2011-11-19T01:25:00.000-08:00

6 Strategi Menuju E-Government


Instruksi Presiden No 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-government tidak bisa dipungkiri adalah angin bagus bagi penerapan teknologi komunikasi dan informasi di pemerintahan. Seperti apa strategi pengembangan E-goverment? Dalam lampiran Inpres E-goverment, dipaparkan enam strategi yang disusun pemerintah dalam mencapai tujuan strategis e-government. Antara lain: Strategi pertama adalah mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya serta terjangkau masyarakat luas. Sasarannya antara lain, perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi ke seluruh wilayah negara dengan tarif terjangkau. Sasaran lain adalah pembentukan portal informasi dan pelayanan publik yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah. Strategi kedua adalah menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik. Dengan strategi ini, pemerintah ingin menata sistem manajemen dan prosedur kerja pemerintah agar dapat mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara cepat. Strategi ketiga adalah memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Sasaran yang ingin dicapai adalah standardisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasi antarportal pemerintah. Standardisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan informasi elektronik. Pengembangan aplikasi dasar seperti e-billing, e-procurement, e-reporting yang dapat dimanfaatkan setiap situs pemerintah untuk menjamin keamanan transaksi informasi dan pelayanan publik. Sasaran lain adalah pengembangan jaringan intra pemerintah. Strategi keempat adalah meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya partisipasi dunia usaha dalam mempercepat pencapaian tujuan strategis e-government. Itu berarti, pengembangan pelayanan publik tidak perlu sepenuhnya dilayani oleh pemerintah. Strategi kelima adalah mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat. Strategi keenam adalah melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur Dalam pengembangan e-government, dapat dilaksanakan dengan epat tingkatan yaitu, persiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan. Inpres itu akan menunjuk Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) sebagai koordinator penerapan e-government di Indonesia. Menurut Menkominfo, Syamsul Muarif, masing-masing lembaga pemerintahan, baik pusat maupun daerah, akan membuat titik-titik sistem informasi secara mandiri. "Pemerintah ingin membangun sebuah masyarakat berbasis pengetahuan," kata Sekretaris Menkominfo, JB Kristiadi. Bisakah?

Duniawi: perbedaan menyatukan untuk sama

2011-11-08T19:18:00.000-08:00

Duniawi: perbedaan menyatukan untuk sama: Tuhan itu adil. dia menutupi kekurangan seseorang dengan kelebihannya . Dan aku yang punya kelemahan.Juga di tutupinya dengan kelebihan ya...

Prinsip Tata Pemerintahan Yank baik

2011-11-03T01:53:00.000-07:00

Dasar Pemikiran

Indonesia sebagai negara kesatuan memiliki sumberdaya alam yang berlimpah dan tersebar, dan dihuni oleh lebih dari 210 juta penduduk dari berbagai suku, agama dan budaya. Indonesia juga mempunyai posisi geopolitik yang sangat strategis karena berada di antara dua benua dan dua samudera. Berbagai potensi tersebut harus dikelola secara baik bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Untuk itu pemerintah perlu meningkatkan kewenangan pemerintah daerah melalui pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Penanganan sangat sentralistik selama lebih dari 30 tahun ternyata hanya menciptakan ketidakadilan. Sumberdaya nasional hanya dimanfaatkan oleh kelompok tertentu. Akibatnya tumbuh kecemburuan sosial antar daerah yang mengancam kesatuan dan persatuan nasional.

Salah satu tujuan pemberian otonomi adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah dituntut memahami secara lebih baik kebutuhan masyarakat yang terdiri dari berbagai lapisan. Pemerintah daerah harus melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam proses pembangunan. Tata-pemerintahan di daerah harus diselenggarakan secara partisipatif. Penyelenggaraan pemerintahan yang eksklusif hanya melibatkan unsur pemerintah dan/atau legislatif akan membuat masyarakat tidak peduli pada pembangunan. Hal ini lebih lanjut akan menyebabkan keberlanjutan pembangunan menjadi sangat rapuh dan rentan.

Partisipasi masyarakat dapat terwujud seiring dengan tumbuhnya rasa percaya masyarakat kepada para penyelenggara pemerintahan di daerah. Rasa percaya ini akan tumbuh apabila masyarakat memperoleh pelayanan dan kesempatan yang setara (equal). Tidak boleh ada perlakuan yang didasari atas dasar perbedaan pria-wanita, kaya-miskin, kesukuan dan agama. Pembedaan perlakuan atas dasar apapun dapat menumbuhkan kecemburuan dan mendorong terjadinya konflik sosial di masyarakat.

Otonomi daerah juga bertujuan untuk mendorong tumbuhnya prakarsa dan kreatifitas lokal, agar daerah dapat lebih mandiri dan mampu berkompetisi secara sehat. Prakarsa masyarakat termasuk prakarsa dunia usaha dapat berkembang jika ada situasi kondusif, situasi yang memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Untuk itu penyelenggara pemerintahan dituntut taat hukum secara konsisten dan sungguh-sungguh. Ketidakpastian hukum mendorong masyarakat bersikap apatis. Bagi dunia usaha tiadanya kepastian hukum dan rasa aman dapat mengurangi minat berinvestasi, sesuatu yang sangat diperlukan bagi pembangunan daerah.

Kewenangan otonomi daerah harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Artinya sebagai konsekuensi dari pemberian hak dan kewenangan, penyelenggara pemerintahan dituntut melaksanakan tugas dan kewajiban secara profesional agar tujuan otonomi daerah dapat terwujud penuh. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya penyelenggara pemerintahan harus sadar untuk tidak hanya berorientasi pada hasil tetapi juga pada kebenaran dan kewajaran dalam proses pencapaiannya. Setiap upaya yang menggunakan sumberdaya masyarakat, perlu diselenggarakan secara transparan. Penyelenggaran pemerintahan daerah yang bertanggung jawab dan transparan akan menumbuhkan rasa percaya masyarakat pada pemerintah daerah.

Berbagai sumberdaya pemerintahan bersifat terbatas. Sementara itu, kebutuhan masyarakat sangat beraneka ragam dan relatif tak terbatas. Oleh karena itu pihak-pihak yang terkait dengan tata-pemerintahan di daerah harus mempunyai kesadaran untuk bersikap efisien dan efektif. Efisien artinya selalu bersikap rasional dengan mempertimbangkan nilai guna dari setiap sumberdaya yang dipakai. Efektif berarti setiap upaya yang dikerjakan harus tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan.

Salah satu wujud dari sikap profesional adalah adanya kepekaan (daya-tanggap) dari para aparat pemerintah di daerah dan para politisi di lembaga legislatif dalam mengkaji berbagai kebutuhan masyarakat. Sebaliknya masyarakat juga dituntut mempunyai daya-tanggap yang tinggi dalam memantau berbagai tindakan kepemerintahan di daerah, sehingga informasi balik yang diberikannya mempunyai ketepatan yang tinggi dan dapat efektif.

Setiap daerah di Indonesia mempunyai cirri khas sendiri baik dari segi sumberdaya alam, budaya, dan adat-istiadat. Pemerintah daerah harus mampu menangkap keunikan tersebut dan menjadikannya keunggulan daerah. Untuk itu penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berangkat dari suatu wawasan ke depan (visi) dan strategi yang jelas dan terukur yang dirumuskan melalui proses partisipatif. Adanya visi dan strategi dengan sasaran yang jelas akan memberi arah untuk menciptakan berbagai kebijakan yang efektif.

Visi dan strategi tersebut harus dimasyarakatkan secara transparan agar semua pihak terkait dapat mempunyai tolok ukur yang jelas. Berdasarkan inilah penyelenggaraan pengawasan dapat menjadi lebih obyektif dan mempunyai akuntabilitas yang jelas. Tanpa adanya visi dan strategi atau tidakjelasnya visi dan strategi akan melahirkan kegamangan dalam menyusun kebijakan perencanaan dan program, yang pada gilirannya akan mendorong timbulnya sikap tertutup dan ekslusif aparat pemerintah terhadap keterlibatan pihak lain termasuk keterlibatan masyarakat. Masalah ini pernah dihadapi bangsa Indonesia dan berujung pada runtuhnya pemerintahan orde baru dan munculnya tuntutan untuk melakukan reformasi menuju pemerintahan yang baik.

Prinsip-prinsip Tata Pemerintahan Yang baik

Tata-Pemerintahan adalah suatu mekanisme interaksi para pihak terkait yang berada di lembaga pemerintah, lembaga legislatif dan masyarakat, baik secara pribadi maupun kelompok (perusahaan, asosiasi, LSM, dll.), untuk bersama-sama merumuskan berbagai kesepakatan yang berkaitan dengan manajemen pembangunan dalam suatu wilayah hukum atau administratif tertentu.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah memerlukan dasar atau prinsip-prinsip tata-pemerintahan daerah yang baik, yang dapat menjadi acuan bagi tercapainya tujuan pemberian otonomi, yang adalah: [a] peningkatan pelayanan aparatur pemerintah di daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, [b] pengembangan kehidupan demokrasi, peningkatan rasa kebangsaan, keadilan, pemerataan, dan kemandirian daerah serta [c] pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Instrumen - instrumen
Pelaksanaan Tata-Pemerintahan yang baik memerlukan beberapa instrumen:

instrumen yang menjamin tata-pemerintahan yang baik, entah itu melalui peraturan-peraturan yang bersifat umum, berlaku untuk semua, pada setiap situasi dan setiap saat, maupun peraturan-peraturan khusus untuk situasi tertentu;
instrumen yang mendorong pelaksanaan tata pemerintahan yang baik secara stimulan dan korektif, misalnya melalui pedoman dan petunjuk, prosedur perizinan, pedoman tingkah laku, sistem subsidi dan penghargaan; dan
instrumen yang memantau pelaksanaan tata-pemerintahan yang baik, baik melalui evaluasi kinerja oleh aparat pemerintah sendiri maupun melalui pengawasan oleh lembaga independen (yang tidak berpihak), oleh media massa dan oleh masyarakat sendiri.

Sepuluh prinsip Tata-Pemerintahan yang Baik, yang menjadi pedoman untuk pemerintah daerah, kota maupun kabupaten di Indonesia.

Electronic Government

Duniawi: perbedaan menyatukan untuk sama

Prinsip Tata Pemerintahan Yank baik