Catatan PKB HABRIAH

Pemerintah Didesak Revisi Usia Menikah Bagi Wanita, DPR: Dasar Nikah Bukan Usia

2015-06-23T19:29:00.000-07:00

CATATAN HABRIAH, Jakarta - Komisi VIII DPR mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak judical review (JR) atas Undang-Undang (UU) No.1/1974 tentang perkawinan agar batasan minimal usia menikah bagi perempuan 16 tahun dihapuskan dan diganti menjadi 18 tahun.

Sebab, batasan usia dalam UU tersebut masih relevan yang membuat pihaknya belum perlu merevisi UU Perkawinan dalam waktu dekat untuk menaikkan batasan minimal usia menikah bagi perempuan 16 tahun menjadi 18 tahun.

Sebelumnya Koalisi Indonesia untuk Penghentian Perkawinan Anak (Koalisi 18+) atas keputusan MK tersebut agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong DPR mempercepat revisi UU Perkawinan terutama Pasal 7 ayat (1) dan (2) soal batasan usia menikah bagi perempuan yang mereka nilai telah melegitimasi praktek perkawinan anak di Indonesia.

Menanggapi Itu, anggota Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa, mengatakan, RUU Ketahanan Keluarga dan revisi UU Perkawinan masuk dalam Prolegnas 2014-2019. Namun, ada perbedaan antara UU Perkawinan dengan UU Perlindungan Anak (PA) dalam penetapan usia nikah.

Dalam UU PA diatur batasannya 18 tahun dan orangtua/pengasuh dilarang mendorong anak untuk menikah di bawah usia tersebut.

Disatu sisi, dia berpandangan pada dasarnya menikah bukan sekedar usia saja. Melainkan model pengasuhan orangtua terhadap kematangan tumbuh kembang anak sehingga pada saat memasuki usia perkawinan anak sudah matang secara kepribadian dan mentalnya.

"Bukan semata-mata fisiknya. Karena dia (perempuan) akan membangun sebuah keluarga yang akan jadi cikal bakal masyatakat dan generasi masa depan," kata Ledia, saat dihubungi di Jakarta, Minggu (21/6/2015).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengungkapkan, proses tumbuh kembang anak di Indonesia tidak terdukung oleh pengasuhan dalam keluarga, pendidikan di sekolah dan tak lepas dari pengaruh media.

"Itulah sebabnya banyak terjadi perilaku seks bebas di kalangan anak yang pada akhirnya mendorong terjadinya pernikahan di usia dini," ungkapnya.

Menurutnya, penyelesaian masalah ini harus tuntas serta membangun sistem ketahanan keluarga yang melindungi segenap anggota keluarga untuk optimalisasi potensinya.

"Tentu penyelesaiannya harus ke arah penyelesaian sistem, bukan hanya merespon kasus," katanya. (HanTer)

MK dan Pernikahan Dini

2015-06-23T19:28:00.000-07:00

Keputusan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi Undang-Undang Perkawinan terkait dengan pasal yang membolehkan pernikahan perempuan usia muda sungguh disesalkan. Sikap Mahkamah yang menyarankan agar revisi aturan tersebut melalui DPR sama saja dengan melempar "bola panas" ke Senayan.

Putusan tersebut diketuk pada Kamis pekan lalu. Menurut Mahkamah, tiada jaminan peningkatan batas usia kawin perempuan dari 16 menjadi 18 tahun akan mengurangi angka perceraian, menanggulangi masalah kesehatan, atau menekan masalah sosial lain.

Permohonan uji materi terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 diajukan sejumlah lembaga swadaya masyarakat, seperti Yayasan Kesehatan Perempuan, Masyarakat untuk Keadilan Gender, dan Koalisi Perempuan Indonesia. Mereka menyoal Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan yang mengizinkan pernikahan perempuan usia 16 tahun.

Menikahi perempuan berusia dini sesungguhnya perbuatan keji. Ini artinya sama dengan merampas hak mereka sebagai anak. UU Perlindungan Anak mengkategorikan mereka yang berusia di bawah 18 tahun sebagai anak. Dan, sebagai anak, mereka memiliki sejumlah hak, antara lain mendapat pendidikan minimal 12 tahun seperti diprogramkan pemerintah.

Data-data yang disodorkan pemohon memang membuat kita prihatin. Indonesia, misalnya, merupakan negara dengan persentase pernikahan usia muda tinggi di dunia, yakni ranking ke-37, atau tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Ibu Indonesia pada 2012 menunjukkan sekitar 10 persen atau 6.927 remaja usia 15-19 tahun pernah melahirkan atau tengah hamil anak pertama.

Kehamilan remaja perempuan juga rentan terhadap berbagai risiko karena, secara fisik, mental, sosial, ataupun ekonomi, mereka belum siap. Beban psikologis makin bertambah jika kehamilan terjadi di luar nikah. Risiko kehamilan dan melahirkan pada usia dini merupakan salah satu penyumbang angka kematian ibu yang tergolong tinggi di Indonesia, yakni 359 per 100 ribu kelahiran hidup. Adapun angka kematian bayi 32 per 1.000 kelahiran hidup.

Mahkamah seharusnya memperhatikan argumen dari aspek kesehatan yang diusung para pemohon itu. Berdasarkan UU Perlindungan Anak yang menyatakan mereka yang berusia 18 tahun ke bawah masuk kategori anak MK bisa menerima dalih pemohon, menaikkan usia minimal perempuan boleh menikah menjadi 18 tahun.

Penolakan kelompok agamis yang khawatir larangan menikah dini bisa menyebabkan perzinaan rasanya juga berlebihan. Pernikahan dini bukan solusi mencegah perzinaan. Yang terjadi kini, banyak pria, karena UU Perkawinan membolehkannya, menikahi perempuan usia muda semata demi syahwat. Dan di sini, sekali lagi, yang menjadi korban adalah perempuan.

Kita menyayangkan sikap Mahkamah, yang seolah-olah menutup mata atas segala akibat negatif Pasal 7 UU Perkawinan ini terhadap perempuan.

Kemunculan Vasalgel Bisa Bangkrutkan Industri Kondom

2015-06-23T19:27:00.000-07:00

CATATAN HABRIAH - Vasalgel adalah Obat pengganti alat kontrasepsi yang dirancang untuk kaum pria. Rencananya vaselgel, akan dijual bebas tiga tahun lagi, atau sekitar 2018. Kontrasepsi paling mutakhir inipun diramal akan membuat industri kondom bangkrut.

Penyebabnya, pil ini memang menggantikan fungsi kondom. Kaum pria tak perlu lagi menggunakan kondom saat bercinta, dan kontrasepsi ini akan menjaga agar pasangan tidak hamil.,

Obat kontrasepsi pria yang akan menjadi pertama di dunia ini dikembangkan oleh The Parsemus Foundation, sebuah yayasan yang mengklaim bersifat nirlaba, atau tidak mencari keuntungan.

Pihak The Parsemus mengklaim, telah sukses mencoba kontrasepsi ini ke hewan, dan akan melakukan ujicoba ke manusia pada tahun depan, demikian dilansir oleh The Daily Mail, pada 20 Juni 2015.

Mereka juga akan segera mendaftarkan obat ini ke Lembaga Makanan dan Obat Amerika Serikat, agar bisa segera dijual bebas.

Bagaimana cara kerja obat ini?

Obat ini sebetulnya bukan berisi zat farmasi yang akan 'membunuh' kandungan sperma. Tapi, obat ini merupakan injeksi cairan gel, sehingga begitu disuntikkan, gel itu akan bercampur dengan sperma seorang pria, lalu bereaksi sehingga bisa memblok jalur keluar sperma.

Masalahnya, menyuntikkan sekali saja, maka gel ini bisa berfungsi hingga sepuluh tahun. Kontrasepsi ini memang tidak dirancang untuk para penggemar seks bebas yang memakai kontrasepsi berkonsep pakai-lepas-buang seperti kondom, tapi buat kaum suami yang ingin mengendalikan jumlah anak.

Sejauh ini, obat kontrsasepsi pria lain juga belum ada yang dijual bebas, dan masih dalam tahap pengembangan. Salah satunya adalah pil herbal Gendarussa, yang diklaim bisa membuat sperma loyo sehingga tak bisa menghamili. (PELITARIAU.COM)

Ramadhan dan Gerakan Posdaya Berdoa

2015-06-22T17:44:00.001-07:00

Sesuai kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan tahunan Yayasan Damandiri, pada posdaya terpilih di semua daerah diadakan pendataan untuk membantu membuat roadmap bagi keluarga prasejahtera menuju kepada keadaan yang lebih sejahtera. Pada bulan Maret, seluruh posdaya yang dipilih dari setiap wilayah koordinator di seluruh Indonesia dilatih untuk melakukan pendataan dari seluruh keluarga yang tergabung dalam setiap posdaya.

Pelatihan dan pendataan itu telah selesai dilaksanakan bulan Maret dan mulai April setiap posdaya dianjurkan mengadakan intervensi untuk membantu keluarga prasejahtera menapak menuju keadaan yang lebih baik, menjadi keluarga sejahtera I atau lebih.

Mulai awal Ramadhan, kegiatan intervensi dukungan itu dimulai dengan mengajak seluruh anggota posdaya, utamanya yang beragama Islam, untuk menjadikan bulan suci ini sebagai gerakan ‘Posdaya Berdoa’,

Diawali dengan doa itu, secara mandiri gerakan segera dimulai. Di beberapa daerah para pejabat setempat, karena mengetahui masih banyak desa yang jumlah keluarga prasejahteranya tinggi, ikut memberikan dukungan terhadap usaha intervensi tersebut. Ada yang secara langsung memberikan dukungan dan ada yang memberikan stimulan agar dukungan dari berbagai kalangan berlangsung dengan baik.

Salah satu daerah yang mengambil prakarsa besar-besaran itu adalah Kota Metro, Lampung. Walikota yang gesit segera menggelar Gebyar Posdaya untuk merangsang perhatian seluruh penduduk kepada posdaya yang ada. Gebyar itu dibuka dengan mengadakan Senam Keluarga Indonesia yang diikuti oleh seluruh anggota keluarga yang tergabung dalam posdaya. Anggota keluarga tua muda diajak bersenam bersama sebagai awal dari ajakan untuk hidup sehat dan sejahtera. Malalui senam setiap keluarga mengontrol apakah anggotanya sehat atau sakit. Kalau sehat dianjurkan agar tetap memelihara kesehatannya dan kalau sakit agar segera berobat ke puskesmas atau rujukannya.

Gebyar Posdaya di Kota Metro, Lampung itu merupakan perpaduan untuk mengecek apakah setiap posdaya di Kota Metro bisa melaksanakan upaya pemberdayaan keluarga prasejahtera anggotanya. Apabila ternyata anggota sudah bisa melakukan pemberdayaan untuk warganya yang kurang mampu, dengan demikian pemerintah bisa membantu keluarga di posdaya lainnya. Dengan demikian dana terbatas yang ada pada pemerintah dapat ditingkatkan efektivitas dan efisiensinya untuk disebarluaskan kepada keluarga lainnya.

Kabupaten lain yang siap dengan tindak lanjut pendataan dan pemetaan itu adalah Kabupaten Bekasi. Segera setelah dilakukan pendataan maka kabupaten Bekasi membentuk tim bersama untuk memikirkan bagaimana menangani kasus keluarga prasejahtera yang masih banyak di berbagai posdaya. Tim itu dibentuk dengan keanggotaan antar berbagai instansi dan kelompok masyarakat swasta yang dianggap peduli terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga. Tim itu kemudian merumuskan langkah-langkah yang bisa diangkat bersama untuk menolong dan mendampingi keluarga prasejahtera mengikuti suatu roadmap menuju kepada keluarga yang lebih sejahtera.

Proses pembentukan tim seperti di Bekasi itu dilakukan juga oleh beberapa kabupaten lainnya. Dengan cara yang sama beberapa perguruan tinggi juga melakukan pembentukan satuan tugas dalam lingkup KKN Tematik Posdaya dengan menugasi mereka secara khusus mengadakan pengamatan terhadap keluarga prasejahtera dan mencari terobosan agar mereka dapat dibantu dengan pemberdayaan sederhana agar keluarga tertinggal melenggang maju lebih tinggi.

Program dan kegiatan intervensi atau bantuan itu sifatnya sangat sederhana karena yang menjadi sasarannya adalah keluarga prasejahtera yang umumnya belum biasa melakukan kegiatan ekonomi produktif. Mereka umumnya bekerja sebagai buruh tidak tetap atau belum pernah memiliki usaha pribadi yang harus dilakukan dengan disiplin tinggi. Mereka perlu belajar untuk tidak mempergunakan modal untuk konsumsi dan memisahkan modal dari penggunaan untuk keperluan pribadi menyambung hidup sehari-hari. Oleh karena itu, jenis dukungannya juga sangat sederhana dan tidak memerlukan pembiayaan besar. Tetapi, memerlukan pendampingan yang berkelanjutan yang dengan sabar memberi semangat kepada setiap keluarga yang sedang dikembangkan.

Di samping upaya yang digelar di banyak posdaya di seluruh Indonesia, beberja sama dengan beberapa peruguran tinggi di daerah Malang, seperti Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki), Universitas Merdeka Malang dan Badan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, Yayasan Damandiri dan Universitas Trilogi di Jakarta, mengembangkan sistem Surveylan dengan teknologi komputer dan hand phone biasa guna memonitor perkembangan posdaya dan anggotanya. Sistem ini diambil dari pengalaman Badan Keluarga Berencana Kabupaten Malang yang mengakses para ibu berisiko tinggi untuk mendapatkan dukungan KB agar tidak melahirkan dan meninggal dunia karena terlalu banyak anak karena resikonya tinggi.

Program Surveylan yang dikembangkan di Malang itu sedang diuji coba di Malang melalui posdaya yang dikembangkan di pedesaan dan juga posdaya yang dikembangkan dalam lingkungan masjid. Hasil uji coba ini secara teliti dipelajari apakah sistem ini bisa membantu untuk mengetahui apakah peta keluarga dapat dijadikan basis untuk membantu menilai dan mengikuti perkembangan keluarga prasejahtera dengan intervensi dan dukungan pembangunan untuk mengangkat keluarga prasejahtera menjadi keluarga sejahtera. ***

Penulis adalah Ketua Umum DNIKS.

Bupati Sergai Berikan Penghargaan BBGRM - HKG PKK

2015-06-22T17:39:00.000-07:00

CATATAN HABRIAH, Serdang Bedagai -- Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Soekirman memberikan penghargaan kepada para pemenang pelaksana pada Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XII dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-43 tingkat Kabupaten yang dipusatkan di lapangan Bola Kaki Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah, Kamis (11/6).

Dalam sambutannya Bupati Sergai Ir. H. Soekirman mengatakan bahwa penyelenggaraan BBGRM dan HKG merefleksikan kembali semangat budaya gotong royong masa ini yang semakin memudar ditengah kehidupan masyarakat. Padahal makna gotong royong itu sebagian besar mencerminkan karakter budaya bangsa Indonesia yang saling tolong-menolong dan mempersatukan dalam kebersamaan.

Dengan kebersamaan gotong-royong juga akan muncul budi pekerti dalam pergaulan masyarakat yang semakin mendidik sehingga akan terbangun etika dan tata krama yang baik, maupun rasa kepedulian. Oleh karena itu semangat gotong royong harus terus digelorakan dan dipupuk khususnya bagi generasi muda agar jangan sampai luntur dari kehidupan kita.

Pada kesempatan ini Bupati Sergai mengucapkan terimakasih kepada para kader penggerak PKK yang mampu memposisikan dirinya sebagai mitra kerja pemerintah dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Salah satunya telah mensukseskan program Keluarga Berencana (KB), posyandu, kesehatan ibu dan anak serta PAUD.

Lebih lanjut Bupati Sergai Ir. H. Soekirman memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh masyarakat kabupaten ini yang sangat perhatian dan peduli terhadap pembangunan dengan swadayanya secara berkesinambungan saling bantu membantu dalam perkembangan dan kemajuan Tanah Bertuah Negeri Beradat ini. "Saya yakin dan percaya bahwa dengan semangat kegotongroyongan beban seberat apapun dan rintangan setinggi apapun dapat teratasi dengan mudah," pungkas Bupati Sergai Ir. H. Soekirman.

Turut hadir Kepala Bapemas dan Pemdes Provsu Drs. Amran Utheh Pane, MAP, perwakilan FKPD Sergai, Ketua TP PKK Ny. Hj. Marliah Soekirman, Ketua GOPTKI Ny. Sri S Syahrianto, Ketua DWP Hj. Imas Haris Fadillah, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, para Kepala SKPD, Camat dan Kades/Lurah se-Sergai, Ketua TP PKK Kecamatan dan Desa, BPD, LKMD, Karang Taruna, Lembaga Kemasyarakatan, Paguyuban Temu Kangen Bedah Budaya, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan para undangan.

Pada kesempatan yang sama Kepala Bapemas dan Pemdes Provsu Drs. Amran Utheh Pane, MAP memberikan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai upaya penguatan integritas sosial untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dengan tercipta keswadaya untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan. BBGRM dan HKG bukan hanya sekedar kerja rutin namun lebih kepada modal sosial (social capitality) dan akselerasi untuk menggelorakan kerjasama dengan mlibatkan PKK disetiap tingkatan sebagai spirit (energi) menjadi keluarga yang cerdas, sejahtera, tangguh dan memiliki daya saing menghadapi tantangan global yang penuh kompetitif, ujar Amran Utheh.

Ketua TP PKK Sergai Ny. Hj. Marliah Soekirman dalam sambutannya menjelaskan peringatan HKG yang diintegrasikan dengan BBGRM, memberikan semangat kebersamaan kegotongroyongan sebagai perwujudan masyarakat yang kokoh dalam melestarikan budaya peduli membangun masa depan bangsa. PKK dengan 10 program pokoknya mempunyai peranan yang sangat besar mendukung pemerintah dalam mensejahterakan keluarga melalui gerakan PKK.

Sebelumnya Kepala BPMPD H. Karno Siregar SH, MAP melaporkan tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam penguatan integritas sosial menuju keluarga sehat sejahtera. Disamping itu untuk meningkatkan persatuan serta kesatuan dengan merasa memiliki dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan maupun hasil pembangunan.

Kegiatan yang mengambil tema "Dengan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XII dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-43, Kita Gelorakan Kerja Gotong Royong Menuju Kemandirian dan Kesejahteraan" dimeriahkan dengan penyerahan peralatan gotong royong dan pemberian bibit tanaman pohon mahoni, sengon, jengkol untuk 17 kecamatan se-Sergai serta penyerahan hadiah bagi para pemenang lomba memeriahkan HKG PKK.(KabarIndonesia )

Teks Foto: Bupati Sergai Ir. H. Soekirman didampingi Kepala BPMPD menyerahkan alat-alat gotong royong kepada 17 Camat se-Sergai pada acara Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XII dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-43 tingkat Kabupaten yang dipusatkan di lapangan Bola Kaki Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah.

BKKBN-Damandiri Kembangkan Pembangunan Keluarga

2015-06-22T17:38:00.001-07:00

CATATAN HABRIAH, JAKARTA – Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sepakat menjalin kerja sama dengan Yayasan Dana Kesejahteraan Mandiri (Damandiri) dalam pembangunan keluarga, yang akan dilakukan secara holistik dan terintegrasi di seluruh Indonesia.

Kesepakatan itu ditandatangani bersama Kepala BKKBN, Surya Chandra Surapaty dan Ketua Yayasan Damandiri Prof Haryono Suyono, di kantor BKKBN Pusat Jakarta, akhir pekan lalu.

Surya Chandra mengemukakan, jalinan kerja sama dengan Yayasan Damandiri perlu dilakukan, mengingat Prof Haryono berhasil mengembangkan program Keluarga Berencana (KB) di era Orde Baru. “Program yang bagus itu harus kita kembangkan lagi, agar masyarakat memahami kebaikan dari program KB,” tutur Surya Chandra.

Untuk itu, mantan anggota Komisi IX DPR RI mengajak seluruh komponen bangsa, termasuk para politisi, dan tokoh masyarakat agar bersinergi mengoptimalkan program BKKBN. Sebelumnya, Surya Chandra bersama Haryono menghadiri kegiatan TNI Manunggal KB dan Kesehatan di Yogyakarta.

“Jadi BKKBN dengan program KB dan pembangunan keluarga sesuai dengan Undang-Undang (UU) No 52 Tahun 2009. Tugas BKKBN akan terasa berat jika tidak melibatkan komponen masyarakat,” katanya.

Kemitraan dengan berbagai pihak, baik pemerintah dan swasta, tokoh agama, termasuk tokoh masyarakat seperti Haryono Suyono yang pakar akan masalah kependudukan, KB maupun pembangunan keluarga itu sangat penting dalam mengembalikan performa BKKBN sebagai institusi yang menangani program kependudukan.

Sebagai Kepala BKKBN yang baru, selain mengemban tugas berat BKKBN, ia juga harus sesegera mungkin menjalankan tugasnya membenahi internal BKKBN. Dua tugas dan tanggungjawab itu harus dilakukan mantan pengamat yang dulu rajin mengkritik dan mengkritisi institusi yang saat ini justru harus dipimpinnya.

“Waktu jadi pengamat, saya banyak mengkritik lembaga BKKBN. Begitupun saat menjadi anggota DPR. Tetapi ketika Negara memberi saya amanah untuk memimpin lembaga ini rasanya terasa berat jika saya lakukan sendirian,” ucap pria kelahiran Palembang, 23 Juni 1951.

Haryono Suyono sebagai orang yang konsisten memberikan perhatian pada KB dan pembangunan keluarga, siap mendukung dan membantu program BKKBN.

“Selain turun ke desa maupun pesisir, BKKBN perlu bermitra dengan Kementrian Desa dan Transmigrasi, Kementrian Koordinator Kemaritiman dan Kementrian Perikanan dan Kelautan dan Kementrian Tenaga Kerja, dan sebagainya. Sehingga urusan kependudukan ini menjadi pekerjaan bersama,” katanya. (SK)

Ibu – Ibu Kader Posyandu Faktor Penting Keberhasilan Program Keluarga Berencana

2015-06-22T17:31:00.002-07:00

CATATAN HABRIAH – Ibu–ibu kader posyandu merupakan faktor penting keberhasilan program keluarga berencana (KB). Hal ini dikemukakan Djoni Rolindrawan, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kota Bogor dan Cianjur dalam acara sosialisasi program keluarga berencana yang diselenggarakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat di Bogor, Sabtu (20/6/2015).

Djoni Rolindrawan mengemukakan, sukses program keluarga berencana memang memerlukan media sosialisasi, baik media elektronik, cetak, online dan lainnya. Tetapi, katanya, kader-kader posyandu yang ada di setiap kelurahan sangat efektif dalam menginformasikan guna meningkatkan kesertaan KB menuju keluarga berkualitas.

Djoni meyakini, melalui ibu-ibu kader posyandu, program BKKBN bisa tercapai, karena ibu-ibu lebih cepat dan bisa diterima oleh generasi muda. “Apalagi masyarakat sebenarnya sudah mengetahui dan sadar arti penting program KB, "papar Djoni. (BOGOR-KITA.com)

BKKBN : PLKB Jadi Incaran PNS

2015-06-21T20:15:00.002-07:00

CATATAN HABRIAH, NTB -- Implementasi atas sosialisasi UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam melakukan pengendalian pertumbuhan penduduk dan pengelolaan keluarga berencana, maka dilakukan perekrutan dan penempatan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang memiliki kriteria dana syarat sudah ditetapkan, seusuai dengan standar operasional sehingga tidak lagi melakukan pelatihan yang menghabiskan anggaran berkali-kali.

Adapun persyaratan yang dikedepankan tersebut diantaranya sudah mememiliki SK Fungsional dan sudah mengikuti latihan dasar keluarga berencana. Kedua pra syarat tersebut sudah mengantongi kategori yang akan mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat tanpa diarahkan kendati dalam penempatan nantinya dibandingkan jumlah wacana belum sebanding dengan jumlah desa yang tersebar se-NTB .

Jumlah penempatan tenaga PLKB, idealnya 1 desa satu PLKB dengan jumlah desa se- NTB 1.140, tetapi tenaga yang dimiliki saat ini berjumlah 401 Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sementara tenaga yang dari honorer lepas ( tenaga sukarela ) non PNS 445 orang sehingga berjumlah 846 orang yang siap diterjunkan , padahal persyaratan yang dilengkapi harus dari PNS sehingga kurang memungkinkan bagi yang non PNS,.

Adapun pengelolaan tenaga PLKB tersebut dilaksanaakan pihak pusat baik terhadap gaji maupun tunjangan diberikan melalui pusat.. Daerah hanya melakukan pengelolaan pada pengerjaan dan penempatan sehingga antusiasme para PNS ingin bergabung dan terlibat langsung sebagai tenaga PLKB cukup banyak.

Keberadaan tenaga PLKB tersebut memberikan ruang prestasi yang gemilang, pasalnya dalam pelaksana tugas nantinya untuk tenaga fungsional bersama-sama berlomba sesuai denga kredit point yang diberikan sehingga kenyamanan dalam melakukan penkerjaan berdasarkan penilaian prestasi bukan berdasarkan kedekatan semata. Jadi pada 1 januari 2017 mendatang secara serentak akan di-lounching-kan sehingga sebelum tanggal tersebut pihak BKKBN berupaya melakukan seleksi yang tepat sesuai kebutuhan masyarakat nantinya. (hariandialog.com)

Pernikahan Dini Memicu Masalah

2015-06-21T20:15:00.001-07:00

CATATAN HABRIAH, JAKARTA — Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mencantumkan batas usia minimal perkawinan perempuan 16 tahun saatnya direvisi karena merugikan dan berdampak luas. Mahkamah Konstitusi mendorong revisi dilakukan lewat DPR.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengungkapkan, Jumat (19/6), pihaknya tidak bisa menetapkan batas usia kawin menjadi 18 tahun. Perubahan itu lebih tepat dilakukan melalui legislative review atau merevisi UU No 1/1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).

Seperti diwartakan, Kamis, MK menolak permohonan yang diajukan Yayasan Pemantau Hak Anak, Koalisi Perempuan Indonesia, dan sejumlah pribadi yang peduli pada hak perempuan. Mereka meminta MK menguji Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan, khususnya terkait batas usia perkawinan 16 tahun. MK diminta membatalkan batas usia itu dan menetapkan batas baru menjadi 18 tahun.

Menurut Arief, batas usia kawin untuk perempuan bukanlah permasalahan konstitusionalitas. Penentuan angka 16 tahun ataupun 18 tahun sebenarnya merupakan kebijakan hukum yang terbuka bagi pembentuk undang- undang.

Arief berpandangan, permohonan itu lebih tepat diusulkan kepada presiden atau DPR selaku pemegang kuasa pembentukan undang-undang.

”Misalnya, MK menentukan usia kawin yang konstitusional 18 tahun, maka selamanya di Indonesia usia kawin 18 tahun. Tidak bisa diutak- atik lagi,” ujarnya.

Koalisi 18+ atau Koalisi Indonesia untuk Penghentian Perkawinan Anak mengkritik sikap delapan hakim konstitusi yang menolak permohonan uji materi atas UU Perkawinan dengan alasan ketentuan itu merupakan open legal policy. Seperti diketahui, putusan MK tidak bulat. Satu hakim konstitusi, Maria Farida Indrati, mengajukan pendapat berbeda.

Supriyadi Widodo Eddyono dari Koalisi 18+ mengatakan, putusan itu tidak konsisten dengan putusan sebelumnya terkait pengujian UU Pengadilan Anak tahun 2010. Ketika itu, MK dapat mengubah batas bawah usia anak bisa dikenai pidana dari 8 tahun menjadi 12 tahun. Dalam putusan itu, MK menilai perlu penetapan batas umur guna melindungi hak konstitusional anak.

Guru Besar Hukum dan Masyarakat Universitas Diponegoro Suteki berpendapat, sudah waktunya Pasal 7 UU Perkawinan direvisi. Pasal itu bertentangan, antara lain, dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta pasal-pasal lain dalam UU Perkawinan yang menyatakan perkawinan harus dilakukan oleh sepasang calon mempelai yang matang jiwa, raga, dan rohani.

Menurut dia, ketika UU Perkawinan dibuat pada 1974, masyarakat Indonesia masih menargetkan anak untuk bekerja. Anak sudah dianggap matang pada usia 16 tahun karena sudah mengalami pubertas. Akan tetapi, zaman sekarang, standar usia itu tak relevan karena terbukti secara psikologis remaja belum bisa berpikir jernih dan mengambil keputusan bertanggung jawab.

”Sebuah hukum yang baik harus bersifat progresif, yakni disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan sosial masyarakat,” ujar Suteki.

Dampak luas

Upaya menaikkan batas usia minimal perkawinan perempuan diharapkan melindungi anak perempuan dari pernikahan dini. Pernikahan usia dini dapat ”mencerabut” hak pendidikan dan hak kesehatan reproduksi perempuan. Pernikahan dini juga berdampak buruk bagi pembangunan sumber daya manusia dan memunculkan masalah kependudukan.

Berdasarkan data penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia tahun 2015, terungkap angka perkawinan dini di Indonesia peringkat kedua teratas di kawasan Asia Tenggara. Sekitar 2 juta dari 7,3 perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah itu diperkirakan naik menjadi 3 juta orang pada 2030.

Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Budi Wahyuni, menjabarkan, dari kasus-kasus yang ia tangani, umumnya orangtua menganggap anak bisa melanjutkan pendidikan setelah menikah dengan mengikuti Kejar Paket A, B, dan C.

”Kenyataannya, anak yang menikah sudah terlalu lelah karena dipaksa mengurus keluarga,” ujar Budi.

Direktur Pendidikan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Subandi Sardjoko mengatakan, menaikkan batas minimal usia perkawinan berarti turut membantu anak mendapatkan pendidikan dan mengikuti wajib belajar. Perkawinan merupakan salah satu faktor penyebab anak putus sekolah.

Ledakan penduduk

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Surya Chandra Surapaty menjelaskan dari sisi kesehatan. Dia mengatakan, leher rahim remaja perempuan masih sensitif sehingga jika dipaksakan hamil, berisiko menimbulkan kanker leher rahim di kemudian hari. Risiko kematian saat melahirkan juga besar pada usia muda. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012 menunjukkan, 48 orang dari 1.000 remaja putri usia 15-19 tahun sudah melahirkan.

Mantan Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Inang Winarso menambahkan, perkawinan di usia anak memperpanjang usia reproduksi perempuan dan meningkatkan peluang perempuan untuk lebih sering hamil. Jika tidak dikendalikan, jumlah rata-rata anak per perempuan usia subur Indonesia yang pada 2002-2012 stagnan di 2,6 anak sulit diturunkan. Tingginya jumlah kelahiran mempersulit negara meningkatkan kualitas penduduk.

Kondisi itu mengancam peluang Indonesia yang saat ini memasuki bonus demografi untuk melompat menjadi negara maju. Syarat meraih bonus demografi itu antara lain penduduk berkualitas dan masuknya perempuan dalam pasar kerja. (KOMPAS)

Nihayatul Wafiroh: Setarakan Batas Pernikahan Lelaki dan Perempuan

2015-06-21T20:15:00.000-07:00

CATATAN HABRIAH -- Menyikapi hasil judicial review hari Kamis, tanggal 18 Juni 2015 mengenai batas usia menikah bagi perempuan, saya sangat menyesalkan penolakan MK dalam judicial review untuk menaikkan batas usia menikah bagi perempuan, dari 16 tahun menjadi 18 tahun. Keputusan itu tidak berpihak pada kepentingan perempuan, salah satunya, agar dapat bereproduksi dengan sehat. Sebab, sesuai dengan pengetahuan kesehatan, usia 16 itu masih tergolong anak-anak. Seharusnya, MK mengabulkan permintaan masyarakat untuk menaikkan batas usia pernikahan bagi perempuan tersebut, kata Nihayatul Wafiroh, anggota DPR RI komisi IX.

“Saya menolak batas usia menikah perempuan pada usia 16 tahun dalam UU No.1 1974, karena berkontribusi pada AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB (Angka Kematian Bayi). Resiko lain, yang tak kalah mengerikan adalah kelahiran premature yang berujung pada lahirnya ABK-ABK (Anak Berkebutuhan Khusus). Karenanya, keputusan itu tidak memihak pada kepentingan kesehatan perempuan dan bayi yang dilahirkan” tegas Nihayah.

Berdasarkan pengamatan dan penemuan beberapa kali di rumah sakit daerah Banyuwangi dan Bondowoso, saya seringkali menjumpai anak-anak yang lahir premature akibat pernikahan dini. Selain itu yang perlu diperhatikan juga, pada UU no. 35 tahun 2014 pasal 26 point C, disebutkan bahwa dalam rangka melindungi anak-anak, Negara harus mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Selain itu, BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) menetapkan bahwa batas usia anak itu 20 tahun, agar melahirkan generasi yang sehat.

Perlu diketahui, Berdasarkan hasil Hasil Survei Demografi dan Kesehan Indonesia (SDKI) 2012, AKI mencapai 359 per 100.000 kelahiran atau meningkat sekitar 57 persen dibandingkan dengan kondisi pada 2007, hanya 228 per 100.000 kelahiran. Indonesia masuk dalam peringkat ke 37 dalam usia pernikahan dini dari seluruh Negara di dunia. Di Asia Tenggara, Indonesia menempati peringkat ke 2 setelah Kamboja. Pernikahan dini dapat mengakibatkan kematian ibu dan bayi.

“Seharusnya tidak ada pembedaan batas usia pernikahan. Apa yang membedakan antara lelaki dan perempuan? Yang harus diutamakan adalah kesehatan serta kesiapan mental kedua belah pihak, apalagi perempuan yang mengandung dan melahirkan.” Tegas Nihayah, komisi IX DPRI, yang salah satu mitra kerjanya adalah BKKBN.(Publicapos.com)

Bupati Optimis MDGs Bisa Tercapai

2015-06-21T20:14:00.000-07:00

CATATAN HABRIAH, TEMBILAHAN -- Jika seluruh stakeholder terkait mau bekerja sama, Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan optimis bahwa Millennium Development Goals (MDGs) yang belum tercapai pada tahun lalu bisa tercapai pada 2015 ini.

Sebagaimana diketahui salah satu kegunaan program itu bertujuan untuk menurunkan angka kematian balita. Maka itu dengan kerja keras pihak-pihak terkait Bupati sangat menginginkan target tersebut dapat diwujudkan.

Salah satu kegiatan yang dapat mendukung pencapaian MDGs dengan cara melakukan Bulan Bhakti Ikatan Bidan Indonesia Keluarga Berencana-kesehatan atau yang biasa disingkat dengan IBI-KBKes. Di mana kegiatan itu telah dicanangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil beberapa hari lalu.

Dengan tegas orang nomor satu di Negeri Sri Gemilang ini berharap bulan bakti IBI-KBkes dapat memberikan kontribusi untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi saat proses persalinan berlangsung.

“Melalui kegiatan penyuluhan, pelayanan keluarga berencana (KB), pelayanan kesehatan dasar serta pengobatan gratis seluruh keluarga kita bisa melakukannya,” cetus Wardan.

MDGs adalah deklarasi milenium hasil kesepakatan dari kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000 lalu. Kesepakatan ini berupa sejumlah tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2015 ini.

“Salah satunya adalah tercapainya kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada,” jelas mantan Kepala Dinas Pendidikan Riau itu.

Masih menurut Bupati, target itu merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam deklarasi milenium dan diadopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) milenium.

“Beberapa target yang harus dicapai, yakni menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua penduduk dunia, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan,” imbuhnya.

Budaya Lokal Mempengaruhi Tingkat Pernikahan Dini

2015-06-20T23:20:00.001-07:00

CATATAN HABRIAH, JAKARTA - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa turut menyayangkan penolakan Mahkamah Konstitusi dalam judicial review atau uji materi terkait batas usia menikah bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 18 tahun.

"Ada batas umur perkawinan. Ya, 16 tahun untuk perempuan. Itu jadi pemikiran kita semua. Karena, pada dasarnya kita sudah menyiapkan pendidikan 12 tahun," ujarnya kepada wartawan di STIK Jakarta pada Jumat 19 Juni 2015.

Khofifah menjelaskan, asumsi pendidikan wajib 12 tahun menuntut perempuan atau laki-laki lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat pada usia 18 tahun. "Jadi, itu perlu sinergi SDM (sumber daya manusia) perempuan ketika jadi ibu, bisa lebih matang sosial maupun psikologisnya," terangnya.

Meskipun demikian, Khofifah tidak menampik jika konstruksi budaya di suatu daerah juga memberi pengaruh besar terhadap intensitas pernikahan dini. "Tapi, kita dibenturkan dengan budaya lokal yang lebih mementingkan pernikahan usia dini. Itu perlu dibangun revolusi mental, karena usia dini tidak baik untuk kesehatan perempuan dan juga resiko cerai menjadi lebih tinggi," lanjutnya.

Khofifah mengharapkan generasi penerus di Indonesia nantinya terlahir dari rahim ibu yang berpendidikan cukup dan siap mental dalam mendidik anak. Hal ini juga untuk menekan kasus tindak kekerasan orangtua kepada anak yang hingga saat ini masih cukup tinggi.

Tentunya untuk bisa seperti itu, maka diperlukan komunikasi yang baik ke semua pihak terkait. "Komunikasi penting terutama kepada pemangku kultur," tutupnya. (okezone)

Cegah Perkawinan Dini, Pengasuhan Anak Diperketat

2015-06-20T23:04:00.001-07:00

CATATAN HABRIAH, JAKARTA — Alternatif mencegah perkawinan dini, yakni pernikahan anak berusia di bawah 18 tahun, adalah memperketat pengasuhan orangtua. Diperlukan kemampuan orangtua dalam menanamkan nilai dan norma sosial serta kesehatan agar anak tidak terjebak dalam perilaku negatif.

Komisioner Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia, Maria Ulfah Anshor, ketika dihubungi di Jakarta, Jumat (19/6), mengatakan, orangtua sering mengesampingkan pendidikan moral dan hanya fokus kepada nilai-nilai akademis. Salah satu aspek penting pendidikan moral adalah kesehatan reproduksi serta perilaku sosial yang tidak bersifat permisif.

"Kami menemukan banyak kasus anak yang terjerumus ke perilaku permisif dan orangtua memilih jalan pintas dengan menikahkan anak mereka," kata Maria. Hal tersebut bertentangan dengan kewajiban orangtua seperti yang dinyatakan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Maria menekankan, pernikahan bukan solusi bagi masalah anak. Yang harus dilakukan orangtua adalah memberikan pengasuhan yang baik.

Kondisi jasmani, rohani, dan mental anak yang belum siap menghadapi kehidupan perkawinan bisa berdampak negatif. Dampak itu antara lain putus sekolah, menambah beban ekonomi keluarga, kekurangan gizi bagi anak perempuan yang tengah hamil, dan bayi yang lahir cacat. Berdasarkan data Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan, 50 persen ibu yang meninggal ketika melahirkan berusia di bawah 18 tahun.

Alternatif lain

Meski Mahkamah Konstitusi menolak merevisi UU No 1/1974 tentang Perkawinan, terutama Pasal 7 yang mengatakan bahwa usia minimal calon mempelai perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, berbagai kementerian dan lembaga telah mengambil beberapa langkah alternatif dalam upaya pencegahan perkawinan dini.

Langkah pertama adalah kerja sama antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan Kementerian Agama untuk mengadakan penyuluhan kepada para anggota staf Kantor Urusan Agama agar tidak menerima permohonan menikah dari calon mempelai perempuan yang berusia kurang dari 21 tahun (Kompas, 11/2). Hal ini untuk menurunkan persentase perkawinan pertama yang berlangsung pada umur 15 tahun hingga 19 tahun yang menurut data Kementerian Kesehatan berjumlah 41,9 persen dari total perkawinan di Indonesia setiap tahun.

Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Wahyu Hartomo menjelaskan, pihaknya bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membuat kabupaten/kota layak anak (KLA). Indikatornya antara lain tidak ada perkawinan dini, wajib belajar 12 tahun terpenuhi, dan anak tumbuh di lingkungan yang aman serta nyaman.

Selain itu, KPPPA bekerja sama dengan Forum Anak Nasional untuk mengadakan program tutor sebaya kepada anak-anak dan remaja dengan tujuan memberi pemahaman atas pentingnya pendidikan serta bahaya perkawinan dini. "Kalau menunggu revisi UU Perkawinan akan memakan waktu lama, sementara masalah perkawinan dini sangat mendesak untuk diselesaikan," ujar Wahyu.

Namun, Maria mengatakan bahwa program beberapa kementerian dan lembaga saja tidak cukup. Diperlukan gerakan penyadaran masyarakat, terutama para orangtua mengenai kerugian perkawinan dini. KUA, sekolah, dan KLA merupakan jalur formal. "Harus ada pendekatan ke jalur nonformal karena umumnya perkawinan dini berbentuk siri dan tidak tercatat oleh negara," kata Maria.

(KOMPAS)

80 Persen Pasangan Usia Subur Ikut KB

2015-06-20T23:04:00.000-07:00

CATATAN HABRIAH, KARANGANYAR -- Jumlah peserta program keluarga berencana (KB) di Karanganyar mencapai 135.412 pasangan atau 80 persen dari total 169.081 pasangan usia subur. Pemerintah kabupaten (pemkab) setempat menyediakan konsultasi gratis bagi para akseptor di seluruh puskesmas.

"Silakan datang ke puskesmas terdekat. APBD akan membiayai seluruh kebutuhan program bagi para akseptor,” kata Bupati Juliyatmono di Karanganyar, Jumat (18/06/2015).

Saat ini, jumlah penduduk karanganyar mencapai 844.489 jiwa. Menurutnya, program ini efektif menekan jumlah penduduk sekaligus menata keluarga lebih sejahtera.

Lebih lanjut Juliyatmono meminta para petugas kesehatan di puskesmas serta aparat pemerintah desa dan kecamatan agar menyosialisasikan metode KB bagi para pasangan subur. Sejauh ini, upaya penerapan KB di Karanganyar diapresiasi pemerintah pusat dengan penyertaan Puskesmas Gondangrejo menjadi salah satu kandidat penyedia layanan KB terbaik di Indonesia, selain puskesmas di Provinsi Lampung dan Provinsi Banten.

Tim penilai dari pusat menakar seberapa efektif penerapan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Di Kecamatan Gondangrejo, 11.547 warganya tercatat menjadi akseptor KB dengan rincian 1.593 peserta non hormonal IUD, MOW sejumlah 1.221 peserta, MOP sebanyak 28 peserta, KD sejumlah 356 peserta. Sedangkan untuk implant hormonal sebanyak 2.054 peserta, suntik sebanyak 5.416 peserta, dan pil sebanyak 879 peserta.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Karanganyar, Ani Indri Hastuti mengatakan jumlah akseptor KB tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Biasanya, pasangan suami istri menanggalkan program tersebut jika tidak lagi subur.

“21 Puskesmas di Karanganyar melayani konsultasi gratis KB dan penyediaan kebutuhan akseptor. Harapannya, pasangan usia subur bersedia mengikuti program dengan tujuan menata rumah tangganya lebih sejahtera. Sebab diasumsikan, perhatian finansial dan kasih sayang akan lebih terfokus,” jelasnya. (KRjogja.com)

PKBI Sesalkan MK Tolak Kenaikan Usia Perkawinan

2015-06-20T23:03:00.000-07:00

CATATAN HABRIAH, Jakarta - Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) mengkritisi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas tidak dikabulkannya putusan menaikkan batas usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 18 tahun yang dibacakan dalam sidang pada Kamis (18/6) siang di Gedung MK.

“Keputusan ini bertentangan dengan hari nurani kami. Artinya, MK bukan saja tidak peduli akan kesehatan dan perkembangan anak, tapi juga menjerumuskan masa depan anak perempuan Indonesia,” ujar Wakil Ketua PKBI Atashendartini Habsjah dalam surat elektroniknya, Kamis (18/6).

Keputusan ini, menurut dia, juga mengandaskan mimpi anak Indonesia untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Juga berarti perjuangan mewujudkan Indonesia yang bebas perkawinan anak masih sangat panjang dan terjal. Negara tidak mengakomodir perlindungan hak hak anak untuk tumbuh, berkembang, dan berkarya.

Ketua Pengurus Nasional PKBI Sarsanto W Sarwono mengatakan ditolaknya kenaikan usia pernikahan menjadi 18 tahun juga berarti negara gagal memenuhi wajib belajar 12 tahun, seperti yang dijanjikan.

Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 menunjukkan angka kematian ibu di Indonesia meningkat dari lima tahun sebelumnya, dari 228 orang per 100.000 persalinan menjadi 359 orang per 100.000. Terjadi peningkatan hampir 200% dari 9000 orang kematian ibu menjadi hampir 18.000 orang.

“Dengan tidak dikabulkannya menaikkan batas usia perkawinan dari 16 menjadi 18 tahun berarti angka kematian ibu berpotensi meningkat, angka anak yang putus sekolah juga semakin tinggi. Yang menyedihkan, negara juga berperan melegalkan praktik pedofilia,” tutur Sarsanto.

Sebelumnya PKBI menjadi pihak terkait dalam perkara nomor 30/PUU-XII/2014 untuk judicial review pasal 7 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang batas usia minimum 16 tahun bagi perempuan dalam UU perkawinan yang diajukan oleh Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP). (beritasatu)

16 Tahun Terlalu Dini, UU Pernikahan Perlu Direvisi

2015-06-20T22:58:00.000-07:00

CATATAN HABRIAH, Jakarta -- Penolakan Mahkamah Konstitusi untuk menaikkan batas minimal pernikahan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 18 tahun, menuai reaksi banyak kalangan. Hasil judicial review MK atas UU Perkawinan 1974 pada Kamis 18 Juni kemarin, dinilai tidak berpihak pada kesehatan reproduksi perempuan.

“Saya sangat menyesalkan penolakan MK untuk menaikan batas minimal usia pernikahan perempuan itu,” kata anggota DPR RI komisi IX Nihayatul Wafiroh di Jakarta, Jumat (19/6) siang.

Padahal, perempuan berhak mendapatkan jaminan perlindungan kesehatan reproduksi. Sebab, sesuai penelitian medis, perempuan di usia 16 tahun itu masih tergolong anak-anak. Seharusnya, MK mengabulkan permintaan masyarakat untuk menaikkan batas usia perkawinan bagi perempuan, kata Nihayah.

"Saya menolak batas usia menikah perempuan pada usia 16 tahun dalam UU nomor 1 1974, karena berkontribusi pada Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Risiko lain yang tak kalah mengerikan adalah kelahiran premature yang berujung pada lahirnya Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Karenanya, keputusan itu tidak memihak pada kepentingan kesehatan perempuan dan bayi yang dilahirkan," tegas Nihayah.

Kecuali itu, regulasi juga perlu memerhatikan kesehatan serta kesiapan mental kedua belah pihak calon mempelai terutama perempuan yang mengandung dan melahirkan, ujar Nihayah yang juga bermitra kerja dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Ia menuturkan bahwa pihaknya sering kali menjumpai anak-anak yang lahir prematur akibat pernikahan dini. Selain itu yang perlu diperhatikan juga UU nomor 35 tahun 2014 pasal 26 poin C yang menyebutkan bahwa dalam rangka melindungi anak-anak, negara harus mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

BKKBN dalam konteks ini menetapkan batas minimal menikah pada usia 20 tahun agar melahirkan generasi yang sehat. Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehan Indonesia (SDKI) 2012, AKI mencapai 359 per 100.000 kelahiran atau meningkat sekitar 57 persen dibandingkan dengan kondisi pada 2007 yang hanya 228 per 100.000 kelahiran.

Indonesia masuk dalam peringkat ke-37 dalam usia pernikahan dini dari seluruh negara di dunia. Di Asia Tenggara, Indonesia menempati peringkat ke-2 setelah Kamboja. Pernikahan dini dapat mengakibatkan kematian ibu dan bayi, tutup Nihayah. (NU Online)

Angka Kematian Ibu di NTT Menurun Drastis

2015-06-19T20:17:00.000-07:00

CATATAN HABRIAH, Kupang - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, dr Stef Bria Seran, M.PH, mengatakan, angka kematian ibu (AKI) di Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga 2014 cukup menggembirakan karena terjadi penurunan yang drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Saya senang karena tingkat kematian ibu saat melahirkan yang menurun drastis jika dirunut dari 2008 hingga 2014," katanya kepadaAntara, di Kupang, Jumat (19/6), terkait tingkat kematian ibu dan anak di berbagai daerah di wilayah ini menyongsong hari bidan Nasional pekan depan.

Dia meyebutkan, tingkat kematian ibu di NTT yang sebelumnya (2008) tergolong tinggi di Indonesia yaitu mencapai 330 orang namun pada 2014 turun menjadi 159 orang per 1.000 kelahiran.

Penurunan drastis ini karena program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dioperasionalkan melalui cara-cara yang luar biasa (revolusi) dengan misi agar indikator angka kematian di NTT pada 2008-2014 sama dengan pencapaian secara nasional atau satu digit di bawahnya.

Hal ini juga (penurunan drastis) dialami karena pada 2014 sudah 87 persen ibu hamil (bumil) melahirkan di fasilitas kesehatan.

Sementara pada 2007, masih 77,7 persen ibu hamil yang melahirkan di rumah dengan dibantu dukun kampung. "Ini suatu yang luar biasa. Saya kalau lihat data ini saya bilang Puji Tuhan, ini kerja keras semua komponen di NTT. Dan jujur tidak pernah ada yang membayangkan bahwa akan terjadi seperti ini," kata Stef Bria Seran.

Menurutnya, pada Riskesda 2007, 77,7 persalinannya di rumah. Dalam waktu tidak sampai 10 tahun kita balik ini sejarah, yaitu 86 persen melahirkan di fasilitas kesehatan memadai.

"Kalau ada yang bilang revolusi KIA itu tidak berhasil, suru dia datang sini kita diskusi," tambahnya.

Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Timur mengklaim revolusi kesehatan ibu dan anak di NTT sudah berhasil. Ukurannya makin banyak ibu hamil yang melahirkan di fasilitas kesehatan.

Dia mengatakan, pemerintah NTT sejak 2009 melaksanakan program revolusi kesehatan ibu dan anak. Program ini, diluncurkan untuk menekan angka kematian ibu dan bayi yang sangat tinggi saat itu.

"Angka kematian ibu di NTT sudah bisa ditekan, namun angka kematian bayi belum bisa ditekan. Tahun 2010, angka kematian bayi NTT, lebih dari seribu seratus bayi. Tahun 2011, lebih dari 1200 bayi dan tahun 2012, bayi di NTT yang meninggal mencapai 1450 bayi," paparnya. (Antara.brtsatu)

Mahkamah Konstitusi Tolak Perkawinan Minimal 18 Tahun

2015-06-19T20:06:00.004-07:00

CATATAN HABRIAH, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiel terhadap pasal 7 ayat I UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang batasan minimal menikah bagi perempuan, minimal 18 tahun.

Dengan putusan majelis MK, yang diketuai Ketua Majelis MK Arief Hidayat, maka usia nikah tetap 16 tahun seperti diatur dalam pasal 7 ayat I UU Nomor 1/1974.

Majelis berpendapat, dengan dinaikkannya usia pernikahan dari 16 tahun menjadi 18 tahun tidak ada jaminan, angka perceraian akan menurun atau berkurang. MK juga berpendapat batas usia nikah harus sesuai hukum negara dan agama.

“Menolak permohonan dari pemohon,” kata Arief Hidayat saat membacakan keputusan penolakan dari pemohon Yayasan Kesehatan Perempuan dan Yayasan Pemantuan Hak Anak, di Gedung MK, Kamis (18/6).

Kedua lembaga pemerhati masalah perempuan dan anak itu mengugat batasan minil usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan laki-laki, 19 tahun. Dengan dalih tingginya angka perceraian. Bahkan di sejumlah daerah anak usia 15 tahun sudah menikah.

Acuan kedua lembaga itu, adalah Sensus, 2012 hasil kerjasama dengan Unicef, badan PBB yang mengurusi soal anak-anak. Tercatat satu dari empat anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun.

Lalu, data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Kantor Urusan Agama angka perceraian mencapai 50 persen.

Putusan ini disikapi rasa kecewa sejumlah lembaga pegiat masalah anak dan ibu. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI terkait dengan kesehatan reproduksi pada ibu usia remaja.

“Dengan ditolaknya gugatan itu, maka akan kematian ibu rtemaja berpotensi akan meningkat dan angka anak putusa sekolah juga tinggi,” kata Pengurus PKBI Dr. Sarsanto W. Sarwono, SpOG. (Pos Kota)

Pernikahan Dini Ikut Menentukan Pertumbuhan Penduduk

2015-06-19T19:50:00.001-07:00

CATATAN HABRIAH - Angka median usia pernikahan di Kabupaten Wonosobo 16,7tahun, masih jauh dari angka median Jawa Tengah yaitu 21 tahun. Dilihat dari angka tersebut, menunjukkan bahwa usia pernikahan dini di Kabupaten Wonosobo masih tinggi. Hal itu bisa menyebabkan pertumbuhan penduduk menjadi tidak terkendali, karena di usia tersebut mereka belum siap untuk merencanakan sebuah keluarga, baik kesehatan, pendidikan maupun jumlah anak. Sedangkan usia pasangan paling ideal untuk mempunyai anak adalah minimal 20 tahun. Demikian disampaikan Kepala Badan Kependudukan, KB, PP dan PA Kabupaten Wonosobo, Junaedi, S.KM, M.Kes, pada acara Pencanangan Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan, Tingkat Kabupaten Wonosobo Tahun 2015. Bertempat di Kelurahan Kejiwan, Selasa, 16 Juni 2015.

Junaedi juga menyampaikan bahwa pernikahan dini ikut menentukan pertumbuhan penduduk tak terkendali, oleh karena itu perlu adanya kerjasama lintas sector untuk menangani masalah pernikahan dini dan masalah pertumbuhan penduduklainnya. Dan melalui kerjasama dengan PKK yang mempunyai kepanjangan tangan sampai tingkat Dasa Wisma, diharapkan bisa untuk ikut menekan angka pertumbuhan penduduk di Kabupaten Wonosobo.

Seperti diketahui bahwa pada tahun 2014, jumlah pasangan usia subur di Kabupaten Wonosobo sebanyak 165.988 pasang dan yang terlindungi oleh alat dan obat kontrasepsi atau menjadi peserta KB aktif sebanyak 133.236 atau 80,27 %. Sedangkan pada ahun 2015 sampai dengan bulan Mei, jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) meningkat sebanyak 166.361 pasang dan yang terlindungi oleh alat dan obat kontrasepsi atau menjadi peserta KB aktif sebanyak 135.471 akseptor atau 81,43 % . Dan tahun 2015 PPM atau target peserta KB baru sebanyak 24.774 akseptor dan pencapaian sampai dengan saat ini sudah tercapai 10.599 akseptor atau 42,78% dari permintaan masyarakat, sehingga kekurangan peserta KB baru yang harus diselesaikan sampai dengan akhir tahun sebanyak 14.175 akseptor. Sementara untuk target PKK KB Kesehatan adalah sebanyak 4.253 akseptor.

Sementara pada kesempatan itu, Wakil Ketua I TP PKK Kabupaten Wonosobo, Wati Eko Sutrisno, menyampaikan bahwa keterpaduan kegiatan melalui Kesatuan Gerak PKK KB-Kesehatan dengan melibatkan kelompok masyarakat diharapkan dapat meningkatkan taraf kesehatan, pemberdayaan keluarga di bidang ekonomi serta peningkatan keikut-sertaan masyarakat dalam pemakaian alat kontrasepsi khususnya pemakaian alat kontrasepsi MKJP (MetodeKontrasepsiJangkaPanjang).

WONOSOBOZONE

Penderita HIV/AIDS di Bengkulu Capai 600 Orang

2015-06-19T19:50:00.000-07:00

CATATAN HABRIAH, Bengkulu - Hingga pertengahan Juni 2015, jumlah penderita HIV/AIDS di Provinsi Bengkulu mencapai 600 orang. Penderita HIV/AIDS sebanyak ini tersebar di 10 kabupaten dan kota di Bengkulu.

"Dari data yang ada di Dinkes (Dinas Kesehatan) Bengkulu, penderita HIV/AIDS di Bengkulu tercatat sebanyak 600 orang. Jumlah ini terus meningkat dari tahun ke tahun," kata anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Sefti Yulisna, di Bengkulu, Kamis (18/6).

Ia mengatakan, dari jumlah penderita HIV/AIDS itu, ada beberapa orang di antaranya sudah meninggal dunia. Sedangkan sisanya masih dalam perawatan dan pengawasan instansi terkait dan organisasi peduli AIDS di daerah ini.

Sebagian besar penderita HIV/AIDS tersebut terinfeksi, karena melakukan hubungan seks bebas dan mengkonsumsi narkoba. Penderita HIV/AIDS, kebanyakan dalam usia produktif.

Terkait dengan terus meningkatnya penderita HIV/AIDS di Bengkulu, DPRD Provinsi Bengkulu sedang membuat Reperda HIV/AIDS. Raperda yang akan segera disahkan menjadi Perda tersebut akan mengantur penjualan alat kontra sepsi.

Alat kontrasepsi sebaiknya tidak boleh dijual di sembarang tempat, kecuali di apotek dan toko obat berizin. Hal ini dilalukan untuk mengantisipasi terjadinya seks bebas di masyarakat.

Selain itu, toko obat dan apotek juga diminta melayani secara selektif. Dengan demikian, alat pencegah kehamilan tidak gampang didapatkan setiap orang, termasuk pelajar dan mahasiswa.

"Hal ini kita lakukan semata-mata untuk mengantisipasi jumlah penderita HIV/AIDS di Bengkulu, agar tidak terus meningkat ke depan. Perlu dibuat regulasi yang mengatur tentang penjualan alat kontrasepsi ke masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bengkulu, Amin Kurnia mengatakan, pihaknya mendukung anggota DPRD Provinsi Bengkulu, membuat dan membahas Raperda menjadi Perda tentang pencegahan HIV/AIDS.

"Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada DPRD Provinsi Bengkulu, yang sudah membuat Raperda dan segera disahkan menjadi Perda tentang pencegahan HIV/AIDS. Ini membuktikan anggota dewan sangat peduli dengan HIV/AIDS," ujarnya.

Amin mengatakan, jika Perda tentang pencegahan HIV/AIDS telah disahkan DPRD Provinsi Bengkulu, pihaknya siap mensosialisasi kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya di daerah ini, termasuk pemilik apotek dan toko obat berizin.

Suara Pembaruan

Gresik Berikan Layanan Gratis, SMS Gateway, Untuk Menolong Ibu Hamil

2015-06-19T19:49:00.000-07:00

CATATAN HABRIAH, GRESIK - Berusaha memberikan pertolongan terhadap para ibu hamil yang memiliki riwayat kehamilan yang kurang sehat, Gresik buatkan program SMS gateway. Bila di luarnegeri ada telepon darurat 911, di gresik ada SMS gateway diperuntukkan khusus untuk para ibu hamil.

Informasi ini disampaikan oleh Direktur LSM Pattiro (Pusat Telaah dan Informasi Regional), Idham Cholid, pada selasa 16 Juni 2015. Cholid menjelaskan jika program yang dikerjakan oleh LSM Pattiro merupakan sebuah program yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan kota Gresik.

Program yang diberi nama “SMS Gateway” merupakan sebuah program yang bertujuan membantu menjaga keselamatan ibu hamil yang terindikasi memiliki resiko tinggi (Bumilristi).

Program tersebut telah dilaksanakan di KBPP (Kantor keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan), Jl Dr Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Kebomas, Gresik. Dalam pelaksanaannya mengikutsertakan Bidan Desa, pegawai Puskesmas, kader kesehatan beserta Forum Rumah Sakit yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Gresik.

Cholid mengatakan jika mereka berharap layanan masyarakat di bidang kesehatan ini bisa membantu menyelematkan ibu hamil yang memiliki riwayat kehamilan yang mengkhawatirkan.

Segala terobosan ini juga berdasarkan data Dinas Kesehatan Gresik yang mencatat ada kasus kematian ibu hamil pada tahun 2014 yang berjumlah hingga 23 orang. Sedangkan untuk periode tahun 2015 ini, tercatat ada sekitar 9 ibu hamil yang juga harus meregang nyawa.

Berdasarkan fakta inilah LSM Pattiro mencoba membuat sebuah program layanan masyarakat untuk menolong para ibu hamil yang memiliki riwayat kesehatan kurang baik.

Nantinya pihak – pihak yang diberikan tugas untuk melaksanakan program SMS gateway ini akan melakukan pendataan terhadap ibu hamil resiko tinggi, juga akan memeriksa kesehatannya, lantas hal apa yang harus dilakukan setelah melahirkan, hingga melakukan penanganan terhadap ibu hamil yang sehat hingga ibu hamil yang terindikasi memiliki kesehatan kurang baik.

Sedangkan cara memanfaatkan program tersebut sangatlah mudah. Para ibu hamil atau keluarganya langsung bisa memencet nomer para petugas layanan SMS gateway yang sudah disosialisasikan. Sehingga bila ada sms masuk dari salah seorang ibu hamil, pihak operator puskesmas atau rumah sakit akan langsung memberikan respon. (Indowarta )

6 Kelompok Remaja Mengikuti Lomba KIE

2015-06-19T08:43:00.000-07:00

CATATAN HABRIAH, MUNGKID -- Enam kelompok remaja yang berasal dari 6 kecamatan di Kabupaten Magelang, mengikuti Lomba Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) melalui media seni bagi kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK) remaja berbasis masyarakat/pendidikan, Rabu (17/6/2015). Mereka bersaing menampilkan kemampuan terbaik dalam menyampaikan informasi bagi remaja melalui media seni.

"PIK Remaja adalah suatu wadah kegiatan program yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. PIK Remaja dikembangkan melalui tiga tahapan yaitu tahap TUMBUH, TEGAK, dan TEGAR," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Dan Keluarga Berencana (Bapermaspuan KB) Kabupaten Magelang, Retno Indriastuti.

Disebutkan, tujuan dari lomba ini antara lain mengkampanyekan remaja sehat. Diharapkan, nantinya bisa membentuk keluarga berencana yang sudah direncanakan sejak dini hingga usia lanjut. "Dan para peserta diharapkan bisa menyampaikan pesan- pesan yang diterima melalui media yang ada dan tumbuh di masyarakat. Salah satunya kesenian tradisional, seperti gambus, drama, dan tari topeng ireng," imbuhnya.

Menurut Retno, terdapat beberapa pesan yang menjadi fokus penilaian dan harus disampaikan oleh para peserta. Yakni pesan- pesan bebas narkoba, pergaulan bebas (free sex), dan pencegahan HIV/AIDS. "Penilaian yang dilakukan terutama terkait materi yang disampaikan. Apakah mengena atau tidak," jelasnya. (KRjogja.com)

Revitalisasi Keluarga Berencana di Samosir

2015-06-19T08:42:00.002-07:00

CATATAN HABRIAH, Samosir -- Pencanangan Revitalisasi Program Keluarga Berencana Kesehatan melalui Bhakti sosial TNI – KB – Kesehatan wilayah Kodim 0210/TU dilaksanakan di halaman Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir, Selasa (16/6).

Dalam sambutannya, Bupati Samosir Ir Mangindar Simbolon mengatakan, momentum ini sangat strategis sebagai bagian dari upaya percepatan pelaksanaan Revitalisasi Program KB dalam upaya pengendalian jumlah penduduk untuk mewujudkan Keluarga Kecil, Sehat, Bahagia dan Sejahtera serta mewujudkan keseimbangan penduduk dengan daya dukung alam dan lingkungannya.

Mangindar menyebutkan, jumlah penduduk Kabupaten Samosir pada 2014 berjumlah 145.533 jiwa dengan 33.159 kepala keluarga dan total angka kelahiran secara kasar 3,8 per wanita usia subur. Angka ini cukup tinggi bila dibandingkan dengan angka Sumatera Utara sebesar 3,1 per wanita Subur.

Kondisi saat ini selain dapat dijadikan sebagai “Modal Pembangunan”, dapat berpotensi menimbulkan kerawanan, karena jumlah tersebut kita harus baca sebagai representasi dan deretan angka kebutuhan yang harus dipenuhi agar masyarakat tetap hidup dan layak.

Ia mengatakan, Undang undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyatakan bahwa Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, penyebaran, mobilitas, persebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan sekitar.

Sementara, salah satu peserta akseptor KB MOW, ibu Sinaga mengatakan puas dengan cara kerja dokter dan TNI, karena mereka menangani secara sukarela dan biayanya gratis. Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama BKKBN Provinsi Sumut dan Komando Distrik Militer 0210/ Taput, Dinas Kesehatan serta dukungan berbagai pihak. Kegiatan ini juga ditampung di APBD Samosir.

Sementara peserta yang mengikuti KB MOW (Medis Operasi Wanita) sebanyak 92 orang dan KB MOP (Medis Operasi Pria) 15 orang. KB MOW ditangani Dr Jenius Lumban Tobing dari Tim PKMI (Perkumpulan Kontrasepsi Mantap Indonesia) Medan, begitu pula KB MOP ditangani Dr Harry Nainggolan dari RSUD Pangururan.

Rangkaian acara Pencanangan Revitalisasi Progran KB ini dihadiri Ketua DPRD Samosir Rismawati Simarmata, Ketua DPRD Tobasa, Ketua DPRD Taput, Ketua DPRD Humbang Hasundutan, Kasdim letkol Inv.Kaminton Napitupulu, perwakilan Kepala BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Wakapolres Humbang Hasundutan, Kepala BKKBN Kabupaten Samosir dr Friska Situmorang, Asisten II Penas Sitanggang Asisten III Karel Sihotang, Kadis Kesehatan Jonni Sigalingging SKM, Kadis Kehutanan Ir YC Hutauruk, Direktur Rumah Sakit Hadrianus Sinaga dr Nimpan Karo-karo dan Ketua PKK ibu Artha Sitinjak dan anggota PKK Samosir para pegawai KB dan jajaran Dinas Kesehatan Samosir. (Jurnal Asia)

PKBI Desak MK Putuskan Usia Minimal Perkawinan 18 Tahun

2015-06-19T08:42:00.001-07:00

CATATAN HABRIAH, Jakarta - Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengabulkan putusan kenaikan batas usia perkawinan dari 16 menjadi 18 tahun.

MK dijadwalkan membacakan putusan akhir permohonan judicial review batas usia perkawinan dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap UUD 1945. Undang-undang itu mengatur batas usia bagi anak perempuan dalam UU Perkawinan pada Sidang Terbuka di Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis 18 Juni 2015 pukul 13.00 WIB.

PKBI menjadi pihak yang mengajukan judicial review pasal 7 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang batas usia minimum 16 tahun bagi perempuan dalam UU perkawinan yang diajukan oleh Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP). Perkara ini tercatat dengan nomor 30/PUU-XII/2014.

Wakil Ketua PKBI Atashendartini Habsjah menjelaskan lembaganya menolak batas usia minimum perempuan yang tercantum dalam UU tersebut karena usia 16 tahun masih tergolong usia anak.

“Perkawinan anak merampas hak anak perempuan untuk tumbuh, berkembang dan berkarya meraih cita citanya. Berlakunya UU tersebut berarti Negara turut melegalkan perilaku pedofilia, ini bertentangan dengan konstitusi,” ujar Atashendartini dalam siaran persnya, Rabu 17 Juni 2015.

Atashendartini menuturkan perkawinan pada usia anak banyak merugikan kaum perempuan. Sebab, usia anak belum siap menjalani perkawinan sehingga rentan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga, perceraian bahkan kematian akibat melahirkan di usia dini.

“Jika MK peduli masa depan anak Indonesia, MK harus mengabulkan Judicial Review kenaikan usia perkawinan ini,” kata Atashendartini.

Adapun, survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) pada 2012 menyatakan angka kematian ibu di Indonesia meningkat dari lima tahun sebelumnya. Yakni dari 228 orang per 100.000 persalinan menjadi 359 orang per 100.000. Terjadi peningkatan hampir 200 persen dari 9000 orang kematian ibu menjadi hampir 18.000 orang kematian.

“Perkawinan anak menempatkan anak dalam bahaya yang berujung kematian akibat kehamilan di usia muda,” kata dr. Sarsanto W. Sarwono, SpOG, Ketua Pengurus Nasional PKBI.

Sarsanto menambahkan, perkawinan anak juga sangat berpotensi melestarikan kemiskinan. Perkawinan anak juga menyebabkan putus sekolah, sementara anak juga harus menghidupi keluarganya. "Akhirnya dipaksa untuk bekerja sejak dini. Ini juga bentuk ekploitasi anak secara ekonomi," tuturnya. (TEMPO.CO)

Panglima TNI Terjunkan Ribuan Babinsa Kampanyekan Dua Anak Cukup

2015-06-19T08:42:00.000-07:00

CATATAN HABRIAH -- Kehadiran Babinsa di tengah-tengah masyarakat khususnya di desa-desa begitu penting. Sebab itu TNI menjadikan Babinsa garda terdepan untuk menjalankan program kemasyarakatan salah satunya mensosialisasikan masalah kependudukan.

Panglima Jenderal TNI Moeldoko menuturkan salah satu upaya menjaga ketahanan nasional adalah menekan laju pertumbuhan penduduk. Oleh sebab itu, TNI menggandeng Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) demi mensinergikan ketahanan Nasional.

"Dalam hal ini Babinsa yang turut mengampanyekan program-program BKKBN untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Dengan begitu kualitas sumber daya manusia bangsa ini lebih berkualitas dan itu terkait pula dengan ketahanan bangsa," ujar Moeldoko pada saat jumpa pers terkait kerjasama TNI dan BKKBN dalam peran Babinsa mensosialisasikan program-program kemasyarakatan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur (18/6).

Lebih jauh, Moeldoko mengatakan, TNI memiliki struktur yang sangat kuat sampai dengan Babinsa. Babinsa ujung tombak terdepan yang dimiliki TNI dan itu menjadi kekuatan juga bagi program-program kemasyarakatan, seperti program BKKBN dalam mensosialisasikan dua anak cukup demi keluarga berkualitas dan terdidik.

"Bahwa faktor kependudukan itu sangat penting dalam pertahanan dan ketahanan negara nasional kita ini. Jangan abaikan program-program kemasyarakatan seperti ini penting," bebernya.

Rencananya Babinsa akan mengikuti pelatihan medis yang secara struktur berjumlah ribuan. "Dari Angkatan Darat ada 55.000 personel, belum lagi dari angkatan AL, dari angkatan AU. Semua kita bisa perbantukan," jelas Moeldoko.

Pada kesempatan yang sama Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Surya Chandra Surapaty, mengharapkan bantuan semua komponen masyarakat, sampai tingkat Panglima, Kodim dan sampai ketingkat desa yakni Babinsa.

"Dan betul-betul masyarakat menjalankan program kampanye dua anak cukup. Kerjasama TNI dengan BKKBN itu akan berjalan terus dan makin intensif. Kerjasama dalam meningkatkan dan memposisikan peran Babinsa sebagai public relation di tengah-tengah masyarakat pedesaan di antaranya mensosialisasikan program keluarga berencana, sudah berjalan," terang Surya.

Surya menambahkan, Babinsa di 33 provinsi difungsikan sebagai public relation dalam arti berperan mensosialisasikan program-program pemerintah yang bersifat sosial kemasyarakatan. (merdeka)