Haidar Server

Pasca Tax Amnesty DJP akan Intensifkan Pemeriksaan Transfer Pricing

2017-02-19T11:36:00.000+07:00

JAKARTA. KONTAN - Direktorat Jenderal Pajak akan mengintensifkan pemeriksaan pada wajib pajak di tahun ini. Selain memfasilitasi dan mempercepat proses perolehan data perbankan, otoritas pajak akan memanfaatkan dokumen Transfer Pricing (TP Doc) untuk mengamati kepatuhan pajak dari beberapa perusahaan di Indonesia, terutama mereka yang berpartisipasi dalam amnesti pajak.

Pemanfaatan TP Doc dalam menyelidiki wajib pajak badan dilengkapi dengan kewajiban perusahaan domestik dan luar negeri, yang melakukan transaksi afiliasi, untuk mengatur dan menyerahkan TP Docs kepada otoritas pajak paling lambat April 2017.

Kepala Perpajakan Pencegahan Sengketa dan Manajemen Achmad Amin mengatakan, negara dengan Laporan Negara (CbCRs) dan file master dapat menjadi sumber informasi bagi otoritas pajak dalam melakukan audit.

"Oleh karena itu, perusahaan harus berhati-hati dalam mengatur aset surat deklarasi," kata Achmad KONTAN pekan ini. Peringatan ini ditujukan lebih ke perusahaan, yang telah berpartisipasi dalam amnesti pajak tetapi belum melaporkan semua aset dan investasi mereka di surat deklarasi aset mereka.

Otoritas pajak harus menemukan aset yang tidak dilaporkan dan investasi di CbCRs dan dalam file induk, para pembayar pajak akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam UU No 18 tentang Amnesty Pajak. Jika wajib pajak gagal untuk mengklarifikasi temuan, aset yang dilaporkan akan dianggap sebagai aset tambahan dan dikenakan pajak penghasilan, ditambah sanksi 200% dari pajak penghasilan yang belum dibayar.

"Transparansi adalah prinsip utama amnesti pajak dan TP Doc (penyerahan)," katanya.

Direktur Perpajakan Internasional di Direktorat Jenderal Taxataion Poltak Maruli John Hutagaol mengatakan, sebuah Doc TP, yang terdiri dari file lokal, master file, dan CBC Report, sebenarnya mencerminkan pembentukan harga transaksi hubungan istimewa dengan entitas induk atau entitas lain dalam kelompok yang sama. "Oleh karena itu, bahwa (TP Doc) harus mencerminkan prinsip-prinsip harga lengan panjang," katanya, Jumat (17/2).

TP Doc dalam bentuk master file dan file lokal akan disajikan oleh wajib pajak ketika mengirimkan surat pemberitahuan tahunan 2016 pada akhir April 2017. Selain itu, wajib pajak dikenakan menyajikan CbCRs lambat Desember 2017.

"The (penyerahan) dari PUPBM hanya wajib bagi perusahaan induk, dengan total turnouts lebih dari Rp 11 triliun. Oleh karena itu, (sebuah perusahaan dengan) total turnouts dari jumlah kurang dari itu (Rp 11 triliun) tidak diperlukan untuk (menyampaikan PUPBM), "kata John.

Selanjutnya, perusahaan investasi asing yang beroperasi di Indonesia juga diminta untuk mempersiapkan dokumen PUPBM.

Direktur Eksekutif Pusat Analisis Perpajakan Indonesia (CITA) perkiraan Yustinus Prastowo, persyaratan mengirimkan TP Doc dapat diintegrasikan dengan program amnesti pajak.

"Aset yang tidak dilaporkan atau investasi dapat diobati dengan UU No 18 tentang Amnesty Pajak, selama mereka diperoleh di dan sebelum tahun 2015," katanya.

Sumber : Kontan English

Pajak Progresif Atas Lahan Menganggur

2017-02-19T11:35:00.002+07:00

JAKARTA. Rencana untuk memberlakukan pajak progresif atas kepemilikan tanah, keuntungan dari transaksi tanah, dan pajak atas lahan menganggur yang tidak dimanfaatkan telah memicu pro dan kontra. Selain dari pemilik tanah dan pengusaha, Direktorat Jenderal Pajak juga tidak yakin tentang rencana tersebut.

Ketua Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) Ronny Wuisan mengatakan, kebijakan akan menghadapi tantangan besar di tingkat implementasi, karena tanah memiliki harga yang sama. Oleh karena itu, kerja sama yang erat dengan pemerintah daerah diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut akan diterapkan dengan benar.

Menurut Ronny, peraturan akan salah arah jika hanya menargetkan pengembang properti, dengan alasan bahwa banyak pengembang tidak memiliki jumlah yang signifikan dari tabungan lahan mereka. Oleh karena itu, kebijakan tersebut juga perlu menargetkan pemilik lahan perorangan, seperti pengusaha lokal, katanya.

Ronny juga merasakan bahwa peraturan tersebut akan memberatkan bagi pemilik tanah yang disengketakan atau tanah warisan, karena banyak dari mereka memiliki tanah tidak untuk tujuan bisnis atau perumahan. Oleh karena itu, kebijakan tersebut dapat mendorong pemilik lahan untuk menjual tanah, bukannya membayar pajak setiap tahun.

Kebutuhan penilaian lebih lanjut

Namun, kebijakan tersebut sebagian besar akan berdampak pada pengusaha zona industri, yang memiliki kepemilikan lebih dari ratusan hektar lahan. Ronny menyatakan bahwa pengusaha akan menghadapi dilema regulasi.

Di satu sisi, pengusaha tidak mungkin untuk membangun properti di tanah hanya untuk menghindari pajak progresif. Tapi di sisi lain, para pengusaha akan sulit untuk menentukan harga, jika mereka membangun properti di atas tanah tersebut.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak menyarankan melakukan tinjauan lebih lanjut tentang mekanisme pajak progresif, pajak capital gain, dan pajak aset yang tidak digunakan. Direktorat Jenderal Pajak berharap bahwa peraturan tersebut tdak akan salah arah.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, pelaksanaan pajak capital gain membutuhkan produk hukum di tingkat hukum, yang harus dibahas dengan DPR (Dewan Perwakilan) .

Hestu mengakui bahwa otoritas pajak harus berhati-hati dalam menentukan mekanisme dalam melaksanakan pajak atas tanah menganggur. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak mengakui bahwa pajak progresif akan sulit untuk melaksanakan, dengan alasan bahwa pemerintah perlu memiliki definisi yang jelas dan sasaran tentang lahan tidur. Oleh karena itu, ia disebut masyarakat tidak cemas dari peraturan tersebut.

"Ini bertujuan untuk mencegah lahan kosong dan spekulasi tanah," katanya.

Anggota Komisi XI DPR Misbakhun juga mengatakan bahwa DPR belum berencana untuk membahas tentang pemberlakuan pajak. Menurut dia, penataan kebijakan perpajakan membutuhkan landasan hukum, yang harus dibahas dengan DPR. "Setiap pemungutan pajak harus diatur oleh hukum. Itu adalah amanat konstitusi, "katanya.

Sumber : Kontan English

Perusahaan Besar Sepanjang Masa Yang Ada Sebelum Anda Lahir

2017-02-19T10:41:00.001+07:00

Untuk berhasil dan menjadi yang terdepan dalam landscape bisnis AS, perusahaan harus terus beradaptasi dengan perubahan dan kondisi ekonomi setempat. Beberapa perusahaan terbesar konglomerasiat seperti General Electric (NYSE: GE), Exxon Mobil (NYSE: XOM), dan Wal-Mart (NYSE: WMT) - selalu mendominasi. Namun, bagi banyak konsumen Amerika, lanskap perusahaan di Amerika Serikat telah bergeser selama hidup mereka, terutama pada dekade 80-90 an, dimana booming oil yang membuat Exxon Mobil memiliki aset ratusan milliar US$.

24/7 Wall St. mengulas dan terus melakukan review terhadap pendapatan tahunan 500 perusahaan terbesar di AS pada kurun waktu tahun 1955-2015 - angka pendapatan ini didapat dari majalah bisnis Fortune. General Motors (NYSE: GM) adalah perusahaan terbesar di AS sepanjang tahun 1950-an, 60-an, dan bagian dari 70-an. Exxon Mobil berangsur menggeser raksasa mobil tersebut pada tahun 1975, namun GM kembali ke posisi No 1 di tahun-tahun berikutnya. Sejak tahun 2001, Wal-Mart atau Exxon Mobil telah menduduki tempat teratas. Raksasa ritel global yang melaporkan pendapatan dari $ 478.600.000.000 pada tahun fiskal pertamanya, sehingga menempatkan diri sebagai perusahaan terrbesar di dunia berdasarkan pendapatan. Sementara penurunan harga minyak dan gas telah menurunkan aset Exxon Mobil secara substansial, pendapatan tahunan sebesar $268.900.000.000 jauh di atas sebagian besar perusahaan AS.

Karena ini adalah perusahaan terbesar di AS, tentunya dapat mencerminkan tren yang lebih besar dalam perekonomian AS. Misalnya, penurunan perusahaan mobil GM dan munculnya Wal-Mart selama 50 tahun terakhir mencerminkan penurunan manufaktur Amerika dan kebangkitan sektor jasa selama masa itu.

Dibandingkan dengan pertengahan abad ke-20, tahun ini terdapat proses manufaktur, operasi, transportasi, dan pekerjaan produksi lainnya yang lebih sedikit. Sementara itu, pada sektor jasa, misalnya perawatan anak, pelayanan makanan, pembersihan, dan pekerjaan sektor jasa lainnya terus meroket. Dalam studi-keterampilandi pasar tenaga kerja AS, Ekonom MIT, David Autor dan David Dorn menemukan bahwa sebagian dari angkatan kerja, yang bekerja di pekerjaan produksi turun 25,8% dari tahun 1980 hingga 2005, sementara pekerja sektor jasa tumbuh 53,2 % selama periode tersebut.

Untuk mengidentifikasi perusahaan terbesar selama kurun waktu 1950 - 2015, 24/7 Wall St mengulas angka pendapatan tahunan perusahaan di Fortune 500 dari tahun 1955 sampai 2015. Berikut daftar perusahaan tersebut :

1. General Motors: $9.82 billion
2. Exxon Mobil: $5.66 billion
3. U.S. Steel: $3.25 billion
4. General Electric: $2.96 billion
5. Esmark: $2.51 billion

1. General Motors: $12.44 billion
2. Exxon Mobil: $6.27 billion
3. Ford Motor: $5.59 billion
4. U.S. Steel: $4.10 billion
5. Chrysler: $3.47 billion

1. General Motors: $10.80 billion
2. Exxon Mobil: $7.13 billion
3. Ford Motor: $4.65 billion
4. U.S. Steel: $4.23 billion
5. General Electric: $4.09 billion

1. General Motors: $10.99 billion
2. Exxon Mobil: $7.83 billion
3. Ford Motor: $5.77 billion
4. U.S. Steel: $4.41 billion
5. General Electric: $4.34 billion

1. General Motors: $9.52 billion
2. Exxon Mobil: $7.54 billion
3. Ford Motor: $4.13 billion
4. General Electric: $4.12 billion
5. U.S. Steel: $3.47 billion

1. General Motors: $11.23 billion
2. Exxon Mobil: $7.91 billion
3. Ford Motor: $5.36 billion
4. General Electric: $4.35 billion
5. U.S. Steel: $3.64 billion

1. General Motors: $12.74 billion

2. Exxon Mobil: $8.04 billion
3. Ford Motor: $5.24 billion
4. General Electric: $4.20 billion
5. U.S. Steel: $3.70 billion

1. General Motors: $11.40 billion

2. Exxon Mobil: $8.44 billion
3. Ford Motor: $6.71 billion
4. General Electric: $4.46 billion
5. Mobil: $3.32 billion

1. General Motors: $14.64 billion

2. Exxon Mobil: $9.54 billion
3. Ford Motor: $8.09 billion
4. General Electric: $4.79 billion
5. Mobil: $3.93 billion

1. General Motors: $16.50 billion

2. Exxon Mobil: $10.26 billion
3. Ford Motor: $8.74 billion
4. General Electric: $4.92 billion
5. Mobil: $4.35 billion

1. General Motors: $17.00 billion

2. Exxon Mobil: $10.82 billion
3. Ford Motor: $9.67 billion
4. General Electric: $4.94 billion
5. Mobil: $4.50 billion

Next ..... 1966 - 1985