Green Press | Association of Environmental Journalists

Jurnalistik Lingkungan : Tantangan dan Kiat

2022-04-06T06:29:00.000+07:00

Oleh : IGG Maha Adi
___________________________________________

Lingkungan hidup
• Seluruh benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, yang memengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup. (UU No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup)
• Memengaruhi  Berinteraksi

Jurnalistik Lingkungan
• Kegiatan pemberitaan [mengumpulkan, memproses dan menerbitkan informasi yang bernilai berita] masalah-masalah lingkungan hidup.

Berita Lingkungan
Berita lingkungan hidup memiliki beberapa ciri, antara lain:
• menunjukkan interaksi saling memengaruhi antar- komponen lingkungan
• berorientasi dampak lingkungan
• pemberitaan dapat dari level gen hingga level biosfer

Apa Itu Berita Lingkungan ?
• Berita lingkungan hidup sering tidak dapat dibedakan dari berita-berita masalah sosial seperti kesehatan, kemiskinan, bahkan kriminalitas. Masalah dampak lingkungan hampir selalu berkaitan dengan persoalan lain yang kompleks.
• Patokan yang fleksibel diperlukanKisi-kisi: interaksi antarkomponen lingkungan.
• Dampak lingkungan yang merupakan isu sosial, ditulis dalam rubrik lingkungan.

Sikap Dasar Wartawan Lingkungan
Dalam interaksi antarkomponen lingkungan (hayati & non hayati), wartawan “memihak” kepada proses-proses yang meminimalkan dampak negatif kerusakan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, wartawan lingkungan perlu menumbuhkan sikap:

• Pro Keberlanjutan: Lingkungan Hidup yang mampu mendukung kehidupan berkelanjutan, kondisi lingkungan hidup yang dapat dinikmati oleh generasi sekarang tanpa mengurangi kesempatan generasi mendatang
• Biosentris: Kesetaraan spesies, mengakui bahwa setiap spesies memiliki hak terhadap ruang hidup, sehingga perubahan lingkungan hidup (pembangunan) harus memperhatikan dan mempertimbangkan keunikan setiap spesies dan sistem-sistem di dalamnya.
• Pro Keadilan Lingkungan: Berpihak pada kaum yang lemah, agar mendapatkan akses setara terhadap lingkungan yang bersih, sehat dan dapat terhindar dari dampak negatif kerusakan lingkungan.
• Profesional: Memahami materi dan isu-isu lingkungan hidup, menjalankan kaidah-kaidah jurnalistik, menghormati etika profesi, dan menaati hukum.

I. Tantangan Jurnalistik Lingkungan Hidup
• Tingginya Laju kerusakan lingkungan: Kebijakan ekonomi dan politik pemerintah dari pusat hingga ke daerah (eksploitasi sumberdaya alam, deplesi keanekaragaman hayati, turunnya daya dukung lingkungan hidup, pertambahan penduduk, kemiskinan, rendahnya alternatif pendapatan penduduk, dll), aktivitas masyarakat yang merusak lingkungan hidup.
• Profesionalisme: lihat bagian Profesional
• Jurnalisme Positif: Berita tentang berbagai keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk memberikan harapan adanya perubahan kepada publik.

II. Kiat Menulis Masalah Lingkungan Hidup
• Mendefinisikan Berita Lingkungan: Pembahasan yang mendalam sebaiknya difokuskan pada interaksi antarkomponen lingkungan (hayati dan non hayati). Dampak dari interaksi tersebut biasanya kompleks dan menyentuh isu-isu di bidang lain.
Tips:
 Redaksi mendefinisikan berita lingkungan (editorial policy)
• Populerkan Masalahnya: Gunakan peristilahan yang tepat dan pengalihan gagasan/konsep yang populer, sehingga dimengerti oleh pembaca/pemirsa
Tips:
 Berhati-hati terhadap penerjemahan istilah asing,dan
meminta pertimbangan para pakar.
 Istilah-istilah ilmiah [nama spesies, zat kimia, Dll]
harus ditulis dengan kesepakatan dari komunitas ybs
 Menyusun style book [sikap kebahasaan]

• Mendekatkan Persoalan: Jadikan masalah itu sebagai masalah lingkungan di tingkat lokal dan tingkat pengaruhnya.
Tips:
 Kandungan lokal biasanya disajikan dalam sidebar/box sebagai tambahan artikel utama, “dibuang sayang.”
• Tampilkan Drama: Reportase, drama tentang manusia selalu merupakan cerita paling menarik dan tidak pernah kering.
Tips:
 Meletakkan manusia sebagai pusat berita
 Carilah kisah yang paling dramatis
• Driven by Design: Desain adalah salahsatu kunci sukses pemberitaan di media cetak. Gunakan foto, gambar,dan ilustrasi untuk menarik perhatian pembaca/pemirsa terhadap berita.
Tips:
 Tampilkan foto manusia dengan lingkungannya
 Sesekali tampilkan esei foto yang dramatis
• Verifikasi Berlapis: Bahan pustaka, riset, narasumber/para pakar.
Tips:
 Susunlah daftar buku, jurnal, laporan, website, atau daftar nama narasumber dan para pakar sebagai rujukan
 Perbarui informasi secara berkala melalui media massa, internet, dll
 Perbaiki kualitas penulisan melalui pendidikan & pelatihan
 Buku rujukan selalu tersedia di ruang kerja

Sumber Rujukan
• Internet:
• Situs Umum/LSM dan Pemerintah: www.bapedal.go.id, www.menlh.go.id,www.cites.org,www.walhi.or.id, www.nwf.org, www.conservation.org,www.redlist.org,www.pili.or.id, www.greenpeace.org,www.nature.org,www.jatam.org, www.wwf.or.id,www.minergynews.com,www.coremap.or.id,
www.fwi.or.id,www.telapak.org, www.unep.org
• Milist Lingkungan: lingkungan@yahoogroups.com, wartawanlingkungan@yahoogroups.com, communitygallery@yahoogroups.com
• Situs Media:
• Kompas dan Kompas Cyber Media (http://kompas.com), Koran Tempo (http://tempointeraktif.com), Sinar Harapan (www.sinarharapan.co.id), Suara Pembaruan, Media Indonesia (www.mediaindo.co.id), Jawa Pos (www.jawapos.co.id dan www.jawapos.com), SCTV (www.sctv.co.id).

_____________________________________________________________

Daftar Pustaka

Budjono, Bambang, dan Toriq Hadad (ed.), Seandainya Saya
Wartawan Tempo (Jakarta: Yayasan ISAI dan Alumni Tempo, Mei 1997)
Keraf, A.Sonny, Etika Lingkungan, (Jakarta: Penerbit Buku
Kompas,2002)
Charnley, V. Mitchell, Reporting (Minnesota: Holt,Rinehart and
Winston,Inc,1966)
Skolimowski, Hendryk, Filsafat Lingkungan (Yogyakarta: Bentang
Budaya,Maret 2004, terjemahan)
West, Bernadette, Peter M. Sandman dan Michael R.Greenberg (ed.),
Panduan Pemberitaan Lingkungan Hidup (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, September 1998, terjemahan)

Menikmati Harmoni Alam Rawa Aopa Watumohai

2022-04-05T06:32:00.000+07:00

Menikmati perjalanan dibawah guyuran hujan lebat menjadi sensasi tersendiri saat menjelajahi Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai ( TNRAW) Sulawesi Tenggara. Butiran-butiran hujan berjatuhan membentuk harmoni alam.

Sepanjang memang menjadi surga hutan mangrove yang menjadi habitat ekosistem perairan laut.

Bentang hutan mangrove mulai dari muara Sungai Roraya sampai Sungai Langkowala dengan luas 6.173 ha atau 5,87% dari total luas kawasan TNRW seluas 105.000 Ha. Kawasan ini memiliki garis pantai terluar sepanjang lebih dari 24 km dan ketebalan 2-7 km.

Di balik hamparan bakau inilah nelayan Muara Lanowulu melakukan aktivitas pemanfaatan, khususnya pada areal-areal yang ditetapkan sebagai zona tradisional Taman Nasional.

Nelayan yang membangun tempat tinggal sementara di Muara Lanowulu adalah nelayan tradisional yang didominasi suku pendatang Bugis.

Selebihnya adalah nelayan suku Tolaki (suku asli). Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat Muara Lanowulu umumnya bekerja sebagai nelayan penangkap udang, kepiting dan petani rumput laut. Sedangkan penangkapan ikan hanya untuk konsumsi sendiri.

Kawasan mangrove TNRAW berjajar di muara Lanowulu secara administratif berada di Desa Tatangge, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan. Lokasi ini berjarak ± 120 km dari Kota Kendari dan dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat selama ± 2,5 jam. Jalan utama yang dilalui merupakan jalan poros propinsi yang kondisinya cukup bagus. Kondisi jalan Kendari-Lanowulu semuanya telah beraspal, bisa menjadi pilihan menarik berpetualang sembari menikmati hawa sejuk hutan tropis di jasirah Tenggara Sulawesi.

Foto dan Naskah : Yos Hasrul/Greenpress/Video dari Ismarrahman Youtube

Mencumbu Wisata Air Terjun Moramo

2022-04-04T06:33:00.000+07:00

Air Terjun Moramo. Foto: Yos Hasrul/Greenpress

Pepohonan rimbun tumbuh subur disepanjang jalan. Sebagain telah berumur dan berukuran besar. Batu dan pohon-pohon berbalur lumut begitu mudah dijumpai.
Siang menjelang sore suara burung kian ramai seolah berlomba dengan gemercik air yang membentuk harmoni alam. Beberapa pengunjung nampak menikmati pemandangan ini.

"Sungguh pemandangan yang indah,"ucap Ema (38 tahun), seorang pengunjung yang baru pertama kali ke obyek wisata air terjun moramo.

Ya, berkunjung ke Provinsi Sulawesi Tenggara memang tak lengkap rasanya jika tak mengunjungi obyek wisata satu ini. Terletak di Desa Sumber Sari, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan obyek wisata andalan bumi anoa ini menyuguhkan panorama indah dengan pesona bebatuan yang membentuk tingkatan.

Air terjun moramo sendiri terletak kawasan suaka alam tanjung peropa. Udara di sekitar air terjun terasa sejuk serta menghadirkan suasana tenteram bagi siapa saja yang berkunjung di sana.

Foto : Marwan Azis/Greenpress

Air terjun moramo merupakan air terjun bertingkat (cascade) yang indah dengan ketinggian sekitar 100 meter. Dari ketinggian tersebut, air mengalir melewati tujuh tingkatan utama. Di samping tujuh tingkatan utama tersebut, terdapat juga enam [uluh tingkatan kecil yang sekaligus berfungsi sebagai tempat penampungan air (semacam kolam air).

Dari sekian banyak kolam tersebut, hanya satu yang dapat dimanfaatkan untuk berenang, yaitu kolam yang terletak di tingkat kedua dari 7 tingkatan utama air terjun tersebut.

Keindahan panorama alam, air terjun, kicauan burung yang bersahutan dan berpadu dengan tarian kupu-kupu beraneka warna-warni, menjadi daya tarik kawasan air terjun moramo.

Daya pikat yang tidak kalah menariknya dari air terjun ini adalah pesona bebatuan yang membentuk tingkatan. Bebatuan yang membentuk tingkatan tersebut tidak licin meski dialiri air secara terus menerus, sehingga para wisatawan yang berkunjung ke lokasi tersebut dapat mendaki sampai ke puncak.

Foto : Marwan Azis/Greenpress

Jika beruntung, Anda dapat melihat pelangi sebagai biasan cahaya di sekitar air terjun. Tak heran, kendati cuma mitos, masyarakat setempat Nampak mempercayai jika tempat ini sebagai pemandian para bidadari karena keindahannya. Di samping itu, bebatuan tersebut juga memberi pesona yang menakjubkan ketika tersentuh oleh sinar mentari. bebatuan tersebut akan memancarkan kilauan warna-warni yang didominasi oleh warna hijau yang begitu indah.

Untuk mencapai lokasi wisata ini, dengan jarak tempuh enam puluh lima kilometer dari Kota Kendari, ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara, wisatawan melakukan perjalanan darat selama dua jam menggunakan angkutan umum atau kendaraan pribadi. Perjalanan dapat pula dimulai dari bandara walter monginsidi yang terletak di Kabupaten Konawe Selatan.Dari bandara tersebut/ dapat langsung menuju arah kecamatan moramo/ langsung ke desa sumber sari. Setelah sampai di pemberhentian akhir kendaraan, perjalanan dilanjutkan ke lokasi air terjun dengan berjalan kaki sejauh dua kilometer.

Di lokasi wisata ini sudah tersedia parkiran yang luas di sekitar lokasi bagi para wisatawan yang datang menggunakan mobil pribadi. Sayangnya, kurangnya perhatian pemerintah setempat membuat obyek wisata ini terkesan kurang terawatt. Sejumlah sarana wisata kini mengalami kerusakan dan tidak lagi bisa digunakana para pengunjung. (Yoshasrul)

Belajar Konservasi Kima di Toli-Toli

2022-04-03T06:35:00.000+07:00

Foto : Yos Hasrul/Greenpress.

Iwan (34 tahun) menghirup napas dalam-dalam sebelum akhirnya menghilang dari permukaan laut. Gerakan yang lincah membuatnya dengan cepat menggapai dasar laut yang dalamnya mencapai 15 meter itu.

Berbekal bantuan kompresor sebagai alat bantu pernapasan, pemuda perkasa ini leluasa menjelajahi karang di dasar samudera membawa bibit-bibit kerang kima sebesar batok kepala untuk dibudidayakan. Kima-kima berbagai jenis itu ditata dengan rapi agar leluasa berkembang biak.

Ya, kegiatan yang dilakukan Iwan dan kelompoknya di Desa Toli-Toli, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara ini patut menjadi teladan bagi warga lainnya. Betapa warga yang tergabung dalam kelompok Balai Konservasi Taman Laut Kima toli-toli ini, sejak dua tahun belakangan telah membudidayakan sekitar 8000 kerang kima berbagai jenis dan ukuran. Ini dilakukan sebagai langkah penyelamatan spesies kerang laut dilindungi ini, dari kepunahan.

Hilangnya kima di perairan desa mereka, menjadi alasan utama dan tentu saja keprihatinan besar dari kelompok konservasi ini. Perburuan besar-besaran oleh nelayan luar maupun nelayan telah menimbulkan efek luar biasa bagi populasi kima karena untuk diperdagangkan hingga ke luar negeri. Ini dapat dilihat dari hasil pengumpulan fosil cangkang kima yang telah mati berbagai ukuran yang dilakukan tim balai konserbvasi kima toli-toli dua tahun belakangan ini. Ratusan cangkang-cangkang kima kini ditampung di kantor balai balai konservasi sebagai barang temuan.

Foto : Yos Hasrul/Greenpress

Kelompok ini prihatin atas perburuan kima secara missal. Daging kima yang diketahui memiliki protein tinggi menjadi alasan utama perburuan biota laut itu. Kima menjadi komoditas eksport paling dicari oleh singapura, Taiwan, Hongkong,Jepang hingga Amerika Serikat. Di pasar internasional, harga daging kima kering mencapai USD 150 per kg.

“Ancaman kepunahan kima ini, maka kehidupan ekosistem di lautan pun dalam ancaman kehancuran,”kata Iwan.

Data konservasi taman laut kima toli-toli menyebutkan terdapat sembilan spesies kima didunia, yaitu: tridacna gigas, t. derasa, t.squamosa, t. maxima, t. crosea, t. tevoroa, t. rosewate,hippupos-hippopus & hippopus porcellanus. Tujuh diantara sembilan spesies itu hidup di Indonesia. Tingkat pertumbuhan kima sendiri sangat lamban (2-12 cm/tahun berdasarkan species-nya dan tingkat usia pertumbuhan), sehingga untuk mencapai ukuran maksimal 150 cm/ kima memerlukan waktu tumbuh hingga seratus tahun.

Iwan bercerita, mulanya Ia sama sekali tidak mengerti tentang konservasi kima. Perjumpaannya dengan Habib Nadjar Buduha (47) membuatnya belajar banyak tentang proses budidaya kima ini di desanya. “Jujur Pak Habiblah yang mengajari kami tentang kepedulian dan konservasi kima ini,”ungkapnya.

Iwan mengaku konservasi dilakukan tergerak untuk menyelamatkan kima dengan modal yang mereka kumpulkan sendiri. Awalnya jumlah cuma satu orang lalu mereka saling mengajak beberapa warga desa untuk bergerak bersama hingga kini jumlahnya puluhan warga. Proses itu dilakukan Komunitas Balai Konservasi sejak akhir tahun 2009 silam.

Secara bersama-sama, kelompok ini telah mengumpulkan delapan ribuan kima dari tujuh jenis yang ditempatkan dan dipelihara di konservasi laut seluas dua puluh hektar ini.

Kima-kima itu dikumpulkan dengan peralatan dan perlengkapan sederhana, yakni sebuah kapal motor tradisional berbobot 3 ton dan peralatan menyelam yang memakai mesin kompresor tambal ban sebagai pemasok udara. “Kami mencari bibit kima hingga ke Provinsi Sulawesi Tengah,”kata Iwan.

Foto : Yos Hasrul/Kendarikita.com

“Wilayah perairan laut Desa Toli-toli dan sekitarnya dinilai sebagai lokasi yang tepat untuk budidaya atau konservasi kima, karena memiliki rab yang tak jauh dari daratan. Daerah ini dulunya juga merupakan habitat asli kima serta memiliki bebatuan dan terumbu karang yang masih terjaga,”ungkap Iwan, salah petugas Balai Konservasi Kima Toli-toli, pecan lalu.

Pemerintah desa sendiri mendukung sepenuhnya upaya kelompok balai konservasi kima toli-toli ini, bahkan telah mengajak warga desa untuk bersama-sama membantu konservasi kima di desanya. “Berkat kerja keras kelompok ini telah membuat laut di desa-toli menjadi bersih dan ikan—ikan semakin banyak,”kata Jawahir Bardin, Kepala Desa Tolitoli.

Kima (tridacna) menjadi komoditas bernilai tinggi karena dagingnya yang kaya protein. Harga daging kering kima di pasaran dunia mencapai 150 dollar as per kilogram (sekitar rp 1,3 juta). Selain itu cangkangnya menjadi incaran industri perhiasan dan dekorasi.

Kima sendiri berfungsi sebagai penyaring alami air laut. Saat makan, Ia menyedot air laut untuk menyerap plankton dan segala kotorannya. Setelah dicerna, air laut dikeluarkan lagi dalam kondisi bersih// proses itulah yang menjaga kebersihan laut yang penting bagi kesehatan terumbu karang.

Hewan yang biasa hidup di puncak gunung laut (rab) itu juga menjadi "pabrik" makanan bagi satwa-satwa laut lainnya. Telur dan anak kima menjadi santapan bagi ikan, gurita dan kepiting. Tubuh kima juga menjadi rumah bagi berbagai terumbu karang.

Dari sembilan jenis kima yang ada di dunia, tujuh di antaranya hidup di perairan dangkal (maksimal kedalaman 20 meter) dan hangat di seantero nusantara. jumlah itu termasuk dua jenis yang paling langka/ yakni tridacna gigas (kima raksasa) dan tridacna derasa (kima selatan).

Dua jenis kima itu sekarang hanya bisa ditemukan di perairan sepanjang sulawesi hingga papua. tridacna gigas dan tridacna derasa menjadi langka karena paling kerap diburu mengingat ukurannya yang besar. kima jenis ini bisa mencapai panjang 1,3 meter dengan berat 200 kilogram.

Permasalahan muncul karena eksploitasi yang berlebihan itu tak sebanding dengan laju pertumbuhan kima. Hewan ini lambat perkembangbiakannya, hanya berkisar 2-12 sentimeter setiap tahun. Untuk tumbuh hingga sepanjang setengah meter dibutuhkan waktu puluhan tahun.

Pemerintah pun telah memasukkan lima jenis kima (tridacna crocea, tridacna derasa, tridacna gigas, tridacna maxima, dan tridacna squamosa) sebagai satwa yang dilindungi dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999.

Sayang, upaya penyelamatan hasil inisiatif dan swadaya warga itu belum mendapat perhatian pemerintah daerah kabupaten dan provinsi. “Jangankan bantuan materi atau peralatan/ proposal perizinan untuk konservasi yang diajukan kelompok ini sejak oktober tahun 2010 /yang hingga kini belum ada jawaban dari pemerintah,”ungkap Mahfud, petugas Balai konservasi Taman Laut Toli-toli lainnya.

Walau begitu, di tengah keterbatasan dana, kelompok konservasi ini jalan terus. Mereka tidak mau lagi menunggu pemerintah peduli atau tidak. “Jika kami menunggu pemerintah mungkin spesies kima sudah habis duluan, sebab para konservasi kima setiap hari harus berlomba dengan para pemburu kima yang di antaranya memiliki perlengkapan canggih dan modal besar. Kelompok konservasi ini bertekad untuk tetap menghidupkan upaya konservasi, karena kelak anak cucu bisa melihat hewan laut kima hidup di alam bebas. (Yos Hasrul).

Menjadi Jembatan, Menjadi Obor Kesadaran

2017-06-16T18:19:00.001+07:00

Advokasi mitra MFP di Sulawesi Tenggara mendorong pentingnya komunikasi dan informasi dalam advokasi kebijakan kehutanan dan medium pembelajaran bersama.

Oleh : Asep Saefullah & Andrew Yuen

“Kami sudah berkirim surat ke gubernur tahun lalu untuk meminta peraturan daerah tentang pengelolaan hutan berbasis masyarakat,” ungkap Asri Imran, Ketua Jaringan Masyarakat Desa (Jamasda), Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara.
"Katanya mereka sudah membentuk tim penyusun rancangan peraturan. Tapi, hasilnya belum ada. Kami sudah bosan menunggu janji.”

Kekecewaan Asri terungkap ketika dia, mewakili para petani di kawasan Taman Hutan Raya Murhum, terlibat dalam sebuah diskusi regular yang diselenggrakan oleh Green Press (Perkumpulan Wartawan Lingkungan), Sulawesi Tenggara.

Pada diskusi yang dihadiri berbagai kalangan, mulai dari jurnalis, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, pemerintah daerah hingga kelompok tani itu membahas masalah Taman Hutan Raya Murhum. Hutan yang berada di jantung kota Kendari itu kini makin gawat kondisinya.

Kondisi tersebut berlangsung sejak berlakunya Undang-undang Otonomi Daerah yang menyerahkan berbagai kewenangan pemerintah pusat ke daerah. Taman Hutan Raya Murhum yang dulunya dikelola oleh Departemen Kehutanan, kini bak tanpa tuan.

Sulitnya memperoleh pekerjaan yang dialami sebagain warga Kendari, membuat sebagian lahan hutan tersebut dimanfaatkan warga. Mereka bercocok tanam dan mengandalkan hutan itu untuk menjalani kehidupan.

Ketika makin banyak warga yang mengelola lahan, bahkan kini telah berdiri pula villa-villa di kawasan itu, pemerintah daerah mulai kebakaran jenggot. Namun, langkah pemerintah yang akan mengusir ratusan petani dari kawasan tersebut tak berjalan mulus. Berbagai masalah, mulai dari status kawasan, pengelolaan, serta nasib petani merupakan sebagain masalah yang muncul.
Green Press memandang hal tersebut sebagai masalah yang sangata penting untuk dibahas dan perlu kajian mendalam. Yos Hasrul, Ketua Green Press, mengatakan ada banyak sekali masalah yang muncul dalam kasus itu. “Pada dasarnya, dengan mengajak berbagai pihak duduk bersama, kami ingin masalah tersebut diselesaikan dengan baik dan melibatkan semua pihak yang terkait,” ujar Yos.

Dia juga mengatakan, dari beberapa kali diskusi yang diselenggarakan telah teridentifikasi beberapa masalah. “Salah satunya tentang pembentukan Peraturan Daerah tentang Taman Hutan Raya tersebut yang menguntungkan semua pihak dan kami mendorong proses ke arah itu,” katanya.

Kini tim perumus Rancangan Peraturan Daerah mengenani hutan tersebut telah terbentuk. Dan yang menggembirakan, selain kalangan lembaga swadaya masyarakat, perwakilan dari petani juga ikut terlibat.

Diskusi seperti itu bukan hanya satu-satunya aktivitas Green Press. Berbagai pelatihan bagi para wartawan mengenai isu-isu lingkungan mereka gelar. Sehingga para jurnalis di Kendari memiliki wawasan dan perspektif lingkungan yang baik.

Dalam berbagai aktivitasnya, Green Press kerap melibatkan berbagai pihak. Baik kalangan pemerintah, pegiat lembaga swadaya masyarakat, serta kalangan perguruan tinggi. “Dengan seringnya duduk bersama, kami menjadi akrab dan dapat mengatasi berbagai masalah yang menguntungkan semua pihak,” kata Marwan Azis, Sekretaris Jendral Green Press.

Kepedulian kalangan jurnalis terhadap lingkungan bukan hanya terjadi di Kendari. Di Makassar, beberapa orang jurnalis dan pegiat lembaga masyarakat berhimpun dalam sebuah wadah bernama Jurnal Celebes.

Mustam Arif, salahsatu pegiat Jurnal Celebes, mengatakan lembaganya terbentuk karena kalangan jurnalis perlu mendapatkan sosialisasi dan pendidikan yang cukup di bidang pelestarian lingkungan hidup. “Karena fungsi dan perannya sebagai penyebar informasi yang sangat strategis, jurnalis diperlukan untuk mendorong kampanye pengelolaan sumber daya alam,” ucapnya.
Lembaga yang dibentuk 5 Juli 2000 ini beranggotakan jurnalis pegiat lembaga swadaya masyarakat. Dengan anggota dari dua kalangan tersebut membuat mereka saling berbagai kemampuan dan wawasan dalam bidang lingkungan. Dari kolaborasi tersebut, hasil investigasi kasus-kasus lingkungan yang dilakukannya diapresiasi berbagai pihak.
Baik Green Press maupun Jurnal Celebes merupakan mitra Program Kehutanan Multipihak (Multistakeholders Forestry Programme - MFP), sebuah program kerjasama antara lembaga Inggris Department for International Development (DFID) dengan Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Kedua lembaga informasi dan komunikasi itu berperan baik dalam menyebarluaskan kepedulian semua pihak terhadap pelestarian lingkungan maupun dalam menjembatani dialog antar berbagai komponen masyarakat yang memiliki kepentingan berbeda dengan tujuan mencari solusi yang bersama.

Dalam satu kesempatan, Jurnal Celebes mempresentasikan hasil investigasi penebangan dan perdagangan kayu ilegal di Sulawesi Selatan. Presentasi disampaikan kepada anggota komisi yang relevan di Dewan Perwakilan Daerah Sulawesi Selatan.

Melalui paparan data dan didukung film dokumenter, mereka menunjukkan aktivitas penebangan liar di Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Mamuju yang kini masuk wilayah Sulawesi Barat.
Melihat hasil investigasi dan wawasannya mengenai pengelolaan sumber daya alam, DPRD Sulawesi Selatan diminta untuk berpartisipasi dalam penyusunan draft Peraturan Daerah Pengelolaan Hutan di Sulawesi Selatan. Basri Andang, pegiat Jurnal Celebes, mengatakan dengan paparan dan bukti-bukti itu telah memicu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggelar Rapat Kerja Khusus yang melibatkan berbagai pihak.

Dari pengalamannya bertahun-tahun mengkampanyekan pengelolaan sumber daya alam, Jurnal Celebes merasa bahwa kemasan menjadi sangat penting. Pola kampanye yang biasa dilakukan lembaga swadaya masyarakat dengan menampilkan data-data merupakan hal yang tidak menarik. “Kolaborasi dengan jurnalis yang mampu mengemas tulisan dengan menarik merupakan cara yang baik dalam kampanye,” jelas Basri.

Mardiana Rusli, kontributor ANTV di Makassar, merasa apa yang dilakukan Jurnal Celebes memberi manfaat yang besar baginya. “Diskusi dan perjalanan ke lapangan bersama mereka memberikan pengalaman dan perspektif yang baik bagi liputan saya mengenai lingkungan,” katanya.

Kesungguhan dan konsistensi Jurnal Celebes mengkampanyekan pengelolaan sumber daya alam yang baik membuat para jurnalis senang. Apalagi data-data yang dipaparkan oleh Jurnal Celebes dikemas dengan menarik. “Konsistensi dan data-data yang mudah dipahami sangat memudahkan kami mengemasnya menjadi berita yang pantas disodorkan kepada pembaca,” kata Ina Rahlina, Redaktur Tribun Timur, sebuah koran milik Grup Kompas yang terbit di Makassar.

Pengemasan data-data dan penulisan yang menarik dilakukan Jurnal Celebes muncul tidak seketika. “Hal itu terbentuk karena seringnya kami berdiskusi dengan berbagai kalangan. Dan yang terpenting, kami ingin kampanye mengenai lingkungan dapat diterima berbagai pihak,” kata Basri.

Dialog dan bekerja dengan melibatkan berbagai pihak merupakan kunci dari semuanya. Kolaborasi jurnalis dan aktivis lingkungan dalam Jurnal Celebes telah membuktikan manfaatnya.[*]

Gerakan Pro Lingkungan Kian Tumpul

2017-06-16T16:49:00.001+07:00

Oleh : Yos Hasrul*

Saat perkebunan dan tambang menyerbu . Bentang hutan alam di negeri-negeri ini sebagian besar telah hilang. Coba lihat, gunung-gunung telah gundul. Pohon-pohon tercerabut dari tanah. Tanah desa berubah jadi kubangan raksasa. Jalan raya sebagian besar rusak parah. Kata kesejahteraan masih sangat jauh dari rakyat.

Nasib rakyat tetap sama, meski investor berlomba-lomba mengkavling tanah. Tak ada perubahan.

Dua hari lalu, saya sempat mampir di bumi konawe utara. Menjejal jalan-jalan di ujung desa. Melewati rumah-rumah yang berdebu dan jauh dari sebutan sejahtera. Sepanjang mata memandang hanya terlihat pohon sawit berjejal hingga ke puncak bukit. Seluruh hutan alam telah berganti pohon sawit. Di belakang desa, gunung-gunung mulai bolong-bolong.

Saya mampir di salah satu perkampungan eksodus ambon di Desa Tobi Meita. Nama desa Tobi Meita dalam bahasa setempat berarti gunung tinggi. Nama ini diambil karena di belakang desa gugus pengunung menjulang berderet dengan pepohonan yang rapat.

Di desa itu Saya bertemu seorang kawan, yang juga tokoh pemuda di sana. Ia kemudian mengantar berkeliling kampung memperlihatkan kondisi terkini di desanya. Kami melewati jalan tanah padat berwarna kemerahan. Jalan desa ini beralih menjadi jalan produksi tambang, dimana mobil-mobil raksasa lalulalang mengangkut ore nikel menuju pelabuhan di ujung desa.

Dari kejauhan koloni pohon di puncak gunung mengecil merapat di sebelah utara desa. Tersisa itu saja. Sebagian hutan telah beralih fungsi. Di bawah gunung puluhan alat berat ‘mengamuk’, meraung-raung menggali perut gunung, mengambil material tanah ore (nikel)-nya. Keliatannya, sebentar lagi, ‘kaki langit’ desa tobi meita itu akan rontok.

Tak hanya gunung diterabas. Sebagian besar tanah datar di desa telah digali dan berubah menjadi kubangan raksasa. Warga hanya bisa meratap dan menatap nanar. Warga setempat sempat marah besar pada perusahaan yang hanya datang mengambil tanah, kemudian pergi meninggalkan kubangan danau sedalam lima belas meter. Meninggalkan rasa takut bagi warga. Saya membayangkan warga desa akan kehilangan anak-anak mereka dikubangan itu. Warga telah pula berkali-kali menagih janji perusahaan mereklamasi ulang kubangan itu, tapi hingga kini belum direalisasi.

Di Kendari, tak ada lagi yang mendiskusikan nasib lingkungan dan rakyat di pelosok sana. Gerakan pro lingkungan kian tumpul. Tak seperti dua atau tiga tahun lalu, selalu ada rasa prihatin, selalu ada amarah setiap kali berdiskusi di kantor dan di hotel-hotel mewah. Prihatin benar-benar prihatin.

*Penulis adalah jurnalis lingkungan dan juga Koordinator Greenpress Kendari.

Ini 14 Surga Air Terjun Terindah di Sulawesi Tenggara

2017-05-08T07:26:00.001+07:00

Das Limboto nasibmu kini

2017-04-06T21:39:00.001+07:00

Tim Greenpress mendokumentasikan pendangkalan Danau Limboto, Gorontalo termasuk mendengarkan suara-suara warga tentang kondisi danau yang memiliki nilai sejarah tersebut..

Energi Berbasis Ekotropika

2017-02-27T14:38:00.000+07:00

Setiap pengurangan subsidi bahan bakar minyak, mempunyai sisi lain yaitu kesempatan pemerintah untuk secara serius mengembangkan energi alternatif yang ramah lingkungan.

Subsidi minyak telah lama dikenal sebagai hambatan ekonomi-politik yang membuat pengembangan energi non-hidrokarbon, kecuali panas bumi, menjadi relatif mahal.

Para pakar energi telah ditantang Presiden mengembangkan blue energy, green energy, dan bentuk terbarukan lainnya. Selain pertimbangan ekonomi, teknologi, dan sosial-budaya, maka lingkungan hidup semestinya menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan nasional ini.

Salah satu prinsip yang penting adalah kebijakan energi yang tidak melawan alam, artinya selaras dengan kenyataan ruang hidup (biosfer) tempat bangsa Indonesia tinggal dan berkembang, yaitu energi berbasis ekologi tropis atau ekotropika.

Basis ekotropika artinya mempertimbangkan semua kenyataan potensi yang ada di daerah tropis, dan menyusun serta mengembangkan kebijakan energi berdasarkan potensi itu. Kenyataan ekologis itu, antara lain, pertama, bahwa keanekaragaman spesies daerah tropis sangat tinggi, tetapi jumlah populasi tiap spesies rendah. Ada dua konsekuensi kondisi ini, yaitu bahan baku green energy tersedia melimpah, tetapi alamnya tidak cocok untuk mengembangkan tanaman monokultur dalam hamparan yang sangat luas.

Membuka satu juta hektare hutan untuk perkebunan sawit yang akan diambil minyaknya, sangat membahayakan ekosistem tropis karena jumlah keanekaragaman jenis yang hilang akan sangat tinggi dibandingkan kawasan beriklim sedang dan dingin. Boleh jadi, di antara yang hilang itu adalah bahan baku energi yang potensial.

Di dalam setiap hektare hutan tropis diperkirakan ada 320 pohon yang garis tengahnya lebih dari 10 cm, merupakan jumlah spesies tertinggi dibandingkan jenis hutan lainnya di bumi. Menurut Mustaid Siregar, Kepala Pusat Konservasi Tumbuhan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), meskipun Indonesia kaya akan keragaman flora, namun, saat ini baru ada 8.000 jenis yang sudah teridentifikasi. Jumlah tersebut diperkirakan baru 20 persen dari jumlah flora yang ada di Indonesia.

Hutan-hutan Indonesia juga menyimpan jumlah karbon yang sangat besar. Menurut FAO, jumlah total vegetasi hutan Indonesia meningkat lebih dari 14 miliar ton biomassa, jauh lebih tinggi daripada negara-negara lain di Asia dan setara dengan 20% biomassa di seluruh hutan tropis di Afrika dan jumlah biomassa ini secara kasar menyimpan 3,5 milliar ton karbon. Artinya membuka hutan dalam skala massif untuk perkebunan kelapa sawit, sama saja dengan meningkatkan jumlah karbon di udara dan membuat Indonesia bertambah rentan terhadap dampak perubahan iklim

Kedua, berkaitan dengan posisi geografis dan faktor geologis. Proses geologis telah membentuk ruang hidup Indonesia sebagai kepulauan yang dipisahkan laut, sehingga bentuk pengembangan energi yang cocok adalah beragam, berskala kecil dan tersebar.

Biarkan listrik yang dihasilkan oleh Perusahaan Listrik Negara memasok energi untuk industri-industri besar, tetapi kampung dan dusun diterangi oleh energi mikrohidro, panel surya, atau wind turbin, dan biarkan ibu-ibu memasak dengan biomassa dari pembakaran sampah dan feses, bukan listrik dari luar daerahnya yang ditarik oleh jaringan tegangan tinggi yang sangat mahal. Prinsip ini sesuai dengan ketahanan ekosistem di alam: makin beragam spesies, makin kuat ekosistem itu. Kota Bekasi di Jawa Barat telah memberikan contoh, bagaiman sampah perkotaan mereka ternyata mampu menghasilkan listrik untuk beberapa ribu rumah tangga dan tetap menjadi investasi yang menguntungkan.

Posisi geografis membuat Indonesia berlimpah dengan kawasan hutan, cahaya matahari, hujan, angin, dan biomassa. Artinya, Indonesia tidak akan pernah kekurangan bahan baku energi bila lingkungan hidupnya terjaga. Air terjun akan selalu mengalir deras untuk memutar turbin mikrohidro, cahaya matahari dan hujan akan membuat hutan terus tumbuh dan menghasilkan biomassa yang dapat diolah menjadi energi. Indonesia membutuhkan dana investasi untuk pengembangan energi baru dan terbarukan sebesar Rp 134,6 triliun. Kebutuhan investasi tersebut selama 15 tahun ke depan tercantum dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.

Dana tersebut akan dialokasikan untuk pengembangan energi baru terbarukan di lima koridor yaitu Sumatera Rp 25,06 triliun, Jawa Rp 86,3 triliun, Sulawesi Rp 15,77 triliun, Bali-Nusa Tenggara 2,64 triliun serta Papua-Maluku Rp 4,83 triliun. Dan hanya lima persen dari potensi yang ini yang sudah dimanfaatkan di Indonesia. Panas bumi misalnya, meskipun Indonesia merupakan negara dengan potensi panas bumi terbesar di dunia dengan potensi sebanyak 29.038 Megawatt, tetapi hanya 4 persen atau 1.189 Megawatt yang diproduksi.

Matahari cuma bersinar penuh di Eropa tak lebih dari tiga bulan, karena itulah mereka tidak mengutamakan energi surya kecuali beberapa lokasi di Spanyol. Karena itulah mereka sangat berkepentingan melanggengkan penggunaan energi fosil terutama batubara. Perusahaan minyak Amerika dan Eropa telah berinvestasi begitu besar di seluruh dunia. Kepentingan terbesar adalah pemasaran barang dan teknologi berbahan bakar minyak bumi. Eropa Barat, Jepang, China, dan Amerika adalah produsen utama mesin-mesin dunia yang hampir semuanya masih berbasis energi karbon. Mustahil mereka menjadi pelopor penggunaan energi alternatif, karena itu akan memukul balik industrinya. Itu pula sebabnya, bahkan di negara-negara maju, pengembangan energi alternatif masih berskala inovasi individu. Tetapi di Indonesia, matahari bersinar hampir sepanjang tahun yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi.

Ketiga, berkaitan dengan proses-proses alami hutan hujan tropis. Banyak sekali orang yakin tanah hutan tropis Indonesia sangat kaya unsur hara sehingga bernafsu mengkonversinya menjadi perkebunan. Kenyataannya, lapisan unsur haranya begitu tipis sehingga mudah luruh. Kanopi hutan yang tertutup dan struktur yang berlapis-lapis berfungsi menyaring unsur hara dari air yang jatuh, sehingga hanya sedikit zat hara yang sampai ke tanah.

Ekolog Norman Myers menyimpulkan, banyak sekali tumbuhan tropis menyimpan hingga 90 persen zat hara di dalam vegetasinya, sehingga tanahnya miskin mineral yang dapat dipertukarkan tetap masam dan tidak subur. Pembukaan atau pembakaran hutan akan memicu aliran mineral ke dalam tanah, dan setelah pencucian akibat hujan, mineral itu menembus lebih jauh ke dalam tanah. Karena mata rantai daur hara terputus, maka tanaman berakar pendek seperti kelapa sawit tidak akan mampu menjangkaunya dan kesuburan hanya mampu dipulihkan dengan peningkatan jumlah pupuk. Konsekuensinya, konversi hutan tropis membawa banyak sekali kerugian yang tak ternilai.

Keempat, lahan kritis. Variasi iklim yang terbatas yakni hanya musim hujan dan kemarau, ditambah matahari yang bersinar sepanjang tahun, menyebabkan lahan-lahan yang dibiarkan kritis dan gundul di daerah tropis akan menderita kerusakan yang parah. Peluruhan hara akan terjadi sebelum dapat diambil kembali oleh tumbuhan. Pada 2011 luas kebun kelapa sawit 7,5 juta hektare, tetapi izin konversi hutan yang telah diberikan lebih dari 20 juta hektare, sehingga hampir 60% dibiarkan menjadi lahan kritis.

Desakan untuk mengkonversi lahan gambut menjadi kebun kelapa sawit juga layak ditolak karena gambut adalah penyimpan karbon utama sehingga konversinya akan melepas gas rumah kaca ke udara. Untuk menekan nafsu menggerus gambut, maka skema pendanaan lingkungan seperti REDD, perdagangan karbon, atau debt for nature swap harus dipercepat realisasinya. Jadi, sangat diperlukan aturan tegas yang mewajibkan pengusaha green energy memakai lahan kritis yang ada.

Hambatan lain adalah kelembagaan. Sulit membayangkan kita menyerahkan urusan energi alternatif ini kepada lembaga pemerintah yang masih dikuasai cara berpikir carbon-minded seperti Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral atau perusahaan listrik negara (PLN). Presiden atau Wakil Presiden sebaiknya memimpin sekumpulan ilmuwan multidisiplin dalam sebuah badan independen dengan tenggat program yang jelas untuk menerabas rantai birokrasi dan cara berpikir konvensional ini. Indonesia juga tidak perlu berkonsentrasi pada energi biru, hijau, atau hitam saja, tetapi mengembangkannya sekaligus secara komprehensif dan padu seperti warna-warni pelangi. (IGG Maha Adi) *

Orangutan betina tertua kedua di dunia mati di Illinois

2016-05-23T02:05:00.001+07:00

Orangutan Maggie saat menjadi ibu pengganti bagi Kecil di Brookfield Zoo, Illinois, Amerika Serikat, dalam foto yang diambil pada 12 Juli 2014. Foto : Chicago Zoological Society/Brookfield Zoo.

JAKARTA, Orangutan berusia 54 tahun di Brookfield Zoo di Illinois, Amerika Serikat, mati pada Jumat (20/5), setelah menjadi orangutan betina tertua kedua di dunia.

Petugas melakukan prosedur eutanasia pada orangutan Kalimantan bernama Maggie itu karena kondisi kesehatannya terus memburuk.

Kebun binatang menyatakan bahwa Maggie, yang punya reputasi sebagai orangutan dengan rasa ingin tahu dan intelegensia, lahir di San Diego Zoo tahun 1961.

Ia melahirkan empat keturunan di sana sebelum menjadi ibu pengganti bagi dua bayi orangutan menurut pernyataan kebun binatang yang dikutip kantor berita Reuters.

Orangutan betina tertua di dunia lahir tahun 1955 dan saat ini tinggal di Tama Zoological Park di Tokyo, kata juru bicara Chicago Zoological Society Sondra Katzen. (Antara)

Jane Jacobs, Wartawan Pencinta Lingkungan Nongol di Google Doodle

2016-05-04T02:59:00.000+07:00

JAKARTA, GREENPRESS- Hari ini, Rabu (4/5/2016) Google memajang sosok Jane Jacobs di Google Doodle. Perempuan berkacamata itu tampak berdiri di antara gedung-gedung bertingkat di sebuah kota.

Siapakah Jane Jacobs? Dikutip dari sejumlah sumber, perempuan yang terlahir dengan nama Jane Butzner ini lahir di Pennsylvania, 4 Mei 1916. Jacobs adalah seorang wartawan, penulis buku, sekaligus aktivis berdarah Amerika-Kanada.

Lulusan Universitas Columbia ini juga dikenal sebagai pemikir bidang studi urban. Ia berpendapat, pembaruan perkotaan tidak mengedepankan kebutuhan masyarakat asli sebuah kota.

Karena itu, pada 1950-1960-an, ia mencetuskan gerakan untuk menentang penggusuran di tempat tinggalnya, yakni Greenwich Village di New York City, Amerika Serikat.

Saat itu penggusuran dilakukan dengan tujuan untuk membangun jalan bebas hambatan Lower Manhattan yang menghubungkan SoHo dan Little Italy.

Akibat pembangunan ini, beberapa blok di Greenwich Village harus dihancurkan, sehingga 132 keluarga kehilangan tempat tinggal. Selain itu, seribu pebisnis kecil harus mengungsikan usahanya.

Penolakan ini menimbulkan ketidaksepahaman dengan perencana kota. Hingga akhirnya pada 10 April 1968, Jacobs dipenjara karena dituduh menjadi dalang kerusuhan serta menghalangi administrasi publik.

Meski begitu, perjuangannya tidak pernah berhenti. Ia menuangkan seluruh pemikirannya mengenai perkotaan ke sebuah buku berjudul The Death and Life of Great American Cities.

Buku tersebut dikabarkan banyak diadopsi menjadi bagian dari kebijakan tata kota di daerah Toronto, Kanada. Jacobs pun kemudian tinggal di kota tersebut hingga meninggal 25 April 2006.

Google mengangkat Jane Jacobs menjadi Google Doodle edisi hari ini bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-100.(Tin/Why/liputan6)

Perkenalkan... saya obama, ikan jenis baru

2016-05-02T02:09:00.000+07:00

Melekat dengan lambang kepresidenan, Obama yang dikenal sebagai presiden Amerika kini juga dikenal sebagai pemimpin suatu jenis ikan setelah beberapa peneliti menamakan hasil penemuan terbaru spesies ikan air tawar mereka dengan nama Etheostoma obama.

Jika species baru ikan air tawar itu bisa bicara, mungkin dia akan berkata, "Perkenalkan... saya obama, ikan jenis baru.."

Para peneliti tersebut memberi nama kelima spesies ikan yang baru mereka temukan dengan berbagai tokoh kenegaraan, tak terkecuali Obama, yang dinilai memiliki kemiripan dalam karakteristik sifat dengan spesies ikan terbaru tersebut.

"Kami pilih nama presiden Obama karena kepemimpinannya di bidang lingkungan, terutama menciptakan energi bersih, dan karena dia merupakan salah satu pemimpin pertama yang melakukan pendekatan konservasi dan perlindungan lingkungan," ujar Layman.

Peneliti dari Geosyntec Consultant di Georgia, Steve Layman, dan Ricky Mayden, dari Universitas Saint Louis, melihat ikan spesis baru itu pertama kali di Sungai Duck and Buffalo, yang menjadi bagian dari Sungai Tennessee.

Beberapa nama tokoh kenegaraan lain juga pernah dijadikan nama berbagai tempat dan benda sebagai tanda penghormatan tempat seperti Teddy Roosevelt, Jimmy Carter, Bill Clinton, dan Al Gore. Semuanya nama-nama petinggi puncak Amerika Serikat.

Ikan tersebut memiliki beragam warna berbeda di sisiknya, pejantan biasanya berukuran sepanjang 55 mm dan hidup di air tawar sungai yang membelah jantung Amerika Serikat.

Nama ikan itu diambil dari cara ikan itu berenang cepat menghindari bebatuan dan benda sungai lain di dasar sungai.

Ikan ini kebanyakan ditemukan hidup di dasar sungai kecil di utara Alabama dan sebelah timur Tennessee yang merupakan daerah basis Demokrat berkumpul.

Etheostoma obama merupakan ikan kecil berwarna orange dan biru yang berkilauan di sisik dan sirip tipisnya yang melambai-lambai di air. (Ant)

7 Kapal Penangkap Ikan Hiu Beroperasi di Raja Ampat

2012-05-01T01:39:00.000+07:00

kapal penangkap ikan hijau di Raja Ampat. Foto : Wayag Patrol.

Tujuh kapal penangkap ikan hiau ditemukan beroperasi secara illegal di Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Waigeo Barat, Taman Nasional Raja Ampat.

Aktivitas mereka mulai diketahui oleh tim Patroli Kawe pada 28 April 2012. Saat itu, tim Patroli Kawe langsung melakukan penangkapan. 7 Kapal itu terdiri dari 1 kapal ikan berasal dari Buton, 2 kapal ikan dari Sorong. Setelah diperiksa seluruh awaknya berasal dari Buton, Sulawesi Tenggara.

Sedangkan 4 kapal ikan lainnya berasal dari Kampung Yoi, Halmahera. Saat dilakukan penangkapan, kapal-kapal ini sempat mengintimidasi kapal Tim Patroli Kawe dengan cara 2 kapal nelayan tersebut menjepit speed Patroli Kawe. Setelah kejadian ini, Tim Patroli Kawe melaporkan ke kantor CII (Conservasi Internasional Indonesia) di Sorong melalui email, dan kemudian diteruskan kantor CII Sorong ke kantor Pos Angkatan Laut di Waisai.

Laporan itu kemudaian ditindak lanjuti oleh Angkatan Laut Wasai. Pada tanggal 30 April pagi petugas patroli Pos Angkatan Laut Waisai bergerak ke KKPN Waigeo Barat dan berhasil menangkap ke 7 kapal ikan di Pulau Sayang. Seluruh dokumen kapal, alat-alat tangkap dan hasil tangkapan disita sebagai barang bukti untuk dibawa ke Waisai.

Sedangkan ke 7 kapal tersebut hanya diminta untuk ke Waisai. Dari cerita kronologis yang disampaikan pihak CII, tidak ada penjelasan detail apakah ke 7 kapal saat perjalanan menuju Wasai dikawal oleh petugas patroli atau tidak? Namun berdasarkan informasi yang dihimpun hingga berita ini ditulis, ke 7 kapal nelayan itu belum tiba di Wassai. Pihak CII memperkirakan, kemungkinan mereka melarikan diri.

Laksmi Prasvita, Communication and Corporate Engagement Manager Conservation International Indonesia menilai penangkapan ikan di kawasan konservasi Kepulauan Raja Ampat tersebut dikategorikan illgal karena jika mengacu pada zonasi KKPN Waigeo Barat yang terdiri dari 3 zonasi, yaitu zona inti, zona pemanfaatan dan sub zona sasi, maka tidak ada kegiatan penangkapan ikan yang diperbolehkan di kawasan ini kecuali untuk sasi masyarakat adat dari Kampung Selpele dan Salio.

Pada umumnya nelayan yang menangkap ikan secara illegal di KKPN Waigeo Barat berasal dari Halmahera, Buton dan Sorong. Dari barang bukti yang berhasil diaman petugas patroli, ikan-ikan yang mereka tangkap umumnya hiu, lola, lobster dan teripang.

Kepada petugas patroli, mereka mengaku menangkap ikan di KKPN Waigeo Barat umumnya karena ketidapahaman mengenai status KKPN Waigeo Barat. Padahal menurut pihak CII, sosialisasi status kawasan ini sudah dilakukan sejak 2007 ke nelayan-nelayan yang menangkap ikan di KKPN Waigeo Barat.

Mereka juga menggangap Pulau Sayang dan Pulau Piai yang terdapat di dalam KKPN Waigeo Barat dianggap berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Halmahera, sehingga ijin-ijin yang digunakan untuk menangkap ikan di KKPN Waigeo Barat berasal dari kepala kampung Yoi, Halmahera.

Secara adat, kedua pulau tersebut milik hak ulayat suku Kawe yang berdomisili di Kampung Selpele dan Salio, Kabupaten Raja Ampat. Selain itu kawasan tersebut sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi oleh pemerintah pusat. “Pemerintah kabupaten dan pusat seharusnya memberikan bantuan penegakan hukum untuk kawasan konservasi tersebut,”kata Direktur Eksekutif CII, Ketut Sarjana Putra saat ditemui di kantornya (1/5).

Kantor sekretariat bersama CII, TNC, WWF yang tergabung melalui program Bentang Laut Kepala Burung (BLKB) telah mengirim surat laporan aduan kepada kepada Gubernur Papua Barat dengan tembusan ke Menteri Kelautan dan Perikanan. Ketiga lembaga konservasi itu berharap agar Gubernur Papua Barat mau bekerjasama membantu mengatasi aktivitas illegal di kawasan konservasi Kepulauan Raja Ampat.

Kepulauan Raja Ampat terletak di barat laut kepala burung Pulau Papua, memiliki kurang lebih 1500 pulau kecil dan atoll (kelompok pulau karang yang melingkar) serta 4 pulau besar yang utama, yakni Misol, Salawati, Bantata dan Waigeo. Luas area ini kurang lebih 4 juta hektar persegi darat dan lautan – termasuk sebagian Teluk Cendrawasih dan merupakan sebagai taman laut terbesar di Indonesia.

Kehidupan hayati dan biota laut Raja Ampat paling kaya dan beranekaragam dari seluruh area taman laut di wilayah segitiga koral dunia, Philipina – Indonesia – Papua Nuigini. Segitiga coral ini merupakan jantung kekayaan terumbu karang dunia yang dilindungi dan ditetapkan berdasarkan konservasi perlindungan alam Internasional. Namun kini, kelestariannya mulai terancam oleh aktivitas kapal penangkap ikan illegal yang memasuki kawasan konservasi bawa laut terindah di dunia itu.(Surya Rinanda Ariani/Marwan Azis).

WWF Tanggapi Tuduhan "Greenwashing"

2012-04-30T23:34:00.002+07:00

World Wildlife Fund (WWF) Indonesia akhirnya memberikan tanggapan terkait soal "Greenwashing" yang diduga dilakukan WWF pada industri budidaya udang dan salmon.

Dalam tanggapannya yang beredar di social media, WWF menyatakan, sebagai organisasi konservasi, WWF sangat peduli terhadap dampak buruk yang ditimbulkan oleh industri udang dan salmon, khususnya terhadap persoalan lingkungan dan sosial di wilayah kerja WWF di seluruh dunia seperti di Chili, Mekong, Coral Triangle termasuk Indonesia, dan juga tempat-tempat lainnya dengan produksi budidaya perikanan sangat tinggi, seperti Norwegia dan Skotlandia.

Pihak WWF juga menyatakan tidak menutup mata terhadap pandangan kritis atas budidaya perikanan, termasuk diantaranya budidaya salmon dan udang.

Sejak tahun 2007 sebuah forum multipihak yang dinamakan Forum Dialog Budidaya Udang dan Forum Dialog Budidaya Salmon didirikan atas inisiatif WWF untuk menjembatani kepentingan pelaku industri komoditas salmon dan udang dengan pasar, masyarakat, dan aktivis lingkungan.

Lebih dari 400 orang telah berpartisipasi dalam forum yang pesertanya terdiri dari 30 persen LSM, 30 persen pelaku industri, 15 persen Peneliti, dan 25 persen pembeli, pemerintah dan elemen masyarakat lainnya. Beberapa pelaku industri budidaya udang dengan skala kecil juga terlibat seperti dari India, Filipina, Vietnam, dan Thailand.

Forum dialog dalam perjalannya menyepakati standar prilaku produksi yang lebih bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Menurut WWF, sertifikasi pada industri tersebut merupakan media untuk memantau produksi komoditas tersebut agar memenuhi kriteria ramah sosial dan lingkungan, tentu dengan prinsip prinsip kehati-hatian yang sangat tinggi.

Dengan terus meningkatnya permintaan seafood sebagai sumber protein utama dunia, WWF memilih untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan dari industri Salmon dan budidaya udang ketimbang mengabaikannya.

WWF meyakini bahwa upaya pendekatan kepada pelaku industri udang dan solmon, dapat mengurangi dampak buruk yang ditimbulkannya. Jika dikelola dengan benar, Industri budaya perikanan dapat menjadi solusi pemenuhan kecukupan pangan bagi 9 miliar manusia di bumi.

Di Chili misalnya dimana sepertiga produksi budidaya perikanan salmon dihasilkan, WWF tidak mungkin mencapai tujuan konservasinya tanpa melakukan pendampingan kepada para pelaku utama industri perikanan di sana. Pendampingan tsb dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan industri. Hal yang sama juga dilakukan melalui pendampingan terhadap industri perikanan tangkap Salmon di Alaska dan tempat-tempat lainnya.

Khusus untuk Indonesia, WWF-Indonesia baru-baru ini menerbitkan Serial Panduan Praktik Perikanan Bertanggungjawab atau Fisheries Better Management Practices untuk sejumlah komoditi perikanan utama, yaitu kerapu, kakap, udang, tuna dan nila.

Publikasi ini merupakan panduan perikanan praktis pertama di Indonesia, berisi rekomendasi-rekomendasi untuk kelompok pelaku perikanan, yaitu nelayan, pembudidaya dan pengusaha perikanan.

Panduan ini disusun berdasarkan pembelajaran tim perikanan WWF-Indonesia dengan para nelayan dan pembudidaya binaan di sejumlah wilayah kerja WWF-Indonesia, yaitu Tarakan dan Berau di Kalimantan Timur, Aceh, Danau Toba – Sumatera Utara, Wakatobi – Sulawesi Tenggara, Kepulauan Solor Alor – Nusa Tenggara Timur, Bali, dan Bitung – Sulawesi Utara. (Marwan Azis).

Ratusan NGO Tuding WWF Lakukan “Greenwashing”

2012-04-30T23:25:00.001+07:00

World Wildlife Fund (WWF) dituding lakukan "Greenwashing" dalam pengembangan standar-standar tambak udang.

Hal tersebut disampaikan ratusan organisasi non pemerintah di Asia, Amerika Latin, Africa, Amerika Utara dan Eropa yang mendatangi kantor WWF. Mereka memprotes WWF, sebagai organisasi yang kurang kepeduliannya terhadap lingkungan dan penghidupan masyarakat, dan menyiratkan kepentingan keuntungan industri dari tambak udang.

Cna-ecuador.com melaporkan, para aktvis lingkungan itu menyerahkan surat terbuka kepada WWF di hari Rabu lalu sebagai protes terhadap Komite Pengarah WWF untuk Dialog Budidaya Udang WWF (SHAD) dan rencana Aquaculture Stewardship Council (ASC) terkait standar akuakultur udang.

“WWF sedang berupaya melakukan pencucian tangan atas pengrusakan lingkungan (baca: greenwashing), dan menjalankan praktik kotor (baca: corrupt) melalui sertifikasi produk mewah ini,” ujar Luciana Queiroz dari Redmanglar, mewakili sebuah jaringan 254 organisasi di 10 negera Amerika Latin.

"WWF greenwashing industri merusak lingkungan dan korup melalui sertifikasi ini produk mewah," kata Queiroz Luciana dari Redmanglar, mewakili sebuah jaringan dari 254 organisasi di 10 negara Amerika Latin.

Dalam surat itu, mereka memprotes penghancuran hutan bakau dan zona-zona pesisir. Tiga ratus organisasi di Amerika Latin, Asia dan Afrika member tandatangan, juga 30 organisasi di Amerika Serikat dan Eropa. Surat tersebut dicap dengan logo dari sejumlah organisasi tuan rumah, termasuk Food and Water Watch dan Stockholm Society for Nature Conservation.

Mereka mengklaim WWF sudah menghabiskan 4 tahun dan setidaknya 2 Juta dolar Amerika (atau 1,5 juta euro) untuk mengembangkan standar, yang tanpa melibatkan para pemangku kepentingan atau pun pengguna sumber daya.

Dari total 13 poin keberatan yang diajukan, organisasi tersebut mengklaim bahwa kriteria standarisasi yang dikembangkan berdasarkan keinginan untuk memastikan agar 20 persen industri udang yang ada mampu mendapatkan sertifikasi, segera setelah standar dirilis. Standar itu akan mengukuhkan sistem yang tidak berkelanjutan dan merusak perikanan budidaya, pungkas kelompok-kelompok tersebut.

Beberapa poin keberatan lain :

Konversi bakau dan zona-zona pesisir menjadi tambak-tambak udang untuk industri ekspor yang menyebabkan kerusakan lingkungan parah, keroposnya keanekaragaman hayati dan sumber daya perikanan alam, juga erosi garis pantai. Hal tersebut akan meningkatkan respon terhadap badai dan tsunami, yang serta merta melepaskan sejumlah besar massa karbon, sehingga berkontribusi terhadap perubahan iklim.

Penggunaan pakan ikan skala besar menambah buruk, setelah semua persoalan di atas. Penduduk pesisir di negara-negara tropis akan sangat terkena dampak berupa kehilangan sumber pendapatan, ketahanan pangan dan menurunnya proteksi terhadap badai. Mereka yang memprotesnya tidak jarang mengalami pelanggaran hak azasi manusia.

Berlanjutnya produksi kebijakan yang tidak memenuhi kelayakan dan kurangnya penegakan hukum di Negara-negara produsen menjadikan kepatuhan pada stadar sertifikasi menjadi sulit terpenuhi.

Sertifikasi WWF melegitimasi situasi ini dengan memberikan “stempel hijau” untuk pengolahan udang.

Standar sertifikasi mereka baru-baru ini difinalisasi, dan akan diserahkan ke perusahaan sertifikasi bernama Aquaculture Stewardship Council (ASC).

Standarisasi sudah dikembangkan oleh WWF dan industri akuakultur melalui proses yang disebut Dialog Akuakultur Udang (Shrimp Aquaculture Dialogue/ ShAD). WWF mengatakan bahwa ShAD, membawa semua pemangku kepentingan, seperti produsen udang dan elemen-elemen rantai pasokan, peneliti, organisasi non pemerintah, dan pejabat pemerintah untuk terlibat dalam pengaturan standar secara kolaboratif dan sukarela. (Marwan Azis).

Corexit Cemari Laut NTT

2012-04-27T05:09:00.002+07:00

Penyemprotan dispersant jenis corexit 9500 yang digunakan Otorita Keselamatan Maritim Australia (AMSA) untuk menemgelamkan tumpahan minyak di Laut Timor akibat meledaknya sumur minyak Montara pada 21 Agustus 2009, diduga kuat telah mencemari seluruh wilayah perairan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dugaan tersebut didasarkan pada penyebaran tumpahan minyak Montara bercampur timah hitam yang kemudian ditenggelamkan oleh AMSA ke dasar Laut Timor dengan menyemprotkan bubuk kimia sangat berbahaya dan beracun dispersant Corexit 9500 yang terus mengalir seiring alur pergerakan arus bawah laut dan angin. Corexit bisa menyebabkan kematian pada jutaan bahkan milyaran bentuk kehidupan laut dan perairan.

Hal tersebut disampaikan Ferdi Tanoni, Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) melalui keterangan tertulisnya kemarin. Dugaan pencemaraan itu didasarkan pada sebuah laporan peneliti sejumlah ahli yang tergabung dalam YPTB Peduli Laut Timor.

Tanoni meyakini seluruh perairan NTT dan Timor Timur telah tercemar tumpahan minyak Montara dan dispersant Corexit 9500 yang sudah hampir tiga tahun tanpa diikuti dengan sebuah penelitian ilmiah yang patut dan transparan

Foto : Greenpeace.

"Ini masalah kemanusiaan yang sangat dahsyat, tetapi pemerintahan kita di Jakarta terus berdiam diri tanpa ada upaya untuk menangani masalah tersebut secara bersama-sama dengan Pemerintah Australia dan perusahaan pencemar, PTTEP Australasia yang mengelolah ladang Montara tersebut," katanya.

Menurut penulis buku "Skandal Laut Timor, Sebuah Barter Ekonomi Politik Canberra-Jakarta" itu, pihaknya sedang mengupayakan untuk melayangkan gugatan ke Pengadilan Australia menuntut pemerintahan negara itu untuk bertanggungjawab atas persoalan yang dialami masyarakat pesisir di kepulauan Nusa Tenggara Timur.

"Hasil tangkapan nelayan kita turun drastis sejak wilayah perairan Laut Timor yang menjadi ladang kehidupannya tercemar. Demikian pun halnya dengan usaha budidaya rumput laut mengalami kegagalan akibat wilayah perairan budidaya tercemar," ujarnya.

Atas dasar ini, lanjut Tanoni, pemerintah seharusnya lebih serius dan membuka mata melihat persoalan yang dihadapi masyarakat petani dan nelayan di Nusa Tenggara Timur yang menjadi korban dari pencemaran.(Marwan Azis).

Keterangan foto : Ilustrasi penyemprotan corexit di areal tumpuhan minyak Teluk Meksiko.
Dokumentasi gulfofmexicooilspillblog.com

Greenpeace Serukan Penyelamatan Hutan Papua

2012-04-26T05:12:00.003+07:00

Hutan Papua. Foto : Greenpeace.

Aktivis Greenpeace bersama mahasiswa dari Fakultas Kehutanan Universitas Negeri Papua (Fahutan UNIPA) hari ini menggelar pameran foto bertajuk “Rekam Jejak Manusia, Hutan dan Alam Tanah Papua,” untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat Indonesia bergabung dalam upaya penyelamatan hutan Papua yang terancam hancur.

Berlokasi di halaman kantor BRI-Sanggeng Manokwari, acara tersebut tidak hanya menampilkan lebih dari 60 foto tentang keindahan potensi alam Papua, tapi juga kerusakan yang ditimbulkan akibat dari pembangunan yang tidak pro pada lingkungan.

Pameran ini juga menyajikan sejumlah foto hutan dan lahan gambut dari Kalimantan dan Sumatera yang sudah hancur akibat aktivitas tidak bertanggung jawab perkebunan kelapa sawit dan akasia. Acara ini bertujuan untuk penyampaian informasi pada publik, dan mengajak semua kalangan untuk lebih mengetahui dan peduli terhadap kenyataan ini.

“Setelah hutan Sumatera dan Kalimantan dijarah habis-habisan, maka yang tersisa saat ini hanyalah Papua, sebagai pemilik hutan alam yang relatif masih utuh. Tetapi keindahan hutan yang dimiliki Papua saat ini terancam karena hutan di Papua sudah menjadi incaran banyak pihak,” ujar Charles Tawaru, Jurukampanye Hutan Papua Greenpeace ketika dihubungi via telpon selulernya.

Data kementrian kehutanan tahun 2000, luas hutan di Irian Jaya (sekarang Papua) adalah 42,22 juta Ha. Pada tahun 2011 Kementerian Kehutanan menunjukkan luas hutan di papua adalah 34,03 juta Ha. Dari kedua fakta tersebut, Greenpeace melihat hutan yang hilang pada periode 2000-2009 adalah 8,19 juta hektar atau rata-rata 910.000 hektar hutan hilang setiap tahunnya. Pemerintah Indonesia sendiri, sebenarnya telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 41% .

Charles juga menyampaikan, tahun ini Greenpeace Indonesia membuka kantor di Papua, untuk mengawal berbagai isu kehutanan seperti konvesi hutan untuk perkebunan sawit, illegal logging di Papua termasuk Merauke Integrated Food and Energy Estate, MIFEE.

Menurutnya dia, rencana penghancuran hutan seperti proyek MIFEE dan rencana penghancuran hutan lainnya hanya akan membawa kesengsaraan dimasa datang, rencana penghancuran ini harus dikaji ulang.

“Ke depan, Greenpeace akan berupaya mengajak semua pihak untuk lebih peduli lagi dalam melihat Papua, bukan hanya sebagai ladang untuk menggeruk keuntungan yang sebesar-besarnya tapi juga bagaimana alam ini tetap lestari dan mendatangkan manfaat yang besar bagai masyarakat adat,”tandanya (Marwan Azis).

ProFauna : Stop Perdagangan Satwa liar

2012-04-25T02:45:00.000+07:00

Perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian liar di Indonesia. Profauna memperkirakan, lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran.

Kondisi tersebut juga diperparah dengan makin berkurang habitat alami satwa liar yang disebabkan konversi hutan secara besar-besar, tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekosistem.

Sejak tahun 1994 hingga sekarang ProFauna Indonesia gencar melakukan kampanye anti perdagangan satwa liar illegal. Sayangnya aparat penegak hukum dan pihak terkait terkesan membiarkan perdagangan satwa liar illegal terus terjadi.

Naskah : Marwan Azis - Jakarta | Foto : ProFauna |

Kasus Orangutan, COP Dukung Upaya Menhut

2012-04-23T22:39:00.001+07:00

Foto : dok mediakonservasi.org

Rencana Kementerian Kehutanan melakukan banding atas vonis ringan terdakwa karyawan PT Khaleda Agroprima Malindo (PT KHAM), anak perusahaan Metro Kajang Holdings (MKH) Berhad yang terlibat dalam pembantaian orangutan di Muara Kaman, Kalimantan Timur, mendapatkan dukungan dari Centre for Orangutan Protection (COP).

Sebelumnya, Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa hukuman bagi para terdakwa sangatlah ringan. Karenanya, Kementerian Kehutanan akan mengajukan banding.

"Kami sangat mendukung rencana tersebut. Kami sepakat dengan Menhut bahwa hukuman tersebut setidaknya 4 tahun 10 bulan penjara. Ini sejalan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1990 mengenai Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, para pelaku dapat dituntut hukuman maksimal 5 tahun penjara."kata Arfiana Khairunnisa, juru kampanye dari COP kepada Beritalingkungan.com.

Menurut Arfiana, sudah semestinya pula pemerintah menindaklanjuti dengan tegas pada perusahaan pengrusak lingkungan, yaitu PT KHAM yang dalam hal ini memiliki kebijakan dalam penghalauan hama, termasuk orangutan. Tidak hanya menjatuhkan hukuman saja terhadap para eksekutornya, tetapi juga terhadap perusahaan.

Saat ini masih ada 2 persidangan kasus pembantaian orangutan yang sedang berjalan di Indonesia. "Kami khawatir, putusan yang ringan tersebut akan dijadikan rujukan bagi persidangan berikutnya. Dampaknya akan sangat besar, para penjahat hutan tidak akan takut membantai orangutan. Sehingga nantinya tidak ada efek jera."tandasnya. (Marwan Azis).

Pemerintah Gagal Lindungi Petani

2012-04-23T17:52:00.002+07:00

Ilustrasi, panen padi yang dilakukan petani di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Foto : Greenpress/Marwan Azis.

Beras impor kembali membanjiri pasar ketika beberapa daerah sedang panen. Masuknya beras negeri tetangga ini secara psikologis mempengaruhi pasar yang diindikasikan oleh jatuhnya harga di level petani.

Seperti diberitakan sejumlah media, ribuan ton beras asal Vietnam masuk ke pasar Cipinang. Padahal kuota impor yang dimandatkan kepada Bulog untuk tahun ini sudah terpenuhi dan pemerintah tidak memberikan izin impor tambahan. Diyakini beras diimpor dengan mengunakan izin impor beras khusus oleh importir.

Masuknya impor beras ini menambah besar jumlah impor beras indonesia yang sebelumnya telah dilakukan Bulog. Setiap tahun indonesia terus mengimpor beras. Jika demikian predikat importir beras terbesar akan terus dipegang. Dari statistik impor beras dunia pada tahun 2010 lalu, Indonesia berada di posisi kesembilan sebagai pengimpor beras. Bahkan menurut data UNINDO, pada periode tahun 1999-2003 Indonesia menjadi pengimpor terbesar seluruh dunia dengan volume mencapai 13,229 juta ton.

Terkait masuknya impor beras disaat kuota Bulog telah terpenuhi, Said Abdullah, Koordinator Advokasi dan Jaringan, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menyayangkan sekaligus mempertanyakan terjadinya hal ini. Menurutnya, menjadi pertanyaan besar ketika tugas Bulog selesai tetapi impor masih ada. Padahal tugas pengadaan beras untuk memenuhi cadangan pangan dan stabilisasi harga hanya dimandatkan kepada Bulog.

Selama ini impor beras khusus memang “sepi’ dari pengawasan. Dengan demikian membuka peluang bagi importir untuk berbuat nakal. Tahun 2007 lalu importir juga memasukkan beras untuk konsumsi hotel dan restoran hingga 185.000 ton. Selain beras ketan, beras khusus dibetes terselip beras menir padahal pada waktu itu produksi cukup.

Menurut Said, fenomena ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mengontrol perdagangan beras. Semestinya pemerintah selaku regulator memiliki niat kuat dan kemampuan untuk mengendalikannya.
“Pemerintah telah gagal melindungi petani dalam negeri dengan membiarkan terjadinya praktek impor dengan izin khusus karena yang menerima dampak terbesar dari situasi ini tentu saja petani indonesia sendiri,”ujarnya.

Perdagangan beras yang dilakukan oleh importir sangat rawan terjadi free rider. Izin impor sangat mungkin disalahgunakan dengan mengimpor beras untuk dilempar kepasar umum. Sementara pengawasan sangat lemah. Selama ini publik lebih banyak ditarik perhatiannya pada impor yang dilakukan bulog. Sepinya pengawasan bisa jadi pintu belakang bagi masuknya beras impor dengan label izin impor beras khusus.

Munculnya impor ini juga menunjukkan kuatnya tarik menarik kepentingan didalam pemerintah sendiri. Hal ini diindikasikan dengan saling lempar tanggung jawab antara Kementerian Pertanian dan Kementrian Perdagangan. Dalam pernyataannya seperti yang dilansir sejumlah media, Kementerian Pertanian menyatakan bahwa izin impor dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan setelah ada rekomendasi.

Dalam realisasinya Kementerian Perdagangan yang melakukan pengawasan. Sementara Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa secara teknis ketentuan impor beras khusus (jenis dan jumlah) diatur oleh Kementerian Pertanian.

“Silang pendapat dan lempar tanggungjawab diantara kementerian menunjukkan pemerintah memang tak ingin melindungi produksi dan produsen dalam negeri. Ujar Said. “Jika memang pemerintah memiliki paradigma dan kemauan untuk melindungi dan menyejahterakan petani saling lempar tanggungjawab tidak dilakukan. bukankah kementerian-kementerian itu bagian dari satu pemerintahan?,”tambahnya.

KRKP mengharapkan sikap pemerintah untuk lebih tegas dalam menunjukkan niatnya melindungi petani. Pemberian sanksi bagi importir nakal tidak lah cukup. Sanksi tidak dapat merubah banyak hal.

Menurut Said, sudah saatnya pemerintah merubah paradigma dalam memandang pangan (beras). Pangan hendaknya dipandang sebagai hak dasar setiap warga negara. Karenanya sebuah pengingkaran jika pangan diserahkan ke pasar karena hanya akan menimbulkan persoalan.

Sudah saatnya paradigma kedaulatan pangan dilakukan. dengan demikian persoalan pangan menjadi domainnya pemerintah bukan lagi pasar. “Pada akhirnya hak atas pangan setiap warga negara dapat terpenuhi. Pada sisi yang lain kesejahteraan petani selaku produsen pangan dapat ditingkatkan,”tandasnya. (Marwan Azis).

Pesan Hijau dari Sukabumi

2012-04-23T16:26:00.000+07:00

Dalam rangka memperingati Hari Bumi 22 April 2012, TK, SD, SMP Yuwati Bhakti- Sukabumi mempersembahkan video yang berisi pesan-pesan pelestarian lingkungan untuk seluruh penghuni bumi.

Mereka tak hanya berkampanye menghimbau masyarakat dunia untuk melestarikan lingkungan. Sejak tahun 2011, mereka telah melakukan aksi nyata merawat bumi kita melalui penanaman di Kibitay (Hutan Kota) Sukabumi.

Aksi tersebut tentu tak lepas dari bimbingan guru-guru mereka yang mengenalkan upaya pelestarian lingkungan sejak dini, yang juga didukung sepenuhnya oleh orang tua murid dan alumni sekolah tersebut. Upaya mereka patut diapresasi dan dicontoh.

Marwan Azis - Jakarta | Yuwati Bhakti |Youtube | BL.

Gempa Makowari, Belasan Rumah Rusak

2012-04-22T22:43:00.004+07:00

Guncangan gempa berkekuatan 6,8 SR dgn kedalaman 10 km yg mengguncang Papua Barat, kemarin, menyebabkanbelasan rumah warga di Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari mengalami kerusakan. Beberapa diantaranya rusak berat sehingga tidak bisa lagi dihuni. Sementara pada malam hari warga memilih tidur di luar rumah.

Distrik yang terletak 103 Km arah Selatan Manokwari tersebut merupakan pusat gempa yang terjadi kemarin di Papua Barat. Berdasar pantauan, selain rumah, sebuah gereja di pusat distrik tersebut dipenuhi retakan. Salah satu rumah yang rusak berat adalah rumah milik Kepala Suku Ransiki, Lewi Inden.

Peringatan agar warga meningkatkan kewaspadaan dari BMKG menyusul adanya kemungkinan gempa susulan, membuat ratusan warga menggelar tenda darurat di halaman rumah. Ada juga warga yang merebahkan diri sekadarnya tanpa tenda penaung. "Warga kuatir rumahnya rubuh bila gempa susulan dgn kekuatan serupa kembali mengguncang Ransiki," kata Hamid, warga.

Gempa kemarin juga mengakibatkan terjadinya longsor di gunung Sayori Distrik Tanah Rubuh. Gunung itu dilewati jalan utama yg menghubungkan Manokwari dengan wilayah selatan semisal Distrik Ransiki dan Oransbari, termasuk Kabupaten Teluk Bintuni.

BMKG menyebut gempa yang terjadi pada Sabtu (21/4) tersebut tidak berpotensi tsunami. Tapi saat terjadi, warga Manokwari panik dan menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi karena kuatir gempa diikuti tsunami. Getaran pertama diikuti gempa susulan berskala 5.0 SR.

Selain di Kota Manokwari, ayunan gempa juga terasa di distrik Sidey yang berjarak kurang lebih 150 Km dari Manokwari hingga di Kabupaten Teluk Bintuni.

Menurut Hamid, pemerintah Distrik Ransiki yang dibantu oleh warga, telah melakukan pendataan rumah serta fasilitas umum lainnya yang rusak akibat gempa tersebut. (Patrix)

Papua Barat Diayun Gempa

2012-04-21T15:26:00.002+07:00

Ketgam: Tampak Kampung Makassar Kota Manokwari berhadapan dengan laut yang hari ini (21/4) diguncang gempa berkuatan 6,8 Skala Rektar. Foto : Greenpress/Marwan Azis.

Gempa 6,8 SR dengan kedalaman 10 km mengguncang Papua Barat, hari ini (21/4) sekitar pukul 08:16:51 WIB. Data dari mediacenter BMKG menyebut pusat gempa berada 88 Km sebelah tenggara Manokwari dan tidak berpotensi tsunami. Meski begitu, warga panik dan menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi karena kuatir gempa diikuti tsunami.

Di Manokwari, tepatnya di Kelurahan Wosi warga yang dikagetkan ayunan gempa langsung berhamburan keluar rumah. Imroatun (42 tahun) misalnya. Ia menggendong cucunya yang masih berusia 4 Bulan sambil lari ke luar rumah bersama tetangganya. Di Hadi Mall, salah satu pusat perbelanjaan di kota ini, tampak puluhan karyawan berhamburan ke jalan.

Di sekitar Kampung Makassar, warga lari ke arah kantor bupati yang berada di atas bukit. Seorang warga Wosi, terluka di bagian punggung karena tersayat pagar duri saat lari dari lorong rumahnya. Sejumlah sekolah memilih memulangkan siswa.

Getaran pertama diikuti gempa susulan berskala 5.0 SR. Selain di Kota Manokwari, ayunan gempa juga terasa di distrik Sidey yang berjarak kurang lebih 150 Km dari Manokwari. "Agak keras, tetangga juga lari ke luar rumah," kata Karno warga Distrik Sidey.

Warga di Kabupaten Teluk Bintuni juga merasakan ayunan gempa ini. "Gempa terasa sampai di LNG Tangguh,Tanah Merah," kata Agus seorang pekerja pada proyek LNG Tangguh Distrik Babo Teluk Bintuni.

Sebelumnya, Gempa berkekuatan 4,2 SR juga mengguncang Kota Sorong pada 19 April lalu sekitar pukul 14:16:11 WIT. Pusat gempa berlokasi di 5 km Barat Laut Kota Sorong dengan Kedalaman 10 Km.

Informasi dari BMKG menyebut, gempa yg dirasakan masyarakat Sorong dan sekitarnya itu adalah akibat dari aktifitas pergerakan Patahan Sorong yg melintas dari teluk Cendrawasih Papua sampai Selatan Maluku Utara."Tidak ada dampak yang signifikan karena gempa relatif kecil," kata Edwan, warga Kota Sorong.(Patrix Barumbun Tandirerung)

COP : Pembantai Orangutan harus dihukum berat

2012-04-17T11:18:00.002+07:00

Centre for Orangutan Protection (COP) menilai tuntutan Jaksa 1 tahun penjarah bagi pelaku pembantaian orangutan di Kalimatan terlalu ringan.

Jaksa menuntut 2 eksekutif PT. Khaleda Agroprima Malindo yang merupakan anak perusahaan asal Malaysia, Metro Kajang Holdings (MKH) Berhad selama 1 tahun penjara, denda 50 juta rupiah subsider 6 bulan kurungan. Sedang 2 eksekutor lapangannya dituntut 1 (satu) tahun penjara, denda 20 juta subsider 6 bulan kurungan.

“Jaksa terlalu ringan memberikan tuntutan, padahal jaksa bisa menuntut maksimal karena kejahatan yang mereka lakukan juga besar, yakni membantai orangutan secara sistematis. Ini merujuk pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, mereka dapat diancam dengan hukuman penjara maksimum 5 (lima) tahun dan denda 100 (seratus) juta rupiah,”kata Michel Irarya, Juru Kampanye dari Centre for Orangutan Protection (17/4).

Michel melanjutkan, COP menduga bisa saja proses hukum ini mendapat tekanan dari pihak-pihak yang bersangkutan yang merasa dirugikan dengan tegaknya supremasi hukum di Indonesia.

“Jangan sampai hukum Indonesia dianggap takut karena berhadapan dengan perusahaan transnasional seperti MKH Berhad asal Malaysia, sehingga lebih memilih untuk menghukum ringan pada pelaku kejahatan terhadap satwa liar ketimbang memberikan perlindungan penuh untuk satwa Indonesia. Indonesia adalah negara hukum, bangsa lain harus menghargai hukum Indonesia, bukan malah menginjak-injaknya.”ujarnya.

Kemarin, Centre for Orangutan Protection kembali melakukan aksi mendesak para hakim untuk memberikan vonis maksimal bagi pembantai orangutan. Dalam aksinya para aktivis COP membentangkan spanduk bertuliskan ‘Jangan Takut pada Malaysia’ dan Orangufriends yang mengenakan kostum orangutan di depan Pengadilan Negeri Tenggarong. Centre for Orangutan memberikan dukungan penuh pada hakim untuk memberikan vonis hukuman maksimal bagi pembantai orangutan. (Marwan Azis).

Gempa Guncang Sulawesi

2012-04-16T12:12:00.000+07:00

Gempa dengan kekuatan 5,5 skala richter mengguncang sejumlah wilayah di Sulawesi meliputi Luwu, Morowali, Kolaka dan Kendari. Gempa terjadi pukul 01.01 WIB (16/4)

Pusat gempa pada 93 km Tenggara Luwu Timur-Sulsel, 107 km Tenggara Morowali-Sulteng, 110 km Timur Laut Kolaka Utara-Sultra, 157 km Barat Laut Kendari-Sultra. Lokasi gempa berada pada 2.62 lintang selatan dan 121.94 bujur timur. Kedalaman gempa berada pada 13 km.

Berdasarkan rilis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. (Marwan Azis)