Greenpress Blog

Komodo Masuk Daftar Keajaiban Dunia

2011-11-13T01:10:00.001+07:00

Berkat dukungan yang massif dari masyarakat Indonesia, akhirnya berbuah hasil, Taman Nasional Komodo dirilis masuk daftar sementara tujuh keajaiban dunia baru versi alam yang dilakukan pihak Yayasan Tujuh Keajaiban Dunia.

Pengumuman hasil voting tersebut dilakukan melalui laman New7Wonders, di mana pengumuman dirilis pada Jumat (11/11) pukul 19.00 GMT atau pukul 02.00 WIB pada Sabtu (12/11). Setidaknya ada 28 finalis yang ikut berkompotisi dalam pemilihan tujuh keajaiban dunia tahun ini.

Menurut pihak New7wonders.com, pengumuman tujuh keajaiban dunia baru versi alam hasil voting dari masyarakat seluruh dunia baru masih bersifat sementara, sehingga kemungkinan untuk berubah masih bisa terjadi bersamaan dengan terus berjalannya proses penghitungan sekaligus validasi terhadap voting-voting yang dilakukan dengan SMS di masing-masing negara.

Hasil yang diumumkan sementara ini masih berdasarkan perhitungan awal dari voting melalui online yang masuk ke dalam situs resmi panitia penyelenggara sampai program tersebut ditutup pada Jumat (11/11) pukul 11.11 GMT atau sekitar pukul 18.11 WIB. Panitia dalam situs N7W mengkonfirmasikan bahwa sampai saat ini proses penghitungan dan verifikasi masih terus berlangsung serta dibutuhkan waktu sampai beberapa pekan ke depan untuk mengkalkulasi dan menggabungkan hasil voting online dan voting SMS.

Dalam daftar sementara yang dirilis panitia penyelenggara, finalis yang berhasil masuk daftar sementara new7wonders yakni Amazon, Halong Bay, Iguazu Falls, Jeju Island, Komodo, Puerto Pricesa Underground River, dan Table Mountain. Pengumuman pemenang atau hasil akhir voting yang telah dikonfirmasi secara resmi akan dilakukan pada 2012 pada saat acara inagurasi New 7 Wonders of Nature.

Sekedar diketahui, Taman Nasional Komodo mencakup tiga pulau besar Komodo, Rinca dan Padar, serta banyak lagi pulau-pulau yang lebih kecil, dengan total luas 1.817 kilometer persegi (603 kilometer perseginya daratan). Salah satu satwa purba yang masih bertahan yang hingga kini mendiami taman nasional yang terletak di sebuah selat antara Pulau Flores di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sumbawa di Nusa Tenggara Barat (NTB) itu adalah Komodo.

Komodo menyandang nama latin Varanus komodoensis merupakan kadal terbesar di dunia, dengan rata-rata panjang 2 hingga 3 meter. Taman Nasional Komodo ditetapkan tahun 1980 untuk melindungi komodo dan spesies lain, termasuk hewan laut. (Marwan Azis).

Foto : dok pilihkomodo.com

Dua Jurnalis Dilarang Meliput di Areal Pertambangan

2011-09-26T10:44:00.007+07:00

Kendari,Greenpress-Ancaman kekerasan terjadi jurnalis kembali terjadi, kali ini menimpah dua jurnalis yang hendak meliput aktivitas pertambangan milik PT Anugerah Harisma Baraka di Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Aktivitas pertambangan nikel PT Anugerah Harisma Baraka kini seperti dijadikan zona terlarang bagi perusahaan.
Peristiwa pengancaman dan pengusiran terjadi saat anak perusahaan PT Bili yakni PT Anugrah Harisma Baraka yang mendapat izin kuasa pertambangan dari Gubernur Sulawesi Tenggara, H. Nur Alam, dikunjungi dua orang wartawan televisi nasional yakni wartawan Metro TV dan Trans TV yang sedang melakukan tugas jurnalistiknya.

Saat tiba dilokasi pertambangan pada Minggu (18/9), kedua wartawan itu disambut oleh security perusahaan yang langsung menanyakan apa maksud dan tujuan kedatangan mereka. Setelah mendapat keterangan apa maksud dan tujuan keduanya, security itu segera bergerak dan mengambil alat komunikasi ( HT) untuk menyampaikan kepada pemegang kekuasan di perusahaan PT Anugrah Harisma Baraka, anak perusahaan PT Bili yang sedang beraktivitas mengolah tambang nikel di Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana.

Beberapa menit kemudian, petugas pengamanan itu menyampaikan jika pimpinan perusahaan tidak berada di tempat. “Jadi kalian harus meninggalkan lokasi pertambangan ini sekarang juga,”seru security PT Anugerah Harisma seperti diceritakan kembali Yos Hasrul.

Mendapat jawaban dari petugas pengamanan ini, kedua wartawan itu pun meminta kepada sang security agar dipertemukan dengan Humas perusahaan, untuk meminta izin peliputan. Petugas pengamanan langsung melakukan komunikasi. Setelah beberapa menit kemudian, kedua wartawan itu dimintai untuk menunggu di pelabuhan dengan cuaca yang panas. Selang berapa lama, seorang laki-laki gemuk dan berambut putih turun dari sebuah mobil dan menanyakan “Ada tamu ya”. Lelaki itu ternyata Karsono, Humas PT. Anugrah Harisma Baraka.

”Ada apa dan apa tujuan anda masuk ke perusahaan kami, saya Humas PT Anugrah Harisma Baraka, nama saya Karsono, silahkan anda catat,”Katanya kepada kedua wartawan itu. Setelah mengetahui lelaki itu menjabat sebagai Humas, kedua wartawan itu pun segera menunjukkan kartu identitas atau ID Card Pers dan menceritakan maksud dan tujuan keduanya berada di lokasi perusahaan PT Anugrah Harisma Baraka, dengan harapan agar kedua wartawan itu diperlakukan dengan baik.

Namun harapan kedua wartawan itu sungguh diluar dugaan. Lelaki gemuk dan berambut putih yang bernama Karsono itu justru langsung mengusir dan mengancam keduanya untuk tidak melakukan peliputan dilokasi pertambangan itu, bahkan keduanya diperintahkan untuk meninggalkan zona perusahaan. Kedua wartawan itu tidak lantas menurut begitu saja, karena tujuan jurnalistik mereka belum berhasil. Keduanya pun kembali mencoba melakukan negoisasi dengan harapan bisa diterima dengan baik agar bisa melakukan tugas jurnalistik.

Kondisi ini membuat Karsono semakin kesal. Kalimat bernada kasar pun mulai dilontarkan. Tiga orang petugas keamanan langsung mendekati kedua wartawan itu. Beberapa menit kemudian orang-orang yang diduga sebagai preman perusahaan juga mendekati keduanya. “Kami dikepung oleh orang-orang yang berada di perusahaan itu,”terang Abd Halim Ahmad, Wartawan Metro TV dan Yos Hasrul, wartawan Trans TV.

Untuk menenangkan Karsono yang kian galak, kedua wartawan itupun harus melakukan negosiasi bahwa kedatangan keduanya di perusahaan itu untuk melakukan peliputan, telah dikoordinasikan sebelumnya kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam. Dan sebagai bukti, keduanya pun menunjukan SMS Gubernur yang ada didalam Handphone mereka. Namun Karsono makin marah dan mengatakan, “Telepon Gubernur sekarang, saya akan marahi dia, ini aturan perusahaan,”Tegas Karsono. “Kalian boleh masuk asalkan ada surat rekomendasi dari Gubernur kepada pemimpin perusahaan kami, kalau ada mana saya lihat, kalau tidak kembali dulu ambil dan datang lagi,”ujarnya lagi.

Namun kedua wartawan itu terus mencari cara. Pasalnya, sebelum keduanya berkunjung keperusahaan itu, keduanya pernah melakukan hubungan via telpon dengan Widi, salah satu orang dalam di PT Anugrah Harisma Baraka. Anehnya, saat keduanya berupaya mengontak Widi, yang bersangkutan justru tidak menjawab panggilan itu. Karena suasana sangat terik, kedua wartawan itu pun mencoba berbasa basi untuk membeli air mineral dengan alasan kehausan, namun mereka tetap saja tidak diperbolehkan untuk membeli minuman. “Kalian saya tidak izinkan untuk membeli minuman, jangan coba-coba masuk ke lokasi pertambangan dengan alasan apapun,”Kata Karsono dengan nada mengancam. Karena tidak berhasil Karsono, kedua wartawan itu akhirnya memutuskan untuk meninggalkan perusahaan dengan pengawalan ketat. Keduanya kembali dengan menggunakan sebuah perahu kecil dengan kondisi cuaca buruk.

Tindakan security PT Anugrah Harisma Baraka mendapat reaksi keras dari Ketua AJI Kendari, Midwan. Menurut Midwan, tindakan tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 40/1999 tentang Pers memberi perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya. Pasal 8 disebutkan, Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Setiap orang yang menghambat pelaksanaan kegiatan jurnalistik bisa dijerat pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta."Tidak seharusnya, wartawan dihambat, apalagi sampai diancam. Tindakan seperti itu tentu sangat kami kecam, karena menghambat kerja jurnalistik sama saja menghalangi kepentingan publik akan informasi lingkungan,"jelas mantan aktivis Mapala Tropis Unhalu ini.

Dalam sebuah kesempatan usai menghadiri lokakarya Keterbukaan Informasi Publik dan Strategi Komunikasi Lingkungan. Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring pernah menegaskan, publik berhak mengakses informasi lingkungan hidup, termasuk informasi rencana kegiatan berbagai sektor yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup.

Sayang perusahaan pertambangan sekelas PT Anugerah Harisma Baraka tidak mentaati UU yang memberikan perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya, termasuk UU Lingkungan Hidup yang menegaskan, informasi lingkungan adalah hak publik, dimana pers memiliki peran untuk membantu penyebaran informasi lingkungan ke masyarakat. " Mereka sengaja menghambat kami, untuk menutupi aktivitas apa yang dilakukan oleh perusahaan. Mereka menyiapkan orang-orang yang akan melakukan apa saja dan kepada siapa saja yang akan mengunjungi perusahaan, termasuk mengancam kami yang hendak melakukan tugas jurnalistik,”kata Yos."Apa yang dilakukan PT Anugrah sudah masuk ranah pidana, karena mereka menghambat pelaksanaan kegiatan jurnalistik, bahkan mereka melakukan pengancaman,”tambahnya.

Apa yang dialami oleh kedua wartawan itu, mendapat respon dari warga Desa Pongkalaero. Menurut Sahibu, salah seorang tokoh masyarakat di desa itu, kondisi seperti itu kerap kali dialami oleh masyarakat Desa Polangkalaero. “Ancaman dan teror sudah kami sering kami dapatkan dari perusahaan pertambangan ini, warga kami bahkan pernah dilempari oleh aparat yang dibayar oleh perusahaan. Akses tempat pengambilan air untuk minum juga ditutup oleh perusahan, kami juga diperiksa petugas jika hendak masuk mengambil air. Seorang ibu pernah menangis karena diancam oleh perusahaan, kami orang kecil tidak bisa melawan perusahaan yang banyak uang itu,”terang Sahibu.

Perwakilan perusahaan PT Anugrah Harisma Baraka, Widi mengatakan peristiwa yang terjadi lokasi pertambangan harus dimaklumi karena banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sering melakukan pengancaman terhadap aktivitas perusahaan. “Kami juga tidak tahu kalau wartawan Metro TV dan Trans TV mau melakukan peliputan, sehingga kami tidak informasikan ke pihak perusahaan, jadi saya minta maaf atas perlakuan oknum dilapangan,”kata Widi. (Marwan Azis]

Foto : Areal tambang PT Anugerah Harisma Barakadi di Kabaena, Sulawesi Tenggara. Foto : Yos Hasrul/Beritalingkungan.com.

Berwisata di Pulau Tidung Sembari Mulung Sampah

2011-09-24T21:35:00.006+07:00

Layak dicontoh, inilah dua kata yang pas dilabelkan kepada komunitas travelling Kakigatel. Komunitas petualang ini tak hanya berwisata dan menikmati keindahan Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, namun mereka melakukan gerakan bersih-bersih pantai atau mulung sampah.Sebelumnya, Mei lalu Kakigatel.com bersama Komunitas travelling Couchsurfing.org juga berhasil menggelar aksi serupa. Kali ini Kakigatel menggandeng kelompok pembela lingkungan, Greenpeace Indonesia melakukan aksi bersama membersihkan Pulau Tidung dan mendorong pemanfaatan energi terbarukan. Aksi tersebut diikuti lebih dari seribu masyarakat Jakarta,

Selama dua hari mereka berkumpul di Pulau Tidung untuk melakukan aksi bersama membersihkan Pulau Tidung. Bersama Greenpeace, mereka juga mengkampanyekan pemanfaatan energi terbarukan guna mewujudkan Pulau Tidung sebagai salah satu daerah tujuan wisata kepulauan yang bervisi lingkungan yang berkelanjutan, aksi tersebut berlangsung dari tanggal 17 - 18 September 2011.

Pulau Tidung, yang merupakan salah satu pulau dalam gugusan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang kini tengah popular di kalangan masyarakat Jakarta, sekitar empat sampai enam ribu orang mengunjungi pulau ini setiap pekannya.

Pemandangan yang indah, pasir pantainya yang putih serta panorama bawah laut yang cukup mempesona menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk datang kemari, waktu tempuh yang cukup singkat dan akses yang mudah dari Jakarta, menjadi nilai tambah bagi Pulau Tidung . Sayangnya, potensi pariwisata yang ditunjang oleh keindahan alam ini terancam oleh pencemaran sampah dan limbah serta rusaknya ekosistem terumbu karang . “Ini aksi nyata. Gabung Mulung Tidung bukan harga sebuah kekomersilan, karena kegiatan ini diprakarsai oleh solidaritas tangggung jawab anak-anak bangsa untuk menciptakan edukasi yang luas tentang lingkungan, pendidikan, juga pariwisata. Edukasi tidak mengenal waktu, dengan kata lain edukasi perlu sebuah konsistensi yang tinggi dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan nyata. Bangkitlah menjadi manusia yang penuh edukasi dan kepedulian” kata Bartasan Wauran Koordinator Komunitas Kakigatel kepada Beritalingkungan.com (20/9).

"Sedikirnya ada 13 titik di pulau Tidung Besar yang menjadi lokasi mulung sampah. Dari mulung itu kami menemukan berbagai sampah seperti sampah botol akua, boneka, tas, plastik dan lain-lain,"ungkapnya.

Selain memulung sampah, mereka juga melakukan penanaman mangrove, peremajaan taman baca dan pembagian ribuan buku kepada pengelola taman baca. Kegiatan lainnya adalah penanaman batu kubus., jangkar tersebut dapat merusak karang-karang di lautan. Batu kubus menjadi sarana pengganti pengait jangkar nelayan setempat.

Selain lingkungan yang terancam oleh sampah dan pencemaran, akses listrik yang terbatas juga merupakan masalah yang harus dihadapi oleh penduduk Pulau Tidung. Meskipun merupakan bagian dari wilayah Ibu Kota Negara Indonesia, kebutuhan listrik Pulau Tidung masih sangat tergantung pada generator listrik yang bahan bakarnya dari solar.

Penggunaaan listrik pun dibatasi pada waktu-waktu tertentu saja, padahal dengan karakteristik kepulauan, potensi energi terbarukan yang terdapat di Pulau Tidung, khususnya energi surya, dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan listrik Pulau Tidung secara mandiri dengan sumber-sumber energi bersih dan terbarukan.

“Sebagai negeri yang dikaruniai potensi energi terbarukan yang luar biasa melimpah, seharusnya Indonesia bisa memanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakatnya khususnya di pulau-pulau kecil seperti Tidung ini, oleh karena penting bagi masyarakat di pulau ini untuk menyadari bahwa mereka memiliki energi alternatif yang bersih, murah, dan berlimpah “Kata Didit Wicaksono, Koordinator Solar Generation Greenpeace Indonesia. “Kita harus segera menghentikan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan pemerintah harus menjamin hak masyarakat untuk mengembangkan sumber-sumber energi terbarukan yang berbasiskan masyarakat”, tambahnya.

Pada kesempatan ini Greenpeace bersama Komunitas Kakigatel juga melakukan pemasangan instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya skala sederhana yang menghasilkan listrik untuk penerangan perpustakaan rakyat yang ada di Pulau Tidung."Kami berharap kegiatan seperti ini bisa terus diupayakan ditahun-tahun mendatang. Kalau bisa 4 atau 6 bulan sekali, karena kondisi Pulau Tidung saat ini sangat memprihatinkan. Kami berharap dengan adanya aksi mulung dan edukasi ini, masyarakat memiliki kesadaran dan mau berkontribusi melestarikan Pulau Tidung,"tandas Bartasan. (Marwan Azis).

Foto: Fikri Hidayat/Kompas.

VIDEO Gempa Tsunami Jepang

2011-03-11T21:18:00.001+07:00

Tsunami Hantam Jepang, 40 Orang Dilaporkan Tewas

2011-03-11T20:56:00.014+07:00

JAKARTA, Greenpress—Pantai timur Jepang dihantam gelombang tsunami yang dipicu oleh gempa dahsyat berkekuatan 8,9 SR di timur laut Jepang, Jumat siang.
Sejumlah tayangan telivisi internasional dan lokal menunjukkan bahwa perahu, mobil, dan truk hanyut disapu tsunami.

Badan Survei Geologi AS (USGS) sebelumnya menyatakan bahwa gempa tersebut berkekuatan 7,9 SR dan berpusat di kedalaman 24,3 km sekitar 130 km di sebelah timur Sendai di pulau utama Honshu. Namun, USGS kemudian menyatakan bahwa gempa berkekuatan 8,9 SR.

Gambar-gambar televisi menunjukkan terjangan bah yang membawa puing-puing bangunan. Televisi NHK memperlihatkan kobaran api dan asap hitam mengepul dari sebuah bangunan di Odaiba, daerah pinggiran Tokyo. Kereta api cepat di utara negara itu pun dihentikan.

Asap hitam juga membubung dari kawasan industri di daerah Yokohama Isogo. Tayangan televisi menunjukkan bahwa perahu, mobil, dan truk mengambang di air setelah tsunami menghantam kota Kamaichi di utara Jepang. Sebuah jembatan, lokasinya tidak diketahui, tampak telah runtuh ke dalam air. Kyodo mengatakan, ada laporan tentang kebakaran di kota Sendai di timur laut.

“Bangunan ini berguncang untuk waktu yang terasa lama dan banyak orang di ruang berita meraih helm mereka dan beberapa masuk ke bawah meja,” kata koresponden Reuters, Linda Sieg, di Tokyo. “Mungkin ini gempa terburuk yang saya rasakan sejak saya datang ke Jepang lebih dari 20 tahun lalu.” Para penumpang di jalur kereta bawah tanah di Tokyo menjerit. Goncangannya sangat kuat dan sangat sulit bagi orang untuk tetap berdiri,” kata wartawan Reuters, Mariko Katsumura.

Ratusan pekerja kantor dan pengunjung toko tumpah ke jalan Hitotsugi di pusat perbelanjaan di Akasaka, pusat kota Tokyo.

Hingga berita ini ditulis, AFP melansir laporan, setidak-tidaknya 40 tewas dan 39 hilang akibat gempa 8,9 skala richter disusul tsunami yang melanda Jepang.

Badan Kepolisian Nasional Jepang menyebutkan jumlah tersebut ditambah 244 korban cedera. Polisi di prefektur Iwate, tak jauh dari episenter, membenarkan adanya 17 korban meninggal. (Marwan/NHK/AFP/Reuters/Ant/Kompas)

NGO Sorot Peta Moratorium Hutan Indonesia

2011-02-17T03:08:00.002+07:00

Jakarta, Greenpress-Hari ini Greenpeace bersama Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil mencoba menerjemahkan draft moratorium (penghentian sementara) penebangan hutan yang saat ini beredar baik dari versi Kementerian Kehutanan maupun REDD+ task force (Satgas REDD+). Draft Moratorium tersebut diuraikan dalam bentuk peta indikatif moratorium dan data olahan yang menunjukkan luasan yang akan dicakup dalam moratorium berdasarkan skenario draft Kementerian Kehutanan, REDD+ task force dan Platform Bersama Penyelamatan Hutan dari Organisasi Masyarakat Sipil.

Hasil olahan data dan peta menunjukkan bahwa draft moratorium versi Kementerian Kehutanan pada dasarnya hanya melindungi hutan primer dan lahan gambut tersisa. Bila merujuk data Kementerian Kehutanan (2006) maka sebenarnya yang menjadi obyek moratorium hanyalah kawasan konservasi dan kawasan lindung yang selama ini sudah dilindungi oleh peraturan perundangan ada dan berlaku saat ini.

Sedangkan dari draft moratorium versi REDD+ task force menunjukkan cakupan moratorium yang sedikit lebih luas di banding draft versi Kementerian Kehutanan. Penerjemahan Platform Bersama Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global dari organisasi masyarakat sipil dalam peta dan angka menunjukan cakupan moratorium hutan yang jauh lebih luas.

Ketiadaan definisi dan ukuran yang jelas dalam draft moratorium berpotensi untuk terjadinya kesimpangsiuran dan kekacauan dalam pelaksanaannya nanti. Di pihak lain, salah satu pemain besar perkebunan sawit melangkah maju dengan mengumumkan kebijakan terbaru mereka untuk berhenti mengkonversi hutan. Hal ini bisa menjadi dukungan dan rujukan karena kebijakan perusahaan tersebut merupakan dukungan atas pelaksanaan moratorium yang jelas dan terukur.

Ukuran 35 ton karbon per hektar menjadi batas yang jelas untuk perlindungan hutan.Orientasi peningkatan produktivitas dan peningkatan nilai tambah produk yang dihasilkan bisa menjadi arah kebijakan pembangunan industri ekstraktif Indonesia, tanpa harus mengorbankan hutan yang masih tersisa serta menghentikan deforestasi.

"Komitmen dan keseriusan Presiden SBY untuk menurunkan emisi sebesar 26%-41% yang utamanya bersumber dari deforestasi sedang diuji, jika Presiden gagal mewujudkan moratorium yang bisa melindungi hutan dan lahan yang bernilai konservasi tinggi, mempunyai nilai simpanan karbon tinggi, mempunyai nilai sosial dan kultural, artinya Presiden tidak serius dengan komitmen penurunan emisi dari deforestasi. Ini artinya juga Presiden tidak berhasil menjamin hak dasar rakyat Indonesia untuk bisa menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat, Kehancuran hutan dan tingginya emisi yang diakibatkannya serta dampak perubahan iklim yang menyertai jelas lebih banyak akan meyengsarakan rakyat Indonesia," ujar Yuyun Indradi, Penasihat Politik Greenpeace Asia Tenggara.

Dalam beberapa bulan terakhir secara terang-terangan kelompok industri terus menerus mengumbar ancaman terhadap komitmen perlindungan hutan Presiden SBY, dengan motif meremehkan komitmen Presiden SBY dan tetap berkeinginan untuk melanjutkan penghancuran hutan Indonesia.

Sementara itu Teguh Surya dari Walhi menyatakan, rekomendasi Menteri Kehutanan agar moratorium hanya mencakup hutan primer adalah merupakan rekomendasi yang tidak efektif dalam upaya perlindungan hutan Indonesia.

Sedangkan Giorgio Budi Indarto dari ICEL menyatakan, “dari kacamata hukum, ada kekhawatiran bahwa aturan moratorium itu tidak terimplementasi dengan baik. Perlu ada restrukturisasi dan perbaikan di bidang hukum, jika tidak maka dikhawatirkan moratorium tidak akan ada artinya.”

“Makin menunjukkan bahwa masalah utama dalam moratorium ini adalah Menteri Kehutanan itu sendiri, karena masih berorientasi pada ekonomi kayu. Terkait Peraturan Presiden, ada tiga langkah yang harus dilakukan. Pertama, di masa ini pemerintah harus menghentikan pengeluaran dan perpanjangan izin. Kedua, harus ada upaya segera penyelamatan hutan-hutan yang paling terancam, dan terakhir adalah penyelesaian masalah-masalah sosial,” Teguh menegaskan.

Bersama Lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat lain, Greenpeace terus menyerukan perlindungan segera terhadap seluruh lahan gambut dan menerapkan moratorium di semua hutan alam baik pada izin baru maupun pada izin yang telah ada.

Ijin Operasi Perusahaan Tambang di Maros Terancam Dicabut

2011-01-09T18:42:00.003+07:00

Maros, Green Press-Bupati Maros, Hatta Rahman mengancam akan mencabut izin operasional perusahaan tambang yang beroperasi di Maros.

"Kami akan mencabut izin perusahaan tambang termasuk marmer yang ternyata selama ini tidak memberi kontribusi besar pagi PAD Maros," ujarnya (9/1).

Menurut Hatta,perusahaan tambang yang beroperasi di Maros lebih banyak merugikan karena merusak lingkungan, sementara pendapatan asli daerah (PAD) yang disumbang untuk Butta Salewangang sangat minim.

“Kerusakan infrastruktur jalan yang dilalui truk pengangkut marmer dan batubara memang sangat parah. Padahal dana pembangunan jalan tidak berasal dari investor tambang tapi berasal dari dana APBD dan APBN,”ungkapnya.

Ia menjelaskan, PAD dari tambang termasuk semen yang diperoleh Maros tidak mencapai Rp 4 miliar per tahun. ‎Sementara kerusakan alam dan infrastruktur yang ditimbulkan dari kegiatan itu sangat luar biasa yang kalau ditaksir mencapai triliunan rupiah.

Pekan depan Hatta mengaku akan melakukan inspeksi izin-izin tambang khususnya marmer yang beroperasi di wilayah Kecamatan Bantimurung dan Kecamatan Lau

Mantan legislator PAN ini juga memberi peringatan keras kepada Kepala Dinas pertambangan serta PNS di Dinas pertambangan termasuk kantor pelayanan izin satu atap agar tidak lagi bermain-main dengan investor untuk memberi atau melanjutkan izin tambang."‎Bila ada PNS yang kedapatan melanggar arahan bupati akan diberi tindakan keras," tegas Hatta.‎ (Andi A. Effendy)

Insinerasi Sampah Hanya Salah Satu Pilihan

2011-01-01T21:30:00.002+07:00

Oleh: Fictor Ferdinand *

Teknologi harusnya menjadi pilihan. Begitu kesimpulan yang mengiang di telinga saya siang itu, sepulang kuliah umum dengan seorang praktisi dari ikatan ahli teknik penyehatan indonesia. Sang praktisi bercerita tentang teknologi pengelolaan sampah dengan teknologi insinerator.

Ia ingin memotret dan membahas penggunaan teknologi ini se-objektif mungkin, dari sudut pandang seorang ilmuwan. Berkali-kali ia menekankan, bahwa ia bukan orang pemerintahan, dan tidak berpihak pada siapapun. Pertentangan isu pengolahan sampah dengan cara insinerasi ini memang sedang menghangat di kota Bandung.

Sang praktisi melihat permasalahan menumpuknya sampah di perkotaan terkait dengan masalah ruang. "di mana lagi ruang yang dapat digunakan untuk menumpuk sampah yang kita hasilkan?" begitu tanyanya. Untuk mengolah sampah dengan tuntas, sampah harus dipisahkan terlebih dahulu. Masalahnya orang malas memilah. "Untuk itu kita membutuhkan teknologi pengolahan sampah yang hemat ruang, tidak perlu dipisah, dan dapat dengan cepat menghilangkan masalah sampah", begitu ia melatarbelakangi presentasinya tentang teknologi insinerasi sampah.

Saya sepakat bahwa sampah adalah masalah buat kita. Dan kita ingin menghilangkan masalah tersebut. Tinggal kita mencari cara yang terbaik untuk menghilangkan masalah itu. Jika kita memandang masalahnya secara parsial, teknologi ini tentu akan menjadi jalan keluar terbaik. Bagaimana tidak? Bayangkan, dalam waktu singkat, ratusan bahkan mungkin ribuan ton sampah padat, bisa diubah menjadi gas! Ruang mana lagi yang kita butuhkan untuk mengolah sampah-sampah itu? Semuanya menguap!

Tapi tidak mungkin lagi kita memandangnya dengan cara begitu. Cara pengelolaan sampah selama ini, dijalankan dengan cara pandang yang sama. Dan kita semua sudah merasakan akibatnya. Mulai dari tumpukan sampah ketika lokasi TPA ditutup, air lindi yang mencemari perairan, longsoran sampah, dan lain-lain. Kita hanya ingin masalahnya hilang, tapi tidak memahami masalahnya dengan baik. Kita hanya ingin menggeser masalahnya. Kemana kita tidak mau tahu. Atau tidak mau tahu? Kita hanya memindahkan masalah, tapi tidak menyelesaikannya.

Teknologi insinerasi sampah ini pun demikian halnya. Gas apa yang keluar dari tumpukan sampah padat dan menjadi gas itu? Apa akibatnya dari gas-gas itu, buat kita sendiri, atau buat bumi secara keseluruhan? Bagaimana dengan energi yang dibutuhkan untuk membakar sampah-sampah itu?

Ternyata, jawabannya tidak se-menyenangkan yang kita inginkan. Gas-gas itu, mungkin sebagian beracun dan mungkin akan kembali kita hirup, sebagai racun. Gas-gas itu juga menambah buruknya perubahan iklim. Lalu, seberapa besar energi yang dibutuhkan? Sang praktisi mengatakan bahwa untuk pembakaran itu, dibutuhkan bahan bakar seberat 2 kali lipat dari jumlah sampahnya sendiri. Itu untuk penggunaan energi yang paling boros. Dengan teknik tertentu mungkin bisa menghemat sampai 50%, artinya 1.5 kali lipat dari berat sampahnya sendiri. Yang lebih mengejutkan lagi, jawaban yang saya terima waktu saya bertanya: "bahan bakarnya apakah harus menggunakan bahan bakar fosil?" jawabnya singkat dan pasti: ya.

Belum lagi biaya yang dibutuhkan untuk mengelola sampah dengan teknologi ini. Sang praktisi memperkirakan: Rp 1.44 trilyun /ton sampah/tahun!

Kita bisa memakai teknologi itu. Tapi, pertanyaannya, siapkah kita menerima dampak dari teknologi itu? Siapkah kita menghirup gas-gas yang dihasilkan dari pembakaran sampah itu? Mungkin juga bukan kita saja. Tapi orang lain di daerah lain juga ikut merasakannya. Kita perlu ingat, udara di dunia ini saling terhubung satu sama lain. Siapkah kita menanggung perubahan iklim yang lebih parah lagi, akibat gas-gas hasil pembakaran sampah kita itu? Siapkah kita membuang 2700 ton minyak tanah per hari untuk membakar 1800 ton sampah yang dihasilkan kota bandung ini setiap harinya? Maukah kita patungan untuk membiayai 1.44 trilyun per tahun? Bagaimana dengan biaya pendidikan anak-anak kita yang mungkin bisa gratis dengan uang itu? Bagaimana dengan biaya kesehatan? Jaminan keamanan pangan buat orang-orang miskin? Uang sebesar itu akan kita habiskan untuk sampah yang kita hasilkan.

Untuk semua pertanyaan itu saya yakin, saya menjawab "tidak". Semua itu terlalu mahal untuk saya.

Ada banyak cara untuk mengolah sampah yang kita hasilkan. Ada upaya untuk mengkompos sampah organik, ada upaya untuk mendaurulang bahan-bahan yang tidak bisa kita kompos - jika kita masih bergantung pada bahan-bahan itu. Plastik dan turunannya dibuat dari minyak bumi. Membakar plastik berarti membuang minyak bumi, bahan yang tidak mungkin kita pulihkan lagi keberadaannya. Belum lagi bahan-bahan kimia berbahaya yang dikandung plastik itu yang akan lepas ketika dibakar.

Tidak ada yang istimewa dari insinerator. Meskipun namanya menggunakan istilah asing, tapi yang dilakukan sebenarnya hanya membakar sampah. Hanya itu. Rekayasa dilakukan agar suhunya cukup tinggi dan bisa mengubah sampah padat menjadi gas. Itu saja. Mengkompos, meskipun seolah seperti membiarkan sampah tercampur dengan tanah, tapi kompleksitas kinerja berbagai makhluk tak kasat mata yang bekerja menghancurkan sampah dalam proses pengomposan melebihi kerumitan teknologi pengolahan sampah manapun. Meskipun tidak menghasilkan limbah apapun, namun memang prosesnya membutuhkan waktu lebih lama dan kita mesti memisahkan sampah yang akan kita komposkan.

Mengkompos atau membakar, keduanya adalah pilihan cara untuk mengolah sampah. Mempertimbangkan limbah yang dihasilkan untuk mengelola sampah, seharusnya kita sudah bisa menentukan pilihan. Mendapatkan kompos atau gas-gas beracun dan gas rumah kaca sebagai limbah, pilihan teknologi kitalah yang menentukan. Kita bisa memilih teknologinya, tapi tidak bisa menghindari konsekuensi dari pilihan kita.

Kemudian saya teringat kata-kata Pak Walikota di sebuah surat kabar: “Kita tidak punya pilihan lain untuk mengelola sampah. Insinerator adalah satu-satunya cara”. Benarkah?

* Penulis adalah aktivis lingkungan hidup yang berdomisili di Bandung.

TNI, Polri dan Demam Sepeda

2010-12-28T19:36:00.004+07:00

“Bersepeda supaya sehat,” itulah satu alasan yang diungkapkan sejumlah penggiat sepeda di silang Monas ketika ditanya alasan mereka bersepeda. Dulu bersepeda menjadi aktivitas yang identik dengan anak-anak. Namun kini seiring dengan meningkatnya kesadaran akan kesehatan dan lingkungan membuat orang ramai-ramai kembali bersepeda.

Ini pula dilakoni sejumlah anggota TNI dan Polri dalam beberapa tahun ini mulai aktif bersepeda baik ke kantor maupun hanya sekedar mengisi liburan akhir pekan. Salah seorang diantara adalah Sersan Mayor Bambang, yang sehari-hari bekerja di Kodam Jaya wilayah Tangerang mengaku bersepeda supaya sehat dan staminanya terjaga.”Saya dalam beberapa tahun terakhir ini aktif kembali bersepeda baik menuju ke kantor yang jaraknya sekitar 9 kilometer dari rumah. Termasuk saat liburan akhir pekan bersama keluarga dan teman-teman,” akunya.

Baginya, fungsi utama bersepeda, selain bermanfaat bagi kesehatan, juga sangat bagus untuk menambah pertemanan. “Apalagi sekarang makin banyak komunitas sepeda, tentunya akan semakin banyak kawan jika aktif diberbagai kegiatan sepeda. Hampir setiap akhir selalu ada acara gowes ke Bogor dan Puncak, saya selalu berusaha ikut,” ujarnya.

Virus kesadaran mengayuh sepeda pun tumbuh di kalangan anggota TNI lainnya.”Saat ini semakin banyak teman-teman yang senang bersepeda baik ke kantor maupun sekedar mengisi waktu luang. Hingga sekarang khusus Kodam Jaya 0506 Tangerang mungkin sudah ada 25 persen anggota sudah bersepeda,” ungkap anggota TNI asal Temanggung Jawa Tengah ini.

Berkembangnya budaya bersepeda di kalangan TNI di Jakarta dan sekitarnya, menginspirasi pimpinan Kodam Jaya menggelar parade sepeda santai yang mengusung tema lingkungan hidup, “Green Bicycle Parade”pada HUT 61 Kodam Jaya yang juga didukung penuh oleh Komite Sepeda Indonesia (KSI) di lapangan Monas Jakarta (26/12). Acara tersebut diramaikan sekitar 20 ribu peserta baik dari kalangan TNI maupun dari masyarakat umum.

Pangdam Jaya, Mayjen TNI Marciano Norman, berharap kedepan semakin banyak anggota TNI dan masyakarat yang bersepeda. “Semoga budaya bersepeda di antara kita semakin meningkat dan kualitas lingkungan kita semakin baik kedepan,”tandas mantan Komandan Paspampres itu.

Polwan bikers

Geliat bersepeda juga menghinggapi anggota polwan Polda Metro Jaya, yang juga turut ambil bagian dalam parade sepeda santai yang digelar Kodam Jaya. Iptu Siti Sunari wakil koordinator regu sepeda Polwan Polda Metro jaya dalam acara Green Bicycle Parade yang ditemui disela acara mengungkapkan dalam beberapa tahun terakhir ini jumlah anggota polwan makin banyak yang ikut bersepeda.

“Kalau kami setiap hari Minggu ada kegiatan rutin bersepeda dari kantor Polda ke Monas termasuk ke tempat-tempat keramaian seperti Ancol. Ini menjadi program wajib bagi Polwan dan Polki untuk ikut patroli dengan menggunakan sepeda. Tujuanya adalah untuk memperat hubungan polri dan masyarakat agar lebih bersahabat,”tandas ibu yang kini berdomisili di Bambu Apus, Taman Mini Indonesia Jakarta Timur.

Ibu empat orang anak ini dan telah mengabdi selama 33 tahun di Polda Metro Jaya ini mengaku, sejak SD sudah terbiasa dengan sepeda.“Ketika saya duduk di bangku SMA, saya menggunakan sepeda ke sekolah karena jarak sekolah dari rumah lumayan jauh,”ungkap alumnus SMA Katolik Cilandak.

Bagi Sunari, bersepeda sangat bermanfaat bagi kesehatan. ”Saya merasa sehat dan tetap pit, meskipun umur saya sudah kini mencapai 54 tahun, tapi masih merasa oke karena kebiasan bersepeda setiap hari minggu,”tandas ibu yang mengaku mulai aktif kembali bersepeda sejak tahun 2005 lalu.(CB/Marwan Azis)

KTT Iklim Hasilkan Kesepakatan Cancun

2010-12-14T01:22:00.002+07:00

CANCUN, BERLING-Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) atau COP ke-16 Perubahan Iklim di Cancun, Meksiko akhirnya menghasilkan Kesepakatan Cancun atau Cancun Agreements yang disetujui oleh seluruh negara peserta kecuali Bolivia pada Sabtu subuh waktu setempat.

Ketika Presiden KTT ke-16 Patricia Espinosa mengesahkan Cancun Agreement di sidang pleno konferensi di Moon Palace, Cancun, Meksiko pada Sabtu dinihari, mendapat tepukan meriah dan panjang dari seluruh delegasi yang hadir.

Saat-saat pengesahan, Patricia tidak menghiraukan keberatan dari negosiator Bolivia tang terus berbicara dan bersikeras bahwa pengesahan kesepakatan harus melalui konsensus. "Peraturan dari konsensus tidak berarti kebulatan suara, dan bahkan kemungkinan kecil bahwa sebuah perwakilan mengharapkan penentuan hak veto pada rencana yang telah dicapai dengan kerja keras," kata Patricia seperti dilansir Antara (11/12).

Patricia mengatakan kesepakatan ini merupakan sebuah awal yang baik untuk masa depan yang lebih ramah lingkungan. "Ini bukan sebuah akhir yang dibutuhkan tetapi sebuah landasan esensial untuk membangun ambisi bersama yang lebih besar," katanya.

Cancun Agreement mengadopsi sebuah paket keputusan yang seimbang untuk semua negara yang mengatur lebih tegas arah sebuah masa depan yang rendah emisi dan mendukung aksi lebih lanjut dari penanganan perubahan iklim dari negara maju. Sedangkan Sekretaris Badan PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) Christiana Figueres mengatakan Kesepakatan Cancun menunjukkan bahwa negara-negara bisa bekerja bersama untuk menghasilkan suatu konsensus.

"Mereka telah menunjukkan konsensus yang lahir dari proses yang transparan dan terbuka yang menguntungkan semua pihak," kata Christiana. Dia melanjutkan kesepakatan itu menunjukkan bahwa negara-negara telah menunjukkan sinyal kuat bahwa mereka sepakat menuju masa depan yang rendah emisi dan mereka setuju aksi penurunan emisi mereka bisa dihitung dan dipertanggungjawabkan.

Cancun Agreement menyetujui sebuah inisiatif dan institusi untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dampak perubahan iklim dan menyalurkan dana dan teknologi dari negara maju untuk membangun masa depan yang lebih berlanjut. Para negara juga setuju untuk melakukan aksi nyata melindungi hutan-hutan di negara berkembang.

Para negara peserta juga setuju untuk melakukan pembangunan dengan tetap menjaga kenaikan temperatur global tidak lebih dari dua derajat celcius dan mengatur jangka waktu evaluasinya. Eleman Cancun Agreements termasuk target penurunan emisi negara-negara industri di bawah proses multilateral dan negara tersebut mengembangkan rencana pembangunan rendah karbon, strategi dan evaluasi termasuk mekanisme pasar dan pelaporan inventori secara berkala. (Ant).

Kerjasama Indonesia-Norwegia Layak Dicontoh

2010-11-23T16:02:00.001+07:00

Jakarta, Greenpress-Perjanjian bersejarah senilai US$ 1 Miliar antara Indonesia dan Norwegia yang ditujukan untuk menghentikan perusakan hutan dan mengurangi emisi karbon layak menjadi model perlindungan hutan dan mengatasi dampak perubahan iklim global.

“Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempunyai visi progresif untuk pembangunan rendah karbon, dan perjanjian Indonesia-Norwegia bisa menjadi contoh fantastis bagi dunia bagaimana negara maju dan negara berkembang bisa bekerja bersama-sama dalam melindungi hutan alam dan mengatasi perubahan iklim,” ujar Bustar Maitar, Jurukampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara.

Hanya saja rencana ini menurut Bustar, secara sistematis terancam tidak efektif oleh pengaruh industri minyak kelapa sawit dan pulp and paper, yang berniat untuk melakukan model ekspansi seperti biasa yang akan menghancurkan banyak hutan hujan dan lahan gambut Indonesia yang masih tersisa.

Tetapi, dalam laporan berjudul “ Protection Money’ yang diluncurkan Greenpeace hari ini di Hotel Ibis, Jakarta menggaris bawahi bahwa target peningkatan produksi dari industri ini, sebenarnya bisa dicapai tanpa harus melakukan perusakan hutan.

“Dalam laporan ini jelas bahwa sektor minyak sawit dan kertas sebenarnya bisa mencapai target ekspansi mereka tanpa harus menghancurkan lagi hutan alam. Jika ini bisa dilakukan, ini akan menjadi kemenangan bagi industri dan perekonomian Indonesia, sekaligus kemenangan bagi masyarakat sekitar hutan dan spesies terancam, serta contoh bagus bagi dunia mengenai solusi yang dibutuhkan untuk mengatasi perubahan iklim,” lanjut Bustar.

Perjanjian pemerintah RI dengan Norwegia juga sejalan dengan Greenpeace, bersama beberapa LSM di Indonesia yang menyerukan moratorium (penghentian sementara) konversi hutan alam dan perlindungan penuh kepada lahan gambut. (Marwan Azis).

Puluhan Wartawan Tanam Bakau

2010-10-18T09:49:00.009+07:00

Puluhan Wartawan Makassar peserta pelatihan Jurnalis Lingkungan melakukan penanaman bakau di areal Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Puntodo Kab. Takalar.

Takalar, Greenpress-Jurnalis lingkungan tak hanya giat memberitakan persoalan lingkungan di media masing-masing, namun mereka juga berupaya mengambil peran yang lebih ril dalam pelestarian lingkungan melalui aksi penanaman tanaman bakau dipinggir pantai dusun Putondo, Takalar, Sulawesi Selatan.

Kegiatan tersebut merupakan rangkaian acara field trip Pelatihan Jurnalis Lingkungan, yang diselenggarakan AJI Makassar bekerjasama Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia bertempat di Makassar.
(Andi A. Effendy)

Penggiat Social Media Sesalkan Penolakan Kapal Greenpeace

2010-10-15T16:25:00.003+07:00

JAKARTA, GREENPRESS-Pemerhati lingkungan dan penggiat social media sesalkan sikap pemerintah Indonesia yang tidak mengijinkan Kapal Greenpeace Rainbow Warrior masuk ke perairan Indonesia dalam rangkaian perjalanan tur se-Asia Tenggara.

Diantara datang dari aktivis lingkungan yang tergabung dalam Jaringan Hijau Mandiri melalui akun facebooknya menulis, “ini adalah bukti Nyata Ketidak Pedulian untuk suatu hal yang Baik, seiring dengan mumutar baliknya kemudi kapal RW, karna Tidak di perbolehkan RW merapat di Bumi Pertiwi, Ini saatnya pula Kita Anak Bangsa harus cepat memutar balik kemudi Kita (Turn The Tide) dengan memilih para Pemimpin Masa Depan dari golongan Politisi Hijau,”

Jonas Nathaniel M mempertanyakan melaui situs jejaring social mempertanyakan apa alasan pemerintah melarang kapal Greenpeace? “Ini salah satu bentuk yang menunjukkan watak aslinya pemerintah kita. Mereka sebenarnya tidak pernah peduli dengan lingkungan dan alam Indonesia. Yg penting eksploitasi, eksploitasi dan eksploitasi!!!,”tulis Jonas dalam di dinding facebook Greenpeace.

Ada juga yang menduga dibalik penolakan kapal Grenpeace di Indonesia karena kuatnya lobby perusahaan perusakan hutan di Indonesia ke departemen terkait. “Mungkin bukan bapak SBY secara pribadi yang melarang masuknya Rainbow Warrior ke perairan Indonesia, tapi ada beberapa individu/corporate yg terkait langsung/tdk langsung dgn pembabatan dan pengrusakkan hutan di Indonesia yg takut kedoknya terbongkar. Padahal aku dah nyiapin kaos Rainbow Warrior-ku buat nyambut mereka,” tulis Tunis Andayani di facebook.

Namun mereka berharap, Greenpeace tetap semangat dalam menyuarakan perlindungan atas lingkungan di Indonesia. “Kami mohon Greenpeace jangan putus asa. Selamatkan bumi Indonesia. Sekarang belum berhasil, besok coba lagi. Karena mungkin sekarang ini mungkin pemerintah kuatir keliatan eksploitasi hutan yang jor-joran apalagi dengan adanya kejadian bencana Wasior. Jelas banget koq sampahnya gelondongan kayu besar. Mari berjuang memerdekan Indonesia dari eksploitasi hutan,”harap Meisye Elizabeth Baraoh via akun facebook resmi Greenpeace Indonesia. (Marwan Azis).

Greenpeace Kecewa Atas Penolakan Kapal Rainbow Warrior

2010-10-15T16:20:00.003+07:00

Seorang fotografer terlihat mengabadikan kapal Greenpeace saat berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, tahun 2007, Foto : Marwan Azis/Greenpress.

JAKARTA,GREENPRESS-Greenpeace mengaku kecewa dengan Pemerintah Indonesia atas penolakan kapal Greenpeace Rainbow Warrior masuk ke perairan Indonesia dengan alasan yang tidak masuk akal.

"Kami kecewa dengan peristiwa ini. Greenpeace adalah Indonesia, juga Kanada, Belanda, Australia, China, atau juga bangsa-bangsa lain yang ada di dunia,”ujarnya.

Seraya menambahkan, Greenpeace adalah organisasi global yang berdedikasi untuk perlindungan lingkungan dan perdamaian dunia. “Kami bisa hadir di dunia karena keinginan masyarakat sipil global,”kata Kumi Naidoo, Direktur Eksekutif Greenpeace Internasional yang berbicara di sebuah media briefing bersama sejumlah aktivis lingkungan di Jakarta (14/10).

Kunjungan kapal Greenpeace kali ini merupakan rangkaian tur Rainbow Warrior yang melintasi lautan Asia Tenggara dan menyempatkan diri singgah disejumlah negara termasuk Indonesia.

Tur kali ini bertujuan menyerukan kepada para pemimpin negara di Asia Tenggara termasuk Indonrsia untuk mengatasi krisis lingkungan dengan mengadopsi alur pembangunan hijau demi mencegah dampak buruk perubahan iklim. Sayangnya saat Kapal Rainbow Warrior hendak memasuki perairan Indonesia, pemerintah menolak memberikan ijin. (Marwan Azis).

Pembukaan Lahan dan Hutan Nyumbang Lima Persen Emisi

2010-10-15T16:18:00.001+07:00

Kayu Log Papua, Foto : Telapak

Jakarta, Greenpress-Pembukaan lahan gambut dan hutan memberikan kontribusi signifikan terhadap perubahan iklim,mengancam habitat alami spesies langka serta pelanggaran aturan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga rentan konflik sosial.

Hal tersebut diungkapkan sejumlah aktivis lingkungan dalam sebuah media briefing di Jakarta setelah kapal Greenpeace Rainbow Warrior ditolak masuk oleh pemerintah Indonesia untuk alas an yang jelas.

Berdasarkan catatan Greenpeace, deforestasi berkontribusi sekitar seperlima emisi gas rumah kaca global.

Menurut Bustar Maitar, Jurukampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara, pemerintah RI harus segera mengimplementasikan moratorium. “Mengakhiri deforestasi harus menjadi strategi global untuk mengatasi perubahan iklim, karena mempunyai potensi besar untuk secara cepat mengurangi emisi gas rumah kaca,”jelasnya.

Hal senada juga disampaikan, Berry Nahdian Forqan, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Menururnya, moratorium hutan merupakan salah satu solusi terbaik mengatasi dampak perubahan iklim dan menyelamatkan spesies yang terancam punah akibat dampak perubahan iklim.

"Hari ini kami menyediakan kriteria minimum dan indikator untuk moratorium yang efektif yang diakui organisasi masyarakat sipil kepada pemerintah. negosiasi Norwegia dengan Indonesia untuk mengakhiri kerusakan hutan dan melindungi lahan gambut,”tandasnya.

RI Diminta Implementasikan Moratorium

2010-10-14T16:14:00.000+07:00

JAKARTA,Greenpress,Greenpeace bersama dengan koalisi lembaga swadaya masyarakat lainnya menyerukan kepada Pemerintah Indonesia dan Norwegia untuk menutup celah yang ada dalam kesepakatan senilai satu miliar dollar Amerika.

Mereka meminta pemerintah Indonesia segera mengimpletasikan moratorium (penghentian sementara) konversi di seluruh hutan alam baik izin baru maupun izin yang telah ada.

Rincian kesepakatan US $ 1 miliar itu sedang dinegosiasikan setelah nota kesepakatan (LoI) ditandatangani pada bulan Mei tahun ini oleh Pemerintah Norwegia dan Indonesia. Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, Indonesia mengumumkan dua tahun moratorium konversi di setiap konsesi baru pada hutan alam dan lahan gambut.

"Bukan hanya apa yang Anda lakukan, tetapi juga apa yang tidak Anda lakukan, yang harus Anda pertanggungjawabkan. Pemerintah Indonesia harus menjamin perlindungan bagi semua lahan gambut, hutan tropis, keanekaragaman hayati dan keberlangsungan hidup masyarakat adat. Masalahnya ada pada rincian,”kata Kumi Naidoo, Direktur Eksekutif Greenpeace Internasional.

Rincian kesepakatan ini menurut Kumi, akan menjadi preseden bagi perjanjian masa depan untuk mengakhiri deforestasi secara global, sehingga harus dilakukan tanpa celah.

"Terlepas dari moratorium, wilayah hutan hujan tropis yang luas dan lahan gambut kaya karbon masih terancam kerusakan di Indonesia. Agar efektif, kesepakatan ini harus mencabut semua konsesi yang ada di hutan alam dan lahan gambut untuk memastikan keselamatan daerah ini," tambahnya.

Puluhan Wartawan Makassar Diajari Reportase Lingkungan

2010-10-14T13:09:00.001+07:00

Makassar, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar bekerjasama dengan kelompok Jurnalis Lingkungan yang tergabung dalam SIEJ (Society of Indonesian Environmental Journalists) menggelar pelatihan jurnalistik di Kota Makassar.

Pembawa materi pertama Harry Sutadji mengatakan pelatihan wartawan yang berlangsung dari Tanggal 14-17 Oktober ini diharapkan dapat memberikan bekal pengetahuan kepada wartawaan mengenai perubahan iklim dan laut/pesisir.

Menurut dia pada pelatihan jurnalis ini diharapkan para wartawan mampu menjadi sarana berbagi pandangan mengenai jurnalisme lingkungan, baik konsep maupun praktek.

Kemudian muncul beberapa hal masalah utama reportase lingkungan. Mulai dari posisi jurnalis yang hanya memaparkan fakta dengan prosedur kerja jurnalistik saja atau harus terus mengadvokasinya. Kemudian masalah pengetahuan, narasumber serta strategi agar dapat ruang di halaman media, katanya.

Peserta dari pelatihan ini diikuti sejumlah wartawan dari berbagai media yang ada di Makkassar. (Andi A. Effendy)

Tur Hijau Kapal Rainbow di Asia Tenggara

2010-09-18T23:26:00.001+07:00

Kapal legendaris Greenpeace Rainbow Warrior kembali memulai tur “Turn the Tide” (Membalik Arus) di Pelabuhan Bangkok pada tanggal 17 September kemarin, sebagai titik awal perjalanan kampanye pelestarian lingkungan di Asia Tenggara.

Perjalanan keliling Asia Tenggara ini akan berlangsung dua setengah bulan untuk mempromosikan masa depan yang lebih hijau dan damai. Para aktivis lingkungan yang ikut dalam perjalanan kapal Greenpeace kali ini menyerukan pemerintah Thailand untuk menjalani jalur pembangunan hijau, dengan melakukan perubahan paradigma teknologi, inovasi kebijakan dan solidaritas baru di antara kelas-kelas sosial dan generasi.

Tur “Turn the Tide” ini bertepatan dengan peringatan 10 tahun kehadiran resmi Greenpeace di kawasan Asia Tenggara – yang pada saat itu ditandai dengan tur pertama Rainbow Warrior ke kawasan ini.

Selama 10 tahun terakhir Greenpeace telah mendokumentasikan terjadinya peningkatan dramatis level bahan kimia beracun di berbagai kanal, sungai, serta kawasan teluk di Thailand, serta meneliti kualitas udara di kawasan industri negara ini. Dalam kurun ini juga terus berdatangan laporan gangguan kesehatan di masyarakat yang secara langsung terkena dampak limbah beracun industri seperti di kawasan Mae-Moh hingga Map Tha Put.

“Saat ini tengah terjadi perdebatan di Thailand untuk memperketat pengendalian terhadap pencemaran dan menggarisbawahi pentingnya meninggalkan pendekatan ‘bisnis seperti biasa’ (business as usual) yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan dramatis serta masalah kesehatan signifikan di masyarakat. Pemerintah Thailand punya kesempatan besar untuk meletakkan landasan bagi ekonomi yang lebih ramah lingkungan,” ujar Von Hernandez, Direktur Eksekutif Greenpeace Asia Tenggara melalui siaran persnya.

Tur Rainbow Warrior: Turn The Tide ini akan mempromosikan dan mendemonstrasikan solusi-solusi yang tepat serta mengungkap perilaku-perilaku salah demi menghindari bencana perubahan iklim. Di Thailand kapal akan berpartisipasi dalam aksi solidaritas bersama komunitas lokal, masyarakat, serta LSM lain untuk menggaris bawahi pentingnya pembangunan ramah lingkungan.

“Rainbow Warrior adalah simbol perubahan positif dan perwakilan dari aksi masyarakat demi masa depan yang lebih bersih, hijau dan damai. Ini adalah kunjungan kelima Rainbow Warrior ke Thailand dalam 10 tahun terakhir,”ungkapnya.

Seraya menambahkan, Greenpeace sangat terkesan melihat adanya peningkatan pesat kesadaran masyarakat terhadap penolakan pembangunan kotor di Thailand. “Kami sangat menanti untuk berpartisipasi dalam aktivitas yang direncanakan oleh masyarakat di Nakhon Si Thamarrat, Surathani, Koh Samu, Chumpon dan Prachuan Kirikhan. Perilaku ‘bisnis seperti biasa’ bukanlah pilihan,” tegas Derek Nicholls, Kapten Rainbow Warrior.

Anda ingin ikuti tur kapal Rainbow Warrior melalui internet silakan akses di situs resmi Greenpeace di www.greenpeace.org/seasia. (Marwan Azis).

Presiden Ajak Pakar dan LSM Bicarakan Perpindahan Ibukota

2010-09-06T03:34:00.003+07:00

Kemacetan lalulintas ibukota Jakarta, menjadi salah satu alasan ide pemindahan ibukota.

Foto : aneh.thatbest.com

Jakarta, Greenpress-Wacana perpindahaan ibukota yang dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat buka bersama KADIN di Jakarta, 3 September lalu, segera ditindaklanjuti dengan berbagai langkah strategis oleh Kementerian dan Lembaga terkait.

Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai, menyatakan bahwa setelah libur Hari Raya Idul Fitri, Presiden mengajak Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II untuk membicarakan kerangka perencanaan secara komprehensif dalam menyusun kebijakan perpindahan ibukota.

“Presiden mengharapkan adanya konsolidasi yang intens antara Kementerian dan Lembaga untuk menyatukan rumusan kajian mengenai perpindahakan ibukota. Semua dokumen yang telah diselesaikan, seperti asessment awal, berbagai kajian tata ruang yang terkait dengan ibukota Jakarta, serta kajian terhadap opsi-opsi alternatif ibukota akan dikerucutkan,” ujar Velix Wanggai melalui siaran persnya yang diterima BeritaLingkungan.com.

Dari berbagai kajian yang telah dilakukan, Kantor Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah memetakan adanya tiga skenario perpindahan ibukota.

Skenario pertama adalah skenario realistis, dimana Ibukota tetap di Jakarta, namun dengan pilihan kebijakan untuk menata, membenahi, dan memperbaiki berbagai persoalan Jakarta, seperti kemacetan, urbanisasi, degradasi lingkungan, kemiskinan urban, banjir, maupun tata ruang wilayah.

“Kebijakan ini harus diikuti dengan desentralisasi fiskal dan penguatan otonomi daerah untuk mengurangi kesenjangan antar daerah,” katanya.

Skenario kedua adalah skenario moderat. Dalam konteks ini, Presiden menawarkan agar pusat pemerintahan dipisahkan dari ibukota negara. Artinya, Jakarta akan tetap diletakkan sebagai ibukota negara karena faktor historis, namun pusat pemerintahan akan digeser atau dipindahkan ke lokasi baru. Karena itu, dibutuhkan kajian yang komprehensif perihal berbagai opsi lokasi dari pusat pemerintahan baru ini.

“Tentu saja, perlu dipertimbangan faktor jarak antara Jakarta sebagai ibukota dan pusat pemerintahan baru, khususnya terkait dengan infrastruktur wilayah, jaringan transportasi yang terpadu, serta prasarana pendukung lainnya,” lanjutnya.

Sedangkan skenario ketiga adalah skenario ideal yang bersifat radikal. Dalam opsi ini, negara membangun ibukota negara yang baru dan menetapkan pusat pemerintahan baru di luar wilayah Jakarta, sedangkan Jakarta hanya dijadikan sebagai pusat bisnis.

“Skenario radikal itu memerlukan strategi perencanaan yang komprehensif dengan berbagai opsi penentuan calon ibukota baru,“ jelas Velix.

Meskipun kajian mengenai perpindahan ibukota yang dilakukan pemerintah telah berjalan, Presiden tetap mengajak para pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, dunia usaha, kalangan universitas, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk memberikan masukan bagi penyempurnaan kajian-kajian yang dilakukan oleh pemerintah.

“Presiden terbuka apabila para pakar dan lembaga swadaya masyarakat ingin menyampaikan kajian yang telah mereka selesaikan secara mandiri. Intinya, pemerintah ingin agar proses menuju perencanaan perpindahan ibukota dilakukan secara partisipatif,” lajutnya.

Velix mencontohkan, kajian yang dilakukan Tim Visi 2033 dibawah Andrinof Chaniago, akademisi Universitas Indonesia, sebagi salah satu masukan penting untuk melengkapi kajian-kajian yang telah dilakukan oleh jajaran pemerintah. Dalam kajiannya, Andrinof dan kawan-kawan merekomendasikan perpindahan ibukota ke Palangkaraya. (Marwan Azis)

PPLH Sumapua Dinobatkan Sebagai Kantor Ramah Lingkungan

2010-09-06T03:29:00.003+07:00

Ilustrasi Green Office : Toyota.co.id

Jakarta,Greenpress-Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sulawesi, Maluku dan Papua, Kementerian Lingkungan Hidup (PPLH Sumapapua-KLH) dinobatkan sebagai kantor ramah lingkungan yang dibuktikan dengan penyerahan sertifikat ISO 14001:2004.

Penyerahan itu berlangsung di kantor KLH pada tanggal 3 September lalu. Sertifikat itu merupakan bukti terhadap komitmen penerapan sistem manajemen lingkungan dalam program eco-office yang telah dicanangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. “Hasil ini merupakan sebuah pencapaian setelah melalui serangkaian proses yang dipersyarakatkan oleh ISO 14001:2004, yang diadopsi ke dalam SNI 19-14001-2005,”kata Koordinator Program Eco Office Ir.Darhamsyah, M.Si (Kepala Bagian Tata Usaha PPLH Reg Sumapapua).

Menurutnya, perkantoran yang jumlahnya sangat banyak terutama di perkotaan berkontribusi terhadap penurunan kualitas lingkungan cukup signifikan. Kantor sering juga disebut sebagai the greedy giant atau raksasa yang rakus. Setiap harinya, kantor menghabiskan kertas, air, listrik dan menimbulkan limbah domestik yang mencemari lingkungan.

“Hal inilah yang menuntut perlunya segera diterapkan konsep Eco-office di setiap kantor. Penerapan eco office ini sangat sejalan dengan Inpres Nomor 2 tahun 2005 tentang penghematan air dan listrik,”ujarnya

Penerapan Eco-office ini juga merupakan salah satu rekomendasi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Pemerintah Kota se Indonesia (APEKSI) pada Rakernas di Bandung beberapa waktu lalu yang mendorong upaya pengelolaan kantor yang peduli lingkungan (eco Office). Kantor berbudaya lingkungan atau Eco Office merupakan refleksi kebijakan kantor yang menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dalam upaya menciptakan lingkungan bersih, indah, nyaman dan sehat yang melibatkan seluruh aktivitas.

Kantor PPLH Sumapapua berhasil meraih sertifikat ISO 14001:2004 sebagai kantor yang berkomitmen menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan yang sesuai dengan standar internasional. Sertifikat ISO 14001:2004 ini diperoleh setelah melalui serangkaian proses audit sertifikasi pada bulan Juli 2010 lalu oleh PT.TUV Internasional Indonesia.

Keberhasilan yang dicapai oleh kantor PPLH Sumapapua menurut Darhamsyah, tidak terlepas dari partisipasi semua pihak yang merupakan hasil kerja kolektif dari seluruh warga kantor sejak tahun 2006.

Kegiatan eco-office ini difokuskan pada efisiensi barang dan peralatan, efisiensi energi (listrik dan BBM), efisiensi air (baku dan minum), penanganan limbah (padat dan cair), pengelolaan gedung dan fasilitas kantor, pengelolaan halaman atau ruang terbuka hijau (RTH), dan pengelolaan kendaraan kantor/karyawan.

Selanjutnya, untuk memberi arah terhadap penerapannya, KLH telah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2009 tentang Kantor Peduli Lingkungan (Eco-Office). “Saya menginstruksikan semua unit kerja dalam lingkup KLH dapat menerapkan program ini di waktu mendatang. Dengan begitu KLH dapat sepenuhnya menjadi teladan bagi pengelolaan kantor atau gedung lainnnya” kata Menteri Negara Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Ir. Gusti Muhammad Hatta sesaat setelah penyerahan sertifikat ISO 14001:2004. (Marwan)

Memasak Perjanjian Iklim

2010-08-25T15:14:00.002+07:00

Oleh Laure Pichegru dan Terna Gyuse*

Babak perundingan lain menuju perjanjian global tentang perubahan iklim ditutup di Bonn pada 6 Agustus, dengan para aktivis meminta para pihak untuk menemukan kembali semangat kompromi dan mengajukan penawaran ketimbang tuntutan.

Christiana Figueres, sekretaris eksekutif Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), mengatakan kemajuan telah dicapai. "Semua orang memahami bahwa sulit memasak makanan tanpa panci. Negara-negara kini kian lebih dekat untuk benar-benar membuat wadah itu."Perselisihan mengenai makanan ini dimulai, tentu saja, dengan pertanyaan apakah satu atau dua menu.

Saya mengusulkan ...
Panci berisi adonan Protokol Kyoto telah menyatu bersama dalam sebuah teks draft baru –antara Konferensi PBB mengenai Perubahan Iklim saat ini dan berikutnya (di Meksiko akhir 2010), para perunding akan melihat apakah ia merekatkan air. "Minggu ini beberapa negara sudah menggunakan kesempatan terakhir untuk menjelaskan pendirian masing-masing," kata Figueres. "Tianjin harus menjadi tempat apakah jelas sikap kolektif mereka," ujarnya.

Para perunding bertemu lagi Oktober mendatang di Tianjin, China."Masing-masing pihak yang menambahkan teks mereka tahu tak akan diterima dengan baik atau ditetapkan dengan mudah," ujar Mohammed Adow dari Christian Aid, anggota Climate Action Network (CAN), sebuah jaringan lebih dari 360 kelompok LSM pembangunan dan lingkungan dari 85 negara. "Kita harus merebut kembali semangat kompromi dalam negosiasi ini."

Draft itu, yang diterbitkan pada Juni oleh Margaret Mukahanana-Sangarwe, ketua kelompok kerjasama jangka panjang (AWG-LCA), memicu kritik keras dari organisasi-organisasi masyarakat sipil, karena secara tersirat menggantikan Protokol Kyoto dengan sebuah perjanjian baru di mana kewajiban mitigasi negara-negara maju dan berkembang diperlakukan hampir sama.

"Afrika sangat vokal dalam menyerukan agar mempertahankan Protokol Kyoto, karena ia tetap satu-satunya perjanjian internasional yang mengikat negara-negara industri untuk mengambil beberapa tindakan terhadap perubahan iklim," kata Mithika Mwenda kepada IPS.

Mwenda adalah koordinator Pan-African Climate Justice Alliance, salah satu penyelenggara forum publik sehari menjelang KTT Uni Afrika di Kampala pada pertengahan Juli, yang menyerukan pemerintah bekerja "untuk keadilan iklim dan sebuah solusi terhadap perubahan iklim yang menjaga keselamatan Afrika, mengamankan pembangunan, dan melindungi HAM,"

Risiko kebuntuan lanjutan atas strategi mitigasi, yang akan memperlambat tanggungjawab emisi gas karena pemanasan global, mengancam semua negara. Mungkin yang lebih mendesak bagi Afrika adalah mengamankan hasil kongkret pada Bali Action Plan, yang memungkinkan tindakan segera untuk mengadaptasi perubahan iklim.

Hidangan utama lainnya.

Yang menjanjikan, para perunding di Bonn merasa bahwa Meksiko bisa mengamankan komitmen kongkret terhadap implementasi Bali Action Plan.“Ini berarti banyak negara setuju mengambil tindakan bertanggungjawab untuk, misalnya, mengelola dan menggunakan keuangan iklim, meningkatkan alih teknologi, membangun ketrampilan dan kemampuan untuk melakukan ini dan menangani adaptasi, terutama di negara-negara paling miskin dan rentan," kata Figueres.

Tapi untuk menjamin porsi panci ini tetap besar, Afrika butuh sebuah strategi yang memadukan, membicarakan, dan menegosiasikannya secara efektif. Para perunding Afrika gagal mempertahankan kesatuan dalam perundingan perubahan iklim di masa lalu. Mwenda dipilih pemerintah Afrika Selatan untuk bekerja melawan kepentingan negara-negara Afrika lainnya."Meski prioritas Afrika telah beradaptasi, karena kelemahan dan kekurangan kapasitas di sebagian besar negara, Afrika Selatan selalu mematahkan barisan dengan negara-negara lain dengan melonggarkan prioritasnya," katanya.

Ini logis, mengingat posisi Afrika Selatan sebagai penghasil emisi karbon dioksida terbesar keduapuluh di dunia, sementara negara-negara Afrika sub-Sahara lainnya hanya berkontribusi empat persen untuk seluruh emisi gas rumah kaca."Afrika Selatan sangat bergantung pada batubara dan butuh cadangan energi untuk menjamin pertumbuhan ekonomi," kata Jean-Christophe Hoste, anggota peneliti Institut Egmont di Belgia.

Kerentanan terhadap dampak perubahan iklim bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lain atau dari satu negara ke negara lain, kata Belynda Petrie, CEO OneWorld Group. Oneworld adalah sebuah perusahaan riset dan konsultasi yang antara lain melaksanakan sebuah program lima tahun untuk mempelajari cara terbaik melindungi mata pencaharian yang rentan terhadap perubahan iklim di Afrika Selatan.

"Beberapa daerah atau negara lebih menekankan pada air ketimbang lainnya, butuh fokus terhadap proyek-proyek adaptasi yang memperkuat infrastuktur penyimpanan air dan manajemen banjir, misalnya," kata Petrie.

Lapar terhadap sesuatu yang berbeda

Proyeksi atas dampak perubahan iklim memprediksikan kerusakan hebat pada produktivitas pertanian di sebuah benua yang penduduknya bergantung pada makanan yang tumbuh untuk kelangsungan hidup mereka. Afrika Selatan tak kebal terhadap hal itu, tapi keberagaman ekonominya tak begitu rentan terhadap krisis pertanian ketimbang Burkina Faso atau Ethiopia.

Keprihatinan terhadap ekonomi yang sangat kuat di Afrika sama seperti negara-negara yang lagi muncul lainnya seperti India dan China, yang ragu-ragu untuk menerima batas eksternal mengenai emisi karena mereka mengejar pertumbuhan industri.

Petrie mengatakan, banyak negara Afrika kurang memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk membuat pengajuan resmi mereka sendiri dalam kerangka kerja UNFCCC, meninggalkan sedikit kecenderungan untuk memimpin. Tapi sebagai hasilnya, kebutuhan Afrika yang berbeda tak cukup dinyatakan dan memunculkan perpecahan dalam negosiasi yang sebenarnya.

Dengan cara, misalnya, dia menawarkan batas waktu Agustus untuk pengajuan dana dari Pendanaan Negara-negara Terbelakang di UNFCCC, (yang, ironisnya, dananya dipakai untuk memperkuat sekretariat perubahan iklim nasional untuk ikut-serta dalam proses PBB, membangun kapasitas untuk mengumpulkan dan menafsirkan data tentang cuaca dan air, menyediakan pelatihan teknik negosiasi, mendukungan kesadaran publik, serta menyiapkan dan melaksanakan program adaptasi nasional).

Banyak negara paling rentan di Afrika punya potensi untuk memenuhi syarat, tapi Petrie menyangka hanya sedikit yang akan berpartisipasi."Yang terjadi, dalam keuangan iklim misalnya, banyak negara mengeluhkan mekanisme pendanaan dan pengaturan kelembagaan yang sulit, yang membatasi akses ke dana. Namun keluhan yang sama ini biasanya tak menggunakan jalan yang terbuka bagi mereka untuk membuat proposal yang akan berkontribusi pada perbaikan masalah yang dikenal luas ini."

Hoste mengatakan, negara-negara Afrika tak akan bisa mencapai –dan mempertahankan posisi yang sama di perundingan perubahan iklim internasional selama ada perbedaan ekonomi pembangunan yang besar di antara mereka."Negara-negara Afrika mendapatkan posisi umum sebelum Kopenhagen. Tapi posisi umum ini runtuh begitu konsesi ekonomi harus dibuat."

Mithika Mwenda dari PACJA lebih optimis. "Para pemangku kepentingan di Afrika sangat menghargai seruan untuk penyatuan posisi, dan saya tak meragukan benua itu akan mendekati Meksiko, sebuah daerah lebih teratur daripada sebelumnya."

Dia merasa bahwa kewaspadaan itu perlu. "Media dan masyarakat sipil harus bekerja keras untuk melacak dan memantau pemerintah dan menekan mereka untuk memastikan bahwa keuntungan jangka pendek tak akan membuat mereka meninggalkan jalan kebersamaan."*(IPS/Pantau).

Siemens Gelar Kompotisi Penulisan Lingkungan

2010-08-25T15:04:00.002+07:00

Foto : Clipart

Jakarta, BERLING-Kabar menarik buat jurnalis yang senang peliputan lingkungan, Siemens meluncurkan Siemens Green Technology Journalism Award 2010.

Program ini merupakan penghargaan pertama kali yang diperuntukan bagi para jurnalis media cetak dan online lingkungan se-ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam.

Kegiatan ini didasari oleh kekhawatiran terhadap dampak perubahan iklim, kehidupan yang keberlanjutan dan pelestarian alam. Bagi pihak Siemens, kondisi itu harus menjadi perhatian semua kalangan termasuk para jurnalis. "Melalui pemberitaan lingkungan yang dilakukan para jurnalis, diharapkan akan tumbuh kesadaran publik akan isu-isu lingkungan. Ini merupakan langkah awal menuju melakukan apa yang dikatakan walking the talk’, seperti yang kita lakukan di Siemens,” Kata Hans Peter Haesslein, Presiden Direktur dan CEO PT. Siemens Indonesia melalui siaran persnya yang diterima BeritaLingkungan.com (24/8).

Sementara Communications Department, Riska Noer Zaitun, Siemens Indonesia menjelaskan, artikel yang dilombakan pada ajang kompetisi ”Siemens Green Technology Journalism Award 2010” harus dipublikasikan dalam periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010.

Ada topik isu yang diperlombakan yaitu efisiensi energi, produktivitas industri, dan isu-isu pembangunan berkelanjutan.

Sebanyak 8 pemenang akan dipilih dari 2 kelompok lomba jurnalis profesional dan jurnalis muda. Kelompok pemenang kategori akan mendapatkan uang tuna, kesempatan untuk menghadiri seminar tentang keberlanjutan lingkungan yang diselenggarakan oleh Technical University of Berlin serta mengunjungi fasilitas riset dan produksi Siemens AG di Jerman (Marwan Azis).

COP Desak Pemulangan Orangutan Dari Thailand

2010-08-05T12:10:00.003+07:00

Foto : Centre for Orangutan Protection (COP).

JAKARTA,GreenPress-Para pegiat konservasi orangutan yang tergabung dalam Centre for Orangutan Protection (COP) hari ini melakukan aksi damai, mendesak pemerintah Thailand untuk memulangkan 11 orangutan yang diselundupkan ke negara mereka 18 bulan yang lalu.

Aksi COP kali ini berlangsung di depan Kedubes Thailand, Jln Imam Bonjol No 78 Jakarta Pusat yang dimulai sekitar pukul 09.00 dan berakhir 10.00 WIB (5/7).

Menurut, Juru bicara COP, Ali Daud, 18 bulan adalah waktu yang terlalu lama bagi orangutan untuk ditelantarkan begitu saja oleh Pemerintah Thailand. ”Tidak ada alasan untuk penundaan dan kami ingin orangutan - orangutan itu kembali ke Indonesia – sekarang,”ujarnya.

11 orangutan tersebut merupakan korban dari perdagangan satwa liar illegal. Mereka direnggut dari tubuh ibunya yang telah dibunuh pada awal 2009 dan kemudian diselundupkan oleh mafia. Diperkirakan 1000 orangutan diperdagangkan dengan cara ini setiap tahunnya. Pada tahun 2006, sebagai hasil dari suatu kampanye internasional, 48 orangutan selundupan berhasil dikembalikan dari Thailand.

Akibat penyuludupan orangutan lanjut Ali, Indonesia telah kehilangan begitu banyak orangutan dalam tahun - tahun belakangan ini. ”Penting untuk membawa kembali mereka pulang, merehabilitasinya dan memulihkan populasi di alam. Orangutan adalah National Treasure Indonesia dan kami tidak bisa kehilangan mereka, apalagi memberikannya kepada Thailand seperti yang disarankan Menteri Kehutanan,”tandasnya.

Di atas kertas, Orangutan dilindungi oleh Undang - Undang di Indonesia. Namun pada kenyataanya, dalam 25 tahun terakhir ini diperkirakan 75.000 orangutan telah terbunuh tanpa ada satupun yang dihukum.

Direktur Nature Alert, Sean Whyte menambahkan, sulit membayangkan Kalimantan tanpa orangutan, tapi inilah yang terjadi. ”Kami menyaksikan pemusnahan dari kerabat dekat manusia yang melibatkan pemerintah Indonesia. Ini membuat janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelamatkan hutan dan orangutan menjadi janji kosong belaka,”ujarnya. (Marwan Azis).

Jurnalis Lingkungan Itu Telah Berpulang

2010-07-26T17:42:00.001+07:00

Syaifullah disela-sela liputan di Kalimatan. Foto : Dok Donny Sophandi

Innalillahi wainailaihi rojiun, pers Indonesia kembali berduka, Muhammad Syaifullah meninggal dunia pada hari Senin (26/7/2010) di kediamannya di Komplek Balikpapan Baru Jalan Mediterania, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Dari laporan Tribun Kaltim, jenazah ditemukan di depan televisi dengan mulut berbusa. Muntahan darah juga terlihat di sudut bibir jenazah.

Istri Syaifullah yang berada di Banjarmasin mengaku tak bisa menghubugi Syaifullah yang berada di Balikpapan sejak Sabtu silam. Begitu pula dengan sejumlah rekan wartawan Syaifullah di Kalimantan yang beberapa hari terakhir tak melihat Syaifullah.

“Sang istri kemudian menelepon rekan wartawan. “Tolong cek keberadaan suami saya, biasanya kalau tugas luar kota selalu memberi kabar”,” ujar seorang wartawan menirukan permintaan istri.

Karena curiga, sejumlah wartawan dan polisi kemudian datang mengecek. Mereka kemudian menemukan Syaifullah telah meningal dunia dengan posisi di depan televisi yang mati, bersarung, dengan tangan memegang remote televisi.

Sejumlah obat sakit kepala berupa tablet dan sirup ditemukan di meja tak jauh dari jenazah ditemukan. Saat ini polisi tengah melakukan olah TKP dan memasang garis polisi.”Untuk otopsi, polisi masih menunggu persetujuan keluarga. Sang istri tengah menuju ke Balikpapan dari Banjarmasin,” lanjut kerabat wartawan Syaifullah.

Menurut pengakuan sejumlah aktivis lingkungan di Kalimatan, Syaifullah atau biasa disapa Ful, dikenal sebagai wartawan yang bersemangat, rajin, dan peduli pada lingkungan.”Banyak tulisannya yang berisi keprihatinan tentang kerusakan alam di Kalimantan bersama-sama rekan-rekan WALHI dan JATAM,”tulis salah seorang aktivis lingkungan berdomisili Kalimatan, Dwitho Frasetiandy dalam facebook pribadinya.

Sejumlah kabar merebak dibalik kematian misterius Muhammad Syaifullah. Ada dugaan ia keracunan. Kabar lain yang beredar menyebutkan, kematian Syaifullah terkait pemberitaannya soal kejanggalan dalam bisnis batu bara di Kalimantan.

Berita duka ini mengejutkan banyak kalangan terutama kalangan jurnalis dan aktivis lingkungan selama ini menjadi sahabat almarhum. ”Benar-benar mengejutkan begitu dapet sms dari rumah, kalau memang benar bang iful ada indikasi dibunuh terutama terkait dengan tulisan-tulisan beliau tentang tambang di kalimantan, hal ini justru semakin membuat kita harus semakin berani mengungkap bobroknya tambang di kalimantan,”tulis Dwitho dalam situs jejaring sosial.

Berdasarkan catatan KCM, Almarhum bergabung ke Kompas tahun 1996 dan diangkat sebagai wartawan tetap 1 Desember 1999. M Syaifullah meninggalkan satu istri Isnainijah Sri Rohmani yang dinikahi 23 Februari 1997 dan dikarunia dua anak, Nadhila Amajida (lahir 1998) dan Najmi Izzah Sabrina (lahir 2004).

Selama menjadi wartawan Kompas, Ful banyak bertugas di wilayah Kalimantan, mulai dari Samarinda, kemudian ke Pontianak, Banjarmasin, dan terakhir dipercaya menjadi Kepala Biro wilayah Kalimantan dan tinggal di Balikpapan.

Putra kelahiran Kandangan, Hulu Sungai Selatan, Kalsel 4 Agustus 1967 itu merupakan lulusan Universitas Negeri Surakarta, Fakultas Ilmu Komunikasi. Kini jurnalis yang care persoalan lingkungan telah pergi untuk selamanya.

Selamat jalan kawan, perjuanganmu akan kami lanjutkan…….
(Marwan Azis).

Greenpeace Blokade Kapal di Teluk Binjai

2010-07-15T22:41:00.003+07:00

Aksi blokade kapal yang dilakukan aktivis Greenpeace,foto: Modeerf Tserof/Greenpeace

Pekanbaru,GreenPress-Aktivis Greenpeace kembali memblokade kapal tongkang Teluk Binjai, Pelalawan, Provinsi Riau, yang mengangkut ribuan meter kubik kayu yang berasal dari hutan alam di Semenanjung Kampar.

Mereka membentangkan spanduk bertuliskan “APRIL Hentikan Merusak Masa Depan Kami” dan mendesak perusahaan pulp and paper raksasa APRIL serta Pemerintah Indonesia untuk menghentikan perusakan hutan.

Dalam aksinya 25 aktivis berusaha menghentikan kegiatan muat tongkang kayu dari hutan alam lahan gambut semenanjung Kampar yang kaya karbon Kampar, yang akan dibawa ke Pabrik bubur kertas milik APRIL di Pangkalan Kerinci (15/7). Ini adalah aksi kedua aktivis Greenpeace untuk menghentikan APRIL merusak hutan alam di Kampar.

Setelah aksi Greenpeace pada Oktober 2009 lalu. Menteri Kehutanan sempat memerintahkan penghentian sementara penebangan hutan yang dilakukan olehAPRIL. Perintah penghentian sementara ini juga diucapkan Menteri saat berkunjung dan bertemu masyarakat Desa Teluk Meranti.

Namun belakangan Kementerian Kehutanan malah mengeluarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang mengizinkan perusahaan merusak 22 ribu hektar hutan di Semenanjung Kampar." ini bertolak belakang dengan komitmen menteri kehutanan,”kata Zulfahmi, Juru kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara melalui siaran persnya.

Berbekal RKT ini lanjut Zulfahmi, APRIL telah kembali beroperasi menghancurkan hutan Kampar, meski masyarakat lokal dari Teluk Meranti dan Teluk Binjai masih menentang operasi ini. “Operasi APRIL dan APP menyebabkan kehancuran besar-besaran hutan kita dan menghancurkan sumber penghidupan ribuan masyarakat setempat yang menggantungkan hidupnya pada hutan, keanekaragaman hayati serta memperparah emisi karbon yang yang di hasilkan Indonesia,”terangnya.

Menurut Zulfahmi, pemerintah seharusnya mendukung masyarakat yang telah berinisiatif untuk merestorasi lahan gambut demi mengatasi perubahan iklim. Ini adalah kesempatan bagi pemerintah untuk memilih antara menyelamatkan warisan berharga lingkungan bagi generasi mendatang Indonesia dan kepentingan perusahaan-perusahaan pulp and paper raksasa yang tamak. (Marwan Azis).