok. Mes¬kipun posisinya bersifat independen terhadap MA, tetapi KY tetap tidak dipandang sederajat sebagai lembaga tinggi negara. Kedudukan protokolemya tetap berbeda dengan MA. Demikian juga Komisi Pengawas Kejaksaan dan Komisi Kepolisian tetap tidak dapat disederajatkan secara struktural dengan organisasi POLRI dan Kejaksaan Agung, meskipun komisi-komisi pengawas itu bersifat independen dan atas dasar itu kedudukannya secara fungsional dipandang sederajat. Yang dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara yang utama tetaplah lembaga-lembaga tinggi negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan utama negara, yaitu legislature, executive, dan judiciary.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa lembaga-lembaga negara seperti Komisi Yudisial (KY), TNI, POLRI, Menteri Negara, Dewan Pertimbangan Presiden, dan lain-lain, meskipun sama-sama ditentukan kewenangannya dalam UUD 1945 seperti Presiden/Wapres, DPR, MPR, MK, dan MA, tetapi dari segi fungsinya lembaga-lembaga tersebut bersifat auxiliary atau memang berada dalam satu ranah cabang kekuasaan. Misalnya, untuk menentukan apakah KY sederajat dengan MA dan MK, maka kriteria yang dipakai tidak hanya bahwa kewenangan KY itu seperti halnya kewenangan MA dan MK ditentukan dalam UUD 1945. Karena, kewenangan TNI dan POLRI juga ditentukan dalam Pasal 30 UUD 1945. Namun, tidak dengan begitu, kedudukan struktural TNI dan POLRI dapat disejajarkan dengan tujuh lembaga negara yang sudah diuraikan di atas. TNI dan POLRI tetap tidak dapat disejajarkan strukturnya dengan presiden dan wakil presiden, meskipun kewenangan TNI dan POLRI ditentukan tegas dalam UUD 1945.
Demikian pula, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), dan sebagainya, meskipun kewenangannya dan ketentuan mengenai kelembagaannya tidak diatur dalam UUD 1945, tetapi kedudukannya tidak dapat dikatakan berada di bawah POLRI dan TNI hanya karena kewenangan kedua lembaga terakhir ini diatur dalam UUD 1945. Kejaksaan Agung dan Bank Indonesia sebagai bank sentral juga tidak ditentukan kewe¬nangannya dalam UUD, melainkan hanya ditentukan oleh undang-undang. Tetapi kedudukan Kejaksaan Agung dan Bank Indonesia tidak dapat dikatakan lebih rendah daripada TNI dan POLRI. Oleh sebab itu, sumber normatif kewenangan lembaga-lembaga tersebut tidak otomatis menentukan status hukumnya dalam hirarkis susunan antara lembaga negara.

4. Prinsip-Prinsip Hubungan Antar Lembaga Negara
Perubahan UUD 1945 yang bersifat mendasar tentu mengakibatkan pada perubahan kelembagaan negara. Hal ini tidak saja karena adanya perubahan terhadap butir-butir ketentuan yang mengatur tentang kelembagaan negara, tetapi juga karena perubahan paradigma hukum dan ketatanegaraan. Beberapa prinsip-prinsip mendasar yang menentukan hubungan antar lembaga negara diantaranya adalah Supremasi Konstitusi, Sistem Presidentil, serta Pemisahan Kekuasaan dan Check and Balances.

Supremasi Konstitusi
Salah satu perubahan mendasar dalam UUD 1945 adalah perubahan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Ketentuan ini membawa implikasi bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara di atas lembaga-lembaga tinggi negara.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tersebut, UUD 1945 menjadi dasar hukum tertinggi pelaksanaan kedaulatan rakyat. Hal ini berarti kedaulatan rakyat dilakukan oleh seluruh organ konstitusional dengan masing-masing fungsi dan kewenangannya berdasarkan UUD 1945. Jika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan kedaulatan dilakukan sepenuhnya oleh MPR dan kemudian didistribusikan kepada lembaga-lembaga tinggi negara, maka berdasarkan hasil perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 kedaulatan tetap berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya langsung didistribusikan secara fungsional (distributed functionally) kepada organ-organ konstitusional.
Konsekuensinya, setelah Perubahan UUD 1945 tidak dikenal lagi konsepsi lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Lembaga-Iembaga negara yang merupakan organ konstitusional kedudukannya tidak lagi seluruhnya hierarkis di bawah MPR, tetapi sejajar dan saling berhubungan berdasarkan kewenangan masing-masing berdasarkan UUD 1945.

Sistem Presidentil
Sebelum adanya Perubahan UUD 1945, sistem pemerintahan yang dianut tidak sepenuhnya sistem presidentil. Jika dilihat hubungan antara DPR sebagai parlemen dengan Presiden yang sejajar (neben), serta adanya masa jabatan Presiden yang ditentukan (fix term) memang menunjukkan ciri sistem presidentil. Namun jika dilihat dari keberadaan MPR yang memilih, memberikan mandat, dan dapat memberhentikan Presiden, maka sistem tersebut memiliki ciri-ciri sistem parlementer. Presiden adalah mandataris MPR dan sebagai konsekuensinya Presiden bertanggungjawab kepada MPR dan MPR dapat memberhentikan Presiden.
Salah satu kesepakatan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 1999 terkait Perubahan UUD 1945 adalah "sepakat untuk mempertahankan sistem presidensiil (dalam pengertian sekaligus menyempumakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensiil)." Penyempurnaan dilakukan dengan perubahan-perubahan ketentuan UUD 1945 terkait sistem kelembagaan. Perubahan mendasar pertama adalah perubahan kedudukan MPR yang mengakibatkan kedudukan MPR tidak lagi merupakan lembaga tertinggi negara, sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Perubahan selanjutnya untuk menyempurnakan sistem presidentil adalah menyeimbangkan legitimasi dan kedudukan antara lembaga eksekutif dan legislatif, dalam hal ini terutama antara DPR dan Presiden. Hal ini dilakukan dengan pengaturan mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat dan mekanisme pemberhentian dalam masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6, 6A, 7, 7A, dan 8 UUD 1945. Karena Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, maka memiliki legitimasi kuat dan tidak dapat dengan mudah diberhentikan kecuali karena melakukan tindakan pelanggaran hukum.
Proses usulan pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme politik, tetapi dengan mengingat dasar usulan pemberhentiannya adalah masalah pelanggaran hukum, maka proses hukum melalui Mahkamah Konstitusi harus dilalui. Di sisi yang lain, kekuasaan Presiden membuat Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 sebelum Perubahan, diganti dengan hak mengusulkan rancangan undang-undang dan diserahkan kepada DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. Selain itu juga ditegaskan Presiden tidak dapat membubarkan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 7C UUD 1945.
Pemisahan Kekuasaan dan Check and Balances
Sebelum perubahan UUD 1945, sistem kelembagaan yang dianut bukan pemisahan kekuasaan (separation of power) tetapi sering disebut dengan istilah pembagian kekuasaan (distribution of power). Presiden tidak hanya memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi (eksekutif) tetapi juga memegang kekuasaan membentuk undang-undang atau kekuasaan legislatif bersama-sama dengan DPR sebagai co-legislator-nya. Sedangkan, masalah kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam UUD 1945 sebelum perubahan dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
Dengan adanya perubahan kekuasaan pembentukan undang-undang yang semula dimiliki oleh Presiden menjadi dimiliki oleh DPR berdasarkan hasil Perubahan UUD 1945, terutama Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1), maka yang disebut sebagai lembaga legislatif (utama) adalah DPR, sedangkan lembaga eksekutif adalah Presiden. Walaupun dalam proses pembuatan suatu undang-undang dibutuhkan persetujuan Presiden, namun fungsi Presiden dalam hal ini adalah sebagai co-legislator, bukan sebagai legislator utama. Sedangkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung (dan badan-badan peradilan di bawahnya) dan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.
Hubungan antara kekuasaan eksekutif yang dilakukan oleh Presiden, kekuasaan legislatif oleh DPR dan kekuasaan yudikatif yang dilakukan oleh MA dan MK merupakan perwujudan sistem checks and balances. Sistem checks and balances dimaksudkan untuk mengimbangi pembangian kekuasaan yang dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga pemegang kekuasaan tertentu atau terjadi kebuntuan dalam hubungan antarlembaga. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan suatu kekuasaan selalu ada peran lembaga lain.
Dalam pelaksanaan kekuasaan pembuatan undang-undang misalnya, walaupun ditentukan kekuasaan membuat undang-undang dimiliki oleh DPR, namun dalam pelaksanaannya membutuhkan kerja sama dengan co-legislator, yaitu Presiden. Bahkan suatu ketentuan undang-undang yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPR dan Presiden serta telah disahkan dan diundangkan pun dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh MK jika dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.
Khusus mengenai DPD, meskipun terkait dengan kekuasaan legislatif, khususnya berkenaan dengan rancangan undang-undang tertentu, tetapi fungsinya tidak disebut sebagai fungsi legislatif. DPD hanya berfungsi terbatas memberi saran, pertimbangan atau pendapat serta melakukan pengawasan yang sifatnya tidak mengikat. Karena itu DPD bukan sepenuhnya sebagai lembaga legislatif. Keberadaannya hanya bersifat penunjang terhadap fungsi DPR.
Di sisi lain, Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahannya mendapatkan pengawasan dari DPR. Pengawasan tidak hanya dilakukan setelah suatu kegiatan dilaksanakan, tetapi juga pada saat dibuat perencanaan pembangunan dan alokasi anggarannya. Bahkan kedudukan DPR dalam hal ini cukup kuat karena memiliki fungsi anggaran secara khusus selain fungsi legislasi dan fungsi pengawasan sebagaimana diatur pada Pasal 20A UUD 1945. Namun demikian kekuasaan DPR juga terbatas, DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden dan atau Wakil Presiden kecuali karena alasan pelanggaran hukum. Usulan DPR tersebut harus melalui forum hukum di MK sebelum dapat diajukan ke MPR.

DAFTAR PUSTAKA

Alder, John. Constitutional and Administrative Law. London: Macmillan, 1989.
Asshiddiqie, Jimly. Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve, , 1994.
-------------------------. Masa Depan Hukum Di Era Teknologi Informasi: Kebutuhan Untuk Komputerisasi Sistem Informasi Administrasi Kenegaraan Dan Pemerintahan. Disampaikan pada Program Pendidikan Lanjutan Hukum Teknologi Informasi dan Telekomunikasi. Lembaga Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Senin, 1 Mei 2000.
-------------------------. Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945. Makalah Disampaikan dalam Simposium yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM, 2003.
Bennis, Warren G. “The Coming Death of Bureaucracy”. Think, Nov-Dec 1966.
Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
Flynn, N. and S. Leach. Joint Boards and Joint Committees: An Evaluation. Birmingham: University of Birmingham, Institute of Local Government Studies, 1984.
Goldsworthy, David J. (ed.). Development and Social Change in Asia: Introductory Essays. Radio Australia-Monach Development Studies Centre, 1991.
Gough, Ian. The Political Economy of the Welfare State. London and Basingstoke: The Macmillan Press, 1979.
Hodges, Donald C. The Bureaucratization of Socialism. The University of Massachussetts Press, 1981.
Kelsen, Hans. General Theory of Law and State. New York: Russell & Russell, 1961.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Clean Government dan Good Government Untuk meningkatkan Kinerja Birokrasi Dan Pelayanan Publik. Jakarta, 2005.
Kusuma, RM.A.B. Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
Maurer, H. Allgemeines Verwaltungsrecht. 13th edition. Munich: Beck, 2000.
Meny, Yves and Andrew Knapp. Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany. 3rd edition. Ofxord University Press, 1998.
Osborne, David and Ted Gaebler. Reinventing Government. William Bridges and Associaties, Addison Wesley Longman, 1992.
Osborne, David and Peter Plastrik. Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for Reinventing Government. A Plume Book, 1997.
Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia. cet. Keenam. Jakarta: Dian Rakyat, 1989.
Seerden, Rene dan Frits Stroink (eds.). Administrative Law of the European Union, Its Member States and the United States. Groningen: Intersentia Uitgevers Antwerpen, 2002.
Stoker, Gerry. The Politics of Local Government. 2nd edition. London: The Macmillan Press, 1991.

MODAL SOSIAL DAN PEMBANGUNAN MANUSIA MELAYU: KASUS INDONESIA DAN MALAYSIA

renylousiana@gmail.com (Unknown) — Wed, 19 Oct 2011 08:12:00 -0700

Pendahuluan
Potret kehidupan masyarakat Melayu, terutama di Indonesia dalam keseharian sulit untuk dipahami. Pencapaian pembangunan Indonesia selalu terpuruk. Pemerintahan silih berganti, tetapi Indonesia seperti jalan di tempat. Pengangguran terus bertambah. Kemiskinan semakin sulit dikendalikan. Kriminalitas meningkat di mana-mana. Investasi swasta semakin sulit berkembang. Perusahaan-perusahaan industri dalam negeri semakin sulit bersaing. Bangsa Indonesia jika tidak diwaspadai dari sekarang, tidak saja akan menjadi serambi belakang bangsa Asia Tenggara dan Asia Timur, tetapi lebih jauh menjadi pusat menoleh tentang sebuah bangsa yang terus menerus perlu dikasihani. Pertanyaannya, ada apa dengan Indonesia?

Desa-desa di Indonesia sebetulnya tidak miskin. Rakyatnya hidup di tanah yang subur. Sungai mengalir lebar dan ikan-ikan, beberapa waktu yang lalu, pernah melimpah ruah. Rakyat tidak mengalami kekurangan. Saat ini, yang hilang di desa sebenarnya bukanlah ikan-ikan di sungai, bukan hutan sebagai sumber kehidupan, bukan hama babi dan tikus yang mengganggu padi, bukan karena pemerintah mengalirkan subsidi pengganti Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam jumlah yang kurang besar. Yang hilang adalah sebuah energi. Yang tidak tampak adalah energi kolektif masyarakat untuk mengatasi problem bersama.

Mereka menjerit minta agar gedung sekolah diperbaiki, tetapi tidak ada upaya bersama begaimana memelihara gedung itu dan membetulkan plafon yang ambruk sebelum datang bantuan dari pemerintah. Mereka menghendaki jalan desa mulus dan tidak lagi berlumpur, tetapi tidak gerakan untuk bergotong royong mengatasi jalan yang rusak. Mereka menjerit tentang tikus dan babi, tetapi langkah bersama untuk mengatasinya juga tidak terlihat. Mereka mengeluh miskin, tetapi di desa yang miskin tersebut, tanah-tanah pekarangan yang masih luas dibiarkan kosong.. Untuk mengkonsumsi sayuran pun mereka enggan menanam, tetapi harus membeli dari pasar.

Kebersamaan masyarakat desa saat ini hanya terbatas untuk urusan-uruan perayaan kematian, perkawinan, dan tahlilan. Kehidupan memberi warna dikotomistik. Di satu sisi, untuk acara-acara ritual terlihat ada kebersamaan. Di sisi lain, untuk meningkatkan mutu kehidupan bersama, mereka menunjukkan sikap hidup kemasing-masingan. Tidak terlihat kepedulian dan kebersamaan untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang muncul dan membelenggu kehidupan mereka. Kondisi ini mencerminkan bahwa masyarakat sedang tertimpa penyakit yang sangat kronis, yaitu hilangnya kebersamaan dan energi kelompok karena hilangnya Social Capital (Modal Sosial) tersebut.

Di negeri yang besar dan dengan kompleksitasnya persoalan, dimensi Modal Sosial hampir diabaikan, jauh berada di luar alam pikir pembangunan. Padahal di berbagai belahan dunia dewasa ini, kesadaran akan pentingnya faktor tersebut cukup tinggi, dan sedang menjadi kepedulian bersama. Social Capital (Modal Sosial) diyakini sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakkan kebersamaan, mobilitas ide, kesalingpercayaan, dan kesalingmenguntungkan untuk mencapai kemajuan bersama.

Francis Fukuyama (1999) dengan meyakinkan berargumentasi bahwa Modal Sosial memegang peranan yang sangat penting dalam memfungsikan dan memperkuat kehidupan masyarakat modern. Modal Sosial sebagai sine qua non bagi pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan stabilitas demokrasi. Di dalamnya merupakan komponen kultural bagi kehidupan masyarakat modern. Korupsi dan penyimpangan yang terjadi di berbagai belahan bumi dan terutama di negara-negara berkembang Asia, Afrika, dan Amerika Latin, salah satu determinan utamanya adalah rendahnya Modal Sosial yang tumbuh di tengah masyarakat. Modal sosial yang lemah akan meredupkan semangat gotong royong, memperparah kemiskinan, meningkatkan pengangguran, kriminalitas dan menghalangi setiap upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Apa dan bagaimana Modal Sosial itu sesungguhnya, dengan varian dimensi yang ada di dalamnya seperti teori, konsep definisi, cakupan, situasinya di Indonesia dengan perbandingan dengan situasi di Malaysia yang sama-sama beraal dari rumpun Melayu, termasuk spektrum pengukurannya, akan menjadi inti penting materi telaah selanjutnya dalam kertas kerja ini. Secara khusus kertas kerja ini berusaha menyibak perilaku sosial (yang dibatasi pada dimensi yang berkaitan dengan Modal Sosial) Manusia Melayu di Indonesia dan Malaysia dan bagaimana solusi yang memungkinkan untuk emnuju keunggulan budaya sekaligus menjadi Manusia Melayu yang unggul dan inklusif di masa depan.

Konsep tentang Modal Sosial
Modal Sosial adalah sumberdaya yang dapat dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumberdaya baru. Seperti diketahui bahwa sesuatu yang disebut sumberdaya (resources) adalah sesuatu yang dapat dipergunakan untuk dikonsumsi, disimpan, dan diinvestasikan. Sumberdaya yang digunakan untuk investasi disebut sebagai modal. Dimensi Modal Sosial cukup luas dan kompleks. Modal Sosial berbeda dengan istilah populer lainnya, yaitu Modal Manusia (human capital). Pada modal manusia segala sesuatunya lebih merujuk ke dimensi individual yaitu daya dan keahlian yang dimiliki oleh seorang individu. Pada Modal Sosial lebih menekankan pada potensi kelompok dan pola-pola hubungan antarindividu dalam suatu kelompok dan antarkelompok dengan ruang perhatian pada jaringan sosial, norma, nilai, dan kepercayaan antarsesama yang lahir dari anggota kelompok dan menjadi norma kelompok.

Modal sosial juga sangat dekat dengan terminologi sosial lainnya seperti yang dikenal sebagai kebajikan sosial (social virtue). Perbedaan keduanya terletak pada dimensi jaringan. Kebajikan sosial akan sangat kuat dan berpengaruh jika di dalamnya melekat perasaan keterikatan untuk saling berhubungan yang bersifat timbal balik dalam suatu bentuk hubungan sosial. Robert D Putnam (2000) memberikan proposisi bahwa suatu entitas masyarakat yang memiliki kebajikan sosial yang tinggi, tetapi hidup secara sosial terisolasi akan dipandang sebagai masyarakat yang memiliki tingkat Modal Sosial yang rendah.

Salah satu tokoh utama yang sangat berpengaruh dalam pemikiran Modal Sosial yaitu James Coleman (1990). Atas hasil studinya tentang pemuda dan pendidikan (youth and schooling) mendefinisikan konsep Modal Sosial sebagai varian entitas, terdiri dari beberapa struktur sosial yang memfasilitasi tindakan dari para pelakunya, apakah dal;am bentuk personal atau korporasi dalam suatu struktur sosial. Modal sosial menurutnya inheren dalam struktur relasi antarindividu. Struktur relasi dan jaringan inilah yang menciptakan berbagai ragam kewajiban sosial, menciptakan iklim saling percaya, membawa saluran informasi, dan menetapkan norma-norma dan sangsi sosial bagi para anggotanya. Coleman dan Bourdieu memiliki kesamaan dalam fokus kajian yaitu individual, terutama yang berkaitan dengan peran dan hubungan dengan sesama sebagai unit analisis Modal Sosial. Formulasi lain tentang konsep Modal Sosial dikemukakan juga oleh Adler dan Kwon (2000) yang menyatakan bahwa Modal Sosial merupakan gambaran dari keterikatan internal yang mewarnai struktur kolektif dan memberikan kohesifitas dan keuntungan-keuntungan bersama dari proses dan dinamika Modal Sosial yang terdapat dalam struktur dimaksud.
Francis Fukuyama (2003) menekankan pada dimensi yang lebih luas yaitu segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan, dan di dalamnya diikat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan dipatuhi. Situasi tersebutlah yang akan menjadi resep kunci bagi keberhasilan pembangunan di segala bidang kehidupan, dan terutama bagi kestabilan pembangunan ekonomi dan demokrasi. Pada masyarakat yang secara tradisional telah terbiasa dengan bergotong royong serta bekerjasama dalam kelompok atau organisasi yang besar cenderung akan meraskan kemajuan dan akan mampu, secara efisien dan efektif, memberikan kontribusi penting bagi kemajuan negara dan masyarakat.

Masing-masing tokoh yang mempopulerkan konsep Modal Sosial memiliki perbedaan penekanan terhadap unsur-unsur yang membentuknya. Perbedaan tersebut juga dalam hal pendekatan analisis. dari berbagai konsep yang telah disebutkan di atas, intinya konsep Modal Sosial memberikan penekanan pada kebersamaan masyarakat untuk mencapai tujuan memperbaiki kualitas kehidupan dan senantiasa melakukan perubahan dan penyesuaian secara terus menerus. Dalam proses perubahan dan upaya untuk mencapai tujuan, masyarakat senantiasa terikat pada nilai-nilai dan norma yang dipedomani sebagai acuan bersikap, bertindak dan bertingkah laku serta berhubungan dengan pihak lain. Beberapa acuan nilai dan unsur yang merupakan ruh Modal Sosial antara lain sikap yang partisipatif, sikap yang saling memperhatikan, saling memberi dan menerima, saling percaya mempercayai, dan diperkuat oleh nilai-nilai dan norma yang mendukungnya. Unsur lain yang memegang peran penting adalah kemauan masyarakat atau kelompok tersebut untuk secara terus menerus pro aktif, baik dalam mempertahankan nilai, membentuk jaringan-jaringan kerjasa, maupun dengan penciptaan kreasi dan ide-ide baru.

Dunia Melayu dan Kebudayaan Melayu
Dunia Melayu (“The Malay World”) merupakan suatu istilah yang sudah lama digunakan dalam literatur asing untuk mengacu kepada kawasan yang lebih luas dari Nusantara, bahkan hampir meliputi sebagian besar kawasan Asia Tenggara dewasa ini. Rumpun dunia Melayu sudah terbentuk sejak zaman prasejarah. Meskipun kini cenderung memiliki jati diri atau identitas etnis yang berbeda-beda sesuai dengan warna lokal masing-masing, namun secara etnik, jika yang dimaksud dengan istilah itu adanya kesamaan asal-usul, bahasa, dan budaya mereka, masyarakat Melayu memiliki banyak kesamaan jati diri yang telah terbentuk sejak berabad-abad.

Selepas kejatuhan Malaka (1511), Dunia Melayu, berbeda dari Dunia Islam Arab/Timur Tengah, tidak lagi memiliki pusat kebudayaan atau Tamaddun Melayu sebagai pusat gravitasi yang mampu mempersatukan kembali dunia Melayu. Sejak saat itu, Dunia Melayu semakin terpecah-pecah dan kebanyakan membentuk sub-etnik Melayu dengan kesadaran etnik sendiri, dengan ciri-ciri yang semakin dipertajam perbedaannya oleh Belanda dalam abad-abad berikutnya, dan lebih menyolok pada hari ini. Sekarang kita menemukan pecahan Melayu sebagai unit etnik yang berdiri sendiri seperti Melayu Semenanjung, Melayu Riau, Melayu Deli, Melayu Jambi, Melayu Palembang, Melayu Minangkabau, Melayu Bengkulu, Melayu Aceh, Melayu Kalimantan, dan seterusnya yang lebih berorientasi kedaerahan atau politik lokal daripada ciri budaya umum ke Melayu-an.

Meskipun begitu, jaringan ke-Melayu-an masih tetap bertahan karena prinsipnya ciri-ciri dasar yang telah terbentuk sejak kejayaan Malaka masih tetap terpelihara. Sejumlah ciri dasarnya yang khas tidak perlu pembuktian lebih lanjut lagi, antara lain (i) Melayu Polinesia rasnya; (ii) Austronesia rumpun bahasanya; (iii) Iskandar Zulkarnaini (Alexander the Great) mitos asal-usul keturunan mereka, dengan beberapai variasi di bberapa daerah; (iv) memiliki adat resam “ke-Melayu-an” dengan penggunaan bahasa Melayu dengan beberapa variasi dialek lokalnya; (v) Islam agamanya, meskipun terdapat kekecualian di antaranya; dan (vi) memiliki banyak kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan di samping perbedaan khas lokal (Zed, 2002).

Secara umum wilayah hunian masyarakat budaya Melayu meliputi wilayah Tamiang (Aceh Timur), sepanjang pantai timur Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Asahan, dan Labutan Batu, termasuk kota-kota di sekitarnya), Provinsi Riau dan Riau Kepulauan, Pesisir Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Daerah Selatan Muangthai (Songkla, Naratiwat, Pattani), Malaysia Barat dan pesisir Malaysia Timur, Brunei, dan Singapura yang memang mengidentifikasikan diri mereka sebagai orang Melayu. Luasnya hunian budaya Melayu juga mencakup penduduk Sumatera Barat yang menyatakan diri sebagai orang Minangkabau, penduduk Kalimantan Selatan yang menyatakan diri sebagai orang Banjar, dan penduduk Kalimantan Timur yang menyatakan diri sebagai orang Kutai (Wagner & Yatim, 1997).

Di Malaysia, definisi Melayu menjadi lebih kompleks lagi engan adanya dua sebutan yang lain, yaitu definisi legal dan sebutan baru: bumiputera (anak negeri). Menurut konstitusi Malaysia, seorang Melayu diartikan “sebagai seorang penganut agama Islam, berbicara dalam bahasa Melayu, dan (a) dilahirkan sebelum hari kemerdekaan, di negara Federasi atau Singapura, atau di negara yang pada hari kemerdekaan bertempat tinggal di negara Federasi atau Singapura, atau (b) keturunan dari orang-orang yang disebut di atas (Ali, 1985).

Berdasarkan konstitusi tersebut, secara teoritis dan dilihat dari segi hukum, orang Melayu bia saja berasal dari setiap suku bangsa, asalkan ia seorang Muslim, berbicara dalam bahasa Melayu, dan hidup sesuai dengan adat-istiadat Melayu dalam kehidupannya sehari-hari. Seorang Cina atau India yang beralih menganut agama Islam dan tinggal bersama keluarga Melayu, berbicara dalam bahasa Melayu, dan hidup sesuai dengan adat-istiadat Melayu, mempunyai hak untuk disebut sebagai orang Melayu. Dengan demikian terdapat perbedaan antara definisi seorang Melayu berdasarkan konstitusi dengan definisi seorang Melayu berdasarkan sejarah dan sosial budaya.
Etos Kerja Manusia Melayu
Secara sederhana kata etos, dapat didefinisikan sebaga i watak dasar dari suatu masyarakat. Perwujudan etos itu dapat dilihat dari struktur dan norma sosial masyarakat itu (Sairin, 2002). Sebagai watak dasar dari masyarakat, etos menjadi landasan bagi perilaku diri sendiri dan lingkungan sekitarnya, yang terpencar dalam kehidupan masyarakat (Geertz, 1973). Oleh karena etos menjadi landasan bagi kehidupan manusia, maka etos itu juga berhubungan dengan aspek evaluatif yang bersifat menilai dalam kehidupan masyarakat (Abdullah, 1982).

Masyarakat Melayu sejak lama dikenal memiliki etos kerja yang rendah dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Mitos “Melayu malas” sering dilontarkan oleh penulis Barat dalam menilai etos kerja pribumi Melayu di Indonesia dan Malaysia. Namun pendapat itu ada pula yang membantah dengan menunjukkan bagaimaan kerasnya kerja yang dilakukan para petani dan buruh di berbagai tempat di Indonesia dan Malaysia. Rendahnya tingkat kemajuan bangsa Melayu menurut pendapat terakhir ini, tidak berkaitan sama sekali dengan etos kerja orang Melayu, tetapi lebih berkaitan dengan politik ekonomi pembangunan. Kedua pendapat di atas jelas mempunyai kekuatan dan kelemahannya masing-masing, tetapi sukar untuk disangkal bahwa tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh etos kerja yang ada pada masyarakat itu.
Dari pengamatan terkesan bahwa mayoritas bangsa Melayu masih memandang bekerja adalah untuk mencari nafkah dan mendapatkan status sosial. Pada masyarakat Melayu, kata bekerja selalu dikaitkan dengan upaya untuk mengisi perut. Jika seseorang akan pergi ke kantor atau ke tempat ia bekerja, sering ia mengatakan pergi mencari makan. Hal ini mencerminkan bahwa orientasi nilai bangsa Melayu dalam hubungannya dengan kegiatan bekerja hanyalah sekedar mencari nafkah. Akibatnya etos kerja menhadi sangat rendah. Ungkapan bekerja dengan makna mencari makan itu jelas merupakan ungkapan yang tumbuh pada masyarakat yang subsisten dan tradisional, yaitu masyarakat yang hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tanpa harus bekerja lebih keras untuk mencapai tingkat produktivitas yang lebih dari itu.

Rendahnya etos kerja juga dipengaruhi oleh tegas atau tidaknya suatu masyarakat dalam membedakan antara konsep “waktu” yang ditentukan oleh gejala alam dengan “waktu” yang ditentukan oleh ukuran jam. Umumnya tos kerja pada masyarakat yang dapat membedakan antara kedua “waktu” itu lebih tinggi dari yang tidak dapat membedakannya. Mereka yang dapat membedakan kedua waktu itu dengan tegas, akan berbeda kinerjanya dengan mereka yang mencampuradukkan antara kdua “waktu” tersebut. Mereka yang tahu “waktu” menurut jam akan bekerja memenuhi target waktu yang jelas, sedangkan yang tidak mengenal “waktu” menurut jam, akan selalu terbawa pada keinginan untuk mengulur-ulur pekerjaannya. Pada masyarakat Melayu, penggunaan waktu menurut ukuran “jam” masih merupakan sesuatu yang langka. Umumnya masyarakat Melayu lebih suka menggunakan waktu yang bersifat relatif, seperti nanti, sebentar, besok, dan sebagainya. Hal ini juga membawa pengaruh pada etos kerja masyarakat Melayu.

Gambaran lain yang mewarnai kehidupan masyarakat Melayu adalah adanya nilai-nilai tertentu dan juga norma sosial yang sangat tidak menguntungkan dari perspektif untuk tumbuh kembangnya Modal Sosial. Konsep baik, terutama bila seseorang disebut baik, bukan terletak pada perilaku orang tersebut yang sejalan dengan ajaran agama atau dengan nilai-nilai universal, melainkan apakah orang atau individu tersebut memiliki atau menunjukkan perilaku yang sesuai atau tidak dengan tuntunan adat.

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad, ketika mengkriktik budaya Melayu Malaysia, bahwa apa yang baik bagi orang Melayu adalah what is proper not what is pleasant. Pandangan tentang hidup yang melakat dalam kebudayaan masyarakat Melayu adalah ketimpangan dalam pemahaman tentang hidup di dunia dan pandangan tentang hari kemudian. Untuk apa bekerja keras, karena hidup di dunia sangat sementara, hidup yang sebenarnya adalah di hari kemudian. Biar miskin di dunia, asal kaya di akhirat. Masyarakat pun kemudian menjalani kehidupan dengan pasif. Pandangan bahwa hidup di dunia adalah sesuatu yang berharga dan manusia harus mampu menjadi pemimpin bagi alam semesta sedikit sekali memberi sentuhan.

Pengembangan Modal Sosial untuk Pembangunan
Modal Sosial, tidak diragukan, merupakan energi pembangunan. Pembangunan yang mengabaikan dimensi ini sebagai pendorong munculnya kekuatan masyarakat dan bangsa, tidak saja akan kehilangan fondasi kemasyarakatan yang kuat, tetapi juga akan mengalami stagnasi dan kesulitan untuk keluar dari berbagai krisis yang dialami. Sebagai energi, Modal Sosial akan efektif memberikan dorongan keberhasilan bagi ebrbagai kebijakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta. Keyakinan ini didasarkan pada kekuatan yang dimilikinya guna merangsang masyarakat membangun secara swadaya, yang hasilnya akan memaksimalkan pencapaian dari setiap kebijakan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah.
Secara historis, negara tidak memiliki tradisi penciptaan Modal Sosial. Seperti yang dikemukakan oleh Fukuyama (1999), Modal Sosial tersebut bersumber atau by product dari agama, tradisi dan pengalaman-pengalaman bersama yang selalu berulang di tengah masyarakat, dan ini di luar kemampuan dan kontrol pemerintah. Ketika kebijakan-kebijakan dirancang, semestinya pemerintah menyadari bahwa Modal Sosial yang tumbuh di masyarakatnya merupakan produk dari masyarakat itu sendiri. Pemerintah tetap dapat berperan sebagai pendorong untuk tumbuh dan munculnya energi Modal Sosial itu kembali, tetapi bukan pencipta.

Agama, menurut Francis Fukuyama, merupakan salah satu sumber utama Modal Sosial. Prkumpulan-perkumpulan keagamaan sangat potensial untuk menghadirkan dan membangun suatu bentuk dan ciri tertentu dari Modal Sosial. Ajaran agama merupakan salah satu sumber dari nilai dan norma yang menuntun perilaku masyarakat. Agama lah yang menjadi sumber utama inspirasi, energi sosial, serta yang memberikan ruang bagi terciptanya orientasi hidup penganutnya.

Tradisi yang telah berkembang secara turun temurun juga sebagai sumber terciptanya norma-norma dan nilai, hubungan-hubungan relasional antarmasyarakat serta kelompok-kelompok sosial. Tatanan yang terbangun merupakan produk kebiasaan yang turun temurun, dan kemudian membentuk kualitas Modal Sosial. Kelompok-kelompok masyarakat yang terbangun oleh suatu organisasi sosial yang khas dan berbasis kepada garis keturunan merupakan salah satu dari sekian sumber yang melahirkan Modal Sosial.

Di samping itu, Modal Sosial yang terbentuk dari produk-produk yang disebutkan di negara dengan kehidupan masyarakat yang masih tradisional perlu dicermati. Kaitannya dengan kehidupan kelompok, biasanya memiliki radius Modal Sosial yang pendek yang dapat menghasilkan pandangan-pandangan negatif terhadap kelompok di luarnya (negative externalities). Melalui lembaga-lembaga pendidikan, Modal Sosial juga dapat tumbuh. Lembaga pendidikan tidak hanya memberikan pelajaran-pelajaran keilmuan semata, tetapi idealnya sebagai tempat membangun Modal Sosial dalam bentuk aturan-aturan dan norma serta nilai. Kemungkinan ini tidak hanya melalui lembaga-lembaga pendidikan di tingkat dasar dan menengah, tetapi juga melalui lembaga pendidikan tinggi. Produk lembaga pendidikan tinggi sebaiknya tidak hany beruruan dengan keilmuan semata, tetapi juga menciptakan nilai-nilai baru yang berorientasi pada dimensi kebebasan berpendapat, kesamaan kedudukan, dan etika yang tinggi.

Peran Agama dan Keterpinggiran Agama oleh Budaya Lokal
Di tengah kuatnya arus sekularisasi di dunia, peran agama tetap memiliki kedudukan sentral dalam memperlemah atau memperkuat dimensi Modal Sosial. Walaupun pada agama-agama tertentu kian meluntur terutama di dunia Barat, namun secara umum saat ini justru terjadi kebangkitan kesadaran manusia terhadap pentingnya agama dalam memperkaya dimensi spiritual dalam kehidupannya. Agama yang memberikan inspirasi terhadap perubahan-perubahan sosial saat ini tumbuh kuat terutama di dunia Islam yang membentang dari Afrika Utara sampai Nusantara.

Ajaran agama yang dianut oleh para pengikutnya dengan mencampuradukkan antara pesan murni yang terdapat pada kitab sucinya dan adat istiadat turun temurun yang umumnya berasal dari nilai-nilai animisme akan sangat potensial dalam memperlemah Modal Sosial. Islam yang dianut oleh orang Melayu adalah agama yang memiliki eksternalitas positif yang tinggi. Islam mendorong kerjasama yang kuat dalam kelompok, tetapi dengan sikap yang inklusif yang memungkinkan diperluasnya jaringan-jaringan kerjasama dengan pihak di luarnya. Kejujuran, semangat memberi yang tinggi (tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah), kebebasan, persamaan, dan kemajemukan merupakan intisari ajaran Islam yang sangat berkait erat dengan dimensi Modal Sosial.

Ajaran-ajaran luhur tersebut, dalam praktiknya, kurang menjiwai perilaku para pengikutnya. Apa yang menonjol justru menciptakan ekslusifisme dan, pada kelompok-kelompok, cenderung memiliki eksternalitas negatif yang begitu kuat. Ajaran Islam tentang perlunya keterbukaan dan membentuk jaringan-jaringan kerjasama antarindividu maupun antarkelompok masyarakat telah dipersempit menjadi fanatisme kelompok. Semangat kejujuran juga belum menjadi jiwa massal para pengikutnya. Jika benar korupsi, penipuan, kebohongan, dan beragam tindakan penyimpangan lainnya di Indonesia telah menjadi sesuatu yang massal dan massive, bukankah kata massal tersebut sebenarnya merujuk ke umat Islam yang merupakan hampir 90 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Ini terjadi karena ajaran agama terpinggirkan. Yang lebih terasa dominan adalah semangat inward looking dalam koridor extended family, kelompok kecil dan individu itu sendiri. Seseorang tidak merasa bersalah untuk mengambil hak orang lain, walaupun ajaran agama dengan keras melarangnya. Kekuatan tradisi kelompok yang bonding dan inward looking jauh lebih besar, yang dimanifestasikan dalam bentuk tuntutan dan legalisasi kejahatan oleh keluarga, kelompok, dan dari dalam individu itu sendiri yang kehilangan empati terhadap yang lain.

Semangat memberi dengan ikhlas yang merupakan unsur resiprositas Modal Sosial, merupakan salah satu jiwa dan semangat agama, tetapi dalam praktiknya, tanpa mengabaikan beberapa kelompok yang berbuat nyata untuk menyantuni orang miskin dan anak yatim, masih jauh dari yang diidealkan oleh misi agama. Pembagian zakat dan fitrah yang dilakukan lebih terkesan sebagai sekedar memenuhi tuntutan kewajiban, bukan karena didasari oleh semangat altruisme dan empati untuk saling membantu sesama umat, terutama orang miskin. Dalam kehidupan keseharian, semangat resiprositas dan merasakan penderitaan antarsesama hampir tidak memperlihatkan warnanya. Masyarakat hidup dalam sekat-sekat yang terpisah, dan yang miskin akan tetap dalam kemiskinan dan ketidakberdayaannya.

Ajaran Islam juga sangat menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan dan kebebasan (yang juga menjadi inti jiwa Modal Sosial). Yang terjadi di tengah masyarakat, semangat persamaan dan kebersamaan dalam memperoleh berbagai kesempatan begitu terpinggirkan. Elite masyarakat, baik yang didasarkan oleh kemampuan ekonomi, keturunan, pengetahuan agama, yang mendominasi tidak hanya atas kesempatan-kesempatan ekonomi, tetapi juga dalam setiap dimensi pengambilan keputusan. Hal ini bersumber dari akomodatifnya para pemuka agama di bawah dominasi adat-istiadat feodal dengan hirarki-hirarki tradisional yang sesungguhnya tidak diidealkan oleh ajaran agama itu sendiri. Kenyataan-kenyataan ini telah memperlemah bahkan memusnahkan potensi Modal Sosial yang seharunya tumbuh kuat di masyarakat.

Salah satu kata kunci mengatasi berbagai permasalahan sosial tersebut di atas adalah dibangunnya gerakan bersama untuk kemungkinan mengkaji ulang metodologi dakwah yang lebih membumi, mengutamakan praktik daripada kata-kata, dan mampu membebaskan umat dari belenggu budaya yang melilit mereka. Dengan kata lain, kita membutuhkan reformasi besar. Dalam konteks Modal Sosial, interpretasi ajaran membutuhkan penekanan yang sangat kuat pada dimensi yang mencakup keseluruhan elemen dari Modal Sosial tersebut sebagai prasyarat terbentuknya kebudayaan unggul. Tanpa dilakukan reformasi besar, untuk meluruskan praktik keagamaan dan membangun modal sosial yang memang sejalan dengan amanat agama, beragam stimulus pembangunan yang dilakukan akan mengalami kendala dan bahkan kegagalan.

Reorientasi dan Reformasi Budaya Lokal
Bersamaan dengan reformasi besar dalam interpretasi ajaran agama, reformasi budaya juga merupakan kebutuhan. Budaya lokal yang feodal, hierarkies, penuh dominasi kelompok dalam suatu entitas, membelenggu kebebasan, menghindari kerja keras dan prestasi. Di beberapa daerah di Nusantara, kehidupan sosial didominasi oleh kelompok bangsawan (nobelity) yang relatif makmur, sementara rakyat biasa hidup dalam kemiskinan. Dalam konteks tertentu, mereka hidup dalam situasi ketidakmerdekaan yang menyedihkan. Hubungan sosial yang tercipta didasarkan atas hirarki dari masing-masing kelompok sosial garis keturunan.

Beberapa dimensi budaya yang mendesak untuk dikaji ulang tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh semua komponen bangsa, terutama yang berkaitan dengan dominasi kelompok sosial tertentu atas kelompok sosial yang lain, nilai-nilai dan norma yang mengentalkan orientasi budaya inward looking, hilangnya semangat resiprositas, kohesifitas yang dibatasi tembok-tembok keluarga, suku, kelompok kecil, dan sejenisnya. Nilai dan norma tradisionallah yang tealh membentuk pandangan hidup yang cenderung menghindari produktivitas, memupuk kohesitivitas sosial ke dalam kelompok yang tinggi tetapi menghindari eksternalitas.

Jalur Pendidikan sebagai Salah Satu Pilihan

Lembaga pendidikan bukan hanya tempat memberi dan menerima ilmu tetapi melalui lembaga-lembaga tersebut kemungkinan terjadinya sosialisasi nilai-nilai baru seperti profesionalisme, kejujuran, integritas, kesamaan, kebebasan, dan keadaban sebagai penopang utama budaya unggul, sangat besar. Lembaga pendidikan dengan demikian tidak hanya berhubungan dengan dimensi cultural capital , human capital, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah social capital. Akan tetapi, di Indonesia yang sering terjadi lembaga pendidikan cenderung dipandang oleh masyarakat yang justru meredusir nilai-nilai kepercayaan. Semangat kejujuran yang terkandung sebagai unsur vital Modal Sosial justru, di banyak tempat, terdegredasi sedemikian rupa.

Lembaga pendidikan yang diidealkan menjadi contoh kejujuran justru disorot masyarajkat sebagai salah satu lembaga yang diragukan kejujurannya. Proyek-proyek pembangunan sekolah selalu dipertanyakan. Dalam beberapa hal, buku pelajaran, seragam sekolah, dan perlengkapan sekolah lainnya telah menjadi komoditas dan instrumen perdagangan. Berbagai pungutan yang dibungkus kesepakatan antra wakil orangtua dan wakil pengelola sekolah telah menyulitkan sebagian bear orangtua dan terutama orang miskin. Ini juga sekaligus menghilangkan rasa percaya terhadap lembaga pendidikan sebagai lembaga yang memiliki bobot moral yang tingi.

Jaringan alumni yang diharapkan dapat memperkuat Modal Sosial, di satu sisi memang menciptakan Modal Sosial dalam pengertian, mereka berkumpul dalam kelompok. Hanya saja yang terjadi hanyalah dalam bentuk bonding social capital bukan sesuatu yang menjembatani (bridging social capital) untuk semakin kuatnya jaringan sosial yang dibina dengan pihak luar untuk memperkaya ide dan kemajuan masyarakat. Jaringan alumni perguruan tinggi layaknya kelompok tradisional di pedesaan yang hanya berurusan dengan kepentingan material kelompok elitnya semata. Adanya kelompok alumni dan keanggotaan dalam kelompok tersebut hayalah untuk memperluas jaringan internal (internal networking) untuk mendapatkan kesem[patan menjadi pegawai negeri atau kesempatan kerja yang lain. Radius kepercayaan tercipta dalam jaringan yang sempit, bukan sebagai Modal Sosial.

Dalam kaitannya dengan lembaga pendidikan, yaitu sekolah, sesungguhnya masih sangat banyak gambaran kebersahajaan dan kesederhanaan dari para guru di Indonesia. Mereka berusaha menjalankan amanah sebagai guru dan memberi tauladan moral, tetapi dalam kehidupan di masyarakat sendiri, guru yang demikian tidak/belum mendapat tempat setinggi tempat para guru yang kaya karena berbagai “usaha” yang dilakukannya yang berhubungan dengan profesi yang disandang. Penghargaan yang tinggi dari pemerintah terhadap mereka yang mengajar di daerah terpencil, yang sangat aktif dan berprestasi tetapi hidup dalam kesederhanaan, dan sejenisnya menuntut perhatian bersama. Guru tidak akan berani memungut sesuatu dari muridnya kalau aturan, pengawasan dan tindakan dari pengelola pendidikan cukup kuat dan disiplin. Jika lembaga pendidikan bersih dari berbagai penyimpangan, lembaga tersebut beserta produknya akan sangat efektif bagi upaya penguatan Modal Sosial sekaligus sebagai katalisator perubahan ke arah yang lebih baik.

Kikis Semangat Kesukuan yang Negatif
Semangat kesukuan dalam suatu negara merupakan bentuk kohesifitas sosial inward looking yang akan sangat merugikan dalam konteks penguatan sosial, baik untuk kepentingan penguatan dan pengembangan masyarakat suku untuk memiliki budaya unggul, maupun dalam kaitannya dengan penguatan Modal Sosial bangsa secara keseluruhan. Di Indonesia terdapat lebih dari 300 sukubangsa yang masing-masing memilki sistem budaya, bahsa, dan adat-istiadat masing-masing. Sukubangsa (etnis) Jawa merupakan yang terbesar yaitu 47,02%, Sunda 14,53%, Madura 7,28%, Minangkabau 3,36%, Bugis 2,59%, Batak 2,04%, Bali 1,88%, Betawi 1,66%, Melayu 1,61%, Banjar 1,52%, Aceh 1,41%, Palembang 1,30%, Sasak 1,12%, Dayak 1,10%, Makasar 1,09%, Toraja 0,94%, dan lain-lain (termasuk keturunan asing, seperti Cina, India, Arab, Eropa) sebanyak 9,54%.

Di Malaysia, masyarakatnya tidak hanya multietnik tetapi juga multiras, yang terutama terdiri dari orang Melayu (53,2%), Cina (34,4%), India (10,6%) dan lain-lain (0,8%). Pemerintah Malaysia nampaknya sengaja tidak membedakan sub-sub-suku Melayu seperti orang Perak, orang Kelantan, orang Trengganu, orang Johor, orang Selangor dan lain-lain. Semua bumiputera dikelompokkan sebagai orang Melayu tanpa melihat perbedaan dialek bahasa mereka. Hal ini dianggap cukup efektif, karena setidaknya orang Melayu yang berasal dari berbagai daerah punya keterikatan yang kuat dalam kehidupan berbangsa.

Pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan Sukarno dan Suharto sebenarnya juga berupaya ke arah itu dengan tidak melakukan pengelompokan masyarakat ke dalam berbagai etnis, tetapi hanya berdasarkan kelompok agama dan kelompok kewarganegaraan. Akan tetapi, kebijakan ini justru diterima oleh masyarakat luar Jawa sebagai bentuk Jawanisasi, karena program sentralisasi yang dilakukan pemerintah lebih mencerminkan pemaksaan pemberlakuan sistem budaya Jawa ke seluruh Indonesia. Hal ini lah yang menybabkan munculnya isu “Putra Daerah” pada masa reformasi. Sensus Penduduk terakhir yang dilakukan Pemerintah Indonesia tahun 2000 kembali memasukkan variabel etnis di dalamnya.

Sejak bergulirnya reformasi tahun 1998, gerakan-gerakan kesukuan meningkat semakin kuat di Indonesia, terutama pada beberapa suku yang selama ini memang dikenal meimiliki kohesifitas kelompok yang cukup rekat. Di Indonesia, terdapat dua ciri gerakan kesukuan. Pertama, sebagai wujud protes atas hegemoni dan dominasi yang lama dari khususnya etnis Jawa terhadap etnis-etnis di luar Jawa pada masa pemerintahan Suharto. Gubernur, Bupati, dan para kepala dinas dan kantor wilayah didominasi oleh atnis Jawa. Istilah Jawanisasi begitu populer di kalangan masyarakat lokal setempat.

Kedua, wujud keterisolasian budaya di beberapa tempat di Pulau Jawa maupun luar Jawa. Pada jenis ini sentimen kesukuan memiliki latar belakang dan motif yang berbeda dengan yang terjadi pada etni-etnis, yang dalam ukuran populasinya, relatif sedang dan kecil di luar Jawa. Secara historis, para elite lokal suku agak sulit menerima dengan ikhlas kehadiran pendatang dari luar sukunya. Walaupun demikian, karena sesuatu yang memang sulit dihindari, arus pendatang cukup tinggi sebagai konsekuensi dari terpusatnya berbagai sentra industri dan kesempatan kerja. Dalam interaksi keseharian, sekilas tidak memiliki persoalan, tetapi kenyataan yang sebenarnya tetap saja sulit untuk menerima budaya lain ke dalam kehidupan komunitas.

Apapun motifnya, baik yang terjadi pada etnis-etnis di luar Jawa maupun etnis-etnis yang ada di Pulau Jawa, semangat yang demikian akan memperlemah Modal Sosial bangsa secara keseluruhan. Pembaharuan ide melalui proses akulturasi budaya tidak terjadi. Jaringan sosial dan kepercayaan yang seharusnya terbuka lebar melewati batas-batas klan dan etnis menjadi terhambat. Mereka yang menduduki jabatan-jabatan penting di lembaga pemerintahan lokal bukan karena kompetensinya atas jenis pekerjaan dan tugas yang harus dilakukan, melainkan karena keterkaitan keluarga, atau karena sesama orang se-etnis dan se-bahasa daerah. Modal Sosial bangsa semakin hancur, dan ini jika terus berkembang akan mematikan semangat hidup bangsa itu sendiri. Bangsa akan menjadi lemah. Berbagai persoalan pembangunan akan sukar dicari penyelesaian dan jalan keluar yang kreatif, karena yang menduduki berbagai jabatan yang membutuhkan kehandalan pemikiran bukanlah mereka yang mampu, melainkan karena “kami” satu suku.

PENUTUP
Kehidupan kelompok masyarakat yang kohesif tidak selamanya memiliki Modal Sosial yang tinggi, tetapi tergantung kepada orientasi dan dimensi historis terbentuknya nilai, norma, dan kelompok tersebut. Suatu kelompok yang menyandarkan pada pola budaya inward looking cenderung akan menghasilkan negative externalities bahkan kontra produktif terhadap pengembangan Modal Sosial tersebut yang berdampak pada lemahnya kemampuan masyarakat dan bangsa secara keseluruhan untuk memperbaiki kualitas kehidupan.

Kelambanan pembangunan manusia Melayu, terutama di Indonesia, merupakan akibat dari diabaikannya dimensi Modal Sosial sehingga melahirkan masyarakat yang bukan berkebudayaan unggul melainkan berkebudayaan inferior. Beragam aspek diduga telah menghambat perkembangan Modal Sosial seperti lemahnya semangat kebersamaan untuk membangun kelompok/perkumpulan, hancurnya rasa saling mempercayai, metodoloi pengajaran dan interpretasi yang keliru terhadap beberapa ajaran agama, pola-pola budaya yang hirarkis dan feodal, lembaga-lembaga pendidikan yang kurang mampu menjadi panutan moralitas, perilaku politik dan beragam penyebab lainnya. Dampak nyata dari situasi tersebut adalah kekurangoptimalan pencapaian dari berbagai program pembangunan yang dilaksanakan.

Setiap etnis berikut setting sosial yang ada di dalamnya, memiliki karakteristik dan strategi of survival yang khas. Apabila energi kolektif etnis dan nilai-nilai positif yang ada bisa diperluas menjadi energi kolektif bangsa melalui tumbuhnya kesadaran jaringan dan kesadaran outward looking yang kuat, niscaya keuntungan-keuntungan besar akan diraih. Hal ini tidak hanya dalam batas upaya merekatkan kehidupan kebangsaan, melainkan akan terbangun enrgi kolektif untuk bangkit dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan kestabilan demokrasi.

Budaya yang telah turun temurun, yang diwarnai oleh berkembangnya nilai-nilai tertentu di masing-masing kelompok, klan, dan etnis tidak harus dihancurkan, melainkan harus terus dipupuk selama hal itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang menghendaki persamaan, keadaban, kemanusiaan, dan pencapaian. Kekuatan setiap entitas sosial dalam wujud warna-warninya kebudayaan etnis-etnis adalah kekayaan kebudayaan bangsa itu sendiri.

Jika rasa percaya (trust) tumbuh kembang melintasi batas-batas budaya lokal, kemungkinan besar semangat membangun bersama akan lebih kuat. Perilaku yang bersifat destruktif yang muncul dari masyarakat yang kehilangan trust akan dapat dikurangi. Jalannya pemerintahan akan lebih efektif. Pembangunan pun dapat dilaksanakan denganm lebih efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Adler, P & S Kwon. 2000. “Social Capital: The Good, the Bad and the Ugly”. In E. Lasser (ed.). Knowledge and Social Capital: Foundations and Applications. Butterworth-Heinemann.

Ali, S. Husin. 1985. Rakyat Melayu Nasib dan Masa Depannya. Inti Sarana Aksara. Jakarta.

Coleman, J. 1990. Foundation of Social Theory. Harvard University Press. Cambridge.

Evers, Hans-Dieter. 1995. Sosiologi Perkotaan Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Indonesia dan Malaysia. LP3ES. Jakarta.

Hasbullah, Jousairi. 2006. Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia). MR-United Press. Jakarta.

Fukuyama, Francis. 1999. Social Capital and Civil Society. Institute of Public Policy. George Mason University.

Fukuyama, Francis. 2003. Social Capital and Economic Development. Routledge. London.

Putnam, Robert D. 2000. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. Simon and Schuster. New York.

Sairin, Sjafri. 2002. Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia Perspektif Antropologi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Wagner, Lola & Danny Irawan Yatim. 1997. Seksualitas di Pulau Batam. Sinar Harapan. Jakarta.

Zed, Mestika. 2002. “Dunia Melayu dan Kebudayaan Melayu dalam Perspektif Sejarah Suatu Penjajakan Awal”. dalam Sastri Yunizarti Bakry & Media Sandra Kasih (eds.). Menelusuri Jejak Melayu-Minangkabau. Yayasan Citra Budaya Indonesia. Padang.

(Witrianto, S.S., M.Hum., M.Si9)
Universiti Andalas

HUKUM PIDANA ISLAM DALAM STUDI HUKUM

renylousiana@gmail.com (Unknown) — Wed, 19 Oct 2011 08:12:00 -0700

A. Pengantar
Jika kita mencoba mencari informasi tentang hukum pidana Islam atau Islamic Criminal Law lewat internet (misalnya melalui situs pencari Google) maka paling tidak kita akan disuguhi informasi sebanyak lebih dari 1.360.000 item. Hal ini sedikit memberi gambaran bahwa hukum pidana Islam menjadi pembahasan luas di seluruh dunia. Persoalan pidana Islam sering dipersempit hanya persoalan Rajam atau Qisas saja, dan tidak membicarakan seluruh cakupan dari hukum ini. Hukum Pidana Islam merupakan satu bidang kajian Hukum Islam yang paling sedikit diajarkan dalam studi hukum di perguruan tinggi (dibanding hukum perdata Islam seperti perkawinan, kewarisan, perjanjian, dan sebagainya).

Dewasa ini barulah kuliah pidana Islam semakin banyak menjadi mata kuliah di fakultas hukum atau syariah. Dewasa ini semakin banyak yg menulis skripsi, tesis, dan disertasi tentang pidana Islam. Tulisan singkat ini akan membahas mengenai tempat dan masa depan hukum pidana Islam dalam studi hukum. Tulisan ini akan membahas perkembangan kuliah pidana Islam, hukum pidana Islam dalam kurikulum studi ilmu hukum, silabus perkuliahan pidana Islam, serta prospek dan tantangannya.

B. Perkembangan Perkuliahan
Mata kuliah hukum pidana Islam atau Jinayah telah diajarkan di Fakultas Syariah di perguruan tinggi Islam (IAIN/ STAIN/ UIN) dalam waktu cukup lama. Saat ini mata kuliah ini juga diajarkan di beberapa fakultas hukum di luar perguruan tinggi agama. Di luar mata kuliah Hukum Pidana Islam, sebenarnya ada mata kuliah perbandingan hukum pidana yang di dalamnya juga dapat diisi hukum pidana Islam, disamping hukum pidana common law, civil law, dan socialist law. Selain dalam kuliah perbandingan hukum pidana, ada beberapa mata kuliah yang dapat menyinggung hal ini misalnya dalam kuliah Hukum Islam dan Aspek Hukum Islam dalam Hukum Tata Negara.
Khusus dalam kuliah Perbandingan Hukum Pidana/ Perbandingan Sistem Peradilan Pidana, pembahasan Hukum Pidana Islam tidak hanya dilakukan di universitas-universitas di Indonesia saja. Berbagai fakultas hukum di negara-negara Barat juga telah mengajarkan materi Hukum Pidana Islam/ Sistem Peradilan Pidana Islam ini dalam kurikulumnya . Sebagai contoh, dalam silabus kuliah Comparative Criminal Law di St. Mary’s School of Law terdapat satu sesi kuliah “An Introduction to Islamic Law”. Dalam silabus mata kuliah Comparative Criminal Law di the University of Queensland (Australia) terdapat pembahasan mengenai “criminal justice across the legal tradition” termasuk Islamic Law. Hukum Pidana dari negara-negara Islam juga menjadi bagian dari kuliah Comparative Criminal Law di Dalhouse University. Di University of London dalam mata kuliah Comparative Criminal Justice Policy diberikan juga materi “Legal Culture and Criminal Justice Policy in Islamic Law.”

C. Hukum Pidana Islam dalam Kurikulum di Perguruan Tinggi
Di Indonesia mata kuliah Hukum Pidana Islam telah diberikan antara lain di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Syarif Hidayatullah , Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Yogyakarta), Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), FH Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, FH Universitas Jakarta, FH Universitas Muhamadiyyah Yogyakarta (UMY), FH Universitas Sriwijaya (Palembang), dan FH Universitas Brawijaya (Malang).
Sebagai contoh bisa diambil UIN Syarif Hidayatullah, pada Jurusan Jinayah Siyasah (Pidana/Tata Negara) terdapat Program Studi Pidana Islam. Program studi ini bertujuan meng-hasilkan sarjana yang menguasai bidang studi pidana Islam. Mata Kuliah Keahlian yang diberikan dalam Program Studi ini antara lain Fiqh Jinayah, Hukum Pidana dan Acara Pidana, Muqa-ranah Mazahib fi al-Jinayat.
Hampir sama dengan itu, juga terdapat kuliah hukum pidana Islam di UIN Sunan Kalijaga di jurusan Jinayah/ Siyasah (Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam). Jurusan/Program Studi ini mendidik mahasiswa untuk menjadi sarjana yang menguasai ilmu Hukum Islam dengan konsentrasi pada hukum pidana dan hukum tata negara Islam. Mereka diarahkan untuk memiliki kompetensi sebagai praktisi dan konsultan hukum di Pengadilan Agama dan peneliti muda di bidang Hukum Pidana dan Tata Negara Islam.
Di luar perguruan tinggi Agama, dimana hukum pidana Islam bahkan menjadi suatu program studi, di fakultas-fakultas hukum universitas umum mata kuliah pidana Islam juga diajarkan. Sebagai contoh dalam Kurikulum Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mata kuliah pidana Islam (2 sks) menjadi mata kuliah wajib yaitu dalam kurikulum institusional sebagai Mata kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK). Di samping itu ada juga kuliah Hukum Sistem Peradilan Islam (2 sks).
Di luar perguruan tinggi umum yang berlatar belakang lembaga keIslaman ( seperti UMY dan UII) , mata kuliah hukum pidana Islam juga diberikan di perguruan tinggi umum (negeri/swasta) yang tidak berlatar belakang lembaga keIslaman, seperti di UI, Unsri, dan Unibraw). Di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Hukum PIdana Islam (HPC-336) diajarkan pada semester ganjil tahun akademik 2006/2007. Di Fakultas Hukum Unibraw, Hukum PIdana Islam merupakan mata kuliah wajib untuk konsentrasi Hukum Kepidanaan.
Di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mata kuliah Hukum Pidana Islam (Aspek Pidana dalam Hukum Islam) / 2 sks, telah diberikan sejak semester genap tahun 2003/2004 yang lalu. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan. Juga diberikan dalam Program Magister Ilmu Hukum, kekhususan Hukum Islam.

D. Silabus Perkuliahan
Di dalam mata kuliah perbandingan hukum pidana, hukum pidana Islam dalam dibahas bersama-sama dengan hukum pidana dari keluarga hukum lainnya yaitu common law, civil law, dan socialist law. Sebagai kuliah perbandingan hukum maka tidak seluruh aspek dalam pidana Islam dapat dibahas sehingga perlu dipilih beberapa topic yang dapat diperbandingkan misalnya secara umum dibahas dulu mengenai sejarah perkembangan, cakupan, sumber hukum, asas-asas, dan beberapa karakteristik hukum Islam dan system peradilan Islam. Setelah itu perlu dibahas beberapa topic khusus seperti tindak pidana (jinayah/ jarimah) dalam Islam dan jenis, unsure-unsurnya diperbandingkan dengan tindak pidana, jenis dan unsure-unsurnya dalam Common Law, Civil Law, dan Socialist Law. Ada beberapa persoalan lain yang dapat dibahas yaitu masalah percobaan, penyertaan, gabungan, dasar penghapus, dan sebagainya dan diperbandingkan dengan ketentuan serupa di keluarga hukum lainnya.
Sementara itu jika pidana Islam diberikan dalam perkuliahan tersendiri maka ada sejumlah materi yang dapat diberikan antara lain : (1) Hukum Pidana Islam dan Tujuan Mempelajarinya; (2) Kedudukan, Berlakunya, dan Kemungkinan Penerapan Hukum Pidana Islam di Indonesia; (3) Sumber-sumber Hukum Pidana Islam; (4) Asas-Asas Hukum Pidana Islam; (5) Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam; (6) Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam; (7) Tindak Pidana Hudud; (8) Tindak Pidana Qishas/ Diyat; (9) Tindak Pidana Ta’Zir.

E. Prospek dan Tantangan
Ada beberapa hal yang membuat hukum pidana Islam semakin penting (urgent) untuk dipelajari : 1) kepentingan akademis; 2) kepentingan praktis; 3) meningkatnya aspirasi di daerah terhadap hukum Islam; dan 4) pentingnya mencari konsep-konsep hukum baru.
Kepentingan akademis terutama merupakan kebutuhan di kalangan ilmuwan untuk memperluas pengetahauan. Jika selama ini yang dipelajari terutama hanya hukum pidana common law dan civil law saja, maka kini ada kebutuhan untuk mengkaji hukum pidana Islam. Dengan memperluas wawasan ini diharapkan sikap prejudice dan antipati terhadap hukum pidana Islam dapat berkurang. Seperti diuraikan di atas, di negara-negara barat sekalipun hukum pidana Islam juga dikaji bersamaan dengan mempelajari hukum pidana common law dan civil law.
Kepentingan praktis dapat dikaitkan dengan semakin dekatnya hubungan antara bangsa dan antar masyarakat, dimana warga negara Indonesia acapkali berurusan dengan hukum dari negara-negara lain (termasuk hukum dari negara-negara Islam). Seringkali warga negara Indonesia yang menjadi tersangka/ terdakwa di negara-negara Timur Tengah yang menggunakan pidana Islam tidak mendapat pembelaan secukupnya karena kekurangmengertian para ahli/ praktisi hukum Indonesia terhadap Hukum Pidana Islam dan prosedurnya yang berlaku di negara-negara tersebut. Globalisasi di bidang jasa konsultasi hukum pada akhirnya juga akan membawa para praktisi hukum Indonesia berurusan dengan hukum pidana dari negara-negara lain.
Era demokratisasi dan otonomi daerah yang terus berjalan menyebabkan munculnya berbagai aspirasi masyarakat di daerah untuk lahirnya produk hukum yang bernilai/ bernuansa keIslaman. Kehadiran Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh semakin mengukuhkan adanya hukum pidana Islam di Aceh yang pelaksanaan lebih lanjut akan diatur dengan Qanun. Dalam konteks perkembangan ini maka pemahaman terhadap hukum pidana Islam menjadi kian penting.
Selama ini dalam pembaharuan hukum di Indonesia, bahan-bahan yang diambil senantiasa dan terutama berasal dari konsep-konsep dan pengalaman dari keluarga hukum civil law dan common law. Padahal kian lama, kian tampak bahwa masyarakat memerlukan sumber-sumber alternative yang berbeda dari kedua keluarga hukum itu. Bagi masyarakat Muslim, hukum Islam tentu memiliki tempat yang lebih tinggi karena hukum ini merupakan bagian dari integralitas ajaran Islam dan selaras dengan rasa keimanan. Di samping itu ada konsep-konsep yang tidak terdapat dalam hukum pidana seperti peranan korban dalam system peradilan pidana (dalam hal adanya pemaafan korban/ keluarganya terhadap pelaku), adanya Diyat dari pelaku kepada korban/ keluarganya, serta adanya jenis tindak pidana Ta’zir yang senantiasa dapat mengikuti perkembangan masyarakat (sehingga membantah anggapan bahwa hukum Islam itu ketinggalan jaman).
Memang perkembangan hukum pidana Islam dalam studi Hukum di Indonesia tidaklah berlangsung dengan mulus saja, melainkan ada hambatan-hambatan seperti adanya tuduhan/ kesan bahwa Hukum Pidana Islam itu kejam dan tidak manusiawi, ketinggalan jaman, diskriminatif, bertentangan dengan HAM, tidak melindungi non-muslim dan kalangan perempuan, serta berbagai kesan negative lainnya. Semua anggapan ini tentu lahir semata-mata hanya karena pengetahuan yang terbatas atau bahkan hanya mendegar selintas saja tentang Hukum Pidana Islam. Tentu saja dalam dunia ilmiah dan akademis, kita dapat menilai sesuatu tanpa mempelajari dengan teliti dan obyektif. Oleh sebab itu, justru dengan mempelajari Hukum Pidana Islam serta mempelajari pula hukum pidana dari keluarga hukum lainnya, diharapkan kita dapat mengetahui berbagai landasan filosofis yang mendasari hukum ini dan pada akhirnya dapat melihatnya secara lebih jernih.
Di masa depan justru ada tantangan untuk dilakukan pengkajian oleh mahasiswa program sarjana, magister, maupun doctor tentang berbagai hal menyangkut hukum Pidana Islam, misalnya bagaimana pandangan hukum Islam terhadap masalah pembuktian dengan teknologi modern (seperti pemeriksaan DNA). Bagaimana pandangan hukum Islam tentang alat bukti berupa rekaman video? Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap masalah kejahatan baru (seperti money laundering, computer crime, illegal loging) ? Bagaimana penerapan hukum Islam dalam masalah Korupsi ? Hal-hal seperti ini menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut.

F. Penutup
Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa Hukum Pidana Islam telah, sedang dan tampaknya akan terus menjadi bahan kajian dalam studi hukum/ criminal justice baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Untuk menghindari kesalahfahaman dan pandangan negative yang sempit sebaiknya para mahasiswa/ akademisi/ praktisi hukum dapat mengkaji Hukum Pidana Islam dari berbagai aspeknya. Di masa depan diharapkan materi Hukum Pidana Islam dimasukkan dalam perkuliahan Perbandingan Hukum Pidana, Hukum Islam, maupun mata kuliah tersendiri (Hukum Pidana Islam).
Daftar Pustaka

Topo Santoso. Menggagas Hukum Pidana Islam. Bandung : Asy-Syamil, 2000.
__________. Membumikan Hukum Pidana Islam. Jakarta : Gema Insani Press, 2003.
Wismar ‘Ain Marzuki et.al, Aspek Pidana dalam Hukum Islam, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
http://www.uq.edu.au/study/course.html
http://www.registrar.dal.ca/calendar/class

Depok, 7 Desember 2006
Topo Santoso, SH.MH

Problematika Disparitas Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia

renylousiana@gmail.com (Unknown) — Wed, 19 Oct 2011 08:10:00 -0700

Posted on Oktober 7, 2010 by devidarmawan Sepintas terlihat bahwa disparitas pidana merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan. Masyarakat tentunya akan membandingkan putusan hakim secara general dan menemukan bahwa disparitas telah terjadi dalam penegakkan hukum di Indonesia. Disparitas pidana ini pun membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi pemidanaan yang berbeda/ disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tapi di sisi lain pemidanaan yang berbeda/disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Muncul pula kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat. Kepercayaan masyarakat pun semakin lama semakin menurun pada peradilan, sehingga terjadilah kondisi dimana peradilan tidak lagi dipercaya atau dianggap sebagai rumah keadilan bagi mereka atau dengan kata lain terjadi kegagalan dari sistem peradilan pidana. Main hakim sendiri pun menjadi sesuatu yang lebih baik dan lebih memenuhi rasa keadilan daripada mengajukan perkara mereka ke pengadilan. Keadaan ini tentu menimbulkan inkonsistensi putusan peradilan dan juga bertentangan dengan konsep rule of law yang dianut oleh Negara kita, dimana pemerintahan diselenggarakan berdasarkan hukum dan didukung dengan adanya lembaga yudikatif yakni institusi peradilan untuk menegakkan hukum, apa jadinya jika masyarakat tidak lagi percaya pada penegakan hukum di Indonesia. Tidak sampai disitu saja, konsep equality before the law yang menjadi salah satu ciri Negara hukum pun masih perlu dipertanyakan terkait dengan realita yang ada, dimana disparitas pidana tampak begitu nyata dalam penegakan hukum. Fakta tersebut merupakan bentuk dari perlakuan peradilan yang tidak sama terhadap sesama pelaku tindak pidana sejenis yang kemudian diberikan hukuman yang berbeda. Misalnya dalam kasus perkosaan yang sifat dan karakteristikanya sama, tetapi hakim menjatuhkan pidana yang jauh berbeda. Bercermin dari hal itu maka masih dapatkah Negara ini dikatakan sebagai Negara hukum? Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, yakni: “Terpidana yang setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban terhadap judicial caprice akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan. Dari ini akan Nampak suatu persoalan yang serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi dari kegagalan suatu sistem unutk mencapai persamaan keadilan di dalam Negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana. Sesuatu yang tidak diharapkan terjadi bilamana disparitas tersebut tidak diatasi, yaitu timbulnya demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang lebih berat daripada yang lain dalam kasus yang sebanding.”[1] Disparitas pemidanaan merupakan permasalahan pada pemidanaan. Hal ini dapat dilihat dari diangkatnya permasalahan tersebut dalam musyawarah Nasional VII Ikatan Hakim Indonesia di Pandaan Jawa Timur 1975, Musyawarah Nasional VIII Ikatan Hakim Indonesia di Jakarta Tahun 1992. Adanya disparitas pidana dalam penegakan hukum ini juga mendapat tanggapan dari Harkristuti Harkrisnowo yang dalam salah satu tulisannya menyatakan bahwa: Dengan adanya realita disparitas pidana tersebut, tidak heran jika publik mempertanyakan apakah hakim/pengadilan telah benar-benar melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan? Dilihat dari sisi sosiologis, kondisi disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (societal justice). Sayangnya, secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum. Meskipun demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.[2] Dari tulisan Harkristuti Harkrisnowo tersebut dapat pula dipahami bahwa pendapatnya tersebut adalah salah satu pembenaran bahwa disparitas pidana telah membawa hukum kita kepada keadaan yang tidak lagi sesuai dengan tujuan penegakan hukum. Hukum yang semula dimaksudkan untuk menjadi penjaga keadilan, kemanfaatan sosial, dan kepastian hukum tidak lagi dapat dipenuhi secara utuh, karena dalam hal ini unsur keadilanlah yang oleh masyarakat dirasa tidak lagi dipenuhi atau diberikan oleh Hakim dalam menegakkan hukum. Disparitas pidana tidak hanya terjadi di Indonesia, yang termasuk keluarga hukum eropa continental, yang tidak mengenal sistem presedent. Hampir seluruh Negara di dunia menghadapi masalah ini. Disparitas pidana yang disebut sebagai the disturbing disparity of sentencing mengundang perhatian lembaga legislatif serta lembaga lain yang terlibat dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya.[3] Sebelum mengulas lebih dalam mengenai problematika disparitas pidana, terlebih dahulu baiknya dipahami mengenai pengertian disparitas pidana, yakni: Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.[4] Dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan. Lebih spesifik dari pengertian itu, menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu: 1. Disparitas antara tindak tindak pidana yang sama 2. Disparitas antara tindak tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama 3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim 4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama[5] Dari pendapat Harkristuti Harkrisnowo itulah dapat kita temukan wadah dimana disparitas tumbuh dan menyejarah dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Tentu saja kenyataan mengenai ruang lingkup tumbuhnya disparitas ini menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan. Disparitas pidana erat kaitannya dengan hakikat dari pidana itu sendiri. Pendapat mengenai definisi pidana dari para sarjana yang pernah dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi dalam bukunya teori-teori dan kebijakan pidana sebagai berikut:[6] - Prof. Sudarto yang dimaksud dengna pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. - Prof. Ruslan Saleh Pidana adalah reaksi delik, dan ini berujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik itu - Fitzgerald Pidana adalah penderitaan yang dijatuhkan oleh pemerintah terhadap suatu pelanggaran atau kesalahan - H.L.A. Hart menyatakan bahwa pidana harus:[7] 1. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan. 2. Dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau disangka benar-benar melakukan tindak pidana 3. Dikenakan berhubungan suatu tindakan yang melanggar ketentuan hukum 4. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana 5. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana. - Alf Ross menyatakan bahwa pidana adalah reaksi sosial yang: [8] 1. Terjadi berhubungan dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum 2. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar 3. Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan 4. Menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar. Dari beberapa pengertian dan ruang lingkup pidana tersebut, oleh Muladi disimpulkan bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:[9] 1. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan. 2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) 3. Pidana dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. Dari kesimpulan tersebut dapatlah kita menerima bahwa pada hakikatnya pidana yang berupa derita memang sepatutnya dijatuhkan pada sesorang yang melakukan tindak pidana yang diatur menurut Undang-Undang. Penjatuhan pidana itu merupakan konsekuensi wajar bagi pelaku tindak pidana, hanya saja masalah timbul jika terhadap para pelaku tindak pidana sejenis dijatuhkan hukuman yang berbeda sehingga menimbulkan anggapan bahwa pengadilan telah berlaku tidak adil. Akan tetapi jika ditinjau secara ideologis sebenarnya disparitas pidana tersebut dapat dibenarkan sebagai pencerminan salah satu karakteristik aliran modern (positivisme school) yang berkembang pada abad ke-19, yakni pidana harus disesuaikan dengan penjahat.[10] Seperti kata pepatah tidak akan ada asap jika tidak ada api, maka begitu pula yang terjadi dalam hal adanya disparitas pidana yang tumbuh di Indonesia, tentu ada pemicu sehingga terbentuklah disparitas pidana dalam penegakan hukum selama ini. Menurut muladi, disparitas pidana itu dimulai dari hukum sendiri. Didalam hukum positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (straafsoort) yang dikehendaki sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif didalam pengancaman pidana dalam Undang-Undang. Contoh system alternatif dapat dilihat dari ketentuan pasal 188 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut: “Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidnna denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum- bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.” Dari bunyi pasal tersebut dapat kita lihat adanya bebarapa pidana pokok yang diancamkan terhadap pelaku perbuatan pidana yang sama secara alternatif. Diantara beberapa yang ada yang paling tepatlah yang akan diterapkan. Disamping itu hakim juga bebas untuk memilih beratnya pidana (starmaat) yang akan dijatuhkan sebab yang ditentukan oleh undang undang hanyalah maksimum dan minimumnya saja. Sehubungan dengan kebebasan hakim ini dikatakan oleh sudarto bahwa: kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang menyolok, hal mana akan mendatangkan perasaan tidak sreg (onbehagelijk) bagi masyarakat, maka pedoman memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali.[11] Muladi juga menyatakan bahwa disamping hal-hal yang bersumber pada hukum, maka ada hal-hal lain yang menyebabkan disparitas pidana, yaitu faktor-faktor yang bersumber dari diri hakim sendiri, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang tidak bisa dipisahkan karena sudah terpbaku sebagi atribut seseorang yang disebut sebagai human equation (insan peradilan) atau personality of judge dalam arti luas yang menyangkut pengaruh pengaruh latar belakang social, pendidikan agama, pengalaman dan perilaku social. Hal-hal itu yang seringkali memegang peranan penting di dalam menentukan jenis dan beratnya hukuman daripada sifat perbuatannya sendiri dan kepribadian dari pelaku tindak pidana yang bersangkutan. Seorang hakim yang memandang bahwa aliran klasik lebih baik berpendapat bahwa pengenaan denda akan lebih efektif. Seorang hakim yang memandang bahwa aliran klasik lebih baik daripada aliran positif akan memidana lebih berat sebab ia beranggapan bahwa pidana itu harus disesuaikan dengan kejahatan. Jadi yang menjadi sorotan disini adalah kejahatan itu sendiri. Dan sebaliknya hakim yang berpandangan modern akan memidana lebih ringan sebab orientasinya bukan lagi kejahatan tetapi kepada sipenjahat itu sendiri. Jadi pemidanaan harus sesuai dengan penjahat. Dengan adanya aliran modern tersebut dimana kepercayaan digantikan oleh masa ilmu pengetahuan yang didasarkan atas penemuan penemuan ilmu social maupun ilmu ilmu alam, guna menunjang pembinaan narapidana berdasarkan filsafat individualisasi, maka faktor faktor penyebab disparitas pidana makin banyak. Hal ini disebabkan karena diakui adanya keadaan tertentu, baik fisik, mental, maupun lingkungan sebagai keadaan keadaan yang meringankan.[12] Sebagai contoh dalam hal ini faktor-faktor jenis kelamin (Sex), residivisme dan umur (age). Wanita cenderung dipidana lebih ringan dan jarang sekali dipidana mati. Pidana terhadap residifis akan lebih berat dan bahkan menurut KUHP Indonesia (Pasal 486, 487, dan 488) secara formal dapat dijadikan dasar hukum untuk memperkuat pidana. Disparitas pemidanaan ini menurut barda nawawi tidak dapat dilepaskan dari sistem perumusan dan pengancaman pidana dalam perundang-undangan yang ada. Dengan perkataan lain dapat merupakan sumber tidak langsung terjadinya sumber disparitas pidana. Dan apabila ini dibiarkan akan berakibat timbulnya sikap apatis, sinis dan ketidakpuasan warga masyarakat dengan melakukan main hakim sendiri atau mengadakan reaksi langsung terhadap si pelaku tindak pidana dan aparat penegak hukum, maka undang undanglah yang menjadi sumber tidak langsung terjadinya disparitas pidana. Jika dilihat dari uraian diatas maka dapat disimpulkan terdapat beberapa faktor yang menjadi pemicu timbulnya disparitas pidana, faktor penyebab itu antara lain sebagai berikut: 1. Masalah Falsafah Pemidanaan Dalam KUHP perumusan falsafah pemidanaan yang dianut dalam WvS yang diundangkan tahun 1881 itu adalah pembalasan (werking der vergelding). Falsafah ini pada tahun 1886 ditinggalkan karena pengaruh aliran klasik baru yang mendapat ilmu yang baru muncul waktu itu yaitu psikologi yang menghendaki agar pidana yang dijatuhkan hakim itu haruslah sesuai pula dengan keperibadian si pelanggar, asas ini kemudian dikenal sebagai asas individualisasi. Ketentuan mengenai hal tersebut tercantum dalam pasal baru yang disisipkan pada tahun 1927 yaitu pasal 14 a. dalam memori van toelichting dari wvs tersebut dijelaskan :[13] “dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya. Hak-hak apa saja yang dilanggar- dengan adanya tindak pidana itu, kerugian apakah yang ditimbulkan? Bagaimanakah sepak terjang si pembuat dulu? Apakah kesalahan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama kearah jalan yang sesat ataukah suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak-watak jahat yang sebelumnya sudah tampak? Batas antara maksimal dan minimal harus ditetapkan seluas-luasnya, sehingga meskipun semua pertanyaan diatas itu dijawab dengan merugikan terdakwa, maksimal pidana yang biasa itu sudah memadai. “ Dengan adanya perubahan teori pemidanaan yang dianut, prof. sudarto mengatakan, [14] “MvT ini berlaku juga untuk WvS kita, karena Wvs ini meneladani Wvs Belanda tahun 1886 tersebut dengan penyimpangan penyimpangan yang disesuaikan dengan keadaan khas hindia belanda sebagai Negara jajahan juga karena keadaan masyarakatnya berlainan. Namun karakteristiknya atau jiwa dan falsafah yang menjadi dasar adalah sama.” Hukum pidana yang berlaku sekarang meskipun hasil dari aliran neo klasik dengan adanya pengaruh aliran modern disebut juga schuld strafrecht (hukum pidana kesalahan) yang mengandung arti bahwa untuk adanya pemidanaan harus ada kesalahan pada si pembuat itu. Jadi meskipun dalam wvs kita tidak ada pasal yang memberikan pedoman pemberian pidana tetapi dengan adanya penjelasan tersebut diatas maka dapat juga dikatakan ada pedoman yang memberi ukuran kepada hakim dalam menentukan pidana. Dari uraian diatas jelaslah bahwa ada beberapa bentuk atau macam falsafah atau tujuan pemidanaan yaitu berupa pembalasan (aliran klasik) dan berupa pembinaan dan perbaikan terpidana menurut aliran modern. Menurut Andi Hamzah, dalam bukunya Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia (dari Retribusi ke Reformasi), halaman 15-16, tujuan pidana yang berkembang dari dulu sampai kini telah menjurus pada arah yang lebih rasional. Yang paling tua ialah pembalasan (revenge) atau untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri atau pihak yang dirugikan atau korban kejahatan. … Tujuan yang dipandang kuno ialah penghapusan dosa (expiation) atau retribusi (retribution), …; perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (reformasi) kepada penjahat. Yang disebut terakhir yang paling modern dan popular dewasa ini. Bukan saja tujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum. Pandangan ini merupakan salah satu pemikiran dari ahli hukum Indonesia bahwa filosofi pemidanaan yang menekankan pada aspek balas dendam (retributive) telah ditinggalkan oleh sistem hukum di Indonesia. Filosofi pemidanaan di Indonesia lebih dititikberatkan pada usaha rehabilitasi dan reintegrasi social bagi pelaku tindak pidana. Hal ini pun telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai the Guardian of Constitution yang memutuskan dalam putusan 013/PUU-1/2003, : Bahwa asas non retroaktif lebih mengacu kepada filosofi pemidanaan atas dasar pembalasan (retributive), padahal asas ini tidak lagi merupakan acuan utama dari sistem pemidanaan di Negara kita yang lebih merujuk pada asas preventif dan edukatif.[15] Jadi untuk menghindari terjadinya disparitas pidana yang menyolok maka sebaiknya dalam KUHP kita yang akan datang, falsafah pemidanaan ini dirumuskan dengan jelas. Dengan kata lain falsafah yang kita anut harus dirumuskan secara tertulis dan diaplikasikan secara konsisten dengan apa yang telah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. 1. Pedoman Pemidanaan Faktor lain yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Prof. Sudarto mengatakan[16] bahwa pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pedoman pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Pendapat sudarto ini dibenarkan pula oleh Muladi, karena masalahnya bukan menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi disparitas tersebut harus rasional.[17] Hal ini sesuai pula dengan salah satu butir dari hasil simposium IKAHI 1975 yang menyatakan: “untuk menghilangkan adanya perasaan-perasaan tidak puas terhadap putusan hakim pidana yang pidananya berbeda sangat menyolok untuk pelanggaran hukum yang sama, maka dirasa perlu untuk mengadakan usaha-usaha agar terdapat penghukuman yang tepat dan serasi. Akan tetapi uniformitas mutlak bukanlah yang dimaksudkan, oleh karena bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim, yang perlu hanyalah keserasian pemidanaan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan pembangunan bangsa dengan mempertimbangkan rasa keadilan si terhukum. Untuk keserasian ini diperlukan suatu pedoman/indikator dalam bentuk yang dinamakan checking points yang disusun setelah mengadakan simposium atau seminar, baik yang bersifat regional maupun nasional dengan mengikutsertakan ahli-ahli yang disebut behavior scientist.”(Istilah uniformitas pemidanaan ini dirasa dapat menimbulkan pengertian yang kurang sesuai dan oleh karenanya kata ketetapan dan keserasian pemidanaan lebih dipergunakan). Dalam rangka usaha untuk mengurangi disparitas pidana, maka didalam konsep rancangan KUHP yang baru buku I tahun 1982, pedoman pemberian pidana itu diperinci sebagai berikut:[18] Dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan: 1. Kesalahan pembuat 2. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana 3. Cara melakukan tindak pidana 4. Sikap batin pembuat 5. Riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pembuat 6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana 7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat 8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. 1. Masalah Patokan Pidana Hal lain yang dapat menimbulkan disparitas pidana adalah ketidakadaan patokan pemidanaan dalam perundang-undangan kita maupun dalam praktek di pengadilan. Tanpa pedoman yang memadai dalam undang-undang hukum pidana dikhawatirkan masalah disparitas pidana dikemudian hari akan menjadi lebih parah dibandingkan dengan saat ini. Senator Edward M. Kennedy, seperti yang dikutip Eddy Djunaedy[19] mengatakan bahwa dengan tidak adanya pedoman dalam hukum pidana, keanekaragaman pidana akan terjadi walaupun hakim-hakim akan melaksanakan tugas pemidanaan dengan penuh tanggung jawab dan secermat mungkin. Maksud dari patokan pemidanaan menurut Edward M. Kennedy adalah pidana rata-rata yang dijatuhkan hakim dalam wilayah pengadilan tertentu, misalnya wilayah pengadilan tinggi Jakarta. Dengan demikian pidana yang terlalu ekstrim, terlalu berat, atau terlalu ringan dapat dibatasi. Patokan tersebut tidak bersifat mutlak. Setiap majelis hakim bebas untuk menyimpang dari patokan tersebut asal saja dengan memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusannya. 1. Faktor yang bersumber dari diri Hakim sendiri - Faktor eksternal Yang membuat hakim bebas menjatuhkan pidana yang bersumber pada UU Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI memberikan landasan hukum bagi kekuasaan hakim dimana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan ini telah memberikan jaminan terhadap kebebasan lembaga peradilan sebagai lembaga yang merdeka, termasuk didalamnya, kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim bebas memilih jenis pidana, karena tersedia jenis pidana didalam pengancaman pidana dalam ketentuan perundang-undangan pidana. Hal tersebut dapat dilihat pada pasal 12 ayat (2) KUHP, yang menyebutkan bahwa pidana penjara waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut turut. Sedangkan dalam ayat (4)nya diatur bahwa pidana penjara selam waktu tertentu sekali sekali tidak boelh melebihi dua puluh tahun. Demikan pula dengan halnya pidana kurungan dalam pasal 18 ayat 1 KUHP, dinyatakan bahwa pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun, sedangkan dalam pasal 18 ayat 3 KUHP diatur bahwa pidana kurungan sekali kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan. Didalam pasal 30 KUHP, diatur bahwa pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh sen. Apabila pidana denda tidak dibayar, ia digani dengan pidana kurungan dan lamanya pidana kurungan pengganti denda paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. - Faktor Internal yang bersumber dari diri hakim sendiri Menyangkut faktor yang bersumber pada diri hakim terutama yang menyangkut profesionalitas dan integritas untuk menaruh perhatian terhadap perkara yang ditangani dengan mengingat tujuan pemidanaan yang hendak dicapai, maka terhadap perbuatan perbuatan pidana yang sama pun akan dijatuhkan pidana yang berbeda beda.[20] Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa disparitas dalam pemidanaan disebabkan oleh hukum sendiri dan penggunaan kebebasan hakim, yang meskipun kebebasan hakim diakui oleh UU dan memang nyatanya diperlukan demi menjamin keadilan tetapi seringkali penggunannya melampaui batas sehingga menurunkan kewibawaan hukum di Indonesia. Problematika mengenai disparitas pidana yang telah tumbuh dalam penegakan hukum ini tentu menimbulkan akibat yang tidak bisa dielakkan. Akibat dari disparitas pidana yang menyolok ini, menurut Edward M. Kennedy, sebagaimana juga dikutip Barda Nawawi ialah:[21] 1. Dapat memelihara tumbuhnya atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pidana yang ada 2. Gagal mencegah terjadinya tindak pidana 3. Mendorong terjadinya tindak pidana 4. Merintangi tindakan-tindakan perbaikan terhadap para pelanggar. Dari pandangan Edward M. Kennedy tersebut dapatlah kita ketahui bahwa akibat dari adanya disparitas pidana tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana dan semangat dari falsafah pemidanaan. Disparitas pidana semakin menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, tidak hanya menyakiti rasa keadilan masyarakat, tetapi juga mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan pidana. Kondisi inilah yang kemudian menjadi bentuk dari kegagalan penegakan hukum pidana, dimana penegakan hukum malah diartikan sesuatu yang sepele oleh masyarakat. Suatu fakta hukum dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, dalam hal ini, ada juga ahli hukum yang tidak sependapat bahwa disparitas hanya membawa dampak negatif sehingga harus diminimalisasi, mereka tidak memandang disparitas pidana sebagai suatu kesalahan atau cacat tubuh dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, Oemar seno Adji berpendapat bahwa disparitas di dalam pemidanaan dapat dibenarkan, dalam hal sebagai berikut: 1. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang agak berat, namun disparitas pemidanaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas 2. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan apabila itu beralasan ataupun wajar. [22] Pendapat lain pun mengungkapkan hal yang hampir serupa dengan pandangan Oemar Seno Adji yang menyatakan bahwa terhadap pengaruh negatif disparitas pidana tidaklah diatasi dengan cara menyeragamkan pidana dalam kasus yang sama, tetapi hendaknya putusan tersebut mendasarkan alasan atau dasarnya yang rasional.[23] Dari pandangan Oemar Seno Adji, dapat kita lihat bahwa pandangannya tentang disparitas pemidanaan merupakan sebuah pembenaran, dengan ketentuan bahwa disparitas harus didasarkan pada alasan alasan yang jelas dan dapat dibenarkan. Pandangan ini sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan padanya. Pandangan ini pun merupaka bentuk refleksi dimana hakim dalam usahanya untuk tetap menjaga kewibawaan hukum, harus dapat mempertanggungjawabkan putusan yang dihasilkannya dengan memberikan alasan yang benar dan wajar tentang perkara yang diperiksanya. jika hal ini diterapkan, secara logika tentu saja disparitas pidana akan dapat diterima oleh masyarakat dengan tidak mengusik kepuasan masyarakat terhadap putusan hakim dan juga tidak mengoyak rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Problematika mengenai Disparitas pidana dalam penegakkan hukum di Indonesia memang tidak dapat dihapuskan begitu saja. Yang dapat ditempuh hanyalah upaya upaya dalam rangka meminimalisasi dispatitas pidana yang terjadi dalam masyarakat. Dengan berbagai pandangan sarjana dihubungkan dengan falsafah pemidanaan dan tujuan hukum itu sendiri maka solusinya dapatlah kita gunakan pandangan dari Muladi yang menyatakan bahwa upaya terpenting yang harus ditempuh dalam menghadapi problematika disparitas pidana adalah perlunya penghayatan hakim terhadap asas proporsionalitas antara kepentingan masyarakat, kepentingan Negara, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana.[24] Sehubungan dengan ini hazewinkel suringa dan remmelink menyimpulkan bahwa soal penjatuhan pidana tidak akan dan tetap tidak akan memberi pemecahan yang memuaskan, ia sukar memungkinkan adanya garis yang tetap untuk itu. Oleh Karena itu, untuk menghilangkan disparitas pidana sama sekali adalah tidak mungkin, yang perlu dusahakan adalah pemidanaan yang tepat dan serasi (consistency of sentence). Dalam hal ini pemidanaan tidak dimaksudkan untuk mencapai uniformitas mutlak, karena bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim, aturan batas maksimal dan minimal pemidanaan dan bertentangan pula dengan rasa keadilan dan keyakinan hakim. Dalam keadaan ini, untuk dapat menempuh jalan tengah, ia mengutip Oimen dengan menyatakan bahwa yang menjadi hal pokok bukanlah untuk memberikan pidana yang sama, tetapi untuk berusaha dengan menggunakan kata-kata almarhum Robert Kennedy-“ Not making sentence equal, but in making sentencing philosiophies agree” (bukan memjadikan pidana sama, tetapi menjadikan falsafah pemidanaan serasi).[25] [1] Muladi-Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 1984, hal. 54 [2] Harkristuti Harkrsnowo, “Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia”, dalam majalah KHN Newsletter, Edisi April 2003, (Jakarta:KHN,2003) hal.28. [3] Muladi, “Dampak Disparitas Pidana dan Usaha mengatasinya”, Bandung: Alumni, hal. 52. [4] Muladi-Barda Nawawi Arief, op.cit, hal.52. [5] Harkristuti Harkrisnowo, “Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia”, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, 8 Maret 2003. [6] Muladi, op.cit, hal. 2 [7] Ibid, hal. 2 [8] Ibid, hal.2 [9] Ibid, hal. 23 [10] Ibid, hal. 58 [11] Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, bandung: Alumni, 1977, hal. 61 [12] Muladi-Arief, op.cit, hal 60 [13] Eddy Djunaedy, Beberapa pedoman pemidanaan dan pengamatan narapidana: tanpa penerbit, tanpa tahun, Hal. 7 [14] Ibid, hal 7 [15] Todung Mulya Lubis, Kontroversi Hukuman Mati, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009, 63 [16] Eddy Djunaedi, Op.cit, hal. 9 [17] Ibid, hal. 20 [18] Muladi-Arief, op.cit, hal. 68 [19] Ibid, hal. 68 [20] Gregorius Aryadi, “Putusan Hakim dalam Perkara Pidana” (Studi Kasus tentang Pencurian dan Korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta), Op. cit, hal.33 [21] Barda Nawawi Arief, op.cit, hal. 8 [22] Oemar Seno Adji, “Hukum-hukum pidana”, (Jakarta-Erlangga, 1984), hal 28-29 [23] Nurul Widiasih (Disparitas pidana dalam kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum Bandar lampung). Tesis Jakarta, juli 2009 [24] Muladi, Op.cit, hal.8-9. [25]Oemar Senoadji, Op.cit, hal 24

PENYIDIKAN DAN KEWENANGAN PENYIDIK DI BIDANG CUKAI

renylousiana@gmail.com (Unknown) — Wed, 19 Oct 2011 08:03:00 -0700

KEWENANGAN DI BIDANG CUKAI Bagian Pertama Umum Pasal 33 (1) Pejabat Bea dan Cukai berwenang mengambil tindakan yang diperlukan atas Barang Kena Cukai berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan untuk melaksanakan Undang-undang ini. (2) Pejabat Bea dan Cukai berwenang menegah Barang Kena Cukai dan/atau sarana pengangkut. (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pejabat Bea dan Cukai dapat dilengkapi dengan senjata api yang jenis dan syarat-syarat penggunaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. (4) Ketentuan tentang tata cara penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 34 (1) Dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-undang ini, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta bantuan angkatan bersenjata dan/atau instansi lainnya. (2) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), angkatan bersenjata dan/atau instansi lainnya berkewajiban untuk memenuhinya. Bagian Kedua Pemeriksaan Bangunan dan Sarana Pengangkut Pasal 35 (1) Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan atas Pabrik, Tempat Penyimpanan atau tempat-tempat lain yang digunakan untuk menyimpan Barang Kena Cukai yang belum dilunasi cukainya atau memperoleh pembebasan cukai. (2) Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan atas bangunan atau tempat lain yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan bangunan atau tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk memeriksa Tempat Penjualan Eceran atau tempat-tempat lain yang bukan rumah tinggal yang di dalamnya terdapat Barang Kena Cukai. (4) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pejabat Bea dan Cukai berwenang mengambil contoh Barang Kena Cukai. (5) Barangsiapa menyebabkan Pejabat Bea dan Cukai tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pasal 36 (1) Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan atau orang yang terhadapnya dilakukan pemeriksaan, wajib menyediakan tenaga, peralatan dan menyerahkan catatan atau dokumen yang wajib diadakan berdasarkan Undang-undang ini dan pembukuan perusahaan. (2) Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan atau orang yang terhadapnya dilakukan pemeriksaan yang tidak menyediakan tenaga atau peralatan atau tidak menyerahkan catatan, dokumen atau pembukuan perusahaan pada waktu dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pasal 37 (1) Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta Barang Kena Cukai yang berada di atasnya. (2) Pengangkut wajib menunjukkan dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai yang diwajibkan menurut Undang-undang ini. (3) Sarana pengangkut yang disegel oleh dinas pos atau penegak hukum lain, dikecualikan dari pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Barangsiapa menyebabkan Pejabat Bea dan Cukai tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengangkut yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Pasal 38 (1) Pemeriksaan atas bangunan atau tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus dengan surat perintah dari Direktur Jenderal. (2) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan untuk melakukan: a. pengejaran orang dan/atau Barang Kena Cukai yang memasuki bangunan; b. pemeriksaan bangunan atau tempat lain oleh Pejabat Bea dan Cukai yang secara tetap ditunjuk untuk melakukan pengawasan atas bangunan atau tempat lain. Pasal 39 (1) Pejabat Bea dan Cukai berwenang memeriksa buku, catatan, atau dokumen yang diwajibkan oleh Undangundang ini dan pembukuan perusahaan yang berkaitan dengan Barang Kena Cukai serta sediaan Barang Kena Cukai dari Pabrik, Tempat Penyimpanan atau tempat-tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 untuk keperluan audit di bidang cukai. (2) Barangsiapa menyebabkan Pejabat Bea dan Cukai tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administrasi berupa benda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Bagian Ketiga Penyegelan Pasal 40 Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman yang diperlukan pada bagian-bagian dari Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat Penjualan Eceran, tempat-tempat lain atau sarana pengangkut yang di dalamnya terdapat Barang Kena Cukai guna pengamanan cukai. BAB XVIII PENYIDIKAN Pasal 63 (1) Pejabat Pengawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktur Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang cukai. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kewajibannya berwenang: a. menerima laporan atau keterangan dari seorang tentang adanya tindak pidana di bidang cukai; b. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; c. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang cukai; d. memotret dan/atau merekam melalui media audio visual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang cukai; e. memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-undang ini dan pembukuan lainnya; f. mengambil sidik jari orang; g. menggeledah rumah tinggal, pakaian dan badan; h. menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang cukai; i. menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang cukai; j. memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dipakai sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang cukai; k. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. l. menyuruh berhenti seorang tersangka pelaku tindak pidana di bidang cukai serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka; m. menghentikan penyidikan; n. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang cukai menurut hukum yang bertanggung jawab. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 64 (1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang cukai. (2) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan setelah yang bersangkutan melunasi cukai yang tidak dan/atau kurang dibayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar empat kali nilai cukai yang tidak dan/atau kurang dibayar. BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 50 Barangsiapa tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menjalankan usaha Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau mengimpor Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai yang mengakibatkan kerugian negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pasal 51 Pengusaha Pabrik yang tidak melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a atau Pengusaha Tempat Penyimpanan yang tidak melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), yang mengakibatkan kerugian negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pasal 52 Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan yang mengeluarkan Barang Kena Cukai dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan Tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), yang mengakibatkan kerugian negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pasal 53 Barangsiapa membuat, menggunakan, atau menyerahkan buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 19, atau dokumen cukai yang palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Pasal 54 Barangsiapa menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pasal 55 Barangsiapa secara melawan hukum: a. membuat, meniru, atau memalsukan pita cukai; atau b. membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai yang palsu atau dipalsukan atau dibuat secara melawan hukum; atau c. mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai yang sudah dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak dua puluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pasal 56 Barangsiapa menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan Barang Kena Cukai yang berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pasal 57 Barangsiapa tanpa izin membuka, melepas, atau merusak kunci, segel, atau denda pengaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Pasal 58 Barangsiapa menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai kepada tidak berhak, atau membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai yang bukan haknya, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau\ denda paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pasal 59 (1) Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh yang bersangkutan, diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan yang bersangkutan sebagai gantinya. (2) Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan. Pasal 60 Tindak pidana dalam Undang-undang ini tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak terjadinya tindak pidana. Pasal 61 (1) Jika suatu tindak pidana menurut Undang-undang ini dilakukan atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap: a. badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi tersebut; dan/atau b. mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya. (2) Tindak pidana menurut Undang-undang ini dianggap dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi tersebut, tanpa memperhatikan apakah orangorang itu masing-masing telah melakukan tindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. (3) Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, perseroan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi pada waktu penuntutan diwakili oleh seorang pengurus, atau jika ada lebih dari seorang pengurus, atau jika ada lebih dari seorang pengurus oleh salah seorang dari mereka itu dan wakil tersebut dapat diwakili oleh seorang lain. (4) Terhadap badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi yang dipidana berdasarkan Undang-undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jika tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda. Pasal 62 (1) Barang Kena Cukai yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dirampas negara. (2) Barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dapat dirampas untuk negara. (3) Ketentuan tentang penyelesaian atas barang yang dirampas untuk negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dia tur lebih lanjut oleh Menteri. BAB II BARANG KENA CUKAI, TARIF CUKAI, DAN HARGA DASAR Bagian Pertama Barang Kena Cukai Pasal 4 (1) Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari: a. etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya; b. minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol; c. hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya. (2) Penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Bagian Kedua Tarif Cukai Pasal 5 (1) Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia dikenai cukai berdasarkan tarif setinggi-tingginya: a. dua ratus lima puluh persen dari Harga Dasar apabila Harga Dasar yang digunakan adalah Harga Jual Pabrik; atau b. lima puluh lima persen dari Harga Dasar apabila Harga Dasar yang digunakan adalah Harga Jual Eceran. (2) Barang Kena Cukai yang diimpor dikenai cukai berdasarkan tarif setinggi-tingginya: a. dua ratus lima puluh persen dari Harga Dasar apabila Harga Dasar yang digunakan adalah Nilai Pabean ditambah Bea Masuk; atau b. lima puluh lima persen dari Harga Dasar apabila Harga Dasar yang digunakan adalah Harga Jual Eceran. (3) Tarif cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah dari persentase harga dasar menjadi jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan Barang Kena Cukai atau sebaliknya atau penggabungan dari keduanya. (4) Ketentuan tentang besarnya tarif cukai untuk setiap jenis Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta perubahan tarif cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri. Bagian Ketiga Harga Dasar Pasal 6 (1) Harga Dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia adalah Harga Jual Pabrik atau Harga Jual Eceran. (2) Harga Dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas Barang Kena Cukai yang diimpor adalah Nilai Pabean ditambah Bea Masuk atau Harga Jual Eceran. (3) Ketentuan tentang penetapan Harga Dasar diatur lebih lanjut oleh Menteri.

TINDAK PIDANA PENCURIAN

renylousiana@gmail.com (Unknown) — Wed, 19 Oct 2011 07:59:00 -0700

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Indonesia adalah negara hukum, artinya segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia harus berdasarkan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Penerapan hukum dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan globalisasi yang modern. Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS), perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang sesuai norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah tetapi perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan merugikan masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati, ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah atau dikurangi tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas. Kejahatan perlu mendapat perhatian secara serius mengingat kerugian yang dapat ditimbulkannya, yang dampaknya akan berakibat merugikan negara,masyarakat maupun individu. Oleh karena itu negara memberikan reaksi berupa larangan terhadap perbuatan melawan hukum serta sanksi bagi pelanggarnya. Salah satu tindakan yang mendapat sanksi atau hukuman itu adalah perbuatan pencurian. Pencurian saat ini merupakan primadona bagi setiap penjahat baru maupun penjahat lama, yang malang melintang di dunia kejahatan. Arti pencurian adalah ” mengambil barang orang lain ”. Pencurian adalah perbuatan yang melanggar hukum, yang berarti setiap orang yang melakukan pencurian akan mendapatkan sanksi, sebagai contoh seseorang yang melakukan tindakan pencurian dengan pemberatan (yang dilakukan pada malam hari), sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenakan Pasal 363 ayat (1) : diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun : ke 3 : ” Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; ke 4 : ” Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ; ke 5 : ” Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3, 4, dan 5 maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Tindak pidana pencurian dimasukkan ke dalam golongan kejahatan terhadap kekayaan orang dan merupakan penyakit masyarakat yang dapat menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan meresahkan masyarakat, sehingga dibutuhkan penanganan dan penanggulangan yang sangat serius dari pihak kepolisian. Namun untuk menghadapi permasalahan seperti ini tidak hanya ketergantungan hanya dari pihak kepolisian saja, tetapi juga dukungan dan partisipasi masyarakat dalam suatu lingkungan untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Sebagai salah bentuk kerja sama dan partisipasi masyarakat adalah dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib, apabila telah terjadi pencurian di dalam wilayahnya, sehinga pihak kepolisian dapat segera menindak lanjuti kasus pencurian tersebut. Biasanya setiap kali menerima laporan bahwa telah terjadi pencurian di dalam suatu lingkungan setempat, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu di tempat kejadian perkara (TKP). Jika dalam melakukan penyelidikan tersebut dianggap layak untuk diproses, maka pihak kepolisian akan melakukan penyidikan menurut tata cara yang di atur dalam KUHP. Kegiatan penyidikan merupakan tindak lanjut penyelidikan yang sedikit banyak telah menemukan konstruksi peristiwa pidana yang terjadi. Jadi, keberhasilan penyidikan juga dipengaruhi hasil penyelidikan. Tindakan penyelidikan memang harus mengarah kepada kepentingan penyidikan. Untuk itu undang-undang menegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas penyelidikan, penyelidik dikoordinasi, diawasi serta diberi petunjuk oleh penyidik (vide Pasal 105 KUHAP). Tugas polisi sebagai penyidik dapat dikatakan berlaku di seantero dunia. Kekuasaan dan kewenangan (power and authority) polisi sebagai penyidik luar biasa penting dan sangat sulit, lebih-lebih di Indonesia. Di Indonesia polisi memonopoli penyidikan hukum pidana umum (KUHP) berbeda dengan negeri lain. Saat melakukan suatu penyidikan dalam kasus pencurian, khususnya dengan pemberatan, sering kali pihak kepolisian menemukan berbagai masalah, misalnya pelaku pencurian telah kabur atau tidak ditemukan, kesulitan mencari alat bukti atau hilangnya alat buklti dan minimnya saksi pencurian. Sebagai contoh, apabila pada saat pencurian tesebut terjadi dalam suatu rumah, pemilik rumah sedang tidak berada di rumah, sehingga sulit sekali untuk meminta keterangan dari saksi-saksi yang mengetahui kronologis pencurian tersebut. Kondisi demikian di atas yang menjadi salah satu faktor kendala pihak kepolisian dalam melakukan suatu penyidikan. Terlebih lagi dalam hal menghadapi masalah pelaku pencurian tersebut telah kabur atau tertangkap tangan, sehingga hal demikian dapat memakan waktu dan proses yang lebih lama lagi dalam melakukan penyidikan, misalnya melacak di mana tempat tinggal pelaku, atau mencari keterangan dari pihak keluarga pelaku atau mendapat informasi-informasi dari para warga setempat yang setidak-tidaknya mengetahui adanya kasus pencurian tersebut. Untuk melakukan proses penyidikan berdasarkan uraian di atas, jelas pihak penyidik mencari terlebih dahulu informasi-informasi yang bisa dianggap menjadi suatu keterangan mengenai keberadaan pelaku pencurian serta motif pencurian tersebut. Beda halnya jika pelaku pencurian tersebut tertangkap tangan, maka akan lebih memudahkan bagi pihak penyidik dalam melakukan penyidikan. Jika pelaku pencurian tersebut pada saat pemeriksaan, dalam memberikan tidak berbelit-belit dan kooperatif, maka akan memudahkan para penyidik dalam memproses kasus tersebut. Jadi, peran suatu penyidikan dalam menangani suatu perkara pidana sangatlah memiliki peranan penting, karena dapat menentukan perkara tersebut untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang masalah pencurian, maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi mengenai ”Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Di Wilayah Hukum Polsek Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung )”. B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 1. Permasalahan Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi masalah dalam penulisan ini adalah: a. Bagaimanakah penyidikan terhadap pencurian dengan pemberatan? b. Apakah faktor-faktor penghambat penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan? 2. Ruang Lingkup Adapun ruang lingkup pembahasan skripsi ini, dibatasi pada penyidikan terhadap pencurian dengan pemberatan di wilayah Polsek Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung yang terhitung dari bulan Agustus 2009 sampai dengan sekarang. C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan a. Untuk mengetahui penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan. b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. 2. Kegunaan Penelitian a. Kegunaan Teori Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana dalam mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan. b. Kegunaan Praktis Sebagai sarana bagi penulis untuk memperdalam ilmu hukum pidana dan memberikan kontribusi atau masukan sebagai bahan pemikiran bagi pihak-pihak yang memerlukan, Khususnya yang berkaitan dengan analisis yuridis penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 1. Teoritis Suatu proses penyidikan dilakukan apabila ada sangkaan, bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, maka dalam hal ini perlu adanya suatu proses penyidikan terlebih dahulu, dimana para penyidik berkewajiban mengadakan penyidikan dan pemeriksaaan dengan seksama, apakah perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan itu betul-betul merupakan tindak pidana, artinya apakah perbuatan itu melanggar suatu undang-undang pidana, dan apabila sungguh demikian, mencari siapakah orangnya yang bersalah telah berbuat tindak pidana itu. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Seorang penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik dari kepolisian senantiasa harus memberi bantuan dan petunjuk kepada para penyidik yang terdiri dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil, untuk mana dari awal sampai akhir penyidikan, maka penyidik yang dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil itu harus senantiasa memberitahukan tentang pengembangan penyidikannya kepada penyidik yang dari Pejabat Kepolisian Negara. Sudah barang tentu sebaliknya apabila penyidik yang dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil melakukan suatu penyidikan terhadap perkara pidana harus senantiasa memberitahukan hal itu kepada penyidik yang dari Pejabat Kepolisian Negara. Gunanya suatu penyidikan adalah untuk apakah perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan itu betul-betul merupakan tindak pidana, artinya apakah perbuatan itu melanggar suatu undang-undang pidana, dan apabila sungguh demikian mencari siapakah orangnya yang bersalah telah berbuat tindak pidana itu. Dapat dikatakan bahwa menyelesaikan pemeriksaan pendahulu itu, pada hakikatnya merampungkan pemeriksaan suatu perkara atau penyidikan peristiwa pidana, yang terpenting adalah mencari dan mengumpulkan bukti-bukti. Mencari bukti itu secara sistematis harus melalui tiga proses, yaitu : a. Informasi, yaitu menyidik dan mengumpulkan keterangan-keterangan serta bukti-bukti oleh polisi yang biasa disebut mengolah tempat kejadian. b. Interogasi, yaitu memeriksa dan mencari orang-orang yang dicurigai dan saksi-saksi yang biasanya dapat diperoleh ditempat kejadian. c. Instrumentarium, yaitu pemakaian alat-alat teknik untuk penyidikan perkara serta photografi, mikroskop dan lain-lain ditempat kejadian. Dalam ketiga proses ini penyidik senantiasa berusaha : a. Mendapatkan bukti-bukti dalam perkara pidana yang berhubungan dengan kejahatan yang telah terjadi (corpora delicti), dan alat yang telah dipakai melakukan kejahatan (instrumenta delicti). b. Berusaha menemukan cara atau metode yang telah dipakai penjahat waktu berbuat kejahatan (modus operandi), misalnya saja dalam hal pencurian apakah penjahat mencuri dengan memanjat, membongkar, mencongkel, memakai kunci palsu dan lain sebagainya. c. Berusaha menemukan siapakah (identitas) penjahatnya. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam proses penyidikan adalah sebagai berikut : a. Laporan polisi/pengaduan/dalam hal tertangkap tangan. b. Surat perintah tugas. c. Surat penangkapan d. Surat penahanan e. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap para saksi, korban, tersangka, barang bukti dan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Adakalanya didalam pelaksanaan proses penyidikan, para aparat hukum sering kali menemui hambatan, sehingga hal ini berpengaruh dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Adapun faktor-faktor penghambat dalam proses penyidikan tersebut, diantaranya : a. Faktor aparat penegak hukum b. Peraturan atau undang-undang itu sendiri c. Sarana dan fasilitas d. Kesadaran hukum dari masyarakat e. Kultur atau budaya masyarakat Mengenai faktor-faktor penghambat dalam proses penyidikan ini akan dijelaskan lebih mendetail dalam uraian pembahasan selanjutnya. 2. Konseptual Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau yang diteliti (Soerjono Soekanto, 1986 : 132). Dalam konsep ini akan dijelaskan dalam pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehinga mempunyai batas yang tepat dalam penafsiran beberapa istilah, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalah pahaman dalam penelitian. Adapun beberapa istilah yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah : a. Analisis Analisis adalah memahami seluruh informasi yang terdapat pada suatu kasus, menganalisis situasi untuk mengetahui issu apa yang terjadi dan memutuskan tindakan apa yang harus segera dilakukan untuk memecahkan suatu masalah (www.google.co.id). b. Yuridis Yuridis adalah menurut hukum, rechtens, juga lazim dipakai sebagai lawan terhadap politis dalam arti :menurut kebijaksanaan. (Kamus Istilah Aneka Hukum : 328) c. Tindak Pidana Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. (Soedarto, 1990 : 43). d. Pencurian Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah (Pasal 362 KUHP). e. Penyidikan Penyidikan adalah suatu rangkaian tindakan dari penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang telah dilaporkan oleh pelapor atau yang telah diadukan oleh pengadu, yakni untuk menemukan tersangkanya. (Lumintang, Theo, 2010:261). Selanjutnya dalam KUHAP memberikan definisi mengenai penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya ( Andi Hamzah , 2008:120) E. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut : I. PENDAHULUAN Bab ini terdiri atas latar belakang dari permasalahan yang diselidiki, masalah yang dijadikan fokus studi, ruang lingkup permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual yang dipergunakan, serta sistematika penulisan. II. TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisi mengenai pengertian pidana, hukum pidana, tindak pidana, pengertian dan unsur-unsur pencurian dalam hukum pidana Indonesia, asas legalitas, memahami dan memperjelas masalah yang akan diselidiki. III. METODE PENELITIAN Bab ini memuat tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, metode pengumpulan data yang merupakan penjelasan tentang darimana data itu diperoleh dan pengolahan data serta metode analisis dan pembahasan. IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan dan bab ini juga memberikan jawaban mengenai permasalahan yang penulis teliti yaitu mengenai Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. V. PENUTUP Bab ini merupakan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.

UU No 17 Tahun 2006

renylousiana@gmail.com (Unknown) — Sat, 22 Jan 2011 02:16:00 -0800

uu_17-2006_2

Peranan Transportasi dalam Tata Ruang Kota dan Wilayah

renylousiana@gmail.com (Unknown) — Wed, 17 Feb 2010 18:40:00 -0800

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang luas, terdiri dari beribu pulau dengan jumlah penduduk yang besar. Semakin meningkatnya pertumbuhan jumlah dan kebutuhan penduduk, semakin meningkat pula kebutuhan tempat atau lahan untuk tempat kegiatan dan tentunya prasarana untuk menunjang dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa lingkungan identik dengan lahan. Sikap serta kebijaksanaan masyarakat terhadap lahan akan menentukan aktifitasnya. Aktifitas itulah yang akan meninggalkan bekas di atas lahan. Seiring dengan perkembangan waktu, transportasi dan pengunaan lahan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Dalam konteks perencanaan, transportasi dan penggunaan lahan memiliki tujuan yang terarah dan spesifik. Di dalam sistem transportasi, tujuan perencanaan adalah menyediakan fasilitas untuk pergerakan penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain atau dari berbagai pemanfaatan lahan. Sedangkan di dalam penggunaan lahan, tujuan dari perencanaan adalah untuk tercapainya fungsi bangunan dan harus menguntungkan. Melalui makalah ini, kami berusaha untuk memberikan persepsi atau pandangan serta ulasan secara lebih mendalam mengenai aktifitas penggunaan lahan dalam kaitannya dengan aktifitas transportasi. Apakah transportasi menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan aktifitas penggunaan lahan, ataukah sebaliknya, penggunaan lahan menjadi faktor yang mempengaruhi aktifitas transportasi. Pada konteks ini, kami juga akan memberikan ulasan singkat mengenai faktor utama yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan dan aktifitas transportasi baik itu di perkotaan maupun di pedesaan.

Berdasarkan berbagai sumber referensi yang kami pergunakan, definisi Penggunaan Lahan dan Transportasi adalah sebagai berikut. Menurut Vink (1975), ”Lahan merupakan suatu wilayah tertentu di atas permukaan bumi, khususnya meliputi semua benda penyusun biosfer yang dapat dianggap bersifat menetap atau berpindah berada di atas dan di bawah wilayah tersebut, meliputi atmosfer, tanah, batuan induk, topografi, air, tumbuhan-tumbuhan, binatang, serta akibat-akibat kegiatan manusia pada masa lalu maupun sekarang, yang semuanya memiliki pengaruh nyata terhadap penggunaan lahan oleh manusia, pada masa sekarang maupun masa yang akan datang”. Sedangkan definisi Penggunaan Lahan menurut Malingreau (1978), ”Pengunaan Lahan adalah segala macam campur tangan manusia, baik secara menetap ataupun berpindah-pindah terhadap suatu kelompok sumberdaya alam dan buatan, yang secara keseluruhan disebut lahan, dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan baik material maupun spiritual, ataupun kebutuhan kedua-duanya”. Mengenai definisi Transportasi adalah perpindahan atau pergerakan orang, barang, informasi, untuk tujuan spesifik dari area atau satu tempat ketempat lain.

II. PEMBAHASAN

Penggunaan lahan adalah hasil akhir dari aktivitas dan dinamika kegiatan manusia dipermukaan bumi yang bukan berarti berhenti namun tetap masih berjalan (dinamis). Secara umum penggunaan lahan di Indonesia merupakan akibat nyata dari suatu proses yang lama dari adanya interaksi yang tetap, keseimbangan dan dinamis, antara aktifitas-aktifitas penduduk diatas lahan, dan keterbatasan-keterbatasan di dalam lingkungan tempat hidup mereka.
Transportasi merupakan sebuah aktivitas manusia yang berlangsung di permukaan bumi. Transportasi dilakukan atas dasar perbedaan kondisi lingkungan antara daerah satu dengan daerah yang lain baik itu sosial, ekonomi, budaya, maupun sumberdaya alam.
Terdapat hubungan yang sangat erat antara masyarakat terhadap ruang sebagai wadah kegiatan. Kota sebagai tempat terpusatnya kegiatan masyarakat, akan senantiasa berkembang baik kuantitas maupun kualitasnya, sesuai perkembangan kuantitas dan kualitas masyarakat. Hal tersebut merupakan indikator dinamika serta kondisi pembangunan masyarakat kota tersebut berserta wilayah di sekitarnya.

Keterkaitan Antara Sistem Transportasi dan Pengembangan Lahan merupakan suatu kajian yang tidak dapat terlepas dari eksistensi ruang dalam studi geografi. Sistem transportasi dan pengembangan lahan (land development) saling berkaitan satu sama lain. Di dalam sistem transportasi, tujuan dari perencanaan adalah menyediakan fasilitas untuk pergerakan penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain atau dari berbagai pemanfaatan lahan. Sedangkan di sisi pengembangan lahan, tujuan dari perencanaan adalah untuk tercapainya fungsi bangunan dan harus menguntungkan. Acapkali kedua tujuan tersebut menimbulkan konflik. Hal inilah yang menjadi asumsi mendasar dari analisis dampak keruangan untuk menjembatani kedua tujuan di atas, atau dengan kata lain, Proses perencanaan transportasi dan pengembangan lahan mengikat satu sama lainnya. Pengembangan lahan tidak akan terjadi tanpa sistem transportasi, sedangkan sistem transportasi tidak mungkin disediakan apabila tidak melayani kepentingan ekonomi atau aktivitas pembangunan. Dari asumsi mendasar tersebut, maka perlu kajian yang mendalam mengenai analisis keduanya (transportasi dan penggunaan lahan).
Pembahasan pertama akan kami fakuskan terlebih dahulu pada analisis dampak transportasi terhadap penggunaan lahan. Secara sistematis, pada dasarnya penggunaan lahan dikelompokkan menjadi:
Aktivitas Utama Detail Penggunaan (contoh)
Retail Makanan/Non makanan
Satu unit toko/sejumlah toko
Pusat penjualan tanaman
Pompa bensin
Usaha (employment) Perkantoran
Kawasan usaha (business park)
Kawasan Industri (industrial estate)
Pergudangan (warehousing)
Perumahan (residential) Perumahan pribadi
Apartmen
Panti/tempat penampungan
Pendidikan Sekolah (TK, SD, SMP, dan SMU)
Universitas/Perguruan Tinggi
Pusat kursus/Balai pelatihan
Hotel dan Restoran Hotel
Motel
Restoran
Kesehatan Rumah sakit
Praktek Dokter
Puskemas
Rekreasi Olahraga
Taman hiburan
Bioskop
Pusat kesenian

Efek dari pesatnya perkembangan system transportasai di Negara-negara berkembang seperti Indonesia diantaranya adalah berkurangnya lahan pertanian subur di sepanjang jalur transportasi, terjadinya konfersi lahan produktif menjadi lahan terbangun serta terjadinya perubahan dalam segi kualitas, kwantitas serta pattern atau pola fisik penggunaan lahan secara keruangan. Pada dasarnya, perubahan yang terjadi ini tidak dapat secara langsung memberikan argumen bahwa factor utama yang mempengaruhi terjadinya perubahan pola penggunaan lahan adalah adanya sistem transportasi yang berkembang di kawasan tersebut.

Peranan Transportasi dalam Tata Ruang Kota dan Wilayah

Perencanaan transportasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perencanaan kota dan wilayah. Rencana kota tanpa mempertimbangkan keadaan dan pola transportasi yang akan terjadi sebagai akibat dari rencana itu sendiri, akan menghasilkan kesemrawutan lalu lintas di kemudian hari. Akibat lebih lanjut adalah meningkatnya jumlah kecelakaan, pelanggaran, dan
menurunnya sopan-santun berlalu-lintas, serta meningkatnya pencemaran udara.

Transportasi di dalam Lingkungan Perkotaan
Sektor transportasi merupakan salah satu sektor yang sangat berperan dalam pembangunan ekonomi yang menyeluruh. Perkembangan sektor transportasi akan secara langsung mencerminkan pertumbuhan pembangunan ekonomi yang berjalan. Namun demikian sektor ini dikenal pula sebagai salah satu sektor yang dapat memberikan dampak terhadap lingkungan dalam cakupan spasial dan temporal yang besar. Transportasi sebagai salah satu sektor kegiatan perkotaan, merupakan kegiatan yang potensial mengubah kualitas udara perkotaan. Perkembangan perkotaan berjalan secara dinamik, mengikuti perkembangan sosial-ekonomi perkotaan itu sendiri. Dengan semakin berkembangnya perkotaan dalam hal wilayah spasial (ruang) dan aktivitas ekonominya, akan semakin besar pula beban pencemaran udara yang dikeluarkan ke atmosfer perkotaan. Dampak ini akan semakin terasa di daerah-daerah pusat kegiatan kota. Transportasi yang berwawasan lingkungan perlu memikirkan implikasi/dampak terhadap lingkungan yang mungkin timbul, terutama pencemaran udara dan kebisingan. Ada tiga aspek utama yang menentukan intensitas dampak terhadap lingkungan, khususnya pencemaran udara dan kebisingan, dan penggunaan energi di daerah perkotaan (Moestikahadi 2000), yaitu:
a. Aspek perencanaan transportasi (barang dan manusia).
b. Aspek rekayasa transportasi, meliputi pola aliran moda transportasi, sarana jalan, sistem lalu lintas, dan faktor transportasi lainnya.
c. Aspek teknik mesin dan sumber energi (bahan bakar) alat transportasi.
Sistem transportasi di perkotaan adalah faktor utama yang menentukan pola ruang (spatial pattern), derajat kesemrawutan, dan tingkat pertumbuhan ekonomi dari suatu daerah perkotaan. Ada tiga jenis utama transportasi yang digunakan orang di perkotaan (Miller 1985) :
a. Angkutan pribadi (individual transit), seperti mobil pribadi, sepeda motor, sepeda, atau berjalan kaki,
b. Angkutan masal (mass transit), seperti kereta api, bis, opelet, dan sebagainya.
c. Angkutan sewaan (para transit), seperti mobil sewaan, taksi yang menjalani rute tetap atau yang disewa untuk sekali jalan, dan sebagainya.
Setiap jenis angkutan mempunyai keuntungan dan kerugian tersendiri. Sistem transportasi perkotaan yang berhasil, memerlukan gabungan dari cara angkutan pribadi, massal, dan sewaan, yang dirancang memenuhi kebutuhan daerah perkotaan tertentu.

Pola Perjalanan di Daerah Perkotaan
Kebanyakan orang memerlukan perjalanan untuk mencapai tempat-tempat tujuan bekerja, bersekolah atau ke tempat-tempat pendidikan yang lain, berbelanja, ke tempat-tempat pelayanan, mengambil bagian dalam berbagai kegiatan sosial dan bersantai di luar rumah, serta banyak tujuan yang lain. Hal yang utama dalam masalah perjalanan adalah adanya hubungan antara tempat asal dan tujuan, yang memperlihatkan adanya lintasan, alat angkut (kendaraan) dan kecepatan. Pola perjalanan di daerah perkotaan dipengaruhi oleh tata letak pusat-pusat kegiatan di perkotaan (permukiman, perbelanjaan, perkantoran, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain).

Kebijakan Transportasi
Pola jaringan jalan dapat mempengaruhi perkembangan tata guna lahan. Jaringan jalan yang direncanakan secara tepat akan merupakan pengatur lalu lintas yang baik. Jadi ada kaitan antara perencanaan kota dengan perencanaan transportasi. Perencanaan kota mempersiapkan kota untuk menghadapi perkembangan dan mencegah timbulnya berbagai persoalan agar kota menjadi suatu tempat kehidupan yang layak. Sedangkan perencanaan transportasi mempunyai sasaran mengembangkan sistem transportasi yang memungkinkan orang atau barang bergerak dengan aman, murah, cepat, dan nyaman, dan mencegah terjadinya kemacetan lalu lintas di jalan-jalan dalam kota. Penyusunan kebijakan transportasi dilakukan oleh Departemen Perhubungan, setelah berkoordinasi dengan beberapa departemen lain yang terkait, misal: Departemen Dalam Negeri, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pertahanan, dan Departemen Keuangan. Selanjutnya pelaksanaan dari kebijakan transportasi tersebut dilakukan secara terpadu oleh unsur-unsur pelaksana di daerah, seperti Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dinas Bina Marga, Polisi Lalu Lintas, dan instansi lain yang terkait, serta pihak swasta (perusahaan perangkutan).
Dampak tata guna lahan dan nilainya

Di samping dampak transportasi terhadap lingkungan alamiah, terdapat juga dampak terhadap tata guna lahan dan nilai lahan. Barangkali yang paling nyata dari dampak ini ialah pembebasan lahan untuk pembuatan jalan baru bagi sarana transportasi; dengan demikian tata guna lahan diubah untuk keperluan transportasi. Juga perubahan tingkat pelayanan transportasi (dan harga) di suatu daerah mungkin akan mempengaruhi jenis tata guna lahan tertentu yang tidak akan terjaditanpa adanya perubahan tadi. Ini mempunyai dampak yang potensial dalam mengubah bukan saja tata guna lahan secara parsial, tetapi juga melalui perubahan tesebut kualitas kehidupan secara keseluruhan dari suatu daerah dan nilai lahannya akan berwujud lain.

Persebaran lahan dan dampak relokasi
Dengan terjadinya urbanisasidi banyak negara maka kebutuhan untuk mengembangkan kapasitas transportasi perkotaan akan semakin mendesak. Pengembangan tersebut biasanya akan membutuhkan tambahan lahan. Walaupun agak mengherankan tambahan lahan tersebut hanya sedikit pengaruhnya terhadap total area yang disediakan untuk prasarana transpor. Walau demikian, tambahan lahan tertentu tetap menimbulkan masalah yang muncul. Lahan untuk transpor harus tersedia secara kontinu dengan minimum lebar tertentu. Untuk prasarana berkapasitas tinggi di daerah perkotaan biasanya dihindarkan dari gangguan lalu-lintas yang memotong, sehingga harus mempertinggi atau memperendah elevasi jalur tadi pada lokasi-lokasi tertentu. Ini menyebabkan hambatan untuk menyeberang di sarana transportasi baru. Hambatan-hambatan ini juga akan mengganggu kehidupan bertetangga, banyak rumah warga yang harus dipindahkan yang menimbulkan masalah ekonomi sosial tersendiri. Dari segi estetika mungkin prasarana yang dibangun kurang enak dipandang. Sehingga areal tersebut mungkin kurang enak dihuni. Karena alasan-alasan diatas, maka dewasa ini pembangunan sarana transportasi baru harus memperhitungkan secara integral dengan daerah sekitarnya.
Dari seluruh dampak akibat dibangunnya suatu prasarana transportasi yang baru, pembebasan lahan menimbulkan masalah yang paling sulit dan kontroversial. Prinsipnya pembebasan lahan sama dengan membeli lahan untuk kegiatan ekonomi baru lainnya. Karena pembangunan sarana transportasi akan memerlukan sebidang lahan yang menerus sepanjang rute dimana prasaran tadi akan dibangun, maka lahan yang akan dibangun yang harus dibeli hanya laha pada lokasi tertentu saja dan bukan lahan yang terletak pada sembarang lokasi. Pemerintah telah memberikan kebebasan kepada penguasa atau badan–badan yang akan membangun prasarana tersebut untuk membelinya dengan harga pasar yang wajar, tanpa tergantung kemauan pemilik lahan (hak pemerintah). Hal ini berarti memaksa penduduk untuk pindah dan akan menimbulkan keadaan yang tidak sehat dan kontroversial. Disamping itu disamping kesukaran dalam menentukan harga pasar wajar, tentu saja nilai lahan berbeda-beda menurut pemilik.
Masalah lain yang berkaitan dengan pembebasan lahan untuk transportasi adalah bahwa penggunaan lahan yang baru untuk suatu saran transportasi mempunyai sejumlah karakteristik yang sering tidak diinginkan oleh lingkungannya. Misalnya, jalan yang baru tadi mungkin akan membuat sepi jalan-jalan yang lain dan trotoar yang ada dan membelah lingkungan menjadi dua bagian terpisah. Sebagian sarana transportasi tidak membayar pajak kekayaan, tidak seperti lahan lainnya. Oleh karena itu pemerintah kota atau badan-badan lain mungkin akan mengalami pengurangan penghasilan dari pajak bumi atas lahan. Sudah barang tentu apabila harga lahan di sekitar fasilitas tersebut cukup tinggi
Untuk mengatasi masalah akibat pembebasan lahan dan relokasi tata guna lahan dikeluarkan undang-undang yang menentukan cara-cara pembebasan lahan untuk transportasi umum. Dengan ini diharapkan tidak akan ditemui permasalahan yang mungkin timbul akibat kegiatan tersebut. Namun demikian terbukti masih banyak ditemui permasalahan di lapangan seperti di perkotaan tidak cukup lahan pengganti untuk penduduk yang direlokasi, kegiatan bisnis mikro yang apabila direlokasi mereka akan sangat terpukul dan harus memulai dari awal atau masalah psikologis terutama bagi mereka yang telah cukup umur bahkan akan kehilangan relasi karena jarak semakin jauh. Dengan semua masalah ini tidak pelaklagi terdapat berbagai tantangan keras bagi pembangunan fasilitas transportasi baru apabila fasilitas ini memerlukan relokasi penduduk atau perekonomian. Akan tetapi ketentuan mengenai kompensasi finansial terhadap pertimbangan masalah masing-masing penduduk serta bantuan-bantua untuk relokasi akan dapat membantu mengatasi kesulitan tersebut.

Nilai lahan
Wajar kiranya bahwa perbaikan pelayan tarnsport di suatu daerah akan mengakibatkan naiknya nilai lahan itu, apabila kondisi lainnya tidak berubah. Pedagang akan memandang kemudahan transpor ke tempat lain mereka sebut aksesibilitas; denga sebidang lahan akan bertambah dengan meningkatnya pelayanan sisitem transportasi dan karena itu harga lahan tadi akan meningkat pula. Contoh sederhana memeperlihatkan dua karakteristik penting perbaikan transportasi. Pertama, pengurangan biaya transportasi membuat pendapatan akan tersedia untuk pemakaian lainnya yang dapat pula mengikuti peningkatan pengeluaran untuk rumah. Kedua, pengurangan biaya transpor pada umumnya akan membawa lebih banyak lahan yang dapat dipakai untuk pemukiman atau kegiatan ekonomi lainnya dengan akibat kepadatan pemakaian rata-rata akan berkurang. Ketiga, walaupun harga sebagian lahan akan meningkat sebagai akibat dari perbaikan transportasi namun harga lahan yang lokasinya tidak dipengaruhi perbaikan transportasi tadi mungkin akan menurun. Hal ini dapat terjadi walaupun perbaikan dapat mengurangi biaya transportasi atau menambah aksesiilitas ke seluruh bidang lahan karena beberapa lahan mungkin akan lebih dipengaruhi secara positif daripada yang lainnya. Walaupun model yang lebih rinci dan realistik akan menerangkan hal ini dan hal-hal lainnya secara lebih jelas dan lengkap namun contoh sederhana ini telah dapat menggambarkan beberapa pengaruh utama dari perbaikan transport terhadap nilai lahan.
Pertambahan nilai lahan pada lajur atau area yang berdekatan langsung dengan jalan bebas hambatan biasanya beberapa kali lebih besar dari pertambahan nilai lahan area yang jauh dari jalan bebas hambatan. Hal ini membuktikan bahwa perbaikan transport akan meningkatkan nilai lahan. Oleh karena itu akan memberikan keuntungan kepada masyarakat dengan cara tersebut, disamping keuntungan transportasi yang dapat dinikmati secara lebih langsung dan cepat. Namun demikian ada kemungkinan peningkatan nilai lahan yang berdekatan dengan peningkatan transportasi sebenarnya adalah pengalihan nilai lahan yang jauh dari peningkatan transportasi tersebut; lahan yang berkurang nilainya sebagai akibat peningkatan tersebut. Juga ada kemungkinan bahwa peningkatan nilai lahan hanyalah berupa penghematan biaya transport yang berasal dari fasilitas baru tersebut dan dengan demikian peningkatan nilai lahan ini sebenarnya adalah cara lain untuk mengukur pengaruh yang menguntungkan yang sama seperti pengurangan waktu perjalanan dan biaya transportasi lainnya. Sejauh mana peningkatan nilai lahan itu merupakan pengalihan penurunan nilai lahan di tempat lainnya dan sejauh mana peningkatan itu mencerminkan perubahan biaya transportasi orang-orang yang tempatnya berdekatan dengan fasilitas baru itu, namun pertanyaan itu sulit untuk dijawab.
Pembahasan selanjutnya lebih kami arahkan pada analisis dampak penggunaan lahan terhadap perkembangan transportasi tentunya dalam konteks keruangan. Pengembangan lahan yang sudah ada (existing use) merupakan informasi yang paling penting pada perencanaan perluasan. Perencanaan perluasan salah satunya diarahkan pada pengembangan transportasi yang lebih aksesibel sehingga memberikan kemudahan dalam pergerakan barang, jasa, informasi, serta manusia. Perkembangan suatu kawasan, harus ditunjang dengan peningkatan kualitas serta kuantitas dari transportasi itu sendiri. Transportasi dalam sudut pandang ini meliputi sarana dan prasarana seperti jalan dan moda sarana transport.
Perencanaan pembangunan kawasan sangat mempengaruhi pola pergerakan, dimana penggunaan lahan dan rencana distribusi spasialnya merupakan penentu dalam pangadaan prasarana dan sarana transportasi yang menyebabkan terjadinya interaksi. Hal yang penting dalam melancarkan interaksi antara tata guna lahan dengan kebutuhan transportasi yang dapat mendukung aktifitas yang terdapat pada masing-masing tata guna lahan tersebut. Untuk itu perencanaan tata ruang perlu mendapat perhatian bersama oleh intansi terkait, dari berbagai aktifitas tata guna lahan tersebut orang perlu melakukan perjalanan dengan menggunakan sarana dan jaringan transportasi yang ada sehingga mengakibatkan terjadinya arus orang, kendaraan, barang dan jasa dari dan ke aktivitas tata guna lahan yang ada.
Faktor utama yang berkaitan terhadap terjadinya perubahan penggunaan lahan serta kaitannya dengan transportasi yaitu:
Kedekatan dengan Pusat Kota sebagai pusat dari aktifitas masyarakat. Pusat Kota atau yang lebih dikenal dengan CBD (Central Business Distric) merupakan pusat dari seluruh aktifitas ekonomi, pemerintahan, pendidikan, dan social. Hal ini yang mendorong perkembangan penggunaan lahan dan transportasi. Berkembangnya suatu kawasan baik itu di perkotaan maupun di perdesaan pada dasarnya mengarah pada kedekatan terhadap pusat atau centralnya, dalam hal ini dikenal dengan ”Towns” untuk perkotaan dan ”Countryside” untuk perdesaan. Kedekatan dengan pusat atau CBD, memberikan dampak positif baik dalam memperoleh pelayanan publik maupun dampak ’tricle down effect’.
Berdasar kedua argumen tersebut, maka perlu pengkajian ulang mengenai apa yang menjadi factor yang mempengruhi perkembangan suatu transportasi sehingga berdampak pada perubahan penggunaan lahan ataupun sebaliknya. Pada dasarnya terdapat satu faktor yang sangat mempengaruh, yaitu:
Aksesibilitas.
Setiap upaya peningkatan fasilitas transportasi akan berdampak terhadap perubahan tataguna lahan apabila tidak ada upaya pengendalian. Pengendalian ini sangat penting agar upaya peningkatan fasilitas transportasi dapat bermanfaat dan berdayaguna seoptimal mungkin. Aksesibilitas memegang peran penting bagi para pengembang lahan. Acapkali justru para pengembang lahan yang menciptakan aksesibilitas ke lokasi yang dikembangkan agar kepentingan investasi dapat terwujud.

III. PENUTUP
Transportasi merupakan salah satu hal yang sangat berperan dalam pembangunan secara menyeluruh. Transportasi juga sangat berkaitan dengan penggunaan lahan, baik di desa maupun di kota.
Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpilan :
1. Penggunaan lahan adalah hasil akhir dari aktivitas dan dinamika kegiatan manusia dipermukaan bumi yang bukan berarti berhenti namun tetap masih berjalan (dinamis).
2. Transportasi dan pengunaan lahan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Dalam konteks perencanaan, transportasi dan penggunaan lahan memiliki tujuan yang terarah dan spesifik.
3. Keterkaitan antara Sistem Transportasi dan Pengembangan Lahan yaitu kajian yang tidak dapat terlepas dari eksistensi ruang dalam studi geografi. Sistem transportasi dan pengembangan lahan (land development) saling berkaitan satu sama lain.
4. Pengembangan lahan tidak akan terjadi tanpa sistem transportasi, sedangkan sistem transportasi tidak mungkin disediakan apabila tidak melayani kepentingan ekonomi atau aktivitas pembangunan.
5. Pola jaringan jalan dapat mempengaruhi perkembangan tata guna lahan. Jaringan jalan yang direncanakan secara tepat akan merupakan pengatur lalu lintas yang baik.
6. Pengurangan biaya transportasi pada umumnya akan membawa lebih banyak lahan yang dapat dipakai untuk pemukiman atau kegiatan ekonomi lainnya dengan akibat kepadatan pemakaian rata-rata akan berkurang.

HUKUM PIDANA DAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA: Tinjauan dan studi banding tentang sistem peradilan negara Kesemakmuran Australia dan Republik Indon

renylousiana@gmail.com (Unknown) — Mon, 8 Feb 2010 00:27:00 -0800

Pendahuluan

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang terlibat dalam sistem peradilan di RI, misalnya dosen hukum, hakim, jaksa dan pengacara, data-data dan hasil observasi di Pengadilan Negeri, Lembaga Permasyarakatan dan sumber lainnya, penulis bertujuan untuk menulis laporan yang menjelaskan dasar-dasar hukum pidana Indonesia, baik hukum acara pidana maupun hukum pidana materiil, dan gambaran beberapa perbedaan antara sistem peradilan yang dilaksanakan di Australia dan RI.

Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia
Sistem peradilan Indonesia berdasarkan sistem-sistem, undang-undang dan lembaga-lembaga yang diwarisi dari negara Belanda yang pernah menjajah bangsa Indonesia selama kurang lebih tiga ratus tahun.

Seperti dikatakan oleh Andi Hamzah:

Misalnya Indonesia dan Malaysia dua bangsa serumpun, tetapi dipisahkan dalam sistem hukumnya oleh masing-masing penjajah, yaitu Belanda dan Inggris. Akibatnya, meskipun kita telah mempunyai KUHAP hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri, namun sistem dan asasnya tetap bertumpu pada sistem Eropa Kontinental (Belanda), sedangkan Malaysia, Brunei, Singapura bertumpu kepada sistem Anglo Saxon.

Walaupun bertumpu pada sistem Belanda, hukum pidana Indonesia modern dapat dipisahkan dalam dua kategori, yaitu hukum pidana acara dan hukum pidana materiil. Hukum pidana acara dapat disebut dalam Bahasa Inggris sebagai “procedural law” dan hukum pidana materiil sebagai “substantive law”. Kedua kategori tersebut dapat kita temui dalam Kitab masing-masing yaitu, KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berturut-turut.

Apalagi, hasil wawancara yang dilakukan dengan dosen-dosen di Fakultas Hukum Universitas Mataram (UNRAM) menyatakan bahwa keadaanya Rancangan Undang Undang (RUU) yang sedang dibahas dan dipertimbangkan oleh anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tingkat nasional, akan tetapi RUU tersebut belum dapat disahkan. Menurut M. Lubis:

“’The new draft laws’, atau RUU KUHP baru itu telah disesuaikan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia termasuk nilai-nilai agama, nilai adat dan lagi pula disesuaikan dengan Pancasila.”

Namun RUU KUHP baru memunculkan beberapa hal yang sangat menarik terkait dengan perubahan-perubahan yang dapat terjadi pada sistem hukum pidana dan patut didiskusikan, kenyataannya adalah sampai sekarang RUU tersebut belum dilaksanakan. Menurut keterangan dari beberapa sumber, RUU tersebut telah diajukan kepada DPR Jakarta selama kurang lebih dua puluh tahun dan belum dapat disepakati apalagi disahkan.

Maka dari itu, untuk sementara KUHAP dan KUHP merupakan undang-undang yang berlaku dan digunakan oleh lembaga lembaga penegak hukum untuk melaksanakan urusan sehari-hari dalam menerapkan hukum pidana di Indonesia.

KUHAP (dibedakan dari KUHP), menentukan prosedur-prosedur yang harus dianut oleh berbagai lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan misalnya hakim, jaksa, polisi dan lain-lainnya, sedangkan KUHP menentukan pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang berlaku dan dapat diselidiki ataupun dituntut oleh lembaga-lembaga tersebut.

Sebagai contoh hendaklah kita membaca Pasal 340 dari KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa orang, sebagai berikut:

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang, karena bersalah melakukan pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Dari Pasal tersebut dapat kita lihat bahwa isi KUHP adalah persyaratan dan ancaman (sanksi) substantif yang dapat diterapkan oleh penegak hukum. Sebaliknya KUHAP menentukan hal-hal yang terkait dengan prosedur; sebagai contoh Pasal 110 tentang peranan polisi dan jaksa:

“Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Dedy Koesnomo dari Kejaksaan Tinggi, Propinsi Nusa Tenggara Barat dapat kita lihat bahwa dalam kenyataan, sebuah hasil penyidikan dalam bentuk berkas dari pihak kepolisian didahului dengan sebuah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP. Itulah langkah pertama dari kepolisian untuk menjalankan sebuah perkara pidana. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah berkas lengkap yang mengandung semua fakta dan bukti terkait dengan kasusnya. BAP tersebut akan menyusul SPDP biasanya dalam waktu kurang lebih tiga minggu. Setelah diterima oleh pihak kejaksaan, (untuk tindak pidana ringan biasanya pada tingkat kejaksaan negeri) barulah kejaksaan dapat meneliti berkasnya dan menyatakan jika BAPnya lengkap dan patut dilimpahkan kepada pengadilan, atau dikembalikan kepada kepolisian disertai petunjuk-petunjuk supaya dapat diperbaiki dan diserahkan lagi.

Jika sebuah BAP telah diteliti oleh jaksa dan dinyatakan cukup bukti untuk melimpahkan perkaranya kepada pengadilan maka pertanggungjawaban untuk kasus tersebut beralih dari pihak kejaksaan kepada pihak kehakiman dan pengadilan.

Acara Persidangan Pidana

Ketika sebuah perkara sudah sampai di pengadilan negeri proses persidangannya adalah sebagai berikut: Penentuan hari sidang dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menyidangkan perkara. Kejaksaan bertanggungjawab untuk meyakinkan terdakwa berada di pengadilan pada saat persidangan akan dimulai. Maka kejaksaan wajib mengurus semua hal terkait dengan mengangkut terdakwa dari Lembaga Permasyarakatan (penjara) ke pengadilan, dan sebaliknya pada saat persidangan selesai. Di Pengadilan Negeri diadakan beberapa ruang tahanan khususnya untuk menahan tahanan sebelum dan sesudah perkaranya disidang.

Surat dakwaan yang menyatakan tuntutan-tuntutan dari kejaksaan terhadap terdakwa dibaca oleh jaksa. Pada saat itu terdakwa didudukkan di bagian tengah ruang persidangan berhadapan dengan hakim. Kedua belah pihak, yaitu Penuntut Umum (jaksa) dan Penasehat Hukum (pengacara pembela) duduk berhadapan di sisi kanan dan kiri. Setelah dakwaan dibaca, barulah mulai tahap pemeriksaan saksi. Terdakwa berpindah dari posisinya di tengah ruangan dan duduk di sebelah penasehat hukumnya, jika memang dia mempunyai penasehat hukum. Jika tidak ada, dialah yang menduduki kursi penasehat hukum itu.

Penuntut Umum akan ditanyai oleh hakim, apakah ada saksi dan berapa saksi yang akan dipanggil dalam sidang hari itu. Jika, misalnya ada tiga saksi yang akan dipanggil, mereka bertiga dipanggil oleh jaksa dan duduk di bangku atau kursi berhadapan dengan hakim; kursi yang sama tadi diduduki oleh terdakwa. Kemudian hakim akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada saksi masing masing. Yaitu adalah; nama, tempat kelahiran, umur, bangsa, agama, pekerjaan dan apakah mereka ada hubungan dengan si terdakwa. Kemudian si saksi sambil berdiri, bersumpah sekalian dengan kata pengantar sesuai dengan agamanya, kemudian kata-kata berikut:

“Demi Tuhan saya bersumpah sebagai saksi saya akan menerangkan dalam perkara ini yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya.”

Sambil saksi bersumpah salah satu Panitera Pengganti akan mengangkat sebuah Al Quoran atau Kitab Suci lainnya sesuai dengan agama mereka, di atas kepalanya. Menarik juga bahwa orang Hindu diberikan dupa yang dipegang sambil bersumpah.

Salah satu perbedaan terkait dengan hal ini adalah, semua saksi bersumpah pada saat bersamaan, sedangkan di Australia setiap saksi akan bersumpah justru sebelum dia akan memberikan keterangan.

Setelah saksinya bersumpah, maka saksi pertama duduk di bangku di depan hakim, sedangkan yang lain disuruh untuk keluar dari ruang persidangan. Itulah saatnya pemeriksaan saksi dimulai oleh Ketua Hakim. Ini juga merupakan salah satu perbedaan besar di antara sistem persidangan di Australian dan RI. Di Australia peranan hakim dapat disebut pasif. Padahal hakim di persidangan di Australia agak jarang akan bertanya langsung kepada saksi. Sebaliknya di RI peranan hakim adalah sangat aktif. Dialah yang mulai dengan pertanyaannya terhadap saksi. Bolehlah dia berlanjut dengan proses interogasinya sehingga dia puas dan pertanyaanya habis-habisan. Setelah hakim selesai dengan pertanyaannya dia memberikan kesempatan kepada jaksa untuk memeriksa saksi, disusul oleh penasehat hukum.

Pada akhir pemberian keterangan dari saksi masing masing, si terdakwa akan diberikan kesempatan untuk menanggapi keterangan tersebut. Dalam perkara yang ditonton oleh penulis, Hakim akan menyimpulkan keterangan yang telah diberikan dengan mengatakan misalnya:

“Kita semua telah mendengar saksi mengatakan bahwa pada tanggal 23 November kemarin dia membeli narkotika dari anda dalam bentuk dua ‘pocket’ ganja di rumah anda dan anda menerima uang sebanyak Rp40,000. Bagaimana anda menganggap keterangan itu? Benar atau tidak benar, setuju atau tidak setuju?”

Kemudian terdakwa diperbolehkan untuk menyampaikan tanggapannya terhadap keterangan tersebut. Setelah itu, saksi diminta untuk turun dari kursinya dan duduk di bagian umum di belakang.

Proses ini berlanjut sehingga semua saksi dari kejaksaan telah memberikan keterangannya. Kemudian penasehat hukum juga diberi kesempatan untuk memanggil saksi yang mendukung atau membela terdakwa, dengan proses yang sama sebagaimana digambarkan di atas. Setelah semua saksi memberikan keterangan, tahap pemeriksaan saksi selesai dan perkara akan ditunda supaya jaksa dapat mempersiapkan tuntutannya. Tuntutan adalah sebuah rekomendasi dari jaksa mengenai sanksi yang dimintai dari hakim. “Setelah itu giliran terdakwa atau penasehat hukumnya membacakan pembelaanya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukumnya mendapat giliran terakhir.”

Jika acara tersebut sudah selesai, ketua majelis menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup. Setelah itu para hakim harus mengambil keputusan. Keputusannya dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau hari lain, setelah dilakukan musyawarah terakhir diantara para hakim. Jika dalam musyawarah tersebut para hakim tidak dapat mencapai kesepakatan, keputusan dapat diambil dengan cara suara terbanyak. Oleh sebab itu selalu diharuskan jumlah hakim yang ganjil, yaitu tiga, lima ataupun tujuh hakim. Keputusan para hakim ada tiga alternatif:

1. Perkara terbukti – terdakwa dihukum
2. Perkara tidak terbukti – terdakwa dibebaskan
3. Perbuatan terbukti tetapi tidak perbuatan pidana – terdakwa dilepas dari segala tuntutan (Onslag).

Berdasarkan teori pembuktian undang undang secara negatif, keputusan para hakim dalam suatu perkara harus didasarkan keyakinan hakim sendiri serta dua dari lima alat bukti. Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Lima kategori alat bukti tersebut adalah:

a. keterangan saksi
b. keterangan ahli
c. surat
d. petunjuk
e. keterangan terdakwa

Setelah memutuskan hal bersalah tidaknya, hakim harus menentukan soal sanksinya, berdasarkan tuntutan dari jaksa dan anggapannya sendiri terhadap terdakwa. Tergantung pendapatnya, hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih ringan ataupun lebih berat daripada tuntutan jaksa.

“Hakim harus menilai semua fakta-fakta. Misalnya dalam perkara pencurian, perbuatannya mungkin terbukti, tetapi hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak melakukannya untuk berfoya-foya, melainkan untuk anaknya yang sakit. Kalau begitu, dapat dia ringankan tuntutan dari Jaksa, misalnya dari sepuluh bulan, menjadi delapan bulan. Lagi pula hakim dapat melebihi tuntutan dari jaksa...semuanya tergantung perbedaan persepsi.”

Demikianlah prosesnya hukum acara pidana secara garis besar sehingga terdakwa dibuktikan bersalah atau tidak bersalah. Jika memang ia terbukti bersalah, apalagi dijatuhkan hukuman penjara maka ia akan dibawa ke Lembaga Permasyarakatan untuk menjalani hukumannya.

Proses Pelaksanaan Sanksi Pidana

Setelah melakukan kunjungan ke Lembaga Permasyarakatan (Lapas) di Mataram penulis dapat melihat secara langsung keberadaan para napi di dalam penjara Indonesia, suatu pengalaman yang sangat menarik. Ketika diwawancarai oleh penulis Kepala Lembaga Permasyarakatan (Kalapas) Purwadi menegaskan bahwa orang orang yang ditahan dalam Lapas dipisah dalam dua kategori yaitu:

1. Tahanan – dimana perkaranya masih berlanjut pada tahap persidangan dan belum ada keputusan dari hakim
2. Narapidana (Napi) – terpidana yang sudah dijatuhkan keputusan dan hukuman penjara oleh pengadilan

Purwadi menerangkan bahwa di Lapas Mataram pada saat diwawancarai ada 571 orang dalam penahanan. Sebagai berikut:

Pria Wanita Total
Tahanan 238 17 225
Narapidana 296 20 316
Total 534 37 571

Narapidana pria yang ditahan di Lapas Mataram kemudian dipisahkan dua kategori lain berdasarkan kriminalitasnya; yaitu narapidana yang dihukum untuk kejahatan narkotika, dan yang lain misalnya pencurian, lalu lintas, penipuan, pembunuhan, ‘togel’ (‘toto gelap’, judi) dan sebagainya. Purwadi mengatakan bahwa ini merupakan salah satu upaya untuk “memotong jaringannya” penjahat narkotika, yang diduga akan mendorong napi lain untuk mencoba narkotika dan oleh sebab itu memperluas jaringannya. Kalapas tersebut juga menegaskan bahwa penjahat narkoba merupakan 35% dari jumlah narapidana laki-laki. Penulis dapat melihat secara langsung bahwa penjahat narkotika tersebut ditahan dalam lima buah kamar dengan jumlah orang sehingga lebih dari 30 orang per kamar, apalagi kamar mandi dan WC terletak di dalam kamar tersebut. Untuk tempat tidurnya, narapidana dapat memakai sebuah tikar yang terbentang di atas lantai yang terbuat dari beton.

Salah satu petugas, Kusnan, menjelaskan bahwa setiap kamar ada wali; salah satu petugas yang bertanggung jawab atas kamar tersebut. Wali tersebut ditugaskan untuk mendengar keluhan keluhan dari narapidana, menetapkan aturan tata-tertib di dalam kamar dan mengurus semua hal terkait dengan jangka penahanan untuk narapidana masing masing, baik cuti bersyarat, pelepasan bersyarat maupun remisi.

Petugas Lapas menerangkan bahwa setiap hari para narapidana dapat keluar dari kamar untuk dua jam di sore hari untuk berolahraga di halaman tengah. Kemudian untuk para narapidana setiap Selasa, Kamis dan Minggu, ada jam kunjungan untuk keluarga dari jam 09:00 s/d 13:30. Keluarga para narapidana dapat memberikan makanan dan barang barang lain misalnya kue kue, sikat gigi dan lain lainnya, setelah diperiksa di ruang geledah.

Purwadi menegaskan bahwa Lapas Mataram sebetulnya dirancang untuk menahan 350 orang, akan tetapi pada saat kunjungan ada hampir 600 orang yang ditahan. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa Lapas Mataram sedang “over capacity” (melebihi kapasitasnya). Kalapas juga mengatakan bahwa fasilitas-fasilitas di lapas sangat terbatas maka program-program pembinaan ataupun rehabilitasi berkurang. Walaupun begitu, Lapas Mataram dilengkapi dengan suatu bengkel dimana para narapidana dapat bekerja, misalnya memperbaiki atau mencuci baik sepeda motor maupun mobil.

Kesimpulan

Secara garis besar, proses peradilan antara Australia dan Republik Indonesia agak mirip. Ada Lembaga Penyidikan (Kepolisian) yang bertanggungjawab mendeteksi dan menyelidiki kejahatan, kemudian ada Lembaga Penuntutan (di Australia sejajar dengan “Department of Public Prosecutions”) yang bertanggungjawab atas memeriksa berkas-berkas yang diajukan dari Lembaga Penyidikan sebelum perkaranya dapat dilimpahkan ke pengadilan. Ada juga Lembaga Pemutus Perkara, atau pengadilan yang bertanggungjawab memutuskan bersalah tidaknya seorang terdakwa. Meskipun demikian ada pula cukup banyak perbedaan dalam rincian teknis pada setiap tahap dari proses peradilan di dua negara tersebut. Penulis berharap bahwa laporan ini berhasil untuk menggambarkan dan menjelaskan beberapa perbedaan tersebut.

Daftar Pustaka

• Prof. Dr. jur Andi Hamzah Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua Sinar Grafika, Jakarta 2008)
• R. Sugandhi, SH, KUHP dan Penjelasannya (Usaha Nasional, Surabaya 1981)
• Drs. P.A.F Lamintang, S.H. Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia (PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1997)
• Wawancara dengan:
o Lalu Parman SH. MH. Staf Pengajar Fakultas Hukum UNRAM, 27 Januari 2009
o M. Lubis, SH. M.Hum Staf Pengajar Fakultas Hukum UNRAM 27 Januari 2009
o Suryanto SH. M.Hum Ketua Pengadilan, Pengadilan Negeri 1A Mataram 28 Januari 2009
o Mion Ginting SH. MH. Hakim Pengadilan Negeri 1A Mataram 30 Januari 2009
o Dedy Koesnomo SH. MH. Kepala Bagian Tata Usaha Kejaksaan Tinggi NTB 5 Februari 2009
o Purwadi Kepala Lembaga Permasyarakatan (Kalapas) Lembaga Permasyarakatan Negeri Mataram 2 Februari 2009